Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2017-022-13.json	Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan	Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan \| Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) menduga pesut sedang bermigrasi dari Teluk Balikpapan. Sebab, lokasi persebarannya hingga ke Pantai Sorong dan Tanjung Jumlai PPU.Anggota FPTB, Hery Seputro, mengatakan kematian mamalia laut Teluk Balikpapan sudah terjadi tiga kali selama tahun 2017. Kasus kematian di Bulan september adalah kasus yang ketiga. Sebelumnya, ada juga kematian di Pantai Melawai Balikpapan.“Selama Tahun 2017 ada 3 kematian, tapi yang berhasil ditemukan bangkainya hanya 2, yakni yang mati di Pantai Melawai dan Pantai Sorong ini. Sementara yang satu lagi, masih belum dipastikan fakta atau hoax. Tapi sepertinya bangkainya sudah dihanyutkan karena waktu kami datangi, tidak ditemukan lagi,” ungkapnya.Dijelaskan Hery, untuk mengetahui penyebab kematian mamalia laut, umumnya harus dengan cara nekropsi. Namun karena kondisi bangkai yang ditemukan sudah membusuk, maka pihaknya memutuskan tidak melakukan nekropsi. “Seharusnya nekropsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Tapi sudah busuk, jadi langsung dikuburkan ketika ditemukan,” katanya. Terkait Teluk Balikpapan, Hery menegaskan harus monitoring dan survey terbaru untuk mengetahui kondisi yang terjadi di sana. “Sepertinya memang harus ada survey dan monitoring untuk mengetahui kondisi yang terjadi di Teluk Balikpapan. Sejauh ini, tidak ada pencemaran di laut. Limbah atau minyak belum terlihat,” ujarnya.Meski demikian, lanjut dia, kondisi pesut di Teluk Balikapapan masih terancam oleh pencemaran sampah. Karena, lanjut dia, semua biota laut bisa mati karena memakan sampah. “Pernah suatu kali kami melakukan nekropsi untuk biota laut, ternyata penyebab kematiannya karena memakan sampah. Contoh penyu hijau, biota ini makan ubur-ubur dan rumput laut. Jika ada plastik atau pampers, dia mengira itu makanan dan akan dimakan dan menyebabkan kematian,” jelasnya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-022-13.json	Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan	Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan \| Senada, Sekar Mira dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat fenomena kematian lumba-lumba yang tak biasa di Pesisir Balikpapan. Menurutnya, jika benar dalam satu tahun telah terjadi tiga kematian, maka dipastikan ada sesuatu yang salah pada kondisi laut di pesisir. “Keterdamparan dapat menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang salah di perairan kita,” kata dia.Setelah melihat gambar kematian lumba-lumba Irawaddy itu, Sekar membenarkan tingkat kebusukannya sudah berada di nomor empat bahkan lima. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, tetap harus melakukan nekropsy. “Tindakan nekropsy atau pengamatan bangkai paska kematian harus dilakukan agar dapat lebih definitif dalam menggali penyebab kematian,” ujarnya. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2013-002-04.json	Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko	Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko \| [CLS] Proyek pembangunan jalan di Taman Wisata Alam Batu Putih, Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), mendapat penolakan warga sekitar. Aktivitas pembangunan jalan sepanjang 2,5 km ini diperkirakan menggusur ribuan pohon di kawasan itu.Alfons Wody, warga setempat, mengatakan, pembangunan jalan ini wujud pengelolaan taman wisata alam yang tak konsisten. Pada 2012, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut pernah mengadakan penanaman pohon di lahan seluas 100 hektar. Namun, pengelola TWA malah menggusur pohon yang ditanam.“Kurang lebih 25% lokasi penghijauan digusur. Belum lagi, 12 pohon besar dan ribuan pohon penghijauan habis karena aktivitas itu,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (14/12/13).Penggusuran pohon itu, katanya, akan mempengaruhi interaksi satwa dengan lingkungan. Warga kecewa karena tak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan jalan ini. Padahal, seharusnya TWA terbuka pada masyarakat sekitar.Sejak Agustus, warga berupaya menjalin komunikasi dengan BKSDA, tetapi selalu gagal menemukan kata sepakat. Wargapun beberapa kali mencegat kendaraan pengangkut material yang hendak memasuki proyek.Warga sempat unjuk rasa di depan DPRD Bitung. Pada Senin (9/12/13) ratusan warga aksi penanaman pohon pisang untuk menghalangi kendaraan pengangkut material. Aksi ini wujud protes karena belum ada penjelasan dari pihak berwenang. “Lokasi penanaman pohon pisang adalah tempat pohon digusur,” kata Yoseph Pantolowokang, warga yang ikut aksi penanaman pohon.Bagi warga, kawasan Konservasi Cagar Alam Tangkoko dan Taman Wisata Alam Batu Putih masuk wilayah adat hingga memiliki nilai historis. “Sebelum dijadikan kawasan konservasi alam, hutan ini permukiman dan perkebunan rakyat.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-002-04.json	Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko	Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko \| Sudiyono, Kepala BKSDA Sulut, mengatakan, penggusuran sejumlah pohon di TWA bukanlah permasalahan serius. Dia membantah terjadi penebangan ribuan pohon di kawasan itu. Dari rencana, sekitar 12 pohon yang terkenda dampak proyek ini. “Hanya pohon kelapa dan jati. Keduanya tidak dilindungi.”Pembangunan jalan ini, katanya, mendapat legitimasi dari Menteri Kehutanan jadi tak ada satu pihak yang boleh menghentikan. “Selain menteri dan pelanggaran hukum, tidak ada yang bisa menghentikan pembangunan jalan ini.”Menurut dia, proyek jalan di TWA sesuai ketentuan berlaku. Dalam UU Kehutanan, menyebutkan, di dalam kawasan konservasi bisa dibangun sarana prasarana berhubungan pengelolaan hutan seperti kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawasan, sarana komunikasi, dan transportasi.Proyek ini, katanya, untuk memudahkan patroli agar perburuan satwa bisa diminimalisir dan memudahkan akses publik mengunjungi TWA. Dia meyakini, kemudahan akses bisa meningkatkan wisatawan dan kenyamanan pengunjung. “Batu Putih berbasis konservasi alam, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lebih ke arah ekowisata.”Taman Wisata Alam Batu Putih merupakan wilayah Cagar Alam Tangkoko-Batuangus dengan luas 4.445 hektar. “Dalam perkembangan, fungsi diperkaya pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan untuk mengakomodasi kepentingan pelestarian alam melalui keterlibatan aktif dan konstruktif dari masyarakat luas.” Oleh Menteri Pertanian, tahun 1981, kawasan ini juga ditetapkan sebagai taman wisata alam dengan luas 615 hektar. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-001-19.json	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur \| [CLS] Kampung Wasur, berada di dalam Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Penduduk setempat hidup dari berburu, mencari sayur di hutan sampai membuka lahan pertanian. Aparat kampung gusar karena tak jauh dari kampung terjadi penebangan liar antara lain buat jual beli kayu bakar.Pantauan Mongabay di lapangan, tampak batang-batang kayu berserakan. Terlihat juga gergaji mesin, tergeletak di tanah. Kayu ukuran kecil, diameter 31 centimeter banyak ditebang.Domingus Bakap, Kepala Urusan Pembangunan Kampung Wasur menyesalkan sikap tuan dusun yang menebang hutan lalu kayu dijual ke penadah asal Wasur II.“Padahal mereka sepakat jangan menebang pohon bus yang masih hidup,” katanya.Guna menjaga hutan, pemerintah kampung sudah menetapkan peraturan kampung sejak lama. Lewat Perkam Nomor 5/1997 soal peredaran hasil hutan yang tersusun atas kesepakatan penduduk Wasur.Untuk menegakkan perkam itu, katanya, aparat harus siaga mengawasi termasuk menarik semua retribusi atas truk pengangkut kayu (kayu bakar) asal Wasur.“Salah satu butir perkam ini menyebutkan, setiap warga hanya boleh menebang kayu kering atau mati,” katanya.Dengan hanya menebang kayu kering ini, katanya, supaya menjaga keseimbangan hutan tempat gantungan hidup warga Wasur itu.Menurut dia, kala menebang pohon di hutan pemilik dusun harus memperhatikan wilayah karena pemerintah telah menetapkan zonasi. Ada zona pemanfaatan, zona rimba (tak bisa tebang pohon) maupun zona sakral (terlarang).“Jadi warga Wasur harus menjaga dan memperhatikan ini,” katanya. Kalaupun mau memanfaatkan pepohonan di hutan pada zona pemanfaatan, misal, buat kayu bakar, katanya, harus tetap memperhatikan keberlangsungan hutan. Sebab, warga juga bergantung hidup dari hutan jadi bahaya kalau sampai kehilangan hutan.	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2017-001-19.json	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur \| “Kalau tebang terus tak ada pohon untuk anak cucu kelak karena sudah habis. Mereka akan berburu di mana lagi?” Jangan menunggu hutan habis, mulai sekarang hentikan, atau dikurangi, jangan merusak hutan.”Agustinus Mahuze, tokoh pemuda asal Kampung Wasur menilai, jadi masalah kalau tuan dusun punya hak penuh. “Jangan mengambil kayu seenak perut karena hidup tergantung hutan dari tempat sakral, kayu, ikan dan lain-lain. Semua dari hutan,” katanya.Mahuze bilang, penjualan kayu bakar dari daerah itu sudah tergolong kartel. Penduduk maupun tuan dusun dimanfaatkan oknum tertentu di masyarakat. “Nanti bila hutan habis, walaupun di Taman Nasional Wasur, tetap menebang saja.”Dia mengajak, warga tak menebang pohon untuk bisnis kayu bakar, kecuali buat keperluan rumah tangga “Kita tak tahu, bila hutan habis, penduduk persalahkan siapa. Masyarakat yang akan rasakan juga,” katanya.Willem Kambuan, Kepala Kelurahan Rimba Jaya, mengatakan, pengusaha batu bata rata-rata penduduk luar Papua, seperti dari Jawa. Mereka penduduk Muting, atau Jagebob. Mereka biasa bercocok tanam tetapi tak berhasil, maka mencari tempat di pinggiran Merauke.Caranya, membuka usaha batu bata dan sudah berlangsung lama. Kambuan bilang, pemilik usaha batu bata hanya numpang di lahan orang.“Mereka umumnya pakai lahan orang juga untuk membuat batu bata untuk rumah di Merauke. Berkat mereka, bangunan bisa berdiri sekarang,” katanya.Nurdin, penduduk Wasur II, membuat batu bata. Untuk bikin batu bata, katanya, perlu kayu bakar. Jadi, dia memerlukan kayu-kayu dari warga Wasur. Usaha Nurdin telah berlangsung lama dan perlu kerjasama dengan pemilik dusun. Beberapa pemilik kendaraan pick up, biasa dia pakai untuk mengangkut kayu.Per ret kayu biasa dia bayar Rp350.000. Selain itu, dia bayar tukang pikul untuk angkut ke kendaraan, tukang gergaji mesin, memindahkan batang ke jalan besar lalu mobil membawa ke tempat tujuan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-001-19.json	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur	Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur \| Karsan, juga pembuat batu bata mengatakan, harga kayu per ret agak tinggi tetapi bersyukur selama ini tak jadi masalah berarti. “Kita juga orang miskin, tanah yang sementara garap ini milik orang. Butuh banyak masalah hal, seperti air, jalan parah di ujung jalur perlu perhatian,” katanya.Usaha batu bata harus serius. Kadang, katanya, kayu terangkut tetapi uang tak cukup hingga harus berutang. Harga kayupun melonjak, dari Rp350.000 bisa jadi Rp400.000 sampai Rp700.000, tergantung lama tunggakan.“Harus tambah lagi dengan sekam padi, total per ret Rp300.000 dan dibungkus karung plastik,” katanya.Donald Hutasoit, Kepala Balai Taman Nasional Merauke mengatakan, tak membiarkan hutan ditebang siapapun kecuali pemilik ulayat dengan memperhatikan zonasi.Dia meminta, pemilik dusun jangan membiarkan hutan mereka ditebang. Kalau dari dalam Taman Nasional Wasur, katanya, jelas-jelas, tak boleh truk pengangkut kayu melintas. “Pasti petugas menahan kecuali kayu di luar taman nasional. Kita harus mengecek betul asal kayu dari mana.” [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-030-19.json	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka \| [CLS] Sejumlah orang belajar membuat koral dari tanah liat. Dipandu instruktur dari Jenggala Keramik, koral-koral ini akan dibakar lalu diwarnai seperti keramik. Di ruang lain, ada kelas tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan sesi mengenal cara monitoring koral di lautan.Semua kegiatan tersebut mewarnai pembukaan fasilitas Pusat Konservasi Laut atau Center for Marine Conservation di Sanur, Bali, Jumat malam (11/8/2017). Keramik-keramik bentuk koral itu akan disatukan menjadi Tembok Karang, hiasan besar dalam pusat pendidikan dan pelatihan oleh Yayasan Coral Triangle Center (CTC) yang bermarkas di Bali ini.Pembangunan fasilitas ini baru tahap pertama meliputi sejumlah bangunan tempat pelatihan dan kolam renang pelatihan selam. Pusat Konservasi Laut ini diklaim yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan dukungan fasilitas cukup lengkap dan ditargetkan menjangkau lebih dari 1,5 juta masyarakat hingga tahun 2020. Di ruang kelas KKP, ada sejumlah staf CTC yang memandu apa itu KKP dan manfaatnya. Salah satu fasilitator adalah Nyoman Suardana. Ia menyiapkan tumpukan kartu informasi bergambar. Ia memulai dengan pre test dengan tablet menjawab 3 pertanyaan umum apa yang kita bayangkan soal KKP. Skor tes awal langsung diperlihatkan.Kemudian mulai memperlihatkan kartu bergambar kehidupan pesisir. Ada mangrove, laut, gunung, orang berenang, pemancing, nelayan, dan lainnya tercampur di satu area. Ia menanyakan bagaimana rasanya melihat suasana seperti ini.Kemudian mengenalkan apa itu zona atau pengaturan wilayah, dengan 4 area utama yakni perlindungan mutlak, perikanan berkelanjutan, pemanfaatan, dan zona lain untuk akomodir kebutuhan spesifik suatu daerah. Misalnya kawasan suci.“Zona pemanfaatan tak boleh kegiatan ekstraksi atau penangkapan. Budidaya di perikanan berkelanjutan,” jelas Nyoman. Menurutnya akan lebih teratur semua kegiatan diatur alokasinya.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-030-19.json	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka \| Beralih ke hal teknis soal desain KKP yang harus memperhatikan ekologi, biofisik, dan ekonomi. Misalnya 20-40% habitat penting harus masuk kawasan perlindungan seperti coral reef, seagrass dan mangrove. Ada banyak kartu-kartu bergambar lain dan permainan yang menjelaskan KKP pada pengunjung dalam sesi singkat ini.Sementara di sesi lain yang dilakukan saat bersamaan, pengunjung launching ini bisa memilih, ada Marthen Welly dan beberapa ahli selam yang fokus di monitoring bawah laut. Mereka mengajak pengunjung mengenal apa yang dilakukan peneliti di bawah laut. Bagaimana mereka bekerja mengukur area observasi di bawah laut dan tebak-tebakan jenis satwa yang ditemui.Di halaman utama, puluhan undangan, donatur, pengurus yayasan, dan stakeholder CTC lainnya berkumpul mendengarkan rencana pengembangan pusat konservasi laut ini di masa depan. “Kita harus menemukan cara pembangunan dan konservasi agar berjalan seimbang. Pembangunan keberlanjutkan memperhatikan keseimbangan jangka panjang dan pendek. Konservasi dan pembangunan bisa berjalan seimbangan,” ujar George Tahija, Ketua Dewan Pengawas CTC dalam acara pembukaan fasilitas pelatihan. George dan istrinya berkali-kali disebut orang yang paling berperan dalam pembentukan Yayasan CTC pada 2010. Indonesia sedang mengembangkan potensi laut. Namun menurutnya ada tantangan kerusakan terumbu dan meningkatnya sampah khususnya polusi plastik di kepulauan.Rili Djohani, Direktur Eksekutif CTC secara spesifik menyebut pelayanan pusat konservasi ini adalah pelatihan untuk dive operator, edukasi interaktif, khususnya membawa isu coral triangle ke publik.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-030-19.json	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka \| Indonesia adalah rumah bagi sekitar 60 persen spesies terumbu karang dan ikan-ikan karang yang beraneka ragam di bumi ini. Lebih dari 70 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, sehingga kepastian dan keberlanjutan ekosistem perairan laut ini menjadi penting sebagai sumber pangan, penghidupan, dan perlindungan dari dampak cuaca buruk. Di sisi lain, ekosistem ini mulai terancam oleh kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan dan merusak, pariwisata yang tidak bertanggung jawab, pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkendali, serta polusi.Melalui pameran yang inovatif dan partisipatif, para pengunjung Pusat Konservasi Laut akan dapat belajar mengenai keterkaitan antara laut, kesejahteraan manusia dan penghidupan, serta pentingnya perlindungan laut.CTC menyebut lembagai ini merupakan pusat pelatihan bersertifikasi dari Pemerintah Indonesia dan mitra resmi dari Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security). Saat ini CTC mendukung kegiatan pelestarian laut di lapangan melalui situs-situs pembelajaran di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Bali dan jaringan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Banda di Maluku.CTC berencana memperluas jangkauan dan pengaruhnya dengan membangun Pusat Konservasi Laut di Bali yang akan menjadi pusat percontohan bagi kegiatan pelatihan konservasi dan penjangkauan. Area ini juga diharapkan jadi salah satu obyek wisata pertunjukan seni budaya, karena strategis berlokasi di pusat wisata Sanur.Daerah kerja di konservasi sumber daya laut di kawasan Segitiga Karang yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste. Pusat Konservasi Laut ini dinilai akan memegang peranan kunci dalam menjangkau para pemangku kepentingan di seluruh enam negara tersebut.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2017-030-19.json	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka \| Pembukaan fasilitas tahap pertama ini juga dihadiri Suseno Sukoyo, Penasihat Khusus bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan Segitiga Karang merupakan pusat bagi keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini menjadi hunian bagi 76% spesies karang dan 37% dari seluruh spesies ikan karang yang telah dikenali. Wilayah ini juga penting sebagai kawasan pemijahan bagi spesies ikan bernilai ekonomis penting seperti tuna, serta hewan laut yang mempesona dan dilindungi, seperti paus, penyu, pari manta, ikan mola-mola, dan masih banyak lagi.Kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang tak terkira ini bisa memberi manfaat besar bagi lebih dari 363 juta masyarakat dari enam negara tersebut, termasuk bagi jutaan masyarakat lain di luar kawasan itu. Ikan dan sumber daya laut lainnya merupakan sumber pendapatan, makanan, penghidupan, dan komoditas ekspor di seluruh negara Segitiga Karang.Sebagai penarik perhatian publik, fasilitas ini akan dilengkapi sejumlah wahana. Misalnya Escape Room SOS from the Deep (Permainan Tantangan Penyelamatan dari Kedalaman). Diharapkan menjadi sarana interaktif yang menyenangkan untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai lingkungan laut dan segala ancaman yang terjadi saat ini bersamaan dengan usaha memecahkan tantangan permainan. Para pengunjung diyakini akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi laut terkini, apa saja yang dapat mereka lakukan.Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektar pada 2020. Fasilitas ini disebut bagian dari upaya itu. Pusat Konservasi Laut ini dipromosikan dengan nama bahasa Inggrisnya, CTC Center for Marine Conservation mudah diakses. Dari bandara Ngurah Rai sekitar 30 menit ke arah Sanur.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-030-19.json	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka	Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka \| Pusat pendidikan dan pelatihan seperti bukan hal baru namun belum banyak dikembangkan di Indonesia. Ada banyak fasilitas dengan semangat sama, yang membedakan adalah luas lahan, sarana pendukung, dan kemasan informasinya. Di Bali ada sejumlah fasilitas terkait isu pesisir seperti Turtle Center for Education and Conservation di Serangan, Denpasar. Area pendidikan praktis di lapangan juga memungkinkan seperti yang dilakukan sejumlah komunitas seperti Organisasi Pemandu Selam Tulamben di Karangasem. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-013-02.json	Polisi Amankan Mobil Bawa 29 Trenggiling dari Ketapang	Polisi Amankan Mobil Bawa 29 Trenggiling dari Ketapang \| [CLS] Jajaran Reserse Polresta Pontianak mengamankan sebuah mobil yang membawa 29 trenggiling di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (9/10/13). Trenggiling yang dibungkus jala itu, dibawa SD, supir mobil Xenia dari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Di Ketapang, satwa dilindungi ini masih cukup banyak dijumpai.Kini sopir diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. “Penangkapan saat kami razia di jalan raya,” kata Heny Agus, Kasat Reskrim Polresta Pontianak. SD mengaku akan menjual trenggiling seharga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per ekor. Kepada polisi, SD mengatakan baru pertama kali mengangkut trenggiling ke Pontianak. Namun polisi masih mendalami cukong yang menampung satwa ini di ibukota Kalbar ini.Heny mengatakan, selain sisik, daging trenggiling dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai negara seperti China, Taiwan, Hongkong dan Vietnam. Jika dijual ke luar negeri, harga mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta.Menurut kepercayaan masyarakat China, daging dan bagian tubuh itu dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional. Sisik trenggiling sebagai bahan kosmetik, sapu ijuk dan narkotika. Di pasar lokal, harga trenggiling berkisar Rp300-Rp400 ribu untuk berat lima sampai tujuh kilogram per ekor. Sisik trenggiling Rp400 ribu per kg. Di pasaran internasional, harga daging trenggiling US$112 per kilogram dan sisik US$400 per kilogram.Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, hingga April 2013, selama lima tahun terakhir terjadi 587 kasus, 35 penyelundupan trenggiling di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara dan Barat, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Selatan dan Timur serta Lampung. Modus operandi penyelundupan trenggiling biasa dengan menyalahgunakan dokumen dan dicampur daging trenggiling dalam peti kemas ikan. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2020-042-19.json	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara \| [CLS] “Nama saya Octavia Yessy. Saya berasal dari Rumah Panjang Sungai Utik di Kalimantan Barat. Saya lahir dan besar di rumah betang sepanjang 216 meter yang dihuni sekitar 300 orang. Kami hidup dikelilingi hutan indah, seluas 10.000 hektar, dengan air jernih Sungai Utik yang mengalir ke dusun kami.”Yessy bertutur di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, akhir Mei lalu secara virtual. Pemilik nama asli Octavia Rungkat Tuani ini mengenakan busana adat Dayak Iban, cantik dan natural. Yessy dengan luwes memaparkan hubungan emosional warga Utik dengan hutan di sekelilingnya. Yessy terpilih berbicara di depan Menteri LHK, bagian dari 30 anak-anak pejuang lingkungan di Indonesia.“Kami lahir dan besar di hutan dan alam. Hutan dan alam memberikan kami kehidupan, dan juga memperlihatkan kami kepada dunia. Kami dibesarkan dengan budaya Dayak Iban yang hidupnya tergantung pada hutan. Orang tua kami mengajarkan babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan ae adalah darah kami. Artinya, hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami,” tuturnya.Hutan adalah bapak kami, yang menyediakan segalanya, ibarat supermarket. Tanah adalah ibu, melahirkan tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar kami. Air adalah darah kami, ibarat tubuh manusia, apabila tidak mengalir kita akan mati.Baca: Pengakuan Hutan Adat Iban yang Tak Kunjung Datang Yessy berkisah, sejak kecil orangtuanya mengajak dia ke hutan untuk berladang, mencari tumbuhan-tumbuhan sebagai makanan atau dijadikan obat. “Kami juga diajari cara bertahan hidup di hutan, mencari ikan dan sayur, serta cara memasak di alam,” katanya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-042-19.json	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara \| Warga Utik, kata Yessy, akan tetap meneruskan cara hidup leluhur mereka. Budaya cinta alam harus dilanjutkan ke generasi akan datang. “Sebagai anak muda, kami juga harus bisa menyesuaikan cara hidup dengan era kekinian. Kami harus belajar memanfaatkan kemajuan teknologi. Pendidikan yang baik merupakan tantangan kami, ini karena keterbatasan guru, kualitas dan alat pendukung sekolah di Sungai Utik,” lanjutnya.Saat ini, Yessy pindah ke Bogor untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Pendidikan bagi warga Utik sama pentingnya seperti menjaga hutan dan budaya. Dia bertekad akan kembali, membangun dan mengembangkan Sungai Utik. “Kami harus bisa mengejar pendidikan tanpa harus meninggalkan budaya Iban dan menjaga hutan. Kalau bukan kami, Siapa?” tuturnya.Baca: Masyarakat Adat Iban, Arif Menjaga Hutan Tapi Masih Menunggu Pengakuan Hak Tanah SK Penetapan Hutan AdatPenuturan Yessy membekas di hati Menteri Siti. Dia mengunggah penggalan percakapan tersebut di media sosialnya. Penantian warga Sungai Utik, terhadap legalitas hutan adat mereka pun berakhir manis.Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya mengakui hutan adat milik masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik pada 20 Mei 2020 lalu, melalui SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL. 1/5/2020.Isinya, penetapan Hutan Adat Menua Sungai Utik kepada masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas 9.480 hektar. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung [HL] seluas 3.862 hektar, di kawasan hutan produksi terbatas [HPT] seluas 5.518 hektar, dan areal penggunaan lain 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.Saat mengetahui SK tersebut, rumah adat yang dihuni 81 kepala keluarga itu tengah menjalani lockdown. Pandemi merupakan hal yang sangat diseriusi oleh warga. Pasalnya, mereka hidup bersama.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-042-19.json	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara \| Keluar masuk warga, sangat diawasi. Mereka tak ingin terjangkit COVID-19. Padahal, jika warga ingin mengetahui informasi dari luar melalui telepon selular, mereka harus keluar dari rumah betang. Sinyal bisa dijangkau jika naik sedikit ke atas bukit. Jika mendesak, warga bisa ke kota, mereka bisa mengakses data melalui telepon pintarnya. Sama ketika Pak Igoh, membawa telepon genggam istrinya, Kristiana Banang, saat membalas pesan Mongabay Indonesia.Sebuah foto dikirimkan melalui aplikasi pesan. Isinya pernyataan Apai Janggut, orang yang dituakan di rumah betang tersebut. “Maaf pakai foto, tidak bisa kirim file,” tulis pesan tersebut. Keterangan ini hasil diskusi bersama kades, kadus, Apai Janggut, dan sesepuh masyarakat.Baca: Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, Hutan Adalah Ibu BersyukurWarga Sungai Utik menyambut gembira dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan SK ini. “Di hutan adat kami, tidak ada lagi hak pengguna lain, hutan produksi terbatas, atau hak pengusahaan hutan,” kata Apai Janggut. Memang, berdasarkan risalah pengolahan data penetapan hutan adat Menua Sungai Utik, kawasan hutan tersebut berada di hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan area penggunaan lain.SK tersebut sekaligus menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik sebagai fungsi lindung dan fungsi produksi. Kawasan tersebut menjadi bagian revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya. Hutan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.“Harapan masyarakat adat [setelah mengantongi SK], bisa mendapatkan kompensasi hutan adat secara langsung, seperti karbon, agar masyarakat sejahtera,” ujarnya baru-baru ini.Mereka juga berharap besar, warga Sungai Utik bisa mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri. Mereka juga menekankan, sistem pertanian masyarakat adat Sungai Utik adalah persawahan, tidak meninggalkan kearifan lokal dan dikelola secara bijaksana.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-042-19.json	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara \| Saat menerima Kalpataru tahun lalu, Kepala Desa Batu Lintang, Raymundus Remang, atau akrab disapa Apai Remang, tak bisa menutupi keharuannya. “Ini penghargaan luar biasa. Kalpataru adalah sejarah dalam kehidupan suku kami, Dayak Iban,” kata Apai Remang, kepada media.Dia bilang, masyarakat Dayak Iban telah tinggal di kaki hutan, di tepi Sungai Utik sejak 130 tahun lalu. Hingga kini, mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dengan tidak mengeksploitasi hutan.Baca: Hutan Adat itu Supermarketnya Orang Iban Sungai Utik Hutan untuk kehidupanYani Saloh, adalah aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergaul dengan warga Sungai Utik. Yani tertambat hatinya pada adat dan budaya mereka. Yani pula yang mendampingi warga Sungai Utik menerima penghargaan Equator Prize 2019 dari UNDP [PBB].“Keterlibatan para pihak berperan penting dalam mengusung hak atas hutan adat Sungai Utik, dari tingkat lokal, kabupaten, hingga nasional. Ada daya ikat yang kuat dari masyarakat di bawah kepemimpinan Apai Janggut,” ujarnya.Leadership yang kuat dan komitmen masyarakat yang teguh menjaga budaya Iban, menempatkan hutan bagian dari adat, menjadikan masyarakat ini unik dan dicintai banyak pihak. “Apa yg mereka lakukan berbuah. Menjaga hutan bukan pekerjaan semalam, ada effort, konsistensi, dan kemauan kuat,” paparnya.Yani menambahkan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mereka bisa mengelola hutan untuk ketahanan pangan, sumber air bersih, dan alternatif pendapatan untuk meningkatkan kulitas hidup seperti kesehatan dan edukasi. “Alternatif income bisa dalam bentuk ekobudaya wisata yang mereka usung atau carbon conservation.”Pada 2008, Sungai Utik menjadi desa adat pertama yang meraih penghargaan Sertifikat Ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesa. Pada 2019, Sungai Utik menerima anugerah Kalpataru dari KLHK.	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2020-042-19.json	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara	Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara \| “Mendapatkan Kalpataru dan Equator Prize 2019 juga membantu mempercepat proses. Terutama kesadaran kebutuhan mendapatkan hak atas hutan adat yang mereka perjuangkan kurang lebih 40 tahun,” ujarnya.Penilaian sertifikasi hutan [ekolabel] itu menyatakan, masyarakat Sungai Utik berhasil mengelola hutan secara lestari. Semangat utama yang hendak disampaikan kepada publik nasional maupun internasional adalah di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, masih ada sebuah komunitas yang patut dijadikan teladan. “Mereka merawat hutan dan mempertahankan kearifan lokalnya,” terang Yani.Foto: Merasakan Geliat Iban di Rumah Panjang Sungai Utik Yayasan Rekam Nusantara bersama Rangkong Indonesia turut gembira dengan pengakuan hutan adat ini. “Atas nama Yayasan Rekam Nusantara bersama Rangkong Indonesia, kami ucapkan selamat. Semoga pencapaian ini bisa memberikan inspirasi serupa untuk komunitas masyarakat di sekitarnya,” ujar Yokyok Hadiprakarsa.Dia mengatakan, penetapan status kawasan hutan adat memberikan manfaat luar biasa kepada warga Sungai Utik serta perlindungan fauna dan flora yang ada. Khususnya, untuk populasi delapan jenis burung enggang [rangkong] yang hidup di dalamnya.“Harapan kami, keberadaan enggang di Hutan Adat Menua Sungai Utik dapat memberikan manfaat langsung kepada wargan. Juga, dapat dinikmati masyarakat lebih luas melalui kegiatan ekowisata pengamatan enggang yang sedang disiapkan masyarakat Sungai Utik dalam empat tahun terakhir bersama Rangkong Indonesia,” pungkasnya. SK PENETAPAN HUTAN ADAT MENUA SUNGAI UTIK – Kapuas Hulu – Kalbar [SEP]	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2018-080-12.json	Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau	Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau \| [CLS] Pari gergaji yang tertangkap nelayan di Tebing Tinggi Barat, Riau, Jumat (19/1/18). Foto : BPSPL Padang/ Mongabay Indonesia Satu pari gergaji atau dikenal dengan hiu gergaji (Pristis pristis) terjaring nelayan Desa Tanjung Peranap, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Jumat (19/1/18) sore. Pari dibagikan ke sejumlah warga. Kini, Balai Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Laut (BPSPL) Padang melacak siapa penyimpan muncung gergajinya.Aswandi, Kepala Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, mengatakan, lima nelayan jaring kurau ta sengaja mendapatkan pari, Jumat sore kemarin. Saat menarik jaring ternyata berat. Mereka minta pertolongan kapal lain untuk menarik jaring ke pantai.“Mereka jaring ikan kurau, itulah, ketika mereka narik, makin berat dan makin berat. Ternyata hiu gergaji. Kebetulan yang menjaring masyarakat desa saya,” katanya) saat dihubungi Mongabay, Sabtu (20/1/18) sore.Pari terjaring di selat antara Pulau Sumatera dan Pulau Tebing Tinggi, berjarak hanya setengah mil dari bibir pantai. Diduga nelayan tak tahu pari jenis ini dilindungi oleh hukum Indonesia bahkan status terancam.“Ini kejadian pertama kali. Warga gak tau bahwa ini dilindungi. Ramai-ramai ke laut karena ikan gratis. Ndak dijual itu. Habis semua. Tulangnya aja ndak ada lagi,” kata Aswandi.Windi Syahrian Djambak, Koordinator BPSPL Padang Wilayah Kerja Riau, Jambi, Sumatera Selatan mengatakan, tim tengah menyusuri kemungkinan masih ada sisa bagian tubuh pari. Bagian yang bernilai ekonomis tinggi adalah muncung gergaji yang biasa jadi koleksi.“Biasanya muncung jadi kerajinan. Ini satwa langka dilindungi. Ia diburu masyarakat terutama muncungnya,” katanya kepada Mongabay.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, setiap orang dilarang menyimpan bagian satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ancaman, hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2018-080-12.json	Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau	Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau \| “Soal tindakan atau penyidikan lebih lanjut, masih kewenangan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Kita (BPSPL) lebih kepada sosialisasi dan pencegahan.” Terancam punahBerdasarkan daftar merah lembaga pemeringkat konservasi dunia (IUCN), satwa ini terancam punah atau satu tahap menuju punah di alam liar. Hal itu diakui Dharmadi dari Pusat Riset Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia-KKP.Yang tertangkap ini, katanya, pari gergaji jenis besar yakni Pristis pristis. Dari penelitian dia di Merauke, Papua, baru-baru ini, teridentifikasi tiga jenis dari spesies pari ini yakni Anoxypristis cuspidata, Pristis zijsron dan Pristis pristis (nama baru Pristis microdon).Dia bilang, pari gergaji yang tertangkap itu bukan hiu karena insang ada di bawah. Untuk penyebarannya, kata Dharmadi, hampir di seluruh perairan Indonesia.“Di Indonesia baru teridentifikasi dari penelitian di Merauke yang merupakan bagian dari kegiatan Indonesaw, baru ada tiga spesies. Diduga ada empat spesies. Itu jenis (tertangkap di Riau), yang memang sangat-sangat jarang tertangkap. Ukurannya besar. Pristis pristis yang tertangkap di Riau,” katanya.Menurut dia, sosialisasi kepada nelayan sudah dilakukan sejak November lalu. Hasilnya lumayan, beberapa nelayan mulai melepas kembali pari kalau tertangkap jaring mereka.Dharmadi berharap, ada upaya konservasi bersama hingga bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di kantong-kantong nelayan di Indonesia. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-042-20.json	Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES	Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES \| [CLS] Kini masa depan hiu dan ikan pari manta nampaknya terlihat semakin baik setelah CITES memutuskan untuk memberikan perlindungan ekstra lewat regulasi baru yang mereka terapkan untuk melindungi beberapa spesies hiu dan ikan pari manta dari perburuan dan perdagangan satwa. Lima spesies hiu dan dua spesies ikan pari manta kini masuk dalam daftar Appendix II di CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang artinya kendati jenis ikan hiu ini belum terancam punah, namun ikan hiu ini dilindungi dari perdagangan di seluruh dunia, untuk mencegah kepunahan lebih lanjut.“Hasil yang diraih dalam pertemuan kali ini akan menjadi titik balik dimana CITES menjadi sebuah bantuan yang sangat penting untuk mencegah perdagangan spesies di laut,” ungkap Glenn Sant, Kepala Program Kelautan dari TRAFFIC. “Jika usulan ini diterima di sidang umum, maka hal ini akan tercatat dalam sejarah dimana akhirnya CITES menyadari potensi kelautan dunia.”Para ahli akhirnya memang bisa sedikit bernapas lega, setelah upaya mereka selama dua dekade untuk memasukkan hiu ke dalam daftar CITES akhirnya membuahkan hasil saat ini. Apalagi jumlah ikan hiu di dunia menyusut dengan sangat cepat, akibat perdagangan sirip ikan hiu yang tidak terkontrol. Dalam sebuah studi yang dirilis baru-baru ini, setidaknya 100 juta ekor hiu dibunuh setiap tahun untuk diambil siripnya. Berbagai populasi hiu di di beberapa wilayah bahkan turun hingga 90% dalam satu dekade terakhir.Sementara ikan pari manta, bernasib sama seperti hiu. Ikan pari manta diburu untuk diambil insang mereka, yang umumnya digunakan dalam pengobatan tradisional Cina. Perburuan ikan pari manta dan hiu dinilai sangat berhaya bagi kelangsungan populasi kedua spesies ini karena keduanya berkembang biak dengan lambat, jika jumlah mereka menurun drastis, semakin sulit untuk mengembalikan jumlah mereka.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2013-042-20.json	Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES	Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES \| Kelima jenis hiu yang masuk dalam perlindungan CITES itu adalah: hammerhead shark (Sphyrna lewini), great hammerhead shark (Sphyrna mokarran), smooth hammerhead shark (Sphyrna zygaena), Oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus), ikan pari manta raksasa (Manta birostris) dan ikan pari manta terumbu (Manta alfredi).Bisa ditebak, dalam proses pengambilan keputusan untuk melarang perdagagan spesies-spesies ini tentangan datang dari dua negara yang terkenal suka mengonsumsi satwa laut berbagai jenis baik untuk sumber protein maupun pengobatan tradisional, yaitu Jepang dan Cina. Mereka berpendapat bahwa regulasi pemancingan sebaiknya ditangani oleh grup manajemen lokal, namun seperti diketahui saat ini, pengelolaan hukum di laut lepas sangat lemah dan manajemen kelautan tak mampu menangani perburuan ini. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| [CLS] Sungai jadi tempat menyenangkan untuk mengenal sumber masalah sampah laut dan kenekaragaman hayatinya. Dua kegiatan sederhana namun bermakna adalah belajar survei sampah dan pemantauan herpetofauna (herping) di sungai.Selama dua hari, sebanyak 15 anak muda dari Bali dan luar Bali belajar mengenali sungai, kawasan yang sering tidak dipedulikan terutama di kawasan urban atau perkotaan. Hari pertama dimulai dengan memetakan masalah sampah di Bali dan apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mengurangi kebocorannya ke laut.Gede Hendrawan, peneliti sampah laut dan dosen Fakultas Kelautan Universitas Udayana membahas baseline data dari riset sampah Bali Partnership 2019. Sampah yang sudah ditangani hanya 48%, ini sampah yang sudah dikumpulkan dan masuk TPA. “Ini belum baik, karena TPA penuh. Jika hendak tutup TPA, ini akan jadi masalah besar di Bali. Dengan Pergub (Pengelolaan sampah dari sumber) harus dikelola di desa, walau belum cukup pendanaan,” terangnya.Hanya 4% didaur ulang, artinya dikumpulkan dan masuk bank sampah. Volume sampah harian di Bali sebesar 4.200 ton per hari, terbanyak di Kota Denpasar 19% dan Kabupaten Buleleng 14%, dua daerah dengan penduduk terpadat.Artinya ada 52% atau sekitar 2.200 ton/hari yang tidak tertangani. Dari jumlah itu, terbuang ke lingkungan 22%, dibakar 19%, dan masuk ke saluran air 11%. Ada 32 ribu ton per tahun sampah yang berpotensi masuk ke sumber air, laut dan sungai. Jika satu truk sampah isinya 4-6 ton, maka yang bocor ke lingkungan sekitar 8.000 truk.Data dasar ini jadi panduan apakah ada perubahan setelah regulasi? Apakah ada pengurangan sampah plastik? Apakah ada perbaikan untuk mencegah kebocoran? Sementara ada Rencana Aksi Nasional (RAN) mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Karena itu Mahendra menilai pentingnya survei sampah di lingkungan secara rutin. Masalahnya, belum ada kesepakatan metodelogi di tingkat global. Eropa, Australia memiliki metode sendiri, dan Indonesia mengadopsi beberapa metode. KLHK sudah mengeluarkan metode survei terutama di pesisir. “Metode standar diperlukan untuk membandingkan hasil di sejumlah lokasi dan negara. Termasuk baku mutu,” tambahnya.baca : Riset: Jenis Sampah Di Pesisir Jadi Potret Kondisi Daratan Setelah mengetahui masalah besarnya, para peserta kegiatan River Engage menuju sungai Tukad Ayung pada 2-3 April 2022 untuk mempraktikkan survei sampah yang menggunakan transek plot dan observasi herpetofauna. Puspita Insan Kamil, salah satu National Geographic Explorer yang jadi fasilitator menyebut metode survei sampah yang dipilih sesuai prinsip citizen science yang murah dan sederhana, diadopsi dari NOAA Marine Debris Shoreline Survey Field Guide.Ia mengingatkan perbedaan survei di pantai dan sungai, karena ada perbedaan kontur dan kondisi lapangan. Puspita menekankan keamanan dan keselamatan, peralatan, kesiapan tim, dan keadaan sosial di sekitar sungai. Warga sekitar sungai bisa saja memiliki perlakuan khusus seperti jadi kawasan sakral atau terikat tradisi tertentu. Survei sampah di sungai juga harus mewaspadai dengan satwa sungai yang bisa bersembunyi di daun, pohon, dalam air, dan semak.Sebelum survei, juga harus menentukan titik survei. Ada tiga area sungai yakni zona source (hulu), transisi, dan floodplain (hilir). Survei kali ini akan dihelat di bagian hilir yang berada di tengah pemukiman kota Denpasar. Profil sungai Tukad Ayung adalah memiliki sudut kemiringan 0-2000 mdp, daerah aliran sungai (watershed) hulu luasnya sekitar 18.000 ha, zona transisi 7.500 ha, dan hilir 2.800 ha.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Ketika tiba di lokasi survei, cuaca panas bisa diredam dengan kerindangan pohon di sempadan sungai. Karena baru usai hujan pada malam hari, aliran air cukup deras dan menyisakan sedikit sempadan. Tim River Engage memilih area dengan cukup sempadan untuk membuat transek plot. Area yang bisa diplot dengan menarik meteran ke arah panjang dan lebar sungai sekitar 16 x 5 meter.Nah, di kawasan inilah, survei sampah dilakukan sangat intens dengan memungut semua sampah anorganik termasuk remahannya. Karena itu, pemungut sampah diminta jalan zig-zag dan bolak-balik 5 kali untuk memastikan tak ada sampah yang masih terlihat mata, kecuali tertanam di bawah tanah. Pemungut sampah memulai dari ujung berlawanan, lalu bertemu di tengah.baca juga : Sampah di Laut Dampak Kegagalan Penanganan di Darat Shifa, mahasiswa semester 4 Fakultas Pariwisata Universitas Udayana memungut sampah dengan tekun. Ia mempelajari sampah karena tertarik dengan isu pesisir. “Hal baru dan menarik yang saya dapatkan adalah ilmu tentang penelitian sampah itu sendiri. bagi saya yang dulunya hanya ikut clean up tanpa mengetahui jumlah sampah dan sampah apa saja, sekarang jadi mengerti. Saya juga memahami tentang persebaran sampah, bagaimana sampah yang dibuang sembarangan di jalan bisa berakhir ke sungai,” urainya.Hasilnya adalah 4 karung sampah berjumlah 610 potong, jumlah ini lebih banyak dibanding survei yang pernah dilakukan Puspita sebelumnya di salah satu titik zona hilir Sungai Brantas, Jawa Timur. Saat dipilah, sampah ini dikelompokkan sesuai panduan metode yang diadopsi. Setidaknya ada 7 kelompok yakni fragmen plastik, besi, kertas, karet, gelas, dan kain. Semua kelompok didetailnya sesuai jenisnya misal di kelompok fragmen plastik ada kantong, kemasan makanan, botol, dan lainnya. Di luar itu ada kategori lain-lain.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Jenis terbanyak yang terkumpul adalah kategori lainnya karena plastik tidak teridentifikasi bentuk aslinya (34%), berupa potongan plastik atau material lain. Temuan ini dinilai menkhawatirkan karena risiko paparan mikroplastik dan lamanya sampah itu ada di sempadan sungai.Berikutnya kantong plastik (32%), kemudian pembungkus makanan (12%). Data-data mentah ini dianalisis ke sebuah tabel yang berisi keterangan kepadatan sampah (per gram/m2), jumlah individual sampah, populasi warga, area sungai, dan kepadatan penduduk. Dari sini bisa diperkirakan apa masalahnya dan kemungkinan solusi. Observasi reptil dan amfibiPengalaman belajar menarik berikut adalah mengidentifikasi herpetofauna atau disebut dengan aktivitas herping.Nathan Rusli, peneliti dari Yayasan Herpetofauna Indonesia memandu proses ini di sungai Tukad Ayung. Herpetofauna merujuk pada kelompok binatang reptil dan amphibi. Salah satu cirinya, berdarah dingin, karena tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri.Mereka mengikuti situasi lingkungan, misal jika buaya kepanasan akan buka mulut. Ciri khas lain adalah penutup tubuh, sisik pada reptil dan kulit tipis pada amfibi. Hal mudah untuk membedakan, jika reptil, anaknya sesuai dengan induknya. Sedangkan pada amfibi ada proses metamorfosis saat lahir, anak, remaja, dan dewasa.baca juga : Mengenal Cecak Jarilengkung Hamidy, Spesies Baru dari Kalimantan Metode survei dan identifikasi yang digunakan time search, mengalokasikan waktu dengan konsisten di sejumlah titik. Tiap observasi ditentukan durasi waktunya untuk jalan di lokasi tertentu. Setelah menemui reptil atau amfibi, dicatat. Kemudian diidentifikasi dengan ciri-ciri morfologi (fisik), ekologi, dan interakasi dengan habitatnya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Sejumlah dokumentasi dunia herpetofauna di antaranya buku A Naturalist Guide to the Reptile and Amphibians of Bali (Somaweera, 2017). Bisa juga mencatat temuan di aplikasi iNaturalist, aplikasi citizen science, siapa pun bisa berkontribusi, misalnya di proyek bertajuk Amfibi Reptil Kita, merangkum data temuan warga dari Indonesia.Kegiatan herping dilakukan dua kali, malam karena mereka aktif saat malam. Reptil juga lebih mudah diamati di pohon. Berikutnya pagi hari saat matahari baru terbit karena amfibi mulai berjemur, mencari energi, dan baru bangun lebih mudah diamati karena masih slow, terutama kadal.Lima peserta dipandu oleh Nathan memulai herping malam hari dengan bersemangat. Temuan pertama adalah cicak batu, jenis cicak yang sulit menempel di tembok seperti cicak rumah. Berikutnya seekor ular lidah api terpantau di sebuah dahan pohon.Perjalanan herping ini ternyata terasa menyenangkan mengalahkan rasa takut. Karena tiap bertemu satwa target, selalu ada cerita morfologi dan perilakunya. Misalnya saat menemukan ular lidah api kali ketiga, si ular yang dipegang Nathan seperti menampar-nampar tangannya, karena itu disebut juga dengan ular tampar. Nathan segera melepas karena si luar terlihat baru usai makan, dan ia tidak mau ular ini memuntahkan makanan yang sudah sulit ia dapatkan malam itu. “Kalau merasa terancam, ia muntah,” katanya.Satu-satunya amfibi yang ditemukan dalam rencana 30 menit herping adalah kodok muda. Di akhir perjalanan, tim herping beruntung melihat ular piton yang sedang berenang di air sungai dangkal. Ular tak berbisa yang menjaga pertahanan dengan melilitkan badannya ini adalah jenis ular terbesar, panjangnya bisa 4 meter.baca juga : Bisakah Kita Hidup “Bertetangga” dengan Ular?	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Nathan dan Adi, dua orang berpangalaman menangani ular dengan tenang menunjukkan bagian satwa ini seperti kulit dan kepalanya. Hal menarik, piton jantan setidaknya memiliki 2 alat kelamin untuk menyesuaikan diri saat posisi kawin.Adi menyebut kerap menyelamatkan ular piton di sawah karena habitatnya makin terpojok oleh alih fungsi lahan. Padahal reptil dan amfibi adalah rantai keseimbangan alam penting.Menggabungkan sampah dengan herpetarium di sungai beralasan. Karena keberadaan satwa ini salah satu indikator kesehatan ekosistem. Misal Kodok Merah terancam punah, karena hanya bisa hidup di air dingin dan bersih. Jika kotor ia akan mati. Ular piton bisa di air kotor karena saingannya sedikit di Jakarta, misal burung hantu sudah berkurang. Lebih banyak tikus di kota, ular senang. Terutama saat banjir.“Reptil dan amfibi penting di alam, predator hama tikus di sawah untuk menghindari penggunaan pestisida. Ular bisa masuk got, lubang dibandingkan burung hantu. Kodok, cicak, makan nyamuk, dan amfibi sensitif kualitas air,” papar Nathan.Kegiatan herping menemukan dan mengidentifikasi Cicak batu (Cyrtodaxtylus sp.) 3 ekor, satu ekor dalam kondisi bunting dengan 2 telur, Ular Lidah Api (Dendrelaphis pictus), Tokek rumah (Gecko gecko), Piton atau Sanca Batik (Malayophyton reticulatus), dan Kodok sawah (Fejervarya limnocharis).Untuk ular berbisa, sudah ada serum antibisa yang diproduksi. Cara membuatnya, bisa ular diberikan ke kuda dengan beberapa dosis sampai tercipta kekebalan, setelah itu plasma darah putih kuda diambil untuk jadi material serum.	[0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06]
2022-055-12.json	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai	River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai \| Dikutip dari buku tentang reptild an amfibi di Bali (Somaweera, 2017), IUCN red list of threatened Species versi 2016-2 mendaftarkan 22 spesies dari Bali. Kategori terancam (endangered): Montane Chorus Frog, Oreophryne monticola, Green Turtle Chelonia mydas. Kategori rentan (vulnarable): King Cobra (Ophiophagus hannah), dan Burmese Python (Phython bivittatus). Lainnya termasuk risiko rendah (least concern).Sungai Tukad Ayung di bagian hilir masih menjadi sumber aktivitas manusia seperti memancing, bermain, mandi, cuci pakaian, bahkan sumber air minum. Hal ini nampak di titik lokasi survei dan pengamatan herpetofauna, dari pagi sampai malam ada kegiatan manusia. Namun, timbunan sampah anorganik selalu ada dari hulu, walau warga sudah berusaha membersihkan.Di akhir acara River Engage ini, peserta juga diajak mampu membuat solusi di lingkungan sekitarnya dengan pengalaman dari IB Mandhara Brasika yang mengembangkan bank sampah digital Griya Luhu. Selain itu berani membuat kampanye publik saat membuat aksi lingkungan yang dipandu Afif Saputra, Communication and Digital Manager GreenPeace Indonesia. [SEP]	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2014-065-05.json	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara \| [CLS] Najamuddin, Warga Tassosso, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tak pernah menyangka berakhir di kursi pesakitan. Gara-gara dia menebang dua pohon yang ditanam sendiri di kawasan yang diklaim pemerintah Sinjai sebagai hutan lindung kini mendapatkan vonis lima bulan. Proses hukum dari kepolisian sampai persidangan pun banyak kejanggalan.Pada persidangan terakhir 16 Januari 2014, Majelis Hakim PN Sinjai mengganjar dengan hukuman lima bulan kurungan, denda Rp1 juta atau diganti kurungan satu bulan. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa hukuman 10 bulan denda Rp1 juta subsider dua bulan kurungan. Pasal disangkakan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.Najamuddin mulai ditahan sejak 6 November 2013, bermula dari aduan Suardi, Polisi Hutan Sinjai. Penangkapan Najamuddin setelah dua kali aduan Suardi ke Polsek setempat.Dore Armansyah, Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, menilai putusan Majelis Hakim ini jauh dari rasa keadilan dan mengabaikan bukti penting dan fakta di lapangan. “Ini sangat tidak fair, Pak Latif, mandor hutan, dan Asdar, yang menebang enam pohon justru tidak diproses. Justru Pak Najamuddin, menebang pohon untuk perbaikan rumah, ditangkap dan dipidanakan,” katanya, Sabtu (25/1/14).Najamuddin mengakui menebang dua pohon setelah izin Latief. Dia bahkan meminjam chain shaw atau gergaji mesin itu dari Asdar, saudara Latif. “Fakta Najamuddin meminjam chainshaw dari Latif yang notabene mandor hutan tidak terungkap dalam tuntutan jaksa. Di situ hanya dikatakan terdakwa menggunakan chainshaw dari orang lain.”	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2014-065-05.json	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara \| Keganjilan lain dari persidangan tak dimasukkan chainshaw sebagai barang bukti di persidangan oleh JPU.“Penyidik Polres Sinjai, tidak menyita dan memasukkan barang bukti alat chainshaw, karena alat milik Asdar. Padahal itu alat bukti memotong kayu,” ucap Arman.Wahyu Siregar, aktivis Gerakan Rakyat Anti Perampasan Tanah, mengatakan, kasus ini bermula ketika Dinas Kehutanan Sinjai ingin membuat pondok kehutanan. Latif, diperintahkan membangun pondok, bersama Asdar.Kedua orang ini menebang enam pohon, meski ternyata hanya diperintahkan menebang satu pohon. Aksi penebangan pohon ini berbuntut panjang. Suardi, Kepala Unit Polisi Kehutanan di Kecamatan Sinjai Barat, melaporkan ke Polsek. Pada April 2013, kedua mandor, Latif dan Asdar diperiksa Polsek Sinjai Barat. Tak diketahui pasti hasil pemeriksaan saat itu.Beberapa bulan kemudian, Suardi memasukkan laporan terkait penebangan pohon di lokasi sama. Saat itu Najamuddin dimintai keterangan dua kali. Pemeriksaan pertama, Najamuddin diminta mengakui penebangan pohon oleh Latif dan Asdar. Pada pemanggilan kedua Nadjamuddin diminta mengakui menebang enam pohon sebelumnya.Pada pemanggilan ketiga, berkas pemeriksaan lengkap, sudah siap dilimpahkan ke Kejaksaan. “Teman-teman dari KontraS menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan ini, karena pada pemanggilan ketiga ternyata dia langsung dibawa ke Kejaksaan dan BAP ditandatangani di kejaksaan. Pada saat Najamuddin langsung ditahan,” ucap Wahyu.Terkait proses penyidikan dan persidangan Najamuddin, KontraS Sulawesi, Nasrum, menilai ada banyak pelanggaran aparat Kepolisian, Kejaksaan Sinjai dan PN.Tak hanya terabaikan sejumlah fakta keterlibatan mandor hutan dan tidak dimasukkan sejumlah alat bukti penting di persidangan, kepolisian juga mengabaikan hak terdakwa mendapatkan bantuan hukum, saksi dan ahli, dalam penyidikan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-065-05.json	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara \| Menurut Nasrum, selama pemeriksaan di Polres Sinjai, Najamuddin tidak pernah diberitahukan hak-hak hukum sebagai tersangka. Bahkan penyidik menyerahkan berkas perkara dan tersangka tanpa barang bukti. BAP ditandatangani setelah di kantor Kejari Sinjai. “Ini menandakan penyidik melanggar proses pemeriksaan.”KontraS mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus ini, antara lain mendesak kepada Polda Sulsel dan Barat mengawasi ketat kepada aparat penyidik maupun penyidik pembantu Polres Sinjai yang dinilai tak profesional dan melanggar KUHAP serta instrumen hukum lain.KontraS mendesak kepada Kapolres Sinjai menindak tegas penyidik itu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Barat mengawasi ketat JPU Kejari Sinjai, yang menangani kasus Najamuddin.Najamuddin, sebenarnya menebang kayu yang dia tanam sendiri. Kisah ini berawal pada 2000, sekitar 170 warga Dusun Tasosso memutuskan berkebun di daerah itu. Pada 2003, masuk program GNRHL, dan mengusir seluruh warga yang berkebun di daerah itu.Berbeda dengan warga lain, Najamuddin memutuskan bertahan, karena saat itu tak lagi memiliki lahan yang bisa digarap. Najamuddin meminta kepada Kehutanan agar tetap diizinkan tetap berkebun sambil menjaga hutan. Izin diberikan. Najamuddin mulai menanam poho. Sejak 2003-2013, dia telah menanam sekitar 500 pohon. Dua dari ratusan pohon ini dia tebang dan harus berakhir di penjara.Warga Terusir, Hutan buat TambangMenurut Arman, kriminalisasi Najamuddin memperpanjang masa suram warga yang hidup di sekitar hutan. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, tidak cukup ampuh mengembalikan hak-hak masyarakat adat. “Najamuddin menebang dua pohon itu termasuk kawasan adat yang diklaim pemerintah sebagai hutan lindung.”	[0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08]
2014-065-05.json	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara	Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara \| Arman juga menilai kriminalisasi terhadap Najamuddin masih terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, seperti kriminalisasi terhadap 11 warga Bonto Katute, dan Kepala Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah, dengan tuduhan perambahan hutan lindung.Kasus terakhir, akhir November 2013, ketika sejumlah polhut menebang dan mencabuti pohon dan bibit cengkeh warga di kawasan sekitar 50 hektar di Dusun Bondu, Desa Arabika, Sinjai Barat. Lahan itu diklaim pemda sebagai hutan lindung. Bagi warga itu sebagai tanah warisan.Kasus ini sempat aksi kejar-kejaran antara warga dengan polhut, sekitar 100-an warga mengejar polhut yang berpatroli dan merusak kebun cengkeh bahkan mengencingi.“Ini saya pikir usaha sistematis dari pemda meneror warga demi memperlancar terbangun kawasan tambang PT Galena Enery di daerah ini,” kata Arman.Hal sama dikatakan Wahyu. Menurut dia, Kemenhut mengambil alih lahan warga berdalih hutan lindung, perusahaan hanya perlu berurusan dengan Kemenhut ketika ingin membuka tambang. Perusahaan, tak perlu berhadapan dengan warga. “Jika Kemenhut benar-benar ingin melindungi hutan, dalam kasus Bonto Katute, mengapa Dinas Kehutanan justru memberikan izin kepada pertambangan seluas 24. 830 hektar?”Juru Bicara Front Gertak Sinjai, Iwan Setiawan, pesimis berbagai konflik di Sinjai bisa berakhir selama tindakan agresif, termasuk masih dilakukan pemda. Dia berharap, upaya dialog masih dikedepankan demi menghindari benturan makin keras antara pemerintah dan masyarakat. [SEP]	[1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09]
2016-040-09.json	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone \| [CLS] Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, belum lepas dari kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Kejahatan tersebut berupa perambahan, penebangan kayu liar, penambangan tanpa izin, perburuan satwa dilindungi, dan juga kebakaran hutan.Para penegak hukum yang berada di Kabupaten Bone Bolango, wilayah terluas taman nasional, bersepakat menandatangani memorandum of understanding (Nota Kesepakatan) pengamanan dan perlindungan kawasan taman nasional Bogani Nani Wartabone.Kesepakatan itu digelar 23 Juli 2016 dan diprakarsai oleh E-PASS (Enhancing Protected Area System in Sulawesi). Program ini merupakan proyek hibah GEF yang diinisiasi sejak 2011 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama UNDP. Tujuannya, membantu KLHK memperkuat sistem kawasan konservasi di Sulawesi untuk merespon berbagai ancaman terhadap keberadaan sumber daya hayatinya.Para penegak hukum yang bersepakat itu adalah Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, serta Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Joko Wibisono, mengatakan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian kejaksaan, mengingat menyelamatkan lingkungan dan hutan itu merupakan tanggung jawab bersama. Saat ini juga, katanya, terdapat paradigma dalam hal penuntutan perkara keanekaragaman hayati dengan memberi efek jera kepada pelaku maupun koorporasi dengan menerapkan instrumen multidoor lebih komprehensif.“Ada ekspektasi kepada para penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum agar menangani lebih profesional dengan hasil optimal,” ungkap Joko.	[0.9999904036521912, 5.291967227094574e-06, 4.335784979048185e-06]
2016-040-09.json	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone \| Menurutnya, pada 2012 KLHK menyatakan, laju deforestasi diperkirakan mencapai 1,08 juta hektar per tahun yang terjadi terencana maupun tidak, antara lain konversi hutan untuk sektor non-kehutanan seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, dan pemekeran wilayah. Sedangkan kehilangan hutan yang tidak direncanakan berasal dari kebakaran hutan dan lahan, penyerobotan lahan, penebangan liar dan penebangan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kelestarian, pertambangan, dan perkebunan tanpa izin, penggunanan kawasan hutan non-prosedural serta penegakan hutan yang lemah.Joko menambahkan, fakta tersebut menunjukan perangkat hukum di bidang kehutanan belum mampu memberikan efek positif perlindungan keanekaragaman hayati. Sedangkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, memiliki celah sehingga belum menyentuh pelaku utama pembalakan liar serta memberikan efek jera pelaku kejahatan.“Untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” kata Joko.Ditambahkannya lagi, undang-undang pencegahan, pemberantasan, dan perusakan hutan itu membawa dua mandat baru bagi Kejaksaan RI dalam penyelesaian perkara kerusakan hutan. Yaitu, penuntut umum wajib mengambil alih penyidikan, apabila penyidik tidak dapat melengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersama unsur KLHK, Kepolisian, dan unsur terkait yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.“Jaksa sebagai aparat penegak hukum melakukan penanganan perkara kehutanan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu yang tidak hanya fokus pada peraturan di sektor kehutanan, tetapi juga peraturan perundang-undangan di bidang lain yang terkait. Antara lain lingkungan hidup, perkebunan, pertambangan, perpajakan, tindak pidana Korupsi, dan tindak pidana pencucian uang,” jelas Joko.	[0.9999998211860657, 5.463656904680647e-08, 4.8938083807570365e-08]
2016-040-09.json	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone \| Dari perspektif kehakiman, Pengadilan Negeri Gorontalo yang diwakili Hakim Ngguli Liwar Mbani Awang, menjelaskan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan kasus sangat penting untuk ditangani. Ia berharap nota kesepakatan tersebut membuka ruang komunikasi para pihak untuk saling memahami tugas dan fungsi serta bekerja sama menyelamatkan kawasan konservasi.Di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango, yang diwakili oleh Wakil Kapolres, Kompol Moh. Mukhson, berkomitmen memberantas tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dan akan mengawal proses penyidikan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pejabat Negeri Sipil).Dinamika Bogani Nani Wartabone merupakan merupakan taman nasional darat terbesar di Sulawesi, dengan luas 282.008,757 hektare. Namun, ada perubahan fungsi dan peruntukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325 tahun 2010.Perubahan fungsi tersebut berupa hutan produksi terbatas (HPT) seluas 15.012 hektare, hutan produksi (12 hektare), dan areal penggunaan lain (167 hektare). Perubahan fungsi kawasan hutan lain menjadi kawasan taman nasional yaitu hutan produksi menjadi taman nasional seluas 1.831 hektare, hutan lindung menjadi taman nasional seluas 8.146 hektare, dan hutan produksi terbatas menjadi taman nasional seluas 462 hektare.“Luas taman nasional yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, berkurang 4.752 hektare. Dengan demikian, luas Bogani Nani Wartabone keseluruhan menjadi 282.008,757 hektare, dari sebelumnya 287.115 hektare,” kata Noel Layuk Allo, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.“Saat ini sudah ditata batas, namun belum ditetapkan.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-040-09.json	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone \| Selain memiliki kekayaan flora dan fauna, taman nasional Bogani Nani Wartabone juga memiliki potensi wisata alam seperti air terjun, sumber air panas, goa batu dan stalaktit Hungayono, habitat burung maleo di Hungayono, dan panorama alam (landscape view) di Bukit Peapata. Namun, yang lebih terkenal di kawasan ini adalah tiga spesies kunci, yaitu burung maleo, anoa, dan babi rusa.Menurut Noel, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah perambahan kawasan seluas 3.500 hektare, baik yang terjadi di Gorontalo maupun di Sulawesi Utara. Penyebabnya, kurang lebih 194 desa berbatasan langsung dengan taman nasional, terbatasnya luas pertanian sekitar kawasan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya harga komiditi perkebunan seperti cengkih, coklat, kopra, serta pala.“Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan manfaat taman nasional juga masih rendah,” ujar Noel.Permasalahan berikutnya, katanya, adalah penebangan liar yang disebabkan berkurangnya pasokan kayu dari kawasan hutan produksi, tingginya permintaan kayu di Sulawesi Utara, adanya keterlibatan oknum aparat, penegakan hukum masih lemah, serta adanya izin pengolahan di lokasi hutan produksi yang tidak memiliki potensi kayu.Persoalan penambang emas tanpa izin juga terjadi di taman nasional, dikarenakan tingginya kandungan emas di sebagian lokasi. Masyarakat menganggap tambang emas merupakan mata pencaharian yang gampang mendatangkan keuntungan ekonomi. Sedangkan pengawasan pengolahan emas di luar kawasan belum diatur.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango, Jumadil mengatakan, daerahnya merupakan wilayah paling luas yaitu 104.740,15 hektare atau 55,71 persen taman nasional. Permasalahannya adalah, belum tuntasnya tata batas khususnya yang berada di Desa Tulabolo Timur.	[0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08]
2016-040-09.json	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone \| Selain itu, menurut Jumadil, tidak adanya daerah penyangga dalam hal ini hutan lindung atau hutan produksi, pada pinggiran taman nasional yang berbatasan langsung dengan areal penggunaan lain, menyebabkan masyarakat sulit memanfaatkan kawasan hutan sekitar taman nasional.“Yang kami lakukan saat ini adalah revisi penetapan kawasan hutan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan melalui revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Serta, merevisi zona pemanfaatan dalam kawasan taman nasional khususnya sekitar wilayah enklav Pinogu,” paparnya. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-012-04.json	Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata	Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata \| [CLS] Tim gabungan Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] pada awal November 2020 menangkap dua pelaku yang membawa bagian tubuh satwa dilindungi. Barang bukti itu berupa kulit dan tulang harimau, sisik trenggiling, serta paruh rangkong gading.Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil mengatakan, tim Polda Aceh, Baintelkam Mabes Polri, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menangkap pelaku tersebut di jalan lintas tengah Aceh. Tepatnya, di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.“Pelaku berinisial DH merupakan pemiliknya sementara LH bertugas sebagai sopir. Dari tangan pelaku, tim mengamankan satu kulit harimau lengkap dengan tulangnya, 71 paruh burung rangkong gading, dan 28 kilogram sisik trenggiling,” ujarnya di Banda aceh, Selasa [10/11/2020].Wahyu Widada menyebutkan, penangkapan berawal dari informasi adanya transaksi di wilayah tengah Aceh. Tim langsung melakukan penelusuran dan mengembangkan informasi hingga menemukan lokasi pasti transaksi haram itu.Kedua pelaku masih ditahan di Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh PPNS dari KLHK dan penyidik Polda Aceh. “Mereka dijerat Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta,” jelasnya.Wahyu Widada menambahkan, Polda Aceh berkomitmen dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar dilindungi. Kejahatan ini menjadi perhatian Polda Aceh dalam penyelamatan sumber daya alam hayati, khususnya wilayah Aceh.Baca: Kehidupan Satwa Liar di Leuser Belum Lepas dari Ancaman Perburuan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan, KLHK berkomitmen memberantas perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-012-04.json	Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata	Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata \| “Kegiatan ini adalah kejahatan luar biasa yang melibatkan banyak aktor. Bahkan, aktor antarnegara dengan jaringan berlapis.”Penegak hukum akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringannya. “Kami akan terus bekerja, sehingga kasus kejahatan ini bisa ditekan,” ujarnya, 10 November 2020.Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menerangkan KLHK akan terus menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar sebagai kekayaan hayati Indonesia.“Kehilangan keragaman hayati bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun ekologi bagi Indonesia, tapi juga akan menjadi perhatian masyarakat dunia.”Menurut Ridho, dalam lima tahun terakhir, penegak hukum telah melakukan lebih dari 1.400 operasi penindakan kejahatan kehutanan.“Penegak hukum telah membentuk Tim Intelijen dan Cyber Patrol untuk memetakan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar [TSL]. Kami juga telah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian RI dan Interpol karena kejahatan TSL merupakan kejahatan lintas negara,” ungkapnya.Baca: Jerat Satwa Masih Ancaman Utama Kehidupan Badak Sumatera di Leuser Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, Agus Irianto mengakui, perburuan satwa liar di provinsi ini belum sepenuhnya bisa dihentikan.“BKSDA Aceh bersama berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sipil masyarakat, terus melakukan berbagai cara agar perburuan satwa dilindungi bisa ditekan.”Agus mengatakan, pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kehidupan satwa liar dilindungi di hutan.“Pelaku kejahatan yang ditangkap ini terus diperiksa intensif, termasuk lokasi mereka melakukan perburuan.”Baca: 3 Tahun Penjara, Hukuman untuk Penjual Kulit Harimau Sumatera di Aceh Timur Penertiban senapan angin	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]