Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2016-006-19.json	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa?	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? \| Penyu merupakan satwa dilindungi baik nasional maupun internasional, melalui melalui UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDHAE) dan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. “Karena itu kami dari Ditpolair Polda Bali berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan penyu melalui penegakan hukum yang optimal,” katanya.Meskipun tentunya hal ini tak mudah dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Mengingat modus operandi perdagangan penyu di Bali terus berubah-ubah dikarenakan nilai ekonominya yang terbilang tinggi dan akses masuknya penyu ke wilayah Bali cukup banyak.Melalui penggagalan penyelundupan kali ini, Sukandar berharap penyelundupan penyu di Bali berangsur-angsur dapat menurun seiring telah adanya TCEC Serangan selaku lembaga yang telah menyediakan penyu untuk kepentingan upacara adat masyarakat Bali Selatan. Sedangkan bagi para peminat daging penyu tidak lagi diperkenankan mengkonsumsinya karena melanggar aturan hukum dan dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda mencapai Rp100 juta.Sebelum dilepasliarkan, penyu-penyu itu dititiprawatkan sementara di TCEC Serangan untuk diperiksa medik veteriner dan perawatan lebih lanjut sebelum dilepaskan. Penanganan dilakukan secara cepat di bawah supervisi tim Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan WWF Indonesia. Pasca tiga hari direhabilitasi, kini penyu tersebut dinyatakan sehat dan siap dilepaskan ke laut.Menurut I Made Sukanta, Direktur TCEC Serangan bahwa penitipan penyu oleh Ditpolair Bali pada kali ini terbilang sangat sedikit dibandingkan beberapa kali penggagalan sebelumnya.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2016-006-19.json	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa?	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? \| Sukanta menambahkan pada 6 April 2016 Ditpolair Bali setidaknya telah menitipkan Penyu di TCEC Serangan mencapai 40 ekor, dimana rata-rata penyu tersebut mengalami kondisi dehidrasi berat dan infeksi pada sirip depannya. Hasil perawatan tim Medik TCEC selama 1 minggu, 34 ekor penyu tersebut telah dinyatakan sehat dan telah dilepaskan, 2 ekor diantaranya mati dan 4 ekor lainnya masih dititipkan hingga saat ini di TCEC sebagai barang bukti persidangan.Pada kesempatan yang sama, Koordinator Konservasi Spesies Laut WWF Indonesia Dwi Suprapti mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama periode tahun 2016 setidaknya telah 6 kali upaya penegakan hukum terhadap pemanfaatan penyu secara ilegal ke Bali. Dimana sejumlah 154 ekor penyu telah berhasil diamankan. Hal ini berarti pemanfaatan penyu di Bali masih terbilang tinggi.Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum baik di Bali maupun propinsi lainnya yang menjadi sumber perburuan dan penampungan penyu untuk lebih ketat dalam pengawasannya.Pada kesempatan yang sama, S Kepala BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Laut) Denpasar, Suko Wardono mendukung langkah Ditpolair Bali dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan penyu yang masih cukup marak terjadi di wilayah Bali.“Sebagai unit pelaksana teknis, BPSPL Denpasar berkomitmen melaksanakan UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Kelautan dalam konservasi jenis ikan termasuk penyu. Konservasi penyu sangat strategi bagi pemerintah indonesia khusunya Bali sebab penyu merupakan migratori spesies yang melintasi banyak negara. Sehingga pengelolaan penyu di Indonesia juga menjadi perhatian dunia,” kata Suko.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-006-19.json	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa?	Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? \| Untuk itu, lanjutnya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat pelestari penyu dan masyarakat dalam menjaga fungsi penting penyu sangat penting. “Kami berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak bersama-sama KKP dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan termasuk penyu, agar tetap lestari,” tambah Suko. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| [CLS] Artikel ini adalah opini dari penulis. Artikel ini telah mendapat tanggapan dari para penulis penelitian ini.Hutan Indonesia kembali menjadi perbincangan, setelah hasil penelitian Belinda Margono dan Matthew Hansen dkk dipublikasikan dalam jurnal online ilmiah Nature Climate Change edisi 29 Juni 2014 berjudul “Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012”. Penelitian itu menyebutkan hilangnya hutan alam primer tropika di Indonesia masih terus berlangsung dan merupakan kehilangan hutan primer tercepat di dunia. Luasan hutan primer yang hilang selama periode penelitian ini setara dengan setengah dari luas pulau Jawa.Mencermati studi yang dilakukan oleh Belinda dkk, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, yaitu penyederhanaan definisi hutan yang menggunakan global algorithm dan pengkajian keberhasilan moratorium di area yang jauh lebih besar dari daerah yang dimoratoriumkan. Penyertaan hutan sekunder dan area penggunaan lain (APL) dalam pengkajian moratorium tersebut terkesan lebih bermuatan politis untuk sebuah penelitian yang seharusnya ilmiah dan teknis pemetaan.Penelitian deforestasi yang dilakukan Belinda dan Hansen memasukkan hutan sekunder (hutan yang sudah pernah dibalak/logging) dan APL (area penggunaan lain) pada tahun 2000 sebagai hutan primer. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Belinda dkk dalam publikasi mereka.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Sebagaimana dapat di lihat dalam gambar di atas, penelitian Belinda dan Hansen menggunakan perhitungan global gross forest loss (perubahan tutupan hutan global secara bruto) sebagai dasar untuk mendefinisikan berkurangnya hutan primer di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2012. Definisi ini menyatakan bahwa semua lahan dengan ketinggian pohon 5 meter dan belum dibuka secara menyeluruh atau ditanami kembali sebagai kelompok hutan alam. Definisi ini membatasi penelitian pada besaran perubahan tutupan lahan saja dan tidak mengidentifikasi peruntukan lahan yang mengalami perubahan sejak tahun 2000 tersebut.Definisi hutan alam yang digunakan untuk mengolah data citra satelit diatur dengan coverage threshold (tutupan lahan minimum) sebesar 30 % dan tinggi pohon lebih dari 5 meter sebagai dasar penentuan lahan hutan primer. Definisi tersebut memberikan keterbatasan dalam mengidentifikasi aneka ragam kondisi hutan dan lahan, sehingga semua lahan yang sudah diberikan izin dan/atau telah menjadi hutan yang terdegradasi atau kritis tetap dihitung dan dikategorikan sebagai hutan alam primer yang secara teoritis harus dilindungi sebagai hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan definisi hutan primer yang memasukkan hutan sekunder, Belinda dkk secara implisit menyalahkan pemanfaatan hutan sekunder, baik itu untuk pengembangan hutan tanaman industri maupun untuk kepentingan penggunaan oleh masyarakat sekitar, termasuk oleh masyarakat adat.Penelitian ini sebenarnya menggelikan karena pada dasarnya jenis hutan di dunia ini beragam, mulai dari hutan tropis, hutan subtropis, sampai dengan sabana. Sedangkan Belinda dkk menggunakan definisi hutan global (global algorithm) yang terbukti tidak cocok untuk menganalisa keanekaragaman kondisi hutan tropis Indonesia.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Tentunya dengan definisi yang seperti ini, angka deforestasi yang didapatkan menjadi berbeda dengan angka dan kecenderungan dari tahun ke tahun yang selama ini dijadikan acuan dalam berbagai publikasi mengenai deforestasi di Indonesia, baik oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) maupun oleh LSM, lembaga penelitian internasional dan lembaga ilmiah lainnya.Pihak GIZ misalnya, menggunakan metode / rumus yang digunakan oleh Belinda dan Hansen pada peta kehutanan yang mereka gunakan di proyek FORCLIME di Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu. Dengan rumus atau algorithm pengolahan data yang berbeda, terbukti penelitian Belinda memasukkan seluruh kawasan Berau dan Kapuas Hulu sebagai hutan primer, sementara dengan menaikkan threshold dari 30% menjadi 80% diperoleh peta citra satelit yang lebih akurat dan halus, yang dapat membedakan antara hutan alami yang primer dengan hutan yang pernah diolah manusia (sekunder) atau yang relatif sudah rusak di lokasi yang sama. Dengan threshold yang lebih tinggi, keberadaan perizinan / konsesi hutan di kawasan tersebut dapat mudah terlihat dari penurunan kualitas hutan yang semula primer menjadi sekunder. Dari kajian GIZ tersebut ditemukan perbedaan yang signifikan dalam luasan hutan primer yaitu 80,677 ha (Belinda dkk) dengan 24,713 ha (GIZ) di Kapuas Hulu dan 81, 630 ha (Belinda dkk) dengan 46,880 ha (GIZ) di Berau.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Penelitian Belinda dan Hansen menjadi terlihat sangat menyederhanakan kondisi hutan dan perhitungan deforestasi, dengan hanya memperhitungkan selisih luasan hutan tiap tahun dalam rentang waktu sejak tahun 2000 sampai 2012. Mereka secara sengaja tidak memperhitungkan perubahan pemanfaatan yang berlangsung dalam kurun waktu 12 tahun tersebut, seperti perubahan tata ruang, tata guna lahan, alih fungsi lahan dan peruntukannya. Karena sesungguhnya begitu pada sebuah kawasan hutan diberikan izin untuk dikonversi menjadi kebun atau lahan pertanian, atau diubah statusnya menjadi Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat, maka dengan diterbitkannya izin-izin itu seharusnya dilakukan pencatatan terhadap hilangnya atau potensi hilangnya hutan primer di dalam perizinan kebun tersebut. Ketika sisa hutan di kawasan kebun yang dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat diperhitungkan sebagai hutan primer, maka penelitian yang seharusnya mencerahkan ini justru menimbulkan kebingungan.Pilihan rentang waktu penelitian dari 2000 sampai 2012 juga memperkuat kesan politis dari penelitian ini, karena apabila Belinda dkk ingin mendapatkan angka deforestasi yang lebih akurat, seharusnya penelitian tersebut dilakukan pada rentang waktu yang lebih panjang ke masa silam, yaitu sejak tahun 1990 misalnya. Sehingga dinamika naik turunnya deforestasi terekam dengan baik, termasuk melonjaknya kerusakan hutan sehingga mencapai lebih dari 3 juta hektar dalam satu tahun di masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi. Hal yang juga perlu dijelaskan adalah grafik kecenderungan deforestasi hasil penelitian Belinda dkk menunjukkan garis linear yang meningkat dari 200.000 hektar di tahun 2001 menjadi sekitar 800.000 hektar di tahun 2012, sangat berbeda berbagai kajian lain yang menunjukkan fluktuasi angka deforestasi (terjadi kenaikan dan penurunan) pada rentang waktu yang sama.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Hal ketiga yang mengesankan muatan politis dalam penelitian Belinda dan Hansen adalah kesimpulan mengenai kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut yang dianggap tidak berhasil mencapai sasarannya (quote: Although Indonesia recently implemented an implicit deforestation moratorium, beginning in May 2011, it seems that the moratorium has not had its intended effect1). Kesimpulan ini adalah kesimpulan gegabah yang tidak didasarkan pada analisa yang baik.Konsentrasi penelitian yang hanya difokuskan pada besaran perubahan tutupan hutan se-Indonesia menyebabkan Belinda dan Hansen tidak melakukan analisa kawasan yang dimoratorium secara khusus.Semua lahan yang terlihat seperti kawasan hutan pada threshold sebesar 30% dijadikan dasar untuk mengevaluasi kebijakan moratorium. Semua hutan di Indonesia, baik itu hutan yang sudah terdegradasi maupun yang termasuk dalam konsesi perkebunan dan hutan rakyat, dimasukan dalam algoritma perhitungan perubahan peruntukkan lahan tersebut. Seharusnya, untuk menilai keefektifan kebijakan moratorium, dilakukan analisa perubahan tutupan hutan di kawasan yang dimoratorium, yang bisa dengan mudah dilakukan bila Peta Indikatif Penundaan Izin baru (PIPIB) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan.Dengan tidak digunakannya PIPIB dalam lingkup penelitian tersebut maka kesimpulan mengenai moratorium menjadi kesimpulan yang sarat muatan politis. Hal ini terbukti dengan terbitnya editorial dan artikel yang menuduh kegagalan moratorium dan meminta pencabutan kebijakan moratorium perizinan baru diatas hutan primer dan lahan gambut seluas 63 juta hektar. Bila penelitian dijadikan acuan untuk membatalkan kebijakan moratorium oleh pemerintahan baru Indonesia yang akan mulai bekerja akhir bulan Oktober 2014 nanti, tidaklah mengherankan bila laju deforestasi di kawasan hutan primer di masa depan akan lebih tinggi dari sekedar 800 ribu hektar per tahun.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Alih-alih mengusulkan pelestarian hutan, artikel Belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izin-izin pemanfaatan hutan di 63 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik. Dengan berbagai keterbatasannya, kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan Presiden SBY telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerah. Semua perizinan di dalam kawasan moratorium yang diterbitkan Pemerintah Daerah dalam tiga tahun terakhir menjadi izin-izin yang secara yuridis bermasalah dan harus dibatalkan. Sehingga keinginan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kawasan hutan diarahkan pada kawasan hutan sekunder atau hutan yang sudah rusak, baik untuk ditingkatkan produktifitasnya maupun untuk direstorasi.Bagaikan pemburu yang ingin menangkap harimau tetapi kemudian mengejar kawanan gajah, penelitian yang ingin menyimpulkan kegagalan kebijakan moratorium ini, menyamarkan data kerusakan hutan yang primer dengan hutan yang rusak (sekunder), dan mencampur-adukan aneka hutan yang berada jauh di luar kawasan moratorium dengan hutan primer di dalam kawasan moratorium.Disamping nuansa politis dan ketidakakuratan data yang digunakan, hal yang juga mengganggu dalam penelitian ini adalah kerangka pikir para peneliti yang pada dasarnya ingin menyatakan bahwa ‘semua lahan hutan yang tersisa harus diselamatkan dan dikonservasi atau dilindungi’. Pola pikir ini secara konfrontatif menegasikan berbagai kepentingan pemanfaatan hutan, termasuk hak masyarakat sekitar hutan (masyarakat adat maupun penduduk) untuk dapat beraktifitas di hutan penyangga kehidupan mereka. Pemikiran ala kolonialisme jadul (jaman dulu) inilah yang sesungguhnya menghambat upaya melestarikan hutan yang tersisa.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Tantangan ke depan adalah melakukan optimalisasi hutan sekunder dan APL untuk kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar konversi atau pembalakan di hutan alam primer. Seperti halnya sumber daya energi, hutan sebagai sumber daya alam, perlu dikelola dengan menyeimbangkan tujuan Konservasi dengan tujuan Pemanfaatan sebagai dua hal yang berjalan seiring dan saling memperkuat.======================================Tulisan ini telah mendapat respon dari para peneliti yang terlibat dalam riset ilmiah ini. Berikut adalah tanggapannya terhadap artikel ini.Penelitian mengukur hilangnya hutan primer di Indonesia kami lakukan dalam rentang waktu tahunan, dan dalam pelaksanaanya didasarkan pada proses metodologi yang selalu berkembang dan terus ditingkatkan lewat peer-review dan publikasi akademik. Karya ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan atas hilangnya hutan primer yang akhirnya dapat memperkuat kapasitas pemantauan hutan di Indonesia.Saya dan semua rekan-rekan peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada metode ilmiah tanpa dipengaruhi oleh agenda politik apapun. Tanggal publikasi tidak dipilih bertepatan dengan proses Pemilu yang saat ini dilakukan di Indonesia, tetapi lebih kepada proses peer-review dari Jurnal Nature Climate Change; dalam kertas kerja kami dapat dilihat tanggal asli pengajuan pekerjaan kami kepada Nature Climate Change yaitu Desember 2013 (tahun lalu).Kami menggunakan metode pemetaan penginderaan jarak jauh untuk mempelajari tutupan hutan (forest cover), bukan penggunaan lahan hutan (forest land use), satu konsep yang oleh penulis artikel ini, Agus Purnomo dirancukan dalam kritiknya. Kami telah sangat hati-hati mendefinisikan kategori tutupan lahan hutan primer, memetakan kehilangannya pada tahun 2000-2012, serta telah membuat data tersebut tersedia bagi siapa pun yang tertarik meneliti hasil penelitian kami.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Kami tidak mengajukan argumen pro atau kontra terkait kesesuaian penggunaan hutan primer yang ada di Indonesia. Kami hanya menyajikan kuantifikasi kerugian yang terjadi dari waktu ke waktu, dan menyarankan antara lain studi lebih lanjut tentang efektivitas moratorium dalam mengurangi deforestasi. Kami sekarang bekerja pada topik ini dan akan menyerahkannya lewat sebuah proses peninjauan-ketat ketika ini diselesaikan.Sayangnya substantif kerancuan dapat timbul dari ketidaktersediaan kumpulan data ilmiah yang dapat diperiksa dan tersedia untuk umum. Contoh terbaik dari kerancuan ini menyangkut hutan sekunder, yang dalam penelitian kami terdiri dari “hutan alam yang menunjukkan hadirnya tanda-tanda aktivitas manusia, secara khusus pembalakan (logging); hutan sekunder tidak memasukkan pertumbuhan sekunder dari hutan yang sebelumnya pernah dibersihkan (cleared forest).”Penulis artikel ini, Purnomo mengabaikan definisi ini, yang diambil dari Kementerian Kehutanan, yang mana dirancukan dengan perkebunan dan penggunaan lahan kehutanan lainnya. Dalam kerancuan ini, tidak ada cara lain untuk memahami penelitian kami. Ini adalah titik penting. Sesuai dengan definisi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, sekali hutan primer dibalak, selanjutnya ia disebut sebagai hutan sekunder. Jika hutan sekunder selanjutnya dibersihkan dan dikonversi menjadi penggunaan lahan lain, maka tidak akan pernah ada pembukaan hutan primer. Dalam penelitian yang dilakukan, kami menutup celah ini. Penelitian kami memberi gambaran perubahan dari hutan primer utuh (primary intact), kepada bentuk terdegradasi (degradated) hingga pembersihan (cleared) hutan yang terjadi di Indonesia. Cara terbaik untuk mengatasi ketidaksepakatan pandangan ini adalah melalui pengiriman dan perbandingan set data spasial dan data waktu spesifik (temporally explicit data), dan tidak melalui argumen ad hoc secara personal.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-038-10.json	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis	Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis \| Mengingat pengalaman kami yang luas dalam bekerja dengan basis data satelit observasi bumi, untuk melakukan pemetaan hutan dan perubahannya dari waktu ke waktu, kami sangat percaya diri dengan hasil yang kami peroleh. Kritik dalam konteks yang kurang tepat dan tidak dalam obyektivitas ilmiah tidak menciptakan wawasan baru atau pemahaman lebih lanjut dari masalah yang penting ini. (Belinda A Margono, Matthew Hansen dan co-authors) [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2023-007-06.json	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan \| [CLS] Hujan baru reda di Desa Batanghari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin (24/10/2022) pagi.Rokani bersiap memanen sawit. Menggunakan sepeda motor, dia membawa sabit yang nantinya disambung ke besi hingga sepanjang 11 meter.Lelaki 58 tahun ini kesehariannya merupakan buruh upah pemanen sawit milik petani mandiri. Dia dibayar Rp250 ribu untuk satu ton.“Bila buahnya jelek, satu hektar tidak sampai satu ton,” terangnya.Ayah enam anak ini cemas, meski tidak memiliki kebun sawit, kebijakan tidak adanya pupuk subsidi berdampak pada dirinya.“Perawatan yang tidak maksimal membuat hasil buah menurun. Bisa jadi, petani sawit mandiri beralih ke sistem plasma. Saya bisa kehilangan pekerjaan mengingat usia sekarang,” ujarnya. Persoalan pupukKementerian Pertanian (Kementan) tidak memasukkan sawit dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Fokusnya pada komoditas perkebunan yang produktivitasnya perlu ditingkatkan, sehingga bisa menggenjot ekspor atau mengurangi impor dari negara lain.Mengutip Kata Data, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil, dalam Sosialisasi Kebijakan tentang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Jumat (15/7/2022),mengatakan, ada sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.Terkait tidak ada pupuk subsidi untuk sawit, Ikhwan Mulyanto, warga Desa Karyamakmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, mencari solusi dengan menggunakan pupuk organik.Dia memanfaatkan kotoran sapi yang difermentasi dengan abu sekam dan EM4. Setelah satu hingga dua minggu, pupuk tersebut ditaburkan pada sawitnya seluas dua hektar.“Pupuk saya takar 10 kilogram lalu dimasukkan ke karung dan saya letakan dekat batang sawit dengan jarak 80 sentimeter. Tujuannya, agar tidak terbawa air hujan,” terangnya, Senin (24/10/2022).	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2023-007-06.json	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan \| Menggunakan pupuk organik hasilnya tidak instan seperti pupuk kimia, perlu waktu hingga satu tahun untuk melihat hasilnya. Pemupukan organik dia lakukan sejak akhir 2021, sebab jika sawit tidak dipupuk akan terjadi penurunan produksi sekitar 30 persen.“Hasilnya masih bisa satu ton dalam satu hektar,” ucapnya. Berbeda dengan Cipuk, warga Desa Batanghari, yang juga petani sawit mandiri. Dia bertahan menggunakan pupuk kimia, meski pupuk subsidi dihilangkan.“Selagi harga sawit tidak kurang dari Rp1.500 ribu per kilogram,” kata lelaki 73 tahun itu.Sejak akhir 2021, dia tidak mendapat pupuk subsidi lagi. Perbandingan biaya pemupukan bisa mencapai Rp1,5 juta, untuk kebunnya seluas 3 hektar.“Ketika masih disubsidi, biaya pemupukan setiap 4 bulan sebanyak Rp3,5 juta,” ucapnya.Ketika ditanya kenapa tidak menggunakan pupuk organik, Cipuk mengatakan, sejak awal sawit ditanam hingga umur 17 tahun selalu menggunakan pupuk kimia.“Saya berharap, harga sawit Rp1.500 per kilogram dipertahankan, agar kami bisa mengelola kebun menggunakan pupuk yang dibeli di pasar,” jelasnya. Perlu pendampingan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Wonorejo, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, Lampung, Widodo, mengatakan sejak awal 20221 petani sawit mandiri tidak mendapatkan pupuk subsidi.Widodo yang membawahi 9 kelompok tani dengan jumlah anggota setiap kelompok 30 orang, menjelaskan sebagian petani ada yang ingin bergabung dengan perusahaan menjadi petani plasma. Namun, terkendala biaya replanting. Seharusnya, ada bantuan dari badan pengelola dana kelapa sawit, seperti lahan satu hektar mendapat Rp30 juta.“Hal ini ingin kami bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau langsung dengan pejabat perkebunan provinsi,” ujarnya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2023-007-06.json	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan \| Selama ini kata Widodo, petani mandiri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, nekat menggunakan pupuk non-subsidi yang diselingi pupuk organik. Artinya, jika memiliki uang mereka beli pupuk kimia.Sejauh ini untuk membuat pupuk organik, petani hanya menggunakan naluri yaitu dengan menaburkan kotoran sapi. “Pendampingan sangat diperlukan agar petani bisa membuat pupuk organik berkualitas,” jelasnya.Terkait penjualan buah sawit, Widodo menjelaskan, selama ini petani menjualnya ke penampung terdekat dan penampung ini menjual ke pabrik.“Semua petani sawit di kelompok kami memiliki pelanggan. Pengurus kelompok tidak menentukan harus dijual kepada siapa, karena kami belum memiliki koperasi,” jelasnya.Plt Kepala Dinas Perkebunan Lampung Yuli Astuti membenarkan, tanaman perkebunan yang mendapatkan pupuk subsidi hanya tiga jenis: kopi, kakao, dan tebu.Yuli mengaku sedang membuat program pendampingan petani mandiri agar bisa mendapatkan hasil panen maksimal.“Namun masih tahap pendataan, program belum berjalan,” jelasnya. Bukan hanya kotoran sapiPraktisi pupuk kompos Suprayitno, warga Kabupaten Lampung Timur, mengatakan petani sawit mandiri tidak perlu khawatir menggunakan kompos. Menurutnya, tanaman apapun dapat menggunakan kompos yang diimbangi pupuk anorganik. Namun, belakangan ini petani tergantung pupuk kimia.Padahal, pupuk kimia berdampak kurang baik terhadap unsur tanah yaitu bisa memadatkan tanah dan membunuh mikroba.“Jika tanah rusak, akar tanaman sulit berkembang,” terangnya.Menurut Suprayitno, pupuk organik cukup bagus untuk produksi buah. Namun, karena penerapannya salah seolah pupuk organik merusak tanaman.Jika menggunakan pupuk kandang, sebelum ditabur pada tanaman harus diolah dulu. Ini dikarenakan pupuk kandang dari kotoran apapun, seperti kotoran sapi, mengandung bibit gulma bawaan rumput. Juga, mengandung bibit penyakit berupa bakteri dan jamur.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2023-007-06.json	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan	Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan \| “Bila pupuk kandang langsung diberikan ke pohon sawit, akan muncul penyakit uret semacam telur kumbang. Dampaknya, pelepah muda akan rusak karena dimakan ulat.”Penggunaan pupuk organik yang tepat membuat buah sawit lebih padat dan unsur tanah terjaga.“Harus diakui, butuh tenaga ekstra melakukannya,” ucapnya. Dosen Jurusan Ilmu Tanah yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Dermiyati menjalaskan, pada dasarnya semua bahan organik bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Pada sawit, batang, cangkang, dan tandan kosong bisa dijadikan bahan juga.“Demikian pula limbah cair atau limbah padat dari proses industri minyak goreng,” katanya.Adanya tanaman penutup tanah (cover crop) yaitu legum atau legume cover crop (LCC) selain sebagai mulsa, juga berperan untuk konservasi tanah dan air.LCC juga bisa sebagai pupuk organik tanaman sawit. Legum dapat mengikat nitrogen (N) dari udara karena adanya bakteri rhizobium yang hidup di bintil akar.“Sehingga LCC dapat menyumbangkan N bagi sawit,” jelasnya.Dermiyati melanjutkan, semua sumber bahan organik bisa dijadikan pupuk organik padat, cair, dan hayati (biofertilizer). Biofertilizer merupakan pupuk organik yang mengandung mikroba, membantu ketersediaan hara tanaman, khususnya N dan P.Pemupukan juga dibedakan antara tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Ini dikarenakan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Pada TBM untuk pertumbuhan (vegetatif) dan TM pada pembuahan (generatif).TBM diberikan N untuk pertumbuhan, sedangkan pembuahan lebih banyak P dan K.“Meskipun semuanya N, P, dan K dibutuhkan selama pertumbuhan, namun waktu pemupukan disesuaikan dengan kebutuhan hara tanaman. Sebaiknya berimbang, antara pupuk organik dan anorganik,” jelasnya. * Agus Susanto, jurnalis Suara.com.Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-073-05.json	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2)	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) \| [CLS] Beberapa kali saya terhempas dari dudukan motor trail yang saya tumpangi dalam perjalanan ke Talang Sanda. Gundukan tanah curam membuat saya terayun-ayun. Nyaris terjatuh. Talang Sanda, Dusun Sungai Tebal, Desa Tua Kecamatan Lembah Masurai ini memang terbilang sulit dijangkau.Talang, sebutan untuk lokasi pemukiman di kebun-kebun sepanjang kaki Lembah Masurai. Jika berjalan kaki dari Dusun Sungai Tebal perlu tiga jam perjalanan. Pakai motor sekitar dua jam.Beruntung, saat saya menuju Talang Sanda jalan kering, Cerita akan berbeda kala tanah becek karena hujan. Dapat dipastikan tak ada ojek kopi bisa ditumpangi untuk keluar masuk kawasan ini.Saya sedikit terlambat datang. Belasan anak yang belajar di pondok kecil sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tertinggal Salsiah dan Hasanah, guru Kelas Jauh di Talang Sanda. Baca juga: Berebut Lahan di Lembah Masurai (Bagian 1) Kelas Jauh ini berinduk di SDN 300/VI Dusun Sungai Tebal. Salsiah menyebutkan sekolah ini didirikan sejak 2016 atas inisiatif warga Talang Sanda yang secara administrasi berada di RT 23 Dusun Sungai Tebal.“Anak-anak jauh kalau mau sekolah. Mereka selama ini sulit mendapat pendidikan. Banyak yang tidak bersekolah, karena jika bersekolah keluar biaya yang dikeluarkan sangat besar,” kata Salsiah.Secara swadaya, mereka berhasil membangun sebuah pondok belajar disebut sekolah. Sekolah Dasar ini terdiri dari lima kelas. Ada 19 siswa yang sudah bersekolah, dari kelas satu hingga kelas lima. Meskipun ada lima tingkatan kelas, semua siswa belajar pada ruangan yang sama.Ada 400 keluarga di Talang Sanda, mereka mayoritas menggantungkan hidup sebagai petani kopi. Ngadiyo (57), warga Talang Sanda menyebutkan tinggal di lereng perbukitan bukan pilihan mereka. Namun keadaan memaksa mereka, demi menyambung hidup setiap hari.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2017-073-05.json	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2)	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) \| Ngadiyo, merantau ke Lembah Masurai berawal jadi buruh tani. Ada berbagai macam tipe buruh tani kopi. Pertama, sistem bagi hasil, hasil panen diperoleh petani akan dibagi dua dengan buruh tani. “Ada juga buruh tani dengan menyewa lahan. Ada juga buruh tani gaji dihitung harian berdasarakan hasil panen.“Di sini rata-rata banyak yang jadi buruh,mba’. Saya, sampai saat ini masih buruh. Penghasilan kotor buruh tani Rp3 tiga juta,” katanya.Penghasilan ini belum lagi harus dikurangi biaya pengangkutan hasil panen kopi ke luar. Ngadiyo sulit menyekolahkan anak ke luar dari Talang tempat dia bermukim. “ Biaya sangat mahal, kalau harus sekolah di luar. Belum lagi anak-anak harus ngekos, kalau tak ada saudara di dusun,” katanya. Pengangkutan panen biji-biji kopi pakai ojek kopi. Ojek rata-rata gunakan motor trail, karena kondisi jalan sulit dilalui. Setiap kilogram biji kopi dihargai Rp2.000. Satu motor mampu mengangkut hingga 300an kg.Ojek kopi pun cukup menggiurkan. Anjar (24), ojek kopi sempat memiliki penghasilan hingga Rp30 juta setiap panen besar. “Tahun lalu, saya dapat Rp30 juta. Bisa beli motor trail ini. Sebelumnya ngojek pakai motor bebek,” katanya.Dalam satu kali pengangkutan, ojek kopi kena biaya perawatan jalan di setiap simpang-simpang yang dilalui Rp5.000.Menuju Talang Sanda, ada tujuh kali pungutan di persimpangan, dana untuk perbaikan jalan. ”Iya, kita ga apa-apa ada pungutan. Karena kalau tidak ada uang itu perbaikan jalan tak bisa dilakukan. Yang repot tukang ojek juga kala jalan tidak bisa dilalui,” kata Anjar.Sepanjang mata memandang di Lembah Masurai, disuguhi pohon-pohon kopi berjejer rapi. Ketinggian mencapai 1.000 mdpl, sangat cocok sebagai lahan perkebunan kopi robusta. Diperkirakan sekitar 15.000 hektar lahan juga masuk Taman Nasional Kerinci Seblat.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-073-05.json	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2)	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) \| Kalkulasi hitungan kotor saja, jika setiap satu hektar 3.000 batang kopi dan setiap batang menghasilkan dua kilogram kopi basah, hasil kopi kering 0,33 kg. Dengan total luasan 15.000 hektar, produksi kopi sampai 14. 850.000 kilogram.Dengan harga kopi kini Rp20.000, setiap kilogram, pemasukan bisa 2,9 triliun setiap tahun.Ashari, pendamping SPI Merangin mengatakan, aliran dana dari kopi yang 10% untuk pajak pertambahan nilai maka ada sekitar Rp29 miliar mengalir untuk negara.Kendati demikian, nasib petani ini hingga kini belum sebagai warga negara secara administrasi. Dari total 8.000 jiwa tersebar di beberapa desa di Kecamatan Lembah Masurai, hanya 10% yang terdata dan memiliki KTP dengan alamat tempat domisili.Hendri Putra Camat Lembah Masurai menyebutkan, banyak pendatang belum mendapatkan KTP karena mereka masih terdaftar di tempat tinggal sebelumnya.“Kalau tak ada KTP itu karena mereka masih terdata di alamat sebelumnya. Kita memang tak bisa mengeluarkan KTP karena mereka tinggal di lokasi TNKS,” katanya. Dia memberikan kelonggaran dengan memberikan KTP sementara jika ada pengurusan administrasi, misal terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan.“Kalau ada sakit butuh untuk asuransi biaya pengobatan , kita berikan surat keterangan domisili saja. Sifatnya sementara, sampai ada kejelasan status lahan sebagai temapat tinggal mereka.”Adili, selaku Ketua RT 23 dalam kawasan Talang Sanda mengatakan, agar pemerintah segera menetapkan status mereka hingga hak-hak sebagai warga negara dapat utuh.“Minta pemerintah segera menetapkan kejelasan status kami. Selama ini kami kesulitan mengakses layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya.”Selama ini, mereka swadaya, bantu membantu jika ada yang sakit. “Kelas Jauh ini juga hasil swadaya semua.”Kejalasan status para pendatang ini, kata Ashari juga menjadi pintu dalam penyelesaian perebutan lahan di Lembah Masurai.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-073-05.json	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2)	Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) \| Menurut dia, jika ada kejelasan kawasan dan kependudukan dapat mencegah perambahan tak meluas.Kala ada tata batas ulang, mana areal TNKS sudah terambah dan kejelasan administrasi kependudukan, dia yakin persoalan perambahan dapat diminimalisir.“Kami sebagai pendatang juga warga negara yang berhak atas penghidupan dan pengakuan negara.”Senja perlahan menyapa pucuk-pucuk daun kopi. Ranum dan memerah biji-biji kopi tak senikmat kehidupan para petani yang tinggal di talang-talang sepanjang Kaki Gunung Masurai. Tak ada pengakuan dan stigma negatif terus menghantui mereka. Masib perlu perjuangan panjang… (Bersambung) [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| [CLS] Ketika berulangkali perusahaan perkebunan sawit tiba di Anggai, kampung di tepi hutan di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Robertus Meyanggi, pemuda adat Suku Auyu punya harapan, kehadiran mereka mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat.Berangsur-angsur harapan itu memudar. Pupus. Janji-janji pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik tak pernah terpenuhi. Telah bertahun-tahun perusahaan itu membabat hutan dan membuka jalan perkebunan sawit berskala besar masuk.Sementara itu, permohonan masyarakat terhadap informasi dasar mengenai proyek, seperti luasan dan lokasi, justru dipersulit. Bahkan, salinan perjanjian yang ditandatangani beberapa perwakilan suku dan perusahaan pun dirahasiakan.Tak lama, ada lebih banyak lagi perusahaan datang, salah satu, tengah mendirikan sawmill yang akan melahap kayu-kayu dari hutan adat mereka tanpa ada kejelasan dan penjelasan.“Masyarakat belum tahu jelas siapa pemilik perusahaan-perusahaan,” kata Robertus, pemuda 20 tahunan ini. “Sampai saat ini, masyarakat belum tahu sama sekali.”Kampung Anggai, hanyalah satu dari ratusan atau mungkin pula ribuan desa di Indonesia yang alami konflik tenurial dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini dikelola melalui struktur kompleks dan membuat pemilik manfaat sebenarnya kian samar.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Perusahaan-perusahaan di Anggai, misal, dimiliki perusahaan induk berbasis di Dubai dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Dua kota ini memiliki kebijakan terkait yurisdiksi kerahasiaan perusahaan (secrecy jurisdiction) atau suaka pajak (tax havens) yang sengaja dibuat agar memungkinkan para pemegang saham perusahaan menyembunyikan wajah mereka. Hal-hal samar ini memberikan dampak. Kebingungan tak hanya dihadapi penduduk Anggai, juga Bupati Boven Digoel dan pejabat Dinas Penanaman Modal di sana. Mereka bertanya-tanya siapa sesungguhnya sosok di balik perusahaan.Pada kasus lain, perusahaan-perusahaan bisa jadi dimiliki segelintir orang yang nama-namanya dipakai dan tertulis pada kertas sebagai pemilik atau pemegang saham nominee. Tahun lalu, Greenpeace mengakhiri kerja sama dengan Sinar Mas setelah konglomerat ini diduga menggunakan praktik pinjam nama atau nominee untuk menyamarkan kepemilikan atas perusahaan yang telah menghancurkan hutan di Kalimantan. Sinar Mas, membantah tuduhan ini.Pada Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan penting yang memberikan waktu selama satu tahun kepada perusahaan untuk mengungkapkan dan melaporkan pemilik manfaat perusahaan yang sebenarnya kepada negara.Nyatanya, setelah hampir enam bulan setelah tenggat waktu habis, pemerintah hanya sanggup menghasilkan sedikit kemajuan terkait pelaksanaan PP 13/2018 itu.“Dari satu juta lebih perusahaan terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 7.000 perusahaan melapor hingga Maret 2019,” kata Nevey Varida Ariani, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham).Nevey mengatakan, ada banyak perusahaan sekadar menyalin nama-nama yang tercantum pada dokumen asli pendirian perusahaan.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| “Kayaknya hanya sampai level pertama saja yang sesuai AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga-red). Belum bisa sampai ke lapisan kedua atau ketiga dan seterusnya. Belum sampai ke pemilik sebetulnya. Masih pertama,” kata Nevey.Dia bilang yang tercatat baru dari dokumen AD/ART atau dokumen kepemilikan saham perusahaan. “Itu saja yang ada di AHU (Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenhukham-red).”Kehadiran PP 13/2018, sebetulnya menempatkan Indonesia pada daftar negara-negara yang berupaya menekan penggunaan perusahaan anonim. Hal itu berkaitan dengan peran perusahaan dalam memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan terorisme.“The Puppet Masters” (Para Dalang) – sebuah laporan penting dikeluarkan Bank Dunia pada 2015 mengungkap, bagaimana entitas seperti itu terus menerus muncul dalam kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang bernilai kumulatif hingga US$50 miliar .Dalam skandal keuangan terbesar di dunia yang sedang berlangsung, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diadili atas dugaan perannya dalam pencurian miliaran dolar AS dari dana publik 1MDB (1Malaysia Development Berhad) . Ini perusahaan pengembangan strategis Malaysia dimiliki Menteri Keuangan Malaysia dan bangkrut-melalui transaksi jaringan internasional perusahaan cangkang (shell companies).“Perusahaan-perusahaan digunakan untuk kasus-kasus itu dengan tujuan mengaburkan pandangan lembaga penegak hukum,” kata Latheefa Koya, baru-baru ini di Kuala Lumpur.Dia adalah Komisaris Utama Badan Pencegah Rasuah, semacam lembaga anti-korupsi di Malaysia. Latheefa mengatakan, dengan tak memiliki kebijakan kuat terkait pemilik manfaat, bukanlah pilihan.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Respon terhadap kerahasiaan perusahaan pun jadi masalah batas negara. Sebuah deklarasi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2013 di St. Petersburg, menjanjikan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, “mengatasi risiko-risiko yang muncul oleh kekaburan (opacity) dari badan hukum maupun pengaturan hukum.”Konvensi Anti-Korupsi PBB– telah diratifikasi Indonesia- ikut mendorong negara-negara untuk mempromosikan transparansi pemilik manfaat yang sebenarnya dari perusahaan sebagai usaha memerangi korupsi.Kalau hal itu berhasil, upaya ini mungkin dapat memberikan efek positif bagi kondisi hutan di Indonesia. Saat ini, para investor yang memicu deforestasi sesungguhnya tengah berlindung di balik selimut perusahaan yang diliputi teka-teki. Perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Anggai, merupakan bagian di antara tujuh perusahaan yang punya izin membuka perkebunan sawit secara kolektif sekaligus jadikan sebagai perkebunan sawit terluas di dunia. Seandainya, lahan yang disisihkan untuk proyek itu, -dengan lokasi persis di jantung hutan terbesar di Asia-dibabat habis, akan melepaskan gas emisi yang dapat menyebab efek rumah kaca setara pembakaran bahan bakar fosil di Belgia, dalam satu tahun.November tahun lalu, investigasi The Gecko Project, Mongabay, Tempo, dan Malaysiakini menyibak tabir bagaimana investor bersembunyi di balik berbagai modus yang dipenuhi berjuta tanda tanya dan berbagai kerumitan struktur perusahaan.Sejak ketujuh perusahaan ini dibentuk pada 2007, kepemilikan perusahaan-perusahaan itu berpindah tangan berkali-kali. Orang-orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang saham, termasuk petugas kebersihan dengan gaji sangat rendah dan tinggal di permukiman kumuh di Jakarta. Mereka bahkan tidak tahu menahu tentang proyek perkebunan sawit.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Pada 2010, kontrol atas ketujuh perusahaan kemudian dialihkan melalui sebuah kelompok terpisah yang sebagian besar kepemilikan para pemegang saham nominee. Pengalihan itu dilakukan ke sebuah perusahaan yang bisa dibilang kurang dikenal dan dijalankan pengusaha Indonesia bernama Chairul Anhar, yakni, Menara Group. Lalu, Menara Group menjual saham mayoritas pada empat perusahaan, termasuk yang beroperasi di Anggai, ke perusahaan anonim di UEA.Menara Group menjual dua perusahaan lain ke Tadmax Resources, sebuah perusahaan pembalakan dan properti yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penjualan itu, melalui sepasang perusahaan Singapura yang juga dimiliki orang-orang yang sekadar dipinjam namanya. Itu berarti uang Tadmax yang dibayarkan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dengan besaran mencapai US$ 80 juta, tak dapat lagi dilacak siapa penerima yang sebenarnya.Sampai saat ini, tiga dari tujuh perusahaan yang disinggung sebelumnya, telah membabat hutan seluas 83 kilometer persegi atau sekitar 3% dari area proyek.Pembangunan sawmill raksasa hampir rampung untuk menggergaji kayu-kayu balok dari hutan di Bumi Papua dengan nilai mencapai miliaran dolar. Pemilik mayoritas pabrik kayu masih belum jelas dan disembunyikan oleh perusahaan anonim di Dubai.Sementara pemilik minoritas, ialah keluarga di balik Shin Yang, sebuah perusahaan penebangan kayu besar dari Malaysia yang pernah tersangkut dengan dugaan pembalakan liar dan pelanggaran hak asasi manusia selama bertahun-tahun.Sejak 2017, berbagai petunjuk telah mengarah kepada Hayel Saeed Anam Group (HSA Group), sebuah konglomerat yang dimiliki keluarga Yaman yang kaya raya sekaligus sebagai pemilik sebenarnya dari empat perusahaan yang dijual ke UEA. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang meratakan hutan, yakni, PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia, dan PT Energi Samudera Kencana.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Setelah penjualan, catatan perusahaan menunjukkan, nama dua anggota keluarga Hayel Saeed Anam dan empat orang pejabat eksekutif senior di HSA Group, muncul sebagai komisaris pada perusahaan di Indonesia.Pada waktu bersamaan, cabang perdagangan sawit keluarga itu di Malaysia, yakni Pacific Inter-Link (PIL), mengumumkan dalam website mereka, tengah proses awal dalam perolehan 80% saham di beberapa perusahaan Indonesia yang kolektif memegang izin-izin terhadap lahan seluas 1.600 kilometer persegi. Area dan ekuitas itu ternyata cocok dengan empat perusahaan yang dijual ke UEA.Perkembangan petunjuk lain kemudian menghubungkan keluarga Yaman dengan proyek di Papua. Lantas, anak perusahaan PIL lain mengumumkan iklan untuk pekerjaan mengawasi panen kayu di lokasi proyek di Boven Digoel. Seorang konsultan perusahaan audit di Jakarta yang dikontrak untuk sertifikasi legalitas kayu dari proyek itu, membenarkan, perusahaan telah dipekerjakan oleh PIL.Tadmax, secara terbuka berinvestasi dalam proyek itu, mengutarakan akan membentuk perusahaan patungan dengan PIL dan perusahaan lain untuk membangun sawmill. (Tadmax kemudian menjual saham pada perusahaan patungan.) PIL berulang kali menyangkal, termasuk temuan, terdapat anggota keluarga mereka yang pernah berinvestasi dalam proyek itu. Posisinya, mereka dianggap membeli perusahaan-perusahaan Indonesia itu, namun memutuskan tidak melakukan karena investasi tidak dapat berjalan.Dalam pernyataan yang tersebar luas terkait masalah itu, PIL mengatakan, anggota keluarga dan “sejumlah orang tertentu” telah bergabung dengan dewan komisaris atas permohonan seorang pengusaha yang tidak disebutkan namanya untuk “memberikan kredibilitas” proyek. Tetapi, mereka tidak melakukan kontrol apapun terhadap perusahaan atau menghadiri rapat dewan komisaris.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Pada Mei 2018, satu bulan setelah Greenpeace menuduh, keluarga itu telah mengendalikan empat perusahaan perkebunan, terjadi perubahan signifikan terhadap struktur dewan komisaris perusahaan. Sejumlah individu baru muncul untuk menggantikan nama-nama anggota keluarga dan rekanan mereka.Anggota dewan komisaris yang baru itu termasuk orang-orang terkemuka di negeri ini. Salah seorang dari mereka, Tommy Sagiman, pensiunan jenderal polisi (Brigjen Pol) yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).Lewat komunikasi melalui WhatsApp, dia memberi tahu kami, telah diminta bergabung sebagai dewan komisaris, namun tak pernah memiliki peran aktif dalam proyek. Tommy tidak mau mengungkap siapa yang telah merekrutnya.Lainnya, ada Alwi Shihab, mantan Menteri Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2004-2005) dan Menteri Luar Negeri (1999-2001). Alwi kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Timur Tengah. Dia juga mengatakan hal sama, tak ada sangkut paut dengan proyek perkebunan sawit. Lewat komunikasi melalui WhatsApp, dia mengutarakan, kalau telah lama mengundurkan diri dari perusahaan. Meski begitu, namanya muncul pada pengajuan baru perusahaan ke Kemenhukham.Anggota dewan komisaris yang baru itu juga memasukkan nama Bachir Soualhi dan Hamidon Bin Abdul Hamid, akademisi di Department of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia.Menurut profil LinkedIn Bachir Soualhi, dia mantan konsultan pemasaran untuk PIL. Terkait hal itu, mereka tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.Sebagian anggota dewan komisaris baru ini telah memainkan peran lebih aktif dalam manajemen perusahaan sekaligus mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah di Jakarta.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Salah satu dari mereka yang aktif, adalah Arvind Johar. Dia menjabat sebagai presiden direktur dari dua perusahaan yang dijual ke UEA dan dipekerjakan PIL baru-baru ini pada Agustus 2018. Seorang resepsionis di kantor perusahaan di Jakarta mengkonfirmasi ini. Arvind menolak berkomentar ketika dihubungi melalui telepon. Direktur perusahaan lain yang dimiliki UEA dalam proyek itu, ialah Mohammed Abdulatef. Dia juga mewakili perusahaan dalam rapat-rapat dengan pemerintah.Saat dihubungi melalui sambungan telepon, dia mengatakan, “Maaf, saya tidak berada pada posisi untuk mengutarakan informasi apapun.” Dia buru-buru, mengakhiri panggilan komunikasi.Meskipun tenggat waktu sudah terlampaui, namun pemerintah sedang bekerja lebih keras lagi memaksa perusahaan tetap patuh pada peraturan transparansi kepemilikan perusahaan. Kemenhukum dan HAM pun sedang menyusun peraturan pelaksana yang diharapkan dapat menjembatani dua celah besar pada PP 13/2018, yaitu ketiadaan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tak patuh dan mekanisme birokrasi untuk verifikasi terhadap akurasi informasi yang disampaikan.Asia/Pacific Group on Money Laundering, sebuah badan antar-pemerintah yang meninjau persoalan pencucian uang negara-negara, berpendapat, sistem dalam kementerian yang berlaku saat ini untuk mencatat pemegang saham perusahaan dan anggota dewan komisaris, bekerja dengan pendaftaran pengarsipan “pasif” serta pemantauan terbatas terhadap informasi yang diberikan.“Jadi, tanpa sistem layak pada pemeriksaan akurat terhadap pengajuan perusahaan, kebijakan baru jadi tak berguna,” kata Belinda Sahadati Amri, analis hukum Yayasan Auriga, lembaga swadaya masyarakat yang banyak investigasi perusahaan perkebunan dan pertambangan.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Kemenhukum dan HAM telah berkonsultasi dengan Auriga guna merancang database terhadap pemilik manfaat perusahaan. Belinda prihatin, dan berpendapat sistem ini tak akan mampu menyibak berbagai lapisan terkait kepemilikan perusahaan.Kekhawatiran lain, katanya, terkait sumber daya Kemenhukham dalam menggali identitas para nominee. “Sebenarnya, mereka bisa mengkroscek data jika mereka mau,” katanya. “Tapi, saya tidak tahu apakah mereka memiliki sumber daya manusia untuk melakukan itu.”Tantangan ini tidak hanya dihadapi Indonesia, melainkan banyak negara lain di dunia. Tahun 2016, Pemerintah Inggris mulai menerbitkan database para pemilik manfaat perusahaan. Analisis awal sekelompok organisasi anti-korupsi menemukan, hampir 3.000 perusahaan mendaftarkan nama-nama (individu) pemilik perusahaan. Mereka juga menyertakan “perusahaan-perusahaan lain” sebagai pemilik di mana perusahaan-perusahaan itu terdaftar pada yurisdiksi kerahasiaan di luar negeri.Sesungguhnya, siapa pemilik manfaat yang sebenarnya, masih tidak jelas. Persoalan itu belum tertangkap oleh badan yang memegang data karena mereka sekadar mengandalkan pernyataan sepihak dari perusahaan itu sendiri.Meski begitu, sistem di Inggris itu dibenarkan oleh organisasi serupa sebagai contoh penerapan prinsip transparansi. Informasi tersedia dan dapat diakses publik dalam format yang memungkinkan untuk analisis lanjutan oleh para jurnalis maupun peneliti hingga bisa memverifikasi informasi.Di Indonesia, hal itu masih jadi pertanyaan, apakah data pemilik manfaat akan terbuka untuk umum atau tidak. Sekarang, nama-nama pemegang saham langsung perusahaan dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan perusahaan, dapat diakses melalui Kemenhukham dengan biaya, mulai Rp50.000 hingga Rp500.000, tergantung jenis informasi yang diminta. Belajar dari Slowakia	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Manfaat dari penerapan prinsip transparansi juga terilustrasi dalam kebijakan “sangat unik dan progresif” yang baru-baru ini berlaku di Slowakia. Hal itu diutarakan Andrej Leontiev, kepala kantor dari firma hukum internasional di Bratislava, ibukota Slowakia, sekaligus salah satu penulis yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini.Dia memberikan, presentasi perundangan terkait seminar tentang pemilik manfaat yang diselenggarakan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan di Kuala Lumpur. Acara ini dihadiri para pejabat pemerintah dari seluruh Asia.Undang-Undang Anti-Perusahaan Cangkang di Slowakia, muncul dari sebuah skandal di mana terdapat ribuan sub-kontraktor yang tak dibayar perusahaan konstruksi bernama Vahostav. Vahostav memindahkan dana ke perusahaan cangkang anonim di negara lain. Kebijakan ini mengharuskan setiap perusahaan yang berbisnis dengan negara, menyatakan, pemilik manfaat perusahaan, di mana data tersedia dan bisa terakses publik gratis melalui database daring (online).Kebijakan di Slowakia, juga mengizinkan siapapun menguji kebenaran informasi perusahaan. Terkait itu, perusahaan harus membuktikan di depan pengadilan untuk menyatakan informasi yang mereka berikan sudah akurat. Kalau diketahui, terbukti memberikan informasi palsu, perusahaan yang bersangkutan dapat kehilangan kontrak publik dan para pejabat eksekutifnya bisa dihadapkan pada denda dan hukuman lain.“Sangat penting! Kami memindahkan beban pembuktian ke perusahaan,” kata Leonitiev, dalam paparannya. “Sebab, kita semua tahu, hampir tidak mungkin mendapatkan informasi dari tempat seperti Delaware atau Kepulauan Karibia. Pengadilan tak bisa mendapatkan.”Kalau kemudian harus berakhir di pengadilan, katanya, perusahaanlah yang harus membuktikan bahwa pemilik manfaat yang terdaftar itu benar-benar pemilik manfaat saat itu.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2019-019-09.json	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul	Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul \| Delaware, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, merupakan salah satu kawasan suaka paling suram di dunia yang serupa dengan kawasan lain yang berada di wilayah kekuasaan Inggris, yakni Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Inggris.Herda Helmijaya, Koordinator Strategi Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, terkesan dengan apa yang dilakukan Slowakia. “Kita perlu belajar dari Slovakia tentang bagaimana mereka menerapkan rezim pemilik manfaat itu,” katanya dalam presentasinya pada acara sama. Secara teori, sistem ini akan memberikan alat kepada warga sipil seperti Robertus, masyarakat adat dari Anggai, untuk menyibak sosok investor yang membabat habis hutan warisan leluhur mereka yang sudah turun temurun.Sayangnya, untuk saat ini, Robertus bersama masyarakat lain masih diliputi kegelapan yang penuh teka-teki.Beberapa waktu lalu, Robertus pernah bekerja sebagai surveyor pada perusahaan perkebunan sawit di Boven Digoel. Pada 2017, dia meninggalkan perusahaan itu untuk melanjutkan sekolah.“Saya mengundurkan diri dari perusahaan untuk kuliah, ambil jurusan hukum,” katanya. “Saya berpikir, tempat kami yang sekarang perusahaan buka (perkebunan) ini, kalau tidak ada orang hukum, kita pasti ditipu!” Tulisan serupa juga bisa ditemukan di Mongabay.com dan The Gecko Project Keterangan foto utama: Hutan Papua yang terus terancam. Foto: Nanang Sujana [SEP]	[0.6405405402183533, 0.3518725633621216, 0.007586944382637739]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| [CLS] Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menggalakkan program penananam jagung dalam 10 tahun terakhir. Harga jagung bagus, diikuti muncul gudang-gudang pembelian, bantuan bibit dan bantuan pupuk membuat petani berlomba tanam jagung. Produksi jagung meningkat, lahan produksi bertambah setiap tahun. Peningkatan produksi beriringan dengan perluasan lahan itu sebagian merambah kawasan hutan, sebagai daerah-daerah tangkapan air. Alhasil, hutan di hulu hilang, membuahkan banjir di hilir. ***Duka gempa belum reda, sejumlah daerah di NTB, terendam banjir. Di Kabupaten Dompu, banjir di Desa Songgajah dan Desa Tolokalo 9 November 2018. Ratusan rumah terendam. Sekolah, kantor desa, mesjid, dan fasilitas umum lain juga terendam. Tak ada korban jiwa, tetapi banjir sempat mamacetkan lalu lintas dari Kecamatan Pekat menuju Kempo.Warga baru saja selesai membersihkan sisa-sisa lumpur, tiba-tiba banjir bandang kembali datang. Pada 6 Desember 2018, banjir bercampur lumpur menggenangi puluhan rumah di Desa Soro Kecamatan Kempo. Dua rumah panggung rusak dan terancam hanyut. Satu rumah permanen nyaris ambruk.Masyarakat Dompu, was-was. Pengalaman beberapa kali banjir bandang dengan volume air dan lumpur besar, diawali banjir kecil. Dompu pernah banjir bandang sampai merusak jembatan, memutuskan jalan utama, menjebol bendungan, dan merusak puluhan rumah.Banjir juga terjadi di Bima. Sama seperti di Dompu, banjir merendam puluhan rumah di beberapa desa. Sungai meluap membawa material lumpur, ranting kayu, dahan pepohonan, dan beberapa batang jagung. Melihat batang jagung itulah warga kembali was-was. Ingatan mereka kembali pada banjir bandang akhir 2016 berlanjut awal 2017.Banjir bandang menenggelamkan hampir seluruh Kota Bima dan beberapa wilayah Kabupaten Bima. Kerugian banjir itu mencapai triliunan rupiah. Sampai awal 2019, perbaikan infrastruktur yang rusak karena banjir bandang itu belum tuntas.	[0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| Belum usai banjir di Dompu dan Bima, banjir “pindah” ke Kabupaten Sumbawa. Luapan air sungai membawa material lumpur. Seribuan rumah terendam, puluhan rumah rusak, banyak fasilitas umum terendam, dan pemerintah mengeluarkan uang tak sedikit untuk perbaikan fasilitas rusak maupun relokasi warga. Tanda-tanda akan banjir pun mulai terlihat akhir 2018. Beberapa daerah yang langganan banjir mulai tegenangi air kecoklatan.Awal 2019, Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, disambut banjir. Air berwarna kecoklatan. Air turun dari bukit-bukit menggenani ruas jalan. Rumah-rumah sementara warga korban gempa sebagian rusak, tak bisa ditinggali karena terendam banjir. Banjir kecil seperti ini selalu terjadi sebelum bandang yang pernah menerjang Sambelia, 10 tahun terakhir.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, pun meningkatkan kewaspadaan. Begitu intensitas hujan makin tinggi, mendapat laporan ada kejadian banjir di beberapa desa, saban hari dia bolak balik ke ujung kampung di Dusun Menanga Reak. Di dusun dengan 90% rumah warga rusak karena gempa ini mengalir sungai cukup lebar. Air tidak deras. Luapan air sungai inilah yang pernah menggelamkan desa. Air banjir dari bagian hulu masuk ke perkampungan. Faisal, selalu was-was ketika hujan makin deras.“Kami dari desa membuat bronjong,’’ katanya. ***Zulkieflimansyah, Gubernur NTB adalah pejabat publik yang rajin menyapa warga melalui media sosial. Hampir setiap hari dia memposting kegiatannya, program pemerintah provinsi.Awal 2019, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini memposting foto bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Madani Mukarom dengan latar hamparan ladang jagung.Gubernur kaget ketika diberitahu Madani kalau sebagian kebun jagung yang mereka kunjungi hari itu adalah kawasan hutan.	[0.9999892115592957, 5.688989858754212e-06, 5.025468908570474e-06]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| Empang, Plampang, Tarano, adalah kecamatan di ujung timur Kabupaten Sumbawa, berbatasan dengan Dompu, kabupaten yang menahbiskan diri sebagai “kabupaten jagung.” Empang, Plampang, dan Tarano, adalah daerah-daerah yang setiap musim hujan jadi langganan banjir. Ketiga daerah ini pernah merasakan banjir bandang.Pada 2013-2014, saya berkesempatan mendokumentasikan program jagung, unggulan Pemerintah NTB ini. Lewat jargon “PIJAR,” akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut, pemerintah provinsi menggenjot sektor ini.Setelah program jagung, seluruh kabupaten, termasuk Kota Bima, menanam jagung. Areal penanaman bertambah. Di Dompu, muncul perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengolah jagung. Berbagai penghargaan nasional disematkan pada Dompu, bahkan sang bupati dijuluki “profesor jagung.”Gairah menanam jagung tak diikuti pengawasan ketat. Sebagian petani, masuk ke hutan, taman nasional, taman wisata alam. Sepanjang jalan dari perbatasan Sumbawa hingga Bima, kini mudah melihat jagung.Di Pulau Lombok, pun kondisi sama. Taman nasional jadi lahan jagung.Dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, pada 2014, areal jagung 126.577 hektar. Dari luas tanam ini produksi jagung NTB mencapai 785.864 ton. Pada 2015, areal tanam naik jadi 143.117 hektar, dan produksi jadi 959.972 ton. Pada 2016, areal tanam meningkat jadi 206.997 hektar, dan produksi jagung naik jadi 1.101.244 ton.Pada 2017, jadi 310.990 hektar, produksi mencapai 2.127.324 ton. Pada 2018, capaian produksi 2.959.222 ton.Pemerintah seakan menutup mata dengan kerusakan lingkungan buntut lahan jagung ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan tak mau disalahkan jika para petani merambah hutan. Husnul Fauzi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan bilang, peningkatan areal tanam itu dampak dari program cetak sawah baru beberapa tahun sebelumnya. Masyarakat, katanya, secara swadaya membuka lahan-lahan tak produktif.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| “Dulu, lahan semak-semak sekarang dibersihkan untuk jadi penanaman jagung,’’ katanya.Era kejayaan jagung ini, banyak petani sejahtera. Lahan yang dulu hanya ditanami sekali setahun, mereka bisa menanam jagung di sela-selanya. Dulu, tanah tandus terlantar, kini dibersihkan dan tanam jagung.Pemerintah pun tidak perlu susah payah memberikan penyuluhan. Para petani cepat belajar, mereka melihat keberhasilan rekan mereka, dan mengikuti menanam jagung. Harga jual jagung juga cukup tinggi.Husnul membanggakan, NTB sudah bisa langsung ekspor jagung ke Filipina. Beberapa kali kapal dari Pelabuhan Badas, Sumbawa berangkat dengan berton-ton jagung.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memandang beda. Peningkatan produksi jagung memperluas kawasan hutan terambah. Luas lahan kritis di NTB 578.000 hektar. Dari luas ini, 316.364,2 hektar, ada di kawasan hutan. Selain pembalakan liar,, lahan kritis di kawasan hutan berupa ladang jagung.“Malahan, dulu HKm (Hutan Kemasyarakatan-red) bagus kini pohon ditebang, ganti jagung,’’kata Madani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB.Madani menunjukkan foto-foto di Desa Bebidas, Lombok Timur. Foto pertama diambil beberapa tahun lalu ketika masih banyak pohon. Kala itu, petani menanam sayuran di sela-sela pohon besar.Berikutnya, Madani menunjukkan kondisi terbaru. Tidak ada lagi pohon besar. Yang tampak, hamparan luas ladang jagung.“Masyarakat yang sekarang konflik dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu juga lahan ditanami jagung,’’ katanya.Sebelum 2018 berakhir, Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah NTB memanggil khusus Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim penyelaras ini adalah staf khusus gubernur terdiri dari para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bertugas sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk langsung bersentuhan dengan kebijakan tingkat dinas.	[0.9999892115592957, 5.688989858754212e-06, 5.025468908570474e-06]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| Tim ini membantu mengawasi dan mengevaluasi kerja-kerja staf gubernur. Pemanggilan dalam satu meja kedua kepala dinas ini memang sengaja lantaran banyak laporan banjir bandang di Lombok dan Sumbawa. Dari laporan tim penyelaras, lokasi-lokasi banjir itu sama : daerah ditanami jagung atau daerah hilir dengan bagian hulu jadi hutan jagung.Hingga akhir pertemuan, rencana aksi melawan penjarahan hutan untuk jagung ini belum menemukan titik temu.Dengan luas kawasan hutan mencapai 1 juta hektar lebih, petugas pengamanan hutan hanya 430 orang, DLHK kesulitan memantau. Satu petugas pengamanan hutan mengawasi 2.200 hektar. Belum lagi, usia petugas sudah tidak muda lagi. Pengamanan kehutanan itu sepenuhnya jadi tanggung jawab DLHK NTB. Setelah kelembagaan kehutanan di kabupaten ditiadakan, kabupaten seperti lepas tangan terhadap aksi-aksi perambahan hutan. Padahal, yang merambah warga mereka.“Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga,’’ kata Madani. ***Amaq Sudir, seorang petani pernah jadi buruh migran di Malaysia. Kerja di negeri orang perkebunan tak membuat hidup Sudir lebih baik. Kiriman duit hanya cukup memenuhi keperluan hidup sehari-hari keluarga di kampung halaman.Akhirnya, Sudir kembali ke kampung halaman di Dusun Ujung Gon, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Dia balik jadi petani lagi.Ketika ramai jagung, Sudir ikut menanam jagung. Dia merasa jagung ini penyelamat. Dengan luas lahan garapan dua hektar, dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Garapan Sudir di lahan kering, hanya mampu sekali setahun. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain, jagung yang terbaik. Tidak repot perawatan, mudah mendapatkan bibit dan pupuk, harga jual lumayan. Itulah yang membuat warga di Desa Sekaroh, termasuk Sudir, banyak menanam jagung.	[0.9999998211860657, 9.057269068080132e-08, 8.277514496057847e-08]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| Masalahnya, dua hektar lahan garapan Sudir adalah kawasan hutan. Lahan itu masuk hutan lindung Sekaroh. Luas hutan Sekaroh 2.834,20 hektar. Kawasan hutan ini berbatasan dengan pantai, antara lain yang terkenal adalah Pantai Pink dan Tanjung Ringgit.Sebagian kawasan ini untuk pariwisata, sebagian besar ladang jagung.Konflik antara KLHK dengan petani berlangsung lama di kawasan hutan ini. Warga bersikukuh mereka juga berhak mengelola kawasan. Pemerintah berulang kali menertibkan, tetapi tidak berhasil. Program HKm jalan tetapi tanaman semusim di antara pohon tak berlangsung lama. Sejak jagung primadona, pohon besar ditumbangkan. Pohon-pohon kecil dan semak belukar dibakar kemudian diganti jagung.“Jagung ini yang membuat kami bisa makan,’’ kata Sudir. Beri pilihanWWF termasuk aktif menyuarakan melawan “perjagungan” merambah hutan. Tak sekadar lantang bersuara di media, WWF pun banyak pemberdayaan ke masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).WWF juga aktif sosialisasi, termasuk penghutanan kembali kawasan yang jadi ladang jagung. Salah satu daerah sasaran WWF adalah Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Daerah ini berbatasan langsung dengan TNGR. Sekitar 400-an hektar lahan di tempat ini kritis. Warga memanfaatkan untuk berladang.WWF mengajak mereka menanam pohon. Tidak semua berhasil, tetapi cukup menggembirakan.“Di Lombok Utara, kami juga dampingi untuk pengolahan kemiri,’’ kata Ridha Hakim, Direktur WWF Nusa Tenggara.Ancaman bagi hutan, ada jagung selain pembalakan liar. Keduanya kadang ‘berkoalisi.’ Setelah kawasan terjarah pembalak liar, lahan gundul itu ditanami jagung. Tak heran, dalam hutan bagian luar tampak rimbun, di dalam ada ladang pisang dan jagung.WWF melatih masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, termasuk selain jagung dan pisang. Di Desa Selengen, Desa Santong, Desa Gumantar Kabupaten Lombok Utara, WWF melatih budidaya madu dan pengolahan minyak kemiri.	[0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06]
2019-085-05.json	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana	Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana \| Pengalaman WWF, hasil ini bisa meningkatkan pendapatan petani dan bisa mencegah petani membuka lahan untuk jagung.“Kemarin sempat terhenti karena gempa. Rumah produksi kami juga rusak akibat gempa,’’ katanya.Ridha bilang, kampanye pemerintah menggalakkan jagung tak diikuti pengawasan ketat. Di lapangan, petani membuka hutan. Lahan-lahan bukan kawasan hutan tetapi bertutupan pohon dan penyangga air juga turut terbabat. Bukit-bukit dengan kemiringan tinggi habis ditanami jagung.Kala hujan, kawasan inilah yang menjadi sumber petaka baru. Banjir bandang yang pernah menjerjang Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa, mengakibatkan kerugian sampai triliunan rupiah.“Tidak sebanding dengan PAD (pendapatan daerah-red) dari jagung.” Keterangan foto utama: Jagung di kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Petani menanam jagung persis di bawah papan pengumuman larangan beraktivitas di dalam kawasan hutan. Foto: Fathul Rakhman/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.5385726094245911, 0.4531405568122864, 0.008286754600703716]
2020-037-05.json	Bubu, Alat Tangkap Ikan Tradisional Ramah Lingkungan yang Digunakan Kembali di Flores Timur	Bubu, Alat Tangkap Ikan Tradisional Ramah Lingkungan yang Digunakan Kembali di Flores Timur \| [CLS] Sejak dahulu, masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan alat tangkap ikan tradisional dan ramah lingkungan bernama Bubu.Bubu dengan nama lokal wuo, nama atau belutu biasanya diletakkan di dasar laut berkedalaman 5-7 meter di sekitar terumbu karang dengan pemberat batu untuk menangkap ikan-ikan yang tergolong dalam famili Serranidae, Lutjanidae, Lethrinidae, Acanthuridae, Mullidae, Siganidae, Haemullidae, Labridae, Nemipteridae, Carangidae dan Sphraenidae.Keberadaan bubu mulai hilang seiring perkembangan jaman dan muculnya alat tangkap modern. Namun, bubu mulai dihidupkan kembali anak muda dari Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Flores Timur, yaitu Koli Tukan (60) dan Lois Lewar (49).Pagi itu di awal Juli, mereka membawa 10 buah bubu dengan mobil pick up ke pantai berbatu di desanya. Dengan cekatan, mereka mengikat batu sebagai pemberat di keempat sudut bubu bagian bawah.“Sejak jaman dahulu, nenek moyang kami sering memasangnya dengan cara menyelam dan melepaskannya di dasar laut. Bagian atasnya ditaruh bebatuan sebagai pemberat agar bubu tidak bergeser terkena ombak dan arus laut,” kata Koli Tukan.baca : Inilah Bubu Apung, Perangkap Ikan Tanpa Merusak Karang Bubu berbentuk persegi dengan bagian depan berbentuk segitiga, kata Koli, dibuat dari bilah bambu kuning (Bambusa vulgaris). Bagian depan bubu terdapat lubang yang dibuat berbentuk kerucut. Ikan akan masuk melalui lubang kerucut yang lebar di bagian depan dan mengecil di bagian ujungnya sehingga sulit keluar lagi.Setelah ditaruh di dasar laut, bubu itu juga diikat dengan batang bambu yang membentuk semacam pagar. Potongan bambu itu bakal ditarik keatas untuk mengeluarkan ikan dari bubu.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-037-05.json	Bubu, Alat Tangkap Ikan Tradisional Ramah Lingkungan yang Digunakan Kembali di Flores Timur	Bubu, Alat Tangkap Ikan Tradisional Ramah Lingkungan yang Digunakan Kembali di Flores Timur \| “Hanya orang-orang khusus yang menganyamnya sebab harus sabar dan tidak boleh emosi. Hati kita juga harus bersih, tidak boleh bermusuhan dengan orang lain karena pembuatnya harus menjaga kepercayaan pembeli sehingga tidak asal mengerjakannya saja,” sebut Lois Lewar.Sebelum bubu dilepas ke laut, Lori dan Lois membuat seremonial adat. Keduanya menyiapkan sirih pinang, tembakau, daun Koli untuk dilinting menjadi rokok serta kelapa muda.Lori mengunyah sirih pinang dan meniup di bagian lubang kerucut serta di seluruh bagian bubu. Satu buah kelapa muda diambil airnya untuk dipercikkan di seluruh bagian bubu.“Kami membuat sejo dingin atau pendinginan sebab saat pembuatannya, mungkin ada binatang yang lewat dan menginjaknya sehingga saat mau digunakan harus dibuat sejo dingin,” ungkap Lori.Lois menambahkan, pendinginan lazim dikerjakan sebab bubu dipergunakan untuk mencari uang agar bisa mendatangkan hasil. Dirinya katakan,ritual ini sama ketika membeli mobil baru yang hendak dipergunakan atau benda lainnya.baca juga : Di Pulau Solor, Bom Ikan Berganti Lumbung Ikan Desa, Bagaimana Hasilnya? Ramah LingkunganKenapa bubu dipergunakan lagi untuk menangkap ikan? Rupanya bubu-bubu tersebut milik Yakobus Mikhael Krizik Basa Lewar (47) putera asli Desa Pamakayo.Diajak berbincang di sela-sela kesibukan mempersiapkan bubu, Yamin sapaannya menjelaskan selepas mengundurkan diri dari tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, dia mulai menjual pisang dan babi hingga ke Pulau Sumba.Yamin melihat banyak mobil pick up dari Larantuka menjual ikan hingga ke Pulau Flores bagian barat bahkan hingga ke Pulau Sumba. Menurutnya, kalau usaha di laut tidak ada kapling atau batasan. Ini yang membuatnya terjun berusaha di sektor kelautan.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]