filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2019-083-10.json | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Untuk BPS, lebih dulu jadi laporan polisi. Dalam penyelidikan sampai penyidikan, petugas gunakan banyak pintu penegakan hukum, baik dari UU Minerba, UU UU Kehutanan sampai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Untuk tiga perusahaan ini, kami baru menetapkan BPS sebagai tersangka,” katanya.Hingga kini, katanya, sudah pemeriksaan terhadap 16 orang, empat dari Dinas Lingkungan Hidup Maluku termasuk kepala dinas, dua dari KLH Buru, serta 10 orang perusahaan.“Sudah ada delapan orang sebagai tersangka. Mereka sebagai penambang, penyumbang dana, suplai B3 dan penadah,” katanya.Sejauh ini, katanya, belum ada pejabat pemerintah jadi tersangka, baru perusahaan. “Intinya, ini akan diselidiki sampai tuntas, tentu melalui mekanisme dan tahapan. Kita harus menghargai proses karena tidak instan,” katanya. Dia sebutkan, kasus ini berawal kala penyelidikan dengan membawa beberapa contoh diduga limbah B3 ke Jakarta.“Di kantor, kami periksa dan memeriksa saksi-saksi, berita acara interogasi. Kami juga gelar perkara hingga ditingkatkan jadi penyidikan,” katanya.Tim Mabes Polri juga sudah memasang police line, di lokasi rendaman emas, karena diduga melakukan pengolahan dengan B3. Di lokasi yang diduga wilayah kerja milik PIP ini, terdapat tiga alat berat kena police line.“Untuk kasus tambang BPS tersangka, PIP sudah LP, dan SSS masih penyelidikan. Pengolahan emas di Gunung Botak diduga pakai sianida dan lain-lain. Kesimpulannya, kontribusi perusahaan mengumpul bahan baku untuk mengolah emas,” katanya.Mengenai dugaan keterlibatan dua oknum polisi dalam kasus penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kombes Pol. M Roem Ohoirat, Kabid Humas Polda Maluku, bilang, mereka ditangani internal oleh Propam. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2019-083-10.json | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | “Memang benar, ada dua anggota diduga menerima sesuatu. Soal itu, belum ada perkembangan, sudah ditangani Propam. Sesuai janji kapolda, jika kedua oknum polisi terbukti menerima sesuatu, akan dipecat,” katanya.Sebelumnya, dua oknum polri ini diberitakan terindikasi terkait penambang emas tanpa izin di Gunung Botak. Namun peran mereka belum pasti sebagai orang yang mendukung atau menerima suap dari para penambang ilegal.Roem bilang, kedua oknum polisi sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan keterlibatan dalam kasus tambang emas Gunung Botak. Data Mongabay, dua oknum polisi ini, satu bertugas di Polres Pulau Buru dan satu lagi Polsek Waeapo.Menurut Roem, keduanya terancam dipecat jika hasil pemeriksaan terbukti. “Kita tunggu saja prosesnya. Yang pasti dalam proses.”Kombes Pol. Firman Nainggolan, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, mengatakan, poses tiga perusahaan di Gunung Botak, Pulau Buru, diambil alih Bareskrim Mabes Polri.“Seperti disampaikan kapolda, penanganan penambang emas tanpa izin di Gunung Botak oleh Polda Maluku, tiga perusahaan yang aktivitas di Sungai Anahoni, ditangani Bareskrim Mabes Polri,” katanya dalam konferensi pers, di Maluku, Jumat (11/1/19). Berizin rehabilitasi malah nambang?Melihat kasus di Sungai Anahoni oleh tiga perusahaan, kata Firman, jika melihat ke belakang, persoalan erat dengan perizinan. Tiga perusahaan itu, katanya, awalnya izin untuk penataan rehabilisasi, pasca penertiban sebelumnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-083-10.json | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Berita Mongabay, sebelumnya, sejak Agustus 2018, aparat gabungan TNI/ Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup Buru, pemerintah daerah, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, melakukan pembersihan dan penertiban ribuan penambang ilegal tambang Gunung Botak, atau biasa disebut Gunung Emas, di Kabupaten Buru, Maluku. Ratusan tenda milik penambang yang berjejer di kawasan itu dibongkar dan dibakar.Dalam perjalanan, tim yang dibentuk baik Bareskrim maupun Polda Maluku ini menemukan, penataan dan reklamasi oleh perusahaan tak berjalan, malah mereka menambang. “Nah, aktivitas perusahaan ini gunakan bahan kimia berbahaya, seperti sianida.”Semestinya, penataan, tak pakai sianida tetapi mengangkat sedimen dan ditempatkan pada satu tempat, kemudian bukit itu ditata kembali dengan cara ditanami.“Inilah yang ditangani polda maupun Bareskrim. Polda menertibkan dan penanganan berkaitan penambangan ilegal di Gunung Botak. Jadi sudah ditutup total bahkan dijaga ketat aparat. Para pelaku sudah kita amankan, salah satu jaringan yang berkaitan pendistribusian bahan kimia berbahaya,” katanya.Bareskrim Polri, katanya, sedang menyelidi kerusakan lingkungan yang sudah mengandung B3. Soal perizinan akan kena Pasal 85 UU Minerba soal penertiban perizinan.Perihal ini, katanya, tiga orang dari Dinas KLH Buru sudah diperiksa karena ada perizinan terbit dari mereka mengenai kelayakan lingkungan.“Bareskrim juga memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, namun tidak datang karena alasan tak ada di tempat.”Dia bilang, pada prinsipnya, proses hukum tetap jalan, tetapi dalam penanganan harus dipilah-pilah, tak boleh satu berkas. Dalam arti, kasus antara dinas dan perusahaan berjalan terpisah. Cegah merkuri-sianida | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-083-10.json | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Pada Maret tahun lalu, polisi mengupayakan pencegahan distribusi bahan berbahaya ke Gunung Botak, baik merkuri maupun sianida. Polisi juga sudah menandatangani kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama.“Ada beberapa yang masih berupaya memasukkan B3. September kemarin, kami berhasil ungkap kasus pengiriman sianida satu konteiner yang diangkut pakai kapal Pelni di Namlea,” kata Firman.Pelni juga akan diajak ikut tanda tangan MoU agar tak lagi memuat bahan kimia berbahaya masuk ke Gunung Botak atau ke tempat-tempat lain.Menurut dia, polisi terus lakukan pencegahan intens. Dia berharap, ada kerjasama dari perusahaan agar tak memasukkan bahan B3 tanpa izin ke areal tambang.Selain itu, Polres Buru juga menempatkan pos penjagaan fokus di pelabuhan atau pintu-pintu masuk. Setiap kapal berlabuh di Pelabuhan Namlea, langsung diperiksa.“Untuk sianida tak ada lagi pengiriman ke Pulau Buru. Mungkin yang lama belum disentuh, namun polisi sudah menurunkan tim untuk memprosesnya. Polisi juga sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat agar menyerahkan bahan berbahaya yang masih disimpan,” katanya.Selain merkuri dan sianida, Polda Maluku juga menyinggung sejenis obat-obatan untuk proses penambangan. Ia ditemukan pada dua lokasi berbeda, di Tantui Ambon dan Pelabuhan Namlea.Hasil penyelidikan, sejenis obat-obatan itu ditemukan pada gudang di Tantui, merupakan sisa yang diangkut ke Pulau Buru.“Karena ada beberapa keterangan perlu kita ambil, terutama BPS. Dari hasil laboratorium Tim Forensik, obat-obatan ini juga mengandung sianida, tetapi saya tidak tahu berapa persen, meski begitu tetap kategori bahan kimia berbahaya,” katanya. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2019-083-10.json | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum | Informasi diterima Mongabay, Selasa (15/1/19), warga Desa Dobowae, Kecamatan Wailata dan Gegoria, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, menyerahkan B3 berupa merkuri 6, 6 kg kepada Polda Maluku. Penyerahan B3 secara sukarela diterima langsung Wakapolres Pulau Buru, Kompol Bachri Hehanussa.Setelah penyerahan B3, tim asistensi kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal bahaya merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan. Sebelumnya, polisi minta warga menyerahkan merkuri dan sianida secara sukarela sebelum penindakan. Keterangan foto utama: Kombes Pol. Sulistiyo mengecek rendaman di kawasan tambang Gunung Botak, Pulau Buru. Foto: Humas Polda Maluku [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-065-20.json | Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya | Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya | [CLS] Ekosistem hutan dan jenis tumbuhan di Daerah Aliran Sungai Rungan, tidak jauh berbeda dengan kondisi di aliran sungai lainnya di Kalimantan Tengah. Pengetahuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber bahan makananlah yang membedakannya.Karondam, makanan khas dari Kelurahan Bukit Sua, Kecamatan Rakumpit, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini sungguh menggugah rasa. Makanan tersebut dibuat dari olahan ikan hasil fermentasi selama enam hari.Ikan sungai itu diracik dengan berbagai bumbu khas seperti umbut potok atau kecombrang, jeruk nipis, kunyit, jahe, kemiri, dan tomat yang kemudian dimasak hingga airnya mengering. Setelah itu, ikan siap disantap.Karondam juga dapat dibuat menjadi abon ikan, jika dimasak hingga kering. Dengan begitu, selain tahan lama, juga memberikan manfaat ekonomi sebagai oleh-oleh khas dari Kelurahan Bukit Sua.Baca: Sagu, Sumber Pangan Nasional yang Belum Dimaksimalkan Ada juga masakan khas bernama Lawas Humbang. Cara mengolahnya, ikan segar dimasak dalam ruas bambu. Lalu, diberi daun kalapimping, daun yang memberi cita rasa asam pada ikan.Daun ini, selain digunakan untuk memasak oleh Suku Dayak di jalur Sungai Rungan, juga berfungsi sebagai obat herbal, pegal linu, dan mengobati luka.Martalisa, warga Kelurahan Bukit Sua menyatakan, di Sungai Rungan masih terdapat jenis ikan seperti belida, baung, dan tampahas [tapah]. Namun, populasinya kini tidak sebanyak beberapa tahun sebelumnya.“Kondisi ini dikarenakan ada yang menangkap dengan cara menggunakan setrum, yang tentunya dapat mematikan segala jenis dan ukuran ikan,” terangnya pada acara “Adaptasi Perubahan Iklim Terhadap Pangan Lokal” di Palangkaraya, Rabu [16/02/2022].Meski begitu, menurutnya, kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal tidak pernah luntur. Meski ikan mulai berkurang, namun warga giat bercocok tanam, terutama di pekarangan rumah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-065-20.json | Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya | Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya | “Kami menanam sayuran dan tanaman lain, dengan begitu kecintaan kami terhadap pangan lokal tetap terjaga,” ujarnya.Baca: Pandemi Corona: Perkuat Keragaman Pangan, Indonesia Sehat Bukan Hanya Beras Ragil Imam Wibowo atau Chef Ragil dari Nusa Indonesia Gastronomy, yang hadir di acara tersebut menyatakan, berdasarkan hasil dialog dengan warga, banyak tumbuhan pangan hutan yang mulai sulit dicari. Saat ini, masyarakat masih bisa mendapatkan sayuran dari lingkungan sekitar.“Sebagai Chef, hal paling sedih adalah bila bahan-bahan makanan alami di masyarakat semakin hilang. Semoga ini tidak terjadi,” tuturnya.Menurut Ragil, dari menu makanan masyarakat Sungai Rungan, sangatlah menarik dan berbeda dengan daerah lain, dari segi teknik [pengolahan] dan bahan. Namun, jika lahan untuk tanaman dan bahan pangan ini berkurang, terlebih tidak ada, otomatis makanan mereka juga akan tinggal kenangan.“Rasa ikan yang difermentasi itu sangat khas. Intinya, makanan bersifat universal dan bisa dinikmati siapa saja,” terangnya.Baca: Pandemi Corona, Akankah Terjadi Krisis Pangan di Indonesia? Makanan lokalManager Permbedayaan Masyarakat Borneo Nature Foundation [BNF], Nona mengatakan, dari festival pangan lokal diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan antara masyarakat, petani, dan nelayan dalam hal mengolah pangan lokal. Terutama, menghadapi ancaman perubahan iklim.“Pangan lokal, diharap kembali diperhatikan masyarakat luas,” terangnya.Dengan begitu, masyarakat percaya diri dan bangga dengan produk pangan dan makanan khas mereka.“Bicara hutan itu tidak hanya kayu, ada banyak bahan pangan. Dengan menjaga sumber pangan, masyarakat juga menjaga hutan sebagai sumber penghidupan mereka,” paparnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | [CLS] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mengembangkan sorgum sebagai tanaman pangan secara komprehensif meskipun di berbagai kabupaten tanaman ini telah lama dikembangkan petaniKepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi NTT, Joaz B Oembu Wanda mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan varietas unggul lokal dan adaptif di NTT dari benih sorgum Flores Timur sehingga bisa diangkat menjadi varietas unggul nasional pada musim tanam 2020/2021 seluas 2840 hektare.“Untuk satu hektare butuh benih 7 sampai 10 kilogram tapi kita minta dukungan Kementerian Pertanian sehingga disetujui satu hektare butuh 8 kilogram benih,” ujarnya dalam diskusi online terfokus mengenai pengembangan sorgum di NTT, Kamis (10/12/2020). Diskusi yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Yayasan Kehati ini melibatkan pegiat sorgum, peneliti dan akademisi, LSM dan pemerintah.Joaz menjelaskan, untuk tahun 2021 nanti juga ada bantuan dari pusat untuk pengembangan sorgum seluas 3.335 hektare di untuk 14 kabupaten meliputi Pulau Flores, Timor, Sabu, Rote dan Sumba.“Dari sisi budidaya gubernur ingin sorgum mendapatkan perhatian khusus sebab selain untuk pangan juga untuk pakan ternak. Bila sudah dalam jumlah besar maka kita akan fokus di pemasaran,” ujarnya.baca : Sorgum Pangan Lokal NTT yang Kian Mempesona, Bagaimana Pengembangannya? (Bagian 1) Sedangkan Yohanes Sentis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur mengatakan, musim tanam tahun 2020 pihaknya mendapat alokasi pengembangan sorgum seluas 350 hektare.Yohanes sebutkan luas tanam tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan sudah mengalokasikan penanamannya di 9 kecamatan, 42 desa dan 82 kelompok tani. Menurutnya, petani sedang mulai menanam sorgum termasuk di pesisir utara yang pengembangannya besar. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | “Sorgum bukan baru dan sudah lama dikenal tetapi hanya sebagai tanaman sisipan diantara padi ladang dan jagung. Untuk dijadikan tanaman utama perlu membangun persepsi petani,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Yayuk Suryati mengatakan masyarakat Kabupaten Manggarai sudah mengenal sorgum tetapi bukan sebagai makanan pokok.Menurut Yayuk, ini terjadi karena potensi tanaman padi merata di semua wilayah di kabupaten ini. Namun, katanya, tahun 2020 ada bantuan 100 hektare pengembangan sorgum.“Dengan adanya bantuan pemerintah, mudah-mudahan petani bisa mengembangkannya. Tahun depan juga kami dapat sekitar 100 hektare. Kita harap pemerintah pusat bisa bantu penguatan kapasitas, pengolahan dan pemasarannya,” pintanya.baca juga : Mimpi NTT Menjadi Ikon ‘Republik Sorgum’ (Bagian 2) Berbagai TantanganTantangan pengembangan sorgum di berbagai wilayah NTT beragam. Hal ini akibat program berasnisasi yang dilakukan pemerintah selama puluhan tahun.Yohanes mengatakan untuk Manggarai Timur, tantangannya utama dari persepsi masyarakat yang melihat sorgum bukan komoditi pangan utama, tapi pangan alternatif.“Dalam melakukan penanaman tentu yang utama ditanam yakni padi, jagung, singkong baru setelah itu sorgum,” tuturnya.Dia menyarankan mesin-mesin produksi pasca panen belum tersedia sehingga perlu dipikirkan mendesain mesin yang berukuran kecil. Ini diperlukan mengingat penyebaran penanaman sorgum terjadi di kampung-kampung dimana akses transportasinya sulit sehingga membuat mesin bisa gampang dimobilisasi.“Road map pengembangan sorgum belum ada baik di Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) termasuk di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian. Secara spesifik di dokumen tidak disebutkan pengembangannya,” ucapnya.perlu dibaca : Boro Tinggalkan Kemapanan di Belanda, Garap Sorgum di Pulau Adonara, Apa yang Dicarinya? | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Sementara Benediktus Pambur, Ketua Aliansi Petani Lembor (APEL), Kabupaten Manggarai Barat mengaku sudah hampir 10 tahun bergiat dengan sorgum agar sorgum jadi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama petani.Benediktus katakan tantangan berasal dari petani sendiri dan pemerintah. Menurutnya, Manggarai Barat potensinya bagus untuk pengembangan sorgum tetapi bentuk perhatian pemerintah masih sangat minim sekali.Hampir 90 persen petani di daerahnya petani lahan basah. Menurutnya, minat petani lahan kering menanam sorgum pun kurang maksimal. Tahun 2017, anggota APEL jumlahnya sekitar 100 orang namun menurun beberapa tahun terakhir.“Saya masih bertanya alasan petani tidak menanam sorgum. Apakah karena pangsa pasarnya, pengolahan pasca panennya ataukah petani kita masih bermental proyek dan mental instan,” ucapnya.Sedangkan Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi secara tajam mengupas kondisi makro yang ada di NTT. Dijelaskannya, kalau melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025, urusan ketahanan pangan tidak masuk dalam prioritas.Umbu Wulang menegaskan RPJMD NTT 2018-2023 sama saja, tidak ada urusan ketahanan pangan. Dampak pandemi COVID-19 memaksa perubahan RPJMD dan dimasukan urusan pangan menjadi prioritas dengan kata kuncinya beras.Menurutnya, Gubernur NTT saat ini, mindsetnya pariwisata. Ratusan izin investasi skala lahan luas baik basis perkebunan monokultur, pariwisata dan pertambangan dikeluarkan.“Penguasaan pangan oleh korporasi sangat tinggi. Saat masyarakat kampanye penggunaan pupuk organic, disatu sisi pemerintah membagikan pupuk kimia ke kelompok tani hingga ke desa-desa,” sesalnya.baca juga : Bonifasius Soge, Lelaki Muda Penggerak Sentra Sorgum Likotuden Harus Dilakukan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Direktur Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), Romo Benyamin Daud,Pr mengatakan pengembangan sorgum harus menjadi pangan utama bahkan dimasukan dalam salah satu tanaman pangan di Kementerian Pertanian yang perlu dikembangkan.Menurut Romo Benya, jangan hanya padi, jagung dan kedelai (Pajales) saja tapi tambah dengan sorgum (Pajaleso) dan perlu ada regulasi yang mengikat dalam gerakan penanaman sorgum. Bulog juga diminta memiliki peran membeli hasil sorgum dari petani agar komoditi ini bisa setara beras.Umbu Wulang menegaskan soal pangan, sorgum harus menjadi makanan keseharian baru sisanya dijual. Menurutnya, bicara konservasi dan pengembangan, maka harus diputuskan dahulu sorgum masa depan NTT terkait pangan. Ia sesalkan kenapa kelor bisa jadi program di NTT sementara sorgum tidak.Ia menyarankan harus ada upaya untuk mendesak pemerintah dan harus terus digaungkan. Proses advokasinya perlu dilakukan baik di level nasional maupun provinsi hingga ke desa.Sementara Maria Loretha, pegiat sorgum di Flores Timur, mengatakan pihaknya sudah berjuang mendaftarkan jenis lokal menjadi varietas unggul untuk konservasi.Maria tegaskan varietas yang didatangkan dari luar tidak terlalu cocok untuk dikembangkan di NTT sehingga harus terus mencatat jenis-jenis lokal dan melakukan penyilangan varietas.penting dibaca : Sukses Kembangkan Sorgum di NTT, Maria Akui Jatuh Cinta pada Rasa Pertama Sedangkan Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Serelia, Balitbangtan Kementerian Pertanian, Dr. Marcia Bunga Pabendon mengatakan sorgum jenis lokal produksi 2-3 ton/ha. Ia sebutkan harusnya dengan agroekosistem yang sangat kondusif di NTT hasilnya bisa mencapai 7 ton/ha. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Marcia tegaskan musim kering yang panjang sudah menjadi hal lumrah. Namun dengan musim tanam yang tepat, produksi bisa ditingkatkan. Dia paparkan, beberapa jenis lokal seperti okin, kuali, waiotan dan watasolot, akan diproses menjadi varietas.“Jenis lokal harus tetap dipertahankan sebagai sumber gen potensial karena memiliki ketahanan biotik hama dan penyakit serta ketahanan abiotik misalnya toleran salinitas, toleran kemasaman yang sangat diperlukan dalam perakitan varietas unggul baru,” urainya.Namun menurutnya, kelemahan jenis lokal terletak pada produksinya yang rendah. Mengatasinya, kata Marcia, dalam perakitan varietas harus disilangkan dengan gen-gen dengan ketahanan tinggi sehingga hasil produksi tinggi dan mempunyai ketahanan biotik dan abiotik. General Manager PT. Langit Laut Biru, Karya Misi Center Keuskupan Maumere, Dian Setiati menyebutkan mengatasi persoalan pasca panen pihaknya sudah membuat mesin perontok sorgum dan penyosoh untuk beberapa jenis sorgum.Pihaknya mengajarkan beberapa kelompok tani di beberapa desa untuk menanam dan mengolah sorgum melalui bursa inovasi desa. Bengkel misi menanam, membuat mesin dan mengolah sorgum.“Produk sorgum dijual di toko dan setahun terakhir market mengalami peningkatan. Kami juga berjualan di tempat kami sehingga masyarakat mulai bertanya soal benih dan produknya,” ucapnya.Sedangkan Kepala Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere Yoseph Yacob Da Rato, Msi menyebutkan saat ritual adat, masyarakat di Kabupaten Sikka menghidangkan makanan dari sorgum.Yoyoh sapaannya katakan, Fakultas Pertanian Unipa menghidupkan kembali pangan alternatif tanaman serelias berupa sorgum dan jewawut. Menurutnya, pengembangan sorgum juga harus masuk di lembaga pendidikan dalam konteks konsumsi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-15.json | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? | “Mahasiswa kami melakukan PKL di Likotuden Flores Timur untuk mengetahui teknis budidaya beberapa sorgum jenis lokal dan pengolahannya,” ungkapnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | [CLS] Rapat publik penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) tentang rencana reklamasi Teluk Benoa pada Jumat (29/1) di Kantor Gubernur Bali berlangsung tegang sekaligus riuh,. Rapat diwarnai interupsi dari warga penolak reklamasi, yang kurang ditanggapi pimpinan rapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Sementara di luar gedung, ribuan warga unjuk rasa dikoordinir Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) membentuk barisan sekitar 1 kilometer mengelilingi Lapangan Renon terus menegaskan penolakannya. Mereka bergantian orasi dijaga puluhan polisi yang membarikade pintu gerbang kantor Gubernur Bali.Menurut catatan Mongabay, sedikitnya ada 36 orang yang berbicara dalam forum untuk publik menilai Andal investor dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sebagai pemrakarsa utama dan PT. Dinamika Atria Raya yang mengurus penambangan pasir di Lombok. Namun kurang dari 10 orang yang mendapat waktu untuk mengkritisinya. Belum ada keputusan apakah Andal ini layak atau tidak, hanya diminta merevisi.Reklamasi dilakukan untuk membuat 12 pulau seluas 638 hektar sebagai kawasan wisata dan hunian. Material yang dibutuhkan batu dan pasir laut. Investor mengutip Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1329/2014 untuk legalitas penambangan pasir di Lombok yang merupakan daerah pariwisata dan juga pertambangan.Sementara untuk reklamasi Teluk Benoa mengutip Perpres No.51/2014 tentang Perubahan atas Perpres No 45/2011. Perpres 51 ini dikeluarkan mantan presiden SBY beberapa bulan sebelum lengser untuk mengubah peraturan sebelumnya yang menyatakan Teluk Benoa kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum.Konsep Revitalisasi | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | I Ketut Sudiarta, dosen Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar menyebut kajian mengenai dampak penting kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, tidak berdasarkan atas pengetahuan dan prinsip‐prinsip pengelolaan pesisir terpadu.Pertama, judul rencana kegiatan tidak sesuai atau konsisten dengan deskripsi kegiatan. Judul rencana kegiatan adalah “Rencana Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut” sedangkan dari deskripsi kegiatan tergambar ada rencana kegiatan reklamasi di Teluk Benoa.Menurutnya jika yang dimaksud “revitalisasi” dalam konteks kepariwisataan, yaitu “revitalisasi daya tarik wisata” sebagaimana PP No.50/2010 tentang RIPPARNAS maka reklamasi (pengurugan) tidak termasuk ke dalam strategi revitalisasi.Sedangkan jika mengacu kepada definisi “revitalisasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti “proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali”. “Apa yang mau dihidupkan atau digiatkan kembali terhadap ekosistem Teluk Benoa?” katanya.Ia juga berargumen dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil dan UU No.1/2014 tentang Perubahan Atas UU No.27/2007 sebagai pijakan hukum reklamasi wilayah pesisir dan pulau‐pulau kecil tidak dikenal istilah “revitalisasi”.Sudiarta mengingatkan paradigma pengelolaan wilayah pesisir yang dikenal dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal management). Indonesia sudah mengadopsinya yang melahirkan UU No. 27/2007. Bali sendiri sudah juga mengadopsinya sejak tahun 2000 dengan ditetapkannya Bali sebagai National ICM Demonstration Site of Indonesia, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan PEMSEA. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | “Bali mempunyai pengetahuan atau kearifan lokal tentang ICM yaitu Nyegara Gunung, jelas pria yang juga membuat riset modeling dampak reklamasi bersama Conservation International (CI) Indonesia ini.Konsep Nyegara Gunung adalah roh Perda No.16/2009 dimana Bali sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan sebuah pulau kecil dikelola berdasar prinsip satu pulau, satu perencanaan, dan satu pengelolaan. Hal ini kerap diwacanakan pemimpin daerah Balim, namun tidak diimplementasikan.Mengganggu EkosistemTim riset yang dikoordinasikan ForBALI juga mengumpulkan analisisnya terhadap Andal ini namun tak bisa disampaikan secara utuh di rapat tim penilai Andal pusat ini karena pembagian waktu berbicara yang kurang adil.Misalnya ada catatan soal analisis ekosistem dan risiko kebencanaan dari I Made Iwan Dewantama dari CI Indonesia dan I Made Kris Adi Astra seorang analis cuaca. Keduanya hadir dalam rapat.Dalam rekomendasi Iwan, kesesuaian lokasi dari rencana kegiatan sangat dipaksakan, hanya mengacu pada Peraturan Presiden dan merusak tatanan hukum di tingkat daerah terutama terkait dengan peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menjadi preseden buruk di masa yang akan datang. Perda RTRW yang telah disusun dengan susah payah akhirnya harus berubah hanya karena ada Perpres baru untuk mengubah status konservasi Teluk Benoa.Perbedaan cara pandang masyarakat Bali terhadap Teluk Benoa menurutnya tidak dipahami oleh investor. Argumennya Teluk Benoa merupakan kawasan sedang rusak dengan tingginya tingkat sedimentasi sehingga perlu direvitalisasi. “Padahal masyarakat Bali melihat sebagai kawasan ekologi dan kawasan suci penting dibuktikan dengan indeks keanekaragaman hayati tinggi,” sebut Iwan. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Teluk Benoa juga menyimpan cadangan carbon. Menurutnya kalau cadangan carbon dibongkar dan diurug maka sangat berpotensi untuk mengganggu.Soal pengurugan, dalam Andal tidak ada penjelasan untuk memastikan tidak akan ada air keruh yang masuk ke perairan Serangan, Sanur dan Tanjung Benoa hingga Nusa dua yang sangat berpotensi membunuh ekosistem perairan seperti rumput laut dan terumbu karang di kawasan itu.Dalam catatanya, Iwan menerangkan pada tahap konstruksi tidak dijelaskan mengenai kebutuhan air bersih. Padahal Bali sedang menghadapi krisis air bersih untuk minum dan subak.Usulan pemrakarsa menggunakan air laut sebagai bahan baku air bersih juga tidak dijelaskan mengenai teknologi yang dipakai yang mahal dan belum ada di Indonesia. Selain itu, investor belum memiliki izin eksploitasi air laut. Jika air permukaan akan dipakai maka akan mengganggu sistem pertukaran air di dalam teluk.Andal juga tidak menyebutkan ukuran alur antar pulau reklamasi, yang bisa menjamin adanya pergerakan air. Karena bila air llaut tidak mengalir, berpotensi jadi sumber penyakit.Disebutkan dalam Andal terganggunya lalu lintas laut oleh kegiatan penambangan pasir laut dianggap sebagai dampak tidak penting, padahal area yang dilalui sangat luas yaitu dari lokasi pengambilan pasir hingga ke dalam Teluk Benoa.“Tidak ada penjelasan mengenai kondisi lalu lintas di wilayah yang dilalui oleh kapal pengangkut pasir, padahal melewati selat Lombok yang relatif padat karena merupakan alur laut kelautan Indonesia (ALKI) dan selat Badung yang merupakan jalur utama transportasi laut menghubungkan Bali dan Nusa Penida,” ingatnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Ditambah lagi tidak dimasukkannya data dari riset yang dilakukan Conservation International Indonesia mengenai keanekaragaman hayati mamalia laut di perairan selatan Bali yang dilakukan November-Desember 2015 lalu. Datanya menunjukkan bahwa perairan selatan Bali merupakan jalur ruaya penting spesies mamalia laut.Satwa tersebut yaitu Sperm Whale (Physeter macrocephalus), Sei whale (Balaenoptera borealis), Bryde’s whale (Balaenoptera edeni), Spinner dolphins (Stenella longirostris), Spotted dolphins (Stenella attenuata), Risso’s dolphins (Grampus griseus), Fraser’s dolphins (Lagenodelphis hosei) dan Bottlenose dolphins (Tursiops sp).Selain itu juga penyu, sunfish (Mola mola), pari manta , hiu paus/whale shark (Rhincodon typus), hiu dan ular laut yang tidak teridentifikasi jenisnya.Kajian sosial dan buaya juga kembali dijelaskan oleh Sugi Lanus soal situs-situs dan kawasan suci di Teluk Benoa. “Mestinya para pemangku (pemimpin ritual di lokasi persembahyangan) dilibatkan,” ujarnya.Peneliti Penanggulangan Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno mengingatkan setiap proyek besar memiliki risiko dan ini harus dikelola. “Kalau saya baca masalah yang ada di Teluk Benoa menarik, pencemaran limbah, pembuangan sampah, sedimentasi. Negara berkewajiban menata itu semua. Kan banyak caranya tidak hanya dengan reklamasi, kenapa kita menutup cara yang lain. Tanggung jawab negara bukan diprivatisasikan,” sebut Eko.Suriadi Darmoko Direktur Walhi Bali mengingatkan ada 11 desa adat di sekitar Teluk Benoa yang sudah resmi menyatakan penolakan dan harus didengar suaranya. Setidaknya ada 4 perwakilan desa adat yang bisa bicara dan menolak reklamasi. Kemudian pentingnya partisipasi publik di Lombok misalnya dalam survey oleh investor banyak warga tak menjawab karena belum pahami resiko. “Kalau dibilang milik rakyat Bali, ini faktanya dijual,” sentilnya.Klaim Investor | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Sebaliknya dari pihak investor yang membawa analis budaya dan agama menyebut apa yang dilakukan TWBI sesuai dengan prinsip keseimbangan lingkungan Bali, Tri Hita Karana.Jro Mangku Gede Suarjaya, Mantan Dirjen Hindu dan Budha yang mewakili kepentingan TWBI ini menjelaskan budaya sebagai potensi utama Bali menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara pariwisata dan kebudayaan.Komisaris PT TWBI, Marvin Lieano kembali meyakinkan publik bahwa reklamasi adalah solusi dari masalah sedimentasi dan sampah di kawasan ini. “Kami dan kolega di TWBI dan para konsultan mempunyai ide bagaimana caranya agar Teluk Benoa diperhatikan secara khusus agar daya saingnya meningkat nasional maupun dunia. Maka revitalisasi menurut saya harus dilakukan,” ujarnya.Konsultan TWBI, Iwan Setiawan memaparkan teknis reklamasi. Bermuaranya masing-masing sungai ke Benoa tak akan mengalami gangguan. Kegiatan konstruksi meliputi 3 yakni ketersediaan sumber urugan, penataan alur antar pulau, dan pengurugan.Material hasil penataan jadi bahan timbunan sekitar 10 juta meter kubik sisanya dari Selat Alas-Lombok sekitar 30 juta meter kubik. “Kita membangun pulau itu bertahap didasarkan pertimbangan sosial ekonomi. Selama 3 tahun seluruh pulau terbentuk,” katanya.Metode reklamasi dengan pembuatan tanggul permanen dan sementara menggunakan kantong pasir. Fasilitas yang ada seperti jalur pipa bahan bakar disiasati dengan adanya desain pulau terbelah untuk keamanan pipa. Pengadaan air salah satunya dengan mengolah air laut dengan teknologi RO dan daur ulang air hujan.Pihaknya mengaku mendapat ringkasan 180 dampak yang dikaji di antaranya terumbu karang pengaruh mobilisasi pasir urug dari Selat Alas ke Teluk Benoa. Lalu kemungkinan banjir, hidrologi, kualitas udara, air, dan lainnya.Proses Perizinan | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-088-04.json | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan | Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat, San Afri Awang, mengatakan Amdal (proses setelah Andal) ini bukan satu-satunya soal perizinan, tapi Amdal menentukan langkah berikutnya.Menurutnya ada distorsi antara reklamasi dan revitalisasi. “Jadi kesannya kalau reklamasi selalu dalam posisi mengubah segalanya, atau dikesankan mengubah rona lingkungan secara drastis, tapi revitalisasi ini beda,” sebutnya.Reklamasi murni menurutnya mungkin bisa mengubah bentang alam, tapi kalau revitalisasi bentang alam tidak akan terganggu. “Setuju atau tidak setuju tolong diarahkan pada substansinya. Memang proses ini yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan, harus kita jalankan dengan tertib, santun dan bermartabat,” lanjutnya.Pimpinan rapat lainnya adalah Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry. Ia tak mengkritik dampak buruk namun memberi catatan jika reklamasi jadi dilakukan. Investor diminta mengutamakan tenaga kerja lokal, tidak menggunakan air bawah tanah dan irigasi, dan pengawasan proyek.Ada sedikit insiden yang membuat riuh ketika ada anggota DPRD yang angkat tangan untuk ikut bicara namun ditolak oleh Sugawa Korry. Menurutnya yang berhak bicara hanya undangan komisi I dan III. Sementara yang ingin bersuara adalah AA Ngurah Adhi Ardana dari Komisi II dan seorang anggota DPRD Kota Denpasar kerap menyatakan penolakan rencana reklamasi. Pemkot Denpasar sampai kini secara resmi menolak proyek ini.Ada juga beberapa warga Lombok Timur yang mengatakan setuju pada rencana ini. Misalnya Abdul Mahjid dan Taufik Hidayat. “Janganlah ketika mengarah ke mendukung, dicap menjadi antek-antek. Di Lombok Timur terjadi gerakan seperti itu sehingga kalau kita mengarah ke mendukung, dicap dapat uang. Bagi yang menolak, apa benar menolak. Ini menjadi pertanyaan kami. Kami di lapangan di masyarakat pesisir sepakat bumi air dikuasai negara untuk kepentingan rakyat,” kilahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-037-14.json | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | [CLS] PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kala berpidato di Kampus Center for International Forestry Research (Cifor), mengatakan, pada kenyataan tetap banyak negara maju gagal memenuhi komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang mereka sepakati di Kyoto. Terlebih lagi, tidak semua negara maju — penghasil emisi gas rumah kaca –menyetujui Protokol Kyoto.“Negara maju harus memimpin dalam mengurangi emisi, tetapi negara-negara berkembang harus berbuat lebih banyak,” katanya, Rabu(13//6/12).SBY mengatakan, program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan alih teknologi dan pengurangan kemiskinan di negara berkembang pun tak berjalan sesuai harapan dan sasaran.Masyarakat internasional sudah menandatangani Protokol Kyoto. Ini semacam pemahaman bersama dan keinginan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sejumlah negara berkomitmen sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia, berkomitmen sampai 2020 mengurangi 26 persen emisi gas rumah kaca atau 41 persen jika ada dukungan internasional.Menurut SBY, komitmen pertama Protokol Kyoto, akan berakhir tahun ini. “Kami berharap bisa memiliki sebuah rencana sementara untuk komitmen periode kedua yang akan berjalan dalam lima tahun, sampai 2017 atau delapan tahun, sampai 2020 yang akan diputuskan di Doha, Qatar,” kata SBY.Presiden mengatakan, perlu memastikan kerangka kerja sama pasca 2015. Di mana, pembangunan global dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan dan partisipasi terbuka bagi semua stakeholder. “Harus bertujuan memberdayakan kaum miskin di negara berkembang. Ini harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sama dan tanggung jawab publik yang bermanfaat bagi semua negara.”Untuk itu, harus memberikan peran lebih besar dan akses pada negara-negara berkembang untuk berpartisipasi aktif guna mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah lingkungan.Pertumbuhan Ekonomi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-037-14.json | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | SBY mengatakan, pertumbuhan seimbang tidak hanya mengandalkan anggaran dan konsumsi pemerintah, juga didukung investasi dan ekspor, juga sebaliknya. Ini menandakan pertumbuhan baik dari segi permintaan dan penawaran.Hal ini berarti, pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada satu atau dua negara, juga tidak tergantung pada satu sektor ekonomi atau daerah. Sebuah pertumbuhan yang berkualitas, katanya, perlu didukung pengembangan sektor sekunder dan tersier. Juga tak boleh hanya mengandalkan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam.Pada 2025, ucap SBY, Indonesia akan memiliki struktur ekonomi, 55 persen didukung sektor tersier, 36 persen sekunder, sisanya sektor primer. Untuk mencapai target ini, dengan memberikan nilai tambah kepada produk pertambangan, kehutanan, pertanian dan perikanan.“Meningkatnya output produksi seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya lingkungan.Titik pertumbuhan berkelanjutan, dengan ada keseimbangan optimal antara aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, perlu didukung investasi pada orang dan teknologi.Pada KTT Bumi, Rio+20, akan menjadi kesempatan bagi para pemimpin dunia memperbarui komitmen politik mereka pada pengembangan ekonomi hijau global melalui pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan.“Saya akan menggunakan kesempatan untuk mengirim pesan dan panggilan guna pembangunan berkelanjutan pada masa pasca Rio + 20. Mari kita mengambil tanggung jawab bagi masa depan umat manusia dan untuk ibu bumi.” “Semua warga dunia. Maju dan negara berkembang. Organisasi internasional dan regional. Swasta. Lingkungan. Semua stakeholder.”Dana RecehKoordinator Koalisi Masyarakat untuk Keadilan, Siti Maimunah, mengatakan, pemerintah Indonesia dalam mengadopsi pembangunan berkelanjutan lewat green economy tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-037-14.json | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | SBY: Banyak Negara Maju Gagal Kurangi Emisi Gas | Dengan green economy ini, seolah sah, negara maju terus memproduksi emisi gas dengan memberikan kompensasi sejumlah uang kepada negara berkembang untuk menjaga alam demi mereka. “Semua lahan hutan, laut menjadi wilayah konservasi dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal.”“Indonesia cukup bangga dengan mendapat dana-dana receh dari luar negeri sebagai kompensasi mereka.”Koalisi juga mengkritik agenda Earth Summit karena tak menjawab problem utama kerusakan lingkungan. Justru melanggengkan sistem ekonomi neoliberal sekadar menempelkan kata hijau tanpa mengubah orientasi pembangunan yang eksploratif.Kondisi ini, akan mengulang kegagalan deklarasi pembangunan berkelanjutan yang memperluas kerusakan lingkungan, percepatan pemanasan global dan membahayakan penghuni bumi. “Nelayan, petani, masyarakat adat, buruh, kaum miskin kota, perempuan, pemuda dan anak-anak mengalami dan menjadi saksi penurunan keselamatan dari waktu ke waktu.”Sementara, hasil-hasil perundingan internasional perubahan iklim, tak menggembirakan karena selalu menghasilkan dokumen tanpa kewajiban penurunan emisi rumah kaca bagi negara-negara industri. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-015-18.json | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | [CLS] Pada tanggal 10 Oktober 2020 telah diluncurkan gerakan global bertajuk ‘Climate Countdown’. Gerakan global tersebut sebagai pengingat bagi masyarakat global bahwa planet bumi sedang mengalami krisis iklim.‘Climate Countdown’ sebagai gerakan untuk menginisiasi dekarbonisasi karena negara-negara yang tergabung dalam rezim perubahan iklim perlu bekerja keras dan berkolaborasi untuk menekan laju kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat celcius hingga tahun 2030.Apabila kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat celcius, maka dapat dipastikan rangkaian kejadian bencana akan terjadi semakin sering, karena sistem iklim yang kolaps maka akan berdampak bagi ekosistem yang kemudian mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi.Gerakan global ‘Climate Countdown’ pun perlu menjadi gerakan yang bersifat massal bagi setiap bangsa. Tak terkecuali bagi kita, -bangsa Indonesia.Refleksi ‘Climate Countdown’ juga perlu kita sikapi sebagai dua hal, yaitu adanya kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mengurangi laju peningkatan suhu melalui praktek baik yang ramah lingkungan, ramah energi dan rendah biaya atau kita tidak melakukan apa pun dan menunggu keadaan bertambah buruk.Tentu semua pilihan ada di tangan kita. Akan tetapi, perubahan iklim telah memberikan kita ‘alarm’ bahwa kita akan menghadapi berbagai ketidakpastian kondisi iklim yang berdampak pada penyebaran penyakit, kegagalan panen yang menyebabkan ancaman krisis pangan, dan peristiwa lainnya yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia.Baca juga: Dampak Perubahan Iklim dalam Perspektif Kajian Makroekonomi Menyikapi hal tersebut, maka adaptasi menjadi jalan untuk melakukan penyesuaian diri menghadapi perubahan iklim. Terminologi ‘new normal’ dalam menghadapi pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk aksi adaptasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-015-18.json | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Akan tetapi, sebelum berbicara adaptasi, kita perlu berbicara mengenai resiko. Mengapa? Karena hingga saat ini, masih ada beberapa pihak yang tidak mempercayai perubahan iklim. Pihak-pihak yang tidak mempercayai perubahan iklim ‘mungkin’ merupakan pihak-pihak yang jauh dari realitas keberadaan tiga kelompok masyarakat berikut ini.Saya membagi tiga kelompok masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim yaitu: masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada kebaikan alam (petani, nelayan, pekebun), masyarakat yang tinggal di kawasan rentan bencana alam (baik terpapar longsor, banjir, kekeringan, atau pun badai), dan masyarakat yang memiliki mata pencaharian bergantung pada kebaikan alam dan bertempat tinggal di kawasan rentan bencana alam.Tiga kelompok masyarakat ini tidak perlu diberikan penjelasan perubahan iklim dan definisi adaptasi maupun jargon-jargon pro iklim. Kelompok masyarakat ini membutuhkan jalan keluar yang dapat memampukan mereka adaptif menghadapi perubahan iklim.Menurut saya, wacana darurat iklim yang perlu menjadi sorotan adalah bagaimana kita mampu memberikan jalan bagi keberlangsungan hidup tiga kelompok ini agar adaptif menghadapi perubahan iklim.Tulisan ini tidak dibuat untuk meratapi perubahan iklim, akan tetapi ditulis dengan optimisme bahwa tiga kelompok masyarakat ini mampu menghadapi perubahan iklim apabila diberikan kapasitas berupa pengetahuan, informasi maupun panduan aksi yang memudahkan kelompok ini membangun kapasitas menghadapi perubahan iklim.Wacana perubahan iklim ini seringkali terdengar begitu saintifik sehingga masyarakat awam, -termasuk saya pun, kadang tidak dapat memahaminya, apalagi bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses pengetahuan dan informasi yang terbatas. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-015-18.json | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Maka, untuk meningkatkan kapasitas tiga kelompok tersebut untuk adaptif terhadap perubahan iklim merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja kolektif dari berbagai pihak untuk menerjemahkan perubahan iklim. Khususnya dalam menunjukkan resiko perubahan iklim hingga memberikan jalan keluar agar tiga kelompok masyarakat ini mampu adaptif menghadapi perubahan iklim.Baca juga: Resesi Ekonomi, Pandemi dan Kesusahan Nelayan Kita perlu lebih banyak mendengar apa saja yang dialami dan diperlukan tiga kelompok masyarakat agar dapat memetakan aksi adaptasi apa yang tepat bagi mereka.Kelompok yang memiliki wewenang dan kuasa ilmu kerapkali datang kepada tiga kelompok masyarakat tersebut dengan etic dan beragam kebijakan yang ‘dianggap’ paling tepat kepada kelompok tersebut. Seolah pengetahuan hanya menjadi jalur satu pihak dari pemilik kuasa wewenang dan pengetahuan kepada kelompok masyarakat ini.Namun, kondisi ini perlu dibangun dengan lebih dinamis, cair dan refleksif dimana pengetahuan perlu dibangun antara pemilik wewenang, pemilik pengetahuan dan masyarakat rentan sehingga strategi aksi adaptasi berupa perilaku maupun penggunaan teknologi dapat diterapkan kepada masyarakat tersebut secara tepat.Penerapan aksi adaptasi pun tidak dapat seragam mengingat kondisi masyarakat yang heterogen baik lanskap, nilai, kebudayaan, kepercayaan dan sistem sosial. Aksi adaptasi ini dapat dijalankan apabila tiga kelompok masyarakat tersebut mampu mengartikulasi kapasitas dirinya.Peningkatan kapasitas diri kelompok masyarakat yang perlu dilakukan adalah mendorong kehadiran pemimpin lokal yang bervisi berkelanjutan baik secara ekologis dan sosial, memiliki sistem informasi komunitas yang efektif dalam membantu perumusan keputusan bersama dan penguatan jaringan komunitas atau masyarakat yang luas. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-015-18.json | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Hitung Mundur: Berhitung Kapasitas Kita Menghadapi Perubahan Iklim | Dengan menitikberatkan pada kemampuan diri dalam memilih strategi adaptasi yang tepat, maka strategi adaptasi berdasarkan kekhasan lokal, bersifat lokalitas, dan rendah biaya menjadi keunggulan masing-masing kelompok masyarakat. * Ica Wulansari, penulis adalah Mahasiswa S-3 Sosiologi Universitas Padjadjaran yang tengah mengkaji resiliensi petani dalam menghadapi perubahan iklim dan pegiat isu-isu sosial ekologi. Artikel ini adalah opini penulis. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-073-05.json | RI-Korea Kerjasama Optimalkan KPH Antisipasi Kebakaran Hutan | RI-Korea Kerjasama Optimalkan KPH Antisipasi Kebakaran Hutan | [CLS] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan kerjasama bilateral antara Korea dan Indonesia. Kali ini mendukung pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.Ini salah satu komitmen perubahan iklim terkait Reducing Emission for Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+). Proyek ini bertujuan memfasilitasi pembangunan dan operasional KPH.First Secretary Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia, Lee Sang Ick mewakili Korea Forest Service menyebutkan, bantuan operasional KPH di Tasik Besar Serkap, gambut Semenanjung Kampar Riau.”Bantuan pengadaan kendaraan bermotor 60 unit, roda dua trail Viar X 200 dan 15 unit sepeda motor tiga merk Viar dilengkapi pompa air portable,” katanya.Bantuan Rp30 miliar untuk menekan luasan kebakaran hutan 2015. Dari kementerian mengalokasikan dana US$140.000 untuk penyiapan sumber daya manusia maupun operasional. Angka ini belum termasuk pengiriman dan distribusi ke daerah-daerah.Keseluruhan bantuan kendaraan bermotor akan digunakan di KPH dengan prioritas 12 provinsi termasuk tujuh provinsi prioritas dan dua unit kerja lain seperti Balai KSDA dan Perum Perhutani.“Ini salah satu langkah mendukung komitmen perubahan iklim menjaga hutan dari kebakaran. Agar Indonesia tanpa asap. Kami akan fokus pengawasan. Setelah itu mendiskusikan, melihat keuntungan atas bantuan yang diberikan. Akan ada evaluasi.”Sebelumnya, proyek Korea Indonesia FMU/REDD+ Joint Project in Tasik Besar Serkap ini berlangsung sejak 2012 sampai 2015 sebesar US$3 juta. Dilanjutkan tahap alih kelola proyek selama enam bulan, Januari-Juni 2016 dengan hibah akan terserap sampai Juni 2016.Direktur Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengapreasi bantuan ini. Bantuan alat operasi di lapangan sangat tepat. ”Kesulitan KPH ini sarana dan prasarana, misal menembus kanal, pakai mobil ga bisa.” | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-073-05.json | RI-Korea Kerjasama Optimalkan KPH Antisipasi Kebakaran Hutan | RI-Korea Kerjasama Optimalkan KPH Antisipasi Kebakaran Hutan | Awang menyebutkan, keseluruhan ada 87 KPH di tujuh provinsi rawan kebakaran, yakni sembilan hutan lindung dan 78 hutan produksi. Baru 35 unit ada kelembagaan. ”Anggaran kita terbatas, kalau ga ada kelembagaan menggunakan UPT untuk mobilisasi.”Pojok Iklim aksi karhutlaSementara itu, Pojok Iklim. forum diskusi multi sektoral digagas KLHK, berisi para pelaku usaha, akademisi, Rabu(30/3/16), membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, perlu ada koordinasi kuat antarlembaga, untuk memutuskan pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas. Hingga antisipasi penanggulangan bisa secepatnya,” katanya dalam rilis kepada media.KLHK, katanya, sedang mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh petugas pemantau karhutla di daerah pada smartphone. Bila ada titik panas, petugas bisa langsung mendeteksi koordinat dan memungkinkan laporan terkini dari petugas. Setelah pemantauan lapangan, katanya, apabilatak berpotensi sebagai titik api, bisa menghapus pelaporan. “Sistem langsung membaca penghapusan sebagai laporan titik aman kebakaran.”Pakar Institut Teknologi Bandung Indroyono Soesilo, mengatakan, beberapa peneliti ITB sedang mengembangkan alat berbentuk drone dan pesawat mini tanpa awak, dilengkapi kamera. Alat ini, katanya, untuk memantau, dan mencitrakan gambar serta koordinat kebakaran hutan secara langsung.Teknologi ini, katanya, bisa memantau api di tempat sangat susah terjangkau. Terbang di ketinggian 400-500 meter dari permukaan tanah, alat ini produk asli Indonesia ini sudah banyak digunakan pemetaan tambang.Daftar Penerima Bantuan Kendaraan Patroli Kebakaran Hutan [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2014-032-02.json | Selamatkan Hutan, Sayangi Orangutan | Selamatkan Hutan, Sayangi Orangutan | [CLS] Berbagai cara dilakukan orang untuk mencintai lingkungannya. Dari sekadar sosialisasi hingga kampanye penyelamatan satwa-satwa dilindungi. Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas guna memperingati Hari Orangutan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus setiap tahunnya.Aksi diikuti sejumlah perwakilan lembaga, masing-masing Dinas Kehutanan Ketapang, BKSDA Ketapang, CU Pancur Kasih, Radio Komunitas Gema Solidaritas, Sispala Genta, Repatones, Kompasta, Gersisma, Care, KPA, FFI Ketapang, Federasi Panjat Tebit Indonesia Ketapang, Cicak Adventure, Bsyok, KBK, Relawan Tajam, serta perwakilan sekolah menengah atas.Mereka melakukan long march di sepanjang Jalan R Suprapto Ketapang sambil mengarak spanduk dan poster bertuliskan pesan moral kepada para pengguna jalan: Selamatkan hutan, sayangi orangutan. Menyakiti orangutan, sama dengan menyakiti dunia. Mereka juga membagikan brosur tentang konservasi orangutan.Aksi yang dipusatkan di Bundaran Agoes Djam dan Ale-Ale, Ketapang, berlangsung semarak. Ada orasi lingkungan, ada pula pembagian bibit pohon kepada para pengendara. Jumlah bibit pohon yang dibagikan mencapai 600 batang. Bibit itu bantuan dari Dinas Kehutanan Ketapang. Aksi tahun ini mengusung tema: Bersama Melawan Kepunahan Orangutan.Koordinator kegiatan World Orangutan Day 2014 Ketapang, Tri Bedu Nugroho, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar seremoni saja, tetapi sebagai metode penyadartahuan kepada semua pihak agar lebih peduli pada orangutan. “Ini upaya nyata yang kita lakukan agar masyarakat tahu bahwa orangutan itu satwa yang dilindungi undang-undang,” katanya di Ketapang.Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang paham tentang orangutan, kian banyak pula yang turut menjaga keberlangsungan hidupnya. Artinya, apa yang dilakukan ini hanya salah satu metode untuk mengedukasi warga tentang pentingnya konservasi orangutan. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-032-02.json | Selamatkan Hutan, Sayangi Orangutan | Selamatkan Hutan, Sayangi Orangutan | “Masyarakat harus tahu keberadaan orangutan merupakan indikator bahwa lingkungan yang menjadi habitatnya masih terjaga dengan baik,” urai Bedu.Kendati demikian, dia juga menegaskan bahwa keberadaan orangutan di habitatnya, saat ini sudah serba terancam. Ini dipicu berbagai aktivitas manusia. Di antaranya perburuan, perdagangan, dan imbas dari sebuah pembangunan. Faktor paling utama, kata Bedu, hutan yang menjadi habitat asli orangutan semakin susut.Oleh karenanya, kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu lebih intensif. Ini bertujuan untuk menahan laju keterancaman orangutan dan habitatnya melalui metode masing-masing.Berdasarkan hasil monitoring Yayasan Palung dan Yayasan IAR Ketapang, teridentifikasi 10 kasus pemeliharaan orangutan di permukiman masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang. Monitoring dilakukan Januari-November 2012.Terdapat pula beberapa kasus pemeliharaan orangutan di permukiman masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal perkebunan kelapa sawit. Bahkan, ada beberapa individu orangutan yang berasal dari areal perkebunan sawit. Sepanjang 2012, ada 17 individu orangutan yang diselamatkan, baik dari tangan masyarakat maupun dari kawasan perusahaan di Ketapang.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2022-047-04.json | Dijuluki Daun Pepaya Jepang, Padahal Tanaman Ini Berasal dari Meksiko | Dijuluki Daun Pepaya Jepang, Padahal Tanaman Ini Berasal dari Meksiko | [CLS] Tanaman chaya [Cnidoscolus aconitifolius] sesungguhnya bukan berasal dari Jepang, meski dikenal dengan nama pepaya jepang.Chaya merupakan tanaman asli Semenanjung Yucatan, Meksiko, yang sudah dibudidayakan secara luas di Amerika Tengah.Penyebutan ‘pepaya’ dikarenakan bentuk dan tekstur daunnya menyerupai daun pepaya, pun demikian pengolahannya, meskipun secara kekerabatan lebih dekat singkong. Tidak diketahui alasan mengapa disebut pepaya jepang.Di negeri asalnya, tanaman ini diolah sebagai makanan maupun obat. Misalnya, dipercaya sebagai suplemen makanan yang kekurangan gizi, mengendalikan penyakit diabetes, radang sendi, dan penyakit ringan lainnya. Daun chaya kering juga digunakan untuk pakan ternak dan bahan kompos.Baca: Ubi Banggai, Tanaman Pangan Primadona Sulawesi Tengah Berdasarkan penelitian Tini Sudartini, Nur Arifah Qurota A’yunin, dan Undang dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi berjudul “Karakterisasi Nilai Gizi Daun Chaya [Cnidoscolus chayamansa] Sebagai Sayuran Hijau yang Mudah Dibudidayakan” diketahui kehadiran chaya di Indonesia mulai 1998 dengan melalui penyebaran stek ke 350 desa. Tahun 2014, tanaman ini telah banyak di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok.“Di Indonesia, chaya sering dimanfaatkan sebagai tanaman pagar kebun atau pembatas lahan,” tulis peneliti.Chaya merupakan pohon setengah berkayu yang tahan kekeringan. Tidak memerlukan penyiraman rutin atau perawatan khusus. Potensi terserang hama dan penyakit juga rendah.Daunnya dapat diolah menjadi aneka produk olahan seperti minuman jelly chaya, hunkwe daun chaya, rolade daun chaya, chasumi puding, rendang daun chaya, juga skutel daun chaya.Baca: Melirik Talas Sebagai Potensi Pangan Masyarakat Indonesia SuperfoodDalam Journal of Medicinal Plants Research, disebutkan bahwa daun pepaya jepang mengandung protein, zat besi, fosfor, kalsium, kalium, dan Vitamin C. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2022-047-04.json | Dijuluki Daun Pepaya Jepang, Padahal Tanaman Ini Berasal dari Meksiko | Dijuluki Daun Pepaya Jepang, Padahal Tanaman Ini Berasal dari Meksiko | Daun chaya pun mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki kapasitas antioksidan. Selain itu, kandungan Vitamin C dan proteinnya lebih tinggi dibandingkan jeruk dalam satuan berat yang sama.Dalam artikel di portal Pertanian.go.id, dijelaskan bahwa chaya merupakan tanaman superfood yang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Keistimewaannya dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan tanaman ini lebih bergizi dibandingkan sayuran hijau seperti bayam dan sawi.Proses budidayanya juga cukup mudah, bisa melalui biji atau batang, seperti halnya menanam singkong. Apabila dirawat dengan baik, pohon ini bisa tumbuh 3 meter, namun biasanya orang akan mempertahankannya pada ketinggian 1-2 meter. Tujuannya, mempermudah memanen daunnya.Baca: Sayur Lilin, Anda Pernah Lihat dan Makan? Mengutip hellosehat.com, chaya bermanfaat membantu pembentukan otot, sebab memiliki protein yang tinggi dan juga memiliki sifat antidiabetes, antioksidan, dan hepatoprotektif. Hepatoprotektif adalah senyawa yang memiliki efek teurapeutik dalam memulihkan dan mengobati penyakit hati [liver].Daun ini juga mengandung zat besi tinggi yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah. Dengan demikian, dapat mengurangi risiko anemia dan dapat meningkatkan konsentrasi.Baca juga: Senduduk, Tumbuhan Bermahkota yang Bermanfaat Sebagai Obat Namun, dibalik banyak manfaat tetap ada bahaya yang harus diwaspadai yaitu adanya kandungan senyawa beracun. Daunnya berpotensi mengeluarkan asam sianida yang beracun bagi manusia.Senyawa tersebut bisa dinetralkan dengan direbus sekitar 5-15 menit, sebelum dikonsumsi, agar asam sianida dan turunannya terurai. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-015-10.json | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | [CLS] Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PBBSI) cabang Kabupaten Lamongan memanjakan para pecinta bonsai dengan menggelar pameran dan kontes bonsai di lapangan Gajah Mada Jalan Sumargo, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pameran dan kontes bonsai ini digelar mulai tanggal 18 hingga 29 Oktober 2020 dengan mengusung tema dalam bahasa Jawa “seng penting guyub rukun”.Joko Supriyadi, Sekretaris PPBSI cabang Lamongan menjelaskan acara ini sering diadakan hampir setiap setahun, bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Lamongan. Tahun ini sudah ke-14 kalinya. Hanya, tahun ini acaranya diundur karena masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Seharusnya kegiatan digelar pada bulan Mei atau Juni.“Awal mulanya PBBSI Gresik yang mengadakan, makanya kami langsung berani menyelenggarakan juga, disesuaikan dengan Hari Pahlawan Nasional pada bulan 10,” ujar pria 30 tahun ini saat ditemui Mongabay Indonesia disela pameran, Senin (26/10/2020).baca : Menikmati Bunga di Pasar Splendid Malang Joko mengatakan pameran bonsai baru pernah diadakan pada tingkat lokal. Padahal, dalam dua tahun belakangan ini di Lamongan sudah mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas pecinta bonsai.Hal itu yang mendasari diselenggarakannya pameran bonsai ini, sekaligus untuk mengetahui potensi-potensi bonsai dari lokal. Biasannya, saat pameran selalu melibatkan penghobi bonsai dari luar kota. Kategori PenilaianAda 12 komunitas penghobi bonsai di Lamongan yang ikut sebagai peserta pameran sekaligus berperan di kepanitiaan. Total ada 345 bonsai yang dipamerkan, dan dibagi menjadi dua kelas yaitu regional dan prospek. Untuk regional ada 130 pohon.Prospek, kata Joko, merupakan bahan bonsai yang masih dalam proses jadi. Sedangkan regional itu tingkatan pertama dalam penjurian. Sementara penjurian yang nasional itu meliputi regional, madya, utama dan bintang. Sedangkan untuk yang lokal hanya ada dua yaitu prospek dan regional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-015-10.json | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | baca juga : Kalibiru dan Kisah Sukses Masyarakat Jalankan Ekowisata Milyaran Rupiah Kebanyakan bonsai yang diikutkan pameran ini berasal dari bahan mendongkel di alam. Bagi pemula, tingkat kesulitan membuat bonsai dari pendongkelan yaitu menentukan konsep utama. “Kadang orang sudah punya dongkelan, tetapi mau membentuk seperti apa itu kebanyakan masih bingung,” katanya.Kalau masih awam, lanjut dia, bentuk bonsai pasti diubah-ubah karena masih belum bisa mengonsep sejak awal. Konsep yang berubah-ubah seperti ini yang akan memakan waktu lebih lama. Beda halnya ketika sejak awal konsepnya sudah jelas, tentu proses pembentukan bisa lebih mudah.Saat penjurian, proses pembentukan ini juga menjadi salah satu tolak ukur. Ada yang dinilai dari keseimbangannya. Kalau programnya kurang pasti, berarti saat menentukan dimensi atau keseimbangannya juga akan berbeda dengan hasilnya nanti.Ada empat kategori yang menjadi penilaian, pertama yaitu dari segi penampilan, ini dilihat total dari keseluruhan bentuk pohon. Kedua yaitu gerak dasar, biasannya dibagi beberapa, ada yang tegak lurus, tegak miring atau dikenal juga dengan istilah slenting, kemudian tegak berliku. Ketiga yaitu keserasian, ini dinilai antara pot, pohon dan aksesoris yang digunakan. Keempat yaitu kematangan dari akar, batang sampai dengan ranting.menarik dibaca : Jejak Nyuh, Pohon Kehidupan di Pesisir Bali Timur Adapun untuk jenis pohon yang diikutkan dalam pameran ini lebih beragam, diantarannya seperti pohon santigi (Vaccinium varingiaefolium), pohon serut (Streblus asper), mentaos, pohon beringin (Ficus benjamina), juwet (Syzygium cumini), sancang (Phemna microphylla), dan wahong (Premna serratifolia). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-015-10.json | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | Pecinta Bonsai Lamongan Gelar Pameran Mengangkat Potensi Lokal | Diakuinya, pameran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnnya. Meskipun skala lokal tetapi pesertanya lebih banyak. Dia berharap pameran ini bisa dijadikan sarana evaluasi pohon bonsai dari peserta lokal untuk lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya pameran ini bisa dijadikan ajang bertukar pikiran dan juga menambah jaringan.“Sebetulnya, peserta dari luar kota seperti Malang, Surabaya, Mojokerto, juga ingin ikut, namun karena pameran kali ini ingin mengangkat potensi bonsai lokal, jadi terpaksa kami menolak untuk peserta yang dari luar kota,” imbuh pria asal Desa Ploso buden, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ini. Hiburan WargaTujuan lain dari diselenggarakan pameran ini juga memberikan hiburan kepada masyarakat secara umum. Muhammad Mukhlis (37), salah satu pengunjung mengaku senang dengan adannya pameran ini. Sebab, potensi bonsai yang dari Lamongan bisa terangkat dan bisa dikembangkan lagi.Setelah melihat-lihat pria yang datang bersama keluarga tersebut juga merasa termotivasi untuk membuat bonsai. Menurut dia, ada beberapa catatan untuk acara berikutnya supaya lebih baik lagi, diantaranya kurangnya papan nama di jalan raya yang menunjukkan tempat pameran. Berikutnya, lokasi pameran yang becek juga perlu diperhatikan.Sementara itu, Bupati Lamongan, Fadeli, saat membuka acara pameran bonsai mengakatan, pameran ini merupakan alternatif hiburan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, yang penting pula masih menerapkan protokol kesehatan. Menurut dia, dengan adanya acara ini juga untuk menumbuhkan minat dan hobi masyarakat akan bonsai sekaligus melestarikan lingkungan hidup.“Bonsai sebagai karya seni bernilai ekonomi tinggi bila ditekuni secara profesional,” kata Fadeli, yang sudah dua periode memimpin kabupaten yang berjuluk kota soto ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | [CLS] Prolog: Jakarta, 2007Pada 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar di bawah kemimpinan rezim Soeharto.Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas Ivy League yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karir dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri sawit yang sedang booming di Indonesia.Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki lift yang melesat menaiki Menara Kadin. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah Bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat di tengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroninya.Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual satu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan.Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang saat itu sedang kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan. Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan sawit. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.Industri sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi ini menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.Namun ada versi lain di balik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, hingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam.Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang beroperasi di seluruh nusantara.Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini. *** Indonesia Terlahir KembaliAhmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur.Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan akhirnya mengundurkan diri.Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah.Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan ini menjadi bisa diperebutkan.Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan, bahwa dia lahir awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin.Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi.Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat. Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuannya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.20000000298023224, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankan dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur —, menjadi bupati pertama Seruyan.Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-pertiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat bagi beragam produk dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.Meskipun tak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global.Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.” ***Booming Sektor Perkebunan Sawit | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dulu, pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan.Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”.“Jika kami menolak, kami berhadapan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal. “[Mengakibatkan] migrasi secara besar-besaran penduduk laki-laki,” kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami.“Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” “Situasinya sangat menyedihkan.” | [0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur. Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998-2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500.000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemungkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok– yang makin menyebar– untuk membentuk Wilmar International, perusahaan sawit yang mungkin terbesar di dunia.Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat dari luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika di bawah administrasi Darwan.Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah, yang dalam sekejap berganti perkebunan. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan China.Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan – eufemisme dari perluasan perkebunan – terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran. ***Nyanyian Peniup PeluitPada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan.Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.“Tolong diperiksa – ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.Namun, saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam band rock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.” ***The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktik penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, ia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang itu. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham setidaknya di satu perusahaa n. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.” ***Sebagian besar nama itu jarang digunakan . Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi.Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama di balik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya . Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil.Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain – penerima manfaat yang sesungguhnya – dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima satu izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya. ***Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyader.Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan ilegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya. Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengataka bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.) Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian. ***Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra. ***Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat.Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktik bayangan lainnya.” | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.Modusnya , mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan –terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu–kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia–, untuk memilih petahana.Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000 akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya. ***Ketika Warga Mulai MelawanSuatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan oknum polisi.Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra , katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.Uang sebesar itu tak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, sebagai jaminan penghasilan di masa tua nanti. Dia tak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi.Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser – sawit yang ditanam petani biasa lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan – dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang temanya di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitar. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri. “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,” kata pria yang berumur 63 tahun ini.“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.” Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan. ***Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu.Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu.Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”James Watt, petani Desa Bangkal, desa di tepian Danau, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.”Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan–lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati–gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan.Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16. ***Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan ini.Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekadar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka.“Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS). | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | “Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada Juni tahun ini, pada usia 47 tahun. ***Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahan karena dicaplok Sinar Mas Group.Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui merekaBeberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain. James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.” ***Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di Pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali serta mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator.” Surat perintah diterbitkan untuk menahannya.Budiardi tak mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.” ***Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan.Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2017-019-14.json | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini. *** Korupsi dengan Modus Makin CanggihBagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluargany [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2015-001-14.json | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | [CLS] Tim Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 mengungkap fakta mengejutkan tentang kapal asing yang masih beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Fakta tersebut terungkap, karena Satgas menemukan ada keanehan dalam penemuan di lapangan.Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Widodo menjelaskan, keanehan yang dimaksud, adalah tidak ditemukannya keselarasan antara informasi yang masuk dengan fakta di lapangan.“Ini disinyalir karena ada kapal yang sudah menggunakan teknologi canggih,” ucap Widodo di Jakarta, Senin (28/12/2015).Dia memaparkan, dugaan digunakannya alat canggih, karena sebelumnya ada laporan yang masuk bahwa ada kapal dari Tiongkok yang terdeteksi di radar pemantau. Posisi kapal tersebut dengan jelas ada keterangan titik koordinatnya secara detil.Tetapi, Widodo melanjutkan, saat Satgas mengirimkan anggota ke titik koordinat yang dimaksud, kapal asing tersebut ternyata tidak ada. Adanya perbedaan fakta di lapangan dan laporan di radar tersebut, bisa terjadi jika kapal asing menggunakan alat canggih.“Jadi, alat tersebut disinyalir berfungsi untuk mengelabui alat pemantau yang ada di kami. Jadi, kita mendeteksi mereka, tapi kita tidak bisa mengetahui dimana keberadaannya secara pasti. Ini sedang diselidiki oleh kita,” tutur dia.Gandeng Hacker LokalUntuk mengatasi terjadi lagi kasus seperti itu, Widodo mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan hacker-hacker lokal yang memang memiliki kompetensi di bidang teknologi internet.“Kita menduga, adanya titik koordinat palsu juga karena ada keterlibatan hacker lokal yang tanpa sengaja memengaruhi sistem AIS (automatic identification system) yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia,” papar dia. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-001-14.json | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | “Jadi, hacker-hacker kita harus bekerja keras untuk mencari itu. Sekarang kan sudah sumber electronic war fare,” tambah dia.Menurut Widodo, walau kejadian tersebut merupakan yang pertama kali, namun dia berusaha keras agar tidak terulang kembali di waktu mendatang. Hal itu, karena data kamuflase seperti itu bisa mengacaukan patroli yang ada di lapangan.Kata dia, bisa saja anggota di lapangan memburu titik koordinat yang ditemukan di AIS, namun kenyataannya kapal asing tersebut sedang menangkap ikan di titik koordinat yang tidak terdeteksi.“Karena ini adalah kamuflase. Maka, kita tidak bisa memastikan apakah kapal asing yang terdeteksi itu benar-benar ada atau tidak. Kalaupun ada, kita tidak tahu dari negara mana mereka asalnya. Jadi, walau di AIS terdeteksi dari Tiongkok, itu belum pasti dari negara tersebut,” tandas dia.ABK Asing Tertahan di MalukuMenjelang pergantian tahun ke 2016, Satgas 115 mencatat masih ada anak buah kapal (ABK) eks perusahaan yang terlibat dalam aksi IUU Fishing, dan tertahan di Ambon, Maluku. Menurut Anggota Satgas 115 Mas Achmad Santosa, terdapat 109 dari 385 ABK berkebangsaan Myanmar dan 56 ABK berkebangsaan Thailand.Para ABK tersebut, kata pria yang akrab disapa Ota itu, sebelumnya bekerja kepada 9 (sembilan) perusahaan, yaitu PT JM, PT HDG, PT TMN, PT BIP, dan PT TAJ (MBR Grup), PT SMMI, PT ESI (SnT Grup), PT MBJ, PT SLU (SLU Grup).“Para ABK tersebut masih tertahan, karena beragam kasus. Adayang belum mendapat gaji karena tidak diakui sebagai pekerja kapal dan ada juga yang masih dibutuhkan oleh perusahaannya untuk menjaga kapal,” tutur dia.Untuk memecahkan persoalan tersebut, menurut Ota, Satgas 115 menemui sejumlah pihak terkait. Hasilnya, 109 ABK berkebangsaan Myanmar sudah diakui sebagai pekerja dan 34 ABK diantaranya sudah mendapatkan gaji.Selain itu, 37 dari 56 ABK berkebangsaan Thailand sudah dipulangkan ke negaranya dan sisanya masih menunggu penyelesaian dokumen. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-001-14.json | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | “Untuk ABK yang belum mendapatkan gaji, akan dibayar maksimal sebelum pergantian tahun ini,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-10.json | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | [CLS] Pembangunan jalan tol Manado-Bitung, terutama di seksi 2B menuai protes berbagai kalangan dari masyarakat adat, pegiat lingkungan hidup maupun mahasiswa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka khawatir, pembangunan proyek ini berdampak pada situs Mata air Aerujang yang jadi tempat ritual adat sekaligus sumber air minum warga sekitar.“Kami dukung pembangunan jalan, tapi jangan merusak sumber air dan situs budaya. Sudah sejak 2015, saya katakan itu. Tanpa jalan tol manusia bisa hidup, tapi tidak tanpa air,” kata Neltje Tengker, Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu, ketika dihubungi Mongabay akhir November ini.Sebelumnya, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, proyek pembangunan jalan tol akan tetap menjaga keberlanjutan situs mata Aerujang.Eksistensi mata air Aerujang terletak di Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tak lepas dari pembentukan perkampungan yang dikenal dengan nama negeri Danowudu, pada 1908.Berdasarkan informasi yang dihimpun Mongabay, hingga kini Aerujang jadi lokasi menjalankan ritual bagi sejumlah prang adat di Minahasa. Selain itu, 11 mata air di sana berkontribusi menyuplai air bersih setidaknya 800 keluarga di tiga kelurahan di Kota Bitung.Pembangunan jalan tol Manado-Bitung seksi 2B sepanjang 11,7 km khawatir mengancam eksistensi situs itu. Masyarakat adat berharap, keberlanjutan situs seluas kurang lebih 1,7 hektar itu tetap terjaga.Pada 23 Desember 2018, sejumlah warga Kota Bitung protes pembangunan jalan tol yang melintasi situs mata Aerujang. Setelah dua tahun terhenti, protes kembali muncul pada 17 dan 18 November kala proyek pembangunan kembali mulai.Mereka melayangkan tuntutan, antara lain, meminta penghentian operasi alat berat, pembuatan pagar permanen di bagian kiri luar mata air, serta seruan menggeser jalan tol dari mata air Aerujang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-10.json | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | “Pembangunan hanya digeser 22 meter dari sumber air, padahal masyarakat minta 200 meter,” kata Mario Prakoso, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mata Aerujang.Pada 27 November 2020, sejumlah warga dan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Mata Air Aerujang menggelar konsolidasi. Aliansi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, pencinta alam, aktivis lingkungan hingga masyarakat adat itu bersepakat memperkuat gerakan, dan memperluas penyadartahuan masyarakat.Billy Ladi, tim Agitasi dan Propaganda Aliansi Mata Aerujang menerangkan, kasus ini seharusnya jadi isu kemanusiaan. Sebab, rencana pembangunan dapat berdampak pada lingkungan hidup dan keberlanjutan ritual adat. Kalau mata air Aerujang rusak, katanya, akan menimbulkan bencana bagi banyak orang.“Air adalah hak rakyat. Ketika mata air ini mati atau rusak, akan jadi bencana bagi generasi kita dan ke depan,” kata Billy.David Wungkana, devisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menambahkan, proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sebaiknya mempertimbangkan hak warga memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta masyarakat adat di sekitar lokasi. Saat ini, mereka melakukan investigasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat hingga mempelajari potensi gugatan.“Karena kalau mereka tebang pohon-pohon di sana, masyarakat khawatir debit air makin berkurang,” katanya.Menurut penjelasan Fabian Manopo, tim ahli penilai dampak proyek ini mengatakan, tak bisa dipungkiri dampak pembangunan jalan tol ini. Berdasarkan kajiannya, sekitar 2% luasan mata air Aerujang akan terdampak pembangunan.“Dari data yang kami gabungkan, sumber mata air bukan hanya sekitar situ. Ia kan besar, kan DAS, wilayah tangkapan luas. Kalau 10 liter di situ, delapan liter DAS lebih besar. Kira-kira 2% pengaruhnya. Itu yang kami coba reduksi,” kata akademisi Universitas Sam Ratulangi ini. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-10.json | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Sebagai tenaga ahli pembangunan proyek ini, kapasitas Fabian sebatas memberi masukan dan menganalisa pengaruh pembangunan terhadap situs mata air Aerujang.Dia sempat memberi beberapa masukan, antara lain, penanaman pohon di lokasi terdampak, menggeser pondasi dari situs mata air Aerujang, serta memperhatikan wilayah tangkapan lain di luar lokasi pembangunan.“Yang mesti dijaga itu bukan cuma di situ. Mata air ini tangkapannya luas. DAS-nya kan besar, ada berapa meter. itu memang ada dampak, tapi pemerintah kan coba me-recovery walau pun tidak sama 100% dengan sekarang. Tapi 80% DAS dari atas mesti dijaga.” Janji lindungi Pertengahan Maret 2020, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR berjanji tak akan memasang tiang pancang tol di area mata air Aerujang. Menurut dia, dalam pembangunan infrastruktur, KPUPR berkomitmen menghindari kerusakan lingkungan hidup, salah satu dengan menjaga ekosistem mata air Aerujang yang akan dilewati seksi 2B, sepanjang 11,5 km.“Saya tidak akan berani memasang tiang pancang di area mata air Aerujang. Lebih baik kita geser pancang. Mata air ini, akan kita lindungi. Mari kita jaga bersama,” kata Basuki, dikutip dari website Kementerian PUPR.Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 km terdiri dua seksi: Seksi 1 Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi, sepanjang 14 km dan Seksi 2, terbagi atas Seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,5 km serta Seksi 2B Danowudu-Bitung sepanjang 13,5 km.Dalam wesbsite KPUPR disebutkan, jalan tol Manado-Bitung merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN), guna mengurangi biaya logistik dari Pelabuhan Internasional Bitung.Keberadaan tol ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan memangkas waktu tempuh Manado-Bitung hingga 60 menit. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-078-10.json | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | “Tidak hanya terkoneksi untuk pelabuhan KEK Bitung dan Tanjung Pulisan, Minahasa Utara, juga pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Bitung-Likupang, termasuk akses ke Pulau Lembeh,” sebut penjelasan dalam website KPUPR. ****** Keterangan foto utama: Tol Manado-Bitung, sebagian ruas sekitar 21 km sudah diresmikan, dari totall rencana 39 km. Foto: KPUPR [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-074-19.json | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat menjadi primadona Pemerintahan Jokowi jilid 1 beberapa saat lalu menghadapi nestapa. Hal ini disebabkan karena terbongkarnya kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur yang menyeret nama sejumlah pejabat KKP termasuk di dalamnya nama Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Selama setahun menjabat Menteri KKP, Edhy terlihat banyak berseberangan dalam hal kebijakan dengan pendahulunya. Antara lain membuka izin ekspor benih lobster yang oleh menteri sebelumnya sangat dilarang, meniadakan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, hingga wacana akan mengizinkan kembali alat tangkap cantrang.Kini KKP mempunyai nahkoda baru untuk membangun kelautan dan perikanan Indonesia. Namanya sudah tak asing lagi, di dunia usaha telekomunikasi dan pertahanan, namun sangat asing di dunia kelautan dan perikanan. Rabu, 23 Desember 2020 Presiden melantik Wahyu Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.KKP merupakan kementerian teknis yang mengurus pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan KKP akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya.baca : Indikasi Kemunduran Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Mulai Terlihat Absennya Visi Besar Kelautan dan PerikananBerkaca ketika Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2019 silam, ia menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden. Menurutnya Presiden menitipkan dua hal, yaitu membangun komunikasi dengan nelayan dan juga mengoptimalkan pengembangan budidaya perikanan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-074-19.json | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Sebenarnya tidak ada yang salah dari pendapat Edhy terkait tidak adanya visi misi Menteri. Karena memang Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun pesan terkait tidak ada visi misi Menteri tidak lagi terdengar saat Presiden mengumumkan adanya reshuffle kabinet ataupun saat melantik Menteri yang baru 23 Desember 2020 kemarin.Namun demikian, seorang Menteri seharusnya bisa mengelaborasi dan mengimplementasikan visi misi Presiden ke dalam pembangunan yang jelas dan terarah.Setelah satu tahun Menteri Edhy menjabat, entah mengapa pembangunan kelautan dan perikanan seakan belum menemukan visi besarnya. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Edhy masih belum dapat menyelesaikan masalah dalam bidang kelautan dan perikanan, malah kebijakannya cenderung menimbulkan kontroversi.Jika berkaca pada pembangunan kelautan dan perikanan pada masa Menteri Susi, terdapat tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang selalu menjadi landasan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan KKP. Tiga pilar tersebut adalah Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan, kemudian jika dikaitkan ketiga pilar tersebut akan saling berhubungan. Dengan adanya kedaulatan di laut maka keberlanjutan sumber daya laut akan terjaga dan akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.Harapannya pilar-pilar tersebut dapat kembali digunakan oleh nahkoda baru KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk melandasi setiap kebijakan yang ia keluarkan dalam membangun kelautan dan perikanan.baca juga : Babak Baru Polemik Cantrang Tugas Besar Nahkoda baru KKPJika KKP diibaratkan sebagai kapal, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) adalah nahkoda. Ia adalah orang yang menentukan kemana kapal akan dibawa dan ia juga yang menentukan keselamatan orang-orang di dalam kapal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-074-19.json | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Sedikitnya ada empat tugas besar yang harus bisa diselesaikan oleh Menteri KP yang baru. Pertama, mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik sangat penting bagi seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.Mengutip survey yang dirilis oleh Lembaga Survey Arus Survey Indonesia pada Juni 2020 lalu terkait tingkat kepuasan kinerja Menteri, Menteri KP sebelumnya Edhy Prabowo mendapatkan tingkat kepuasan paling rendah diantara menteri-menteri yang lain. Belum lagi ditambah dengan adanya kasus korupsi benur di tubuh KKP, tentunya tingkat kepuasan akan semakin sangat rendah.Posisi Wahyu saat ini tentu tidak mudah untuk mendapat kepercayan publik jika dilihat dari latar belakangnya yang bukan profesional di bidang kelautan dan perikanan.Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Menteri Wahyu untuk mendapatkan kepercayaan publik adalah dengan berani membuat kebijakan yang selama ini selalu dikritisi oleh publik. Seperti menghentikan kebijakan ekspor benih lobster melalui revisi Permen KP No.12 tahun 2020.Hingga hari ini kebijakan terkait ekspor benur masih distop dan dievaluasi, belum terlihat titik terang apakah kebijakan ini akan dihentikan oleh Menteri Wahyu.perlu dibaca : Akankah Menteri KP Baru Hapus Kebijakan Ekspor Benih Lobster? Kedua mencari solusi langsung dari permasalahan nelayan dan pembudidaya. Menteri Wahyu harus bisa membuktikan walaupun ia bukan berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan tapi ia mampu meracik kebijakan yang pro lingkungan dan sumberdaya juga berorientasi pada kesejahteraan nelayan.Menteri Wahyu harus langsung berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi nelayan saat ini. Seperti diketahui bersama saat ini perekonomian Indonesia memasuki masa resesi. Nelayan merupakan salah satu pihak yang terdampak resesi. Apalagi ditambah kondisi pandemi yang belum kunjung usai makin mempersulit nelayan dan menyebabkan harga ikan tangkapan menurun di beberapa wilayah. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-074-19.json | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Ketiga, memutus mata rantai oligarki. Korupsi benur mengungkap tabir kongkalingkong antara pejabat negara dengan pihak swasta untuk memonopoli sumberdaya kelautan dan perikanan.Oligarki semacam ini bukan hanya merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan, namun juga dapat mengendalikan harga pasar yang merugikan bagi pelaku usaha.Untuk memutus mata rantai oligarki, pertama-tama Menteri Wahyu harus memastikan dirinya terbebas dari kepentingan bisnis dan politik balas budi. Setelah itu ia harus bisa memilih orang-orang yang professional di bidangnya dalam membantu kinerjanya sebagai menteri. Khususnya dalam penunjukan staf khusus harus dipastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk bersih dari orientasi bisnis dan kepentingan politik praktis.penting dibaca : Catatan Akhir Tahun : Perjuangan Masyarakat Pesisir Keluar dari Tekanan Pandemi COVID-19 Keempat, transparansi proses perizinan. Poin keempat ini ada sangkut pautnya dengan poin ketiga, karena oligarki selalu bermula dari proses perizinan dan mengakar menjadi penguasaan sumberdaya.Dalam hal transparansi perizinan bukan hanya sebatas merilis data-data perusahaan yang mengantongi izin usaha. Tapi harus dimulai dengan melibatkan stakeholder terkait seperti akademisi, praktisi, LSM, dan perwakilan masyarakat dalam proses perizinan untuk menghindari potensi terjadinya relasi kuasa.Selamat Bertugas Menteri Wahyu Sakti Trenggono, bidang kelautan dan perikanan adalah kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Semoga Amanah! *Anta Maulana Nasution, Peneliti Bidang Kemaritiman Pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Tulisan ini merupakan opini penulis [SEP] | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-016-10.json | Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | [CLS] Menanggapi kerjasama produsen kertas Asia Pulp and Paper -yang selama ini lekat dengan berbagai kasus pelanggaran lingkungan- dengan LSM internasional The Forest Trust yang berbasis di Swiss, organisasi lingkungan Greenpeace menekankan bahwa hal terpenting adalah kerjasama ini bisa memastikan bahwa Asia Pulp and Paper (APP) harus menghentikan suplai kayu mereka yang bersumber dari hutan alam dan hutan gambut jika komitmen yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainability Roadmap 2020’ ingin dianggap sebagai sebuah langkah yang serius. Komitmen yang dirilis 5 Juni 2012 silm ini bahkan sudah memberikan laporan 3 bulan pertama dalam First Quarterly Progress Report yang dirilis 5 September 2012 silam“APP harus secepatnya menghentikan untuk menerima kayu dari hasil penebangan hutan alami dan memastikan bahwa tidak akan ada ekspansi lahan yang akan dilakukan, kecuali perluasan lahan tersebut dilakukan berbasis pada perkebunan serat kayu yang sudah mereka miliki selama ini,” jelas Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara kepada Mongabay.com. “Hanya dengan cara itulah, dan bukan dengan upaya kampanye humas serta memilih siapa mitra mereka, APP bisa membangun kredibilitas dengan mitra mereka dan kepada mantan pembeli mereka di seluruh dunia.”“APP selama ini masih terus bergantung pada penebangan hutan alami untuk mendapat sumber mentah kertas mereka dan pabrik pengolahan mereka dan kini mereka tengah berencana membangun salah satu pabrik pengolahan pulp yang terbesar di Sumatera Selatan,” tambah Bustar. “Dalam konteks inilah kerjasama antara APP dan TFT harus dilihat.” | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-016-10.json | Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | Kendati APP tidak memublikasikan rencana mereka untuk membangun pabrik baru di Sumatera Selatan tersebut, media melaporkan bahwa proyek yang disokong oleh Sinar Mas Grup sebagai pemilik APP akan memiliki kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun dan akan memakan biaya sekitar 3 miliar dollar AS. Saat ini Sinar Mas sudah mendapat pinjaman senilai 250 juta dollar dari sebuah bank di Indonesia yang tidak disebutkan namanya, menurut keterangan dari Investor Daily.Aktivis lingkungan menekankan bahwa pembangunan pabrik baru ini akan menambah tekanan bagi hutan alami yang ada di Sumatera Selatan dan propinsi di sekitarnya dimana tidak akan pernah cukup perkebunan untuk menyuplai kapasitas produksi pabrik besar ini. Namun, APP menekankan bahwa ekspansi pabrik ini akan sejalan dengan komitmen lingkungan yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainablitiy Roadmap’ untuk melindungi hutan konservasi yang bernilai tinggi atau HCVF dan akan menjalankan praktek perkebunan HTI yang berkelanjutan. APP juga akan menjaga bahwa setelah 2015, perkebunan baru akan masuk dalam kriteria kandungan karbon yang tinggi, dan tidak akan memasukkan hutan gambut dan hutan lain yang disebabkan oleh konversi.Selama ini APP diduga telah terlibat berbagai kasus lingkungan, terutama penebangan hutan alami lewat praktek manajemen mereka. Bersama dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL), mereka dinilai telah menghancurkan habitat harimau Sumatera dan orangutan di Jambi dan Riau yang sangat padat mengandung karbon di wilayah Sumatera. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-040-01.json | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | [CLS] Kelalawar sudah lama diasosiakan dengan dunia kegelapan, cerita-cerita menyeramkan, dan kehidupan malam. Mungkin banyak pula di antara kita yang menganggap bila kelelawar hanya terdiri dari beberapa spesies, dan umumnya berwujud sama.Selain itu, ada juga yang menganggap kelelalawar sebagai hama yang harus diberantas, tanpa menyadari betapa berjasanya makhluk ini pada ekosistem. Mulai dari penyerbuk tanaman, penyeimbang populasi hama dan serangga, penyubur tanah, serta sumber makanan untuk organisme lain.Di seluruh dunia, tercatat ada sekitar 1.100 spesies kelelawar. Inilah mamalia yang bisa terbang, bergigi tajam, dan berkaki empat!Mongabay Indonesia telah mengumpulkan 10 spesies kelelawar, dari berbagai sumber, yang mungkin paling unik di muka bumi ini. Ditemukan di hutan hujan Filipina, kelelawar ini memiliki salah satu wajah paling aneh di antara mamalia. Telinga dengan warna gelap berbintik kuning, mata oranye dan hidung berlubang besar yang mirip tabung, memberikan penampilan wajah yang aneh. Umumnya, jenis ini makan buah ara dan buah-buahan lainnya, namun dalam keadaan tertentu menyantap serangga juga. Kelelawar ini banyak ditemukan di Afrika di sepanjang garis khatulistiwa. Dinamakan demikian karena bentuk kepalanya yang sangat aneh, besar dan mirip palu. Kepala ini diperlukan untuk menghasilkan suara yang keras, menarik perhatian kelelawar betina. Jenis ini adalah pemakan buah-buahanan dan kadang serangga. Kelelelawar ini ditemukan di Benua Amerika, dari Meksiko bagian selatan, Bolivia hingga hutan di Brasil. Kelelawar ini sering disebut Fringe-lipped bat, atau kelelawar berbibir, karena mulutnya yang dipenuhi duri dan ujung-ujung yang tajam. Termasuk hidungnya yang menjulang tajam. Bulu-bulunya tajam dan tebal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-040-01.json | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | Diberi nama demikian karena kelelawar ini menghisap darah. Bisa jadi, inilah kelelawar yang selalu diasosiakan dengan film-film horor. Padahal, kelelawar ini dinamai berdasarkan cerita vampir, bukan sebaliknya; Oxford English Dictionary mencatat keterlibatan kelelawar vampir dalam cerita vampir di Inggris dimulai 1734.Walaupun gigitan kelelawar vampir biasanya tidak berbahaya bagi manusia, jenis ini diketahui sering menyerang ternak dan bahkan manusia. Seringkali meninggalkan tanda berupa dua bekas gigitan di kulit korbannya. Kelelawar ini cukup unik, karena berbulu putih, dan ketika terbang di malam hari, memang terlihat kontras dengan gelapnya malam. Inilah mengapa dipanggil kelelawar hantu. Jenis ini ditemukan di hutan hujan tropis dari Meksiko ke Brasil, dan juga di Pulau Trinidad, di Karibia. Hewan ini menghabiskan siangnya bertengger di bawah daun palem yang besar, berburu ngengat dan serangga terbang lainnya di malam hari. Kelelawar ini banyak ditemukan di Venezuela, Kolombia, Peru, dan di sepanjang cekungan Sungai Amazon. Inilah salah satu spesies yang paling sedikit diketahui keberadaannya karena memang terbatas dan langka. Hidup menyendiri di pepohonan besar yang tinggi. Kelelawar pemakan serangga ini banyak ditemukan di hutan hujan kawasan tengah dan selatan Afrika. Kelelawar ini terkenal dengan “tatanan rambutnya yang aneh” dan sang jantan mengeluarkan bau aneh untuk menarik perhatian sang betina selama pacaran. Kelelawar besar ini memakan ikan dan hidup di Meksiko beserta beberapa negara di Amerika Latin. Kelelawar ini juga dijuluki Great Bulldog bat, karena wajahnya yang mirip anjing bulldog.Jenis ini menggunakan kakinya yang bercakar panjang untuk menangkap ikan yang berenang di permukaan sungai. Selain tentunya memakan serangga. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2017-040-01.json | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | 10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | Kelelawar pemakan buah ini ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah, yang dikenal sebagai “Murcielago viejito” (kelelawar orang tua) atau “Murcielago zopilote” (kelelawar kondor), karena tubuh dan wajahnya yang keriput. Ada lipatan besar kulit yang digunakan sebagai masker untuk menutupi wajahnya ketika tidur. Kelelawar ini memiliki telingga yang begitu besar, dengan proporsi yang lebih besar dari umumnya. Menggunakan echolocation untuk menemukan mangsanya, telinga besar itu memberi pendengaran jauh lebih baik ketimbang kelelawar lain yang bertelinga lebih kecil. Jenis ini banyak ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2012-037-07.json | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | [CLS] Walhi mengingatkan, perusahaan yang mendapatkan sertifikasi harus dipastikan bisa mengelola hutan dan lingkungan dengan baik.LIMA perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjalin kerja sama dengan The Borneo Initiative (TBI), Selasa (12/6/12), di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) dengan skema Forest Stewardship Council (FSC).FSC merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak tahun 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan dan “baik.” Badan yang bermarkas di Jerman ini menekankan arti penting sertifikasi hutan karena membantu membedakan antara kayu “baik” dengan kayu dari sumber yang patut dipertanyakan.Direktur TBI Jessy Kuijper seperti dikutip dari National Geographic Indonesia mengatakan skema FSC yang mereka gunakan diharapkan bisa memaksimalkan produksi perusahaan.Dengan tambahan lima perusahaan ini, total ada 31 pemegang IUPHHK yang bekerja sama dengan TBI sejak 2010. Menurut dia, konsumen di seluruh dunia wajib tahu produk dari hutan berkelanjutan.“Perusahaan yang tergabung ini wajib diberi applause karena sudah memiliki insitiatif untuk keberlangsungan hutan,” kata Kuijper.Kelima perusahaan ini yaitu PT Mitra Pembangunan Global yang memiliki lahan 83.950 hektare di Papua Barat; PT Bina Balantak Utama dengan lahan seluas 298.710 hektare di Papua. Lalu, PT Telagabakti Persada degan lahan 63.405 hektare di Maluku Utara; Perum Perhutani KPH Banten dengan lahan 80.162 hektare di Jawa Barat; dan PT Manokwari Mandiri Lestari yang memiliki lahan 83.240 hektare di Papua Barat.Dengan luasan hutan yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu, sertifikasi kayu memegang peran krusial bagi keberlangsungan hutan Indonesia. Sebab, di Indonesia, 1,8 juta hektare hutan hujan tropis lenyap per tahun untuk kepentingan industri, perkebunan, atau terdegradasi. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-037-07.json | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | “Penebangan yang tidak terkendali bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi Indonesia.”Selain hilangnya paru-paru dunia, penebangan hutan bisa menyebabkan habitat hewan berujung pada kematian. Manusia yang hidup bergantung pada hutan akan kehilangan mata pencaharian.Bayu Krisnamurthi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, ada atau tidak regulasi kayu di negara lain, Indonesia akan jadi faktor utama bagi produksi dan perdagangan kayu dunia.“Karena kita menghasilkan produk-produk hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.”Juru Kampanye Hutan Walhi, Deddy Ratih mengatakan, sertifikasi yang diberikan harus jelas. Sebab, masalah yang sering lalai dalam sertifikasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan permasalahan sosial.“Kebanyakan sertifikasi itu hanya melihat hal-hal teknis dan administrasi. Sedang isu lingkungan dan sosial dengan masyarakat sekitar tak menjadi perhitungan utama,” katanya, Jumat(15/6/12).Dalam melihat perusahaan yang dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan pun, tak bisa hanya dari program yang mereka miliki seperti corporate social responsibility (CSR) atau community development. “Pihak penilai harus melihat langsung bagaimana pengelolaan di lapangan.”Tak hanya itu. Bagi perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), yang medapatkan label mengelola secara lestari, seharusnya juga dilihat bagaimana daur produksi dan tingkat produksi per hektare.Sebab, daur produksi dari blok ke blok dan tingkat produksi per ha itu menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hutan. Sebab ini, berkaitan dengan pemenuhan pasokan kayu ke pasar.Di Indonesia, produksi kayu di hutan tanaman industri (HTI) rendah. Saat ini, kebanyakan di bawah 100 meter kubik per ha, bahkan ada yang hanya 45 meter kubik per ha. “Tidak bisa disebut lestari juga kalau pasokan kayu mereka rendah.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-037-07.json | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | 5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | Menurut Deddy, biasa sertifikat yang diberikan itu hanya mengacu aspek-aspek tertentu, misal dari sisi manajemen atau administrasi perusahaan. “Perusahaan manajemen bagus, banyak.” Terpenting, perusahaan dengan manajemen bagus dan tata kelola hutan termasuk lingkungan dan sosial.Dia berharap, ke depan sertifikasi dengan melihat tata kelola perusahaan secara keseluruhan atau komprehensif. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-041-10.json | Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | [CLS] Gua Cikarae merupakan salah satu dari ratusan gua di kawasan Jagabaya Karst, yang masuk wilayah administrasi Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gua yang diberi nama dari nama sejenis ikan lele ini, mempunyai tiga mulut gua, dengan salah satunya merupakan mulut gua vertikal.Saya masuk ke Gua Cikarae, disambut dengan lorong gua yang makin gelap. Lorong gua yang gelap dan basah berlumpur itu semakin menantang adrenalin untuk menyusuri lebih jauh. Beberapa lorong dengan atap rendah memaksa saya harus merayap di atas lumpur yang basah. Di depan saya, genangan air di cekungan dengan lebar sekitar 10 cm menarik perhatian saya. Terlihat ada yang bergerak di dasar genangan berwarna merah jambu berjalan ke sana kemari meninggalkan jejak di dasar genangan.Saat itu, tahun 2004 saya hanya tertegun dengan makhluk gua yang pertama kali saya lihat di Jawa. Sebelumnya, kelompok hewan yang masuk dalam bangsa Isopoda ini diyakini sebagai Stenasellus dari famili Stenasellidae yang hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Belum pernah ditemukan sebelumnya di Jawa, sehingga saya yakin ini catatan baru dan sekaligus spesies baru untuk Jawa.Akhirnya, tahun 2006 bersama kolega dari Perancis, Dr. Guy Magniez, Isopoda berwarna merah jambu ini diberi nama Stenasellus javanicus. Spesies ini merupakan spesies isopoda gua yang endemik di Jawa khususnya di Gua Cikarae. Sampai saat ini diyakini spesies ini hanya hidup di Gua Cikarae, tidak ditemukan di gua manapun.Kondisi TerkiniSepuluh tahun berselang, dengan beberapa kegiatan penelusuran gua di Gua Cikarae diperoleh fakta yang semakin memprihatinkan. Genangan air dimana pada tahun 2004 saya menemukan spesies khas tersebut, saat ini tak satupun ditemukan isopoda bahkan genangan airnya. Namun yang melegakan beberapa ekor, tidak lebih dari tujuh ekor, ditemukan di lorong gua yang berbeda, jauh dari lorong pertama kali ditemukan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-041-10.json | Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | Selain di genangan tersebut, tidak ada lagi tempat di dalam gua ditemukan sebagai habitat spesies Stenasellus javanicus. Spesies ini sangat unik, karena secara biologi mempunyai nenek moyang yang hidup di laut. Namun saat ini mereka hidup di air tawar yang spesifik, mereka tidak ditemukan hidup di aliran sungai utama. Mereka hanya hidup di genangan air yang berasal dari rembesan di lorong-lorong gua. Hal ini menyebabkan tingkat kerentanan terhadap gangguan sangat tinggi.AncamanKondisi populasi yang sangat kecil ini memerlukan perhatian yang sangat serius karena hingga saat ini tidak banyak informasi biologi spesies tersebut. Beberapa ancaman serius yang perlu perhatian adalah aktifitas penelusuran gua yang mengancam habitat karena posisi genangan yang di lantai gua yang terancam oleh pijakan penelusur gua.Ancaman lain adalah kekhawatiran karena perubahan peruntukan lahan di sekitar gua dari perkebunan menjadi tempat pemukiman menjadikan gua terancam oleh limbah domestik. Selain itu, semakin kecil daerah tangkapan air karena perubahan menjadi bangunan menyebabkan kemampuan penyerapan air semakin kecil sehingga tidak ada lagi air yang meresap menjadi air perkolasi di dalam gua. Aktifitas lain seperti penambangan tidak jauh dari gua juga perlu mendapatkan perhatian.Status gua yang menjadi milik penduduk memerlukan upaya yang lebih besar karena potensi peralihan kepemilikan tidak bisa terelakkan. Para penelusur gua atau caver yang sering mengunjungi Gua Cikarae perlu diberi pemahaman tentang perlunya memperhatikan kondisi gua ketika penelusuran gua karena banyak hewan yang mungkin akan punah jika terganggu oleh penelusur gua.*Penulis adalah Peneliti arachnologi dan biologi gua Pusat Penelitian Biologi, Museum Zoologicum Bogoriense, LIPI. Twitter: @crahmadi [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | [CLS] Setelah hampir dua tahun—sejak April 2016– rencana pemerintah keluarkan aturan tunda sementara (moratorium) izin sawit digodok, tampaknya bakal keluar dalam waktu dekat ini. Dalam rancangan kebijakan itu dikatakan, Instruksi Presiden soal penundaan perizinan kebun sawit paling lama tiga tahun. Berbagai kalangan berikan tanggapan.Dari draf dokumen yang diperoleh Mongabay, aturan berjudul Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit ini sudah disetujui dan ditandatangani Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian per 22 Desember 2017. Sebelumnya, draf ini sudah melalui Pramono Anung, Sekretaris Kabinet pada 6 November 2017.Inpres ini dengan tujuan kepada kementerian (lembaga), hingga kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Adapun kementerian dan lembaga itu antara lain Menko Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Dalam Negeri.Penundaan dan evaluasi perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas kebun sawit ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Untuk pelaksanaan, akan ada tim kerja bentukan Menko Perekonomian.”Inti arah dari Bapak Presiden adalah perizinan lahan sawit, hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat di Jakarta, Selasa (23/1/18).Inpres ini, katanya, menitikberatkan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Siti mengatakan, sekitar 4 juta hektar perkebunan sawit milik rakyat memiliki produktivitas rendah. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | ”Sehabis inpres keluar, tak ada izin baru. Izin-izin yang sudah keluar atau sedang proses dari KLHK untuk pelepasan dilakukan dalam kaitan sudah jadi HGU (hak guna usaha-red) atau belum. Setelah jadi HGU, seperti apa, juga akan dievaluasi,” katanya.Soal evaluasi izin, katanya, antara lain terhadap usaha-usaha sawit yang sudah berizin tetapi belum ada kegiatan, perubahan penggunaan tanah dan perubahan komoditas dari pengajuan awal.Kelengkapan perizinan yang sedang berproses pun akan ditelaah, baik terkait tata ruang, sampai budidaya. “Apakah hutan yang diajukan bisa dikonversi? Termasuk perizinan yang sama sekali belum ada usulan izin pelepasan kawasan hutan. ”Itu dipertimbangkan, diperketat dan hati-hati.”Begitu juga terhadap izin sedang proses apabila masih mempunyai hutan produktif, maka hutan tidak akan dilepaskan.Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menyambut baik substansi draf inpres ini, meski ada beberapa catatan.Menurut dia, aturan ini memberikan bentuk baru pengelolaan dan perbaikan demi kelestarian ekologi dengan mengembalikan kawasan hutan yang terlanjur jadi perkebunan sawit llegal.Teguh berharap, temuan dari evaluasi dan pengawasan terhadap perkebunan sawit ini dapat ditindaklanjuti melalui penegakan hukum.Selain itu, katanya, dalam proses verifikasi perlu memperhatikan indikator sosial, misal, soal free, prior and informed consent (FPIC), konflik masyarakat dan konsultasi publik atau penolakan warga.Namun, organisasi masyarakat sipil menggarisbawahi soal periode masa moratorium. ”Kami mendesak inpres ini seharusnya berbasis kriteria dan indikator capaian, bukan berbatas waktu,” kata Mardi Minangsari, pegiat Kaoem Telapak.Indikator capaian yang dimaksud Mardi, seperti terkait tata kelola berkelanjutan, kepastian hukum, penurunan emisi dan lain-lain. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Siti beranggapan, kalau evaluasi berjalan lancar, waktu tiga tahun sudah cukup untuk moratorium. ”Saya malah bilang dua tahun cukup, moratorium tidak ada izin baru, jika evaluasi menyebutkan sawit bagus, peremajaan oke dan lain-lain,” katanya.Greenpeace Indonesia juga menyambut baik Inpres moratorium izin perkebunan sawit ini. Meskipun begitu, dalam siaran pers, Greenpeace menekankan dua hal penting perlu ada dalam kebijakan ini.Pertama, harus ada evaluasi izin yang sudah keluar. Ratri Kusumohartono, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, seharusnya pemerintah evaluasi bukan hanya perizinan yang berproses, juga yang sudah diberikan.“Izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi,” katanya.Evaluasi izin, katanya, seharusnya bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan Satu Peta. Satu Peta, kata Ratri, sangat penting sebagai efek gentar mencegah pembukaan hutan dan lahan gambut ilegal.Dengan Satu Peta, titik api yang kerap di wilayah perkebunan sawit, bisa mudah diketahui. Pemerintahpun, katanya, bisa segera menegur dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan.Kedua, inpres seharusnya mengatur tak hanya perizinan perkebunan di kawasan hutan, juga areal penggunaan lain (APL), termasuk kawasan pangan. “Ini penting karena makin marak kawasan pangan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.”Berbagai penelitian, katanya, menyebutkan, beberapa tahun belakangan makin banyak lahan sawah jadi perkebunan sawit terutama di Sumatera dan KalimantanDia contohkan, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam periode 2006-2014, konversi lahan sawah jadi perkebunan sawit mencapai 15.616 hektar. Awalnya, perubahan itu terjadi seiring program satu juta hektar lahan sawit tahun 2000. Harus transparanMengenai tim kerja untuk pelaksanaan penundaan, dan evaluasi izin kebun sawit, Teguh memberikan masukan komposisi tim. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | ”Kita berharap tim kerja harus independen dan perwakilan masyarakat sipil masuk di dalamnya.”Terpenting lagi, katanya, membangun sistem kerja transparan mulai dari evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut penegakan hukum.Kemenko, katanya, juga perlu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam pada 2015. Temuan-temuan KPK pun seharusnya bisa menjadi dasar dalam evaluasi dan verifikasi perizinan sawit.”Moratorium ini harus melacak usulan pelepasan kawasan hutan oleh perusahaan sawit yang tak memilki HGU atas nama perhutanan sosial dan reforma agraria, sebagai salah satu modus.”Dalam draf inpres itu tim kerja bertugas verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan HGU, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Satu Peta.Tim juga memiliki kewenangan rekomendasi kepada menteri, gurbernur, bupati/walikota terkait penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Juga, penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU dan langkah-langkah hukum atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Rekomendasi tim ini, berdasarkan hasil verifikasi data dan evaluasi dari setiap kementerian dan lembaga. Ada pengecualianSementara itu, KLHK memiliki tugas untuk penundaan pelepasan ataupun tukar menukar kawasan hutan untuk sawit, memverifikasi dan mengevaluasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan pada perkebunan sawit yang telah terbit. Juga menindaklanjuti rekomendasi tim kerja soal penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar dan melaksanakan langkah hukum. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Teguh mengatakan, ada jebakan dalam moratorium ini, terkait pengecualian penundaan pelepasan ataupun tukar menukar bagi permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang telah ditanami dan diproses. Adapun itu berada dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 /2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.”Pasal pengecualian ini seharusnya dihapus dan tak diberikan di awal tapi ditentukan setelah evaluasi dan verifikasi. Pasal ini jadi penawar dalam moratorium.”Untuk Menteri Pertanian, bertugas menyusun dan verifikasi data serta peta izin usaha perkebunan sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Lalu, evaluasi proses pemberian izin dan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin.Mentan wajib meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit guna optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit. Mentan juga bertugas memastikans setiap perkebunan sawit menerapkan standar wajib sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).Sedangkan, poin penting tugas Menteri ATR/BPN adalah menghentikan dan pembatalan HGU dan perlu percepatan penerbitan hak tanah kepada masyarakat–dalam pelaksanaan 20% alokasi buat warga dari luas HGU kebun sawit.Untuk tugas Mendagri, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota. Sedangkan, tugas kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) agar lebih tegas memoratorium dan pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi ke lapangan.Buat Kepala BKPM, mendapat instruksi perlu penundaan permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan sawit atau perluasan perkebunan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2018-079-15.json | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Tugas dalam moratorium dan evaluasi perizinan dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Menko wajib melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu kalau diperlukan.Keterangan foto utama: Pemerintah akan menerbitkan aturan tunda sementara izin kebun sawit. Mampukan perbaiki tata kelola kebun sawit yang carut marut? Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.