filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2013-043-17.json | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Begitu juga menurut Muhammad Yusuf (58), tokoh masyarakat setempat. “Kami semuanya di sini rata-rata bersanak famili. Pak lurah itu paman kontan saya. Tapi kami beda pendapat. Beliau pro perusahaan. Saya maunya melindungi hutan seberang. Rata-rata masyarakat di bagian hulu ini mendukung aksi LSM. Karena dari mereka lah saya semakin tau pentingnya menjaga hutan,” katanya.Ditanya apakah selama empat tahun terakhir ada dampak kehadiran perusahaan bagi desanya, Jasri maupun Yusuf mengaku tidak ada perubahan. “Bantuan perusahaan tidak ada pada sektor perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Tapi yang ada cuma pembangunan. Penyelesain (sengketa lahan) tak tuntas, tapi yang penting kami sudah berusaha mempertahankan (hutan). Biar nanti kami tidak dicap menjual hutan sama anak cucu,” katanya.Di hilir desa yang sebagiannya mendukung kehadiran perusahaan kondisinya tampak tak jauh berbeda dengan tahun 2009 lalu. Jalan masih banyak rusak dan berlubang dan jembatan masih kayu. Ada perbedaan setidaknya beberapa bangunan yang baru.Syamsuir (36), ketua RT di bagian hilir desa yang pro perusahaan mengaku bahwa ada untungnya perusahaan mengambil hutannya. Setidaknya keuntungan itu berupa kegiatan pembangunan seperti semenisasi jalan, pembangunan ruang sekolah dan sebagainya. Ditanya soal bantuan yang terpusat di bagian hilir desa, Syamsuir menyanggahnya.“Gorong-gorong juga sampai di hulu ini juga. Kalau dulu mau bikin jembatan biasanya minta ke masyarakat. Sekarang bisalah minta ke perusahaan. Adanya aksi LSM juga membantu masyarakat untuk menekan perusahaan. Tapi sekarang ini ndak ada lagi LSM,” katanya.Meski dikatakannya perusahaan berbaik hati, namun Syamsuir kini masih dipusingkan dengan proposal permintaan bantuan bagi kelompok nelayannya yang belum ditanggapi perusahaan. “Bapak bisa bantu untuk menanyakannya ke perusahaan?,” tanyanya kepada Mongabay. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-043-17.json | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) | Keuntungan juga dirasakan Lurah Teluk Meranti, Hasan yang masih memendam marah terhadap LSM, terutama Greenpeace. Menurut dia, kehadiran Greenpeace telah memecah masyarakat menjadi dua kelompok, yang mendukung penyerahan hutan kepada perusahaan dan yang mempertahankan hutan. “Saya mendukung kehadiran perusahaan. Hasan sendiri mengaku mendukung kehadiran perusahaan di desanya. “Alhamdulillah masih dibikinkan karet oleh RAPP,” kata Hasan kepada Mongabay Indonesia di rumahnya. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-010-14.json | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | [CLS] Pemerintah Belanda menunjukkan komitmennya untuk ikut membantu revitalisasi kawasan pesisir di Pantai Utara Jawa yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Keterlibatan tersebut, karena Belanda melihat posisi Pantai Utara Jawa memegang peranan penting untuk wilayah kelautan dan perikanan Indonesia.Untuk itu, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Belanda melakukan kerja sama dengan menandatangani perjanjian letter of intent. Perjanjian tersebut, berisi komitmen kedua negara untuk melaksanakan revitalisasi Pantai Utara Jawa di Pulau Jawa.Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kerajaan Belanda Melanie Schultz van Haegen mengatakan, komitmen yang ditunjukkan negaranya diharapkan bisa terus ditingkatkan di masa mendatang. Dengan tujuan, agar revitalisasi bisa terus berjalan dan berdampak positif pada pembangunan lainnya.“Semoga kerja sama ini dapat terus diperkuat dan semakin mempererat hubungan kedua negara,” ucap dia pada awal pekan ini di Jakarta.Untuk diketahui, sejak 2015 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Konsorsium Ecoshape untuk melaksanakan kegiatan restoriasi pesisir melalui program Building with Nature (BwN). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Demak, yang tidak lain adalah salah satu wilayah pesisir di Pantai Utara Jawa Tengah.Kerja sama tersebut resminya dimulai pada 3 Maret 2015 dan direncanakan akan berlangsung hingga 2019 mendatang. Adapun, KKP merilis bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Air antara kedua Negara.Setelah itu, pada 14 Desember 2015, dilakukan penandatangan kerja sama di Sanur, Bali tentang “Agreement on Cooperation Namely Building with Nature (BWN) Indonesia: Securing Eroding Coastline Delta Project“. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-010-14.json | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, lingkup kerja sama tersebut mencakup pembangunan perangkap sedimen (struktur hybrid), struktur pelindung pantai yang terbuat dari kumpulan cabang dan hutan yang memiliki multi-fungsi mengurangi erosi dan menangkap sedimen.“Kemudian, penanaman dan pemeliharaan mangrove, serta revitalisasi 300 ha tambak untuk budidaya berkelanjutan,” jelas dia..Susi juga menjelaskan, kerja sama lanjutan yang penandatanganannya dilakukan awal pekan ini, menjadi penguat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai berkelanjutan itu penting dan diperhatikan Negara lain.Setelah kerja sama dijalin lagi, Susi menjelaskan, pihaknya akan melanjutkan kerjasama dengan Belanda untuk pembangunan rekayasa struktur hibrida serta meningkatkan produktivitas tambak di beberapa desa pesisir di Kabupaten Demak.“Kegiatan ini dirancang untuk meninjau kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui budidaya perairan berbasis masyarakat yang berkelanjutan,” ungkap dia.Susi menuturkan, kerja sama yang dijalin sekarang, merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya, yakni mangrove capital yang dilaksanakan pada 20133 dan BwN yang dilaksanakan pada 2015.Kesepakatan yang dilakukan kedua negara ini merupakan tindak lanjut kerjasama sebelumnya yakni program mangrove capital (2013) dan Building with Nature (2015). Kedua program tersebut dalam pelaksanaannya fokus pada revitalisasi kawasan pesisir mangrove di Kabupaten DemakDalam mengatasi degradasi Pantai Utara Jawa, Susi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pesisir, mitigasi pesisir bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan Ketahanan Pesisir Pembangunan Daerah (PKPT).Korban Banjir Garut Dapatkan Bantuan Benih dan Pakan Ikan | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-010-14.json | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa | Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan yang menjadi korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Bantuan mencakup enam belas ton pakan ikan dan tiga juta ekor benih ikan.Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto, bantuan yang diberikan terdiri dari 1,3 juta benih ikan mas, 1,2 juta ekor benih ikan lele dan 500 ribu benih ikan nila. Seluruh bantuan tersebut diberikan kepada 13 kelompok pembudidaya ikan yang ada di Garut.“13 kelompok tersebut adalah terdampak banjir dari Kecamatan Banyuresmi, Karangpawitan, Bayongbong, Pasir Wwangi, Garut Kota, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul,” ucap dia.Di Garut, Slamet mengatakan, saat ini daerah tersebut menjadi salah satu daerah di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan perikanan budi daya. Potensi itu, karena di kota tersebut terdapat kolam air tenang dan tambak sekaligus.Slamet memaparkan dari potensi yang ada tersebut, kolam air tenang di Garut luasnya mencapai 4.000 hektare dan baru dimanfaatkan seluas 3.327,84 ha atau baru 83 persen. Kemudian, potensi tambak besar luasnya mencapai 1.000 ha dan baru dimanaatkan seluas 27,58 ha atau baru 2,75 ha saja.“Potensi itu menjadikan Garut sebagai salah satu sentra perikanan budidaya. Faktanya, Garut merupakan salah satu penyumbang kontribusi produksi ikan di tahun 2015 sejumlah 56,01 ribu ton dari total produksi Jawa Barat tahun 2015 sebesar 1,7 juta ton,” ungkap dia. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-003-05.json | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | [CLS] Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) telah berusia lima tahun, berdiri 2008. Tahun depan, era terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, alias, bakal ada Presiden baru. DNPI berharap, Presiden terpilih peka terhadap perubahan iklim hingga bisa memperkuat kehadiran lembaga ini.“Penting dan wajib keberlanjutan tata kelola perubahan iklim nasional, DNPI itu penting. Ini untuk hadapi kelembagaan perubahan iklim di tingkat global,” kata Rachmat Witoelar, Ketua DNPI di Jakarta, Selasa (10/12/13).Pergantian kepempimpinan pemerintahan pada 2014, menimbulkan kekhawatiran perubahan komitmen tentang iklim. “Gimana kalo calon tidak tune in, malah tak mau ada DNPI.” “Kalau sampai calon-calon tak concern (pada perubahan iklim) itu merugikan.”Dia berkaca, pada pengalaman negara lain, setelah ada pergantian pemerintahan, keberadaan lembaga perubahan iklim menjadi tak jelas. Australia, misal, malah menghapus kebijakan perubahan iklim mereka setelah pemerintahan baru, seperti climate change authtority, clean energy finance company, dan domestic carbon pricing scheme.“Policy berubah drastis. Saya harap Indonesia tak demikian. Jika lembaga tak berlanjut, maka akan akan kembali ke nol lagi. Dana-dana yang ada 2014, mau diberikan ke mana?”Perubahan komitmen penurunan emisi karbon juga terjadi di Jepang. Pemerintah negeri sakura ini dalam COP19 di Warsawa, Polandia, resmi mengumumkan perubahan komitmen penurunan emisi karbon dari 25 persen emisi tahun 1990 menjadi 3,8 persen dari emisi 2005. “Jepang shock dengan (tragedi pembangkit nuklir) di Fukushima, lalu pake power plant lagi.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-003-05.json | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Untuk urusan perubahan iklim, sebenarnya, ideal ada sistem peraturan UU komprehensif, yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi. Terlebih, jika ingin legal secara global, tentu diawali di level nasional terlebih dahulu. “Yang ada di Indonesia, sekarang parsial. Itu harus diusahakan. Kini, diproses antara kementerian agar ada pegangan institusional,” ucap Rachmat.Apakah sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke calon-calon Presiden 2014? Menurut dia, pendekatan-pendekatan informal sudah dilakukan ke para kandidat. Namun, lebih intens akan dilakukan setelah April 2014. Dia juga sudah berbicara dengan berbagai pihak dan mentitipkan agar Indonesia tetap memegang komitmen tentang iklim. Kepada masyarakat, Rachmat berpesan, pada pemilu nanti agar memilih figur-figur peduli lingkungan, baik DPR maupun Presiden.Kepedulian negara-negara dalam meningkatkan komitmen penurunan emisi karbon sangat penting. Mengingat tanpa kepedulian dari semua negara, dampak buruk perubahan iklim bakal menimpa bumi dan penduduknya.Ban Ki Moon, Sekjen PBB, mendorong seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan dan meningkatkan komitmen penanganan perubahan iklim. Bahkan, pada 23 September 2014, akan digelar UN Climate Summit, sehari sebelum sidang umum PBB. “RI tetap mempertahankan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai 2020,” ucap Rachmat.Hasil COP19Dalam konferensi Perubahan Iklim ke 19 (COP19) pada Sabtu (23/11/13) ini, Indonesia lewat Kementerian Perhubungan, mendapatkan bantuan pendanaan internasional untuk sistem transportasi massal ramah lingkungan.Proposal Kemenhut sebagai bentuk penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia (sustainable urban transport initiative-nationally approriate migitigation action/SUTRI NAMA), mendapat pendanaan lewat NAMA’s facility dari Pemerintah Inggris dan Jerman. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-003-05.json | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim | Total dana proyek ini sekitar 70 juta Euro, dan Indonesia bersama Kolumbia, mendapatkan pendanaan sektor transportasi. Kuki Soejachmoen, Sekretaris Pokja Nagoisasi Internasional DNPI, mengatakan, proyek ini untuk pengembangan moda transportasi ‘hijau’ kota-kota sedang.“Kemenhub sudah cukup lama studi dan perencanaan pengembangan sistem transportasi kota bersahabat ini. Sudah ada rencana di beberapa kota didukung technical assistant,” ucap Kuki.Sedang, hasil penting lain dalam konferensi itu, antara lain penajaman rencana kerja menuju kesepakatan 2015, the Warsaw Framework for REDD+. Lalu, the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, mekanisme pendanaan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ada juga hasil kesepakatan tentang arsitektur kerangka kerja global perubahan iklim pasca 2020. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | [CLS] Popularitas ikan capungan Banggai atau Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni) di dunia dalam beberapa dekade terus memperlihatkan peningkatan sangat signifikan. Di Amerika Utara, ikan yang sering dijadikan hiasan akuarium itu selalu menjadi perburuan bagi pecinta ikan hias. Perburuan itu, biasanya melibatkan Indonesia sebagai negara asal ikan endemik tersebut.Eksploitasi yang terus menerus dilakukan terhadap ikan yang masuk dalam keluarga cardinalfish tropis kecil Apogonidae dan merupakan satu-satunya anggota dari genusnya itu, bagi Pemerintah Indonesia bisa mengancam keberlangsungan populasinya. Apalagi, hingga saat ini tidak banyak lembaga yang sukses melakukan budidaya ikan tersebut alias pasokannya masih bergantung kepada alam.Untuk menjaga keberadaan ikan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi telah menetapkan status ikan tersebut sebagai dilindungi terbatas. Pengesahan status tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/KEPMEN-KP/2018. Di dalam Kepmen tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara terbatas berdasarkan tempat dan waktu.baca : Banggai Cardinalfish, Ikan Asli Indonesia Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, pekan lalu, menjelaskan bahwa tempat dan waktu tertentu yang disebutkan di dalam Kepmen, adalah berlaku hanya di wilayah Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan hanya pada bulan Februari-Maret dan Oktober-November.Menurut Brahmantya, status yang termaktub di dalam Kepmen, dibuat berdasarkan hasil rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Sesuai rekomendasi kedua lembaga tersebut, ikan capungan Banggai mencapai puncak musim pemijahan pada waktu-waktu yang disebutkan di atas. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | “Keluarnya Kepmen tersebut menjadi bentuk komitmen dari Pemerintah untuk mengelola ikan endemik Indonesia melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan,” ungkapnya.Brahmantya menjelaskan, selain untuk menjaga kepentingan keberlanjutan kegiatan perikanan nasional, itu juga menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjaga sumber daya hayati dan lingkungannya. Dengan demikian, pemanfaatan ikan capungan Banggai bisa dilakukan secara lestari dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya.baca : Banggai Cardinal ditengah Meningkatnya Kepopuleran dan Ancaman Populasinya Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Andi Rusandi menambahkan, ikan capungan Banggai biasanya hidup berasosiasi dengan bulu babi dan anemon. Untuk itu, dalam melakukan konservasi, perlu dilakukan secara terintegrasi dan secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan dan pemanfaatan ikan tersebut bisa dilakukan secara bersamaan dan tetap dalam koridor yang aman.“Paling penting, harus ada juga perlindungan mikrohabitat ikan capungan Banggai melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah,” tegasnya.Salah satu dukungan yang penting untuk dilakukan dalam melaksanakan konservasi ikan capungan Banggai, menurut Andi, adalah keterlibatan pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterlibatan mereka, akan berdampak besar pada proses konservasi yang akan dan sudah dilakukan.“Dukungan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan ikan capungan Banggai sangat besar pengaruhnya,” tandas dia.baca : Serunya Melihat Keluarga Banggai, Ikan Endemik Sulawesi yang Terancam Punah Peran Daerah | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Andi mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah sendiri bukan tidak ada. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut (BANGGAI DALAKA) dengan luas kawasan mencapai 869.059,94 hektare.Upaya tersebut, bagi Andi, menjadi bukti dari keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hayati laut yang statusnya terancam. Oleh itu, bentuk apapun dalam upaya perlindungan dan konservasi, harus terus dilakukan dan diapresiasi oleh semua kalangan.Selain pencandangan, Andi menyebutkan, KKP bersama Pemprov Sulteng tengah berupaya menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K Daerah BANGGAI DALAKA sebagai acuan bagi pengelola dakam melaksanakan kegiatan perlindungan, peestarian, pemulihan, pemanfaatan (berkelanjutan) sumber daya kelautan dan perikanan.“Ini dalam konteks siklus pengelolaan adaptif, agar target-target pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai,” sambung dia.Diketahui, ikan capungan Banggai adalah jenis ikan hias air laut endemik Indonesia. Ikan tersebut pertama kali ditemukan di perairan laut Pulau Banggai pada 1920. Selanjutnya, diketahui bahwa penyebaran endemik sangat terbatas dan sebagian besar berada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.Sebagai ikan endemik, capungan Banggai diketahui memiliki jangkauan yang sangat terbatas dalam suatu wilayah geografis dan diperkirakan hanya mencapai 5.500 kilometer persegi dengan total populasi kecil diperkirakan tak lebih dari 2,4 juta ekor.baca : Sanggupkah Indonesia Mengejar Singapura dalam Industri Ikan Hias Dunia? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Selain di kepulauan Banggai, sebaran capungan Banggai juga ada di kepulauan lain. Sebuah populasi kecil ikan tersebut diketahui ditemukan di Luwuk, Sulawesi Tengah dan kemudian ditemukan lagi populasi tambahan di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Fakta tersebut menegaskan bahwa capungan Banggai adalah terdiri dari populasi terisolasi dan terkonsentrasi.Meskipun endemik, akibat pelepasan pada jalur pedagangan sebagai ikan hias, populasi introduksi ikan tersebut dapat ditemukan di lokasi lainnya, seperti di perairan Luwuk, Bitung, Ambon, Kendari, Teluk Palu, dan Gilimanuk. Walau demikian, dari hasil penelitian, ikan capungan Banggai di kepulauan Banggai memiliki struktur genetika tertinggi dan memiliki corak warna yang khas, dibanding jenis di luar kepulauan Banggai.Ciri-ciri dari capungan Banggai, adalah ikan yang memiliki tubuh dengan panjang maksimal sekitar 8 centimeter. Dengan ukuran yang kecil, ikan tersebut tetap mudah dikenali karena memiliki sirip punggung berumbai di bagian pertama dan memanjang sampai ke ekor. Kemudian, pada sirip punggung kedua, diketahui berdiri sangat tegak dengan pola warna yang tegas yaitu tiga garis hitam di kepala dan tubuh.Ciri-ciri yang hanya ada pada capungan Banggai itu, semakin dipertegas melalui perbedaan antara jantan dan betina. Antara kedua jenis kelamin itu, terdapat rongga mulut yang mencolok besar dan itu hanya bisa terlihat saat mereka sedang diam. BerkelompokCiri-ciri lain yang bisa ditemui dari ikan capungan Banggai, mereka adalah ikan yang aktif pada pagi dan sore hari dan merupakan ikan laut tropis demersal yang biasa berkelompok hingga jumlahnya rerata 9 ekor. Saat berenang, ikan tersebut biasanya ada di perairan dangkal pada kedalaman antara 1,5 hingga 2,5 meter saja. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Sebagai ikan yang habitat utamanya di perairan dangkal, ikan capungan Banggai biasa mendiami habitat terumbu karang, padang lamun, dan daerah terbuka pasir. Selain itu, habitat dengan perairan yang tenang dan terlindungi oleh pulau-pulau lebih besar, biasanya juga menjadi habitat paling disukai oleh ikan tersebut.Di luar habitat-habitat tersebut, ikan capungan Banggai biasanya juga bisa ditemukan pada bulu babi, anemon laut, dan karang bercabang. Untuk makanan utama, ikan tersebut biasanya memakan planktonik, demersal, dan organisme bentik. Copepoda merupakan bagian terbesar dari sasaran mereka.Keunikan dari ikan capungan Banggai, adalah saat proses pemijahan. Biasanya, pasangan jantan dan betina akan membangun wilayah pemijahan beberapa meter dari kelompok utama. Kemudian, telur-telur yang ukuran diameternya 2,5 milimeter ditempatkan pada rongga mulut indukan jantan untuk jangka waktu tak terbatas hingga menetas.Tak hanya itu, sebagai spesies unik yang hidup di perairan terbatas, capungan Banggai juga membedakan dirinya dari ikan laut lain karena tidak memiliki tahapan plankton. Kemudian, sepanjang hidupnya, ikan tersebut bisa bertahan maksimal hingga 4 tahun di penangkaran dan 2 tahun di laut lepas.Di sisi lain, Andi Rusandi menjelaskan, perdagangan ikan capungan Banggai sebagai ikan hias dan di waktu bersamaan terjadi kerusakan mikrohabitat, mengakibatkan terjadinya penurunan kepadatan populasi ikan tersebut di habitat alaminya. Lembaga konservasi dunia the International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah memasukan ikan capungan Banggai ke dalam daftar merah (red list) dengan kategori spesies yang terancam punah. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-13.json | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia | Selanjutnya pada konferensi penandatangan (conference of parties/COP) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ke-17, dihasilkan keputusan yang mewajibkan Indonesia untuk mengimplementasikan upaya konservasi dan pengelolaan ikan capungan Banggai. Tujuannya, adalah untuk memastikan perdagangan internasional mempertimbangkan prinsip yang berkelanjutan serta melaporkan kemajuan dari upaya yang telah dilakukan pada pertemuan ke-30 Animal Committee CITES, pada 2018. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-040-12.json | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | [CLS] Eksploitasi tambang terjadi merata hampir di berbagai daerah di Indonesia. Tak kurang 149 juta hektar atau 44 persen daratan negeri ini digarap tambang. Kerusakan pun terjadi di mana-mana, tak hanya mengancam lingkungan, juga keselamatan warga. Untuk itu, sudah saatnya ada aturan mewajibkan operasi tambang tak merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia.Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, mengatakan, satu contoh tambang massif ada di Bangka. Hasil investigasi yang digelar oleh Friends of the Earth dirilis November 2012, mengungkapkan dua produsen smartphone, Samsung dan Apple, masih menggunakan bahan timah dari Pulau Bangka, Indonesia. Penambangan timah di Bangka, menyebabkan kehancuran hutan, tanah pertanian, merusak terumbu karang, dan merugikan masyarakat. Lingkungan rusak dan kehancuran lebih setengah pulau ini.Pada awal Maret 2013, Walhi bersama Friends of the Earth Netherlands, dan Inggris melayangkan surat kepada para produsen timah. Mereka menyayangkan situasi lingkungan dan keselamatan manusia dampak kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung.Tiga lembaga ini meminta, penambangan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak (veto rakyat), tidak akan menambang timah di kawasan lindung di hutan dan laut. Penambangan di laut tidak akan membahayakan terumbu karang, mangrove, rumput laut, daerah penangkapan ikan nelayan.Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari para produsen timah. Namun, pada, 21 Maret lalu, ITRI, mengunjungi kantor Walhi Nasional di Jakarta. ITRI merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung industri dan pengembangan timah. Sebagian besar operasi mereka didanai oleh para produsen timah dan smelter. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2013-040-12.json | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Pius mengatakan, laporan kepolisian Bangka, satu orang meninggal setiap minggu karena pertambangan. “Ini tak bisa dibiarkan berlangsung terus,” katanya, usai bertemu dengan utusan ITRI. ITRI, ujar dia, tak boleh menutup mata dengan dampak tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan jiwa manusia ini.Di Afrika, katanya, ada DODD Frank Act, yang mengatur tak boleh ada timah dari wilayah konflik di Kongo. Walhi pun meminta, di Bangka, ada kebijakan mandatori serupa, guna memastikan tak ada timah yang merusak lingkungan, termasuk wilayah tangkap nelayan, dan menelan korban jiwa. “Kami harap ITRI ikut mendorong regulasi ini baik di tingkat lokal maupun internasional.”Saat itu, ITRI, datang merespon kampanye Walhi tentang penambangan timah Bangka yang merusak lingkungan dan manusia. Mereka berjanji akan turun ke Bangka dan melihat pertambagan di daerah itu. Utusan ITRI bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Namun, satu sisi, mereka yakin, operasi tambang timah di Bangka, sudah sesuai UU Minerba tahun 2009.Audit LingkunganTak jauh beda dengan Walhi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun menyerukan audit menyeluruh terhadap pertambangan di negeri ini. Jatam aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerukan masalah ini pada Kamis (28/3/13).A Haris Balubun, pengkampanye Jatam, mengatakan, audit lingkungan memang bukan satu-satunya jalan. Namun, setidaknya bisa mengungkapkan rekam jejak penyimpangan, dan kelalaian penyalahgunaan wewenang pengurus negara dalam mengelola sumber daya alam (SDA). “Dari sana dapat terlihat proses pemburukan lingkungan dan akibatnya. Ini tak lepas dari kepentingan kekuasan lokal dan nasional plus kekuatan modal.” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2013-040-12.json | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Audit lingkungan ini, kata Haris, bukan hal baru dalam kebijakan di Indonesia. Sebelum, UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan audit, sudah ada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pedoman Lingkungan. “Namun, sampai saat ini belum ada langkah nyata.”Padahal, saat ini izin tambang merata di seluruh Indonesia. Jika tambang terus berkembang, maka status warga jauh dari selamat. “Kita masih ingat 16 desa di Sidoarjo, ditenggelamkan satu perusahaan saja dan menguras APBN. Bisa dibayangkan, jika 11 ribuan izin tambang dan migas mengkapling-kapling ruang hidup rakyat,” ujar dia.Tak hanya lahan rakyat, kawasan konservasi juga dicaplok. Data Jatam 2011, menyebutkan, sekitar 2,9 juta hektar luas izin tambang tumpang tindih dengan kawasan hutan. “Belum tentu semua sesuai prosedur alias legal,” kata Andri S Wijaya, Koodinator Jatam.Kasus-kasus perusakan lingkungan, nyata di lapangan dan merupakan potret kegagalan perlindungan lingkungan. Fakta ini, ucap Andri, tak lepas dari kebijakan pembangunan berbasis perizinan dengan peluang korupsi begitu luas. “Negarapun tak hanya rugi oleh kerusakan lingkungan juga oleh para koruptor.” Untuk itu, audit lingkungan sektor pertambangan harus segera dan menyeluruh dari perizinan hingga pasca tambang. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2014-018-02.json | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | [CLS] Guna memetakan berbagai persoalan lingkungan hidup di Lampung, termasuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi persoalan lingkungan hidup, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang difasilitasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung membuka posko pengaduan kerusakan lingkungan hidup. Lampung sendiri merupakan provinsi yang juga mengalami kerusakan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan.“Dibentuknya posko pengaduan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Lampung. Kedepannya, diharapkan dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan, serta menjadi petunjuk atau jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak mengetahui atau merasa bingung menyikapi kerusakan lingkungan di wilayahnya,” kata Yeyen Komala Sari, Koordinator Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui siaran persnya, Minggu (26/10/2014).“Tujuan lainnya, menginventarisir berbagai persoalan lingkungan hidup di Lampung, yang sampai saat ini masih belum didapatkan angka pasti,” ujarnya.Bagi masyarakat yang akan melapor, selain mengadukannya ke posko atau ke nomor telepon 0721-707710 dapat pula menghubungi Yeyen Komala Sari dengan nomor 082281419610.Dijelaskan Yeyen, Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kondisi lingkungan hidupnya memprihatinkan. Tandanya, hilangnya sumber daya alam serta banyaknya kerusakan tanah, pencemaran air karena limbah, kerusakan polusi udara akibat asap industri dan sebagainya.Misalnya di Bandar Lampung. Perusakan perbukitan yang beralih fungsi menjadi lahan bisnis, salah satunya penambangan batu di Bukit Sukamenanti. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang akan merusak ekosistem. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2014-018-02.json | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | Lampung Terancam, Mahasiswa Buka Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan Hidup | Di Bandar Lampung dulunya terdapat 33 bukit. Namun, kota yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera yang luasnya 169,21 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hampir satu juta jiwa ini, kini tinggal memiliki 11 bukit.Di Lampung Barat, di wilayah ini kerusakan lingkungan di dominasi kegiatan pertambangan atau penebangan pohon. Kemudian di Lampung Tengah, berupa pencemaran Sungai Way Seputih, Way Tulang Bawang, sebagai akibat limbah industri yang berada di sekitar sungai. “Dan masih banyak lagi fakta-fakta kerusakan lingkungan yang ada di Lampung,” katanya.Posko pengaduan ini merupakan inisiatif para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung seperti Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, IAIN, AAL, Politeknik Kesehatan, dan Universitas Bandar Lampung. Para mahasiswa ini sebelumnya merupakan aktifis pencinta alam. “Kami coba menyikapi permasalahan kerusakan lingkungan tersebut, dengan membuat wadah perkumpulan dan mendeklarasikan terbentuknya posko pengaduan kerusakan lingkungan hidup.”“Ke depan posko pengaduan ini akan dibentuk pada semua kampus yang ada di Bandar Lampung,” ujarnya.Luas wilayah Lampung sekitar 35 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa. Provinsi ini terdiri 15 kabupaten dan kota. Lampung dikenal sebagai provinsi yang wilayahnya dipenuhi perbukitan dan gunung. Gunung yang terkenal yakni Krakatau, Seminung, dan Rajabasa.Ada enam sungai besar yang mengalir di Lampung, seperti Way Sekampung, Way Semaka, Way Seputih, Way Jepara, Way Tulangbawang, dan Way Mesuji.Terdapat ratusan perkebunan, pertambangan dan pertambakan udang di Lampung. Perusahaan yang terkenal seperti PTPN VII, PT. Dipasena, PT. Wachyuni Mandira, Gunung Madu Plantation dan Sugar Group, serta PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).Perkebunan yang dominan seperti ketela (ubi), kelapa sawit, kopi robusta, lada, coklat, kakao, nata de coco dan lainnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2012-032-11.json | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | [CLS] Tahun 2013 pemerintah DKI Jakarta mulai mewajibkan setiap pemilik gedung-gedung tinggi di ibukota untuk mengikuti peraturan ramah lingkungan yang ditetapkan di seluruh wilayah. Kepala DInas Pengawasan dan Penertiban DKI Jakarta Pandita mengatakan bahwa lembaganya saat ini masih menyosialisasikan peraturan ramah lingkungan ini kepada semua pemilik gedung dan konsultan yang ada di Jakarta.“Peraturan baru ini akan mulai diterapkan bulan April 2013 mendatang. Terkait hal itu kami tidak akan mengeluarkan izin pembangunan gedung baru dan juga tidak memberikan sertifikat ramah lingkungan, bagi gedung yang gagal memenuhi regulasi baru ini,” ungkap Pandita.Kendati demikian, peraturan baru ini yang sudah disetujui oleh dewan kota bulan April tahun ini, hanya akan dikenakan para bangunan-bangunan tertentu.Semua sekolah dan semua lembaga pendidikan dengan luas 10.000 meter persegi atau lebih, semua hotel dan pusat kesehatan dengan luas lebih dari 20.000 meter persegi, pusat perbelanjaan, kompleks apartemen dan perkantoran lebih dari 50.000 meter persegi, akan terkena peraturan ini. Berdasar data dari pemerintah kota, sekitar 200 bangunan mask ke dal am kriteria ini.Dalam peraturan baru ini, ada lima kategori yang harus dipenuhi pemilik gedung untuk memenuhi kriteria ramah lingkungan. Pertama adalah manajemen bangunan. Untuk bangunan baru penerapan peraturan ini dimulai sejak masa pembangunan konstruksi, namun bagi bangunan lama penerapan peraturan ini hanya diberlakukan dalam operasional gedung sehari-hari.Komponen kedua adalah efisiensi energi, yang fokus menekan konsumsi energi dengan memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami. Ketiga adalah kosnervasi air. Semua bangunan harus menerapkan penggunaan air yang efisien, daub ulang air dan memiliki penyimpan air human.Keempat adalah kualitas udara termasuk penggunaan ventlasi dan filter udara yang baik. Terakhir adalah kegunaan lokasi, atau site usage. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-032-11.json | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | Jakarta Akan Terapkan Aturan Green Building Tahun Depan | “Sebenarnya tidak semahal itu untuk mengubah gedung menjadi ramah lingkungan. Berdasar perhitungan kami peningkatan biaya perawatan gedung hanya akan meningkat sekitar 7 hingga 8 persen,” ungkap Pandita lebih lanjut. “Selain itu, kita harus siap dengan kenaikan harga air dan listrik.”Pendiri Green Buiding Council Indonesia (GBCI) Naning Adiwoso menyambut baik peraturan ini, ia mengatakan ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk menerapkan tindakan nyata dalam isu-isu lingkungan. “Sebuah hal baik jika peraturan baru ini memang wajib sifatnya dan memiliki sanksi bagi yang melanggar,” ungkap Naning, namun akan lebih baik jika memang ada reward atau insentif bagi pemilik gedung yang menjalankan upaya ini dengan baik.GBCI adalah sebuah organisasi non-profit yang fokus dalam pendidikan dan membantu pengelolaan gedung untuk memenuhi standar yang berkelanjutan. Lembaga ini juga memebrikan sertifikasi bagi gedung yang ramah lingkungan. Di Jakarta, hanya satu gedung yang telah mendapat sertifikat GBCI.Menurut standar GBCI, gedung yang ramah lingkungan idealnya berhasil mereduksi penggunaan air dan energi sekitar 20 hingga 30 persen.Sementara sebuah penelitian dari United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa perkotaan hanya mengambil lahan di dunia sekitar 2%, namun mengonsumsi 75% energi di seluruh dunia, dan sektor bangunan ini mengonsumsi sekitar 40% energi, 30% energi mineral dan 20% energi air. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-18.json | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | [CLS] Kebakaran hutan dan lahan diprediksi meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia awal 2023. Beberapa titik wilayah rawan karhutla terpantau sudah memiliki titik panas, antara lain, Kalimantan Barat, Riau dan Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah diminta siap siaga mengantisipasi karhutla.Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, potensi karhutla pada 2023 lebih tinggi dibandingkan tiga tahun lalu yang memiliki musim kemarau basah. Secara umum, katanya, curah hujan pada 2023 diprediksi dalam kategori normal.“Perlu diwaspadai potensi karhutla pada Februari di wilayah utara Riau seperti Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Utara memasuki kemarau,” katanya dalam rapat koordinasi khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di KLHK, Januari lalu.Dwikorita juga mendorong pemerintah daerah bersiap mengantisipasi potensi karhutla meskipun potensi hujan masih ada di sebagian wilayah pada April-Mei 2023.Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta, seluruh pemerintah daerah perlu waspada mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Terutama, katanya, wilayah rawan kebakaran dan memiliki kawasan hutan guna mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayahnya.“Saya berharap, kepada seluruh pimpinan daerah yang mempunyai hutan rawan terkait kebakaran dari sekarang waspada. Kita pertahankan prestasi nasional kita yang beberapa tahun terakhir sudah sepi dari gugatan dan protes dunia internasional karena sudah bisa mengendalikan,” katanya, dalam konferensi pers Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla 2023, di Jakarta, akhir Januari lalu.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran dalam dua tahun terakhir turun dari 358.000 hektar pada 2021 jadi 204.000 hektar pada 2022. Angka ini cenderung terus menurun setelah karhutla besar terakhir pada 2019 seluas 1,6 juta hektar. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-18.json | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Pada 1-19 Januari 2023, terdapat pemantauan terjadi 66 kebakaran hutan dan lahan di 11 povinsi dengan luas total 459 hektar.“Tahun 2023 ini, Indonesia mungkin akan mengalami anomali iklim curah hujan menipis dan bisa jadi lebih panas,” ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Berdasarkan data satelit Modis dengan sensor Terra Aqua dari NASA dalam situs sipongi.menlhk.go.id setidaknya terdapat 33 hotspot (titik api) di seluruh Indonesia dan 73 penanganan kebakaran hutan dan lahan. Titik api itu tersebar di Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Maluku dan Sulawesi.Bersama dengan TNI, Polri, KLHK dan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) melakukan koordinasi dan pemantauan kesiapan setiap daerah dalam menghadapi karhutla. Baik dari kesiapan organisasi di daerah, sumber daya manusia dan teknologi.BNPB memiliki ruang pemantauan khusus seluruh aktivitas kawasan hutan dan hutan serta potensi titik api di setiap daerah.”Koordinasi pemerintah daerah perlu diperkuat dan selalu memantau serta melaporkan kondisi titik api di daerah mereka,” ujar Mahfud.Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB mengatakan, ada enam provinsi prioritas berpotensi tinggi karhutla, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meskipun begitu, katanya, tak menutup kemungkinan terjadi di provinsi lain.“Jika terjadi kebakaran kita operasi darat fokus sebelum api membesar maka api sudah dipadamkan. Kemudian operasi udara menggunakan heli patroli dan water bombing,” katanya. Teknologi modifikasi cuacaDwikorita mengatakan, pemerintah juga mengantisipasi dengan teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir di daerah, sebelum ada api, titik panas tinggi, dan lahan gambut kering. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-18.json | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Daerah Diminta Waspada Antisipasi Kebakaran Hutan | Tujuan TMC ini saat kemarau, katanya, untuk membasahi gambut agar kelembapan dan tinggi muka air terus terjaga. “Kita harus lakukan teknologi modifikasi cuaca khusus untuk pembasahan gambut dan mengurangi hotspot pada provinsi rawan karhutla. Tidak kalah penting kita harus patroli pengendalian karhutla dan manajemen gambut.”Siti bilang, akan terus melakukan pengendalian karhutla bersama para pemangku kepentingan terkait. “Kalau kebakaran hutan akibat swasta sepertinya tidak ada ampun. Jika ada hotspot di konsesinya, kita beri warning. Cara law enforcement itu ternyata paling baik. Kalau terdeteksi kebakaran di swasta pasti kena,” katanya.Secara terpisah, Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, penanganan karhutla selama ini belum serius dan masih seperti pemadam kebakaran. Padahal, masalah ini bisa terprediksi dan diantisipasi sebelum ada titik api.“Asap itu terjadi atas kelalaian pemerintah dari sisi regulasi untuk hak atas lingkungan baik dan sehat. Kenapa karhutla terjadi, ya karena gambut rusak, izin kepada perkebunan skala besar keluar dengan regulasi lemah. Itu terjadi berulang,” katanya kepada Mongabay.Dia nilai, upaya pemerintah melindungi gambut belum efektif dalam mencegah kebakaran. “Penanganan berulang menjadi sebuah siklus yang dampaknya rakyat jadi korban.”Arie adalah salah satu penggugat kepada pemerintah atas karhutla dan kabut asap di Kalimantan Tengah pada 2015 ini mengatakan, dalam persidangan sempat disebutkan karhutla terkendali dalam beberapa tahun terakhir bukan usaha pemerintah. Namun, katanya, karena La Nina atau musim kemarau basah.“Faktor utama dari kebakaran, ekosistem gambut rusak dan fenomena cuaca yang mempercepat kebakaran.” ******** [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | [CLS] Pemerintah akan segera mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk memenuhi kekurangan garam industri sebesar 1,33 juta ton dari total kebutuhan 3,7 juta ton. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri dikabarkan akan menerbitkan rekomendasi untuk impor garam sebesar 600 ribu ton. Adapun, izin yang sudah diterbitkan dari kebutuhan 3,7 juta ton adalah 2,37 juta ton dan diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Impor tersebut dengan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.Dengan bakal diterbitkannya izin impor tambahan garam oleh Kemenperin, maka hal tersebut mengambil kewenangan penerbitan izin tersebut oleh KKP dalam Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.Sejumlah kalangan menilai penerbitan PP No.9/2018 tersebut sebagai kebijakan yang kurang tepat. Penerbitan PP memang akan memuluskan impor garam, tetapi juga sekaligus akan semakin menyudutkan masyarakat pesisir dan petambak garam.Penilaian tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati di Jakarta, Minggu (18/3/2018). Menurut dia, kebijakan tersebut dinilai sudah tidak berpihak lagi kepada kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan petambak garam di Indonesia. Padahal, selain impor, ada pilihan lain yaitu pembenahan tata kelola garam nasional yang masih amburadul.“(Presiden) Jokowi tidak punya itikad baik (untuk) membenahi tata kelola garam. PP ini dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini jelas-jelas hanya menguntungkan pengimpor saja,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Menurut Susan, penerbitan PP oleh Presiden Joko Widodo tersebut, juga semakin menegaskan bahwa pemerintahan sekarang semakin kehilangan komitmen untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap komoditas perikanan dan pergaraman di Indonesia.baca : Kenapa Harus Impor Garam Lagi? Kontra UU No.7/2016Tak hanya memperlihatkan sikap tidak konsisten, Susan menerangkan, substansi dari PP tersebut juga sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Padahal, kedua peraturan itu diterbitkan dalam kurun waktu hampir berdekatan.Susan merinci beberapa hal yang bertentangan dalam PP dengan UU No.7/2016. Pertama, di dalam UU No.7/2016, kewenangan pengendalian Impor komoditas perikanan dan pergaraman berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, dalam PP No.9/2018, kewenangan sudah beralih ke bawah kendali KKP, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.“Hal ini jelas akan terus melanggengkan ego sektoral kementerian dalam urusan impor,” kata dia.Poin kedua yang menjadi perhatian Susan, adalah tentang klausul yang ada di dalam UU yang menyebut penetapan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib impor garam dengan sangat jelas, yakni mengikuti ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh KKP. Akan tetapi, dalam PP, aturan itu dikaburkan.Tak hanya itu, Susan kemudian menambahkan, di dalam PP sudah tidak dibahas lagi tentang batasan waktu impor komoditas perikanan dan pergaraman. Pembebasan batasan itu, akan menjadi kebijakan yang sangat berbahaya di kemudian hari.baca : Kenapa Kebijakan Impor Garam Harus Ditinjau Kembali? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Mempertimbangkan dua hal utama yang disebutkan di atas, Susan meminta Pemerintah untuk segera membatalkan PP No.9/2018 karena itu bertentangan dengan UU No.7/2016 sekaligus berpotensi mematikan industri perikanan dan pergaraman rakyat di Indonesia.Terpisah, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Waji Fatah Fadhilah mengungkapkan kekecewaannya atas penerbitan PP No.9/2018. Menurut dia, penerbitan PP akan semakin mempermudah impor garam ke Indonesia tanpa mempertimbangkan waktu yang tepat seperti waktu panen raya garam rakyat.“Kami masyarakat petambak garam kecewa dengan pemerintah,” tegasnya.Waji mengatakan, alasan Pemerintah yang menyebut kandungan natrium klorida (NaCl) dalam garam masyarakat tidak sampai 97 persen, merupakan alasan klasik yang seharusnya tidak perlu dimunculkan. Menurut dia, saat ini petambak garam rakyat sudah terus meningkatkan kualitasnya dan itu terjadi di banyak tempat.Waji kemudian mencontohkan, di kebun garam miliknya di Cirebon, Jawa Barat, sudah sejak lama garam diproduksi dengan memerhatikan kandungan NaCI di atas 97 persen. Tak hanya itu, di saat musim hujan, kebun miliknya masih bisa melakukan produksi garam hingga mencapai 200 ton.“Pemerintah seharusnya memperkuat usaha garam rakyat dengan cara mengimplementasikan seluruh mandat yang terkandung di dalam UU No.7/2016. Sebaliknya, dengan mempermudah impor garam melalui aturan baru, justru akan mematikan usaha garam rakyat secara perlahan-lahan,” pungkas dia.baca : Dulu Indonesia Swasembada Garam, Kini Jadi Importir Garam, Ada Apa Sebenarnya? Sementara, pendapat serupa juga diungkapkan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang menilai penerbitan PP yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo, merupakan kebijakan yang salah karena sudah bertabrakan dengan UU No.7/2016. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana di Jakarta, Minggu, menjelaskan, Pemerintah membuat langkah blunder dengan menerbitkan PP impor garam. Seharusnya, Pemerintah jeli tentang adanya ketidakjelasan kewenangan dalam kendali impor yang selama ini berjalan.“Ini adalah masalah keberpihakan dan ketidakberpihakan. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam kendali impor di kementerian mengindakasikan tarik menarik kepentingan yang kuat,” ungkap dia.Menurut Budi, persoalan kelangkaan garam selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun tetapi tidak ada upaya dari Pemerintah untuk mencari jalan keluar. Tak hanya itu, penerbitan UU No.7/2016, juga sudah menegaskan bahwa Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada petambak garam yang menjadi stakeholder dalam dunia perikanan dan kelautan.Akan tetapi, Budi menyebut, bagi Pemerintah, langkah terbaik untuk memecahkan persoalan garam adalah dengan memilih jalan pintas untuk memberikan izin impor garam melalui penerbitan PP. Padahal, di dalam PP yang menjadi prioritas adalah 21 perusahaan yang mendapatkan kuota impor garam.“Sementara, masyarakat petani garam yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Indonesia diabaikan,” tegas dia.baca : Bangkit dari Keterpurukan, Indonesia Targetkan Swasembada Garam pada 2019. Bagaimana Strateginya? MendesakMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kesempatan berbeda pada Minggu menjelaskan, Pemerintah memiliki pertimbangan sendiri kenapa saat ini PP diterbitkan dan memberikan kewenangan Kemenperin untuk menerbitkan rekomendasi impor garam. Menurut dia, alasan utamanya adalah karena saat ini kebutuhan garam industri sudah sangat mendesak.“Saat ini kebutuhannya sudah sangat mendesak. Sudah tidak ditemukan jalan keluar lagi, ya itu yang dilakukan,” ujarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Darmin mengatakan, sebelum diterbitkan PP oleh Presiden, kementerian melakukan koordinasi untuk memecahkan persoalan pasokan garam industri. Saat itu, KKP sebagai kementerian yang memberikan rekomendasi, tidak kunjung memberikan rekomendasi tambahan untuk impor garam. Padahal, di saat yang sama, kebutuhannya sudah sangat mendesak.Tetapi, Darmin melanjutkan, dorongan KKP yang ingin memberdayakan industri garam rakyat yang tersebar di sejumlah daerah untuk membantu pasokan garam industri, dinilai tidak tepat. Mengingat, kualitas garam lokal hingga saat ini masih belum bisa dipakai untuk kebutuhan garam industri. Akibatnya, pasokan untuk sementara masih belum bisa dipenuhi.“Itu sudah jelas tidak bisa. Garam lokal itu tidak bisa dipakai untuk garam industri,” ucap Darmin.baca : Ada Praktik Kartel dalam Tata Niaga Garam Nasional? Adapun, Darmin menyebutkan, industri yang hingga saat ini masih memerlukan pasokan garam industri, misalnya industri kaca, dan kertas. Kedua industri tersebut, terancam tidak bisa melaksanakan produksi karena pasokan garam industri sudah tidak ada lagi.Jika kondisi itu terjadi, Darmin menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa membantu industri yang sudah mendapatkan kucuran investasi dari dalam dan luar negeri. Dari perusahaan yang sedang mengalami kesulitan itu, bahkan ada yang mengancam akan merelokasi usahanya ke negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.Kesimpulannya, Pemerintah akan segera mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk menggenapi kebutuhan garam industri sebesar 3,7 juta ton. Adapun, izin yang sudah diterbitkan dari kebutuhan 3,7 juta ton adalah 2,37 juta ton dan diterbitkan KKP. Kebutuhan IndustriMenteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan tetap mengimpor garam untuk kebutuhan sejumlah industri dalam negeri, antara lain di industri kimia, aneka pangan dan minuman, farmasi dan kosmetika, sampai kertas. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-067-17.json | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Kenapa Pemerintah Tak Juga Perbaiki Tata Kelola Garam Nasional? | Airlangga pun menjelaskan, kualitas garam yang digunakan oleh industri tidak hanya terbatas pada kandungan natrium klorida (NaCl) yang tinggi, yakni minimal 97 persen. Namun, masih ada kandungan lainnya yang harus diperhatikan seperti Kalsium dan Magnesium dengan maksimal 600 ppm serta kadar air yang rendah.“Jadi, pemerintah mengimpor garam untuk kebutuhan bahan baku industri-industri tersebut. Sedangkan untuk garam konsumsi, masih akan dipenuhi oleh industri garam nasional,” jelasnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (18/3/2018).baca : Seperti Apa Dugaan Keterlibatan Kartel dalam Tata Niaga Garam Nasional? Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menyambut baik adanya kebijakan baru yang memastikan mengenai ketersediaan pasokan bahan baku garam industri. Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyampaikan, seiring dengan peningkatan investasi dan ekspansi, industri makanan dan minuman membutuhkan setidaknya 550 ribu ton garam sebagai bahan baku setiap tahunnya.Sementara itu, Direktur PT Asahimas Chemical Eddy S. menyatakan, garam industri merupakan bahan baku utama di sektor industri kimia dasar yang dibutuhkan lebih dari 400 perusahaan nasional. Diperkirakan, untuk industri-industri kimia sejenis, penggunaan garam industri impor saat ini sekitar 1,8 juta ton per tahun. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-17.json | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | [CLS] Keputusan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak tuntutan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) sebesar Rp7,9 triliun terkait kebakaran hutan tahun 2014, membuat kecewa para pegiat lingkungan hidup.Terkait kekalahan tersebut, ada yang berpendapat jika majelis hakim yang memimpin persidangan tidak memahami persoalan lingkungan hidup, dan ada juga berpendapat tuntutan yang diajukan KLHK terlalu lemah. Namun, ada yang berpendapat kekalahan tersebut karena lemahnya dukungan dari publik. Benarkah?“Saya memang merasakan antusiasme masyarakat maupun pegiat lingkungan hidup di Palembang terhadap kasus PT. BMH versus KLHK tidak begitu kuat, meskipun ada sejumlah pegiat lingkungan hidup yang terus memantau persidangan,” kata Sri Lestari Kadariah, praktisi hukum lingkungan hidup di Palembang, Selasa (05/01/2016).Kenapa ini terjadi? “Saya menilai KLHK gagal mengkonsolidasikan tuntutan mereka terhadap PT. BMH dengan kawan-kawan pegiat lingkungan hidup, termasuk dari kalangan akademisi maupun mahasiswa di Palembang. Saya pribadi baru mengetahui persoalan tersebut sekitar September 2015. Dan sampai saat ini pun saya tidak mendapatkan salinan naskah gugatan KLHK terhadap PT. BMH,” kata mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan ini.Menurut Sri Lestari Kadariah, salah satu pengacara yang sempat menyusun gugatan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan pada 2014 bersama Walhi Sumsel, tapi gugatan ini tidak berlanjut, ada beberapa kelemahan dari persidangan tersebut. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-17.json | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Pertama, ketua majelis hakim bukanlah hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. “Seharusnya pada saat memulai persidangan, KLHK meminta Pengadilan Negeri Palembang untuk merekomendasikan ketua majelis hakim adalah hakim bersertifikasi lingkungan, termasuk pula para anggotanya. Kalau hanya hakim anggota yang bersertifikasi, hakim tersebut tidak dapat dituntut untuk selalu hadir dalam proses persidangan,” kata Sri.“Jika sejak awal ada dukungan dari berbagai kalangan, tuntutan tersebut jelas akan didukung publik,” katanya.Kedua, seharusnya tim kuasa hukum yang dibentuk KLHK harus melibatkan para pengacara lokal yang paham persoalan lingkungan hidup dan lebih dekat dengan persoalan. “Jika ada pengacara lokal yang paham lingkungan hidup yang dilibatkan, saya pikir dia akan bekerja sangat serius dan fokus karena dia juga merasa mewakili masyarakat Sumatera Selatan yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.Hadi Jatmiko, Direktur Walhi Sumatera Selatan, mengaku pihaknya memantau persidangan tersebut setelah proses persidangan berjalan beberapa kali. “Kami mendapatkan kabar tersebut setelah adanya jumpa pers KLHK di Jakarta. Sebelumnya kami tidak tahu atau diberi tahu,” ujarnya.Memang, melihat majelis hakim yang dipimpin hakim yang tidak bersertifikasi lingkungan, kami melakukan aksi tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan persoalan tersebut.Pelajaran bersamaDr. Yenrizal, pakar lingkungan hidup dari UIN Raden Fatah Palembang mengatakan kekalahan KLHK di Pengadilan Negeri Palembang merupakan pelajaran yang sangat berarti dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.“Ini bukan hanya memukul wajah para pegiat lingkungan hidup, juga Pemerintahan Jokowi yang mencanangkan diri secara international berpihak pada penjagaan lingkungan hidup.” | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-17.json | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | Tuntutan KLHK Terhadap PT. BMH di PN Palembang Dinilai Lemah Dukungan. Benarkah? | “Saya pikir ini pelajaran berharga bagi KLHK maupun semua pihak yang peduli dengan lingkungan hidup. Sehingga langkah hukum berikutnya, terhadap pihak yang diduga bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan pada 2015 dapat berjalan optimal,” katanya.“Baik itu terkait dengan berkas tuntutan, maupun meluasnya dukungan dan pemantauan dari berbagai pihak terhadap proses hukumnya di pengadilan,” kata Yenrizal.“Saya percaya, jika berkas tuntutan yang diajukan optimal. Saksi yang dihadirkan para pakar, majelis hakim bekerja optimal, adanya pemantauan publik yang luas, maka penegakan hukum terkait lingkungan hidup akan berjalan maksimal.”Sesuai prosedurPenilaian negatif sejumlah pihak terkait majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan dengan anggota Kartijono dan Eli Warti dalam persidangan gugatan perdata KLHK terhadap PT BMH, dibantah Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Sugeng Hiyanto.“Ketiganya dipilih sesuai urutan. Pak Parlas adalah Wakil Ketua (Pengadilan Negeri Palembang), Pak Kartijono sudah bersertifikasi hakim lingkungan. Jadi semuanya sudah memenuhi syarat,” kata Sugeng kepada wartawan di Palembang, seperti dikutip dari Viva.co.id, Selasa (05/01/2015).Sugeng menyayangkan sikap oknum yang sengaja merusak situs milik Pengadilan Negeri Palembang setelah putusan sidang perkara kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut.Dia menilai, seharusnya masyarakat mengerti bahwa merusak perangkat milik negara dapat mengganggu pelayanan publik. Masyarakat terhalangi untuk mengetahui perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Palembang.“Putusan, ya putusan. Kalau tidak suka, ya (mengajukan gugatan) banding (ke Pengadilan Tinggi). Tapi jangan ada yang merusak website,” ujarnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-016-09.json | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | [CLS] Warga Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan protes terhadap perlindungan penyu di pulau tersebut karena dianggap tidak melibatkan warga setempat. Ratusan warga Pulau Derawan, sejak lima hari lalu sudah menduduki kawasan Pulau Sangalaki dan mengosongkan wilayah tersebut dari aktivitas konservasi penyu. Semua lembaga lingkungan yang ada di wilayah tersebut dipaksa keluar dari pulau tersebut oleh warga.Dilansir dari Tribun Kaltim, Warga yang mayoritas berprofesi nelayan tersebut mengusir petugas dan menghentikan kegiatan konservasi penyu yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan sejumlah organisasi lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF).Agustina Tandi Bunna atau Ebe pengamat lingkungan sekaligus menjabat Outreach Coordinator – The Nature Conservancy menilai, persoalan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga Pulau Derawan, yang telah lama menggantungkan hidupnya dari penjualan telur penyu yang kemudian dinyatakan ilegal setelah menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.“Masyarakat merasa tidak puas dengan itu (konservasi lingkungan), masyarakat ingin ikut ambil bagian, karena setelah muncul kebijakan itu, masyarakat kehilangan mata pencaharian,” kata Agustina, Senin 24 September 2012 silam kepada Tribun Kaltim.Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Program Marine Kaltim WWF Rusli Asdar di Tanjung Redeb, sehari sebelumnya Minggu 23 September 2012, yang menuturkan kedatangan para nelayan mendatangi Pulau Sangalaki menggunakan kapal nelayan. Mereka langsung menghentikan seluruh kegiatan operasional petugas konservasi di pulau itu. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2012-016-09.json | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Bahkan sejumlah wisatawan yang tengah berwisata menyelam di pulau itu juga diancam dan langsung disuruh pulang. “Kami didatangi masyarakat nelayan dari Pulau Derawan sekitar pukul 11.00 Wita dan mereka langsung menyuruh kami menghentikan seluruh kegiatan konservasi yang kami lakukan bersama dengan BKSDA. Wisatawan pun juga disuruh langsung meninggalkan pulau itu,” kata Rusli.Sementara, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, H Riza Indra Riyadi mengimbau masyarakat nelayan di kabupaten Berau untuk memahami keberadaan kawasan Pulau Sangalaki sebagai kawasan konservasi perlindungan penyu. Ini terkait adanya pendudukan pulau tesebut oleh sebagian nelayan di sana.“Saya berharap, masyarakat bisa memahami dan menjaga sebaik-baiknya kawasan itu sebagai kawasan konservasi perlindungan penyu, sesuai ketetapan Menteri Kehutanan RI. Kalau sudah ditetapkan Menhut sebagai kawasan konservasi, konsekuensinya harus dijaga,” ujar Riza Indra ketika dikonfirmasi wartawan di Samarinda, Selasa kepada diskominfo Kaltim.Menurut Riza, usulan penetapan Sangalaki sebagai kawasan konservasi perlindungan penyu juga dari bawah, yakni dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan Pemkab Berau, karena habitat penyu semakin berkurang. Sebab, pulau tersebut merupakan salah satu daerah yang tepat menjadi tempat penyu bertelur dan menetas, sehingga harus dilindungi. “Jika dibiarkan, jangan heran kalau lambat laun salah satu fauna yang dilindungi ini punah dari Kaltim. Itu salah satu fungsi BKSDA Kaltim menjaga pulau tersebut sebagai kawasan konservasi,” timpal Riza agak prihatin. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2012-016-09.json | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga dan Nelayan Berau Usir LSM Konservasi Laut dari Pulau Sangalaki | Warga sendiri merasa kesal karena terkadang para pelaku konservasi ini memperlakukan mereka dengan kasar. Dilansir dari The Jakarta Globe, mereka juga pernah dituduh mencuri telur penyu yang ditetaskan. “Selama 10 tahun adanya proses konservasi penyu di kepulauan Derawan dan sekitarnya, kami tidak mendapatkan apa pun kecuali menjadi penonton,” ungkap Yakobus, salah satu warga yang melakukan protes. Dia juga menambahkan bahwa para ahli konservasi juga memegang kontrol terhadap manajemen pulau ini. “Kami ingin pulau Sangalaki bebas dari ahli konservasi.”Jika kondisi ini terus berlanjut, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu siklus perkawinan penyu, karena bulan September hingga November adalah musim kawin bagi para penyu, seperti disampaikan oleh Ahang Moord, dari Yayasan Konservasi Penyu Berau.Saat ini, pulau ini masih dijaga oleh polisi lokal untuk mencegah agar tidak ada terjadi pencurian telur penyu dan warg tidak menduduki pulau ini. Harus diakui, kebiasaan memakan warga telur penyu masih menjadi tradisi yang umum di sebagian kecil warga Kabupaten Berau. Kendati harganya mahal, yaitu sekitar satu juta rupiah setiap sarang, atau sekitar Rp 8.000 per butir, permintaan telur penyu ini tetap tinggi.Kepulauan Sangalaki adalah salah satu pulau di gugusan kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tempat ini adalah salah satu lokasi Kawasan Konservasi Laut di Indonesia, yang menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang dunia. Kepulauan ini terdiri dari empat pulau utama, yaitu Derawan, Sangalaki, Maratua, dan Kakaban serta berbagai pulau kecil di sekitarnya. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-034-14.json | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | [CLS] Seorang pengusaha yang juga petualang asal Amerika Serikat bernama William Matthew Brooks bersama beberapa rekannya telah berhasil mengidentifikasi spesies baru ikan yang hidup di perairan sekitar Pulau Kei Besar, Kepulauan Kei, Propinsi Maluku. Spesies ini dinamai Eviota pamae, sebagai penghargaan atas istrinya yang bernama Pamela Scott Rorke. Pamela juga bagian dari tim penyelam yang melakukan ekspedisi yang berhasil menemukan spesies ikan baru ini bulan Februari 2013 silam ini.Eviota pamae masuk ke dalam famili gobiidae, yang merupakan famili terbesarikan-ikan laut yang terdiri dari sekitar 1600 jenis. Badan ikan dari famili ini biasanya memanjang, dan ukurannya sekitar 15 cm. Pada beberapa jenis saluran dan pori-pori berkembang di kepala. Gigi kecil, conical atau villiform yang membentuk seperti pita di rahang. Beberapa jenis dengan dua sirip punggung, akan tetapi lainnya dengan satu sirip punggung; sirip punggung yang pertama dengan jari-jari keras yang fleksibel, sirip punggung yang kedua dengan jari-jari lunak; sirip perut pada beberapa jenis terhubungkan sampai membentuk bentuk lempengan mangkok, tetapi terpisah pada beberapa jenis.Penemuan spesies baru ini baru diumumkan pada bulan April 2013, dua bulan setelah penemuannya di kepulauan Kei tersebut. Dengan melakukan identifikasi terhadap 42 spesimen yang dibawa ke San Francisco, Amerika Serikat, tim William Brooks memastikan bahwa spesies yang ditemukan ini adalah spesies baru yang berbeda dari kerabat terdekatnya, Eviota raja.Spesies Eviota raja sendiri bisa ditemui di perairan Raja Ampat, di dekat wilayah kepala burung propinsi Papua. Kedua spesies ini berbeda dari pola warna di tubuh mereka. Spesies baru Eviota pamae ini saat ini diketahui hanya hidup di perairan di sekitar kepulauan Kei, di Maluku. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2013-034-14.json | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | Spesies Ikan Baru Ditemukan di Kepulauan Kei Maluku | Penemuan besar ini telah dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah Aqua, International Journal of Ichthyology, yang secara khusus memuat ikan temuan baru dari kepulauan Maluku ini sebagai laporan utama dan cover mereka. Jurnal Aqua sendiri mendeskripsikan ikan Eviota pamae sebagai: “….spesies yang memiliki warna cerah yang ditemukan oleh penyelam William Matthews Brooks dan Mark Erdmann saat kunjungan singkat mereka ke kepulauan Kei di Maluku, Indonesia….”CITATION: Gerald R. Allen, William M. Brooks and Mark V. Erdmann: Eviota pamae, a new species of coral reef goby (Gobiidae) from Indonesian seas, pp. 79-84 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2015-085-12.json | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | [CLS] Riau menjadi provinsi nomor wahid di Indonesia yang paling banyak kasus sengketa penguasaan sumberdaya alam (SDA) sepanjang 2014. Karut marut perizinan, tapal batas serta kekerasan merupakan faktor dominan yang memicu konflik menjadi terbuka. Bahkan di tahun 2015 diperkirakan meningkat.Dalam laporan akhir tahun LSM Scale Up yang berbasis di Riau, sepanjang 2014 setidaknya terdapat 60 kasus sengketa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laporan yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di akhir tahun lalu yang mencatat hanya 52 kasus. Provinsi tertinggi kedua jumlah konfliknya adalah Jawa Timur dengan 44 kasus, diikuti Jawa Barat 39 kasus dan Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang sama-sama 33 kasus.Namun menurut Scale Up, angka konflik di Riau itu menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 62 kasus. Harry Octavian, Direktur Scale Up mengatakan hal itu bisa saja dikarenakan tidak adanya publikasi atas konflik di masyarakat.Scale Up mengkompilasi data konflik dari pengaduan masyarakat, monitoring pemberitaan di media massa, cetak atau pun online. Dengan metode seperti ini juga tidak bisa memastikan apakah konflik tahun ini berbeda dengan konflik di tahun sebelumnya di lokasi yang sama, termasuk apakah ada konflik yang sudah terselesaikan di tahun sebelumnya dan tidak muncul lagi di tahun 2014.“Jadi kita (hanya) lihat apakah ada unsur konflik seperti luasan, objek dan lain-lain lalu bisa kita kategorikan konflik SDA. (Kalau dari) media ada proses verifikasi. Konflik bisa muncul atau tidak. Ini lebih general,” ujar Harry kepada Mongabay Indonesia akhir pekan lalu di kantornya. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-085-12.json | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Dalam laporan itu juga disebutkan sektor perkebunan dan kehutanan adalah yang paling dominan konfliknya yakni 25 dan 24 kasus. Konflik lainnya yaitu 8 kasus tapal batas dan 3 kasus tambang. Jika dilihat dari sebaran per kabupaten, maka Kabupaten Pelawan paling banyak sengketa kehutanan yang mencapai 10 kasus lalu diikuti Rokan Hilir, Siak, dan Kampar masing-masing 3 kasus.Di sektor perkebunan, kasus terbanyak terjadi Kabupaten Rokan Hulu yakni 6 konflik dan diikuti Pelalawan dan Kampar masing-masing lima kasus. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan luasan lahan yang bermasalah di sektor perkebunan 87.125 hektar dan sektor kehutanan 376.890 hektar.“Kadang di berita itu tidak ditulis jumlah lahan yang bermasalah, jadi kami verifikasi sendiri. Jika tidak ditemukan angkanya, maka (luasan) yang diambil adalah luas izin perusahaan itu,” kata Harry.Terkait dengan penyebab utama dari maraknya konflik tersebut, Harry menjelaskan akarnya adalah karut-marut perizinan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Banyak perusahaan yang beroperasi terlebih dahulu baru, kemudian mengurus izin. Padahal lokasi yang diajukan sebagai kebun terdapat lahan atau pun kebun milik masyarakat setempat.“Ini misalnya terjadi di Kuala Cinaku ada perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi bertahun-tahun tapi belum mengurus izinnya. Ini khan kacau,” ujarnya.Selain itu ketidakjelasan tapal batas antara pemilik konsesi dan masyarakat juga memicu timbulnya konflik. Juga ketidakjelasan tapal batas antara kabupaten, kota ataupun provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pengerahan aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang mempertajam dan memperluas perselisihan.Untuk tahun 2015, Harry memperkirakan tren konflik pemanfaatan SDA masih tinggi, dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2015-085-12.json | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? | “Saya melihatnya konflik ini memang bukan prioritas bagi pemerintah kabupaten dan provinsi. Ditambah lagi kebutuhan lahan bagi masyarakat semakin tinggi, sementara pemerintah memberikan lahan dalam skala luas ke beberapa pengusaha saja. Jadi ini trennya akan meningkat di tahun 2015 ini,” kata Harry.Selain bukan prioritas, pemerintah lokal sering mengatakan bahwa kasus tersebut di luar kewenangan mereka sehingga harus dituntaskan oleh pemerintah pusat. “Pemerintah di sini masih sering lempar tanggungjawab dengan mengatakan konflik yang terjadi di luar tanggung jawab mereka dan pemerintah pusat yang harus menyelesaikannya. Padahal siapa yang memberikan rekomendasi izin kalau bukan pemerintah lokal,” katanya.Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka konflik di tahun ini, Harry mengatakan pemerintah harus menertibkan perizinan pengelolaan SDA dan mempercepat penyelesaikan konflik yang ada melalui lembaga khusus konflik SDA.“Harus ada pemerintah daerah yang menginisiasi dibentuknya kelembagaan penyelesaian konflik. Apakah itu di bawah kepala daerah langsung yang isinya bisa semua pihak. (Melalui ) penyelesaian ADR (alternatif dispute resolution), pola-pola kemitraan, dan juga di tata batas. Termasuk penerapan FPIC (free, prior and informed consent /persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan) dari perusahaan (kepada masyarakat),” tambahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-020-14.json | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | [CLS] Meski sudah dibangun sumber air di daerah Bebeng, Sleman, akan tetapi warga di Dusun Besalen dan Dusun Banjarsari, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman tidak mendapatkan aliran air sedikitpun dari sumber air tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus membeli menggunakan tangki mobil dengan pihak ketiga. Untuk ukuran tangki 5000 Liter, mereka harus membayar sejumlah 85 rb sedangkan 60 rb untuk ukuran 4000 Liter. Sudah dua bulan ini, semenjak bulan kemarau warga merasakan benar-benar kesusahan kebutuhan air bersih.Menurut Parlan, warga dusun Baselen saat ditemui Mongabay Indonesia, Jumat, 7 September 2012, mengatakan, satu tangki truk habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dalam waktu 2 minggu bahkan seminggu. Selama ini jarang mendapatkan bantuan air dari Pemerintah Kabuapten Sleman. Kalaupun ada hanya sebatas sumur buatan, akan tetapi sama saja, ikut kering juga ketika kemarau dan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan warga. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut warga harus membeli air dari pihak ketiga yang datangnya juga sulit ditentukan. “Jarang ada bantuan dari pemerintah, warga sudah merasakan ini sejak setelah erupsi. Kekurangan air seperti ini pun terus berulang, kalau sudah kemarau, akan sangat menyiksa kami,” kata Parlan.Saat ini ada sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) yang merasakan kekurangan air bersih di kedua dusun tersebut. “Kami tidak punya kerja tetap, jangan dibebankan lagi untuk membeli air, yang seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah,” tutur Parlan. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-020-14.json | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Menurut Surip Waluyo, warga desa Banjarsari mengatakan, sejak erupsi merapi terjadi hampir sebagian besar warga lereng merapi kekurangan air bersih. Pada musim kemarau di tahun 2011, ada 7 Dusun di Glagaharjo yang kekurangan pasokan air bersih. Diantaranya Dusun Singlar, Glagah Malang, Ngancar, Banjarsari, Besalen, Jetis Sumur dan Dusun Gading. Akan tetapi, pembangunan sarana pengaliran air di kelima dusun lainnya sudah ada dan sangat baik bahkan di shelter Glagaharjo sudah ada sumur bor. “Kalau tidak ada uang untuk membeli air, terkadang kami menumpang ke shelter untuk mandi,” kata Surip.Selain warga, hewan ternak juga ikut merasakan dampak kekeringan ini. Sapi dan kambing wargapun tidak dapat memenuhi kebutuhan air normal untuk minum. Warga di kedua dusun tersebut mayoritas berpenghasilan sebagai peternak. Semenjak kemarau ini, kondisi hewan ternak mereka menurun. Selain akibat susahnya mencari pakan rumput begitu juga dengan kebutuhan air. Kebutuhan air minum seekor kambing kurang lebih 1,5 – 2,5 liter/hari sedangkan untuk satu ekor sapi kurang lebih 10 – 14 Liter/hari. Warga bahkan harus rela berbagi kebutuhan air dengan hewan ternaknya. “Hewan ternak juga makhluk hidup, mereka butuh makan dan minum, mau tidak mau kami yang beternak harus berbagi air. Apalagi penghasilan kami dari beternak ini,” kata Surip.M. Afrizal Rais dari Walhi Yogyakarta kepada Mongabay Indonesia mengatakan, pemerintah kabupaten Sleman, harus segera mengambil tindakan cepat untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga kedua dusun tersebut. Untuk jangan pendek, pemberian bantuan pasokan air bagi warga harus penuhi, agar warga tidak membeli air. Untuk jangka panjang, pemerintah segera melakukan pengadaan pipa saluran air hingga mengakses kedua dusun tersebut. Atau dengan membuat sumur bor di kedua dusun tersebut juga bisa menjadi alternatif lain untuk memenuhi kebutuan air warga. | [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-020-14.json | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air | Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sleman Widi Sutikno saat di konfirmasi oleh Mongabay Indonesia mengatakan, baru mendengar adanya informasi akan kejadian ini dari mongabay indonesia. Selama ini koordinasi dinas ESDM dengan pihak desa tidak mendapatkan keluhan sama sekali akan kekurangan pasokan air bagi warga di kedua dusun tersebut. Warga Desa Glagaharjo seharusnya mendapatkan pasokan air dari sumber air Bebeng. Pemantauan kami, debit air di Bebeng berkisar 50 liter/detik apabila dimusim hujan dan 25 liter hingga 35liter/detik dimusim kemarau ini. “Artinya apabila di hitung secara matematika, sangat cukup sekali kebutuhan airnya, untuk memenuhi pasokan air di semua dukuh di Desa Glagaharjo,” kata Widi.Sebelum erupsi Merapi, kedua dusun tersebut sangat cukup akan kebutuhan air. Akan tetapi, erupsi tahun 2010, menyebabkan tertimbunnya sejumlah sumber mata air dan puluhan meter pipa yang menghubungkannya ke rumah warga.Selain itu, sumber air di Bebeng saat ini pengairannya tidak hanya untuk Kabupaten Sleman saja, akan tetapi ada sebagian dialirkan ke desa-desa di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dinas ESDM yang bertugas menyediakan sumber mata air, selanjutnya akan melakukan verifikasi di lapangan terhadap kejadian ini. “ Kami akan mengidentifikasi kejadian ini dan akan menindaklanjuti apa yang dirasakan warga terhadap kekurangan air bersih ini,” kata Widi mengakhiri pembicaraan. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-016-12.json | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | [CLS] Mongabay.org, salah satu cabang organisasi yang berada di dalam kelompok media online Mongabay.com yang bergerak di sektor nirlaba, kini tengah membuka kesempatan kepada para jurnalis di seluruh Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana atau grant sebesar 20.000 dollar AS untuk melakukan serangkaian peliputan mendalam terkait sektor perikanan laut di Indonesia.Program yang bernama SRI atau Special Reporting Initiatives ini memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan peliputan in-depth dan akan dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons yang meungkinkan untuk dipublikasikan di secara berulang di berbagai jurnal dan media di dunia, terutama untuk isu lingkungan. Masing-masing program SRI yang diluncurkan ini menyediakan bantuan untuk sebuah laporan investigasi mendalam yang berkualitas tinggi, mendetail dan potensial.Program SRI terbaru yang diluncurkan oleh Mongabay.org adalah the state of marine fisheries in Indonesia. Tema ini diangkat karena sektor perikanan di bagian Pasifik Barat seringkali tidak terkelola dengan baik, bahkan cenderung melakukan eksploitasi secara berlebihan dan kerugian secara ekonomi seringkali merugikan nelayan-nelayan kecil.Hal ini juga terutama terjadi di Indonesia, dimana korupsi dan penangkapan elit lokal diyakini sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan penangkapan ikan secara berlebihan, namun tata kelola yang baik dalam sektor perikanan sebenarnya tidak dipahami secara mendalam.Pertanyaan yang harus dijawab dalam tema Special Reporting Initiative kali ini adalah: Bagaimana sebenarnya kondisi sektor perikanan di Indonesia dan apa potensi pengembangan yang bisa dilakukan, baik dalam tata kelola dan kebijakan di dalam jangka pendek? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-016-12.json | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan | Mongabay.org akan memberikan bantuan dana untuk melakukan proses peliputan mendalam ini hingga maksimal 20.000 dollar AS untuk satu proposal yang terpilih, yang dialokasikan sebagai berikut: 15.000 dollar AS sebagai uang saku dan 5.000 dollar AS untuk peliputan dan ongkos perjalanan. Pemenangnya akan dipilih oleh sebuah tim panel yang terdiri dari enam orang jurnalis dan pakar di bidang perikanan.Pemenang memiliki waktu selama tiga bulan untuk melakukan perjalanan dan riset, serta tiga bulan tambahan untuk melakukan penulisan. Setiap pemenang dipersilakan bekerja dari manapun di dunia ini.Dan jangan lupa, batas akhir pengiriman untuk proposal laporan investigasi ini adalah tanggal 15 November 2013 mendatang. Proposal harus dibuat dalam Bahasa Inggris.Bulan lalu, proyek nirlaba dari Mongabay ini meluncurkan proyek liputan mendalam pertamanya yang bertema: Innovation in tropical biodiversity conservation, yang juga memberikan bantuan dana atau grant sebesar 20.000 dollar AS. Batas akhir untuk pengiriman laporan ini adalah pada tanggal 30 September 2013.Dalam jangka pendek, Mongabay.org akan mengumumkan sejumlah isu peliputan mendalam. Anda bisa melakukan pendaftaran disini untuk menerima email setiap kali kesempatan atau tema baru dibuka.Beberapa tema yang akan diluncurkan di masa mendatang adalah:Untuk informasi lebih lanjut terkait program SRI ini, atau bagaimana melakukan pendaftaran silakan kunjungi situs SRI. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-20.json | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | [CLS] Badan Dunia WHO menyatakan virus corona akan menjadi endemik seperti HIV. Virus ini diprediksi tidak akan pernah hilang meskipun antivirus ditemukan sekalipun. Dunia pun diminta bersiap beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam era “the new normal”.Perilaku kehidupan mulai dari individu, komunitas hingga entitas kenegaraan mestinya akan lebih ramah lingkungan. Substansi new normal adalah penguatan protokol kesehatan melalui perilaku hidup sehat dan bersih.Optimalisasi perilaku ramah lingkungan ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan. Di sisi lain diperlukan kebijakan pemerintah dan visi dan misi kepemimpinan yang kuat. Dalam hal ini maka dibutuhkan visi politik ekologis menyongsong era tatanan kenormalan baru. Lingkungan dan SDGsLingkungan merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. United Nations Environment Programme (UNEP) telah menyampaikan pesan tentang strategisnya peran alam dan lingkungan.Disebutkan bahwa kondisi lingkungan yang belum membaik secara signifikan telah menyebabkan belum terpenuhinya sembilan dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).Pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Laporan PBB dalam The Sustainable Development Goals Report 2019 menyatakan bawah target mengurangi angka kemiskinan tidak akan tercapai.PBB memperkirakan masih akan ada 6 persen penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan pada 2030. Sebanyak 55 persen penduduk dunia tidak memiliki jaminan sosial.Semakin miskin suatu wilayah, semakin besar pula kerentanan saat terjadi bencana. Data PBB menyatakan, 90 persen kematian akibat bencana terjadi di negara-negara miskin. Alam yang melindungi dan menyejahterakan manusia belum mampu terwujud untuk membantu mencapai tujuan ini. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-20.json | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kedua adalah menghilangkan kelaparan. Data PBB menunjukkan jumlah penduduk yang kelaparan terus meningkat dari 784 juta di 2015 menjadi 821 juta di 2017. Ironisnya, dua pertiga atau 66 persen diantaranya bekerja di sektor produksi pangan atau pertanian.Fakta menunjukkan petani masih terus termarjinalkan dan keberpihakan terhadapnya sangat rendah. Pandemi COVID-19 semakin melonjakkan jumlah penduduk yang kelaparan ini.Ketiga adalah menyediakan air bersih dan sanitasi. Data PBB menunjukkan 785 juta penduduk dunia masih tidak memiliki akses ke fasilitas air minum yang layak di 2017. Sebanyak 2 dari 5 penduduk dunia tidak memiliki fasilitas cuci tangan yang layak menggunakan air dan sabun.Sebanyak 673 juta orang masih BAB di ruang terbuka dan 700 juta penduduk di bumi terancam mengungsi akibat kekurangan air ekstrem. Fakta ini menunjukkan kegagalan dalam upaya menyediakan air bersih dan sanitasi. Keempat adalah menyediakan energi yang bersih dan terjangkau. Sebanyak 90 persen penduduk dunia sudah memiliki akses ke energi listrik, namun tidak semua wilayah bisa terjangkau.Peluang terbesar untuk menyediakan listrik bagi mereka adalah dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Sayangnya EBT baru menyumbang 17,5 persen total konsumsi energi dunia. Kini masih ada 3 milyar penduduk bumi yang tidak memiliki akses ke energi yang bersih untuk memasak.Kelima adalah mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam masih terus berlangsung. Dunia menggunakan 92 milyar ton bahan baku pada 2017 naik dari 54 milyar ton pada tahun 2000 dan diperkirakan akan terus naik ke 190 milyar ton bahan baku pada 2060. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-20.json | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Jejak penggunaan bahan baku (material footprint) masyarakat di negara maju 13 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan negara miskin. Sebenarnya ada 100 negara yang aktif mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang ramah alam, namun tren “pemborosan yang berkelanjutan” masih tercermin dari data di depan.Keenam adalah aksi iklim. Data ilmiah menunjukkan suhu bumi telah meningkat 1°C di atas suhu bumi sebelum revolusi industri. Hingga kini 186 negara sudah meratifikasi Perjanjian Paris/Kesepakatan Paris. Namun aksi mereka memangkas emisi gas rumah kaca masih gagal memenuhi target. Krisis iklim telah mencabut 1,3 milyar nyawa dalam periode 1998-2017.Untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C, konsentrasi emisi karbon di bumi harus dipangkas 55% dari level tahun 2010 pada 2030 atau 10 tahun lagi. Setelah itu diharapkan dunia berhenti menghasilkan polusi iklim (zero net emissions) pada 2050.Ketujuh adalah menyelamatkan kehidupan di air. Tingkat keasaam air laut telah naik 26 persen sejak masa sebelum revolusi industri di abad ke-19. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi antara 100-150 persen hingga tahun 2100.Pemicunya karena laut menyerap 90 persen konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang memicu peningkatan keasaman air laut. Kenaikan emisi GRK juga memicu turunnya produksi bahan sulfur. Emisi sulfur dalam atmosfer berperan penting memantulkan energi dan radiasi matahari kembali ke angkasa sehingga bumi terhindar dari efek pemanasan global. Kondisi ini berdampak pada keselamatan dan perekonomian penduduk dunia.Kedelapan adalah menyelamatkan kehidupan di darat. Keanekaragaman hayati terus menurun. Dalam 25 tahun terakhir, laju kepunahan naik 10 persen. Degradasi lahan terus terjadi dengan luas mencapai 20 persen wilayah bumi dan sekitar 1 milyar penduduk dunia merasakan dampaknya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-20.json | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kondisi ini justru terjadi saat luas wilayah yang dilindungi terus naik. Wilayah daratan (terrestrial areas) yang dilindungi naik 39% dalam periode 2000-2018. Sedangkan luas wilayah air tawar dan pegunungan yang dilindungi meningkat 42 persen dan 36 persen pada periode yang sama.Kesembilan adalah kerjasama untuk mencapai semua tujuan tersebut. Bantuan negara-negara maju atau Official Development Assistance (ODA) berfungsi penting dalam mendorong perubahan di negara-negara miskin dan berkembang.Data PBB menunjukkan, jumlah bantuan dari negara-negara maju untuk negara-negara miskin justru turun 3 persen di 2018 dari tahun sebelumnya.Baca juga: COP-25 Kegagalan Menjaga Hutan akan Menempatkan Dampak Perubahan Iklim pada Fase Kritis Politik EkologiRendahnya tingkat pencapaian tujuan SDGs di atas terjadi karena kompleksitas permasalahan. Alam dan lingkungan terbukti dalam kuasa manusia, korporasi dan negara yang eksploitatif.Kepemimpinan yang peduli lingkungan sebagai manifestasi politik ekologi merupakan oase yang dibutuhkan dalam kondisi pandemi saat ini.Politik ekologi secara umum terbagi atas lingkungan internal dan eksternal (Almond, 2012). Lingkungan internal terdiri dari lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik. Sedangkan lingkungan eksternal antara lain politik internasional, ekologi internasional, dan sosial internasional.Salah satu dinamika dalam lingkungan politik internal adalah pelaksanaan pesta demokrasi. Kini lingkungan politik di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 dapat diteropong melalui dinamika dan konstelasi peta politiknya.Keramahan ekologi mestinya hadir mulai secara substansial maupun faktual. Secara substansial terkait komitmen politik hijau kontestan menuju pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.Sedangkan secara faktual mesti dibuktikan sejak kampanye hingga pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan yang ramah lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-20.json | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi | Konstelasi politik ekologi misalnya terkait banjir, sampah, dan air bersih. Politik ekologi selama kampanye umumnya terkesan masih terpinggirkan dibandingkan isu lain seperti ekonomi dan pembangunan infrastruktur.Pemimpin mesti melek dan memiliki komitmen politik hijau. Peta politik kaitannya dengan sumberdaya alam dan lingkungan patut dicermati. Pendekatan lokal penting dilakukan secara sistematis.Jika berhadapan dengan pengusaha, maka tidak bisa tidak mesti menunjukkan ketegasan sikap. Iklim investasi memang harus dijaga dan dirawat, tetapi jangan sampai mengorbankan ekologi, rakyat, dam masa depan bangsa.Isu lingkungan selama ini terpinggirkan dalam hingar bingar politik. Apresiasi layak diberikan kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin telah berkomitmen sejak awal guna menghadirkan pembangunan berwawasan lingkungan.Sayangnya, apa yang ditawarkan baru muncul dalam turunan agenda. Hal ini mengindikasikan lingkungan masih dipandang sebagai isu nomor bawah. Kekhawatiran muncul bahwa nasib lingkungan tetap tergantung pada bidang lain, khususnya ekonomi.Ekologi bersifat multi disiplin dan memerlukan penanganan multi pihak. Terobosan dibutuhkan guna mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah kompleks dan akut.Peta jalan penting ditawarkan terkait bagaimana mengatasi bencana antropogenik, pencemaran lingkungan, dan degradasi lingkungan.Target perbaikan kondisi ekologi dibutuhkan, misalnya terkait perbaikan rangking indeks kualitas lingkungan hidup. Anggarannya juga penting dinaikkan dengan program konservasi yang mendominasi.Pemimpin mesti menunjukkan diri memiliki jiwa kepemimpinan ekologis (eco-leadership). Penguatan sektor lingkungan hidup penting memiliki skala prioritas utama sejajar dengan sektor lain seperti ekonomi, hukum, dan politik. * Ribut Lupiyanto, penulis adalah Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration). Artikel ini adalah opini dari penulis. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | [CLS] Warga berkonflik dengan perusahaan maupun pemerintah karena lahan hidup mereka masuk konsesi atau dalam kawasan hutan terjadi di penjuru negeri. Izin-izin keluar bermasalah karena tumpang tindih dengan ruang hidup warga, sedang alas hak warga lemah meskipun mereka sudah hidup lama bahkan lebih lama dari Indonesia. Penguasaan lahan di negeri ini timpang, pemodal memperoleh ‘roti’ berlimpah, rakyat kecil hanya remah-remah. Kemiskinan pun banyak terjadi di sekitar dan dalam kawasan hutan.Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan, sebanyak 25.863 desa ada dalam dan sekitar kawasan hutan, 71% masyarakat bergantung hutan, dengan 10,2 juta jiwa masuk kategori miskin.Baca juga: Sembilan Komunitas Peroleh Penetapan Hutan AdatKala Joko Widodo, maju sebagai calon presiden, dia berjanji memperhatikan hak-hak kelola masyarakat ini. Begitu mulai berkuasa, Jokowi mencanangkan reforma agraria (land reform) dengan distribusi lahan sembilan juga hektar, dengan 4,5 juta hektar dalam penanganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, sisanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan alias dalam kawasan hutan.Pemerintah juga canangkan perbesar akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan lewat perhutanan sosial dengan target sampai 2019, seluas 12,7 juta hektar. Pemberian akses ini bisa lewat beberapa cara seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan sampai hutan adat. Kebijakan teranyar keluar pada 2017, yakni, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) khusus pemberian akses kelola warga di hutan Jawa.Baca juga: Cerita Para Petani di Jawa yang Peroleh Hak Kelola Hutan | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Bak berburu capaian, menjelang akhir tahun, KLHK mengeluarkan lumayan banyak surat keputusan hak kelola lahan kepada masyarakat di hutan Jawa. Pada November lalu, Presiden Jokowi, keliling dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, untuk memberikan izin kelola di hutan yang selama ini di bawah kelolaan Perhutani ini. Sebelumnya, di Istana Negara, Presiden serahkan kali kedua surat keputusan penetapan hutan adat di beberapa daerah.Implementasi hak kelola masyarakat, baik masyarakat adat maupun lokal terutama di kawasan hutan, mulai bergerak walau terbilang tak begitu lancar. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, alami perkembangan lebih besar. Per 18 Desember 2017, realisasi baru 1.333.483,48 hektar dengan target hingga akhir tahun 1.529.706,77 hektar.Sebagai pembanding, selama tujuh tahun, kabinet pemerintahan lalu perhutanan sosial 449.104,23 hektar. Saat kabinet Jokowi selama tiga tahun, hingga 18 Desember 2017, 884.379,25 hektar.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pernah bilang, target realistis perhutanan sosial hingga 2019 seluas 4,38 juta hektar. Harapannya, luasan 12,7 juta, dihitung jika kepemimpinan Presiden Jokowi hingga dua periode.”Tantangan kita pada verifikasi. Ini membutuhkan sumber daya manusia,” katanya, kala itu.Siti mengatakan, pada 2018, implementasi perhutanan sosial dan tanah obyek reforma agraria (TORA) menyentuh pada persoalan konflik lahan, salah satu tumpang tindih dengan perusahaan.”Sebenarnya, tahun ini sudah mulai. Kita harus hati-hati. Kalau ada konflik harus dilihat riwayat karena ada hak masyarakat, ada yang sudah berizin, 2018 harus diberesin.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | KLHK, katanya, telah mengidentifikasi dan mengomunikasikan masalah ini ke beberapa daerah di luar Jawa. Sebenarnya, kementerian ini, ada instrumen kebijakan yang memungkinkan pemberian kelola warga lewat Peraturan Menteri LHK Nomor 12/Menlhk-II/2015 soal pembangunan hutan tanaman industri. Pemilik izin HTI wajib mengalihkan 30% lahan untuk dua peruntukan, 20% buat kebun rakyat dan 10% kawasan perlindungan (areal hutan lindung).”Ini harus ditagih,” katanya.Bambang Supriyono, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK, mengatakan, sampai 22 Desember 2017, masih ada 196.223,29 hektar sedang proses dengan target selesai akhir tahun. Ia terdiri dari 163.469,27 hektar hutan desa, 32.664,02 hektar hutan kemasyarakatan, dan 90 hektar skema kemitraan.Meskipun Menteri Siti lapor ke Presiden target ideal 4,3 juta hektar, KLHK berharap bisa mencapai pemberian akses kelola warga seluas 5.873.483 hektar sampai 2019 berada di 1048 desa. Jutaan hektar kawasan konservasi buat kelola rakyatTahun depan, pemerintah melalui KLHK bikin terobosan dengan target sekitar 1,3 juta hektar kawasan konservasi bisa jadi akses kelola warga.”Yang penting ini kemitraan konservasi, sudah ada desa konservasi untuk akses pemanfaatan ikan, lebah. Polanya, kemitraan konservasi,” katanya.Aturan soal ini, kata Bambang, sedang disusun melalui Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kemungkinan akhir Desember, aturan terbit. Kemitraan konservasi seluas 1.300.000 hektar itu, target 2018 seluas 500.000 hektar dan 800.000 hektar pada 2019.Besaran target 1,3 juta hektar ini menyumbang porsi cukup besar dalam target 5,8 juta hektar hak kelola warga sampai 2019. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Rincian target 5,87 juta hektar antara lain, katanya, berupa penetapan areal kerja (PAK) belum terbit izin atau hak pengelolaan perhutanan sosial 208.337 hektar, usulan permohonan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan 100.078 hektar.Lalu, usulan baru permohonan perhutanan sosial 1.402.151 hektar, IPHPS 222.137 hektar, pemberdayaan KPH 527.419 hektar, kelola lahan di kawasan konservasi 1.300.000 hektar, konflik tenurial jadi perhutanan sosial 289.426 hektar, hutan adat 26.190 hektar.Bambang mengatakan, pada 2018, KLHK tak hanya mengejar luasan, juga memberi manfaat melalui pendampingan kelembagaan, tata kelola dan usaha produktif.Berbicara soal hutan adat, katanya, perlu ada instrumen kebijakan lain. Berdasarkan UU Kehutanan Nomor 41/1999, jika berada di kawasan hutan, perlu ada peraturan daerah mendukung. Kini, pemerintah daerah mulai pengakuan lewat peraturan daerah maupun surat keputusan bupati.KLHK, katanya, sedang membangun sebuah sistem percepatan capaian ini, yakni, sistem navigasi perhutanan sosial, bakal terbit Februari nanti. ”Ini jadi navigator, ada pendampingan kelembagaan, tata kelola dan usaha perekonomian,” katanya.Sistem ini, diikuti panduan pendampingan, hingga izin yang diberikan akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pendampingan ini, katanya, akan terbagi dalam kluster sesuai kondisi masyarakat yang sudah mendapatkan izin. Penanda kluster dengan warna.Kalau, blue, kondisi masyarakat belum memiliki penguatan kelembagaan hingga fokus pada bagian itu. Silver, pendampingan fokus pada tata kelola, penguatan komoditas, rencana pasar dan akses modal. Gold, masyarakat sudah memiliki lembaga BUMDes atau koperasi, akan dicarikan offtaker. ”Harus bertahap agar mereka tidak kaget. Kalau sudah advance, nanti bisa terintegrasi (lintas hak pengelolaan). Jadi, membentuk industri ekonomi pedesaan, misal, industri nira,” ucap Bambang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Sistem ini, katanya, akan bekerja lintas sektor kementerian dan lembaga disesuaikan kebutuhan lapangan dan di bawah koordinasi Bappenas. Dia contohkan, wilayah membutuhkan pendampingan, bekerjasama dengan Kementerian Pedesaan, kalau perlu bibit unggul pertanian bersama Kementerian Pertanian. , Untuk tanaman hutan bisa bekerjasama dengan Badan Litbang KLHK.Bramantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pun andil. Dia bilang, KKP memastikan, semua pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus pro keberlanjutan dan memberi manfaat pada masayrakat luas.”Ini jadi grand design tahun 2018-2019.”Akselerasi lintas kementerian dan lembaga ini, katanya, jadi penting dalam mewujudkan kesejahteraan pasca pemberian izin. Total perhitungan kebutuhan biaya 2017 pada luasan 2 juta hektar diperkirakan masih ada ‘jurang’ anggaran Rp506, 235 miliar, dari total Rp840 miliar dan alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran 2018 sebesar Rp334 miliar. BerkelanjutanAbetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, penguatan implementansi RAPS ini sejalan dengan isu ekonomi berkeadilan. Selain pengakuan dan perlidungan, katanya, harus juga menggerakkan model usaha kecil menengah ekonomi kreatif dalam perhutanan sosial.”Perlu interaksi insentif dengan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.”Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, saat ini jadi momentum politik, bahwa perjuangan kelompok warga selama berpuluh tahun mulai didengarkan. Konsep memperluas wilayah kelola rakyat dengan memberikan akses penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah dan hutan laut untuk keadilan ekologis. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-002-03.json | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? | ”Pemerintah perlu transparan. Kami mohon, pemerintah tak menutup akses, seringkali kita kesulitan membantu dalam hal pengawasan karena akses informasi tertutup,” katanya.Dia mendesak, pemerintah memahami karakteristik masyarakat hingga pemberian akses kelola, tata kelola sampai peningkatan ekonomi tak bisa disamaratakan. Kebutuhan masyarakat, katanya, berbeda mulai dari soal keamanan lahan, sampai proses hulu ke hilir.”Kita desak pemerintah melihat sesakma dari wilayah-wilayah yang sudah didampingi. Mengawasi proses RAPS (reforma agraria dan perhutanan sosial-red) agar sesuai target. Jangan sampai masyarakat yang selama ini berjuang malah tak dapat.”Yaya, begitu sapaan akrabnya, mengatakan, terpenting saat ini masyarakat mendapatkan legalitas atau akses pengelolaan.Dari pengamatan Walhi, katanya, banyak menemukan kriminalisasi petani di perusahaan negara seperti Perhutani maupun PTPN. ”Jokowi perlu revolusi mental di perkebunan dan kehutanan , mentalitas alat perangkat aparatur negara, BUMN masih menggunakan pola lama,” katanya.Yaya menilai, kebijakan hak kelola rakyat masih bersifat populis dan tak ada kesinambungan lintas rezim kepemimpinan. Sebelum kepemimpinan Jokowi-JK, juga ada sistem pengelolaan hutan dengan berbagai penyebutan. Era Jokowi, tren dengan RAPS.Dia berharap, pemberian akses kelola masyarakat ini tak mengenal periode kepemimpinan, tetapi berkelanjutan. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-14.json | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | [CLS] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) Tbk, atas kelalaian hingga terjadi tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Begitu paparan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (16/4/18).Dalam rapat kerja itu juga Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina; bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Dalam rapat yang dipimpin Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI itu membahas mulai temuan di lapangan terkait penyebab tumpahan minyak hingga ganti rugi kepada masyarakat terdampak.Siti mengatakan, temuan pengawasan lingkungan menunjukkan, antara lain dokumen lingkungan tak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pipa dan kajian perawatan pipa, inspeksi pipa tak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi. Juga tak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan tak memiliki sistem peringatan dini.”Jika sistem baik, sebenarnya tak perlu menunggu lima sampai tujuh jam dan tak perlu sampai kebakaran,” katanya di sela-sela rapat.KLHK pun menyiapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah bakal terbit tujuh hari ke depan. Adapun sanksi itu, katanya, memberikan perintah kepada Pertamina untuk kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan pada keamanan pipa penyalur minyak, dan kilang minyak. Juga mengecek semua instalansi pemipaan bawah laut yang menjadi areal kerjanya.Pertamina pun diperintahkan memberikan rencana pemulihan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Meski demikian, hingga kini KLHK masih mengkaji kerusakan dan sedang memperhitungkan kerugian terdampak. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-060-14.json | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Ekosistem mangrove, katanya, diperkirakan, terdampak paling besar. ”Sekitar 40-60% dari nilai kerusakan keseluruhan,” katanya.Berdasarkan data lapangan, ekosistem mangrove rusak kurang lebih 34 hektar di Kelurahan Kariangau. Berdasarkan perhitungan overlay tutupan mangrove terdampak mencapai 270 hektar di Balikpapan dan Kabupaten Paser Utara.Selain itu, tumpahan minyak itu berdampak pada lingkungan, ada pasir atau tanah terkontaminasi minyak 12.145 meter kubik di Kota Balikpapan dan 30.156 meter kubik di Penajam Paser Utara. Jejak minyak pun ditemukan di pasir pantai pada kedalaman bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang.Area terdampak karena tumpahan minyak diperkirakan mencapai sekitar 7.000 hektar dengan panjang pantai terdampak di Kota Balikpapan dan Panajam Paser Utara sekitar 60 kilometer.Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM tampak berupaya membela Pertamina. Dia mengatakan, pipa penyaluran milik Pertamina di Teluk Balikpapan sudah layak operasi dan sesuai standar Asme/ANSI B.31.4 dan spesifikasi teknis. ”Jadi, dalam keadaan layak operasi,” katanya. Dia bilang, integritas instalansi migas tak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dan pemenuhan terhadap standar, juga faktor eksternal.Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, penyebab pipa Pertamina patah masih dalam penyelidikan polda. Ada dugaan jangkar kapal pengangkut batubara berbendera Panama dengan ABK Tiongkok mengenai pipa Pertamina hingga putus.”Dalam pelayaran ini, kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos.”Hingga kini, sudah ada 45 saksi dimintai keterangan oleh Polda Kaltim dalam tindak lanjut kasus tumpahan minyak. Penyidik pun sudah menyiapkan tujuh saksi ahli yang akan dimintai pendapat. Meski demikian, mereka masih mau memberikan keterangan setelah hasil uji laboratorium terkait sampel pencemaran minyak sudah keluar. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-060-14.json | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Kombes Pol Yustan Alpiani, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim menyebutkan, akan lakukan pemotongan pipa putus dan membawa ke darat untuk diselidiki. ”Pemotongan ini untuk melihat ini benturan atau apa, supaya kasus ini jelas apakah pipa ini terseret jangkar atau ga,” katanya.Arcandra berharap, proses penyelidikan Polda Kaltim dapat cepat selesai hingga pihak yang bertanggung jawab segera diketahui.Soal temuan KLHK, Elia Massa pun berusaha membela diri.”Itu kan semua izin sudah lengkap, tapi ini dalam rangka pemulihan dan membuat sistem baru ke depan. Itu kan objek vital itu, Direktur Teknik dari ESDM akan datang ke kilang kita untuk investigasi. Kita gak bisa langsung nyimpulin.” Sudah turunArcandra mengatakan, tim dari inspektor migas sudah ke lapangan untuk pengecekan dan pengawasan. “Contohnya, apakah dari sisi kedalaman pipa sudah tepat dan diberi pemberat? Iya sudah dilakukan. Pipa dilengkapi sarana bantu navigasi pelayaran, iya sudah. Pada alur pelayaran ada rambunya, iya,” katanya.KESDM, katanya, melihat sudah ada kesesuaian terkait kewajiban pipa penyalur wajib memiliki pelindung atau pagar pengamanan. Begitu juga, terkait desain konstruksi klasifikasi lokasi, dan lain-lain sudah mengacu standar migas. Persyaratan inspeksi berkala, katanya, juga sudah sesuai dan program pengawasan pipa penyalur secara periodik ada sertifikasi.“Prosedur keadaan darurat dan penanganan kecelakaan maupun kegagalan operasi juga sesuai, ada kelengkapannya. Prosedur pencegahan penanggulangan kebakaran dan pencemaran lingkungan juga menurut kelengkapan prosedur,” katanya memaparkan informasi sesuai laporan dokumen kelengkapan prosedur di KESDM. Ganti rugi | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-060-14.json | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Pertamina pun berupaya bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak di Balikpapan ini. Selain prioritas penanganan dan memulihkan lingkungan, Pertamina juga memberikan santunan dan berbagai alat kerja baru bagi nelayan yang mengalami dampak.Setiap keluarga korban mendapatkan Rp200 juta, mengacu sejumlah aturan terkait, antara lain soal bantuan premi asuransi nelayan KKP. ”Selain santunan uang, kami juga beri modal usaha dan lapangan kerja bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Elia.Mereka juga mengganti kapal terbakar dan mengakomodasi keluarga bekerja di lingkungan Pertamina.Bagi warga yang kehilangan mata pencaharian karena tumpahan minyak, katanya, Pertamina melakukan penggantian jaring, kapal, keramba serta peralatan nelayan lain. Untuk nelayan yang belum bisa melaut dapat kompensasi Rp200.000 setiap hari dan penggantian bibit kepiting 800 kilogram.Muhammad Nasir, anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat berkomentar. ”Cukup aneh. Seharusnya 16 hari sudah cukup. Ini seperti pelemparan politik menurut saya, padahal publik menunggu. Hingga 16 hari setelah kejadian terputusnya pipa minyak belum seorang pun ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.“Padahal, pemilik pipa sudah diketahui. Begitu juga dengan kapal yang diduga membuang jangkar dan tersangkut pipa hingga pipa terseret dan putus.”Kurtubi, juga anggota Komisi VII menyebutkan, kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan kondisi fisik migas di Indonesia masih lemah. ”Ke depan untuk keamanan dalam badan migas tak cukup bangun pipa lalu selesai, perlu ada mekanisme kontrol dan pengawasan lebih serius, tidak hanya Kalimantan Timur,” katanya. Dia pun meminta pihak berwenang menelusuri pemilik kapal MV Even Judger.Mukhtar Tompo, anggota Komisi VII DPR menyesalkan kinerja penyelidikan kasus ini terkesan lambat. Hingga kini belum diketahui siapa pelaku. ”Obyek pidana tidak jelas, ini perlu menjadi perhatian semua.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-060-14.json | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif | Desak langkah konkretSetelah delapan jam berlangsung, Komisi VII DPR pun akhirnya menyimpulkan 10 poin harus ditindaklanjuti lebih cepat dan konkret. Pertamina diminta kongkret memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat terdampak kebocoran minyak.Komisi VII mendesak Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Dirut Pertamina secepatnya menuntaskan persoalan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. ”Agar ada kepastian hukum bagi semua pihak, dan menyampaikan laporan tertulis paling lambat minggu ke empat April 2018,” kata Gus Irawan, pimpinan rapat Komisi VII.Mereka juga diminta melaksanakan kegiatan antisipatif dan proaktif agar bencana tak terulang di masa mendatang. Komisi VII mendesak Menteri LHK menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang mencemari atau merusak lingkungan.”Mendesak KLHK mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai ketentuan Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2009,” katanya.Komisi juga mendesak, KESDM kaji ulang menyeluruh atas obyek vital Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Begitu juga terkait penerapan pengawasan pipa bawah laut terutama di daerah terlarang sebagaimana diatur dalam perundangan. ”Serta pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan ketentuan standar HSE (health, safety, environment-kesehatan, keselamatan dan lingkungan-red) jalan dengan benar.”Pertamina pun didesak memperbarui sistem pengawasan obyek vital dengan menerapkan teknologi terkini berdasarkan ketentuan standar yang benar. Adapun, semua jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi VII harus disampaikan paling lambat 23 April 2018. Foto utama: Air laut yang hitam karena tumpahan minyak. Foto: Facebook Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2014-029-08.json | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | [CLS] Pagi itu, Selasa (26/8/14), sebanyak 54 muda mudi berkumpul di kediaman Gubernur Sumatera Barat. Mereka adalah mahasiswa Kehutanan dari Universitas Muhammadiyah, Sumbar, saat pelepasan KKN tematik pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Dari KKN ini, diharapkan bisa menghasilkan 18 usulan hutan nagari.Hari itu, hadir antara lain, Gubernur Sumbar, Irwan Prayetno; Kadis Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia; Kepala Badan Pengelola REDD+, Heru Prasetyo dan Yuzardi Ma’ad, Wakil Rektor III, Universitas Muhammdiyah serta para bupati.Khairani Dinl Haq mahasiswa semester V Fakultas Kehutanan mengatakan, sebelum turun ke lapangan mereka diberi perbekalan. “Kita dibekali apa hutan nagari itu. Lalu, gimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Karena yang kita hadapi kan masyarakat langsung,” katanya.Selain itu, mahasiswa juga diajarkan bagaimana mengusulkan hutan nagari. Tentu, katanya, sesampai di wilayah KKN mereka harus mengenal dan tahu kondisi masyarakat di sana. “Pedekate dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana sebelum mengenalkan hutan nagari.” Pada KKN ini dia ditempatkan di Nagari Sei Lundang, Kabupaten Selatan.Hendri Octavia, kepada Dinas Kehutanan Sumbar mengatakan, ada 54 orang ditempatkan di 18 nagari, di delapan kabupaten dan kota, antara lain Padang, Padang Pariaman, dan Pasaman. “Kami harapkan outputnya, terusulkan 18 hutan nagari,” katanya di Padang, hari itu.Dia mengatakan, usulan hutan nagari nanti tak sekadar membuat permohonan, tetapi diawali sosialisasi. “Berikan pengertian apa itu hutan nagari, membuat pra kondisi kelembagaan, membuat aturan-aturan hutan nagari apabila hutan nagari berjalan, dan lain-lain. Bahkan, sampai, mau diapakan hutan nagari baik secara ekonomi maupun ekologi.” | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-029-08.json | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Dari usulan KKN tematik ini, katanya, Pemerintah Sumbar menargetkan 500.000 hektar hutan baik di kawasan hutan lindung, produksi, hutan produksi konversi (HPK) menjadi hutan nagari. “Artinya, kita berikan pengelolaan kepada masyarakat. Jadi itu unit-unit kecil dalam memberdayakan dan bekerja sama dengan masyarakat,” ujar dia.Dia mengatakan, hutan nagari perlu dibentuk di berbagai wilayah demi menjaga kelestarian hutan. Mengapa? Sebab, kawasan hutan di Sumbar luas akan sulit terjangkau jika hanya dijaga pemerintah.Dinas Kehutanan, katanya, diberi tanggung jawab mengelola hutan di Sumbar agar lestari dan sesuai daya dukung dan fungsi. Untuk itu, perlu memperkecil ruang gerak pengelolaan maupun pengawasan.“Maka, kita bekerja dama dengan unit nagari, dengan kelompok masyarakat untuk kelola satu hamparan hutan tertentu.”Lewat hutan nagari, mereka akan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai penataan dalam satu kawasan agar pemanfaatan hutan tetap sesuai kapasitas dan daya dukung. “Salah satu kita bekerja sama dengan nagari, itu disebut hutan nagari. Di tingkat nasional disebut hutan desa.”Menurut dia, Dinas Kehutanan akan memberikan pembinaan atau pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan hutan itu.“Gimana hutan dimanfaatkan, bukan untuk dilihat-lihat saja. Ada manfaat ekonomi, ekologi, sosial dan budaya di sebuah hutan. Maka buat hutan nagari.”Program ini, kata Hendri, merupakan rencana aksi provinsi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.Hendri mengatakan, di Sumbar, hutan nagari yang mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kehutanan ada dua unit, yang sudah ditetapkan areal kerja sebanyak tujuh lokasi, antara lain di Padang Pariaman dengan total areal sekitar 18.000 hektar. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-029-08.json | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Irwan Prayetno, Gubernur Sumbar berharap, mahasiswa Kehutanan jadi tulang punggung dalam menjaga hutan. “KKN ini sebenarnya tak hanya demi Indonesia, juga dunia. Karena Indonesia paru-paru dunia,” katanya.Menurut dia, menjaga hutan sangat penting demi menjaga keseimbangan alam. “Ketika sistem ini diputus oleh ulah manusia, maka akan menciptakan masalah berentet.”Kerusakan hutan Sumbar terlihat dari tipe tutupan lahan. Data Kementerian Kehutanan, tutupan lahan di Sumbar didominasi kelompok non hutan, mencapai 55,24% dari luas wilayah. Hanya 13,79% masih bertutupan baik berupa hutan primer.Provinsi ini sebagian besar penduduk bertani atau budidaya aneka tanaman, seperti padi, jagung, kopi, kakao, karet, sampai sawit. Komoditas tanaman pangan paling utama di daerah ini, salah satu jagung, dengan sentra di Kabupaten Pasaman Barat. Luas tanaman jagung di Sumbar, mencapai 43.370 hektar.Dari Buku SLHD Sumbar 2011, disebutkan, di provinsi ini, ada 152 perusahaan pertambangan skala besar dan menengah, 64 pertambangan batubara, 19 tahap eksplorasi, dan 45 perusahaan sudah operasi produksi. Sisanya, mineral logam, batu kapur, silika, clay dan non logam lain. Total luasan lahan yang dibuka pada 2011, 10.527, 6 hektar, dengan total produksi hingga Oktober 2011, sebesar 9.386.581 ton per tahun.Adapun luas bukaan lahan terbesar batu bara 7.510,08 hektar, terutama di Sawahlunto, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya. Meskipun begitu, hasil tambang terbesar dari batu kapur 6.444.585 ton per tahun oleh PT Semen Padang.Heru Prasetyo, kepala BP REDD+ mengatakan, pesan terkandung dari KKN tematik yang mengusung PHBM ini, bagaimana mengelola hutan dengan baik hingga mengurangi tekanan atau kerusakan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2014-029-08.json | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik | “Hutan dimanfaatkan tetapi ekologi yang baik tetap bisa dirasakan. Jangan sampai jadi padang pasir macam di Maluku.” Di Maluku, ada pulau-pulau dieksploitasi hingga ‘botak.’ Atau macam pengembangan sawit yang menggerakkan perekonomian tetapi tidak menjaga kelestarian hutan. “KKN ini diharapkan bisa jadi inspirator, sekaligus peserta terinspirasi. Ini proses pembelajaran yang luar biasa.”Nur Masripatin, Deputi Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ mengungkapkan, KKN tematik seperti di Padang yang fokus hutan nagari ini salah satu program REDD+. Kegiatan di masing-masing daerah bisa berbeda tergantung problem yang dihadapi, seperti di Riau, karena masalah kebakaran hutan dan lahan, maka kegiatan fokus ke sana.Menurut dia, program ini tak hanya melibatkan mahasiwa juga staf pengajar, yang dijabarkan dalam ke program universitas. “Ada terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini dijalankan melalui network perguruan tinggi.Melalui berbagai kegiatan ini, katanya, BP REDD+ ingin menyampaikan pesan-pesan lingkungan terutama terkait kehutanan.Untuk membangun itu semua, BP REDD+ sudah bekerja sama dengan jaringan universitas di seluruh Indonesia. Ada di level nasional juga di tujuh region, yakni, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Bali-Nusa Tenggara. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2014-019-13.json | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | [CLS] Persoalan sampah masih menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat, terutama di perkotaan seperti Surabaya, Jawa Timur. Selain program kebersihan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota Surabaya mengajak peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan Surabaya yang bersih dan bebas sampah.Salah satu upaya menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, adalah melalui pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat secara mandiri. Masyarakat diajak untuk memperhatikan lingkungannya, dengan memilih dan memilah sampah yang masih dapat di daur ulang atau di manfaatkan menjadi barang bernilai.Seperti yang terlihat di salah satu kampung di Surabaya, yakni Jambangan. Warga di kampung Jambangan sejak sepuluh tahun terakhir melakukan pemilahan sampah, mulai dari sampah organik, non-organik, hingga memisahkan sampah yang masih bsia dimanfaatkan seperti sampah botol, gelas, kemasan plastik, kertas dan kardus.“Sejak dari tempat sampah rumah tangga, kami sudah memilah dan menempatkannya di tempat sampah khusus. Bagi yang bisa dimanfaatkan kami sendiri dan jual ke bank sampah di sini. Yang organik kami masukkan ke tempat sampah takakura, jadi nanti bisa jadi pupuk,” ujar Mariati salah seorang warga Jambangan.Selain dapat menghasilkan uang, sampah plastik, kertas dan karton masih dapat didaur ulang oleh industri yang membutuhkan. Bila warga kreatif, beberapa jenis sampah dari kemasan produk dapat dibuat sebagai barang kerajinan.“Disini warga juga ada yang memanfaatkan kemasan plastik produk untuk membuat tas, bungan hiasan, hingga baju dari bahan daur ulang,” lanjut Mariati.Dari upaya 3R (reduce, reuse, recycle) yang dilakukan warga, setiap harinya volume sampah yang dibuang ke truk pengangkut sampah jauh lebih berkurang dari sebelumnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2014-019-13.json | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Pemkot Surabaya juga melakukan berbagai upaya untuk menekan keberadaan sampah yang terus meningkat, seiring pertumbuhan jumlah penduduk maupun pendatang. Berbagai lomba kebersihan maupun gerakan kebersihan terus dilakukan, untuk mengajak masyarakat aktif memerangi masalah sampah di lingkungannya. Hasilnya Kota Surabaya mampu meraih predikat kota Adipura Kencana pada 2014 ini.Menurut Wisnu Wibowo dari Dinas Kebersihan Kota Surabaya, cara pandang yang keliru, seringkali menjadikan sampah sebagai persoalan yang sulit untuk dikendalikan. Padahal pengelolaan secara benar akan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat.“Sampah selama ini menjadi masalah. Nah kita ajak masyarakat mulai mengelola sampah, sehingga harapannya nanti sampah ini bukan menjadi masalah lagi tapi bisa menjadi sahabat, dan bisa menjadi nilai yang lebih dari masyarakat itu,” kata Wisnu.Gerakan mengurangi sampah menurut Wisnu Wibowo, tidak hanya dilakukan oleh warga yang tinggal di kawasan tengah kota, melainkan juga di seluruh penjuru kota termasuk yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Wisnu Wibowo menuturkan, mengubah perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke sungai, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah.“Tujuannya juga supaya masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai itu perilakunya berubah, tidak lagi membuang sampah ke sungai. Karena sampai sekarang kan masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai,” kata Wisnu.Sementara itu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan kesadaran serta komitmen masyarakat untuk ikut menjaga serta melestarikan lingkungan, diyakini dapat membantu masyarakat yang lain untuk ikut memelihara kebersihan lingkungan secara luas. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2014-019-13.json | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | “Mereka itu akan terus menjaga, kalau mereka merasa bahwa ini sebuah kebutuhan. Kalau mereka sudah komitmen terhadap ini, maka mereka tidak akan lengah, karena ini adalah kebutuhan mereka. Mereka merasa nyaman kalau lingkungannya bersih, mereka merasa nyaman kalau lingkungannya indah, itu sudah suatu kebutuhan untuk mereka,” katanya.Walikota perempuan pertama di Surabaya ini mengutarakan, melalui pengelolaan sampah oleh masyarakat mulai dari rumah tangga dan lingkungan sekitar, persoalan sampah akan dapat diatasi secara bijak. Risma mengaku dengan metode 3R, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang 8 -10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.“Ya karena sampah itu dikelola oleh masyarakat sendiri, makanya setiap tahun yang masuk ke TPA itu turun. Meski pun sebetulnya itu tidak logis secara teori, karena penduduk Surabaya kan semakin banyak, pendatangnya juga semakin banyak. Sebetulnya secara teori itu akan naik volume sampahnya, tapi kenapa bisa turun karena masyarakat kelola sampah itu,” katanya.Meski mengakui, bahwa status Surabaya sebagai kota metropolitan sekaligus kota perdagangan dan jasa, menjadikan Surabaya tidak dapat terbebas sepenuhnya dari sampah. Selain sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota, para pendatang atau turis yang singgah di Surabaya, juga menjadi potensi penghasil sampah.“Kita kan kota jasa, jadi semakin banyak yang datang, dia juga bawa sampah. Ya gak bisa dibatasi karena kita kota yang hidup. Gak papa mereka datang, asal warga itu sadar, maka sampah tetap bisa ditekan,” imbuh Risma. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25] |
2014-019-13.json | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga | Sampah dari para pendatang dikelola dengan manajemen pengelolaan sampah, serta teknologi pengolahan sampah yang dimiliki. Salah satunya di Depo Sampah Sutorejo, hasil kerjasama dengan pihak pemerintah Jepang, dimana sampah yang masuk ke Depo Sampah akan dipilih dan dipilah sesuai peruntukannya. Selanjutnya sampah yang tersisa dan tidak dapat dimanfaatkan, seminimal mungkin baru dibuang ke TPA.“Alhamdulillah sampah kita relatif bisa tertangani, dibandingkan dengan daerah lain, terutama yang metropolitan, sebut saja Jakarta, Makasar dan Bandung,” ucap Risma.Produksi sampah di Surabaya sendiri diperkirakan mencapai 1.800 ton per hari. Namun sampah tersebut tidak semuanya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, melainkan sebagian telah diolah oleh warga sehingga mampu dikurangi hingga 400 ton per hari.Selain adanya rumah kompos, turunnya jumlah sampah disebabkan makin sadarnya warga kota Pahlawan terhadap lingkungan. Target bebas sampah yang dimaksud pemerintah lanjut Risma, merupakan kondisi dimana sampah terkelola dengan baik, dan tidak ada lagi sampah yang tercecer atau berserakan tidak terkelola.Pemberlakuan Perda Pengolahan Sampah pada 2015 mendatang, mengharuskan setiap usaha seperti restoran dan hotel tidak akan dapat secara langsung membuang sampah ke TPA. Sampah yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu, hingga menyisakan sampah yang sudah tidak dapat diolah untuk dibuang ke TPA Benowo.Tidak hanya itu, sampah harus dibuang sendiri ke TPA dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah sendiri, bukan dengan menggunakan truk sampah milik Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu dilakukan untuk menekan volume sampah yang terus meningkat.“Semua kembali pada perilaku, dan harapan kami perilaku masyarakat maupun pendatang dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan di Surabaya,” harap Wisnu Wibowo. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2018-076-01.json | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | [CLS] Makassar menjadi salah satu kota transit perdagangan satwa yang dilindungi. Ini terbukti dari kasus ditangkapnya dua warga negara asing China atas nama Chen Jianyi alias Aii (25) dan Zhong Qiushan alias Acong (31), yang diduga terlibat dalam perdagangan sisik penyu, pada akhir Januari 2018 silam oleh aparat kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.Iptu Donna Briadi, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Bareskrim Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut, dilakukan setelah mendapat informasi dari warga. Mereka ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar, yang dipimpin oleh Aiptu Syamfhidar di Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Kecamatan Tallo, Makassar.“Setelah ada pengaduan dari warga, tim langsung ke lokasi melakukan pengecekan dan ternyata memang ditemukan 200 kg sisik penyu yang sudah dikeringkan. Dua orang kami amankan. Semuanya WNA, satu sebagai tersangka dan satunya sebagai saksi. Kita langsung bawa tersangka karena barang buktinya ada,” ungkapnya kepada Mongabay-Indonesia, Kamis (08/02/2018).baca : Sita 51 Penyu Hijau, Kapolda: Bali Target Penyelundupan Menurut Donny, perkara ini sementara dalam berproses, administrasinya sudah periksa semua. Tinggal memeriksa saksi-saksi yang terkait. Selain itu, juga dilakukan pendalaman adanya keterlibatan warga lokal dalam kasus ini.Tersangka diketahui belum melakukan pengiriman, baru sebatas pengumpulan. Dari pengakuannya kepada penyidik diketahui bahwa sisik penyu tersebut diperoleh dari Kabupaten Sorong, Papua Barat. Makassar hanya sebagai tempat pengumpul dan transit sebelum akhirnya dikirim ke luar.“Kita masih sementara melakukan pendalaman, namun dari pengakuan sementara diketahui Makassar hanya transit saja. Katanya diambil dari Sorong, Papua. Kita juga kordinasi dengan berbagai pihak yang terkait,” tambah Donna. | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-076-01.json | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | Menurut Donna, kasus penangkapan sisik penyu dalam skala besar ini yaitu 200 kg, diperkirakan berasal dari puluhan penyu, adalah pertama kali selama masa jabatannya setahun terakhir.baca : Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Tempurung Penyu Sisik, Eh…Pelaku Kabur Menurut Andry Indryasworo Sukmoputro, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut (BPSPL) Makassar Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama ini Makassar memang hanya sebagai daerah transit perdagangan satwa yang dilindungi, yang berasal dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.“Selama ini yang kami dapatkan info terkait pemanfaatan biota yang dilindungi, khususnya Penyu, Makassar hanya sebagai tempat transit untuk kemudian diteruskan ke Bali, sebagai pasar potensial. Walaupun ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” ujarnya.Menurut catatan BPSPL Makassar sendiri, upaya penindakan hukum terkait penyu ini telah terjadi dua kali sepanjang tahun 2016-2017. Baik itu untuk dijual, maupun digunakan sebagai atraksi wisata.“Seperti yang terjadi di Bira Pulau Liukang Loe, Bulukumba yang juga sudah berproses P21 yang ditangani Reskrimshus Polda Sulsel.”Terkait sumber penyu, berbagai daerah di kawasan timur memang telah menjadi sumber target perdagangan ilegal ini. Tidak hanya dari Papua dan Papua Barat, juga ada dari perairan Tual Maluku, perairan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.“Pada April 2016 dilakukan penyitaan sebanyak 70 ekor penyu oleh Satker PSDKP Luwuk Banggai. Semua penyu yang dalam kondisi hidup tersebut telah dilepasliarkan BPSPL di perairan Kendari, Sulawesi Tenggara,” tambahnya.baca : Penyelundupan Penyu Hijau ke Bali Kembali Marak Menurut Andry, selain penyu, yang juga sering diselundupkan adalah kuda laut, yang termasuk dalam Appendix II, yaitu masih boleh diperdagangkan asal ada kuota. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-076-01.json | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | “Umumnya kuda laut yang diperdagangkan dalam bentuk kering, padahal yang diperbolehkan sesuai kuota adalah dalam kondisi hidup.”BPSPL Makassar sendiri telah menginisiasi adanya unit pengelolaan pemanfaatan untuk budidaya kuda laut ini dengan memberikan bantuan berupa penangkaran kuda laut kepada beberapa kelompok di Pulau Sebangko, Kabupaten Pangkep.“Saat ini sudah mendapatkan izin pengambilan induk dan sudah berkembang biak F1 (turunan 1) yang nanti jika sudah bisa berkembang biak kembali F2 (turunan 2), maka baru bisa mendapatkan izin memperdagangkan dengan kuota jika sudah ada approval dari LIPI sebagai Scientific Authority. Kedua perizinan sampai saat ini masih ada di BKSDA KLHK.”Menurut Andry, BPSPL Makassar selama ini selalu diminta sebagai saksi ahli untuk identifikasi apakah biota-biota yang terjaring atau ditahan termasuk kategori spesies yang dilindungi atau tidak, baik berdasarkan UU 5/1990 tentang KSDAH dan PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa atau berdasarkan UU No.31/2004 jo UU No.45/2009 tentang Perikanan atau berdasarkan Appendix CITES. Perdagangan terumbu karang hidupMuhammad Zamrud, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BBKIPM) Makassar mengatakan penyelundupan sisik penyu biasanya lewat laut karena jika dilakukan lewat udara akan segera terdeteksi oleh balai karantina.“Jika pun dilakukan lewat udara maka biasanya ada kerjasama dengan petugas bandara. Sama yang terjadi dalam penyelundupan terumbu karang.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-076-01.json | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | Selain sisik penyu, yang paling sering diselundupkan adalah terumbu karang. Kasus terakhir paling besar adalah pada bulan Juli 2017 lalu, di mana penyelundupan sekitar 32 koli terumbu karang berhasil digagalkan di Denpasar, Bali. Terumbu karang itu diambil dari Kabupaten Pangkep dan diselundupkan keluar melalui Bali. Jumlahnya diperkirakan sekitar 1100 pieces yang dikemas dalam travel bag.“Modusnya memang seperti itu, dimasukkan dalam travel bag, di-packing dan di-wrapping lalu dimasukkan di bagasi. Di bandara mustahil bisa lolos kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam. Sudah pernah petugas bandara, Arsev, yang ditangkap karena ini.”baca : Penyelundupan 1300-an Koral Digagalkan di LombokTerumbu karang ini biasanya diselundupkan dalam kondisi hidup. Dijual ke luar negeri melalui persinggahan Bali dan Jakarta. Di negara tujuan harganya akan sangat mahal. Biasanya akan dijadikan ornamen akuarium. Terumbu karang dari kawasan timur dianggap memiliki kelebihan tersendiri.“Kelebihan terumbu karang di kawasan timur itu karena memiliki corak yang beragam dan indah, yang sulit ditemukan di kawasan barat.”Menurutnya, Pangkep termasuk daerah yang memiliki tingkat pencurian terumbu karang yang cukup tinggi. Bahkan termasuk dalam zona merah. Praktek ini masih selalu terjadi karena faktor ekonomi bagi nelayan dan adanya pihak yang memfasilitasi. Upaya sosialisasi sering dilakukan namun tetap saja kasus pencurian sering terjadi.baca : Kenapa Penyelundupan Koral di Bali Marak Terjadi? Pengaduan wargaMenurut Andry, terkait masih adanya perdagangan satwa yang dilindungi ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan meski memang harus disiapkan media pengaduannya. Untuk itulah kemudian BPSPL Makassar membuat saluran pengaduan masyarakat baik terkait pelayanan maupun informasi pemanfaatan biota laut yang dilindungi, baik melalui medsos WA maupun email. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-076-01.json | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | 200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi | “Silahkan buka di wesite kami di http://bpsplmakasar.kkp.go.id/pengaduan-pelayanan. Lalu mengisi form yang ada. Terlebih dahulu pilih 1 dari 3 Form media pengaduan yang kami miliki,” ungkap Andry.Dikatakan Andry, formulir tersebut diberikan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan atau informasi terkait layanan yang diberikan oleh BPSPL Makassar atau isu terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja, meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.“Tak perlu khawatir terungkapnya identitas diri pelapor karena kami akan merahasiakan identitas mereka. Kami menghargai informasi atau aduan yang dilaporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang dilaporkan. Secara Hukum, pelapor mendapat jaminan hak perlindungan terhadap informasi yang disampaikan. Ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tambahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-13.json | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | [CLS] Saat mengunjungi Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Widi Gane, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, akhir Mei lalu, saya sempat menyinggahi Pulau Daga Kecil, satu di antara sekitar 99 pulau di Kepulauan Widi.Puluhan nelayan dari Kecamatan Gane Timur Tengah dan Gane Timur Selatan, Halmahera Selatan beraktivitas di pulau tersebut. Mereka mencari ikan dengan mengail atau juga menggunakan jaring apung.Beberapa nelayan yang ditemui, mengeluhkan adanya aktivitas destructive fishing dilakukan nelayan tidak bertanggung jawab.Sementara, pantauan di beberapa pulau yang banyak didatangi nelayan, belum ada papan informasi atau pemberitahuan bahwa kawasan ini telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Maluku Utara yang perlu dilindungi.Pulau-pulau di TWP Kepulauan Widi ini meski tak ada penduduk tetap, para nelayan dari berbagai tempat di Maluku Utara datang silih berganti menangkap ikan menggunakan jaring apung atau pancing. Para nelayan tinggal memilih pulau mana yang mereka singgahi dan menetap tiga atau empat hari. Jika sudah banyak ikan ditangkap, mereka pulang dan menjualnya.baca : Kepulauan Widi, Surga Tersembunyi di Ujung Selatan Halmahera Di Pulau Daga Kecil ada 15 KK warga dari Desa Gane Luar yang membuat rumah-rumah panggung di tepi pantai di belakang kawasan hutan mangrove. Mereka menangkap ikan di perairan pulau itu. Hasil tangkapan ikan diawetkan dengan es, lalu dibawa pulang untuk dijual. Ada juga yang dibuat ikan garam atau ikan asap. Hasil ikan yang mereka olah dijual ke berbagai tempat, bahkan ke luar Maluku Utara.Untuk hasil tangkapan ikan karang atau orang lokal menyebutnya ikan dasar, biasanya sudah ada pembeli tetap. Bahkan ada yang datang langsung ke Pulau Widi untuk bertransaksi dengan nelayan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-13.json | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Muhlis Said, salah satu pembeli ikan hasil yang ditemui di Pulau Daga Kecil mengaku, membeli langsung ke nelayan di Widi. Dia sudah tiga hari berada di pulau itu. Ikan-ikan tersebut dibawa ke daerah tambang nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda, Halmahera Tengah.“Saya bawa dan jual ke perusahaan. Harga beli Rp25.000 per kilogram, dijual ke perusahaan kadang Rp50.000 bahkan Rp60.000 per kilogram,” katanya. Dia beli ikan tersebut 200 sampai 300 kilogram baru dibawa ke Weda.Hi Jassim salah satu nelayan yang sehari- hari mengolah ikan garam di Widi mengaku bisa menghasilkan ratusan kilogram ikan garam sebulan. Ikan itu diperoleh dari menjaring dan mengail atau juga membeli dari nelayan lain.“Rata-rata antara 2 sampai 5 kilogram per hari. Dari 15 KK di pulau Daga Kecil semua mencari ikan dan membeli ikan jika ada nelayan yang jual. Mereka sudah puluhan tahun di pulau ini,” jelas Jassim yang juga pensiunan petugas kesehatan itu.baca juga : Ketika Pulau-pulau Kecil di Maluku Utara Terancam Tenggelam Informasi dari para nelayan yang menangkap ikan di TWP ini, bahwa ada nelayan lain datang tangkap ikan dengan cara menggunakan bom atau juga potassium.“Empat bulan lalu, ada nelayan yang diketahui dari Pulau Obi melakukan pengeboman ikan di kawasan laut Pulau Boku-boku, agak ke ujung selatan gugusan pulau Widi,” jelas Amin Hairudin (47 tahun) nelayan asal desa Gane Luar yang saat ini menempati pulau Daga Kecil.Dia bilang mereka bom ikan untuk kebutuhan umpan. Setelah umpan diambil, jenis ikan lain yang mati dibiarkan. “Kami tidak bisa mengusir karena takut mereka nekat melempar bom ke kita,” ceritanya. Tidak hanya Amin, senada disampaikan Said Kahar nelayan asal desa Bisui yang setiap saat menangkap ikan di kawasan Widi menggunakan jaring apung. Dia bilang, banyak aktivitas perikanan merusak di Widi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-034-13.json | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | “Banyak pulau tak berpenghuni, setiap saat aktivitas bom ikan sering terjadi. Kita sesama nelayan tidak bisa berbuat apa apa. Perahu mereka punya kapal kapasitas dan kecepatannya lebih besar. Kadang mereka nekat melempar bom jika kita kejar,” ceritanya.Karena itu dia minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten dan provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengawasan atau patroli. “Kita minta mereka bisa mengawasi kawasan laut di sini. Ada pos DKP dibangun tapi tidak dimanfaatkan, akhirnya rusak,” katanya sambil menunjuk sebuah pos di laut Daga Kecil.Harapan ini disampaikan karena banyak nelayan mencari ikan di kepulauan Widi. ”Kalau sudah dibom, terumbu karang rusak dan bibit ikan mati nanti kita tidak bisa menangkap ikan lagi,” ujarnya.baca juga : Nelayan Keluhkan Kapal Ikan dari Luar Maluku Utara, KKP Tangkap 13 Kapal di Perairan Halmahera DKP Provinsi Maluku Utara melalui Kepala Bidang Pengawasan Perikanan Abdullah Togubu menjelaskan, pengawasan aktivitas destructive fishing terkendala personil yang terbatas dan luasnya wilayah laut Malut. Undang- undang No.2/ 2014 tentang Pemerintah Daerah memang menyatakan pengawasan laut menjadi kewenangan provinsi.Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah provinsi Maluku Utara berencana segera memberikan kewenangan pengawasan itu ke pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah. Sehingga bisa didukung dengan anggaran ke depannya.Pergub yang mendukung pelimpahan kewenangan pengawasan ke kabupaten itu sedang digodok. “Kita segera undang rapat Kepala Dinas DKP Kabupaten/kota. Diharapkan mereka pro aktif,” jelasnya.DKP provinsi juga sudah berkoordinasi dengan aparat terutama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Polairud untuk menangani aktivitas destructive fishing. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-13.json | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKD) Maluku Utara Safrudin Turuy dikonfirmasi Jumat (10/6/2022) mengatakan, setelah ditetapkan menjadi TWP belum ada sosialisasi dalam bentuk papan informasi yang dipasang pulau pulau dan laut kawasan ini. Karena itu untuk tahap awal sebagai bagian dari upaya kampanye ke masyarakat, segera dipasang papan informasi mengenai status kawasan kepulauan Widi. “Tim akan segera turun memasangnya dalam waktu dekat ini,” ujarnya.Di Maluku Utara sendiri ada 8 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang telah ditetapkan. “Pemasangan papan informasinya dimulai dari KKP Moti dan Makean selanjutnya KKP Gura Ici dan KKP Kepulauan Widi. Tim diberangkatkan waktu dekat ini,” katanya singkat.baca juga : KKP Tetapkan 3 Kawasan Konservasi Perairan Baru di Maluku Sedangkan Dosen Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate (Unkhair), Dr. Adityawan Ahmad mengatakan pihaknya pernah melakukan penelitian tentang kondisi bawah laut Kepulauan Widi pada 2012 lalu. Mereka menemukan kekayaan biota laut dan kondisi terumbu karang yang masih baik. Di beberapa titik penyelaman belum terkena aktivitas perikanan merusak.Dia mengatakan aktivitas pengeboman ikan itu menjadi ancaman serius terhadap terumbu karang dan biota laut di pulau Widi. “Jika ada informasi aktivitas destructive fishing dipastikan kerusakan massive terjadi,” katanya. Ditetapkan Menjadi KKPKepulauan Widi sendiri sudah dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Suaka Pulau Kecil (SPK). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.251/KPTS/MU tahun 2015, SKP itu luasnya 7.690 ha. Setelah ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah Maluku Utara No.2/2018, luas kawasan konservasi Kepulauan Widi direvisi menjadi 324.945,36 ha. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-13.json | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi | Pencadangan Kepulauan Widi sebagai Suaka Pulau Kecil ditinjau kembali untuk penyesuaian jenis kategori kawasan serta penyederhanaan bentuk kawasan. Dari hasil peninjauan tersebut Kepulauan Widi diusulkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) tipe kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) dengan luasan 315.117,11 ha.TWP Kepulauan Widi memiliki berbagai potensi dari segi ekologis, sosial budaya hingga ekonomi yang penting untuk dijaga dan dikembangkan manfaatnya. Potensi ekologi meliputi ekosistem terumbu karang dengan luasan total 5913,87 ha, ekosistem mangrove 84,61 ha dan ekosistem padang lamun 298,74 hektar. Di ekosistem tersebut hidup berbagai jenis organisme penting seperti ikan karang dan satwa laut kharismatik seperti lumba-lumba, hiu martil dan pari manta. Zonasi KKP TWP Kepulauan Widi dibagi menjadi beberapa zona sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Ada tiga zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, dan zona perikanan berkelanjutan. Di dalam zona pemanfaatan terdapat sub zona pariwisata alam perairan, sedangkan zona perikanan berkelanjutan ditujukan untuk sub zona penangkapan ikan.Masing-masing zona memiliki target konservasi atau objek yang ingin dilindungi yang akan menentukan indikator pengelolaan kawasan dan menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya hayati yang ada. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-09.json | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | [CLS] Orang Batak sebut tumbuhan ini sijukkot. Ia biasa tumbuh di sekitar Danau Toba dan jadi obat tradisional orang Batak sejak dulu.Tumbuhan ini bisa mencapai satu meter, daun memanjang dengan tepi tak teratur, dan ujung meruncing. Warna daun hijau hijau kecoklat-coklatan, serasi dengan warna batang yang putih kemerah-merahan. Batang bergetah putih dengan kandungan yang tinggi.Saat baru tumbuh, sijukkot memiliki bunga, namun setelah dewasa daunnya melebar.Penelitian menunjukkan, racikan tumbuhan atau dikenal dengan sebutan jamu tradisional dengan bahan sijukkot, berkhasiat sebagai obat herbal meredakan demam, batuk, flu, dan gangguan pencernaan.Sijukkot mengandung senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas. Di kebiasaan adat Batak, sijukkot (Lactuca indica L.) dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit. Air rebusan ekstrak daun, batang, dan akar sijukkot diminum atau bisa langsung dimakan seperti sayur.Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah dengan ketinggian 1.400 mdpl, seperti di Desa Sionom Hudon, Tele, Kabupaten Samosir. Ia banyak ditemukan di dataran Asia seperti Indonesia, Korea, Jepang dan India juga jadi obat tradisional. Dalam artikel Indonesia Journal Chemical Sicence and Technology 2020, menunjukkan, bioaktivitas sijukkot berpotensi sebagai antioksidan, anti bakteri, antidiabetes, meredakan penyakit lambung serta risiko kanker.International Diabetes Federation memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045, lebih besar 49% dengan 19,47 juta penderita pada 2021. Indonesia termasuk dalam negara lima terbesar di dunia penderita diabetes.Dari penelitian itu, sijukkot bisa jadi alternatif mengurangi diabetes meilitus yang berpotensi pada kematian seseorang.“Paman saya penderita stroke menahun. Saya kasih minum rebusan sijukkot. Bisa juga dimakan. Ada reaksi pada tubuhnya”, kata Reinheart Simarmata, warga Langkat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2023-007-09.json | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | Mengenal ‘Sijukkot’, Tumbuhan Obat dari Tanah Batak | Hengky Manalu, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak bilang, sijukkot, punya nilai sejarah. Warga Batak mengenal sijukkot ini sebagai lalapan Raja Batak, Raja Sisingamangaraja.“Ini punya nilai sejarah, melekat erat pada tradisi pengobatan di masyarakat Batak. Mesti dijaga kelestariannya,” katanya kepada Mongabay.Dia bilang, Sisingamangara XII konsumsi sijukkot saat keluar masuk hutan selama masa perburuan kolonial Belanda. Hengky khawatir, keberadaan sijukkot menurun bahkan hilang dengan hutan yang terus tergerus juga penggunaan pestisida. Dia contohkan, hutan yang berubah jadi perkebunan kayu, seperti di konsesi PT. Toba Pulp Lestari, bisa mengikis keberadaan sijukkot.Luas konsesi TPL sekitar 168.000 hektar tersebar di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Padang Sidempuan.Sementara sijukkot tumbuh di sekitar Danau Toba yang tersebar di empat kabupaten yakni, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, dan Humbang Hasundutan.Menurut Eva Erika Hutagalung, dari Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kebun Raya Samosir mengatakan, tumbuhan ini mudah ditemukan di Danau Toba. Ia tumbuh sendiri tanpa budidaya.“Tanaman ini termasuk bandel. Gampang didapat. Bisa hidup di batu-batu juga parit. Memang belum ada yang budidaya.” ******* [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-085-04.json | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | [CLS] Nautilus yang satu ini bukanlah nama sebuah kapal selam milik Kapten Nemo, sang petualang di novel 20,000 Leagues Under the Sea. Nautilus yang satu ini adalah salah satu moluska yang telah ada sejak jutaan tahun yang lalu.Catatan dari fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa nautilus tidak berevolusi banyak selama 500 juta tahun terakhir. Bahkan spesies tertentu mencapai lebih dari 2,5 meter (8 kaki 2 inch) ukurannya. Dari masa ke masa hanya ukurannya lah yang banyak berubah, sampai sekarang hanya sebesar kira-kira 20 cm saja.Nautilus mempunyai bentuk yang mirip dengan bentuk umum untuk cumi-cumi, dengan kepala yang menonjol dan tentakel, yang panjang, lembut, dan fleksibel. Nautilus biasanya memiliki lebih banyak tentakel dari cephalopoda lainnya. Jumlahnya bisa mencapai hingga sembilan puluh tentakel.Tentakel ini dibagi menjadi dua lingkaran dan, tidak seperti tentakel cumi lainnya, mereka tidak memiliki pengisap, dan berdiferensiasi serta ditarik. Radula yang luas dan khas memiliki sembilan gigi.Nautilus memiliki dua pasang insang. Ini adalah satu-satunya sisa-sisa metamerism leluhur yang terlihat dalam cumi yang masih ada. Tentakel menempel pada mangsa berdasarkan permukaan bergerigi mereka. Nautilus memiliki pegangan yang kuat, upaya untuk mengambil objek yang sudah tertangkap oleh nautilus mungkin akan merobek tentakelnya, dan tetap melekat erat pada permukaan objek.Mulutnya seperti paruh burung beo yang terdiri dari dua rahang yang masing-masing mampu merobek hewan makanannya, yang sebagian besar berupa krustasea, ikan dan beberapa mahluk lainnya.Nautilus Jantan Dan BetinaNautilus jantan dapat dibedakan dari betinanya dengan memeriksa susunan tentakel di sekitar kerucut bukalnya. Nautilus jantan memiliki organ gagang (berbentuk seperti paku atau sekop) terletak di sisi kiri dari kerucut sehingga terlihat tidak teratur. Sedangkan kerucut bukal betina berbentuk bilateral simetris. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2015-085-04.json | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Seperti semua cephalopoda, darah nautilus mengandung hemocyanin, yang biru. Dan tidak seperti kebanyakan cephalopoda, nautilus tidak memiliki kantung tinta dan hanya bergantung pada cangkangnya untuk perlindungan dari para predatornya.Nautilus pompilius adalah spesies terbesar dalam genus nautilus. Salah satu bentuk yang terbesar dengan ukuran 26,8 cm ditemukan dari barat laut Australia, pernah disebut sebagai Nautilus repertus. Namun, sebagian besar spesies nautilus tidak pernah melebihi 20 cm.Macromphalus nautilus termasuk nautilus kecil, dengan ukuran 16 cm. Nautilus pompilius suluensis dari laut Sulu menjadi nautilus terkecil dengan diameter cangkang rata-rata 11,5 cm.Nautilus merupakan satu-satunya cumi hidup yang mempunyai tulang tubuh eksternal berfungsi sebagai cangkang. Hewan ini dapat menarik badan sepenuhnya ke cangkang dan menutup pembukaan dengan hood kasar, yang terbentuk dari dua tentakel khusus yang dapat dilipat.Cangkangnya berbentuk melingkar, aragonitic, nacreous dan tahan tekanan. Walaupun cangkangnya tidak tahan pada kedalaman tertentu dan akan meledak pada kedalaman sekitar 800 meter (2.600 kaki). Cangkang nautilus terdiri dari dua lapisan yaitu matte lapisan luar berwarna putih, dan lapisan dalam warna-warni putih mencolok. Cangkang paling dalam berwarna pearlescent biru-abu-abu.Mutiara Osmena, meski bernama mutiara, tetapi perhiasan ini berasal berasal dari bagian cangkang nautilus. Secara internal, cangkang terbagi menjadi beberapa ruang (camerae), dengan mode kamuflase bernama countershading. Cangkang nautilus adalah salah satu contoh alami terbaik dari spiral logaritmik, meskipun tidak spiral emas.Hewan kuat tekanan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2015-085-04.json | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Untuk berenang, nautilus menarik air ke dalam dan keluar dari ruang dengan hyponome, yang menggunakan jet. Nautilus juga memiliki kemampuan yang sangat langka untuk menahannya jika dibawa ke permukaan dari habitat alami di laut dalam tanpa menderita kerusakan. Sedangkan ikan atau krustasea yang hidup di laut dalam pasti akan mati seketika ketika di bawa ke permukaan, karena tekanan yang berbeda. Nautilus yang akan tidak akan terpengaruh meskipun perubahan tekanan sebanyak 80 atmosfer.Sampai saat ini, belum diketahui bagaimana hewan eksotis ini mempunyai kemampuan bertahan dari tekanan. Meskipun memiliki struktur berlubang, vena cava diduga menjadi organ yang mendukung kemampuan itu.Tidak seperti cumi lainnya, nautilus tidak memiliki penglihatan yang baik. Struktur matanya berkembang tetapi tidak memiliki lensa yang solid. Mereka memiliki lubang jarum mata sederhana yang terbuka terhadap lingkungan. Nautilus diduga menggunakan penciuman sebagai alat untuk mencari makan atau mengidentifikasi calon pasangan. Telinga dari nautilus yang terkandung dalam struktur disebut otocyst terletak tepat di belakang ganglia pedal, berbentuk oval padat dengan elips kristal kalsium karbonat.Nautiluses lebih dekat kekerabatannya dengan cumi pertama yang muncul sekitar 500 juta tahun yang lalu dari pada cumi modern awal yang muncul mungkin 100 juta tahun kemudian (ammonoids dan coleoids). Mereka memiliki otak yang lebih sederhana, dan bukan otak yang kompleks besar seperti gurita, cumi-cumi ataupun sotong. Namun sistem saraf Cephalopoda sangat berbeda dari hewan lain.Reproduksi NautilusNautiluses berkembang biak dengan bertelur. Betina akan melampirkan telur yang telah dibuahi di batu pada perairan dangkal. Telur itu membutuhkan waktu 8 – 12 bulan untuk berkembang sampai 30 milimeter. Betina bertelur sekali per tahunnya dan meregenerasi organ reproduksi mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-085-04.json | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Nautilus, Chepalopoda Purba Yang Tersisa | Pada tahap kematangan seksual, cangkang jantan menjadi sedikit lebih besar dari betina. Hampir semua penelitian menyebutkan jumlah jantannya lebih banyak 60 – 94 persen dibanding jumlah betina.Masa hidup nautilus dapat melebihi 20 tahun, ini adalah waktu yang sangat panjang untuk sebuah cephalopoda. Namun, nautilus biasanya mencapai kematangan seksual ketika mereka berusia sekitar 15 tahunNautilus ditemukan di Indo-Pasifik, dari 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan dan 90 derajat – sampai 175 bujur timur. Mereka mendiami lereng dalam terumbu karang. Nautilus juga biasanya menghuni kedalaman beberapa ratus meter.Nautilus dipercaya merupakanhewan nocturnal, atau aktivitasnya meningkat pada malam hari, termasuk berburu, kawin dan bertelur. Kedalaman terjauh di mana nautilus telah terlihat adalah 703 m yaitu Nautilus Pompilius. Dan hanya di Kaledonia Baru, Kepulauan Loyalty, dan Vanuatu terdapat nautilus yang diamati dalam air yang sangat dangkal yaitu 5 meter. Hal ini disebabkan dinginnya air permukaan yang ditemukan di habitat ini belahan bumi selatan. Nautiluses umumnya menghindari suhu air di atas 25 ° C.Di beberapa daerah di Indonesia, nautilus ditangkap oleh nelayan untuk dikonsumsi dagingnya, dan diambil cangkangnya untuk dibuat suvenir atau produk perhiasan. Memang nautilus bukanlah hewan yang langka, tetapi karena habitatnya yang berada di laut dalam, maka nautilus jarang terlihat oleh para penyelam sekalipun. Dan karena itu pula, nautilus disebut hewaan yang langka dan dilindungi. Walaupun regulasi untuk perlindungan terhadap hewan ini tetap diperlukan, mengingat nautilus termasuk ke dalam hewan purba dan untuk menghindari adanya over fishing. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | [CLS] Ribuan masyarakat adat Tengger berkumpul di Pura Luhur Poten, lautan pasir Gunung Bromo, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur, 18 Juli lalu. Hari itu, masyarakat bersama pemuka adat Tengger tengah menyiapkan upacara Yandya Kasada. Mereka mengenakan tutup kepala, dan berselimut kain sarung untuk mengusir hawa dingin.Sebagian membakar ban atau arang untuk menghangatkan tubuh. Puncak upacara ritual Yadnya Kasada, berbarengan dengan cuaca ekstrem. Dini hari suhu mencapai minus tiga derajat celsius. Embun membeku dan menciptakan bunga es (frost). Masyarakat adat Tengger, telah lama bersahabat dengan suhu dingin.“Sudah terbiasa. Ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, sudah biasa,” kata Sukarji, Kepala Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Pasuruan.Baca juga: Bromo Erupsi, Wisatawan Dilarang Masuk Radius Satu Km dari KawahDia menyiapkan beragam perlengkapan dan makanan agar masyarakat terutama calon dukun tetap hangat. Ada minuman hangat, dan makanan untuk menjaga suhu tubuh.“Calon dukun tak boleh kedinginan,” katanya.Keempat calon dukun adalah Wagiri, Maridinto, Jais dan Indrianto. Mereka bakal menggantikan dukun Sukariono, yang meninggal dua tahun lalu.Malam ini, saat paling ditunggu Masyarakat Sedaeng, lantaran keempat calon dukun tengah bakal mengikuti ujian japamantra. Kalau sang calon dukun kedinginan, khawatir menganggu konsentrasi mereka.Baca juga : Ketika Warga “Menantang” Erupsi Bromo Saat Kasada (Bagian 1)Ujian calon dukun sebelum upacara Yadnya Kasada, dipimpin Rama Pandita Supomo. Sebanyak tujuh calon dukun akan diuji japamantra dari tiga desa, yakni Sedaeng (Pasuruan), Ledokombo dan Gubuklakah, Poncokusumo (Kabupaten Malang). Mereka ini dari 37 desa adat Tengger, tersebar di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Setelah lulus ujian japamantra, ketiga dukun terpilih bakal jadi dukun adat untuk melaksanakan ritual adat di masing-masing desa. “Selama dua tahun resah. Tak ada dukun untuk acara adat. Malam ini, kami bahagia, besok sudah memiliki dukun. Ini yang kami tunggu-tunggu,” kata Sukarji.Baca juga : Ritual Kasada, Ritual Selaras Alam Suku Tengger (Bagian 2)Sesuai keyakinan masyarakat Tengger, pengukuhan dukun desa sebelum puncak ritual Yadnya Kasada. Tahun lalu, Sedaeng gagal mengukuhkan dukun desa lantaran bertepatan dengan tahun pahing, Menurut sesepuh, katanya, tahun pahing tak boleh memilih pemimpin adat.“Selama dua tahun upacara adat, sementara dipimpin dukun dari desa tetangga terdekat,” katanya.Dukun, berperan penting dalam adat dan keyakinan Hindu Dharma, setempat. Mulai upacara adat desa, pernikahan, dan mengatur sesaji, termasuk entas-entas yakni upacara adat untuk memperingati 1.000 hari kematian keluarga.Calon dukun akan diuji japamantra, “mandarakulun.” Kalau ditulis, katanya, mantra itu bisa selembar kertas. Mereka meminjam kitab yang hanya dipegang Rama Pandita, dan menghafalkan. Setelah ada calon dukun lancar dan hafal japamantra, kepala desa mengusulkan kepada Rama Pandita, untuk mengikuti ujian.Kadang, meski sebelumnya lancar dan hafal, saat ujian di Pura Luhur Poten, terhambat. Ada saja, calon dukun yang tak bisa mengucapkan japamantra secara lancar hingga gagal. “Kami meyakini, yang menguji Rama Pandita. Yang menentukan mbah buyut atau nenek moyang.” Tujuh dukun adat TenggerKamis, 18 Juli, Pura Luhur Poten penuh warga adat Tengger. Mereka membawa sejumlah bunga layu atau ongkek berisi aneka sesaji. Terdiri dari ayam goreng utuh atau ingkung, bubur, jadah, pasung dan pepes yang terbuat dari jagung. Ada juga aneka hasil bumi sayur mayur dan buah-buahan. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Bunga layu diletakkan berjajar di Pura Luhur, masing-masing dipimpin seorang dukun desa setempat. Bergantian mereka membakar kemenyan, dan dupa sembari merapal mantra. Aroma wangi dupa dan kemenyan menyeruak di Pura Luhur Poten. Para dukun memanjat doa, agar proses Yadnya Kasada yang bertepatan dengan bulan purnama berjalan lancar.“Kami berharap, segera memiliki dukun sebagai pemangku adat, hajatan doa, pernikahan, selamatan desa dan nyewu untuk mengantar arwah ke nirwana,” kata Iswantoro, warga Sedaeng.Rama Pandita Sutomo, tampil di podium. Dia duduk bersila. Bersafari putih, bawahan kain jarik khas Tengger dan pakai udeng khas adat Tengger. Rama Pandita atau ketua dukun Tengger, Sutomo, memulai dengan membaca sejarah Yadnya Kasada dalam bahasa Tengger. Dilanjutkan merapal mantra dan doa, serta pujastuti para dukun.Lantas, Pandita Sutomo menguji para calon dukun dalam prosesi ritual Mulunen, yakni wisuda samkara atau upacara ujian sekaligus pengukuhan dukun baru. Hasilnya, ketujuh dukun lulus dan berhak jadi dukun desa setempat.“Dua dukun keturunan, sisany, bukan keturunan dukun,” kata Sutomo.Para dukun memanjat doa dan lanjut labuhan bersama ke Kawah Bromo. Bergantian, para dukun dan masyarakat Tengger memikul bunga layu berisi sesaji. Mereka berjalan beriringan dengan penerangan obor minyak. Bunga layu dilempar ke kawah, masyarakat yang tengah memiliki janji juga melempar, seperti, kambing, uang koin dan hasil pertanian ke kawah. Mereka berharap hasil pertanian mendatang makin baik dan hewan ternak sehat.Sukaji, Kepala Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, mengatakan, Bromo atau masyarakat menyebut Mbah Bromo, merupakan gunung aktif yang disakralkan umat Hindu Dharma setempat. Mereka rutin berkirim sesaji. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | “Hasil kerja setahun, sisakan sebagian kirim ke Mbah Bromo,” katanya. Meski terjadi erupsi pada 28 Desember 2010, mereka tetap mengirim sesaji ke kawah Bromo. Para dukun yang berkomunikasi dengan alam gaib, penjaga Bromo, meminta agar dikirim sesaji.“Selain Sang Hyang Widi disebut dalam setiap doa. Juga berkirim sesaji ke Mbah Bromo,” katanya.Mereka berharap, kesejahteraan masyarakat meningkat, hasil pertanian dan ternak melimpah, serta terhindar dari hama penyakit.Dua hari sebelum upacara Yadnya Kasada, mereka mengambil air di Sumber Widodaren. Sumber di dalam goa itu juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Air dari Widodaren dipercaya memiliki khasiat untuk obat tanaman.Menurut legenda masyarakat Tengger, mereka adalah keturunan Roro Anteng dan Joko Seger. Pasangan ini tak memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Keduanya, bertapa dan berdoa. Mereka berjanji mengorbankan salah satu anaknya untuk persembahan ke Kawah Bromo.Akhirnya, mereka dianugerahi 25 anak, tetapi lupa dengan janji. Semua anak menolak dikorbankan. Si sulung, Jaya Kusuma bersedia dikorbankan menemui sang Dewa Brahma atau Bromo untuk melunasi janji kedua orangtuanya.Jaya Kusuma menyampaikan, agar masyarakat keturunan Roro Anteng dan Joko Seger (Tengger) memberikan persembahan hasil bumi ke Kawah Bromo pada tanggal 14 bulan Kasada sesuai penanggalan Tengger. Utamakan keselamatan Sarmin, Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), menuturkan, masyarakat adat Tengger hidup dengan alam. Mereka tak bisa dipisahkan dengan alam. Termasuk upacara Yadnya Kasada, tetap dilakukan meski dalam cuaca ekstrem.“Upacara adat larungan tetap dilakukan di Kawah Bromo. Dulu sampai ribut, petugas melarang tapi adat tetap harus dilakukan,” katanya.Ritual adat bisa jalan, asal secara visual tak terjadi erupsi. Masyarakat adat Tengger, selain Yadnya Kasada, juga menggelar ritual adat rutin saban Jumat legi. | [0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | “Masyarakat menganggap paling afdol di kawah,” katanya.Kalau terjadi erupsi harus dilarang, demi keamanan dan keselamatan. Mereka tak boleh mendekat di kawah yang berada di tinggian 2.329 m.dpl, seperti erupsi pada 2010.Bagi pengunjung, dia berharap, kenakan pakaian tebal untuk mengantisipasi suhu dingin. Juga, kacamata dan masker untuk menghalau debu vulkanis dan debu di lautan pasir.Sedangkan fenomena frost, katanya, bukan hal baru. Embun beku terjadi saat kemarau saban tahun. Masyarakat menyebut dengan embun upas lantaran embun membeku merusak sayur. Sayur menjadi kering dan mati.Embun beku tersebar di padang sabana, lautan pasir, dan daerah berlembah sekitar Gunung Bromo. Jumlah pengunjung pada hari biasa antara 1.000 sampai 2.000. Saat akhir pekan mencapai 3.000-4.000 orang. Termasuk saat upacara Yadnya Kasada, pengunjung membludak sampai 4.000-an orang.Demi keamanan dan keselamatan pengunjung, 100-an turun, juga melibatkan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR dan relawan. Mereka bergilir, ditempatkan di sejumlah titik rawan antara lain bibir kawah Gunung Batok.“Mereka bersiaga dalam kondisi darurat. Alhamdulillah, tak ada masalah selama Kasada,” katanya. Lestarikan alam dan adat TenggerTimbul Prihanjoko, Wakil Bupati Probolinggo meminta, masyarakat mendukung dan menjaga alam sekitar. Panorama alam jadi salah satu daya tarik wisata di Bromo, selain ritual budaya seperti Yadnya Kasada. “Kini, Gunung Bromo layak jadi obyek wisata internasional,” katanya.Semua pihak, katanya, diminta menjaga keamanan dan kenyaman serta kebersamaan mempromosikan wisata dan menjaga budaya dan adat Tengger.Rama Pandita Sutomo juga mengukuhkan sejumlah pejabat sebagai sesepuh kehormatan adat Tengger. Harum dupa menguar, asap putih mengepul dari anglo. Rama Pandita Sutomo, merapal doa, memimpin ritual upacara pengukuhan sesepuh kehormatan. Doa dilafalkan dalam bahasa Tengger. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-036-06.json | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam | Para pejabat yang dikukuhkan sebagai sesepuh kehormatan adat Tegger, antara lain, Sekretaris Daerah Jawa Timur, Heru Cahyono; Dandim 0820 Probolinggo, Letnan Kolonel Imam Wibowo dan Kapolres Probolinggo AKBP Edwwi Kurniyanto. Juga, Kapolresta Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal; dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, Agus Ardian Agustriono. Upacara di pendapa Desa Ngadisari, Sukapura, Kabupaten Probolinggo.Heru Cahyono bilang, sering mengendarai sepeda motor di Bromo. Ia mendaki sampai ke bibir Bromo. Bromo, katanya, memiliki alam indah dan adat budaya leluhur hingga harus tetap terjaga.Kemajuan zaman, katanya, tak boleh mengubah kultur dan budaya setempat. “Hutan harus terjaga. Jangan ada yang merusak.” Keterangan foto utama: Wisatawan berramai-ramai naik ke puncak Gunung Bromo untuk melihat ritual larung sesaji ke dalam Kawah Bromo. Foto: Eko Widianto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | [CLS] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 10 jenis tumbuhan dari daftar dilindungi lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/2018. Kebijakan ini menuai kritikan berbagai kalangan. Mereka menilai, jenis-jenis tumbuhan keluar dari daftar dilindungi ini lebih kuat demi kepentingan dunia usaha dan abai konservasi kekayaan hayati Indonesia. (Permen Jenis Satwa dan Tumbuhan Dilindungi)PermenLHK No 106/2018, merupakan perubahan kedua dari PermenLHK Nomor 20/2018. Sepuluh jenis tumbuhan ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), delapan masuk kategori sangat kritis, terancam punah dan rentan punah.Baca juga: Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya?Kayu-kayu itu, yakni, ulin (Eusideroxylon zwageri-rentan punah), medang lahu (Beilschmiedia madang, terancam punah), kayu besi maluku (Intsia palembanica, terancam punah), kempas kayu raja (Koompassia excels, risiko rendah), dan kempas melaka (Koompassia malaccensis, risiko rendah).Sedangkan, lima lainnya, merupakan spesies endemik atau hanya ditemui di wilayah tertentu dan masuk dalam daftar merah IUCN, yakni, damar pilau (Agathis borneensis, endemis Borneo, terancam punah), upan (Upuna borneensis, endemis borneo, terancam punah), palahlar nusakambangan (Dipterocarpus littoralis, endemis Pulau Nusakambangan, kritis), kokoleceran (Vatica bantamensis, endemis Ujung Kulon, kritis), dan palahlar nursala (Dipterocarpus cinereus, endemis Mursala Sibolga, kritis).Kesepuluh jenis tumbuhan ini, sebelumnya dilindungi dalam Permen LHK 92/2018 dan jadi tidak dilindungi dalam Permen LHK 106/2018. KLHK mengklaim, perubahan berdasarkan evaluasi data kelimpahan jenis, temuan, dan fakta lapangan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | ”Inventarisasi sementara menunjukkan keberadaan 10 jenis pohon masih ada dibuktikan dengan produksi dari izin yang diberikan pemerintah kepada swasta memang ada produksinya,” kata Bambang Hendroyono, Sektetaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta.Inventarisasi itu, katanya, dari kegiatan survei pada blok konsesi yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dilaporkan pemegang konsesi melalui izin usaha HPH atau pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA).”RKT pemegang izin sudah disetujui kami sebelum keluar P.20 (Permen LHK Nomor 20/2018-red).” Menerima masukan? Kebijakan ini pun menuai kontroversi dari penggiat konservasi dan perlindungan hutan. KLHK mengimbau, semua pihak perlu memiliki data dalam merekomendasikan atau memberikan usulan terhadap status spesies tanaman maupun satwa yang dilindungi.“Bukan tidak peduli masukan. Kita melihat realita lapangan. Setelah kita lihat sama-sama, kita lakukan pelan-pelan. Kita pakai komitmen, jenis atau satwa yang harus dilindungi, pertimbangannya pada mekanisme akademik,” katanya.Bambang menghargai masukan agar jenis kayu itu masuk dilindungi, tetapi perlu melalui data tandingan. “Kami bersama peneliti Balitbang KLHK bersama LIPI mencari data perbandingan dari data itu (data yang diberikan pemegang konsesi melalui RKT dan SIPUHH),” katanya.Sebelumnya, Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas KLHK menyebutkan, selain kelimpahan di alam, aspek sosial-ekonomi pun jadi pertimbangan penerbitan regulasi ini. Dia contohkan, jenis kayu ini masih banyak dimanfaatkan masyarakat. Kalau status tak diubah, katanya, produksi kayu terhambat, terjadi pengangguran dan penerimaan dana reboisasi dan provinsi sumber daya hutan tersendat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Kekhawatiran penebangan berlebih, KLHK pun akan memperketat SIPUHH. Kalau ada indikasi pidana, katanya, proses hukum tetap berjalan.Dia meyakinkan, KLHK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui sistem SIPUHH dan hasil evaluasi data kelimpahan potensi kayu HPH.Awalnya, Peraturan Menteri 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi ini mendapat apresiasi dari konservasionis karena menambah daftar satwa dilindungi, terutama jenis burung, yang belum tercatat dalam lampiran PP No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Sejumlah spesies seperti kenari melayu (Chrysocorythus estherae), pleci (Zosterops flavus), opior Jawa (Heleia javanica), dan gelatik Jawa (Lonchura oryzivora) masuk daftar spesies dilindungi.Atas desakan penghobi dan pebisnis burung kicau, pemerintah mengubah lagi Permen LHK 20/2018 jadi Permen 92/2018. Dalam pengubahan ini, pemerintah mengeluarkan burung cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus), jalak suren (Gracupica jalla), kucica hutan/murai batu (Kittacincla malabarica), anis bentet kecil (Colluricincla megarhyncha), dan anis bentet sangihe (Colluricincla sanghirensis) dari daftar dilindungi.Selang enam bulan, KLHK kembali mengubah Permen 20/2018 jadi Permen 106/2018 dengan mengeluarkan 10 jenis tanaman dari daftar dilindungi.Dalam permen teranyar ini disebutkan penetapan jenis tumbuhan ini mempertimbangkan banyak izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–hutan alam alias hak pengelolaan hutan (HPH) yang menebang jenis tumbuhan dilindungi.Pertimbangan lainnya, banyak HPH menebang jenis kayu dilindungi terkendala dalam proses penataan hasil hutan. Hal lain, timbul permasalahan hukum ketika HPH menebang kayu dengan status dilindungi di areal kerja (konsesi) hingga pasokan bahan baku di hilir terkendala. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Banyaknya industri primer hasil hutan yang menerima dan mempunyai setok atau persediaan baik dalam kayu bulat maupun kayu oahan jenis tumbuhan atau pohon dilindungi tak dapat dipasarkan dan pasokan bahan baku industri terkendala. Terakhir, banyak dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat terbit dan status masih dalam perjalanan menjadi tidak berlaku padahal kayu bulat berasal dari RKT yang telah disahkan. Kritikan Penolakan terhadap regulasi inipun didukung masyarakat luas melalui petisi di change.org dengan judul “Tolak PermenLHK P.106/2018! yang mengeluarkan jenis pohon langka dari daftar dilindungi!” Hingga 24 Februari 2019, ada 2.744 telah menandatangani.Petisi ini ditulis Ragil Satriyo Gumilang kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya. Dia mengatakan, pada 1998, IUCN menetapkan pahlahlar Mursala punah. Spesies tumbuhan endemik yang dikenal dengan nama keruing itu karena pengusahaan hutan berlebihan di Pulau Mursala.Lima belas tahun kemudian, ada harapan baru datang dari tim ekspedisi LIPI yang menemukan keberadaan tumbuhan yang memiliki kualitas dan nilai kayu sangat ekonomis.Pada 2017, LIPI pun bertindak sigap dengan memasukkan jenis ini dalam rancangan strategi dan rencana aksi konservasi (RSRAK) flora sebagai prioritas 1. Artinya, jenis ini kategori kritis harus segera konservasi, dan pohon endemik dengan sebaran sempit serta diperkirakan punah dalam waktu dekat.Angin segar berhembus setelah pemerintah mengeluarkan Permen LHK 20/2018 dan menetapkan jenis ini dilindungi.Ragil mengecam, aturan keluar tanpa keterbukaan informasi dan kajian komprehensif, ilmiah, serta tidak memperhatikan aspek perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan jenis-jenis satwa dan tumbuhan dilindungi.Dia mendorong, pengesahan RSRAK flora yang mengakomodasi rencana perlindungan jenis-jenis tumbuhan langka terancam punah, dan memperkuat status perlindungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | “Keputusan ini pukulan telak bagi pelaku konservasi dan pelestarian. Apakah Kementerian LHK, yang diharapkan jadi tonggak terbesar pelestarian kehutanan, sudah mempertimbangkan rekomendasi otoritas keilmuan dalam menyusun peraturan pemerintah itu?”Tukirin Partomihardjo, Pakar Ekologi dan Evolusi mengatakan, jenis-jenis kayu itu sudah langka dan sulit ditemui di lapangan. “Saya kurang setuju kalau itu dikeluarkan dari daftar dilindungi. Saya setuju biar saja dilindungi agar masyarakat paham perlu dilestarikan dan dimanfaatkan berkelanjutan. Agar tidak dijual bebas kemana-mana,” katanya kepada Mongabay.Kalaupun hendak memanfaatkan kayu-kayu itu, katanya, harus menanam terlebih dahulu, bukan menebang di alam.Dia bilang, regulasi ini kalau bertujuan membuka peluang perdagangan ini menjadi sangat berbahaya. Pasalnya, 10 jenis tumbuhan belum masuk dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yakni perjanjian internasional antar negara terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar, hingga potensi perdagangan sangat bebas.Dasar kebijakan pemerintahan dianggap sangat tak berdasar kajian ilmiah. Dia merasa aneh, kalau LIPI memberikan status dilindungi, lalu rekomendasi keluar dari dartar dilindungi.Kalau mau mengeluarkan status, katanya, perlu ada kajian dan hati-hati. Kalaupun data tidak lengkap, badan otoritas ilmiah (LIPI) yang bertanggung jawab mencari.Kalau KLHK yang jadi otoritas mengelola hutan dan memiliki data itu, perlu dikritisi sejauh mana data itu valid dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, katanya, data merupakan laporan dari pemegang konsesi.”Kalau saya membaca pengelompokan RKT berdasarkan kelompok kayu perdagangan, sedangkan kalau kayu status dilindungi itu dasarnya spesies. Ini beda sekali,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-073-18.json | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Jenis Kayu Keluar dari Daftar Lindung: Kuat Kepentingan Usaha, Abai Konservasi? | Tukirin pun melihat kejanggalan lain terkait spesies endemis yang tak dimungkinkan ada HPH. “Beberapa jenis kayu itu tidak ada di HPH, daerah terpencil dan taman nasional. Kenapa bisa dikeluarkan juga?”Dia contohkan, palahlar Nusakambangan di Pulau Nusa Kambangan, kokoloceran di Taman Nasional Ujung Kulon.Dalam menetapkan regulasi ini, katanya, perlu ada koordinasi antara KLHK dan LIPI hingga secara ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan. ”Jika ini keliru, ya cabutlah. Agar kehidupan alam dan manusia menjadi lebih seimbang.”Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menilai, regulasi ini khawatir membuka ruang bagi para pemburu kayu-kayu eksotis bernilai ekonomi tinggi untuk memperdagangkan secara massif.Selain itu, menjadi tanda-tanda kehancuran keragaman hayati dan berdampak laju kehilangan hutan alam di Indonesia.“Spesies-spesies ini secara alami di hutan alam dengan populasi makin menipis,” kata Dhio Teguh Ferdyan, pengkampanye JPIK.Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan aturan ini adalah banyak izin HPH menebang spesies kayu dilindungi terkendala dalam proses penataan hasil hutan. Hal lain, timbul masalah hukum ketika HPH menebang kayu dengan status dilindungi di konsesi hingga pasokan bahan baku di sektor hilir terkendala.Dhio mengatakan, kelonggaran pemerintah kepada pemegang izin HPH bertolak belakang dengan semangat perindungan keragaman hayati dan penegakan hukum dari peraturan sebelumnya.“Dengan mempertimbangkan rendahnya populasi dan keterancaman tinggi, seharusnya KLHK tetap jadikan spesies itu kategori dilindungi, bukan malah membuka peluang dan memberikan kebebasan pemanfaatan kayu terancam punah”, kata Dhio. Keterangan foto utama: Dipterocarpus littoralis. Foto: Arief Hamidi/FPLI [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-012-06.json | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | [CLS] Namanya Allonautilus scrobiculatus (crusty nautilus), satwa laut kerabat jauh cumi-cumi dan sotong. Pemulung andal yang sangat langka ini sudah 30 tahunan tak ada kabar.Setelah tak pernah terdengar berita lagi soal satwa ini, kabar baik datang tahun ini. Pada Juli 2015, sekelompok peneliti dikomandoi Dr Peter Ward dari Universitas Washington, kembali menemukan Allonautilus yang telah lama hilang di perairan Papua Nugini.Allonautilus, pertama kali tampak dalam keadaan hidup oleh Ward dan Dr Bruce Saunders dari Bryn Mawr College di perairan Papua Nugini pada 1984. Terakhir kali, tampak sebentar oleh Saunders pada 1986.Melanesia Richard Hamilton, Senior Scientist untuk TNC program Indonesia, salah satu yang tergabung dalam ekspedisi pertama di dunia untuk mendokumentasikan nautilus dalam foto dan film itu. Kegiatan ini dilakukan di lepas Pantai Pulau Manus, Papua Nugini, bersama-sama dengan National Geographic & Waitt Foundation, US National Science Foundation (Polar Programs), serta masyarakat lokal pegiat konservasi.Dalam ekspedisi itu, Hamilton berhasil merekam Allonautilus lewat foto-foto dan video. Tampak dalam video Allonautilus bergerak ke sana ke mari di air.Dalam rilis TNC beberapa waktu lalu, menyebutkan, nautilus secara umum memiliki tempurung tak terlalu kenyal (cukup keras) dan bergerak horizontal mencari makan di dasar laut pada kedalaman gelap.Sedang crusty nautilus memiliki tempurung lebih kenyal (seperti ditutupi lumut basah), menetap di dasar laut pada pagi hari. Ia mulai bergerak vertikal mencari makan di malam hari. Pola hidup ini menyebabkan crusty nautilus lebih rentan terhadap serangan spesies laut lain. Uniknya, kedua tipe nautilus ini bisa dikatakan sebagai pemulung. Mengapa? Ternyata mereka memakan ikan-ikan mati. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-06.json | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | Allonautilus, Satwa Sangat Langka Ini Terlihat Lagi Setelah 30 Tahun Hilang | Dikutip dari Sci.com, menyebutkan, nautilus muncul 500 juta tahun lalu kala ledakan Cambrian. Mereka digambarkan sebagai ‘fosil hidup’ karena penampilan tak berubah sejak jutaan tahun lalu. Mereka hidup di perairan tropis di Samudera Pasific dan India, dekat pantai Jepang, Fiji, New Caledonia dan Australia.Crusty nautilus, kali pertama ditemukan pada 1786 oleh naturalis Inggris John Lightfoot. Awalnya, ia dikategorikan jenis Nautilus, baru pada 1997, terklasifikasi sebagai Allonautilus.Karena ahli pemulung, Ward dan tim peneliti rekan memberikan umpan pada tongkat. Caranya, setiap malam aktivitas di sekitar umpan difilmkan selama 12 jam. “Kami mulai pakai pendekatan ini pada 2011,” kata Ward. Sumber: Rick Hamilton [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.