filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2017-049-20.json | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | [CLS] Ketergantungan Indonesia pada komoditas udang vaname (Litopenaeus vannamei) sudah berlangsung sejak lama. Ketergantungan itu terjadi, karena udang putih tersebut selama ini menjadi komoditas andalan untuk ekspor Indonesia. Sementara, pasokan untuk indukya harus didatangkan dari luar negeri alias diimpor.Untuk memutus ketergantungan tersebut, Indonesia kini mengembangkan udang putih yang bibitnya bisa ditemukan di perairan Indonesia. Udang tersebut, adalah udang putih yang dikenal di pasar internasional dengan sebutan banana shrimp (Penaeus merguiensis). Udang tersebut bisa ditemukan di perairan Laut Arafuru di Provinsi Maluku.Pengembangan udang tersebut dilakukan langsung oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah selama dua tahun terakhir. Dibandingkan dengan Vaname, udang Marguiensis disebut lebih tahan dari serang penyakit. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto di Jepara, pekan ini, mengatakan, udang yang sedang dikembangkan tersebut tergolong baru di Indonesia. Meskipun, udang tersebut adalah jenis udang asli Indonesia karena hanya ditemukan di perairan Indonesia.“Udang ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Kita tunggu waktu setahun lagi, udang semoga sudah bisa diproduksi masal,” ungkap dia kepada Mongabay.Sebagai udang jenis baru yang diperkenalkan kepada para pembudidaya ikan, Slamet menyebut, ada banyak keunggulan tidak dimiliki udang jenis lain. Salah satunya, karena Marguiensis sudah melalui uji selama dua tahun di Jepara dan dinyatakan terbebas dari ancaman berbagai penyakit udang. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-049-20.json | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Fakta tersebut, menurut Slamet, berbeda jauh dengan udang Vaname yang saat ini menjadi andalan para pembudidaya di seluruh Indonesia. Vaname, kata dia, termasuk rentan dari serangan penyakit dan itu masih menjadi hal yang menakutkan setelah Indonesia mendapat pengalaman buruk saat mengembangkan udang Windu atau giant tiger (Penaeus monodon).“Berkali-kali, Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) selalu meminta saya untuk menjaga Vaname dari serangan penyakit. Dia juga minta kita untuk menyiapkan udang jenis lain sebagai andalan baru, mengantisipasi serangan penyakit pada Vaname yang sekarang sudah terjadi di sejumlah negara,” tutur dia.Tak hanya tahan dari penyakit, Slamet mengatakan, keunggulan Marguiensis dibandingkan Vaname, karena udang jenis tersebut induknya bisa dijumpai di perairan Indonesia alias tidak perlu dilakukan impor seperti halnya bibit Vaname. Dengan keunggulan tersebut, Slamet optimis, Marguiensis bisa mengikuti jejak Vaname dalam bisnis perudangan nasional ke depan.“Kita akan angkat udang merguensis ini sebagai kandidat baru dalam bisnis perudangan nasional. Apalagi ini merupakan udang asli Indonesia, sehingga kita punya tanggunjawab untuk mempertahankan keragaman jenis udang lokal Indonesia,” jelas dia. Substitusi dengan VanameSebagai jenis baru yang sedang dikembangkan, Marguiensis adalah harapan baru untuk bisnis perudangan nasional. Namun, menurut Slamet Soebjakto, keberadaan Marguiensis ke depan tidak akan menggantikan Vaname yang saat ini menjadi andalan Indonesia untuk ekspor ke pasar internasional.“Kita akan jadikan Marguiensis ini substitusi dengan Vaname. Itu artinya, baik Vaname maupun Marguiensis bisa saling melengkapi saat produksi di antara keduanya sedang turun. Dengan kata lain, jika Vaname turun, maka Marguiensis akan hadir sebagai pemasok utama,” tutur dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-049-20.json | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Meski ada keunggulan yang tidak dimiliki Vaname, Slamet mengatakan, Marguiensis cenderung memiliki karakter lebih aktif dibandingkan dengan Vaname. Itu artinya, udang tersebut harus dibesarkan di kolam yang dipastikan tidak memiliki kebocoran sekecil apapun.“Jika sampai ada yang bocor, maka dengan keaktifannya, Marguiensis akan berusaha mencari jalan untuk bisa kembali ke alam. Naluri kembali ke alamnya termasuk yang paling kuat dibandingkan dengan udang jenis lain,” tutur dia.Akan tetapi, Slamet meminta kepada semua pembudidaya untuk tidak perlu takut membudidayakan Marguiensis. Sebabnya, saat ini sudah tersedia teknologi canggih yang bisa memproduksi alas penutup dasar kolam dengan kuat. Sehingga, kebocoran yang harus dihindari dalam memproduksi Marguiensis bisa dicegah.Kepala BBPBAP Jepara Sugeng Rahardjo mengungkapkan, meski baru dikembangkan, induk Marguiensis bisa ditemukan di hampir semua wilayah perairan Indonesia, terutama di sekitar Laut Arafuru, Maluku. Ketersediaan itu, akan memudahkan pengembangan Marguiensis ke depannya.Menurut Sugeng, siklus reproduksi udang jenis ini relatif singkat dibandingkan dengan udang windu yang memakan waktu lebih lama. Saat udang sudah berumur 6 bulan atau mencapai ukuran berat 30-40 gr, kata dia, udang sudah bisa dijadikan induk. Kemudian, udang juga tahan terhadap penyakit dan memiliki cita rasa enak.“Keunggulan lain, pertumbuhannya relatif baik dengan mengandalkan kadar protein pakan yang rendah dan lebih banyak memanfaatkan detritus, sehingga secara otomatis biaya produksi usaha akan lebih efisien,” papar dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-049-20.json | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Tentang kapasitas produksi, Sugeng menjelaskan, hingga kini kapasitas produksi hatchery yang ada mampu menyediakan sebanyak 18 juta ekor benur per tahun. Saat ini, pihaknya memiliki 18 bak dengan kapasitas produksi per bak mencapai 300 ribu benur per siklus (1 tahun sebanyak 4 siklus). Untuk menjamin ketersediaan induk, pihaknya saat ini terus melakukan domestikasi.“Upaya perekayasaan pada jenis udang ini memberikan hasil sangat menggembirakan, ke depan BBPBAP Jepara siap untuk menjadi pionir pengembangan udang merguensis di seluruh Indonesia”, tegas Sugeng.Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardjianto yang hadir di Jepara, meminta DJPB untuk mempercepat pengembangan udang Marguiensis sehingga bisa segera dilakukan produksi masal. Pengembangan perlu disegerakan, karena saat ini ketergantungan Indonesia pada Vaname sangatlah tinggi.“Dipercepat, karena ini udang asli Indonesia. Sehingga untuk ketersediaan induk tidak perlu diimpor lagi,” ucap dia.Riky menyebut, pengembangan udang asli Indonesia ini akan menjadi terobosan baru sebagai pengganti dalam mengantisipasi udang vaname yang saat ini mulai banyak terkendala penyakit. Menurutnya, iitu penting untuk memotong rantai penyakit.“Udang merguensis atau dipasar ekspor dikenal dengan banana shrimp ini cenderung banyak disukai konsumen. Sebagai gambaran harga 1 kg size 60 mencapai Rp90 ribu, lebih tinggi dibandingkan dengan udang vaname. Ini akan menjadi peluang baru dalam mengisi permintaan pasar ekspor,” papar dia.Salah satu pembudidaya yang hadir di Jepara, Adip, menyatakan ketertarikannya untuk mencoba budidayakan udang merguensis. Menurutnya, dengan keunggulan yang banyak, dia optimis bisa mengembangkannya lebih baik dari Vaname. Namun, dia mengakui harus paham lebih detil tentang teknik pembudidayaan udang tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-049-20.json | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | Marguiensis, Udang Asli Indonesia Pelengkap Udang Vaname | “Kami berharap udang merguensis ini akan menjadi primadona baru di pasaran, sehingga bisa menjadi obat rindu bagi kembalinya kejayaan udang asli Indonesia,” kata Adip.Sebelum di Jepara, pengembangan udang juga dilakukan di Aceh. DJPB melalui BPBAP Ujung Batee berhasil melakukan pembenihan udang pisang yang merupakan jenis udang endemik Aceh. Eksplorasi melalui domestikasi udang asli Indonesia tersebut, disamping akan menghasilkan nilai ekonomi, juga bisa mempertahankan khasanan kekayaan sumber daya udang Indonesia.Seperti diketahui, bisnis perudangan nasional saat ini masih didominasi oleh jenis udang vaname dan udang windu. Data mencatat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2015) produksi udang nasional mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,48 persen. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-004-04.json | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | [CLS] Orca [Orcinus orca] yang juga disebut paus pembunuh/killer whale ada dalam deretan mamalia laut pintar. Mereka merupakan makhluk sosial yang kompleks. Orca dibekali kemampuan mencari makan berkelompok, memilih makanan tertentu, hingga teknik berburu.Sekelompok orca di Antartika misalnya, ada yang makan penguin sementara lainnya memilih jenis berbeda yang terkadang ukurannya lebih besar dari orca itu sendiri. Ini seperti manusia di suatu wilayah yang makanan pokok nasi sementara yang lain jagung. Uniknya, kemampuan tersebut diajarkan dari generasi ke generasi dalam satu kelompok seperti yang dikenal pada manusia sebagai budaya.Ukuran otaknya juga mengesankan. Bobot otak orca dewasa bisa mencapai 6 kg. Bandingkan dengan otak manusia yang memiliki berat rata-rata 1,4 kg, menurut majalah Varsity, terbitan Universitas Cambridge. Semakin besar volume otak, semakin besar pula kemungkinan hubungan antar neuron yang mendukung kecepatan otak menalar sesuatu.Vokalisasi orca tak kalah mengagumkan. Sekelompok orca memiliki “bahasa” berbeda dibanding kelompok lain. Mereka memiliki dialek yang sekaligus penanda kelompok.Mengutip us.whales.org, kelompok terkecil orca disebut pod, yang terbentuk berdasarkan kekerabatan ibu [matrialkart]. Dalam satu pod terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan, sepupu, dan anak-anak mereka. Anak laki-laki akan dilindungi ibunya seumur hidup.Satu pod orca sering terlihat berenang bersama. Di atas pod ada klan, terdiri beberapa pod yang memiliki kesesuaian dialek. Di atas klan ada komunitas yang ditunjukkan oleh kesamaan pola asosiasi dibanding kekerabatan.Baca: Ini 9 Fakta Unik Paus, Hewan Penyerap Karbon Terbesar Dunia Suara manusiaSejumlah peneliti dari Jerman, Inggris, Spanyol, dan Chile pada 2018 lalu mengamati dua orca yaitu Wikie dan Moana di Marineland, Antibes, Perancis. Mereka menemukan bahwa orca ternyata bisa menirukan suara manusia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-004-04.json | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Mengutip The Guardian, para peneliti itu melakukan 30 kali percobaan kepada Wikie. Mereka memperdengarkan suara yang belum pernah didengar orca sebelumnya, misalnya suara derit pintu. Wikie juga dikenalkan dengan suara yang dihasilkan manusia, juga orca lain.Ternyata Wikie berhasil menirukan seluruh suara, sebagian besar di antaranya dilakukan di bawah 10 kali percobaan. Hebatnya, kata hello dan one two three bisa ditirukan pada kesempatan pertama.Peneliti menduga, orca mungkin belajar menirukan pola vokal satu sama lain di alam liar. Hasil pengamatan itu juga senada dengan penelitian sebelumnya di lapangan, yang mendapati sekelompok orca memiliki dialek.Meski suara yang dihasilkan tidak sejelas burung beo yang bisa menirukan suara manusia, namun dengan membandingkan spektogram suara asli manusia dan suara orca, tidak ada keraguan bahwa Wikie berhasil menirukan suara itu meski tidak sempurna. Sebelumnya, penelitian telah menemukan bahwa mamalia cerdas ini bisa menirukan suara singa laut dan lumba-lumba hidung botol.Mamalia pada umumnya menggunakan bagian tenggorokan [larynx] untuk menghasilkan suara seperti halnya manusia. Sementara orca memakai saluran pernapasan/nasal. Ini membuat suara tiruan yang dihasilkan orca terdengar unik.Baca juga: Hiu Terbesar Tapi Jinak Dan Bukan Karnivora, Begini 9 Fakta Menarik Tentang Hiu Paus Josep Call, peneliti dari University of St Andrews, mengatakan kemampuan menirukan suara semacam itu jarang terjadi pada mamalia. ”Manusia jelas bagus dalam soal ini… Menariknya, mamalia yang bisa melakukan dengan sangat baik adalah mamalia laut,” katanya dikutip dari BBC.Dr Jose Abramson, dari Complutense University, Madrid, Spanyol yang juga terlibat dalam penelitian itu mengatakan, suatu hari mungkin saja manusia bisa melakukan percakapan sederhana dengan Wikie. Percobaan itu dilaporkan dalan jurnal Proceedings of the Royal Society of London B yang bisa dibaca secara daring. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-004-04.json | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Hebatnya Paus Orca, Bisa Meniru Suara Manusia | Meski orca menyukai daerah dingin namun daya jelajah mamalia laut ini cukup luas. Tak heran jika satwa dengan warna khas hitam putih ini dilaporkan muncul beberapa kali di perairan Indonesia. Orca sebenarnya termasuk keluarga lumba-lumba, dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.Bahkan bagi masyarakat di pesisir Sulawesi, orca bukan satwa asing. Di Gorontalo, nelayan menamai orca dengan paupausu untuk membedakan dengan paus pilot yang diberi nama paupau.Di Indonesia, orca pernah muncul di perairan Anambas, Kepulauan Riau pada April, 2020. Lalu di pesisir Pantai Desa Wureh, Flores Timur dan di perairan Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Juni 2020. Selanjutnya perairan Inobonto, Sulawesi Utara.Kementerian LHK juga mencatat kemunculan orca di perairan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Pada April 2021, seekor orca terdampar mati di pantai Banyuwangi. Orca yang malang itu sebelumnya diketahui lemas berenang di Selat Bali. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | [CLS] Panas terik membakar kulit puluhan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara yang aksi di depan DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis, (2/1/20). Mereka protes dan mendesak pihak berwenang mengusut dan tegakkan hukum bagi perusahaan-perusahaan tambang yang diduga beroperasi di hutan lindung tanpa izin.Usai aksi, kepala Iksan, mahasiswa Fakultas Kehutanan, kena tebas. Bersyukur, nyawanya masih tertolong setelah mendapatkan perawatan medis. Berbagai pihak pun mengecam tindakan penganiayaan terhadap mahasiswa usai aksi tolak tambang bermasalah ini.Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari PertambanganAwalnya, mereka konvoi dari kampus menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Sambil konvoi, mereka meneriakkan agar ada tindak tegas dan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran perusahaan tambang di Konawe Utara itu. Perusahaan pertambangan yang mereka sedang kritisi itu, PT Masempo Dalle (MD), PT Makmur Lestari Primatam (MLP) dan PT Astima Konstruksi (Askom).Puluhan mahasiswa ini tergabung dalam Pengurus Pusat Sylva Indonesia (Ikatan Mahasiswa Kehutanan Se-Indonesia).Ketiga perusahaan ini menurut mereka, bersama-sama menambang dalam kawasan hutan lindung Konawe Utara, yang diduga tak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan(IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Andriansyah, koordinator lapangan di depan DPRD Sultra mengatakan, kehadiran mereka karena kerisauan mahasiswa Fakultas Kehutanan melihat hutan lindung terbabat alat berat secara ilegal.“Kapolda Sulawesi Tenggara, jangan tinggal diam melihat PT Masempo Dalle Cs menerobos hutan lindung. Apalagi, pemerintah seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan sampai saat ini kami anggap telah turut serta melakukan kejahatan di Konut,” katanya.Dia mendesak, Polda Sultra, menangkap dan memenjarakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan itu. | [0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Hasil monitoring data dari instansi terkait, ketiga perusahaan ini diduga melakukan kejahatan kehutanan berdasarkan UU Kehutanan dan UU Mineral dan Batubara (Minerba).“Kami juga meminta DPRD untuk RDP (rapat dengar pendapat-red) hingga kasus bisa diusut tuntas,” katanya.Dengan RDP, kasus ini bisa transparan dan diikuti publik dan semua pihak dimintai komitmen untuk merawat hutan dan lingkungan di Sultra.Baca juga: Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan AparatDi DPRD, puluhan mahasiswa ini ditemui Wakil Ketua DPRD Nur Salam Lada, di ruang aspirasi. Nur Salam mengatakan, kasus tambang di Konut saat ini jadi perbincangan. Tidak saja di kalangan mahasiswa, tetapi lintas sektor di pemerintahan juga, termasuk beragam konflik tambang.Politisi PDIP ini meminta, kasus ini akan ditundaklanjuti dan menanti jadwal dengar pendapat.Selain itu, MD, MLP dan Askon, katanya, banyak laporan terkait problem tambang di DPRD. Untuk itu, beberapa setelah terima laporan memungkinkan dengar pendapat.“Kami sudah memahami tuntutan ini., akan hearing. Kita akan mengundang pihak terkait,” katanya disambut baik oleh mahasiswa.Di tempat terpisah, Muh Endang, Wakil Ketua DPRD Sultra, mengatakan, seiring banyak problem pertambangan di Sultra, DPRD sudah menggelar rapat dengan lintas komisi dan pemerintah baik kabupaten dan provinsi.Hasilnya, mereka sepakat perbaikan tata kelola pertambangan di Sultra dan menyelesaikan berbagai masalah.“Kalau ada yang ilegal, kami meminta proses hukum. Kami juga mendesak, perusahaan ini menyelesaikan semua bentuk persoalan.” Mahasiswa jadi korban aniaya Demo telah usai dan laporan-pun telah diterima wakil rakyat. Andri dan kawan-kawannya kembali ke kampus dengan harapan DPRD dapat menuntaskan kasus MD, MLP dan Askon.Apa nyana. Bukan kabar baik merreka terima, rekan Andri bernama, Iksan malah alami penganiayaan dari orang tak dikenal. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Kepala Iksan, mahasiswa Fakultas Kehutanan UHO, ditebas hingga alami luka parah dan mendapat puluhan jahitan.Berdasarkan kronologis yang diterima Mongabay, Iksan diserang oleh dua orang diduga preman. “M Iksan, usia 23 tahun. Dia ditebas kepalanya usai aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Sultra menyoal kasus perusahaan tambang di Konawe Utara,” kata Ikram Pelesa, Wasekjen PB HMI dalam pesan singkatnya.Ikram mengatakan, korban merupakan mahasiswa UHO juga kader HMI. PB HMI pun melakukan pendampingan hukum.“Peristiwa pukul 13.00 Wita, dia bersama lima teman termasuk korban, duduk di halaman jurusan untuk menunggu staf akademik mengurus persiapan KKN. Ada yang duduk, ada yang sementara berdiri,” kata S, saksi saat bertemu Mongabay di Puskesmas.Tiba-tiba, ada dua orang muncul mengendarai Motor Vixion, dengan perawakan badan besar membonceng seorang pria brewok membawa parang. Si pria brewok langsung datang mengayunkan parang ke Iksan. “Kita sempat diburu langsung kita lari,” katanya.As, saksi mata lain menambahkan, kedatangan dua orang yang diduga preman itu tak lama sejak dia dan mahasiswa lain aksi menggelar demo mendesak usut MD, MLP dan Askon di DPRD Sultra.Dia menduga, mereka sudah jadi target sejak pagi di DPRD. Mereka menduga, orang tak dikenal itu preman berelasi dengan perusahaan tambang itu.HMI, kata Ikram sudah mendatangi Polda Sultra melaporkan kasus ini. Bersama elemen lain, mereka meminta Kapolda Sultra cepat menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelaku.Dia bilang, cara-cara premanisme seperti ini tidak boleh berkembang di Sultra. Apalagi, kasus pertambangan ilegal marak terjadi. Desak aparat usut dan tangkap pelakuKoalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sultra, mengutuk dan mengecam tindakan premanisme perusahaan tambang ini. Saharudin, Koordinator KMS, juga Direktur Eksekutif Walhi Sultra, meminta, polisi bekerja cepat menangkap pelaku. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Polda Sultra, katanya, harus menangkap pelaku lapangan dan mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan mahasiswa ini.Forkopimda Sultra dan Rektor UHO juga diminta memberikan jaminan rasa aman terhadap seluruh mahasiswa di Kota Kendari. Juga memberikan perlindungan sepadan terhadap setiap mahasiswa.“DPRD Sultra agar merespon dan memfasilitasi dalam bentuk tindak lanjut berkenaan dengan tuntutan mahasiswa terkait tata kelola tambang di Sultra,” kata Saharudin.Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, aparat harus bergerak cepat menindak hukum kepada pelaku yang diduga preman perusahaan tambang ini.“Polisi harus menyelidiki, jangan malah jadi backing. Ini kegagalan polisi mengendus potensi ancaman terhadap aktivis mahasiswa pejuang lingkungan,” katanya, kepada Mongabay, Kamis (2/1/20). Dia bilang, polisi harus menunjukkan keseriusan mengusut kasus ini dan segera menangkap pelakuDia juga mendesak, pihak berwenang tak terhadap pokok persoalan, kalau ada operasi perusahaan tambang bermasalah. Kasus ini, katanya, juga harus diusut terutama oleh KLHK. “Jangan mengandalkan gubernur, karena banyak kasus di Sultra, gubernur melakukan pembiaran. Konawe Utara, gudang masalah pertambangan.”Konawe Utara, kata Merah, juga mengalami banjir pada Juni lalu yang mengakibatkan lebih 5.600 warga terpaksa mengungsi. Banjir besar terjadi pada 3 Juni 2019, dua hari sebelum Idul Fitri dan menyebabkan 9.609 jiwa mengungsi.Ada 370 rumah penduduk hanyut dan 1.962 rumah terendam, 970,3 hektar sawah, 83,5 hektar kebun jagung dan 11 hektar perkebunan warga terdampak serta gagal panen.“Semua karena izin tambang yang diobral terkait dengan dukungan biaya politik pilkada,” katanya.Sepanjang 2014-2019, tercatat ada 33 kasus kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang anti-tambang di Indonesia. | [0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.1818181872367859] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Warga negara yang jadi korban dari kriminalisasi dan serangan ini, katanya, sebanyak 201 orang. Rata-rata, katanya, berkaitan dengan protes penolakan pertambangan batubara, pertambangan emas, pertambangan nikel maupun batu gamping.Kriminalisasi dan serangan terhadap aktivis pejuang lingkungan seperti mahasiswa ini, katanya, juga meningkat seiring makin kuatnya advokasi tolak tambang oleh mahasiswa di Aceh, Bima, Konawe Kepulauan dan Konawe Utara. “Aktor progresifnya adalah mahasiswa.”Pada pembuka tahun 2020 ini, katanya, mahasiswa Universitas Haluoleo jadi korban penganiayaan yang mengenai kepala. “Jatam sedang mendalami informasi ini,” katanya.Tambang-tambang pembawa konflik yang meninggi di rezim Presiden Joko Widodo, katanya, berkaitan dengan program pemerintah yang pro infrastruktur dan investasi.Dia sebutkan, seperti tambang batubara untuk PLTU, dan tambang nikel buat investasi baterai kendaraan listrik. Lalu, batu gamping untuk pabrik semen dan tambang pasir untuk proyek infrastruktur. Apa kata perwakilan perusahaan?Kuasa hukum PT Makmur Lestari Primatam (MLP) dan PT Astima Konstruksi (Askon) membantah disebut pakai jasa preman untuk menghalangi apalagi menganiaya mahasiswa yang demo.Abdul Rahman, mengatakan, kasus MLP dan Askon sudah bergulir sejak setahun lalu, mulai digugat di pengadilan hingga demo dan berujung penganiayaan terhadap mahasiswa.Rahman berusaha meluruskan informasi yang beredar.Pertama, Askon dan MLP tak melakukan pertambangan ilegal. Kedua perusahaan ini, katanya, bukanlah perusahaan pertambangan. Mereka, katanya, bukan pemegang izin usaha pertambangan di Konut.Kemudian, katanya, perusahaan ini tidak pernah kontrak kerja sama join operasional (JO) dengan pemegang IUP dalam hal ini MD. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2020-090-09.json | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | Usai Aksi Protes Tambang, Mahasiswa di Kendari Alami Penganiayaan | “Askon dan MLP adalah perusahaan penyedia alat berat. Kita hanya menyewakan alat berat. Yang menambang bukan kami, yang menambang tetap PT Masempo Dalle sendiri. Jadi, salah kalau sebut klien saya menambang,” katanya.Kedua, perusahaan (MLP dan Askon) sejak tujuh bulan lalu tak lagi bekerja di Masempo Dalle. Seluruh alat ditarik ke Kendari dan memutuskan kontrak kerja sama dengan Masempo Dalle.Alasannya, kata Rahman, klien mereka kecewa karena disebut melakukan penambangan ilegal. “Jadi, tidak lagi bekerja sama. Kami menarik semua alat berat. Ketiga, klien saya kecewa disebut penambang ilegal di pengadilan saat digugat dulu,” katanya.Rahman menerangkan, MLP dan Askon merasa menjadi korban kekisruhan pertambangan di Konut. Ditambah lagi, ada mahasiswa yang dianiaya orang tak dikenal.“Sasarannya kami. Padahal, kami tidak pernah menyewa apalagi memelihara preman. Askon dan MLP itu bukan perusahaan ilegal. Kami resmi. Kami tunduk pada hukum,” kata Rahman. Polda Sultra selidiki Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Nur Akbar mengatakan, kasus penganiayaan mahasiswa sepulang demo menyuarakan penambangan ilegal sedang dalam penyelidika. Kasusnya, masih dalam proses oleh penyidik Dit Reskrimum Polda. Sejak mereka laporan dari mahasiswa, mereka langsung melakukan penyelidikan.“Serahkan kasus ini kepada kami. Tolong kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjaga keamanan. Tidak membaut gaduh karena anggota sudah turun melakukan penyelidikan.” kata mantan Kapolres Konawe ini. Keterangan foto utama: Ilustrasi. Tambang nikel yang membabat hutan. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2022-017-01.json | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | [CLS] Suara pria parau terdengar dari pengeras suara masjid yang berjarak sekitar 700 meter dari bibir pantai Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu pagi (21/9/2022). Pria itu mengumumkan upacara ritual Nyelamat Telokan dan Mandi Safar akan segera mulaiSetelah itu, satu persatu ibu-ibu Dusun Teluk Kombal berdatangan ke lokasi acara sembari membawa dulang (hidangan) makanan di atas kepalanya. Rubiah (49) dan para ibu lainnya terlihat begitu bersemangat menghantarkan dulang yang disiapkan jauh-jauh hari itu.“Saya senang acara Nyelamat Telokan bisa diselenggarakan lagi,” ungkap ibu tiga orang anak itu yang sejak subuh telah membeli bahan makanan di pasar Pemenang dan memasaknya di rumah.Semua itu ia lakukan demi mensukseskan acara yang sudah tiga tahun belakangan tidak pernah terlaksana. Memang, sejak gempa bumi berkekuatan 7 SR pada 2018 silam, hingga pandemi Covid-19, upacara Nyelamat Telokan tidak pernah dilaksanakan.Hal itulah yang menurut Rubiah menyebabkan suaminya Muhammad (52) tidak pernah mendapatkan tangkapan yang memuaskan ketika pergi melaut. Masyarakat Teluk Kombal percaya, bahwa setiap laut dan isinya memiliki penjaga yang ditugaskan Allah SWT.baca : Selamatan Laut, antara Merawat Tradisi dan Rayuan Pariwisata Sinar matahari masih terik dan angin berhembus kencang pada Selasa (20/9) sore di Teluk Kombal. Farhan (61) keluar dari rumah panggung kecilnya dengan membawa sebilah parang. Di pinggir jalan, beberapa pemuda telah menunggu kedatangan Farhan. Sore itu mereka akan mencari dua batang pohon bambu yang akan dibuat menjadi penjoran saat upacara Nyelamat Telokan keesokan harinya.Penebangan pohon bambu merupakan bagian dari rangkaian acara Nyelamat Telokan dan harus dipimpin oleh pemangku adat. “Saya harus ikut prosesi penebangan ini, karena dipercaya sebagai mangku adat oleh masyarakat,” kata Farhan. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-017-01.json | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Dua pohon bambu yang akan ditebang pun tidak sembarangan, yaitu ujung dari bambu pertama harus menghadap ke arah kiblat dan bambu kedua menghadap ke arah timur laut.“Hanya dua batang yang akan digunakan, yang menghadap ke kiblat adalah perempuannya dan yang menghadap ke barat laut itu laki-lakinya,” jelasnya.Masyarakat Teluk Kombal percaya bahwa pemilihan dua batang bambu itu merupakan cara memanggil semua mahluk hidup yang ada di dalam laut dari kedua penjuru itu, untuk berkumpul di laut Teluk Kombal.baca juga : Masyarakat Adat di Lombok Menjaga Tradisi, Was-was ‘Serbuan’ Plastik Keesokan harinya, upacara yang telah dinanti-nanti masyarakat Teluk Kombal selama tiga tahun itu dimulai. Upacara dibuka dengan pembacaan serakalan (sebuah buku yang menghimpun shalawat dan kisah Nabi Muhammad SAW) dan doa bersama.Setelah itu, acara dilanjutkan dengan makan bersama seluruh masyarakat Teluk Kombal beserta tamu undangan yang hadir. Makan bersama ini, merupakan cara masyarakat Teluk Kombal tetap menjaga persatuan, terutama antar kelompok nelayan setempat.Acara dilanjutkan ke ritual inti, yaitu prosesi penanaman penjoran di tengah laut. Namun sebelum penjoran setinggi tujuh meter itu ditanam di tengah laut, terlebih dahulu dilakukan ritual pelangehan yaitu ritual membasuh penjoran menggunakan air khusus yang sudah dicampur dengan berbagai jenis rempah, dan bunga-bungaan yang dilakukan oleh ibu-ibu hamil.“Kenapa wanita hamil? Harapannya setelah ritual, laut yang dahulunya kempes tidak ada isinya, kembali kembung seperti perut orang hamil,” kata Hunaidi, ketua penyelenggara ritual Nyelamat Telokan.Selain ritual pelangehan, sebelum penanaman penjoran ke tengah laut juga dilakukan pengikatan ketupat, bulayak dan beberapa jenis makanan lainnya di ujung penjoran. Masyarakat Teluk Kombal percaya, makanan tersebut bisa memanggil ikan berdatangan ke tempat mereka. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-017-01.json | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Tepat pukul 10.30 WITA ritual puncak Nyelamat Telokan pun dilaksanakan. Sebelum dua buah penjoran dibawa ke tengah laut untuk ditanam, terlebih dahulu pemangku adat membacakan doa, kemudian mencabut satu demi satu patok yang sebelumnya di tanam di bibir pantai.Seusai pembacaan doa dan pencabutan patok, penjoran pun dibawa ke tengah laut untuk ditanam. Kali ini pemangku adat membagi dua kelompok, setiap kelompok berjumlah 3, 5 atau 7 orang yang penting ganjil. Kedua kelompok tersebut membawa penjoran ke tengah laut dengan menjaga ujung penjoran tidak terkena air laut.Hingga air laut mencapai dada orang dewasa, menjadi tanda lokasi penanaman penjoran tersebut. Sebelum ditanam, pemangku adat terlebih dahulu merapalkan doa, dan menanam patok di tengah antara dua penjoran. Penanaman penjoran menjadi pertanda berakhirnya upacara Nyelamat Telokan.Satu persatu hidangan pun kembali dikumpulkan oleh para ibu-ibu. Namun, sisa dari setiap hidangan tidak boleh dibawa kembali ke rumah. Semua sisa hidangan yang ada haru dilarungkan ke tengah laut. Masyarakat Teluk Kombal meyakini, jika sisa sajian itu di bawa kembali, akan berdampak buruk kepada keluarga tersebut.baca juga : Teluk Kombal yang Terjebak Bencana dari Darat dan Laut Tradisi Pelaut BugisDahulu kala, nenek moyang masyarakat Teluk Kombal yang merupakan kaum perantau asal Bugis mengalami masa-masa pacekelik. Hampir delapan bulan lamanya tak satu pun dari mereka mendapatkan ikan. Kelaparan melanda nenek moyang masyarakat Teluk Kombal, penyakit misterius menjangkiti penduduknya.Penderitaan mereka berlanjut, ombak besar menghantam perkampungan mereka, beberapa rumah mereka hancur diterjang ombak. Warga yang mencoba melaut pun ada yang mati ditelan ombak laut. Seakan laut marah dengan mereka. Selama hampir satu tahun itu, nenek moyang warga Teluk Kombal berada dalam ancaman kematian. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-017-01.json | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | “Mereka sudah pasrah, tak bisa berbuat apa-apa lagi,” cerita Farhan, pemangku adat Teluk Kombal menuturkan cerita turun temurun dari kakek moyangnya.Hingga pada suatu malam, salah satu dari mereka bermimpi. Dalam mimpinya itu nenek moyang warga Teluk Kombal diperintahkan untuk melarungkan kepala sapi dan menanam dua batang bambu di tengah laut. Hingga akhirnya nenek moyang warga Teluk Kombal melaksanakan perintah dalam mimpi tersebut.Tak lama kemudian satu per satu bencana yang mereka hadapi hilang. Mulai dari ikan yang dahulunya enggan datang ke laut mereka, pascadilakukan ritual tersebut ikan berdatangan seperti buih.“Setelah ritual, tidak tau dari mana asalnya, berdatangan seakan meminta untuk ditangkap,” Farhan melanjutkan ceritanya.Penyakit misterius yang menjangkiti warga kampung pun tiba-tiba menghilang, ombak besar yang menghantam perkampungan dan merusak beberapa rumah pun tak lagi datang. Walhasil, nenek moyang warga Teluk Kombal hidup sejahtera karena melimpahnya hasil laut.Begitulah kisah yang melatarbelakangi dilaksanakannya ritual Nyelamat Telokan. Nyelamat Telokan berasal dari kata nyelamat yang bermakna mengupacarakan dan membersihkan. Sedangkan telokan artinya sebuah teluk, karena Teluk Kombal merupakan daerah teluk.Ritual Nyelamat Telokan merupakan bentuk rasa syukur warga Teluk Kombal atas limpahan rahmat Tuhan berupa hasil laut yang melimpah. Selain rasa syukur, ritual tersebut juga merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga ekosistem laut. Bagi warga Teluk Kombal dengan menjaga ekosistem laut maka hasil laut akan melimpah. Oleh karenanya warga Teluk Kombal melarang penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak ekosistem laut ketika menangkap ikan.Ritual Teluk Kombal juga merupakan simbol penyatuan diri dengan alam. Mereka meyakini dengan menyatukan diri dengan alam, maka segala bentuk bencana bisa terhindarkan. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2022-017-01.json | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | Selamatan Laut Masyarakat Lombok : Menjaga Ekosistem Laut dan Menolak Bencana (1) | baca juga : Transformasi Pinisi, dari Kapal Dagang Legendaris Menjadi Kapal Wisata Unggulan Kini sedikit demi sedikit ritual tersebut mengalami perubahan, semisal pelarangan melaut selama tujuh hari kepada nelayan teluk kombal pasca ritual Nyelamat Telokan berubah menjadi tujuh hari. Pelarungan kepala binatang seperti sapi atau kambing pun kadang-kadang tidak dilaksanakan.“Ya, sesuai kesepakatan. Kalau tahun ini warga sepakatnya tiga hari. Dan kalau kepala sapi lebih kepada kekurangan dana,” ungkap Farhan.Namun, ia berharap ritual warisan nenek moyang tersebut tetep dilaksanakan dan dijaga oleh generasi-generasi setelahnya. Ia khawatir perkembangan dunia yang semakin cepat bisa membuat generasi muda melupakan tradisi-tradisi baik yang ditinggalkan nene moyang mereka.“Makanya saya selalu ajak yang muda-muda, supaya ketika saya meninggal ada yang meneruskan,” harap Farhan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-090-11.json | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | [CLS] Made Liu, petani perempuan Dusun Selasih, Desa Puhu, Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, menawarkan pisang raja di rumahnya. “Ini pisang terakhir saya, untung bisa dipanen untuk Hari Saraswati,” senyumnya merekah menunjukkan wadah anyaman berisi sesajen buah yang dihaturkan usai perayaan turunnya Ilmu Pengetahuan itu, Minggu (8/12/2019).Pisang ranum ini empuk dan segar karena matang di pohon. Pisang dominan yang dibudidayakan berjenis pisang batu karena daunnya tak mudah robek dan berdaun lebih lebat. Namun warga juga menanam jenis pisang lain untuk bahan pangan dan banten (sarana sembahyang).Ribuan batang pisang di kebun Liu terlihat rebah ke tanah, dirobohkan alat berat. Tersisa beberapa batang di belakang rumahnya. Selain kebun, keluarga ini juga terancam kehilangan rumah yang sudah beberapa generasi ditempati.Kebun pisang keluarga Liu masuk dalam kawasan yang diklaim milik PT Ubud Raya Duta Development (URDD). Puluhan keluarga yang tergabung dalam Serikat Petani Selasih (SPS) sedang memperjuangkan hak menggarap setelah perusahaan mulai meratakan kebun untuk pembangunan fasilitas wisata di area lebih dari 100 hektar. Lahan keluarga Liu disebut yang pertama kali diratakan alat berat, yang kata warga bakal diubah jadi lapangan golf.baca : Aksi Petani Pisang Mempertahankan Lahan Garapannya [1] Wayan Kariasa dan Liu bersama sekitar 30 KK yang lahan dan rumahnya masuk dalam kawasan yang diklaim PT URDD sedang ketar ketir tentang masa depannya. Apakah tahun baru 2020 ini mereka harus pindah rumah dan kehilangan lahan garapan?Kariasa bersama lebih dari 70 orang warga jadi pengumpul daun pisang siap jual dari petani. “Hampir semua menjual langsung ke Denpasar, kami sering kekurangan buruh panen,” sebut pria yang kerap jadi juru bicara SPS di sejumlah forum mediasi ini. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-090-11.json | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Pertanian daun pisang makin bernilai ekonomi seiring maraknya kampanye pengurangan kemasan plastik. Sejumlah swalayan kini menggunakan daun untuk membungkus sayuran yang dijual. Selain itu, sehari-hari umat Hindu di Bali menggunakan daun untuk membuat sesajen.Buruh panen mendapat upah tergantung keterampilan dan kecepatannya. Jika dari pagi mulai bekerja sampai sore hari, tiap buruh panen bisa mengantongi Rp80-120 ribu. Sementara itu satu gabung daun dijual Rp30-60 ribu tergantung persediaan di pasar dan lokasi pasarnya. Makin dekat area pariwisata dan perkotaan, makin mahal. Tiap petani memiliki langganan pengepul sesama warga Selasih dan desa sekitarnya juga. Sampai pasar bisa dibeli eceran oleh pembeli langsung atau distributor.“Tahun 2000-an daun pisang booming. Semua dusun di Desa Puhu tanam pisang. Anak muda banyak pulang kampung pasca krisis moneter,” ingat Kariasa. Bertani daun pisang dinilai lebih mudah dibanding padi, bahkan mendapatkan hasil lebih rutin.baca juga : Sentra Daun Pisang di Pusaran Konflik Agraria [2] Made Liu bisa memanen tiap dua hari sekali dengan hasil sekitar 20-70 gabung. Jika panennya kurang, ia bisa membeli panen petani lain. Panen daunnya terakhir kali sekitar 5 bulan lalu, ketika PT URDD mulai pembersihan lahan.“Kalau hilang kebunnya bagaimana? Rumah juga masuk kawasan perusahaan,” tanyanya. Dengan bercanda ia bilang tak lagi memikirkan mantu karena sudah tak ada yang bisa dipanen. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-090-11.json | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Konflik lahan pertanian terjadi di Dusun Selasih, Desa Puhu, Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Desa ini terkenal sebagai produsen daun pisang, komoditas bernilai tinggi di Bali. Lahan pertanian ini ditelantarkan oleh PT. URDD, perusahaan yang mendapat izin HGB sejak tahun 90-an, hingga menimbulkan gejolak sampai kini. Obyek konflik adalah lahan produktif dengan komoditas ekonomis seperti buah-buahan, daun pisang, dan padi. Konsorsium Pembaruan Agraria Bali dan warga mengajukan lahan pertanian tersebut sebagai Lokasi Prioritas Reformasi Agraria. Pasca mediasiPasca mediasi antara Serikat Petani Selasih dan PT URDD Minggu (24/11/2019) oleh I Nyoman Parta anggota DPR dan Arya Wedakarna anggota DPD dari Bali, para petani masih gelisah.Kesepakatannya berbunyi seluruh pura di tanah Hak Guna Bangunan (HGB) tetap dipergunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Mengijinkan petani memanfaatkan tanah garapan di wilayah HGB sepanjang belum dibangun, dan memprioritaskan warga penggarap dan banjar Selasih menjadi tenaga kerja sesuai keahliannya. Jumlah lahan pekarangan menurut manajemen PT. URDD sebanyak 30, sementara menurut warga 32 di area lahan HGB perusahaan.menarik dibaca : Ketika Presiden Perintahkan Penyelesaian Konflik Lahan Termasuk Dalam Konsesi Made Sudiantara, petani dan tokoh SPS yang pernah bersengketa dengan investor di pengadilan mengatakan petani kewalahan, karena sebagian besar tak punya bukti secara yuridis. “Ini tanah rabasan, sejak kakek buyut di zaman kerajaan merabas hutan, meluas jadi lahan pertanian. Saya generasi keempat. Setelah bisa menghasilkan, syaratnya bayar upeti di zaman kerajaan,” ingatnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-090-11.json | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya ada program land reform tapi proses peralihan tanah untuk rakyat ini tak merata. “Ada yang dapat SK redistribusi, ada yang tidak. Karena yang kerja land reform adalah orang puri, saat itu disebut pasedahan, jadi ada (SK) yang tidak nyampe,” Sudiantara memaparkan ikhwal konflik sesuai versinya.Ia mengingat pada 1990-an, tanah di dusunnya dibilang tak produktif oleh calo, padahal isinya padi, cengkeh, durian, dan lainnya. Sampai kemudian krisis moneter pada 1998 dan ada krisis air, subak makin sulit mengairi sawah. Banyak perbaikan irigasi, lalu beralih fungsi jadi ladang pisang. Karena nadi perekonomian lebih lancar, warga tak kembali ke padi. “Pemeliharaan gampang, panen 15-30 hari, harga menjanjikan,” jelasnya. Tak hanya untuk petani, hasilnya juga dinikmati pemetik daun serta pengepul warga desa juga.Menurutnya pisang sudah ada dari dulu tapi sedikit, dan jadi bahan sampingan untuk ternak. Setelah permintaan pasar meningkat, lalu dibudidayakan sampai kini.Saat penguasaan tanah oleh investor mulai terjadi, sekitar 1994, Sudiantara melawan untuk mempertahankan tanahnya. Ia dituduh menguasai tanah tanpa hak. Bapaknya dihukum percobaan 3 bulan setelah mendapat advokasi dari aktivis lingkungan dan pengacara publik saat itu.Saat ini anggota SPS sebanyak 52 KK, dan 32 KK di antaranya rumahnya masuk kawasan yang diklaim milik investor. “Tuntutannya Perpres, reforma agraria, dan PP tanah telantar. Saya tidak melawan investor,” urai Sudiantara dan Kariasa bergantian. Keduanya merasa petani serba salah karena tidak tahu peraturan. Kesedihan sekaligus kemarahan juga terlihat di wajah Gede Nova, anak muda generasi kini petani Dusun Selasih. Ia hendak mempertahankan lahannya yang kurang satu hektar. “Masih berharap sama pemerintah. Saya harap Jokowi mendengar agar tak percuma buat Perpres,” harapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-090-11.json | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Tahun Baru dan Kebun Pisang Terakhir Made Liu [3] | Dari kejauhan ia melihat pergerakan alat berat yang sedang bekerja meratakan kebun di seberang sungai. Beberapa petani perempuan datang dan mereka terlibat dalam perbincangan emosional mengenai masa depan mereka. Salah satu yang dibahas, apa yang akan mereka lakukan untuk mencegah alat berat meratakan kebunnya.Area sekitar tebing sungai terlihat indah dan meneduhkan. Juga memilukan, karena hamparan pohon pisang yang rebah di tanah.Sebelum meninggalkan Dusun Selasih, saya menyempatkan membasuh wajah di sebuah sumber air. Airnya bening dan dingin. Sebuah pura kecil dibangun untuk menjaga sumber air yang juga dijadikan lokasi melasti (penyucian) dan pengambilan tirta untuk persembahyangan. Sumber air dan lahan pertanian kerap jadi pertarungan kapital di pulau dewata. Selasih adalah salah satu babaknya.***Keterangan foto utama : Kebun pisang batu di Dusun Selasih,Desa Puhu, Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali yang memberikan penghasilan bagi warga. Foto: Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | [CLS] Kini, Laman (Desa) Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, memasuki masa panen padi. Masyarakat Kinipan menyebut musim mahanyi (memanen). Ibu-ibu pergi ke ladang memanen padi lahan kering sejak matahari baru muncul. Kampung Kinipan yang berpenduduk sekitar 700 jiwa itu tampak sepi. Mariana punya kesibukan sendiri. Pagi itu, dia tampak asyik membersihkan tumbuhan liar yang belum mengganggu pemandangan di sekitar selokan rumah betangnya. Dia tak turun ke ladang atau ke hutan. “Kami baru panen bulan muka,” katanya, Rabu (30/1/19).Baca juga: Warga Kinipan Tanam Pohon di Hutan Adat yang Terbabat SawitKeluarga Mariana, tanam padi butir lebih besar dari jenis yang panen saat ini. Mereka tanam bukan varietas unggul yang biasa dipromosikan penyuluh pemerintah.“Kami menanam padi yang kami sebut samanukng. Biasa empat atau lima bulan bisa dipanen. Padi banyak dipanen sekarang itu sahui. Ada juga yang menyebut samua. Biasa tiga sampai empat bulan ditanamnya,” kata perempuan 48 tahun itu.Padi bibit lokal dan cara bertani tradisional masih jadi tulang punggung ketahanan pangan desa ini. Mariana kesulitan ketika diminta merinci berapa banyak panen. Namun, katanya, padi itu lebih dari cukup memenuhi kebutuhan keluarga. “Untuk makan kami setahun lebih saja,” katanya.Baca juga: Warga Laman Kinipan Minta Pemimpin Lamandau Lindungi Hutan Adat MerekaSelain berdaulat beras, warga desa di tepi Sungai Batang Kawa, Lamandau, Kalimantan Tengah itu juga relatif bisa memenuhi keperluan pangan lain. Sayur-sayuran seperti terong-terongan, ubi kayu, dan rebung (tunas bambu) tersedia di kebun dan hutan mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Mereka juga memiliki ribuan pohon buah-buahan musiman yang bernilai jual tinggi seperti durian, jengkol, langsat, dan rambutan. Belum lagi, buah-buahan endemik hutan Kalimantan yang jadi kekhasan desa ini, seperti satar, rambutan hutan, idur, kekali dan aneka varian durian (terotungan, pompakan, kusik, sedawak), yang tersebar di hutan sekitar laman.Saat musim buah, pundi-pundi pendapatan warga bisa lebih melonjak. Panen primadona mereka adalah jengkol. Satu kilogram jengkol Rp15.000.Hardi, warga Kinipan, pernah memperoleh Rp15 juta sekali menjual jengkol. Tina, perempuan Kinipan yang lain menambahkan, bagi pengepul, membeli jengkol berton-ton, bukan masalah bila musim tiba. Ada sekitar lima pengepul di desa itu.Pasca bencana kabut asap—dampak kebakaran hutan dan lahan 2015, berladang untuk bertanam padi tak lagi senyaman dahulu. Larangan membuka lahan tanpa bakar, membuat mereka tak tenang berladang. Mariana mengatakan, orang Kinipan sempat mengalami bom air dari udara ketika musim membuka lahan berlangsung.Meskipun begitu, katanya, hal itu tak terlalu jadi masalah bagi mereka. Kalau hanya produksi padi untuk keperluan sendiri, katanya, mereka bisa atasi. Khawatir sawitMariana bilang, lebih mengkhawatirkan bagi orang Kinipan adalah investasi perkebunan sawit yang terus mereka tolak.Sawit masuk dalam bentuk plasma itu khawatir makin menyulitkan mereka berladang. Apalagi, kehadiran sawit dengan membabat pepohonan buah dan hutan yang bernilai tinggi.Mariana tak percaya, sawit akan membuat hidup mereka lebih sejahtera, sebagaimana digembar-gemborkan pemerintah dan perusahaan. Hasil plasma dua hektar, katanya, tak akan lebih banyak daripada yang mereka peroleh dari ladang dan hutan.“Kami dari hutan bisa membuat banyak sarjana. Bukan dari sawit. Kami macam ini lebih bebas,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Senada diungkapkan Rusani. Dia khawatir, mereka malah jadi pekerja kebun sawit kala perusahaan masuk. Dia bilang, beberapa keluarganya di desa yang ada investasi sawit, tak bisa lagi berladang atau berkebun tanaman lain. “Hih aku tak kubisa bekerja di kebun (sawit) itu,” katanya.Baca juga: SML Bantah Tudingan Caplok Lahan, Begini Jawaban Tetua Adat KinipanRencana masuk sawit di Kinipan bukan cerita baru. Pada 2005, Kinipan masih bagian dari Kecamatan Delang, terlibat kesepakatan dengan seluruh desa di kecamatan itu menolak investasi sawit. Beberapa tahun kemudian, Kinipan dan seluruh desa di aliran Sungai Batang Kawa, mekar jadi Kecamatan Batang Kawa, rencana investasi sawit makin nyata.Pada 2012, PT Sawit Mandiri Lestari (SML), mulai menyosialisasikan rencana mereka membuka sawit di Kinipan. Waktu itu warga menolak. “Terakhir 2016, tiga kepala desa, Kinipan, Benakitan, dan Ginih, juga menolak. Jadi penolakan warga terhadap perkebunan sawit ini sudah lama,” kata Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan.Akhir Januari lalu, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA), Kantor Staf Presiden (KSP), datang ke Kinipan, survei lapangan. Riwayat penolakan itu kembali dipaparkan Buhing di hadapan TPPKA, Kantor Staf Presiden (KSP), dipimpin Iwan Nurdin dalam pertemuan dengan warga di Balai Desa Kinipan, Rabu (30/1/19). KSP turun langsung ke Kinipan, menyusul pengaduan delapan orang Kinipan ke Jakarta Mei dan awal Juni 2018.Sebelumnya, Rabu (10/10/18), dua hari setelah demonstrasi warga Kinipan di DPRD Lamandau, KSP memanggil perusahaan, Bupati Lamandau, dan dinas-dinas terkait di Lamandau dan Kalimantan Tengah, untuk menjelaskan masalah ini.Baca juga: Bupati Lamandau Bahas Wilayah Kinipan, BPN: Masih Bisa Dikeluarkan dari Konsesi | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Saat itu, KSP meminta dalam pertemuan pembahasan selanjutnya diserahkan ke Pemkab Lamandau pada November 2018, dengan mengundang KSP dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mendampingi Kinipan. Hingga kunjungan tim KSP akhir Januari lalu, pertemuan bersama itu belum terwujud.Kehadiran tim dari KSP ini membuat harapan sedikit mengembang, sekaligus menerbitkan pertanyaan baru bagi masyarakat Kinipan. “Bisakah kiranya setelah ini, kami menyelamatkan hutan kami?” tanya Rusani, pada saya.Saat TPPKA KSP tiba, Kinipan merasa dalam kondisi makin terdesak. Sebagian hutan adat yang mereka klaim, tak diakui pemerintah daerah. Bupati Lamandau memutuskan wilayah yang kini sudah terbabat (land clearing) SML, masuk dalam administrasi Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau. Seluruh wilayah yang masuk ke Karang Taba itu kini sudah ‘bersih’ oleh perusahaan.Selama ini, secara administrasi pemerintahan, tata batas antara Kinipan dan Karang Taba, belum putus, sampai bupati menyampaikan penegasan dalam rapat bersama perangkat kedua pihak desa dan kecamatan, Jumat (17/1/19). Putusan bupati itu menimbulkan reaksi bagi Kinipan, dengan aksi menanam pohon di lahan yang sudah dibersihkan perusahaan, Sabtu (18/1/19).Menyikapi masalah ini, Iwan Nurdin, pimpinan rombongan TPPKA mengatakan, upaya Komunitas Kinipan menolak investasi sawit tak melanggar hukum. Dia menyebut, kalau masyarakat menolak hutan dikonversi jadi perkebunan dalam bentuk plasma atau lain-lain, pemerintah juga punya banyak fasilitas aturan hukum untuk mengakomodasi. Bisa dalam bentuk hutan desa, hutan adat, atau hutan komunal. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | “Jadi saya harapkan kita semua bahu membahu bekerja sama, di lingkaran pemerintah daerah di lingkaran pemerintah desa dan lingkaran masyarakat. Karena dengan bahu-membahu itulah kita mencari jawaban. Hukum itu telah disediakan. Pilihan banyak, kita bisa mencari jawaban yang paling memuaskan,” kata lelaki yang juga Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini. Dalam pertemuan perusahaan, pemerintah daerah dan KSP di Jakarta Oktober lalu, dua sudah mengingatkan, lahan yang bisa digarap perusahaan yang benar-benar telah keluar izin hak guna usaha (HGU).“Kami mengingatkan, yang disebut dengan hak perusahaan itu adalah areal HGU. Izin lokasi itu bukan hak perusahaan. Itu tanah negara. Kami mendorong area yang masih berkonflik, khusus, Desa Kinipan, tak ada land clearing,” kata Iwan.Dia bilang, tak ada kewenangan perusahaan mengajak masyarakat yang tak mau berplasma. Apalagi, katanya, belum ada SK calon petani dan calon lahan.Perihal sengketa tatabatas Kinipan dan Karang Taba, yang diprotes Kinipan, kata Iwan, KSP masih harus mengklarifikasi pada desa terkait dan pemerintah daerah. “Tentu kami akan menerima laporan dan meminta klarifikasi apakah semacam itu.” Menjaga adat, tetapi terbukaKomunitas Adat Kinipan yang didukung mayoritas warga Kinipan, sejak empat tahun terakhir memilih mekanisme adat untuk membentengi hutan dan adat mereka.Bergabung dalam AMAN, mereka memetakan wilayah adat pada 2015. Wilayah itu kemudian dideklarasikan pada 2016 dan telah terverifikasi syarat dan kelengkapan untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat adat oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada 2017. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Secara sosial budaya, sebagaimana di banyak desa di pedalaman Lamandau, di Kinipan, masih mempraktikkan nilai dan pranata adat. Dalam relasi terhadap lahan dan hutan, misal, mereka tetap bersandar pada ketentuan turun-temurun. Suatu dukuh (untuk menyebut ladang atau eks ladang yang banyak pepohonan buah dan tampak menyerupai hutan), hasil hanya bisa diakses oleh keturunan dari leluhur dukuh itu. Orang Kinipan, mengerti semua aturan itu.Situs-situs adat pun masih terpelihara. Beberapa tiang pantar yang menandakan pernah diselenggarakan upacara tiwah (upacara kematian tingkat akhir) berdiri di Laman Kinipan. Mereka juga masih merawat dengan baik apa yang disebut Pusaka Laman, prasasti yang dikeramatkan terkait sejarah berdirinya kampung. Di Kinipan, mereka menyebut prasasti itu Upuy Temaduk. Pemakaian kata upuy berarti datuk atau buyut, menandakan relasi kuat mereka dengan masa lalu. Keberadaan artefak budaya itu masih lengkap dengan ceritanya.“Jadi Temaduk itu dipercaya penangkal marabahaya kalau ada orang dari luar ingin berbuat jahat,” kata Elyakin Pangkong, Mantir Adat Kinipan.Tempat-tempat bersejarah dan dikeramatkan pun masih lekat dalam ingatan orang Kinipan. Mulai dari Dukuh Onyuk, tempat muasal Kahingai, orang yang mendirikan Kinipan, hingga Pulau Inuhan, daratan tinggi di tengah-tengah Sungai Batang Kawa di bagian hilir. Pulau Inuhan ini cukup unik. Selain di tengah sungai yang berarus deras, ia juga tak pernah terendam air walau di puncak musim hujan sekalipun. Ritual adat pun kerap dilakukan di tempat ini, seperti yang dilakukan warga Kinipan sebelum aksi menanam pohon di tanah yang sudah ‘bersih’ oleh perusahaan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Kendati begitu, Kinipan bukan komunitas yang tertutup dengan dunia luar. Menjaga adat, katanya, tidak berarti tak bisa menerima nilai-nilai baru, yang dianggap bisa disesuaikan dengan tradisi. Dari segi keyakinan beragama formal, contoh, orang Kinipan dewasa ini mayoritas memeluk Kristen. “Tinggal dua orang yang masih memeluk Kaharingan,” kata Buhing.Menurut Ester Ritawati, pendeta yang bertugas di Kinipan, Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang dia pimpin sudah berdiri sejak 1945. Kinipan salah satu pusat pengembangan agama Kristen di hulu Lamandau. Selain itu, meski akses jauh, dan masa lalu harus melalui sungai, banyak orang Kinipan lebih dari setengah abad lalu, merantau. Mereka bersekolah hingga bisa memperoleh pekerjaan dan jabatan di luar tradisi leluhur. Walaupun masa itu hanya ada sekolah tingkat dasar, namun banyak orang Kinipan, berhasil sekolah hingga jadi guru, pendeta, tenaga kesehatan, polisi, dan tentara.Kampung ini membanggakan mereka karena pernah punya jenderal, Brigjend Purn Victor Phaingdi era akhir 1980-an, yang hingga hari ini belum ada yang menyamai di Lamandau.Watak terbuka orang Kinipan ini kadang-kadang disertai sikap kompromis. Ceritanya, pada 2002, mereka memprotes perusahaan kayu yang menebang hutan mereka masuk tanpa pamit. Kisah ini cukup heroik, karena mereka berani menyandera buldoser milik perusahaan, dibawa ke laman mereka. Kemudian, terbuka negosiasi. Warga pada akhirnya membentuk koperasi dan bekerja sama dalam skema HPH perusahaan, sampai 2004. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Wilayah hutan eks-HPH itulah kini yang jadi klaim ada Kinipan, tetapi masuk dalam konsesi SML. Warga Kinipan, heran, ketika zaman kayu, tak ada klaim wilayah itu dari desa tetangga. Setelah lahan jadi kebun sawit–yang belum ada kesepakatan dengan Kinipan–, kini diklaim milik Desa Karang Taba, bahkan, bupati telah menyatakan wilayah itu bukan milik Kinipan. Masuknya investasi sawit inilah yang mereka tolak. Mereka memahami, sawit berbeda dengan HPH, yang tak menghabisi isi hutan.Walau baru memperoleh HGU sekitar 9.000-an hektar di luar Kinipan, SML telah memperoleh izin lokasi dari pemerintah daerah, dan izin pelepasan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam rencana kerja mereka, Kinipan juga masuk dalam rencana pembukaan lahan itu.Saat ini, meski tak banyak, beberapa warga Kinipan bekerja pada SML. Dalam pertemuan dengan KSP, mereka juga berani menyuarakan sikap mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang Kinipan.Dirga, warga Kinipan yang mengaku lama merantau dan baru pulang ke Kinipan bilang, perlu pekerjaan hingga bekerja di SML.“Saya sebagai orang putra daerah bekerja di SML. Ini murni saya butuh pekerjaan. Maksud saya begini, kalau di Kinipan, sudah sejahtera, tak mungkin kami merantau, tak mungkin kami mencari pekerjaan lain.”Senada diungkapkan Thomas Lidin, warga Kinipan, pensiunan pegawai negeri sipil. “Saya tak tahu Undang-undang, enggak tahu hukum hutan tanah, ulayat, adat. Maksud kami masyarakat Kinipan ini ingin perubahan. Punya lapangan pekerjaan, punya penghasilan per bulan,” katanya.Buhing dan kawan-kawan, mereka tak mempersoalkan pilihan pekerjaan warga Kinipan, termasuk di SML yang kebun ada di sekitar desa mereka. Yang mereka tolak, konversi hutan mereka jadi kebun sawit besar. Mereka nilai, akan mendegradasi lingkungan dan sumber penghidupan mereka secara tradisional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-076-19.json | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Alam Kinipan Lestari Lebih Bermanfaat bagi Warga daripada jadi Sawit | Sementara perusahaan akan tetap jalan dengan skema. Kinipan, sangat berharap solusi pemerintah dalam menjaga lahan hutan adat mereka.“Akan ada rapat internal membahas solusi bagi Kinipan,” kata Iwan, Senin (11/2/19). Keterangan foto utama: Warga Kinipan sedang panjat pohon langsat. Buah langsat, salah satu buah yang ada di kebun dan hutan Kinipan. Foto: Budi Baskoro/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2022-015-18.json | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | [CLS] Udang satang atau umum dikenal udang galah [Macrobrachium rosenbergii], merupakan bahan “istimewa” dalam tradisi kuliner masyarakat Melayu di Sumatera. Dari Aceh hingga Lampung, termasuk pula di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Masakan dari udang satang merupakan makanan mewah bagi orang Melayu.Di Pulau Bangka, udang yang tekstur dagingnya mirip lobster, lembut, berasa manis, biasanya diolah menjadi “lempah kuning” atau biasa disebut “lempah udang”, yakni masakan saat nganggung. Tradisi makan bersama yang sejak tahun 2010 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Nganggung biasanya dilaksanakan di masjid atau tempat terbuka untuk menyambut hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Nisfu Sya’ban, Muharram, serta selepas shalat Idul Fitri dan Idul Adha.“Lempah udang juga menjadi hidangan khusus keluarga jauh yang berkunjung ke rumah. Intinya, hanya disajikan hari-hari penting atau istimewa,” kata Zainab [68], perempuan asal Desa Kota Kapur, yang tinggal di dekat Sungai Menduk, Kabupaten Bangka, kepada Mongabay Indonesia, Kamis [06/10/2022].Sungai Menduk atau Mendo merupakan habitat alami udang galah di Pulau Bangka. Panjangnya sekitar 41,91 kilometer, alirannya membelah Desa Labuh Air Pandan dan Desa Kota Kapur, serta bermuara di Selat Bangka.Baca: Kelik Sulung, “Penghuni” Rawa Gambut Kepulauan Bangka Belitung Udang satang mudah didapatkan pada musim kemarau [Juli-Oktober]. “Warga sekitar Sungai Mendo biasanya menangkap menggunakan perangkap bubu atau jaring belat,” kata Pendi, warga Desa Kota Kapur.“Khusus jaring belat, mulai dipasang saat air pasang, bentuknya memanjang mengikuti garis hutan mangrove, saat surut dilihat apakah ada udang terperangkap. Biasanya, dalam sehari kami bisa mendapat 1-2 kilogram,” lanjutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-015-18.json | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Penghasilan tersebut menurut Pendi, jauh berkurang dibandingkan lima hingga sepuluh tahun lalu. “Dulu bisa 5-10 kilogram. Harganya lumayan, sekarang saja bisa dijual dengan harga 100-140 ribu per kilogram,” lanjutnya.Hal serupa dikeluhkan Azwar, pencari udang dari Desa Kota Kapur. “Tahun 2000-an, dapat lima kilogram. Sekarang, satu kilogram sulit dan ukurannya kecil.”Udang satang yang memiliki ciri khas capit biru, merupakan spesies udang terbesar yang hidup di sekitar perairan tawar hingga payau.Berdasarkan penelitian “Analisis Kelimpahan Udang Galah [Macrobrachium rosenbergii] di Sungai Menduk Kabupaten Bangka” oleh Bobby Fajrilian, dijelaskan parameter perairan seperti DO [oksigen terlarut], suhu dan salinitas, mempunyai hubungan erat dengan kelimpahan udang galah.“Kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 dibandingkan dengan stasiun 1 dan 3. Stasiun 2 memiliki DO paling tinggi,” jelas riset yang diterbitkan dalam Jurnal Sumberdaya Perairan, Universitas Bangka Belitung [UBB].Menurut Henri, peneliti biologi dari UBB, terjaganya parameter perairan berkat peran ekosistem mangrove yang masih baik di sepanjangan aliran sungai.“Ketika terjadi degradasi, berpengaruh terhadap parameter tersebut, sehingga mengancam biota di perairan tersebut, termasuk kehidupan manusia di sekitar,” katanya.Baca: Kelik Puteh, Ikan Lele “Albino” yang Mulai Menghilang dari Pulau Bangka Rawa, mangrove, dan sungai yang tercemar Berdasarkan dokumen IKPLHD [Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021, dalam setahun [2019-2020], luasan hutan mangrove primer di Kepulauan Bangka Belitung, mengalami degradasi seluas 10.858 hektar. Awalnya seluas 33.647,09 hektar menjadi 22.789,09 hektar.“Berdasarkan data perubahan penutup lahan 2019-2020, eksploitasi terjadi pada sektor pertambangan dan perkebunan, ditambah sektor perikanan budidaya dalam hal ini budidaya udang vaname di pesisir.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0] |
2022-015-18.json | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Berdasarkan dokumen yang sama, kerusakan mangrove juga diikuti tercemarnya sekitar 55 persen sungai, dari 2.000 lebih sungai yang ada di Kepulauan Bangka Belitung [tahun 2019].“Pada 2019, sekitar 55 persen sungai melebihi baku mutu TSS [Total Suspended Solid] dan 78 persen sungai melebihi baku mutu BOD [Biochemical Oxygen Demand]. Namun pada tahun 2020, parameter TSS melebihi baku mutu hanya terjadi pada tiga lokasi saja atau 11,1 persen, dan tidak ada lokasi yang melebihi baku mutu BOD,” tulisnya.Sebagai informasi, TSS adalah padatan tersuspensi di badan air sungai. Di Bangka Belitung, TSS banyak berasal dari limbah atau tailing pertambangan timah. Sementara BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di air.Baca: Kisah Pilu Dugong di Perairan Pulau Bangka MemudarMenurut Jessix Amundian, Direktur Walhi Kepulauan Bangka Belitung, di masa lalu masyarakat Pulau Bangka sangat menghormati sungai.“Hubungannya tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga terkait spiritual, diwujudkan adanya ritual sedekah atau taber sungai,” katanya.Nilai-nilai taber sungai mirip taber laut, yang intinya bentuk syukur terhadap hasil alam [sungai], serta meminta doa agar dilimpahkan hasil selanjutnya beserta keselamatan saat beraktivitas di sungai.“Namun, menurut informasi masyarakat, ritual ini sudah tidak pernah lagi dilakukan. Seperti yang terjadi pada ritual sedekah sungai di Sungai Sukal, di pesisir barat Pulau Bangka [Selat Bangka],” lanjut Jessix.Hilangnya ritual taber sungai juga terjadi di sekitar Sungai Semubur, aliran sungai di Teluk Kelabat, masuk kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Maras.Menurtu Ratno, warga Desa Pangkaniur, Kabupaten Bangka, ritual taber sungai dilakukan di sebuah batu granit, di tengah Sungai Semubur.“Batu itu kami namakan “batu nenek”. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2022-015-18.json | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Batu tersebut hanya muncul ke permukaan saat kondisi surut, tepatnya Mei. Masyarakat yang ikut ritual berasal dari sejumlah desa di sekitar Teluk Kelabat, seperti Desa Pangkalniur, Desa Pusuk, Desa Tuik, dan lainnya.“Dalam ritual, ada larangan beraktivitas di sekitar sungai selama tiga hari. Jika ada yang melanggar, akan diarak keliling kampung, serta akan dilibas menggunakan mayang [bunga] pinang,” lanjut Ratno, yang merupakan penjaga hutan adat Tukak, bagian dari DAS [Daerah Aliran Sungai] Semubur, di Desa Pangkalniur, Kabupaten Bangka.Namun, ritual tersebut hilang. Penyebabnya, tidak ada lagi generasi penerus [ketua adat/dukun sungai], yang memimpin acara tersebut.“Terakhir dilaksanakan sekitar tahun 90-an. Saya ingat betul, saat itu ada warga melanggar dan diarak keliling kampung,” kata Ratno.Baca juga: Nasib Ikan Cupang Endemik Bangka Belitung, Terancam Punah karena Habitat Rusak Populasi berkurangMuhammad Iqbal, peneliti Biologi dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya mengatakan, “Udang satang saat ini sudah sangat sulit didapatkan, meskipun dulunya semua perairan di Sumatera Selatan memilikinya.”Penyebabnya, pertama, udang satang menjadi buruan banyak nelayan atau pemancing. Nilai ekonominya tinggi, sehingga overfishing.Kedua, kualitas air sungai kian menurun, dikarenakan pencemaran limbah industri dan domestik. Ketiga, banyaknya hutan yang habis atau rusak. Hutan merupakan tempat udang windu bertelur dan mencari makan.Di Sumatera Selatan, udang satang banyak didapatkan di Sungai Musi, Sungai Lalan, dan Sungai Banyuasin.Udang satang merupakan bahan masakan mahal di Sumatera Selatan. Selain dijadikan pindang atau digoreng, biasanya digunakan sebagai bahan kuah mie celor dan tekwan.Yudhy Syarofie, peneliti budaya Palembang, menyebutkan sejak dahulu udang satang merupakan simbol makanan kaum ningrat atau orang kaya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-015-18.json | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | Udang Galah dan Pudarnya Simbol Kemakmuran Masyarakat Melayu | “Tidak semua orang mampu membelinya kecuali memancing sendiri. Bagi kaum ningrat di Palembang, menghidangkan udang satang di meja makan merupakan suatu keharusan. Tamu yang dihormati wajib dihidangkan masakan dari udang satang. Simbol ini menyebar ke berbagai wilayah penguasaan Palembang, baik di Sumatera Selatan maupun di Kepulauan Bangka Belitung,” jelasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-018-08.json | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | [CLS] Menyusul keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang mengabulkan gugatan banding Walhi Aceh terhadap Gubernur Aceh dan PT Kalista Alam untuk mencabut izin usaha perkebunan PT Kalista Alam di Nagan Raya seluas 1.605 hektar, kini Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa meminta Pemerintah Propinsi Aceh untuk menjadikan kawasan hutan Rawa Tripa dijadikan kawasan lindung secara formal lewat perangkat aturan hukum formal.Seperti dilaporkan oleh Analisa Daily, Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum atas upaya penyelamatan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu, TKPRT meminta kepada Gubernur Aceh untuk sesegera mungkin mencabut Izin Usaha Perkebunan kepada PT Kalista Alam di kawasan Rawa Tripa.“Kami juga mengharapkan Gubernur Aceh dapat segera mengevaluasi seluruh izin-izin usaha perkebunan perusahaan di kawasan Rawa Tripa yang banyak bermasalah,” tambah Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar.Apalagi Tim Kerja Kajian dan Penegakan Hukum Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang berada dibawah UKP4, lanjut TM Zulfikar, telah menyatakan Rawa Tripa adalah wilayah lahan gambut yang tercakup dalam Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru di Aceh.“Wilayah rawa gambut rentan terbakar bila dikeringkan, sehingga untuk menjaganya adalah mewujudkan cita-cita pembangunan menekan laju emisi gas rumah kaca hingga 41 persen,” ujar Zulfikar.Menurut beritasatu.com kawasan hutan gambut ini telah mengalami deforestasi lebih dari 50% dari total keseluruhan lahan akibat pembukaan perkebunan sawit. Total lahan gambut rawa tripa yang berada di dua kabupaten yaitu Aceh Barat Daya dan Nagan Raya seluas 61.803 hektare. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2012-018-08.json | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung | Rawa Tripa memiliki fungsi sebagai kawasan penyerap air, daerah penyangga (buffer) untuk melindungi daerah sekitarnya dari bencana, tempat tinggal manusia dan aneka satwa serta pengendali iklim mikro. Karena itu TKPRT meminta Pemprov Aceh segera mencabut seluruh izin yang dimiliki perusahaan yang mengeskplorasi kawasan hutan gambut tersebut.Sementara itu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Krueng Aceh, siap mendukung Pemerintah Aceh jika berkeinginan mengembalikan hutan yang tersisa seluas 16.000 hektare di kawasan Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya provinsi itu.“Kami siap mendukung jika memang Pemerintah Aceh berkeinginan mengembalikan kawasan hutan yang tersisa di Rawa Tripa,” kata Kepala BP DAS Krueng Aceh, Abubakar Cekmad di Banda Aceh, kepada theglobejournal.com.Restorasi, tambah Abubakar, adalah upaya untuk menjadikan kembali kawasan Rawa Tripa sebagai hutan gambut sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup di masa mendatang. “Restorasi kembali hutan gambut Rawa Tripa dengan penanaman hutan rawa seperti pohon ara,” kata Abubakar Cekmad menjelaskan.Aktivis lingkungan setempat menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Rawa Tripa disulut oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, dan kini mengancam sekitar 200 orangutan yang hidup di wilayah ini. Rawa Tripa adalah salah hutan gambut dengan kepadatan orangutan tertinggi di dunia. Sebelum dihancurkan, tak kurang dari 3000 ekor orangutan hidup di wilayah ini. Kini di seluruh Sumatera, diperkirakan hanya tinggal 7000 ekor orangutan, yang terus berkurang akibat dampak langsung penebangan hutan primer untuk keperluan pembukaan perkebunan sawit di Sumatera. [SEP] | [0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2012-009-05.json | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | [CLS] Satu lagi prestasi ditorehkan para peneliti Indonesia yang telah berhasil membungakan tumbuhan langka Bunga Padma (Rafflesia patma Blume) melalui teknik grafting di luar habitat aslinya. Teknik grafting yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor (KRB) ini pun merupakan yang pertama di dunia yang berhasil menumbuhkan bunga Rafflesia.Hingga saat ini telah dua kali Padma berhasil berbunga di KRB, tiga bunga pada tahun 2010 dan dua bunga berkembang pada awal November 2012. Keberhasilan ini sekaligus memupuskan vonis mitos selama ini bahwa Rafflesia tidak dapat ditumbuhkan di luar habitat aslinya, karena faktor pengaruh kondisi lingkungan fisik, kelembababan, komposisi floristik dan karakteristik jenis inangnya.Peneliti Utama Rafflesia LIPI/KRB, Dra Sofi Mursidawati M.Sc. kepada Mongabay.co.id menyatakan mekarnya Bunga Padma merupakan hadiah dari Kebun Raya Bogor untuk merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang jatuh pada tanggal 5 November 2012, sekaligus suatu bukti upaya yang dilakukan tanpa kenal lelah untuk menumbuhkan Bunga Padma sejak tahun 2004.Upaya penangkaran Rafflesia sendiri, telah diupayakan sejak tumbuhan ini dikenal oleh dunia ilmiah pada tahun 1789. Berbeda dengan metode sebelumnya oleh peneliti Belanda yang memindahkan tanaman Rafflesia rochusenii (1929), maka upaya yang dilakukan oleh peneliti KRB adalah melalui proses grafting (penyambungan) akar inang Rafflesia yaitu Tetrastigma (Tetrastigma spp.) dari famili Vitaceae.Tetrastigma sendiri adalah sejenis liana merambat yang hidup di hutan tropis. Tetrastigma, inang tumbuhan Rafflesia Patma yang berada di KRB, merupakan Tetrastigma yang terambil dari habitat asli Bunga Padma di Cagar Alam Pangandaran (Ciamis, Jawa Barat), yang kemudian disambungkan dengan akar Tetrastigma yang sebelumnya telah tumbuh ditanam di KRB. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-009-05.json | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Sebelumnya, para peneliti KRB telah memperkirakan bahwa akar tumbuhan Tetrastigma yang berasal dari habitat asli telah memiliki probabilitas “terinfeksi” biji parasit tanaman Rafflesia. Adapun sejak proses grafting dilakukan, dibutuhkan waktu 6 tahun hingga Rafflesia dapat berbunga untuk pertama kalinya.Sofi Mursidawati menjelaskan bahwa keberhasilan saat ini baru merupakan langkah awal. Baru pada tahap “memindahkan” belum sampai tahap “mengembangbiakan”. Ia menyebutkan beberapa kendala dalam memperbanyak Rafflesia adalah populasi Rafflesia di alam yang rendah, karena secara alami sebagai tumbuhan parasit Rafflesia sangat tergantung kepada nutrisi yang disediakan oleh tanaman inangnya.Kendala kedua, dikarenakan adanya pemisahan jenis kelamin antara bunga jantan dan bunga betina. Masa penyerbukan yang singkat dari bunga Rafflesia telah menyebabkan bunga ini sangat langka. Suatu referensi penelitian menyebutkan bahwa serbuk sari bunga jantan yang tercabut hanya memiliki waktu 8 jam untuk membuahi bunga betina.Saat ini, kedua bunga Bunga Padma yang sedang mekar di KRB berjenis kelamin betina dengan ukuran diameter masing-masing 40,5 cm dan 33 cm.Rafflesia Tumbuhan Khas Hutan Asia TenggaraRafflesia merupakan tumbuhan endemik khas di hutan-hutan Asia Tenggara yang memiliki habitat yang bersifat lokalitas. Sebagai tumbuhan parasit, Rafflesia “menumpang hidup” di tumbuhan inang yaitu Tetrastigma (Tetrastigma sp.), sejenis liana merambat yang dapat dijumpai di hutan. Di Indonesia, dikenal 17 spesies Rafflesia, dari yang paling besar dan terkenal seperti Rafflesia arnoldii yang berada di Bengkulu hingga Rafflesia rochusenii yang berukuran kecil yang hanya dijumpai di lereng Gunung Salak dan Gunung Gede di wilayah Bogor dan Sukabumi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-009-05.json | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya | Selama berbunga, Rafflesia mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bangkai. Menurut Priatna, Zuhud dan Alikodra (1989) bau yang tidak sedap ini sengaja dikeluarkan oleh bunga Rafflesia sebagai strategi untuk mengundang lalat, yang merupakan agen penyerbukan bunga Rafflesia.Dikarenakan habitat hidupnya yang sempit, Rafflesia merupakan jenis tanaman langka yang terancam punah (endangered) . Perubahan tipe ekologi hutan tropis menjadi peruntukan lain turut mengancam kelestarian tumbuhan ini.Seringkali masyarakat umum, masih salah membedakan antara Rafflesia (Rafflesia spp.) dengan Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum). Di KRB sendiri, yang merupakan upaya konservasi ex-situ, kedua jenis bunga bangkai ini telah dapat dijumpai. Kedepannya untuk penangkaran Rafflesia, KRB merencanakan tidak saja untuk spesies Rafflesia patma tetapi juga untuk jenis Rafflesia yang lain. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-19.json | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | [CLS] Pemandangan pesisir Tanjung Buton, Daik, Kabupaten Lingga sore itu cukup menawan. Matahari yang mulai menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat, membuat langit berwarna orange kemerahan. Suasana itu membayang ke permukaan laut. Belum lagi sebelah timur pemandangan gunung Daik Lingga memanjakan mata.Suasana itu menjadi pemandangan bagi warga yang sedang bersantap makanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Buton. Kawasan ini memang menjadi destinasi kuliner di Daik Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Dari atas pelabuhan juga terdapat pemandangan menarik. Tampak jelas dua orang warga Daik sedang asyik mencari kerang. Proses mencari kerang itu tidak dengan cara berjalan menyusuri pesisir laut. Tetapi berselancar di atas papan kayu yang disebut tongkahDua orang itu seolah-olah berlomba menyusuri pesisir laut yang sudah surut sejak siang tadi. Duduk di atas papan, kemudian papan didorong dengan dua tangannya. Papan membawa mereka melanju. Tingkah ini seperti bak atlet selancar yang siap menerjang ombak besar.Saat melaju, sesekali mereka berhenti memungut karang dan memasukkannya dalam ember yang sudah disediakan di atas papan. Begitulah yang mereka lakukan ketika air surut, hingga azan magrib dikumandangkan di masjid-masjid kabupaten berjulukan ‘Negeri Bunda Tanah Melayu’ ini.baca : Ini Tantangan Pembudidaya Kerang Hijau di Gresik Menongkah Kearifan Lokal Turun TemurunSalah seorang warga Daik Lingga yang mencari kerang sore itu adalah Abdurrahman. Ia ditemui kami temui sedang asik membersihkan papan yang digunakannya mencari kerang.Setelah papan itu bersih dari lumpur, ia menyimpan papan itu di salah satu teras rumah warga di pesisir Tanjung Buton. Papan itu siap untuk digunakan lagi keesokan harinya. | [0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-19.json | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Yus, sapaan akrabnya, bercerita aktivitas perihal mencari kerang sore itu. Warga Lingga menyebutkan aktivitas ini ‘menongkah’. “Kalau alat ini namanya tongkah,” kata Yus sembari menunjuk tongkah yang terbuat dari papan membentuk sampan mungil.Mencari kerang sebenarnya bisa dengan berjalan seperti yang dilakukan masyarakat pesisir lainnya. Tetapi pesisir Lingga lebih banyak lumpur. Sehingga menongkah menjadi solusi mencari kerang.“Kalau mencarinya berjalan kita terbenam lumpur, lama juga kalau jalan,” kata Yus bercerita kepada Mongabay Indonesia, 26 Desember 2022 lalu.Aktivitas ini sudah dilakukan warga turun menurun. Tidak hanya di Tanjung Buton, menongkah hampir dilakukan masyarakat Lingga di setiap pesisir. “Sudah dari dulu datuk nenek kami sudah ada menongkah ini,” katanya.Dalam satu tahun Yus hanya menongkah dua bulan saja. Biasanya di bulan-bulan menyambut tahun baru, atau pada musim angin utara dan angin timur.baca juga : Kerang Menghilang, Nelayan Mulai Mencari Teripang Menongkah juga tidak dilakukan Yus sepanjang hari. Tetapi ketika air mulai surut. Biasanya siang hari sampai petang. “Hari ini air surut tidak terlalu lama, makanya kita hanya dapat 2 kilogram kerang saja,” kata pria 40 tahun itu.Ia menunjukan isi kantong kresek yang berisi kerang. Sekilas kerang ini terlihat seperti kerang dara (Anadara Granosa) atau kerang darah. Kerang ini sangat mudah ditemukan, dan biasanya juga dijual di pasar tradisional maupun pasar modern.Yus paling banyak mendapatkan 20 kilogram kerang setiap hari. Apalagi kala air surut dalam waktu yang lama. Satu kilogram kerang dara dijual Rp25 ribu. “Ini kerja sampingan, lumayan untuk tambahan,” kata Yus.Namun, sore itu hasil pencarian Yus hanya 2 kilogram, pasalnya air surut hanya berlangsung dua jam. “Air lambat kering, makanya dapat segini,” kata Yus, sambil menunjukan kantong kresek yang dipenuhi kerang darah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-19.json | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Yus mengatakan, kerang ini tidak dijual ke pasar, tetapi jika ada yang meminta dirinya akan menjual di rumah. Kalau tidak, menyantapnya bersama keluarga. “Bisa direbus masak balade ataupun direndang,” kata Yus dengan logat Melayunya.Jika air cukup lama surut kata Yus, masyarakat bisa sampai jauh menongkah. Bahkan jarak tempuh bisa 2 jam perjalanan menuju lokasi menongkah. “Tantangannya hanya agas dan nyamuk saja,” kata Yus.Menongkah bukanlah aktivitas yang gampang, apalagi memastikan ada atau tidaknya kerang di permukaan laut. Saat mengayuh dan menjaga keseimbangan tongkah, Yus harus melihat dengan seksama permukaan laut. Tanda adanya kerang itu hanya melihat dari busa yang keluar dari lumpur atau nampak samar-samar seperti mata kerang di dasar balik lumpur.baca juga : Tak Ada Lagi Kerang di Pesisir Makassar Didaftarkan Jadi Kebudayaan DuniaMenongkah sebenarnya terdapat di beberapa daerah lain di Indonesia. Seperti di Indragiri, Provinsi Riau, menongkah menjadi tradisi masyarakat Douanu dan Suku Laut Desa Kuala Patah Perang. Tidak hanya menjadi tradisi yang bernilai kearifan lokal tetapi juga sebagai sumber nilai strategi untuk keberlangsungan hidup keluarga suku laut.Begitu juga di Meranti, mendongkah juga terdapat di daerah ini. Sejak tahun 2012 di kawasan ini mendongkah dijadikan destinasi pariwisata. Beberapa kali di gelar festival mendongkah. Tidak hanya mengumpulkan kerang, di kawasan ini mendongkah juga mengumpulkan seafood.Di setiap daerah alat menongkah ini bentuknya berbeda-beda. Jika di Indragiri Riau hanya menggunakan sebilah papan. Di Lingga Kepulauan Riau masyarakat berbentuk papan itu menjadi kotak persegi panjang. Yang kemudian dikayuh untuk mencari kerang | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-19.json | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga | Dalam sebuah penelitian berjudul “Peran Menongkah Tradisi Mencari Kerang Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Ekonomi Keluarga”, menyebutkan menongkah di Indragiri tidak lagi hanya sebagai tradisi penopang ekonomi masyarakat. Tetapi pemerintah menjadikan aktivitas ini sebagai tradisi budaya.Beberapa tahun lalu, kegiatan menongkah massal yang diikuti 500 orang memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Bahkan, pemerintah daerah juga bercita-cita menjadikan tradisi menongkah tersebut masuk ke dalam salah satu kebudayaan dunia yang dinaungi UNESCO. Namun, dalam penelitian yang sama disebutkan rencana tersebut mendapatkan hambatan, akibat kondisi alam yang mulai rusak. Masyarakat merasakan semakin hari kerang semakin sulit ditemukan.Hal ini umumnya disebabkan karena adanya alat tangkap aktif yang ada di sekitar sungai. Tanah yang terus mengalami abrasi menjadikan salah satu sebab mulai sulitnya ditemukan kerang di Riau.Padahal menongkah, disebut alat tangkap ramah lingkungan. Selain mudah dalam beroperasinya, menongkah juga selektif dalam menangkap kerang. Selain membawa kearifan lokal, alat ini sangat ramah lingkungan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-061-10.json | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | [CLS] Konflik agraria dan ekologi yang terjadi di Jawa Timur, tak jarang membenturkan masyarakat dengan korporasi, aparatur pemerintah, dan aparat militer. Kondisi ini merupakan pemandangan nyata yang ada di depan mata.Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menunjukkan, ada 127 kasus agraria dan lingkungan, yang mengakibatkan penyerobotan tanah rakyat dan kerusakan lingkungan.“Tiap tahun, jumlah konflik tidak turun. Mungkin ada kesalahan dalam hal pengelolaan alam dan regulasinya,” terang Rere Christanto, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur.Rere menyebut, migas dan tambang mineral merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan aturan yang tidak berpihak pada lingkungan maupun masyarakat kecil. “Dorongan investasi di sektor ekstraktif, seperti pertambangan migas maupun mineral, menjadikan masyarakat harus berhadapan dengan kekuasaan.”Di sektor migas, di Jawa Timur ada 63 Wilayah Kerja Pertambangan. Pembagiannya, 31 Wilayah Kerja Pertambangan dengan status eksploitasi atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan 32 Wilayah Kerja Pertambangan yang sedang dalam status eksplorasi.Sementara di sektor pertambangan mineral dan batubara, data yang dihimpun melalui Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan, per 29 Agustus 2016, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Jawa Timur mengalami penurunan. Bila dibanding data Kementerian ESDM, dari 378 IUP di 2012, menjadi 347 IUP pada 2016.Namun, luasan lahan pertambangan di Jawa Timur justru mengalami peningkatan signifikan. Bila di 2012 seluas 86.904 hektare, meningkat menjadi 551.649 hektare di 2016. Kenaikan hingga 535 persen ini hanya dalam kurun waktu 4 tahun. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2017-061-10.json | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan | Menurut Rere, bencana yang terjadi akhir-akhir ini, salah satunya akibat kegagalan mengelola sumber daya alam, serta wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan diubah peruntukannya. “Wilayah hutan penyangga dibabat habis. Ini yang mendorong munculnya bencana-bencana ekologis.” Komitmen Walhi Jawa Timur, secara umum juga, mempertanyakan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang reforma agraria, yang merupakan bagian dari Nawacita. Pemerintah harus segera melakukan perubahan, melalui pemberian kepastian hukum terhadap petani dan rakyat kecil, serta penyelesaian konflik. Sebagaimana yang dialami petani di Wongsorejo, Banyuwangi, Sengon, dan Blitar.“Dampaknya tentu saja pada kehidupan masyarakat, kedaulatan pangan, krisis ekologi, dan penghancuran sosial budaya,” kata Rere, awal pekan ini.Dion Mulder dari Serikat Mahasiswa Indonesia, yang tergabung dalam Koalisi Jawa Timur Peduli Agraria (Jelaga) mengatakan, masyarakat sering menjadi pihak yang dikalahkan ketika konflik berlangsung. “Persoalan Lumajang adalah contoh nyata,” ujarnya.Selain kasus tambang pasir besi di Lumajang, Dion juga menyoroti kasus agraria dan lingkungan lainnya yang terjadi di Jawa Timur. Sebut saja tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi, Jember, dan beberapa daerah di pesisir selatan Jawa Timur. “Penyelesaian kasus-kasus tersebut harus mengedepankan dialog, dengan memprioritaskan lingkungan hidup ketimbang investasi semata,” paparnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | [CLS] Mati surinya pariwisata di Bali justru membawa harapan lain bagi I Ketut Bimbo. Petani berusia 30 tahun ini merasa bahwa pilihannya menjadi petani, di tengah tren bekerja di pariwisata, sudah tepat. Dia beralasan, di tengah pandemi COVID-19 pun setiap orang pasti perlu makan. Dan, petanilah yang menghasilkan sumber pangan itu.Oleh karena itu, dalam situasi apapun, petani pasti dibutuhkan.Petani di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali bagian barat laut ini membuktikannya sendiri. Di saat pendapatan istrinya yang bekerja di sektor pariwisata tidak ada sama sekali, bapak dua anak ini menjadi tumpuan utama penghidupan keluarga. “Pendapatan sekarang dari bertani dan beternak, termasuk menjual anak sapi. Itu yang dipakai menopang rumah tangga,” kata pria lulusan SMA ini yang ditemui pertengahan Desember 2020.Bimbo melanjutkan, meskipun hasilnya tidak sebanyak dari pariwisata, bertani tetap bisa menjadi pekerjaan bagi sebagian besar warga desanya. Inilah yang juga membuatnya tetap bangga bekerja sebagai petani. Hampir tiap hari dia bekerja di kebun mulai pukul 6 pagi hingga pukul 11 pagi. Pada pukul 2 sore dia akan kembali ke kebun lagi hingga sekitar pukul 5 sore.“Dari sejak SMP saya sudah membantu orangtua bekerja di kebun seperti ini,” lanjutnya.baca : Sumberklampok, Bara Konflik Agraria di Bali Utara [Bagian 1] Seperti semua petani di Sumberklampok saat ini, Bimbo juga mewarisi kebunnya dari kakek dan bapaknya. Bimbo adalah generasi ketiga penggarap lahan di desa ini. Dia pun tak memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang dia garap ataupun pekarangan, tanah yang mereka tempati. Saat ini dia mengerjakan bersama ibu dan pamannya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Saat ditemui, Bimbo sedang membersihkan gulma di kebunnya. Dia mencabut rumput dan tanaman liar lain di sela-sela tanaman jagung. Dia juga merapikan tanaman pagar yang terlalu panjang. “Jadi petani muda di Bali itu berkesan,” ujarnya tentang perasaan sebagai petani muda di Bali. Bagi banyak anak muda di Bali, bekerja di pariwisata lebih membuat bangga daripada bertani.Namun, harapan dan kebanggaan Bimbo sebagai petani saat ini justru tengah terancam. Pemerintah sedang merencanakan pembangunan bandara baru di desanya. Menurut dokumen rencana presentasi yang beredar, kebutuhan lahan untuk operasional bandara baru itu luasnya mencapai 310 ha. Belum termasuk sarana lain-lain.Mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Bali dan Tim Sembilan yang ditandatangani pada November 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan memperoleh lahan seluas 154,2 ha dari total 514 ha yang dibagi antara Pemprov dan warga. Artinya, untuk operasional bandara saja masih perlu sekitar 156 ha. Karena itu nantinya lahan-lahan yang saat ini digarap warga pun akan beralih fungsi.Lahan kebun Bimbo seluas 1,3 ha yang dia warisi secara turun temurun termasuk dalam lokasi di mana bandara itu akan dibangun. Dia melanjutkan dulunya lahan lebih banyak berisi pohon sengon yang dipanen sekitar 7-8 tahun sekali. Saat ini, hampir semua kebun warga Sumberklampok sudah produktif dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang-kacangan, singkong, dan lainnya. Bagi warga Sumberklampok, pertanian menjadi sumber penghidupan utama.Karena itulah, Bimbo menyatakan tidak setuju jika petani nanti harus digusur untuk pembangunan bandara baru di atas lahan mereka. “Secara pribadi saya tidak setuju. Sayang sekali, karena di sini tanahnya sudah produktif,” kata Bimbo.baca juga : Konflik Agraria di Bali Utara : Polemik Pembangunan Bandara [Bagian 2] Melanggar Ketentuan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Bimbo tak sendirian. Menurut data Pemerintah Desa Sumberklampok, saat ini terdapat 902 kepala keluarga (KK) dengan 3.222 jiwa di desa ini. Dari 1.366 warga yang bekerja, sekitar 75 persen di antaranya adalah petani dengan luas garapan berkisar antara 50 are hingga 1 ha. Sisanya nelayan, pegawai swasta, wiraswasta, dan pegawai negeri sipil.Adapun menurut data rekapitulasi warga yang akan mendapatkan SHM sebagaimana kesepakatan dengan Pemprov Bali, ada 881 KK yang nantinya mendapatkan lahan. Luasnya dibagi menurut lama tinggal dan banyaknya keturunan yang mereka miliki. KK Utama yaitu mereka yang dulu ikut membuka lahan, misalnya, akan mendapatkan lahan seluas 75 are sedangkan anaknya yang sudah berkeluarga akan mendapat 50 are dan 35 are. Untuk KK penggarap yaitu petani yang bekerja untuk orang yang menempati dari awal akan mendapatkan 2,5 are.Toh, jika pemerintah jadi membangun bandara, mereka semua akan tergusur dari lahan-lahan yang sedang mereka garap. “Dengan adanya bandara, warga pasti terusir karena mereka bekerja sebagai petani dan peternak,” kata Kepala Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa.Kemungkinan warga harus menyerahkan lahannya dan bahkan harus tergusur demi pembangunan bandara itu pula yang menjadi pertanyaan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Bali, Ni Made Indrawati. “Kalau pakai mekanisme reforma agraria, tanah yang sudah diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil lagi untuk keperluan lain,” kata Indrawati.perlu dibaca : Sentra Daun Pisang Bali di Pusaran Konflik Agraria [2] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Salah satu mekanisme reforma agraria tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pasal 25 Perpres ini menyatakan bahwa pengalihfungsian ataupun pengalihan hak tanah objek reforma agraria harus mendapat izin dari menteri atau kepala kantor pertanahan setempat. “Menurut UU RA (UU No.5/1960 tentang Pokok Agraria), dalam kurun 10 tahun setelah pemberian, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Jadi, pemerintah sendiri melanggar ketentuan itu jika jadi membangun bandara di lahan milik petani,” lanjut Indrawati yang juga warga Desa Sumberklampok.Selain petani, menurut Indrawati, nelayan juga akan terdampak jika pembangunan bandara jadi dilakukan di Desa Sumberklampok karena sisi utara bandara akan berbatasan langsung dengan pantai. Meskipun jumlah nelayan di Sumberklampok kurang dari 50 orang, mereka tetap berhak mendapatkan akses ke pantai untuk beraktivitas termasuk menyandarkan perahu. “Apalagi pantai kan tidak bisa dipindah seperti sawah atau kebun,” ujarnya.baca juga : Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali I Nyoman Sedana, salah satu nelayan di Sumberklampok, mengaku hanya bisa pasrah jika nanti bandara baru jadi dibangun. Teluk Terima, tempat Sedana sehari-hari menambatkan perahunya, termasuk yang akan terkena dampak pembangunan bandara. “Ya, mungkin bergeser sedikit ke tempat lain jika masih boleh pakai tempat lain,” katanya santai.Namun, Indrawati melanjutkan, dampak paling besar bagi Bali adalah terancamnya lingkungan di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Sebagaimana dokumen presentasi yang beredar, pembangunan bandara di Bali utara ini memang akan dilakukan dengan melakukan alih fungsi lahan TNBB seluas 64 ha. Lokasinya berbatasan dengan sisi timur TNBB saat ini. Padahal, TNBB merupakan hutan terluas yang saat ini berada di Provinsi Bali. Hutan nasional ini adalah sekaligus habitat bagi jalak bali (Leucopsar rothschildi).Kepala TNBB Agus Ngurah Krisna tidak bersedia diwawancarai terkait topik ini. Dia menyarankan untuk langsung menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Yang saya tahu, ini masih rencana yang akan berubah lagi lokasinya,” jawab Krisna lewat pesan WhatsApp.Namun, Kepala Humas KLHK Nunu Anugrah juga tidak merespon permintaan wawancara melalui WhatsApp maupun telepon.baca juga : Cyrtodactylus jatnai, Spesies Baru di Taman Nasional Bali Barat Burung BesiTNBB berada di dua kabupaten yaitu Jembrana dan Buleleng. Luasnya sekitar 19.000 ha terdiri atas laut 3.415 ha dan darat atau hutan seluas 15.587,89 ha. Menurut Amir Mahmud dkk, di kawasan ini terdapat setidaknya 7 jenis mamalia, 2 jenis reptilia, 105 jenis aves, dan 120 jenis ikan, dan lain-lain. Dalam laporan penelitiannya, Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Taman Laut TNBB (2015), Amir juga menyatakan bahwa TNBB juga menjadi rumah bagi satwa dilindungi seperti trenggiling (Manis javanica), menjangan (Cervus timorensis), kancil (Tragulus javanicus), dan lain-lain.Laporan Amir dkk juga menyebutkan bahwa di TNBB terdapat beragam tumbuhan dilindungi baik di darat maupun laut. Di antaranya bayur (Pterospermum diversifolium), buni (Antidesma bunius), cendana (Santalum album), mundu (Garcinia dulcis), dan sono kering (Dalbergia latifolia). “Melimpahnya potensi biologi dan luasan kawasan tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya TNBB, demi melindungi keasliannya,” demikian kata laporan itu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-076-19.json | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] | Di antara semua flora dan fauna dilindungi di TNBB, jalak bali merupakan satwa penting bagi Bali. Sejak 1991, burung berbulu putih ini menjadi ikon Provinsi Bali. Menurut riset terakhir, populasi jalak bali meningkat. Pada Juli 2020 lalu, populasinya mencapai 355 ekor di alam. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan, misalnya, pada 2002 yang hanya ada 6 ekor.penting dibaca : Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya Namun, situasi mereka justru bisa terancam jika habitatnya nanti berubah jadi bandara. Beberapa warga yang saat ini membudidayakan jalak bali menyatakan kekhawatirannya. Misnawi, wakil ketua Tim Sembilan yang juga ketua penangkar jalak bali Manuk Jegeg, mengatakan pembangunan bandara pasti akan merusak habitat jalak bali. Padahal, kelompok ini sudah menangkarkan jalak bali sejak 2012 untuk melestarikan burung ikon Provinsi Bali itu.Menurut Misnawi biasanya angka produksi jalak bali berkurang kalau stres karena ada suara bising. Kalau sedang mengeram akan dibuang telurnya atau dibunuh anaknya. Pembangunan bandara baru pasti sangat mempengaruhi ekosistem jalak bali karena habitatnya berubah bising. Mereka pasti stres dan bisa berkurang. “Jangan sampai burung jalak bali nantinya berganti dengan burung besi,” katanya.Karena itulah, Misnawi menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan bandara di Sumberklampok. Selain karena masalah sengketa agraria yang belum sepenuhnya selesai hingga saat ini, pembangunan itu juga akan merusak lingkungan.Indrawati juga menegaskan hal sama. Menurutnya, pemerintah lebih baik menuntaskan dulu konflik agraria dengan warga sebelum melanjutkan rencana pembangunan bandara. Apalagi, di desa yang sama juga masih ada sengketa lahan yang lain, antara pemerintah dengan warga bekas transmigran di Timor Timur. Inilah masalah lain di Sumberklampok yang belum juga selesai. [Bersambung] [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-043-06.json | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | [CLS] “Kami bukan Kriminal, Kami adalah Korban,” begitulah sepenggal judul pembelaan (Pledoi) yang dibuat dan disampaikan lima belas nelayan korban kriminalisasi di depan persidangan pada kamis, pertengahan Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jepara silam. Lima belas warga Bandungharjo tersebut menjadi terdakwa dan di dakwa melanggar pasal 170 KUHP. Mereka dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan. Nur hadi selaku ketua Forum Nelayan dan sesepuh di dukuh Mulyorejo, Bandungharjo kepada Mongabay Indonesia mengatakan bahwa hal ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap keberadaan tambang pasir besi di Pantai Bendungharjo yang dilakukan CV Guci Mas Nusantara.Berdasarkan penuturan warga, mereka sebenarnya telah melakukan upaya-upaya pengaduan ke pemerintah mulai dari petinggi desa Bandungharjo, Camat, Badan Lingkungan Hidup (BLH), DPRD Jepara dan Pemkab Jepara. Namun pemerintah tidak menanggapi berbagai pengaduan warga tersebut. Sampai pada tanggal 30 April 2012 ratusan warga nelayan berduyun-duyun hadir ke lokasi penambangan bermaksud meminta CV untuk menghentikan aktivitas penambangan yang berakhir pada kriminalisasi 15 warga nelayan Bandungharjo.Pembelaan yang dibacakan di depan persidangan oleh salah satu korban kriminalisasi, Sudarni, menguraikan kondisi masyarakat nelayan Bendungharjo yang selama ini hidup tenang mulai terusik saat muncul aktivitas pertambangan. “Lalu kami harus mengadu pada siapa lagi jika orang-orang yang kami pilih tidak berpihak pada kami? Apakah salah jika kami menjaga lahan penghidupan kami dengan cara yang kami pahami? Lantas apa lagi yang harus kami lakukan, setiap hari didepan mata kami mereka mengeruk dan merusak pantai kami?” begitu bunyi sepenggal Pledoi yang dibacakan oleh Sudarni. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2013-043-06.json | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Misbakhul Munir selaku pendamping hukum dari lima belas warga mengatakan bahwa apa yang disampaiakan warga dalam pembelaanya adalah suatu bentuk kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat nelayan pada umumnya. “Masyarakat adalah korban, korban dari Malpraktek perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi pantas saja jika pemkab jepara enggan menanggapi pengaduan warga,” tegas Munir.Lebih lanjut Munir menyampaikan dugaan malpraktek perizinan oleh Pemkab Jepara ini dapat dilihat jika kita datang kelokasi penambangan dan faktanya lokasi penambangan hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari laut. Padahal jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sangat jelas disampaikan bahwa daratan sepanjang tepian yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dan disebut sebagai kawasan sepadan pantai, yang merupakan kawasan lindung dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di tempat tersebut. Namun, dalam persidangan yang menghadirkan pemilik CV. Guci Mas Nusantara, penambangan yang dilakukan telah memperoleh izin sejak 2008. “Ini sangat aneh, dan kalaupun itu benar, ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara telah melanggar berbagai aturan dalam menerbitkan izin tersebut,” jelas Munir. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2013-043-06.json | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi | Selain itu, Slamet Haryanto selaku kuasa hukum dari LBH Semarang, seperti dikutip dalam rilisnya menyampaikan bahwa, lima belas warga ini adalah korban kriminalisasi. Hal tersebut mengacu pada keterangan para saksi yang di hadirkan oleh JPU yang tidak melihat langsung kejadian, padahal di KUHAP jelas menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. “Meskipun ada beberapa saksi yang hadir dilokasi juga sangat meragukan keteranggannya karena dilokasi ada sekitar 500-an warga yang tidak mungkin bisa di identifikasikan satu-satu terkait apa yang dilakukan saat kejadian berlangsung,” kata Slamet. Lebih lanjut Slamet Haryanto menuturkan ini adalah perkara pidana, seharusnya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam sistem peradilan pidana bisa lebih teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangaka atau terdakwa. Karena ini menentukan nasib warga. Bukan hanya itu, penetapan tersebut juga bisa berdampak secara psikologis terhadap keluarga dan anak korban kriminalisasi. “Jadi kami sangat berharap pada sidang putusan yang akan di gelar kamis depan di PN Jepara, hakim dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya dengan menggunakan hati nurani,” tutup Slamet. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0] |
2015-057-14.json | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | [CLS] Hasil kajian Forest Peoples Programme (FPP), menyebutkan, nasib masyarakat adat di Indonesia yang turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan makin memprihatinkan. Faktor utama, karena pemerintah lemah dan tidak berpihak pada masyarakat adat.“Hutan mereka dirusak oleh perusahaan seperti sawit tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib masyarakat adat disana,” kata Patrick Anderson, Policy Advisor FPP, kepada Mongabay, usai The Forests Dialogue, di Pekanbaru awal Mei 2015.Dia mengatakan, cara sejumlah perusahaan mengeksplorasi kawasan hutan, begitu brutal tanpa mempertimbangkan masyarakat yang hidup di dalamnya. “Terjadilah konflik berkepanjangan, tidak sedikit berujung kematian.”Menurut Anderson, meskipun sudah mendapat izin pemerintah, perusahaan harus menghormati hak masyarakat adat sekitar atau kawasan hutan. “Harus dilihat ekologi, carbon, juga tapak masyarakat.”Dari sejumlah laporan mereka memperlihatkan, ada sejumlah perusahaan menyatakan akan berhenti merusak hutan karena banyak tekanan pasar dan investor. Namun, komitmen itu hanya sebagian kecil, di lapangan, perusakan hutan dan konflik dengan masyarakat adat, cukup tinggi.Saat ini, katanya, dunia konsen dengan perubahan iklim, dan tidak merusak hutan. Artinya, perusahaan di Indonesia, harus menjaga dan tak membuka kebun di hutan apalagi memiliki kualitas karbon tinggi seperti banyak pohon dan lahan gambut.“Konservasi tinggi bisa menjadi tempat habitat satwa terancam punah seperti harimau, badak dan gajah. Jika tidak disikapi serius, mereka semua akan mati. Perlindungan masyarakat adat yang mempertahankan hutan adat juga harus dilakukan.”Sebelum membuka lahan meskipun ada izin pemerintah, katanya, perusahaan harus mendapatkan izin masyarakat adat.“Jangan hanya karena mengantongi izin pemerintah, terus mengabaikan hak masyarakat adat. Itu tidak adil. Kami mengecam itu,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2015-057-14.json | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Pengabaian masyarakat adat menyebabkan konflik, salah satu PT Asia Pulp Paper (APP) di Riau, yang memperluas HTI. Mesikpun masyarakat punya kebun dan rumah, tanah itu diambil perusahaan.Dalam pertemuan dengan APP, diakui dalam konsesi mereka, dari 2,5 juta hektar izin, ada 500 desa terdampak HTI. Perusahaan menyatakan siap mediasi. Anderson merasa heran, karena perusahaan raksasa tetapi tak mempertimbangkan pembukaan lahan lestari dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.FPP juga meneliti di Kalimantan Barat, soal beberapa perusahaan sawit yang membuat perjanjian penyewaan lahan. Warga merasa tertipu karena lahan adat tak kembali malah menjadi hak guna usaha.“Ini kenyataan, ketika masyarakat menandatangani dan melepas tanah, lahan tidak bisa kembali meski HGU perusahaan habis. Masyarakat menganggap ini penipuan, luas mencapai ribuan hektar.”Menurut dia, dalam konsep plasma inti, diberikan lahan 10 hektar dan dua hektar bisa ditanam. Kasus masyarakat adat di Kapuas Hulu, mereka harus menandatangani berkas, tetapi di lapangan berubah, karena bagian tanah masuk high carbon stock. Perusahaan, katanya, malah mengubah lahan masyarakat adat jadi perkebunan.“FPP ingin perusahaan menjalankan konsep tepat dan baik. Tidak boleh pemaksaan, silakan jika ada masyarakat mau ikut dan tidak. Itu harus dihormati perusahaan. Jangan mereka anggap mendapatkan izin pemerintah terus sewenang-wenang tanpa menghormati masyarakat adat.”MK-35UU Kehutanan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu keputusan MK menyatakan hutan adat bukan hutan negara. “Sudah seharusnya dijalankan.”Namun, selama dua tahun putusan MK, belum ada implementasi. Hal ini, katanya, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baru agar memproses penetapan kawasan hutan. “Mana hutan adat dan mana hutan negara.” | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2015-057-14.json | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? | Anderson menjelaskan, luas kawasan hutan Indonesia sekitar 70% daratan. Dengan jumlah itu, diperkirakan lebih 120 juta hektar kawasan hutan, dengan sekitar 33.000 an desa. Artinya, jika rata-rata 2.000 jiwa, ada 70 juta jiwa lebih manusia tinggal dan mengelola kawasan hutan.“Pemerintah harus melaksanakan putusan MK dan siap kerjasama implementasi di lapangan. Ada indikasi, pemerintah baru melalui administrasi mau berubah memperbaiki kondisi ini. Ada tujuan dan niat baik, tetapi harus bekerja keras.” [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-007-20.json | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | [CLS] Memperingati hari jadi ke-32 tahun, Sekolah Menengah Atas [SMA] Muhammadiyah 4 Bengkulu meresmikan 2 panel pembangkit listrik tenaga surya di halaman sekolahnya.Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu, Sutanpri mengatakan, pemasangan tenaga surya merupakan wujud kepedulian sekolah terhadap lingkungan.“Sekolah kami mempunyai visi dan misi menyelamatkan lingkungan, caranya dengan menggunakan energi terbarukan,” katanya, Rabu [20/11/2019].Program ini dibangun dengan cara mengajak publik berdonasi yang hasilnya digunakan untuk membeli peralatan listik. “Terutama dari para guru, alumni, dan pihak lain,” terangnya.Sutanpri menjelaskan, panel surya dipasang di atap sekolah yang menghasilkan tenaga listrik sebanyak 13 ribu watt. Bila rencana itu terlaksana, diperkirakan mampu menutupi 50 persen kebutuhan total listrik sekolah.Baca: 100% RE Bisa Dorong Daerah Kembangkan Energi Terbarukan Saat pelucuran tersebut, pihak SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu menyiapkan lorong energi, yang di dalamnya memuat informasi penggunaan energi bersih dan juga dampak penggunaan energi kotor yang berasal dari pembakaran fosil. Terutama, bersumber batubara.Dalam lorong energi juga disiapkan satu layar Liquid Crytal Display [LCD] yang dihidupkan dari listrik hasil energi surya yang diresmikan. “Tentu kami akan terus meningkatkan penggunakan energi bersih dan akan mensosialisasikan ke masyarakat,” jelas dia.Sutanpri berharap, sekolah ini mampu mengubah pendapat publik bahwa energi bersih itu mahal dan susah dijangkau, “Kami bisa melakukannya,” tuturnya.Kelemahan menggunaan energi berbahan bakar fosil, menurutnya, akan menambah konsentrasi gas rumah kaca yang bisa menyebabkan peningkatan suhu bumi dan pemanasan global. “Semoga sekolah lain bisa memulai seperti kami,” ujarnya.Baca juga: Pada 2022, Bali Menargetkan Energi Bersih Potensi energi terbarukan | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-007-20.json | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Ketua Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menjelaskan, program ini merupakan bentuk gerakan penyelamatan lingkungan. “Kita ingin sekolah ini mengawalinya,” terangnya.Ali memaparkan, pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari langsung menjadi panas atau energi listrik.Bahan dasar panel surya berupa silikon berwarna hitam, dengan bahan semi konduktor yang bertugas menangkap sinar matahari lalu mengubahnya menjadi panas atau energi listrik.Bahan silikon itu dibuat dengan bentuk lempengan, dipasang pada tiang yang diarahkan ke sinar matahari langsung. Lempengan silikon tersebut akan mengkonsentrasikan cahaya matahari ke satu garis atau titik. Panas yang dihasilkan itu digunakan untuk menghasilkan uap panas, yang bisa menjalankan turbin, kemudian menghasilkan listrik.“Energi ini sangat ramah lingkungan,” Ali menjelaskan. Dari data Kanopi, bersumber Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2019-2028 yang diolah IESR 2018, menunjukkan bagaimana status energi bersih Indonesia yaitu potensi, kapasitas terpasang, dan rencana pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan 2019, termasuk Bengkulu.Bengkulu memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, mencapai 7.297 MW, dengan kapasitas terpasang baru 259 MW. Rinciannya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] 3.475 MW tersebar di seluruh kabupaten, dengan RUPTL 2019-2028 hanya 52 MW.Pembangkit Listrik Panas Bumi [geothermal] berpotensi 780 MW, masuk rencana RUPTL sebesar 650 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu [PLTB] berpotensi sebesar 1.513 MW yang tersebar di wilayah pesisir pantai, namun belum masuk RUPTL.Pembangkit Listrik Tenaga Air [PLTA] dengan potensi 776 MW, dengan kapasitas terpasang 254 MW dan masuk rencana 942 MW. Pembangkit listrik tenaga biomassa [PLTBio] dengan potensi 645 MW, kapasitas terpasang 3 MW dan masuk rencana 143 MW. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-007-20.json | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya | Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro [PLTM] dan Pembangkit Listrik Mikro Hidro [PLTMH] dengan potensi 108 MW, kapasitas terpasang 2 MW, dan masuk rencana 206 MW. Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah [PLTSa] berpotensi 0,4 MW.“Bengkulu cukup kaya energi bersih,” kata Ali. Peluang besarGubernur Bengkulu melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sumarno mengatakan Pemerintah Bengkulu akan terus mendorong pemanfaatan energi bersih. Dia juga menjelaskan sekolah ini akan menjadi ikon gerakan sekolah bersih.Hal itu sebagai upaya mendukung rencana umum energi Provinsi Bengkulu, target tahun 2025 sebesar 1.993 MW. “Namun baru terpasang 259 MW. Kita akan memaksimalkan potensi energi bersih,” jelasnya.Banyaknnya potensi energi bersih dikarenakan Indonesia sebagai negara beriklim tropis, sinar matahari dirasakan sepanjang tahun. Ditambah air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi melimpah yang belum digunakan maksimal.Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemanfaatan energi surya di Indonesia baru mencapai 0,05 dari potensi yang ada, dengan kapasitas terpasang baru mencapai 100 MW. Harusnya, mencapai peningkatan 900 MW sesuai target RUEN.Dengan capaian tersebut, target pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] sebesar 6,5 GM pada 2025. “Penggunaan energi surya sebagai green energy menggunakan clean technology harus menjadi pilihan dan prioritas kita semua untuk mendukung sustainability,” kata Direktur Panas Bumi, Ida Nuryatin Finahari awal September 2019.Ida menegaskan, PLTS merupakan bagian solusi energi alternatif, sekaligus demi menciptakan kualitas udara lebih baik. “Pemerintah mendorong peran positif semua pihak dalam mencapai Target Rencana Umum Energi Nasional [RUEN] untuk PLTS sebesar 1 GW,” jelasnya. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-062-16.json | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | [CLS] Warga Banjar Ubung, Sempidi, Badung, Balimendapat hiburan saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019 ini. Ada hiburan superhero dan tas belanja gratis. Sebuah tempat pemungutan suara(TPS) didesain dengan kampanye pengurangan sampah plastik.Seorang ibu dengan anaknya dipersilakan mengambil makanan dan minuman gratis oleh sejumlah warga perempuan yang menyambutnya di pintu masuk banjar, Rabu (17/4) pagi. Demikian juga warga lain yang tiba sejak pukul 07.00 WITA. Jumlah pemilih hampir 300 orang di sini.Camilan berupa aneka jajanan yang terbungkus daun dan pisang rebus. Teh dan kopi diwadahi termos besar dengan tambahan gelas-gelas kertas. Di sisi kanan dan kiri TPS berderet tas-tas belanja dari karung beras. Deretan tokoh superhero produksi Marvel dan DC seperti Captain America, Spiderman, Superman, Capten Marvel, dan Thor juga menggamit tas belanja.baca : Rela Ngayah demi Membersihkan Ubud dari SampahSuperman misalnya seperti usai memungut sampah karena kedua tangannya menggenggam kresek merah dan biru. Dari deretan gambar tokoh superhero yang bermain di film Avengers, ada dua tokoh yang wara-wiri di antara warga. Mereka adalah sosok Spiderman dan Thor dengan palu raksasanya.Keduanya menghibur warga yang tersenyum melihat tingkah dua warga mengenakan kostum merah dan hitam ini. Selain bertugas menjaga TPS, mereka juga tak lupa nyoblos.Setelah mencoblos, mereka diberi tas kresek gratis. “Warna apakah yang diminta Spiderman dan Thor?” celetuk Kadek Ani, salah satu warga yang bertugas membagikan tas gratis ini. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Dek Ani merasa bersemangat berdiri membagikan tas karena TPS-nya heboh dengan hiasan tas-tas kreasi daur ulang sampah dan kehadiran para superhero ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-062-16.json | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Selamat datang di TPS 10, kawasan anti kantong plastik berbasiskan kearifan lokal. Demikian spanduk besar menyambut. Padahal gambar superhero Amerika Serikat yang terpajang di sana. Pun demikian, cara ini jadi hiburan bagi pemilih. “Super kreatif,” kata Ita, seorang ibu sambil menunggu antrean memilih. Ia tak terlalu kaget karena tahun ini banjarnya memulai bank sampah yang membeli sampah anorganik warga. Tiap bulan Ita ke banjar membawa sampah, lalu dipilah, dan hasil penjualannya ditabung.Gusti Ketut Arsa Wijaya, guru berusia 54 tahun ini berperan sebagai Thor dengan baju baja hitam dan jubah merah. Sementara rekannya, Kadek Andi Wijaya, berpakaian Spiderman warna merah. “Saya diberi kesempatan untuk menarik warga agar senang, anak-anak, ibu-ibu senang,” ujar Arsa. Pria paruh baya ini sempat membuka pakaian superhero-nya karena kepanasan.baca juga : Hebat, Sekolah Ini Menerapkan Nol PlastikPara panitia TPS mengenakan seragam, kaos bertulisakan Genetik, kependekan dari Generasi Anti Kantong Plastik. I Gusti Ngurah Martana, Kelian (kepala) Adat Banjar Ubung di Mengwi ini menyebut ide TPS kampanye anti kantong plastik ini melanjutkan TPS kreatif sebelumnya yakni bertema Piala Dunia.Menurutnya upaya menarik perhatian warga penting agar mereka senang dan menggunakan hak pilihnya. Tahun ini momentumnya adalah kampanye pengurangan sampah plastik pasca lahirnya Peraturan Gubernur untuk pengurangan timbulan sampah plastik. Salah satunya dengan pelarangan plastik sekali pakai.“Bali tujuan wisata, sampah plastik harus ditanggulangi. Nanti gara-gara itu, tak dikunjungi turis lagi,” sebut Martana. Terlebih di Banjar Ubung ada warganya pejabat Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Hiasan tas daur ulang serta aksesoris lainpun mudah didapatkan.Ia menyebut di banjarnya tidak ada pengolahan sampah khusus selain bank sampah karena sampah warga langsungdiangkut petugas kebersihan pemerintah. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-062-16.json | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Kadis DLHK Badung, Putu Eka Martawan yang juga warga Banjar Ubung ini tampak paling sibuk memperkenalkan kampanyebanjarnya. Kehadiran gambar dan orang berpakaian superhero ini menurutnya simbol pahlawan melawan sampah plastik. Ia menyebut, sebagai daerah terkaya di Bali, pihaknya akan membuat Badung Recycle Plaza (BRP), sebuah lokasi mirip mall yang khusus diperuntukkan mengelola sampah.Menurutnya ini pola baru agar tak ada penumpukan sampah, bau sampah, dan kekumuhan lainnya seperti di TPA. Saat ini, sampah di Kabupaten Badung sekitar 281 ton per hari ini masih dominan ke TPA Suwung yang lokasinya dekat perairan Teluk Benoa.“Kita kelola di satu tempat. Seperti mall. Di sana ada Badung compost center, recycle center, bank sampah terpusat dan pengelolaannya di satu tempat,” seru Eka. Bedanya dengan TPA, jika di sana sampah ditumpuk, namun di BRP hasilnya zero waste. Menurutnya sampah yang masuk fasilitas ini tak kelihatan karena diolah seperti pabrik.Dari 281 ton sampah per hari di Badung yang mewilayahi pusat-pusat wisata populer seperti Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Seminyak, dan lainnya ini sekitar 3,7 ton adalah sampah plastik.Ia menargetkan minimal ada 2 fasilitas BRP yakni di Badung Selatan dan Tengah. Eka menargetkan, dengan fasilitas baru ini pengurangan sampah ke TPA Suwung maksimal 30% sampai 2025.baca juga : Sustainism Lab, Cara Trendi Kelola Sampah Sendiri di BaliKebocoran Sampah | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-062-16.json | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dalam pernyataan sikapnya saat peringatan Hari Sampah Nasional 2019 kembali menyatakan posisinya terhadap pengelolaan sampah di Indonesia yang masih fokus pada solusi hilir (end-of-pipe). Secara nasional, perencanaan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah masih tidak menyasar isu strategis secara komprehensif (dari hulu ke hilir), hanya memperhatikan kondisi “darurat sampah” (end-of-pipeatau hilir). Padahal komitmen pemerintah yang disampaikan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah mengamanatkan adanya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada 2025.Investasi yang perlu dilakukan segera adalah menutup “keran kebocoran” dari sistem penanganan sampah, yaitu kegiatan pengumpulan. Ketiadaan sistem pengumpulan sampah di berbagai Kota/Kabupaten adalah penyebab utama bocornya sampah ke lingkungan baik dibuang ke sungai, maupun dibakar secara liar.Selain itu penguatan pemilahan, pengumpulan,dan daur ulang sampah organik untuk menanggulangi krisis TPA. AZWI juga mengingatkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk penanganan sampah bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah No.18/2008 pasal larangan membakar sampah yang tidak layak teknis dan tidak menyelesaikan lepasan gas rumah kaca dari sektor sampah yang mayoritas berasal dari sampah organik.Selain itu, Indonesia akan melanggar sendiri komitmen sebagai negara pihak dari Konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutants (POPs). Teknologi termal melepas berbagai partikel dan senyawa pencemar yang bersifat toksik, diantaranya dioxins (Polychlorinated dibenzodioxins atau PCDDs), dan furan (Polychlorinated dibenzofurans atau PCDFs). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-062-16.json | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini | Saat ini, AZWI menilai tidak ada laboratorium di Indonesia yang dapat memeriksa dioxins/furans dan biaya analisanya cukup mahal. Potensi emisi dan lepasan toksik dari kegiatan PLTSa dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan kesehatan di masyarakat terutama kelompok tentang seperti bayi, balita, perempuan hamil, manula dan para penderita penyakit/gangguan hormonal. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-12.json | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | [CLS] Pemerintah Indonesia berencana memberikan insentif sekitar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil hybrid, Rp8 juta untuk pembelian motor listrik, dan Rp5 juta untuk motor konversi.Namun, tidak semua kendaraan dapat menikmati insentif ini. Ada dua syarat yang harus dipenuhi: kendaraan listrik tersebut diproduksi di dalam negeri, serta memenuhi tingkat komponen dalam negeri [TKDN] yang telah ditetapkan sebelumnya.Insentif ini menarik perhatian, lantaran pemerintah berencana menggelontorkan dana APBN hingga Rp5 triliun.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu [21/12/2022] mengatakan, semakin banyak pengguna mobil atau motor listrik, secara fiskal kita akan terbantu. Karena subsidi untuk kendaraan berbasis bensin akan semakin berkurang.Munculnya rencana itu, lanjut Agus, untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik demi memuluskan langkah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dunia. Tak hanya itu, Indonesia memiliki keunggulan yakni sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.Pemerintah juga telah menetapkan peta jalan perkembangan TKDN untuk kendaraan listrik yang dijual di Indonesia dengan target mencapai 40% di tahun 2022, dan 80% di tahun 2030. Sedangkan untuk aspek perakitan memiliki porsi sebesar 20% hingga 2023 dan akan turun menjadi 12% mulai tahun 2024.Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dilansir dari laman resmi DPR mengatakan, insentif untuk kendaraan listrik dan hybrid tidak ada dalam APBN 2023. Rencana subsidi hendaknya dipertimbangkan matang, agar akselerasi Indonesia menuju transportasi rendah emisi, mengurangi impor minyak bumi, menyehatkan APBN, dan kebijakan berkelanjutan mengurangi kemiskinan berjalan seimbang. Skala prioritas | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-12.json | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia [Gaikindo], masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan dengan harga diatas Rp500 juta hanya 1% dari seluruh pemilik kendaraan roda empat.Hal ini diperkuat pernyataan Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Miftahudin, yang menjelaskan bahwa harga mobil listrik yang tidak terjangkau hanya bisa dimiliki oleh 5% dari penduduk Indonesia.Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia [Gaikindo], Jongkie Sugiarto, pada diskusi Kamis [28/07/2022] lalu. Dengan pendapatan per kapita US$ 3.600, daya beli masyarakat ada pada harga Rp250 juta kebawah. Kalau harga kendaraan listrik diatas Rp500 juta, tentu jumlah penjualannya kurang dari 600 ribu unit.Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, pada 2020 lalu, dilansir dari CNBC Indonesia mengatakan, harga mobil listrik paling murah berkisar Rp500-600 juta. Sementara, 80-90% masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen kendaraan roda empat hanya membeli dengan harga Rp300 juta kebawah.Selain itu, dengan harga mobil listrik berbasis baterai yang cukup mahal, seakan insentif diperuntukkan kalangan menengah keatas, sehingga kurang tepat dari tingkat adopsi dan keetisan.Lain halnya dengan kendaraan listrik roda dua yang harganya berkisar Rp15-35 juta dan cukup bersaing dengan kendaraan roda dua berbahan bakar bensin. Pemberian insentif diperkirakan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik roda dua dan diprioritaskan bagi masyarakat yang menggunakannya sebagai mata pencaharian utama.Selain membeli, masyarakat juga dapat mengonversi kendaraan bensin roda dua menjadi kendaraan listrik. Ini tentunya, selain menumbuhkan UMKM bengkel konversi juga tidak menambah volume kendaraan roda dua di jalan, yang saat ini diperkirakan mencapai 120 juta unit di seluruh Indonesia. Kendaraan listrik menekan GRK | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-12.json | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Dari sisi lingkungan atau emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik tidak menghasilkan gas buang pada pengoperasiannya [tank-to-wheel]. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan hanya berasal dari proses pembuatan komponen kendaraan dan bahan bakarnya, yakni listrik.Dominasi PLTU membuat faktor emisi jaringan listrik Indonesia tinggi, yakni mencapai 0,872 KgCO2/kWh. Seiring berjalannya dekarbonisasi di sektor pembangkit tenaga listrik, akan menekan emisi kendaraan listrik menjadi lebih kecil dari saat ini.Akan tetapi, dalam dekarbonisasi kendaraan darat, terdapat kerangka kerja ASI yang berasal dari tiga strategi utama yakni avoid, shift, improve, dan penggunaan kendaraan listrik adalah salah satu strategi improve.Tabel Strategi ASI:StrategiAvoidShiftImprove Adaptasi dari Sustainable Urban Transport: Avoid-Shift-Improve Dilihat dari sisi emisi, strategi avoid dan shift terbukti mengurangi emisi lebih besar dengan biaya lebih sedikit, dibandingkan strategi improve. Oleh karenanya, penggunaan kendaraan umum dan pengembangan berbasis transit perlu didorong untuk menghasilkan penurunan emisi lebih signifikan. Pemerintah dapat melengkapi program ini agar lebih tepat sasaran.Dari sisi lingkungan, pemerintah dapat memberikan insentif kepada bus-bus listrik, yang memiliki penurunan emisi lebih banyak dibanding kendaraan pribadi, serta dapat mengurangi tingkat kemacetan.Dari sisi pertumbuhan industri dalam negeri, pemerintah dapat memberikan jumlah insentif dengan level tertentu. Misal, dengan tingkat tenaga yang dihasilkan, jarak tempuh, atau kapasitas baterai.Pemerintah juga dapat mencontoh skema insentif negara lain. Sebut saja FAME dari India yang menetapkan insentif kendaraan pribadi berdasarkan performa kendaraan serta insentif untuk investasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU]. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-12.json | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan | * Faris Adnan Padhilah, Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi Institute for Essential Services Reform [IESR]. Tulisan ini opini penulis. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-066-19.json | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | [CLS] Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk tim khusus menangani kasus perbudakan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Kepulauan Aru, Maluku. Hal tersebut sebagai hasil rapat terbatas membahas illegal fishing yang dipimpin Presiden dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (07/04/2015).“Semua sepakat, Presiden, Wapres, kita semua sepakat harus sudah saatnya kita menghentikan praktek illegal fishing apalagi Benjina sekarang ini berkaitan dengan isu perbudakan. Sudah menjadi bahan perbincangan internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (07/04/2015) seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.Satgas Khusus Penegakan Hukum beranggotakan dari kejaksaan, kepolisian, panglima dan semua kementerian dan lembaga untuk saling membantu menyelesaikan kasus tersebut.“Nanti kejaksaan, kepolisian, bantu memberikan orang-orangnya. Jadi mirip Satgas yang ada tapi lebih ke penegakan hukumnya,” papar Susi.“Setiap kapal ilegal melakukan kejahatan di Indonesia harus kita tindak, tidak ada target waktu, orang juga nyurinya datang lagi datang lagi. Yang pasti dengan mereka ngumpet di negara tetangga kita, mereka akan lebih mudah masuk ke negara kita. Pasti mereka akan tetap nyuri di perairan kita, jadi tadi Pak Presiden menegaskan meminta Panglima, Kapolri, Kejaksaan untuk solid mendukung penenggelaman kapal adalah diskresi sebuah negara yang tidak bisa dipertanyakan, tidak harus dipikirkan,” jelas Susi.Adanya PerbudakanDugaan pelanggaran usaha perikanan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, terus berkembang luas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan fakta terbaru bahwa pelanggaran yang terjadi sudah meluas ke berbagai sektor. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-066-19.json | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Menurut Ketua Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa, pelanggaran yang terjadi tidak hanya mengarah pada ilegal fishing saja, tapi juga praktek suap, kolusi dan perbudakan. Fakta tersebut didapat setelah tim pencari fakta KKP terjun langsung ke Benjina.“Update terkini, disana ada dugaan praktek perbudakan. Kita saat ini terus melakukan inventarisasi masalah dan mendata berapa jumlah ABK (anak buah kapal, Red) yang ada disana,” demikian dijelaskan Mas Achmad Santosa yang lebih akrab dipanggil Ota di Kantor KKP, Jakarta pada Selasa (07/04/2015).Dugaan praktek perbudakan terjadi, jelas Ota, setelah tim melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada para ABK secara langsung di Benjina. Hasilnya, para ABK dengan caranya masing-masing mengungkapkan tindakan tak terpuji dalam praktek ketenagakerjaan yang dilakukan PT PBR.Karenanya, setelah mendapatkan keterangan mengejutkan tersebut, KKP mengambil keputusan untuk memindahkan ABK ke Tual. Namun, saat hendak dipindahkan, tidak semua ABK mau dan hanya 322 orang saja yang berhasil dibawa ke Tual dan ditempatkan di tempat yang aman dan nyaman. Dari seluruh ABK yang dipindahkan tersebut, terdapat ABK dari Myanmar, Kamboja dan Thailand.“Kita memindahkan mereka, karena tidak ada jaminan begitu tim kembali ke Jakarta, ABK mendapat perlakuan yang wajar. Kita sebisa mungkin memberikan perlindungan dini kepada para ABK,” ungkap Ota.Dari keterangan para ABK, diketahui kalau dalam keseharian bekerja mereka mendapatkan perlakuan berupa penganiayaan dan praktek kerja paksa. Fakta tersebut, kata Ota, sangat memprihatinkan karena praktek kerja paksa merupakan kejahatan kemanusian dan termasuk dalam pelanggara hak azasi manusia (HAM) berat.Selain itu, tim juga menemukan dugaan adanya penggunaan ABK asing tidak sesuai prosedur dan salah satunya melalui praktek pemalsuan dokumen ABK. Karenanya, sempat muncul perbedaan jumlah data ABK di dokumen dengan di lapangan langsung. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-066-19.json | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Sesuai data, jumlah ABK asing seluruhnya berjumlah 1.185 orang dan seluruhnya berkewarganegaraan Thailand. Namun, setelah tim Satgas KKP datang langsung ke Benjina, para ABK diketahui tidak hanya berasal dari Thailand saja dan bahkan ada juga dari Indonesia.Fakta tersebut diperkuat dari keterangan Anggota Satgas IUU Fishing KKP, Harimuddin. Menurutnya, data yang ada di dokumen berbeda jauh dengan di lapangan. Meski masih belum menemukan data pasti, namun dipastikan jumlahnya menyusut dari jumlah di dokumen 1.185 orang.”Selain itu, di dokumen disebutkan itu semua berasal dari Thailand. Padahal, ada juga yang berasal dari Kamboja dan Myanmar,” ungkap dia.Selain itu, tim juga mendapatkan fakta bahwa di Benjina ada 77 ABK yang meninggal dunia dan dimakamkan disana. Namun, Harimuddin tidak berani memastikan apa penyebab kematian para ABK tersebut.”Penyebabnya beragam. Ada yang karena sakit, kecelakaan di laut dan ada juga yang ditemukan sudah meninggal,” jelas dia.Aktivitas Berhenti TotalSaat ini, KKP memastikan bahwa aktivitas PT PBR sudah berhenti total dan tidak ada aktivitas pelayaran sama sekali setelah dugaan indikasi perbudakan dan praktek suap mengemuka. Namun, KKP akan terus memastikan kasus tersebut ditangani dengan tuntas melalui investigasi menyeluruh.“Satgas sudah mulai melakukan penelusuran data dan mengkrosceknya supaya didapat validitasnya. Namun, setelah ditelusuri, praktek yang terjadi di Benjina diduga kuat meluas ke sektor lainnya. Tidak hanya perbudakan dan suap saja,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Kantor KKP pada kesempatan yang sama.Pembentukan Tim Investigasi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-066-19.json | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina | Untuk mengusut kasus dugaan praktek perbudakan dalam usaha perikanan di Benjina, KKP membentuk tim khusus yang bertugas untuk menginvestigasi kasus tersebut. Menurut Inspektur Jenderal KKP Anda Fauzi Miraza, tim tersebut akan langsung diterjunkan ke Tual untuk mencari tahu fakta dan data terbaru lebih lengkap dan akurat.“Paling lambat Rabu (08/04/2015) sudah ada tim (yang berangkat) ke Tual untuk menginvestigasi. Hasilnya nanti akan dikonfirmasi dengan pihak ketiga untuk dicari validitas datanya,” papar Anda di Kantor KKP.Anda mengatakan, karena kasus tersebut tidak hanya sebatas pada pelanggaran izin usaha perikanan saja, namun juga meluas pada praktek dugaan suap, kolusi dan perbudakan, maka pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk ikut menginvestigasi. KKP sudah mengirimkan surat ke Kepolisian RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Komnas HAM.Terkait keterlibatan pegawai KKP yang diduga ikut menerima suap, Anda menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum tersebut. Namun, karena belum ada data dan fakta mutakhir, pihaknya belum memastikana apakah keterlibatan mereka akan dibawa ke jalur hukum pidana atau hanya terbatas di penegakan disiplin kepegawaian di lingkungan kerja KKP.“Untuk pegawai yang menerima aliran dana, akan dicek lebih jauh lagi keterlibatannya seperti apa. Nantinya, kalau memang oknum tersebut sudah dihukum, maka dia terancam bisa kehilangan jabatan dan status PNS-nya,” tandas Anda.Sebelumnya, Direktur PT PBR Hermanwir Martino mengungkapkan telah menyuap semua petugas pengawas di Benjina dengan nilai mencapai Rp37 juta. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan izin berlayar bagi perusahaan. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | [CLS] Ada gairah baru para nelayan membudidayakan lobster. Hal itu terlihat dari pantauan Mongabay Indonesia di sentra budidaya lobster di Teluk Jukung Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), di sekitar perairan Gili Beleq dan Gili Re Desa Paremas, perairan Ekas, dan perairan Batunampar Selatan, jumlah keramba jaring apung (KJA) semakin banyak.Tetapi meski pernah dikunjungi dua Menteri Kelautan dan Perikanan, sentra budidaya lobster di kabupaten Lombok Timur, belum tertata dengan rapi. Para nelayan budidaya baru membuat KJA secara bebas di titik-titik yang masih kosong. Jika tidak diatur dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di kemudian hari.Banyak nelayan yang beralih menjadi pembudidaya, setelah lesunya ekspor bibit bening lobster (BBL). Banyak juga bermunculkan nelayan budidaya baru. Mereka tergiur dengan harga lobster yang cukup tinggi. Di saat pandemi Covid-19, walaupun penjualan turun, tapi nelayan masih bisa memperoleh penghasilan.“Sekarang banyak anak muda yang tertarik ikut budidaya lobster,’’ kata Sapardi (36), salah seorang nelayan budidaya lobster di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (25/9/2021).baca : Pemda Lombok Timur dan Nelayan Sambut Baik Rencana Sentra Industri Lobster Sapardi mampu menggaet anak muda di kampungnya untuk budidaya lobster. Pemuda lulusan Madrasah Aliyah (MA) Darul Aitam Jerowaru itu mulai budidaya lobster sejak kelas 2 aliyah. Awalnya dia ikut bekerja di nelayan budidaya. Setelah tahu seluk beluk budidaya lobster, dia kemudian membangun usaha sendiri. Dari awalnya memiliki 4 lubang keramba, kini Sapardi memiliki 60 lubang keramba. Dia dibantu 4 orang pemuda. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Dalam satu lubang keramba, Sapardi melepas 100 ekor bibit. Ukuran bibit itu beragam, mulai dari BBL hingga berusia beberapa bulan. Dia menangkap sendiri bibit, dan sebagian besar membeli dari nelayan. Ketika ramai ekspor BBL, dia sempat kesulitan mendapatkan bibit. Nelayan yang menangkap BBL lebih memilih menjual ke eksportir karena lebih mahal. Setelah pelarangan ekspor, bibit dijual ke para nelayan budidaya setempat.Di lubang keramba miliknya, ada bibit yang beratnya sudah mencapai 100 gram. Tinggal menunggu 2 bulan baru panen. Jika lubang keramba diiisi BBL, butuh waktu 8 bulan sampai panen. Sapardi mengatur siklus panen agar dia selalu bisa menyiapkan lobster jika diminta pembeli. Sudah ada pengepul besar yang mengambil lobster. Sapardi juga menerima lobster dari nelayan budidaya lainnya untuk dikemas dan dijual kembali.“Kami ambil dari nelayan sekitar sini juga, apalagi kalau banyak pesanan,’’ katanya.Menurut Sapardi budidaya lobster adalah masa depan perikanan di Lombok, khususnya Lombok Timur. Kabupaten yang paling padat penduduknya ini memiliki banyak lokasi budidaya lobster dan kerapu. Jauh sebelum digalakkan budidaya, para nelayan tangkap sudah mulai budidaya dalam jumlah terbatas. Permintaan tinggi dari sektor pariwisata juga membuat nelayan memperluas area budidayanya. Di saat masa pandemi, permintaan memang turun, tapi tidak sampai membuat rugi para nelayan. Hanya saja keuntungan mereka terus berkurang seiiring semakin lama melakukan budidaya.Untuk satu lubang KJA membutuhkan biaya Rp2,5 juta. Itu sudah termasuk bibit, tapi belum termasuk pakan. Satu lubang membutuhkan 1 kg pakan/hari senilai Rp5.000. Pakan itu berupa ikan yang dipotong-potong kecil yang disebut ikan rucah. Budidaya dilakukan selama 2 bulan dan harga jual Rp7-8 juta. Dalam satu lubang kadang penghasilan bersih mencapai Rp2,5-3 juta. Tinggal dikalikan dengan 60 lubang yang dimiliki Sapardi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | baca juga : Saatnya Perkuat Komitmen Budi daya dengan Aturan Baru Benih Lobster Budidaya lobster juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain 6 orang karyawan yang menjaga keramba, Sapardi mempekerjakan 25 orang untuk bagian pengemasan. Jika banyak pesanan jumlah tenaga lepas untuk packing ditambah. Biasanya anak-anak muda dan perempuan di kampungnya. Mereka dilatih agar pengemasan bagus, tidak membuat stres lobster, dan bisa hidup sampai di meja konsumen. Selain itu, Sapardi juga bermitra dengan 100 orang nelayan. Mereka nelayan tangkap merangkap nelayan budidaya. Sapardi mengambil barang dari nelayan-nelayan itu.“Setelah melihat hasilnya, anak-anak muda sekarang semakin banyak tertarik,’’ kata Sapardi menunjukkan beberapa keramba baru untuk budidaya lobster.Sapardi mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan sentra budidaya lobster. Dia masih asing dengan istilah-istilah yang sering diucapkan ketika dilakukan sosialisasi, seperti “lobster estate”. Tapi semangat untuk menggalakkan budidaya sangat disambut baik oleh nelayan. Nelayan budidaya berharap ada dukungan fasilitas bagi nelayan budidaya. Fasilitas itu seperti tempat pengemasan, kemudahan dalam mengurus perizinan, akses penerangan di sekitar kawasan, air bersih, ketersediaan pakan, teknologi benih dan pakan, serta regulasi harga yang tetap.Budidaya lobster menjadi salah satu program unggulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTB. Untuk rencana pengembangan lobster estate, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan budidaya nasional di Lombok. Beberapa daerah yang kawasannya direncanakan adalah di wilayah Sekotong Lombok Barat, wilayah Ekas dan Telong-elong Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Di Telong-elong, Desa Jerowaru pemerintah menjadikannya sebagai kampung lobster.perlu dibaca : Kekuatan Magis Lombok untuk Budi daya Lobster Berkelanjutan Intensifkan Pengawasan | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | KKP akan terus memperkuat pengawasan budidaya lobster. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas KKP dapat berjalan dengan maksimal dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, sosial dan ekonomi.“Kampung lobster dan lobster estate ini merupakan salah satu program terobosan KKP yang digaungkan Bapak Menteri Trenggono, tentu harus dikawal agar dalam implementasinya tetap mengedepankan aspek kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,” terang Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, saat melakukan kunjungan ke sentra budidaya lobster di Lombok Timur pada Jumat (18/9/2021).Adin menjelaskan bahwa kebijakan KKP yang saat ini telah membuka dan mendorong subsektor perikanan budidaya termasuk lobster ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Adin berharap hal tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan praktik budidaya yang mengedepankan kelestarian dan meminimalisir kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.“Tentu yang kami harapkan adalah praktik budidaya yang baik, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” terang Adin.Untuk memastikan hal tersebut, Adin telah menginstruksikan jajarannya di lapangan untuk terus melakukan pengawasan baik secara rutin maupun insidental. Selain itu, Adin juga mengajak pemerintah daerah agar turut berperan dalam mendorong tata kelola budidaya lobster yang berkelanjutan.“Kami hari ini juga ditemani oleh Pak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan sinergi dalam pengawasan agar praktik budidaya lobster dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” terang Adin.baca juga : Begini Nasib Nelayan Lobster Lombok Setelah Ekspor Benih Lobster Ditutup | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP, Drama Panca Putra menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan budidaya lobster ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian, diantaranya dokumen perizinan berusaha, lokasi budidaya, daya dukung lingkungan, sarana dan prasarana budidaya, penanganan limbah serta penebaran kembali (restocking).“Ini hal-hal yang memang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 (tentang Pengelolaan Lobster). Tentu menjadi pedoman bagi kami dalam pelaksanaan pengawasan,” terang Drama.Drama juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan titik-titik kritis dalam praktik budidaya lobster. Hal ini akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.“Kami sudah petakan dan akan menjadi fokus perhatian kami,” terang Drama. Berharap Bukan ‘Prank’Ketua Serikat Nelayan Independen (SNI) Lombok, Hasan Saipul Rizal ingat betul kedatangan menteri KKP ke Lombok. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Telong-Elong di keramba anggota SNI. Hasan bilang, pada tanggal 24 Maret 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Lombok Timur, dengan berapi-api menyampaikan akan penjarakan mereka yang ekspor benur, dan KKP akan mendorong wilayah Indonesia sebagai wilayah budidaya Lobster.Keseriusan Menteri KP tersebut dipertegas dengan sematan “kampung Lobster”. Dari hasil beberapa kali diskusi SNI, termasuk terakhir kunjungan Gubernur NTB Zulkiefliemansyah di Telong Elong, disebutkan untuk lobster estate ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp550 miliar lebih.“Anggarannya besar, kami juga rutin baca di media tentang rencana itu. Tapi di wilayah masyarakat pembudidaya belum ada sosialisasi terkait wacana lobster estate. Artinya, untuk siapa lobster estate ini dibangun dengan anggaran yang cukup besar namun sejauh ini masyarakat belum dilibatkan,’’ kata Hasan, (25/9/2021) | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2021-020-15.json | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok | Pembenahan juga harus dilakukan. Baik dari penataan KJA para pembudidaya, infrastruktur, akses, dan yang terpenting adalah sosialisasi pemerintah daerah belum sampai ke masyarakat nelayan/pembudidaya.perlu dibaca : Pengembangan Lobster Tak Lagi Fokus pada Benih SNI menyambut baik rencana lobster estate. Program ini akan berdampak terhadap lingkungan masyarakat nelayan. Tapi melihat ketidakpastian informasi, SNI menduga bahwa itu hanya pemanis bibir saja. Belum ada langkah konkret di lapangan. Apalagi tahun 2022, pemimpin pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Lombok Timur akan mengakhiri masa jabatannya setahun kemudian. Hasan pesimis rencana itu bisa terwujud.“Mudah-mudahan ini bukan prank, sudah terlalu sering nelayan dijanjikan,’’ katanya.Sejak sepuluh tahun silam kawasan Jerowaru dan Keruak disebut akan dikembangkan sebagai minapolitan. Tapi hingga kini, tidak ada kabar kelanjutan program itu. Begitu juga dengan rencana pengembangan budidaya lobster, yang ada justru gerbang “kampung lobster” yang dibangun di Desa Ekas, Jerowaru, Lombok Timur. Sementara infrastruktur pendukung budidaya hingga kini belum ada penambahan. Kalau pun ada penambahan jumlah KJA, itu murni dari nelayan sendiri.“Semoga tidak terulang program bagi-bagi bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah sasaran, mangkrak, dan ada juga dijual,’’ kata Hasan menyebut program bantuan kapal, perahu, hingga KJA. (*) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-047-10.json | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | [CLS] Meski mendapat sorotan negatif di dalam Negeri, namun kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru mendapat penilaian positif dari luar negeri. Setidaknya, itu yang tergambar saat dia melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat awal Juni.Di Negeri Paman Sam, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu didapuk penghargaan tertinggi Seafood Champion Award untuk kategori kepemimpinan (leadership) dari empat kategori yang ada, yaitu innovation, vision, advocacy, dan leadership.Dalam gelaran yang dihelat di Seattle, Susi mendapat penghargaan karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau illegal unreported and unregulated fishing yang dilakukan kapal ikan asing (KIA) dan kapal ikan Indonesia (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Dari keterangan resmi yang dikirimkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi mendapatkan penghargaan tersebut, juga karena dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.“Kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan juga menjadi salah satu aspek penilaian,” demikian menurut Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto yang menerima penghargaan tersebut karena Susi berhalangan hadir.Rifky mengatakan, penghargaan yang didapat atasannya itu merupakan buah kerasnya selama ini. Sebelum menjadi menteri, kata dia, Susi memulai usaha lebih dulu sebagai pedagang seafood skala kecil di Pangandaran. Di sana, dia bergabung bersama ribuan nelayan kecil lainnya yang mengais rezeki. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-10.json | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | “Saat beliau dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lautan sebagai warisan terbesar Indonesia dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi-generasi berikutnya,” ungkap dia.Rifky kemudian mengatakan, dia dan tim di KKP tak menampik bahwa sosok menteri Susi saat ini sedang menghadapi tantangan atas implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuatnya. Namun, dia tak khawatir, karena di sisi lain, masih banyak yang mengakui kebijakan KKP sebagai pencapaian reformasi perikanan dan penegakan hukum.Kebijakan-kebijakan tersebut, kata dia, seperti penenggelaman kapal penangkap kapal ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut (transshipment), dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan.“Kami percaya, bagaimanapun ini hanyalah permulaan. Ini adalah awal yang baik, tapi kita masih harus melakukan lebih banyak lagi,” tambah dia.Presiden Seaweb and The Ocean Foundation Mark Spalding mengatakan, penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kreativitas orang dan atau organisasi yang dapat mendorong ketersediaan, kemajuan, dan kelestarian stok makanan laut dunia. Seafod Champion Award tahun ini telah menunjukkan tren prioritas solusi praktis dan terjangkau bagi nelayan skala kecil dan negara berkembang. Intervensi IndonesiaMeski tidak hadir saat mendapatkan penghargaan, Susi Pudjiastuti tetap hadir dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” yang digelar keesokan harinya dalam rangkaian acara Konferensi Laut PBB di Markas Besar PBB di New York, AS. Bahkan, dalam kegiatan tersebut, Susi menyampaikan intervensi Indonesia berkaitan dengan menjaga laut dunia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-10.json | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | “Lautan menutup sekitar 71% permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita untuk menjaga hak lautan,” ungkap dia.Susi mengatakan, agar lautan bisa dijaga dengan baik, perlu campur tangan masyarakat dunia secara langsung. Kata dia, masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak untuk hidup lestari.Untuk itu, menurut Susi, dunia memerlukan suatu badan global untuk mengatur perlindungan terhadap hak laut, yang tak akan terganggu oleh agenda politik apapun. Namun, menurutnya, Badan yang ditunjuk harus mengawasi kehidupan laut seperti ikan dan terumbu karang yang hidup di dalamnya.“Khususnya dengan bersama-sama berjuang melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” tutur dia.Lebih jauh Susi menjelaskan, agar kelestarian sumber daya alam yang ada di laut bisa tetap terjaga dengan baik, laut lepas perlu dijaga dengan manajemen yang lebih baik. Tujuannya, untuk memastikan penangkapan hasil laut di sebuah negara melaksanakan sistem berkelanjutan.Untuk itu, Susi menyarankan agar negara-negara dunia melakukan penangkapan menggunakan peralatan dan metode yang aman, mengontrol Fish Agregating Device (FAD) atau rumpon, dan tidak menguras induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan mereka. “Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan (akibat ditangkap), bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan,” papar dia.Dengan dilakukan perlindungan, Susi menyebut bahwa itu juga akan memberi manfaat kepada nelayan tradisional karena mereka adalah industri skala kecil yang sangat rentan. Jika sudah begitu, nelayan juga akan merasakan dampaknya hingga bisa mencapai kesejateraan secara ekonomi.“Laut harus dapat menjadi sarana nelayan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” ucap dia. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-10.json | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Mengingat perlindungan terhadap laut sangatlah penting, Susi meminta agar dunia memahami bahwa IUU Fishing bisa berdampak buruk bagi kesehatan laut. Praktik tersebut juga masuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir.Dalam praktiknya, kata Susi, selain melakukan pencurian ikan juga terjadi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, IUU Fishing juga melakukan kejahatan seperti penyelundupan binatang langka.Dengan ancaman yang sangat tinggi, Susi meminta PBB mengakui bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir (transnational organized fisheries crime) dalam resolusi Majelis Umum PBB.Selain itu, untuk mencegah terjadinya IUU Fishing, diperlukan sebuah tim ahli independen yang akan merekomendasikan rencana untuk melembagakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir. Kemudian, juga untuk mendorong pengakuan berdasarkan Dokumen Resolusi Majelis Umum PBB. Laut KeberlanjutanLebih jauh Susi menceritakan bagaiman kondisi Indonesia di masa lalu saat pengelolaan wilayah laut masih buruk. Menurutnya, dulu Indonesia kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dalam tata kelola wilayah perikanan dan kelautan. Kondisi itu diperparah dengan maraknya praktik illegal fishing yang membuat Indonesia kehilangan banyak stok ikan.“Berdasarkan data statistik tahun 2003-2013, stok ikan di lautan Indonesia berkurang hingga 30 persen,” jelas dia.Susi kemudian bercerita, dulu saat masih menjadi pengusaha perikanan, dia harus membeli 30 sampai 40 ton ikan dari pasar ikan setiap hari untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Namun, lambat laun, dia kemudian hanya bisa mendapatkan 100 kg ikan saja.“Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, hingga saya menjadi Menteri dan menemukan alasannya. Ternyata penyebabnya adalah praktik illegal fishing dan penangkapan yang tak memperhatikan keberlanjutan,” kenang dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-10.json | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Disorot Negatif di Indonesia, Susi Diganjar Penghargaan di Amerika | Karena sadar bahwa keberlanjutan menjadi kunci, Susi setelah menjadi Menteri kemudian menerapkannya dalam semua program kerja. Dalam dua tahun kepemimpinannya sejak 2014, berbagai kemajuan dan perbaikan langsung terlihat nyata, termasuk peningkatan stok ikan Indonesia.Berdasarkan Data Komisi Pengkajian Ikan Nasional, pada 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton. Kemudian, pada 2016 jumlahnya sudah mencapai 12 juta ton. Selain itu, angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kg per kapita pada 2014 meningkat jadi 43 kg per kapita di 2016.“Pembatasan kuota guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha memerangi IUUF ini, saya pikir juga menjadi perhatian anggota PBB lainnya. Indonesia juga sudah membuktikan dengan stok tuna yang fantastis, di mana 60 persen yellow fin tuna dunia berasal dari Indonesia,” tandas dia.Konferensi Laut PBB sendiriberlangsung pada 5-9 Juni 2017 dengan mengusung tema Our Ocean, Our Future: Partnering for the Implementation of SDG’s 14. Tujuannya untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan dalam implementasi Sustainable Development Goals (SGD’s) No.14. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-028-14.json | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | [CLS] Baca sebelumnya: Jika Kerajaan Sriwijaya Fiktif, Bagaimana Kedaulatan Maritim Indonesia?** Ironi. Sejarah Indonesia dikenal internasional karena adanya Kerajaan Sriwijaya, yang menguasai maritim Asia Tenggara selama beberapa abad. Namun, sampai saat ini Indonesia belum memiliki pusat studi atau penelitian kejayaannya.Singapura, yang tidak memiliki sejarah kuat dengan Kerajaan Sriwijaya justru punya pusat penelitian Sriwijaya. Mengapa?“Mempelajari khusus kerajaan-kerajaan di Indonesia [di perguruan tinggi] dapat dikatakan nyaris tidak ada. Apalagi khusus Sriwijaya. Banyak hal yang dapat digali dari Sriwijaya untuk membangun bangsa ini,” kata Bambang Budi Hutomo, arkeolog lahan basah dari Pusat Arkeologi Nasional, kepada Mongabay Indonesia, Selasa [03/2/2019].“Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, tempat saya kuliah dulu, pelajaran sejarah kerajaan masuk dalam kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Semua diinfokan pada mahasiswa selama dua semester. Boleh jadi tidak mendalam. Kalau mau mendalami, ya sendiri-sendiri, atau setelah lulus. Saya tertarik mempelajari Sriwijaya setelah ada seminar internasional awal 1980-an,” kata lelaki yang akrab dipanggil “Tomi” yang melakukan penelitian Kerajaan Sriwijaya sejak 1985.“Nah, sekarang ini, tampaknya belum ada lagi yang mau menekuni, mencari dan membaca referensi buku-buku Sriwijaya. Apalagi meneliti lapangan,” jelasnya.Dia mengatakan, langkah pemerintah terkait pentingnya menggali dan mengembangkan sejarah Kerajaan Sriwijaya sebagai ilmu pengetahuan belum terlihat. “Pemerintah sekarang masih direpotkan masalah-masalah seperti Papua, perpindahan ibu kota, ekonomi, dan lainnya,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-028-14.json | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Lanjut dia, jangankan pemerintah, para peneliti sejarah dan budaya saja masih kurang peduli dengan Sriwijaya. Misalnya menulis buku atau artikel di media massa maupun jurnal, berdasarkan kajian teks yang didukung penelitian lapangan. “Atau, kegiatan pendidikan lainnya, sehingga opini Sriwijaya fiktif tidak mungkin lahir atau muncul, gugur sebelum ditulis atau disebarkan.” Diajarkan ke sekolah dan perguruan tinggiDr. Najib Asmani, akademisi dari Universitas Sriwijaya mengatakan, sejarah Kerajaan Sriwijaya memang dipelajari di perguruan tinggi. Tapi, perlu diajarkan di sekolah juga.“Banyak hal yang dapat diungkap. Mulai sikap masyarakatnya yang pemberani, egaliter dan terbuka, juga pemimpin dermawan. Terpenting, ada ajaran menjaga alam semesta atau Bumi yang tercermin dalam Prasasti Talang Tuwo,” kata mantan Koordinator Tim Restorasi Gambut [TRG], yang kini menjabat staf khusus Bupati Muba Bidang Pembangunan Hijau.“Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan generasi muda saat ini yang akan membangun Indonesia masa depan,” katanya.Bambang Budi Utomo sangat mendukung jika sejarah Kerajaan Sriwijaya menjadi muatan lokal di sekolah Indonesia, terkhusus Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka-Belitung. “Sehingga, akan lahir generasi muda paham.” Dr. Tarech Rasyid, akademisi dan penggagas Badan Pemajuan Kebudayaan [Bapeka] Sumatera Selatan, mengatakan seharusnya sejumlah perguruan tinggi negeri atau swasta di Sumatera Selatan, sebagai wilayah lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya, melakukan kajian khusus. Misalnya, program studi sejarah atau filsafat Sriwijaya.Selama ini, kata Tarech, sejarah Sriwijaya hanya menjadi pengetahuan dasar pelajar, seperti halnya mereka mengenal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Termasuk pula di perguruan tinggi.“Kita berharap, Sriwijaya yang telah melahirkan peradaban tinggi menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemerintah Sumatera Selatan,” ujarnya. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-028-14.json | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan di dunia pendidikan dengan menjadikan Sriwijaya dan peradaban melayu sebagai muatan lokal. Seperti, SLTP dan SLTA.“Kebijakan ini tentu saja butuh kajian mendalam. Tujuannya, lahir modul atau buku ajar yang tepat, menjawab moderenitas yang dihadapi masyarakat Sumatera Selatan,” katanya.Sonia Anisah Utami, seniman dan seorang dosen seni, sangat setuju jika sejarah Sriwijaya dipelajari mahasiswa di Sumatera Selatan. “Kenapa? Sebab Sriwijaya telah melahirkan peradaban luhur. Hanya bangsa berpengetahuan dan memiliki budaya tinggi yang dapat melahirkannya,” tuturnya. Nilai-nilai luhur dan ilmu pengetahuan SriwijayaBanyak nilai luhur atau ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari manusia Indonesia hari ini. “Bukan hanya tata kelola lingkungan, juga kerukunan beragama, dan kemaritiman,” lanjut Bambang Budi Utomo.Di masa pemerintahan Sriwijaya, mayoritas rakyatnya menganut Buddha, tapi ajaran agama lain diterima. “Misalnya, sebuah arca Buddha dihadiahkan pendeta Hindu kepada Maharaja Sriwijaya. Maharaja juga mengirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Azis disertai permintaan dikirimkan mubaligh untuk mengajarkan hukum-hukum Islam di Sriwijaya.”“Paling penting itu dunia kemaritiman. Mulai dari teknologi perkapalan, hingga menata perniagaan lautan yang saat ini sebagian besar wilayahnya masuk Indonesia. Sriwijaya itu berdaulat di laut,” katanya. Tarech melihat, ada tujuh nilai yang dapat dipelajari dari peradaban Sriwijaya. Pertama, religious, menempatkan sang pencipta sebagai dasar berkehidupan dan berberbangsa. Kedua, pemahaman agama menciptakan masyarakat toleran.Ketiga, menghargai alam yang diciptakan bukan hanya untuk manusia, juga semua makhluk hidup. Keempat, menghargai perempuan. Di Prasati Talang Tuwo terdapat pandangan memuliakan perempuan. Ada larangan perselingkuhan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-028-14.json | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Ironi, Tidak Ada Kajian Khusus Kerajaan Sriwijaya dan Kejayaan Maritimnya | Kelima, penghargaan pada generasi mendatang. Dalam pembuatan Taman Sriksetra, Raja Sriwijaya menanam pohon-pohon dan tanaman untuk semua makhluk hidup. Bukan hanya saat ini, juga masa mendatang.Keenam, kerja keras. Ini terlihat dari para pemimpin dan masyarakatnya yang mengarungi lautan, bertemu banyak suku bangsa secara damai. Peperangan diambil jika terpaksa. Ketujuh, penghargaan ilmu pengetahuan. Tercermin dalam teknologi perkapalan dan pelayaran.“Menjaga tanah air Indonesia hari ini dan mendatang, harus sunguh-sungguh mempelajari Sriwijaya,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-074-15.json | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | [CLS] Untuk memenuhi kebutuhan listrik, Indonesia sedang mengoptimalkan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan, terutama dari tenaga air. Namun, Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan bahwa target tersebut harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air.Hal tersebut disampaikan oleh Achdiat Atmawinata, anggota DEN bidang industri, sesudah sidang DEN ke 10, bulan lalu.“Potensi PLTA itu besar sekali, sekitar 20 GW, campuran dengan mikrohidro. (Tetapi) pembangunannya lama, sementara sekarang sudah 2017,” jelas Achdiat. Berdasarkan rencana penyediaan energi terbarukan dari DEN, pembangunan PLTA ditargetkan mencapai 17.986,7 Mega Watt pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 38.000 Mega Watt pada tahun 2050. Jumlah ini jauh lebih tinggi ketimbang geothermal yang hanya ditargetkan 7.238,5 Mega Watt pada tahun 2025 dan 17.546,0 Mega Watt pada tahun 2050.Hingga kini, kapasitas yang sudah terpasang sebesar 8.111 Mega Watt atau 10.81 persen dari sumber daya 75.000 Mega Watt, untuk tipe hidro.Pembangunan PLTA, lanjutnya, bisa memakan waktu lima tahun, mulai dari survei hingga pembangunan fisik.“Tidak sebentar. Initial cost-nya tinggi tapi operational cost-nya akan lebih murah. Mikrohidro relatif lebih murah, Tapi, bisa masuk ke grid yang gede atau yang off grid,” katanya.Januari lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyetujui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menitikberatkan kepada agenda pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt. Mayoritas bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut berasal dari batubara.Namun, RUEN masih memberikan ruang kepada pengembangan energi terbarukan sebesar 23% hingga 2025. Tumiran dari DEN menyatakan bahwa target energi terbarukan tersebut tidak ada perubahan. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-074-15.json | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | “Karena RUEN ini sudah ditetapkan, harus bisa dicapai dengan berbagai cara dan strategi pencapaian. Kita sudah komitmen terhadap perubahan iklim, mencapai ketahanan energi, kemandirian energi dan memastikan sumber-sumber energi local bisa memenuhi kebutuhan energi daerah masing-masing,” katanya.Achdiat menambahkan bahwa PLTA jauh lebih murah dari panas bumi, baik dari investasi dan feasibility.“Panas bumi baru beberapa persen (bisa dimanfaatkan), ongkosnya tinggi dan ketika ngebor belum tentu dapat, sehingga risikonya besar,” tambahnya. “Cuman PLTA harus dihitung benar, gimana hujan di situ, daerah tangkapan air, water catchment areas, dan sekarang dengan global warming, kan berubah cuaca dan semacamnya. Jadi, butuh data untuk bikin dam, (data yang) reliable.”Meski tidak menyebutkan secara spesifik target pembangunan PLTA, namun Achdiat menyatakan bahwa sudah bisa dibangun di lima pulau besar.“Misalnya, di sungai Mahakam di Kalimantan saja belum ada (PLTA). Dibuang-buang gitu aja (potensi air), sayang kan? Daripada gali-gali batubara terus bolong lobang dan diekspor, lalu (menghasilkan) emisi CO2. Air (PLTA) kan lebih ramah (lingkungan),” tambahnya. Sektor industri juga bisa menggunakan listrik dari PLTA, sebagai contoh INALUM (PT Indonesia Asahan Aluminium Persero) bisa memakai listrik murah, mengurangi biaya dan bisa membangun smelter. Ia pun mencontohkan industri baja dan petrochemicals bisa melakukan hal yang serupa.“Luar biasa itu. Jadi, value added-nya juga tinggi (karena) listriknya lebih murah,” tandasnya mengingatkan bahwa tinggal delapan tahun lagi untuk bisa mencapai target 23 persen, yang separuhnya berasal dari PLTA. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-074-15.json | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | Ia juga mengingatkan pihak mana saja yang harus mengambil tanggung jawab karena sumber daya air merupakan lintas kementerian, tidak berada di bawah ESDM semata. Lebih lanjut, ia mengatakan harus ada kejelasan atas industri mana saja yang bisa menggunakan listrik dari PLTA dan berapa daya yang dibutuhkan.“Yang namanya PLTA kan harus kontinu, sementara ngomong EBT (energi baru terbarukan), maaf saja solar cell tidak bisa kontinu. Ketika jam empat (sore), (listrik) sudah mati. Tidak bisa disimpan dan baterenya masih sebesarnya rumah,” katanya mengistilahkan PV (Photovoltaic) sebagai appetizer sementara main course adalah panas bumi, PLTU dan PLTA bila ingin mengembangkan energi baru terbarukan.Sementara, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) dan juga pakar isu energi di Indonesia, mengatakan bahwa target pengembangan PLTA sulit terpenuhi karena besarnya sumber daya tapi tidak diimbangi oleh permintaan yang besar.“Resources (air) yang besar itu adanya di Kalimantan dan Papua, sedikit di Sulawesi. Untuk Jawa dan Sumatra sudah tidak ada lagi yang besar-besar. Ukurannya bisa mencapai 10.000 MW hingga 14.000 MW, contohnya (sungai) Mamberamo saja bisa mencapai 12.000 MW,” kata Tumiwa. “Tapi, kalau dibangun di sana sebanyak itu, yang menyerap siapa? Berapa kemampuan demand-nya di sana? Ada sumber daya tapi ga ada yang pakai.”Untuk seluruh pulau Kalimantan, lanjutnya, hanya membutuhkan daya sebesar 1.500 Mega Watt.Lebih lanjut, ia mengatakan hanya industri-industri besar, seperti petrochemical dan smelter, yang bisa menyerap listrik sebesar itu tapi akan makan waktu bertahun-tahun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-074-15.json | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | PLTA Masih Jadi Tumpuan untuk Capai Target 23 persen Bauran Energi Terbarukan | “Bisa juga bangun kabel laut dari Jawa ke Kalimantan, tapi itu akan panjang sekali. Atau, bangun industri di sana. Pindahkan saja industri di Jawa ke Kalimantan. Tapi, apa mungkin dilakukan selama delapan tahun?” jelasnya menambahkan butuh minimal sepuluh tahun untuk memulai pembangunan PLTA dengan skala besar. Berbeda dengan Achdiat yang tidak terlalu mengusulkan tenaga surya, Fabby menyatakan bahwa kapasitas panas matahari di Indonesia justru bisa dimanfaatkan sebagai energi intermittent (sela), selain mengoptimalkan panas bumi dan biomassa.“Yang mungkin bisa dikembangkan dengan cepat adalah surya. Potensi surya ini cukup besar sebesar 500 Giga Watt. Untuk rooftop pelanggan PLN, baik rumah tangga dan industri, bisa dikembangkan sebesar 5-7 Giga Watt. Untuk utility scale, bisa dikembangkan hingga 115 Giga Watt di Pulau Jawa. Jadi, solar ini siap sebagai intermittent (energi sela), setidaknya mencapai 50.000 Mega Watt,” tandasnya.Lebih lanjut, Fabby masih menekankan kepada optimalisasi panas bumi dan biomassa.“Meskipun target yang ditetapkan sebesar 7.000 Mega Watt tapi masih bisa sampai 10.000 Mega Watt. Pengembangan geothermal kan jangka panjang,” tambahnya. “Yang kedua, maksimalkan biomass, misalnya dari pertanian, limbah kelapa sawit, dan kebun energi. Memang butuh lahan yang besar, itu saja yang perlu dipikirkan.”Fabby mengatakan bahwa target energi terbarukan sebesar 23 persen tidak akan berubah, namun tidak akan bisa sepenuhnya tercapai.“RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) baru disetujui tapi belum ditandatangan. Tapi, angkanya tidak akan berubah karena sudah ada Perpresnya. Hanya saja tidak akan sepenuhnya tercapai. Ya, kalau mau optimal, ke geothermal, biomassa, dan tenaga surya,” jelasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-007-14.json | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | [CLS] Ratusan tahun aktivitas pertambangan mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menyisakan ribuan hektar lahan kritis. Upaya penanaman telah dilakukan, yakni akasia, cemara sengon laut, jambu mete, karet, jeruk, alpukat, hingga kelapa hibrida. Namun, tidak semuanya mampu memulihkan ekosistem, nilai sosial-budaya, serta ekonomi hutan seperti semula.Penelitian Oktavia et al. [2014] menyatakan, penanaman akasia [A. mangium] dan jambu mete [A. occidentale] di beberapa lokasi di Belitung, tidak menunjukkan keanekaragaman yang tinggi. Hanya didominasi jenis tersebut, bahkan sulit dijumpai rumput di permukaan tanah.Terbaru, tumbuhan sapu-sapu [Baeckea frutescens L.], yang tumbuh subur di Bangka Belitung, menjadi harapan baru pemulihan lahan pasca-tambang. Sekaligus, memberikan alternatif ekonomi masyarakat melalui pengembangan minyak atsiri.“Sudah saatnya, masyarakat Bangka Belitung tidak hanya mengandalkan timah, alih profesi menjadi petani atsiri sapu-sapu,” kata Letjen TNI Purn Doni Monardo, Komisaris Utama MIND ID, saat mengunjungi padang sapu-sapu di Desa Air Batu Buding, Kabupaten Belitung, Jumat [27/01/2023] lalu.Komitmen ini diwujudkan dalam Program “Pengembangan Potensi Minyak Atsiri” Kolaborasi CSR Group Mining Industry Indonesia [MIND ID], sebuah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia beranggotakan PT. ANTAM Tbk., PT. Bukit Asam Tbk., PT. Freeport Indonesia, PT. Inalum [Persero], PT. Timah Tbk., dan PT. Vale Indonesia.“Apapun jenisnya, suatu saat mineral akan habis, termasuk timah. Jangan sampai masyarakat tidak memperoleh apa-apa dari aktivitas penambangan, yang hampir 100 persen menimbulkan luka pada kulit bumi,” lanjut Doni, penerima gelar doktor kehormatan [doctor honoris causa] dari IPB University, berkat komitmennya pada isu lingkungan hidup. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2023-007-14.json | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Masyarakat Bangka Belitung umumnya belum tahu tumbuhan sapu-sapu bisa disuling menjadi minyak atsiri berharga mahal. Perkiraan Doni, untuk 1 ton pohon sapu-sapu bisa menghasilkan sekitar 10 liter minyak atsiri, dengan harga per liter berkisar Rp 300.000.“Artinya ada potensi pendapatan sebesar tiga juta rupiah, untuk 1 ton bahan baku. Namun, harga pastinya masih terus dikaji. Bagi masyarakat, jika difokuskan nilainya bisa lebih tinggi daripada menambang timah,” terangnya.Ketua Dewan Atsiri Indonesia, Irdika Mansur, mengatakan petani sapu-sapu di Bangka Belitung tidak perlu khawatir.“Sebab, ada pengusaha yang siap menampung atau membeli,” katanya.Baca: Hutan Kerangas untuk Pulihkan Lahan Bekas Tambang Timah Penjabat [PJ] Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mendorong penelitian dan pendampingan masyarakat untuk pengolahan minyak atsiri. Budidaya akan difokuskan pada 123.000 hektar lahan kritis di Bangka Belitung.“Kami akan membentuk unit pengelola, bantuan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami juga akan melibatkan generasi muda, agar ikut memanfaatkan peluang besar ini,” lanjutnya.Sebagai informasi, paket bantuan pengembangan minyak atsiri terdiri dari; mesin penyulingan [distilasi] berkapasitas satu ton, pembangunan instalasi, pembangunan tempat mesin penyulingan, gudang penyimpanan, motor gerobak, modal kerja hingga pelatihan bagi masyarakat. Semuanya akan didistribusikan ke enam kabupaten dan satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Baca: Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka Potensi obat dan minyak atsiriDi luar Bangka Belitung, tumbuhan sapu-sapu bernama jungrahab, ujung atap [Kalimantan], atau si gamei-gamei [Minangkabau]. Tumbuhan semak berkayu dengan tinggi 4-6 meter ini, masuk suku Myrtaceae [pelawan, kernuduk, dsb.], yang tersebar luas di Asia Tenggara hingga Australia [Bean, 1997]. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2023-007-14.json | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | “Sapu-sapu sangat cocok untuk revegetasi lahan pasca-tambang, tumbuh dari dataran rendah hingga perbukitan. Batang dan ranting kuat serta daun kecil seperti jarum, semua itu bentuk adaptasi di lahan ekstrim, miskin hara dan pH rendah [masam],” kata Tri Lestari, peneliti dan dosen Agroteknologi Universitas Bangka Belitung.Dalam penelitian Ito et al. [2016], sapu-sapu umum dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional untuk influenza, malaria, demam, sakit kepala, sakit perut, dan disentri. Bahkan, 12 senyawa yang terkandung mampu menjadi antibakteri, bahkan membunuh 50 persen sel kanker [payudara, pankreas, dan paru].“Namun, untuk dibuat menjadi obat yang diproduksi massal, harus melalui proses panjang karena harus melalui berbagai macam uji seperti toksisitas dan klinis,” kata Khoirun Nisa, seorang peneliti, dikutip dari situs resmi BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional].Bagaimana minyak atsiri? Menurut Tri Lestari, yang selama ini meneliti potensi minyak atsiri pada sejumlah tumbuhan lokal Bangka Belitung, bagian tanaman sapu-sapu yang diambil untuk minyak atsiri biasanya daun segar.“Disuling lalu hasilnya dipisahkan dari aquades untuk melihat rendemannya,” katanya.Untuk budidaya, umur panennya lama karena proses dari benih menjadi bibit. Butuh waktu satu tahun, agar bibit berkembang sempurna.“Sebaiknya mencari teknik budidaya lebih cepat, misalnya kultur jaringan. Bibit yang sudah dipindahkan ke lahan, diberikan pupuk organik dan anorganik seimbang, karena yang mau dipanen adalah daun segar seperti tanaman teh,” lanjutnya.Menurut Irdika Mansur, tercatat 173 tanaman [termasuk sapu-sapu, cengkih, lada, serai wangi], bisa diekstrak jadi minyak atsiri.“Nilai ekspor minyak atsiri sebagai esensial oil mencapai 10 triliun Rupiah per tahun. Indonesia tiga besar dunia, bersaing dengan India dan China,” katanya.Baca juga: Jengkol, Tumbuhan Kaya Manfaat Asli Indonesia Harapan | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2023-007-14.json | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung | Berdasarkan pengamatan Mongabay Indonesia, tumbuhan sapu-sapu tersebar dalam jumlah luas, terutama di kawasan hutan kerangas, di utara dan Pesisir Timur Pulau Bangka, dan hampir di semua pesisir Pulau Belitung. Persebaran ini sejalan dengan peta ecoregion hutan kerangas Sundaland di situs oneearth.org.Menurut Eddy Nurtjahya, peneliti biologi dari Universitas Bangka Belitung, kawasan padang sapu-sapu merupakan bagian hutan kerangas.“Namun menyepakati Whitten et al. [2000], itu berasal dari hutan kerangas terdegradasi.”Dalam High Conservation Value Toolkit Indonesia [2008], hutan kerangas harus dipertahankan dalam kondisi alaminya dengan zona penyangga minimal satu kilometer, seminimal mungkin kegiatan dilakukan di sana.Direktur Walhi Kepulauan Bangka Belitung, Jessix Amundian berharap, program pengembangan tumbuhan sapu-sapu jangan hanya berorientasi ekonomi.“Utamanya adalah mengembalikan ekosistem hutan semula, khususnya hutan kerangas yang terdegradasi. Padang sapu-sapu yang tumbuh liar di Bangka Belitung sedang berproses menuju hutan kerangas, karenanya pengembangan minyak atsiri harus dilakukan bijak,” tegasnya. Referensi:Bean, A. R. (1997). A revision of Baeckea (Myrtaceae) in eastern Australia, Malesia and south-east Asia. Telopea, 7 (3), 245–268.Ito, T., Nisa, K., Kodama, T., Tanaka, M., Okamoto, Y., & Morita, H. (2016). Two new cyclopentenones and a new furanone from Baeckea frutescens and their cytotoxicities. Fitoterapia, 112, 132–135. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X16301241Oktavia, D., Setiadi, Y., & Hilwan, I. (2014). The Physical and Cehmical Soil Properties on Heath Forest and Ex-Tin Mined Land in East Belitung District Sifat Fisika dan Kimia Tanah di Hutan Kerangas dan Lahan Pasca Tambang Timah Kabupaten Belitung Timur. Jurnal Silvikultur Tropika, 5(3). https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/9254 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
Subsets and Splits