filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | [CLS] Hak-hak masyarakat adat di nusantara ini masih sering terabaikan, salah satu dialami masyarakat adat di Kepulauan Aru, Maluku. Marginalisasi masyarakat adat di Kepulauan Aru terjadi sejak 1992. Mereka dilarang menganut ajaran agama leluhur, stigma primitif-terbelakang, dan ujungnya menjadi wilayah pangkalan militer dari TNI AL maupun beragam rencana proyek pembangunan. (Papua Study Center, 2022).Pada 2010, saat Teddy Tengko, Bupati Kepuluan Aru, 2005-2010, mengeluarkan izin usaha perkebunan untuk konsorium PT Menara Group seluas 1,6 juta hektar. Izin diperkuat dengan rekomendasi dari Karel Albert R, Gubernur (2003-2013), Juli 2011. Ironis, pada rapat terbatas 2014 antara PT Menara Group, Lantamal Papua, dan Pjs Gubernur Maluku menyebut, Kepulauan Aru hanyalah ‘padang alang-alang.’ Yang berarti sama dengan “tak penghuni.” Sebagai satu cara agar investor bisa leluasa masuk dengan rencana bisnis mereka (Saturi, 2014).Keterlibatan TNI AL dan legitimasi pemerintah daerah dalam beragam proyek pembangunan berbasis agraria (darat dan laut) yang masuk di Kepualuan Aru ini jadi akar masalah agraria struktural di masyarakat adat Kepulauan Aru (FWI, 2021-PSC, 2022).Singkatnya, meskipun masyarakat adat diakui secara legal dalam UUD 1945, namun hingga 77 tahun merdeka, di Kepualuan Aru, kemungkinan di banyak tempat di Indonesia, belum menikmati napas “kemerdekaan” atas tanah-air mereka. Baca juga: Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru Krisis agraria Masyarakat Adat AruSetidaknya tiga perusahaan pernah punya konsesi di Kepulauan Aru, yaitu, PT Menara Grup, PT Aru Manise Group, dan PT Nusa Ina Group. Dari tiga perusahaan besar itu, 46 anak perusahaan siap menjalankan proyek. Menara Grup, paling dominan dalam konsesi ini menyumbang 28 anak perusahaan. Keseluruhan luas konsesi mencapai 305.120 hektar. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Berdasarkan data analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Menara Group, luas keseluruhan Kepulauan Aru 626.900 hektar, terdiri dari 117 desa dan dua kelurahan. Keberadaan konsesi Menara Group bukan saja mengancam pelestarian hutan alam, juga seluruh dimensi kehidupan dan ekosistem di Kepulauan Aru.Ancaman lain dari kuasa TNI AL. Merujuk Inkuiri Nasional Komnas HAM (2017), secara historis TNI AL hadir sejak 22 Januari 1992, dengan mengambil 658 hektar wilayah adat. Lokasi ini untuk membangun bandara dan fasilitas pangkalan militer atas dasar klaim untuk pertahanan nasional. Dasarnya, surat pelepasan hak tanah pada 20 Agustus 1991 dari Ketua Persekutuan Masyarakat Adat Marafenfen.Pembebasan tanah oleh BPN Maluku Tenggara. Dalam gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Negeri Dobo, diuraikan banyak sekali proses prosedural yang manipulatif hingga keluar sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah seluas 689 hektar itu. Misal, pemberi hibah tanah ternyata dalam kondisi gila, masih bayi (belum cukup umur), atau bukan orang lokal desa.Dari banyak pengakuan Masyarakat Adat Marafenfen, ketika TNI AL datang ke Kepulauan Aru, mereka langsung menuju lokasi pembatas dan membuat patok-patok tanpa lapor diri ke kepala desa, atau sesepuh adat terlebih dahulu. Setelah itu, TNI AL kembali ke Jakarta dan membawa surat sertifikat tanah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum meminta kepala desa menadatangani klaim pelepasan tanah itu.Jika dilihat secara prosedural, sertifikat tanah bisa keluar atau terbit ketika sudah ada “surat pelepasan” dari marga atau suku yang memiliki otoritas tanah adat. Sayangnya, hal itu tidak terjadi hingga sekarang (PSC, 2022). | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Selain itu, proyek lain yang mengancam ekosistem Kepulauan Aru adalah usaha sektor kehutanan seperti HPH, HTI, dan restorasi ekosistem. Ancaman lain, rencana proyek peternakan sapi skala besar. Hal ini mengancam kerusakan hutan, karst, termasuk hutan mangrove, sumber air bersih, sampai satwa endemic. (Tim Kolaborasi Mongabay, 2022).Tak hanya ancaman sosial-ekologi dan ekonomi, proyek-proyek pembangunan dan aktvitas TNI AL berdampak pada sistem kepercayaan dan upacara adat-spiritual. Salah satu contoh, ritual tordauk. Tordauk adalah ritual oleh Masyarakat Adat Marafenfen setiap September dan Oktober berburu bersama untuk menjaga stabilitas ekosistem di padang savana. Hewan yang biasa diburu seperti tikus, babi liar dan rusa.Sejak kehadiran TNI AL, diduga terjadi perburuan satwa tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat Marafenfen. Puncaknya pada tiga tahun belakangan yang membuat tordauk tidak bisa berjalan lancar karena satwa makin berkurang. Bahkan, pada 2020 sempat tidak ada tordauk karena kondisi tak memungkinkan, hingga tidak ada kesepakatan (Belseran, 2021, FWI, 2021). Baca juga: Masyarakat Adat Mafafenfen Terusik Kehadiran TNI-AL Minus konsensus | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Dalam perspektif Dahrendorf (Ritzer, 2004), masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsesus. Teori konsesus menekankan nilai integritas, sedangkan teori konflik menekankan nilai kepentingan dan kekerasan terhadap suatu obyek. Adanya perbedaan distribusi otoritas jadi faktor untuk menentukan konflik sosial sistematis. Otoritas menjadi kunci analisisnya. Di dalamnya, ada superordinasi dan subordinasi. Dalam penerapannya, otoritas tidak konstan, karena otoritas tidak dipegang penuh lewat diri seseorang, melainkan hanya lewat posisi. Sedang masyarakat yang dikendalikan disebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperative.” Artinya, melihat apapun keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada “di atas” dan menekankan pada “peran kekuasaan” dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.Konflik Kepulauan Aru akibat benturan kelompok yang memiliki otoritas kuat atau superordinasi, yaitu pemerintah pusat-daerah, TNI-AL dan Menara Group dengan kelompok subordinasi yakni masyarakat adat.Otoritas itu ditopang posisi-posisi kunci dalam kekuasaan (pusat-daerah) sebagai gubernur, bupati, TNI AL yang menguasai armada laut di seluruh Kepulauan Aru, beserta jaringan pengusaha di sekelilingnya.Dengan otoritas itu, kelompok superordinat ini mampu mengendalikan, mengontrol, menekan, dan menertibkan masyarakat di pulau-pulau kecil Aru. Masyarakat adat sebagai kelompok subordinat, minus “otoritas” politik dan ekonomi seringkali hanya jadi penonton dan terpaksa ikut dalam irama gendang yang dikendalikan kelompok superordinat itu. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kasus kekalahan gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Dobo 2021 menunjukkan, meskipun bukti kesalahan dan pelanggaran hukum pemerintah dan TNI AL diajukan secara adekuat oleh masyarakat, namun tetap saja kalah. Sebab, politik hukum telah “dikendalikan” dan “ditertibkan” menurut kepentingan kelompok superordinat dan jaringannya.Konflik antara kelompok superordinat dan subordinat di Kepualuan Aru ini telah menciptakan jurang ketidaksetaraan dan ketimpangan yang tajam. Penguasa (gubernur, TNI AL, dan pengusaha) selalu “di atas” dan mayarakat adat selalu “di bawah.”. Kondisi inilah yang menjadi akar masalah dari sulitnya menawarkan jalan “konsesus” antar pihak yang berkonflik di Kepulauan Aru. Maka, tanpa syarat wajib kesetaraan secara politik, sudah pasti akan sulit dibangun konsesus adil untuk menyelesaikan konflik di Kepulauan Aru.Sebenarnya, upaya membangun konsesus itu muncul dari masyarakat adat di Kepulauan Aru melalui upaya audiensi atau roadshow beberapa wakil mereka ke lembaga-lembaga dan kementerian di Jakarta, selama tiga bulan dari September sampai November 2022. Mereka antara lain datang ke Kantor Komnas HAM, Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Kementerian ATR-BPN, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL.Upaya geriliya politik membuat landasan konsesus multi pihak yang berkonflik di Kepulaun Aru ini, masih belum menghasilkan solusi konkret. Meskipun, dapat membuka komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan pihak-pihak pemerintah. Setidaknya, kini pemerintah mendengar cerita langsung dari representasi Masyarakat Adat Kepulauan Aru yang selama ini berjuang mempertahankan tanah-air mereka.Roadshow politik ini bukti bahwa masyarakat adat membuka pintu konsesus dann mencari ‘jalan tengah’ bersama dalam penyelesaian konfliknya. Bukan untuk ‘zero-sum game’, semata menang-kalah. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Sedangkan jalur tempuh melalui gugatan di persidangan hingga ke Mahkamah Agung menunjukkan, mereka berjuang secara konstituisonal, bukan strategi yang bersifat inkonstitusional, sebagaimana sempat distigmakan. Upaya semacam ini penting dipertimbangkan oleh pemerintah agar menyediakan jalan ‘konsesus bersama” yang adil dan demokratis. Sebab, itikad baik masyarakat sudah sedemikian kuat disampaikan, tinggal bagaimana good will pemerintah serius mentaati mandat konstitusionalnya, yakni memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Catatan Tim Aru, 2022). Pasca Perda AdatAwal tahun 2022, Perda Adat No. 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima terbit. Ini merupakan tonggak penting dari pengakuan masyarakat adat di Kepulauan Aru. Berlandaskan Perda Adat ini, dapat ditegaskan, kini masyarakat adat di Kepulauan Aru makin kuat sebagai warga negara Indonesia.Perda adat ini menyebutkan, pada Pasal 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru yang berdasarkan asas, pengakuan, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparan. Jadi, sudah seharusnya, konflik, marginalisasi, eksklusi dan kriminalisasi atas masyarakat adat di Kepulauan Aru diselesaikan. Hak-hak dasar mereka harus dipenuhi.Merujuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7/2022 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Komnas HAM, hak-hak masyarakat hukum adat harus dipenuhi negara.Hak-hak itu antara lain, pertama, melindungi hak atas rasa aman masyarakat hukum adat dengan cara menyusun mekanisme pencegahan atau deteksi dini atas konflik dan mendorong segera penyelesaian beragam konflik agraria struktural di wilayah adat, termasuk dalam keadaan darurat. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kedua, menyegerakan pemberian kepastian tenurial pada hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dengan cara melakukan pengadministrasian tanah-tanah ulayat. Ketiga, negara wajib melindungi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, secara sosial-ekonomi, hukum, politik, ekologis, dan budaya, baik dalam jangka pendek maupun Panjang. Caranya, dengan mempercepat legalitas payung hukum atas masyarakat adat (UU Masyarakat Hukum Adat) serta audit perizinan korporasi sumber daya alam yang terbukti melanggar HAM atas masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Juga memberikan sanksi tegas dan efek jera agar pelanggaran HAM atas masyarakat hukum adat tak berulang.Keempat, negara wajib memastikan, dalam setiap kebijakan dan program apapun secara nasional, global atau daerah yang masuk di dalam kawasan masyarakat hukum adat, wajib memenuhi hak partisipasi substantif dan penuh masyarakat hukum adat. Kelima, negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan, hak hidup, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak memperoleh keadilan bagi masyarakat hukum adat termasuk masyarakat hukum adat nomadik dan semi-nomadik, serta para aktivis dan pembela HAM masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan keadilan gender. Keenam, negara wajib penegakan hukum yang tegas dan adil kepada semua pihak, termasuk kepada anggota TNI/Polri yang terbukti melanggar hukum dan melanggar hak masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya.Ketujuh, negara wajib melindungi dan menghormati kekayaan sistem pengetahuan, sumber daya alam, dan sumber kehidupan ekonomi masyarakat hukum adat dari ancaman perusakan dan penghancuran sistematis. Juga memfasilitasi pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan norma HAM. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kedelapan, negara wajib melindungi keberlanjutan kekayaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan/ kearifan lokal yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat.Kesembilan, negara wajib melindungi keberlanjutan kehidupan, regenerasi, dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Dengan cara, melindungi sumber pangan, sumber air, ekosistem hutan, sungai, gunung, tanah dan sumber daya alam, wilayah sakral/suci, dikelola dengan sistem pengetahuan dan tradisi adat yang selaras dengan tujuan kelestarian, keberlanjutan sosialekologis, serta keberlangsungan juga dinikmati generasi mendatang (inter-generational justice).Kesembilan kewajiban negara itu tentu dalam batasan SNP Nomor 7/ 2022 itu. Yang tentu saja bisa meluas dan mendalam kalau ditafsirkan lebih jauh. Setidaknya, pasca perda adat lahir, hal-hal itulah yang harus diberikan kepda masyarakat adat di Kepulauan Aru.Walau begitu, proses advokasi kebijakan dan regulasi perda adat ini harus terus dilakukan, terutama di tingkat penyusunan paraturan turunan, petunjuk teknis, dan implementasi praksisnya. Sebab, seringkali niat baik jadi pupus Kembali kalau implementasi tidak sesuai atau dibajak untuk tujuan lain di luar niat awal. Ini yang sering terjadi di Indonesia.Akhirnya, tulisan ini sebagai satu undangan diskusi sekaligus refleksi awal tahun 2023. Konflik agraria masyarakat adat di Kepuluan Aru, seumpama puncak gunung es, yang tak terlihat pasti lebih dalam dan luas. Mungkin juga sebagai cermin, dari nasib masyarakat adat di nusantara sekarang, yang masih belum mendapatkan hak-hak dasar secara penuh, meski sudah puluhan tahun berjuang mempertahankan tanah-air sendiri.Dengan memahami dan menuntaskan kasus masyarakat adat di Kepulauan Aru ini, bisa jadi satu langkah penting mengurai benang kusut dan membebaskan belenggu ketidakadilan struktural dari masyarakat adat lain di nusantara yang mengalami nasib sama. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | *Penulis Ananda Bagus.WK adalah pegiat Papua Study Center (PSC). Tulisan ini merupakan opini penulis. ReferensiEko Cahyono, dkk, Policy Paper “Rentang Perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen dan Ragam Masalah Krisis Sosial-Ekologis di Kepulauan Aru, Papua Study Center, 2021-2022Eko Cahyono, Policy Paper “Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”, Sajogyo Institute dengan di dukung oleh RRI (Rights Resources Initiative), 2016George Ritzer dan Douglas J. Goodman, “Teori Sosiologi Modern”, 2004.John Haba, “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12 No. 2, 2010Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam”, Komnas HAM, 2021Catatan Hasil Pertemuan Tim Advokasi Marafenfen dengan Wakasal RI, Jakarta, 9 November 2022Catatan Hasil Pertemuan Tim Marafenfen dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Jakarta, 27 Oktober 2022Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelasan Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”, 2013Forest Watch Indonesia (FWI), Bio Region Papua: Hutan dan Manusianya. FWI – 2021.Peraturan Adat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, No. 202, Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Aru Ursia-UrlimaTim Kolaborasi, “Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru [1]”, 2022, https://www.mongabay.co.id/2022/10/10/nasib-hutan-dan-savana-kalau-peternakan-sapi-masuk-kepulauan-aru-1/Christ Belseran, “Kala Ritual “Tordauk” Masyarakat Adat Marafenfen Terganggu”, 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/11/07/kala-ritual-tordauk-masyarakat-adat-marafenfen-terganggu/Sapariah Saturi, “Kebun Tebu Batal, Hutan Kepulauan Aru Sementara Aman”, 2014 : https://www.mongabay.co.id/2014/04/14/kebun-tebu-batal-hutan-kepulauan-aru-sementara-aman/ | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-01.json | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Sapariah Saturi, “Sudah Batal, Mentan Mau Hidupkan Lagi Kebun Tebu di Aru?”, 2015 : https://www.mongabay.co.id/2015/06/23/sudah-batal-mentan-mau-hidupkan-lagi-kebun-tebu-di-aru/ [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-052-19.json | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | [CLS] Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari merilis Catatan Akhir Tahun 2012 bertajuk Presiden SBY, Menhut RI dan Penegak Hukum RI Tidak Tuntas Memerangi praktek Extraordinary Crime Sektor Kehutanan di Riau.Dalam Catatan Akhir Tahun itu terekam , dalam tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehilangan hutan alam sebesar 0,5 juta hektare, dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektare pertahun. “Itu sama dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi. Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2,005 juta hekatre atau 22,5 persen dari luas daratan.“Mengapa korporasi melakukan praktek tersebut? Hasil kajian kita menunjukkan karena keuntungan luar biasa besar: Rp 1.994 triliun (SP3 Illog Riau tahun 2008) dan Rp 3 Triliun (korupsi kehutanan), ” lanjut Muslim.“Laju deforestasi tiga tahun terakhir lebih besar dari laju deforestasi tahun 2005-2007 sebesar 160 ribu hekatre pertahun. Angka ini memperlihatkan tidak berkurangnya laju deforestasi dan degradasi secara signifikan bahkan meningkat tajam meskipun ada kebijakan moratorium,” lanjut Muslim lagi. Hutan alam tersebut digunakan untuk memasok bahan baku industri pulp and paper terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga terbesar di dunia, APP dan APRIL.Selain itu, Jikalahari juga mempertanyakan Moratorium yang tidak efektif menghentikan deforestasi dan degradasi di Riau, karena kawasan yang efektif dilindungi hanya 43 ribu ha, selebihnya kawasan-kawasan yang memang dilindungi secara hukum. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-052-19.json | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Luasan PIPIB 3 adalah 2,38 Juta Ha. Dari PIPIB 1 dan PIPIB 2 revisi telah terjadi luasan PIPIB berkurang secara signifikan. Dari PIPIB Revisi II ke PIPIB Revisi III terjadi pengurangan luasan sebesar 102.763 hektare di Riau. “Parahnya lagi, luas Hutan alam Riau yang tidak masuk dalam moratorium hutan dan lahan gambut (di luar PIPIB Revisi III) sebesar 971.913.37 hekatre.”Hasil perhitungan Jikalahari menemukan sekitar 195.070.56 hektare kawasan HTI yang terlibat kasus Korupsi Kehutanan tidak masuk dalam moratorium. Bahkan 19983.44 Ha lahan yang tidak terdaftar dalam data kehutanan tidak masuk dalam PIPIB (data statistik kehutanan 2011).“Kawasan moratorium yang berada di dalam konsesi tetap melakukan penebangan dan pembuatan kanal, dengan deforestasi seluas 2790.49 hektare. Selain itu masih ada 44.439.75 hektare Konsesi yang tidak aktif, dan sudah diusulkan untuk dicabut tetapi malah tidak dimasukan kedalam peta moratorium.”Catatan setebal 14 halaman, menerangkan fakta penghancuran hutan alam Riau ini jelas bertentangan dengan komitmen pemerintahan SBY untuk mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan, yang selalu digembar-gemborkan hingga ke manca Negara.Selain penghancuran hutan, perusahaan terbukti tidak melakukan praktek bisnis yang benar dan sesuai standar Hak Asasi Manusia. Dalam konflik korporasi dengan rakyat, satu warga meninggal di kanal PT Suntara Gaja Pati/APP Tidak ditindaklanjuti penegak hukum, PT RAPP/APRIL merusak 70 sepeda motor, melukai 15 warga di Gunung Sahilan Polisi tak satupun menetapkan karyawan korporasi sebagai tersangka, PT Sumatera Riang Lestari/ APRIL menebang hutan alam dan berkonflik dengan masyarakat, dan Di Pulau Padang rakyat menolak kehadiran PT RAPP/APRIL dan rakyat juga menemukan bahwa PT RAPP melanggar SK Menhut dan Menhut membiarkan saja. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2013-052-19.json | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Hasil riset dan investigasi Jikalahari sepuluh tahun terakhir, menemukan persoalan illegal logging dan korupsi kehutanan masih terkait dengan persoalan dasar yang belum berhasil diselesaikan negara ini: RTRW tidak kunjung tuntas, tumpang tindih perizinan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan yang belum selesai.“Intinya tata kelola hutan semrawut. Akibatnya, kejahatan kehutanan dan korupsi kehutanan muncul hingga merugikan keuangan negara, penderitaan masyarakat sekitar hutan dan merusak lingkungan hidup,” terang Muslim. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2012-032-07.json | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | [CLS] DUA perusahaan tambang beroperasi di cagar alam Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya berbekal surat izin dari bupati. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Sekjen Kemenhut), Hadi Daryanto mengatakan, bupati bisa kena jerat hukum dengan pasal-pasal berlapis.“Yaitu, UU No 41 tahun 1999 pasal 50 dan UU Lingkungan Hidup. Dari dua UU ini dia dapat dikenakan diancam pidana. Prosesnya oleh PPNS Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (7/7/12).Tak hanya itu, kata Hadi, jika ada indikasi menerima gratifikasi, bupati bisa diancam UU Korupsi. Tentu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kemenhut LambanDirektur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kasus ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Bahkan, beberapa bulan lalu, masyarakat datang ke Palu.“Sudah lapor resmi, formal lewat surat. Masyarakat juga sudah lapor ke polisian, yakni Polsek Soyojaya secara tak formal. Intinya, kepolisian sudah tahu masalah ini,” ucap Ahmad.Sayangnya, sampai hari ini tak ada upaya serius dan signifikan dalam menghentikan operasi tambang itu.“Memang betul, BKSDA surati resmi ke Camat Soyojaya atas informasi beberapa orang di Desa Tambayoli. Tetapi PPNS mestinya ada upaya penyelidikan. Karena ini jelas tindak pidana kehutanan.,” ujar dia.Sebab, kawasan cagar alam, hampir tak mungkin dipinjampakaikan, hanya hutan produksi dan lindung yang bisa.Deddy Ratih, manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional menyayangkan, sikap Kemenhut lamban dalam memproses hukum korporasi yang melanggar.Berbeda, jika masyarakat yang dituduh, BKSDA langsung mengambil tindakan hukum. “Ketidakadilan dalam pengambilan tindakan hukum ini tidak berubah di Kemenhut.” | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2012-032-07.json | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Kondisi ini, kata Deddy, tak hanya terjadi di Morowali, juga di daerah lain. Ketidakseimbangan dan berkeadilan hukum ini terus berlarut-larut. Kasus korporasi baru diambil tindakan jika sudah terjadi konflik besar dan meluas.Untuk itu, dia meminta Kemenhut mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan selama ini di sektor kehutanan. Bukan hanya kepada perusahaan, Kemenhut juga terkesan tak melakukan upaya apapun kepada bupati.Ahmad setuju dengan penanganan hukum terhadap perusahaan lamban. Situasi di Morowali, antara kabupaten, kanan kiri gunung, alam dibongkar habis-habisan terlihat kasat matas. “Saya kira, memang tak cukup besar atau tak ada perhatian serius dengan lingkungan di Morowali,” kata Ahmad.Menurut Deddy, kasus Morowali, sudah begitu mudah dilihat. Hutan dibabat. “Begitu gamblang seperti ini saja tak ada tindakan hukum, bayangkan kasus-kasus sulit, seperti HPH yang menebang di luar blok?” Deddy yakin, Kementerian Kehutanan tak akan melihat atau menangani.“Ini yang sebabkan apapun aturan yang dibuat pemerintah tak akan efektif kalau kinerja aparat Kehutanan lemah dan tak ada gunakan hukum yang ada.”Ahmad, pun tak yakin kalau kasus seperti ini diserahkan kepada polisi bisa selesai. Mereka sulit percaya polisi karena ketika rakyat lapor, diabaikan. Namun, saat perusahaan lapor pencemaran nama baik oleh warga, langsung diproses polisi.“Kita sedang lihat potensi untuk pidanakan. Cuma kami berhitung, kalau dorong ke kepolisian apa bisa selesai.” “Walhi pernah lapor illegal logging, tapi mentok di polisi.”Mereka juga mengkaji unsur-unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. “Jadi, tak menutup kemungkinan kami mempertimbangkan apakah mungkin didorong ke KPK. Tergantung dengan pembuktian nanti,” katanya.Biaya PolitikBupati yang mengeluarkan izin eksplorasi lebih tak peduli. Menurut Ahmad, kondisi ini menjadi sulit kala ada kepentingan pembiayaan politik. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-032-07.json | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | “Lalu praktik-praktik keluarkan izin pertambangan jadi liberal. Izin yang dikeluarkan pun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun pendapatan dari sektor ini, yang hanya berkisar Rp600-Rp700 juta per tahun. Sementara izin tambang di wilayah itu mencapai 180.”Jadi, yang lebih diutamakan memang biaya politik. Terlebih, pada akhir tahun ini ada pilkada Morowali. Melihat masalah ini, patut diduga izin pertambangan ini juga ada unsur KKN.Dari hasil investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, ditemukan setiap satu izin kuasa pertambangan, si pemberi izin atau kepala daerah mendapat duit dan tidak tercatat bisa mencapai Rp1-Rp3 miliar. “Ini untuk satu kuasa pertambangan.”Deddy menambahkan, sampai saat ini, pertambangan yang beroperasi di cagar alam Morowali, tak ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Jika alasan mereka hanya eksplorasi, itu tetap saja sudah praktik. “Ini tak bisa.”Membabat hutan, kata Deddy, harus ada izin. BKSDA sudah tahu kasus ini bahkan sudah menyelidiki. “Sebenarnya tidak perlu laporan dari masyarakat dan LSM, harusnya segera ditindaklanjuti. Kita lihat mereka masih sebatas teguran,” ucap Deddy.Beberapa waktu lalu LSM-LSM di Sulteng sudah meminta bupati menutup tambang ini. Polisi juga diminta menindak perusahaan. “Tapi tak ada tindakan apa-apa baik polisi maupun bupati.”“Jadi, konsen dari kawan ke depan segera tindakan hukum,” kata Deddy.Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0] |
2012-032-07.json | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Sulteng), ditetapkan melalui No: 237/Kpts –II/1999 tertanggal 27 April 1999. Lalu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 24 November 1986 menyebutkan luasan Cagar Alam Morowali 225 ribu ha. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2012-030-11.json | Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | [CLS] SEJUMLAH kawasan hutan yang menjadi habitat satwa langka di Bengkulu makin kritis akibat perambahan liar dan rencana pembukaan kegiatan pertambangan batubara.Salah satu kawasan yang makin terancam adalah Taman Wisata Alam (TWA) Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara.Kawasan yang menjadi habitat puluhan gajah liar dan satwa langka lain yakni harimau Sumatra dan beruang madu terus dihantui perambah dan incaran para pemodal untuk mengeruk potensi batubara.Koordinator PKG Seblat Erni Suyanti Musabine mengatakan, hingga saat ini ada lebih dari empat permintaan izin eksplorasi batubara di dalam kawasan seluas lebih 7.000 hektare itu.“Permohonan untuk eksplorasi batubara terus berdatangan, padahal PKG Seblat baru dinaikkan status menjadi taman wisata alam,” katanya di Bengkulu, seperti dikutip dari Antara, Selasa(11/7/12).Sebelumnya, PKG Seblat berstatus hutan produksi terbatas dengan fungsi khusus. Melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 2.192 hektare. Perubahan antarfungsi kawasan hutan seluas 31.013 hektare, dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 101 hektare di Bengkulu pada 10 November 2011, PKG Seblat berubah menjadi TWA.Lalu, seluas lebih 500 hektare =menjadi kawasan hutan yang dapat dikonversi.”Ini yang mengkhawatirkan karena kawasan seluas 500 hektare itu merupakan habitat gajah liar dan satwa langka lain,” ujar dia.Selain menjadi habitat 19 ekor gajah binaan BKSDA, 80 ekor populasi gajah liar diperkirakan masih ada di dalam kawasan hutan itu.Kawasan seluas lebih 7.000 hektare itu memiliki potensi sumberdaya alam keanekaragaman flora fauna tinggi. Bentang alam yang indah dari sebagian ekosistem asli hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Bengkulu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-030-11.json | Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | Sejumlah penelitian tentang hasil identifikasi kekayaan jenis flora dan fauna, lanskap dan obyek wisata lain sebagai potensi atraksi wisata pada jalur patroli hutan yang terpilih untuk wisata.Pertanyakan Keputusan Menhut Anggota Walhi Bengkulu, Barlian mengungkapkan, konflik satwa tinggi, tidak lain akibat alih fungsi kawasan hutan. Terutama, menjadi lahan perkebunan dan pertambangan.“Seperti PKG Seblat benteng terakhir dari habitat satwa liar di Bengkulu tetapi terus diincar untuk pertambangan.”Dia mempertanyakan, keputusan Menteri Kehutanan yang melepaskan 500 hektare kawasan PKG Seblat dan menurunkan fungsi menjadi kawasan hutan yang dapat dikonversi.“Ini akal-akalan karena hasil penelusuran kami di lapangan, kawasan seluas 500 hektare itu justru tempat hidup gajah liar dan satwa langka lain.”Menurut dia, pertambangan batubara di sekitar PKG Seblat, terlebih di kawasan hutan akan menghancurkan habitat satwa langka dilindungi. Terutama gajah liar Sumatra yang baru naik status menjadi terancam punah (critically endangered). [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-007-12.json | Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | [CLS] Menyusuri sungai-sungai di Kalimantan memang menantang. Tak hanya perjalanan yang unik dengan berperahu menyusuri sungai-sungai besar, namun banyak hal baru bisa kita dapat sepanjang perjalanan.Salah satunya di wilayah Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini bisa dituju dengan menggunakan transportasi darat maupun air. Untuk menuju ke Muara Kaman, dari Samarinda Ibu kota Propinsi Kaltim, memerlukan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan sungai, sementara kalau di tempuh melalui Tenggarong, hanya memerlukan waktu sekitar 3-5 jam perjalanan sungai.Masyarakat setempat masih mengantungkan hidupnya dengan alam sekitar, seperti budidaya ikan dengan memanfaatkan keramba di sungai, memasang jaring atau biasanya disebut renggek, memancing. Dan hampir semua masyarakatnya memiliki kemampuan untuk membawa perahu ces (ketinting) dengan mesin sekitar 30-50 Pk. Namun tidak sedikit masyarakat yang membuka lahan pertanian di pinggir sungai, seperti dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan beberapa anak sungai.Tanaman yang terlihat di pinggiran DAS Mahakam, selain tanaman kebun, yaitu labu, semangka, tanaman pertanian seperti padi, dapat ditemukan di kawasan Muara Kaman hingga Muara Muntai. Dan hampir setiap hari mereka selalu menggunakan sejenis perahu lokal yang disebut perahu ces untuk menuju kebun.Pak Ayek seorang warga di Muara Kaman, ia tinggal dan dilahirkan di kampung Muara Kaman selama 40 tahun. Sejak kecil, ia memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya. “Saya sejak kecil sudah mandi hingga minum air mahakam,” ungkap Pak Ayek.Bahkan binatang piaraan yang dimiliki warga setempat, berbeda dengan binatang piaraan seperti lazimnya yang dipelihara masyarakat, seperti kucing anjing. Binatang piaraan yang dipelihara yaitu bangau jenis purple heron, egret, bangau tong-tong, bahkan beberapa jenis elang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2012-007-12.json | Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | Bila pada umumnya masyarakat memelihara anjing untuk menjaga rumah dari pencuri, maka di kawasan DAS Mahakam, masyarakat memelihara burung-burung tersebut untuk menjaga keramba dari pencurian. Bahkan hampir setiap keramba memiliki piaraan burung jenis tersebut.“Burung-burung jenis bangau itu tidak kita tangkap, Mereka bisanya terjerat oleh jaring renggek yang kami pasang di sungai,” ungkap Hartono salah satu warga di kawasan Cagar Alam Muara Kaman, Desa Sedungan.Mengapa burung-burung tersebut bisa menjadi peliharaan masyarakat setempat? Menurut penuturan mereka, hewan jenis burung tersebut akan mengeluarkan suara, bila ada mahluk lain yang mendekat, seperti manusia, bahkan binatang buas lainnya termasuk ular.“Wah kalau malam, ada ular atau orang yang berhenti di keramba, burung-burung itu akan bersuara, jadi kami tahu bila ada pencuri atau binatang buas yang mendekati keramba. Hal ini kami lakukan karena seluruh kebutuhan hidup kami, tergantung pada keramba yang kami punya,” ungkap Hartono.Kita juga dapat melihat dari jenis Elang Bondol hingga Elang Hitam menjadi piaraan beberapa warga di kawasan DAS Mahakam. Namun elang tersebut lebih banyak ditangkap dan di pelihara sebagai penjaga keramba.Itulah sekelumit kisah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Sepenggal keunikan Indonesia yang masih tersisa… [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-035-11.json | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | [CLS] Puluhan pelajar melukis. Mereka juga menulis berbagai pesan moral. Hasil karya seni anak-anak muda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat itu kemudian dipublikasikan di media sosial.Begitulah cara Yayasan Palung mengekspresikan rasa sayang pada orangutan di Hari Orangutan Sedunia yang diperingati setiap 19 Agustus. “Tahun ini kita memang merayakannya dengan sederhana, kata Petrus Kanisius dari Yayasan Palung ketika dikonfirmasi dari Pontianak, Selasa (18/8/15).Kendati demikian, kata Pit -sapaan akrab Petrus Kanisius- langkah sederhana itu bukan berarti mengurangi makna dari upaya para pihak untuk terus berbuat yang terbaik bagi kelangsungan hidup si pongo.Menurutnya, tahun 2015 ini pihaknya melibatkan puluhan pelajar dan relawan untuk memperingati Hari Orangutan Sedunia. Mereka diminta melukis orangutan, dan menulis pesan moral berupa ajakan kepada semua pihak untuk peduli dan melindungi orangutan.Lukisan dan pesan itu kemudian dipublikasi ke media sosial seperti facebook dan instagram ke seluruh jaringan dengan harapan dapat menginspirasi banyak pihak dalam perilaku hidup sehari-hari. “Hanya itu yang kami harapkan di Hari Orangutan Sedunia tahun ini,” kata Pit.Sementara Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang menggelar serangkaian agenda di Hari Orangutan Sedunia 2015. Mulai dari lomba menggambar dan lagu lingkungan tingkat SMA/umum hingga cerita orangutan Borneo di City Mall Ketapang.Koordinator Penanganan Konflik Orangutan-Manusia YIARI Ketapang, Juanisa Andiani mengatakan seluruh rangkaian kegiatan itu dibuka di Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orangutan Sungai Pawan. Seluruh kegiatan itu pada prinsipnya ingin menggugah kesadaran publik, terutama pelajar agar lebih peduli dan menyayangi orangutan. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-035-11.json | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Di sanalah lembaga ini mencoba menampung orangutan peliharaan warga yang disita aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Berdasarkan data terakhir, masih ada 86 individu orangutan yang direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya.“Kalau peliharaan warga, orangutannya direhabilitasi dulu sampai bisa survive di hutan. Perlakuan ini berbeda dengan orangutan yang statusnya liar. Jika terjadi konflik dengan manusia langsung dievakuasi dari lokasi konflik dan dipindahkan ke habitat baru yang lebih aman,” urai Juanisa.Mutakhirkan data populasi orangutanSebelumnya, sejumlah pihak di Pontianak telah menggagas upaya pemutakhiran data populasi dan sebaran habitat serta penilaian keberlangsungan hidup orangutan di Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan menjelang pertemuan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) yang direncanakan akhir 2015.Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Sustyo Iriyono mengatakan, persoalan orangutan ini terus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah dan para ahli. “Untuk sampai ke pertemuan itu, kita musti punya persiapan melalui lokakarya regional,” katanya.Menurutnya, pertemuan PHVA kali pertama diadakan pada 1993 dan dilanjutkan 2004. “Begitu banyak data terkait orangutan yang telah dikumpulkan sejak 2004 hingga kini. Semua itu harus dimutakhirkan sehingga menghasilkan data yang akurat,” ucapnya.Lebih jauh dia menjelaskan, ada sekian banyak penelitian dan survei orangutan yang dilakukan sejak 2004 di Sumatera dan Kalimantan. Begitu pula dokumen yang dihasilkan, juga sudah cukup banyak. Baik berupa laporan dan tulisan ilmiah yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional maupun internasional. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2015-035-11.json | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Namun disayangkan, kata Sustyo, data dari laporan dan tulisan ilmiah tersebut belum terkumpul. Padahal, informasi dan data terkini mengenai sebaran populasi dan habitat serta viabilitas orangutan yang berasal dari laporan dan tulisan ilmiah tersebut sangat diperlukan untuk memutakhirkan analisa PHVA yang sudah ada.Untuk menjawab rentetan persoalan itu, BKSDA Kalbar sudah menggandeng berbagai lembaga mitra seperti FOKKAB (Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat), FORINA (Forum Orangutan Indonesia), WWF-Indonesia, GIZ FORCLIME, AKAR, dan Yayasan Titian.“Kita undang berbagai pemangku kepentingan kunci yang terkait dengan orangutan di Kalbar untuk bertemu, berbagi, dan memutakhirkan informasi serta data orangutan sub-species pygmaeus dan wurmbii,” urai Sustyo.Sementara Ketua Forum Konservasi Orangutan Kalbar, Albertus Tjiu mengatakan, hasil pemutakhiran data sebaran, populasi, perilaku, ancaman, dan usaha pelestarian, baik in situ maupun ex situ dari orangutan akan diserahkan kepada pemerintah. “Negara yang berkewajiban mengelola keberlangsungan hidup spesies kera besar langka ini,” katanya.Lebih lanjut, Albertus menyebut, data ini akan menjadi baseline data yang akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia guna memperbarui strategi dan rencana konservasi orangutan di Indonesia yang akan berakhir pada 2017. [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | [CLS] Bulan Maret adalah bulan yang spesial. Hari Air Sedunia baru saja kita peringati pada tanggal 22 Maret yang lalu. Momen ini sekaligus dapat kita jadikan bahan renungan untuk melihat perairan laut yang tercemar akibat lemahnya praktik manajemen sampah daratan dan daerah aliran sungai.Dalam sebuah rilis penelitian yang diterbitkan tahun 2015, para peneliti dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna Jambeck membuat pemeringkatan negara-negara pembuang sampah plastik terbanyak ke laut. Dari estimasi total 275 juta metrik ton (MT) sampah plastik yang diproduksi dari 192 negara di seluruh dunia pada tahun 2010, diperkirakan terdapat antara 4,8 – 12,7 juta MT masuk ke lautan lepas.Indonesia dalam penelitian tersebut, berada dalam posisi nomor dua dibawah Tiongkok dan berada satu peringkat di atas Filipina. Adapun ketiga negara ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama negara berkembang di Asia, berpenduduk urban padat, dan memiliki batas wilayah yang langsung berbatasan dengan laut.Berbasiskan data 2010, Indonesia menjadi peringkat kedua negara “penyumbang” sampah plastik terbesar di dunia yaitu sebesar 3,2 juta ton, setelah Tiongkok yang sebesar 8,8 juta ton yang lalu disusul oleh Filipina diperingkat ketiga yaitu sebesar 1,9 juta ton.Menarik saat mencermati, bahwa negara industri terbesar dunia seperti Amerika Serikat dalam peringkat ini hanya menempati peringkat ke-20. India, negara berpopulasi kedua terbesar di dunia juga berada di luar peringkat sepuluh besar. Padahal kedua negara ini pun sama-sama memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Amerika Serikat memiliki banyak kota besar di pesisir Pasifik maupun Atlantiknya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Berbeda dengan Tiongkok, Indonesia dan Filipina, ternyata negara-negara ini mampu mengelola sampahnya secara efektif. Selayaknya negara maju, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencegah sampah plastik untuk memasuki laut, yaitu lewat infrastruktur pengelolaan sampah yang mampu menurunkan kuantitas kumulatif sampah plastik di darat. Hasil penelitian Jambeck menyebutkan terdapat korelasi kemampuan sebuah negara untuk ‘menjerat dan mengumpulkan’ sampah plastik di darat dengan jumlah sampah di lautan. Semakin efektif pengelolaan maka, jumlah sampah di lautan akan semakin menurun. Karena umumnya sampah di lautan dibawa dan mengikuti aliran air sungai, peneliti lain kolega Jambeck, Kara L. Law menyebutkan terdapat hubungan erat antara jumlah sampah yang ada di lautan dengan tingkat polutan sungai di tiap negara. Negara yang mampu mengelola sungai secara efektif, maka perairan lautnya akan semakin bersih dari sampah plastik.Sampah Sungai dan Problem Negara BerkembangNegara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina (keduanya merupakan negara kepulauan terbesar di dunia), memiliki masalah klasik negara berkembang. Keterbatasan sumberdaya, kapital dan teknologi yang disandingkan dengan geografis pulau, menyebabkan sampah dan sampah plastik mudah lepas dari daratan dan terakumulasi di lautan lepas. Ambilah contoh, perairan Teluk Jakarta, yang merupakan muara dari sekitar 13 sungai dan anak sungai yang melalui kota-kota berpopulasi padat lebih dari 20 juta orang. Perairan Teluk Jakarta saat ini tercemar sampah plastik berskala akut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Tidak heran pasukan oranye sampai perlu diterjunkan tiap hari hanya untuk “menggiring sampah plastik.” Sampah yang hanyut di Teluk Jakarta, merupakan sampah-sampah yang dihanyutkan dari daratan dan sungai. Sampah-sampah ini juga termasuk sisa sampah yang lepas tak tertampung dari sekitar total 6.500-7.000 ton sampah per hari yang dihasilkan dari warga Jakarta dan sekitarnya.Hal yang sama terjadi untuk provinsi kepulauan lain, seperti Bali. Provinsi ini setiap harinya menghasilkan sekitar 10 ribu ton sampah perhari yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa adanya perubahan teknologi dan model penanganan sampah terpadu, sebagian dari sampah akan terus masuk ke perairan, dan menjadi sumber pencemaran baru.Masalah sampah plastik di lautan tidak lepas dari bagaimana kualitas sungai sebagai pembawa limbah. Sungai yang tercemar dan jarak yang relatif pendek antara hulu sungai dan muara sungai, secara khusus di pulau Jawa, Bali dan pulau-pulau kecil lainnya, menyebabkan sampah dan limbah sungai pun menjadi semakin cepat terbawa ke laut.Indonesia mempunyai catatan buruk mengenai polutan sungai. Sungai Citarum pada tahun 2013 dinobatkan oleh Blacksmith Institute, sebuah lembaga non-profit bidang lingkungan di New York, sebagai sungai paling tercemar di dunia. Sungai Citarum, panjangnya sekitar 300 kilometer yang diawali dari lereng Gunung Wayang di tenggara Kota Bandung melewati kawasan pertanian, perikanan, pemukiman, kawasan industri, dan berakhir di Muara Bendera dan terus menuju Laut Utara Jawa. Sungai ini tercemar berat limbah industri tekstil yang tidak memiliki fasilitas IPAL (instalasi pengolahan air limbah) | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Sungai lain yang tercemar berat adalah Ciliwung. Sungai ini memiliki panjang 120 kilometer yang berhulu di Gunung Gede, Kabupaten Cianjur melewati kawasan pemukiman, kawasan pabrik, melewati 3 kota besar yaitu Bogor, Depok, dan Jakarta, yang akhirnya bermuara di Teluk Jakarta.Berdasarkan perhitungan SNI terdapat sekitar 1.733 ton sampah per hari yang dihasilkan kedua sungai tersebut yang “disetor” ke laut atau berarti terdapat setidaknya 632.545 ton sampah setiap tahunnya yang masuk ke laut.Untuk melihat eskalasi yang terjadi, tidak saja Citarum (termasuk 28 km aliran sungai Cikapandung yang melintasi kota Bandung), Ciliwung dan Cisadane saja yang bermasalah. Menyitir dari data KLH 2013, maka terdapat 75 persen dari 57 sungai besar yang ada di Indonesia yang dikategorikan tercemar berat, 60 persen penyebabnya berasal dari limbah domestik rumah tangga. Tingkat cemaran sungai dari limbah domestik tidak lepas dari sikap mental masyarakat yang menganggap sungai merupakan “halaman belakang” dan dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah umum. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kali, tampaknya telah kehilangan etika untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai.Di negara berkembang lain seperti Tiongkok, hal yang sama pun terjadi. Sungai-sungai di Tiongkok memiliki tingkat polutan yang amat tinggi, baik dari sampah domestik maupun limbah industri. Tiongkok mempunyai dua sungai yang berpredikat masuk 10 sungai terkotor di dunia yaitu sungai Yellow dan sungai Songhua.Sungai lain di Tiongkok yang tercemar berat adalah sungai Yenisei. Sungai ini dikenal berbahaya lantaran racun, radiasi, dan hasil cemaran rumah tangga. Sungai Yenisei telah terkontaminasi pada tingkat parah dan serius. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Saking kotornya sungai-sungai di Tiongkok akibat cemaran industri dan rumah tangga, sempat memunculkan cerita satire tentang orang yang tak jadi bunuh diri di sungai, bahkan berusaha kabur keluar karena terlanjur jijik dengan sampah yang ada di sungai. Seperti Indonesia, Filipina pun mempunyai beberapa sungai yang sangat kotor dan mempunyai tingkat polutan yang sangat tinggi seperti sungai Marilao dan Pasig yang membelah metro Manila. Sungai-sungai ini dipenuhi sampah domestik dan limbah industri yang membuat air sungai ini berada pada tahap berbahaya. Pemerintah pun turun tangan. Salah satunya mengontrol limbah rumah tangga yang masuk ke aliran sungai ini. Upaya yang dilakukan mirip yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama, yaitu memindahkan sebagian pemukiman kumuh yang berlokasi di badan sungai ke tempat yang lebih layak huni.Selain limbah domestik, limbah Industri juga berperan besar memberi polutan bagi lautan. Industri yang tidak mengoperasikan IPAL secara optimal akan membuang limbahnya langsung ke sungai karena kapasitas IPAL tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Jika terjadi demikian maka industri tersebut akan menyembunyikan saluran pembuangan limbah industrinya agar sulit dijangkau petugas hukum. Undang-Undang di Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan, pengelolaan wilayah badan sungai dan hunian sebenarnya sudah banyak. Tinggal bagaimana pemerintah memiliki ketegasan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan yang ada. Termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah untuk melakukan monitoring pembuangan limbah industri berdasarkan PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Dengan mengatur limbah domestik daratan dan aliran sungai dengan baik, disertai dengan teknologi pemusnahan sampah yang efektif, semoga Indonesia dapat keluar dari daftar salah satu negara pencemar laut terbesar di dunia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-12.json | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | * L. P. Hutahaean, penulis adalah praktisi teknik planologi dan pengamat wilayah perkotaan [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-11.json | Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | [CLS] Monyet togean [Macaca tonkeana] atau dikenal juga monyet malenge, merupakan primata yang hidup di Kepulauan Togean, Sulawesi.Kepulauan Togean merupakan gugusan pulau di tengah Teluk Tomini, berbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Kepulauan ini berstatus Taman Nasional. Sementara monyet togean, hanya ditemukan di Pulau Malenge, pulau yang ada di gugusan Kepulauan Togean.Menurut para ahli, terdapat tujuh spesies monyet atau macaca di Pulau Sulawesi. Ada Macaca maura di Sulawesi Selatan, Macaca tonkeana di Sulawesi Tengah, Macaca hecki di Sulawesi Tengah dan Utara, Macaca nigrescens dekat Gorontalo-Kotamobagu, Macaca nigra di Sulawesi Utara, Macaca ochreata di Sulawesi Tenggara, dan Macaca brunnescens di Pulau Muna dan Buton.Monyet togean sering digabungkan menjadi macaca tonkeana togeanus, karena dianggap sebagai spesies introduksi. Namun, belum diketahui pasti sejak kapan primata ini ada di Kepulauan Togean. Pulau Malenge sendiri luasnya 12,21 kilometer persegi. Jika mengelilinginya menggunakan perahu mesin ketinting, hanya butuh waktu maksimal 60 menit.Di pulau ini terdapat dua desa, Malenge dan Kadoda. Masyarakat memanfaatkan hutan Malenge sebagai wilayah perkebunan mereka.“Akibatnya, Macaca tonkeana dianggap hama,” kata Ating Solihin kepada Mongabay medio Januari 2023.Baca: Kisah Sepasang Suami Istri di Togean Bersahabat dengan Babirusa Ating Solihin adalah mantan dokter yang memiliki perhatian serius pada konservasi satwa liar, tinggal di utara Pulau Malenge bersama istrinya sejak 2014. Dia memasang kamera jebak [camera trap] untuk memantau populasi berbagai jenis satwa di Pulau Malenge, tidak terkecuali monyet togean.“Dari hasil pemantauan saya di Pulau Malenge, satwa ini masih ini masih terlihat. Namun, jika tidak segera dilakukan upaya perlindungan, dikhawatirkan jumlahnya akan berkurang,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-11.json | Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | Hampir setiap hari Ating menelusuri hutan Malenge yang tidak jauh dari rumahnya. Dia beberapa kali menemukan jerat yang dipasang di kebun untuk menangkap monyet togean.“Dari pemantauan saya, ancamannya selalu ada ditambah lagi habitatnya yang mulai terganggu,” ujarnya prihatin.Baca juga: Dampak Negatif, Memberi Makanan pada Kawanan Monyet Endemik Sulawesi Habitat hutanAbdul Haris Mustari, peneliti dan juga dosen pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB), membahas Macaca togeanus dalam bukunya berjudul “Manual Identifikasi dan Bio Ekologi Spesies Kunci di Sulawesi” tahun 2020.Dijelaskan bahwa panjang tubuhnya 502-584 mm, panjang ekor 40-50 mm, berat jantan dan betina hampir sama, yakni 10-12 kg.“Bagian kaki dan tangannya putih, kepala berjambul, warna kulit hitam, rambut yang tumbuh di sisi muka berwarna hitam kecokelatan. Sementara, rambut di bawah leher berwarna abu-abu terang hingga keputihan,” ungkapnya. Dalam buku itu, Haris mengungkapkan berdasarkan penelitian di Pulau Malenge, teritorial monyet togean tumpang tindih dengan kelompok lain, dengan rata-rata wilayah jelajah sekitar 12 hektar dengan jelajah harian dapat mencapai 500-1000 m.Untuk penyebaran alami, terbatas di Pulau Malenge, Kepulauan Togean, dan sebagian Sulawesi Tengah bagian timur laut.“Habitat utamanya hutan primer dan sekunder dari pantai hingga perbukitan. Tidak jarang terlihat juga di kebun dan ladang,” tulisnya.Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P 106 Tahun 2018 tentang tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, Macaca tonkeana merupakan jenis dilindungi.Selamat Hari Primata Indonesia, 30 Januari 2023. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-037-07.json | Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | [CLS] Ada yang menarik pada lebaran tahun ini, karena hari kedua lebaran pada 29 Juli 2014, bertepatan dengan peringatan Global Tiger Day alias Hari Harimau Internasional.Oleh karena itu, belasan anak muda relawan dari berbagai organisasi lingkungan yang tergabung dalam komunitas Tiger Heart Riau memperingati Hari Harimau Internasional lebih awal yaitu pada hari Selasa (23/07/2014). Dalam aksi yang dipusatkan di Bundaran Keris, Jalan Pattimura, Pekanbaru Selasa kemarin, para relawan membawa yang bertuliskan seruan penghentian penghancuran habitat harimau Sumatra di Riau dan pemberantasan perdagangan organ tubuh harimau. Dalam aksinya, mereka merias wajah menyerupai muka harimau sumatera.Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) menjadi spesies terakhir harimau di Indonesia, setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah oleh IUCN. Kucing besar Sumatera ini pun terancam punah dengan kerusakan habitat hidup mereka, seperti perluasan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di wilayah-wilayah hutan lebat di Sumatra terutama di Riau, Aceh, Jambi dan Palembang. Sejumlah LSM mengkaitkan perusahaan-perusahaan konsumen ternama dengan kepunahan harimau ini karena memperoleh pasokan dari sumber-sumber yang menghancurkan habitatnya.Sementara secara global, hanya tinggal enam jenis harimau termasuk harimau Sumatera dari sembilan jenis harimau di dunia. Dan setahun terakhir, tercatat 274 ekor harimau mati di dunia dan sisanya bertahan hidup di bawah ancaman ekspansi perkebunan/pertanian dan pemukiman manusia.Dalam laman kampanye konservasi harimau global www.tigerday.org yang dikelola sejumlah LSM internasional seperti WWF, berdasarkan data yang diperkirakan para ahli, jumlah individu harimau atau kucing besar pada tahun 2014 hanya 3.000 ekor menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 3.274 ekor. Dan kekhawatirannya dalam lima tahun mendatang bisa saja populasinya punah. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2014-037-07.json | Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | Ancaman kepunahan itu dikarenakan hilangnya 93 persen habitat alam harimau karena perluasan pemukiman dan pertanian oleh manusia. Manusia dan harimau saling berebut ruang yang juga mendorong resiko pada kehidupan harimau. Selain itu perubahan iklim juga dinilai menjadi faktor yang menekan populasi mereka seperti yang dialami populasi terbesar harimau Bengal di hutan mangrove di pesisir utara laut India-Banglades. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim mengancam rusaknya hutan-hutan tersebut dan habitat terarkhir yang tersisa dari populasi harimau Bengal.“Tercatat, hampir semua anak jenis harimau dikategorikan kedalam status Critically Endangered dalam Red List IUCN yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati,” kata koordinator relawan Tiger Heart Riau, Febri Anggiawan Widodo kepada Mongabay di Pekanbaru.Febri menambahkan kucing belang berbadan besar ini mendiami kawasan luas yang tercatat di daratan Asia dari kawasan gurun timur tengah, kawasan bersalju Siberia, hingga hutan tropis di Asia Tenggara dan satunya di Sumatra, Indonesia. Tercatat sembilan anak jenis yang ada dan tersisa hanya enam anak jenis, salah satu harimau Sumatra dan dua anak jenis lain sudah punah yaitu harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau Bali (Panthera tigris balica).Jumlah minimal berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga adalah sekitar 250 individu dewasa, di delapan dari setidaknya 18 kawasan yang disinyalir memiliki harimau Sumatera,” ujarnya.Tiger Heart Riau merupakan komunitas relawan peduli harimau yang terdiri dari Kelompok Studi Lingkungan Hidup (KSLH), Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Universitas Riau, Komunitas Earth Hour, Forum Harimau Kita, Greenpeace, WWF – Indonesia, dan berbagai lembaga atau komunitas lainnya. [SEP] | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-10.json | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | [CLS] 80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dikhawatirkan, regenerasi profesi kenelayanan akan semakin ditinggalkan jika pemerintah tidak membuat intervensi.Persentase yang dikutip dari data Direktorat Sekolah Dasar (Ditpsd) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu, terungkap dalam diskusi online Outlook Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2023.Seperti dijelaskan Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI, data Ditpsd tahun 2022 tadi menunjukkan kehidupan masyarakat pesisir yang makin terpinggirkan. Sebab, di samping rendahnya tingkat pendidikan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir juga terkategori miskin. Jumlah itu setara 12,5% dari total kemiskinan nasional.Bahkan, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19%, atau lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 4%.Seturut data-data tadi, kata Dani, pembangunan di sektor kelautan dan perikanan perlu secara bersamaan mengakselerasi kualitas sumber daya masyarakat pesisir. Caranya, dengan menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak nelayan, serta program-program peningkatan keterampilan dalam sektor kelautan dan perikanan.Dia percaya, pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat berkaitan dengan kualitas produksi yang dihasilkan. Selain itu, berguna pula untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan merespon dampak perubahan iklim.“Kami sudah (melakukan) audensi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” terang Dani dari kantor KNTI, Jakarta, Senin (13/2/2023). “Kabarnya, atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, sekarang khusus pendidikan yang di bawah KKP didorong kalau bisa itu 100% menampung anak-anak nelayan.”baca : Catatan Akhir Tahun: Akankah Nasib Nelayan Membaik Tahun Depan? | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-005-10.json | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Bagi Revrisond Baswir, Ketua Dewan Pakar KNTI, data Ditpsd yang menyebut 80% nelayan berpendidikan di bawah SMP, merupakan fenomena memperihatinkan. Mengingat, statistik nasional menunjukkan angka angkatan kerja yang berpendidikan di bawah SMP sekitar 55%.Berdasarkan persentase tersebut, dia menilai, profesi kenelayanan bukan saja diabaikan oleh kebijakan pada tingkat makro, tetapi juga mendapat respons negatif dari masyarakat di tingkat akar rumput. Profesi ini dianggap tidak menjanjikan, sehingga kian ditinggalkan.Revrisond mengatakan, situasi itu harus ditanggapi dengan menjadikan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat pesisir sebagai prioritas dalam pembahasan program maupun kebijakan terkait demokratisasi ekonomi.Peningkatan kualitas itu diharapkan dapat meningkatan kecintaan pada sektor kelautan dan perikanan, bukan meninggalkannya. Sehingga, di kemudian hari, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi mau melibatkan diri dalam pengembangan profesi nelayan.“Ini kerja yang amat sangat besar. Saya kira, sebagian besar berpangkal pada kebijakan,” jelas staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Peluang RegenerasiRegenerasi nelayan merupakan keniscayaan sekaligus strategi untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Statistik peningkatan produksi perikanan nasional, diyakini jadi peluang untuk mempercepat proses itu.Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI menerangkan, peluang menstimulir generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini, sangat terbuka. Apalagi, berdasarkan statistik yang dihimpun KNTI terdapat peningkatan produksi perikanan pada beberapa tahun terakhir. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-005-10.json | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Sejak 2016, produksi perikanan Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 1,78% per tahun. Sedangkan, bila dibandingkan tahun 2020, produksi perikanan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,12%, dengan rata-rata produksi perikanan sebesar 22,98 juta ton per tahun.Tantangannya, jika jumlah nelayan dan pembudidaya ikan menurun karena kualitas hidup masyarakat pesisir tak kunjung membaik, maka dampaknya dapat mempengaruhi volume produksi perikanan serta kebutuhan pangan nasional.“Saat ini kita tahu, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pemenuhan protein hewani dari ikan itu sudah mencapai di atas 51%. Jadi, separuh dari kebutuhan protein kita dari ikan. Kalau tergoncang akan mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan kita,” tambah Riza.Untuk menghindari terus menurunnya jumlah nelayan, selain program-program peningkatan sumber daya manusia, dia menilai sistem administrasi kenelayanan perlu segera dirampungkan. Agar, hak-hak seperti perlindungan sosial, asuransi, fasilitas pembiayaan, hingga program-program pelatihan dapat diakses oleh seluruh nelayan di Indonesia.“Selambat-lambatnya pada tahun 2024, dan tidak boleh ada nelayan Indonesia yang tidak terdaftar,” tegas Riza.baca juga : Nasib Nelayan Kecil dalam Ancaman RUU Omnibus Law Program pendataan nelayan itu disebut sudah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri, yang pada tahun lalu mengirimkan surat himbauan pada seluruh kepala-kepala daerah untuk membantu percepatan input data kartu nelayan.KNTI sendiri, saat ini telah melibatkan generasi muda dalam program menyangkut digitalisasi tata kelola perikanan. Inovasi yang dilakukan anak-anak muda itu, contohnya, menghubungkan produksi di kampung nelayan dengan mitra usaha di tempat lain.“KNTI menaruh perhatian terhadap anak-anak muda, untuk masuk ekosistem ini sehingga kegiatan perikanan rakyat berkembang ke depannya,” pungkas Riza Damanik. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-025-16.json | Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO | Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO | [CLS] Terkait maraknya pemberitaan terhadap keterkaitan beberapa perusahaan yang menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan di Pulau Sumatera, lembaga pemantau produsen minyak kelapa sawit dunia ini telah meminta sejumlah anggota yang disebut-sebut oleh media tersebut untuk menyerahkan peta digital wilayah konsesi mereka untuk penyelidikan lebih lanjut sejak akhir Juni silam. Permintaan ini secara resmi dilayangkan oleh RSPO tanggal 24 Juni silam kepada lima perusahaan.Kendati sejumlah perusahaan ini diberi tenggat waktu 48 jam oleh RSPO untuk menyerahkan peta, namun faktanya empat perusahaan baru menyerahkan tanggal 9 Juli 2013 silam. Sementara, satu perusahaan lainnya, PT Jatim Jaya Perkasa menyusul sehari setelahnya.Empat perusahaan, yaitu Sime Darby, Kuala Lumpur Kepong (KLK), Golden Agri Resources (GAR) dan Tabung Haji Plantations telah menyerahkan peta digital kawasan konsesi mereka tanggal 9 Juli 2013 silam. Sementara pada tanggal 10 Juli 2013 PT Jatim Jaya Perkasa menyusul menyerahkan informasi lokasi konsesi mereka.Seluruh dokumen digital yang masuk, telah dianalisis secara terpisah oleh World Resources Institute (WRI) dan pakar Geographic Information System (GIS) asal Malaysia Dr. Khali Aziz Hamzah dari Forest Research Institute Malaysia (FRIM).Dari hasil análisis mereka, WRI menyimpulkan bahwa mereka menemukan 74 titik api di kawasan Hak Guna Usaha PT Jatim Jaya Perkasa. Hal senada juga ditemukan dari analisis yang dilakukan oleh Dr. Khali Aziz Hamzah. Titik api yang ditemukan di wilayah konsesi PT Jatim Jaya Perkasa ini berada pada rentang 1 Juni hingga 26 Juni 2013 silam. Keseluruh titik api ini bertahan selama beberapa hari atau dalam kondisi menyala dan mati secara reguler. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2013-025-16.json | Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO | Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO | Menindaklaknjuti hal ini, RSPO akan memutuskan lebih lanjut apakah sumber titik-titik api ini sebagai hasil dari kegagalan yang sistemik dalam mengelola lingkungan, atau hal lainnya. Hal ini kini tengah ditangani oleh Panel Pengaduan RSPO untuk mempelajari, mengevaluasi dan memutuskan lebih lanjut atas kasus ini.Sementara itu, RSPO meminta PT Jatim Jaya Perkasa untuk segera menyelesaikan kebakaran yang terjadi di dalam wilayah konsesi mereka.Dalam pernyataan akhir Juni silam, Greenpeace menyatakan bahwa banyak perusahaan minyak kelapa sawit bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang selalu terjadi di Pulau Sumatera setiap tahun. Penebangan hutan dalam skala besar dan pengeringan lahan gambut, menjadi salah satu penyebab utama.“Saat lahan gambut dikeringkan untuk perkebunan, mereka menjadi rentan terbakar. Setiap api, baik kecil maupun besar, atau muncul secara insidentil atau bahkan disengaja, bisa berubah menjadi bencana lingkungan,” ungkap Greenpeace dalam pernyataan mereka.Menghentikan pengeringan lahan gambut dan konversi gambut menjadi perkebunan, adalah upaya terbaik untuk menghentikan bencana kebakaran yang selalu berulang. [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2014-031-16.json | Kampanye Pelestarian Satwa Langka Bersama Ulama | Kampanye Pelestarian Satwa Langka Bersama Ulama | [CLS] Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fakwa pelestarian satwa langka, awal tahun ini. Seruan ini, bisa berjalan efektif melindungi satwa langka seperti badak Jawa kala sosialisasi dilakukan berbagai pihak termasuk alim ulama. Demikian diungkapkan Haryono, kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) di Banten, Selasa (18/8/14).Untuk itu, katanya, BTNUK akan bekerjasama dengan MUI kecamatan agar sosialisasi fatwa ini dilakukan di mushola-mushola sekitar kawasan TNUK. “Kyai atau ustad bisa memasukkan bahasan mengenai ini dalam khotbah mereka,” katanya.Langkah strategis lain yang dilakukan BTNUK dengan membangun Javan Rhino Study Conservation Area untuk konservasi intensif. Mereka juga menyiapkan habitat kedua di luar TNUK.Dia menilai, Indonesia harus memiliki cadangan populasi badak Jawa di tempat lain. Jika tidak, sangat rentan bagi populasi mereka karena hanya ada di TNUK.Asrorun Niam, sekretaris komisi fatwa MUI mengatakan, manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib melestarikan satwa langka, termasuk badak Jawa. Fatwa MUI ini dibuat untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan melindungi satwa langka terancam punah.“Manusia sebagai wujud ketaatan kepada Allah mempunyai kewajiban memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan. Jika ada satwa punah, berarti kita berdosa.”Komisi ini mengkaji dalam mengenai fatwa ini selama tujuh bulan sebelum resmi dikeluarkan awal Januari lalu, launching Maret. Fatwa keluar sebagai wujud nyata kontribusi agama untuk menyelamatkan lingkungan. Satwa liar tak hanya harus dipertahankan, juga dikembang biak.Fatwa ini keluar untuk memberikan penjelasan sekaligus bimbingan bagi umat Muslim di Indonesia dalam perspektif hukum terkait konservasi satwa. Umat Islam harus melakukan berbagai ikhtiar melestarikan badak Jawa. “Termasuk mengembangkan habitat baru agar makhluk ciptaan Allah ini tidak punah.” | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-031-16.json | Kampanye Pelestarian Satwa Langka Bersama Ulama | Kampanye Pelestarian Satwa Langka Bersama Ulama | Ulama, katanya, selama ini hanya dakwah biasa. Isu lingkungan hidup terutama penyelamatan satwa langka dan dilindungi jarang dilakukan. Padahal, Islam adalah agama yang tak bisa melepaskan diri dari alam. Ada ajaran Islam yang mengatur mengenai interaksi manusia dengan keseimbangan alam dan ekosistem.Untuk mengefektifkan fatwa ini, MUI berencana membuat buku panduan bagi para ulama agar pesan mengenai penting melindungi satwa masuk dalam materi khotbah. Fatwa menjadi alat mengejawantahkan nilai-nilai ajaran Islam mengenai keseimbangan ekosistem.Facrudin Mangunjaya, akademisi Universitas Nasional mengatakan, Unas sedang riset melihat sejauh mana keefektifan fatwa ini di masyarakat. “Ini bentuk pendekatan baru guna penyadaran kepada masyarakat Muslim dalam pelestarian satwa langka seperti badak Jawa.”Spesies coordinator WWF Indonesia Chairul Saleh mengatakan, fatwa ini memberikan harapan bagi pelestarian satwa langka, termasuk badak Jawa. “Melindungi spesies langka merupakan kerja sangat berat. Perlu kerjasama dari berbagai pihak. Harus ada pendekatan tidak konvensional. Tidak hanya berkutat di penelitian.”Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keragaman Hayati Kementerian Kehutanan mengungkapkan, fatwa ini sebagai penuntun umat Muslim mengambil langkah aktif memperkuat kebijakan pemerintah dalam melestarikan satwa langka. “Juga memberikan kepastian hukum menurut pandangan Islam tentang perlindungan terhadap satwa terancam punah seperti badak Jawa.”Elisabet Purastuti, project leader WWF Ujung Kulon mengatakan, sosialisasi ini diharapkan bisa membuat masyarakat di sekitar buffer zone TNUK sadar menjaga kelestarian satwa langka, terutama badak Jawa.“Badak Jawa di Ujung Kulon populasi kecil dan terisolir hingga rentan mengalami kepunahan.”Dia mengatakan, populasi badak Jawa dekat dengan gunung Krakatau yang berpotensi erupsi dan tsunami serta mengancam populasi dan habitat mereka. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-18.json | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | [CLS] Sebanyak 120 butir telur penyu sisik (Eretmochelys imbricate) dievakuasi petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta dari kawasan Pulau Bokor, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.Untuk menghindari predator alami dan para pemburu telur penyu dipindahkan oleh petugas ke kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut.Budi Kusuma Wardana (42), Polisi Kehutanan BKSDA Jakarta Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Pulau Rambut mengatakan, telur-telur itu ditemukan pada awal November 2022 saat ia dan tim melakukan patroli di kawasan Pulau Bokor secara rutin.”Dari situ kemudian kami evakuasi menggunakan ember yang diisi pasir,” cerita Budi, Sabtu (28/01/2023). Saat evakuasi, pihaknya juga menghitung jumlah telur penyu sisik yang ditemukannya. Total ada 120.Setelah itu, telur-telur penyu sisik tersebut dipindahkan ke pulau yang memiliki keluasan 90 hektare ini dengan dibuatkan tempat penetasan semi alami (hatchery). Hal tersebut dilakukan karena di pulau yang yang dikenal dengan sebutan pulau kerajaan burung itu kondisinya lebih terjaga.Budi menyadari, idealnya telur-telur penyu itu dibiarkan menetas di sarang alaminya. Namun, karena perlindungan terhadap sarang alaminya (in situ) tidak memungkinkan karena berbagai ancaman, sehingga ia dan tim terpaksa harus memindahkan ke tempat yang lebih aman.baca : Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) PelepasanUsai dipindahkan, diusia 52 hari secara bertahap telur-telur itu mulai menetas. Dari 120 butir telur yang dipindahkan sudah 50 yang berhasil menetas. Sembari menunggu telur lain menetas, telur yang sudah menjadi tukik ini kemudian dilepasliarkan pada saat ada wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Rambut. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-18.json | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | Saat pelepasliaran, kata Budi, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ada tata cara yang harus diperhatikan. Pertama, untuk menghindari ancaman predator, pelepasliaran harus dilakukan pada sore menjelang malam.Selain itu, melepas tukik pada sore hari juga bisa memberikan waktu adaptasi lebih lama. Karena para predator tukik biasanya aktif pada pagi hari.Kedua, pelepasliaran juga harus dilakukan secara bergerombol atau bersamaan, tujuannya adalah untuk mengecoh predator. Jika yang dilepasliarkan jumlahnya sedikit, kemungkinan besar anakan penyu sisik tidak bisa selamat karena menjadi incaran predator.Budi menyebut, dibandingkan dengan tahun 2021 penemuan telur penyu selama patroli di tahun 2022 jumlahnya lebih sedikit, ia dan tim hanya menemukan sekali. Sedangkan pada tahun 2021 selama patroli pihaknya merelokasi telur penyu hingga 10 kali.Menurut dia, telur penyu sisik ini seringkali ditemukan di Pulau Bokor. Sedangkan di Cagar Alam Pulau Rambut selalu kalah cepat dengan predator seperti biawak air asia (Varanus salvator). Adapun rata-rata telur yang ditemukan semuanya berjenis penyu sisik atau hawksbill sea turtle. Dikenal dengan nama penyu sisik karena dilihat dari bentuk kepalanya mempunyai mulut kecil meruncing layaknya paruh burung.Bentuk mulut tersebut memungkinkan penyu sisik untuk mencapai celah-celah di terumbu karang dan juga daerah sulit lainnya untuk mencari mangsa.baca juga : Digagalkan, Penyelundupan Ribuan Telur Penyu dari Tambelan ke Pontianak Libatkan MasyarakatMeriussoni Zai, selaku Direktur Keilmuan Yayasan Penyu Indonesia mengatakan, dalam konservasi penyu aturanya sebenarnya tidak boleh memindahkan telur dari sarang ke tempat lain, apalagi dari pulau ke pulau. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-18.json | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | Hindari Predator, Telur Penyu Sisik Ditetaskan Disarang Semi Alami | Menurut Merius, perlindungan penyu seharusnya itu tidak hanya dilakukan pada satwanya saja melainkan juga habitat mereka bertelur dan mencari makan. Jika tukik ditahan terlebih dulu dan dilepasliarkan setelah ada instruksi itu sudah menghilangkan siklus hidupnya.“Artinya tujuan untuk menyelamatkan penyu ini malah terkesan eksploitatif, dan ini banyak terjadi di Indonesia,” terang Merius, Rabu (01/02/2023).Karena, tukik itu ketika menetas mempunyai sifat alami yaitu imprinting atau melakukan perekaman terhadap situasi lingkungan disekitarnya. Sehingga setelah dewasa dia akan kembali menetas ditempat tersebut.Selain itu, tukik juga mempunyai sifat swimming frenzy atau berenang gila-gilaan sejak dia keluar dari pasir menuju ke laut. Tukik yang baru menetas, masih membawa kuning telur di perutnya. Ini cadangan makanan untuk bertahan di laut sekitar 2 minggu.“Seharusnya konservasi penyu itu tidak perlu campur tangan manusia, kecuali untuk kepentingan riset,” tegas dia. Untuk itu, jika ada penyu yang bertelur sebaiknya tetap dibiarkan disarang dan habitatnya. Tidak perlu dipindahkan.baca juga : Melepas Tukik, Menjaga Masa Depan Ekosistem Bumi Agar telur penyu yang ada di habitat alaminya itu bisa tetap terjaga, lanjut dia, sepatutnya pemerintah atau petugas mampu melibatkan masyarakat lokal yang tempatnya tidak jauh dari pulau tersebut.“Konservasi penyu itu sebaiknya memang harus berbasis masyarakat. Dibuat atraksi wisata dengan melihat penyu bertelur secara langsung, atau pada saat menetas. Yang paling penting juga menjaga etika,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-09.json | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | [CLS] Angin berdesir. Pohon-pohon berdiri membentuk benteng. Ombak samudera Pasifik memecah. Di batu-batu besar yang menjorok ke laut, anak-anak bermain di antara gemuruhnya ombak. Orang dewasa beraktifitas sebagaimana mestinya; mencari ikan atau mencari pinang.Yoel Rate berjalan menuju balai adat. Lalu mengitari kampung. Dia adalah sekretaris kampung Nechiebe. Tangannya memegang megaphone. Dengan menggunakan pengeras suara, dia mengumumkan kepada masyarakat dan kepala-kepala suku, agar segera berkumpul di balai adat siang hari.Inilah Nechiebe. Kampung adat dengan 225 jiwa penduduknya yang bermukim di pesisir, tepat menghadap ke laut lepas. Terletak di Distrik Raveni Rara, Kabupaten Jayapura. Untuk menuju Nechiebe hanya bisa ditempuh dengan speedboat selama satu jam lebih dari pasar Hamadi, Kota Jayapura.Sejak kemarin para tetua adat sudah mulai berkumpul untuk membahas tentang aturan kampung. Pertemuan ini sempat tertunda karena menunggu Ondoafi atau pemimpin tertinggi dalam struktur adat di Nechiebe.“Ondoafi sudah ada. Acaranya akan mulai siang hari. Juga akan hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Distrik, dan ketua Dewan Adat Suku Imbi Numbay,” teriak Yoel.Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai meninggi, acaranya berlanjut. Lima kepala suku marga hadir pada saat itu. Mereka mengikuti acara seremonial pembukaan penyusunan peraturan kampung. Setelah makan siang, masyarakat mulai antusias membahas peraturan kampung.Gustaf Toto sebagai Ondoafi, menyampaikan permintaan maafnya kepada warga karena ia tidak sempat hadir pada malam sebelumnya. Sebab disaat bersamaan ia diundang pemerintah kabupaten untuk membahas wilayah adat Nechiebe. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-09.json | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Menurutnya, selama ini peraturan adat hanya seperti cerita yang kasat mata saja dan hanya menjadi pengetahuan lisan bagi masyarakat. Sehingganya perlu dibuat aturannya secara tertulis tentang bagaimana menjaga hutan adat, menjaga air, menjaga tempat keramat, menjaga laut, dan menjaga pegunungan Cyclops yang telah menjadi bagian dari masyarakat adat di Nechiebe.“Termasuk juga bagaimana sanksi-sanksi adat yang mengatur masyarakat,” jelas Gustaf Toto.Kehadiran Gustaf Toto sebagai Ondoafi di tengah-tengah mereka menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat yang hadir. Pembahasan peraturan kampung berjalan alot, sebab sangat terkait erat dengan hak-hak ulayat masing-masing kepala suku. Mereka membahas satu persatu setiap peraturan yang akan dibuat beserta dengan sanksi-sanksinya. *** Salah satu yang menjadi pembahasan mereka adalah mengelola kekakayaan alam di Nechiebe. Termasuk burung khas Nechiebe yaitu cendrawasih.“Burung cendrawasih itu jahe. Burung surga. Adat sudah melarang pemanfaatan burung cendrawasih,” kata Monika Toto, tokoh perempuan adat Nechiebe.Setiap pagi burung cendrawasih banyak bermain di hutan Cyclops. Namun perburuan menyebabkan semakin hilangnya burung yang juga merupakan lambang adat bagi orang Nechiebe.Dari penjelasan Monika, warga kemudian membahas mengenai larangan dan denda adat pengambilan burung cendrawasih, baik yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat dan orang yang datang dari luar kampung Nechiebe.Tidak hanya cendrawasih, masyarakat juga membahas satu persatu satwa-satwa yang berada di dalam pegunungan Cyclops yang sudah dilindungi oleh adat, seperti kakatua jambul kuning, kus-kus totol, landak, dan satwa lainnya. Selain itu, dalam peraturan kampung, masyarakat juga menerapkan denda berdasarkan larangan yang diatur oleh negara yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-09.json | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | “Jika terbukti akan ada sanksi berlapis. Yaitu sanksi adat berupa tomako batu (kapak batu), ditambah denda sebesar Rp 25 juta. Serta sanksi berdasarkan Undang-undang konservasi yang diatur oleh negara sebesar Rp 100 juta,” ungkap Gustaf Toto. Selain membahas mengenai satwa, warga juga membuat aturan mengenai pembukaan jalan ke kampung, penebangan kayu sowang (Xanthosthemon novaguineense Valeton), pemanfaatan air dari pegunungan Cyclops, serta mengatur tentang ekowisata, terutama yang berkaitan dengan pengamatan burung cendrawasih.Selain sumber daya alam yang ada di daratan, masyarakat juga membahas mengenai larangan dan sanksi adat sumber daya alam yang ada di laut.“Masyarakat kita memiliki wilayah adat yang ada di laut juga. Sudah ada zona-zona berdasarkan wilayah pengelolaan yang diatur setiap suku,” jelas Gaspar Fouw, kepala suku marga Fouw.Selama ini menurut warga, sering ada aktifitas penyelaman bawah laut yang dilakukan oleh wisawatan baik dalam dan luar negeri di wilayah adat mereka, namun tidak memberikan dampak sama sekali bagi kampung adat Nechiebe. Termasuk pemasangan rumpon tanpa izin adat.“Juga tentang sampah plastik yang dibuang ke laut oleh kapal milik PT Pelni harus dimasukan dalam peraturan kampung adat. Kita akan datangi kantor mereka disertai dengan bukti-bukti foto ketika mereka membuang sampah ke laut,” usul salah seorang warga. Di perairan laut kampung Nechiebe memang menjadi jalur keluar masuk kapal penumpang, terutama milik PT Pelni.Usulan itu disetujui oleh semua masyarakat termasuk para kepala suku marga dan Ondoafi. *** | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-09.json | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Peraturan kampung adat mengenai pengelolaan sumber daya alama ini tidak hanya dilakukan di kampung Nechiebe. Namun juga dilakukan di kampung adat Ormu Wari. Kedua kampung ini saling berdekatan. Untuk mencapainya dari Nechiebe menggunakan speedboat dengan durasi sekitar 10-15 menit. Topografi kampung Ormu Wari sama seperti Nechiebe, masih berada dalam distrik yang sama, yaitu Distrik Raveni Rara.Peraturan kampung adat yang dilakukan di dua kampung itu berlangsung bersamaan hampir sepekan. Di mulai dari akhir Juli hingga awal Agustus 2017. Antusias warga kampung untuk menjaga sumber daya alam, dan tempat-tempat keramat yang merupakan wilayah terlarang untuk dimasuki siapa saja amat terasa.Sejak dahulu, Ormu Wari memiliki tiga sub suku besar; Yefei, Yoari, dan Trong yang hidup di lereng perbukitan Cyclops. Tiga sub suku besar ini adalah pembagian kekuasaan berdasarkan pemerintahan adat. Yefei membidangi pemerintahan adat, Yowari berkaitan dengan perang, dan Trong yang berkaitan dengan perekonomian.Praktis Nechiebe dan Ormu Wari memiliki struktur adat dan pembagian suku berdasarkan keret atau suku marga yang sama persis. Sehingga pembahasan peraturan kampung adat kadang berjalan alot. Bahkan salah satu kelompok berdiskusi hingga pukul tiga dini hari.“Karena ini menyangkut hak-hak ulayat dan pengelolaannya, menjaga tempat keramat, dan juga bagaimana menjaga pegunungan Cylops dari kerusakan,” ungkap Musa Nari, salah seorang warga di kampung adat Ormu Wari. Dalam pengaturan Dewan Adat Suku (DAS), baik Nechiebe dan juga Ormu Wari berada dalam DAS Imbi Numbay. Pembahasan peraturan kampung adat di kedua wilayah ini juga diikuti oleh perwakilan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, beserta Masyarakat Mitra Polhut (Polisi Kehutanan). | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-09.json | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Saat Masyarakat Adat Nechiebe dan Ormu Wari Berembuk Membuat Aturan Kampung Adat | Richard Kalilago, pendamping masyarakat dan Community Outreach and Sustainable Development USAID LESTARI untuk program Papua di lanskap Cyclops menyebut peraturan kampung itu berupa draft yang kajian hukumnya akan dicek agar tidak bertentangan dengan peraturan daerah di atasnya.“Jika sudah selesai semua prosesnya maka kami akan disosialisasikan kepada semua instansi yang terkait yang ada di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, Nechiebe dan Ormu Wari akan menjadi kampung pertama di Kabupaten Jayapura yang mempunyai peraturan kampung adat mengenai pengelolaan sumber daya alam,” ucap Richard.Yafet Ikari, Kepala Kampung Ormu Wari, berharap peraturan yang semuanya berbasis nilai-nilai kearifan masyarakat itu akan menjadi alat untuk melindungi sumber daya alam dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.“Kampung kami ini kaya akan sumber daya alam, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Peraturan kampung yang ada ini harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga orang-orang dari luar yang datang masuk ke wilayah adat,” ujar Yafet Ikari.Semoga dengan membuat peraturan kampung itu, kekayaan alam tetap terjaga menjamin masa depan keturunan mereka masih terjaga dengan baik di kaki pegunungan Cyclops. [SEP] | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-12.json | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | [CLS] Lahirnya badak betina, anak ke dua dari pasangan Ratu dan Andalas di Suaka Rhino Sumatera (Sumatran Rhino Sanctuary, SRS) Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Kamis, 12 Mei 2016, pukul 05.40 WIB, bukan hanya membuat kita bangga. Tetapi juga menunjukkan kepada dunia internasional, kita mampu meningkatkan populasi badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis).Empat tahun sebelumnya, 23 Juni 2012, Andatu yang berkelamin jantan, lahir dari pasangan yang sama di tempat yang sama juga.Bila kita simak, SRS yang telah ada sejak 1996 dan baru berhasil membiakkan anak badak pertama, Andatu di 2012, sempat menimbulkan pertanyaan. Rentang waktu kelahiran yang harus menunggu 16 tahun tersebut apakah keberhasilan yang dirancang atau tanpa sengaja?Pertanyaan ini didasari pada keresahan para pihak yang menganggap konservasi badak dengan cara in situ adalah upaya terbaik untuk menyelamatkan badak sumatera. Alasannya, suatu spesies akan berkembang baik bila berada di habitat aslinya. Mereka menganggap, penangkaran badak bukan cara yang ideal. Para pemikir ini juga mengkritisi, apakah kelahiran Andatu itu, merupakan upaya serius SRS untuk menjaga badak sumatera.Tahun 2016, lahir lah anak badak ke dua. Kabar gembira ini adalah pembuktian bahwa penangkaran badak yang dilakukan di SRS tidak semata mempertemukan badak jantan dan betina. Akan tetapi juga, menciptakan satu ekosistem kehidupan: bagaimana “memelihara” badak mulai dari pakan, kesehatan, ruang hidup, hingga hubungan harmonis antara badak dengan penjaganya (keeper).Saya ingin katakan, keberhasilan terhadap lahirnya dua badak tersebut bukan tiba-tiba. Bukan “sesuatu” yang jatuh dari langit. Keberhasilan ini merupakan kesungguhan. Upaya berproses yang memang dirancang untuk sukses. Ada improvisasi pengalaman, ada keseriusan maksimal dalam perjalanannya. Sebuah sistem yang merupakan living ecosytem tersendiri di SRS. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-12.json | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Banyak ilmu yang kami dapatkan dari perjalanan waktu tersebut. Badak betina misalnya, ia hanya bisa didatangi badak jantan untuk kawin, kira-kira empat hari dari siklus estrous yaitu antara 20-27 hari yang rata-ratanya 24 hari. Di luar waktu itu, ia enggan, malah bisa jadi akan berkelahi adu cula bila disatukan.Kini, para keeper sudah paham, dan akan memberitahukan kepada dokter hewan saat estrous tiba yang selanjutnya dokter menggunakan ultrasonografi memeriksa kondisi badak betina itu untuk dipertemukan dengan badak jantan. Ini hal rinci yang tidak bisa dipahami begitu saja.Saat badak kawin pun, belum tentu keberhasilan akan dicapai. Ini proses istimewa. Sebagai gambaran, alat kelamin badak sumatera itu bercabang tiga, seperti trisula, ukuran yang satu lebih panjang dari dua yang ada. Bila sang betina belum siap, dipastikan perkawinan sempurna tidak akan terjadi. Hanya penjaga badak yang tahu pasti kapan waktunya. Ini mengartikan, untuk mencapai perkawinan sempurna hingga keberhasilan lahirnya satu individu badak dibutuhkan keahlian tersendiri. Bukan teori, praktik langsung. Bukan kebetulan, tapi belajar plus kesabaran.StrategiLahirnya dua individu badak di SRS ini tentu saja sangat signifikan dari segi populasi. Jumlah keseluruhan badak sumatera yang sekarang diperkirakan 100 individu mengartikan, adanya pertambahan dua persen.Memang, di alam ada juga badak sumatera yang lahir, tapi apakah kita bisa memastikan melihatnya? Meskipun, di Way Kambas kami menemukan badak kecil yang menunjukkan adanya perkawinan, namun dapat dipastikan probabilitasnya kecil. Populasinya yang terbatas, belum tentu saat badak jantan dan betina bertemu akan melakukan perkawinan. Lagi-lagi bila tidak sesuai jadwal estrous tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-12.json | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Pertanyaan muncul, apa yang harus dilakukan agar badak sumatera yang ada di alam liar tetap terjaga? Kita paham, ada strategi konservasi badak, baik badak sumatera maupun badak jawa (Rhinoceros sondaicus).Untuk badak jawa di Ujung Kulon, lokasinya sudah jelas dan termonitor. Sehingga dari komposisi jantan dan betina yang ada kita dapat mengetahui keberhasilan perkawinan itu. Lahirnya 7 badak jawa dalam 3 tahun terakhir mengindikasikan, peningkatan 10 persen dari populasi tersebut telah ada dari perkirakan jumlahnya sebanyak 60 individu.Badak sumatera? masih banyak pekerjaan serius yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kehidupan populasi badak sumatera terlihat ada 10 kantong populasi yang terisolasi satu sama lain. Di antara populasi itu, hanya ada dua populasi yang mungkin bisa berlanjut dengan perlindungan baik yaitu di Way Kambas. Sisanya, badak yang ada di kantong populasi itu jumlahnya di bawah 30 individu per kantong, bahkan ada yang 5 badak dalam satu kantong.Berdasarkan rujukan ke IUCN Conservation Breeding Species, bila jumlah populasi badak dalam satu kantong kurang dari 40 individu, harus dilakukan upaya pembenahan populasi agar pertemuan badak jantan dan betina untuk berbiak terjadi. Tentu saja wilayah ini harus mendapat perlindungan penuh dan tidak ada perburuan atau intensive protection zone. Sementara, bila populasinya lebih kecil dari 15 individu, harus ada upaya khusus membuat intensive management zone, artinya badak dipersatukan dalam satu zona intensif. Sedangkan badak yang jumlahnya kurang dari 5 individu dalam satu kantong harus dipersatukan untuk menjadi populasi minimum, tujuannya agar berbiak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-12.json | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Untuk mengerjakan itu semua, tentu saja YABI tidak bisa sendirian. Badak-badak ini milik Indonesia, karena itu pemerintah harus berada di garda depan, meskipun ada bantuan dari pihak lain, pemerintah sudah seharusnya selalu di depan. Berikutnya, kerja sama. Kita harus membuat sistem yang baik dalam hal konservasi badak. Dengan begitu, kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan tujuan yang hendak dicapai, dengan cara belajar bersama.KeberhasilanYABI telah membuat Population and Habitat Viability Assessment yang diharapkan bisa menjadi kesepahaman bersama untuk konservasi badak sumatera, berdasarkan saran berbagai pihak dari sejumlah lokakarya yang dilakukan. Di sini sudah dituangkan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait upaya penyelamatan badak sumatera.Keberhasilan melahirkan dua badak sumatera, membuat YABI terus berupaya melestarikan badak sumatera di seluruh habitat yang memadai dan berkelanjutan. Langkah nyata, bila badak di SRS terus bertambah, tentunya akan dikembalikan lagi ke habitatnya, setelah melalui kajian. Saat ini, ada habitat yang sudah tidak ada lagi badaknya seperti di Taman Nasioanl Kerinci Seblat, yang dulunya disebut gudangnya badak.Luasan SRS yang 100 hektar, kini menampung 3 badak jantan (Andalas, Andatu, dan Harapan) dan 4 betina (Ratu, Bina, Rosa, dan yang baru lahir, adiknya Andatu). Dengan metode penangkaran in situ, satu badak saat ini memerlukan 20 hektar untuk ruang jelajahnya. Perluasan pastinya penting dilakukan agar kehidupan badak selalu nyaman.Penting diketahui, SRS merupakan wilayah yang meyakinkan kita akan jumlah badak sumatera yang pasti. Wilayah ini dipagar, dijaga, dan dimonitor 24 jam penuh. SRS diharapkan menjadi pusat breeding dan juga pusat pembelajaran terbaik, center of excellence, konservasi badak sumatera. Semua keilmuan, kita pusatkan di sini, ke depannya. Semoga! | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-12.json | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | Opini: Kelahiran Badak Sumatera yang Sungguh Membanggakan | *Widodo S. Ramono, Direktur Eksekutif Yayasan Badak Indonesia (YABI). Email: [email protected]. Tulisan ini opini penulis [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-072-05.json | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | [CLS] Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyayangkan lambannya pemerintah mengambil tindakan antisipatif penyelesaian polemik penggunaan alat tangkap cantrang hingga menyebabkan meluasnya aksi massa dan lumpuhnya jalur Pantura Jawa beberapa waktu lalu. KNTI menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, sembari mengawal proses transisi berjalan optimal.Kepala Bidang Penggalangan Partisipasi Publik KNTI, Misbahul Munir mengatakan, sejak awal KNTI mendukung efektivitas pelarangan penggunaan alat tangkap merusak di seluruh perairan Indonesia. Maka, harus dilakukan dengan cara benar dan terukur.Sejumlah dokumen menunjukkan upaya peralihan penggunaan cantrang sudah dilakukan sejak 2005. Namun sejak saat itu pula pemerintah dan pemerintah daerah tidak mengawal proses peralihannya. Indikasinya temuan KNTI yakni pemerintah justru dengan sadar mencatat hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal cantrang sebagai bagian dari prestasi peningkatan produksi ikan nasional, penggunaan cantrang sebanyak 3.209 unit di 2004 meningkat 5.100 unit di 2007 dan sekarang diperkirakan lebih dari 10 ribu unit dari Jawa Tengah.“Tindakan pemerintah membiarkan polemik cantrang pada lebih dari sebulan terakhir, tidak dapat dibenarkan,” kata Munir, kepada Mongabay pada Senin, (16/03/2015).Ia menambahkan, sedikitnya 100 ribu jiwa terkena dampak langsung dan lebih 500 ribu jiwa lainnya terkena dampak tidak langsung akibat terhentinya aktivitas Anak buah kapal (ABK) kapal penangkap iakn. Pemenuhan hak-hak dasar warga yang dilindungi oleh konstitusi nyaris terabaikan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-072-05.json | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Belajar dari masa lalu, dan guna memastikan efektivitas pengelolaan perikanan, KNTI meminta pemerintah pusat untuk mengawal secara penuh masa transisi, dengan langkah-langkah berupa bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi nelayan, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan simulasi dan pemantauan lapangan guna mengetahui operasionalisasi cantrang dari berbagai ukuran. Proses tranparan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait status merusak atau tidaknya alat tangkap cantrang, lalu semua pihak diharapkan dapat menerima hasilnya.“Mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan,” tambah Munir.Selain itu, perlu menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan, menyelesaikan tuntas pengukuran ulang gross akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan ijin baru, bekerjasama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat.Pemda juga perlu menyiapkan instrumen perlindungan pekerja di atas kapal ikan (ABK), termasuk memastikan adanya standar upah minimum bagi ABK Kapal Perikanan yang menjadi amanat dari UU Bagi Hasil Perikanan dan UU Ketenagakerjaan. KNTI mengusulkan kepada KKP untuk mengintegrasikan perjanjian kerja antara pemilik kapal dengan ABK masuk sebagai syarat perizinan (SIUP/SIPI/SIKPI) dapat terbit.“Selama proses transisi, bersama pemerintah daerah menyiapkan skema perlindungan sosial terhadap para ABK dan keluarganya yang berpotensi terdampak,” kata Munir.Selain itu menurut Munir, perlu memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional dari konflik alat tangkap melalui pengakuan atas wilayah pengelolaan nelayan tradisional dalam rencana onasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota pesisir. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-072-05.json | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Dala masa transisi, perlu dipastikan agar semua pihak dapat menahan diri, serta aktif mencegah konflik dan terjadi kriminalisasi dan di masa transisi KKP dan pemdan bersama-sama mempersiapkan mekanisme rehabilitasi dari ketergantungan alat tangkap yang merusak menjadi menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan“KNTI percaya bila langkah solutif itu dilakukan maka cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia mulai diletakan pada dasar yang benar. Sebaliknya, bila persoalan cantrang ini terus berlanjut tanpa solusi yang tepat maka poros maritim kembali hanya menjadi jargon politik yang melenceng dari spirit keadilan sosial dan kebaharian bagi seluruh nelayan Indonesia,” tutup Munir.Strategi Pembangunan Perikanan Berkelanjutan oleh KKPKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun arah kebijakan dan sasaran Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun kedepan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.Pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity), kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Renstra KKP dengan Stakeholder di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2015, seperti dikutip dari rilis yang diterima Mongabay, Jumat 13 Maret 2015.Menurut Susi, tiga pilar dalam visi KKP yakni ‘Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan untuk Kemakmuran Rakyat’. Selanjutnya, arah kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan akan menjabarkan tiga pilar tersebut ke dalam sasaran strategis dan program-program KKP. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-072-05.json | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | “Rancangan Renstra akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat setelah diterbitkannya peraturan tentang RPJMN 2015-2019,” kata Susi Pudjiastuti.Ia menambahkan, rancangan strategi pembangunan kelautan dan perikanan disusun dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk melalui konsultasi publik untuk menggali masukan. Penyusunan rencana strategis melalui konsultasi publik ini melibatkan berbagai stakeholder, antara lain akademisi, asosiasi dan perbankan, Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media.“Kami mengharapkan dapat dilaksanakan diskusi yang produktif untuk memberikan bahan masukan terhadap rencana pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun mendatang, mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” jelas Susi.Dalam kerangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menetapkan beberapa strategi kebijakan. Salah satunya dengan meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Strategi yang dilaksanakan mencakup pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, meningkatkan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, perlindungan dan penangkapan spesies tertentu.Selanjutnya, larangan terhadap ekspor benih ikan tertentu (sidat dan lobster), perlindungan spawning ground, rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengaturan alat tangkap ramah lingkungan serta strategi lainnya.Selain pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, KKP telah juga menetapkan strategi kebijakan lainnya, yakni meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-072-05.json | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | Solusi KNTI untuk KKP dalam Penyelesaian Polemik Cantrang | “Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif yang berkepribadian, serta membangun kemandirian pemerintah guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel,” tutup Susi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-023-15.json | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | [CLS] Stasiun Penelitian Ketambe yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, memang identik dengan orangutan sumatera. Berada di Taman Nasional Gunung Leuser, tempat riset seluas 450 hektar ini, dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dan Forum Konservasi Leuser (FKL).Orangutan (Pongo abelii) sangat mudah ditemui, saat bermain atau mencari makan di pepohonan. “Di sini, kehidupan orangutan tidak ada yang mengganggu. Mereka hidup tanpa ada ancaman,” terang Manager Stasiun Penelitian Ketambe, Arwin.Menurut Arwin, petugas di stasiun selalu mengawasi siapa saja yang datang. Bagi tamu atau peneliti, dipastikan tidak boleh mengganggu tumbuhan dan satwa, termasuk orangutan yang dilihat.“Kami membuat aturan, siapapun yang masuk ke sini tidak boleh memberi makan dan meniru suara satwa. Ini untuk menjaga satwa hidup alami,” ujar warga Desa Ketambe ini.Baca: Stasiun Riset Ketambe, Bukan Orangutan Sumatera Saja yang Bisa Diteliti Kehidupan orangutan di Ketambe semakin terjaga karena stasiun ini diapit dua sungai besar, Lawe Ketambe dan Lawe Alas di Aceh Tenggara. “Awalnya, pusat penelitian hanya seluas 1,5 km persegi (Rijksen 1978). Pada 1979, Dr. Chris Schrümann memperluas, mengukur, dan memetakan dengan sangat akurat sehingga menjadi 4,5 km persegi,” ungkap Arwin yang juga pernah menjadi asisten peneliti.Pada 11 September 2018 sore, Mongabay Indonesia disambut satu induk orangutan bersama anaknya yang berumur sekitar lima tahun. Mamalia ini tidak tampak terganggu dengan keberadaan manusia, tetap memakan pucuk pohon bahkan hanya di ketinggian kurang dari 10 meter.“Orangutan tidak akan pindah kalau tidak merasa terancam. Kami selalu memastikan, mereka aman mencari makan meskipun dekat bangunan penelitian,” ujarnya.Baca: Sri Suci Utami Atmoko, Sang Konservasionis Orangutan Sejati | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2018-023-15.json | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | Manager Riset FKL, Muhammad Isa, mengatakan orangutan sumatera jantan mempunyai kantung pipi lebar. Panjang tubuhnya sekitar 1,25 meter sampai 1,5 meter. Berat orangutan jantan dewasa 50-90 kilogram sementara betina 30-50 kilogram. Bulu-bulunya coklat kemerahan.Orangutan terbagi dalam 13 kantong populasi di Pulau Sumatera. Dari jumlah itu, kemungkinan hanya tiga kantong populasi yang memiliki 500 individu, sedangkan tujuh kantong populasi sekitar 250 individu.Enam dari tujuh kantong populasi orangutan diperkirakan akan terganggu habitatnya 10-15% akibat penebangan hutan. Berdasarkan IUCN Red List, orangutan sumatera dikategorikan Kritis (Critically Endangered). Karena orangutan yang mudah ditemui di Desa Ketambe, wilayah ini menjadi salah satu tujuan ekowisata bagi wisatawan lokal maupun asing. Pelaku wisata di Ketambe menawarkan paket menyusuri hutan, sungai, dan melihat orangutan.“Namun, wisatawan yang ingin melihat orangutan di dalam Stasiun Ketambe, tidak bisa masuk sembarangan. Harus mengantongi izin dari BBTNGL. Kalau di luar stasiun, cukup membayar tiket,” terang Arwin.Baca juga: Stasiun Penelitian Orangutan Ketambe Hidup Lagi Stasiun Penelitian Ketambe didirikan pada 1971 oleh peneliti berkebangsaan Belanda, Herman D. Rijksen yang bekerja untuk Universitas Wageningen, Belanda.Pembangunan ini didanai oleh Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research dan Netherlands Appeal of the World Wildlife Foundation. Awal pendiriannya, ditujukan sebagai lokasi rehabilitasi orangutan sekaligus pusat penelitian. Pada 1980, pengelolaan stasiun diserahkan ke Dirjen PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) dan sejak itu Ketambe dijadikan pusat penelitian. Sementara, pusat rehabilitasi orangutan dipindahkan ke Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2018-023-15.json | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | Berbagi Ruang Hidup dengan Orangutan di Stasiun Penelitian Ketambe | Hingga sekarang, Stasiun Penelitian Ketambe menjadi laboratorium alam istimewa. Menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti dalam dan luar negeri, khususnya primata. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-048-08.json | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | [CLS] Pemerintah Indonesia, bakal mengembalikan lagi belasan kontainer sampah dan limbah bahan beracun berbahaya ilegal yang mendarat di Batam ke negara asal. Sebelumnya, lima kontainer sampah kembali ke negara asal, Amerika Serikat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus berkoordinasi antar lintas kementerian dan lembaga dalam proses pengembalian sampah-sampah ini.Ada 11 kontainer sampah di Batam, siap ekspor kembali. Dua kontainer terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya bercampur cacahan plastik bekas. Adapun, limbah B3 itu ditemukan atas uji laboratorium oleh Bea Cukai dan telah kena segel.”Sampah masuk ke Indonesia itu, ada plastik, pasti tak legal karena ada ketentuan (melarang impor sampah) itu. Kita akan re-exspor,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pekan lalu di Jakarta.Ada empat sampel hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Bea Cukai, yakni, limbah mengandung timbal, arsenik dan zink (sampel pertama dan kedua), pengotor iron compound dan aluminium compound (sampel ketiga), dan pengotor iron compound serta sulfur compound (sampel keempat).Baca juga: Kisah Wisata Limbah B3 di Desa LakardowoLima kontainer dari Surabaya terdapat imporasi limbah non B3, yakni kertas. Kontainer itu tercampur sampah domestik, seperti pampers, sepatu, kayu, bekas kemasan oli dan bahan kimia. Pada 14 Juni 2019, KLHK dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebutkan, pengembalian lima kontainer milik PT AS akan kembali ke Amerika Serikat. Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin yang dimiliki sebagai importir produsen limbah non-B3 berupa scrap kertas dari Kementerian Perdagangan, tak terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), dan tak tercampur sampah. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-048-08.json | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Identifikasi awal, kontainer tertahan dan menimbulkan kecurigaan Ditjen Bea dan Cukai, hingga kala masuk ke pelabuhan dialihkan ke jalur merah, artinya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.Baca juga: 60% Sumur Lakardowo Diduga Tercemar Limbah B3Saat pemeriksaan besama KLHK, lima kontainer itu ditemukan impuritas atau limbah lain, atau sampah, antara lain, sepatu, kayu, pampers, kain, kemasan makanan dan minuman dan sejumlah keran plastik dalam jumlah cukup besar.Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Hubungan Masyarkat KLHK, Senin (17/6/19) mengatakan, terjadi pelanggaran UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan pengaturan pelarangan limbah B3 masuk diatur melalui UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya mengatakan, pengembalian kontainer ini ke negara asal karena melanggar ketentuan. Pada kasus di Batam, melanggar PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbaya dan Beracun dan Konvensi Basel. Sedangkan, kasus di Surabaya, impor sampah melanggar UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.Proses pengembalian sampah plastik mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dan hasil keputusan Konvensi Basel.”Dalam hal ini KLHK harus bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Luar Negeri dan harus notifikasi ke negara yang mengimpor untuk menerima,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-048-08.json | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Pada 2016, Indonesia sudah memiliki pengalaman memulangkan 40 kontainer sampah. Vivien bilang, impor limbah plastik merupakan bahan sudah dicacah dan siap dipakai. Ketika masuk Indonesia, perusahaan yang menerima harus memiliki industri pengolahan, di mana porsi bahan material daur ulang maksimal 50% dari bahan impor. Sisanya, dari bahan lokal. Adapun, impor sampah ini harus dalam keadaan cacahan dan siap olah dengan residu minim. Selesai tahun iniUntuk mengantisipasi atau langkah pencegahan sampah impor masuk tak sesuai aturan, KLHK mengusulkan revisi Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 soal klasifikasi HS code (kode perdagangan komoditas) yang mencantumkan kata ‘dan lain-lain’.Kata ‘dan lain-lain’ itu, kata Siti, dinilai jadi celah bagi impor sampah bercampur dengan jenis lain atau bahan yang sulit didaur ulang.Dalam aturan permendag itu, impor sampah boleh dengan syarat tak boleh menyisakan residua tau tercampur dengan bahan yang tak bisa didaur ulang.”Saya sudah menyurati Menteri Perdagangan untuk memberikan masukan agar Permendag Nomor 31/2016 direvisi. Yang pasti, sampah dalam arti limbah yang tidak bisa diolah itu tidak boleh diimpor. Itu sesuai dengan UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah,” kata Siti. Target selesai revisi aturan tahun ini.Sebelumnya, Fajri Fadillah, peneliti Indonesian Center for Environmental Law menyebutkan, baik UU 18/2008 maupun Permendag 31/2016 sudah cukup kuat dalam mengontrol impor limbah. Meski begitu, implementasi harus diawasi.”Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-048-08.json | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Setelah Surabaya, Pemerintah akan Kembalikan Sampah di Batam ke Negara Asal | Pada 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia 141% (283.152 ton), angka ini puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 sekitar 124.433 ton.Peningkatan impor sampah plastik, katanya, tak dibarengi angka ekspor. Malah pada 2018, ekspor turun 48% (98.450 ton). Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik.Kasus yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur, serpihan plastik bercampur kertas tak bisa didaur ulang. Seharusnya, pemerintah mengusut tindakan impor sampah bahkan, mencabut persetujuan impor importir produsen kertas itu. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-048-04.json | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | [CLS] Walhi mendesak Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mencabut 932 izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Organisasi lingkungan hidup ini beranggapan, penerbitan IMB bertentangan dengan komitmen Pemerintah Jakarta, untuk menghentikan reklamasi.Pemerintah Jakarta, telah menerbitkan IMB bagi 932 bangunan, terdiri 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lain di Pulau D. Baca juga: Komitmen Gubernur Setop Reklamasi Jakarta DipertanyakanTubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, mendesak pencabutan ratusan IMB di Pulau D itu. Walhi juga mendesak Pemerintah Jakarta menghentikan reklamasi berikut pembangunan di atas pulau yang sudah ada.“Untuk pulau eksisting, aktivitas juga harus dihentikan. Dibuat kajian untuk membongkarnya,” katanya.Baca juga : Gubernur DKI Jakarta Langgar Aturan di Teluk Jakarta?Reklamasi teluk Jakarta, katanya, merupakan proyek ambisius yang merusak lingkungan, dan merugikan masyarakat sekitar.“Gubernur Jakarta saat ini tak ada bedanya dengan sebelumnya yang memaksakan reklamasi berjalan. Statemen gubernur beberapa waktu lalu seolah menunjukkan bahwa reklamasi dengan pembangunan di atasnya dua hal berbeda. Padahal reklamasi dan pembangunan di atasnya itu tak bisa dipisahkan,” katanya di Jakarta, Senin (17/6/19)Tubagus bilang, reklamasi, sejatinya bukan program pemerintah. Ia inisiatif bisnis yang difasilitasi pemerintah.“Seolah-olah ini agenda pemerintah. Padahal berangkat dari agenda bisnis yang merusak pantai utara Jakarta. Reklamasi hadir di tengah situasi pantai utara Jakarta sedang dan terus memburuk.”Tubagus menyebut, sejarah dan fase kebijakan reklamasi hingga IMB keluar cenderung dipaksakan. Sejak terbit Kepres 52/1995, terlihat muatan ekonomi lebih dominan dalam proyek itu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-048-04.json | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Soal lingkungan baru disebut setelah banyak protes muncul. Reklamasi, katanya, dianggap solusi merevitalisasi teluk Jakarta. Padahal, dampak yang timbul justru merugikan masyarakat.Dalam analisis dampak lingkungan (andal) Badan Pelaksana Reklamasi September 2000, latar belakang menyebutkan rencana reklamasi untuk menjawab dan membuka investasi. Cabut pergub Gubernur Jakarta, katanya, menerbitkan IMB di Pulau D dengan dasar tak jelas. Penerbitan IMB berangkat dari argumentasi kebijakan yang dipaksakan.“Pertanyaan utama, apakah Gubernur DKI dapat tak memberikan IMB? Tentu sangat bisa. Gubernur bisa saja tak memberikan IMB, namun lebih memilih diterbitkan dengan alasan keterlanjuran.”Tubagus bilang, penerbitan IMB ini dengan menggunakan dasar kebijakan Pergub 206/2016 soal panduan rancang kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Aturan ini, katanya, juga dibuat untuk menutupi keterlanjuran-keterlanjuran.Pergub 206/2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung.Pergub itu, katanya, juga tidak tepat. Pesoalan dasar terletak pada reklamasi dibangun di atas ruang yang belum jelas peraturannya.“Artinya, Pergub 206/2016 keluar untuk memfasilitasi pendirian bangunan di atas lahan reklamasi.”Dia bilang, Pasal 18 ayat (3) PP 36/2005 dikatakan, dalam memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung, bupati, walikota, atau gubernur Jakarta, harus meminta pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.“Apakah sebelum diterbitkannya IMB, Gubernur Jakarta telah meminta pertimbangan dari tim ahli atau belum?”Pada 2018, Anies menyegel bangunan di atas lahan itu. Tak lama, penyegelan dicabut dengan alasan pengembang sudah memenuhi kewajiban. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-048-04.json | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | “Gubernur seharusnya dapat membatalkan atau mencabut pergub (Pergub 206/2016-red), bukan hanya menarik draf Raperda Kawasan Strategis Pantura Jakarta, padahal kedua peraturan ini saling berhubungan?”Baca juga : Berikut Putusan Pemerintah Soal Pulau-pulau Reklamasi Teluk JakartaPergub 206/2016 ditetapkan pada 25 Oktober 2016. Aktivitas pembangunan dan bangunan ada sebelum peraturan muncul. Tubagus menganggap, itu sudah menyalahi aturan.“Gubernur Jakarta memberikan IMB dengan alasan ketaatan dan good governance itu mengada-ada. Mereka sendiri yang sedang mencontohkan dan memperlihatkan perilaku tata kelola buruk.”Kalau kesalahan dan keterlanjuran terus berjalan, katanya, sesungguhnya Gubernur Jakarta sedang membawa lingkungan Jakarta ke arah makin tak jelas. Sejak awal Walhi menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wahyu Perdana, Pengkampanye Ekosistem Esensial Walhi Nasional mengatakan, menolak reklamasi Teluk Jakarta termasuklah penerbitan IMB di pulau buatan itu. Penerbitan IMB, katanya, sama sekali tak mempertimbangkan lingkungan hidup. Padahal, katanya, bicara lingkungan hidup, juga akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat.Reklamasi teluk Jakarta, katanya, justru meningkatkan kekeruhan, berdampak pada semua alur ikan, dan menghambat pertumbuhan karang. Dalam konteks ekonomi, laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dua tahun lalu menyebut, reklamasi membuat pendapatan nelayan di Teluk Jakarta, turun drastis.Dalam konteks kebencanaan, penutupan jalan keluar 13 kanal (sungai) dari Jakarta itu meningkatkan risiko banjir. Menurut Wahyu, reklamasi hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah. Dari rezim ke rezim tak ada perubahan, pendekatan sangat normatif dan prosedural.“Padahal, kalau bicara hukum, jauh sebelum prosedural, harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat.” | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-048-04.json | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Walhi Desak Anies Cabut IMB di Pulau Reklamasi Jakarta | Senada Edo Rakhman, Koordinator Kampanye Walhi Nasional. Dia mengatakan, kebijakan Gubernur Jakarta menerbitkan IMB sebuah kesalahan besar .“Gubernur Jakarta menyatakan mencabut 13 izin reklamasi. Pertanyaannya? Sisanya, itu dicabut atau tidak? Kita tahu kan di sana akan ada 17 pulau akan dibangun. Apakah kemudian izin reklamasi yang sudah jadi daratan itu sudah dicabut atau belum?”Edo juga mempertanyakan status izin reklamasi. “Harusnya diumumkan dong bagaimana status izin reklamasi terhadap reklamasi yang belum jalan,” katanya.Dia menilai aneh, kala gubernur berupaya menggiring opini dengan memisahkan antara reklamasi dengan IMB pulau reklamasi.“Pernyataan yang tak masuk akal dengan memisahkan antara reklamasi dengan IMB. Amdal IMB ini mana? Amdal mana yang dipakai hingga IMB ini bisa keluar?”Edo bilang, salah satu syarat IMB keluar itu kajian lingkungan. “Apakah dia menggunakna kajian lingkungan reklamasi? Yang kemudian, jika itu benar dianulir dan dicabut, ya seharusnya kan tidak boleh terbit IMB.” Keterangan foto utama: Bangunan di Pulau D, dan C, kala masih bergabung, sudah disegel sejak 2016. Penyegelan berlanjut 2018. Pada, 2019, IMB ratusan bangunan di Pulau D keluar. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | [CLS] Siang itu beberapa nelayan dan anggota kelompok Mancing Manual di Kampung Buton, kelurahan Kota Uneng, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) tampak bersantai di seberang tanggul penahan gelombang samping dermaga Laurens Say Maumere.Ditemui Mongabay, Senin (10/2/2020), mereka berbincang soal pengeboman ikan. La Eja, nelayan kampung Buton tampak geram karena merasakan dampak buruk semenjak aktifitas destructive fishing marak di laut utara Flores.Sebelum tahun 2013, La Eja bersama 3 atau 4 nelayan sekali melaut dalam satu perahu sekali motor ukuran 5 hanya butuh bahan bakar 30 liter. Dulu memancing ikan demersal hanya sekitar 300 meter dari dermaga Laurens Say Maumere dengan kedalaman 30 depa. Ikan yang ditangkap pun melimpah bahkan bisa mencapai jutaan rupiah sekali melaut. Kini sampai 80 depa karena ikan mulai berpindah ke laut dalam akibat pengeboman.“Dulu sekali melaut bersama teman 4 sampai 5 orang bisa dapat Rp.500 ribu. Sekarang kadang hanya menutupi biaya bahan bakar saja sehingga pulang pasti kena marah isteri karena tidak bawa uang. Sekarang bisa dua tiga hari melaut hingga ke wilayah barat pulau Flores. Kami bisa habiskan bahan bakar hingga 80 liter,” sebut La Eja.baca : Pengebom Ikan Ditangkap di Flores Timur. Diduga Ada Jaringan Terorganisir Hampir semua wilayah pantai utara perairan pulau Flores, dari pesisir kabupaten Sikka ke kabupaten Ende, Nagekeo bahkan Ngada dan Manggarai Timur tak luput dari aktifitas pengeboman.Di Sikka sendiri, La Eja fasih menyebutkan lokasi pengeboman ikan, seperti perairan desa Wailamun, Darat Pantai, sekitar pulau Babi, utara pulau Pemana dan Sukun. Semuanya ada di dalam wilayah Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Sedikit ke arah barat, sejak desa Kolisia hingga perbatasan dengan kecamatan Kota Baru di Kabupaten Ende, aktifitas pengeboman masih rutin terjadi. Muhamad Mafud, ketua kelompok Mancing Manual Maumere menyebutkan, ada beberapa titik di Kecamatan Maurole dan Maukaro, Kabupaten Ende rusak akibat bom.Kelompok pemancing menggunakan senar dan kail ini pun terpaksa memancing hingga ke barat di kecamatan Wolowae kabupaten Nagekeo. Banyak karang di wilayah perairan Nagekeo juga telah rusak akibat bom ikan.“Dalam melakukan aktifitas, para pengebom biasanya menggunakan 2 sampai 3 kapal berukuran hingga 20 GT serta beberapa buah sampan,” terang Mafud.baca juga : TNI AL Tangkap Nelayan Pengebom Ikan di Flores Timur. Kenapa Masih Terjadi?Saat ini, kata Mafud, pengeboman bukan hanya di pesisir pantai tetapi sudah menyasar ke laut dalam hingga kedalaman 30 meter. Bom dilemparkan di bagian kepala rombongan ikan yang sedang melintas.“Bukan cuma ikan berukuran besar saja yang mati tetapi anak ikan berukuran kecil semuanya ikut mati. Karang pun hancur semua sebab kadang 3 sampai 4 bom digandeng baru dilempar,” sebutnya.La Eja mengaku kadang dirinya memungut ikan-ikan bekas bom yang terapung di permukaan laut. Pengebom hanya mengambil ikan berukuran besar saja atau kapasitas kapal sudah tidak mencukupi maka ikan lainnya dibiarkan saja mati terapung.La Eja dan Mafud mengaku miris melihat kondisi laut di pantai utara Flores yang mengalami kerusakan. Bahkan bukan cuma karena pengeboman tetapi juga memakai racun ikan seperti potasium.“Seorang penyelam membawa racun di dalam botol air mineral dan menyelam di karang lalu menyemprotkannya. Bukan ikan saja yang mati tapi karang juga mati dan ini juga marak terjadi sampai sekarang,” sesal La Eja.perlu dibaca : Polda NTT Tangkap Pemasok Bahan Bom dan Pelaku Pengeboman Ikan, Bagaimana Selanjutnya? Sinergi Tiga Komponen | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Kordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohamad Abdi Suhufan kepada Mongabay Indonesia, Senin (10/2/2020) meminta pemerintah provinsi NTT menyelidiki tentang rantai pasokan, rantai pasar dan rantai pelaku destructive fishing.Rantai destructive fishing itu, katanya, diputus dengan penegakan hukum. Pelaku yang ditangkap dihukum maksimal sesuai ketentuan UU No.45/2009 tentang Perikanan.Terkait ilegal fishing yang terjadi dari provinsi lain, Abdi menduga hal itu dilakukan nelayan Andon. Kegiatan ini menurutnya, sebenarnya sudah diatur dalam Permen KP No.36/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.Abdi menyarankan perlu dicek apakah pemerintah provinsi asal nelayan sudah bekerja sama dengan pemprov NTT. “Jika belum, maka sebaiknya didorong untuk lakukan kerjasama dengan MoU atau Perjanjian Kerja Sama agar kegiatan tersebut bisa legal dan tidak timbulkan masalah sosial dan lingkungan,” pintanya.Sedangkan La Eja dan Nasir meminta agar pengawasan di perairan utara pulau Flores dilakukan setiap hari. Serta penangkapan dan penegakan hukum terhadap pengebom agar ada efek jera.Juga pemasok bahan baku bom dan racun ikan atau potassium ditindak tegas. Perbanyak bantuan alat tangkap buat nelayan kecil agar bisa menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan.“Kami salut dengan langkah pemerintah kabupaten Flores Timur yang tegas menindak pengebom ikan. Nelayan juga banyak diberikan bantuan alat tangkap,” kata Nasir.baca juga : Mencoba Melarikan Diri, Pelaku Pengeboman Ikan Ditangkap. Bagaimana Selanjutnya? Sedangkan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Sikka Paulus Hilarius Bangkur yang ditemui Mongabay Indonesia, Kamis (6/2/2020) mengatakan pembangunan perikanan di Sikka dan NTT ditopang oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Ketiga pihak ini kata Paul, pada posisi yang setara dan harus duduk berbicara bersama tentang produksi dan perikanan berkelanjutan. “Peran pemerintah kabupaten Sikka sejak 2001 sampai 2016 kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait perikanan berkelanjutan sangat besar,” tuturnya.Di setiap desa pesisir di kabupaten Sikka, jelas Paul, hampir semuanya sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) berkaitan dengan marine protected area dan pelarangan penangkapan ikan dengan bahan berbahaya.Masyarakat, katanya, tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama terkait aktifitas penangkapan ikan. Sehingga pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada para nelayan.“Kalau menggunakan bom bisa berdampak besar terhadap penurunan produksi. Di dalam tubuh ikan induk ikan yang siap bertelur terdapat lima ratus sampai satu juta butir telur,” jelasnya.baca : Perairan Teluk Hadakewa: Dulu Marak Potas dan Bom Ikan, Sekarang Dilindungi lewat Adat Hidupkan PokmaswasJumlah produksi ikan di kabupaten Sikka tahun 2019 mencapai 19.287,3 ton senilai Rp.351,8 miliar. Untuk ikan demersal, kerapu tertinggi dengan produksi mencapai 785,28 ton senilai Rp.27,48 miliar, disusul kakap merah 531,4 ton senilai Rp.15,94 miliar.Sementara untuk ikan pelagis, ikan cakalang berada di posisi puncak dengan jumlah produksi mencapai 3.150,75 ton senilai Rp.44,11 miliar diikuti tembang sebanyak 2.600,75 ton seharga Rp.36 miliar. Sesudahnya tuna ada di posisi ketiga sebesar 1.930,5 ton dengan nilai jual Rp.86,87 miliar.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi NTT Ganef Wurgiyanto kepada Mongabay Indonesia Senin (10/2/2020) membenarkan masih maraknya aktifitas pengeboman ikan di sebagian wilayah pulau Flores terutama di pantai utara. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Meskipun begitu, kata Ganef, DKP sering menggelar operasi. Pokmaswas (kelompok pengawas masyarakat) terutama di kabupaten Flores Timur, sangat berperan aktif memberikan informasi adanya aktifitas pengeboman dan penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya.Pokmaswas diberikan bantuan ponsel agar mudah menginformasikan adanya aktifitas destructive fishing. Ganef mengakui peran Pokmaswas sangat efektif memberantas destructive fishing di Flores Timur. “Pokmaswas di Flores Timur aktif sehingga menyebabkan aktifitas pengeboman menurun drastis bahkan mulai hilang,” ungkapnya.DKP kabupaten juga memberikan bantuan-bantuan kapal, namun di Sikka yang masih kurang. Untuk mengatasi pengeboman di Sikka, pihaknya akan membentuk lagi Pokmaswas tahun 2020.Untuk mencegah pengeboman, Paulus mengatakan DKP Sikka melakukan pembinaan nelayan, dan fasilitasi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan pengawasan yang melibatkan Polairud dan Lanal Maumere untuk patroli bersama. Dia berharap pembangunan perikanan berkelanjutan bisa ditindaklanjuti dengan rencana aksi di lapangan.Menurutnya, nelayan telah mengerti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, hanya ada orang-orang tertentu yang memfasilitasi bahan-bahan yang dilarang untuk menangkap ikan.“Setiap tahun kami membantu nelayan begitu besar di perikanan tangkap baik mesin, alat tangkap, kapal fiber. Namun, itu tidak sebanding dengan kebutuhan nelayan,” jelasnya.La Eja dan Mafud pun sepakat Pokmaswas dihidupkan dan dibantu fasilitas. Asal identitas pelapor disembunyikan agar tidak terjadi konflik dengan pelaku destructive fishing.Nelayan di Sikka, jelas Paul berjumlah 5.085 rumah tangga perikanan, sementara yang dibantu hanya 20 unit per tahun saja. Padahal menurutnya banyak yang mengajukan proposal bantuan tetapi anggarannya tidak mencukupi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-080-10.json | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? | “Disinilah kita membutuhkan pihak swasta berperan dengan melakukan investasi di bidang perikanan,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | [CLS] Kontroversi yang ditimbulkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja belum juga kunjung reda. Salah satunya adalah mencuatnya respon publik dikarenakan pengesahannya yang mendadak beberapa hari lalu. Belakangan ini telah muncul isu mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan juga UMKM. Namun, ada salah satu unpopular issue, yakni terkait perizinan.Perubahan mendasar perizinan yang dicanangkan melalui UU ini adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha. Perubahan tersebut dari model berbasis izin biasa (license approach) menjadi perizinan berbasis resiko (risk-based licensing). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia.Singkatnya, pendekatan seperti ini membuat pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan resiko dan ancaman lingkungan eksternal dari suatu kegiatan usaha. Konsekuensinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar risiko yang telah ditetapkan pemerintah.Padahal, kita tidak bisa menjamin standar resiko yang ditetapkan pemerintah apakah sudah sesuai atau belum. Yang penting sih investor datang, bukankah begitu agenda pemerintah belakangan ini? Mari Tengok Dulu Negara LainRisk-based licensing bukanlah hal yang baru di dunia ini. Inggris menerapkan model ini dengan menyertakan sebuah risk assessment terhadap suatu usaha. Hal ini dinyatakan oleh Philip Hampton dalam laporannya pada tahun 2005 yang berjudul Reducing Administrative Burdens: effective inspection and enforcement.Untuk menilai dan melakukan asesmen tersebut, terdapat lembaga The Financial Services Authority nantinya melakukan sebuah inspeksi (on-site visits) terhadap kegiatan usaha. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Lain cerita, Australia menerapkan risk-based licensing oleh Environment Protection Authority (EPA) terhadap resiko lingkungan. EPA mengeluarkan sebuah licensing guidelines yang menentukan tingkat resiko beserta rekomendasi penggunaan izinnya.Namun, EPA juga menerapkan beberapa standard conditions yang wajib dipenuhi bagi semua pemegang izin, salah satunya adalah laporan tahunan dari pemegang izin jika terdapat insiden yang mengancam lingkungan.Terdapat dua kondisi yang ditentukan, yakni kewajiban untuk memenuhi standard conditions dan dilaksanakan assessment lanjutan terkait risiko terhadap lingkungan.Indonesia perlu melakukan kajian perbandingan penerapan dengan negara lain, khususnya kedua negara di atas. Indonesia perlu menerapkan risk assesment berbasis penilaian lapangan seperti yang dilakukan oleh Inggris untuk mempertimbangkan dengan tepat sifat bisnis serta semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko kegiatan perusahaan.Indonesia juga perlu mengadaptasi skema standard conditions seperti di Australia. Skema ini akan memberikan persamaan hukum bagi seluruh pemohon izin dan bertujuan memberikan proteksi untuk meminimalisir resiko pelanggaran, bahkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat resiko paling kecil sekalipun.Baca juga: Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,26 Milyar Pengaturan Perizinan Berbasis Risiko dalam UU Cipta KerjaPenerapan Perizinan Berbasis Risiko ditekankan pada perizinan berusaha. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 – 12 UU Cipta Kerja (Dokumen Final Paripurna DPR, Oktober 2020). Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi.Kategori Rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai legalitas pelaksanaan izin berusaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Sedangkan terhadap Kategori Tinggi barulah memerlukan NIB dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.Artinya, pemerintah juga harus membuat indikator dan sekaligus klasifikasi usaha. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (2020) menyatakan pengaturan perizinan berbasis resiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, karena penentuan resiko cenderung subyektif, mudah diperdebatkan, serta memerlukan banyak data dalam pemeringkatan resiko.Lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan pengaturan dalam UU ini yang ditentukan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, Pasal 12 misalnya. Kita ketahui Peraturan Pemerintah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah secara mandiri, tanpa adanya peran dari unsur/lembaga perwakilan rakyat.Tentu hal ini menjadi masalah, karena tidak akan ada keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan.Padahal, perizinan usaha akan sangat berdampak pada masyarakat, misalnya terkait dengan tanah dan lingkungan. Potensi konflik kepentingan juga dapat memengaruhi pembentukan peraturan pemerintah. Selain itu, dapat dilihat bahwa ada kontradiksi sebenarnya.Satu sisi, UU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi banyaknya peraturan saat ini. Namun di sisi lain, UU ini malah mensyaratkan adanya berbagai aturan turunan.Walaupun sebenarnya ada mekanisme pengujiannya ke MK dan MA jika terjadi pertentangan norma, namun itu tetap membutuhkan proses yang lama untuk menyelesaikannya. Justru hal ini akan merugikan usaha yang telah berjalan, karena harus menyesuaikan lagi dengan aturan yang baru. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Seharusnya detail pengaturan telah diletakkan dalam UU Cipta Kerja sekaligus. Hal ini untuk menjamin keterwakilan suara masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum.Baca juga: Menyoal Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dampak Terhadap Sektor LingkunganPerizinan berbasis resiko memiliki keterkaitan erat dengan usaha di sektor lingkungan. Tidak adanya ketentuan izin pada kategori usaha rendah dan menengah juga akan meniadakan syarat izin sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).Bahkan, nomenklatur “izin lingkungan” dalam UU PPLH sejatinya telah diubah oleh Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja dengan konsep Persetujuan Lingkungan. Walaupun memang, pemenuhan Amdal masih dipertahankan dalam memperoleh dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Tetapi penyusunan dokumen Amdal pada Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja sangat disederhanakan.Amdal tidak lagi mendasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta prinsip pemberitahuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut, masyarakat yang dilibatkan hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung.Padahal dalam Pasal 26 UU PPLH mengamanatkan pelibatan masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan juga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Artinya, penyederhanaan konsep perizinan juga mengakibatkan semakin minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.Selain itu, UU Cipta Kerja membuat pengelolaan izin sektor lingkungan terkesan sangat tersentralisir. Berdasarkan Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja, kewenangan penetapan Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | ICEL (2020) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas untuk benar-benar mengetahui dan memahami kondisi lingkungan di lokasi, karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.Masalah lingkungan seharusnya dipahami berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, dan yang mengetahui tentu adalah unsur/lembaga yang paling dekat di daerah tersebut. Konsepsi perizinan seperti ini menderogasi makna dan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkandung dalam UU PPLH. Terkait Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi PerizinanPermasalahan lain dapat kita lihat pada pasal pengawasan yang diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi: “Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7)”.Namun pasal ini tidak memberikan tata cara yang akan dilaksanakan untuk mengawasi kegiatan usaha. Lagi-lagi, mekanisme pengawasan tentunya akan diatur dalam suatu peraturan turunan.Ringkasnya pasal pengawasan seakan-akan pembentuk undang-undang tidak memikirkan keberlakuan dari model perizinan ini nantinya. Niat untuk memberikan izin yang mudah, tidak diimbangi dengan melakukan pengawasan yang ketat. Padahal potensi pelanggaran terhadap izin tetap ada, bahkan justru bertambah lebih besar.Salah satu konsep pengaturan yang dimungkinkan adalah pemberian sanksi administratif atau sanksi pidana. Tentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip pidana sebagai ultimum remidium.Masih banyak hal sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah bersama DPR dalam mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Mengingat respon penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus ada. UU ini seharusnya menjadi momentum perbaikan kerangka hukum Indonesia di bidang kegiatan usaha, khususnya dalam meningkatkan kualitas perizinan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Tujuan deregulasi yang disematkan dalam UU Cipta Kerja harus juga diimbangi dengan tindakan pembentuk undang-undang yang mencerminkan pertanggungjawaban terhadap deregulasi tersebut. Jangan sampai deregulasi nantinya menimbulkan pengaturan yang membingungkan, atau justru mengamanatkan peraturan-peraturan baru.Perubahan pendekatan terhadap pengaturan perizinan dalam Hukum Indonesia tidak terlepas dari tujuan menciptakan debirokratisasi dan deregulasi perizinan. Namun, Indonesia sendiri belum pernah melakukan perombakan pengaturan semasif ini.Penerapan Perizinan Berbasis Resiko di satu sisi dapat menjadi pionir dan terobosan hukum jika memang berhasil menjawab masalah birokrasi di Indonesia. Namun di sisi lain, pendekatan ini dapat menjadi bumerang bagi kerangka hukum perizinan dan administrasi negara. Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan seperti ini.Kesimpulannya, pengusaha mendapatkan keuntungan double. Pertama, bagi usaha yang memiliki dampak resiko rendah dihilangkan dari kewajiban izin, sedangkan bagi yang masih memerlukan izin dimudahkan perizinannya.Dimudahkannya perizinan dengan tidak diimbangi pengawasan akan membuat potensi pelanggaran terhadap lingkungan hidup meningkat. Sangat disayangkan sekali usaha untuk mengundang investasi, malah mengorbankan semangat kita untuk menjaga bumi. Referensi Ady Rhea DA, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan”, diakses pada 8 Oktober 2020.Environmental Protection Authority (EPA), 2016, EPA licencing guideline: environmental risk levels, Environment Protection Authority, Sydney.Environmental Protection Authority (EPA), “Risk-based licencing”, diakses pada 8 Oktober 2020.Feby Ivalerina dkk, 2020, Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, hlm. 6. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-020-19.json | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), “Catatan atas RUU Cipta Kerja”, diakses pada 9 Oktober 2020.Philip Hampton, “Reducing Administrative Burdens: effective inspection and endforcement”, The Hampton Review – Final Report, diakses pada 8 Oktober 2020.Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Nomor…). Dokumen Final Paripurna DPR, Oktober 2020. * I Wayan Bhayu Eka Pratama, penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Artikel ini adalah opini penulis [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-064-09.json | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | [CLS] Rencana Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah yang salah. Pasalnya, kebijakan SVLK pada kenyataannya saat ini sangat membantu pertumbuhan industri kayu atau meubel yang ada di Indonesia. Karenanya, SVLK sudah sepantasnya untuk dipertahankan sebagai kebijakan yang mendukung industri meubeul.Menurut anggota Jaringan Pemantau Independen (JIPK) Mardi Minangsari, jika Jokowi bersikukuh akan menghapus kebijakan SVLK, maka itu artinya Presiden sedang berusaha untuk menghancurkan sistem tata niaga meubel di Indonesia dan dunia internasional.“Harusnya SVLK itu dipertahankan kebijakannya. Karena, kebijakan tersebut akan memberi dampak yang bagus untuk perkembangan industri meubel nasional. Jika dihapus, justru itu akan mengancam industri tersebut,” jelas perempuan yang biasa disapa Minang itu dalam diskusi yang digelar di Tjikini 17, Jakarta, pada Jumat (17/04/2015).Minang mengungkapkan, berkat SVLK, tata niaga meubel di Indonesia dinilai sangat baik di mata internasional. Sehingga, reputasi kayu dari Indonesia dalam perdagangan internasional bisa diterima dengan baik dan mendapat kepercayaan penuh. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya bisa dipertahankan dan bukan dihancurkan.Berkat kepercayaan pasar internasional juga, Minang menjelaskan, industri meubel Tanah Air saat ini terus bergerak naik dan semakin membaik dari hari ke hari. “Jika dicabut kebijakannya, maka itu sama saja menjatuhkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional. Daya saing meubel dari Indonesia akan melemah dengan cepat,” tutur dia.Tidak hanya itu, Minang menilai, rencana pencabutan kebijakan SVLK juga pada akhirnya akan berdampak negatif untuk industri meubel nasional, karena pangsa pasarnya akan ikut mengerucut.”Dengan kondisi sekarang ada SVLK saja, pangsa pasar kecil, apalagi kalau nanti sudah dicabut, pasti akan semakin mengerucut lagi,” tandas dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-064-09.json | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | “Sangat disayangkan saja jika Presiden merencanakan begitu. Saat negara lain seperti Vietnam, Myanmar dan bahkan Malaysia, membuat SVLK sendiri, Indonesia yang sudah ada malah akan dicabut. Kita akan semakin tertinggal saja,” tambah dia.Perlindungan Industri Kecil dan Menengah Menyikapi penilaian Presiden Jokowi yang menyebut kebijakan SVLK mengganggu perajin kecil, Asosiasi Industri Permebeulan & Kerajinan Indonesia (Asmindo), berpendapat bahwa itu merupakan penilaian yang salah. Karena, yang dibebani untuk memiliki SVLK itu adalah perajin di hulu.“Sementara, kalau perajin kecil ya tidak diharuskan memiliki SVLK. Mereka cukup mendapatkan surat rekomendasi saja. Jangan sampai ada salah arti tentang SVLK. Karena, kebijakan tersebut pada kenyataannya sangat membantu sekali untuk industri meubel di Indonesia,” ujar Widayati Soetrisno, anggota Asmindo.Widayati menjelaskan, kalaupun perajin kecil akan menebang pohon untuk diambil kayu, itu juga tidak diwajibkan untuk memiliki SVLK, tapi cukup melengkapi dokumen konfirmasi saja.”Namun, untuk mendapatkan itu juga tidak gampang. Kalau mau gampang, ya perajin kecil bisa menebang, asalkan itu di lahan sendiri pohonnya,” tutur dia.Menurut Widayati, kekhawatiran Presiden Jokowi sangat tidak beralasan jika memang yang jadi masalah adalah perajin kecil. Karena, pada kenyataannya ada solusi untuk dipecahkan secara bersama dan itu bersifat membantu.“Kalau kebijakan SVLK benar akan dicabut, bagaimana dengan nasib meubel kita di pasar internasional seperti Eropa, AS dan Jepang? Untuk Eropa saja kita sudah mendapatkan 40 persen dari total 100 persen pasar ekspor Indonesia. Itu artinya, kita terancam kehilangan pemasukan hingga 40 persen dari Eropa saja,” papar dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-064-09.json | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia | Karena itu, Widayati menilai akan ada kontradiksi jika kebijakan SVLK benar dicabut. Pasalnya, beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia dari meubel meningkat hingga USD5 miliar. ”Tahun 2013 realisasinya USD1,3 miliar. Walau tahun target dari Kemendag cukup sulit, namun bagi industri meubel nasional itu menjadi tantangan karena pasar internasional sedang bagus merespon produk meubel kita,” ungkap dia.Telaah KembaliSebelum mencabut kebijakan SVLK, sebaiknya Presiden menelaah kembali seperti apa kebijakan SVLK dan apa manfaat serta negatifnya untuk industri meubel di Indonesia. Jika itu sudah dilakukan, maka Presiden boleh memutuskan apakah akan dicabut atau dipertahankan.“Persoalan SVLK ini harus dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak lain yang terkait. Harus diperjelas dulu bagian mana yang menghambat dan tidak boleh begitu saja dicabut,” demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo.“Presiden Jokowi harus punya visi yang lebih panjang, karena jika kebijakan ini dihapus, maka tujuan SVLK untuk menertibkan tata usaha kelola kayu hingga menekan illegal logging dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha di tingkat internasional, sama sekali tidak akan tercapai,” tambah dia.Oleh karena itu, sejumlah organisasi yang terdiri dari Asmindo, AMAN, FWI, ICEL, JPIK, PBH KEMITRAAN dan HUMA, mengeluarkan sikap bersama agar kebijakan SVLK dipertahankan.Mereka juga menyerukan penguatan implementasi SVLK untuk mencapai tujuannya secara tepat dengan mereformasi sistem perizinan dan memperkuat sistem insentif dan disinsentif bagi dunia usaha kecil dan menengah, serta agar dibuat kebijakan terobosan yang pro perlindungan hutan dan lingkungan hidup melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-058-06.json | Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike | Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike | [CLS] Dua kucing hutan kembali ke habitat, hutan Sicike-cike, Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (29/4/17). Sebelum lepas liar, tim medis Indonesian Spesies Conservation Program (ISCP) bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sidikalang, memeriksa kondisi kesehatan satwa. Mereka sehat.Saat kandang terbuka, satwa ini tampak canggung keluar. Mereka masih beradaptasi terlebih dahulu. Beberapa menit berselang, satu kucing hutan dewasa mengaung langsung lari kencang ke kiri hutan Sicike-cike. Kucing remaja masih tinggal dekat kandang, mengaung beberapa saat, kemudian berari ke kanan hutan.Tuahmanraya Tarigan, Kepala Seksi Wilayah-I BKSDA Sidikalang, kepada Mongabay mengatakan, konsep BKSDA Sumut menjaga satwa tetap ada di alam. Jadi langkah utama meningkatkan penyitaan satwa dilindungi.Dia mengatakan, bagi masyarakat yang memelihara satwa liar agar menyerahkan ke BKSDA Sumut untuk dilepasliarkan ke alam.Kucing hutan, katanya, tinggal di alam liar, bukan kandang sempit buatan manusia. Kini, status satwa hampir punah, hingga harus dijaga ketat dan tak diburu, perdagangkan atau dipelihara.Dua kucing hutan ini, lepas liar di hutan Sicike Cike, karena kerapatan hutan masih bagus. Kegiatan ilegal berdampak kerusakan habitat terbilang minim.Saat ini, katanya, masih banyak para pemburu menangkap satwa dilindungi seperti kucing hutan, untuk diperjualbelikan. Faktor ekonomi, jadi salah satu alasan mereka.“Melalui Mongabay kami sampaikan, kucing hutan dilindungi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jangan sekali-kali mau membeli satwa dilindungi ini.” Rudianto Sembiring, Direktur ISCP mengatakan, dua macan akar sudah empat bulan di kandang karantina di Sibolangit, Deli Serdang. Satwa ini, katanya, hasil penyitaan dan serah terima dari warga di Kota Medan dan di Desa Sikeben, Deli Serdang.Selama di karantina, dua satwa ini jalani rehabilitasi seraya mengamati sifat liar, dan makanan dari binatang baik hidup dan mati. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-058-06.json | Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike | Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike | “Ini sangat perlu, untuk terus melatih dan menjaga sifat liarnya, sehingga jika nanti dilepas kembalikan ke alam, satwa-satwa ini tetap bisa bersaing mencari makannya, dan mampu berburu guna mendapatkan makanan mereka, ” ucap Rudianto.Dia bilang, banyak orang memburu ini di alam dengan cara memberikan makanan dipasang jerat. Lebih miris, terkadang membunuh induk untuk mendapatkan anakan.Ada lebih menyedihkan lagi, satwa dipelihara sejak bayi, lalu jadi koleksi mereka yang tergabung dengan komunitas binatang. Ada juga menjual bayi, lalu dipelihara bebas.“Bagi ISCP, biarkan satwa ini hidup dan mati di alam sesuai kondratnya.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2012-007-04.json | Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. | Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. | [CLS] Manusia bukan satu-satunya mahluk yang mengalami gangguan terkait rasa bahagia di usia pertengahan (umumnya sering disebut krisis paruh baya), primata besar ternyata mengalami hal yang sama. Berdasarkan laporan terbaru dari Proceedings of the National Academy (PNAS), dari penelitian terhadap sekitar 500 primata besar (yaitu 336 simpanse dan 172 orangutan) diketahui bahwa pola krisis paruh baya yang serupa juga dialami primata, dengan gejala yang mirip seperti manusia.Namun bukan berarti primata ini juga melakukan apa yang secara negatif dilakukan pria paruh baya, misalnya berdandan lebih necis, atau menjadi genit dan melirik gadis belia. Perubahan perilaku primata ini lebih pada pola meningkatnya rasa bahagia di usia muda, lalu mengalami penurunan di usia pertengahan, dan kembali meningkat di usia tua.“Kami berharap bisa memahami serpihan informasi ilmiah terkait hal ini, mengapa rasa bahagia manusia mengikuti kurva berbentuk U di dalam hidup mereka? Manusia sudah menunjukkan bahwa rasa bahagia itu bukan terkait dengan urusan uang belaka, pecahnya sebuah perkawinan, urusan telepon seluler, atau hal-hal ekstra lainnya di dalam hidup. Hal yang sama juga dialami oleh primata besar ini, yang tidak bisa mengungkapkan hal ini dan tentu tidak terkait hal-hal ekstra seperti layaknya manusia,” ungkap salah satu penulis penelitian, Andrew J. Oswald dalam rilis media mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-007-04.json | Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. | Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. | Para ahli mewawancara penjaga kebun binatang, para relawan dan peneliti juga bekerja sedekat mungkin dengan orangutan dan simpanse untuk meneliti kehidupan mereka. Dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi untuk primata, para ahli menemukan bahwa primata mengalami penurunan rasa tenteram dan bahagia di akhir usia duapuluhan dan awal tigapuluhan, dibandingkan dengan manusia yang mengalaminya di usia antara 45 hingga 50 tahun. Dalam kuesioner ini pertanyaan yang disampaikan seputar mood, kenikmatan dalam bersosialisasi, dan bagaimana kepuasan yang mereka rasakan dalam mencapai tujuan mereka.“Hasil penelitian yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kurva kebahagiaan yang menurun di usia paruh baya bukan hanya milik manusia, kendati hal ini sangat berbeda dari aspek kehidupan manusia dan masyarakat, namun hal ini membuktikan bahwa secara biologis manusia berbagi hal yang sama dengan primata,” ungkap para ahli. “Temuan ini memiliki implikasi yang luas secara ilmiah dan dari sudut pandang ilmu sosial, dan bisa membantu bagaimana meningkatkan rasa bahagia bagi diri manusia dan primata.”Para ahli sendiri belum sepenuhnya memahami mengapa siklus ini muncul, namun dalam teori yang muncul belakangan ini yaitu adanya perubahan di otak saat usia paruh baya, serta penyebab-penyabab evolutif lainnya, yang mempengaruhi kebahagiaan di masa muda dan usia tua.“Individu baik yang muda ataupun berusia tua, bisa mengalami kepuasan di dalam tahapan kehidupan, dimana mereka memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mengembangkan diri mereka, dan akan cenderung tidak melawan balik situasi yang bisa membahayakan mereka atau kerabat mereka,” ungkap para ahli,CITATION:Alexander Weiss, James E. King, Miho Inoue-Murayama, Tetsuro Matsuzawa, Andrew J. Oswald. Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human well-being. PNAS. 2012. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-042-18.json | Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium | Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium | [CLS] Operasi ilegal, izin perusahaan segera dicabut SETELAH mendapat tekanan dari organisasi-organisasi lingkungan, akhirnya lahan konsesi PT Kalista Alam, seluas 1.605 hektare (ha) di hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, masuk lagi ke dalam peta moratorium. Artinya, di kawasan itu tak boleh dikeluarkan izin pengelolaan hutan.Ketua Satgas REDD +, Kuntoro Mangunsubroto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin(21/5/12) mengatakan, dalam revisi kedua peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) Mei ini, konsesi PT Kalista Alam masuk kembali ke dalam kawasan moratorium, setelah sempat keluar pada revisi pertama, November 2011.Dia mengatakan, operasi PT Kalista Alam di Rawa Tripa ilegal. Sebab, perusahaan beroperasi dengan izin prinsip yang sudah kadaluarsa. Hak Guna Usaha (HGU) yang diakui ada ternyata tak ada.Untuk itu, Gubernur Aceh baru diminta mencabut izin pengelolaan kawasan yang telah diberikan kepada perusahaan ini.“Nasi sudah jadi bubur, kawasan sebagian sudah jadi kebun sawit. Sebagian sudah dibakar. Yang penting setop dulu karena semua ilegal,” katanya dalam acara Setahun Moratorium.Wakil Satgas REDD +, Mas Achmad Santosa menambahkan, penegakan hukum terkait PT Kalista Alam sedang diproses. Beberapa jeratan hukum yang bakal dikenakan, antara lain, pidana untuk kasus pembakaran, UU Perkebunan.Lalu, PPNS Kehutanan dan UU Konservasi terkait habitat orangutan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun akan menggugat perdata ganti rugi atas kerusakan lingkungan. “Untuk penegakan hukum administrasi, pemberi izin (Gubernur-red) diminta mencabut izin atau revokasi konsesi yang dikeluarkan,” ucap Mas Achmad.Bagaimana si pemberi izin, apakah akan terkena tindakan hukum? Menurut Kuntoro, secara umum jika terjadi pelanggaran administrasi maka akan di PTUN-kan. “Jika ada indikasi korupsi bisa dipidanakan.” “Saat ini masih dikaji soal itu.” | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2012-042-18.json | Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium | Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium | Menurut Mas Achmad, proses hukum memang tidak mudah. Semua aspek hukum dikaji, baik menggunakan UU pidana korupsi maupun non korupsi. Namun sampai saat ini, ujar dia, belum sampai ke sana, masih konsentrasi mengenai pembakaran lahan.Izin konsesi PT Kalista Alam diberikan oleh mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Agustus 2011.Kawasan Moratorium BertambahDalam kesempatan itu, Kuntoro juga menjelaskan, hasil revisi kedua PIPIB. Dalam PIPIB kali ini ada tambahan kawasan yang masuk peta moratorium sebesar 379 ribu hektare (ha).Dia menjabarkan, dalam PIPIB Mei 2011, kawasan moratorium 64.144.073 ha, revisi I November tahun yang sama turun menjadi 65.374.251 ha. “Pada revisi kedua naik menjadi 65.753. 810 ha.”Peningkatan kawasan moratorium itu dari penambahan wilayah sekitar 862 ribu ha dan pengurangan seluas 482 ha.Sayangnya, Kuntoro dan tim tak dapat menjelaskan dengan rinci, dari daerah dan unsur apa saja penambahan itu. Menurut dia, semua data detil ada di Kementerian Kehutanan.Namun yang pasti, ucap Kuntoro, peta kali ini dibuat berdasarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Dia mencontohkan, dalam revisi kedua ini, mengeluarkan desa yang terletak pada tanah mineral di wilayah gambut, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).“Juga memasukkan kembali kawasan PT Kalista Alam ke peta moratorium.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-017-09.json | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | [CLS] Dalam dasawarsa 1990-an, sebuah proyek ambisius Pemerintah Indonesia untuk mengubah bentang satu juta hektar hutan untuk dijadikan lahan persawahan dilakukan di Kalimantan Tengah. Hutan gambut dikonversi, kanal-kanal untuk mengeringkan air dibangun, namun yang terjadi pada akhirnya adalah kegagalan besar, -yang menyebabkan area ini ditelantarkan. Inilah sepenggal cerita dari Mega Rice Project (MRP) atau yang dikenal sebagai Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar.Secara umum, laju deforestasi di Kalimantan terjadi secara dramatis pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang telah mengganti hutan primer menjadi area konsesi HPH dan perkebunan sawit. Berdasarkan WWF, dari total sekitar 54 juta hektar daratan Kalimantan, 14 juta hektarnya berada di bawah konsesi HPH hingga tahun 2000-an. Menurut data Global Forest Watch (GFW), Kalimantan telah kehilangan tutupan hutannya sebanyak 11 persen diantara tahun 2001-2012, atau sekitar 6 juta hektar tutupan hutan.Bagi satwa seperti orangutan, penebangan hutan berarti terjadinya fragmentasi (habitat terpenggal) yang menyebabkan orangutan terpecah dalam pulau-pulau habitat kecil. Sejak tahun 1950-an hingga saat ini populasi orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), diperkirakan telah anjlok antara 50-84 persen. Hasil survey di tahun 2000 dan 2003 memperkirakan jumlah orangutan berkisar 45 – 69 ribu untuk seluruh Kalimantan. Dengan ancaman eksploitasi karena ekspansi perkebunan, penebangan, kebakaran dan perburuan dapat dipastikan jumlah orangutan telah jauh menurun lagi saat ini. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2014-017-09.json | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Khusus, di dalam dan sekitar eks area PLG diperkirakan lebih dari separuh populasi orangutan Kalimantan di wilayah ini telah lenyap hanya dalam waktu 14 tahun. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Columbia University, OuTrop (Orangutan Tropical Peatland Project) dan CIMTROP (Center for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatlands) di tahun 2009, jumlah orangutan telah berkurang dari 4.100 individu di tahun 1995 menjadi hanya sekitar 1.500–1.700 individu saja.“Enam puluh tahun yang lalu, orangutan dapat menyeberangi sungai Sebangau, melintasi pohon ke pohon, tetapi sekarang sejak hutan dibabat habis, tidak ada lagi orangutan yang mampu melintasi sungai, populasi mereka jadi terisolasi,” jelas Simon Husson, pendiri dan peneliti dari OuTrop yang melakukan penelitian di eks area PLG.Berdasarkan hasil penelitan OuTrop, pembangunan kanal-kanal drainase di area PLG telah menyebabkan munculnya titik-titik api kebakaran di 70 persen wilayah blok C di eks PLG, dan hampir semua di blok A, B dan D. Kanal juga digunakan sebagai rute para illegal loggers.Merujuk kepada data Global Forest Watch, area eks PLG dan sekitarnya telah kehilangan 321 ribu hektar tutupan pohon diantara tahun 2001 hingga 2012. Karena merupakan area rawa gambut yang dikeringkan, maka wilayah ini menjadi rawan terbakar. Dalam waktu seminggu (30 September – 7 Oktober 2014) saja, -berdasarkan citra satelit milik NASA, telah terjadi lebih dari seratus kebakaran di wilayah ini.Orangutan Masih Bertahan di Sisa Hutan di Kawasan Eks PLGPenelitian yang dipimpin oleh Megan Cattau dari Columbia University bersama koleganya dari OuTrop dan CIMTROP mengamati area eks PLG sebagai fokus kajian, karena adanya fragmentasi habitat akibat deforestasi yang terjadi secara masif di area ini. Penelitian ini mencakup wilayah seluas 4.500 km persegi yang terbagi menjadi lima blok, dari A sampai E. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-017-09.json | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Para peneliti menduga meskipun telah terdapat penebangan hutan, pembalakan liar, pengeringan lewat kanal (drainase), kebakaran dan degradasi, namun masih ada sisa fragmen hutan yang tidak terganggu di blok C.“Kami terkejut dan senang saat menemukan orangutan di kelompok hutan yang lebih kecil,” jelas Cattau. “Meskipun dalam jangka panjang hilangnya hutan akan terus mengurangi populasi mereka.”“Mereka ini orangutan yang beruntung, karena masih bisa bertahan setelah berbagai tekanan terhadap tempat hidupnya,” menambahkan Simon Husson. “Pasti banyak yang mati karena kelaparan, ditembak atau mati dalam kebakaran yang terjadi.”Menurut Husson, di kelompok hutan tersisa masih terdapat makanan yang cukup untuk mendukung orangutan yang ada disitu. Tetapi jika ada para orangutan “pengungsi” dari tempat lain yang pindah ke sana, lama-kelamaan sumberdaya makanan akan semakin menurut.“Berapa lama mereka dapat melakukan ini untuk, kita tidak tahu, termasuk berapa kapasitas di tingkat kepadatan yang masih dapat tertampung seperti saat ini.”Menurut Cattau, orangutan berkumpul di suatu tempat dapat dipahami lewat teori “berkerumun akibat tekanan” (crowding compression), dimana populasi orangutan yang tinggi dapat dijumpai di suatu daerah daripada di daerah lain akibat adanya tekanan. Dengan demikian dampak penuh dari deforestasi terhadap satwa liar dalam jangka pendek belum segera terlihat.“Orangutan akan berkerumun ke hutan yang tersisa yang dapat mereka jangkau, akan ada jeda waktu sebelum populasi akhirnya menurun karena tekanan kepadatan meningkat. Dimasa yang akan datang kita bisa lihat kemungkinan turunnya populasi akibat gangguan pada saat ini.” | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-017-09.json | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng | Para peneliti memiliki hasrat yang ambisius untuk menyambung kembali fragmen habitat yang tersebar di ribuan hektar kawasan eks PLG. Jika ini menjadi kenyataan, maka sub-sub populasi yang terisolasi dapat terhubung kembali menjadi satu dari 10 populasi terbesar orangutan yang ada di Kalimantan.“Ini sangat sulit, karena rencana proyek semacam ini belum pernah dicoba sebelumnya,” jelas Husson. “Apalagi lebih banyak dana besar yang masuk ke Kalimantan lebih memilih hutan yang masih utuh, alih-alih hutan yang sudah terdegradasi, yang perlu restorasi dan rehabilitasi.”Namun demikian, para peneliti percaya masih ada harapan. Menurut Husson, apa yang masih ada di daerah yang terkena dampak perlu dilindungi. Itu berarti termasuk menghentikan kebakaran, mengatur kembali kanal-kanal air, mencegah perambahan dan melakukan penanaman kembali. Termasuk didalamnya melakukan penyusunan zonasi dan membangun rencana konservasi.“Menyambungkan kembali fragmen demi fragmen hutan ini layak, tidak seperti di banyak proyek koridor yang diusulkan di tempat lain, dimana lokasinya banyak yang terpotong jalan raya maupun proyek infrastruktur. Bagaimanapun saya masih percaya dan punya harapan untuk masa depan hutan dan masa depan orangutan di daerah ini,” jelas Cattau mengakhiri.Referensi:http://news.mongabay.com/2014/1007-gfrn-joshi-bornean-orangutan-1.htmlhttp://news.mongabay.com/2014/1008-gfrn-joshi-orangutans-2.html [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-061-11.json | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | [CLS] Hari Kartini jatuh pada 21 April, dan Hari Bumi setiap 22 April. Memperingati dua hari penting ini, Mongabay, menyajikan seri tulisan mengenai perjuangan dan upaya perempuan-perempuan dalam menjaga lingkungan dan alam. Mereka bekerja tanpa pamrih. Bagi para perempuan ini, memulai berbuat sesuatu bagi alam walau kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka sosok-sosok inspiratif. Edisi pertama, Mongabay, akan mengangkat cerita perempuan-perempuan dari Manokwari, Papua, yang sadar akan keterancaman bencana tsunami lalu menanam puluhan ribu mangrove. Kelompok ini terdiri dari perempuan-perempuan berusia rata-rata 50 tahunan!Ceritanya, pada 10 Oktober 2002, gempa menguncang Ransiki, distrik di Manokwari, Papua Barat, kini jadi Ibukota Kabupaten Manokwari Selatan.Rika Rumadas, terpaut ratusan kilo meter dari distrik itu, tepatnya di Kampung Wamesa, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari. Dia terhempas di atas perahu karena kiriman gelombang tsunami usai gempa.Malam itu, Rika usai memancing di sekitar pantai, beruntung tsunami tak merengut nyawanya. Itu kejadian 15 tahun silam.“Beruntung ombak (tsunami) tak mematikan. Saya hanya kaget karena perahu terhempas dan berusaha mendayung ke kampung. Saya mendayung ternyata sudah jalan raya,” katanya, memulai cerita.Kabupaten Manokwari Selatan, merupakan daerah rawan gempa. Pada 2002, gempa di siitu terjadi dua kali, pada September enam skala richter dan Oktober 7,6 skala richter, diikuti tsunami.Tsunami terpantau di Pesisir Ransiki, Oransbari hingga Manokwari. Di Manokwari, ketinggian terpantau satu meter. Akibat gempa, delapan orang meninggal dunia, 632 terluka, dan 1.000 rumah hancur di Ransiki, Oransbari dan Manokwari.Saat itu, Rika sedang ditunggu keluarga. Warga lain di kampung berpenduduk sekitar 97 keluarga itu sudah berlari ke bukit sekitar satu kilometer dari kampung. “Keluarga laki-laki menunggu saya bersama-sama lari ke daerah aman.” | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-061-11.json | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Selviana Yoweni, perempuan lain di kampung itu bercerita soal kepanikan warga saat tsunami. “Saya lagi masak ada gempa. Menyusul tsunami. Kami yang perempuan diminta keluar rumah, berlari ke bukit,” katanya.Dampak tak mendapat informasi cukup, tsunami tak jadi pelajaran berharga bagi warga. Mereka kembali hidup normal seperti tak pernah ada bencana.Sepuluh tahun kemudian, pada 2013, warga termasuk Rika dan Selviana, bersama tujuh perempuan lain di kampung itu–belakangan jadi aktor utama pelindung manggrove—, baru tahu kalau mereka bisa selamat dari tsunami, karena pantai memiliki pelindung alami yakni, mangrove. Tanaman itu mulai berkurang karena sering ditebang.Mereka tahu manggrove sebagai pelindung utama dari hantaman gelombang tsunami, dari sebuah lembaga yang datang ke kampung pada 2013. Lembaga itu mengedukasi mereka.Rika dan Selviana bersama enam rekan perempuan lain berumur rata-rata lebih 50 tahun sadar, manggrove harus mereka jaga.“Kami kelompok mama-mama yang tadi sering mengambil mangrove untuk jadi kayu bakar, bahkan kadang dijual jadi merasa bersalah. Kami akhirnya tahu tentang penting menjaga mangrove lalu berhenti menebang Mangrove,” ujar Rika.Kelompok perempuan ini konsisten menanam mangrove. Mereka diajar cara mencari bibit mangrove, menyiapkan koker (polybag), lahan, menanam, hingga merawat. Akhirnya pekerjaan dimulai pada Maret 2013. Tiap pagi, selepas menyiapkan sarapan keluarga dan membereskan pekerjaan rumah, mereka berjalan kaki ke hutan Mangrove berjarak sekitar satu kilometer dari kampung. Mencari bibit mangrove jatuh dari pohon induk. Bibit-bibit dikumpulkan di pinggir hutan. “Pekerjaan itu kami lakukan tiga kali seminggu,” katanya.“Kami kadang dimarah suami. Kami bilang mangrove kami tanam itu nanti pele (menghalangi-red) kita dari tsunami,” kata Lea Dubri (37). Lea satu-satunya perempuan kelompok itu yang berumur kepala tiga. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-061-11.json | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Rika Rumadas, Selviana dan perempuan lain, masing-masing, Orpa Dubri, Hermalina Suabei, sudah berumur limapuluhan. Satu orang lagi Paulina Inggesi Mansumber meninggal dunia karena tumor kandungan kala usia 75 tahun. Rika Dubri, perempuan lain berumur 69 tahun dan sedang sakit.Rika Rumadas mengatakan, meski Paulina sudah tua namun sangat bersemangat. Hampir setiap mereka bekerja dia selalu terlibat. “Ibu Paulina kalau duduk sambil koker sampai keram. Kalau mau berdiri kami harus bantu. Setelah itu harus menunggu sampai keram hilang baru kami pulang,” kataya. “Rika Dubri juga sangat bersemangat.”Setelah masuk polybag, para perempuan tangguh itu menanam anakan mangrove itu. Dengan kaki telanjang mereka menanam di sela-sela pohon mangrove dan area lebih luas.Bahkan, kala menyiapkan lahan di lokasi degan tumbuhan berduri tajam, mereka sampai berdarah-darah. “Kami bekerja di hutan mangrove dari pukul 9.00-18.00. Hujan pun kami bertahan.”Orpa Dubri mengatakan, masyarakat lain di kampung itu mengunjing aktivitas mereka selama ini. “Mereka kira kami dibayar. Mereka bilang kalau dibayar itu kasih tahu supaya kita bantu. Kami tak dibayar. Kami bekerja menebus “dosa kami”. Kami sadar pentingnya memelihara mangrove,” katanya. “Suami saya tak marah. Dia mendukung saya.” Perjuangan para perempuan itu menanam mangrove berlangsung selama 2, 6 tahun, hingga akhir 2015. Selama itu, mereka berhasil menanam 32.000 bibit manggrove di lahan enam hektar. Bibit dari Gunung Botak, daerah di Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, kabupaten yang memiliki Manggrove terluas di Indonesia.Kadang aktivitas mereka dibantu anak-anak sekolah minggu. Mereka juga pernah dibantu komunitas lain, bahkan mantan Bupati Manokwari Bastian Salabai ikut menanam. Untuk perawatan seperlunya. Kadang mereka juga harus menanam ulang bibit yang mati atau terseret air pasang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-061-11.json | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua | Sayangnya, segala upaya para perempuan itu ada yang merusak. Bibit yang sudah jadi pohon rimbun itu kini sebagian rata dengan tanah. Dua alat eskavator bulan lalu diam-diam masuk melalui pantai dan menerjang pohon-pohon yang tumbuh subur itu. Bibit-bibit yang mereka siapkan di koker untuk pengganti bibit yang mati juga hancur.Pemilik lokasi itu disebut-sebut menghabiskan pohon-pohon ini untuk menyambut program pemerintah. Mereka tak bisa berbuat banyak.Upaya mereka bertemu bupati belum membuahkan hasil. “Kami ingin tahu batas tanah kami ini sampai dimana. Kami pikir lahan yang kami tanami itu milik kami,” ucap Rika.Rika bersama warga di Kampung Wamesa dikenal sebagai suku pendatang. Tanah mereka tempati pemberian tuan tanah setempat. Dulu ukuran cukup luas, namun menyusut perlahan karena desakan pembangunan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.