text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
yasa an, kementerian riset. teknologi dan pendidikan tinggi cmd universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis jalan prof. sumantri bojonegoro bandar lampung telp, fax. this96 keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor: y24 yun26. lnk00pandang perlu ditetapkan narasumber yang dimaksud hb. untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan. memperhatikan:rbendaharaan negara: nomor: tahun tentang sistem pendidikan nasionaiki nomor tahun tentang pendirian unila: peraturan menristekdikti nomor tahun tentang statuta units: keputusan menristekdikti nomor m kp:xi 3tentang pemberhentian pengangkatan rektor unita: keputusan mendikbud nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja unila: keputusan rektor unila nomor un26 kp tentangnarasumber! dan bisnis universitas lampung kesatu menetapkankeduabertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung jawab kepada dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung. ketiga biaya biaya dan honorarium yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan melalui dana dipa blu universitas lampung tahun anggaran#kerap segi bandar lampung mea juni kang ra. aan san uut say: #bangsawan, s.e. si. menata alih kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi (gdpal keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor y29yun26a1v hk tanggal juni tentang: entitas lampung tahun nama nip golongan aan g ij prof. dr. slamet widodo, m.m. #ditetapkan bandar lampung anta kara pal juni la: mie kas ig prt dps bangsawan, s.e., kepe? tol |
pasan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi 4s) universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis gta eta jalan prof dr, sumantri bojonegoro bandar lampung deknk. tentang penetapan, menimbang oa. bahwa untuk tata tertib keuangan, maka perlu menetapkan besarnysesuai dengan peraturan yari berlaku. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan mengingat lt:muni44 pmk 0s tentang rba serta pelaksana anggaran blu: keputusan menteri keuangan no129hb.li. permenristekdikti nomor: tahun tentang statuta universitas lampung)amaduals feb unila ketiga honorarium narasumber kegiatan kuliahlam. keempat nama nama honorarium narasumber kegiatan kalah umum pada jurusan akuntans, ditetapkan bandar lampung hai aga bass pemahat pembuat komitmen fps naa pas ekonomi dan bisnis unila pki awa dewi tag tembusan tertinggal. lampiran. nomor: z91d un26. ku. tanggal april rekor anjariadi n01 ditetapkan bandar lampung padatanggal april pelaku, pem buat komitmen sah situs, ekonomi dan bisnis unila va, par gus away dewi nip domains feb unis |
ea. asseea, jalan pra sumantri brojanegero ma. bandar lampung haa telp, fax. naa peeprraaaa keputusan pejabat pembuat komitmen fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor: jun28. kuv. tentang penetapan honorarium narasumber kegiatan pendidikan profesi lanjutan akuntansi bisnis start up fintech" padj1 nk.o002 tentang penetapanmenaramo84 pmk os tentang rba serta pelaksana anggaran blu: keputusan menteri keuangan l29 kmemrer un26 kp 2olsho. d: ungmemo: un25mpendidikan profesi lanjutan "akuntansi bisnis start up fintech" pada (or awis feb una kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi 71m lia universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis aya jalan prof sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fax, mana keduaketiga honorarium narasumberampar nama nama honorarium narasumber kegiatan pendidikan protes lanjutan akuntansi bisnis start fintech pada jurusan akuntansi! fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung tahun sebagaimana tersebut dalan lampiran surat keputusan ini, kelima keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan danapabila terdapat kekebalan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya: ditetapkan bandar lampung pada tanggal mei pejabat pembuat komitmen fakultas ekonomi dan bisnis unila fajar gustiawaty dewi nip tebusan tertinggi! dos.als feb dunia inn kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi a4 universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis teman jalan prof. or. sumantri bojonegoro na, bandar lampung telp. fax. # lampiran nomor: jun26. ku. tanggal mel tentang:, nama nip golongan dr. aria farah mita, se, msm, pa, iii ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal oo: me pejabat pembuat komitmen fakultas ekonomi dan bisnis unila fajar gustiawaty dewi mip doc. feb dunia |
tpi. website :ht!p www upp e mail univeritaspasirpengaraian! small com surat keputusan nomor sk upp vi tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan calon pim pinang organ hawaii rektor dan fakultas universitas pasir pengarahan menimbang bahwa untuk mempermudah penjaringan calon pimpinan organ bawah rektor dan fakultas, dipandang perlu menetapkan persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ bawah rektor universitas pasir pengarahan. berkaitan dengan butir (satu) diatas, perlu ditetapkan persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ bawah rektor universitas pasir pengarahan: tentang pemberian ij: menetapkan pertama persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ bawah rektor tanggal rektor, kit harding, pd. murah nip. tembusan kepada yih, prh fakultas prod dilingkungan upp yang bersangkutan arap dipindai dengan cam scanner (f2,lampiran persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ bawah rektor dan fakultas nomor sk upp vi tanggal juni persyaratan calon pimpinan organ dibawah rektorepala lembagalembaga dan sekretaris lembaga, sebanyak (dua) periode berturut turut maupun tidak berturut. persyaratan khusus kepala pusatusat sebanyak (dua) periode berturut turut maupun tidak berturut. persyaratan khusus kepala perpustakaanerpustakaan sebanyak (dua) periode berturut turut maupun tidak berturut. dipindai dengan cam scanner yayasan pembangunan rokan hulu (g9 universitas pasir pengarahan sina jl. tuanku tambunan, surau pernah hilir telp kode pos. matta rana terasa one dan grn sur persyaratan khusus kepala biro merupakan dosen aparatur sipil negara, dosen tetap yayasan, atau pegawai tetap yayasan lingkungan universitas pasir pengarahan memilikibiro sebanyak (dua) periode berturut turut maupun tidak berturut. ii. prosedur pengangkatan pimpinan organ dibawahi rektor prosedur pengangkatan kepala pmi, sekretaris pmi, kepala lppm, dan sekretaris rektor membuka pendaftaran calon kepala pmi, kepala lppm dan sekretaris. gi) persyaratan administratif calon ka. lppm, ka. pma. lppm, ka. pmi dan sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi ka. lppm, ka. pmi dan sekretaris serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan. rektor meminta pertimbangan senat universitas pasir pengarahan untuk memutuskan ka. lppm, ka. pmi dan sekretaris. rektor memutuskan ka. lppm, ka. pmi dan sekretaris terpilih. rektor mengangkat dan melantik ka. lppm, ka. pmi dan sekretaris terpilih. prosedur pengangkatan kepala ppp dan sekretaris rektor membuka pendaftaran calon kepala ppp dan sekretaris. persyaratan administratif calon ka. pppsk.dipindai dengan cam scanner yayasan pembangunan rokan hulu universitas pasir pengarahan iwan tambunan kamu rambah hilir telp kode pos. website http email unikenifaspasibengarakan pargmail com calon ka. ppp dan sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi ka. ppp dan sekretaris dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan. rektor memutuskan ppp dan sekretaris terpilih mor mengangkat dan melantik ka. ppp dan sekretaris terpilih. prosedur pengangkatan kepala pusat rektor membuka pendaftaran calon kepala pusat. persyaratan administratif calon kepala pusatusat mengisi formulir kesediaan menjadi kepala pusat upp serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan. rektor memutuskan kepala pusat terpilih. rektor mengangkat dan melantik kepala pusat upp terpilih. prosedur pengangkatan kepala perpustakaan rektor membuka pendaftaran calon kepala perpustakaan. persyaratan administratif calon kepala perpustakaanerpustakaan mengisi formulir kesediaan menjadi kepala perpustakaan upp serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan. rektor memutuskan kepala perpustakaan terpilih. rektor mengangkat dan melantik kepala perpustakaan upp terpilih. prosedur pengangkatan kepala biro rektor membuka pendaftaran calon kepala biro. persyaratan administratif calon kepala biropas foto berwarna ukuran lembar. dipindai dengan cam scanner yayasan pembangunan rokan hulu (ks) universitas pasir pengarahan jl. tuanku tambunan. kamu rambah hilir telp kode posbiro mengisi formulir kesediaan menjadi kepala biro upp dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan. rektor memutuskan kepala biroterpilih. rektor mengangkat dan melantik kepala biro upp terpilih. ul. persyaratan dan prosedur pengangkatan pimpinan organ dibawah fakultas.ai)a. prodiprodi dan sekretaris sebanyak dua) periode berturut turut. prosedur pengangkatan ka. prodi dan sekretaris prodi il. prodi melakukan rapat untuk mengusulkan minimal nama calon ka. prodi dan sekretaris kepada dekan. dekan mengusulkan minimal nama calon ka. prodi dan sekretaris kepada rektor universitas pasir pengarahan. persyaratan administratif calon ka. proddipindai dengan cam scanner yasan pembagi kan jan rokan hulu universitas pasir pengarahan sena jl. tuanku tambunan, kamu rambah hilir telp kode pos. website :hl!p www upp.ac id e mail universitas pasibengarajan amal cam pas foto berwarna ukuran lembar. curriculum vitae (sesuai form yang disediakan) surat pernyataan (sesuai form yang disediakan). calon ka. prodi sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi ka. prodi dan sekretaris upp dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan rektor memutuskan ka. prodi dan sekretaris prodi terpilih. rektor mengangkat dan melantik ka. prodi dan sekretaris prodi upp terpilih. ditetapkan rokan hulu pada tanggal juni rektor, dr. haryanto, pd., nip. 198204242p09031004 dipindai dengan cam scanner |
walikota ambon peraturan walikota ambon nomor tahun tentang pemberian honorarium kepada peserta forum konsultasi menimbang mengingat pimpinan daerah kota ambon tahun anggaran walikota ambon, bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan secara terpadu dalam rangka pengambilan kebijakan daerah, maka perlu dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan daerah tiap bulan dalam tahun berjalan, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat konsultasi dimaksud kepada setiap peserta perlu diberikan honorarium setiap bulan dan ditetapkan dengan keputusan walikotatahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun. nomor menetapkan pertama kedua ketiga keenam tembusan yth: ketua dprd kota ambon: sekretaris kota ambon ambon: peraturan pemerintah nomor tahun tahun tentang standar akuntanggaran pendapatan dan belanja daerah kota ambon tahun anggaran memutuskan memberikan honorarium kepada peserta forum konsultasi pimpinan daerah kota ambon setiap bulan sebesar rp. , . apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat dan atau mengalami penggantian, maka pejabat yang baru berhak menerima honor tersebut terhitung sejak dilaksanakan serah terimajabatan. pemberian honorarium pada dictum pertama bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota ambon tahun anggaran keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. pada tanggal, februari kota ambon papillata, kepala inspektorat kota ambon, kepala badan pengelola keuangan kota ambon: yang bersangkutan: arsip. lampiran keputusan walikota ambon nomor tahan tanggal februari tentang pemberian honorarium kepada peserta forum konsultasi pimpinan kota ambon. nama jabatan drs. m.j.papillata,ms walikota ambon daniel.palapa,sh kepala kejaksaan negeri ambon letkol. rahmad bangku dandim p.ambon dan lease saito akbp.djoko susilo.s.ik.sh kapolres p.ambon dan lease r.toumahu,sh ketua dprd kota ambon ny.olivia latuconsina wakil walikota ambon arthur angela.si1 ketua pengadilan negeri walikota ambon, aan aa, fat pee tag pera dean lag tea pan "et papillata.mstambahan lembaran daerah kabupaten tolitoli nomor peraturan bupati tolitoperaturan bupati tolitoli nomor tahun tentang penjabaran pergesea), peraturan bupati tolitoota sungai penub.a.saldo kas awal kas per januari rp. rp. arus kas dari aktivitas operasi rp. arus kas dari aktivitas investasi rp. arus kas dan aktivitas pendanaan rp. arus kas dari aktivitas transistors rp. saldo kas akhir per desember laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan desember sebagai berikut pendapatan pendapatan asli daerah ( pembinaan tahun berjalan selisihviiemerintah kabupaten wajo peraturan daerah kabupaten wajo bat enam) iperaturan daerah :."' . mengingat ii? lrt .:,i undang undang nomor tahun \ten daerah daerah tingkat sulawesi lembaran ne iernbaran negara tahun nomor tambahan lembarant korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara'cgi undang undang nomor tahun tentang pemeran<era nomor peraturan dicerna'foto iii ,t; .,; : { \: ( ,} . peraturan pernerlntah tremor o kedudukan protokoler dan keuangan> . dewan perwakilan rakyat daerah lembaran neg nomor tambahan lembaran negara nomor st< peraturan daerajo nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah; peraturan daerah peraturan tentang anggaran pendapatan, tahun anggar; ji.<raturan daerah pendapatan belanja surplus defisit pembiayaan penerimaan pengeluaran pembiayaan netto rp. rp. <''. rp. .63i,1 realisasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut: sejumlah sejumlah anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan rp. realisasi peraturan daerah rp. selisih lebih (kurang) rp. vii rp. selisih lebih (kurang) rp. setelah perubahan realisasi ,: lz : selisih anggaran dengan realisasi pergi'luar, rp,( dengan rincian sebagai berikut: anggaran pengeluaran pembiayaanarus kas dari aktivitas non anggaran saldo kas akhir per desember tahun arus kas dari aktivitas pembiayaan arus kas dari aktivitas operasi rp. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan rp.( rp. rp. catatan atas laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah viii tahun anggaran memuat informasiran kinerja tercantum dalam lampu si< peraturan daerah bupati wajo menetapkdiundangkan sengkang pada tanggal, agustus baris daerah kab. wajo' andi hitman. lembaran daerah kabupaten wajo tahun nomor: si< peraturan daerah uraian rekening ref. aset selancar kas kas bendahara pengeluaran .l. kas bendahara penerimaan piutang pajak piutang retribusi piutang lainnya persediaan belanja dibayar dimuka jumlah aset lancarada bank bpd penyertaan modal pada dam investasi, permanen lainnya jumlah investasi jangka panjang asettetap tanah jalan, irigasi dan jaringan bangunan dan gedung peralatan dan mesin aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan jumlah aset tetap dana cadangan dana cadangan asetlainya aset lainnya jumlah aset lainnya total aktiva kewajiban kewajiban jangka pendek utang perhitungan fihak ill utang pada pihak ketiga rekanan utang pajak utang sungai, komitmen dan denda bagian lancar utang jangka panjang utang belanja utang jangka pendek lainnya utang jangka pendek lainnya jasa bank jumlah kewajiban jangka pendek kewajiban jang panjang utang kepada pemerintah pusat utang luar negeri jumlah kewajiban jangka panjang total dewa tibk. pendek jumlah ekuitas dana lancar n!raja al! rah tahun xii '"lf1 il' " f' !f'\ yi. ,,'f ! , _ ekuitas: dana investasi .,. 'l diinvestasikan dalam investasi jangka panjang diinvestasikan dalam asset tetap diinvestasikan dalam asset lainnya dana yang harus disediakan untuk pembayaran utc jk. panjang jumlah ekuitas dana investasi .67i. ekuitas dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan jumlah ekuitas dana investasi total ekuitas dana total ekuitas dana dan kewajiban " "'o"' + o= o' l neraca ae: at" ta.hun xii uraian, alokasi khususdari organisasi lembaga jum ah arus kas masuk arus kas ke provinsi kabupaten kota desa belanja tidak terduga belanja barang dan jasa belanja transfer bagi hasil desa jumlah arus kas ke uar arus kas bersih dari aktivitas operasi ref keuangan kepada dan pemerintahan arus kas dari aktivitas investasi non arus kas masuk pelepasan hak atas tanah penjualan peralatan perlengkapan kantorjumlah arus kas masuk uar arus kas bersih dari aktivitas investasi non kesan arus kas dari aktivitas pembiayaan arus kas masuk penerimaan uang muka belanja pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang penerimaan pinjaman daerah dalam negeri penerimaan kembali belanja skpd penerimaan piutang daerah penerimaan hutang jumlah arus kas masuk .=. c.::. , ,", o"' """"' oo' .s. c = = :c :: '='o + : ,: :: c= == = :::::" =': == : = =" 'c::, o::+ ==::: ::: = = =:". :: ; xiv eran merah modal kerja pembayaran utang pihak ketiga uang muka belanja pengembalian penerimaan kelebihan bagi hasil kelebihan pembayaran kepada skpd kelebihan pembayaran kepada negara jumlah arus kas ke!uar arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan , " oc.; , o'"'"o" o'!ah arus kas ke!uar arus kas bersih dari aktivitas non kenaikan penurunan) bersih kas side awal kas bud kas daerah 5aldo akhir kas bud kas daerah 5aldo akhir kas bendahara penerimaan 5aldo akhir kas benda hara pengeluaran saldo akhir kas xiv |
sin teu takasebagaimana telah diubah denganlampuprovinsi yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda provinsi lampung. peraturan gubernur yang selanjutnya disebut perlu adalah peraturan gubernur lampwan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd provinsi lampung4. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan rp.413. dengan rincian sebagai berikut: anggaran belanja dan transfer rp. realisasi rp. selisih lebih kurang rp. selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah dengan rincian sebagai berikut: anggaran defisitnon anggaran koreksi siapakuittd. diundangkan telukbetung arial junaidi pada tanggal agustus. nomor register peraturan daerah provinsi lampung kelapa ap01 susan tan in: tea bina nip. lampiran peraturan daerah provinsi lampung nomor: tahun tanggal serai santan pemerintah provinsi lampung (o! laporan realisasi anggaran gi tahunl:de3 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan la1:unalinked dana penyesuaian lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibah pendapatan lainnya belanja belanja operasi 2d. belanja pegawai psn belanja barang laka belanja bunga birth belanja hibah bat belanja bantuan sosial bma belanja bantuan keuangan belanja modal .&. belanja tanah lampiran perda pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran halaman dari nomor urut anggaran setelah realisasi rp)sta.desa . bagi hasil pajak surplus (defisit) nan ana pera penuaanayaran pokok utang pembiayaan netto ane sisa lebih pembiayaan anggaran (siapa) opo gubernur lampung, ttd arial junaidi lampiran perda pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran hal |
bahwa dalam gugatan konvensi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, hanya dalam gugatan rekonpensi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan neraca dan pergi tangan laba rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan pengadilan. pen putusan ena (ena mak reg. no? pdt atasi aset demi keadilan berdasarkan ketuhanan memeriksa 'perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil abdul azis hasan, bertempat tinggal jalan k.h. abdul hasan samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya otto liar, sh. beralamat jalan gn. arjuna gg. pemohon kasasi dahulu penggugat pembanding crs mane mustafa kemal, eks. direktur fa. kdc samarinda dan presiden direktur p.t. karimun timber industries, bertempat tinggal komplek pinang baris samarinda, dalam hal 'ini diwakili oleh kuasanya r.o. tambunan, sh. beralamat jalan gunung sehari raya si ti jakarta pusat, memohon kasasi dahulu tergugat membaca surat surat yang bersangkutan, menimbang, bahwa.dari surat surat tersebut ternyata bahwa se karang,samarinda pada pokoknya atas dalilddalil: .,. bahwa pada tanggal januari antara penggugat asli dan tergugat asli telah dibuat surat pernyataan bersama, yaitu berupa pembagian areal hutan dengan h.p.h. dan pts kdh ek sejumlah ha. atas nama fa. kalimantan devel comment corporation fa. kdg): yang masing masing penggugat asli dan tergugat asli mendapat bagian seluas ha. bahwa dalam pernyataan bersama tanggal januari (bukti itu telah disetujui pula bahwa untung rugi perusahaan akan di akhir bulan agustus bahwa selanjutnya antara penggugat asli dengan tergugat asli telah terjalin perikatan dalam hubungan kerja sama pengelolaan dan pen tangan kayu,areal,hutan, milik penggugat. asli, sejak tahun kerja sama mana telah dituangkan dalam. surat.pernyataan tanggal sep member dan bahwa dalam surat pernyataan kerja.sama tanggal september tersebut antara jain dinyatakan bahwa tergugat asli berkewajiban an. membayar memberikan komisi kepada penggugat. asli, yaitu komisi bersih (clean profit) sebesar us. .per m3 (semula. $. kemudian diperbaiki dengan surat tergugat asli bawah angka halaman aan senen ten ena bahwa tergugat asli selama tahun telah menebang kayu daerah hutan penggugat asl,yaitu: berdasarkan pemeriksaan surveyor:: p. pinzonsiadalah: seluas ha. terdiri dari potong kayu yang meliputi actual, atau us. rp. . rp. pan berdasarkan surat kkp kepala kesatuan pemangku hutan) mahakam ulu ch. 3a smd menyatakan bahwa, areal .hutan fa. kdc. telah digarap sebanyak potong.kayu meli puti jumlah m3, sebagian menjadi hak dari penggugat asli adalah dari jumlah tersebut, atau us. dalam eksepsi sewa penah aah sesama menolak:eksepsi tergugatsseluruhnyas ses oubesahn busana dalam pokok perkara konvensi): . . . oo . io. menolak.gugatan penggugat untuk seluruhnya:. ). menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah rp. empat puluh satu ribu tapin anna dalam rekompensi: . set ono dan mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi): untuk. sebahagian, menyatakan bahwa fa. kalimantan development. corporation me urut neraca rugi laba pada agustus. menderita merugi . an sebesar rp: seluruhnya.dan #b.yakni sebesar rp. menjadi tanggungjawab tergugat: menyatakan bahwa tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dalam: 'melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan pembayar. lan jumlah.. yang harus diserahkan kepada penggugat: menghukum tergugat membayar kerugian akibat kelalaian nya pada sub. diatas: menolak gugatan penggugat selebihnya: . menghukum tergugat membayar ongkos perkara kepada pengguna .2at.yang hingga hari.ini.diperhitungkan sebesar nihil.,. .4s menimbang, bahwa, menurut akte,banding yang. dibuat.oleh pani tera, kepala pengadilan negeri, samarinda, :tertanggal.: november nomor: pdt. pn. sma penggugat.telah memohon peradilan tingkat banding, terhadap,.putusan pengadilan negeri sama . rida, tanggal november, pdt. pn. sma dan permohonan mana, telah diberitahukan kepada. pihak lawan menurut cara. yang telah. ditentukan.oleh. undang undang dengan. seksama. menimbang, bahwa. penggugat. pembanding, tidak ada sama sekali memasukkan memorie banding. . ii. hai ena tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan untuk: pemeriksaan dalam ting: kat: banding terhadap putusan'tersebut diatasetelah diajukan:dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi"surat:surat:'' lain menurut undang undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima. menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari serta meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan negeri samarinda dengan seksama dalam tingkat banding. pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri samarinda, tanggal november pdt. pn. sma atas dasar alas an alasan yang diuraikan didalam pertimbangan pertimbangan hukum nya adalah sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, perti tangan pertimbangan mana oleh karena itu diambil alih dijadikan per timbangan pertimbangan: sendiri oleh pengadilan tinggi dalam hal menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut dapat dikuatkan menimbang," bahwa oleh karena penggugat pembanding berada pihak yang kalah, maka biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sepatutnya dibebankan kepadanya. mengingat akan dari undang undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan, mengadili menerima permohonan banding dari penggugat pembanding ter sebut, menguatkan putusan pengadilan negeri samarinda, tanggal november pdt: pn. sma yang 'dimohon menghukum penggugat pembanding untuk membayar biaya per 'kara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar rp: sepuluh ribu rupiah). memerintahkan untuk segera mengirimksamarinda, samarinda. demikianlah diputuskan pada hari kemas, tanggal oktober 'delapan puluh lima, oleh' kami: h.a: kusir,: wakil ketua pengadilan: tinggi kalimantan timur: samarinda, sebagai hakim' tunggal dan keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk "umum oleh hakim tersebut, dengan di hadiri oleh: abdullah idham, panitera pengganti pengadilan tinggi kalimantan" timur samarinda, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pengadilan negeri samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara antara: abdul azis hasan pekerjaan swasta pengusaha, bertempat tinggal jalan k.h. abdul hasan samarinda, yang untuk pelanjut nya disebut sebagai penggugat, berlawanan dengan: mustafa kemal pekerjaan: ex. direktur fa. kdc samarinda, presiden direktur pt. karimun timber industries, samarinda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, pengadilan negeri samarinda tersebut: telah membaca surat surat dalam berkas perkara, telah mendengar: para pihak yang berperkara, surat surat bukti serta keterangan saksi masing masingtelah terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri. samarinda dibawah pdt. g pn. sma yang isi nya sebagai.terurai berikut ini: bahwa pada tanggal januari antara penggugat dan ter gugat telah dibuat surat pernyataan bersama, yaitu berupa pembagi areal hutan: dengan h.p.h. dan pts kdh hk sejumlah ha, atas nama fa. kalimantan develop ment corporation fa. kdc), yang masing masing penggugat dan tergugat mendapat bagian seluas ha, bahwa dalam pernyataan bersama, tanggal januari. bukti p.l),itu telah. disetujui pula bahwa, untung rugi. perusahaan akan @.akhir bulan agustus . bahwasselanjutnya:antara penggugat dengan tergugat:telah terjalin perikatan' dalam hubungan 'kerjasama 'pengelolaan dari "penebangan kayu areal hutan: milik. penggugat, sejak tahun' kerjasama mana telah dituangkan dalam surat pernyataan tanggal sep member. (ate base nemu bae angsa ena balita dalam surat pernyataan kerjasama tanggal september 1972tersebut antara lain 'dinyatakan bahwa tergugat berkewajiban membayar memberikan komisi kepada penggugat" yaitu komisi bersih (clean: profit) sebesar. us: per.m3.(semula us.$ (kemudian. diperbaiki: dengan surat tergugat. dibawah: angka: bahwa tergugat selama tahun' 'telah menebang'kayu'di daerah hutan penggugat, yaitu eku ena hape berdasarkan pemeriksaan surveyor pimpin! adalah se luas terdiri dari potong kayu' yang meliputi #s111. m3 actual, atau m3 x us: :801x rp343 mesin rp: berdasarkan surat kkp kepala kesatu #span pemangku hutan) mahakam ulu no: ch.s3a smd menyatakan bahwa areal hutan fa. kdc telah digarap se banyak potong kayu meliputi jum image set canda lah m3, sebagian menjadi hak dari kea penggugat adalah dari "jumlah ter isa sebut, atau seleb shehanyah tegak! aslibageo aga bahwa hak penggugat. berupa: uang . komisi: sejumlah: rp. (enam.belas juta empat ratus enam:ribu enam ratus tiga belas'rupiah,enam, puluh sen) tersebut sejak tahun: sampai sekarang belum dibayar oleh tergugat kepada penggugat: il: bahwa dengan tidak dibakarnya oleh tergugat uang komisi yang merupakan hak bagian' penggugat tersebut, maka tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap penggugat: dan atas wanprestasi tersebut maka sangatlah merugikan bagi' peng gugat, kerugian mana adalah haris" dibayar pula oleh tergugat kepada penggugat. kerugian tersebut setiap bulannya tidak. kurang ari. terhitung. sejak: tahun :s d. tergugat: membayar lunas seluruh, dari 'hak bagian. uang komisi: penggugat: seperti terurai bahwa penyelesaian secara damai diluar pengadilan telah peng gugat ,.usahakan, tetapi. tidak. berhasil, maka terpaksa: persoalan ini: penggugat.teruskan. melalui. pengadilan negeri: di. samarinda .untuk memberikan keadilan, bagi penggugat: oasis bahwa untuk menyusun gugatan penggugat sekarang ini serta untuk 'menghindari tergugat 'ikan memindah tanganan! barang:barang miliknya, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat "mohon .agar:. terhadap.,harta. kekayaan tergugat: diletakan: sita jaminan (conservation besar) sejumlah gugatan penggugat: set bahwa. tuntutan: penggugat:.ini, adalah berdasarkan bukti bukti .authentic. yang. tidak. dapat: dibantah kebenarannya, maka peng gugat mohon agar.supaya keputusan dalam perkara dapat. dijalan kan. terlebih . dahulu uitvoer baar voor raad) meskipun ter gugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi, atas hal hal terurai diatas, maka. penggugat:mohon:agar: pengadilan negeri samarinda berkenan. memberikan keputusan. sebagai ber ikut: malah abs sesak dewa dalam propinsi: tenan mengadakan sidang pengadilan. untuk. memeriksa perkara ini dalam waktu yang segera, is sen asas usu .menyatakan sah.dan berharga sita jaminan (conservation :besar) .yang dilakukan oleh jurusnya pengadilan negeri samarinda dalam perkiraan: dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat:seluruhnya:' menghukum tergugat supaya membayar uang komisi kepada peng gugat yang merupakan hak bagian penggugat sebesar rp. (enam belas juta empat ratus ribu 'enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) secara sekaligus tunai: mengatakan sebagai hukum bahwa tergugat telah melakukan": wanprestasi (cidera janji) terhadap penggugat:. .o susi menghukum tergugat. untuk. membayar ganti rugi atas terlambat menyerahkan membayar hak bagian .komisi penggugat,. yaitu sebesar setiap bulannya, atau rp. rp. (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen) setiap bulan, terhitung sejak januari id, tergugat membayar lunas seluruhnya hak. penggugat (yaitu pokok ditambah ganti rugi): |. menghukum tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp: (satu uta rupiah) setiap bulannya ke pada penggugat, apabila tergugat lalai "melaksanakan keputusan menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini! dapatdijalan kansterlebih: dahulu (uitvoerbaar bij voorraady meskipun 'ter gugat mengajukan'perlawanan, banding atau kasasi: menghukum tergugat untuk membayar 'biaya'perkara 'ini'atau yang timbul karenanya, beton onta tuas metana abah ataussetidak tidaknya, peradilan'memberikan'keputusan jari' yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan,, dalam per adilan yang baik: era par menimbang, bahwa :padashari persidangan yang ditetapkan ter nyata, penggugat 'datang:menghadap kuasanya. idar' publi' iskandar berdasarkan: surat kuasa 'khusus tertanggal. november.: , ter daftar.di kepaniteraan. pengadilan: negeri samarinda. di. bawah. w. um, .aa sedangkan: tergugat. ternyata telah da tang.kuasanya, r.o. tambunan, sh. berdasarkan surat kuasa: khu sus tertanggal. januari yang: juga .telah.terdaftar: di kepang terapan pengadilan negeri,. samarinda bawah w:: db. ht. menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak" telah diusahakan agar perkara ini dapat: diselesaikan dengan cara damai'akan' tetapi 'ter nyata. tidak 'berhasil maka, pemeriksaan perkara dilanjutkan: dengan membacakan surat gugatan penggugat "yang 'isinya"tetap disertakan kan oleh penggugat, dalama dan men ers jenis menimbang, bahwa. tergugat dengan suratnya tertanggal. januari telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekan pensi yang isinya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi: . son edan nan leni debu sales dalam eksepsi: anus twelve mts ingatan bahwa penggugat telah iicnggugat h:' mustafa' kemal yang di katakan bertindak untuk dan atas nama badan hukum fa: kdc samarinda dan pt: karimun timber industries, bahwa penyebutan seperti itu, yaitu yang menganggap. seolah olah tergugat mustafa kemal dalam gugatan ini otomatis bertindak untuk dan atas nama fa. kdc samarinda dan mari mun timber industries anggapan seperti itu adalah tidak benar oleh karena itu tidak selalu dan tidak otomatis tergugat h. does tata kemal dapat dianggap mewakili atau bertindak untuk dan, atas nama badan hukum tersebut, . ii. none0tt open bahwa oleh karena itu gugatan tersebut adalah salah alamat (error personal):: senen entah perang ame anne maka berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon agar: pengadilan negeri samarinda: memutuskan: dalam: .eksepsi: sebagai berikut: st: menyatakan gugatan tersebut salah alamat menolak gugatan tersebut atau setidak tidaknya: menyatakan sa, buatan.itu tidak dapat diterima niet onvankelijke verklaard), bahwa: tidak perlu disangkal bahwa:apa:yang didalilkan:oleh peng gugat dalam:angka dan gugatannya itwadalah benar: bahwa akan tetapi mengenai apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya "pada angka yang'menyatakan seolah olah tergugat telah: menebang kali: sebanyak 'potong kayu yang meliputi "actual berdasarkan hasil pemeriksaan surveyor p.e.: pinion dan 'sebanyak potong yang meliputi m3 berdasarkan surat kkp mahakam ulu, dalil dari peng: gugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena bahwa oleh karena itu dalil dalil penggugat:yang:selebihnya seperti: yang: tersebut: dalamuangka: :29dan: harussditolak: pula" .karena:tidak: mempunyai:dasar hukum jan panas demikian pula mengenai tuntutan penggugat yang tersebut dalam petit gugatan, semuanya harus ditolak, karena tidak berdasar kati kenyataan, 0nd pns gada gan aan sis maka" berdasarkan' hal hal'tersebut diatas, mohon agar pena sibilan negeri samarinda berkenan kiranya memutuskan dalam pokok perkara sebagai berikut: men ehan mie bni ler, menolak gugatan penggugat untuk 'seluruhnya dalam pada. itu, kesempatan: ini akan dipergunakan oleh. tergugat untuk menyampaikan gugatan. rekonpensi terhadap, penggugat .(sekarang tergugat reopen si): pengen . bahwa: dalang: pernyataan bersama tertanggal januari vide bukti telah disetujui bahwa perhitungan 'secara untung .rugi perusahaan sebelum dibagi akan dipikul bersama secara fifty fifty antara, penggugat rekonpensi. dengan tergugat, rekonpensi terhitung sejak berdirinya perusahaan. fa. kalimantan development corporation sampai dengan bulan agustus ,. bahwa, berdasarkan keterangan .angka. pernyataan, bersama itu. perhitungan keuangan seperti. yang tersebut: diatas. dilakukan oleh akuntan ahli pembukuan.yang ditunjuk .oleh kedua belah pihak: . bahwa sesuai,dengan ketentuan itu: maka kedua belah pihak:( peng gugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi) telah menyetujui me unjuk drs. amir syarif untuk menyusun perhitungan keuangan tersebut pap nba bahwa kemudian drs. amir syarief telah berhak menyusun per 'hitungan keuangan tersebut, dimana dalam perhitungan itu telah ditemukan bahwa kerugian dari fa. kalimantan development corporation per agustus adalah rp. se hingga bagian kerugian yang harus dipikul oleh tergugat rekan pensi adalah rp. rp. disamping itu masih .ditemukan lagi rekening rekening pribadi sari tergugat rekonpensi dan kawan kawan sebesar. rp. sehingga: keseluruhan kewajiban tergugat rekonpensi adalah rp. rp. rp. bahwa mengenai kewajiban dari tergugat rekonpensi itu sampai se karang belum juga dibayar pada penggugat rekonpensi, walaupun sudah sering kali ditagih: |. pai pura see nun ton bahwa oleh karena itu tergugat rekonpensi telah melakukan wan prestasi karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mesti . bahwa sebagai. akibat: dari.kelalaian. tergugat.rekonpensi itu telah menimbulkan. kerugian. pada penggugat: rekonpensi tidak kurang dari untuk setiap bulannya nose sesi wes maka berkenaan:dengan itu mohor agar pengadilan negeri sama rida berkenan kiranya memutuskan dalam rekonpensi, se bagai berikut: tenaga uda menyatakan secara hukum bahwa kerugian fa. kalimantan development corporation per agustus adalah sebesar rp. (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluhstujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh selimasseny ass san dna dasi lapar ala sni menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi ber kewajiban memikul dari kerugian tersebut yaitu menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi dan. sekawan kawan' mempunyai rekening pribadi yang menjadi tang help gung jawab dari teringat rekonpensi: yang harus dikembalikan hae pada" penggugat tekonpensi sebesar rp: (empat juta tujuh ratus'lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh menyatakan secara hukum bahwa tergugat kecurangan telah melakukan wanprestasi, kan menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar pada peng gugat rekonpensi: |. seisi knot wa, dari keturuan fa. kalimantan development. corpo (kk nation yaitu rp. rp. (sebelas. juta empat ratus tujuh puluh, delapan .ribu. tujuh ratusdua puluhlimarupiah)) (sdh, rekening pribadi' sebesar" rp. (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian kepada pengijuzat rekonpensi sebesar setiap bulan, dari jumlah rp, terhitung sejak bulan maret sam pai kewajiban kewajiban itu dilunasi, menyatakan putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat naik banding: rp343 cog span pegagan rp: hai rp: (enam' belas juta empat ratus benar ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen)'tersebut sejak tahun sampai sekarang beim'dibayar'oleh tergugat 'asli kepada penggugat asli? bahwa dengan tidak dibakarnya oleh tergugat asli' uang komisi yang merupakan hak bagian penggugat asli tersebut, maka tergugat: asli. telah.melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap' penggugat:asli. dan,.atas wanprestasi .tersebut maka, sangatlah :merugikan bagi: peng gugat asli, kerugian mana adalah harus dibayarpula oleh tergugat asli kepada penggugat asli. kerugian tersebut setiap bulannya tidak kurang dari terhitung 'sejak tahun sampai dengan tergugat asli membayar lunas seluruh dari hak bagian uang komisi penggugat asli seperti terurai diatas bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas penggugat asli. menuntut kepada pengadilan negeri samarinda agar menjatuhkan dalam provisi: lois sean bia masing mengadakan sidang: pengadilan untuk memeriksa':perkara ini'dalam waktu yang segera awalan sulsel adat hah ala menyatakan. sah: dan" berharga. sita: jaminan conservation besar) yang: dilakukan oleh 'juru'sita pengadilan negeri samarinda dalam perkara fit asus men bab dalam pokok perkara: ana mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya! menghukum tergugat supaya membayar uang komisi kepada penggugat yang merupakan hak bagian penggugat sebesar. rp. (enam belas juta empat ratus enam ribu enam. ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) secara sekaligus tunai menyatakan sebagai 'hukum' bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap penggugat . menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi.atas ketela batan menyerahkan membayar hak bagian komisi penggugat, yaitu sebesar setiap bulannya atau rp. rp. setiap bulan, terhitung sejak januari sampai. dengan tergugat membayar lunas seluruhnya hak penggugat (yaitu atau memberikan putusan lain yang, sesuai dengan hukum dan menimbang, bahwa' bunyi isi jawaban tergugat konvensi serta gugat penggugat rekonpensi adalah seperti terurai diatas, menimbang, kembali bahwa sebagai replikanya dalam konvensi dan jawaban atas gugatan rekonpensi: penggugat (konversi) dengan surat nya tertanggal januari mengemukakan: dalam: komp si: pose toge sintase see dalam eksepsi: bahwa mustafa kemas adalah pimpinan perusahaan ex. fa. kdc, yang kemudian nama perusahaannya diganti menjadi pt. maimun timber industries, karenanya tepat apabila tergugat mustafa kemal pimpinan fa. kdc dituntut oleh penggugat, bahwa oleh karenanya dalil tergugat yang menyatakan gugatan adalah salah alamat (error of'potongan) telah dapat ditatah bahwa dengan demikian, maka penggugat mohon agar eksepsi dalam pokok perkara: stang. asas gagasan bahwa tergugat: dengan tegas tegas telah mengakui" kebenaran dalil dalil gugatan penggugat, karenanya maka perkaranya telah bahwa pada angka ini, pada jawaban tergugat telah ingkar dan menolak, yakni tentang jumlah kayu.hak penggugat yang ditebang .diambil oleh tergugat dari dalam areal penggugat:sejumlah: potong berdasarkan pemeriksaan: surveyor: p.z. winner, yang: ber nilai, (khusus. hak.dan atau bagian. penggugat) rp., maka dengan .ini. penggugat memperkuat.dalil gugatan: dengan. bukti bukti dan alasamseperti berikut. lain naa dalam perkara. perdata pdt. pn sma' pada pengadilan negeri samarinda, antara azis" hasan sebagai peng gugat, berlawanan dengan mustafa kemal sebagai tergugat dan pt. karimun timber industries sebagai. tergugat. ii: pada persidangan tergugat dan tergugat (h. mustafa kemal dan pt. karimun timber industries) dengan tegas telah"! mengakui dan, menyatakan terbukti. bahwa tergugat, telah #nebak kayu hak penggugat sebanyak potong," dan uang pembagian hak penggugat sejumlah rp. sus (mohon,.diperhatikan,,kesimpulan terakhir, halaman. angka . dan. dalam perkara: tersebut. diatas pdt., pn. sama, sebagaimana yang. tercantum. dalam keputusan pena . dilan negeri samarinda, pdt. g pn. sma. (vide. bukti halaman angka dengan pengakuan tergugat seperti tersebut:diatas,: ditambah" dengan bukti authentic, maka dalil penggugat adalah: benar: dan berdasarkan bukti, serta tidak dapat dikembalikan, . bahwa mengenai, dalil penggugat bahwa terdapat lagi. hak. peng gugat sebesar rp. (gugatan .pada.halaman .angka ).yang, harus dibayar oleh tergugat, penggugat perkuat.dengan alasan dan bukti seperti yang terurai dibawah. ci. s.d. ' pada. persidangan pengadilan. negeri, samarinda yang memeriksa perkara tersebut dibawah pat. g pn. sma, ter kes buat. mengakui dengan.tegas atas. adanya hak, penggugat. ter sebut, seperti yang ditetapkannya pada kesimpulan terakhir, halaman angka (harap lihat bukti bertanda seharusnya pada keputusan perkara tersebut ditegaskan pada bisa halaman: angka (mohon.lihat bukti p3): sok 4s. bukti:.dan pengakuan. tergugat. seperti terurai diatas, sangat meyakinkan atas kebenaran dalil gugatan penggugat, oleh kt, karenanya telah mematahkan dalil tergugat, . . bahwa: dengan'uraian diatas yang telah terbukti, maka' dalil dalil gugatan penggugat seterusnya "adalah juga terbukti dan berdasar 'kan hukumykarenanya patut dikabulkan: nda maka berdasarkan hal hal terurai diatas, penggugat tetap" pada gugatan" sertatelah' memperkuatnya, dan karenanya 'mohon kiranya bapak majelis hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, serta berkenan pula meletakkan sita jaminan conservation besar) atas. barang barang milik. tergugat,: sesuai. dengan pemohon dalam eksepsi: (os ebe aai atawa bana bahwa "gugatan tekonpensi dari penggugat rekonpensi penggugat konvensi tolak.dengan.keras, dengan alasan alasan,sebagai berikut bahwa. gugatan "rekonpensi,, adalah sama: dengan gugatan dalam perkara. pdt. g pn. sma yang keputusannya (vide bukti telah berkekuatan, tetap eintracht), karenanya telah bis idem, dan pdt pn,. sma (vide bukti ber nda pa): sebar bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka menurut hukum, gugat ar rekonpensi dalam perkara ini, harus ditolak, dalam pokok perkara: . .riot seru cetus asi bahwa" gugatan rekonpensi secara: keseluruhan, tergugat: rekan pensitolak dengan tegas, (isi abs beard bahwa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terurai pula dalam pokok perkara ini: bahwa dalil yang terurai dalam gugatan rekonpensi bada angka sampai, yaitu tentang pernyataan bersama tertanggal januari tom yang dimaksud, tergugat rekonpensi jahat sangat sebagai neraca untung rugi yang dimaksud belum pernah. disetujui oleh tergugat rekonpensi, sehingga neraca.yang dibuat oleh penggugat rekonpensi adalah. tidak. sah (mohon lihat halaman dan dari bukti yang antara lain: putusan yang ber ,kekuatan tetap dari pengadilan negeri samarinda, pat. g pn. sma) dalam pertimbangan hukum' menimbang, akan tetapi penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan persidangan perkara ini bahwa neraca untung #ustfugi fa: kdc yang'dimaksud'adalah sebesar rp. |! #seperti yang dihasilkannya, oleh karena hal perhitungan ne raja untung rugi fa. kdc tersebut bukan pernah terwujud atas kerjasama dan persetujuan kedua belah pihak seperti yang juga diatur dalam surat perjanjian tersebut angka (san menimbang dengan demikian berdasarkan kesimpulan ter gugat rekonpensi tertanggal mei halaman angka bahwa penggugat rekonpensi' telah membuat" perhitungan neraca untung:rugi secara sepihak dan tanpa menggunakan #perhitungan dari seorang akuntan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak, maka majelis dapat mene usrimapendapat tergugat rekonpensi bahwa perhitungan neraca sementara itu adalah tidak sah dan tidak mengingat kedua tasusbelah pihak berlutut hukum: hate ral bee menimbang, 'berdasarkan perhitungan tersebut maka neraca "si kunjung rugi fa. kdc sebesar rp. seperti dialil kan penggugat fekonpensi haruslah ditolak seluruhnya, oleh" karenanya maka untung rugi fa. kdc belum dapat di bentukan secara sah dan berdasarkan hukum: b : untuk melaksanakan. perjanjian, bersama. dimaksud, .terlebih dahulu harus diperhitungkan untung rugi fa, kdc yang dipaku kan perhitungan negaranya oleh seorang akuntan, dan tentang. ini, berhubung dengan keputusan pengadilan negeri samarinda mode no125 at pm3 sma tangga! april: (bukti bertanda pada amar (dictum) ketiga. dalam eksepsi oleh ketua pengadilan negeri samarinda, pihak tergugat rekonpensi abdul azis hasan telah menyetujui: penyusunan, neraca oleh akuntan publik (vide bukti bertanda namun dari pihak. alita kemas penggugat' rekonpensi belum tidak fine tunjukan akuntan, dengan demikian pelaksanaan perjanjian bersama tanggal januari tersebut, belum dapat di laksanakan maupun dieksekusi. |. sus dengan demikian berarti malah, untungrugi fa. kdc invasi perjanjian bersama. tersebut, telah bis idem "pada putusan pengadilan negeri samarinda dimaksud kan (harap dilihat bukti p4). |. atasi oleh karenanya maka' gugatan penggugat rekonpensi di tolak dihukum, ',. a4. bahwa gugatan, rekonpensi. yang. terurai pada angka: sampai .tentang rekening pribadi tergugat rekonpensi dengan.ini tergugat rekonpensi.tolak dengan keras, dengan, alasan alasan antara lain aa, gugatan. angka, dalam. rekonpensi, tidak: sempurna karena jumlah ditulis.oleh penggugat rekonpensi.yaitu rp: rp: rp. telah salahmenjumlahnya, bean kene lan . karenanya gugatan tidak sempurna: agar .b. rekening pribadi. tergugat rekonpensi kesemuanya telah lunas dibayar. melalui eksekusi. perkara yang telah:diputuskan oleh pengadilan negeri. samarinda' pat ph:. sma ide, bukti bertanda p., dan telah in, tracts karena telah sementara hal tersebut pernah pula. digugat: oleh penggugat "us rekonpensi dalam. perkara . pdt. g pn. sma dalam putusan: pengadilan negeri samarinda.yang. telah. ber tessikekuatan:tetap gugatan yang sama, telah ditolak (mohon per hatian bukti. p3: halaman .pada: angka. ad. karenanya .telahnebisinidem, |. ena bahwa .dengan uraian diatas, maka dalil yang. diajukan oleh peng gugat rekonpensi dalam gugatan,rekonpensinya pula angka. dan dengan sekaligus dipatahkan, :. cerita asean san dengan. eksepsi: serta.jawaban dalam.rekonpensi seperti yang terurai diatas, maka semua dalil dalil! dari polita gugatan. rekonpensi.tersebut telah dapat dipatahkan dan ditolak oleh tergugat rekonpensi. karena nya maka tergugat rekonpensi mohon agar petit gugatan tekno berisi ditolak secara keseluruhan, karena tidak berdasar hukum, dalam konvensi dan rekonpeksi:. s0. surat state berkenaan dengan uraian penggugat konvensi' dalam replika serta 'eksepsi jawaban ''dalam tekonpensi, seperti terurai" diatas, maka kiranya bapak: majelis hakim berkenan kiranya: untuk menjauh kan putusan antara lain sebagai berikut: mengabulkan gugatan konvensi secara keseluruhan, menolak gugatan rekonpensi secara keseluruhan: si menimbang, bahwa 'atas septik konvensi' serta jawaban. dalam rekonpensi penggugat yang isinya sebagai terurai diatas kembali ter gugat mengajukan suratnya sebagai: publik dalam konvensi, dengan suratnya hasan kan mas jakarta,. pebruari ,yang berbunyi setan publik dalam konvensi: dalam eksepsi: penata bahwa:.dari replika penggugat bertanggal januari sudah jelas bahwa h. mustafa kemal digugat dalam' kedudukannya se aku pimpinan perusahaan.ex. fa. kdc samarinda.yang .kamu dian. (menurut dalil. penggugat). nama perusahaan: diganti menjadi pt, karimun timber industries: baba peni tugu bahwa akan tetapi.penyebutan seperti.itu adalah.kabur. sebab apa .' hita! benar mustafa kemal) dalam' melakukan membuat surat pernyataan bersama 'tertanggal januari itu adalah atas jama kedua badan hukum tersebut, bukan mustafa kemal selaku ek. direktur pt: karimun timber industri6s. anggapan bahwa menganggap badan hukum tersebut cukup dengan menggugat ex. direktur atau presiden direkturnya, anggapan se perti itu adalah' keliru, sebab apabila badan 'hukumnyalah yang harus diajukan sebagai tergugat, sedangkan siapa 'yang bertindak batas nama' badan hukum"tersebut pengadilan, 'hal itu memeluk ikan penunjukan tersendiri, bat nan selain hati ita gugatan tersebut didasarkan pada surat per. nyatakan bersama tertanggal januari dan surat per. nyatakan tertanggal september padahal pernyataan bersama tertanggal januari .tersebut.dibuat, dan. ditanda, tangani oleh, m. moestafas kemal tergugat), dan. abdul. azis hasan. penggugat). adalah. masing masing. selaku. pribadi, bukan. selaku: direktur atau: selaku: wakil dari fa. kdc dan pt. karimun timber industries, sehingga dengan demikian sepanjang. mengenai realisasi pernyataan: bersama ter tanggal januari. t.) itu harusnya gugatan ditujukan ke pada moesiafa kemal selaku pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut , sebagaimana tercantum dalam. bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan tersebut ada lah: salah alamat (error perkotaan) dan: boga guna able kacau balau: (obscura libel): bahwa dengan" demikian eksepsi tergugat" adalah beralasan dan relevan, anna dalam pokok perkara: baseman gala bahwa" tergugat tetap pada jawabnya tertanggal januari: skhususnyajawaban no: is dx4tersebut dalam pokok perkara::: bahwa"disamping'itu penolakan tergugat terhadap gugatan dari penggugat tersebut didasarkan pula pada alasan alasan jarig akan di sebut dibawah ini, sen ama bahwa' pada' tanggal januari penggugat telah mengajukan gugatan pengadilan negeri samarinda, terdaftar di. panitera an. dibawah. no:: pdt., g pm. sudah" ois sea bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara tersebut antara lain juga mengenai apa yang menjadi pokok gugatan dalam per kara pdt. g pm. sma. yang sedang berjalan seka rang 'ini, yaitu mengenai klaim dari penggugat yang menuntut bagian dari hubungan kerja sama pengelola dan penebangan kayu areal hutan yang tertuang dalam pernyataan bersama tertanggal januari ct. dan surat pernyataan tanggal september walaupun jumlah gugatan pada perkara pat. pn. sma. itu adalah sebesar rp. sedang dalam per kara ini pdt. c pn. sma) sejumlah rp. itu 'adalah termasuk didalam atau merupakan bagi dari jumlah rp. itu: snakes bahwa perhitungan hakim dalam perkara pdt pn. sma itu menyatakan bahwa' penggugat tidak dapat: membuka ikan tentang pokok gugatannya itu sehingga .putusan: hakim.me nyatakan: bendusalss sotah progo rates drones menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya, bahwa penggugat dan tergugat tidak menyatakan banding terhadap putusan itu, sehingga dengan demikian putusan no:: 1983j: pdt. g pn sma itu: telah memperoleh kekuatan hukum: yang tetap, aan bahwa akan tetapi beberapa bulan kemudian gugatan yang sama muncul lagi diajukan lagi penggugat dalam perkara pdt. pn. sma sekarang 'ini walaupun dalam jumlah yang lebih kecil, padahal dalam putusan perkara pdt. g pn. sma itu semua jumlah yang diajukannya telah dinyatakan tidak" terbukti, termasuk didalamnya jumlah rp. yang :ss@karang .ini diajukan: dalam perkara" no: pdt.' g pn: sal smdainiss pentas sentuh lemas benak bahwa dengan demikian pengajuan pokok gugatan ini untuk ke dua kalinya adalah azas bis insiden, oleh karena mana gugatan tersebut harus.dinyatakan ditolak, jua ant bahwa dalil dalil tergugat rekonpensi harus ditolak karena 'apa yang: disebut dalam: eksepsi itu: tidak mengandung. kebenaran: dalam pokok perkara: . bahwa semua dalil dalil dan bantahan tergugat rekonpensi yang ter sebut dalam pokok perkara, ditolak oleh penggugat konvensi:. . bahwa untuk selanjutnya guna. memperkuat dalil dalil dan gugatan .#gugatan penggugat. rekonpensi, tersebut, akan dibuktikan. baik dalam bentuk tertulis maupun berupa saksi dalam tingkat pembuka tian nanti, maa tan berdasarkan. hal hal tersebut, mohon, agar pengadilan. negeri sama rida berkenan memberi putusan sebagai berikut: |. dalam konvensi: ora hpa dahan bab mengabulkan eksepsi: tergugat, untuk seluruhnya, og dicari pokok perkara? ban enfants bawaan ana phat menolak gugatan konvensi, untuk seluruhnya, dalam konsepsi:. dalam konsepsi::::: lah nga gaun gaga batam menolak eksepsi tergugat rekonpensi, untuk seluruhnya dalam pokok perkara: ||. mengabulkan gugatan rekonpensi, untuk seluruhnya, menimbang, bahwa. guna, menunjang. serta menguatkan. dalil ma sing masing,oleh .para. pihak akan mengajukan, surat surat bukti. yang dalam hal ini penggugat ternyata mengajukan berupa:., . . bukti bukti penggugat):. gema diserang dudndeni p l (berupa foto copy: surat pernyataan: bersama . tertanggal januari sesuai dengan suratnya yang 'asli dan lag ass dilibatkan meterai rp. , .secukupnya .o berupa: surat asli ke kesimpulan terakhir dalam per kara abdul azis hasan lawan mustafa kemal tergugat dan pt. karimun timber industries tergugat ii) dalam perkara perdata pdt. pn: sma, kiper ikatan dan sesuai dengan suratnya yang asli persidangan les usutidakeditempelkan dilekatkan meterai,. rp. , :cukup genpeeny aan eee renungan tama jasa purba asas p3" (berupa foto copy keputusan' no: pat. g pn: gada: dalam "penelitian "tidak dilekatkan ditempelkan meterai rp. secukupnya, (hitam) berupa foto copy, turunan keputusan pengadilan gauss" negeri samarinda, tanggal april: 2obesa pdt pn. sma. berserta lampiran lainnya berupa. foto copy keputusan pdt pn:. sma. dalam pen user titian, surat bukti ini, telah. dilekatkan,, meterai, tempel. lagu rp , .secukupnya,. raksa sai sps hitam) aslissurat: tertanggal'! samarinda, november palu yang: ditujukan! kepada: ketua pengadilan: negeri ekonomi samarinda, setelah:diteliti surat bukti ini tidak asli surat:dari pt. maximus timber industries, tentang sak pebruari: mti h perihal nsisi neracanper: agustus: :juga surat bukti ini tidak di sub jebakan ditempel.meterai rp:: , :secukupnya (biru) turunan keputusan: lela pdt: pn. sma. surat bukti ini setelah: diteliti ternyata telah dilekatkan lembar "meterai rp. se sie sen bukunya, mede peslanakaean mean eta aaaaaa sedangkan oleh pihak tergugat, dengan suratnya tertanggal jakarta, mei telah diserahkan surat bukti t1: t2.dan t3,:penyerahan surat. bukti s d t3 ini adalah:sah berdasarkan surat kuasa substitusi khusus, yang dibuat dan ditandatangani: di. samarinda,: april dan telah terdaftar. kepaniteraan pengadilan negeri samarinda di . bawah ht. ., saus sanyo ll. berupa: fotokopi surat pernyataan bersama : tertanggal berupasfoto copy:surat' pernyataan tertanggal' september berupa foto copy surat keterangan tertanggal banjar seenussmasin: juni batasan beb sek kos menimbang, bahwa selain jawaban serta surat surat "bukti serta saksi dari pihak tergugat isi keterangan saksi sebagaimana'terurai di atas akhirnya para: pihak. telah.mengajukan. kesimpulan masing masing: untuk.itu. penggugat. dengan: suratnya. tertanggal. juni. telah menyimpulkan: keamanan uns poosrasa bahwa terbukti secara: meyakinkan, :bahwa: gugatan penggugat 'tidak:salah 'alamat, danvbenar menurut hukum, karenanya eksepsi tergugat harus' ditolak esebessn vena bahwa baik dalam jawaban maupun dalam 'publiknya tergugat mengakui tentang adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat dalam 'hal areal 'hotansmilik penggugat: seluas: ha: dan komisi untuk penggugat sebesar us::s: .per m3: karena dalil gugatan penggugat ini telahterbukti: benar bahwa terbukti dengan jelas bahwa tergugat telah menebang dan s mengambil kayu dari "areal penggugat sebanyak pohon, yang uang: komisi untuk penggugat sebesar rp: "yakni terbukti pada: risalah' kesimpulan tergugat: pada halaman angka (bukti bertanda: :dalam perkara: perdata nomor pdt. pn, sma, . oo sensus ons time keputusan pengadilan negeri samarinda. nomor. pdt. pn. sma.pada halaman angka .(bukti bertanda bahwa terbukti dengan menyakinkan bahwa tergugat:harus pula membayar hak penggugat sejumlah rp. dengan bukti antara lain dalam: risalah kesimpulan terakhir dari tergugat dalam perkara pat: g pn, sma'tersebut, padahalamin angka nee bukti bertanda intan senat lala keputusan pengadilan: negeri' samarinda pdt: spn. sma pada halaman angka' (bukti bertanda bahwa dali dalil gugatan penggugat telah terbukti seperti yang terurai diatas, maka permohonan penggugat pada petit, patut dan beralasan untuk'dikabulkan secara keseluruhan karenanya, mohon kiranya bapak majelis hakim' yang terhormat berkenan mengabulkan gugatan penggugat tersebut . dalam konsepsi:. ., perak dem mantu pokok perkara dari gugatan rekonpensi penggugat: rekonpensi menghukum: tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp: (satu: juta rupiah) setiap bulannya kepada penggugat): apabila tergugat lalai melaksanakan keputusan ini: . menyatakan.bahwa, keputusan dalam perkara. ini .dapat. dijalan .kan terlebih. dahulu. uitvoerbaar. bij:.voor raad),, meskipun: ter . .umat. mengajukan perlawanan, banding atau kasasi, . . menghukum. tergugat.untuk membayar biaya perkara.ini atau yang., timbul karenanya). site senen atau: pal aset akan angsa daa setidak tidaknya' "peradilan memberikan: keputusan jain yang "dianggap patut dan adil menurut! pandangan pengadilan, dalam peradilan yang baik depth tee .(bahwa terhadap gugatan. penggugat asli tersebut tergugat asli mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: . . bahwa gugatan salah alamat (error personal).karena. h. mustafa kemal pribadi tidak, otomatis bertindak. atas nama fa. kdc samarinda dan p.t. karimun timber industries. . . . bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut. tergugat asli.telah membantah akan kebenaran dalil dalil penggugat asli dan sebaliknya,. mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa dalam. pernyataan. bersama tertanggal januari: (vide bukti telah disetujui bahwa perhitungan secara'untung rugi perusahaan :.sebelum dibagi: akan: dipikul bersama secara fiftyifty antara penggugat rekonpensi dengan tergugat" rekonpensi terhitung sejak berdirinya perusahaan fa. kalimantan development corporation sampai dengan bulan agustus lag adaa dev pes bahwa berdasarkan keterangan angka. pernyataan bersama. itu, perhitungan. keuangan seperti yang tersebut diatas dilakukan oleh akuntan ahli pembukuan yang ditunjuk oleh,kedua belah pihak:. . bahwa kemudian drs. amir syarief telah. berhak menyusun. per hitungan keuangan tersebut, dimana dalam perhitungan itu, telah. di temukan bahwa kerugian dari fa, kalimantan. development. corpo ation per agustus adalah rp. sehingga (bagian kerugian yang. harus dipikul oleh. tergugat rekonpensi, adalah. rp. rp: oo. bahwa, disamping itu masih ditemukan lagi 'rekening rekening pribadi dari. tergugat. rekonpensi dan kawan kawan" sebesar rp. , ., sehingga keseluruhan kewajiban. tergugat, rekan pensi adalah rp. rp. rp, tergugat konvensi, adalah: sama: dengan perkara no:: pdt. g pn. sma.serta nomor:., pdt : pn. sma, (bukti: .bertanda, dan.p. yang telah berkekuatan hukum. yang. tetap karenanya perkara yang digugat dalam rekonpensi tersebut telah ohebisinidem, karenanya eksepsi tergugat rekonpensi penggugat konvensi telah. terbukti secara meyakinkan. maka wajar dan beralasan apabila eksepsi tergugat rekonpensi ini diterima dan dikabulkan, yakni gugatan rekonpensi harus ditolak.demi hukum, "iv deco bahwa terbukti secara menyakinkan 'bahwa"dalil 'gugatan peng: gugat rekonpensi tentang untung rugi fa. kdc harus ditanggung. oleh penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi (fifty fifty) setelah perhitungan neraca 'untung:rugi yang dibuat oleh akuntan, adalah tidak beralasan, oleh karena? perhitungan untungmugi belum, pernah dibuat yang mendapat perhitungan neraca untung rugi belum pernah dibuat oleh akun tan seperti yang dimaksud dengan pernyataan bersama (bukti bertanda pada angka gatal neraca untung rugi yang dibuat sepihak oleh penggugat.rekan . pensi yang dihasilkannya dalam gugatan sekarang, adalah tidak. sah, sesuai dengan keputusan pengadilan negeri samarinda pdt. g pn, sma' (bukti bertanda pada halaman karenanya tidak sah dan tidak beralasan untuk dijadikan dasar. gugatan penggugat rekonpensi, | . bahwa dalil gugatan rekonpensi pula angka sampai .adalah.tidak sah, karena telah bis items yakni :tentang rekening pribadi tergugat rekonpensi, atas mete rekening dimaksud telah dibayar melalui eksekusi dalam per: kara pdt pn. sma (bukti. bertanda p. ):karena nya telah lunas, dan telah bis idem:. . oleh karena telah dieksekusi maka: sc hal yang digugat dalam perkara no: pdt. g pn. sma: telah ditolak dalam keputusan perkara tersebut (bukti bertanda pada halaman sub'ad karena telah: terbukti "secara sah dan menyakinkan bahwa hal hal yang digugat oleh penggugat tekonpensi"adalah telah dieksekusi dan selesai maka:telah bis dmy bana bahwa semua hal yang menjadi dalil dalam gugatan rekonpensi dengan tuduhan wanprestasi, adalah tidak terbukti, maka gugatan rekompensi harus ditolak, dengan kesimpulan sebagaimana terurai diatas, maka dengan hormat, penggugat konvensi tergugat,. rekonpensi .mohon kepada bapak majelis hakimi berkenan kiranya memutuskan: dalam konvensi: met aaaaaa tangani akan menolak eksepsi tergugat secara keseluruhan: mengabulkan gugatan penggugat'secara keseluruhan ,, mengabulkan eksepsi tergugat rekonpensi, keseluruhan, . menolak gugatan rekonpensi secara keseluruhan, let aen dns menimbang, bahwa tergugat pula dengan suratnya jakarta, juni pula telah mengajukan kesimpulannya yang isinya seperti dalam konvensi: bag telah terbukti bahwa gugatan penggugat: salah alamat error personal): . . kacau balau (obscuurlibel), dalam pokok perkara: dat ana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalil penggugat. yang mengatakan bahwa tergugat telah menebang kayu sebanyak potong yang meliputi actual: men tidak terbukti dalil penggugat yang menyatakan seolah olah peng buat berhak memperoleh komisi dari tergugat.sebesar,. . rp. (enam, belas juta empat ratus enam.ribu enam ratus tiga belasrupiah): bahwa. ketidak terbukti. dalil penggugat seperti:yang tersebut dalam kesimpulan. i.dan, diatas, telah ditegaskan diputuskan pula dalam putusan pengadilan negeri samarinda: dalam perkara pat. g pn. sma, dimana dalam putusan itu telah 'di pertimbangkan oleh majelis bahwa: ios? elo satu seen penggugat tidak dapat membuktikan tentang pokok gugatannya "yaitu tentang dalil penggugat yang menuntut komisi dan lain lain seperti jarig dituntut pula dalam perkara ini pat. spn sma)y: sai bae ono malah bahwa terlepas dari hal hal yang tersebut pada point s d diatas, telah terbukti pula bahwa pokok 'perkara yang dituntut dalam perkara pdt. pn. sma sekarang ini sudah pernah dituntut pula dalam' perkara no: pdt. pn: sudah di mana pokok perkara yang sama sudah diperiksa dipertimbangkan serta.diputuskan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum:karena baik penggugat'maupun tergugat tidak menyatu ikan banding terhadap putusan 'itu bahwa dalam perkara pdt. pn. sma, itu telah: dipertimbangkan: bahwa penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya (yaitu klaim komisi dan lain lain), diputuskan! menolak gugatan penggugat konvensi seluruh bahwa dengan demikian pengajuan. kembali. pokok perkara yang sama adalah melanggar azas. bikin idem,, set siri telah terbukti. bahwa gugatan penggugat .tidak. beralasan: oleh karena itu harus ditolak: .: 2e01 kernel semata dalam rekonpensi: dsn santap aib, naa . bahwa saksi luwuk telah memberikan kesaksian sebagai'berikut:' bahwa benar mengenai. perhitungan 'keuangan neraca rugi jaba perusahaan fa. kdc antara penggugat .rekonpensi. dan: tergugat rekonpensi telah terdapat kesepakatan. untuk .me unjuk akuntan ahli pembukuan, . musa doesnt bahwa kedua belah pihak telah menunjuk drs: amir syarief dengan dibantu oleh 'saksi sendiri untuk. mengadakan pergi js55 bahwa penunjukkan tersebut adalah dalam rangka realisasi dari pernyataan bersama' tertanggal, januari ., bahwa.hasil:perhitungan dari akuntan tersebut'ialah: as kerugian dari fa, kdc per agustus' 'adalah sebesar rp. (dua puluh dua" juta sembilan ratus lima puluh tujuh:ribu empat'ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen): . nas rekening rekening pribadi: dari tergugat rekonpensi dan rektal sekawan kawan sebesar rp: (empat juta.tujuh.ratus #so asem lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua. puluh tiga rupiah): bahwa nasrani bauran sh, ketua pengadilan negeri samarinda waktu itu dan. h.m, kari using,. walikotamadya, samarinda, waktu itu dalam. surat keterangan tertanggal juni: t3) menyerang "@)u.bahwa penggugat: rekonpensi dan tergugat rekonpensi: pada sswwstanggal. januari bersamaan dengan dibuatnya surat wire, pernyataan. tertanggal. januari. tl) itu maka kedua wsumbelah pihak. telah setuju untuk menunjuk: drs.: amir syarief dan dibantu oleh luwuk untuk. mengadakan: perhitungan rugi laba dari fa. kdc sejak. mulai berdiri sampai, akhir b). bahwa neraca yang. dibuat oleh akuntan itu menemukan ke . julian sebesar rp. (dua puluh dua juta.sembilan ( ratus jima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen) dan rekening pribadi tergugat rekonpensi. 'dan' kawan kawan sebesar rp. (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), bahwa berdasarkan ketentuan angka dari pernyataan bersama tertanggal januari t1) jumlah kewajiban tergugat rekan pensi yang harus dibayar pada penggugat rekonpensi adalah rp. rp. rp. (enam belasjuta dua ratus:tiga: puluh enam'ribu: empat ratus empat puluh delapan:rupiah.tujuh puluh delapan senja bahwa akan tetapi oleh karena drs. amir syarief adalah pegawai negeri maka'ia merasa tidak sewajarnya menandatangani neraca tersebut. namun demikian tentang. jumlah perhitungan .seperti yang telah disebut pada angka dan diatas adalah sungguh sung buh perhitungan penemuan drs. amir syarief dan saksi luwuk: bahwa semua dalil dalil.dan tuntutan yang tersebut dalam gugatan tekonpensi, telah terbukti secara sah.dan meyakinkan." bahwa oleh karena.itu gugatan rekonpensi tersebut sepatutnya di kabulkan, secara keseluruhan ena naka perkenan dengan itu mohon agar pengadilan negeri sama ines find memberikan putusan sebagai berikut: dalam kompeni:: esa sisa seen wae figur sea dalam eksepsi: uang mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya! . dalanuntuk tidak dapat diterima, dalam: reopens si: au sos mesin ega asa yam mengabulkan gugatan tekonpensi, untuk seluruhnya puas menimbang, bahwa:isi.maksud:kesimpulan:dari.masing masing pihak penggugat:dan tergugat sebagaimana terurai:diatas sesi tentang pertimbangan hukum: menimbang, bahwa isi dan maksud serta tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana berbunyi seperti tersebut diatas, menimbang, bahwa majelis didalam rangka usaha mengadili perkara antara penggugat dan tergugat dalami kasus ini akan mempertanyakan apakah yang menjadi persoalan pokok sehingga penggugat mengajukan gugatannya pengadilan negeri samarinda serta memohon penyelesaian secara perdata seperti sekarang ini yang akhirnya pengadilan negeri samarinda perlu memberikan suatu putusannya: , . . . menimbang, bahwa setelah menelaah akan isi gugatan penggugat tertanggal, november dimaksud bahwa didalam gugatan ter sebut oleh penggugat telah didalilkan: nan bahwa pada tanggal januari antara penggugat dengan tergugat pernah membuat suatu surat pernyataan bersama dimana didalamnya ditentukan pembagian areal hutan dengan shid.hi no! dan no: pts ede rk dengan ke tentukan areal yang dibagi 'seluas 'areal dimaksud atas nama fa. kalimantan development corporation disingkat fa: kdg: pes engga sta peka one bahwa masingimasing penggugat mendapat ha: dan ter gugat ha, bombai asah bahwa pernyataan bersama dimaksud telah disetujui oleh peng buat. maupun tergugat, dengan ketentuan. rugi laba. fa: kdc akan dipikul secara bersama pula antara penggugat dan ter : gugat, gen prend bahwa ketentuan dimaksud akan mengikat masing masing pihak sejak berdirinya fa. kdc tahun dan akan ber . . akhir pada.tanggal agustus . hi. bahwa selain itu antara penggugat dan tergugat telah ter jadi perikatan hubungan kerjasama pengelolaan penebangan kayu milik penggugat sejak tahun: yang tertuang:dalam surat pernyataan september dan juga'dengan surat pernyataan september tersebut dinyatakan: tergugat: berkewajiban "membayar memberikan komisi bersih sebesar per kepada penggugat (komisi bersih mana pada mulanya ditentukan hanya rp. sebelum perbaikan), ana man san bahwa selama tahun tergugat telah melakukan penebang kayu milik penggugat tersebut pada angka sub. seluas dengan hasil tebang sebanyak potong dengan. jumlah actual dengar kalkulasi harga (ber . sasaran surveyor pinion). |. . rp. rp. bahwa bagian penggugat berda . saran surat kkp dari maha kam ulu sebanyak potong . m3) dengan kalkulasi. harga: rp. . rp. . rp. seo. jumlah rp. jumlah. mana menurut penggugat belum dibayar: tergugat ke pada penggugat.sejak tahun . io. maka menurut penggugat: dengan tidak dibakarnya uang se ss: jumlah. rp. milik. penggugat tersebut, tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi): s. sebagai akibat wanprestasi tersebut penggugat menderita ke yulian sebesar. diperhitungkan 'sejak tahun: tahun ke lalapan tergugat: aab bosan menimbang, bahwa dari uraian'seperti tersebut diatas majelis akan mempertanyakan apakah memang: benar tergugat:telahsberbuat:cidera janji (wanprestasi) sebagaimana.ini dalil penggugat:., . menimbang, bahwa atas dalil penggugat dimaksud, tergugat telah memberikan jawabannya. yang pada pokoknya .menolak secara keras dengan mengatakan:. things menua penjara dalam eksepsi: menyebutkan nama tergugat mustafa kemal) sebagai pihak yang mewakili badan hukum, fa. kdc pt. karimun timber indus tries adalah singkatan tidak tepat sebab oleh karena mustafa kemal tidak secara otomatis tidak selalu dianggap mewakili atau bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut maka dengan demikian gugatan tersebut adalah salah alamat (error person aam): . , dalam pokok perkara: makan eni lag asah menurut: tergugat: adalah benar "semuanya' akan dalil gugatan pada angka 3dan' bahwa akan'tetapi menyangkal keras akan dalil penggugat pada angka dan karena tidak mempunyai dasar:hukum: peak abah ntnw anda tai pemberi bening menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal keras oleh tergugat "maka beban pembuktian berada dipihak peng menimbang, pula bahwa yang menjadi masalah pokok dalam per kara ini adalah adanya uang sebagai hak penggugat berdasarkan per janjikan bersama yaitu:." dosis onsen . pernyataan bersama januari jai mesowosat tetesan pernyataan bersama ii, september 1972berjumlah: te cost rp. (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) aan dalam dalil gugatan" penggugat yang' seharusnya menurut penggugat menjadi hak bagian' penggugat dan oleh' karena uang sejumlah 'ter sebut seharusnya" sudah dibayar tergugat sejak tahun tidak dibayar oleh" tergugat tepat pada waktunya sehingga tergugat dika akan lalai 'tentang hal itu (wanprestasi) namun kebenaran dalil dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat karena tidak "mempunyai dasar.hukum. maka oleh: karena. itu :beban pembuktian beralih kepada pihak penggugat sendiri: seo sada menimbang, bahwa disamping bantahan tergugat: yang:tersimpan:. seperti: tersebut:.diatas tergugat: dengan: surat jawabannya'atas gugat: penggugat tadi telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) yang: secara:singkat:dapat disimpulkan sebagai berikut: noda bahwa kedua surat pernyataan bersama antara masing masing 'bertanggal januari y'dan september telah di akui oleh tergugat rekonpensi penggugat konvensi? bahwa menurut neraca rugi laba per agustus" 'dari fa" kdc terdapat kerugian sebesar rp. dan separuhnya. yakni .sebesar. rp. menjadi, beban tergugat. re . .konvensi penggugat, konvensi belum. dibayar oleh tergugat rekan . bahwa disamping rugi laba berdasar, neraca. akhir diatas. ternyata ada pula rekening tergugat rekonpensi bersama kawan kawan yang belum dibayar ke rupiah): beban dana bahwa: dari kedua hal. tersebut diatas: malah: tergugat rekonpensi : lah yang berhutang.kepada penggugat rekonpensisebesar bahwa pula secara sama dikatakan oleh penggugat rekonpensi .lengan tidak dibakarnya, kerugian berdasarkan, neraca .rugi laba lan rekening pribadi. sejumlah, rp. .oleh tergugat. 'rekonpensi kepada penggugat rekonpensi, tergugat rekonpensi telah berbuat. wanprestasi dan dimohon membayar ganti rugi se menimbang, bahwa sebagai jawaban tergugat rekonpensi atas gugatan rekonpensi ini ditolak dengan 'keras oleh tergugat rekonpensi dengan alasan sebagai berikut: pers hinga kebo usus dua bahwa dalil gugatan rekonpensi. adalah .sama. dengan dalil dalam gugatan perkara. pdt. g pn. sma. perkara: mana sudah.bakraent,. (sudah. mendapat. kekuatan: hukum: tetap: dan. pasti) dan sama pula dengan. dalil.dalam perkara. . pdt. g pn. sma,. maka oleh karena.kedua. perkara.tersebut sudah: memperoleh kekuatan hukum,tetap dan, pasti maka: dalil gugatan. iekonpensi penggugat.ini.menjadi bis index :, . menimbang, bahwa selain memperhatikan akan dalil dalil gugatan penggugat dan akan gugatan rekonpensi sampai kepada "pembuktian dan. diteruskan kepada" pendengaran: 'saksi untuk 'itu majelis perlu meneliti surat surat bukti dari masing masing pihak, disana oleh peng gugat telah:diajukan'surat:bukti berupa: sara onta has menduga iga 134i pi, surat pernyataan bersama, tertanggal januari (berupa foto copy, telah diperlihatkan dengan suratnya yang asli dan telah dilekatkan meterai tempel rp. secukupnya). . p2, asli surat kesimpulan terakhir tergugat mustafa kemal dalam perkara pdt. pn. sma (tidak dilekatkan meterai rp. sebagaimana mestinya): fotokopi, surat keputusan perkara pdt. g pn. sma. (tidak dilekatkan.meterai tempel rp.: secukupnya), fotokopi: turunan keputusan pengadilan: negeri' samarinda ter tanggal april. pdt pn: sma berikut lampiran: i berupa foto copy:surat keputusan pdt pn. sma dengan: dilekatkan meterai tempel rp. se bukunya, dadi ben selembar. surat tertanggal november. perihal akuntan publik (tidak dilekatkan meterai tempel rp. secukupnya): p 5a. asli.surat dari pt. karimun timber industries tertanggal pebruari mengenai neraca" per31. agustus mti k juga tidak dilekatkan. meterai rp: 'se surat keputusan pdt pn. sma pula tanpa:di jebakan meterai tempel rp. secukupnya: test sedangkan pihak tergugat ternyata telah mengajukan surat.bukti surat. foto copy pernyataan bersama: tertanggal januari. .telah.disesuaikan dengan.suratnya yangasllis .t2 surat pernyataan tertanggal. september. (foto copy, telah disesuaikan dengan suratnya yang asli: paha t3. surat keterangan,: tertanggal juni: (foto'copy, telah di sesuaikan dengan suratnya yang asli menimbang, bahwa surat bukti yang telah diteliti isinya adalah sama dengan surat bukti dimana disana diperjanjikan: . . bahwa:areal hutan yang berada' didaerah" kelak kelumpang dan sungai: jintan abit dengan m.p u no: pts kdh ek dan: h.p. no:: pts kdh bk sejumlah atas nama fa: kalimantan development corporation samarinda, dibagi dua,. masing masing ha' atas nama kami berdua mustafa kemal. dan abdul asia hasan) yang pembagiannya atas petunjuk tehnis oleh. dinas kehutanan samarinda? tanda bahwa, perhitungan. neraca untung rugi perusahaan. akan. dibagi dua dipikul secara bersama sama (fifty fifty) diantara kami ber dua, terhitung sejak mulai berdirinya perusahaan fa: kalimantan development corporation sampai dengan akhir bulan agustus perhitungan keuangan termaksud pada .angka dilakukan .oleh akuntan akhir ,pembuka yan, yang. ditunjuk oleh, kami, berdua, bahwa setelah pernyataan ini ditandatangani, kami berdua tidak lagi mengadakan: tuntutan gugatan satu sama: lain dar: menyatakan pula, bahwa diantara kami' berdua: tidak 'ada persoalan sengketa |apabila diantara. kami telah ada: yang: mengajukan gugatan atau pernyataan di. pengadilan: negeri samarinda maka: gugatan atau pernyataan itu dicabut (ditarik) kembali: sebisa begitu pula akan bukti (yang dalam 'hal ini berisikan kasim bulan" tergugat dalam' perkara no! pdt. pn. sma) yang dibarengi dengan: surat bukti yang merupakan putusan akhir dari "perkara pdt: g pn. sma" yang telah diteliti dalam bagian mengadili? aah dalam konvensi menolak gugatan penggugat konvensi seluruh nya begitu: pula dalam bagian rekonpensi menolak gugatan peng gugat rekonpensi seluruhnya? menimbang, bahwa bukti yang kemudian ternyata. berakhir dengan dikeluarkannya keputusan akhir dalam perkara pat. pn sma: dimana "didalam" perkara "ternyata bahwa: sdr. abdul azis hasan, pekerjaan pengusaha swasta, bertempat tinggal jalan. w.h. abdul hasan samarinda: berstatus penggugat se dangkal mustafa dalam kedudukan" sebagai direktur fa. kdc mau pun, selaku pribadinya, bertempat tinggal:di' jalan mutiara samarinda gikwalitaskan selaku tergugat': sedangkan: pt: karimun timber industries, berkedudukan. dan. berkantor: di, jalan. complex: pinang baris, samarinda dikwalitaskan selaku tergugat. sedangkan. per sialan yang dipersengketakan adalah bahwa penggugat ada demi wiki areal, hutan .dengan: mengatasi: namakan, fa. kdc yaitu h:p:h. pts kdh ek .seluas: :dan' penggiigatmau pun, tergugat, sama. menjabat selaku: direktur perseroan: kemudian dengan, surat. pernyataan bersama. tertanggal januari' areal hutan seluas ha. dibagi dua masing masing ha" antara penggugat dan. tergugat. pembagian tersebut: mendapat persetujuan dari dinas kehutanan propinsi. kalimantan: timur tanggal agus bahwa mengenai kewajiban dari tergugat rekonpensixitu: sampai: sekarang belum juga dibayar pada penggugat: rekonpensi: walaupun sudah sering kali ditagih, msensenen meneken della ente bahwa berdasarkan. alasan alasan tersebut. tergugat .asli penggugat rekonpensi telah, menuntut kepada pengadilan. negeri. samarinda agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:. .:. woo. menyatakan secara hukum bahwa kerugian fa. kalimantan devel comment corporation per agustus adalah .sebesar. rp. (dua puluh dua juta.sembilan.ratus lima.puluh .tujuh ribu empat ratus.lima puluh satu rupiah lima puluh lima.sen), menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi. berbeda iban. memikul. dari kerugian tersebut, yaitu rp. rp. . son menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi dan kawan |kawan mempunyai rekening pribadi yang menjadi tanggung jawab dari tergugat rekonpensi yang harus dikembalikan rupiah): menyatakan secara hukum. bahwa tergugat kecurangan. telah "melakukan wanprestasi). menghukum tergugat rekonpensi. untuk membayar pada peng ugatrek open si: |. beres menenun aa. 50f dari kerugian fa. kalimantan development corporation, yaitu rp. rp. 'b:' rekening 'bribalti sebesar rp: , (empat jiwa tujuh harus ima puluh tujuh ribu' tujuh ratus dua puluh 'tiga rupiah): menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar: kerugian" kepada penggugat rekonpensi sebesar setiap bulan dari jumlah rp2: terhitung' sejak bulan maret sampai wajib. " an kewajiban itu dilunasi menyatakan putusan ini "dapat dijalankan terlebih dahulu (vit: voerbaar bij voorraad) walaupun tergugat naik banding! atau"memberikan putusan lain yang sesuai dengan hukum dan keadilan nan ama ngan bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal november pdt. g pn. sma, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: naa nasi 10k: tus. kemudian dengan: surat pernyataan tertanggal septum ber dan. yang untuk. seterusnya: semua persoalan pokok yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara ini pat. pn. sma ini adalah sebahagian lagi dimasukan kedalam perkara pdt. g pn, sma yang sekarang sedang diperiksa): dan pula. semua dalil dalam petitih gugatan penggugat sendiri, ketidak ada: petunjuk yang dimaksud adalah didalam surat bukti ini, s d. p3) tidak mengandung fakta konkrit. dari dinas kehutanan propinsi. kalimantan timur. yang. mencatat. sendiri. selaku.dinas:, yang, mem . punyai hubungan kewajiban langsung. dengan masalah.jumlah pence :: luaran kayu sebagai .hasil tebangan tergugat dari areal hutan: milik: penggugat serta luas, areal hutan. yang digarap termaksud, juga'tidak cukup jelas melalui bukti p1.s d begitu pula fakta. yang mengandung unsur bukti tentang adanya hasil surveyor. p.z. pinion:sebagai takhta: lapangan tidak pula dapat dibuktikan. melalui p1:s d p3 tersebut naka dengan demikian surat bukti p1, dan p3 dinyatakan ditolak se . bagai alat bukti sebab. tidak mengandung pembenaran hukum tidak menunjang dalil gugatan penggugat, menimbang, bahwa juga didalam surat bukti p4 turunan surat: keputusan pengadilan negeri samarinda" dalam: perkara perdata pdt pn. sma, setelah diteliti dalam bagian mengadiliter nyata: dalam konvensi,, mengabulkan. gugatan penggugat .untuk. se bahagian, menyatakan batal akta notaris no: tanggal agustus. dengan menyatakan bahwa saat pengunduran, diri penggugat: dari fa. kdc adalah pada tanggal juni menghukum ter. gugat dan penggugat untuk .bersama sama terealisasi surat. berjanji . bersama tertanggal januari. secara: sepenuhnya. menahu kum tergugat membayar kembali, keuangan fa. kdc yang :ipin jaman kepada vc. rida dan cv. gunung jati.yang.menjadi bagi . semua dalil didalam. petit gugatan. ditolak seluruhnya tentang: adanya komisi seharga per,m3 aktual .yang'pembayaran : nya akan dilakukan tergugat kepada penggugat. pada setiap'kali eks portal kayu: "aa mah mesum sea perbedaan :.dalam perkara no:: pdt: pn. nitida jumlah kayu tebang tergugat menurut penggugat adalah pohon us'$:@ rp. rp: dina masih adan tengah na: dpo ega bra masa sedangkan dalam perkara 'ini no: pdt! lang) vee pn, sma.hanya sejumlah 'potong manga :x rp:: rp. 'saja dan hutan (ditambah rp. menjadi ' rp. haa osn sebagai jumlah nilai tuntutan penggugat, menimbang, bahwa dari penilaian hubungan antara kedua perkara tersebut yakni perkara pdt. g pn. sma (yang sudah diputus) dengan perkara yang sekarang ini sedang diperiksa pdt. g pn: sma) sangatlah perlu untuk diperhatikan dipetik bangka oleh majelis dalam memberikan keputusannya dalam perkara. ini no: pdt. g pn. sma) sebab pada atasnya dasarnya makna yang dipersengketakan adalah sama saja kalau tak ada pere . daan hanya mengenai jumlah yang dituntut, maka oleh sebab itu surat bukti p1, p2's d' tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian yang cukup kuat oleh" karena 'telah ternyata tidak ada yang dapat memberi petunjuk yang dapat"membantu majelis untuk membenarkan semua dalil dalam bagian penggugat' sejumlah rp: rp. menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat (tidak terbaca): menghukum tergugat membayar ongkos perkara dan menolak gugatan penggugat selebihnya: ben dalam,. rekonpensi:" ale nga nani mengabulkan: gugatan: penggugat: rekonpensi: untuk sebahagian: lan meletusnya. sel ian daa eta menimbang, bahwa perjanjian tanggal januari yang demak sud oleh: putusan pat pn. sma ialah surat bukti untuk penggugat dan untuk tergugat yakni pembagian. arca hutan seluas menjadi untuk penggugat, lagi untuk tergugat dan neraca untung:rugi "perusahaan akan ditanggung oleh penggugat'sebesar dan lagioleh tergugat: menimbang, bahwa tergugat melalui jawabannya. tertanggal januari pada halaman bagian dalam, rekonpensi telah. menggugat kembali penggugat konvensi' sehingga menjadi. tergugat . rekonpensi pada'punt mengatakan: disamping 'itu masih ditemukan lagi rekening rekening pribadi dari tergugat rekonpensi dan kawan kawan sebesar rp. list s& . hingga keseluruhan: kewajiban" dari tergugat: rekonpensi adalah rp. rp: rp.: sedangkan pada angka s.mengatakan?. bahwa kemudian drs. amir syarief telah berhasil 'menyusun per hitungan penggugat tersebut,: di mana dalam perhitungan itu telah disidangkan. bekas. perkara fa: kalimantan development corpo ration per agustus adalah'sebesar rp. se hingga bagian kerugian yang harus. dipikul.oleh tergugat rekan pensi adalah44.x rp. rp. ' ' menimbang, bahwa akuntan yang "membuat neraca untung rugi fa. kdc 'per agustus adalah realisasi dari pihak mustafa kemal tergugat konvensi) sebagai usaha memenuhi kewajiban hukum yang dipilihnya yakni pernyataan bersama tertanggal januari dan hal iri dapat dibuktikan oleh tergugat konvensi dengan bukti (surat keterangan) dari nasrani bauran. s.h. alamat jalan' yani km s. kompleks darma banjarmasin) goa tadi demikian pula: mengenai penunjukan akuntan drs. amir: syarif adalah atas kehendak dan konsensus bersama oleh drs. abdul azis: hasan dan. mustafa kemal untuk membuatneraca fa. kdc sejak mulai berdirinya sampai, dengan .akhir agustus. guna membuat per hitungan intern sesuai isi pernyataan bersama, tertanggal januari adapun mengenai tidak ditandatanganinya neraca tersebut oleh drs. amir syarief, dikarenakan yang bersangkutan adalah akuntan pajak, namun mengenai isi neraca telah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan selanjutnya dalam surat keterangan tersebut dikatakan, penyusunan neraca tersebut oleh drs amir syarief dengan dibantu oleh sdr. rh. luwuk menimbang, bahwa berdasarkan "keterangan saksi tergugat yang telah. memberikan keterangannya dipersidingan dibawah sumpah janjisaksi mana mengaku bernama? mata rudolf hakim antonius luwuk, menerangkan sebagai berikut: bahwa benar menurut saksi pada akhir tahun ,saksi.pernah diminta mustafa kemal dan abdul azis hasan.yang sekarang adalah tergugat dan penggugat untuk membuat neraca dari firma kalimantan development corporation atau disingkat fa. kdc ketika saksi masih bertugas sebagai karyawan bank. kalimantan: bahwa.saksi diminta (pada waktu itu) untuk. membuat.neraca rugi laba perusahaan. fa. kdc. akhir. agustus. soleh:karena abdul azis hasan mau. mengundurkan. diri dari, perusahaan: ter sebut babon pedas bahwa perhitungan neraca yang, diminta ,dimaksud. yaitu sejak perusahaan berdiri yakni tahun sampai dengan agustus hasilnya menunjukkan kerugian. cow sah jas bahwa. menurut saksi: r:h:a: luwuk oleh drs. air syariat pena . was inspeksi pajak, menggarap hasil rugi laba dari fa: kdc serta membuat konsep perhitungan tersebut, setelah konsep se esai. lalu kedua belah.pihak. penggugat dan. tergugat. sekarang) dipanggil untuk datang, kerumah drs. amir. syarief di. jalan ang .soka samarinda. untuk memberikan penjelasan kepada kedua. belah, pihak. mengenai hasil rugi laba tersebut: yang pada dasarnya "waktu, itu disetujui: dengan. sedikit perubahan, dan. penghapusan. piutang, . sana message bertema uas bahwa setelah diadakan revisi ternyata ada'menderita asia yang "berarti: kerugian .dan kerugian asia: tersebut" dibagi duavantara mereka. (pisa dala senen mean aah sabeaesl bahwa "jumlah keseluruhan kerugian menurut neraca rugi: laba fa. kdc tersebut sampai dengan agustus menunjukkan rp. yang berarti rp. menjadi beban pihak abdul azis hasan sebagai penggugat, tan bahwa, menurut saksi. r.h.a. luwuk pencatatan. hasil. neraca . rugi laba per. agustus sebagaimana diatas.dibuat. atas. .dasar kehendak bersama dari mustafa. kemal dan. abdul azis hasan sendirilah: dan menurut.saksi. ini. neraca. rugi laba yang: dimaksud yang diminta oleh mustafa kemal dan abdul azis hasan .pada saat.itu. tidak.segera. ditandatangani.oleh mereka oleh karena belum diketik.rapi, akan tetapi telah,disetujui oleh sdr, abdul azis: hasan dan menurut saksi bahkan sampai sekarang: inipun neraca: rugi laba yang ternyata menderita kerugian tersebut tidak.mean bahwa juga atas pertanyaan pembuatan neraca rugi laba per '' agustus dibuat dirumah drs." amir syarief jalan anggota samarinda dan menurut saksi tidak ditandatanganinya neraca tadi oleh abdul azis hasan dikatakan sudah cukup dengan tanda tangan mustafa kemal sendiri selaku komisaris perusahaan, ' bahwa' menurut saksi pada waktu pertemuan dirumah drs. amir syarief akuntan) jalan anggota samarinda saat itu yang hadir adalah. abdul azis hasan, mustafa kemal, drs. amir syarief serta saksi sendiri, bahwa pula menurut saksi" dalam sepengetahuannya bahwa dari keseluruhan areal hutan' h.p.h. fa. kdc seluas ha.telah dibagi dua antara mustafa' kemal dan abdul azis hasan begitu pula beban kerugian: berdasarkan neraca' akhir agustus' juga secara sama dan bahkan menurut saksi mustafa kemal (pada waktusitu)' masih dibebani membayar hutang pada bank sebanyak rp) sen yang: tidak 'ikut dipikul .oleh: sdr. abdul:, azis hasan, jaga been pane menurut 'saksi telah diterarizkan pula meskipun ada dua pos yang telah dihapus dan saksi pos piutang dan dengan rela saksi ber "hasil bersama kedua piutang tersebut telah disebut oleh mereka pada waktu itu surat tersebut tidak ditanda tangannya neraca per agustus. oleh drs. abdul azis hasan (sekarang penggugat) dikatakan setelah saksi sebab menurut abdul azis hasan itu telah mengenai intern mereka berdua saja dan dipandang sudah cukup dengan tanda tangan penggugatsajai bahwa menurut saksi selanjutnya pembuatan. neraca rugi laba dari fa. kdc per agustus: dibuat oleh.saksi bersama sama. dengan drs.: amir syarief. adalah atas dasar permintaan dari kedua. sebelah, pihak, dalam: pembuatan :neraca: itu: sendiri diakui saksi tidak memperoleh: izin'dari pemerintah akan: tetapi:kebenarannya: dengan sepengetahuan para saksi'pula:. penuh leal bahwa saksi dalam keterangannya utang sebesar rp. juta lebih, apakah tidak dicantumkan didalam neraca rugi laba itu dalam tehnik akunting hal tersebut masuk dalam neraca hutang itu tetap ada angka lengkapnya yakni hutang pada bni lengkapnya: yakni hutang pada bni ada sebesar rp. men jadi beban utang penerus dari fa kdc dan menurut. saksi selain juta'ariska neraca aktiva dan asia memang lengkap sebab jika tidak demikian mereka tidak dapat menghitung untung baginya: dan didalam neraca tersebut telah disebutkan keterangannya bahwa atas pertanyaan berikutnya saksi menjelaskan untuk. .me menyelesaikan utang pada. bank negara indonesia mustafa kemal bersedia .menyelesaikannya.dengan ,.catatan meneruskan .semua areal yang ada, yakni termasuk. luas areal bagian abdul azis hasan: 00n pooh sem dan.pula ditegaskan oleh saksi sebagai alasanpokok:tidak ditanda 'tangannya neraca per' agustus. oleh penggugat: sebab adanya pengertian antara abdul azis hasan'dan' mustafa kemal masing masing: sebagai: direktur fa: dgc akan tetap menurut saksi mengingat perusahaan :adalah dalam bentuk 'dimana maka mereka berdua pulalah yang harus berhak menandatanganinya, menimbang, bahwa "nilai pembuktian dari: surat surat. bukti yang diajukan penggugat berupa ternyata adalah 'sama persis. dengan surat bukti yang diajukan oleh tergugat dalam maka: kekuatan pembuktian, tersebut sudah dapat dipatahkan oleh maka dengan demikian.kekuatan .pembuktiannya menjadi. tidak mempunyai arti (tidak ada) oleh, sebab .didalam: surat.pi, tadi. ternyata, mengandung tanda tangan penggugat prinsipal abdul azis hasan) bersama sama dengan adanya tanda tangan pula dari tergugat prinsipal mustafa kemal) dan sesuai sama persis dengan surat bukti tergugat ti) akan tetapi pula didalam surat bukti yang dibarengi dengan diajukan nya, surat bukti yang setelah diteliti didalam bagian mengadili baik. didalam bagian konvensi maupun rekonpensi semua gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya: menimbang, bahwa setelah "meneliti akan kekuatan pembuktian surat bukti (beserta dengan lampiran 'i):nya' bahwa ternyata abdul azis hasan, pengusaha bertempat tinggal jalan mesjid raya sk:. kotamadya" samarinda: sebagai' penggugat''akan tetapi mustafa kemal, pekerjaan: presiden direktur pt: karimun timber" indus tries, bertempat tinggal jalan: yacob kotamadya" samarinda": tergugat: dalam, bagian memutuskan? . . , sw0n pegas dalam konvensi: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian . menyatakan batal akta notaris tanggal agustus. dengan menyatakan saat pengunduran diri penggugat dari fa. kdc adalah pada tanggal juni . menghukum tergugat dan penggugat untuk bersama sama .me realisasi perjanjian bersama tanggal januari secara see 'punya, bee pnp bean tee pan menghukum tergugat untuk membayar" kembali keuangan fa. kdc yang dipinjamkan kepada cv: rida dan cv. gunung jati yang menjadi bagian hak penggugat sejumlah rp. sama dengan rp. . menghukum tergugat: untuk membayar ganti rugi kepada: peng (gugat sejumlah. rp. terhitung sejak bulan: mei': menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara'ini menolak gugatan penggugat selebihnya anis ala dalam rek one ssi :.,. . kalo sense akses madura . mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi.untuk sebahagian, . menyatakan batal dan. tidak sah.surat surat pernyataan penggugat. konvensi, tanggal: november,. ,.dan tanggal. november menyatakan bahwa h.p.h: dan pts kdh ek . adalah milik masing masing cv. rida dan, cv. gunung jati, menyatakan, tidak dapat diterima. gugatan,.untuk pembatalan pe pengelompokan areal bagian tergugat rekonpensi pada. pt. new. tim , siber raya tp3 et seakan hansen menghukum. tergugat .rekonpensi, untuk .membayar. biaya biaya: perkara ini: ses sasis penjolonsan akan . menolak. gugatan penggugat rekonpensi selebihnya. .o. i menimbang. bahwa 'setelah majelis meneliti dengan" cara mengutip kembali isi keputusan 'perkara'antara penggugat dengan tergugat dalam: perkara perdata pdt pn. sma: tersebut untuk: mencari hubungan kaitannya ' dengan.perkara: yang: sekarang sedang: diperiksa: no: pdt: g pn:: sma) ini untuk:itu dapatlah dikatakan: tidak ada hubungan apa apa maupun sebabrarealhutan yang disebutkan. dalam: perkara ini adalah: h.p.h, no: 'dan pts kdh mn sedangkan dalam perkara perdata: no: pdt pn.: sma. adalah h:p.h: no? 09bulan no: pts kdh rh , dan oleh karena tidak mempunyai hubungan kaitan yang jelas maka majelis menyatakan tidak: dapat menerima surat: bukti tersebut dan sekaligus menolak: nya: pesan irman arsip gefaata degan pn. sman menimbang, juga akan bukti p s'dan p sa ternyata dalam (seba gimana dalam perihal surat dimaksud yang mengenai akuntan pu baik) surat mana ditunjuk kepada ketua pengadilan negeri ekonomi samarinda agar oleh ketua pengadilan negeri samarinda dalam rangka kelanjutan pelaksanaan putusan pengadilan negeri samarinda tanggal april no: pat pn. sama, sedangkan' di'dalan p 5a ternyata isinya mengenai perihal neraca per agustus yang dibuat oleh seorang akuntan yang ditunjuk dan telah disepakati antara penggugat dan tergugat akan tetapi oleh akuntan yang bersangkutan neraca laba rugi per' agustus tersebut tidak ditandatangani nya (sesuai bukti oleh karena akuntan dimaksud dalam kedudukan nya sebagai akuntan pajak 'oleh karena tidak ditandatangani neraca per agustus penggugat mempunyai alasan tidak menerimanya, menimbang, alasan penolakan penggugat dimaksud sudah dipetik bangka dengan seksama oleh majelis hakim dalam mengadili perkara perdata antara penggugat dan tergugat yang terdahulu" yakni untuk perkara pdt pn. sma: dan perkara no: pdt. pn. sma. dan untuk itu khusus mengenai pertimbangan hukum' dalam perkara pdt. g pn. sma. sebab dalam petit petani dalam 'gugatan penggugat tertanggal november adanya surat pernyataan bersama: tertanggal januari' dan september dan pada perjanjian bersama tertanggal januari diadakan pembagian areal h:p,h. no: dan pts kdh ek dari menjadi masing masing antara penggugatdan tergugat kemudian dilanjutkan dengan perjanjian bersama septum ber (mengenai pengelolaan hutan) bagian yang ha' milik penggugat atas oleh tergugat'di mana diperjanjikan penggugat' men dapat: .@ rp. per: m3 actual kayu milik. penggugat de ngan: jumlah:tuntutan sebesar: rp. (enam belas:'juta em pat ratus enam ribu enamuratus tiga" belas: rupiah. enam: puluh. sen), akan: tetapi'tuntutan 'ini telah dipertimbangkan dalam surat tersebut diatas'dimana telah:dipertimbangkan oleh karena dalam ini tidak dapat dibuktikan tentang jumlah hasil tebangan secara aktual yang di berikan :oleh dinas kehutanan kalimantan timur: di samarinda juga tidak'ada fakta tertulis yang nyata dari hasil surveyor: p.z. pinion, dalam'kitab undang undang hukum perdata bw) (tentang pembuktian) pada umumnya:dikatakan, setiap orang yang mendalilkan bahwa'ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sen diri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, untuk itu jumlah, tebangan ,secara.actual tidak dapat dibuktikan. oleh penggugat in.casus maka dengan. demikian satu haruslah dinyatakan ditolak: akan tetapi,.mengenai majelis berkeyakinan bahwa tidak ada relevansinya. untuk dapat diterima sebagai alat bukti sebab. makna ada sangkut pautnya dengan p sa yakni bukti tentang ketentuan neraca. agustus dan kemudian neraca laba rugi tersebut di tolak .oleh penggugat melalui sedangkan jika ditelusuri secara saksi sejarah historis pembuktian p s ini surat dari tergugat kepada penggugat mana kekuatan p sa ini didukung oleh dibuat atas kehendak. bersama. yang.ketentuannya dapat. dijumpai dalam kitab. undang undang hukum: perdata. bw). dikatakan. bahwa semua, persetujuan. yang. dibuat, secara sah berlaku sebagai undang undang .bagi. mereka. yang. membuatnya persetujuan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang'dinyatakan cukup untuk itu, jadi sini a'ini penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menolaknya sehingga surat bukti harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan? menimbang, bahwa oleh.karena semua alat bukti yang diajukan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka oleh.sebab'itu.gugatan penggugat sebagaimana dihasilkannya tersebut atas dianggap tidak terbukti.dan.oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak.seluruhnya,. menimbang, bahwa :oleh:karena:gugatan dinyatakan: ditolak sel rohnya maka penggugat berada pihak yang dikalahkan maka kepada nya dinyatakan harus memikul semua. beban. biaya: yang: timbul dari: adanya perkara ini: pun ina menimbang, bahwa oleh majelis setelah memperhatikan akan isi gugatan penggugat: berikut. akan surat surat bukti.yang telah: dipetik bangka seperti:tersebut. di atas maka: tergugat dengan: suratnya ter : tanggal:: januari: pada halaman sampai dengan: bagian: telah mengajukan gugatan.rekonpensi:yang kamarnya termuat pada ang : ka. sampai. dengan serta menyimpulkan dan menuntut balik: peng gugat: konvensi dalam:gugatan: rekonpensi: tersebut agar. tergugat re konvensi dihukum dengan sus pewarna tester manjadi l. menyatakan secara:hukum:bahwa kerugian: fa: kalimantan deve : .comment. corporation,.per. agustus. adalah, sebesar rp. (dua puluh. dua juta sembilan ratus lima puluh. tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen): menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi berbeda: iban memikul dari. kerugian.tersebut., yaitu. xx: rp. rp. kan menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi dan kawan kawan mempunyai rekening pribadi yang menjadi tanggung jawab dari tergugat rekonpensi, yang harus dikembalikan pada penggugat rekonpensi sebesar rp. (empat juta tujuh ratus'lima puluh tujuh ibu tujuh ratus dua puluh bisa rupiah)! menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekonpensi telah me menghukum tergugat rekonpensi, untuk. membayar pada. peng: gugat rekonpensi:, nian aan dari kerugian fa. kalimantan development corporation |. yaitu dari rp. rp. (sebe ses las juta .empat.ratus.tujuh puluh delapan.ribu.tujuh ratus lima. #usus belas.rupiah tujuh puluh delapan sen) . d. . rekening.pribadi sebesar. rp. , .(empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah): menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian kepa da penggiat rekonpensi sebesar setiap bulagi dari jumlah rp. terhitung sejak bulan maret sampai kewajiban kewajibanitu dilunasi) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit yoebaar bij voorraad) walaupun: tergugat: rekonpensi naik banding, sikasasiatau verzet sos done mana benar aan atau memberikanputusan lain:yang sesuai dengan hukum dan ke adilan, menimbang, bahwa di: dalam :gugatan: rekonpensi ini penggugat: tidak mengajukan: surat surat bukti: secara khusus akan: tetapi manga bukan:bukti sebagai tegenbewys (bukti tandingan) dalam gugatan kon pensi yang berupa foto: copy:pernyataan bersama foto copy su rat: pernyataan september t2) dan foto copy surat: keterangan ar: juni: t3) yang'kesemua surat bukti ini masing masing telah dilekatkan materai tempel rp. secukupnya serta telah disesuaikan dengan suratnya: yang asli di muka persidangan: oleh ketua majelis: menimbang, bahwa secara formal setelah meneliti isi dan makna dari bukti s d yang dalam hal'ini dipandang sebagai bukti balikan dan menjadi bukti bagi penggugat rekonpensi dalam mengajukan tun tuannya yang tertuang pada angka' s d angka atas maka dapatlah diterima sebagai'alat bukti yang sah persidangan, menimbang, secara materiel bahwa akan tetapi jika surat bukti s d .t3 dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonpensi pada angka yang menyatakan bahwa kerugian fa. kali mantan development corporation adalah sebesar rp. adalah secara pakta dapat diterima dan dapat dibuktikan oleh peng gugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensi seperti tersebut atas, karena hal yang diterangkan dalam adalah mengenai pembagian areal hutan dalam h.p.h. pts kdh ek dan hp.h. pts kdh ek dari seluas menjadi dua bagian yakni masing masing untuk tergugat rekonpensi dan untuk penggugat rekonpensi sedangkan menurut surat persnya than september yang dibuat serta ditanda tangani oleh ma dalam eksepsi: songs aah menolak eksepsi tergugat seluruhnya, (os enak mekanis dalam pokok perkara konvensi): menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah rp: (empat puluh satu ribu rupiah anita hang aneh anu dalam rekonpensi: mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi) untuk sebagian: menyatakan bahwa fa. kalimantan development corporation menurut neraca rugi laba pada agustus menderita ke 'bagian sebesar rp. seluruhnya dan yakni se besar rp. menjadi tanggung jawab tergugat, menyatakan bahwa tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan pembayaran jumlahyang harus diserahkan kepada penggugat, menghukum tergugat membayar kerugian akibat kelalaian nya pada sub. diatas, menolak gugatan penggugat selebihnya! menghukum, tergugat membayar ongkos perkara. kepada. peng gugat yang. hingga hari ini diperhitungkan sebesar nihil, putusan ,mana dalam tingkat banding,.atas. permohonan. penguat telah, dikuatkan oleh. pengadilan tinggi. samarinda.dengan. putusan nya, tanggal oktober perd pt.k.t. sma. . bahwa sesudah. putusan terakhir. ini diberitahukan kepada kedua belah pihak .pada tanggal. november kemudian: terhadap nya oleh penggugat pembanding (dengan perantaraan. kuasanya khu sus,. berdasarkan. surat. kuasa, tanggal januari diajukan per pohonan kasasi secara lisan pada, tanggal desember sebagai mana. ternyata dari akte. permohonan kasasi pdt. pn. sma. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri samarinda, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang me muat alasan alasan yang. diterima kepaniteraan pengadilan, negeri tesebut pada tanggal januari bahwa setelah itu oleh tergugat berbanding. yang pada tanggal. januari telah diberitahu tentang memori kasar dari peng . gugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di sing masing penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi):hal nana.: telah.mengikat.para pihak.yang membuat ketentuan isi. bw kuh perdata dan dengan demikian ini dapat dipandang sebagai buk yang sangat kuat bagi penggugat rekonpensi.di dalam mempertajam kan serta menunjang kebenaran dalilnya dalam gugatan rekonpensinya seperti. tersebut.di.atas, juga akan bukti yang setelah dihubungkan dengan. gugatan: rekonpensi merupakan suatu fakta tertulis.yang me mengandung azas.kebenaran formal yang cukup kuat dan dapat dipandang serta diterima sebagai .bukti fakta. guna.menunjang mendukung akan kebenaran isi fakta serta diatas5: :.: use menimbang, bahwa'dengan berdasarkan: pertimbangan:tertimbang seperti terurai'di' atas maka'dengan ti: t2 dan dalam gugatan rekonpensi ini 'maka' majelis mempunyai sudut pandangan dengan me nyatakan menerima s d sebagai bukti bagi penggugat rekonpensi sekaligus pula menyatakan bahwa kebenaran gugatan rekonpensi ini telah terbukti? sana hah mann mean pns menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini telah ter bukti menurut, hukum berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku maka dengan demikian gugatan penggugat rekonpensi) harus dikabulkan untuk sebahagian dengan menyatakan, bahwa beban. biaya perkara akan ditanggung oleh tergugat rekonpensi seluruhnya, ,. menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan da lam keputusan ini maka berita acara pemeriksaan perkara bersidang dianggap termuat pula dan menjadi bagian dalam keputusan ini, mengingat pula akan isi dari undang undang kuh perdata dan ketentuan ketentuan dari rbg. yang berkenaan dengan ini mengadili mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya: ui. dalam pokok perkara konvensi) il. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya: menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah rp. (empat buluh satu ribu rupiah). ml. dalam rekonpensif pop eos aan naa mengabulkan 'gugatan' penggugat rekonpensi) untuk: sebaya: menyatakan bahwa fa. kalimantan development corporation #menurut neraca rugi laba' pada agustus' menderita: kerugian sebesar rp. 'seluruhnya din 50f yakni sebesar rp. menjadi tanggung jawab tergugat: menyatakan bahwa tergugat telah cedera "janji (wanprestasi) ss. dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan' pembayaran jumlah kerugian yang telah diderita oleh fa mas kalimantan development: corporation menurut neraca per: seal agustus: yang harus diserahkan kepada penggugat: " . &. menghukum tergugat membayar. kerugian akibat kelalaian sisanya pada,sub, fdisatasy eno ana menolak gugatan penggugat selebihnya: tas menghukum tergugat membayar ongkos perkara kepada peng .: se $umat yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar nihil: . demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari senin tanggal november delapan puluh empat oleh kami ekor salah, s.h., hakim. ketua, mohd. saad dan iberamsyah masing masing hakim anggota dan dibantu oleh hatta dato, bc. hk. panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka un tuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa hadirnya kuasa terpusat kepaniteraan pengadilan negeri, samarinda pada tanggal, pebruari dengan" demikian jawaban" memori risalah kasasi itb diajukan .memori risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan. menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa: undang yang lama undang hindari nolah karena itu permohonan kasasi ter sebut formil dapat diterima menimbang, bahwa keberatan keberatan yang. diajukan oleh, pe ribbon kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada. pokoknya ialah: . bahwa .pertimbangan pertimbangan hukum dan putusan pengait: an negeri samarinda. pat: pn sma,: tanggal november, dalam :hal ini sangat:menyimpang dari kepada am keadaan.yang. sebenarnya, tidak. mempertimbangkan 'secara wajar dalil dalil dan. bukti bukti dari. penggugat pemohon::kasasi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum, dalam hal ini terutama hukum pembuktian, pakai eren . bahwa, putusan, pengadilan tinggi kalimantan. timur. samarinda perd pt.kt. sma. tanggal: oktober: yang. menguatkan .,.pertimbangan pertimbangan:.hukum.:dan putusan pengadilan negeri samarinda pdt. g pn, sma.tanggal november yang mengabulkan gugatan penggugat. rekonpensi memohon kasasi .untuk. sebahagian, adalah. tidak, tepat dan. tidak: disinipun, baik pengadilan tinggi kalimantan, timur di: samarinda: maupun pengadilan negeri. samarinda:.dalam putusannya: telah: bahwa menurut akte. tentang pendirian. fa. di : tentukan, bahwa neraca dan perhitungan laba rugi untuk .sah nya harus ditanda tangani oleh kedua persero , ., bahwa baik dalam keterangan kesaksian dari saksi rudolf berlin .# antonius luwuk maupun dalam bukti bukti dan t. yang, diajukan oleh penggugat rekonpensi termbox kasasi dalam "perkara ini, tidak terbukti dan tidak ditemukan adanya neraca gan perhitungan laba rugi seperti ditentukan dalam akte tersebut: bahwa dengan demikian siapapun tidak dapat.mengetahui apakah '"! fa kdc beruntung atau menderita kerugian sedangkan apa yang "didalilkan oleh penggugat rekonpensi bahwa fa. kdc menderita . menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi, tersebut:'di atas pengadilan tinggi, dan, pengadilan negeri. telah. salah menerapkan hukum sekedar. mengenai gugatan. rekonpensi. dasar gugatan rekan pensi adalah surat .perjanjian tanggal. januari, (bukti bukti, t., yang didalam angka surat. perjanjian tersebut. menentu kan bahwa perhitungan keuangan dilakukan oleh akuntan (ahli pers bukan) yang ditunjuk oleh kedua belah pihak son get menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata neraca yang di sarankan tersebut belum dibuat sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut diatas, sehingga menurut hemat mahkamah agung penggugat :rekonpensi: berdiri: waktunya mengajukan" gugatan pena dilan, oleh karena'itu gugatan tidak dapat diterima cos sedangkan: mengenai" gugatan konvensi pengadilan tinggi dan pena dilan, negeri tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi mengenai gugatan'konvensi harus ditolak dalam eksepsi: beda buka satu menimbang, bahwa eksepsi tergugat tidak benar, karena tergugat adalah'cx direktur fa. k d.c: samarinda dan presiden direktur p.t. karimun timber'& industries samarinda, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus ditolak, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas," maka menurut pendapat mahkamah agung permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi: abdul azis hasan verse but'dapat' dikabulkan dan putusan pengadilan tinggi samarinda serta putusan pengadilan negeri samarinda tersebut harus dibatalkan se dibawah ini: menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon kasasi penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua. ongkos perkara baik yang jatuh padastingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat:kasasi a66 memperhatikan fasal fasal dari undang undang tahun undang undang i.tahun dan, undang undang tahun yang bersangkutan, mengadili mengabulkan permohonan .kasasi dari. pemohon,kasasi .:. abdul azis hasan tersebut, ian gamma tenda adab anna membatalkan.putusan pengadilan. tinggi samarinda. tanggal. oktober perd pt,kt. sma. dan putusan pena dilan negeri samarinda tanggal november pdt. g pn. sma, here bang esai juga sudu anak mengadili sendiri ata dalam eksepsi: dane ane abrasi menolak eksepsi tergugat'seluruhnya: dalam pokok perkara: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima menghukum pemohon kasasi penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat" pertama" dan tingkat banding maupun'dalam tingkat kasasi yang dalam 'tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (dua pulih tiba'rupiah): demikianlah:diputuskan dalan! dapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari': selasa, tanggal januari dengan sutomo, s.h. hakim agung yang ditunjuk oleh" ketua' mahkamah agung sebagai ketua sidang, f.x. soeharto, s.h. dan firdaus cairan, s.h. sebagai hakim hakim anggota, dan:diucapkan dalam sidang terbuka pada hari senin, tanggal pebruari oleh ketua sidang ter sebut. dengan dihadiri oleh, martina notowidagdo,. s.h. dan. firdaus pengganti, dan dengan tidak dihadiri olehkedua belah pihak. is perd pt: kt: kendal pingaditah tinggi kalimantan timur samarinda, yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding .telah "menjatuhkan keputusan sepert tersebut dibawah ini dalam perkara antara abdul azis hasan, pekerjaan swasta pengusaha, bertempat tinggal jalan k.h. abdul' hasan no: samarinda, yang untuk selain juta disebut dahulu sebagai penggugat sekarang disebut sebagai penggugat pembanding. nas mustafa kemal, pekerjaan: bin ex. direktur kdg samarinda: aon gliagut presiden direktur pt. karimun timber industries, sama rida yang untuk selanjutnya disebut dahulu sebagai tergugat sekarang disebut: sebagai tergugat berbanding. bian telah membaca berkas. perkara yang: bersangkutan! dan: semua surat : surat yang berhubungan dengan perkara evan hina telah memperhatikan akan surat penetapan ketua pengadilan tinggi kalimantan, timur samarinda, tertanggal agustus no: perd pt. kt. sma yang. memerintahkan agar perkara tersebut: memperhatikan 'dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk ' nya perkara seperti yang tertera dalam keputusan pengadilan negeri. samarinda, tanggal november pdt: g pm. sma yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: |
dalam "noodtoestand harus dilihat adanja: beat pertentangan antara dua kepentingan hukum. pertentangan antara kepentingan hukum"dan kewajiban hukum. pertentangan antara dua kewajiban hukum. jab putusan mahkamah agung tg. juli kr susunan majelis: nan ketua abdurrahman s.h. hakim2 anggota sarwono s.h. dh. lumbanradja s.h, panitera pengganti l.b. mujahidin abidin! demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa mahkamah agung' mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan se bagai berikut: dena aan mahkamah agung'tersebut! baki membawa putusan pengadilan negeri magelang tanggal maret pid:, dalam putusan mana terdakwa? .: setop, umur kira2 tahun, dilahirkanddi magelang, bertempat tinggal terakhir gg. into kota magelang, pekerdjaan pegawai inspeksi pajak magelang: penuntut kasasi (berada dalam tahanan sementara sejak juli jang diajukan dimuka persidangan pengadilan: negeri tersebut, bersama sama terdakwa ke soetedjo, karena dituduh: ban anon ana primaire kesatu terhadap tersangka'engatur pajak pada inspeksi keuangan magelang, pada hari dan tanggal jang sudah'tidak: dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam waktu antara bulan pebruari dan maret, april, mei, juni dalam tahun di kantor inspeksi pajak magelang, setidak2nja didalam wilayah hukum pengadilan: negeri magelang, telah membuat surat palsu .atau. pemalsu surat jang dapat menerbitkan sesuatu hak atau kewajiban, jaitu terdakwa telah: meng ubah surat penghitungan penetapan pajak untuk seorang wajib pajak bernama oei kok ham jang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemimpin kepala kantor inspeksi pajak magelang, dalam jumlah: psp. rp. pbs. rp. dengan tiara terdakwa mencoret angka? tersebu dan selanjutnya. mengganti. dengan angka? lain salah: diganti denga angka2 psp. rp. dan pbs. rp. dengan maksud aka dipergunakan olehnya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan surat palsu atau jang dipalsukan itu seolah2 surat itu tulen atau ast dan tidak dipalsukan, sedangkan surat tersebut jika dipergunakan pat menimbulkan kerugian jaitu dapat mengurangi sebagian pendapatan negara republik indonesia : primaire kedua: bahwa sebagai pegawai negeri, jaitu berdasarkan surat dari kepala direktorat pajak djakarta tanggal! november pgw. telah diangkat mendjadi pb. pengatur pajak pada inspeksi tangan magelang pada hari dan tanggal jang sudah tidak dapat tentukan lagi dengan pasti dalam waktu antara bulan pebruari dar maret, april, mei, juni tahun atau disekitar waktu2 itu, setidak2 nja dalam tahun djalan tidar magelang, setidak2nj: didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain setara mela wan hukum dan dengan menjarah gunakan kekuasaannya, telah masa seorang wajib pajak bernama oei kok ham untuk memberi kan atau membayar uang sebesar rp. sedangkan pemberian atau pembajak uang rp. itu bukanlah mendjadi kewajiban jang dibebankan oleh negara kepada oei kok ham, tetapi serrata: atas permintaan belaka untuk pribadinya terdakwa sendiri. atau orang lain dengan tiara pada waktu terdakwa datang dirumah oci kok ham djl. tidar magelang untuk menjerahkan akhir penetapan pajak jang baru terdakwa telah minta uang kepada oci kok har sebesar rp: dengan mengatakan minimal rp. dan dah tidak dapat ditawar tawar lagi, oleh karena uang itu untuk bagi bagi dengan beberapa orang temannya, sehingga karena itu oe: kok ham merasa takut dan terpaksa menjerahkan uang rp. kepada terdakwa dengan menyanggupi uang jang rp. akan di: bayar pada hari lainnya : subsidiari: bahwa sebagai pegawai negeri,b. pengatur pajak pad inspeksi keuangan magelang, pada hari dan tangga! jang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam waktu antara 'bulan pebruari dam maret, april, mei, juni tahun disekitar waktu2 itu setidak2 nja didalam tahun disekitar djalan tidar magelang. (dari kepala direktorat pajak djakarta tanggaltahun disekitar waktu? itu setidak ti dana didalam tahun disekitar djalan tidar magelang, setidak tidaknya disuatu tempat dialami wilayah hukum pengadilan negeri magelang, telah menerima hadiah uang sebesar rp. , dari oci kok ham, jaitu ketika terdakwa menjerahkan akhir penetapan pajak di rumah oei kok ham, sedang diketahuinya atau 'selayaknya harus dapat diduga bahwa hadiah itu berhubungan dengan kekuasaan atau kew tangan dalam jabatan terdakwa atau menurut fikiran orang jang mem beri hadiah itu ada hubungannya dengan jabatan terdakwa. terhadap terdakwa ke il: bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri pada kantor inspeksi pajak magelang, berdasarkan surat pengangkatan dari kepala direktorat pajak djakarta tanggal no: pgw. pada hari dan 'tang tidak tidaknya di dalam tahun kantor inspeksi pajak magelang, setidak tidaknya disalah suatu tempat didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang, telah dengan sengaja membuat setara #palsu.atau pemalsu buku atau daftar jang khusus untuk pemeriksaan administrasi jaitu telah .merubah angka2 penetapan pajak bagi sdr. oei kok ham jang tercantum dalam buku pengantar, jaitu semula tertulis psp. rp. dan pbs. rp. diganti dengan angka2 psp. rp: dan pbs. rp. atau telah 'mengubahnya sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan keadaan jang semestinya. menimbang, bahwa terdakwa dan dimuka sidang menjangkau tuduhan tersebut, dalam pokoknya mengemukakan! terdakwa bahwa terdakwa tidak kenal saksi oei kok' hama. . .:. bahwa terdakwa tidak pernah menerirria vang dari oei kok ham, bahwa benar terdakwa memberikan perintah kepada terdakwa untuk merubah pajak oei kok ham dari: ' . daan late psp. rp. dan pbs. rp: mendjadi ce psp. rp. dan pbs. rp. , : dahi bahwa pemberian perintah mengenai perubahan' tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah diterimanya bundel pajak oei kok ham dari sdr. kentara s.h., dalam mana telah terdapat perubahan2 tersebut diatas, bahwa terdakwa benar pernah meminjamkan uang sebesar rp. kepada saksi soedarmini, jang diperoleh dari dana pegawai: terdakwa ii: bahwa benar terdakwa telah merubah pajak dari oei kok ham dari: psp. rp. dan pbs. rp. , mendjadi psp. rp. , dan pbs. rp. atas perintah terdakwa ji: bahwa terdakwa atas perintah kentara s.h. bekerja incidenteel pada bagian itu, dan karena tak ada pengalaman dalam bidang tersebut, di kerjakan sadja perintah dari terdakwa menimbang terhadap terdakwa setop: menimbang, bahwa dengan diajukannya salinan surat keputusan kepala direktorat pajak tanggal oktober na. dan dilakukan: nja oleh terdakwa tugas2 kantor inspeksi pajak magelang, maka terbukti bahwa terdakwa adalah pegawai negeri sebagai dimaksud dalam kuhp. menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka perda. cpm isrnojo tertanggal juli dan tanggal juli berita2 atara mana dibikin dibawah sumpah jabatan, disahkan oleh jaksa negeri juswantono b.a. pada tanggal september terdakwa telah mengakui telah pelaku kan tindak pidana jang dituduhkan kepadanya sub. primaire kesatu dan sub. primaire kedua: menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang menjabat seluruh pena kuan tersebut, dengan keterangan, bahwa pengakuan tersebut diberikan karena bingung: menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima oleh hakim, karena sesuatu keterangan jang diberikan dengan tersenyum tidak mungkin diberikan dalam keadaan bingung: menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan terdakwa dimuka perda mojo dan pengakuan tiga kali dihadapan jaksa negeri magelang tetap mem punja harga sebagai alat pembuktian, menimbang, bahwa oleh pengadilan negeri telah didengar dibawah sum menurut agamanya masing2, saksi2: oei kok ham, soedarmini, arah, eri dan margono wigdjosumitro jang pada pokoknya menerangkan: oei kok ham: bahwa setelah saksi mengeluh kepada saksi margono wignjosumitro mengenai beratnya beban pajak, kemudian terdakwa dan margono signo sumatra datang dirumah saksi, dan terdakwa menyanggupi akan berusaha meringankan pajak saksi bahwa kemudian pajak saksi jang semula sebesar rp. lebih diganti dengan rp. lebih: bahwa kemudian terdakwa datang dirumah saksi dan minta pemda jaran dari rp. tetapi setelah tawar menawar, saksi diperoleh kan membayar rp. dan karena dewasa itu saksi. belum ada uang, saksi hanja memberikan rp. sedang kekurangannya akan diberikan ke bahwa kepada 'saksi terdakwa menjelaskan bahwa uang rp: itu akan dibagi dengan kawan2nja, bahwa pemberian uang kepada terdakwa terjadi setelah. tanggal april karena pada tanggal tersebut saksi baru.setara resmi memadu kan surat keberatan kantor inspeksi pajak magelang: soedarmini: bahwa saksi adalah penghitung pertama dari pajak oei kok ham dan menetapkan jumlah rp. lebih, bana bahwa setelah selesai penghitungan tersebut bundel diserahkan kepada terdakwa sebagai correcto dan selanjutnya baru dalam bulan juni saksi melihat bundel itu, dan melihat pula jumlah pajak oei kok ham telah dirubah mendjadi rp. lebih) . bahwa atas perintah kentara s.h. saksi diperintah menghitung la dan terdapat tetap: rp115. lebih: onta bahwa saksi berpendapat, terdakwa jang merubah angka? tersebut, bahwa setelah memberikan keterangan berbelit beli, akhirnya saksi mengakui menerima pemberian uang rp. dari terdakwa jang atas pertanyaan saksi "uang apa , terdakwa menjawab: "pakai sadja . bahwa saksi bekerja dalam bidang komering bundel pajak, bahwa pada tanggal april saksi jang esok harinya akan juta, minta kepada kawannya berwarna kari untuk menangguhkan komering bundel pajak tahun inn bahwa sewaktu tanggal april saksi masuk.bekerja, saksi melihat jang ditangguhkan adalah bundel pajak. saksi oei. kok ham tahun jang soalnya dalam pengurusan kentara s.h. soto bahwa dalam bulan april arah pernah menyatakan kepadanya dengan kata2 jang tidak jelas, "tahan, tahan ) margono wignjosumitro: bahwa dalam bulan maret april tahun saksi bersama terdakwa datang dirumah saksi oei kok ham, dimana terdakwa dengan saksi osi kok ham membicarakan permohonan oei kok ham mengenai pengurangan pajak, bahwa saksi tidak memperhatikan pembicaraan tersebut! bahwa biasanya orang jang ditolong dan dapat pengurangan pajak memberikan sesuatu kepada menolongnya: menimbang, bahwa kecuali didengarnya orang saksi tersebut, dibawa kan djuga oleh hakim keterangan dari kentara soeradiradja s.h., jang karena telah pindah djakarta tidak dipanggil sebagai saksi, dimuka perda cpm mojo pada tanggal juli sebagaimana termaktub dalam berita atara tertanggal tersebut diatas dan dibuatnya atas sumpah jabatan pula sahkan oleh jaksa negeri magelang juswantono b.a., pada tanggal sep member menimbang, bahwa barang bukti corpus selectie) dalam perkara ini oleh jaksa tidakddapat diajukan dimuka sidang, berhubung dengan surat kepada inspeksi pajak magelang tertanggal desember dan tanggal: pebruari. menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dimuka perda cpm is mojo, tiga kali pengakuannya dimuka pemeriksa dan. penuntut umum jaksa negeri juswantong b.a., dari keterangan lima orang saksi dibawah sumpah, dengan: dibatjakannja keterangan kentara s.h., jang hanja dipergunakan sebagai tambahan menurut h.i.r., semua dipandang dari hu bunganya dan kesesuaiannya satu dengan jang lain, maka para hakim cerpen dapat bahwa telah terdapat bukti sah, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana jang dimaksud dalam kuhp dan kuhp jo. kuhp, menimbang, bahwa dengan terbuktinja tindak2 pidana seperti tersebut diatas, sekaligus terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, seperti dimaksud dalam ad. dan perpu menimbang, bahwa dengan terbuktinja tindak2 pidana tersebut, maka para halimun mendapat keyakinan, bahwa terdakwa telah bersalah men dijalankan kejahatan tersebut, dan karenanya harus dihukum: menimbang, bahwa mengenai perpu tentang waktu tiga bulan setelah orang" ditahan sementara perkaranya "harus diajukan ke muka hakim dan perkara mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi bulan, ketentuan ini bukan merupakan lembaga kadaluwarsa institut van .terjaring). sebagai dimaksud dalam kuhp, melainkan satu prioritas dalampprocedure pemeriksaan perkara, sebagai tersebut dalam alat dan perpu tersebut: menimbang, bahwa terhadap hukuman jang akan diberikan kepada ter dakwa? jang dapat meringankan terdakwa ,hanyalah terdakwa masih agak muda dan belum pernah.dihukum,: jang memberatkan. terdakwa. adalah: bahwa terdakwa dimuka sidang memberikan keterangan jang diketahui nja tidak benar dan menukarkan pemeriksaan: bahwa terdakwa adalah pegawai negeri dalam dinas pajak, dinas mana sangat vital untuk menentukan anggaran negara: bahwa setelah meletusnya .sp.ki., pemerintah dan rakjat. indonesia jang ber iktikad baik, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kei depan perekonomiannya, maka tindakan terdakwa hanja dapat dipandang sebagai penentangan usaha tersebut: bahwa setelah didengarnya dibawah sumpah saksi oei kok ham, seorang jang telah berumur tahun, beragama katolik, dan margono signo sumnitro seorang kawan dari terdakwa dalam satu kantor, terdakwa masih berkeras hati, dan menyatakan tidak kenal saksi oei kok ham. menimbang, bahwa berhubung dengan hal hal seperti tersebut diatas, ma para hakim berpendapat, bahwa kepada terdakwa perlu diberikan correct jang waktunya cukup untuk memperbaiki jiwanya: terdakwa soetedjo: menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang memungkiri tuduhan ter hadap dirinya dengan mengemukakan: bahwa benar terdakwa merubah buku pengantar penetapan (pajak dari oei kok ham, dari semula psp. rp. , , pbs. rp. , dan pajak rp. mendjadi psp. rp: pbs. rp. dan pajak rp. bahwa perubahan itu atas perintah atasannya salah terdakwa soetopoj bahwa terdakwa bekerja dibagian itu untuk satu hari sadja, disebar: kan petugasnya baru juta karena lepas dijaga, bahwa terdakwa tidak menandakan, baik kepada terdakwa maupun keatasannja lagi, mengapa diadakan perubahan, karena dianggap perintah itu sah datang dari atasannya, menimbang, bahwa dengan diajukannya petikan surat kepala direktorat pajak tanggal november pgw. maka terbukti, bahwa terdakwa adalah pegawai negeri seperti dimaksud dalam kuhp, menimbang, bahwa kepada terdakwa djuga diperlihatkan buku tulis daftar pengiriman tahun dalam mana diadakan perubahan angka2: jang dimaksud dalam surat tuduhan: dan diakui oleh' terdakwa ii. oleh hakim di beri tanda t.hi. merah): menimbang, bahwa dalam sidang pengadilan negeri tersebut djuga di dengar dibawah sumpah lima orang saksi tersebut diatas: menimbang, bahwa dari pemungkirannja terdakwa tersebut." maka jelas jang dimaksud salah bahwa terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana jang dimaksud dalam kuhp karena perintah untuk merubah datang dari fihak atasan, han menimbang, bahwa dengan jawaban tersebut, terdakwa menyandarkan diri pada kuhp: menimbang, bahwa alat pertama dari kuhp, menetapkan": tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peran tah jabatan jang diberikan oleh kuasa jang berhak atas itu: menimbang, bahwa prof. noon langemneyer dalam bukunya "het wet boek van strafrecht muka menulis: wil het gelar kwestie bevoegd zijn tot het given van het level, dan zal het recht aan dat bepaalde overheidsorgaan molten bestaan een level van dien bepaalden mahmud given bagi kuasa jang berhak memberikan perintah jabatan, maka hukum harus memberikan kepadanya kekuasaan untuk mem berikan perintah semacam itu : tekanan kepada kata2: van dien bepaalden inland, atau: sermatjam itu: menimbang, bahwa tidak ada suatu instruksi ataupun peraturan apa sa dja, jang memberikan kekuasaan kepada correcto untuk merubah penetapan pajak jang telah ditetapkan oleh atasannya, menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak dapat menjanda kan diri pada alat kuhp tersebut, menimbang, bahwa alat dari kuhp berbunyi: perintah jabatan jang diberikan oleh kuasa jang tidak berhak, tidak mem bebaskan dari hukuman, ketuai jika pegawai jang dibawahnya atas kiper tjajaannja memandang, bahwa perintah itu seakan akan diberikan oleh kuasa jang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu mendjadi kewajiban pegawai jang dibawah perintah itu, menimbang, bahwa inti dari pasat alat tersebut salah, bahwa jang menjalankan perintah itu harus dengan iktikad baik (te moeder trout), jika akan membebaskan diri dari hukuman: menimbang, bahwa untuk mengupas alat kuhp ini, kita harus menyelidiki sejarah terbentuknya kuhp tersebut, menimbang, bahwa dalam memorie van toelichting, jang diajukan oleh menteri kehakiman belanda mr. modderman kepada 2de kamer nederland mengenai persoalan ini salah, bahwa beban pembuktian mengenai unsur moeder trout ini dipikirkan terdakwa, jang oleh prof. muljatno disebut sebagai "omkeering van den bewijslast : menimbang, bahwa mengenai soal ini, bahwa prof. noon langerneyer dalam buku tersebut muka menentang pendapat mr. modderman,' dan menulis: des reuters overtuiging omtrent des dades gede trout zal, tenis bepaalde ttingen van den verdachte daaromtrent its mochtar onthullen. wel altijd neerkomen zijn ordeal, wat demand van des dades positif, in. het algemeen, wel niet kan indien. mengenai iktikad baik dari terdakwa, maka keyakinan hatilah jang menentukan, bagaimana tanggapan terdakwa terhadap perintah itu, terkecuali ada japan japan terdakwa mengenai perintah itu), menimbang, bahwa para hakim majelis pengadilan negeri magelang jang mengadili perkara ini sependapat dengan noon langemeyer tersebut, menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali bekerja pada bagian jang biasanya dilakukan oleh orang lain, sedang pada waktu perintah diberikan, atau sebelumnya ataupun sesudahnya, kepada terdakwa tidak pernah diberi kan dorongan atau harapan jang dapat membuktikan bahwa terdakwa ber tindak dengan iktikad djahat (te kader trout): menimbang, bahwa dengan demikian majelis pengadilan negeri magelang berpendapat bahwa alat kuhp dapat diterapkan atas diri terdakwa il, menimbang, berlebihan berhubung dengan tuduhan kuhp, maka pertanyaan jang harus dijawab salah, apakah buku pengantar itu berupa kan daftar jang semata mata untuk pemeriksaan administrasi, menimbang, bahwa noon langermneyer muka menulis: control van administrasi control yan den einen den anderen ambtenaar, bestemming moet aan boeken registers eleven zijn door hem, die control uitoefent, bevoegd voorschriften voor given: menimbang, bahwa jelas, buku pengantar dalam perkara ini bukanlah daftar jang dimaksud dalam penjelasan noon langemeyer tersebut, menimbang, bahwa dengan demikian djuga tidak dapat ditiap kan atas diri terdakwa ii, mengingat kuhp, jo. ad. dan perpu ps. hir. memutuskan: menyatakan terdakwa setop bersalah menjalankan kejahatan: sebagai pegawai negeri memalsukan surat, sebagai pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sen diri dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang2 memakai kekuasaannya untuk memberikan sesuatu,alam tahanan, seluruhnya dikurangi dari hukumannya, menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa ii. soetedjo tidak terbukti de ngan sah dan meyakinkan, membebaskan terdakwa ii. soetedjo dari tuduhan: menetapkan, barang bukti berupa roistrook dan buku pengantar tetap dalam berkas perkara, menghukum terdakwa setop membayar baja perkara, sedang baja perkara terhadap terdakwa dibebankan kepada negara. setidak?nja disuatu tempat didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang, telah menerima hadiah uang sebesar rp. dari oki kok ham, jaitu ketika terdakwa menjerahkan akhir. penetapan pajak dirumah oci kok ham, sedang diketahuinya atau selayaknya harus dapat diduga bahwa. hadiah itu berhubungan dengan kekuasaan atau kew tangan dalam jabatan terdakwa" atau menurut fikiran orang jang mem beri hadiah itu ada hubungannya dengan jabatan terdakwa") . terhadap terdakwa ke . oo: bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri"pada kantor inspeksi pajak magelang, berdasarkan surat pengangkatan dari kepala direktori pa ajak djakarta tanggal november pgw. pada hari dan tang tidak2nja didalam tahun kantor inspeksi pajak magelang, setidak2nja. disalah suatu tempat: didalam wajah hukum pengadilan negeri magelang, telah dengan sengaja membuat setara palsu" atau pemalsu buku atau daftar jang khusus .untuk pemeriksaan administrasi jaitu telah merubah angka? penetapan pajak bagi saudara oei kok ham jong tenants dalam suku pengantar, jaitu semula tertulis. psp. rp. dan pbs. rp115. diganti dengan jangka? park. rp. pos. rp80. atv telah mengubahnya semi kian rupa sehingga sidak sesuai dengan keadaan 'jang semestinya: dengan memperhatikan asuh r63 kitab" undang2 hukum pidana load. kota tumpu, nov serta dari r.i.b. jang ber angkutan, telah (al titisan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum salam amur tu. sebal jang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: wenjackar: dake il. setop bersalah menjalankan kejahatan: sebaga! terawal negeri memalsukan surat. sisa pesawat negeri dengan maksud menguntungkan diri sen dis kangen melawan hak, memaksa seseorang dengan.sewenang2 memakai kekuasaannya untuk memberikan sesuatu, menghukum (eelakawa setop. dengan hukuman penjara selama: tiga tahun ena: star aur memuncak selama terdakwa berada dalam tahanan, seluruhnya" dikurangkan cad mnsiuna) tan menjatatar bahwa kesalahan terdakwa soetedjo tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan: atan lani tag membebaskan' terdakwa ie, soetedjo dari tuduhan: menetapkan, barang bukti berupa rolstrook dan buku (pengantar tetap dalam berkas perkara, naa menghukum terdakwa setop .membayar biasa perkara sedang ninja perkara terhadap terdakwa. ii.a dilan tinggi semarang dengan putusannya tanggal juli pid. p.t. smg. jang amar lengkapnya berbunysetop maupun jaksa tersebut: memperbaiki putusan pengadilan negeri magelang tanggal maret pid. jang dimohonkan banding tersebut: menghukum terdakwa setop dengan pidana penjara selama: (dua) tahun: menentukan bahwa pidana penjara tersebut harus dikurangi dengan waktu. selama .imelebih nja: menghukum terdakwa untuk membayar biasa perkara dalam peradilan tingkat banding ini : mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi pid. jo. pid p.t. smg. jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri mage lang jang menerangkan, bahwa pada. tanggal september penuntut kasasisemarang, september jang diterima kepaniteraan pengadilan negeri magelang pada tanggal sep member jang diajukan oleh kuasanya signatus ridwan widyadharma s.h., jang khusus' diberi kuasa untuk itu berdasarkan surat kuasa tanggal magelang,?:g hal? jang mengenai atra kata. september serta penerimaan risalah kasasi pada tanggal september dengan demi kian permohonan kasasi beserta alasan?nja telah diajukan dalam tenggang2 jang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya ialah: bahwa tindak pidana jang dilakukan terdakwa adalah akibat dari pen dimana uang rp. , : bahwa penerimaan uang rp. itu adalah dilakukan dalam keadaan noodtoestand , berhubung penuntut kasasi sebagai pegawai negeri dengan ga jinja jang sedikit: bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kurang memperhatikan keadaan "noodtoestand dimana penuntut kasasi berada, pengadilan hanja me ninja persoalan dari segi formil dalam arti hanja menitik beratkan pada unsur "formel wederrechtelijkheid , pada hal adalah lebih tepat untuk meneliti atau tidaknya unsur "materiel wederrechtelijkheid : menimbang, bahwa keberatan? ad. dan pada pokoknya berkisar pada adanja "noodtoestand pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut: menimbang, bahwa keberatan? tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ditinjau dari sudut formel maupun materiel wederrechtelijkheid kedua hutan kejahatan jang telah dilakukan adalah "wederrechtelijk dan tidak ter dapat hal2 jang merupakan apa jang disebut strafuitsluitingsgronden , tegas nja tidak ada "noodtoestand seperti jang didalilkan oleh penuntut kasasi sebab tidak terdapat: pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, pertentangan antara dua kewajiban hukum: menimbang, bahwa berdasarkan alasan? jang diuraikan diatassetop tersebut: menghukum penuntut kasasi tersebut akan membayar segala biasa perkara: dalam tingkat ini. putusan pengadilan tinggi semarang: no, pid. p.t. smg. hakim hadipoernomo s.h. panitera pengganti benowo achmad. tang' pidana dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh hakim tunggal atas penyu ajukan ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah inj dalam perkaranya terdakwa: . .i. setop, berumur kira2 tahun, dilahirkan 'di magelang, bertempat . tinggal gang into: dalam kota magelang, 'pekerdjaan pegawai inspeksi pajak magelang, jabatan: penghitung pemeriksa pajak" pen dapatan, tan bag terdakwa berada dalam tahanan sejak pengadilan tinggi tersebut: telah membawa: san mba ama get berita atara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri magelang dalam perkaranya terdakwa tersebut berikut surat keputusannya tertanggal maret pid. jang amarna berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa setop bersalah menjalankan kejahatan: il. sebagai pegawai negeri memalsukan surat nan sebagai pegawai negeri denganmaksud meripuntungkan diri sendiri dengan relawan hak, memaksa .seseorang dengan sewenang wenang me maka! kekuasaannya untuk memberikan sesuatu: na.idalam tahanan, seluruhnya dikurangkan dari hukumannya: beri nan menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa soetedjo tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan: membebaskan terdakwa soetedjo dari tuduhan: manan menetapkan, barang bukti berupa rolstrook dan buku pengantar" tetap dalam berkas perkara, bagan menghukum terdakwa soefopo membayar baja perkara, sedang. baja perkara terhadap terdakwa dibebankan kepada negara. surat keterangan jang dibuat oleh panitera pengganti pada' pengadilan negeri magelang, bahwa pada tanggal maret terdakwa setop mengajukan permohonan peradilan ulangan terhadap putusan pengadilan negeri magelang tgl. maret pid.magelang tgl. maret no, pid. tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tiara menurut undang undang, maka permohonan tersebut dapat diterima: menimbang bahwa memori banding jang diajukan oleh jaksa pada kejaksaan negeri magelang tertanggal maret dan memori banding jang diajukan oleh terdakwa setop masing? tidak mengandung hal hal jang baru, maka tidak perlu dibahas lagi dan dikesampingkan: menimbang bahwa pengadilan tinggi setelah mempelajari berkas per kara jang bersangkutan berpendapat, bahwakkeputusan jang dimohonkan ban ding .itu'atas alasan? jang dikemukakan oleh hakim pertama didalam per timbangan jang dipergunakan sebagai dasar untuk memutus perkara ini ada dah sudah betul dan dapat disetujui oleh pengadilan tinggi, bahwa terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana jang dituduhkan au kepadanya, akan tetapi tidak dapat menyetujui pidana jang diuraikan anak putusan itu, oleh karena mana pidana tersebut tentang hal ini perlu kiper baik, sedang selainnya dapat dikuatkan: mengingat akan hukum jang berlaku dan undang2 jang bersangkutan: mengadili: menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa setop maupun jaksa tersebut, memperbaiki putusan pengadilan negeri magelang tanggal maret pid, jang dimohonkan banding tersebut: menghukum terdakwa setop dengan pidana penjara selama (dua) tahun: menentukan bahwa pidana penjara tersebut harus dikurangi dengan waktu selamselebihnya: menghukum terdakwa untuk membayar biasa perkara dalam peradikan kepada kepala pengadilan negeri magelang. bea putusan pengadilan negeri magelang pid. susunan majelis: bean anta nasa ketus soeharto. tan hakim? anggota wenang atmodiprodjo s.h. siti warisan s.h. panitera pengganti stepa'at. keputusan. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa majelis pengadilan negeri di.magelang, mengadili. perkara2 kejahatan, telah mengambil keputusan dalam :perkaranya terdakwa terdakwa: soetepo, umur kira2 tahun, dilahirkan :di magelang,: bertempat tinggal gang into dalam kota magelang, pekerdjaan pe gawai inspeksi pajak magelang, jabatan: penghitung pemeriksa pa jak pendapatan. biasa edi he) ditahan mulai tanggal juli il. soeredio, umur kira2 tahun, dilahirkan begadang' nganjuk, bertempat tinggal jambon wot dalam kota magelang, pekerdjaan pegawai inspeksi pajak magelang, tidak ditahan): majelis pengadilan negeri tersebut: telah membawa surat2 pemeriksaan pendahuluan): . telah mendengar pembatasan surat tuduhan' tertanggal pebruari dan penetapan hari sidang tertanggal jang sama, telah mendengar keterangan terdakwa dan beserta keterangan saksi telah mendengar tuntutan sdr.: jaksa, jing 'menyatakan' bahwa desa lahan terdakwa dan telah terbukti dengan sah dan: meyakinkan, karena nja menuntut, agar majelis pengadilan negeri magelang: menghukum para terdakwa dengan hukuman: dag terdakwa setop hukuman 'penjara selama empat tahun dipotong selama dalam tahanan: terdakwa soetedjo hukuman penjara selama delapan bulan. menimbang, bahwa dalam surat. tuduhan terdakwa2 dituduh: bani primaire kesatu terhadap tersangka:dalam tahun kantor inspeksi pajak magelang setidak tidaknya didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang, lah membuat surat palsu atau pemalsu surat jang dapat menerbitkan: sesuatu hak dan kewajiban, jaitu terdakwa telah mengubah surat peng hitungan penetapan pajak untuk seorang wajib pajak bernama kok ham jang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemimpin kepala kan tor inspeksi pajak magelang, dalam jumlah psp. rp. pbs. rp. dengan tiara terdakwa mencoret angka2 tsb. dan selain djutnja mengganti dengan angka2 lain salah diganti dengan angka2 psr rp. dan pbs. rp. dengan maksud akan dipergunz kan olehnya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan surat pals atau jang dipalsukan itu seolah olah surat itu tulen atau asli dan tida! dipalsukan, sedangkan surat. tersebut jika dipergunakan dapat meniru bulan kerugian jaitu dapat mengurangi sebagian pendapatan negara publik indonesia. primaire kedua: bahwa sebagai pegawai negeri, jaitu berdasarkan surat dari kepal pada hari dan tanggal jang sudah tidak dapat ditentukan jar dengan pasti dalam waktu antara bulan pebruari dan maret april mei juni tahun atau disekitar waktu2 itu, setidak tidaknya datar tahun djalan tidar magelang, setidak tidaknya didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang, dengan maksud untuk mery diuntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain setara melawan hukum dan dengan menjarah gunakan kekuasaannya, telah memaksa seorang dlib pajak bernama oei kok ham untuk memberikan atau membagi: uang sebesar rp. sedangkan pemberian atau pembajak uas rp. itu bukanlah mendjadi kewajiban jang dibebankan ole negara kepada oei kok ham, tetapi semata mata atas permintaan belaka untuk pribadinya terdakwa sendiri atau orang lain dengan tja pada waktu terdakwa datang dirumah oei kok ham dil. tidar magelang untuk menjerahkan akhir penetapan pajak jang baru tenda telah minta uang kepada oei kok ham sebesar rp. deng mengatakan minimal rp. dan sudah tidak dapat ditawar.taw: lagi, oleh karena uang itu untuk dibagi bagi dengan beberapa orang.tem temannya, sehingga karena itu oei kok ham merasa takut. dan ternak menjerahkan uang. rp. kepada terdakwa dengan menyanggupi jang rp. akan dibakar pada hari lainnya. subsidi: bahwa sebagai pegawai negeri, jaitu berdasarkan surat keputus |
mahkamah agung kaidah hukumsaudara m.l. tobing tanpa seijin p4p, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap),, nomor register kun tanggal putusan oktober majelis ny. cairan wani, sh. ny. titi nirmala siagian, sh. prof: dr. h. ahmad sukaraja, sh. klasifikasi perburuhan duduk perkara bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah surat keputusan p4p ( tergugat) ix phk tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional indonesia bi!) cabang jatinegara jakarta dengan samuel m.l. tobing,gugatan inipasa! undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara, bahwa surat keputusan tergugat ago telah memenuhi ketentuan butir undang undang tahun dengan alasan alasan sebagai berikut il. tergugat p4p) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkanyurisprudensi mahkamah agung surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugatkeputusan tata usaha negara tersebut bersifat konkret, individual dan final: pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi.l. tobing tanpa scum:. tobing dan membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal agustus g 200mpt.tun.jkt. dan mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini yang kamarnya seperti tersebutsamuel m.l. tobing tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal agustus 7pt.tun.ikt.: hong mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal menurut hukum surat keputusan tergugat phk tertanggal juli tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional indonesinovnomor wtgustus bahwa setelah itu oleh memohon kasasi yang pada tanggal september telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon kasasi akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana diterangkan oleh panitera pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta .dalam suratnya w7.pt.tun. kas.panitia penyelesaian perselisihan perburuhan p4p) maupun pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, lalai atau salah dalam menerapkan hukum 'atau lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dapat menyetujui pertimbangan hukum memohon kasasi dahulu tergugat dan dijadikan pertimbangan hukum pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta sendiri sehingga menyatakan putusan tergugat adalah sah dan wajib untuk dilaksanakan serta menolak gugatan pekerja untuk dapat dipekerjakan kembali. pen tnn bahwa apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta yang menyetujui pertimbangan hukum tergugat sangat merugikan pemohon kasasi, sebab pada dasarnya pertimbangan tergugat didalam putusannya ix phk adalah hanya karena keinginan pengusaha tidak menginginkan pekerja untuk masuk bekerja kembali, dan setelah diperiksa didalam putusan tersebut tidak ada bukti bahwa pekerja melakukan kesalahan atau lalai dalami melakukan tugas seperti yang didalilkan oleh pengusaha, bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat dalam putusannya tersebut dikuatkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang yurisprudensi mahkamah agung png mana selama proses dalam persidangan memohon kasasi dahulu tergugat tidak ada mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dahulu penggugat, sehingga proses persidangan dilanjutkan geo acara pembuktian dari kedua belah pihak, dan pada acara persidangan mengajukan kesimpulan tergugat juga tidak menyerahkan kesimpulannya, namun majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tetap menguatkan putusan tenggat: untuk hal inilah pemohon kasasi sangat dirugikan yang mana putusan tersebut hanya mementingkan kepentingan pihak pengusaha saja, walaupun proses hukum acara sama sekali tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa memperhatikan pertimbangan hukum keputusan tergugat alasan pengusaha yang menyebutkan tidak dapat menerima untuk dipekerjakan kembali dengan alasan pekerja tidak disimpan perlu untuk diuji kebenarannya, namun karena keinginan pekerja dalam perundingan bipartita minta uang pesangon dapat dipertimbangkan karena kontrak kerja yang telah kali perpanjangan maka sesuai dengan ketentuan permenaker men adalah berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pemohon kasasi dahulu penggugat tidak diperpanjang kontraknya adalah karena pekerja tidak disiplin dan kurang mampu melakukan tugas tugasnya selaku satpam bank internasional indonesia cabang jatinegara, bahwa bila ini yang menjadi, pertimbangan majelis hakim maka penggugat sebagai pemohon kasasi sangat keberatan, sebab penggugat dapat membuktikannya melalui keterangan saksi saksi bahwa penggugat dalam melakukan pekerjaannya tidak pernah lalai dan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan juga masih menurut keterangan saksi bahwa saksi sudah bekerja sebagai satpam bank internasional indonesia cabang jatinegara selama tahun statusnya tetap sebagai karyawan kontrak, dan menurut saksi bahwa kontrak penggugat tidak diperpanjang lagi karena mendirikan serikat buruh bank internasional indonesia, dan juga apa yang didalilkan oleh pengusaha tidak dapat dibuktikan oleh pihak pengusaha baik secara tulisan maupun berdasarkan keterangan saksi saksi, jadi apa yang didalilkan tersebut sudah jelas tidak dapat diterima, bahwa. mengenai perundingan secara bipartita memang dilakukan oleh kedua belah pihak namun pada. saat berunding pihak perusahaan hanya mau membayar pesangon bulan upah dan atas usulan tersebut pemohon kasasi dahulu penggugat menolak, sehingga perundingan bipartita tidak menghasilkan kesepakatan, dan kedua belah pihak sama warna mengajukan banding p4d, selama proses p4d pihak perusahaan tidak pernah hadir, dan apa yang diputuskan oleh p4d pemohon menyetujuinya, yurisprudensi mahkamah agung bahwa penyebab terjadinya perkara ini adalah karena pada tanggal agustus koordinator ketenagakerjaan bank internasional indonesia yaitu bapak gatot suharto mengeluarkan memorandum yang isinya adalah terhitung mulai tanggal juni pemohon kasasi tidak diperbolehkan masuk kerja, dan menyatakan perjanjian kerja antara pemohon kasasi dengan bank internasional indonesia akan berakhir pada tanggal agustus dan tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya bahwa mengenai isi memorandum yang dibuat koordinator ketenagakerjaan bank internasional indonesia tersebut batal demi hukum sebab koordinator ketenagakerjaan tersebut tidak berhak menentukan apakah seseorang akan diberhentikan atau tidak, sebab beliau bukan pengambil keputusan bank internasional indonesia. disamping iti juga memorandum tersebut dikeluarkan tidak memakai kop surat dan juga tidak ada stempel bank internasional indonesia, dan juga tidak ada tandatangan direksi sebagai pihak yang berhak melakukan phk terhadap karyawan, maka dengan alasan tersebut memorandum yang dikeluarkan koordinator tersebut tidak sah dan cacat demi hukum sehingga harus dikesampingkan, bahwa pemohon kasasi bekerja bank internasional indonesia, sebagai satpam pada tanggal agustus dan diberhentikan sebagai satpam tanggal juni selama bekerja bank internasional indonesia, pemohon kasasi sistem kerjanya adalah karyawan kontrak yang setiap tahun kontraknya diperpanjang, dan pemohon kasasi sudah kali diperpanjang kontraknya oleh pihak bank internasional indonesia. untuk hal tersebut sistem kontrak yang dibuat oleh bank internasional indonesia sudah melanggar peraturan perundang undangan secara khusus yang dilanggar adalah permenaker tahun bahwa p4p, dalam putusannya menyatakan merubah putusan p4d dki dan menyatakan hubungan kerja putus sejak tanggal maret antara pekerja dengan bank internasional indonesia. dan mewajibkan kepada pengusaha bank internasional indonesia cabang jatinegara membayar pesangon kepada pekerja: bahwa putusan yang dikeluarkan oleh p4p depok tanggal jul: adalah bertentangan dengan undang undang tahun (2a) dan bertentangan pula dengan permernaker men yaitu pusat menyatakan phk antara pekerja dengan pihak bank internasional indonesia tanpa didahului adanya ijin," pusat telah menilai dan merubah kesepakatan kerja waktu tertentu diubah menjadi kesepakatan kerja waktu tidak tertentu, sehingga ada phk dan pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, yurisprudensi mahkamah agung adalah tidak tepat pertimbangan putus p4p yang menyatakan hubungan kerja waktu tertentu dapat dinyatakan menjadi waktu tidak tertentu dan pengusaha juga dalam hal ini tidak mengajukan ijin phk: tindakan pusat yang menetapkan terjadinya phk tanpa ada ijin merupakan pelanggaran (2b) undang undang tahun penyalahgunaan wewenang serta bertentangan dengan permenaker tahun . dan juga menurut permenaker tahun dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu, tidak dapat diubah, selain ijin dan kedua belah pihak atau karena alasan oleh undang undang dinyatakan cukup untuk merubah: bahwa judex facts tidak mempertimbangkan didalam putusannya tentang hak hak pemohon kasasi antara lain bahwa pusat, yang memberi ijin kepada pengusaha untuk melakukan phk sangat bertentangan dengan undang undang, sebab jelas sekali terlihat didalam putusan memohon kasasi, bahwa pemohon kasasi tidak mempunyai unsur kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan pemohon kasasi pada saat acara kesaksian pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, yang mana dikatakan bahwa pemohon kasasi selama bekerja selalu disiplin dan tidak pernah melalaikan tugasnya. dan menurut saksi juga bahwa bank indonesiana indonesia tersebut tidak jelas peraturannya, mengenai karyawan menjadi karyawan tetap, sebab saksi tersebut bekerja sebagai satpam bank internasional indonesia sudah tahun, tetapi masih tetap dikontrak, bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan pekerja yang yang berstatus kontrak dan mempunyai prestasi kerja baik dapat diajukan menjadi pegawai tetap melalui tes dan hasilnya lulus menjadi pegawai tetap. bahwa apa yang didalilkan oleh pengusaha tersebut sama sekali tidak benar, terbukti dari keterangan saksi tersebut selama tahun tetap menjadi karyawan kontrak, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta didalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan pemohon kasasi, ini terbukti didalam persidangan yang mana memohon kasasi telah diberi kesempatan untuk melaksanakan haknya didalam persidangan namun tidak pernah dipergunakan selain pada saat acara pembuktian, dan yang lebih ironisnya pada saat acara kesimpulan tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya, tetapi setelah hakim memutuskan tanggal membaca putusan, baru pusat menyerahkan kesimpulan dan diterima oleh majelis hakim sehingga putusan diundur. walaupun demikian majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta memutus perkara ini tetap menguatkan putusan pusat, kejadian yang demikian ini adalah preseden buruk bagi hukum indonesia, karena tidak ada kematiannya, yurisprudensi mahkamah agungl. tobing tanpasseijin, dasar pemutusan hubungan kerja phk) karena ketidak mampuan ketidak disiplin haruslah dibuktikan terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di, tobing dan membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal agustus nomor 7pt.tun,jkt, menimbang, bahwa oleh karena memohon kasasi dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat. peradilan dan dalam tingkat kasasi ini, memperhatikan dserta peraturan perundang undangan yang bersangkutan, mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi samuel ml. tobing tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal agustus xmm1 nomor pt.tun.jkt, mengadili sendiri il. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal menurut hukum surat keputusan tenggat ix phk tertanggal juli tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional indonesia bid cabang jatinegara jakarta dengan samuel m.l. tobing:ny. titi nirmala siagian, sh. dan prof. dr. ahmad sukaraja, shti nirmala siagian, sh. dan prof. dr. ahmad sukaraja, sh. hakim hakim anggota tersebut, serta taipei wiranto putrony, titi nirmala siagian, sh, ny. cairan wani, sh. ttd. prof. dr. ahmad sukaraja, sh. panitera pengganti. ttd. taipei irianto putro, sh. biaya biaya.: melerai loco nnnananannn rp3 redaksi m.ooooooo rp3 feminisasi lo. rp. jumlah rp. catatan tidak dilengkapi dengan putusan banding pt. tun) dan putusan tingkat pertama ptun). yurisprudensi mahkamah agung dan tanggal agustus sampai putusan untuk perkara ini mempunyai kekuatan hukumno,ri: tan pembuat kaidah hukum nan ttd. dedi warman, sh. yurisprudensi mahkamah agung bagan jeanamuel m.l. tobing, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan satpam kcp jati negara, beralamat jalan laser, gang jelas rt. kebayoran baru, jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada betty sarai, sh., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pengacara penasehat hukum pada kantor departemen hukum ham beralamat jalan pulo asam raya pulo gadung, jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november pemohon kasasi, dahulu penggugat: melawan: panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p), berkedudukan jalan end. gatot subroto kav. s1, jakarta selatan: termbox kasasi,yang digugat oleh penggugat adalah surat keputusan tergugat nomor h10 1x phk tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional bil) cabang jatinegara jakarta dengan samuel m.l. tobing pl): bahwa alasan penggugat menggugat surat keputusan tergugat tx phk adalah sebagai berikutsurat gugatan ini yurisprudensi mahkamah agungundang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara: bahwa surat keputusan ago yang dikeluarkan tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan pasat butir undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara dengan alasan alasan sebagai berikut tergugat yaitu, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat ituza, konkret, karena surat tersebut nyata nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenal apa yang akan dilakukan yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat: 2b. individual, karena surat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi penggugat dan bukan bagi umum, 2c. final, karena surat tersebut telah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan tindakan yang harus dilakukan bank international indonesia terhadap penggugat yaitu pemutusan hubungan kerja dengan uang pesangon, sehingga tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya lagi, bahwa surat keputusan ago yang dikeluarkan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagaimana diatur dalam butir undang undang tahun bahwa undang undang tahun menentukan, sengketa tata usaha negara tertentu, kan pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan, yurisprudensi mahkamah agung sedangkan .menentukan sebagai berikut: pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama, sengketa: tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalamgugat dirugikan, dengan merujuk pada undang undang tahun yang berbunyi sebagai berikut,: bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut bahwa penggugat adalah karyawan bank internasional indonesia, dengan jabatan satpam bii kcp jatinegara, yang telah mempunyai masa kerja tahun, terhitung sejak tanggal agustus sampai dengan agustus (sesuai dengan masa kontrak yang dibuat oleh bank internasional indonesia) dengan mendapatkan upah sebesar rp. bahwa pada tanggal mei koordinator ketenagakerjaan gatot subroto mengeluarkan memorandum diri brk, yang isinya menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal juni penggugat tidak perlu bekerja lagi dan menyatakan perjanjian kerja antara penggugat dengan bank internasional indonesia yang akan berakhir pada tanggal agustus tidak akan diperpanjang lagi bahwa memorandum yang dikeluarkan oleh koordinator ketenagakerjaan gatot subroto) tersebut, adalah batal demi hukum karena memorandum tersebut tidak menggunakan kop surat, dan juga tidak dibubuhi stempel bank international indonesia selain itu sebenarnya koordinator ketenagakerjaan tidak berwenang untuk menentukan berakhirnya suatu hubungan kerja seseorang (dalam hal ini penggugat) sehingga jelaslah bahwa memorandum tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bahwa pada awalnya hubungan kerja penggugat dan bank internasional indonesia adalah hubungan kerja untuk waktu tertentu selama satu tahun. setelah kontrak kerja untuk satu tahun pertama selesai bank internasional indonesia kemudian memperpanjang kontrak kerja tersebut untuk kontrak kerja satu tahun berikutnya. dan kemudian pada tahun ketiga dari masa kontrak tersebut yaitu sebelum berakhirnya kontrak kerja pada tanggal agustus bank internasional indonesia mengeluarkan memorandum tertanggal juni yang menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dengan alasan yurisprudensi mahkamah agung kontrak kerja telah berakhir dan juga karena penggugat dianggap kurang mampu menyesuaikan diri terhadap ketentuan dan tuntutan tugas seorang satpam, bahwa apa yang dilakukan pengusaha terhadap penggugat telah melanggar peraturan menteri tenaga kerja tahun yaitu mengenai kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud hanya boleh diperpanjang , tidak boleh lebih dari (tiga) tahun, bahwa tindakan pengusaha memperpanjang kontrak kerja penggugat sebanyak (dua) kali tidak dapat dibenarkan sehingga hubungan kerja untuk waktu tertentu tersebut telah berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu, ji. bahwa alasan pengusaha yang menyatakan bahwa penggugat phk karena kurang mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan tugas seorang satpam sungguh tidak dapat diterima oleh penggugat, sebab pernyataan pengusaha tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti bukti yang sah, bahwa selama penggugat bekerja sebagai satpam pada bank internasional indonesia penggugat tidak pernah: mendapat teguran maupun pengarahan sehubungan dengan hasil pekerjaan penggugat: kan bahwa pada dasarnya, pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat adalah karena penggugat mendirikan serikat buruh bank internasional indonesia sehingga pihak perusahaan mencari cari alasan untuk melakukan phk terhadap penggugat dengan alasan kontrak kerja tidak diperpanjang, bahwa berdasarkan peraturan menteri tahun dan dinyatakan bahwa kesepakatan kerja untuk waktu tertentu (kontrak kerja) hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu: bahwa berdasarkan peraturan menteri tahun tersebut, maka pihak perusahaan dalam hal ini telah melanggar peraturan yang ada dan juga phk yang dilakukan oleh pengusaha terhadap penggugat harus dibatalkan karena dalam hal ini perusahaan dalam melakukan phk tidak dilakukan dengan meminta izin p4d terlebih dahulu sehingga perusahaan telah melanggar undang undang tahun jo. undang undang tahun (tentang tata cara phk perusahaan swasta, bahwa perkara ini telah diperantarai oleh departemen tenaga kerja jakarta timur, namun pihak perusahaan menyatakan banding kepada p4d dan dalam persidangan p4d, pihak perusahaan tidak pernah menghadiri persidangan persidangan yang diselenggarakan selama (tiga) kali, bahwa p4d kemudian menjatuhkan putusan no, tx phk vi tanggal juni yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung memutuskan menyatakan hubungan kerja antara pengusaha bank international indonesia cabang jatinegara jalan jatinegara timur jakarta timur dengan pekerja samuel m.l. tobing jalan laser gang jelas rt. kebayoran baru jakarta selatan, d a kuasanya lbh sisi jalan taruna jati rawamangun pulogadung, jakarta timur tidak pernah terputus, il. mewajibkan kepada pengusaha untuk memperkerjakan kembali pekerja seperti tersebut dalam amar dengan cara melakukan pemanggilan secara tertulis selambat lambatnya hari setelah menerima putusan ini: iii. mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar secara tunai tanpa cicilan kepada pekerja seperti tersebut dalam amar upah penuh dan bulan september sampai dengan diterima bekerja kembali: iv. mewajibkan kepada pekerja untuk melaporkan diri kepada pengusaha untuk siap bekerja kembali perusahaan pengusaha seperti tersebut dalam amar selambat lambatnya hari setelah menerima putusan ini dan apabila tidak melapor dalam waktu yang telah ditentukan diatas, maka dianggap telah mengundurkan diri atas keinginannya sendiri: putusan ini mengikat baik bagi pengusaha maupun pekerja seperti tersebut dalam amar vitimur: bahwa atas putusan p4d tersebut pengusaha ternyata menyatakan banding p4p pada tanggal juli bahwa setelah bersidang p4p mengeluarkan putusan ix phk dengan amar putusan sebagai berikut memutuskan mengubah putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah dki jakarta jakarta ix phk vi tanggal juni sehingga berbunyi sebagai berikut menyatakan hubungan kerja antara penggugat bank international indonesia cabang jatinegara jalan jatinegara timur, jakarta timur dengan pekerja sdr. sambal m.l. tobing d a sisi (selaku kuasa hukumnya) beralamat jalan taruna jati rawamangun, pulogadung, jakarta timur putus terhitung sejak tanggal maret mewajibkan kepada pengusaha bank international indonesia cabang jatinegara tersebut pada amar diatas untuk membayar secara tunai kepada pekerja sdr. samuel m.l. tobing sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung vang pesangon rp. .i rp. uang pengganti pengobatan rp. noor menennenannasaaan rp3 upah bulan agustus s d maret sebesar rp. nnonenuan rp. jom kerja revennkannnnnnana nenek rp terbilang empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah): pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan ketenagakerjaan kantor departemen tenaga kerja koda jakarta timur, demikian diputuskan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat secara musyawarah mufakat, dalam sidangnya jakarta pada tanggal juli vii. bahwa penggugat merasa sangat dirugikan oleh putusan p4p tersebut dengan alasan sebagai berikut bahwa tergugat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak pengusaha tidak pernah meminta ijin phk dan p4d dan juga dinyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kesalahan. namun pengusaha menyatakan bahwa penggugat tidak dapat diterima lagi bekerja karena tidak disiplin walaupun itu tidak dapat dibuktikan oleh pengusaha dan harus diuji kebenarannya, bahwa setelah diperhatikan isi pertimbangan tergugat dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa penggugat tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan: bahwa ternyata tergugat dalam mengeluarkan putusannya yang menyatakan putus hubungan kerja antara pengusaha dengan penggugat tidak dilandasi oleh hukum dan juga tidak mencerminkan hubungan industrial pancasila yang kerap kali diucapkan tergugat: bahwa penggugat sangat keberatan atas putusan tergugat yang memutuskan hubungan kerja penggugat dengan bank international indonesia, padahal pengusaha tidak pernah mengajukan permohonan ijin melakukan phk. keputusan yang dibuat tergugat ini sungguh sangat merugikan penggugat dan juga tidak menegakkan keadilan: bahwa tergugat dalam amar putusannya menyatakan bahwa hubungan kerja putus dengan membayar pesangon pmk. putusan tersebut jelas merugikan penggugat dan mengakibatkan penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap perbulan: yurisprudensi mahkamah agung bahwa putusan tergugat ini, tidak memiliki dampak positif bagi kemajuan hubungan industrial pancasila yang mana seharusnya tergugat mempertahankan posisi kerja buruh dan bukan sebaliknya padahal tergugat jelas mengetahui bahwa sangat sulit memperoleh pekerjaan baru dalam kondisi sekarang, bahwa terbukti dengan demikian antara penggugat dan pengusaha masih terikat hubungan kerja dan phi yang diputuskan oleh tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat, bahwa berdasarkan hal hal yang sudah disebutkan diatas, penggugat mohon agar pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut mengabaikan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum surat keputusan tergugat x phk tertanggal juli tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional indonesia bii) cabang jatinegara jakart: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.tun.jkt yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan keputusan tergugat ix phk tentang pemutusan hubungan kerja antara bank internasional indonesia cabang jatinegara dengan samuel m.l. tobing bukti p i tanggal juli adalah sah dan wajib dilaksanakan, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah): yurisprudensi mahkamah agung |
hukum sipil asn persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak merupakan suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang mahkamah agung untuk mempertimbangkannya. menurut undang undang ,noodtoestand" bukan merupakan or1g6 oorloofdde . antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil. nuudtoestand yang diatur dalam dan bw. merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian sedang, ,,ongeoorloofde oorzaak yang diatur dalam dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat. putusan mahkamah agung tg. april sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung susunan majelis ketua prof subjektif sh. hakim anggota miskin kusumah armada sh. indroharto sh. mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemerintah republik indonesia c.g departemen keuangan republik indonesia, penggugat motor kasasi, dahulu tercugoi dalam kompeni penggugat dalam rekompensiderbanding) melawan: p.t, astra internasional inc, berkedudukan jakarta jl. ir. juanda dalam hal ini memilih domisili pada kuasanya roekimat sh, alamat jl. soepratman dan husain soemodiredja sh, alamat jl. tjipaganti keduanya pengacara bandung, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekan penis dibanding,: bahwa berturut turut pada tangga! september dan tanggal september telah diadakan kontrak pembelian model unit generating sets beserta spare parts dan general motors diesel generating sets beserta spare paris nya yang meliputi jumlah harga dan freight sebesar us3. dan us$ antara direktorat jenda. dan dengan general motors corporation u.s.a., new .bahwa untuk melakukan serta melaksanakan hal pemasukan barang barang termaksud dalam kontrak.tersebut diatas.pada tanggal november telah diadakan: amendments. dimana penggugat asli telah ditunjuk sebagai "third party" bata amat antena eng pet san bahwa dalami amandemen contract tersebut ditentukan bahwa dirjen tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga harus membayar kepada penggugat asli nilai dalam mata.uang rupiah dari harga barang barang yang tersebut diatas,.atas dasar kurs rp. untuk setiap us$: (satu dollar us) nan bahwa untuk memenuhi amendments contracts tersebut pada tanggal november dirjen tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar rintangan tenaga telah menyetorkan dalam rekening a.n. peng gugat asli pada b.n.i. unit cabang kali besar jakarta sejumlah uang sebesar rp. (empat ratus tigapuluh 'lima juta tujuh. ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam "gebiokkeerde rekening ). tamu nan 'bahwa pada.tanggal desember penggugat asli telah berhasil membuka l c melalui b.n.i, unit cabang kali besar jakarta atas dasar b.e. kredit amerika serikat, akan tetapi pelaksanaannya ditolak oleh a.ld. pada tanggal desember bahwa barang barang yang dimaksud dalam kontrak yang telah dibuat khusus menurut pesanan indonesia, pada waktu itu telah siap untuk di kenaikan akan tetapi tidak dapat diberangkatkan berhubung l c:l c maksud telah ditolak oleh a.ld: bahwa pada tanggal pebruari tergugat asli dengan melalui b.n.i, unit jakarta telah membuka l c l c masing masing dan 'atas dasar b:e. umum yang diperuntukkan untuk meng import barang barang dimaksud dalam kontrak tanpa mencantumkan nama penggugat asli sebagai importirnya serta tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada dirjen: tenaga dan: listrik, departemen. perindustrian dasar ringan dan tenaga maupun kepada penggugat asli: . . ''bahwa kers be. umum'pada tanggal pebruari adalah rp. sedangkan uang yang tersedia untuk. pengimporanvbarang barang tersebut dalam' rekening penggugat asli pada b.n:i: unit: cabang kali. besar sebesar rp. , tempat ratus tiga puluh lima juta: tujuh. ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam: rupiah) sehingga terdapat kekurangan rp: , (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau kurang lebih us$.: maha bahwa oleh karena barang barang yang bersangkutan adalah milik: dari dirjen tenaga dan listrik, departemen perindustrian: dasar ringan dan tenaga, maka majalah bila jumlah kekurangan" tadi dibebankan: kepada dirjen tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan .dan tenaga tersebut, basah made death bada ganas les . dahulu baik pada direktorat jenderal tenaga dan listrik. depan "temen perindustrian dasar ringan dan tenaga maupun, pada astra menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan kenyataan.tersebut diatas, menurut pengadilan tinggi tidak ada sangkut paut apapun astra dengan dab no, sehingga tuntutan sub. dari astra dapat dikabulkan: dalam konvensi: menimbang, seperti telah dipertimbangkan "dalam konvensi maka persetujuan maret tidak mempunyai causa, makanya barat menurut hukum, maka oleh karena itu gugatan departemen keuangan yang didasari kan pada persetujuan maret termaksud patut ditolak seluruhnya, karena kehilangan tidak mempunyai dasar! menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pengadilan negeri time jakarta tersebut dalam konvensi patut dibatalkan: dalam konvensi dan konvensi: menimbang, bahwa departemen: keuangan ialah pihak yang selalu mendapat kekalahan sehinga biayaan haruslah dibebankan kepadanya: mengingat undang undang yang bersangkutan: mengadili: menerima permohonan akan pemeriksaan tingkat banding dari pem banding penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi p.t. astra international inc, terhadap utusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal agustus g.: membatalkan putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tersebut: dan dengan mengadili sendiri: dalam konversi mengabulkan gugatan astra seluruhnya, menyatakan persetujuan tertanggal maret antara departemen keuangan r.i. c.g. direktorat jenderal: pengawasan keuangan negara dengan p.t. astra international inc. batal menurut hukum dan karena itu tidak:berlaku pra bes menyatakan tidak.ada sangkut paut apapun antara pembanding peng gugat dalam konvensi tergugat. dalam konvensi. p,t. astra international inc, dengan l.c. dan atasi dalam konvensi: menolak gugatan departemen' kerangan seluruhnya: dam konvensi dar konvensi: menghukum. berbanding tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi membayar segala biaya biaya perkara"yang jatuh baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam'peradilan tingkat banding yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar rp. , (seribu delapan puluh lima rupiah). brp bap demikianlah diputuskan pada haris rabu, tanggal agustus tajuhpuluh sati oleh kami: dj, atas' s.m. wakil ketua pengadilan tinggi jakarta sebagai hakim' tunggal dan diucapkan disidang terbuka pada hari itu juga oleh wakil ketua tersebut, dengan'dihadiri oleh panitera pengganti, ny. attr nainggolan, dengan'tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. angan lia putusan pengadilan negeri jakarta keputusan . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa. pengadilan negeri jakarta mengadili perkara perkara per data dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara: p.t, astra international inc:, berkedudukan' jakarta jal. ir. juanda dalam hal ini memilih domisili "pada kuasanya roekimat s:h., alamat jal, suparman dan husein soemadiredja s.h, alamat jl. cipaganti keduanya pengacara bandung. bnn nana dah bea bak w:a lag babel pemerintah republik indonesia, cg. departemen: keuangan republik indonesia, pentas nga nek ena ala ana esa tergugat. #b3e kami hakim pengadilan negeri tersebut: telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, telah membaca surat surat dalam perkara ini: tentang duduknya perkara: dalam konvensi: menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar kan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta tanggal mei di bawah no, g., telah mengemukakan sebagai berikut: pada tanggal september telah diadakan kontrak mengenai pembelian mobil units generating sets beserta spare parts yang me liput harga fas.us. dan ongkos freight us. serta seluruhnya meliputi jumlah us.s, antara derek tomat jende pada tanggal september telah pula diadakan kontrak mengenai pembelian general motors diesel generating sets beserta spare parts, yang meliputi jumlah harga fas us.$. dan freight us.$. serta seluruhnya meliputi jumlah us.$. antara direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perintis tarian dasar ringan dan tenaga, dengan general motors corps, u.s.a,, new york. pada tangga! november telah diadakan amendments atas kedua dua kontrak tersebut pada angka angka dan diatas, dalam amendments mana penggugat telah ditunjuk sebagai "third party dengan tugas untuk "melakukan serta melaksanakan hal pemasukan barang barang termaksud dalam kontrak kontrak tersebut diatas pada a angka kei dan dalam waktu antara sekte,ber dan november pihak direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga, sendiri telah berusaha untuk mendapatkan yang diperlukan untuk membuka l c sebagaimana telah ditentukan dalam masing masing kontrak termaksud, akan tetapi tidak berhasil. dalam kedua dua amendmentscontraci tersebut diatas ditentukan, bahwa. direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perintis tarian dasar ringan dan tenaga dan harus membayar kepada pengguna gat nilai lawan dalam mata uang rupiah dari harga barang barang yang bersangkutan atas dasar kurs rp. (seratus enampuluh rupiah) untuk'setiap us.s. (satu dolar us). untuk memenuhi apa yang ditentukan dalam amendmentscontracts tadi, maka pada tanggal november oleh direktorat jenderal jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga, telah disetorkan kedalam rekening atas nama penggugat pada bank negara indonesia unit iv, cabang. kaliber, jakarta, sejumlah uang sebesar rp. tempatratus .tigapuluh lima juta tujuhratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh .enam rupiah) dalam "geblokkeerde rekening'". pada tanggal desember penggugat telah berhasil membuka l c melalui bank negara indonesia unit iv, cabang kaliber, jakarta, atas dasar b.e. kredit amerika serikat. akan tetapi pelaksanaan l c termaksud pada angka diatas (l c kb am, tanggal desember telah ditolak oleh a.ld. jakarta. dengan demikian tampaknya penggugat tidak dapat mewujudkan kewajibannya yang terlahir dari amendmentscontract tertanggal no member dimaksud diatas pada angka hal itu mungkin dapat mengakibatkan pula tidak dapat dilaksanakan nya kontrak kontrak termaksud pada angka angka dan diatas. it. perlu dicatatkan disini, bahwa barang barang dimaksud dalam kontrak kontrak yang bersangkutan, yang dibuat khusus menurut pesanan indonesia, pada waktu itu telah siap untuk dikapalkan akan tetapi tidak dapat dikirimkan berhubung l c l c dimaksud diatas pada angka tidak dapat dipergunakan, karena ditolak oleh a.i.d, jakarta, keadaan itu telah menimbulkan kegelisahan yang sangat besar pada suppliers yang bersangkutan, yang karena itu menuntut supaya dalam waktu yang singkat dibuka l c l c baru untuk memungkinkan mereka segera mengusahakan ruangan kapal: serta dapat melakukan pengapalan dari barang barang yang bersangkutan. selanjutnya perlu juga dicatatkan disini, bahwa para suppliers ternak sud ternyata mempunyai pengaruh yang besar kongres u.s.a., se hingga sangat dikhawatirkan akan menimbulkan kesukaran terhadap nama baik indonesia apabila kontrak kontrak termaksud diatas tidak dapat dilangsungkan. pada tanggal pebruari pemerintah republik indonesia cg. de parlemen keuangan republik indonesia, dengan melalui bank negara indonesia unit jakarta, telah membuka l c l c, masing masing dan atas dasar b.e. umum yang dipesan takkan untuk mengimpor barang barang dimaksud dalam kontrak kontrak tersebut pada angka angka dan 'diatas, akan tetapi dengan tiada mencantumkan nama p.t, astra international inc. sebagai im porsinya, serta tidak memberitahukan terlebih dahulu baik pada direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen. perindustrian dasar ringan dan tenaga, maupun pada p.t, astra. international inc. (penggugat). maan sman kurs b.e. umum pada tanggai pebruari adalah sedangkan uang: direktorat jenderal! tenaga dan listrik, departemen perintis tarian dasar ringan dan tenaga yang tersedia untuk keperluan peng laporan barang barang yang bersangkutan serta yang telah dibukukan dalam rekening penggugat pada bank negara indonesia unit iv, ca bang kafibesar, jakarta, dalam "geblokkeerderekening adalah hanya sebesar rp. (empatratus tigapuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh tujuh ribu delapanratus limapuluh enam rupiah), hingga terdapat kekurangan lebih kurang rp. (auratus tujuh puluh juta rupiah) atau kira kita us. (satu juta dolar us). untuk keperluan membuka l c l c baru termaksud pada angka diatas. barang barang yang bersangkutan adalah pesanan dari direktorat jen deal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga, maka karena itu sudah sewajarnyalah apabila jumlah keju tangan tadi dibebankan pada direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga, dan kiranya justru karena itulah bank negara indonesia unit jakarta, telah me manggil pihak direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga, untuk dimintakan kesediaan nya supaya selisih sebesar lebih kurang rp. (auratus tujuhpuluh juta rupiah) itu dapat dibebankan pada anggaran dari direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga. approach bank negara indonesia unit jakarta, tadi ternyata ditolak oleh pihak direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen peran austrian dasar ringan dan tenaga. setelah adanya penolakan dari pihak direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga ini kamu dian bank negara indonesia unit jakarta, memanggil penggugat dengan maksud supaya penggugat bersedia memikul beban kekurangan uang rupiah untuk mendatangkan barang barang dimaksud dalam kon trak kontrak direktorat jenderal tenaga dan listrik, departemen per industrial dasar ringan dan tenaga, dengan lava! turbine inc. usa. dan general motor corp. usa. penggugat sudah barang tentu tidak dapat menyetujuinya, bertalian dengan sikap penggugat tadi, untuk jelasnya, perlu kiranya dicatatkan disini, bahwa. berdasarkan amendmentscontract tertanggal november sebagai boetebeding telah ditetapkan: case the third party fails open the letter credit within (ten) days after receipt deposit then agreed that the deposit mentioned above will immediately returned buyer with all expense involved, any borne third party. such case the third party also agreed pay time lose compensation fee buyer amount ing'to (one) percent value us.s. akan tetapi kemudian penggugat mendapat tekanan tekanan yang begitu hebat baik dari pihak bank negara indonesia unit jakarta, maupun dari pihak departemen keuangan hingga akhirnya penggugat dengan sangat terpaksa harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pihak bank negara indonesia unit jakarta, dan pihak departemen keuangan, yang menghasilkan ditanda tangannya pada tanggal maret satu "persetujuan" antara departemen keuangan republik indonesia, cg. direktorat jenderal pengawasan keuangan negara dengan p.t. astra international inc. mengenai pembiayaan mobil unit generating sets. dari duduknya perkara dalam masa'alah ini jelas bahwa: penggugat dalam keadaan bagaimanapun juga tidak berkewajiban (verplicht menurut hukum untuk menanggung selisih sebesar rp. (auratus tujuhpuluh juta rupiah) yang timbul karena tindakan dari pihak departemen kenangan republik indonesia dengan membuka l c l c baru berturut turut dar pada tanggal pebruari persetujuan" tertanggal maret antara departemen ke angan republik indonesia cg. direktorat jenderal pengawasan kc tangan negara, dengan penggugat adalah batal menurut hukum, karena: b.!. ditandatanganinya.oleh penggugat karena adanya tekanan tekanan yang berat terhadapnya dari pihak departemen keuangan dan pihak bank negara indonesia unit ja karta. disamping.itu, sebagaimana telah ditegaskan pada sub diatas, khususnya untuk transaction itu ternyata tidak ada. berhubung dengan hal hal terurai diatas, maka dengan ini penggugat mohon dengan hormat sudi apalah kiranya pengadilan negeri istimewa jakarta berkenan memutuskan: il. menyatakan "persetujuan" tertanggal maret 19687antara depan:e men keuangan republik indonesia cg. direktorat jenderal pengawas keuangan negara demam penggugat, p.t. astra international inc., batal menurut hukum dan karena itu tidak berlaku, it. menyatakan: tidak ada sangkut paut apapun antara penggugat, p.t. astra international inc., dengan l c no, dan no, tanggal pebruari sebagaimana dimaksud pada angka diatas. aga bek hi. menghukum tergugat, membayar ongkos perkara menurut hukum. selanjutnya penggugat menyerahkan perkara ini pada kebijakan pengadilan negeri istimewa jakarta dalam menyelenggarakan peradilan yang. baik.serta adil. ono sooko ena menimbang bahwa persidangan kami telah mencoba. mempertemu kan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, latu dimulainya pemetik saan perkara ini dengan membacakan surat gugat, yang mana ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat: menentang, bahwa sebagai jawabannya tergugat telah mengemukakan sebagai berikut: naa terhadap dasar hukum serta fakta fakta yang dikemukakan oleh fihak penggugat dalam konvensi tergugat mengajukan fakta fakta berikut: perjanjian.yang disebut dalam nomor dan dari surat gugatan tidak dapat dilaksanakan oleh fihak direktorat jenderal tenaga dan listrik batrik) oleh karena tidak sanggup memperoleh b.e. kredit maupun b.e. umum. ketidak gangguan mempergunakan b.e. kredit disebabkan oleh pertimbangan bahwa b.e. kredit memerlukan penawaran secara tender (competitive bidding) u.s.a. dan dengan sendirinya akan makan waktu lama. dalam perjanjian tanggal november penggugat masuk sebagai fihak ketiga dalam kontrak amendment tersebut dan kewajiban yang dibebankan pada penggugat diantaranya adalah: "t0 appoint third party, mess. astra holland amsterdam and represented mess, p.t, astra international corp. jakarta, act and execute the imporiation of. effect the above mentioned payment the third party will open via the indonesian overseas bank amsterdam confirm, irrevocable letter credit not later ihan days after this amendment has come into force". dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa penggugat tidak berhasil untuk melaksanakan pembukaan l.c. melalui the indonesia overseas bank amsterdam diatas, walaupun perjanjian sudah berlaku, dengan diterimanya oleh penggugat uang sejumlah rp. dengan penyetoran oleh fihak batrik atas nama penggugat pada bni unit pada tanggal november tindakan selanjutnya oleh penggugat salah membuka lc, ami. tgl. desember untuk mengganti kewajibannya lembu l.c. melalui. amsterdam. ini kali langsung dengan jalan membuka l.c.ke u.s.a, dengan mempergunakan b.e, kredit. tetapi fihak a.l.d, menolak penggunaan b.e. kredit. yang belakangan ini, oleh karena tidak dipenuhi syarat "tender diatas. sementara itu dengan dibukanya. l.c. no, kb am barang barang yang dipesan sudah sampai pelabuhan california, seperti juga telah diterangkan dalam surat gugatan dari penggugat pada nomor il, .dan disamping itu timbul kesulitan kesulitan lagi bagi pemeran tah republik indonesia yaitu: bush wika stidakedilakukan "penyelesaian sebelum" akhir pebruari cuka (maka barang barang yang sudah digadang pelabuhan berdasarkan undang undang california akan dianggap'sebagai milik suppliers sassy, yang bersangkutan dan akan dikenakan:property text us$ . , . disamping: itu ditambahlagi dengan. biaya biaya lain ket seperti sewa gudang dan sebagainya sehingga kerugian kerugian s@kan lebih besar lagi. . tana lewis pemerintah republik indonesia sedang berada dalam perunding an perundingan dengan pemerintah u,s.a: mengenai "rescheduled ling dari hutang hutang republik indonesia, sehingga selayaknya oam pemerintah r.i.dalam penyelesaian. kemacetan.ini mengambil rendahan sikap yang lunak eh, open ena 'e! dalam pembicaraan pembicaraan yang berikutnya: penggugat dengan jelas'tidak' lagi'sanggup atau mampu untuk melaksanakan kewajiban nya.atau kekuatan sendiri dan pada tanggal januari pengguna gat menyampaikan: surat kepada b.n:i, unit dimana penggugat mengajukan beberapa usu! penyelesaian lain: diantaranya disinggung juga penggunaan: b:e: umum" dengan meminta fasilitas fasilitas bagi bagi bank sentral perpesanan hanan usuftidak diterima oleh pemerintah oleh karena dalam usul ini diana hanya disinggung soal penyelesaian lihat amsterdam lagi sedangkan kewajiban pokok 'seperti'disebut pada amendment contract yang tidak dilaksanakan oleh penggugat juga memuat hal hal semacam ini, sehingga'tidak diperoleh keyakinan pada pemerintah bahwa penggugat akan dapat menyelesaikannya haa peng ada direktorat jenderal! gas dan tenaga listrik gratis) adalah badan . resmi dari pemerintah republik indonesia, sehingga secara hukum adalah syah pemerintah republik indonesia mengambil tindakan tin akan sebagai fihak kreditor dalam amendment contract tanggal november pemerintah republik indonesia sebagai fihak kreditor. membuka l.c. tanggal pebruari dan. dengan: b.e. umum adalah berdasarkan: pertimbangan untuk membatasi kerugian merugi seperti dijelaskanvdalam nomor diatas sebagai akibat dari wan prestasi dari penggugat sebagai debitur. san ah. dengan demikian timbullah soal jumlah uang rp: seba gai perbedaan kers, siapa yang harus menanggung." pada taraf ini kepada penggugat diberi dua'alternatif: jika penggugat tidak bersedia menanggung jumlah diatas, pengguna gat harus membayar ganti rugi berdasarkan "penalty clause dan ganti rugi lainnya. nan aan ata jika penggugat bersedia menanggung: maka oleh pemerintah akan diperkenankan penggugat mempergunakan b.e: kredit ybs.untuk mengimpor barang barang:lain, yang keuntungannya' bisa malam fasegmpaui jumlah yang diatas, mengingat nilai. kurs b.e. kredit yang terus menanjak. be: kredit sebagai alat pembayaran luar negeri dengan sendirinya sesuai.dengan pokok deviden ordonansi diatur penggunaannya oleh pemerintah, sehingga dalam soal b.e. kredit atas nama penggugat sebesar yang tidak dapat dipergunakan oleh karena gagalnya l.c. kb am tgl. desember pemerintah berhak sepenuhnya untuk mengatur penggunaannya. jadi jelas bahwa dalil penggugat bahwa terdapat adanya tekanan tekanan dari fihak tergugat adalah tidak benar, yang jelas adalah bahwa penggugat menghadapi soal pilihan. sementara itu kurs b.e. kredit. menanjak terus. dan kemudian pada tanggal maret dengan suratnya penggugat mengirimkan usulnya, yang oleh kedua belah fihak dipergunakan sebagai dasar dari persetujuan tertanggal maret kesimpulan tergugat dalam konvensi jadi adalah: persetujuan tertanggal maret tetap syah. . pembukaan l.c, dan l.c. no, tgl. peru ari adalah tindakan yang syah dari seorang kreditor untuk membatasi kerugian kerugian sebagai akibat dari wanprestasi dari penggugat sebagai debitur soal jasa. menimbang, bahwa untuk perdebatan selanjutnya, kedua belah pihak telah menyerahkan persidangan replika, publik dan conclusion conclusion masing masing, dan untuk meningkatkan keputusan ini perhatikanlah sebagai terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini: menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kalinya, kedua belah pihak menyerahkan sebagai bukti berupa: penggugat: surat tanggal24 january surat tanggal january amendment purchase contract cln (p no, cln (p fotokopi (p surat tanggal pebruari surat tanggal maret acte persetujuan tanggal maret fotokopi tgl. maret surat tanggal desember surat tanggal jan. (p surat tanggal january fotokopi surat:tgl. jan, salinan tamba. berita negara tgl. acte risalah.rapat no, asi tamb, b.n. tanggal . cas. nyi, fotokopi tgl. juli rain tergugat: dan nasa san satu bundel dan salinan ).: . satu bundel fotokopi dan salinan (t ant satu benda! fotokopi dan salinan (t ). ena satu bendi fotokopi dan salinan (t satu bundel fotokopi dan salinan (t naa satu bundel fotokopi . satu bundel fotokopi dan salinan . menimbang, bahwa akhirnya kedua. belah pihak. mohon putusan, ana tentang pertimbangan hukum. ut, dalam konvensi: aah thh aan akh sheeran menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti di uraikan diatas: tag bea usah mat bes nih menimbang, bahwa karena:dikemukakan penggugat dan tidak: dian tah oleh tergugat atau' sebaliknya, dan berdasarkan bukti bukti terlampir, maka terbukti benar bahwa: novelas pada tanggal september antara direktorat jenderal" tenaga listrik, departemen perindustrian dasar ringan dan tenaga dengan layar turbine inc. u:s:a. telah diadakan "kontrak pembelian mobil unit generating sets beserta spare parts" meliputi 'harga seluruhnya us. sal pada tangga! september. antara direktorat, jenderal tersebut dengan general motors corp. u.s,a. new york diadakan kontrak .pembelian general motors diesel: generating sets beserta spare parts yang meliputi harga seluruhnya fus . pada tanggal november. , . diadakan amendments. atas kedua kontrak tersebut.dimana astra holland: of. amsterdam and: represent tid dengan p.t. astra international! inc. di jakarta ditunjuk sebagai pihak ketiga melaksanakan memasukkan barang barang tersebut: pada tanggal pebruari pemerintah republik. indonesia cg. departemen keuangan republik indonesia membuka: l c: berdasar kan b,e, umum untuk mengimpor barang barang tersebut: . pada tanggal maret. antara tergugat dan. penggugat: dibuat perjanjian yang dalam perkara ini mohon dinyatakan batal) sesi menimbang, bahwa.alasan pembatalannyaialah:. oo. perjanjian tersebut dibuat karena.tekanan tekanan .yang .dibuat dari tergugat. ani pen ronin ban kara fransactie tersebut tidak ada .masanya, yaitu penggugat tidak ber. bahwa b.n.i, unit jakarta telah memanggil dan meminta kesediaan nya dirjen tenaga dan listrik departemen: perindustrian. dasar ringan dan tenaga untuk membebankan pada anggarannya selisih rp. (dua ratus tujuh'pulih juta rupiah) tersebut akan tetapi ditolaknya: bahwa atas penolakan tersebut b.n.i. unit jakarta telah memaksa penggugat asli untuk memikul beban kekurangan uang rupiah untuk .meng import barang barang tersebut? woong aan bahwa atas tekanan tekanan yang begitu hebat baik.dari pihak b.n.i. unit jakarta maupun' dari tergugat asli akhirnya. penggugat asli. dengan sangat terpaksa menandatangani suatu persetujuan: dengan tergugat asli dada tanggal maret: mengenai pembayaran mobil tersebut: bahwa menurut hukum penggugat asli dalam. keadaan bagaimanapun tidak berkewajiban menanggung selisih harga sebesar rp. (dua ratus tujuh: puluh juta rupiah) tersebut yang timbul karena perbuatan tergugat asli karena masanya untuk transaction tersebut: ternyata tidak ada: bahwa atas hal tersebut penggugat asli menuntut kepada" pengadilan negeri jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan persetujuan" tertanggal maret antara depan temen keuangan republik indonesia c,g. direktorat jenderal pena hasan keuangan negara dengan penggugat, p.t. astra international . ine., batal menurut hukum dan karena'itu tidak berlaku, hh. menyatakan: tidak ada sangkut paut apapun antara penggugat p.t. astra. international inc. dengan l c dan l.c : ko. tanggal pebruari sebagaimana dimaksud pada angka diatasi. lh menghukum.tergugat membayar ongkos perkara menurut hukum, selanjutnya penggugat menyerahkan perkara. ini pada. kebijaksanaan pengadilan negeri istimewa.di. jakarta dalam menyelenggarakan peradilan yang baik. serta adil: bahwa tergugat asli telah menyangkal akan kebenaran gugatan pengguna gat asli tersebut dan pada: pokoknya menyatakan, bahwa dirjen gas.dan tenaga listrik batrik) adalah badan. resmi .dari pemerintah republik indonesia' sehingga secara hukum: adalah syah tergugat asli mengambil tindakan tindakan sebagai. pihak kreditur. dalam. amendemen. kontrak tanggal november anno bahwa tergugat asli membuka. l c. tanggal pebruari. dengan les umum adalah berdasarkan pertimbangan untuk membatasi kerugian kerugian sebagai akibat dari wanprestasi: penggugat asli, yaitu tidak ber hasilnya penggugat asli.melaksanakan pembukaan l c.melalui the indon 'sis overseas bank of amsterdam berdasarkan amendemen contract tanggal november' walaupun: penggugat asli. telah .menerima rekening sejumlah: rp2 (empat ratus tiga puluh: lima juga. tujuh, ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga timbulnya selisih jumlah sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh kewajiban menanggung selisih rp. , :yang timbul karena tindakan tergugat: dalam replikanya ditambahkan dengan alasan, bahwa yang menjadi alasan bahwa yang menjadi party dalam amendments tersebut ialah astra holland dan bukan penggugat: menimbang, bahwa alasan sub ini dapat kami. dikesampingkan ber pasarkan alasan alasan sebagai berikut: amendment tersebut ditanda tangani oleh james liem sebagai the third party p.t. astra international ine, dengan tegas dalam amendments tersebut ditulis "to appoint third party mesir astra holland amsterdam and represented mesir p.t. astra international inc. jakarta : segala surat surat bukti dalam perkara ini ditanda tangani oleh p.t. astra interiot corp. jakarta, sedang tanda tangan dan ini surat surat tersebut tidak dibantah oleh penggugat: dalam surat surat: tersebut tidak disebut, bahwa p.t. astra internet onal inc. bertindak untuk dan atas nama p.t. astra holland. s d yang diserahkan secara formatnum). . d. surat,bukti dan tanggal januari yang ditanda tangani astra holland menerangkan bahwa, p.t. astra international inc., sb adalah perwakilan astra holland baru diserahkan penggugat tanggal mei. sedangkan: tanggal meterai: mei: surat surat tersebut merupakan keterangan sepihak diluar persidangan: yang di . bantah kebenarannya oleh tergugat, sehingga tidak dapat. dipakai (. sebagai bukti: . beton saban maan . . menimbang bahwa mengenai alasan sub bahwa perjanjian tersebut .dibuat karena tekanan tekanan, menurut hemat kami juga tidak dapat karena: nan dasar'dari persetujuan ini adalah usul dari'penggugat sendiri: dengan suratnya tanggal maret yang dikirim kepada direktur jenderal pengawas keuangan kementerian r.i., penggugat tidak membantah surat tersebut. dalam surat itu ditulis dengan tegas, bahwa' penggugat bersedia menanggung seluruh kekurangan sebesar atas dasar perhitungan coll b:e. umum. dari: persidangan tidak terbukti adanya paksaan yang dilakukan ter gugat terhadap penggugat, menimbang, bahwa mengenai alasan sub bahwa perjanjian ini tidak ada masanya, dapat kami pertimbangkan sebagai berikut: menurut fasal1335' bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai causa atau dibuat dengan causa palsu 'atau terlarang tidak mempunyai kekuatan menurut prof. subjektif sh: causa adalah oorzaak, tapi bukan berarti oorzaak yang letterlijk, melainkan apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu dus isi perjanjian itu sendiri. jadi praktis tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai isi. demikian pula dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat, ada isinya ada tujuannya, ialah penggugat bersedia membayar kepada pihak tergugat uang sejumlah rp. (fasal bai causa dapat juga berarti kejadian yang menimbulkan suatu hutang, dalam perkara ini causa dalam arti ini ialah surat usul dari penggugat kepada tergugat tanggal maret berdasarkan alasan alasan tersebut, maka ketiga alasan alasan pembatalan yang dikemukakan penggugat, menurut hemat kami tidak tepat sehingga gugatan konvensi harus ditolak untuk seluruhnya. menimbang, bahwa penggugat dipihak yang kalah, maka harus membayar seluruh biaya perkara ini, mengingat dari fasal fasal undang undang yang bersangkutan. tentang duduknya perkara: dalam konvensi: menimbang, bahwa tergugat :dalam konvensi (penggugat dalam konvensi) sesuai dengan surat jawaban yang diserahkan persidangan tanggal november telah mengajukan gugatan timbal balik (rekan versi) sebagai berikut: dalam konvensi penggugat dalam konvensi mengemukakan dasar hukum dan dasar fakta seperti berikut: il. penggugat dan tergugat dalam konvensi telah. membuat perjanjian pada tanggal maret dan pokok isinya adalah: tergugat berjanji untuk membayar kepada penggugat dalam konvensi jumlah uang sebesar rp. , . penggugat dalam konvensi sebagai contra prestasi akan. meng iringan pihak tergugat dalam konvensi untuk mempergunakan kredit atas nama tergugat sebesar. untuk membeli barang barang lain. kena cc. tergugat sanggup meluaskan pembayaran menurut skema pem bayaran yang dilampirkan. d. jumlah bunga ditetapkan sebulan dimulai pada tanggal sep member tang inn nana pada tanggal juni telah dilakukan amendment atas per janjikan tertanggal maret mengenai jumlahnya yang di rubah menjadi rp. dan. disertai skema pembayaran yang baru, nan. naa pada tanggal september seluruh hutang tergugat dalam rekonyensi menjadi rp. tan tergugat telah mempergunakan uang $. sebagai kredit yang telah dicairkan oleh penggugat untuk membeli truk, pickup, diesel engines, .generators. sampai dengan. tanggal oktober . debat uan perhitungan penggugat dalam konvensi mengenai keuntungan see. yang telah diperoleh: oleh. tergugat dalami .konvensi dengan selesainya dipergunakan kesempatan pada punt diatas adalah: agus harga b.e. kredit. dengan bg. kursi rp. leone nenek rp, (kurs pada waktu dibeli adalah rp. penangguhan pembayaran .s" yaitu jumlah sang akan dibayar pada saat dokumen pengapalan diterima dari. luar negeri. kurs redir pada tanggal maret adalah rp. z. per s1. keuntungan dari selisih kurs adalah . keuntungan dari fasilitas penangguhan pembayaran berupa penghematan bu nga sebulanadalah . jumlah semua rp. pengertian causa dalam hukum menurut pendapat yang umum adalah prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang satu untuk mengimbangi prestasi yang harus diberikan: pihak yang lain. dalam perjanjian maret jelas kedua prestasi adalah seimbang. berdasarkan urban uraian diatas, maka penggugat dalam konvensi mohon kepada ketua pengadilan negeri jakarta untuk memutuskan agar: tergugat dalam konvensi membayar hutangnya kepada penggugat dalam konvensi yang pada tanggal september berjumlah rp. (tigaratus tigabelas juta sembilanratus sembilan belas ribu delapan puluh delapan rupiah sembilan sen), ii. mewajibkan tergugat dalam konvensi membayar bunga sebesar (tiga persen) sebulan, dimulai tanggal september hingga sampai hari pembayaran seluruh hutangnya: ui. menyatakan putusan 'sebagai dimaksud dalam punt dan dapat dilaksanakan dengan segera tanpa menunggu kemungkinan dibawanya persoalan setingkat banding: iv. mewajibkan tergugat dalam konvensi membayar ongkos perkara. menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi inipun kami telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak persidangan, akan tetapi sia sia saja, lalu dimulainya pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan konvensi tersebut, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dalam konvensi: bea menimbang, bahwa atas gugatan konvensi itu, tergugat dalam rekan versi telah mengajukan jawaban tidak terpisah secara tegas, mana konvensi dan mana konvensi, sehingga untuk meningkatkan putusan ini berhati kalah replika tgl: desember sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini: menimbang, bahwa untuk: meningkatkan putusan ini pula, segala sesuatu yang diuraikan pada duduknya perkara dalam konvensi, harus dianggap telah termasuk disini: menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mohon putusan: tentang pertimbangan hukum: dalam konvensi: naga meme menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konvensi seperti tersebut diatas: nana pesan menimbang, bahwa dalam gugatannya sub f., penggugat menjatuhkan bahwa tergugat dalam rekonmvensi berhutang pada penggugat dalam rekan versi sejumlah rp. pada tanggal september dalam jawabannya tanggal desember tergugat dalam konvensi tidak secara tegas menjawab mengenai gugatan ini, oleh karena jawaban tersebut hanya meliputi replika dari gugatan konvensi saja: menimbang, bahwa sebagai bukti dari dalilnya, penggugat dalam konvensi telah menyerahkan (yang aslinya telah diserahkan secara informandum), dalam tersebut terdapat surat dan rencana pembayaran yang dibuat oleh tergugat dalam konvensi sendiri: tergugat dalam rekan versi dalam jawabannya tidak membantah isi dan tantangannya dalam surat tersebut: | . dengan jelas ditulis bahwa pada tanggal september jumlah angsuran dan bunga yang harus diserahkan tergugat dalam konvensi pada peng gugat dalam konvensi berjumlah rp. rencana pembayar ini dibuat berdasarkan perjanjian antara penggugat dan tergugat, tanggal maret yang telah kami tolak pembatalannya, dus masih mengikat kedua belah pihak: dengan demikian maka terbukti benar, bahwa pada tanggal september hutang tergugat kepada penggugat dalam konvensi berjumlah rp. menimbang, bahwa dalam petit penggugat dalam konvensi sub menggugat supaya tergugat dalam konvensi membayar rp. sedang yang terbukti hanya rp. jadi gugatan konvensi ini hanya dikabulkan untuk sebagian: menimbang, bahwa mengenai petit sub karena memang kiper janjikan antara kedua belah pihak, dapat kami kabulkan: menimbang, bahwa berdasarkan undang undang tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan sub ii. menimbang, bahwa gugatan ini hanya dikabulkan sebahagian, maka biaya perkara harus ditanggung penggugat dan tergugat masing masing untuk bagian yang sama, mengingat fasal fasal dari undang undang yang bersangkutan, dalam konvensi: menolak seluruh gugatan konvensi: dalam konvensi: mengabulkan gugatan konvensi untuk sebahagian: menghukum tergugat dalam rekonyensi membayar kepada penggugat dalam konvensi, hutang tergugat dalam konvensi pada penggugat dalam konvensi yang pada saat tanggal september berjumlah rp. (tigaratus tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah), menghukum tergugat dalam konvensi membayar pada penggugat dalam konvensi bunga sebulan dari rp. tersebut, dimulai dari tanggal september sampai pembayaran lunas: |. menolak gugatan konvensi selebihnya, kan dalam konvensi dan konvensi: naa menghukum penggugat dalam konvensi (tergugat dalam konvensi) tergugat dalam konvensi (penggugat dalam rekonvensik) membayar biaya perkara ini masing masing untuk bagian yang sama yang hingga kini di rancang oleh kami sebesar rp. rp: (empatratus rupiah): demikianlah dijatuhkan keputusan ini pada hari kamis.tanggal agustus dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh kami ny. budiman ikana s.h.,, hakim pengadilan. negeri jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dalam konvensi (tergugat dalam konvensi), kuasa tergugat dalam konvensi (penggugat dalam konvensi) dan panitera pengganti. seelisiyo. juga rupiah) sebagai 'akibat'adanya' perbedaan, kers harus dipikul .oleh bahwa tidak benar adanyastekanan pada penggugat asli, . yang jelas adalah bahwa penggugat asli menghadapi soal pilihan, sementara itu kers b.e. kredit menanjak terus dan kemudian pada tanggal. maret dengan suratnya penggugat asli mengirimkan usul,yang oleh kedua belah pihak dipergunakan sebagai dasar dari. persetujuan. tanggal maret mam pap sean bahwa"berdasarkan hal hal tersebut: tergugat asli mengajukan gugatan dalam rekoripensi supaya pengadilan: negeri jakarta memberi putusan sebaga! berikut: mean nia menyatakan, bahwa persetujuan' tanggal maret tetap 'syah, menyatakan, bahwa pembukaan l c no: dan: l c tangga!' pebruari. 'adalah tindakan yang syah dari seorang kreditur untuk membatasi kerugian sebagai akibat dari wanprestasi dari penggugat asli sebagai debitur dalam soal jasa bahwa terhadap" gugatan tersebut pengadilan. negeri jakartaparu pa. dalan konvensi nee bea aga semen menolak seluruh: gugatan konvensi sen getas lae naa dalam konvensi: anas gan anda ' " mengabulkan gugatan: konvensi untuk sebagian lema nata menghukum tergugat dalam konvensi membayar kepada penggugat "dalam konvensi, hutang tergugat. dalam konvensi pada penggugat "dalan rekohvensi yangpada saat sangat september berjumlah. rp. "(tiga ratus tiga jutassembilan ratus sembilan ribu. delapan puluh delapan kapita) uan punah ana menghukum tergugat: dalam: konvensi membayar. pada penggugat "dalam konvensi bunga sebulan dari. rp:. tersebut, menolak gugatan konvensi selebihnya) os neo chuan paha dalam konvensi dan konvensi iii mengliukuni penggugat dalantikonvensi (tergugat, dalam.konvensi) "tergugat dalam konvensi (penggugat dalam konvensi). membayar biaya "perkara ini masing masing untuk bagian yang. sama .yang hingga kini dirancang oleh kami'sebesar rps rp:: , .tempat.ratus rupiah): putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat dalam konvensi telah dibatalkan oleh: pengadilan tinggi jakarta. dengan pufusatiya tanggal agustus no: p:f. perdata, yang amar nya berbunyi sebagai berikut: bisul aga span saka menerima permohonan akan pemeriksaan tingkat banding. dari. pem banding penggugat'dalamkonvensi tergugat dalam konvensi p.t. astra international inc. terhadap putusan pengadilan negeri. istimewa. jakarta tanggal agustus g.: balap ana membatalkan putusan pengadilan negeri. istimewa jakarta tersebut: dan dengan mengadili sendiri hana dalami konvensi wen mengabulkan gugatan astra seluruhnya: . tana menyatakan persetujuan tertanggal maret antara departemen keuangan r.i. c.g. direktorat jendral. pengawasan keuangan. negara dengan p.t: astra international inc: batal menurut hukum dan karena itu tidak berlaku: menyatakan tidak ada sangkut paut. apapun antara pembanding "penggugat dalam konvensi tergugat .dalam konvensi p.t. astra inter national inc. dengan l.c. dan l.c. 30014j dalam konvensi lina menolak gugatan departemen keuangan seluruhnya, dalam konvensi dan konvensi: . menghukum berbanding tergugat dalam konvensi penggugat dalam "konvensi membayar segala biaya biaya perkara yang jatuh baik.dalam "peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding "yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar rp. (seribu delapan. terhadapnya oleh peng gugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi berbanding dengan peran tarian kuasanya khusus diajukan permohonan untuk. pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal september sebagaimana ternyata dari surat keterangan kas c.: yang dibuat oleh. panitera luar biasa pengadilan negeri jakarta pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh'tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal september telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama, menimbang: terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang: no, tahun sejak undang undang.dang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasan mahkamah agung maupun karena undang undang yang. menurut asal dari undang udang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka mahkamah agung berpendapat bahwa dari. undang undang tersebut'diatas: harus. ditafsirkan sedemikian), sehingga yang dinyana kan tidak berlaku itu bukanlah undang undang mahkamah agung indo kesia dalam keseluruhannya: melainkan khusus mengenai kedudukan, su: dang mahkamah agung indonesia verse salah menetapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa pihak asia mengadakan perjanjian tanggal maret karena keadaan darurat (noodtoestand) sehingga per janjikan tersebut b,w, adalah "aantastbaar , dengan perkataan jain tidak mempunyai causa, sedangkan soal apakah suatu keadaan merupakan "noodtoestand atau tidak, merupakan suatu per sialan hukum: pertama dalam pemeriksaan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak pernah ada pemeriksaan keatas keadaan "noodtoestand itu: dengan melaksanakan perjanjian tersebut tergugat dalam kasasi peng gugat asal memperoleh keuntungan rp. juta berdasarkan berbeda kers dan keuntungan bunga. yang diajukan oleh tergugat dalam kasasi penggugat asal telah adanya paksaan (wang) dari pihak penggugat untuk kasus tergugat asal: terjadinya kemacetan import barang adalah akibat kesalahan tergugat dalam kasasi penggugat asal yang tidak memenuhi syarat syarat dalam penggunaan b.e. kredit u.s.a.: berdasarkan perundingan, tergugat dalam kasasi penggugat asal 'me nyatakan kesungguhannya untuk membiayai impor b.e. umum dengan. cara sendiri akan tetapi ini ditolak oleh bank indonesia: menimbang: pam mengenai keberatan bahwa keberatan ini dapat diterima, karena pengadilan tinggi memang salah menetapkan undang undang, oleh karena pengertian noodles and dan "ongeoorloofde oorzaak mempunyai perbedaan prinsipil dan. berlainan sama sekali: naa dea bahwa yang disebut pertama diatur dalam dan: b.w. dan merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedangkan yang disebut kedua diatur dalam pasai b.w. dan dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat,: sehingga jelaslah: menurut: undang undang :"'noodtoestand itu bukan merupakan "ongeoorloofde oorzaak! sat bahwa.menurut pendapat mahkamah agung jelaslah bahwa geoorloof oorzaak . sebagai salah satu. unsur mutlak untuk ayahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh b.w. ada dalam perjanjian tanggal maret tersebut diatas: bahwa sebenarnya yang diajukan oleh tergugat dalam kasasi pengguna gat asal adalah adanya paksaan (wang), yang menurut b.w. menghilangkan adanya perizinan bebas yang disebutkan oleh b.w. sebagai salah satu unsur untuk ayahnya perjanjian: bahwa apakah yang diartikan dengan paksaan diatur dalam b.w, sehingga apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak berupa kan suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang mahkamah agung untuk mempertimbangkannya: . bahwa menurut pendapat mahkamah agung, pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan unsur paksaan yang diajukan oleh. tergugat. dalam kasasi penggugat asal, namun telah dipertimbangkannya sebagai "food toestand dimana tergugat dalam kasasi penggugat asal harus memilih satu diantara dua alternatif: bahwa syarat yang penting dalam b.w. mengenai paksaan adalah ketakutan akan terjadinya suatu kerugian yang besar dan mendadak pada dirinya atau kekayaannya orang yang bersangkutan: bahwa berdasarkan pemeriksaan pengadilan negeri hal tersebut diatas tidak telah dibuktikan, bahkan sebaliknya karena adanya perbedaan kers b.e. tergugat dalam kasasi penggugat asal mempunyai harapan untuk memperoleh dan ternyata juga telah memperoleh keuntungan seperti yang telah diajukan oleh penggugat untuk kasasi tergugat asal dalam ja pamannya tertanggal november halaman dan yang sama sekali tidak dibantah oleh tergugat dalam kasasi penggugat asal: bahwa oleh karena itu maka apa yang disebutkan oleh pengadilan tinggi sebagai "pilihan antara dua alternatif?' yang diajukan oleh depan temen keuangan tersebut diatas, tidaklah bersifat paksaan: menimbang bahwa dengan diterimanya keberatan tersebut, maka dengan tidak usah mempertimbangkan keberatan keberatan lainnya me turut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk mamba taiwan putusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan menguatkan putusan pengadilan negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar, menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi peng gugat asal sebagai pihak yang kalah harusbeauntuk kasasi: pemerintah republik indonesia c.g. departemen keuangan republik in indonesia tersebut" membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta tanggal agustus p.t. perdata: dan dengan mengadili sendiri: menguatkan putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal agustus menghukum tergugat dalam kasasi 'untuk membayar semua biaya per. sedangkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah). daan demikianlah diputuskan dalam, rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rebo, tanggal april dengan prof. r. subjektif sh, sebagai ketua, asian kusumah atmadjr dan indroharto sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari bu, tanggal april oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh miskin kusumah armada sh. dan indroharto sh, hakim hakim anggota dan f.s. alamiah sulaeman sh, panitera pengganti dengan tidak dia diri oleh kedua belah pihak. putusan pengadilan tinggi jakarta" pt, perdata. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. putusan: pengadilan tinggi jakarta. mengadili perkara perkara per data dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah. ini dalam perkara: p.t. astra international ine. berkedudukan jakarta, jalan ir. juanda dalam hal ini memilih domisili pada kuasanya roekimat s.h, alamat jl. soepratman dan husein soemodiredjo s.h., alamat jl. tjipaganti keduanya pengacara bandung. moga ranjau langen dulu penggugat dalam: konvensi! tergugat dalam .konvensi sekarang pembanding: sekawan,. pemerintah republik indonesia, cg. departemen keuangan republik indonesia. dulu tergugat dalam konvensi penggugat dalam konve) dalam bandingan dari penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi pembanding dan surat perlawanan (contra memorie) bandingan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi berbanding dan telah diberitahukan kepada masing masing pihak menurut segala aturan yisti meta jakarta tanggal agustus yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi: menolak seluruh gugatan konvensi, dalam konvensi mengabulkan gugatan konvensi untuk sebagian: menghukum tergugat dalam konvensi membayar kepada penggugat dalam konvensi hutang tergugat dalam konvensi pada penggugat dalam rekonyensi yang pada saat tgi. september berjumlah rp. atigaratus. tiga juta sembilan ribu delapanpuluh delapan rupiah): menghukum tergugat dalam konvensi membayar kepada. peng gugat dalam konvensi bunga sebulan dari rp. ter sebut, dimulai dari tanggal september sampai pembayaran lunas: menolak gugatan konvensi selebihnya: tan dalam konvensi dan konvensi: menghukum penggugat dalam konvensi (tergugat dalam rekan versi), tergugat dalam konvensi (penggugat dalam konvensi)' sebesar rp. rp. , (empat ratus menimbang, bahwa pembanding penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi, pada tanggal agustus dengan perantaraan kuasa nya husein spemadiredja s.h.pebruari tentang hukumnya: menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat ban ding dari pembanding penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonven (selanjutnya akan disebut astra), karena telah diajukan dalam waktu dan dengan cara menurut undang undang, adalah meliputi baik putusan pengadilan negeri istimewa tanggal agustus dalam konvensi maupun dalam konvensi dapat diterima, dalam konvensi: tea menimbang, bahwa antara kedua belah pihak adalah tidak menjadi perselisihan dan .karenanya menurut: hukum terangan bahwa: terjadinya persetujuan maret itu karena astra menghadapi dua aliernatieven: menimbang, bahwa bagaimanapun juga persetujuan maret antara berbanding tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut departemen keuangan dan astra pasti akan terjadi (tot stand komen) karena astra berada dalam keadaan yang sedemikian, tidak ada lain pilihan daripada memilih salah satu dari dua alternative yang dimajukan oleh departemen keuangan dan yang dipilih nya yang sedikit sekali merugikan pihak astra: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut pengadilan tinggi pihak astra mengadakan persetujuan maret karena keadaan darurat (noodtoestand) dan persetujuan semacam itu "aantastbaar b.w., dengan lain perkataan persetujuan maret itu tidak mempunyai causa (vide pirlo verbintenissenrecht druk hal. menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan sub dalam konvensi dapat dikabulkan: ian menimbang, mengenai tuntutan sub il: bahwa antara kedua belah: pihak terdapat kenyataan, bahwa: dan alasan pada tanggal pebruari departemen keuangan telah mem buka masing masing dan atas dasar b.e. umum: ban eta dalam itu tidak dicantumkan nama astra sebagai importing:: juga oleh departemen: keuangan tidak diberitahukan terlebih |
balai harta peninggalan semarang nomorregister pk pdt. sus tanggalputusan januari majelis hakim mariana stadi, s.h. aja sondjaja, s.el, abdul kadir mapping, s.h, klasifikasi kepailitan kaidah hukum: bangunan yang berdiri atasnya. jual berdasarkan undang beli dilakukan sebelum satu tahun dari undang tahun jual beli putusan pailit pengadilan niaga pada antara debitur pailit dan tergugat itak pengadilan negeri sekarang. bisa dibatalkan karena dilakukan menurut harga pasaran umum, obyek sebelum debitur pailit dinyatakan sengketa tersebut berharga pailit. lagipula, penggugat tidak dapat rp5. tetapi dalam perjanjian membuktikan bahwa baik debitur pailit hanyalah ditetapkan sebesar maupun pihak dengan siapa jual beli rp1. sehingga apa yang tersebut dilakukan tergugat dan dilakukan tergugat yaitu melakukan para tergugat dan mengetahui perjanjian dengan debitur pailit atau sepatutnya mengetahui bahwajual soeharsono, merupakan perbuatan yang beli tersebutakan merugikan kreditur. sangat licik dan penuh dengan rekayasa agar bisa mendapatkan keuntungan yang duduk perkara: sebesar besarnya tanpa memperdulikan putusan pengadilan niaga pada pihak lain sehingga sangat merugikan pengadilan negeri semarang telah para kreditur: menjatuhkan putusan pernyataan pailit atas gugatan tersebut pengadilan terhadap soeharsono, untuk itu peng niaga pada pengadilan negeri adilan tersebut telah menunjuk peng semarang telah mengambil putusan, gugat (sekarang pemohon pk) sebagai yang menolak gugatan penggugat kurator, untuk seluruhnya, demikian juga sesuai dengan kewenangan penggugat putusan mahkamah agung. selaku kurator, maka untuk kepentingan pemohon pk penggugat mengajukan harta pailit, penggugat mengajukan alasan alasan peninjauan kembali yang pembatalan terhadap perjanjian jual beli dengan alasan bahwa dalam putusan yang dilakukan oleh tergugat dengan kasasi terdapat kekeliruan yang nyata debitur pailit. adapun barang yang dijual atau setidaknya terdapat suatu belikan adalah sebidang tanah dan kekhilafan hakim. yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan hukum: apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat alasan alasan tidak dapat perbuatan hukum dilakukan, debitur pailit dibenarkan, oleh karena alasan alasan san pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut tidak merupakan alasan tersebut dilakukan mengetahui atau peninjauan kembali sebagaimana sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan dimaksud dalam huruf hukum tersebut akan merugikan kreditur, undang undang tahun dalam perkara ini, penggugat tidak dapat undang undang membuktikan bahwa baik debitur pailit tahun han nina ikan maupun pihak dengan siapa jual beli ink tersebut dilakukan tergugat dan para pembatalan perbuatan hukum debitur dan iki ketahui pailit yang merugikan kepentingan terduga mengetahui atau kreditur yang dilakukan sebelum putusan sepatutnya mengetahui bahwa jual beli pernyataan pailit diucapkan, dalam tersebut akan merugikan kreditur seperti perkaraiini, jual beli dil lakukan debitur pailit yang dimaksud oleh undang dengan tergugat sebelum debitur pailit undang no, tahun dinyatakan pailit, sehingga tak bisa amarputusan: dibatalkan. lagipula, jual beli tanah menolak permohonan peninjauan sengketa bukan hanya perbuatan hukum kembali dari nan pkb hari. debitur pailit, melainkan bersama sama peninggalan semarang: dengan pemilik pemilik lainnya yang berhak, yakni tergugat dan iii yang menghukum pemohon pk bukan debitur pailit, sehingga jual beli penggugat untuk membayar biaya perkara tanah sengketa tersebut sah. dalam pemeriksaan peninjauan kembali undang undang yang ditetapkan sebesar rp10. tahun juga menentukan bahwa (sepuluh juta rupiah), pembatalan hanya dapat dilakukan yurisprudensi mahkamah agung bahwa penjual, adalah penggugat, tergugat dan tergugat iii:ur, melainkan sebagai debitur pailit: yang berhak mengajukan gugatan action pauliani adalah kreditur sampai dengan undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan pembayaran h, apabila gugatan dikabulkan !!! siapa yang mengembalikan uang hasil jual beli jual beli??? akan tetapi yang pasti tergugat dan tergugat iii berkeberatan dan menolak untuk membayar pengembalian uang jual beli, bis idea: bahwa dalam perkara ini yang diajukan pengadilan niaga semarang adalah bis idem dengan tiga: bahwa dalam perkara pembatalan jual beli antara penggugat dan tergugat dan tergugat iiipn. bla., perkara pdt. pn. bla., perkara pdt. pn. bla., bahwa (tiga) perkara tersebut atasyurisprudensi mahkamah agung, dan harga yang dilakukan adalah harga yang wajar, bahwa diajukannya perkara ini, yang sama dengan perkara perdata pengadilan negeri blora yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, merupakan tindakan sia sia saja yang menguras harta benda dan pikiran dan merupakan bis idem, bahwa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nantinya tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran h., obyek sengketa, yaitu hm. bukan harta milik debitur pailit, tetapi milik sah dari wikiwati tergugat i), oleh karena itu penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus dan memberikannya,, bahwa penggugat selaku kurator hanya mempunyai hak untuk mengurus dan membereskan harta milik debitur pailit soeharto oleh karena saat ini hm. tersebut milik sah dari wikiwati tergugat maka penggugat selaku kurator tidak mempunyai hak untuk mengurus dan memberikannya, yurisprudensi mahkamah asing bahwa undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang,segala kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan:, namun dari bunyi tersebut:ur, dengan memahami hal tersebut, maka menjadi jelas hak untuk mengajukan pembatalan tersebut diberikan hanya kepada kreditur oleh karena krediturlah yang berkepentingan terhadap harta pailit dan krediturlah yang dirugikan, bahwa gugatan action pauliani ini diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak, bahkan melampaui wewenang yang diberikan oleh undang undang, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima: eksepsi turut tergugat: obscura libel: bahwa menurut dalil penggugat, yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak milik kelurahan cepu, seluas tercatat atas nama: soeharsono liemantoro alias soeharsono bagian), eka nomina liemantoro bagian): ratna indria bagian): berkaitan dengan permasalahan kepailitan soeharsono, pailit pernah memiliki harta tanah dengan hak milik kelurahan cepu, namun terhadap tanah dimaksud (obyek sengketa) kepemilikan pailit soeharsono) tidak penuhyurisprudensi mahkamah agung menurut turut tergugat, dalil yang diajukan oleh penggugat dalam menentukan obyek sengketa adalah kabur tidak jelas (obscura libel), bahwa gugatan yang ditujukan kepada eka nomina limantoro dan ratna indria sebagai tergugat ii! dan tergugat iii adalah salah subyhm. kelurahan cepu, bahwa kapasitas turut tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pejabat tata usaha negara,ii,lil turut tergugat tersebut, seharusnya gugatan yang ditujukan kepada turut tergugat menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara sesuai dengan undang undang tahun jo. undang undang tahun menimbang, bahwa atasa.p pn.niaga. smg. tanggal meiiv,, menimbang, bahwa amar putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: k n tanggal juli yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung ri2008 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: hj. pop indrajaya, s.h., hum., tersebut::republik indonesia nomor: k n tanggal juli diberitahukan kepada pemohon kasasi penggugat pada tanggal september kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi penggugat (oktober sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali nomor: action pauliani pn. niaga. smg. jo. nomor: action pauliani pk pn. niaga tersebut pada tanggal oktober itu juga,oktober kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban, yaknijawaban dari para memohon peninjauan kembali para tergugat dan diterima kepaniteraan pengadilan negeri niaga semarang tersebut pada tanggal oktober serta jawabanformil dapat diterima: menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali penggugat telah mengajukan alasan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata atau setidaknya terdapat suatu kekhilafan hakim sebagaimana ditentukan dan dimungkinkan dalam undang undang tahun juncto yurisprudensi mahkamah agung undang undang tahun tentang mahkamah agung juncto undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman dan huruf undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang. il. perma tahun tentang mediasi telah dilanggar oleh hakim pengadilan niaga, apalagi mediasi sebagaimana diisyaratkan dalam perma tahun hal tersebut dapat pemohon peninjauan kembali sampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa untuk cast perkara tidak pernah ditunjuk mediator, baik dari lingkungan pengadilan negeri pengadilan niaga hakim) maupun mediator dari luar pengadilan sehingga perlu dipertanyakan mediasi macam apa yang telah dijadikan dasar pertimbangan tersebut, bahwa selaras dengan tidak dipindahkannya perma tahunt perkara, maka keputusan judex facts batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat dibatalkan oleh yang terhormat mahkamah agung majelis hakim agung peninjauan kembali). ii.hakim kasasi, karena pertimbangan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dan dinyatakan sebagai fakta hukum diabaikan oleh majelis hakim dan jelas jelas tidak mempertimbangkan memori kasasi dari pemohon kasasi pemohon peninjauan kembali: bahwa pertimbangan yang dinyatakan sebagai fakta hukum sebenarnya mendukung petit. bahwa dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, ternyata ada kekeliruan yang:nyata yang menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata maupun undang undang kepailitan. kiranya mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara ini, karena putusan hakim kasasi nyata nyata melulu didasarkan pada pertimbangan judex facts pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang yang keliru, yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan judex facts pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang dalam putusannya a.p pn.niaga. smg tanggal mei yang dibenarkan hakim kasasi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diyakini dan benar terbukti persidangan. hal ini bisa diperiksa terhadap hal hal sebagai berikut: tergugat merupakan salah satu kreditur dari debitur pailit soeharto hal ini terbukti dari dalil gugatan penggugat pemohon peninjauan kembali dan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat pemohon peninjauan kembali persidangan, antara lain: bahwa apa yang dilakukan tergugat dalam transaksi jual beli obyek sengketadari bukti bukti yang diajukan oleh penggugat pemohon peninjauan kembali, antara lain: surat dari soeharsono tanggal februari yang ditujukan kepada wikiwati tergugat memohon peninjauan kembali tentang penyelesaian utang. sampai dengan surat deposito berjangka pt. bpr tri anindya setiawan (dengan direktur soeharsono debitur pailit) atas nama wikiwati tergugat memohon peninjauan kembali dari keterangan para saksi persidangan, antara lain: saksi haryanto, s.h., yang menerangkan bahwa soeharsono pernah dipaksa oleh kreditur wikiwati tergugat memohon peninjauan kembali supaya menandatangani notaris tentang kuasa menjadikan rumah tanah jalan diponegoro cepu: saksi hartono adi wibowo, yang menerangkan bahwa saksi mempunyai tagihan bpr nya soeharsono dan telah sepakat akan diberi tanah rumah jalan diponegoro cepu, setengah bagian dan yang setengah lagi untuk wikiwati yang juga mempunyai tagihan kepada socharsono dan tidak tahunya sekarang dikuasai dan dibeli oleh wikiwati sendiri: sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memohon peninjauan kembali adalah salah satu kreditur dari debitur pailit soeharto yurisprudensi mahkamah agung bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada itikad yang tidak baik. bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat memohon peninjauan kembali berlatar belakang utang piutang antara debitur soeharsono (sekarang pailit) dan kreditur wikiwati tergugat memohon peninjauan kembali hal ini bisa diketahui berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi yang diajukan persidangan (khususnya saksi la. haryanto, s.el, dan hartono adi wibowo serta bukti sampai dengan sehingga jual beli tersebut semata mata dimaksudkan untuk keuntungan kreditur pembelialim mintardjo, dewi eka kencanawati dan hartono adi wibowo. bahwa jual beli yang didasarkan atas utang piutang, mana salah satunya menjadi tidak berdaya, tertekan dan tidak mempunyai kehendak bebas, maka perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. bahwa menurut yurisprudensi mahkamah agungdalam yurisprudensi mahkamah agung pdt tanggal mei juga disebutkan, perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat diganti menjadi perjanjian jual beli tanah. bahwa memohon peninjauan kembali mengetahui dengan jelas bahwa, karena memohon peninjauan kembali!yang juga dapat disebut pula merupakan perbuatan melawan hukum. yurisprudensi mahkamah agung bahwa perbuatan yang beritikad tidak baik (beritikad buruk) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kriteria adanya perbuatan melawan hukum masing masing meliputi: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku: melanggar hak subyektif orang lain: melanggar kaidah tata susila:, dan untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh memohon peninjauan kembali telah memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum (perbuatan yang beritikad tidak baik), karena apa yang telah dilakukan memohon peninjauan kembali cast mengenai transaksi jual beli obyek sengketa dengan debitur pailit soeharsono dan memohon peninjauan kembali serta memohon peninjauan kembali ifi telah melanggar hak subyektif pemohon peninjauan kembali selaku kurator dan atau kreditur lain dalam rangka pelaksanaan pemberian perkara kepailitan soeharsono debitur pailit, selain itu juga: hal ini telah terbukti persidangan, antara lain dalam hal: bahwa memohon peninjauan kembali merupakan salah satu kreditur dari debitur pailit socharsono dan apa yang dilakukan memohon peninjauan kembalibahwa jelas yang dilakukan memohon peninjauan kembali telah memaksa dan menyebabkan debitur pailit soeharsono tidak berdaya, tertekan dan tidak mempunyai kehendak bebas untuk menandatangani akte jual beli obyek sengketa (hal ini diperkuat oleh keterangan saksi la. haryanto, s.h., persidangan). yurisprudensi mahkamah agung bahwa jelas pula perjanjian jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh memohon peninjauan kembali dengan debitur pailit sogharsono dilandasi atau didasari adanya utang piutang (karena memohon peninjauan kembali mempunyai tagihan kepada debitur pailit soeharsono) padahal menurut yurisprudensi mahkamah agungjual beli obyek sengketa yang dilakukan memohon peninjauan kembali harganya jauh bawah harga pasar, sehingga hal ini tidak lazim dilakukan masyarakat. bahwa putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang o1 a.p pn.niaga. sang tanggal mei yang dikuatkan dengan putusan mahkamah agung ri. k n tanggal juli yang mempertimbangkan luar dasar hukum maupun polita gugatan penggugat, selain bertentangan dengan hukum acara perdata, juga menyimpang dari yurisprudensi baku mahkamah agung sip tanggal september doktrin hukum berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung tersebut tegas tegas mempertimbangkan putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan . bahwa judex facts pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang dalam memberikan putusan telah memberikan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya , yang dikuatkan dengan putusan mahkamah agung k n tanggal juli yang telah memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: hj. pop indrajaya, s.h., hum tersebut , majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang maupun majelis hakim kasasi tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan ketentuan undang undang yang berlaku, terutama undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang, terutama jo. huruf dan mana: dalamur. yurisprudensi mahkamah agung putusan no: pkaction pauliani) dalam permohonan peninjauan kembali, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: balai harta peninggalan semarang, beralamat jalan kanoman semarang, yang diwakili oleh ketuanya: hj. pop indrajaya, s.h., hum., selaku kurator atas diri debitur pailit soeharsono, bertempat tinggal jalan diponegoro kelurahan cepu, kecamatan cepu, kabupaten blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada ukir prayitno, s.h., dan kawan, para advokat, beralamat jalan candi tembaga raya pasadena, semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober pemohon peninjauan kembali, dahulu pemohon kasasi penggugat, melawan: wikiwati, bertempat tinggal jalan stasiun kota rt. rw. kelurahan cepu, kecamatan cepueka nomina limantoro, bertempat tinggal jalan pasir mas utara semarang, ratnaindriati, bertempat tinggal jalan pasir mas utara semarang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada sukarno, s.h., dan kawan, para advokat, beralamat jalan jonegaran kranggan barat, semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari yurisprudensi mahkamah agung dalam disebutkan sebagai berikut: apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditubahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dalam dalam hal perbuatan tersebut: huruf merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.bahwa dalam putusan majelis hakim kasasi maupun majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang ternyata memang ada kekeliruan yang nyata atau setidak tidaknya ada kekhilafan, karena meskipun terdapat persyaratan sebagaimana disebutkan dalam dan huruf dan namun hal tersebut tidak pernah diindahkan, dipertimbangkan dan telah diabaikan, hal tersebut antara lain dapat dilihat diperiksa atas hal hal sebagai berikut: bahwajual beli obyek sengketa(vide bukti sehingga tenggang waktu (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam undang undang tahun telah terpenuhi, sehingga keputusan judex facts yang telah menolak gugatan penggugat dan yang dibenarkan oleh putusan majelis hakim kasasi telah melanggar undang undang tahun khususnya juncto huruf dan maka putusan kasasi mahkamah agung jarak untuk dibatalkan, yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan bukti sampai dengan memohon peninjauan kembali mengetahui dengan pasti dan jelas karena memohon peninjauan kembalibahwa berdasarkan saksi saksi yang diajukan persidangan (khususnya saksi haryanto, s.h. dan hartono adi wibowo juncto bukti p7, p8, p9, p10, oleh debitur soeharsono (sekarang pailit) kepada wikiwati tergugat memohon peninjauan kembali sehingga jual beli tersebut semata mata dimaksudkan untuk keuntungan kreditur pembeli (yaitudewi eka kencanawati, alim mintardjo, dan hartono adi wibowo, bahwa untuk pelaksanaan jual beli tersebut pihak debitur soeharsono (sekarang pailit) dibantu oleh istrinya berikut saudara saudaranya sehingga huruf (b) undang undang no, tahun telah terpenuhi pulas demikian pula huruf (c) undang undang dan sekaligus sebagai direktur dari bpr tri anindya setiawan tersebut, bahwa lebih tradisinya lagi, meskipun persyaratannya dalam juncto huruf dan undang undang tahun telah terpenuhi, namun keputusan judex facts yang dibenarkan majelis hakim kasasi nyata nyata melanggar jo. huruf dan undang undang tahun sehingga keputusannya jarak untuk dibatalkan. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam memberikan keputusannya judex facts yang dibenarkan oleh majelis hakim kasasi tidak memberikan asas keseimbangan keadilan dan tidak adanya ketertiban berbicara, bahkan menimbulkan kekeliruan yang nyata sehingga keputusan yang dijatuhkan hanya menguntungkan pihak memohon peninjauan kembali semata, hal tersebut dapat dilihat diperiksa: bahwa action pauliani sebagaimana diatur dalam undang undang tahun dimaksudkan untuk memberikan asas keseimbangan keadilan agar semua kreditur memperoleh bagian yang berimbangpailit yang telah merugikan para kreditur. bahwaperkara action pauliani dalam kepailitan ini diputus berdasarkantahun sehingga majelis hakim tidak ada ketertiban dalam berbicara, bahwa judex facts yang dibenarkan oleh majelis hakim kasasi dalam memutus perkara ini bertumpu pada itikad baik yang semata mata dipandang dari pihak kreditur pembeli memohon peninjauan kembali dan bukan bertumpu pada kepentingan para kreditur ataupun model sebagaimana disyaratkan dalam undang undang tahun bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh kreditur memohon peninjauan kembali dengan debitur pailit soeharsono dimaksudkan untuk keuntungan memohon peninjauan kembali dan merugikan para kreditur lainnya: bahwa dalam putusan mahkamah agung k n tanggal juli majelis hakim kasasi telah memberikan pertimbangan dalam halaman hal hal sebagai berikut: menimbang,oeharsan debitur soeharsono bersama tergugat dan tergugat iii yang dilakukan yurisprudensi mahkamah agung, bahwa pertimbangan tersebut sangat dipaksakan, menyimpang dari ketentuan undang undang tahun bahkan menyimpang dari aturan hukum yang ada, termasuk menyimpang dari yurisprudensi yang ada. majelis hakim kasasi melulu mempertimbangkan sertifikat hak milik (obyek sengketa) adalah milik bersama debitur pailit soeharsono dengan memohon peninjauan kembali dan memohon peninjauan kembali iii dan jual beli yang terjadi hadapan plat adalah sah dan dengan itikad baik, majelis hakim kasasi maupun judex facts tidak memperhatikan, bahkan berusaha untuk mengaburkan, meskipun sepatutnya majelis hakim mengetahui dari bukti bukti yang ada maupun saksi saksi yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali, bahwa memohon peninjauan kembali adalah salah satu kreditur dari debitur pailit socharsono, serta tidak melihat latar belakang terjadinya jual beli obyek sengketa tersebut, mana jual beli obyek sengketa tersebut dilatarbelakangi berdasarkan utang piutang antara memohon peninjauan kembali selaku kreditur dan debitur pailit soeharsono, dan memohon peninjauan kembali mengetahui persis perbuatan yang dilakukannya hanya untuk mendapat keuntungan lebih dahulu yang sangat merugikan para kreditur lain: dengan demikian telah terjadi kejanggalan secara hukum atau terjadi penyelundupan hukum yang disengaja dan ini merupakan kesalahan secara hukum yang fatal dan sudah sepatutnya putusan majelis hakim kasasi harus dibatalkan. bahwa majelis hakim kasasi telah khilau atau setidaknya ada kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan:. bagaimana mungkin jual beli tersebut dilakukan dengan itikad baik? majelis hakim kasasi maupun judex facts tidak pernah sedikitpun mempertimbangkan latar belakang terjadinya jual beli tersebut: bahwa jual beli obyek sengketa tersebut dilandasi atau didasari adanya utang piutang memohon peninjauan kembali adalah salah satu kreditur dari debitur pailit soecharsono). dan sekali lagi pemohon peninjauan kembali tegaskan kembali, menurut yurisprudensi mahkamah agung yurisprudensi mahkamah.agung ri! re.yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, yang berfungsi agar majelis hakim dalam memberikan keputusannya harus berpijak untuk: menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus perkara yang sama atau serupa, mana undang undang tidak mengatur hal itu menciptakan rasa kepastian hukum masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama, menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakannya (predictable) pemecahan hukumnya: mencegah kemungkinan terjadinya disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama. bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh memohon pe tinjauan kembali dalam melakukan jual beli obyek sengketa dilandasi dengan itikad tidak baik karena jual beli obyek sengketa tersebut berlatar belakang utang piutang (karena memohon peninjauan kembali adalah salah satu kreditur dari debitur pailit soeharsono) dan jual beli tersebut dan perbuatan memohon peninjauan kembali dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan jual beli yang nyata nyata beritikad tidak baik tidak layak mendapatkan perlindungan hukum: bahwa dengan terbukanya putusan hakim kasasi yang membenarkan putusan hakim niaga mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata berdasarkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh memohon peninjauan kembali dalam melakukan jual beli obyek sengketa tersebut karena berlatar belakang utang piutang dan, menurut hukum kiranya permohonan peninjauan kembali ini beralasan dikabulkan mahkamah agung ri. menimbang, bahwa terhadap alasan alasan peninjauan kembali tersebut mahkamah agung berpendapat: mengenai alasan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena upaya men yurisprudensi mahkamah agung ramaikan para pihak pada awal pemeriksaan perkara pengadilan hir) telah dilakukan oleh majelis hakim, namun pihak tergugat tidak pernah hadir secara lengkap persidangan sehingga upaya tersebut tidak berhasil (lihat putusan pengadilan niaga halaman mengenai alasan alasan ii. sampai dengan bahwa alasan alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan alasan tersebut tidak merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang tahun bahwa dasar gugatan penggugat adalah pembatalan jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh debitur pailit soeharsono dengan tergugat yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum soeharsono dinyatakan pailit, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dan sesuai dengan bukti ti sertifikat hak milik tanah sengketa (sebelum dijual) adalah milik soeharsono limantoro alias soeharsono bagian, eka nomina limantoro bagian, dan ratna indria bagian, bahwa jual beli tanah sengketa, seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi, dilakukan oleh yang berhak, yakni soeharsono, eka nomina rimantoro tergugat it) dan ratna indria tergugat iii) sebagai penjual dengan tergugat sebagai pembeli hadapan pejabat pembuat akta tanah plat) sesuai dengan ketentuan undang undang, sehingga jual beli tanah sengketa tersebut sah, bahwa undang undang tahun hanya memungkinkan pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan jual beli tanah sengketa bukan hanya perbuatan hukum debitur pailit soeharsono, melainkan bersama sama dengan para tergugat dan yang bukan debitur pailit, bahwa lagi pula dari undang undang tahun tersebut juga menentukan bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum dilakukan debitur pailitrugikan kreditur, yurisprudensi mahkamah agung bm. bahwa dari bukti bukti yang diajukannya, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan dalam jangka waktu (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, baik debitur pailit maupun pihak dengan siapa jual beli tersebut dilakukan tergugat dan para tergugat dan iii mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa jual beli tersebut akan merugikan kreditur seperti yang dimaksud oleh undang undang tahunbalai harta peninggalan semarangpenggugat ditolak, makanomor tahun undang undang nomorbalai harta peninggalan semarangyang ditetapkan sebesar rp10mariana stadi, s.h., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, aja sondjaja, s.h., dan abdul kadir mappinani indrawi, s.h.,m. hum., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. yurisprudensi mahkamah agung lembang pribadi dalton, s.h., notaris pejabat pembuat akta tanah, beralamat jalan alun alun selatan blorakepala kantor pertanahan kabupaten blora, berkedudukan jalan nusantara blora, kabupaten blora: para memohon peninjauan kembali, dahulu para memohon kasasi para tergugat ii, dan turut tergugatk n tanggal juli yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para memohon peninjauan kembali, dahulu para memohon kasasi para tergugat ii, ih, dan turut tergugat dengan polita gugatan sebagai berikut: bahwa, alamat jalan diponegoro cepu:dengan, penggugae cpu yang mana obyek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri atasnya, yaituyang diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat pengganti tanggal yurisprudensi mahkamah asing agustus surat ukur cpu atas nama: soeharsono limantoro alias soecharsono bagian): eka nomina limantoro bagian), ratna indria bagian), dengan batas batas: sebelah utara: lorong: sebelah timur: jalan diponegoro: sebelah selatan: toko aneka: sebelah barat: jalan peka: selanjutnya mohon disebut obyek sengketa: bahwa menurut harga pasaran umum obyek sengketa tersebut seharga rp5. (lima milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar rp1. (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan akte perjanjian tanggal januari sehingga apa yang dilakukan tergugat yaitu melakukan perjanjian dengan debitur pailit soecharsono depan tergugat seperti tersebut atas, jelas jelas merupakan perbuatan yang sangat licik dan penuh dengan rekayasa agar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya tanpa memperdulikan pihak lain sehingga sangat merugikan para kreditur:ur kreditur jain yang sama sama masih punya tagihan terhadap debitur pailit soeharsono, hal ini lebih jelas lagi dengan adanya fakta fakta sebagai berikut: adanya gugatan yang diajukan oleh santri sri wulandari sebagai penggugat, yang ditujukan kepada debitur pailit soeharsono pengadilan negeri blora dengan perkara pdt. pn. bta. yang telah terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri blora tanggal januari yang materi gugatannya tentang tuntutan pemenuhan pembayaran utang: adanya tagihan yang dilakukan oleh beberapa kreditur kepada debitur pailit soeharsono yang belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu kreditnya, yaitu ny. dewi eka kencanawati, mengajukan permohonan pailit terhadap soeharsono, yang kemudian telah diputusyek sengketa seperti terurai atas dilakukan sebelum satu tahun dari putusan pailit pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang, hal ini bisa dilihat sesuai dengan kronologis dalam pembuatan akte perjanjian, yaitu: pada tanggal januari telah dibuat akte perjanjian yang dilakukan oleh tergugat hadapan tergugat iv, yaitu akte (akte perjanjian), akte (akte kuasa), akte (akte pengosongan), pada tanggal januari telah dibuat akte jual beli, yang mana dalam akte tersebut tergugat sebagai pembeli dari obyek sengketa,yek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga semua ini mengindikasiur, bahwa karena apa yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan jual beli dengan debitur pailit socharsono, dilakukan dengan tidak wajar dan beritikad buruk:ur dan lagi transaksi tersebut dilakukan sebelum ada satu tahun dari putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang, maka menurut dan jo. undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar htikad buruk tergugat untuk mengalihkan maupun memindahtangankan obyek sengketa,yek sengketa tersebut berupayurisprudensi mahkamah agung sebelah selatan: toko aneka sebelah barat: jalan peka: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas penggugat mohon kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada pengadilan niaga tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:: sebelah selatan: toko aneka, sebelah barat: jalan peka: menetapkan sebagai hukum bahwa: akte perjanjian tertanggal januari akte kuasa tanggal januari akte persetujuan pengosongan persil tanggal januari yang semua akte tersebut atas dibuat hadapan tergugat iv, adalah tidak sah, batal, dan tidak memiliki kekuatan hukum, yurisprudensi mahkamah agung menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli tanah yang terletak jalan diponegoro cepu, seluas (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan akte jual beli cpu tanggal januari yang dilakukan oleh tergugat dengan debitur pailit soecharsono, yang dibuat hadapan tergugat iv, adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum,, memerintahkan, yaitu atas nama: soeharsono liemantoro alias socharsono bagian), eka nomina liemantoro bagian), ratna indria bagian), memerintahkan kepada tergugat ii, ih, dan turut tergugat untuk memenuhi dan patuh terhadap putusan ini,, menghukum tergugat ii, ii, atau: memberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono), menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat il, ii, ini,li., sebab undang undang tidak memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan action pauliani, ketentuan undang undang tahun berbunyi: untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan yurisprudensi mahkamah agungutusan pernyataan pailit diucapkan. ketentuan tersebut berasal dari kuh perdata yang berbunyi: meskipun demikian, tiap orang berpulang boleh mengajukan batalnya segall dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik berutang maupun orang dengan: bahwa prof. mr. pirlo dalam bukunya algemeen deel van het verbintenissen recht cetakan ke tahun yang dikerjakan bersama mr. mfh boleh membahas masalah action pauliani ini mulai halaman hal. para kreditur berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan dari tindakan hukum yang merugikan mereka, hal. kebatilan tindakan hukum bersifat relatif, hanya kreditur yang dapat mengajukan gugatan pembatalan dan bukan orang lain: bahwa mr. dr. ha. polimer dalam bukunya nederlands bulgerlijk recht, jilid verbintennissen bewysrecht, cetakan ke tahun menulis halaman ned kuh perdata), memberi hak kepada kreditur yang disebut action pauliani. maksud dan tujuan dari ialah bahwa para kreditur, dalam keadaan tertentu, menganggap batal tindakan hukum yang merugikan mereka. pada halaman sub dijelaskan: untuk mengajukan gugatan berdasarkan belanda kuh perdata), berdasarkan rumusan undang undang, orang itu harus benar benar kreditur. tidak cukup orang itu mempunyai kepentingan saja. selanjutnya halaman menerangkan: untuk menggugat orang itu tidak harus sudah kreditum buku pengantar studi hukum perdata karangan mr. dr. h.f.a. polimer terjemahan adiwiyata jilid hal. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa hak untuk mengajukan gugatan action pauliani,ur yang dirugikan saja, orang lain, meskipun mempunyai kepentingan, tidak boleh, action pauliani merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang undang kepada kredituoeharsono: soeharsono pasti bukan kreditur, malah justru dur, malah justru debitur dalam harta pailit, oleh karena itu penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan action pauliani, bahwa ternyata gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak, gugatan semacam ini jelas bertentangan dengan undang undang dan yurisprudensi,pada khususnya,tidak berhak dan tidak berwenang mengadili tergugat dan tergugat khususnya (dalam perkara ini), karena tergugat dan tergugat jii adalah orang yang tidak dinyatakan pailit dalam kualitas tergugat dan tergugat iii sebagai penjual, yurisprudensi mahkamah agung |
hukum adat. hak atas warisan tidak hilang akibat lampunya waktu sajelang, tinggal desa bontomanai, kecamatan bulukumba, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat pembanding: melawan januari, sake, pure, taming, juga, sama tinggal kerangka, desa bontomanai, kecamatan bulukumba tersebut tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat. kasasi sebagai penggugat penggugatbulukumba pada pokoknya atas dalil dalil. bahwa pada waktu zaman jepang, telah meninggal! dunia seorang yang bernama panggang dengan meninggalkan seorang isteri dan penggugat penggugat asli sebagai ahli waris: bahwa selain dari itu almarhum panggang ada juga meninggalkan harta berupa sebidang sawah yang perincian mengenai letak, luas dan batas batasnya seperti disebut dalam surat gugatan: bahwa setelah janda panggang meninggal dunia maka sawah tersebut dikuasai oleh keponakannya ialah tergugat asli tanpa hak: bahwa penggugat penggugat asli telah meminta dengan jalan damai kepada penggugat asli agar menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat penggugat asli untuk dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak tetapi tidak berhasil. maka dengan alasan alasan tersebut penggugat penggugat asli mohon agar diatas sawah tersebut diletakkan sita jaminan (conservation besar) lebih dahulu dan selanjutnya pengguna gat asli menuntut kepada pengadilan negeri 3bulukumba agar memberi kan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut: menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris dari almarhum panggang: menyatakan sebagai hukum, bahwa sawah tersebut yang meja sengketa ini adalah harta peninggalan bersama: antara panggang dengan jandanya: menghukum tergugat untuk mengembalikan memasukkan da lam bundel kemudian dibagi bersama antara ahli waris ahli warisnya dengan ahli waris janda panggang menurut ketentuan peraturan yang berlaku:yah dan berhak: menyatakan keputusan pengadilan dapat dijalankan lebih da hulu walaupun dibanding. persen ataupun kasasi: menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena perkara ini: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri bulukumba telah mengambil keputusan, yaitu kena untuk sebahagian: menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris dari almarhum rangsang:unai, kecamatan bulukumba yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit bukit kebun puteri. timur dengan sawahnya panini. selatan. dengan sungai balangtieng, barat dengan bukit bukit dan kebun guru, adalah barang selatan dengan sungai balangtieng, barat dengan bukit bukit kebun pure: bahwa panggang almarhum telah meninggal dunia pada waktu jepang jan" meninggalkan sawah tersebut sebagai harta peninggalan van tidak meninggalkan ahli waris ahli waris kecuali penggugat peng gugat: bahwa oleh karena ada tanda tanda bagi tergugat untuk memindah tanganan sawah" sengketa tersebut, maka demi' untuk kelancaran pelaksanaan putusan pengadilan negeri penggugat mohon agar di adakan concervatoir besar pembelahan pengamanan sebelum perkara berjalan: bahwa penggugat penggugat telah berulang ulang kali meminta kepada tergugat agar sawah sengketa ini dibagi bersama antara ahli waris panggang dengan ahli waris janda panggang tersebut tetapi selalu ditolak nya oleh tergugat: muka okh karena itu penggugat penggugat memajukan gugatan ini pada pengadilan negeri bulukumba dan memohon supaya peng adilan sudi memutuskan: menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat penggugat adalah ahli was. dari almarhum panggang: menyatakan sebagai hukum, bahwa sawah tersebut yang men jadi sengketa ini adalah harta peninggalan bersama antara panggang dengan jamuan menghukum tergugat untuk mengembalikan memasukkan da lam duel kemudi dibagi bersama antara ali wurisahli warisnya dengan ahli waris janda panggang menurut ketentuan peraturan yang berlaku.elatan berhak: menyatakan keputusan pengadilan dapat dijalankan lebih da dahulu walaupun dibanding. persen ataupun kasasi: menghukum tergugat untuk membayar. ongkos perkara yang timbul karena perkara ini: naa menimbang bahwa pada hari persidangan kedua kalinya penggugat no, hadir sendiri dan didampingi okh kuasanya djumajlah. dan kuasa dari penggugat penggugat lainnya sedang tergugat. hadir sendiri dan antara kedua belah pihak tidak dapat dipersamakan, setelah mana dibacakan gugatan penggugat dan atas gugatan mana tergugat telah menjawab dengan tertulis yang menyangkali gugatan penggugat dengan memberikan perlawanan pada pokoknya: bahwa sawah sengketa yang dimaksud dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum panggang tetapi adalah hak milik. dari tergugat.sendiri yang tergugat peroleh dari hasil membuka tanah lapang pemerintah pada kira kira tahun menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatan penggugat: penggugat telah memajukan sehelai salinan surat keputusan maakt "mah syariah bulukumba tertanggal pj. hitam) dan saksi tiga orang masing masing raba.? shading. saksi mana telah didengar atas sumpah vang masingmasing mensgrangkar pada pokoknya: saksi raba: bahwa kira kira tahun panggang kawin dengan perempuan kasuma bulo bulo dan pada kira kira tahun panggang bersama, kasuma pindah batukaropa membuka tanah japan poddu untuk dijadikan sawah yang sekarang menjadi sengketa ana jompo panggang dari sawah yang sekarang dikenal lope sassalibung dibuka oleh maru saudara dari panggang: saksi tahu karena saksi dali kemenakan dari kasuma dan saksi sendiri lihat panggang ada maa membuka tanah tersebut bersama sama saudara lang serta maru. dan setelah rinci berjalan pada kira kira tahun iv3i sawah sengketa ini dirinci atas nama panggang dan diberi gelar lope panggang karena dalam kelompok.sawah hanya kegunaan panggang sendiri. bahwa setelah matinya dagang padi sorotan maka sawah pindah atas nama janda dani tanggal saksi tudung. bahwa sewaktu panggang akan membuka tanah menjadi sawah yang sekarang menjadi sengketa. saksi pada waktu itu bertugas bayu pengawas dalam mengatur pengairan manu pada waktu itu saksi didatangi oleh panggang dan melaporkan bahwa ja akan membuka tanah lapang yang sekarang menjadi sengketa dan telah mendapat izin dari karaeng bojong dan saksi sendiri lihat. panggang bersama saudaranya yang bernama maru yang membuka tanah itu sampai jadi sawah, dan kemudian setelah selesai menjadi sawah yang digelar jompo panggang. kemudian pindah seberang sungai kecil (pengairan) membuka lagi tanah jadi sawah yang sekarang dikenal jompo. massa lebong, dan setelah selesai semuanya maka dua bersaudara ini telah mufakat bahwa sawah yang sekarang dikenal dengan nama jompo panggang adalah untuk panggang dan yang dikenal jompo massa lebong untuk mary tapi saksi tidak tahu apa sebabnya beralih pada tergugat sekarang. saksi shading: . bahwa kirarkira tahun panggang telah membuka tanah menjadi sawah yang sekarang sengketa dan pada waktu membuka tanah itu saksi turut membantunya karena saksi pada waktu itu tinggal pada panggang karena saksi adalah kemenakan dari kasuma isteri panggang. bahwa pada waktu mula dirintisnya sawah sengketa ini saksi tahu benar bahwa sawah ini dirinci atas nama panggang dan itulah sebabnya diberi gelar dengan jompo panggang, karena panggang yang mula mula membuka tanah tempat itu. menimbang, bahwa pi. hitam nyata bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan panggang al mathrm. menimbang, bahwa tergugat untuk memperkuat dalil tangkapannya telah mendengarkan orang saksinya masing masing endang, ba tjo. pare, luar dan filing, kr. pandai, dan dua helai surat bukti masing masing t.i dan t.ii hitam saksi mana telah didengar atas sumpah telah menerangkan pada pokoknya: saksi endang, bahwa kira kira dalam tahun loteng membuka tanah lapang atas penunjukan karaeng maddolangan yang pada waktu itu menjabat kepala distrik tanete untuk dijadikan sawah, yang pada waktu itu saya bersama dengan loteng membuka tanah lapang pemerintah tidak jauh dari yang dibuka oleh loteng: bahwa kira kira dalam tahun #tanah lapang tersebut selesailah menjadi sawah dan seterusnya diger akan oleh loteng sampai pada tahun bahwa kira kira dalam tahun maka saya lihat paksa suruh kerjakan sawah sengketa tersebut, tetapi saya tidak tahu apa sebabnya sehingga dikerjakan oleh tergugat tergugat (tergugat pada perkara perdata hanya saya dengar berita orang orang bahwa melarang paksa yang menyuruh kerja sawah tersebut karena sawah ini ditahan melarang paksa karena lelang diperbarui oleh naru. saksi bajo. bahwa saya tahu benar, sawah sengketa ini adalah kepunyaan. loteng, karena kira kira sebelum jepang mendarat indonesia saya lihat sendiri. loteng dengan dibantu oleh tantenya karena janda dari panggang membuka tanah lapang pemerintah untuk dijadikan sawah, bahwa kira kira tahun barulah selesai dikerjakan dan kira kira dalam tahun tidak lama jepang mendarat maka.sawah tersebut dikirimi: kasi dan dirinci atas nama kasuma tante loteng karena pada waktu itu kebetulan loteng tidak ada daerah itu, karena bepergian daerah lain. "bahwa kira kira dalam tahun yaitu sewaktu gerombolan berkuasa daerah ini saya lihat anaknya melarang paksa kerjakan sebahagian sawah tersebut tapi saya tidak tahu apa sebabnya dikerjai kan, hanya ramai dibicarakan daerah itu bahwa sawah itu palangka bicara (ditahan oleh pemerintah karena sawah tersebut berperkara antara loteng dan naru), saksi parc. pan menerangkan bahwa kirana: silam tahun yaitu waktu berkuasanya gerombolan daerah ini loteng dan waru berperkara. muka melarang paksa yang pada waktu itu menjabat sebagai gal larang batukaropa, tentang sawah yang menjadi sengketa sekarang, yang pada waktu itu sawah sengketa tersebut dikuasai oleh gallarang paksa dengan alasan bahwa buat sementara sawah ini saya tahan tidak boleh ada dari kedua belah pihak antara loteng dan naru yang bisa merger jalannya: itulah sebabnya gallarang paksa bertindak mengenai sawah tersebut dan akhirnya setelah dikuasai oleh tergugat dengan alasan bahwa warisan dari gallarang paksa. bahwa asal usulnya sawah sengketa ini saya tahu benar, kira kira tahun tahun sebelum jepang mendarat saya lihat loteng membuka tanah lapang pemerintah untuk dijadikan sawah. atas penunjukan karaeng maddolangan yang menjabat sebagai. karaeng tente' pada waktu itu, yang pada waktu itu pula saya membuka tanah lapang pemerintah yang tidak jauh dari sawah berperkara ini untuk dijadikan juga sawah, ata saksi mari. menerangkan bahwa kira kira pada tahun yaitu" sebelum pembakaran umum gerombolan daerah ini lelaki loteng dituntut oleh naru tentang sawah sengketa ini muka gallarang paksa yang pada waktu itu menjabat sebagai gallarang batukaropa, tetapi tidak dapat diselesaikan perkara ini, maka dilangsungkan karaeng tanete dan sawah tersebut ditahan dan nanti perkara baru saya serahkan pada yang menang, tetapi pada waktu itu tidak dapat juga diselesaikan oleh karaeng tanete bahkan tidak pernah sama sekali diperhadapkan kedua belah pihak sampai matinya gallarang paksa dan naru! setelah matinya gallarang paksa maka dikuasailah sawah sengketa ini oleh tergugat tergugat (karena beralasan bahwa kepunyaan ayahnya galla cet rang paksa) bahwa asal usulnya sawah sengketa ini saya tahu benar ,a. kira kira belum tahun pada waktu saya sudah dewasa saya lihat loteng dengan dibantu oleh tantenya kasuma janda dari panggang membuka sebidang tanah lapang pemerintah yang ditumbuhi alang alang untuk dijadikan sawah atas penunjukan karaeng maddolangan dimana pekerjaan membuka tanah tersebut diselesaikan dalam tempo tahun tahun lamanya: ini saya saksikan sendiri karena saya pada waktu itu juga saya membuka tanah tempat yang tidak jauh dari kelompok sawah berperkara sekarang, yang jaraknya hanya kira kira meter: saksi filing. bahwa sawah sengketa ini pada mulanya adalah bekas ladang (kebun) ayah saksi yang kemudian dijadikan sawah atas penunjukan karaeng haji, bahwa tanah dibuka setelah panggang meninggal dunia: saksi karaeng paduan: bahwa pada tahun sewaktu saksi menjabat melarang daerah itu saksi selalu menagih rente dari sawah yang oleh karena dijalankan bahwa sawah ini adalah hasil pembuatannya dari tanah lapang pemerintah yang ditunjukkan oleh karaeng maddolangan: menimbang bahwa oleh karena pengadilan menganggap perlu untuk, memeriksa sebagai saksi ahli kepala kantor ikeda yang bernama andi maka yang telah memberikan keterangannya atas sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa dalam buku rinci kampung dalam persil si: yang dikenal dengan nama jompo massalibang dan persil sii yang dikenal dengan nama jompo panggang masing masing luasnya are dan ha, ternyata dalam buku rinci tersebut pada pembaharuan ukuran (algehele herziening) tahun pajak tahun kedua persil itu terdaftar atas nama kasuma bin antara. bahwa hanya demikian yang saya dapat jelaskan dalam hal ini karena yang terdaftar kantor pajak adalah perubahan ukuran tahun sedang. verifikasi tahun tahun sebelumnya ada terbakar: menimbang bahwa dalam hitam dan hitam ada nyata bahwa:sawah sengketa ini telah dirinci atas nama kasuma kemudian atas nama loteng: selanjutnya pengadilan telah mengutip dan telah menganggap sebagai tercantum disini segala keterangan keterangan perkara sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang sidang yang bersangkutan. menimbang bahwa kedua belah pihak setelah menyatakan tidak ada apa apa lagi yang mereka akan kemukakan dalam perkara ini. akhirnya mohon putusan dalam perkara ini: tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa gugatan penggugat bermakna seperti yang di maksud atas. menimbang bahwa gugatan penggugat penggugat tentang ahli waris dari almarhum panggang walaupun tergugat telah menyangkali nya tetapi oleh penggugat penggugat telah membuktikan dengan putus mahkamah syariah tertanggal maka pengadilan berpendapat telah berhasil membuktikan bahagian #gugatan. maka bahagian gugatan tersebut dapat dikabulkan: menimbang bahwa oleh karena tergugat telah menyangkali gugat pokok penggugat penggugat maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. ana menimbang bahwa penggugat untuk keperluan mana telah men dengar kesaksiannya tersebut diatas: menimbang bahwa gugatan penggugat tentang ahli waris dari panggang almarhum karena tidak ditentang oleh tergugat dan juga ada nyata dalam surat keputusan pengadilan mahkamah syariah juluki ti, hitam) maka bahagian gugatan itu segera dapat dikabulkan. menimbang bahwa pertama tama harus dipertimbangkan sekarang ialah apakah pengadilan negeri memeriksa dan memutus perkara yang sedemikian harus mengikuti hukum islam. karena kedua belah pihak adalah orang indonesia yang beragama islam: menimbang bahwa dengan tidak usah dipertimbangkan lebih ian jut mengenai hal ini cukuplah ditunjuk pada keputusan mahkamah agung tertanggal reg. sip hukum dan masyarakat dan tahun halaman dalam mana ternyata diseluruh indonesia tentang hal waris pada hakekatnya berlaku hukum adat yang dalam daerah dimana pengaruh hukum islam adalah kuat, mengandung sedikit banyak unsur unsur hukum islam. menimbang bahwa adalah suatu hal yang nyata dalam masyarakat didaerah ini bahwa hukum adat khusus pewarisan banyaklah dipengaruhi hukum islam: menimbang bahwa oleh karena itu pengadilan dalam perkara ini akan mengikuti pembagian menurut hukum islam. menimbang bahwa sekarang barulah dapat dipertimbangkan pokok perkara ini. menimbang bahwa oleh karena tergugat pada pokoknya menang kali dalil gugatan penggugat pembuktian dibebankan kepada penggugat: menimbang bahwa untuk itu penguat penggugat telah memajukan liga orang saksinya tersebut diatas: menimbang sebaliknya bahwa tergugat untuk mempertahankan dalil perlawanannya dan untuk melemahkan bukti bukti penggugat te lah memajukan enam orang saksinya dan dua helai surat bukti t.i, hitam) tersebut: menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi penggugat dalam hubungannya satu dengan lainnya dengar keterangan saksi ahli pe pengadilan berpendapat bahwa penggugat telah berhasil! membuktikan dalil gugatannya dengan syah: menimbang sebaliknya bahwa dengan keterangan saksi tergugat kecuali keterangannya singkat juga satu dengan larinya terdapat per tentangan satu dengan lainnya dan keterangan tergugat sendiri, bahwa surat bukti t.i, hitam, patut pajak menurut bukti yuridisnya hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas sawah tersebut dan juga tidak mempunyai hubungan dengan keterangan saksi aksi tergugat. menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka cukup terang, bahwa sawah sengketa tersebut dalam gugatan adalah harta peninggalan panggang almarhum adalah sepeda dari harta bersama antara panggang dan kuasa almarhum dan: yang berhak atas harta tersebut adalah ahli waris panggang bersama janda nya. nana menimbang bahwa karna. pengakuan kedua belah pihak maka cukup terang bahwa panggang meninggal lebih dahulu dari kasuma, sehingga yang akhir ini menjadi jandanya dan tidak mempunyai anak, menimbang bahwa dengan demikian sudahlah patut jika tergugat. sebagai seorang karyawan tersebut memperoleh separuh dari barang aksara tersebut, bahwa juga mahkamah agung dengan keputusannya tertanggal reg. k 5ip telah menegaskan bahwa sudah men jadi yurisprudensi tetap dari. mahkamah agung tersebut, bahwa orang janda mendapat separuh dari barang aksara: menimbang bahwa disamping bahagian janda tersebut diatas khusus mengenai hukum adat yang berlaku didaerah sulawesi selatan ini diberi pula porsinya sebagai janda, yang disebut tawa kemaluan bahwa tawa kemaluan ini adalah sebesar dari bahagian laki laki jika ta' ada anak dan jika terdapat anak. bahwa dengan demikian porsi kemaluan dari kasuma (ahli waris kasuma) dalam hal ini tergugat adalah dari bahagian panggang, tegas nya dari dari harta aksara tersebut. bahwa tawa kabulkan ini adalah penerobosan pengaruh hukum islam dalam hukum adat yang diresepkan dari hukum islam yang berlaku didaerah sulawesi selatan ini dan sejalan pula dengan yuris prudential mahkamah agung tertanggal tersebut dimuka maka bahagian khusus dari janda adalah syah menurut hukum yang diwajibkan diberikan kepadanya, hal mana menurut hemat pengadilan adalah memenuhi rasa keadilan, menimbang, selanjutnya bahwa disamping bahagian janda dan bahagian dari bali reso (bahagian aksara)masih perlu dipertimbangkan tergugat cast (ahli waris dari kasuma) dapat dimasukkan pula se bagai ahli waris yang berhak atas'bagian panggang: bahwa pengadilan dalam hal ini berpendapat adalah suatu sepatu tan dan lebih memenuhi rasa keadilan dari pada jika penggugat peng gugat tak mengeluarkan sama'sekali usaha sedikitpun dalam 'penghasil kan barang aksara tersebut cast, ' . daan bahwa didaerah sulawesi selatan ini sudah menjadi kenyataan bagi petani kedua duanya (suami isteri) aktif bekerjatanah, menimbang, bahwa ahli waris panggang'ialah maru dan made (sekarang adalah penggugat penguat ahli waris dari maru dan made almarhum), menimbang, bahwa. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah ditentukan bahagian masing masing pihak, yaitu bagi tergugat (in cast ahli waris dari kasuma), sebagai janda adalah separuh tambah dengan porsi tawa kemaluan ditambah porsi sebagai ahli waris dari panggang almarhum, sehingga menjadi, dari sisa) atau bahagian dari barang barang tjakkara tersebut sedang sisanya yaitu bahagian adalah untuk penggugat penggugat sebagai ahli waris dari almarhum panggang: menimbang, selanjutnya bahwa permohonan gugatan tergugat dalam perkara ini yang dikemukakan dalam jawaban tertulisnya kecuali tidak memenuhi syarat untuk dipandang sebagai gugatan juga tidak mempunyai hubungan yang dapat dipandang sebagai gugatan balasan dan karyanya dalam hat! ini pengadilan berpendapat tidak dapat di pertimbangkan: menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan pertimbangan: pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat penggugat wajibkan dikabulkan sebahagian seperti yang tersebut dalam dictum dibawah ini dan oleh karena tergugat boleh dikata adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka wajibkan pula memikul biaya perkara: memperhatikan dari peraturan dan undang undang yang bersangkutan:. memutuskan mengabul: menetapkan bahwa sebidang sawah yang dikenal jompo panggang seluas yang terletak batukaropa, desa bontomanai,. sungai balangan eng, barat dengan bukit bukit danpuluh empat) bahagian dari sawah tersebut: menghukum tergugat tergugat . menyerahkan pada: penggugat:. menolak gugatan penggugat penggugat selainnya yang selebihnya, demikianlah keputusan ini diambil pada hari senin tanggal juni enam puluh delapan oleh kami andi kembali, hakim pengadilan negeri bulukumba, dan pada hari tersebut diumumkan oleh hakim tersebut dengan dihadiri kedua belah pihak dan rachmatiah, panitera pengganti luar biasa pada pengadilan negeri tersebut. puluh empat) bahagian dari sawah tersebut: menghukum tergugat tergugat menyerahkan kepada penggugatmo. ooo wo# wom menolak gugatan penggugat penggugat selainnya yang selebihnyaujung pandang dengan kupu tuannya tanggal pebruari pt pdt:tergugat pembanding diajukan permohonan untuk pemetik saan kasasi secara lisan pada tanggal november sebagaimana tempat dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri bulukumba.pada tanggal november telah diberitahukan tentang memori kasasi dar) tergugat pembanding kepada pihak lawan secara saksama:tbukan undang undang no, tahun segara ke peluruhan, melainkan sekedar mengenai halal amg telah diatur dalam undang undang tahun kecuali kalau bertentangan dengan undang.sejak dahulu penggugat untuk kasasi tergugat asal menguasai tanah tersebut dan sejak kira kira tahun penggugat untuk kasasi tergugat asal yang membayar tandrente ikeda. sehingga dengan demikian telah cukup untuk menentukan hak milik penggugat untuk:kasasi tergugat asal atas tanah tersebut: bahwa oleh karena para tergugat tergugat dalam kasasi ping gagal penggugat asal tinggal diam (tidak menuntut) selama kurang lebih tahun lamanya. maka selayaknya dianggap melepaskan haknya karena sudah lampau waktu: bahwa para terpusat tergugat dalam kasus penggugat penggugat asal dalam surat gugatannya tidak menerangkan dengan jelas. demikian juga persidangan pengadilan negeri bulukumba. mengapa tanah sengketa jatuh tangan penggugat untuk kasasi tergugat asal, sehingga surat gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas tidak sem purna, yang menimbulkan kerugian bagi penggugat untuk kasasi tergugat asal: bahwa pengadilan tinggi ujung undang maupun pengadilan negeri bulukumba telah melanggar rbg setidak tidaknya telah melanggar jiwa tersebut. karena tidak mengindahkan hal hal yang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi tergugat asal dalam persidangan: bahwa duduknya perkara yang dikemukakan dalam gugatan oleh tergugat tergugat dalam kasasi penggugat penggugat asal adalah bertentangan dengan apa yang dimohonkan didalam petitumnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat untuk kasasi tergugat asal: bahwa judex facts telah melanggar rbg, karena sc luruh bagian bagian dari gugatan harus diadili (diputuskan) dengan melarang memberi putusan yang tidak diminta, sedang judex facts tidak memberi alasan akan hal hal yang ditolak oleh judex facts ter sebut: menimbang: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tanda pem bayaran ikeda tidak merupakan bukti tentang hak milik: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hak atas warisan tidak hilang akibat lampunya waktu saja menurut hukum uat: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena dalil penggugat asal sudah cukup jelas: mengenai keberatan keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena judex facts tidak salah menerapkan hukum: menimbang, bahwa berdasarkan upa yang dipertimbangkan atas.leloh: memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: lelangpebruari dengan dr.:r. santoso pocdjosocbroto sh, wakil ketua sebagai ketua, poerwoto sochi gandasocbrata dan samsoeddin abubakar sh, sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari senin tanggal pebruari oleh ketua tersebut. dengan di hadiri oleh poerwoto sehari gandasoebroto dan samsoeddin abubakar sh, hakim hakim anggota, saloon siregar siagian shgl. wo. paterdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera bawah ini dalam perkara mera: lelang, tanggal desa 3ontomanai, kecamatan bulukumba, tergugat pembanding. bawaan diakui cs. tunggal kerangka. desa bontomanai. kecamatan bulukumba. penggugat berbanding. pengadilan tinggi tersebut: telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini: tentang kejadian kejadian mengutip urakan yang termuat dalam keputusan yang dijatuhkan weh pengadilan keiseri bulukumba, tertanggal juni xo. p.pen dalam perkara tergugat pembanding lawan penggugat berbanding tersebut. yang antar putusannya berbunyi: mengabai.anai sungai palangtieng. barat dengan bukitbukitteam per jua puluh empat) bahagian dari sawah tersebut: menghukum tergugat tergugat menyerahkan pada penggugat penggugat bahagian mereka mereka, menghukum pula tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar rp. s.oicoooooo menolak gugatan penggugat penggugat selainnya dan selebihnya, dan selanjutnya: membaca berita acara baikgugat pembanding lelang mengajukan permohonan agar supaya perkaranya lawan penggugat berbanding yang diputus oleh pengadilan negeri bulukumba dengan putusannya tanggal juni s p. perd diperiksa dan diputus dalam tingkat banding. membaca berita acara pemberitahuannyata permohonan banding ter sebut telah diberitahukan kepada pihak lawan: tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa permohonan banding tergugat pembanding telah diajukan dengan mengindahkan tenggang waktu dan menurut cara cara serta memenuhi syarat syarat lain yang ditentukan dalam undang undang karena itu dapat diterima, mengingat bahwa putusan pengadilan negeri bulukumba tanggal juni tersebut, karena telah diberikannya atas dasar dasar yang diuraikan dalamnya sudah tepat dan benar maka putusan pengadilan negeri tersebut harus dikuatkan. memperhatikan undang undang dan juga dari un dang undang darurat tahun l.n. tahun mengadili menerima permohonan banding dari penggugat pembanding tersebut. menguatkan keputusan pengadilan negeri bulukumba tanggal juni menghukum penggugat pembanding membayar biaya acara yang dalam tingkat banding ini yang hingga kini dianggap sebesar rp. (tiga ratus tiga puluh rupiah): demikianlah diambil keputusan pada hari rabu tanggal peru ari tujuh puluh empat oleh achmad wajib sh, hakim anggota pada pengadilan tinggi ujung pandang dan pada hari dan tanggal tersebut atas keputusan ini terus diucapkan dimuka umum oleh hakim anggota tersebut, dengan: dihadiri oleh ny. kurniadi siregar, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut. putusan pengadilan negeri bulukumba tgl. keputusan (. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pengadilan negeri bulukumba yang mengadili per kara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagaimana berikut dalam perkaranya: januari, sake, pure, taming, juga, masing masing bertempat tinggal kerangka, desa bontomanai, kecamatan bulukumba bulukumba sebagai penggugat penggugat. lawan lelang, bertempat tinggal desa bontomanai, kecamatan bulukumba bulukumba tersebut sebagai tergugat: pengadilan negeri tersebut, melihat surat surat acara, mendengar kedua belah pihak, dalam convention: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat dengan surat catatan gugatannya yang dibuat oleh djumallah, sebagai kuasa dari penggugat penggugat (sesuai dengan surat kuasa yang dibuat muka idris tahir, panitera pengganti luar biasa pada pengadilan negeri bulukumba tertanggal januari yang pada pokoknya telah mengemukakan bakal sebagai berikut: bahwa selasih hidupnya almarhum panggang telah membuka sebidang tanah lapang pemerintah yang terletak batukaropa, desa bontomansi, kecamatan bulukumba menjadi sawah yang diberi nama jompo panggang, seluas kira kira yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit bukit kebun materi, timur dengan sawahnya panini, |
hukum pidana: dalam perkara tindak pidana korupsi hakim dapat memberikan hukuman 'badan dan denda (secara cumulative) dan dapat pula memilih (secara akternetief) antara hukuman badan atau denda undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi undang undang nomor tahun ln. no, putusan mahkamah" agung tg. juli demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa nan una mahkamah agung inn ha, tersebut membaca putusan pengadilan negeri muara enim tanggal pebruari kts dalem putusan mana para tertuduh asnawi bin haji jaha, umur ki:a kira tahun, pekerjaan kepala dirias pendidikan agama kabupaten list bertempat tinggal tanjung raman muara enim ann ana ih. fuchsia bin karim, umur kiri kira tahun, pekerjaan bendahara wan pada kantor pendidikan agama kabupaten list, bertempat tinggal di jalan bulajuda palembang imron bin sjahrir, umur kira kira tahun, pekerjaan pemilik pendidik agama kecamatan prabumulih dan gelombang, bertempat tinggi tambang kelakar kecamatan gelombang: im, juni bini jenuh,. unsur kira kira tahun, "pekerjaan". pemilik pendidikan agama untuk kecamatan gunung megang dan tulang ubi, bertempat tinggal jalan rantai emas rejosari prabumulih: saifuddin bin asin, umur kira kira tahun, pekerjaan pegawai pada . kantor dinas pendidikan agama. kabupaten list muara enim, lo. tinggal dusun tunggal! muara enim", manah ena penuntut kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal oktober lo: yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduh primaire terhadap tertuduh dan bahwa mereka tertuduh tertuduh secara bersama sama dan berserikat satu sama lain atau secara sendiri sendiri pada waktu sekitar tahun dan atau setidak tidaknya dalam bulan bulan disekitar tahun dan bertempat kantor dinas pendidikan agama kab. list muara enim, atau setidak tidaknya dalam suatu temps atau beberapa tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri muara eni telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama jain yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni tertuduh tertuduh dengan membuat dan atau mempergunakan surat palsu atau memasukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh digna kan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan mengguna kan atau menyuruh orang iain menggunakan surat surat itu, seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, demikian konkritnva dengan membuat mengadakan. surat surat daftar daftar gaji apel palsu atas nama lebih kurang orang guru agama pegawai menurut 'besluit yang dikeluarkan oleh inspeksi pendidikan: agama sum set palembang sekitar tahun yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada besluit mana kemudian pada tahun oleh tertuduh diberikan kepada oral.g orang yang namanya lain dari yang tersebut dalam besluit yang telah dikeluarkan itu, yang tidak berhak antara izin besluit an. sejati dipergunakan oleh sajufjik, besluit halimah dipergunakan oleh saksama dan lain lain guru agama oleh tertuduh tertuduh setelah dihampiri pula dengan surat surat keterangan mulai petugasnya guru guru tersebut yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, masing masing yang dibuat oleh tertuduh tertuduh dengan cara memintakan tanda tangan kepala sekolah tsb. dalam suatu bangko surat yang kemudian diisi nama nama guru dan keterangan bahwa guru guru tsb, telah mulai bertugas pada tahun oleh tertuduh secara palsu dan surat keterangan tanggungan keluarga guru guru agama yang telah diangkat itu dibuat oleh tertuduh dengan secara palsu, daftar gaji repel mana kemudian oleh tertuduh tertuduh disampaikan kantor kbm. palembang untuk dimintakan pembayaran yang meliputi jumlah rp. atau lebih dari pada itu, yang terdiri wang uang apel gaji guru gta tunjangan tunjangan keluarga untuk masa agustus sampai dengan desember sedang orang orang guru guru mana tidak pernah ada fiktif) dan jarig gaji tunjangan untuk masa masa januari s d april uang gali mana oleh tertuduh tertuduh ada diserahkan, akan tetapi kepada ra:g guru guru agama yang berlainan namanya dengan nama yang tercantum dalam besluit yang dikeluarkan oleh jawatan pendidikan agama sum sel untuk kemudian uang uang sejumlah tersebut diatas dibagi bagikan oleh, tertuduh satu sama lainnya atau telah diberikan kepada orang lain dari pada tertuduh tertuduh sehingga karena perbuatan perbuatan tertuduh tsb. negara telah dirugikan sebesar tersebut diatas.ting anting terdakwa berupa seluruh barang barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal oktober nana dirampas untuk negara, sedangkan barang barang bukti selebihnya dikembalikan kepada masing masing terdakwa yang berhak akte banding yang diperbuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri muara enim, justin, yang menyatakan bahwa pada tanggal pebruari terdakwa terdakwa il, dan memohonkan peradilan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut diatas cc. surat penjelasan (memorie banding) dari masing rising terdakwa dan terdakwa ill berita acara pemeriksaan tambahan (pendengaran saksi) yang dilakukan olah pengadilan tinggi palembang tanggal desember menimbang, bahwa permohonan terdakwa terdakwa untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut diatas, diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang undang, karena itu permohonan tersebut dapat diterima menimbang, bahwa dalam amar putusan hakim pertama" tersebut terdakwa terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi menimbang, bahwa dimuka sidang terdakwa telah mungkin bersalah melakukan perbuatan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka dalam surat tuduhan, dengan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh terdakwa atau orang lain untuk membuat daftar gaji kekurangan gaji termasuk daftar keluarga yang tidak benar isinya dah pembuatan daftar kekurangan gaji termasuk daftar keluarga diserahkan dipercayakan kepada bendaharawan yakni terdakwa dan penandatanganan salam daftar gaji . sebagai kepala kantor yang diharuskan "mengetahui" dilakukannya tanpa menyelidikinya lebih dahulu kebenaran isi daftar gaji tersebut karena sudah dipercayakan kepada bendaharawan pembuat daftar haji menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada unsur sengaja" pada terdakwa bahwa telah menyuruh membuat daftar gaji termasuk daftar keluarga yang isinya tidak benar dan. juga tidak: ada unsur sengaja untuk menyuruh menggunakan daftar. gaji yang isinya tidak benar menimbang, bahwa keterangan saksi. saksi dimuka sidang dan alat alat bukti lainnya tidak ada yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah. melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran dan . k.u.h.p, dan dengan demikian juga tidak bukti terdakwa telah melakukan haa "aa minta tindak pidana seperti yang dituduhkan dalam tuduhan primer, leh karena itu: terdakwa sudah seharusnya dibebaskan dari tuduhan pinggir, tersebut menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang mengakui bahwarla pernah menerima uang sebanyak ap. dari terdakwa ii, akan tetapi ditebang saksi saksi dibuka sidang maupun alat alat bukti lainnya tidak rada yang dapat menguatkan keterangan terdakwa tersebut sehingga" keterangan terdakwa tersebut merupakan pengalihan yang sama sekali: tidak" disertai (lengan bukti bukti lainnya sehingga dari pertimbangan pertimbangan tersebut tidak cukup bukti bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsidiari, lebih subsidiari maupun lebih subsidiary dari, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan tuduhan, tersebut: ann menimbang, bahwa terdakwa jl! dan terdakwa dimuka sidang telah mungkin bersalah melakukan perbuatan perbuatan yang dituduhkan dalam. tuduhan primaire dan lebih subsidiari lagi, dengan menerangkan bahwa benar telah menanda tangani daftar guru guru agama yang tidak sesuai'dangan isi sebenarnya dengan maksud agar dinas pendidikan agama tidak hancur karena kekurangan guru guru agama dan terdakwa ili dan tidak ada. maksud dan tidak mengetahui bahwa surat tersebut dipergunakan seolah otak benar yang dapat merugikan keuangan negara gea menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dimuka sidang dan alat alat: bukti lainnya tidak ada yang dapat membuktikan bahwa terdakwa: iii dan.!iv. telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primaire dan lebih subsidiari lagi oleh karena itu sudah seharusnya mereka .dibebaskan dari tuduhan tersebut menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka keputusan pengadilan negeri muara enim mengenai terdakwa terdakwa ill dan haruslah dibatalkan dan pengadilan tinggi: hendak menghadirinya sendiri seperti yang akan disebutkan dibawah panti menimbang, bahwa karena terdakwa terdakwa iii dan dibebaskan maka barang barang yang dijadikan bukti dalam perkara ini hanyalah' diangkat dari penyitaan dan dikembalikan kepada terdakwa terdakwa iii dan.iv sebagai orang yang berhak atas barang barang tersebut peta menimbang, bahwa karena terdakwa terdakwa iii dan:iv dibebaskan maka biaya yang timbul dalam perkara ini bagi mereka dibebankan kepada negara menimbang, bahwa pengadilan tinggi telah membaca dan.mempelajari memorie banding dari terdakwa terdakwa dan terdakwa menimbang, bahwa mengenai kesalahan terdakwa pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri yang menyalahkan terdakwa seperti yang tercantum dalam pertimbangan pertimbangan putusannya, pertimbangan pertimbangan mana dijadikan pertimbangan pertimbangan sendiri.bish: panga . dilan tinggi! dalam mengambil keputusannya sehingga putusan, pengadilan dan na: man ari negeri tersebut dapat dikuatkan, akan tetapi pengadilan negeri kurang tepat memberikan hukuman kurungan pengganti hukuman denda terhadap terdakwa ii, hukuman mana bertentangan dengan k.u.h.p., oleh karena itu hukuman tersebut perlu dirubah menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka biaya perkara yang timbul baginya dalam kedua tingkat pemeriksaan dibebankan kepadanya: mengingat fasal fasal dari undang undang yang bersangkutan mengadili dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa dengan merah hukuman karangan pengganti hukuman denda sehingga harus dibaca subsidiari team) bulan kurungan: menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pemeriksaan membatalkan keputusan pengadilan negeri muara enim tangga! pebruari daftar kts. nme yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa terdakwa iii dan mengadili sendiri menyatakan bahwa terdakwa terdakwa iii dan tidak terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana seperti yang dituduh kan kepada mereka membebaskan terdakwa terdakwa iii dan oleh karena jitu dari tuduhan tersebut memerintahkan untuk menghentikan tahanan sementara atas diri terdakwa terdakwa il! dan dalam perkara ini dan memerintahkan agar terdakwa ter dakwa iiimemerintahkan untuk mengangkat sita atas barang barang bukti dalam perkara terdakwa terdakwa ii! dan dan memerintahkan untuk pengembali kan barang barang bukti tersebut kepada terdakwa terdakwa dan sebagai orang orang yang berhak atas barang barang tersebut membebankan biaya perkara ini pada negara demikianlah diputuskan dalam sidang majelis pengadilan tinggi palem bang pada hari senen, tangga! pebruari tujuh puluh dua, oleh srono sh., ketua sidang majelis, teuku mohamad rasjid dan soeharto s.h., masing masing anggota sidang majelis. dengan dihadiri oleh: zainal abidin, panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa terdakwa: putusan pengadilan negeri muara enim no, kts keputusan: demi. keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri muara enim, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa terdakwa lm. asnawi bin hi. jaha, umur tahun pekerjaan kepala dinas pendidikan agama kab. list, tinggal tanjung raman muara enim. "ah fuchsia bin karim, umur tahun, pekerjaan bendaharawan pada kantor pendidikan agraria kab. list, bertempat tinggal jalan balada palembang. imron bin sjahrir, umur tahun, pekerjaan penilik pendidikan agama. kecamatan prabumulih dan gelombang, bertempat tingga! tambang kelakar kecamatan gelombang. juni bin jenuh, umur tahun, pekerjaan penilik pendidikan agama kecamatan gunung megang dan kecamatan talang ubi, bertempat tinggal jalan rantai mas rejosari prabumulih. saifuddin bin asin, umur tahun, pekerjaan pegawai kantor sendi ikan agama kab. list yaitu pembuat daftar gaji, bertempat tinggal didusun tangga! muara enim. tertuduh tertuduh berada dalam tahanan) memperhatikan surat surat dalam berita acara: mendengar keterangan terdakwa terdakwa dan saksi saksi mendengar tuntutan jaksa yang menyatakan, bahwa terbukti syah terdakwa terdakwa terdakwa asnawi bin hi. jahit (terdakwa telah bersalah pelaku kan tindak. pidana sebagai termaktub dalam tuduhan subsidiari karena perbuatan terdakwa: memenuhi unsur unsur delik dalam ps. k.u.h.p. ps. sub: u.u, terdakwa fuchsia bin karim (terdakwa ii) telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai termaktub dalam tuduhan subsidiari, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur delik dari ps. kuhp ps. sub. jo, ps. no, terdakwa imron bin sjahrir juni bin. jenuh dan saifuddin bin asin telah bersalah melakukan tindak pidana dalam tuduhan primaire karena perbuatan terdakwa terdakwa telah memenuhi unsur unsur delik dari pada kuhp jo. ps. sub. uu. no, dan oleh karena itu supaya pengadilan menjatuhkan padanya masing masing hukuman penjara selama terdakwa kei dan 6th. penjara denda rp. sub bi. kurungan terdakwa iii dan terdakwa th. penjara denda rp. sub. bulan kurungan sedangkan, terdakwa th. penjara denda rp. sub, bl. kurungan des mendengar uraian pembelaan terdakwa terdakwa dan pembelaan dari pembalap terdakwa dan menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh seperti berikut dibawah iv. prinsip vide surat tuduhan subsidiari vide surat tuduhan meer subsidiari vide surat tuduhan nog meer subsidiari vide surat tuduhan menimbang, bahwa terdakwa terdakwa telah mungkin keras bersalah: melakukan apa yang tuduhan atas dirinya itu: menimbang, bahwa menurut hemat kami adalah sangat penting mengurai kan apa yang dituduhkan tersebut satu persatu menimbang, bahwa tuduhan primaire yang dimaksud dalam ps. sub: dan uu. jo. ps. kuhp, dalam ps, dalam ps. mana memuat unsur unsur sebagai berikut sub. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung: atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah dst. unsur terhadap ps. sb. dan uu, melainkan adalah suatu unsur yang merupakan hubungan yang dilakukan, timbulnya perbuatan sebagaimana yang disebut dalam pokok tuduhan dan oleh karena itu delik ini penting sebab memuat ketentuan ketentuan yang dikehendaki oleh ps. sub. dan sub,b: uu. tersebut, maka kami akan bicarakan terlebih dahulu unsur unsur ps. k.u.h.p. tersebut yang memuat unsur unsur sebagai berikut membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak bnn dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain: menggunakan surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika dipergunakan mendapatkan atau mendatangkan .suatu 'kerugian menimbang, bahwa sekarang apakah unsur unsur tersebut diatas: (ps, k.u.h.p,) telah dipenuhi semuanya oleh atau dalam perbuatan perbuatan masing masing terdakwa berikut ini dapatlah diterangkan satu per satu sebagai berikut terdakwa menerangkan hen bahwa benar terdakwa diangkat sebagai kepala dinas) pendidikan agama kab. list sejak bulan mei dan pada waktu terdakwa menerima jabatan tersebut jumlah guru guru agama pegawai ada orang dan.hingga bulan maret april jumlah itu menjadi . orang bahwa besluit besluit pengangkatan baru yang bertahun yang sudah turun . sebagian besar'atas usul pejabat yang lama kas. djamil, yakni orang sedangkan guru guru agama yang diusulkan terdakwa sendiri sebanyak orang dan diantaranya sudah ada yang turun besluit besluit itu bahwa selain dari pada itu ada juga usul usul itu berasa! dari ppa atau ada juga dari perseorangan tanpa melalui terdakwa sebagai kd. seperti pengangkatan zuriat atas usul ppa juni bahwa besluit pengangkatan baru yang bertahun terdakwa terima sekitar secara tidak serentak melalui pos, ada juga yang diambil sendiri oleh terdakwa ada pula yang dibawa oleh ppa. ybs. imron dan juni) dan ada juga yang langsung dibawa oleh u guru ybs. bahwa terhadap besluit besluit tersebut yang terdakwa terima ber tahun semuanya telah diteruskan bagian sekretariat untuk diregenerasi untuk s6terasnya berturut turut pada bulan bulan mei maret oleh terdakwa telah dikeluarkan surat perintah tugasnya bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang adanya guru guru pengangkatan baru dan tertuduh tidak merasa pernah memerintahkan terdakwa untuk manganvrag apel apel gaji guru guru akan tetapi terdakwa hanya memerintahkan untuk menganvrag gaji gaji guru guru agama pengangkatan baru tsb, sejak guru guru agama tsb. menjalankan tugasnya sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkannya, bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang apel dan membiarkannya kepada guru agama seperti yang diterangkan term, bahwa terdakwa pernah menerima uang secara bergelombang dari term, yang kesemuanya berjumlah rp. uang mana menurut term, benar ada hubungannya dengan jabatan term, sebagai kd. bahwa terdakwa telah menanda tangani daftar daftar permintaan gaji yang disodorkan oleh terdakwa tanpa diteliti oleh terdakwa karena adalah berdasarkan atas kepercayaan pada trd. sebagai pembuat daftar gaji. bahwa term. pernah oleh term. disuruh mengusahakan surat keterangan bertugas dan surat keterangan tanggungan keluarga, bahwa term. benar ada datang bersama sama dengan terdakwa memenuhi saksi hasan basri selaku kup. kab. list untuk meminta tanda tangan saksi serta cap pemda list pada surat daftar tanggungan keluarga atas nama guru guru amarna (vide bukti surat) |. . bahwa benar diantara guru guru amarna pengangkatan baru itu ada yang berlainan namanya dengan nama yang tercantum dalam besluit dan kelainan tsb. oleh terdakwa dikatakan telah pernah dilaporkan kepada kepala jaw, pen, agama sumsel palembang terdakwa menerangkan bahwa benar term, adalah bendaharawan pada kantor dinas pend, agama kab. list. bahwa benar penganvasan apel gaji gaji guru guru agama yang dibuat nya selalu atas perintah terdakwa selaku kepala dinas, bahwa term, sejak bulan agustus telah ditugaskan oleh kd, untuk tinggal palembang guna tugas khusus untuk memudahkan berurusan dengan kbn, palembang, bnn bahwa benar.term, telah menganvrag apel apel guru agama pada dinas pend. agama kab, list yang baru sebanyak: lebih kurang orang untuk masa antara desember sfd pebruari penganvasan mana dilakukan secara bertahap. nn, bahwa dari penganvasan apel haji tsb. telah diterima semu. yang sekali gus'dijangkau pada kas negara palembang, bahwa untuk'menuangkan siau2 tsb, term, selalu mempergunakan surat kuasa kuasa dari kd. yaitu term. hart sea bahwa benar surat keterangan bertugas surat keterangan tanggungan keluarga dan daftar permintaan apel apel gaji yang diperlihatkan kepada term. .yang didapat kbn. palembang adalah surat surat yang .term. buat dan pergunakan untuk permintaan rapet gaji gaji tsb, bahwa term, telah membuat daftar permintaan apel guru agama yang baru dan dari daftar mana oleh kbn. palembang telah dikeluarkan sebanyak semu. yang meliputi uang sebesar juta rupiah lebih dan uang itu telah term, terima, han aan tau bahwa term, telah membuat pula daftar daftar permintaan gaji guru guru agama untuk. bulan juli, agustus dan september untuk sejumlah orang guru guru agama baru sebagai kelanjutan dari daftar permintaan apel yang pada bulan bulan tersebut diatas belum disatukan daftarnya dengan daftar permintaan gaji bulanan aan batara bahwa daftar mana dibuat sendiri oleh term. dan' telah dimintakan uangnya. dengan semu semu yang dituangkan palembang. sedangkan daftar bulanan yang dibuat oleh term. dituangkan dengan check pos, uang. tape! mana kemudian semuanya telah diterima oleh terdakwa palembang kemudian semuanya diserahkan kepada term, bertempat dirumah sendiri di palembang bahwa term, sejak'awal tahun tidak lagi melakukan pembayaran gaji: guru guru agama pegawai, berhubung term. berada palembang dan tugas tsb. diserahkan kepada term. damn eng bahwa term, il'pernah bersama sama dengan term. .memintakan tanda . tangan dari saksi hasan basri beserta cap pemda kab. list :yaitu surat tanggungan keluarga guru guru agama yang telah terdakwa daftarnya yakni al. atas nama mahmud djadi dan badui: . bahwa dari tiap tiap penyerahan uang apel kepada term. i'tersebut dari term. telah menerima dari term, uang sebesar rp. juta, sedangkan gaji yang diserahkan kepada term. telah menerima uang dari terdakwa sebanyak rp. sehingga seluruhnya meliputi sejumlah rp. satu" juta delapan ratus'ribu rupiah): har san bahwa surat surat seperti surat keterangan bertugas, 'surat tanggungan tan guru guru agama kab. list kira kira berjumlah orang dan pada bulan oktober berjumlah pegawai guru agama telah bertambah sebanyak orang penambahan mana dibuat oleh term, menurut konsep yang diberikan olah kd. term. bahwa pembayaran gaji sering term. lakukan dirumah yang mengambil secara langsung oleh guru guru agama dan sebagian besar diambil oleh ppa. masing masing term. iii dan iv! dengan membawa surat kuasa dari giru guru agama ybs. bahwa benar dari pembayaran gaji gaji tersebut sering terdapat kelebihan sisa uang dan sejak bulan oktober setiap bulannya terdapat sisa gaji sekitar rp. sampai rp. kelebihan mana telah term. serahkan kepada term. dan penyerahan uang sisa itu tanpa tanda terima . bahwa kelebihan uang gaji tsb, disebabkan nama nama yang tersebut dalam daftar gaji tsb. orangnya tidak ada samasekali atau pada daftar tsb. terdapat nama guru yang sama namanya pada suatu tempat dan sekolah yang sama ataupun disebabkan jumlah tunjangan keluarga yang berlainan dari yang sebenarnya kelainan mana walaupun terdakwa ketahui akan tetapi terdakwa tetap membuat daftar gaji tersebut karena atas perintah kepala. bahwa term. dalam membuat daftar gaji guru guru yang baru tidak pernah melampirkan sk. bertugas dan semua daftar gaji tsb, 'setelah terdakwa: buat diserahkan term, untuk ditanda tangani dan kemudian diserahkan kepada'term. untuk mengurusnya kbn. palembang bahwa benar terdakwa ada menerima uang dari terdakwa 'ke secara berturut turut sehingga meliputi jumlah rp. uang mana adalah atas pemberian menimbang, bahwa saksi saksi yang dengar masing masing bawah. sumpah muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut saksi sofia azis, menerangkan bahwa saksi sebagai kup pada dpa kab. list tidak mengetahui secara pasti jumlah guru guru agama daerahnya hal mana sebabkan tidak seluruh besluit belut pengangkatan guru guru agama disampaikan pada saksi, saksi hanya mengetahui jumlah guru guru agama tsb. dari daftar gaji saja sebab sebahagian besar guru guru agama baru yang sudah muat dalam daftar gaji tapi tidak diregenerasi pada saksi sebagai kup demikian juga halnya saksi tidak mengetahui jumlah tanggungan keluarga guru guru agama tsb, bahwa saksi mengetahui tidak semua besluit yang datang dari palembang serahkan pada saksi sebagai kup. sebagaimana biasa jika ada besluit baru yang datang selalu terima pada bagian sekretariat yang kemudian teruskan pada kd. dan sesudah dikembalikan pada bagian sekretariat lagi baru diserah kan pada saksi sbg. kup. saksi saksi russiatm, sajutjik, saksama dan sarinah, menerangkan. bahwa saksi saksi mulai bertugas sekitar dengan surat tugas yang tanda tangani terdakwa bahwa saksi saksi menerangkan, saksi belum pernah menerima besluit asi akan tetapi antar saksi saksi taufik dan saksama) pernah menerima passing besluit saja: bahwa saksi saksi mengetahui surat surat tugas dan besluit passing yang saksi saksi terima tidak atas nama saksi yang sebenarnya dan hal ini oleh saksi sudah pernah minta selesaikan pada kd, term. akan tetapi oleh dikatakan hanya kekeliruan tik saja demikian saksi russiatm pakai surat tugas a.n, mati saltik pr) memakai a.n. sejati ik) saksama memakai a.n. halimah dan martina memakai a.n. martini bahwa saksi saksi tsb. telah dibuat mendapat rapi akan tetapi saksi saksi tidak pernah menerima uang apel gaji tersebut saksi saksi mas'at mahdi dan rasjid, menerangkan send bahwa saksi saksi mulai bertugas sekitar th. berdasarkan surat tugas dari term, tapi tak pernah menerima besluit bahwa saksi saksi tidak mengetahui dalam daftar kajian saksi saksi dibuat jumlah tanggungan keluarga saksi saksi yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan tanggungan saksi saksi yang sebenarnya dan saksi tidak pernah menerima kelebihan uang dari kelebihan tanggungan itu seperti saksi mas at tanggungan satu isteri tetapi dalam daftar gaji ada lima tanggungan, saksi mahdi belum ada tanggungan bujang dalam daftar gaji disebut satu tanggung isteri dan saksi rasjid tanggungan rapat dalam daftar gaji disebut sirna saksi mardjum, menerangkan tag tan bahwa benar saksi sebagai kepala min. pernah disodorkan bangko s.k. bertugas yang dibawa oleh muzamil untuk td. tangani sedang saksi tidak mengetahui dari mana dipercepat bangko tsb. dan (penanda tangan pada blank itu adalah untuk sekedar memenuhi kehendak guru agama ybs. dan sesuai pula apa yang telah pernah disarankan oleh kd. term. sedang saksi sama sekali tidak merasa atau bermaksud apa apa bahwa saksi pernah menerima surat penugasan yang ditanda tangani term. an. asah, nama, parish muzamil ah. basri, bupati, serimajati dan pada penugasan guru guru mana saksi hanya memberi atau membuat s,k. bertugas an. nama, dan hadiah saja sedangkan yang lain lain saksi tidak pernah memberikan s.k. bertugas bahwa saksi tidak. pernah menerima surat tugas an. arfudin, hikari, abusjafe'i yang sekali gus saksi tidak pernah membuat s.k, bertugas an. mereka itu bahwa benar saksi mengakui tanda tangan pada s.k. bertugas. yang diperlihatkan dipersidangkan an. arfudin, hikari, dan abu safe'i adalah tanda sebagai berikut seperti bahwa para terdakwa masing masing telah mengaku sebagai berikut term. mengaku telah menerima pemberian uang dari term, secara bertahap sejumlah rp. term. mengaku rnererima uang pemberian dari term. sebesar rp. term, lil, dan mengaku menerima pinjaman dan pemberian uang term, masing masing sejumlah rp. rp. dan rp. rp. dan term. mengaku pula tiap tiap bulan sudah dia ditugaskan membuat daftar gaji menerima dari term. uang antara s d ribu rupiah. demikianlah kiranya dari perbuatan perbuatan tersebut para tertuduh masing masing telah memperkaya dirinya, dengan penerimaan uang masing masing dalam jumlah yang disebutkan diatas tambah dengan uang gaji gaji guru yang ambil oleh terdakwa ii! dan dengan kuasa, sedangkan uangnya tidak ada sama sekali. kbn. palembang atas surat surat permintaan apel dan gaji yang buat oleh para term. sebagaimana sebutkan dalam uraian atas telah mengeluarkan uang sebanyak juta rupiah lebih untuk pembayaran rapi dan. gaji orang guru agama dalam lingkungan dinas pend, agama kab. list yang tidak cada.sama sekali atau yang kemudian oleh term. diadakan dengan menunjuk orang lain dari yang tersebut dalam besluit, uang mana dimiliki oleh para term. dengan tanpa hak dan dengan kejahatan, telah mengakibatkan negara menteri kerugian uang sejumlah tersebut diatas. dengan demikian para term. telah melakukan perbuatan yang memenuhi! semua unsur dari kejahatan yang tuduhan dalam tuduhan primaire, dan karena itu majelis berkesimpulan para word. sudah terbukti dengan cukup telah melakukan kejahatan yang tuduhan dan oleh karenanya harus hukum, oleh karena para terdakwa telah terbukti dan bersalah atas kejahatan yang tuduhan dalam tuduhan primaire yaitu term. lil dan bersama sama melakukan kejahatan korupsi dan term. bersalah telah melakukan kejahatan korupsi dan term. bersalah telah melakukan kejahatan korupsi, maka tuduhan tuduhan selainnya dan selanjutnya tidak perlu buktikan lagi. bahwa majelis tidak sependapat dengar stir. jaksa yang dalam reguisitoirnya menyatakan bahwa term. terbukti dan bersalah atas kejahatan yang di tuduhan dalam tuduhan subsidiari, oleh karena sepanjang pemeriksaan dalam persidangan atas alat alat bukti menurut hukum, menurut hemat kami perlu atan perbuatan term. yang telah terbukti itu tidak dapat dan tidak memenuhi unsur unsur yang kehendaki oleh yang dituduhkan dalam tuduhan itu, sebab menurut hemat kami: unsur unsur uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan "sebagai salah satu unsur dari delik penggelapan sebagai mana tersebut dalam harus ada dan terbukti, unsur mana sepanjang pemeriksaan sidang sama sekali tidak terbukti, .ma bahwa mereka tertuduh no, dan pada' waktu dari tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan primaire diatas sebagai pegawai negari yang dangan sengaja, menggelapkan atay membiarkan dicuri atau digelapkan oleh orang lain, uang atau kertas yang berharga yung ada dibawah pegangan nya atau membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut yaitu : tertuduh tertuduh telah menerima uang tersebut dalam tuduhan primaire diatas, uang mana oleh tertuduh tertuduh tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya melainkan dimiliki oleh tertuduh kartu juh. mater subsidiari terhadap tertuduh dan . bahwa mereka tertuduh pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam tuduhan diatas sebagai pegawai negeri telah menerima hadiah atau janji,. sedang mengetahui atau secara wajar harus menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan berhubung dengan suatu kekuasaan atau wewenang karena jabatannya atau menurut pendapat yang memberi hadiah :atau janji bahwa kekuasaan atau wewenang itu ada padanya karena jabatannya, demikian tertuduh pertama dan kedua sebagai kepala dan bendaharawan pada kantor dinas pendidikan agama kab. list, telah menerima hadiah yaitu tertuduh pertama telah menerima uang dari tertuduh kedua fuchsia secara berturut turut beberapa kali sehingga berjumlah lebih kurang rp. yang diketahuinya atau secara wajar patut harus dibukanya bahwa uang tersebut diberikan dihadiahkan oleh terdakwa fuchsia berhubung dengan kekuasaan atau wewenang dari terdakwa pertama selaku kepala dinas sendi ikan agama kab, list: demikian pula halnya tertuduh kedua selaku rendah rawan pada kantor tsb, telah menerima sang berturut turut.beberapa kali uang dari tertuduh pertama sehingga berjumlah rp. yang diketahuinya atau wajar harus dibukanya bahwa uang tsb. diberikan atau dihadiahkan kepadanya berhubung dengan jabatannya atau wewenangnya masing masing diatas, nog meer subsidiari terhadap tertuduh dan bahwa tertuduh tertuduh diatas pada waktu dan tempat seperti tersebut. pada tuduhan diatas telah menerima hadiah yang diketahui atau dapat diduga nya berasal dari suatu kejahatan situ tertuduh tertuduh telah menerima uang dari tertuduh kedua fuchsia vang rana diketahui atau dapat dibukanya bahwa. uang tersebut diperoleh terdakwa kedua karena kejahatan kejahatan atau salah satu dari kejahatan yang tuduhan diatas demikian tertuduh asnawi bin haji jaha telah menerima pemberian uang sejumlah rp. tertuduh ketiga imron bin sjahrir rp. tertuduh keempat juri bin jenuh rp. dan tertuduh kelima saiful din bin asin rp. dari tertuduh kedua fuchsia bin abd. karim. . majelis juga menolak pendapat sdr. pembela dalam pledolinya tentang, baik term, maupun tidak dapat persawahan atas perbuatannya telah merugikan keuangan negara, sebab dari keterangan saksi saksi sendiri muka bersidang antara lain mahdi salam, ahmad basri, russiatm, bahwa para saksi baru menerima gajinya masing masing dalam untuk pertama kalinya dalam th. dan tidak pernah menerima apel gajinya, sedang gajinya sudah dikeluarkan oleh kbn. sejak tahun yang diakui oleh term, sudah diterimanya, jadi apel gaji tsb. dikeluarkan olah kbn untuk pembayaran gaji dari orang yang sebenarnya tidak ada, dan karena itu negara mengalami kerugian. selain itu, keterangan term. yang mengatakan bahwa, uang uang apel yang diterimanya itu telah diserahkannya kepada term. tidak dapat diterima kebenarannya bukan saja karena tidak diakui oleh term. akan tetapi juga karena penyerahan itu tidak ada alasan sama sekali, mengingat bahwa term. adalah bendaharawan yang angkat dengan besluit olah menteri agama r.i. ter. tgl. yang dalam pertimbangan keputusan itu antara lain disebutkan a1. perlu diangkat seorang bendaharawan pada kantor dinas pend. agama list supaya pengurusan keuangan dapat dilakukan olehnya terlepas dari kd. bahwa dia bertanggung jawab sendiri atas semua urusan yang berau bunga dengan kantor pendidikan agama list. bahwa pengangkatan itu menurut ketentuan dalam icw, bahwa term, fuchsia dipandang cakap untuk jabatannya itu sehingga adalah tidak masuk akal dan karena itu tidak dapat diterima bahwa term, membuat menyampaikan daftar apel dan gaji para peg. dan guru guru amarna kbn. yang telah dilakukannya itu serta menerima uangnya adalah seluruhnya atas perintah kd. demikianlah juga halnya dengan term. penyerahan'sisa gaji oleh term, kepada term, tidak berarti uang tsb. telah dikembalikan kepada negara lebih lebih lagi term, sendiri mengakui bahwa sebagian dari uangnya yang diserahkannya itu berjurntah antara ribu pada tiap tiap selesai melakukan pembayaran diberikan oleh kd, kepadanya. tentang kuhp, sebagai salah satu unsur dari kejahatan yang dibutuhkannya kepada tertuduh tertuduh sudah berarti dilakukan oleh term, dan sebagaimana telah diuraikan diatas, dan karena itu majelis menolak pendapat dari sdr, pembela. majelis juga menolak pendapat sdr, pembela bahwa ter. melakukan perbuat tsb. yakni membuat daftar sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukannya menurut dasar yang tercantum dalam kuhp sebab tugas yang dijalankannya itu adalah atas perintah dari yang sebenarnya tidak berwenang, sebab sejak diangkatnya bendaharawan pada dinas pend. agama" list segala tugas dan urusan yang berhubungan dengan keuangan dilakukan olah bendaharawan, menimbang bahwa barang bukti milik terdakwa terdakwa yang diperolehnya dari kejahatan hasil kejahatan yang tersebut dalam tuduhan primaire yang telah terbukti itu sebagaimana tersebut dalam dictum keputusan ini perlu dinyatakan dirampas untuk negara, atas kesalahan yang telah terbukti itu, memandang bahwa hukuman penjara dan denda bersama sama adalah tepat bagi para term, atas kesalahannya itu, bahwa para term, belum pernah dihukum dan dalam pledoinya masing masing menyatakan baka terdakwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga banyak oleh majelis dipandang sebagai aktor untuk menyerahkan keputusan yang ringan bagi para terdakwa dan bahwa dimuka sidang para terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit belit hingga menukarkan dan menyulitkan jalannya sidang dipandang sebagai aktor yang memberatkan menimbang bahwa sebelum menjatuhkan keputusan majelis perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa. hal hal yang meringankan adalah bahwa term, belum pernah dihukum bahwa terdakwa terdakwa selnya persidangan selalu berlaku sopan sehingga jalannya persidangan lancar hal hat yang memberatkan bagi terdakwa terdakwa adalah bahwa terdakwa terdakwa tidak mengaku dan sering memberikan keterangan yang berbelit belit bahwa terdakwa terdakwa sebagai pejabat ppa yang justru membina watak mental dalam masyarakat umumnya dan agama islam khusus nya, telah mencemarkan umat beragama islam. . bahwa terdakwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat dan kab, list khususnya menimbang bahwa mengenai bukti surat yang dipercepat dari ken palembang atas pinjaman yang dilakukan oleh kejaksaan dan bukti surat mana adalah arsip kantor yang perlu bagi kepentingan kantornya maka pengadilan tidak mean dang perlu untuk disita mengingat undang undang no: tahun sub, ajo kuhp, dan h.i.r. mengadili menyatakan terdakwa asnawi bin hi. jaha, terdakwa fuchsia bin karim terdakwa iii mon oin sjahrir. terdakwa juni bin janur terdakwa saifuddin bin asin. telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. oleh karena itu menghukum masing masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu terdakwa (lima) tahun. denda rp. (satu juta rupiah) subs. (satu) tahun kurungan. terdakwa (lima) tahun) denda rp. (satu juta rupiah) subs. (satu) tahun kurungan. bata terdakwa iii (dua) tahun naa denda rp. enam ratus ribu rupiah) ana subs. (sepuluh! bulan kurungan. nanas terdakwa 2dua) tahun. denda rp, (enam ratus ribu rupiah) pan subs. (sepuluh) bulan kurungan. terdakwa (dua) tahun. inn denda rp. team ratus ribu rupiah) bag . subs, (sepuluh) bulan kurung: terdakwa berupa sebuah rumah gedung didusun tanjung raman yang dibangun pada tahun radio transistor philips. jam tangan kecil nelson. lampu strongking merk solar. sebuah tas kulit besar dan tas kecil. jam tangan merk nelson, kebon pisang dan durian ds, tanjung raman, sebidang kebun durian. kebun pisang dipulau tanjung raman. terdakwa berupa seluruh barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggai oktober terdakwa iii berupa sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen ds. tambang kelakar. buah buket jati. maa satu stel kursi jok, na: terdakwa berupa padan jam lonceng dinding, dirampas untuk negara, sedangkan barang barang bukti selebihnya kembali kan kepada masing masing terdakwa yang berhak demikianlah putusan ini diucapkan pada hari kamis tanggai pebruari oleh hasan mahjuddin sh. hakim ketua, imam paris sjafile sh, husna masing masing hakim anggota pada pengadilan negeri muara enim, yang didampingi oleh hm, justin s5. panitera pengganti pada pengadilan negeri tsb. dihadapan jaksa dan terdakwa terdakwa tersebut. mana dengan memperhatikan undang undang tahun sub. ajo 16jo .17jo k.u.h.p. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan pengadilan: negri tersebut yang. amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut! menyatakan pak nan snn terdakwa: asnawi bin haji jaja, yu. terdakwa." fuchsia bin a ' karim. terdakwa iii imron bin sjahrir. nana terdakwa djupnibin jenuh. . terdakwa, saifuddin bin asin. telah.bersalah melakukan'tindak pidana korupsi. oleh.karena itu menghukum masing masing terdakwa dengan hukuman penjara dendayaitu: terdakwa (lima) tahun. ana denda rp: (satu juta rupiah. kon subs. (satu) tahun kurungan, nan terdakwa il (lima! tahun. oto, denda rp. (satu juta rupiah). . subs, (satu tahun karangan. ann naa ta, terdakwa iii (dua) tahun, tag denda rp. (enam ratus'ributupiah). subs. 10sepuluh) bulan kurungan. terdakwa (dua) tahun. denda rp. , (enam ratus ibu rupiah). subs, (sepuluh) bulan kurungan. terdakwa dua) tahun, nanang denda rp. team ratus ribu rupiah). subs, (sepuluh) bulan kurungan, a'dalam' tahanan sementara : . menghukum terdakwa untuk membayar semua' ongkos ongkos perkara yang timbul: memerintahkan pula agar supaya barang barang bukti kepunyaan: terdakwa .berupa pan hoa aib sebuah rumah limas gudang didusun tanjung raman vang dibangun d."pada tahun . nan inul radio. transistor philips. naa jam.tangan kecil nelson. dak lampu strongking merk solar. sebuah tas kulit besar dan kecil. sea jam.tangan merk nelson. pada je. kebon pisang dan durian ds. tanjung raman . ana han sebidang kebun durian. inn kebun pisang dipulau tanjung raman. rea terdakwa berupa seluruh barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal oktober terdakwa iil berupa sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen ds, tambang kelakar, buah buket jati, satu stel kursi jok, terdakwa berupa seluruh barang barang yang tersebut.. jam lonceng dinding, dirampas untuk negara, sedangkan barang barang bukti selebihnya dikembalikan kepada" masing masing terdakwa yang berhak putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh pengalihan tinggi palembang dengan putusannya tanggal pebruari pt. pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut. dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa dengan merubah hukuman kurungan pengganti hukuman denda sehingga harus dibaca subsidiari (enam) bulan kurungan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara'ini untuk kedua' tingkat pemeriksaan bee ada membatalkan keputusan pengadilan negeri muara enim tangga! pebruari daftar kts nme yang dimohonkan banding: sekedar mengenai terdakwa terdakwa iii dan iv: mengadili sendiri menyatakan bahwa terdakwa terdakwa iii dan iv.tidak:terbukti bersalah. menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana seperti yang dituduh: kan kepada mereka membebaskan terdakwa terdakwa dan oleh karena itu dari tuduhan tersebut basa memerintahkan untuk menghentikan tahanan sementara atas diri terdakwa terdakwa iii dan dalam perkara ini dan memerintahkan agar terdakwa ter dakwa. memerintahkan untuk mengangkat sita atas barang barang bukti dalam perkara terdakwa terdakwa lil dan dan memerintahkan untuk pengembali kan barang barang bukti tersebut kepada terdakwa terdakwa iii: dan iv:muara enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal api! jaksa pada kejaksaan negeri muara enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut mengingat pula akan akte tentang penuntutan kasasi kasasi pidana yang dibuat oleh panitera pada pengadilan tinggi palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal mei tertuduh fuchsia bin karimuara enim, juni dari jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri muara enim pada tanggal juni memperhatikan pula risalah kasasi dari bahasan karim kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut surat kuasa khusus tetangga! muara enim april risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan tinggi palembangpula terlebih dahulu, bahieri muara enimnegeri muara enim pada tanggal april dan jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tangga! april dengan demikian permohonan kasus! tersebut. telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang undang, akan tetapi risalah kasasi. yang memuat alasan alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan. perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima kepaniteraan pengadilan negeri muara enim pada tanggal juni jadi telah melewati tenggang waktu (dua) minggu, sebagaimana ditetapkan dalam undang undang mahkamah agung indonesia undang undang na. tahun oleh karena. mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan' tidak dapat diterima menimbang pula, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diderita bukan kepada penuntut kasasi fuchsia bin karim pada tanggal april dan pengadilan tinggi palembangtertuduh fuchsia bin karim oada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa pengadilan tinggi telah salah menafsirkan bunyi k.u.h.p. bahwa dalam undang undang pemberantasan korupsi dan k.u.h.p. tidak termasuk sebutan tindak pidana korupsi bahwa dalam undang undang pemberantasan korupsi tidak ada.satu pun yang menyatakan bahwa pelanggar dapat diberi hukuman penjara dan denda, harus dipilih penjara'atau denda: dana menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung, berpendapat ian mengenai keberatan ke aa. aan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena pengadilan tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab diputuskan dan dituduh kan adalah tindak pidana korupsi yang diancam peraturan pemerintah pengganti undang undang no, tahun sedangkan tersebut menunjuk pada dan mengenai keberatan ke bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima oleh karena pengadilan tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab yang dijadikan dasar penuntutan dan putusan adalah pasa! peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun yang tidak menunjuk bagi pendanaannya kepada mengenai keberatan ke bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena ancaman hukuman nya'adalah hukuman penjara dan atau denda, jadi tersebut selain dari pada memberikan: kepada hakim untuk memilih antara hukuman tersebut, hakim dapat pula memberikan ukuran yang kumulatif sifatnya, salah hukuman badan dan denda menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas bagi pula karena: tidak ternyata, bahwa putusan.yatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi jaksa pada kejaksaan negeri muara enim tersebut menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi fuchsia bin karimmembebankan biaya perkara sepanjang mengenai permohonan kasasi jaksa tersebut kepada negara. demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal mei o.2h prot, gemar seno adji s.h: ketua, d.h. lumbanradja s.h, dan busthanu! arifin s,h: hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari selasa tanggal juli oleh dr. santoso pudjosubroto s.h. wakil ketua sebagai ketua, dengan dihadiri oleh d.h. lumbanradja s.h, dan busthanul arifin s.h. hakim hakim anggotaara penuntut kasasi. naa putusan pengadilan tinggi palembang no, p.t. pidana, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa putusan pengadilan tinggi palembang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan seperti dibawah 'ini dalam perkara terdakwa terdakwa asnawi bin haji jaha, umur tahun, pekerjaan kepala dinas pendidikan agama. kabupaten muara enim, tinggal didusun tanjung raman, (terdakwa ditahan sejak tgl. fuchsia bin kirim, umur tahun, pekerjaan bendaharawan pada kantor pendidikan agama kabupaten list muara enim, tinggal didusun tanjung raman terdakwa' ditahan sejak tgl. imron bin sjahrir, umur tahun, pekerjaan penilik pendidikan agama untuk kecamatan prabumulih, tinggal didusun tambang kelakar, (terdakwa diluar tahanan berdasarkan surat penetapan pengadilan tinggi. palembang p,t, pidana tanggal juni bin jenuh, umur tahun, pekerjaan penilik pendidikan agama'untuk kecamatan gunung megang dan talang lib, tinggal dijalan rantai emas rejosari prabumulih, (terdakwa ditahan sejak tgl. saito) saifuddin bin asin, umur tahun, pekerjaan pegawai pada kantor dinas pendidikan agama kabupaten list muara enim, tinggal didusun. tunggal muara enim (terdakwa ditahan sejak tgl, terdakwa tidak.mengajukan banding) pengadilan tinggi tersebut telah membaca ta, surat surat pemeriksaan persidangan pengadilan negeri muara enim dalam perkara tersebut dan keputusan dalam 'perkara'itu tanggal pebruari daftar kts nme yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan terdakwa! asnawi bin hi, jaha, terdakwa fuchsia bin karim, " terdakwa ill imron bin sjahrir, terdakwa djupnibin jenuh, terdakwa saifuddin bin asin, telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karena itu menghukum masing masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu terdakwa lima) tahun. denda rp: satu juta rupiah) subs. (satu) tahun kurungan. terdakwa (lima) tahun. denda rp. (satu juta rupiah) subs, (satu) tahun kurungan. terdakwa.lll (dua) tahun. denda rp. (enam ratus ribu rp.| subs. (sepuluh) bulan kurungan. terdakwa dua) tahun. denda rp. team ratus ribu rp). subs. (sepuluh) bulan kurungan. terdakwa (dua) tahun. denda rp. (enam ratus ribu rp) subs. (sepuluh) bulan kurungan. terdakwa berupa sebuah rumah limas gudang didusun tanjung raman yang dibangun pada tahun radio transistor philips jam tangan kecil sensor lampu strongking merk solar sebuah tas kulit besar dan tas kecil jam tangan merk nelson kebon pisang dan durian ds. jantung raman . sebidang kebon durian kebon pisang dipulau tanjung raman? terdakwa berupa seluruh barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal oktober tan terdakwa berupa aga sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen. didusun tambang kelakar hat buah buket jati satu stel kursi jok terdakwa berupa |
hukum acara pidana terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan ban ding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan ter sebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh jaksa dalam memori banding. putusan mahkamah agung tgl, piduh mengambil putus n sebagai berikut mahkamah agung tersebut! kanan membaca putusan pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus pn,bs, dalam putusan mana para ter dakwa hasanuddin radio bujang, umur tahun, suku kutianjir lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan bertani, . jiran, umur tahun, suku kutianjir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani: para.penuntut kasasi (berada dalam tahanan penuntut kasasi sejak tanggal agustus sampai dengan tanggal september penuntut kasasi sejak tanggal agustus sampai dengan tanggal juli yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut bersama sama dengan para terdakwa iii tawar, jafri dan zakaria karena didakwa sand aan primaire ata bahwa mereka (tertuduh tertuduh hi, iii, dan pada hari kamis tanggal agustus tahun enam puluh delapan kira kira pada jam wib. bertempat parak pandan jorong tanjung pauh, kenegerian lubuk jantan, kecamatan lintau buo, kabupaten tanah datar, setidak tidaknya pada'suatu tempat dalam daerah hukum kejaksaan pengadilan negeri: batusangkar, baik bersarnasama maupun masing masing sendiri sendiri dengan sengaja: dah'direncanakan:terlebih dahulu, yaitu bahwa tertuduh sering mendengar:katadata ceroboh yang diucapkan oleh bahru pendek) tidak berapa: lama.sebelum terjadi. pembunuhan atas diri bahru pendek). ini, sedangkan se waktustertuduh bertemu dengan bahru meriah) ini bersama sama juga dengan ter me nju sawah tempat kejadian 'ini karena teringat oleh kata kata ce moon tadi, dan berniat membunuh bahru pendek) ini, kemudian duduk barung barung tersebut atas, guna menunggu hari. apak ge lap, sebelum sampai barung tertuduh telah berjumpa dengan ter tuduh jiran) dimana tertuduh jiran) inilah yang menganjurkan agar menunggu hari agak gelap, sedangkan tertuduh tertuduh hi, iv: tawar dan jafri) sudah menunggu pula dekat tempat kejadian, demikian juga tertuduh dan jiran dan zakaria). tertuduh be berapa waktu sebelum melakukan pembunuhan atas diri baclirun batalkan niat tersebut, dengan sengaja telah menghilangkan nyawtuduh ii, hi, dji ran, tawar dan zakaria) memasukkan bahru pendek) kedalam sa wah tempat bahru pendek) bekerja, sehingga bahru pendek) meninggal dunia tiada berapa lain dengan kejadian ini sebagaimana: disebutkan dalam visum repertum no: xvii ver rh3. tanggal november yang dibuat oleh dokter achmad jusuf dokter pe perintah pada rumah sakit umum pembantu'di batusangkar, perbuatan ini merupakan. kejahatan pembunuhan" yang direncanakan lebih dahulu (coord) sebagaimana dimaksud dan diancam "dengan putusan pengadilan tinggi padang tgl. pt. pdg. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi sumba.r riau padang, mengadili perkara perkara dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh tertuduh hasanuddin radio bidang, umur tahun, suku kutianyir, ahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan bertani jiran, umur. tahun, suku kutianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan bertani .: iii. tawar, umur tahun, suku kutianyir, lahir. dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tam . iv. syari, umur tahun, suku kutianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani dan sekolah tnawalib zakaria, umur tahun, suku melayu, pekerjaan tani sekolah thalib: tertuduh ditahan dari tanggal september. sampai tanggal september . tertuduh ditangkap tanggal agustus dan ditahan sampai tanggal juli tertuduh iii ditahan dari tanggal september. sampai tanggal juli tertuduh ditahan dari tanggal september sampai tertuduh ditahan dari tanggal september sampai tanggal juli pengadilan tinggitersebut) . ana telahmembaca: esa esa aan suratsurat pemeriksaan perkara :serta putusan: pengadilan: negeri batusangkar tertanggal agustus k.t. no, pn,bs, dalam perkara tertuduh tertuduh hasanuddin radio bujang, jiran, tawar, syair dan zakaria tersebut atas, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut ash asn menyatakan bahwa kesalahan tertuduh tertuduh lain, dan yang tersebut atas ini tentang perbuatan yang dituduhkan kepada mereka itu tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan membebaskan oleh karena itu dari segala tuduhan membebaskan tertuduh tertuduh dari ongkos perkara dan die bahkan kepada negara segala ongkos yang timbul dalam perkara ini memerintahkan barang bukti berupa sebuah cangkul kembali kan kepada ahli: waris yang paling berhak dari almarhum bahru men dek dan delapan helai surat: cinta kepada saksi syafii thaib, sedang kulit durian yang sudah rusak karena tidak bernilai ekonomis dapat dikesampingkan surat keterangan: yang dibuat oleh gani eddy mana, panitera pengganti pada pengajian negeri batusangkar, yang menyatakan bahwa jaksa widodo pada tanggai september mengajukan permohonan supaya perkara tertuduh tertuduh tersebut atas tipe raksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding menimbang bahwa walaupun permohonan akan pemeriksaan da lam peradilan tingkat banding dari jaksa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan undang undang akan tetapi karena banding diajukan terhadap putusan pengadilan negeri batu sangkar yang membebaskan para tertuduh dari semua tuduhan, maka pengadilan tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah putusan bebas itu adalah benar benar bebas murni sebagaimana demak sudan dalam undang undang drt tahun atau bukan, guna menentukan apakah permohonan banding jaksa ter hadap putusan tersebut dapat diterima atau tidak menimbang, bahwa para tertuduh dengan surat tuduhan jaksa pada kejaksaan negeri batusangkar tertanggal maret reg, no, dituduh sebagai berikut primaire: bahwa. mereka (tertuduh ii, in, 1v, dan pada hari kamis tanggal agustus tahun kira kira pada jam wib bertempat parak pandan jorong tanjung pauh, kenegerian lubuk jantan, kecamatan lintas buo, kabupaten tanah datar setidak tidaknya pada suatu tempat. dalam daerah hukum kejaksaan pengadilan negeri batu sangkar, baik bersama samainooh yang diucapkan oleh bahru pendek) tidak berapa lama sebelum' terjadi pembunuhan atas diri bahru pendek) ini, sedangkan waktu tertuduh bertemu dengan bahru pendek) ini bersama sana juga dengan tertuduh zakaria) suatu barung barung sawah bahru pendek) guna maken durian, maka tertuduh selalu teringat akan kata kata ceroboh, sehingga setelah. selesai makan durian tertuduh bermaksud pulang rumah, namun sebelum.sampai kembali lagi menuju sawah tempat kejadian ini karena teringat oleh kata kata ceroboh tadi, dan berniat lembu nuk bahru merek) ini, kemudian duduk di'barung barung tersebut atas, guna menunggu hari agak gelarhi, dan tawar dan syari) sudah menunggu pula tempat mejadi . an, demikian juga tertuduh dan jiran dan zakaria), oleh tertuduh jiran) dengan maksud membujuk tertuduh agar membunuh bahri., atau setidak tidaknya tersedia waktu. yang cukup bag! tertuduh untuk berpikir secara tenang guna meneruskan atau mem batalkan .niat tersebut, dengan sengaja telly menghilangkan nyawa se orang laki laki bernama bahru pendek) dengan cara tertuduh ter lebih dahulu meninju bahru pendek) ini sekuat tenaga sehingga ja tuh kemudian bersama sama tertuduh memukulkan. dan bersama sama dengan tertuduh il, ill dan jiran, tawar, zakaria) memasukkan bahru pendek) dalam sa wah tempat bahru pendek) bekerja, sehingga bahru pendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan kejadian ini. sebagaimana disebutkan dalam visum repertum. umum pembantu di. batusangkar, me rupawan kejahatan pembunuhan yang .direncanakan lebih dahulu (coord) sebagaimana. dimaksud dan diancam dengan pidana kitab undang undang hukum pidana. subsidi tenan bahwa: mereka (tertuduh tertuduh ii, iii,.iv dan. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 'di atas dalam tuduhan atas, baik bersama sama maupun "masing masing sendiri sendiri dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang.lain yaitu orang laki aki bahru.( pendek), dengan: cara cara tertuduh terlebih. dahulu:.me . tinju. bahru.( pendek) ini sekuat: tenaga. sehingga jatuh. kemudian. bersama sama.tertuduh: memukul sebuah: cangkul tepat mengenai bagian kepala: atas belakang, leher bahru pendek) sedangkan toru duh iv.x syari) setelah bahru pendek) jatuh mencekik lehernya dan. bersama sama tertuduh ii, ni, jiran, tawar, dan zakaria) meta . sukan bahru pendek) dalam sawah tempat bahru. pendek). bekerja, sehingga bahru: pendek) meninggal dunia tiada lama dengan: kejadian : ini, .sebagaimana disebutkan. dalam visum et. repertum: no? xvii ver rhs tanggal november yang dibuat oleh" dokter ahmad yusuf,.dokter pemerintah. pada rumah sakit umum pembantu di batusangkar, sebelum kejadian pembunuhan' atas diri bahru: pendek) ini tertuduh telah memberikan uang sebanyak rp: kepada tertuduh dengan maksud membujuk agar tertua duh melakukan pembunuhan. atas diri bahru pendek) karena ter tuduh jiran) tidak. menyetujui apabila kemenakannya yang 'ber nama murni akan dikawini: oleh bahru pendek) tersebut: perbuatan ini merupakan. kejahatan pembunuhan, sebagaimana yang dimaksud dan diancam. dengan pidana dalam kitab undang undang hukum pidana subsider lagi bahwa mereka (tertuduh ii, ini, iv, dan pada waktu dan. tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan atas baik bersama samatempoh yang di ucapkan oleh bahru pendek) tidak berapa lama sebelum terjadi pem bubuhan atas diri bahru pendek) ini, sedangkan sewaktu tertuduh bertemu dengan bahru pendek) 'ini bersama sama juga dengan ter moon' menuju sa: wah tempat, kejadian ini karena teringat akan kata kata 'ceroboh. jadi, dan berniat membunuh bahu pendek) ini, kemudian duduk ba tung barung tersebut atas, guna menunggu hari agak gelap: sebelum sampai barung barung tertuduh telah berjumpa dengan tertuduh' jiran) dimana tertuduh jiran) inilah. yang menganjurkan agar menunggu hari agak gelap, sedangkan tertuduh:tertuduh ii, tawar dan. syari) sudah menunggu pula tempat kejadian, demikian juga tertuduh ii, jiran dan zakaria), tertuduh beberapa waktu sebelum melakukan pembunuhan atas diri bahru pendek) ini telah diberi uang. tuduh jiran) tidak menyetujui apabila kemenakannya yang ber nama pr. murni akan dikawini oleh bahru pendek) tersebut, atau setidak tidaknya tersedia waktu yang cukup bagi tertuduh untuk ber pikir secara tenang guna meneruskan ataupun membatalkan niat verse but"dahulu meninju bahru pendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama sama ter tuduh memukul'mencekik lehernya dan bersamasama dengan tertuduh ii, aliran. tawar dan zakaria) memasukkan bahru pendek) dalam sawah tempat bahru pendek) bekerja: akibat dari pada penganiayaan bahru mandek) meninggal! dunia tiada berapa lama dengan: kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum repertum no, y9:xvi ver rhs tanggal november yang dibuat oleh dokter ahmad yusuf, dokter pemerintah pada rumah sakit umum pembantai batusangkar, perbuatan ini berupa kan kejahatan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, meng diakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam sub: kitab undang undang hukum pidana lebih subsidi lagi! bahwa mereka (tertuduh tertutup iii, in, pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut dalam tuduhan atas, baik bersama sama maupun masing masing diri sendiri, dengan sengaja telah meng aniaya seorang laki laki bernama bahru pendek) dengan cara ter tuduh terlebih dahulu meninju bahru pendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama sania tertuduh memukul sebuah cangkul tepat mengenal, 'dan berguna sama dengan tertuduh. ii, iii, dji ran, tawar dan zakaria) memasukkan bahru menilik) dalam sa: wah tempat bahru pendek bekerja. akibat dari pada penganiayaan bahru pendek) meninggal (dunia tiada berapa jama dengan kejadian ini sebagaimana disebutkan :dalam visum. repertum xvi. ver rhs tanggal november yang dibuat oleh dokter ahmad yusuf, dokter pemerintah rumah sakit umum pembantu batang kar, perbuatan ini merupakan kejahatan penganiayaan (yang rencana ' 'yo kitab undangundang hukum pidana, menimbang, bahwa dari hasil.pemeriksaan di persidangan, yang telah dilakukan pengadilan negeri batusangkar dalam perkara tasa uddin rajo. bujang dan kawan kawan ternyata tertuduh telah, meng akui bahwa tertuduh disuruh berkelahi dengan pendek. oleh tertuduh jiran dengan diberi upah rp. dan setelah tertuduh. me mukul.si korban pendek dua kali maka. tertuduh uh, memukul dengan tangkai cangkul sebanyak dua kali pada kepala korban dan: pelanjut nya memukul dengan kulit durian dead bahwa walaupun tertuduh jiran mungkin dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam persidangan tetapi dimana dalam generik saan pendahuluan tertuduh mengenal cangkul bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi zainal, syafii. thaib, buyung efek, bestaan, muhammad zen gelar malnokali yang menyatakan beberapa hari sebelumnya tertuduh telah mengintip intip korban dimana ke terangan saksi saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, hal ter sebut dikuatkan dengan keterangan tertuduh: dan visum repertum tanggal november xvii ver rhs yang dibuat.oleh dokter ahmad yusuf, dokter pada rumah sakit umum pembantu batusangkar, sehingga pengadilan tinggi yakin dan sah berpendapat menurut hukum, bahwa tertuduh. hasanuddin rajo bujang dan ter tuduh jiran secara bersama sama telah terbukti bersalah melakukan kejahatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang, sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana yang dituduhkan kepada tertuduh dan da lam tuduhan bagian lebih subsidi lagi dengan demikian pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan: pengadilan negeri batusangkar yang membebaskan tertuduh tertuduh tersebut bukanlah putusan bebas murni. sebagaimana dimaksudkan dalam, undang undang drt, tahun dan oleh karena itu permohonan ban ding jaksa terhadap putusan tersebut dapat diterima menimbang, bahwa terhadap tuduhan primaire, subsidi dan sub sinar lagi yang dituduhkan kepada tertuduh dan tidak terbukti unsur unsur yang dimaksudkan dalam tuduhan tuduhan tersebut maka terhadap tuduhan tuduhan tersebut tertuduh dan harus dibebaskan: menimbang, bahwa tertuduh i!t tawar, syari. zakaria mungkin terhadap semua tuduhan dalam pemeriksaan pendahuluan. maupun dalam persidangan, sedang tiada seorang saksikan menjelaskan persoalan mereka, maka pengadilan tinggi berpendapat tertuduh tertuduh tersebut atas kesalahannya tidak terbukti, oleh karena itu: putusan pengadilan negeri batusangkar sekedar. terhadap tertuduh iii tawar, syari, zakaria adalah bebas murni sehingga permohonan. banding jaksa sekedar. terhadap tertuduh ill, dan.v.tidak dapat: diterima ana pra menimbang, bahwa berdasarkan atas hal hal yang diuraikan dalam pertimbangan pertimbangan' atas nyata putusan pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts, no, pn. bs, harus dibatalkan dan pengadilan tinggi berpedoman kepada sampai dengan undang undang. no: dr: kitab undang undang hukum pidana, hendak mengadili sendiri tertuduh' hasanuddin rajo bujang, jiran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum karena melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagai mana dituduhkan kepada tertuduh tertuduh dalam surat tuduhan bas kian lebih subsidi lagi dan karenanya kepada tertuduh haruslah di jatuh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang layak ke pada tertuduh, pengadilan tinggi memperhatikan bahwa tertuduh tertuduh telah melakukan kejahatan tersebut secara bersama sama dan tertuduh tertuduh mungkin serta memberikan keterangan: yang berbelit belit persidangan, sehingga menyulitkan pemeriksaan dalam perkara ini, hal hal mana dapat dinilai sebagai unsur unsur yang member . rataan bagi tertuduh, dan selanjutnya pengadilan tinggi memberkati kan bahwa tertuduh tertuduh dan:l tersebut atas sebelumnya .be lum "pernah dihukum hal hal mana dapat dinilai sebagai unsur yang. meringankan bagi tertuduh, dan berdasarkan hal hal tersebut atas pengadilan tinggi berpendapat bahwa.hukuman penjara selama tahun sudah seimbang dengan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh masing masing tertuduh, dengan ketentuan bahwa pada waktu melakukan ke jabatan itu lamanya 'terhukum ada dalam tahanan sebelum keputus itu menjadi tetap akan dikurangkan sebenarnya dari hukuman penjara tersebut, 'sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kitab undangundang hukum pidana? menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sebuah: cangkul, dan keping kulit durian haruslah dirampas untuk dibina kan, sedangkan helai surat cinta dilampirkan dalam berkas perkara ini menimbang, bahwa karena tertuduh tertuduh dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka, sedangkan biaya perkara yang berhubungan dengan para tertuduh iii, dan haruslah dibebankan kepada negara mengingat, akan dan kitab undangundang hukum pidana dan pasal sampai dengan undang undang drt. tahun serta lainnya dari undang undang yang bersangkutan mengadili menyatakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts pn,bs., tentang tertuduh tertuduh iii tawar, syari, zakaria, tersebut atas adalah putusan bebas murni menyatakan permohonan banding jaksa sekedar mengenai tertua duh jii, dan tersebut atas tidak dapat diterima menyatakan, bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh peng adilan negeri batusangkar tanggal agustus kts pn bs tentang tertuduh hasanuddin rajo bujang dan jiran tersebut atas adalah putusan bebas tidak murni menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari jaksa sekedar mengenai tertuduh hasanuddin rajo bu jang dan jiran tersebut atas membatalkan putusan pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts no, pn bs tentang tertuduh dan tersebut atas yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dan subsidi lagi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan membebaskan tertuduh dan oleh karena jitu dari tuduhan tuduhan primaire, subsidi dan subsidi lagi tersebut (vrijspraak) menyatakan bahwa tertuduh hasanuddin rajo bujang dan ter tuduh jiran tersebut atas telah terbukti secara syah dan meyakini kan bersalah melakukan kejahatan bersama sama melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang, naa ngan menghukum tertuduh dan tersebut atas oleh karena itu dengan hukuman penjara masing masing selama (empat) tahun dengan ketentuan bahwa pada melakukan keputusan itu lamanya si terhukum. ada dalam tahanan sebelum keputusan itu menjadi tetap akan dikurangkan segenap dari hukuman penjara tersebut menentukan barang bukti dalem perkara ini berupa sebuah cangkul dua keping kulit durian semuanya dirampas untuk dibinasakan delapan helai surat surat sinta dilampirkan dalam berkas menghukum para tertuduh: dan untuk membayar biaya per wikis perkara sekedar mengenai para tertua duh iii, iv, dan terselip di atas dalam peradilan: tingkat banding dibebankan kepada negara.. demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari selasa tanggal november tujuh puluh enam oleh kami, st. mansur mahmud sh, ketua, soeharto serta samsung kanta armada sh, masing masing sebagai .ih hakim anggota pada pengadilan tinggi sumbar riau pasang yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam. sidang terbuka untuk umum oleh ketua dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut.dan africa: rusli sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh tertuduh dan jaksa da lam perkara tersebut. putusan pengadilan negeri batusangkar tgl, pn.bs. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa . pengadilan negeri batusangkar,. dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai tersebut bawah ini tentang perkara tertuduh tertuduh hasanuddin radio bujang, umur tahun, suku kutianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan bertani jiran, umur tahun, suku kutianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani ni. tawar, umur tahun, suku kntianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani iv. syafii, umur tahun, suku kutianyir, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani sekolah thalib zakaria, umur tahun, suku melayu, lahir dan tinggal lubuk jantan, pekerjaan tani sekolah thalib tertuduh ditangkap pada tanggal agustus dan dina akan ditahan dari tanggal september sampai tanggal september tertuduh ditangkap tanggal agustus dan dinyatakan ditahan sampai tanggal juli tertuduh iii ditangkap tanggal agustus dan dinyana kan ditahan dari tanggal september sampai tanggal juli tertuduh ditangkap pada tanggal agustus dah di nyatakan ditahan dari tanggal september sampai tanggal juli tertuduh ditangkap pada tanggal september dan di nyatakan ditahan mulai dari tanggal september sampai tanggal juni pengadilan negeri tersebut atas membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan membaca surat penetapan ketua pengadilan negeri batusangkar tanggal desember serta surat tuduhan jaksa reg, tanggal maret juga surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini pidana dalam kitab undang undang hukum pidana, subsidiari adal ala bahwa mereka tertuduh tertuduh iii, dan pada waktu danetempat sebagaimana tersebut da'am tuduhan atas, baik beras mma sama maupun masing masing sendiri sendiri dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu seorang laki laki bernama bach run pendek), dengan cara cara tertuduh terlebih dahulu meninju bahru mendesmendes) sedangkan tertuduh staff) setelah bahru mendes) jatuh mencekik lehernya dan ber sama sama dengan tertuduh ild i!, jiran, tawar dan zakaria) memasukkan bahru pendek)? .ke dalam sawah tempat bahru pendek) ini bekerja, sehingga bahru pendek) meninggal dunia tiada jama dengan kejadian ini, sebagaimana disebutkan dalam visum repertum xvn, sebelum kejadian pembunuhan atas diri bahru pendek'ini tertuduh telah memberikan uang sebanyak rp, kepada tertuduh dengan maksud membujuk agar tertuduh melakukan pembunuhan atas diri bahru pendek), karena tertuduh jiran) tidak mence tujuh apabila kemenakannya yang bernama pr. murni.akan dikawini oleh bahru mendaki tersebut. mai daskitab undang undang hukum pidana. subsidiari lagi ena brt ban bahwa mereka tertuduh tertuduh iv dan v pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan di atas, baik ber sama sama, maupun sendiri sendiri, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, yaitu bahwa' tertuduh sering mendengar kata kata ceroboh yang diucapkan oleh bahru pendek) tidak berapa lama sebelum terjadi pembunuhan atas diri: bahru pendek) ini, sedang kan sewaktu tertuduh bertemu dengan bahru pendek) 'ini ber sama sama juga dengan tertuduh zakaria) suatu 'barung:barung sawah bahru pendek) guna makan :durian,: maka tertuduh se lalu teringat akan kata kata ceroboh, sehingga 'setelah' selesai makan durian tertuduh bermaksud pulang rumah, namun'sebelum sampai mendengar keterangan dari tertuduh tertuduh dan saksi saksi mendengar persidangan pembacaan dari reguisitoir yang diadu kan oleh jaksa yang memuat permintaan supaya pengadilan negeri menetapkan telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa .& tertuduh.:l hasanuddin radio bujang) dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam kuh pidana tertuduh jiran) dengan pemberian telah membujuk tertua duh hasanuddin radio bujang) untuk melakukan kejahatan pem bubuhan dan turut serta melakukan kejahatan dengan pidana dalam kuh pidana tertuduh tertuduh iii, iv. dan dengan sengaja telah mem bantu melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan turut serta melakukan kejahatan itu sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam yo. kuh pidana menghukum tertuduh hasanuddin radio bujang) dan tertuduh ii jiran) masing masing dengan hukuman penjara selama tahun di kurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah se gera masuk. menghukum tertuduh. tawar) dan zakaria) masing masing dengan hukuman penjara selama tahun dan bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah segera masuk. menghukum tertuduh jafri) dengan hukuman penjara selama tahun dan bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah segera masuk membebaskan tertuduh tertuduh ii, it, dan dari tuduhan subsidi, subsidi bagi dan lebih subsidi lagi). menetapkan barang barang bukti aga berupa (satu) buah cangkul dan dua keping kulit durian di rampas untuk dirasakan den berupa (delapan) lembar surat cinta.dan visum repertum xvii ver rhs tanggal. november: dilampirkan. dalam berkas perkara ini untuk disimpan . mewajibkan kepada tertuduh tertuduh ii, dan 'v.membayar ongkos ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian. mendengar pembelaan para tertuduh': menimbang, bahwa menurut surat tuduhan jaksa reg. tanggal maret tersebut, tertuduh tertuduh'dituduh pelaku kan perbuatan perbuatan primaire tang bahwa! mereka (tertuduh hi, dan v) pada:hari kamis tanggal agustus kira kira pada'jam wib bertempat parak pandan jorong tanjung pauh, kenegerian lubuk jangan, ke catatan lintau buo, kabupaten tanah datar, setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum kejaksaan pengadilan negeri batusangkar, baik bersama sarahroboh yang diucapkan oleh bahru pendek). tidak: berapa lama sebelum terjadi pembunuhan atas diri backnum pendek) ini, sedangkan sesawah backnum pendek) guna makan du .namun sebelum sampai kembali lagi menuju sawah tempat mejadi ini karena teringat oleh kata kata ceroboh tadi, dan berniat mem : bunuh backnum pendek) ini, kemudian duduk barung barung tersebut atas, guna menunggu hari agak gelap.tawar dan jafri) sudah menunggu pula dekat tempat kejadian, demikian juga tertuduh ii. jiran dan zakaria). tertuduh beberapa waktu se belum melakukan pembunuhan atas diri backnum backnum mer menghilangkan nyawa seorang laki laki bernama backnum pendek) dengan cara tercknum pendek) ini sedangkan ter tuduh jafri).setelah backnum pendek) jatuh mencekik lehernya dan bersama sama dengan tertuduh ii, ii, jiran, tawar, zakaria) memasukkan backnum pendek) dalam sawah. tempat bachrumi pendek) bekerja, sehingga rarum pendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum 'et repertum no,pembantu. batusangkar. perbuatan ini merupakan kejahatan pembunuhan yang direncanakan lebih: dahulu (coord) se bagaimana dimaksud. dan diancam dengan pidana kitab undang undang hukum pidana. subsidi and bahwa mereka (tertuduh tertuduh ii, i1!,iv dan pada waktu: (dan tempat sebagaimana tersebut atas dalam tuduhan atas, baik bersama sama maupun masing:masing sendiri sendiri dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu orang laki laki bernama backnum pendek), dengan cara cara tertuduh terlebih dahulu me tinju backnum pendek) ini sekuat tenaga sehingga jatuh kemudian bersama sama. tertuduh memukul sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang: leher backnum pendek) sedangkan ter tuduh jafri) setelah backnum pendek) jatuh mencekik lehernya dan bersama sama dengan tertuduh il, in, jiran, tawar dan maka ria) memasukkan backnum pendek) dalam sawah tempat backnum pendek) ini bekerja, sehingga backnum pendek) meninggal dunia tiada lama dengan kejadian ini, sebagaimana disebutkan dalam visum repertum no, xvii ver rhs tanggal november yang dibuat oleh dokter. achmad yusuf, dokter pemerintah pada rumah sa kit umum pembantu batusangkar, sebelum kejadian pembunuhan atas diri backnum pendek) ini tertuduh telah memberikan uang sebanyak rp. kepada tertuduh dengan maksud membujuk agar tertuduh melakukan pembunuhan atas diri. backnum pendek) karena tertuduh jiran) tidak menyetujui apabila.kemenakannya yang bernama murni akan dikawini oleh. backnum pendek) tersebut,yo56 kitab undang undang hukum pidana. inn hanan subsidi lagi: lai bahwa mereka (tertuduh tertuduh ni, ih,iv dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan atas, baik bersama sama,ceroboh yang diucapkan oleh backnum pendek) tidak berapa lama sebelum terjadi pembunuhan atas diri backnum pendek) ini,.sedangkan se di sawah backnum pendek) guna makan durian, maka tertuduh selalu teringat ''sebelum sampai kembali lagi menuju'ke sawah terikat kejadian ini karena teringat oleh kata kata ceroboh tadi, dan berniat membunuh backnum pendek) ini, kemudi duduk di barung barung tersebut atas, guna menunggu hari agak gelap, sebelum sampai barung tertuduh telah berjumpa dengan tertuduh jiran) dimana tertuduh jiran) inilah yang: meng: anjurkan agar menunggu hari hari agak gelap, sedangkan tertuduh tertuduh iii, iv: tawar dan jafri) sudah menunggu pula dekat tempat. kejadian, demikian juga tertuduh ii, jiran dan zakaria). tertuduh beberapa' waktu' sebelum melakukan pembunuhan atas diri backnum pendek) ini telah diberi uang sebanyak rp. oleh: menyetujui apabila kemenakannya yang bernama pr, murni'akan dikawini oleh backnum pend kan ataupun membatalkan niat tersebut sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher backnum pendek) ini sedangkan tertuduh jafri) setelah backnum pendek) jatuh mencekik lehernya dan bersama sama dengan tertuduh fi, iti, jiran, tawar dan zakaria) memasukkan backnum pendek) dalam sawah tempat baharu pendek) bekerja, akibat dari pada penganiaya backnum pendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan ke jadian, ini sebagaimana disebutkan. dalam visum repertum no:emban batusangkar, bagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam sub, kitab undang undang hukum pidana. lebih subsidi lagi bahwa mereka (tertuduh tertuduh ii, ini, iv, pada waktu dan tempat sebagaimana. tersebut dalam tuduhan atas, baik bersama sama maupun masing masing sendiri sendiri. kemudian bersama sama 'terburuk memukul sebuah cangkul tepat.mengenai kepala atas belakang, leher backnum pendek) ini sedangkan tertuduh:. jafri) setelah backnum pendek) jatuh mencekik lehernya, dan bersama sama dengan tertuduh ii, iii, dji ran, tawar dan zakaria) memasukkan backnum pendek) dalam sawah tempat backnum merinci) bekerja. akibat dari pada penganiaya an, backnum pendek) meninggal dunia tiada berapa lama dengan ke jadian ini sebagaimana disebutkan dalam visum repertum xvh ver rhs tanggal november yang dibuat oleh dokter achmad yusuf, dokter pemerintah pada" rumah sakit umum emban: batusangkar, perbuatan" ini " kitab undang undang hukum pidana: menimbang, bahwa tertuduh tertuduh muka sidang tidak meng aku bersalah lelah melakukan segala perbuatan yang dituduhkan ke pada mereka atas, dengan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: daan tertuduh hasanuddin radio bujang: boss bahwa tidak melakukan pembunuhan terhadap backnum, tetapi hanya melakukan perkelahian saja atas suruhan dari tertuduh dji ran. bahwa untuk maksud melakukan perkelahian tersebut hanya pernah menerima uang dari tertuduh jiran sebanyak rp. yang di terimakan kepadanya pada suatu hari sabtu samping limau manis lubuk jantan, yang olehnya tertuduh dianggap sebagai upahan untuk berkelahi tersebut. bahwa pada hari kamis tanggal agustus sewaktu habis makan pagi ianya pergi menemui tertuduh yang sedang bekerja sawah dah giliran memerankan kepadanya supaya setelah makan tengah hari hanya: harus cepat kembali 'ke sawah dan benar setelah makan siang tersebut juta datang lagi tempat jiran bekerja dan pada waktu itu atas per iknyaan ianya kepada tertuduh jiran untuk maksud apa ianya disuruh datang kembali, oleh tertuduh jiran ditanyakan apakah ditanya mau berkelahi dengan backnum pendek): bahwa ditanya tidak mau 'berkelahi dengan backnum pendek), tetapi oleh karena jiran telah memberinya upah dan juga karena backnum pendek) pernah mencemoohkati (mengejek) ianya yang masih saja menglangijanda, maka perkelahian itu dilakukannya juga bahwa perkelahian itu terjadi parak pandan, suatu tempat yang. sudah ditentukan oleh tertuduh jiran, dimana juga telah menunggu. tertuduh tawar, jafri dan zakaria, bahwa di saat perkelahian berlangsung sekira selama lima menit dan setelah. ianya tertuduh jatuh, barulah jiran melakukan pemukulan dengan cangkul. dan kemudian menggores gores muka backnum men dek) dengan kulit durian yang dibawa dari barung barung tempat di mana mula tawar, jafri, backnum pendek), burung efek dan zakaria bersama ianya tertuduh memakan durian muda nan senna, bahwa akibat dari pemukulan dengan cangkul kepala backnum. men dek) menjadi tuka sebesar telur itik dan mukanya luka seluruhnya yang, kemudian menjadi cembung bahwa kemudian backnum pendek) yang telah menjadi korban verse but dibawa kembali tengah sawah dimana korban semula bekerja untuk menjaga supaya korban jangan ditemui oleh ibu korban bahwa rencana pembunuhan tersebut dilakukan oleh tertuduh jiran disebabkan tertuduh jiran tidak bersenang hati tentang adanya hu bunga percintaan antara backnum pendek) dengan kemenakan ter tuduh yang bernama murni bahwa semula ianya menerangkan bahwa tertuduh tertuduh tawar, jafri dan zakaria hanya melihat saja tentang jalannya pembunuhan, tetapi kemudian sempat ianya melihat sewaktu akan jari dari tempat itu, tertuduh tertuduh lainnya turut mengangkat korban bersama sama tertuduh tengah sawah kecuali tertuduh zakaria yang hanya melihat dari kejauhan bahwa tertuduh kenal dengan cangkul yang diperlihatkan kepadanya depan persidangan sebagai cangkul kepunyaan korban yang telah dipergunakan oleh tertuduh untuk memukul korban, sedang kulit kulit durian tidak diketahuinya dari mana asalnya, sebab setahun kulit durian ada danau (barung barung) tempat mereka memakan durian, dan hanya tidak ada melihat tertuduh tertuduh lainnya mem bawa kulit durian tersebut parak pandan bahwa luka4uka goresan pada muka korban yang semula dikatakan tertuduh disebabkan digores dengan kulit durian, selanjutnya dite rangka oleh tertuduh sebagai akibat dari duri duri pandan tempat perkelahian bahwa ianya benar pada kira kira jam pada hari kejadian tersebut telah makan durian bersama sama dalam barung tengah sawah, antaranya turut burung efek, zakaria, tawar, jafri, sedangkan ter tuduh jiran tidak turut bersama mereka, melainkan bekerja men cangkul sawahnya sendiri bersama dengan seorang anaknya tertuduh jiran tan bahwa pada hari kamis tanggal agustus ianya sejak dari pagi sampai pukul ,0t bekerja sawahnya bersama sama dengan seorang anaknya bernama bestaan yang masih berusia tahun bahwa tidak jauh dari sawahnya tersebut tampak pula burung efek besama backnum mengerjakan sawah backnum, dan pada hari itu backnum meminta daun kelapa kepadanya bahwa pada sore harinya sewaktu burung efek akan pulang,maka ia nya meminta pada burung efek supaya dapat menolongnya mengeja kan sawah pada esok harinya bahwa pada hari kamis tanggal agustus tersebut ianya ada melihat burung efek dan zakaria lalu membawa durian kearah barung barung, dan kemudian tampak olehnya vang memakan durian barung baru.g tersebut adalah burung efek, backnum pendek, zakaria dan terakhir datang tertuduh hasanuddin bahwa hanya melihat juga tertuduh hasanuddin meninggalkan barung barung menuju sawahnya sendiri, dan tidak lama sesudah itu tabuh pukul terdengar berbunyi, jalu ianya bersama anaknya terus pu lang, dan backnum masih tinggal sawahnya sedang bekerja bahwa hanya baru mengetahui tentang kematian dari backnum matahari jumat tanggal agustus pada pagi hari setelah orang ramai membicarakannya dan ianya turut sendiri melihat tempat terletak tengah sawah, tetapi tidak dapat melihat dari dekat karena dilarang oleh badan keamanan bahwa ditanya tidak tahu menahu tentang sebab kematian dari backnum tersebut dan membantah keterangan keterangan yang dikemukakan tertuduh hasanuddin bahwa ianya telah mengubah hasanuddin untuk berkelahi, dan bahwa hanya tidak benar turut memukul backnum parak pandan bersama sama dengan adik dan kemenakannya tertuduh iii tawar dan tertuduh jafri dan zakaria tertuduh bahwa ianya tidak mengetahui tentang adanya percintaan antara ke memakannya bernama murni dengan backnum pendek, akan tetapi ada mendapat keterangan dari bapaknya murni bahwa murni ada berfoto foto dengan backnum dan sewaktu ianya menegur murni, murni membantah dengan mengatakan bapaknya sudah gila bahwa ianya setuju kalau murni dengan backnum bercinta ciptaan dengan cara berbaik baik dan untuk mengawinkan. mereka belum ada niatnya karena kemenakannya masih muda dan pula baru saja pulang dari rantau, tetapi kalau mereka mau sama mau ianya setuju saja tertuduh tawar) bahwa ianya tidak dapat menerima sama sekali tentang tuduhan mem bunuh backnum pendek, karena ianya tidak kenal dengan backnum pendek bahwa ianya tidak pernah mengetahui tentang adanya hubungan ke menekannya yang bernama murni dengan backnum pendek, dan murni sendirian tak pernah bercerita tentang hal tersebut kepadanya bahwa ianya mendengar backnum pendek meninggal adalah pagi pagi hari' jumat sewaktu didengarnya orang ribut mengatakan bahwa ada ditemukan tengah sawah, dan ianya datang tempat verse but dan hanya dapat melihat dari jarak kira kira meter dan tidak dapat melihat keadaan tersebut bahwa pada. kari kamis ianya pergi balai tangah untuk menjual sapu lidi, berangkat dari rumah sekitar jam dan kembali iam dari pasar, sampai rumah jam dan pasar balap tangah hanya berjumpa dengan tertuduh jafri bahwa pada waktu tabuh magrib berbunyi ianya pergi mengambil air sembahyang ekor jalan yang jaraknya kira kira meter dari pan dan dan waktu itu ianya tidak ada melihat orang berada parak pan dan tersebut: bahwa ianya baru kenal dengan tertuduh hasanuddin salah setelah ber temu dengannya kantor dan sek, dan sebelum itu sebagai orang yang baru pulang dari rantau tak pernah bertemu dengan tertuduh yasa uddin bahwa ianya baru kenal dengan cangkul sebagai barang bukti dalam perkara ini sewaktu diberitahukan polisi kantor dan sek yaitu cang kul kepunyaan backnum pendek tertuduh jafri) bahwa hanya memungkiri tentang tuduhan terhadapnya karena ianya tidak ada melakukan pembunuhan dan tidak tahu sama sekali atas ke matian dari backnum pendek tersebut bahwa hanya kenal dengan backnum pendek sebagai kawan saksama mengaji bahwa ianya mengetahui tentang meninggalnya backnum pendek dan ditemui nya tengah sawah ialah pada waktu hanya sedang bekerja membantu orang tuanya. kedai bahwa pada hari kamis sebelum kejadian ditemuinya backnum pendek, tanya pergi balai tangah jam pagi untuk membeli barang barang jualan dan jam sore sama kembali rumah, jam mandi tebat bahwa sore harinya sekira jam: datang kedainya seorang yang ber nama reno sutan untuk berbicara bicara dan kedai tutupan malam: bahwa pada hari kamis. tersebut ianya tidak berjumpa dengan tertuduh jiran, kecuali hari jumat pada hari kematian backnum pendek bahwa ianya tidak pernah turut memakan durian barung barung bahwa ianya tidak lemah melihat tertuduh berkelahi dengan bach .rum mence dan bahwa sebelum hari kematian backnum mendekatinya sudah ada hari tidak bertemu dengan tertuduh: bahwa ianya ada mendengar tentang adanya hubungan.cinta antara murni dengan backnum pendek dari bapaknya murni, yaitu kira kira hari sebelum kematian backnum pendek kan bahwa tanya tidak ada mengeluarkan pendapat tentang hubungan si murni dengan backnum pendek, dan bahwa keterangannya seperti yang diberikannya dalam pemeriksaan jaksa tidak benar, karena ianya tak pernah memberikan keterangan sedemikian dan yang memeriksa ny2 pada waktu itu salah pegawai kejaksaan yang bernama djallanun saleh tertuduh zakaria): bahwa ianya menyangkal segala tuduhan dan menyatakan tidak menge tahun tentang adanya perkelahian antara tertuduh dengan backnum pendek naa tan bahwa.pada hari kamis tanggal agustus ianya pergi pasar balai tangal: dari jam pagi dan pulang jam sore guna mengantarkan beras yang hendak dijual bapaknya bahwa benar pada sore harinya sekembalinya dari pasar telah pergi barung barung. tengah sawah untuk memakan durian bersama sama dengan burung efek yang juga disertai oleh backnum pendek dan tertuduh hasanuddin . ons tan bahwa setelah memakan durian tersebut ianya terus pulang rumah dan hasanuddin sendiri pergi kearah sawahnya dan demikian pula bach rum pendek yang waktu itu membawa sebilah parang, sedang tertuduh jiran dilihat sedang bekerja sawahnya yang tidak jauh dari tem pat memakan durian berwarna dengan seoranganaknya) bahwa tertuduh iii dan tawar dan jafri) tidak ikut riasan durian bersama ianya barung barung tersebut bahwa ianya membantah keterangan tertuduh yang mengatakan ianya ada melihat terjadi perkelahian. dari kejauhan, karena pulang dari barung barung tempat makan durian sekitar jam dan sampai rumah terus menolong orang tuanya menumbuk padi bahwa .ianya tidak mengetahui tentang'adanya hubungan cinta antara murni dengan backnum pendek dan mengetahui adanya murni se bagai kemenakan. dari jiran dapat didengarnya dari pembicaraan menimbang, bahwa saksisaksi yang didengar keterangannya bawah sumpah pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut saksi siti zainal bahwa pada kamis tanggal agustus ianya pergi pasar balai tangah sedang anaknya bernama backnum pendek pergi sawah bahwa sekembalinya dari balai tangah jam sore didapatinya anaknya belum juga pulang dan sampai waktu magrib, ditanyakan pada zakaria yang akan tetapi tidak diketahui oleh zakaria dan karena itu diberi tahunannya kepada safe tab dan sebelumnya sekira jam s0rg itu telah dilihatnya sawah tempat anaknya bekerja, yang akan tetapi juga tak bertemu bahwa pada pagi harinya barulah mengetahui dari safe tab bahwa backnum pendek telah didapati mati tengah sawah bahwa perhatian tersebut dibukanya dilakukan oleh jiran dengan mengingat keterangan anaknya padanya yang pernah mengatakan bahwa anaknya tersebut selalu dikutip intip oleh jiran dan apa sebab nya penginapan dilakukan oleh pikiran tidaklah hanya menyiasati bahwa dari anaknya didapatinya keterangan bahwa yang mengintip intip itu bukan jiran saja tetapi bersama sama dengan tawar dan sari bahwa untuk mencegah hal hal yang tidak diingini, ianya telah mena sehati anaknya untuk tidak lagi pergi surau pada malam hari bahwa ianya tidak mengetahui dengan jelas tentang adanya hubungan cinta anaknya dengan murni, tetapi ada mendengar kabar dari orang bahwa anaknya pernah bergambar bersama sama dengan murni memakan jiran kan bahwa ianya semula tidak mengetahui adanya surat surat cinta antara murni dengan anaknya, tetapi kemudian dapat diketahui sewaktu dicari orang dalam peti kayunya dan ianya tidak melihat sendiri surat tersebut bahwa mengenai cangkul yang diperlihatkan kepada saksi dikenalnya sebagai cangkul kepunyaan burung efek yang pernah dipinjam anak nya, dan pada hari kamis tersebut dibawa oleh anaknya sawah bahwa ianya tidak kenal dengan murni karena murni jarang kembali lagi menuju sawah tempat kejadian ini karena teringat lagi oleh kata kata ceroboh tadi, dan berniat membunuh bahru pendek) ini, kemudian duduk di. barung barung tersebut atas, guna menunggu hari: agak: gelap. sebelum sampai barung tertuduh telah berjumpa dengan. tertuduh.ii: jiran) dimana tertuduh jiran) inilah yang menganjurkan agar. menunggu hari agak gelap, sedangkan tertuduh tertuduh ill, tawar dan: jafri) sudah: menunggu pula dekat tempat: kejadian, demikian: juga tertuduh ii, v jiran dan zakaria).. (tiga ribu rupiah) oleh tertuduh jiran) dengan maksud membujuk ter tuduh agar membunuh bahru: bahru pendek) tersebut, atau setidak tidaknya ter .. sehingga jatuh kemudian: bersama sama tertuduh memukul kan sebuah cangkul tepat mengenai bagian kepala atas belakang, leher bahru. pendek) ini sedangkan tertuduh jafri) setelah bahru pendek) jatuh mencekik lehernya, bersama sama dengan tertuduh ii, h. bahru:bagaimana dimaksud dan.diancam dengan pidana dalam sub kitab undang undang hukum pidana, lebih subsidiari lagi. bahwa: mereka. (tertuduh tertuduh lai, it, iv, pada waktu dan tempat. sebagaimana: tersebut. dalam tuduhan.df atas, baik ber sama sama. maupun. masing masing sendiri sendiri kampung bahwa ianya memang pernah membuat suatu surat keterangan yang di berikutnya cap jempol yang.maksudnya menerangkan bahwa memang backnum pendek mengatakan kepadanya bahwa anaknya tersebut dikutip intip oleh jiran, tawar dan jafri saksi ke safe thaib : . ona bahwa: saksi mengetahui tentang meninggalnya backnum pendek ialah pada. pagi hari' jumat sewaktu ianya mencari backnum pendek tengah sawah tempat dia bekerja dan didapatinya dalam keadaan rebah tengah sawah tersebut, bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap backnum pendek itu adalah tertuduh tertuduh sekarang dengan mengingat bahwa backnum pendek semasa hidupnya kira kira seminggu sebelum .kematiannya pernah bercerita kepada saksi, bahwa hanya sedang dikutip intip oleh jiran, tawar dan jafri dan bahwa kalau ianya mati maka yang mem buruhnya adalah mereka mereka tersebut, bahwa ianya saksi kenal dengan cangkul yang kiper'ikatan kepadanya sebagai cangkul yang didapati bawah badan backnum pendek, sedang kulit durian dikenal oleh saksi sebagai kulit durian yang didapati barung barung tengah sawah bla bahwa saksi pernah melihat tertuduh tertuduh dibawa.ke tengah sawah tempat kejadian oleh polisi, dimana saksi melihat orang menobatkan bagaimana cara cara "pembunuhan tersebut dilakukan dan melihat ter tuduh safe mencekik ttachrum pendek sedangkan: jiran memukul kepala backnum pendek bonus kan bahwa mengenai surat surat cinta dikenalnya sebagai surat surat yang pernah didapatinya dalam peti bekas kepunyaan. backnum. pendek dan sebahagian lagi diterimanya dari seorang bernama jambu bekas sepedanya yang diperolehnya dari backnum pendek karena hubungan backnum pendek dengan jambu sangat erat sekali yo. saksi kel burung efek:: . laga ena bahwa hanya mengetahui tentang kematian dari backnum pendek ada lah pada.hari jumat tanggal: agustus sekira jam: .pagi bahwa benar sebelum itu ibu dari. backnum pendek.menanyakan ke padanya kenapa backnum pendek sejak semalam tidak pulang, yang oleh saksi diterangkan bahwa pun tidak berjumpa dengan backnum pendek tersebut bai oman aman dah bahwa pada jari kamis tersebut sekira jam sore telah makan durian barung barung tengah sawah tersebut bersama sama dengan zakaria, pendek dan hasanuddin pom bahwa benar pada hari kamis.sebelum kejadian hanya bekerja meno long backnum pendek sawahnya sampai jam sore . bahwa sesudah memakan durian tersebut backnum pendek: turun kem bali sawahnya dan begitu pula hasanuddin pergi sawahnya sendiri, sedang zakaria menuju pulang dan baru kemudian menyusul. battoaam bahwa yang tinggal lagi sawahnya masing masing adalah jiran dengan anaknya, pendek serta hasanuddin bahwa sewaktu: hasanuddin dan zakaria pergi ianya tidak melihat me reka mereka tersebut membawa sesuatu dan kulit durian tetap editing galian barung barung tempat memakannya nas bahwa hanya. tidak pernah melihat pada hari itu adanya pembicaraan antara hasanuddin dengan jiran dan begitu. juga tidak adanya:antara zakaria dengan jiran tersebut bahwa ianya tidak mengetahui tentang adanya hubungan cinta antara backnum pendek dengan murni kemenakan jiran bahwa ianya kenal dengan cangkul yang diperlihatkan kepadanya se bagai barang bukti, karena cangkul itu adalah cangkul kepunyaan saksi sendiri yang: pada hari itu dipinjam oleh backnum pendek untuk kerja sawahnya bahwa hanya baru sampai rumah pada hari kamis tersebut adalah sekitar jam sore bahwa pada sore hari kamis tersebut tertuduh jafri tidak turut me makan durian bersama mereka dan tidak berada tempat tersebut dan tidak melihat jafri berada sawah bahwa sebelum dan sesudah memakan durian tersebut ianya tidak ada berjumpa dengan tertuduh hasanuddin bahwa hanya tidak kenal dengan murni melainkan sesudah bertemu kantor polisi saksi ke bestaan bahwa saksi kenal dengan backnum pendek yang meninggal kira kira tahun yang lalu lubuk jantan bahwa sewaktu backnum pendek ditemui orang saksi sendiri tidak: datang melihat tetapi mendengar beritanya dari orang orang saja, dan baru sore harinya saksi datang menjenguk rumah bahwa saksi sebagai orang saina sama mengajar mengaji mengetahui tentang hubungan antara jiran dengan pendek semula ada baik saja, tetapi. kemudian. menjadi renggang karena adanya hubungan cinta antara backnum pendek dengar murni kemenakan jiran tan bahwa pernah jiran berkata kepada saksi, bahwa sejak dari nenek moyangnya belum pernah orang perempuan menjemput laki laki dan kalau backnum pendek tidak mau merubah kelakuannya nanti akan sama sama kita lihat buktinya dan perkataan itu diucapkan jiran ke pada saksi sewaktu berada surau yaitu kira kira lima hari sebelum kematian backnum pendek bahwa sebelum kejadian kematian dari backnum pendek, aliran te rus datang surau tetapi sesudah kematian dari backnum pendek tidak ada: bagi, dar memang pada hari kamis tanggal agustus itu jiran ada surau dan dia yang memasang lampu ketika itu dan jiran datang kira kira jam sore bahwa menurut pendapat saksi.kata kata jiran yang mengatakan nanti sama sama kita lihat buktinya adalah merupakan suatu ancaman dan ke arahan terhadap adanya hubungan .cinta antara backnum pendek dengan kemenakannya murni bahwa saksi sendiri: pernah menanyakan tentang adanya hubungan baclirum pendek dengan murni tersebut kepada backnum pendek sendiri yang oleh backnum pendek diterangkan balita'akan dilanjut kannya dengan perkawinan dan saksi sendirian pernah mengusulkan kepada jiran supaya mereka dinas ikan saja tag bahwa dari backnum pendek saksi pernah mendapat keterangan bahwa pihak pihak famili murni menyetujui perkawinan mereka, kecuali: jiran sendiri dan kalau perkawinan tidak jadi adalah hanya karena jiran saja bnn nan bahwa dari jiran dia memperoleh kesan bahwa jiran tidak setuju perkawinan dilangsungkan apabila pihak . perempuan yang menjemput pihak laki laki, tetapi kalau sebaliknya dapat disetujui). bahwa setelah hari kamis dia menghidupkan lampu, pagi harinya pulang. dan sore sesudah berbunyi tabuh dia datang lagi surau bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya murni berkirim kirim surat dengan backnum pendek dan begitu juga tentang mereka ver gambar berdua bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasanuddin dengan jiran dan demikian pula tentang adanya hasanuddin menerima :uang dari jiran bahwa mengenai pergaulan tertuduh kampung. memang: kurang karena kalau ada rapat nagari (kenagarian) tertuduh tidak pernah turut hadir dan dalam kaum familinya sendiri 'dia dianggap orang yang bodoh bodoh sedikit kong teen papan bahwa pada malam hari jiran memasang lampu menurut pendapat saksi, jiran kelihatan gelisah dan suka marah marah terhadap hal hal yang tidak sepatutnya diarahkan, . . saksi ke mohammad zen gelar malang kali ba. bahwa saksi kenal dengan seorang bernama backnum pendek yang telah meninggal dunia tengah sawah sawah limau publik lubuk jantan, dan saksi datang sendiri tengah sawah hendak melihat ter sebut, akan tetapi sewaktu saksi sampai tempat tersebut se dang diangkat orang banyak bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dari kematian backnum men dek dan saksi melihat backnum pendek selama ini.ada sehat sehat saja dan bahwa pada hari kamis tanggal. agustus saksi dari jam pagi sampai jam sore tetap berada kampung, karena kampung waktu itu bergotong royong membuat gaba gaba bahwa pada hari kamis tersebut tertuduh tertuduh tidak turut ber gotong royong bersama sama dengan saksi, karena tertuduh tertuduh berlainan jorong dengan saksi dan ketidak hadirkan tertuduh pada wak bergotong royong menjadi tanggung jawab dari kepala orangnya masing masing pula bahwa tertuduh tertuduh biasanya memang turut bergotong royong, karena saksi pernah melihat mereka pada waktu bergotong royong di. jorong kampung dan korong rumah bahwa setahu saksi tertuduh jii tawar telah berada kampung dua tahun sebelum kejadian ini, karena melihatnya pada pertama kali turut bergotong royong bahwa saksi kenal murni sebagai kemenakan dari tertuduh jiran, te: tapi tidak mengetahui tentang hubungan murni, dan tidak mengetahui dimana murni tersebut sekarang berada bahwa atas bantahan tertuduh yang mengatakan bahwa pada hari kamis saksi bertemu dengan tertuduh sewaktu akan mengambil air. sembahyang tepian, saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan orang laki laki, hanya dengan orang perempuan saja, sedang mengenai: keterangan saksi yang mengatakan tertuduh jji sudah berada kam . pung sejak dua tahun sebelum kejadian kematian backnum pendek setelah.dibantah oleh tertuduh iii saksi mengatakan. bahwa kapan ter . tuduh ini pulang dasi rantau tidak jelas bagi saksi menimbang, bahwa tentang adanya bahru' pendek meninggal tengah sawah sebagai akibat dari penganiayaan ataupun yang di lakukan. orang seperti telah diketahui oleh umum dan dikuatkan dengan visum repertum dari abd. madjid sebagai pimpinan balai pengobat balai tangah bertanggal november dan diketahui oleh kepala dinas kesehatan kab. tanah datar tertanda dr, ahmad jusuf sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi menimbang, bahwa dengan keterangan dari tertuduh tertuduh dan saksi saksi tersebut atas, pertama tama perlu dipertimbangkan sisi dan arti dari perbuatan yang diakui dan diterangkan oleh tertuduh1, serta dihubungkan dengan kemungkinan kemungkinan serta keterangan keterangan yang diberikan oleh tertuduh tertuduh ii, ini, dan dengan tidak melepaskannya satu sama lain dengan alat alat bukti yang . telah dikemukakan persidangan, sehingga dengan demikian akan dapatlah ditetapkan bahwa kematian dari pada backnum pendek adalah disebabkan karena perbuatan perbuatan tertuduh sebagaimana dituduhkan kepada mereka bahwa apabila adanya ketetapan atas dasar bukti yang sah me turut hukum dan berdasarkan kepada keyakinan hakim bahwa kehati dari backnum alias" pendek adalah disebabkan karena perbuatan dari tertuduh tertuduh, barulah pengadilan negeri akan meningkatkan pemeriksaan serta penelitiannya kepada ketentuan dari pidana manakah perbuatan tertuduh tertuduh tersebut dapat ditolong kan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada tertuduh tertuduh dapat diterapkan sesuai dengan kesalahan dan pertanggungan jawab tertuduh tertuduh masing masingnya menimbang, bahwa dari keterangan keterangan dan pengakuan pengakuan yang diberikan oleh tertuduh hadapan persidangan pengadilan negeri mempunyai tanggapan yang sama mengenai hal hal yang dikemukakan oleh saudara jaksa dalam reguisitoirnya yang ber pendapat bahwa keterangan pengakuan tertuduh sangat simpang siur dan berbelit belit dan merupakan sebagai suatu sebab yang menjadikan perkara ini sulit dalam pemeriksaan dan pembuktian dan karenanya pengadilan negeri dalam pertimbangannya ini akan membahas secara teliti dan hati hati, bahagia bahagian manakah dari pengakuan peng akan dan keterangan tertuduh yang dapat dijadikan pegangan bagi pengadilan dalam menentukan 'rasi dari tertuduh sendiri maupun terhadap tertuduh tertuduh lainnya yang disebut sebut tertuduh sebagai pihak yang bertanggung jawab dan bersalah dalam kematian backnum alias pendek bahwa dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tertuduh i.telah memberikan pengakuan yang dibuat kan secara tertulis hadapan inspektur polisi tk. jacob hasibuan pada seksi res kriminal selaku pemeriksa pada kombes tanah datar pala tanggal' september dimana tertuduh mengakui bahwa ianya telah membunuh backnum alias pendek disebabkan hanya tertuduh telah berendam sakit.hati karena selalu dikata kata "ber ulangailang melihat jandanya tertuduh yang bernama dahlia parak alah" dengan menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut di lakukan tengah sawah dekat barung barung dengan jalan menyerang backnum pendek dengan tinju sampai backnum pendek tidak ber tenaga dan kemudian memukulnya dengan cangkul dan setelah dike tahunnya bahwa bahru. pendek' telah tidak bernyawa: lagi lalu. di tinggalkan tempat tersebut . ana bahwa dalam pemeriksaan persidangan .tertuduh.i' memberikan keterangan yang jauh berbeda dengan apa yang diakuinya hadapan pihak kepolisian yaitu bahwa pembunuhan tidak tanya yang melakukan melainkan adalah tertuduh jiran dengan diketahui dan: dibantu bersama sama oleh tertuduh iii, dan sedang ianya tertuduh hanya. memulai dengan perkelahian saja atas suruhan dari tertuduh jiran dengan mendapat upah dan demikian pula tempat kejadiannya tidak tengah sawah seperti diterangkan semula kepolisian! selain kan parak pandan, yang kemudian setelah backnum pendek menjadi baru diangkat bersama oleh tertuduh il, dan tengah sawah dengan maksud 'supaya backnum pendek tidak ditemui oleh orang tuanya yang sering lalu parak pandan untuk pergi. mandi, sedang tertuduh hanya melihat kejadian tersebut dari kejauhan menimbang, bahwa kalau diperhatikan pula pendapat dari intl pangkat arjun. inspektur polisi tk, yang dipekerjakan pada koran resort kepolisian tanah datar, ditugaskan selaku komandan sektor lintau buo balai tangah yang membuat berita acara pendapat tanggal agustus serta dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi kel! safe thaib dan keterangan dari tertuduh tentang rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tempat terjadi perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh, pengadilan negeri tidak memperoleh bukti dan keyakinan tentang isi dari pengakuan yang telah diberikan oleh tertuduh sebagaimana dibuatnya hadapan inspektur. polisi tk, jacob hasibuan pada.tanggal september menimbang, bahwa. oleh karena itu perlu diuji kebenaran materiil dari keterangan dan pengakuan tertuduh yang dihubungkan dengan pendapat jaksa tentang ,hal hai yang telah dikemukakan tertuduh .di hadapan persidangan yang menerangkan |. bahwa pada hari kamis tengah hari sebelum tertuduh tasa uddin. pergi pulang dari. sawahnya untuk makan siang dan membeli pokok, tertuduh telah memesankari kepada tertuduh supaya se gera kembali sawah dan kemudian dikatakan oleh tertuduh supaya tertuduh mau berkelahi dengan backnum pendek dan tertuduh hn menjanjikan akan membantu bersama sama tertuduh iii dan serta menyampaikan rencana rencana selanjutnya tentang pembunuhan perkelahian"terjadi hari kamis tanggal agustus sekitar jam sore (hari mulai gelap) parak pandan dan kemudian diikuti dengan "pemukulan dengan cangkul serta "penggorengan muka korban backnum pendek dengan kulit durian yang dilakukan oleh tertuduh ii) dalam perkelahian tersebut turut hadir tertuduh ini, dan v'dimana tertuduh tertuduh ii, iii dan yang mengangkat backnum pendek tengah sawah sedang tertuduh, hanya melihat dari kejauhan dan tertuduh sendiri telah melarikan diri serta dari ke jatuhan memperhatikan.perbuatan perbuatan dari tertuduh dan yang lainnya bnn untuk perkelahian tersebut tertuduh telah menerima upah se banyak rp. (tiga ribu rupiah) jari tertuduh jiran motel pembunuhan yang dianjurkan dan direncanakan oleh tertuduh adalah disebabkan hubungan percintaan antara murni ke memakannya tertuduh dengan backnum pendek yang tidak disetujui oleh tertuduh ii, sebelum pembunuhan dilakukan tertuduh telah makan durian bersama sama dengan burung efek, backnum pendek, zakaria dan jafri barung burung tengah sawah dan kulit durian yang di jadikan menggores muka korban dibawa dari barung barung tersebut menimbang, bahwa dengan berpegang kepada kesaksian yang di berikan 'oleh saksi ke. iii burung enix sebagai seorang yang sama sama bekerja'di sawah yang berdekatan dengan tertuduh djiranssejak pagi hari 'pada hari kamis.dan sampai. saat,mereka .memakan .durian .di barung barung bersama sama dengan. zakaria dan backnum pendek, saksi tidak pernah melihat tertuduh hasanuddin berada sawah dan berbicara dengan tertuduh jiran sampai saatnya tertuduh datang tempat mereka makan durian pada hari kamis kira kira jam sore dan kemudian melihat sendiri tertuduh hasanuddin meninggalkan barung barung dengan tidak membawa sesuatu apapun yang waktu itu menuju arah sawahnya sendiri,untuk melekatkan pematang sawah bahwa kemudian sewaktu sore' harinya setelah saksi akan pergi pulang saksi hanya melihat tertuduh jiran bersama seorang anaknya, tertuduh hasanuddin dan bachruni pendek tinggal sawah.masing masing untuk meneruskan pekerjaannya bahwa dari keterangan tertuduh zakaria dapat pula diketahui kebenaran keterangan. saksi. ke. iii yang cukup menjelaskan bahwa tertuduh hasanuddin benar muncul sewaktu mereka hampir habis memakan durian sekitar jam sore dapatlah meyakinkan bahwa kemungkinan dari tertuduh jiran dan sebagai beralasan ,bahwa .ke terangan. dari. tertuduh hasanuddin, bahwa ianya tertuduh tasa .uddin sudah berada dari pagi hari bekerja sawahnya yang terdekat dengan sawah tertuduh jiran dan bahwa keterangan tertuduh yang menyatakan ditanya mendapat pesan dari tertuduh ujian. yang kemudian membicarakan rencana pembunuhan yang akan dilakukan terhadap backnum pendek tidak terbukti dan tidak meyakinkan 'ten tang kebenaran materialnya bahwa terjadinya perkelahian parak pandan dengan member gunakan cangkul sebagai alat pemukul dan kulit durian sebagai alat menggores muka yang dipergunakan oleh tertuduh jiran, saudara jaksa pada halaman sub. dari reguisitoirnya dengan menghubung kan keterangan keterangan yang dipercepat dalam visum repertum yang menunjukkan bahwa luka luka tersebut pada tubuh backnum pendek tidak jain dari pada alat cangkul dan kulit durian yang berujung tajam yang telah dipergunakan sebagai pemukul, sebagaimana juga di terangan oleh tertuduh bagi pengadilan pendapat dan kesimpulan yang ditarik sedemikian rupa tersebut tidaklah merupakan bukti bahwa alat alat tersebut yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dari keterangan keterasingan tertuduh zakaria dan dibuat kan oleh saksi ke. iii burung efek sebagai pihak yang turut memakan durian pada waktu itu tidak seorangpun yang melihat dibawanya kulit durian dari barung barung itu oleh salah seorang dari tertuduh mana pun juga pan bahwa' dari keterangan saksi ke.l safe thaib dapat diketahui bahwa kulit durian yang diperlihatkan. kepada saksi dalam bersidang an' dikenal oleh: saksi sebagai kulit durian: yang ditemui oleh saksi barung barung pada waktu diadakan pemeriksaan setempat oleh pihak kepolisian bahwa dari berita acara pengusutan. dan penyitaan barang barang bukti tidak dapat diketahui darimana kulit durian yang dipergunakan sebagai alat bukti tersebut telah disita bahwa apabila diperhatikan pula hasil pemeriksaan setempat dan berita acaranya pendapat dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa cangkul yang dikatakan dipergunakan sebagai pemukul korban terdapat pada suatu tempat yang diatur sedemikian rupa dan tidak ter dapat tanda bekas kena kotoran sawah bahwa berdasarkan kepada keterangan: saksi dan dihubungkan pula dengan pangkalan pangkalan tertuduh lainnya, kiranya secara ilmu logika tidaklah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan melihat bekas luka seperti disebutkan dalam visum repertum sebagai yang mungkin disebabkan oleh suatu benturan dengan benda keras dan yang . lainnya disebabkan oleh benda keras yang ujungnya berdurixluri, maka tidaklah dengan sendirinya dalan perkara pembunuhan ini akan dapat dipastikan bahwa benda keras itu hanya berupa cangkul dan yang berujung tajam adalah kulit durian, karena umum. mengatakan (mengetahui) jenis dan macamnya benda yang bersifat demikian itu sangat banyak sekali untuk dapat disebutkan seperti parang, linggis dan yang berujung tajam seperti kayu rukam ataupun batang dadap dan sebagainya tag bean menimbang, bahwa dari keterangan tertuduh yang menyatakan tertuduh tertuduh ii, iii, jv dan v turut bersama sama dalam perk lahan pembunuhan tersebut sejak dari pemeriksaan pengusutan, me lalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan hadapan bersidang an, tidak seorang jugapun dari para tertuduh tersebut yang dapat di buktikan berada tempat perkelahian tersebut pada waktu.yang di terangan oleh tertuduh dan baik keterangan tertuduh maupun keterangan pangkalan dari tertuduh tertuduh. lainnya adalah merupakan. keterangan keterangan yang berdiri sendiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara'ini menimbang, bahwa adalah sangat menarik perhatian dari pengadilan ari dan menjadi pertanyaan. yang belum terjawab manakah perginya anak dari tertuduh jiran sewaktu perkelahian dan pembunuhan ter sebut terjadi, karena baik dari.keterangan :saksi ke. ini yang: bernama burung efek, maupun dari pengakuan tertuduh dan anak tertuduh. yang bernama. bustami sehari harian: pada hari kamis tanggal agustus tersebut selalu sama sama dengan bapaknya tertuduh jiran sawah tersebut dan kemudian sama sama pulang kerumah, sedang tertuduh tidak ada menyinggung menyinggung dalam pengakuan nya dimana bustami ketika itu berada 'bahwa oleh karena anak tertuduh jiran masih berada bawah umur tahun). maka pengadilan negeri memandang tidak akan mem peroleh: keterangan:yang. obyektif dari anak sebaya tersebut untuk di dengar keterangannya di "persidangan, namun kalau diperhatikan: hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh saudara jaksa pada tanggal maret dapat pula diketahui bahwa selenat dari jam wib pada.hari kamis tersebut bustami bersama bapaknya tertuduh telah pulang ke rumah, terus mandi dan kemudian pergi surau dan yang tinggal sawah pada.waktu itu ialah backnum pendek dan tertuduh tasuruddin yang bekerja sawahnya masing masing ':" menimbang, :bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ke ii safe' thaib dan kemudian "pula dari pengakuan tertuduh tertuduh: di. persidangan, pengadilan negeri telah: memperoleh peng akan bahwa terhadap jalannya pembunuhan yang dituduhkan kepada tertuduh telah pernah dilakukan rekonstruksi tempat terjadinya perbuatan tersebut dimana juga diabadikan jalannya rekonstruksi dengan alat memotret yang akan tetapi dalam persidangan tertuduh tertuduh telah membantah kebenaran dari apa yang dilakukan dalam rekonstruksi itu sebagai sesuatu perbuatan yang benar benar telah ter jadi, karena apa yang diperbuat oleh tertuduh tertuduh pada waktu rekonstruksi adalah hasil perintah yang dikeluarkan oleh pihak peng unit terhadap para tertuduh dengan disertai ancaman ancaman sekeras menimbang, bahwa tentang adanya rekonstruksi tersebut diterima oleh pengadilan negeri sebagai suatu fakta yang telah pernah dilakukan, yang akan tetapi dalam berita acara pada pemeriksaan pendahuluan pengadilan negeri tidak menemui secara formil tentang adanya rekan instruksi tersebut dan demikian juga hasil hasil pemotretannya dan ka penanya pengadilan negeri dapat menilai bahwa hasi! rekonstruksi yang dimaksudkan sebagai akan melukiskan kembali jalannya perbuat yang dituduhkan kepada para tertuduh tidak akan memberikan ke delapan kepada persidangan, tidak dapat dipertimbangkan dan karena nya pula kebangsaan pengadilan: negeri ten tang turut sertanya tertuduh tertuduh: ii,, iti, iv dan dalam perkelahian dan pembunuhan di. parak pandan :sebagaimana diterangkan oleh tertuduh semakin men jadi kuat: menimbang, bahwa untuk melakukan perkelahian dan pembunuh. tersebut tertuduh menerangkan ianya telah menerima upah dari' tertuduh jiran sebanyak rp. (tiga ribu rupiah dan:ket tangan tertuduh tersebut dibantah oleh tertuduh dan sebaliknya" kebenaran dari keterangan tertuduh tersebut tidak dapat pula dibuat naga sehingga jatuh kemudian bersama sama tertuduh memukulkan sebuah' tuduh ii bahru.emak sud dan diancam dengan: pidana dalam sub kitab undang undang hukum pidana, dengan memperhatikan undang undang yang bersangkutan para terdakwa telah: bunyi sebagai berikut menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan pada ter "unduh tertuduh dan yang tersebut atas tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan membebaskan:: oleh karena ilu tertuduh tertuduh tersebut dari segala tuduhan menyatakan ongkos ongkos yang timbul dari perkara ini dibebani kan kepada negara han memerintahkan barang bukti berupa sebuah cangkul kembali kan kepada akti waris yang paling berhak dari almarhum bahru pendek) dan delapan helai surat cinta kepada saksi kesal safe thaib dan kulit durian yang sudah rusak serta tidak bernilai ekonomis dapat dikesampingkan putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di batalkan oleh pengadilan tinggi padang dengan putusannya tang gal november no, pt. pdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: . tan menyatakan "putusan bebas yang. dijatuhkan oleh pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts pn. bs. tentang tertuduh tertuduh hi. tawar, iv. jafri, zakaria ter sebut atas adalah bebas murni kan dengan suatu bukti yang sah menurut hukum dan merupakan pula keterangan yang berdiri sendiri, pengadilan negeri sulit untuk da pat menerima kebenaran materiil tentang keterangan tertuduh terus but ban menimbang, bahwa dari orang orang yang ikut memakan durian antara jain disebutkan pula oleh tertuduh ikut sertanya tertuduh jari, ternyata dalam persidangan .dari keterangan tertuduh zakaria dan saksi iii burung efek dan sesuai pula dengan bantahan tertuduh sendiri, tidaklah terbukti apa yang diterangkan oleh ter tuduh hasanuddin.tersebut . tu. menimbang, bahwa akhirnya sdr. jaksa berpegang kepada ket tangan keterangan tertuduh. yang menyatakan bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah disebabkan karena adanya hubungan cinta antara kemenakan tertuduh yang bernama murni dengan bahru pendek yang tidak disetujui oleh tertuduh dan iv. menimbang, bahwa. dari surat surat cinta yang dikatakan berasal dari murni tertuju kepada bahru pendek sejumlah delapan helai dari surat yang dapat diserahkan oleh saksi ke l safe thaib kepada pihak kepolisian, surat surat mana menurut saksi ke ditemui oleh saksi ke safe thaib dalam peti bekas kepunyaan korban dan atas 'penyerahan serta petunjuk dari seseorang bernama jambu, maka de ngan melihat kepada jalannya pemeriksaan dengan adanya surat surat percintaan yang diterima oleh pihak kepolisian tersebut, arah peng urutan dan penyelidikan ditujukan kepada 'tertuduh jiran dar ter tuduh yang nama namanya terdapat dalam surat surat cinta tersebut. sehingga pengakuan yang telah diberikan oleh tertuduh dalam surat bertanggal september sudah dikesampingkan begitu saja menimbang, bahwa apabila diperhatikan isi dari surat surat cinta yang dikemukakan sebagai bukti'dalam perkara ini bahwa dengan di sebut debutnya nama tertuduh dan tertuduh sebagai pihak pihak yang menghalang halangi percintaan dan karenanya diberikan penilaian bahwa berdasarkan hal tersebut tertuduh dan tertuduh dapat dilibatkan dalam pembunuhan tersebut, menurut penilaian peng adilan negeri cara cara mempergunakan surat surat tersebut: sebagai alat bukti yang dimaksudkan oleh ketentuan ketentuan undang undang belumlah dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum menimbang, bahwa:jika dapat diperhatikan pula pendapat dari pihak pihak kepolisian setelah diperolehnya surat surat tersebut, maka pengadilan negeri sama halnya dengan pendapat pihak kepolisian sen diri memandang surat surat tersebut tidak lebih dari.suatu' bahan se bagai dasar penyelidikan dan pengusutan belaka terhadap orang orang yang tersangkut nama namanya dalam surat tersebut dan belum sebagai alat bukti bagi perbuatan yang dituduhkan kepada para ter tuduh menimbang, bahwa suratsurat tersebut baru akan berguna dalam membikin jelasnya perkara ini apabila pihak murni yang diduga mem buat surat surat tersebut dapat dihadapkan persidangan untuk di dengar kesaksiannya dan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pengadilan negeri telah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pihak jaksa untuk menghadapkan murni sebagai saksi yang akan tetapi ternyata sampai: kepada batas pemeriksaan yang terakhir usaha sdr, jaksa untuk mendatangkan murni untuk didengar keterangannya persidangan telah tidak berhasil dan dalam pemeriksaan permulaan atau pendahuluan atas mumi tidak dijumpai dalam berita acara sehingga surat surat percintaan yang dimaksudkan sebagai alat bukti dalam per. kara ini menjadi tidak bernilai menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan negeri menilai pula kesaksian kesaksian yang diberikan oleh saksi siti zainal (ibu kan dung dari korban) dan saksi safe thaib (saudara bersaudara ibu dari korban), yang pada pokoknya saksi saksi pernah mendapat ke terangan dari bahru pendek bahwa ianya selalu dikutip intip oleh tertuduh jiran, tawar dan sejati dan bahwa kalau ianya bahru. pendek sampai meninggal dunia, maka yang berbuat demikian tidaklah lain dari pada ketiga orang tersebut menimbang, bahwa keterangan keterangan saksi tersebut ditinjau dari segi hukum tidaklah merupakan suatu kesaksian, karena apa yang didengar dan pernah diberitahukan oleh bahru pendek kepadanya baru diungkapkan setelah bahru pendek meninggal dunia, padahal kalau sekiranya saksi saksi dan bahru pendek sendiri berpendapat adanya bahaya yang mengancam dirinya, seharusnya bahru pendek atau sanak familinya atau orang yang mengetahuinya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib . menimbang, bahwa 'apabila setelah terjadinya korban atas diri bahru pendek baru persoalan cerita bahru pendek tersebut dike makanan sebagai sangkaan belaka dan sangkaan tersebut tidak ada hu bunga dengan sangkaan lain lainnya atau bukti bukti, pengadilan ne geri dapat memahami bahwa sangkaan tersebut timbul dari perasaan kati yang semata mata untuk melepaskan sekedar derita yang sedang menimpa seorang ibu dan seorang kakak yang kehilangan anak atau adik yang disayangi dan tidaklah dapat dijadikan pegangan bahwa sangkaan sangkaan tersebut berkekuatan sebagai bukti yang menu bukan bahwa tertuduh tertuduh ii, iii dan telah benar benar terlibat dalam suatu pembunuhan yang dituduhkan kepada me reka menimbang, bahwa mengenai kesaksian dari saksi bestaan, yang dalam perkara ini mengingatkan kepada persoalan persoalan yang berhubungan dengan sikap tertuduh jiran dalam menghadapi persoalan cinta antara kemenakannya bernama murni dengan alm, bahru pendek, dimana tertuduh jiran pernah didengar oleh saksi mengeluarkan :kata kata yang. berupa ancaman dan. kemarahan dan di perbandingan dengan keterangan tertuduh jiran hadapan per hidangan yang pada pokoknya tidak secara mutlak menolak terhubung cinta antara kemenakannya dengan bahru pendek yang akan te tapi hanya berkehendak kalau dapat dilakukan menurut adat, yaitu penjemputan tidak dilakukan oleh pihak. perempuan kepada pihak laki laki, melainkan sebaliknya, menurut pertimbangan pengadilan negeri belum akan mendorong tertuduh jiran bersama sama dengan adik dan kemenangannya (tertuduh ji! dan !v) untuk bertindak sedemikian jauh dengan menghilangkan nyawa bahru pendek tersebut menimbang, bahwa pangkalan tertuduh yang menyatakan bahwa pada hari kamis jam sore dia tidak berada lagi tempat lain tetapi sudah berada surau dan pada sore hari itu memasang lampu, dapat pula dikuatkan dengan kesaksian dari saksi ke bestaan dalam persidangan menimbang, bahwa saksi ke mohammad zen gelar malang kali yang diajukan atas permintaan tertuduh ii, dengan maksud untuk me sedangkan bahwa pada sore hari kamis sekembalinya ter'utuh dari sawah dan sewaktu akan mandi ditebak ada bertemu dengan saksi ke oleh saksi ke v diakui bahwa ianya memang benar ada mandi tebat sore itu tetapi seingat saksi ke v ianya tidak pernah bertemu dengan tertuduh pada soreitu, menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran keterangan dari saksi ke ini maka dalam hubungan pertanyaan mengenai apakah saksi kendi dengan tertuduh tawar.dan telah berapa lama ianya berada kampung dan apakah tertuduh iii tersebut pernah dilihat bergotong royong masa yang lalu, oleh saksi ke v diterangkan kenal dan mengetahui bahwa tertuduh tawar telah berada kam pung selama dua tahun sebelum terjadinya pembunuhan atas bahru pendek dan turut biasanya bergotong royong, sangatlah disangsikan keterangan saksi ke sebelumnya yang mengatakan bahwa saksi ke v tidak pernah berjumpa dengan tertuduh tempat mandi, dengan mengingat dari hasil pemeriksaan persidangan baik dari saksi maupun dari tertuduh iii tawar sendiri, tidaklah benar tertuduh iii tawar sudah berada sejak dari masa dua tahun sebelum bahru pendek me tinggal, karena tertuduh baru saja tiga bulan sebelumnya menetap kampung setelah merantau bertahun tahun berimbang, bahwa: terhadap keterangan keterangan tertuduh yang bersifat: berbelit belit serta simpang'siur dan sebagainya, saudara jaksa memberikan tanggapan bahwa sikap, sifat dan pembicaraan ter tuduh seperti yang diuraikan dalam reguisitoirnya telah terjadi juga sebelum maupun sesudah ianya tertuduh menderita sakit parah, yang menurut pendapat saudara jaksa hai tersebut adalah disebabkan karena tertuduh dapat digolongkan sebagai seseorang yang mengalami kepada agak kurang normal mentalnya dan agak kurang cepat menerima segala sesuatu dalam kesadarannya dan bahwa walaupun masih dalam tahap keadaan mental yang demikian saudara jaksa berpendapat masih dapat diakui kebenarannya terhadap beberapa keterangan dari tertuduh menimbang, bahwa mengenai faktor faktor mental dan derita sakit parah yang dikemukakan oleh saudara jaksa yang menyebabkan ter tuduh menjadi berbelit belit dan simpang siur dalam keterangannya menurut penilaian pengadilan negeri hanyalah merupakan suatu 'ba: bagian kecil saja dari faktor faktor yang menyebabkan tertuduh ber buat dan bersikap sebagaimana yang ditanggapi oleh saudara jaksa baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun pada pemeriksaan persidangan dan bahwa dari keterangan keterangan yang bagaimanapun juga berbelit belit serta tersimpan siarnya, namun yang penting di tarik dalam memberikan penilaian persidangan ialah seberapa jauhkan adanya kebenaran materiil dari apa apa yang dikemukakan oleh tertuduh sehingga dapat ditentukan apakah bahagian bahagian keterangan tertuduh tersebut ada hubungannya dengan pembuktian. pembuktian serta bersesuaian dengan terangan keterangan para saksi, maupun dengan keterangan keterangan' tertuduh tertuduh lainnya dalam perkara ini ataukah: merupakan suatu keterangan atau pengakuan yang hanya berdiri teridiri saja menimbang. bahwa dari pengakuan pengakuan dan keterangan keterangan tertuduh. mulai dari awal pengusutan dan pemeriksaan pendahuluan yang (dilakukan oleh pihak kepolisian dan akhirnya dari hasil pemeriksaan persidangan, setelah kami pelajari dari segi segi yang dapat kami jadikan dasar dan pegangan untuk menentukan kupu tuan kami, maka dengan pembahasan pembahasan dan pernilaiari yang telah kami kemukakan pada bahagian terdahulu dari tertimbang karni, kami berpendapat bahwa pengakuan pengakuan dan keterangan an keterangan yang diberikan oleh tertuduh apabila dihubungkan dengan keterangan:keterangan para saksi dan demikian juga dari sang jalan pangkalan serta keterangan tertuduh tertuduh ii, iii, dan serta barang barang bukti yang dimajukan persidangan, kami mem berikan penilaian bahwa pengakuan dan keterangan tertuduh. dan keterangan keterangan tertuduh tertuduh lainnya adalah tidak lebih dari satu pengakuan dan keterangan keterangan yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan lain lain alat pembuktian yang sah menurut hukum menimbang, bahwa oleh karena keterangan dan pengakuan tertua duh adalah keterangan dan pengakuan yang berdiri sendiri sehingga merupakan unus testis .nullius testis di dalam perkara ini, maka kami belum memperoleh bukti yang sah dan' keyakinan menurut hukum bahwa kematian dari bahru pendek sebagai akibat dari perbuatan yang dituduhkan kepada para tertuduh menimbang, bahwa oleh karena para tertuduh telah dituduh me lakukan kejahatan yang pada pokoknya menyebabkan kematian orang: lain sebagaimana dituduhkan secara alternatif, yaitu primaire kuhp, subsidi kuhp, subsidi lagi sub. kuhp:dan lebih subsidi lagi 3s1 sub, kuhp, maka sebelum ditinjau dan dibuktikan ten tang adanya kesalahan para tertuduh terhadap cilik yang dituduhkan kepada para tertuduh, perlu dibuktikan dan ditetapkan terlebih dahulu tentang adanya kenyataan mengenai perbuatan para tertuduh yang menyebabkan kematian dari bahru pendek kan menimbang, bahwa seperti telah kami kemukakan dalam perti , tangan pertimbangan kami tersebut di atas, kami tidak memperoleh suatu bukti yang sah dan keyakinan menurut hukum bahwa kematian dari bahru merek adalah sebagai akibat dari perbuatan para ter tuduh, maka tanpa melanjutkan peninjauan dan pemeriksaan terra dap kesalahan para tertuduh: menurut: tuduhan primaire, subsidi, subsidi lagi dan lebih subsidi lagi sebagaimana telah dituduhkan kepada para tertuduh, para tertuduh harus dinyatakan bebas dari se gala tuduhan menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu sebuah cangkul yang dapat diketahui dari keterangan para saksi ke l dan saksi ke l adalah sebagai milik dari saksi ke iii burung efek yang pernah dipinjam oleh almarhum bahru pendek, maka patut cangkul dikembalikan kepada ahli waris yang paling berhak dari' alm, bahru' pendek"dan bahwa surat surat cinta sebanyak delapan helai karena diterima dari saksi: kerut: patut dikembalikan lagi pada. saksi.ke safe thaib verse but, sedang. kulit durian yang tidak bernilai ekonomis dan yang telah rusak dapat dikesampingkan saja . ang | . menimbang, bahwa karena para: tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan maka semua ongkos yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara tag mengingat ketentuan dari hir serta ketentuan perundang undangan yang bersangkutan bn, gan mengadili menyatakan. bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan pada ter ' tuduh tertuduh ji, ji, ii, dan yang tersebut atas tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan membebaskan oleh karena itu tertuduh tertuduh tersebut dari segalatuduhanj tan menyatakan ongkos ongkos yang timbul dari perkara ini dibebani kan kepada negara memerintahkan barang bukti berupa sebuah cangkul kembali kan kepada ahli waris yang paling berhak dari almarhum bahru men dek dan delapan helai surat cinta kepada saksi ke safe thaib dan ku lit durian yang sudah rusak serta tidak bernilai ekonomis dapat diz sampingan, demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal agustus tujuh puluh 'satu oleh kari. majelis hakim pengadilan negeri batu sangkar, noesbari dt, radio mangan, sebagai ketua, asin boer dan hoenn abdulgani sh, masing masing sebagai hakim anggota, keputusan mana .oleh hakim ketua tersebut pada hari itu juga diucap kan muka umum dan dihadiri. oleh gani eddy mana, panitera pengganti pada pengadilan negeri widodo, jaksa penuntut umum din tertuduh tertuduh hn, ni, 1v.dan pribadi,. pot mem menyatakan permohonan banding jaksa sekedar mengenai tertua duh iii, dan tersebut atas tidak dapat diterima menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts pn,bs.tentang tertuduh hasanuddin radio bujang dan diman tersebut atas adalah putusan bebas tidak murni menerima permohonan akar pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari jaksa sekedar mengenai tertuduh hasanuddin radio bujang dan ii, jiran tersebut di atas membatalkan putusan pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts no, pn.bs. tentang tertuduh dan tersebut atas yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan ting kat bandinganari dan subsidiari lagi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan membebaskan tertuduh dan oleh karena itu dari tuduhan tuduhan primaire, subsidiari dan subsidiari lagi tersebut (vrijspraak) menyatakan. bahwa tertuduh hasanuddin radio bujang dan tertuduh jiran tersebut atas telah terbukti secara syah dan me meyakinkan bersalah melakukan kejahatan bersama sama melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang menghukum tertuduh dan tersebut atas oleh karena itu de ngan hukuman penjara masing masing selama (empat) tahun dengan ketentuan. bahwa pada melakukan keputusan itu 'adanya si terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan itu menjadi tetap akan dikurangkan sebenarnya. dari hukuman penjara tersebut menentukan barang bukti dalam perkara ini berupa sebuah cangkul. dua keping kulit durian semuanya dirampas untuk dibinasakan delapan helai surat surat cinta dilampirkan dalam berkas menghukum para tertuduh dan untuk membayarongkos perkara sekedar mengenai para ter tuduh ni, dan. tersebut atas dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada negaradan pid yf77 yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri batang kar yang menerangkan, bahwa pada tanggal pebruar. memperhatikan risalah kasasi bertanggal lubuk jantan, dan pebruari dari para penuntut kasasi, risalah kasasi itu telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri batusangkar pada tanggal dan pebruari melihat surat surat yang bersangkutan ta: tan(yang lama) dan hukum acara'kasasi seperti yang dimaksudkan dalam undang undang no, tahun sampai kini belum ada, maka mahkamah: agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan bai bahwa mengenai hal ini: berdasarkan undang undang no, tahun maka undangundang no: tahun harus ditafsirkan sedemikian "rupa, 'sehingga yang:' un ' acara kasasi adalah hukum acara. kasasi yang diatur. dalam undang undang tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang undang no, tahun manan ani menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah di beritahukan kepada para. penuntut kasasi pada tanggal januari' dan para penuntut kasasi mengajukan permohonan'kasasi pada tangga! pebruari. serta risalah'kasasi pada tanggal dan pebruari kepaniteraan pengadilan negeri di batusangkar, dengan demi kian permohonan kasasi beserta dengan alasan alasannya telah diajukan dalam tenggangtenggang waktu dan: dengan cara menurut undang undang,' oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima panah menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh 'para penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut .bahwa' keputusan pengadilan tinggi padang tanggal note ber daftar banding pidana no, pt. pdg., yang membawa kan: keputusan pengadilan negeri batusangkar tanggal agustus kts pn, bs. yang mengandung pembebasan: dari segala tuduhan (vrijspraak) penuntut kasasi sebagai tertuduh adalah bertentangan dengan hukum acara pidana dan yurisprudensi, khusus nya undang undang darurat no, tahun undang undang tahun dan arrest mahkamah agung republik indonesia: tanggal maret dalam reg. kr. serta arrest tangga! april dalam reg. no, kr bahwa menurut redaksi undang undang darurat tahun can undang undang tahun tersebut atas tidak dimungkinkan permohonan banding terhadap sesuatu keputusan pembebasan dari segala tuduhan (vrijspraak) bahwa menurut kedua yurisprudensi tersebut atas pemohon banding terhadap keputusan pembebasan dari segala tuduhan (rij spread) hanya dapat dipertimbangkan pengadilan tinggi apabila pero conan banding tersebut disertai dengan memori banding bahwa. dalam hal jaksa membanding sesuatu keputusan yang membebaskan tertuduh dari semua tuduhan (vrijspraak) pertama tama harus dibuktikan dengan menguraikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan itu adalah merupakan pembebasan tidak murni (onzuivere vrijspraak) bahwa: telah ternyata dari keputusan pengadilan tinggi padang tersebut atas: bahwa jaksa widodo sebagai penuntut umum dalam perkara ini tidak pernah mengajukan memorie bandingnya, dan memang demikian dalam kenyataannya bahwa penuntut kasasi tidak pernah menerima salinan memorie banding dari jaksa bahwa dengan tidak adanya jaksa mengajukan" memorie ban dirinya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa jaksa tidak dapat membuktikan. bahwa pembebasan penuntut kasasi oleh pengadilan negeri. di, batusangkar adalah pembebasan tidak murni (onzuivere vrijspraak), atau.dengan kata lain maka ternyatalah bahwa pembebasan penuntut kasasi adalah merupakan pembebasan murni (quiere rij spread) b,bahwa sungguhpun dalam keputusan pengadilan tinggi ada mempertimbangkan tentang apakah pembebasan oleh pengadilan negeri adalah pembebasan murni atau tidak murni dalam hubungannya dengan diterima atau tidaknya permohonan banding jaksa tetapi sung guh mengherankan, dengan dasar apakah pengadilan tinggi untuk mem pertimbangkan, sedangkan memorie banding yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan. pokok untuk menentukan pembebasan itu murni atau tidak murni ternyata tidak pernah diajukan justru itulah penuntut kasasi berpendapat berkesimpulan bahwa peng adilan tinggi telah alpa, keliru dalam kept'imannya ti, bahwa seharusnya menurut ketentuan ketentuan hukum dan undang undang seperti penuntut kasasi kemukakan atas pengadilan tinggi dalam keputusannya menyatu!'an permohonan banding jaksa tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena per pohonan banding tidak disertai dengan'suatu bantahan terhadap pem belasan tersebut berupa memorie banding bahwa, sungguhpun penuntut kasasi telah berhasil membuktikan kesalahan, keadaan dan kekeliruan dalam keputusan pengadilan tinggi yang membatalkan keputusan pengadilan negeri tersebut, yakni dengan dinyatakannya permohonan banding jaksa tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka rasanya.tidak perlu lagi penuntut kasasi terlalu jauh meninjau keputusan pengadilan tinggi tersebut: namun untuk lebih memperjelas lagi, bahwa keputusan pengadilan tinggi ter sebut juga telah bertentangan dengan hukum, undang undang dan yurisprudensi cast dan hir, undang undang no, tahun serta arrest mahkamah agung republik indonesia tanggal juli dalam reg sip dimana ternyata antara jain i.bahwa pengadilan tinggi sangat kurang mempertimbangkan (onvokdoende gemotiveerd) padahal keputusannya membatalkan. hanya dengan beberapa redaksi kata kata telah langsung menyimpan kan bahwa penuntut kasasi tentang kesalahannya telah terbukti ter istimewa mengenai pengakuan penuntut kasasi bahwa pengakuan yang berdiri sendiri adalah bersifat unus testis nullius testis tan ana aan sea bahwa dasar untuk mengambil pertimbangan adalah dari berita acara pemeriksaan padahal apa yang disimpulkan pengadilan tinggi berlainan halnya dengan apa yang tercantum dalam berita acara meme siksaan persidangan pengadilan negeridapat die akan, karena seharusnya pengadilan tinggi tidak menerima pero conan banding jaksa tersebut sebab terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding (verkapte ontsiay van rechtsvervolging), hal mana harus diuraikan oleh jaksa dalam memori banding yang ternyata dalam perkara ini memori banding tidak pernah diajupadang tanggal november pt. pdg. tidak dapat dipertahankan jag', oleh karena itu harus'tahun undang undang tahun dan undang undang tahun memutuskan menerima permohonan kasasi dari para penuntut kasasi tasa uddin radio bujang dan ii, jiran tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi padang tangga! no member no, pt. pdg, mengadili sendiri menyatakan permohonan banding jaksa terhadap terdakwa hasanuddin radio bujang dan jiran tersebut tidak dapat diterima membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ke pala negara, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis tanggal maret oleh djoko sugianto sh, ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua si dang, ny. dora sasongko karton dan syair sh, hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari kamis tanggal maret oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh ny. dora sasongko karton dan syair sh, hakim hakim anggota, ny, fatimah siregar, panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi, |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa pemberian bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pp. nomor tahun dirubah dengan pp, nomor tahun mengenai peraturan disiplin pegawai negeri sipil, bukan merupakan hukum acara peradilan agama. karena pemberian gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, nomor register k ag tanggal putusan juli majelis drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. drs. andi syamsul alam, sh.mh dr, riyal ka'bah, ma. klasifikasi tentang nafkah duduk perkara, bahwa tergugat sejak bulan april sampai dengan sekarang tidak lagi menyerahkan bagian penggugat karena tergugat menyerahkan kopi surat nikah dari kua kec. bojong picung kab. cianjur 'ke dinas dimana tergugat bekerja, bahwa penggugat tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan dimanapun sejak cerai dengan tergugat: bahwa penggugat mohon agar surat nikah yang diajukan tergugat keinstansinya yang mengkilat kan kerugian untuk ditinjau keabsahannya, timbangan hukum mahkamah agung bahwa pta semarang kurang cukup pertimbangannya onvoldoende gemotiveerd) dalam mengenai pemberian gaji bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam tahun dirubah dengan tahun yang seharusnya pta semarang memperbaiki putusan cilacap karena peraturan pemerintah tersebut adalah mengenai peraturan disiplin pegawai. dan dalam hal mengenai pemberian gaji tergugat adalah yurisprudensi mahkamah agung merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, setelah akta nikah dalam perkara aggaji tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima: amar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi karan bin sanakarja tersebut,dul tani pdt. pta. smg.:ua kec. bojong picung, kab. cianjur tanggal februari tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum: menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya,pembuat kaidah hukum tid. timur abimanyu, sh. li4 yurisprudensi mahkamah agungberbanding menikah lagi,.enam puluh delapan ribu rupiah): demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan tinggi agama semarang pada hari selasa tanggal september bertepatan dengan tanggal jumadits tani oleh kami drs. h. basilan yusuf, sh. sebagai hakim ketua, drs. sutomo, sh.m. hum. dan chumaidi zamaret nomor. pdt. pta. smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidrs. sukarno sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak pembanding dan berbanding, bea hakim hakim anggota ketua ttd. ttd. drs. sutomo, sh.m. hum. drs. basilan yusuf, sh. ttd, chumaidi za, sh. panitera pengganti. ttd, los drs sukarno perincian biaya perkara pan biaya sidang .ooo woo rp3 biaya redaksi .coooooooooc rp. namea biaya materai .ocooooo rp. . . . biaya isasi l.oou rp. pemberkatan dan lain lain. rp. jumlah rp. yurisprudensi mahkamah agung (aa nomor pdt. pa. clp. ken bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama cilacap yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara lidahmenggugat melawan karan bin ankara, umur tahun, agama islam, pekerjaantergugat : pengadilan agama tersebut: telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar penggugat dan tergugat muka persidangan, tentang duduk perkaranya menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal november yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan agama cilacap tanggal november nomor pdt. pa. cip, mengajukan hal hal sebagai berikut: bahwa sesuai amar poin dan putusan pengadilan agama cilacap nomor pdt. pa. clp. tanggal november penggugat berhak mendapatkan separuh gaji dari tergugat sampai dengan penggugat menikah lagi: yurisprudensi mahkamah agung bahwa tergugat sejak bulan april sampai dengan sekarang tidak lagi .menyerahkan bagian penggugat karena tergugat menyerahkan kopi surat nikah dari kua kecamatan bojong picung kabupaten cianjur dinas mana tergugat bekerja, bahwabahwa penggugat penggugat mohon agar surat nikah yang diajukan tergugat instansi yang mengakibatkan kerugian penggugat untuk ditinjau keabsahannya, berdasarkan hal hal tersebut penggugat memohon: agar pengadilan agama cilacap berkenan menerima dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut il. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, . . menyatakan bahwa kutipan akta nikah: nomor tanggal februari yang dikeluarkan oleh kua kecamatan bojong kidul tidak sah, menghukum tergugat untuk membayar bagian separo gaji kepada penggugat sejak bulan april yang dikalahkan yaitu bulan). . memutuskan bahwa penggugat tetap masih berhak menerima separuh gaji dari tergugat sampai dengan penggugat menikah lagi, biaya menurut ketentuan yang berlaku, pan atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon: putusan yang seadil adilnya, menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir dan majelis telah mendapatkannya tapi tidak berhasil: menimbang, bahwa. kemudian dibacakan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat, . nun belas menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat:tersebut tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut: . emang pemain bahwa apa yang dikemukakan penggugat pada polita. gugatan poin dan benar namun selain itu tidak benar: bahwa sedangkan poin itu tidak benar karena penggugat betul betul.telah melakukan perkawinan dengan wahidin, sebab penggugat mengadakan syukuran atas pernikahannya dengan dihadiri para tetangga bahkan oleh perangkat desanya, bahwa berselang satu minggu kemudian, perangkat desa menyerahkan foto copy surat nikah kepada tergugat lalu tergugat laporkan kepada instansi bahwa maka tergugat mohon agar gugatan penggugat untuk ditolak, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa penggugat mengajukan replika pada sidang tanggal november dan tergugat mengajukan publik pada sidang tanggal november pula il. jamur, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal desa mujur lor kecamatan kroya kabupaten cilacap bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga, bahwa penggugat akan ininya bagian gaji tergugat yang telah dihentikannya: bahwa semula penggugat melakukan kumpul kebo dengan wahidin lalu digerebek oleh pemuda kampung dan keduanya disuruh menikah,seniman, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal desa kunci kecamatan sidereal kabupaten cilacap bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena tetangga penggugat, bahwa penggugat akan meminta bagian gaji tergugat yang telah dihentikannya: bahwa semula penggugat menjalin hubungan kumpul kebo dengan wahidin lalu digerebek oleh pemuda kampung, bahwamenimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti surat surat sebagai berikut surat pernyataan dari kepala desa mujur kecamatan kroya nomor xw1998 tanggal november diberi tanda li: surat keterangan dari kepala dinas dikbud cabang kroya nomor tanggal oktober diberi tanda surat keterangan ketua rt:: rw. desa mujur lor kecamatan kroya, diberi tanpa surat pernyataan kepala desa mujur lor kecamatan kroya tanggal agustus diberi tanda td: pai menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut tergugat mengajukan bukti saksi saksi bawah sumpah menerangkan dalam sidang terdiri dari ukiyo, umur agama islam, pekerjaan pns, tempat tinggal desa mujur lor kecamatan kroya kabupaten cilacap yurisprudensi mahkamah agung bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga: bahwa antara penggugat dan tergugat telah cerai dan penggugat telah nikah lagi dengan wahidin, saksi ikut diundang kenduri oleh penggugat atas syukuran pernikahannya tersebut dengan dihadiri orang, bahwa pernikahan dilakukan dihadapan kyai sholeh dari kroya, lalu keduanya hidup sebagai suami isteri sampai bulan yang lalu tapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat wahidin, sastromihario, umur tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal desa mujur kecamatan kroya kabupaten cilacap: bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga, bahwa penggugat dengan tergugat telah cerai lalu penggugat menikah lagi dengan wahidin, saksi ikut hadir dalam acara syukuran yang dihadiri orang, bahwa pernikahan dilakukan dihadapan kyai sholeh dari kroya, kedua telah hidup sebagai suami isteri sampai bulan yang lalu tapi sekarang saksi telah tidak pernah melihat wahidin, menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatupun seraya memohon putusan, sedangkan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk berita acara perkara ini, sea tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagasan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan pengadilan agama dalam hal ini pengadilan agama cilacap, menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan majelis akan tetapi tidak berhasil: menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah gugat peninjauan kutipan akta nikah karena terkait dengan adanya pembagian gaji tergugat sebagai pegawai negeri sipil yang telah dihentikan pembayaran bagian penggugat: menimbang, bahwa terhadap polita gugatan yang diajukan penggugat ternyata tergugat menyatakan mengakui sebagian akan tetapi menolak selebihnya dan memohon agar gugatan penggugat untuk ditolak, ban menimbang, bahwa terhadap polita gugatan pada poin dan ternyata telah diakui oleh tergugat sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan maka patut dinyatakan dalil gugat yang terdiri dari polita tersebut nyata telah berikut, yurisprudensi mafikpmah agung menimbang, bahwa oleh karena itu patula dinyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat berdasarkan bukti pengakuan dikaitkan dengan bukti telah bercerai dengan cerai talak pada tanggai desember pengadilan agama cilacap: menimbang, bahwa putusan pengadilan agama cilacap nomor pdt. pa. clp. tanggal november yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan talak dari tergugat kepada penggugat telah menyebutkan bahwa gaji tergugat dibagi dua dengan ketentuan setengah gaji untuk penggugat dan setengah gaji untuk tergugat, menimbang, bahwa pula disebutkan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat terhadap bagian penggugat dengan ketentuan hak penggugat menjadi gugur apabila penggugat melangsungkan pernikahan, menimbang, bahwa sejak bulan april sampai dengan sekarang tergugat tidak lagi menyerahkan bagian penggugat dari separuh gaji tergugat: menimbang, bahwa penyebab ketidak sediaan tergugat menyerahkan bagian separuh gajinya terhadap penggugat karena tergugat telah memegang bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama bojong picung kabupaten cianjur nomor tanggal februari menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apa yang menjadi sanggahan tergugat yakni terhadap polita pada gugatan penggugat, menimbang, bahwa tergugat membantahsebab sesuai dengan bukti penggugat telah melakukan perkawinan dengan lelaki wahidin bahkan penggugat telah menyelenggarakan acara syukuran atas telah dilangsungkannya pernikahan tersebut dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar yang berjumlah orang: menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penggugat telah melakukan perkawinan ataukah belum maka pertimbangan majelis selanjutnya perlu mempertimbangkan tentang keotentikan bukti berupa kutipan akta nikah nomor tanggal februari yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama bojong picung kabupaten cianjur, menimbang, bahwa bukti berupa surat keterangan yang dikeluarkan ketua rlo7 iv desa mujur lor menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak cerai hingga sekarang belum pernah melakukan pernikahan yang secara resmi dengan siapapun: menimbang, bahwa bukti berupa penjelasan dari kantor urusan agama kecamatan bojong picung kabupaten cianjur menerangkan bahwa surat nikah nomor tanggal februari seri tidak terdapat pada register pencatatan nikah, menimbang, bahwa kantor urusan agama kecamatan bojong picung tidak pernah mengeluarkan seri dan setempelnyapun tidak sama dengan stempel sebagaimana yang biasa dipergunakannya: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa bukti dan memperkuat buka sebelumnya karena antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan, menimbang, bahwa bukti sakti baik yang diajukan penggugat maupun tergugat tidak pernah ada yang menerangkan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan lelaki wahidin maka dihubungkan dengan bukti tertulis sebagaimana terurai atas harus dinyatakan bahwa antara penggugat dengan wahidin tidak pernah terjadi pernikahan yang syah dengan demikian maktidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat telah menyelenggarakan ukuran atas pelaksanaan nikah dengan lelaki wahidin dengan dihadiri oleh orang pernikahan mana dilakukan secara siri hadapan kyai sholeh, menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut penggugat membenarkan bahwa memang penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan lelaki wahidin tapi dilakukan tempat penggugat bukan tempat lainnya dan setelah itu penggugat hidup bersama dengannya kurang lebih bulan lamanya sebagaimana layaknya suara isteri, akan tetapi setelah itu lelaki tersebut lalu pergi entah mana: menimbang, bahwa terhadap pembenaran yang dikemukakan penggugat tersebut maka patut dinyatakan bahwa memang benar apa yang diterangkan saksi saksi tersebut bahkan penggugat telah melakukan hidup bersama dengan lelaki dimaksud sebagaimana layaknya suami isteri, menimbang, bahwa majelis berpendapat hukum .positif indonesia tidak mengenal adanya nikah siri, dan pernikahan yang dilakukan tidak menuruti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tidaklah dipandang sebagai suatu pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan antara penggugat dengan lelaki wahidin tersebut tidak pernah terjadi perkawinan, sebab pandang dari sudut hukum apapun nikah siri tidak dibenarkan dan tidak mempunyai nilai hukum sama sekali: menimbang, bahwa adanya acara syukuran yang dilakukan penggugat bukan merupakan bukti telah terjadinya suatu pernikahan bagi penggugat dan lelaki wahidin bahkan tidak dapat dipandang sebagai legalisasi hubungan luar nikah, menimbang, bahwa maka harus dinyatakan bahwa hubungan antara penggugat dengan lelaki wahidin sebagai hubungan sinar nikah dan dengan demikian harus dinyatakan penggugat telah berbuat hubungan bagaikan suami isteri luar nikah, menimbang, bahwa atas dasar itu dan menunjuk peraturan pemerintah nomor tahun maka hak penggugat untuk mendapatkan separuh gaji dari tergugat menjadi gugur dan penggugat tidak lagi berhak untuk memperoleh bagian gaji tersebut, menimbang, bahwa bojong picung kabupaten yurisprudensi mahkamah. agung cianjur akan tetapi disebabkan karena perbuatan penggugat melakukan hubungan luar nikah dengan seorang lelaki bahkan kurang lebih bulan namanya untuk sebagian dan ditolak sebagian yang lain dan kongkritnya akan disebutkan dalam amar putusan, menimbang, bahwa sesuai undang undang nomor tahun biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat: mengingat semua ketentuangugatan penggugat untuk sebaga kabupaten cianjur nomor tanggal februari tidak syribu lima ratus rupiah): demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari selasa tanggal desember bertepatan dengan tanggal romblon oleh kami drs. sudarmadi, sh. sebagai ketua majelis, serta drs. waluyo, sh. dan drs. baim as'ari, sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh amini sebagai panitera pengganti serta penggugat tanpa hadirnya tergugat: hakim hakim anggota ketua ttd, ttd. drs. waluyo, sh. drs. sudarmadi, sh. ttd. drs. baim as'ari panitera pengganti, ttd. amini yurisprudensi mahkamah agung perincian biaya perkara hak hak kepaniteraan.!) rp, panggilan penggugat . rp. panggilan tergugat momo rp. panggilan saksi saksi . rp. minister asi loco rp. apk senreveerenanenaenaneranene rp. menetap eco meneesermen rp3 jumlah rp. yurisprudensi mahkamah agungkaran bin ankara, bertempat tinggal pelanggan, desa mujur lor, kecamatan kroya, kabupaten cilacap, pemohon kasasi dahulu tergugat berbanding:, melawan ny. kaidah binti moh. basuki, bertempat tinggal ri. rw. desa mujur, kecamatan kroya, kabupaten cilacap, memohon kasasi dahulu penggugat pembandingdimuka persidangan pengadilan agama cilacap pada pokoknya atas dalil dalil mona bahwa penggugat asli adalah janda bekas isteri tergugat asli, cerai pada tanggal desember pengadilan agama cilacap: bahwa sesuai amar point dan putusan pengadilan agama cilacap nomor pdt. pa. cip, tanggal november penggugat asli berhak mendapatkan separuh gaji dari tergugat asli sampai dengan penggugat asli menikah lagi bahwa tergugat asli sejak bulan april sampai dengan sekarang tidak lagi menyerahkan bagian penggugat asli karena tergugat asli menyerahkan copy surat nikah dan kua kecamatan bohong picung, kabupaten cianjur dinas dimana tergugat asli bekerja, yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat asli tidak merasa melakukan pernikahan dengan siapapun dan dimanapun sejak cerai dengan tergugat asli: bahwa penggugat asli mohon agar surat nikah yang diajukan tergugat asli instalasinya yang mengakibatkan kerugian penggugat asli untuk ditinjau keabsahannya: berdasarkan hal hal tersebut penggugat. asli mohon agar pengadilan agama cilacap berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan bahwa kutipan akta nikah nomor tanggal pebruari yang dikeluarkan oleh kua kecamatan bojong kidul tidak sah: menghukum tergugat untuk membayar bagian separuh gaji kepada penggugat sejak bulan april yang dikalahkan yaitu bulan: memutuskan bahwa penggugat tetap masih berhak menerima separuh gaji dan tergugat sampai dengan penggugat menikah lagi biaya menurut ketentuan yang berlaku: ataucilacap telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan pdt. pa. clp, yang kamarnya berbunyi sebagai berikutnomor tanggal plima agama semarang dengan putusannya tanggal september bertepatan dengan tanggal jumadits tani no, pdt. pta. smg. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan permohonan banding pembanding dapat terima, membatalkan putusan pengadilan agama cilacap tanggal. desember bertepatan dengan tanggal ramadhan nomor pdt. pa. clp.: yurisprudensi mahkamah agungor: tanggal pebruari tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,pembanding menikah lagi: pebruariakta permohonan kasasi pdt. pta. smg, yang dibuat oleh panitera pengadilan agama cilacapcilacap tersebut pada tanggal maret bahwa setelah itu oleh penggugat pembanding, yang pada tanggal maret telah diberitahukan tentang memori kasasi dan tergugat berbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan agama cilacap pada tanggal maret menimbang, bahwa pemohomenunjuk tahun maka hak penggugat memohon kasasi telah gugur untuk menerima gaji dan pemohon kasasi dengan pengertian bahwa memohon kasasi tidak lagi berhak menerima memperoleh bagian gaji dan pemohon kasasi, bahwa memohon kasasi telah melakukan perbuatan tidak senonoh hubungan diluar nikah dengan laki laki wahidin lebih kurang bulan sampai digerebek oleh tetangga, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa terlepas dari keberatan keberatan pemohon kasasi tersebut atas berdasarkan alasan sendiri, mahkamah agung berpendapat bahwa pengadilan tinggi agama semarang kurang cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveend) sepanjang mengenai pemberian (setengah) bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tahun yang dirubah dengan peraturan pemerintah tahun seharusnya pengadilan tinggi agama semarang memperbaiki amar putusan pengadilan agama cilacap nomor karena peraturan pemerintah tersebut adalah peraturan disiplin pegawai negeri sipil, bukan hukum acara peradilan agama. dalam hal ini penghentian pemberian (setengah) gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan pejabat tata usaha negara sehingga tuntutan gaji tersebut seharusnya diajukan pengadilan tata usaha negara, setelah akta nikah dalam perkara gudan gaji tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.yang diajukan oleh pemohon kasasi karan bin sankarjia, tersebut dancilacap tanggal desember bertepatan dengan dengan tanggal ramadhan no, pdt, pa. clp., disertai perbaikan amar seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan inikaran bin ankara, tersebut:.: his yurisprudensi mahkamah agungtanggal pebruari tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya:menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak rp:drs. syamsuhadi irsyad, s.h.,m.h.,, dan dr. riyal. ka'bah, m.a., sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tangga! juli .0leh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh drs. andi syamsul alam, s.h.,m.h., dan dr. riyal ka'bah, m.a., hakim hakim anggota, empuk saifuddin, s.h., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak: hakim hakim anggota ketua itd. dan naa drs. andi syamsul alam, sh.mh. syamsuhadi irsyad, sh.mh. td. dr. riyal ka'bah, m.a. bian pas panitera pengganti. empuk saifuddin, s.h. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. pta. mberikan putusan: dalam perkara antara kaidah.pembanding , melawan karan bin ankara, umur tahun, agama islam, pekerjaan posberbanding : pengadilan tinggi agama tersebut, telah mempelajari berkas perkara dan semuayang kamarnya berbunyi il.. nomor tanggal f(seharusnya dua puluh satu ribu lima ratus rupiah): yurisprudensi mahkamah agung membawa surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera pengadilan agama cilacap bahwa penggugat pembanding pada tanggal januari telah mengajukan permohonan banding ataspermohonan banding tersebutpengterhadap putusan hakim pertama atas dasar hal hal yang dipertimbangkan dalamnya pengadilan tinggi agama tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama, dan akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagaimana ternyata berikut ini, ta, menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dihentikannya pemberian (setengah) gaji sejak bulan april dari tergugat berbanding terhadap penggugat pembanding berdasarkan putusan pengadilan agama cilacap nomor pet. pa. cip: sebagai akibat dij aturannya diri tergugat berbanding kepada penggugat berbanding, menimbang, bahwa dihentikannya pemberian (setengah) gaji dari tergugat berbanding kepada penggugat pembanding karena tergugat berbanding telah memegang bukti berupnomor tanggal februari menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum hakim pertama tentang ketidak bahan pernikahan antara penggugat pembanding dengan seorang lelaki bernama wahidin, pengadilan tinggi agama sependapat dengan hakim pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat pengadilan tinggi agama, ani lani menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama, bahwa ., pengadilan tinggi agama sependapat dengan hakim pertama, karena terbukti bahwa kutipan akta nikah tidak sah berdasarkan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama, bahwa gugurnya hak penggugat pembanding untuk menerima (setengah) gaji dari tergugat berbanding dikarenakan perbuatan: penggugat pembanding melakukan hubungan luar nikah dengan wahidin adalah tidak benar dan tidak tepat, karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka pengadilan tinggi agama tidak sependapat dengan hakim pertama dan untuk itu pengadilan tinggi agama akan mempertimbangkan sendiri: menimbang, bahwa hakim pertama dalam pertimbangannya menunjuk peraturan pemerintah nomor tahun untuk alasan penghentian pemberian (setengah) gaji dari tergugat berbanding kepada penggugat pembanding adalah tidak tepat karena ternyata pembagian gaji kepada penggugat berbanding sudah pernah diberikan berdasar putusan pengadilan agama cilacap nomor pdt. pa. cip. penggugat pembanding tidak terkena ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, dan dengan demikian pelanggaran terhadap pasai peraturan pemerintah tahun tidak terbukti: . menimbang, bahwa berdasar uraian seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan pengadilan tinggi agama akan mengadili sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan perkara banding inis menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan undang undang nomor tahun biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada penggugatserta semua hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini: mengadili menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima: membatalkan putusan pengadilan agama cilacap tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan nomor pdt. l pa op3er tanggal februari naa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum: yurisprudensi mahkamah agung |
hukum pidana: terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud didalam up, karena kata kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada. pengadilan tinggi agama, tanpa maksud untuk diketahui. oleh. putusan reg. .an sebagai berikut: mahkamah agung tersebut: membaca putusan pengadilan negeri banda aceh tanggal mei pid. pn.bna. dalam putusan mana para terdakwa: daud bin hasyim, tempat lahir kampung meunasah '.' tuha, kecamatan peukan bada, kabupaten aceh besar, umur., abubakar bin hasyim,' tempat lahir kampung meunasah tembersama sama dengan terdakwa: ridwan june, karena didakwa: primaire: bahwa mereka terdakwa il, dan iii baik secara bersama sama atau sendiri sendiri pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi oleh mereka. terdakwa dan iii tetapi dalam bulan agustus yaitu tanggal agustus atau. setidak tidaknya. pada: hari dan waktu"lain tetapi dalam bulan agustus bertempat di' banda aceh atau disalah satu tempat lain, yang termasuk dalam daerah hukum: pengadilan negeri banda aceh, mereka terdakwa dan iii dengan 'sengaja telah me rusak nama baik saksi h.m. nanya dan agam teman sekeluarga, dengan cara mereka terdakwa i, dan iii lakukan yaitu dengan meng hina secara tertulis dalam contra berpori banding tertanggal banda aceh agustus contro memori banding tersebut terlampir dalam berkas perkara terdakwa terdakwa tersebut) dengan menulis bahwa h.m. nanya seorang yang tidak bermoral kampungnya serta membagikan harta harta menurut hukum perutnya, sedangkan agam teman desanya dikenal sebagai raja judi dan penjahat. perbuatan manz mereka terdakwa ji, dan (ri dapat diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasai kuhp kuh pidana, ban bsidair: nana nana seugndfatel bahwa terdakwa iii pada tanggal agustus atau pada hari dan waktu lain tetapi dalam bulan agustus bertempat banda aceh atau disalah satu tempat lain tetapi termasuk dalam daerah. hukum. pengadilan: negeri banda aceh, terdakwa iii dengan sengaja membantu, memberi kesempatan) ikhtiar atau keterangan untuk" melakukan ke , jabatan: untuk. merusak nama baik h.m. nanya' dan saksi agam le . man, dengan. cara terdakwa lakukan yaitu. terdakwa telah: mengetik, .: dalam contra memori banding tertanggal banda aceh agustus. d bahwa h.m. nanya seorang yang tidak bermoral di kampung: .' nya serta terbagi harta harta menurut hukum :perutnya, sedangkan. terhadap agam teman desanya dikenal raja judi dan penfalihtarn, perbuatan mana terdakwa iii dapat diancam pidana sebagaimana tare sebut dalam kuhp kuh pidana:: mortar setelah. membaca. tuntutan jaksa penuntut: umum'tanggal'' april yang isinya adalah sebagai berikut: setor stan agar majelis hakim menetapkan: sentosa desa menetapkan terdakwa m,. daud bin hasyim:dan' terdakwa il. abubakar bin hasyim telah terbukti secara.sah,dan imeyakinkanzatis dakwaan primaire dan terdakwa dan telah terpenuhi unsur unsur dari yang dibawakan atasnya yaitu melanggar . kuhp yo' kuh pidana, oleh karenanya menghukum terdakwa dalan putusan pid. pn bna demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri banda aceh yang mengadili perkara perkara pidana dengan acara singkat, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa terdakwa: bea lm. daud bin hasyim, lahir kampung meunasah tuha, kecamatan peukan bada, kabupaten aceh besar,.umur. tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia,:. abubakar bin hasyim, lahir kampung meunasah tuha,: kecamatan peukan bada, kabupaten aceh besar,. umur tahun, jenis kelamin laki. ridwan june, lahir banda aceh, umur tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal kampung cotlarikuweh, kecamatan merasa, banda: aceh, agama islam, pekerjaan sekretaris dpd. pdi aceh: terdakwa terdakwa tidak ditahan: dalang vegas atasi pengadilan negeritersebut, telah membaca semua surat dalam perkara ini: telah mendengar semua keterangan: saksi saksi dan terdakwa terdakwa persidangan: dan nian tema bana bata telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum" .tanggal april telah mendengar pembelaan" terdakwa terdakwa tanggal. april ban menimbang, bahwa alasan alasan terdakwa:terdakwa didalam pem belakangnya yang mengemukakan antara lain! nana perkara ini bukan wewenang pengadilan negeri banda aceh tetapi wewenang pengadilan negeri jantan harus ditolak sebab berdasarkan teori alat, surat yaitu kontra memori banding yang dibuat oleh. ter dakwa terdakwa dimajukan dalam persidangan pengadilan agama propinsi daerah istimewa aceh yang terletak kota banda aceh, termasuk dalam wewenang pengadilan negeri banda aceh mengadili nya, berdasarkan kuhp sudah lewat waktu bulan, pengaduan tidak dapat diterima lagi , alasan ini harus ditolak sebab pengaduan dibuat saksi saksi tanggal september belum lewat waktu bulan: menimbang, bahwa terhadap terdakwa terdakwa dibawakan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan pada awal . berita acara ini: menimbang, bahwa untuk membuktikan isi dakwaan dipersidang jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi saksi: mohd. bayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:ghina saksi dan keluarga saksi yang dicantumkannya didalam kontra memori banding yang ditujukan kepada bapak ketua pengadilan tinggi agama banda aceh: bahwa didalam kontra memori banding tersebut terdakwa terdakwa mengatakan bahwa h,m. bayan sendiri merupakan individu yang tidak disenangi desanya, sampai saat ini tidak tinggal desanya karena dikucilkan masyarakat desanya terlebih lagi saat ini telah terlalu tua dan pikun: nan bahwa harga diri dan martabat saksi rusak karena perbuatan terdakwa terdakwa: agam teman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hahista saksi yang'di . cantumkan dalam kontra memori banding: bahwa didalam kontra memori banding tersebut terdakwa terdakwa telah menuliskan kalimat kalimat: dan teman ayah pembanding desanya dikucilkan dan terkenal raja judi dan penjahat, bagaimana mungkin seorang raja judi punya harta pening jalan, banyak terjadi dalam masyarakat sekarang kita lihat, seorang penjahat dan raja judi yang ditinggalkannya anak luar nikah anak haram jadah dan perempuan lajur: sasa bahwa martabat saksi sangat rusak dan malu karena kata kata ara didalam kontra memori banding terdakwa terdakwa: . io. menimbang, bahwa persidangan terdakwa dan!!! telah mem berikan keterangan sebagai berikut: ben bahwa isi dakwaan jaksa penuntut umum adalah benar: bahwa benar terdakwa terdakwa menista saksi saksi yang dicat:um kan didalam kontra memori banding: aan bahwa yang mengetik kontra memori banding adalah terdakwa ii, menimbang,. bahwa terdakwa iii telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa benar terdakwa jii atas suruhan terdakwa i dan ada mengetik kontra memori banding: bahwa didalam kontra memori banding tersebut ada: kalimat yang: bersifat menista terhadap saksi saksi: 'bahwa pada waktu diketik terdakwa jll tidak: berusaha untuk menghilangkan kalimat kalimat yang bersifat menista tersebut sebab hal itu adalah tanggung jawab terdakwa dan j5. bahwa untuk mengetik kontra memori banding tersebut'. terdakwa: ada mendapat upah dari terdakwa dan lama tan menimbang, bahwa dengan bukti bukti tersebut diatas pengadilan. hendak mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan kejahatan'sebagaimana dimaksud didalam dakwaan primaire yaitu melanggar kuhp pasai kuhp: menimbang, bahwa didalam i, agar dapat dihukum telah melakukan melanggar ini harus dipenuhi unsurumsur bahwa tulisan tersebut disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, unsur mana menurut hemat majelis tidak ada dalam: perkara ini sebab kontra me mori banding yang dijadikan landasan pengaduan bagi saksi saksi tidak disiarkan atau dipertunjukkan kepada umum, oleh karena itu'terhadap terdakwa terdakwa harus dibebaskan gari dakwaan primaire tersebut: menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan negeri' hendak: mem pertimbangkan. apakah terhadap. terdakwa terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud didalam dakwaan subsidi yaitu melanggar kuhp: han menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan telah nyata bahwa terdakwa terdakwa telah mem: buat suatu surat berupa kontra memori banding . yang didalamnya berisi kata kata: bahwa mohd, bayan (saksi sendiri, merupakan individu yang tidak disenangi desanya, sampai saat ini tidak tinggal desanya, karena dikucilkan masyarakat desanya, terlebih lagi saat ini sudah ter . lalu tua dan pikun. bahwa teman saksi ii) ayah pembanding desanya dikenal dan ter kenal raja judi dan penjahat, bagaimana mungkin seorang raja judi. punya harta peninggalan, banyak terjadi dalam masyarakat sekarang kita lihat: seorang penjahat dan raja judi" yang ditinggalkannya anak diluar nikah anak haram jadah dan perempuan kabur, bahwa sering dijumpai anak seorang penjahat jarang sekali menjadi seorang baik baik, bahkan lebih jahat dari ayahnya, bahwa dengan kalimat sebagaimana tersebut diatas jelas suatu fit bahan yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap saksi saksi: menimbang, bahwa sejauh mana terdakwa dan tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut: menimbang, bahwa penghinaan adalah delik aduan dar diadukan oleh saksi saksi hanyalah terdakwa dan saja sedangkan terdakwa iii tidak ada diadukan oleh saksi saksi: aan menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta hubungannya satu dengan yang lain pengadilan negeri. berpendapat terhadap terdakwa dan telah terbukti secara sah dan: meyakinkan bersalah melakukan kejahatan memfitnah (master) karena': itu terdakwa dan harus dihukum setimpal dengan perbuatan salahnya sedangkan terhadap terdakwa tii oleh karena tidak sada pengaduan,: maka dakwaan terhadap terdakwa. ui. harus, dinyatakan tidak dapat diterima: menimbang, bahwa oleh karena terdakwa i.dan dinyatakan:, bersalah sedangkan dakwaan terhadap terdakwa iii dinyatakan tidak, dapat diterima maka kepada terdakwa dan harus. dihukum mem :. bayar ongkos perkara sedangkan ongkos perkara yang timbul karena: pemeriksaan terdakwa iii dibebankan kepada negara:. . menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan. terlebih dahulu pengadilan negeri hendak mempertimbangkan hal hal yang dapat demi beratkan dan meringankan hukuman terdakwa dan ana hal hal yang memberatkan: naa penghinaan: tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa terhadap:: famili sendiri: maling hal hal yang meringankan: daa terdakwa dan sopan, menerangkan yang sebenarnya, tidak menyulitkan sidang, sangat menyesali perbuatannya dan belum lemah dihukum: mean setelah memperhatikan semua peraturan yang berlaku dalam per kara seperti ini, mengadili menyatakan terdakwa dan tersebut diatas bersalah te. ongkos perkara terhadap terdakwa ii! dibebankankepada negara, barang bukti berupa contra memori banding tanggal agustus tetap'dilampirkan dalam berkas: dahan ata ata demikianlah diputuskan pada hari ini sabtu, tanggal mei dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri banda : aceh yang ketuai oleh thamrin senin, s.h. dari luthfi hangul,. s.h. serta abubakar ib. sebagai hakim dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, doang ginting, s.h., panitera pengganti, abdul manaf semiun,. jaksa penuntut umum dan. dihadapan terdakwa terdakwa. dan dengan hukuman penjara bulan dengan masa percobaan bulan. nan menetapkan terdakwa iii ridwan june tidak dapat dilakukan tuntutan atasnya baik dakwaan prinsip maupun dakwaan subsidi, oleh karena tidak ada pengaduan dari saksi dan ji, oleh karenanya membebaskan terdakwa iii baik atas dakwaan primaire dan subsidi. menetapkan terdakwa dan untuk membayar ongkos: perkara masing masing terdakwa dan sebesar rp. (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa iii dibebankan atas negara. dengan memperhatikan kuhp parabagai berikut: menyatakan terdakwa dan tersebut diatas telah'bersa: ongkos perkara terhadap terdakwa jii dibebankan kepada negara: barang bukti berupa contra memori binding tanggal agustus. tetap dilampirkan dalam berkas: putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dis perbaiki oleh pengadilan tinggi banda aceh dengan putusannya tanggal juli pid. pt.bna yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: dam menerima permohonan banding dari terdakwa terdakwa pembanding . pembanding: oei pan memperbaiki" putusan pengadilan negeri banda aceh . pi. pk bna tanggal mei sekedar mengenai berat ringan . nya hukuman sehingga berbunyi sebagai berikut: menghukum terdakwa dan terdakwa masing masing dengan buku : man selama (dua) bulan: menghukum terdakwa terdakwa masing masing membayar ongkos per kara dalam tingkat banding sebesar rp. (seribu rupiah): menguatkan putusan untuk selebihnya: naa mengingat" akan akta tentang permohonan kasasi pid. kasus pn bna yang dibuat oleh panitera kepala pada pengadilan negeri banda aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal agustusbanda aceh, agustus dari para terdakwa sebagai para pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri banda aceh pada tanggal agustusagustus dan para pemohon kasasi mengataa aceh": diajukan oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa keputusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dirasakan oleh pemohon kasasi keberatan dan tidak adil karena: lokus teliti terjadi kampung pasukan banda aceh besar, dan disinilah memori banding dibuat, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah pengadilan negeri jantan bukan pengadilan negeri badan aceh besar. yang bertanggung jawab secara fosil atas memori banding tersebut terdakwa dan karena yang menanda tangannya, sedangkan secara materiil adalah terdakwa mi, sebab dalam hukum pidana mengenal asas kebenaran materiil, sehingga isi kontra memori banding tersebut. tepat menjadi tanggung jawab terdakwa iii karena terdakwa bukan . kuasa, (edi pemberkatan hukum oleh pengadilan tinggi dari bulan dengan masa percobaan bulan menjadi bhu'an penjara adalah bertentangan dengan kurap, karena tidak dipertimbangkan alasan alasan member ratan hukuman yurisprudensi sip berdasarkan yurisprudensi kr dimana pengadilan tinggi tidak mengkaji, sampai dimana kebenarannya, persidangan, tidak meneliti atas kebenaran kata kata tersebut. tapa hama tujuan. surat kontra memori banding tidak disiarkan untuk umum, tapi untuk kepentingan pembela membela diri sebagai upaya hukum, untuk pengadilan tinggi agama banda aceh, maka sesuai dengan pen belasan kuhp, unsur tersebut tidak terpenuhitan bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena. surat kontra memori banding tersebut ditujukan kepada pengadilan tinggi agama banda aceh, tidak terbukti dibuat dengan maksud supaya ci ketahui umumbanda aceh tanggal juli pid. pt.bna. dan pengadilan negeri banda aceh tanggal mei pid. pn.bn sebut, seara pemohon kasasi: d1. daud bin hasyim dan abubakar bin hasyim tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi banda aceh tanggal juli pid. s. pt.bna dan putusan pengadilan negeri banda aceh tanggal mei pid. pn,bna.: mengadili sendiri: menyatakan para terdakwa: daud bin hasyim dan abu baka: bit hasyim tersebut tidak terbukti lengan syah dan meyakinkan ber&'ar! melakukan perbuatan sebagaimana yang dibawakan dalam dakwaan primaire: membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwa tersebut. membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ke pada negara. barang bukti berupa kontra memori banding tanggal agustus tetap dilampirkan dalam berkas, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal april olehny. kardinal amini achmad subroto, sh. dan ismail rahardjo, sh. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari selasa tanggal juni oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh ny. kardinal paling achmad subroto, sh. dan ismail. rahardjo, sh. hakim hakim anggota, ny. anna ginting suka panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi. eme ema a6ibw hbs loan putusan aon aan uan no, pid. p.t bna: keadilan berdasarkan ketuhanan naa yang maha esa pengadilan tinggi banda aceh, yang mengadili perkara pidana dalam sidang permusyawaratan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa terdakwa: lm, daud bin hasyim, lahir abubakar bin hasyim, lahir diterdakwa terdakwa tidak ditahan: pengadilan tinggi tersebut: pen sub ani mengingat penetapan ketua pengadilan tinggi di banda aceh tanggal. juli. no, pid. p.t bna tentang penunjukkan . hakim majelis untuk menyilangkan perkara ini: membaca: nasa tenaga surat surat pemeriksaan perkara serta putusan: pengadilan negeri banda aceh tanggal mei. pid. pn bna yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: bag naa aah menyatakan terdakwa dan tersebut diatas bersalah.telah me . lakukan kejahatan memfitnah). daan san pentasaan menyatakan dakwaan terhadap terdakwa iii tidak dapat diterima: ongkos perkara terhadap terdakwa iii dibebankan kepada negara: barang bukti berupa contra memori banding tanggal agustus tetap dilampirkan dalam berkas: ii. surat permohonan banding yang dibuat oleh naluriah uddin, panitera kepala pengadilan negeri banda aceh yang menyatakan bahwa terdakwa terdakwa: daud bin hasyim abubakar bin hasyim pada tanggal mei mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri banda aceh tanggal mei tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada jaksa . pada tanggal mei patah ii. surat memori banding dari terdakwa pada tanggal juni menimbang bahwa permohonan akan pemeriksaan ulangan dalam tingkat banding dari terdakwa terdakwa tersebut diajukan dalam teng gang waktu dan dengan cakrawala menurut yang. ditentukan dalam undang undang karena itu dapat diterima, menimbang bahwa terdakwa persidangan pengadilan negeri banda aceh didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: primaire:. bahwa mereka terdakwa ii, dan jii baik secara bersamasama sendirisendiri pada har) dan waktu yang tidak diingat lagi oleh mereka terdakwa dan il! tetapi dalam bulan agustus yaitu tanggal agustus atau setidak tidaknya pada hari dan waktu lain tetapi dalam bulan agustus bertempat band aceh atau disalah satu tempat: lain, yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri banda aceh, mereka terdakwa dan iii dengan sengaja telah ine rusak nama baik saksi h.m. nanya dan agam teman sekeluarga, dengan cara mereka terdakwa dan iii lakukan yaitu dengan meng hina" secara tertulis dalam contra memori banding tertanggal banda aceh agustus contra memori banding tersebut terlampir dalam berkas perkara terdakwa terdakwa tersebut) dengan, menulis bahwa h.m, nanya seorang yang tidak bermoral kampungnya serta 'membagi bagikan harta harta menurut hukum perutnya, sedangkan agam teman desa dikenal sebagai raja judi dan penjahat: perbuatan mana mereka terdakwa il! dan iii dapat diancam. pidana sebagaimana tersebut dalam kuhp kuhp, subsidi: bahwa terdakwa iii pada tanggal agustus atau, pada hari dan waktu lain tetapi dalam bulan: agustus bertempat banda aceh atau: disalah satu tempat lain tetapi termasuk. dalam. daerah. hukum pengadilan negeri banda aceh terdakwa iii dengan sengaja membantu, memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk me lakukan kejahatan, untuk merusak nama baik saksi h.m.' nanya dan saksi agam teman, dengan cara terdakwa lakukan yaitu terdakwa tii telah mengetik dalam contra memori banding tertanggal banda aceh agustus bahwa eln, nanya seorang yang tidak. bermoral kampungnya serta membagi harta harta menurut.hukum perutnya, "sedangkan terhadap agam teman desanya dikenal raja judi 'dan penjahat, perbuatan mana terdakwa iii dapat.diancam pidana sebagai mana tersebut dalam. kuhp pasat kuh pidana: menimbang bahwa pengadilan tinggi berpendapat putusan pengadilan negeri banda aceh yang dibanding dengar alasan yang diuraikan dalam putusan tersebut yang mempersalahkan terdakwa terdakwa dan menghukumnya telah tepat dan benar: menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari memori banding dan terdakwa terdakwa tidak terdapat hal hal yang baru yang dapat meringankan putusan pengadilan negeri tersebut: menimbang bahwa pengadilan tinggi akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa terdakwa yang telah ter. bukti tersebut: ta: menimbang bahwa pengadilan tinggi merasa perlu untuk member baik berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa . terdakwa yang telah terbukti itu yang umurnya seperti dibawah ini menimbang oleh karena terdakwa terdakwa dihukum, maka". biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepadanya: mengingat dari undang undang dan peraturan per aturan hukum yang berlaku dalam perkara ini, mengadili maritima permohonan banding dari terdakwa terdakwa pem banding pembanding: memperbaiki putusan pengadilan negeri banda aceh pid. pn bna tanggal mej sekedar mengenai berat ringannya hukuman sehingga berbunyi sebaya: berikut: ann menghukum terdakwa dan terdakwa masing masing dengan hukuman penjara selama (dua) bulan: menghukum terdakwa terdakwa masing masing membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar rp. (seribu rupiah): menguatkan putusan untuk selebihnya: bai demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pengadilan dan tinggi di' banda aceh pada hari. kemas tanggal juli oleh kami: soedardjan darmodidjoje, sh, hakim tinggi pada pengadilan tinggi di banda aceh sebagai ketua, mohamad nur, sh. dan muram mad amin, sh. masing masing sebagai hakim anggota dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang ter buka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan tout ani nur sidik, panitera pengganti tanpa dihadiri oleh jaksa dan terdakwa terdakwa, nan patas |
hukum acara perdata: pengadilan negeri yang telah memeriksa memutus pemohon tentang penentuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yurisdiksi volunteer yang tidak ada dasar hukumnya, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterimaenos dead, dalam kedudukan sebagai ondoafi edam ayano, bertempat tinggal berkedudukan kampung ayano, desa itikad, kecamatan sentani jaya pura, pemohon kasasi dahulu tertawan berbanding: melawan: merak meri, dalam kedudukan sebagai ondoafi besar kam pung yoga hebeibulu, bertempat tinggal berkedudukan kampung yoga, kecamatan sentani jayapura, memohon ka sasi dahulu pelawan pembanding: mahkamah agung tersebutmemohon kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan dimuka pengadilan negeri jayapura terhadap penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember no, pn pdt. dalam penetapan mana pemohon kasasi tertawan sebagai pemohon, pada pokoknyaiatas dalil dalil: bahwa tertawan dengan permohonannya tanggal september no, pn pdt. dengan sengaja telah memberikan ket tangan yang tidak benar dan merugikan pelawan, yang mana atas per pohonan tersebut telah lahir penetapan pengadilan negeri jayapura: tanggal desember pn pdt. bahwa dalam permohonannya tersebut, tertawan mendalilkan bahwa hak waris tertawan meliputi pula hak dan wilayah kekuasaan ke ondofoloan yoga hebeibulu pelawan) terhadap tanah tanah adat yang adalah berbatasan dengan wilayah kekuasaan ondofoloan edam ayano tertawan): bahwa kelicikan tertawan nampak bahwa untuk memperoleh pernyataan penetapan hukum pengadilan negeri jayapura terhadap obyek warisan atas tanah adat ondofoloannya, dimana telah dica blok pula hak dan wilayah kekuasaan pelawan, tertawan mengajukan nya dalam bentuk permohonan dan tidak dalam bentuk gugatan, se. hingga pelawan tidak mengetahui dan tidak dapat mempertahankan hak haknya: bahwa wilayah kekuasaan ondofoloan edam ayano ter lawan) tidak seluas seperti disebutkan dalam surat permohonannya dan penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt. dan wilayah itu hanya berbatas tanah tanah adat dengan batas batas: sebelah utara: perairan milik ondoafi besar edam kasim kreubeuw dan perairan milik suku kleublouw aset kecil): sebelah timur: perairan milik pelawan: sebelah selatan: perairan dan tanah adat milik suku play: sebelah barat: perairan dan tanah adat milik suku puyuh besar: bahwa hak dan wilayah kekuasaan ondofoloan pelawan meliputi tanah tanah adat, dengan batas batas: sebelah utara: perairan milik suku kleublouw: tanah adat suku itar dibagian utara, kalimat.dekat kantor camat berpura berbatasan dengan tanah adat suku. awi nari, sebelah selatan: tanah adat suku fiyobetau play membujur barat dengan tanah adat suku ayano dar berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku yoga, suku play dan suku pulaunya ayano: sebelah barat:tik pertemuan batas putusan kan pdt pt jpr demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi irian jaya jayapura, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dengan yakini tunggal sesuai dengan penetapan ketua pengadilan tinggi tersebut tanggal desember s5s pdt ft ipr, menjatuhkan putusannya seperti bawah ini dalam perkaranya merak, meri dalam kedudukan sebagai ordo afi besar kampung yoga hebebulu, bertempat tinggal berkedudukan kampung yoga kecamatan sentani jayapura, selanjutnya di sebut sebagai pembanding semula pelawan: lawan enos dead dalam kedudukan sebagai ondoafi edam aya po, bertempat tinggal berkedudukan kampung ayano, desa itikiwa kecamatan sentani jayapura, selanjutnya disebut seba gai berbanding senyawa tertawan. at, tentang duduk perkaranya mengutip dan menerima uraian yang tertera dalam salinan putusan pengadilan negeri jayapura tanggal oktober pdt piw pb hpr. dalam perkaranya para pihak diatas yang diucap kan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang kamarnya berbau nyi sebagai berikut menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan pelawan ada lah beralasan hukum. menyatakan menurut hukum, bahwa pelawan adalah pelawan yang benar. mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian. menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak berpura sentani yang batas batasnya utara perairan milik suku kleublow asset kecil) perairan milik suku warna tanah adat suku: warna dan tanah adat suku itar tobat. timur tanah adat suku itar, dibagian :sebelah utara" kali mati dekat kantor camat berpura berbatasan dengan wina adat suku awi nari melintang kearah selatan titik per temuan batas tanah antara suku nari, suku play dan suku yoga. selatan suku play dan suku pu landa ayano. barat perairan milik suku ayala, yang dimulai dari titik perti mean batas perairan milik suku ayano, suku yoga dan suku kleublow asset kecil), dan dari titik. tersebut. derajat kearah timur laut, yang berbatasan dengan peraih milik suku warna tanah adat suku kamu warna dan berakhir pada titik batas utara bagian barat gunung wajo dibelakang taman makam pahlawan berpura, me rupawan tanah adat yang menjadi hak milik bersama antara pelawan dan tertawan, membebankan biaya perkara ini kepada kedua pihak dalam jum lah bagian yang sama, yang hingga.kini dianggarkan'sebesar rp17. tujuh belas ribu lima ratus rupiah). menolak perlawanan pelawan untuk selebihnya. membaca .surai permohonan banding yang. dibuat oleh osman panitera kepala pengadilan negeri jayapura tanggal november pdt piw pn jpr, dimana dicatat bahwa pelawan emban ding telah menyatakan banding terhadap putusan pengadilan negeri jayapura tersebut diatas. menimbang, bahwa tentang adanya banding telah diberitahukan pula pada pihak yang berkepentingan dengan sempurna pada tangga! november menimbang, bahwa pihak pelawan sekarang pembanding dalam melengkapi permohonan bandingnya telah memajukan memorie ban ding pada tanggal desember dan telah diberitahukan dengan sempurna pada tanggal desember menimbang, bahwa tertawan sekarang berbanding telah pula mengajukan contra memorie banding pada tanggal desember tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam ting kat banding oleh pihak pelawan pembanding telah diajukan dalam teng gang waktu dan dengan cara cara menurut undang undang demikian juga syarat syarat lain telah dipenuhi maka permohonan banding ter sebut dapat diterima. menimbang, bahwa pihak pelawan pembanding telah mengajukan memorie banding dimana isinya telah membantah putusan hakim tk. maka oleh pengadilan tinggi telah diperhatikan dan akan dipertimbang kan. menimbang. bahwa sedangkan pihak tertawan berbanding telah mengajukan contra memorie banding dimana isinya telah membesar kan putusan hakim tk. oleh pengadilan tinggi telah diperhatikan buku. menimbang, bahwa pertama tama akan ditinjau surat penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember i18 pn pdt menimbang. bahwa surat penetapan seperti tersebut diatas sifat nya hanyu deklarator hanya bersifat menetapkan suatu keadaan. sidak mempunyai kekuatan terhadap pihak lain jadi hanya mempunyai kekuatan terhadap milik yang tersebut dalam surat penetapan tersebut yaitu tertawan. menimbang, bahwa semestinya oleh pengadilan negeri dulu di perintahkan untuk mengajukan gugatan saja, lebih lebih ternyata tanah yang tersebut dalam surat penutupan tersebut sebagian atau seluruhnya berada dalam kekuasaan pihak pelawan. menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan hakim dalam perkara ini pdt plw jpr), dimana dalam dik .tuanya sama sekali tidak menentukan sikap terhadap penetapan tang gal desember no, pn pdt menimbang, bahwa pengadilan tinggi bisa menyetujui pendapat hakim tk. point yaitu sejak pembebasan irian jaya dan masuk nya pemerintah r.i yang menguasai hak atas tanah sengketa adalah pelawan pembanding (lihat bukti s d dan s d menimbang, bahwa pendapat hakim tk. point i:pihak pelawan telah melakukan suatu tindakan yang bersifat sangat prinsipil terhadap tanah sengketa yaitu pihak pelawan telah pernah membebaskan haknya atas beberapa tempat tanah kepada perorangan dan kepada instansi instansi pemerintah secara resmi tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga. menimbang, bahwa menurut saksi saksi pihak pelawan yaitu habib suara,: merak awi, jarak itar,. oktofianus hee, bernard hee, lunak itar menerangkan tanah sengketa adalah milik suku yoga sebe buru pelawan. menimbang, bahwa menurut surat bukti antara pelawan dan tertawan pernah ada kata sepakat yaitu hak atas tanah sengketa diserahkan kepada kelompok suku pelawan. menimbang, bahwa kata sepak! tersebut kemudian dimer bahkan kembali secara sepihak.oleh tertawan,.hal tersebut tidak.sah ka rena hanya merupakan perbuatan sepihak yaitu semestinya harus men dapatkan persetujuan dari pihak lain ya!tu pelawan. menimbang, bahwa. berdasarkan hal tersebut atas pengadilan tinggi berpendapat tanah sengketa adalah milik pihak: pelawan'seluruh nya, menimbang, bahwa pihak pelawan telah dilantik #oleh pemeran tah sebagai ondoafi besar kepala suku), dengan sendirinya berhak mempunyai perangkat pemerintahan sendiri, tanah sendiri, rakyat sen diri, sehingga hal tersebut merupakan perkembangan hukum adat yang bersifat elastis. menimbang, bahwa sedangkan saksi saksi pihak pihak tertawan kebanyakan keterangannya sangat meragukan yaitu mereka kebanyakan tidak tahu menahu misalnya tentang batas tanah siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut harus di dikesampingkan. menimbang, bahwa pada hal saksi saksi pihak tertawan tersebut yang dipakai sebagai dasar hakim tk. untuk menyatakan tanah seng kota sebagai milik bersama antara pejalan dan tertawan. menimbang, bahwa dengan demikian putusan pengadilan negeri jayapura harus diperbaiki yaitu perlawanan pelawan dikabulkan sel rohnya kecuali mengenai permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu tidak dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan (ur agensinya). menimbang, bahwa segala biaya perkara baik tingkat peradilan "pertama maupun tingkat peradilan banding dibebankan kepada pihak tertawan. una mengingat dari peraturan yang bersangkutan. mengadili menerima permohonan banding dari pelawan. menguatkan putusan pengadilan negeri jayapura tanggai oktober pdt iw pn jpr. menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar. menyatakan bahwa tanah tanah adat terletak berpura sen tani dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku kleublow asset kecil) perairan milik suku warna dan tanah adat suku warna dan tanah adat suku itar tobat. sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku itar, , dan suku yoga. sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku fyobetau play membujur barat dengan tanah adat ayano dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku yoga, suku play dan suku pu landa ayano,tau, suku yoga dan suku kleublow asset kecil) dan dari titik tersebut derajat arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku. warna, tanah adat suku kamu warna dan berakhir pada titik batas utara bagian barat gunung weibo belakang taman makam pahlawan berpura adalah milik pelawan, menyatakan bahwa tanah tanah adat hak dan wilayah kedua saan kec ondofoloan yoga hebebulu pelawan) tersebut atas, keluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt menghukum pihak tertawan untuk membayar.ongkos perkara baik tingkat peradilan pertama: maupun. tingkat banding sebesar rp. dua ribu dua puluh lima rupiah). menolak perlawanan selebihnya. memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini disertai berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri jayapura. demikian diputus pada hari ini rabu tanggal. januari delapan puluh lima oleh kami wiranto margopranoto, sh. hakim ketua pengadilan tinggi irian jaya selaku hakim tunggal, yang pada hari dan tanggal tersebut atas itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh red triton panitera pengganti tanpa hadirnya pihak pihak yang berperkara. putusan pdt plw pn. jpr. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri jayapura yang memeriksa dzn mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara: merak meri, dalam kedudukan sebagai ondoafi besar kam kuan pung yoga' hebebulu, bertempat tinggal berkedudukan kampung yoga kecamatan sentani jayapura, disebut sebagai pelawan: lawan enos dead, dalam kedudukan sebagai ondoafi edam ayano, tempat, tinggal tempat kedudukan kampung ayano, desa itikad kecamatan: sentani jayapura, selanjutnya disebut tertawan, pengadilan negeri tersebut, setelah membaca surat surat perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal april pdt iv: pn. jpr telah mengemukakan berhubung dengan penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal $ desember pn pdt. yang diutusnya berbunyi sebagai berikut menetapkan mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan pemohon enos beda sebagai ondoafi edam ayano berhak menguasai, memiliki dan mewarisi seluruh wilayah kekuasaan ondofolo edam ayano yang lama, yakni semua tanah tanah adat hak turun temurun yang terletak ayano dan sekitarnya dengan batas batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku warna: suku tobat dan suku kleublouw asli kecil): sebelah timur berbatasan dengan kalimat dan tanah adat suku nari: sebelah selatan berbatasan dengan hutan play: sebelah barat berbatasan dengan danau sentani dan hutan pu yuh besar: bahwa mula mula perlu dikemukakan disini, perlawanan pelawan pelawan tersebut terbatas pada: dan sekedar :terhadap dictum yang berupa pernyataan menguasai memiliki dan.mewarisi seluruh wi ayah kekuasaan ondofolo edam ayano, yang disebutkan dalam dan tehadap perlawanan mana. akan dikemukakan alasan alasan sebagai berikut bahwa tertawan dengan surat. permohonannya tangga) terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri jayapura dibawah.nomor: pn pdt. dengan sengaja dan licik telah memberikan ket tangan yang sama sekali tidak benar dan yang semuanya sangat merugi .: kan pelawan: bahwa didalam permohonannya, yang melahirkan penetapan pe pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt. tersebut atas, tertawan mendalilkan bahwa hak waris tesla wan .meliputi pula hak dan wilayah kekuasaan keondofolan yoga hebebulu pelawan) terhadap tanah tanah adat yang adalah berbatasan dengan wilayah kekuasaan keondofoan edam ayano tertawan): bahwa kelicikan tertawan tampak jelas terutama pada, bahwa untuk memperoleh pernyataan penetapan) hukum pengadilan negeri jaya pura terhadap obyek warisan atas tanah tanah adat. keondofoloannya, dimana telah dicaplok pula hak dan wilayah:kekuasaan pelawan tesla wan mengajukan dalam bentuk permohonan dan: tidak. berbentuk gu gatal, sehingga pelawan dengan:sendirinya'tidak. mengetahui dan tidak dapat mempertahankan hak hak pelawan, dan bebas pula bagi tertawan untuk memilih alat alat bukti yang menguntungkan baginya. bahwa sesungguhnya wilayah kekuasaan keondofoloan edam ayano (tertawan). sama sekali tidak. seluas seperti disebutkan dalam surat permohonan tertawan serta penetapan pengadilan negeri jaya pura tanggal desember pn pdt. dan wilayah kekuasaan itu hanyalah dan berbatas pada tanah tanah adat dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan perairan milik ondoafi besar edam kasim kreubeuw dan perairan milik suku kleublouw asli kecil), sebelah timur berbatasan dengan perairan milik pelawan: sebelah selatan berbatasan dengan perairan dan tanah adat milik suku puas. kan sebelah barat berbatasan dengan perairan dan tanah adat milik suku puyuh besar, sedangkan hak dan wilayah kekuasaan ondofoloan pelawan meli 'puti tanah tanah adat, dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku kleublouw ( berbatasan dengan tanah adat suku itar dibagian utara,, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku fi tik pertemuan batas perairan milik suku ayano, suku yoga dan suku kleublorian makam pahlawan berpura: bahwa, perihal hak dan wilayah kekuasaan pelawan tersebut atas didukung oleh bukti bukti yang relevant, antara lain secara defacto ondofoloan yoga hebeibulu menduduki dan menguasai wilayah ter. maksud (better), maupun menurut surat:surat bukti berupa pengaku oleh ondoafi edam ayano sendiri sebagaimana ternama dalam surat keputusan bersama, p.! dan demikian pula surat surat bukti lain, sampai dengan bahwa: oleh karena pelawan tidak menjadi pihak dalam permohonan penetapan pengadilan negeri jayapura pn pdt. tanggal desember maka kiranya pengadilan negeri jayapura berkenan menerima perlawanan pelawan: bahwa telah nyata, hak dan wilayah kekuasaan ondofoloan yoga hebeibulu tersebut atas, telah dengan curang dicaplok dan dimasukkan oleh tertawan dalam wilayah kekuasaannya sebagai mana tersebut dalam dictum penetapan pengadilan negeri jaya pura pn [email protected] maka dan sekedar menyangkut hak dan wilayah kekuasaan pelawan, kiranya pengadilan negeri. jayapura berkenan menyatakan bahwa" wilayah dan hak ke ondofoloan: yoga hebeibulu yang telah disebutkan tidak termasuk didalam penetapan pengadilan negeri jayapura h8 pn pdt. tanggal dekem ber berdasarkan atas hal hal dan alasan alasan tersebut atas, ber mohon kiranya pengadilan negeri jayapura berkenan memeriksa dan dalam sidang untuk itu, mengambil keputusan sebagai berikut" tanah tanah adat, terletak berpura sentani, dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku kieublow asli kecil, perairan milik suku warna dan tanah adat suku warna dan tanah adat suku haar tobat: sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku itar, bagi'atan pada titik parte mean batas 'suku fyobetau play membujur barat dengan. tanah adat suku ayano dani berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik:suku moka' siku play'dan suku pulang ayano: sebelah barat berbatasan dengan perairan milik .suku ayano, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku play suku yoga dan suku pulang ayano, melintang arah utara dan berakhir pada. titik pertemuan batas perairan milik suku ayano, suku yokai dan siku kleublow asli kecil) dan dari litik tersebut arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku kleublow asli kecil), perairan milik suku ayano, suku yoga dan suku kleubloukleublouw asli kecil),man makam pahlawan berpura: bahwa hak dan wilayah kekuasaan pelawan tersebut didukung oleh bukti bukti p.! s d bahwa telah nyata, hak dan wilayah kekuasaan ondofoloan yoga hebeibulu dicaplok dan dimasukkan oleh tertawan kedalam wilayah kekuasaannya sebagaimana tersebut dalam dictum pe tetapan pengadilan negeri jayapura pn pdt. maka sekedar menyangkut hak dan wilayah kekuasaan pelawan, kiranya pengadilan negeri jayapura berkenan menyatakan bahwa wilayah dan hak ondofoloan yoga hebeibulu yang telah disebutkan tidak ter .masuk didalam penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal de sumber pn pdt. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, pelawan menuntut kepada pengadilan negeri jayapura untuk menjatuhkan. putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: tanah tanah adat, terletak ababeoura sentani, dengan batas batas: sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku kleubouw asli kecil), perairan milik suku warna dan tanah adat suku warna dan tanah adat suku itar nabati: sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku itar, dibagian #' suku fyobetau play membujur barat dengan tanah adat suku typ, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku play, suku yoga gan suku pulang ayano, melintang arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku ayano, suku yoga, dan suku perairan milik suku warna, tanah adat suku kamibulu pelawan)atas, dikeluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan pengadilan negeri jayapura tang gal desember nomor. pn fdt. menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, menghukum tertawan membayar biaya perkara: ataupun putusan lain yang dipandang patut: is menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadap dan oleh ketua majelis diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut dan isinya dipertahankan oleh pelawan: menimbang, bahwa tertawan sebagai jawaban atas perlawanan tersebut telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tertawan secara tegas membantah dalil dalil pelawan sebagai mana tersebut dalam surat perlawanan tanggal april karena sama sekali tidak beralasan, kecuali akan hal hal yang dengan tegas. diakuinya: bahwa antara pelawan dan tertawan tidak ada hubungan hukum atas perbuatan hukum dan menjadikan tertawan sebagai lawannya da lan perkara ini adalah keliru: bahwa keberatan pelawan terhadap dictum (dua) dari penetapan pengadilan negeri jayapura pn pdt. tanggal dekem ber menjadikan perlawanan pelawan tidak jelas karena dictum (ke (dua) dari penetapan dimaksud adalah merupakan satu kesatuan: bahwa perlawanan pelawan.sudah nobis idem: bahwa penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember nomor. pn pdt. adalah berdasarkan hak wilayah turun temurun dan direstui oleh pemerintah daerah tingkat irian jaya: bahwa tertawan membantah tegas batas wilayah dan kekuasaan pe lawan, karena. wilayah dimaksud adalah wilayah kekuasaan tertawan: bahwa sebagian besar masyarakat yoga adalah sebagian besar masyarakat ondofolozn edam ayano puri yoga tidak ada dalam sejarah sentani dan khususnya lembar sejarah edam: ' bahwa nama rumah, #aina kepala keret sepertinya meri, koka, ola tokyo yang berada yoga cintanya mempunyai sejarah ayano. induk.tampuk pemerintahan adatnya adalah ondofoloan edam ayano: bahwa kelurahan edam yang letaknya wilayah kecamatan abe pura yang mana lebih dan batas wilayahnya. wulandari padang bulan mengarah ketimun sampai dengan. k.animasi dekat kantor kecamatan berpura berbatasan dengan kelurahan asan:menjurus:kearah utara berbatasan dengan kelurahan wim, mengarah: kebagian barat, serba . taman dengar kelurahan warna, batas ini adalahsebagian dari batas wilayah keondofoloan. edam ayano karena. terlawanlah yang ime olah wilayah tersebut bukan pelawan: bahwa sebagian besar masyarakat edam ayano yang berpenduduk. dari kampung ayano dan kini bermukim padang bulan kecamatan berpura adalah masyarakat ondofolo edam ayano, yang mulai me empati tempat tersebut sejak tahun bahwa tertawan membantah dengan tegas surat' perlawanan pada .: punt halaman karena ondofolo almarhum saul dead berbuat se ' bodoh itu karena bertentangan dengan prinsip hukum adat, ii. bahwa surat bukti adalah merupakan sepihak surat dimaksud cacat dan tidak sah: bahwa tertawan mengajukan permohonan ke' pengadilan negeri jayapura adalah hal yang wajar, suatu usaha mencegah permainan buruk oleh pihak pelawan: menimbang, bahwa secara lengkap eksepsi tertawan ini termuat dalam berita acara tertanda a.i: menimbang, bahwa pelawan. sebagai jawaban: atas eksepsi tesla wan itu mengemukakan yang pada 'pokoknya:sebagai berikut :.o . bahwa hubungan hukum yang dimaksud oleh pelawan dalam: pen tapan pengadilan negeri jayapura :tanggal' desember pn pdt. adalah karena: ondofolo: edam ayano telah "meng ambil alih wilayah kekuasaan pelawan'atas tanah tanah milik ondofolo hebeibulu, kan bahwa penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember nomor pn pdt. dibuat secara sepihak dengan lat alam bukti sepihak, jadi bis idem tidak berlaku atas perkara ini: bahwa mengenai permohonan tertawan tanggal september yang melahirkan penetapan pengadilan negeri jayapura tunggal de sumber batas batas tanah yang dibuat pada penetapan tersebut adalah wilayah kekuasaan yoga hebeibulu yang diperoleh secara turun temurun, bahwa masyarakat yoga yang bermukim yoga adalah sebagai masyarakat. hebeibulu asli dan tidak ada sebagai masyarakat edam ayano bermukim yoga: bahwa tertawan tidak berhak menyatakan nama hebeibulu adalah nama pungutan sebab hebeibulu adalah nama yang berasal dari fo nem, nama sepanjang sejarah turun temurun, bahwa prosedur dan struktur nama kebesaran edam berpusat kampung asset bukan di ayano dan saudara tertawan tidak mempu jidai tahta adat dalam organisasi edam tersebut: bahwa lokasi yang dimaksud tertawan yang terletak padang bu lan bukan saja masyarakat ayano yang menempati daerah itu dalam sejarah seluruh lapisan masyarakat dari masing masing masyarakat dae rah: bahwa tertawan menyebut sebagai ondoafi setelah nicolas dead meninggal dunia, bukan setelah saul dead karena saul dead meninggal dunia jabatan ondoafi dipegang oleh anak sulungnya yang bernama nicolas dead, maka segala tindakan dan perbuatan hukum keputusan adat yang dilakukan oleh nicolas dead adalah sah dan resmi secara hukum adat: bahwa suatu surat yang telah sah dan resmi ditandatangani oleh pe jabat adat dan pejabat pemerintah setempat adalah sah dan resmi, tertawan tidak dapat membantahnya karena tertawan pada waktu itu belum menjabat sebagai ondoafi ayano, tana bahwa wilayah dan lokasi tanah dimaksud sengketa telah dikuasai secara turun temurun sejak dulu sampai sekarang, mulai zaman belanda dan yaman pemerintahan republik indonesia, cernua pelepasan hak atas tanah itu dilakukan oleh pelawan: menimbang, bahwa secara lengkap jawaban pelawan atas eksepsi tertawan termuat dalam berita acara tertanda menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil perlawanannya, maka pelawan mengajukan alat alat bukti berupa saki saksi bawah sumpah sebagai berikut: habib suara, didengar atas sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik suku meri, keluarga dari sebeiburu hebeibulu dari yoga: nan bahwa saksi tahu sewaktu mendirikan mesjid berpura, pelepas hak atas tanah itu dilakukan oleh suku ciri, ayano tidak seberat lan bahwa pada taun sewaktu ganti rugi tanaman yang dilakukan unten pembayarannya diberikan kepada suku meri: menimbang bahwa keterangan saksi tertawan pihak tertawan keberatan: merak awi, didengar atas sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa sengketa tanah berpura dan 'sekitarnya .sudah terjadi sejak zaman belanda, kan kan bahwa seluruh tanah sengketa dikuasai oleh suku meri:: bahwa nama. ayano adalah dalam arti luas, termasuk juga suku yoga, tetapi masing masing sudah berdiri sendiri:, kan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik meri, yaitu tanah yang menjadi sengketa: bahwa adapun .batas tanah: dimaksud adalah. batas tanah seng kota yangsebelah timur yaitu dari kalimat.dan suku nari ini adalah suku asal saksi: bahwa nama ayano adalah nama asal suku yoga, tetapi ini. sudah berdiri sendiri, menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan tersebut, tertawan keberatan, jarak itar, didengar atas sumpah, . bahwa saksi mempunyai.batas tanah sebelah utara dengan pela wan: bahwa kedua suku ini yaitu ayano dan yoga sudah' lama terjadi perselisihan mengenai tanah unten abepurs dan sekitarnya: bahwa yang berdiam dan menguasai tanah sengketa sejak dulu '. dulunya adalah suku meri: dea octafianus hee, didengar atas sumpah menerangkan sebagai ber ikut: bahwa saksi tahu pernah ikut serta dalam proses perdamaian antara suku yoga dan ayano pada tanggal oktober: bahwa tanggal oktober itu.didapat.suatu kesepakatan bersama antara suku ayano dan suku yoga bahwa tanah mengenai pelepasan .hak atas tanah aneura dan sekitarnya dilakukan oleh pelawan meri: tana bahwa perdamaian tanggal oktober itu sebagai ordo afi dari ayano tertawan adalah nicolas dead dan pihak pelawan yoga adalah hermanos meri: menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan ini tertawan ke beratap: beradu hee, didengar atas sumpah menerangkan sebagai ber ikut: bahwa saksi berasal dari kampung asset besar, bahwa saksi tahu sengketa: tanah berpura dan sekitarnya antara tertawan dan pelawan sudah berlangsung sejak zaman belanda, bahwa saksi tahu yang menguasai tanah abe dan sekitarnya . adalah dari suku yoga meri sejak turun temurun: menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan ini, tertawan ke beratap: tuak itar, didengar atas sumpah menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi didengar selaku ondoafi suku itar yang mempunyai batas sebelah utara dengan suku yoga meri: bahwa saksi tahu, tertawan bertempat tinggal pulau ayano tengah tengah danau sentani, letak hutan rudy belakang danau sentani, sedangkan puyuh besar terletak tengah tengah danau sentani: bahwa saksi tahu, letak tanah berpura dan sekitarnya adalah berbatasan dengan tanah saksi yang letaknya berpura, bahwa sengketa tanah berpura dan sekitarnya, antara pelawan dan tertawan sudah berlangsung sejak saman belanda, bahwa saksi tahu, pelawan menguasai tanah sengketa dan tesla wan menguasai tanah sekitar daratan danau sentani, menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan itu, tertawan ke beracun: menimbang, bahwa tertawan mengajukan saksi saksi sebagai berikut: raises hee, bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi berasal dari asset, bahwa saksi that antara pelawan dan tertawan ada persoalan sengketa tanah unten dan sekitarnya, bahwa mengenai batas batas tanda sengketa saksi tidak tahu: bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa, bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik suku atap, mana.termasuk juga dalamnya suku yoga, dengan demikian tanah sengketa merupakan hak milik bersama antara suku ayano dan suku yoga, menimbang, bahwa keterangan saksi terlepas ini, disangkal oleh pelawan sepanjang yang menyangkut hak milik bersama atas tanah sengketa: nos awi, memberikan keterangan bawah sumpah sebagai ber ikut: bahwa saksi tahu, tanah yang disengketakan oleh tertawan dan pelawan adalah mengenai tanah yang digunakan oleh unten dan seki tanya: bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang batasbatgas wari tanah tersebut. tan bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang.siapa yang menguasai tanah sengketa: kan bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik suku ayano ter masuk juga suku yoga, bahwa saksi tahu pelawan dan tertawan sama berasal dari satu suku: menimbang, bahwa pelawan 2tas keterangan 'saksi dari tertawan ini keberatan: costa manis, didengar atas sumpah menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi tahu, antara pelawan dan tertawan terjadi sengketa tanah: bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan itu adalah tanah". unten dan sekitarnya, bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah dimiliki ondoafi ayano, bahwa setahu: saksi ayano itu adalah juga yoga pelawan dan tertawan: bahwa saksi tahu tanah unten itu milik ordoafi ayano dari cerita cerita nenek moyang: bahwa saksi tahu atas tanah sengketa sekarangsinyadalahsba agunan .komplek unten, koramil, kantor kelurahansdan bangunan pemerintah lainnya, nan menimbang, bahwa keterangan saksi ini disangkal oleh pelawan: elia fyobetau, didengar atas sumpah menerangkan: bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa antara pelawan dan tertawan adalah tanah unten dan sekitarnya: bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik bersama antara pelawan dan tertawan, basa bahwa saksi tahu pelawan dan tertawan masih mempunyai hu bunga keluarga. bahwa saksi tahu pelawan dan tertawan berasal dari suatu suku yang sekarang telah pecah: menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pelawan kepe ratan: menimbang, bahwa pelawan untuk menguatkan dalil dalilnya yang telah mengajukan surat surat bukti yang terbagi atas: surat bukti berupa pelepasan pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh suku meri pelawan, surat bukti berupa pelepasan tanah adat terhadap perseorangan dan surat surat pernyataan, menimbang, bahwa surat surat itu akan dicantumkan satu per satu sebagai berikut: surat peta situasi kaart polandia bingen berpura). dan surat neubuliar belanda bukti surat perjanjian antara mr. soedjarwo tjondronegoro dengan wakil rakyat dari yoga tertanggal maret bukti surat surat pernyataan antara hermanos meri dengan let. kol. soeharto tentang pelepasan tanah adat kepada indah xvi cen derawasih tertanggal agustus bukti surat tentang penyelesaian sengketa ondoafi ayano dun ondoafi yoga hebeibulu tentang tanah adat berpura dan sekitarnya buk p,s), seberkas surat tentang penyelesaian pembayaran tanah unten, tertanggal maret nomor agr. bukti surat persoalan tanah adat berpura tertanggal mci bukti surat tanah adat milik suku mer, per tanggal peru ri bukti f9, surat keputusan kepala kantor wilayah dan propinsi irian jaya tertanggal agustus tentang pemberian piagam peng 'harga bukti surat gubernur kepala daerah tingkat irian jaya tentang pembebasan tanah adat untuk balai edam tanggal mei bukti seberkas surat gubenur kepala daerah tingkat irian jaya tanggal mei bukti surat gubernur kepala daerah tingkat irian jaya tertanggal juli bukti nana surat tertanggal januari untuk suku suku meri kepada ummat islam untuk pembangunan mesjid bukti surat jual beli tanah tertanggal september antara der meri dan pendeta ketua majelis masehi advent bukti surat pelepasan hak: atas tanah adat antara hermanos meri kepada ketua yayasan pelayanan kristen tertanggal juli bukti surat naskah perjanjian penyerahan tanah adat, antara. der meri dengan martinus sule tanggal oktober bukti. surat berita acara serah terima.antara. hermanos meri.dengan markus baru tertanggal juli bukti pan bnn surat pelepasan tanah adat antara kampung: sebeiburu' bukti seberkas surat pernyataan jual beli tanah adat antara meri dan ansjarwati tertanggal pebruari bukti surat akte penyerahan tanah adat antara said dan y.d, meri tertanggal mei bukti surat pelepasan tanah antara tokyo dengan i.m, musa tentang gal mei bukti surat perjanjian penyerahan pelepasan tanah antara meri dengan ny. menteng: terganggu januari bukti surat perjanjian penyerahan tanah antara hermanos meri dengan mulyadi tertanggal juli bukti surat perjanjian jual beli tanah antara hermanos. meri dengan funny tertanggal juli bukti p24): surat pelepasan tanah adat antara hermanos meri dan mamanya tertanggal agustus bukti lema surat pernyataan pelepasan. hak atas .tanah.adat antara masak door dengan lama paantu tertanggal april: bukti seberkas surat pernyataan pelepasan atas tanah.adat antara tokyo dengan djuprianto tetangga! juni bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara merak meri dengan ny. laura supit tertanggal april bukti surat pelepasan hak atas tanah antara sungsang dengan mak hawaii tertanggal pebruari bukti tan surat pernyataan dari hannah hee tertanggal juni bukti surat pernyataan dari alias peduli paus tertanggal mei bukti surat pernyataan dari petrus awoitau tentang batas tanah se belah selatan: berpura adalah dengan suku puas fybetou tertanggal mei bukti surat pernyataan dari enos awi tentang batas tanah berpura sebelah timur adalah dengan suku nari tertanggal mei buk surat pernyataan dari merak awi tentang batas tanah berpura sebelah timur adalah dengan suku nari dan awi tertanggal mei bukti .x535. surat pernyataan dari ramos hee tentang batas tanah sebelah "utara dari berpura adalah dengan warna tertanggal mei buk p.3s), surat pernyataan dari waduk itar tentang batas tanah sebelah timur bagian utara berpura adalah dengan suku itar tobat tentang gal mei bukti surat pernyataan dari kamu tentang batas tanah sebelah utara tanah berpura dengan suku kamu tertanggal mei buk surat situasi kaart sementara berpura dan sekitarnya, fotokopi dari power facilities selected layout bukti menimbang, bahwa tanggapan tertawan atas surat surat bukti tersebut ada dalam kesimpulan tertawan huruf menimbang, bahwa tertawan juga mengajukan surat surat bukti sebagai berikut: surat gubernur kepala daerah tingkat irian jaya tanggal september tentang masalah gugatan tanah adat padang bulan berpura bukti surat pernyataan bersama edam ayano tertanggal juni bukti surat edam iywaneai dikenai tentang mempertanggung jawab kan tentang penandatangan keputusan bersama ondoafi ayano. dan ordoafi yoga hebeibulu tentang tanah adat berpura dan sekitarnya bukti surat keputusan bersama pihak kampung ayano dan pihak kam pung yoga hebeibulu tentang tanah. adat berpura dan sekitarnya dan tentang relasi kedua pihak tanggal desember bukti surat pernyataan pencabutan tandatangan keputusan bersama antara ondoafi yoga hebeibulu dan ondoafi ayano tertanggal oktober bukti tanggal april surat musyawarah: lembaga adat sentani tanggal juni bukti menimbang, bahwa terhadap surat surat bukti ini pelawan manga bukan. bantuannya sebagaimana tersebut dalam kesimpulannya ter tanggal september tertanda huruf menimbang, bahwa. oleh. karena. pihak. pelawan dan! tertawan masing masing tidak merasa puas. dengan salat alatbuktinyasyang diajukan dan juga bahwa. sengketa tanah:ini sudah berlarut larut :sejak zaman belanda, mana batas. hak ul. masing masing :pihakstidak pernah ditentukan secara tuntas maka majelis hakim dengan disaksikan oleh lurah edam ayano, wakil camat berpura mengadakan pemetik saan setempat .atas. tanah sengketa, untuk mendapat penyelesaian secara. musyawarah meskipun menyimpang dari keinginan tertawan. .: menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dipaku . kan tanggal september ditarik kesimpulan'sebagai 'berikut bahwa panjang tanah sengketa adalah (delapan) km.: bahwa tanah sengketa terletak sebelah timur dari tempat tinggal suku ayano tertawan: bahwa atas tanah sengketa terdapat rumah penduduk, universitas cenderawasih, masjid. berpura,. gereja masehi. advent hari vii, yayasan pelayanan kristen irian jaya, komplek kodam vil cen derawasih dan tanah tanah yang telah dilepaskan seperti yang'tersebut dalam surat surat bukti sampai dengan pala! menimbang, bahwa sebagai akhir. dari pemeriksaan oleh 'kedua belah pihak .telah dikemukakan kesimpulan.masing masing, sebagai mana. tersebut lebih lanjut. dalam: berita acaraspsmeriksaan:bersidang : .:. yang bersangkutan: bai ban akan menimbang, bahwa selanjutnya tentang::segala ''sesuatu yang terjadi di persidangan: sebagaimana tertulis dalam berita acara"yang' bersangkutan, untuk singkatnya dianggap telah tertutup pula sini: tentang pertimbangan hukumnya: . menimbang, bahwa. maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah seperti apa yang terurai atas, menimbang, bahwa masing masing pihak :pelawan dan 'tertawan mengajukan argumentasi pembuktiannya, samping alat alat bukti kleublouw asli kecil) dan dari titik tersebut arah timur laut, yang berbatasan dengan "perairan milik suku warna, tanah adat suku kamu warna dan berakhir pada titik barasus bulu pelawan):diatas, keluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember. nomor: pn pdt. menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu: menghukum tertawan membayar biaya perkara: atau putusan lain yang dipandang patut: bahwa terhadap perlawanan pelawan tersebut, tertawan manga bukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa dalam surat perlawanan uta ond yk iv tanggal april tertulis nama enos dead ondofolo edam ayano sebagai. tertawan dan nama masak meri ondofolo, besar kampung yoga hebeibulu sebagai pelawan: bahwa berdasarkan pada kenyataan hukum dalam sejarah asal usul tidak terikat sama sekali adanya hubungan hukum dan ataupun per buatan hukum antara ondofolo edam ayano dengan ondofolo he berbulu: bahwa oleh karena itu jelas pelawan tidak tahu dan keliru men jadikan tertawan sebagai lawannya dalam perkara ini: bahwa perlawanan pelawan terbatas pada dictum maka dengan demikian perlawanan tidak jelas karena terlepas dari semua isi penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt. yang mana dictum tersebut:merupakan satu . kesatuan untuk baik obyek maupun subyeknya secara hukum yang melahirkan penetapan tersebut: bahwa pelawan, bukanlah pelawan yang benar dan semua dalil dalilnya adalah in.devant: bahwa perlawanan pelawan harus ditolak. karena penetapan pe pengadilan negeri jayapura pn pdt. tertanggal de sumber sudah bis idem: bahwa terhadap perjalanan tersebut pengadilan negeri jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal oktober pdt p1w pn. jpr,. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: saksi dan surat surat, juga berdasarkan sejarah asal usul dan hik nenek moyang mereka: menimbang, bahwa dari sejumlah alat alat bukti yang diajukan pelawan atas perlawanannya ini diperoleh suatu kenyataan kenyataan: bahwa tanah sengketa terletak dalam suatu kecamatan berpura, mana terdapat pembangunan untuk sarana pendidikan, kantor kantor pemerintah dan komplek militer kodam xvii cenderawasih dan tanah tanah yang pernah dilepaskan haknya oleh suku yoga hebeibulu kepada perorangan dan kepada instansi instansi pemerintah: bahwa antara pelawan dan tertawan semula berasal dari suatu suku yang sama yang menjadi menempati suatu tempat yang sama, mana c dalam suatu kurun waktu kelompok suku pelawan berpindah tempat .danmemisahkan diri suatu tempat yaitu tanah sengketa sekarang dan membentuk pemerintahan adat sendiri bukti dan bahwa sejak pembebasan irian barat dan masuknya pemerintah republik indonesia yang menguasai hak atas tanah sengketa adalah pelawan (bukti sampai dengan dan sampai dengan bahwa dari surat bukti ternyata bahwa antara .kelompok: tesla wan dan kelompok pelawan pernah diperoleh suatu kesepakatan bahwa hak atas tanah sengketa diserahkan kepada kelompok suku pelawan) bahwa akan tetapi kemudian ternyata bahwa (keputusan beras tanggal oktober itu dimuntahkan kembali oleh suatu kelompok suku tertawan dengan mencabut tandatangan ondoafi suku tertawan: bahwa kemudian dengan diangkatnya tertawan sebagai. ondoafi, mak: ondoafi yang tersebut dalam surat bukti p.s dinyatakan lagi sebagai ondoafi yang tidak sah: bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tertawan yang disumpah :maka tanah bersengketa hak milik bersama antara pelawan dan ter .lawan yang kini dikuasai pelawan: bahwa dengan demikian pelawan tidak memiliki tanah sengketa, tetapi hanya menguasai: menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pelawan di peroleh suatu kenyataan bahwa, saksi saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh pelawan: ' menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang diadakan oleh majelis hakim ternyata bahwa tanah yang dilepaskan hak ul nya oleh pelawan seperti yang tersebut dari surat surat bukti p4, s d adalah termasuk dalam tanah sengketa: menimbang, bahwa sebagai bantahan tertawan atas alat alat bukti yang diajukan oleh pelawan yang berupa saksi saksi pelawan dan surat surat bukti sid adalah mendapatkan mendasarkan pada surat bukti s d dimana yang dipakai sebagai alasan ialah sejarah asal usul .di mana pelawan dalam suatu kurun waktu merupakan sebahagian dari suku tertawan yang berpindah ke' tanah sengketa dan harus tetap berpegang kepada peraturan 'adat istiadat tidak boleh membentuk pemerintahan adat sendiri, termasuk tidak bolehmembentuk kekayaan sendiri atastanah: menimbang, bahwa untuk menemukan: hukum" obyektif mang yang dipergunakan. dalam perlawanan pelawan' ini, "haruslah diairi' dahulu dasar dari .perlawanan: ini. juga adalah suatu penguasaan 'atas tanah dan dikuasai yang diterima oleh. pelawan juga berdasarkan adat istiadat.tanah mana telah dikuasai oleh pelawan lebih dari (tiga puluh) tahun: menimbang, bahwa menurut adat istiadat suku edam ayano yang terdapat dalam suatu alkisah yang terdapat dari penulisan yang. bernama memori van overtake onder afdeling holland tahun halaman dan disebutkan bahwa kepindahan suku pelawan' dari ayano untuk selama lamanya tidak diperbolehkan mempunyai: kekayaan dan pemerintahan adat sendiri: menimbang, bahwa maka hukum obyektif yang digunakan dalam sengketa ini juga adalah hukum dengan dasar adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan norma norma keadilan dan hukum positif yang berlaku: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas dan kenyataan kenyataan yang hidup dari masyarakat edam ayano bahwa nicolas dead diakui oleh tertawan. adalah bapak tua" dengan kata lain adalah anak laki laki tertua dari ondoafi: saul dead, mana ditentukan bahwa seseorang berhak menjadi ondoafi . adalah dasar keturunan: | . menimbang, bahwa menurut ketentuan 'adat nicolas dedi meru pakan ahli waris utama dari saul dead yang mempunya! hak utara sebagai ondoafi, terbukti juga dari surat surat bukti tertawan bukti t3) menimbang, bahwa status nicolas dead dalam hal ini tidak ber status sebagai orndoafi penuh, tetapi hanya sebagai pejabat sementara lihat bukti menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan oleh pelawan yang ada relevansinya dengan perlawanan pelawan dan dibantah oleh pihak tertawan dengan surat bukti bertanda adalah surat bukti pelawan bertanda yang: berupa surat keputusan bersama ondoafi ayano dan ondoafi yoga hebeibulu tertanggal oktober terbukti menurut hukum bahwa surat bukti. p.s tersebut baik formil maupun materiil bertentangan dengan hukum sebab: surat keputusan bersama (alat bukti tersebut bukan ditanda tangani oleh pihak ondoafi ayano, tetapi hanya ditandatangani oleh nicolas dead sebagai pejabat sementara ondoafi yang bukan berstatus sebagai ondoafi tetap (definitif) yang mempunyai wewenang untuk menandatangani memberi persetujuan dalam perbuatan perbuatan hukum yang menyangkut tanah masyarakat adat (hak ul), dimana pada alat bukti p.s tersebut nicolas dead sebagai orang yang menanda tangani surat tersebut disebut sebut sebagai pejabat sementara ondoafi ayano jadi bukan ondoafi tetap (definitif) dan inipun tidak benar adanya sebab: ondoafi ayano yang bernama saul dead pada saat itu masih hidup. tanah yang dijadikan obyek dalam: surat tersebut adalah merupakan tanah masyarakat adat (tanah ul), sehingga tanah tersebut tidak bisa dibagi bagi untuk dimiliki sepenuhnya oleh masing masing anggota masyarakat adat yang bersangkutan baik se'aku perorangan maupun dalam. bentuk kelompok kelompok .masyarakat pelawan ini yang sebenarnya mengakui kelompok suku dari lingkungan masyarakat adat ayano (tertawan), ada terbukti bahwa alat bukti p.s baik formil maupun materiil bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka seharusnya surat bukti tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun dan harus disamping kan sasis menimbang, bahwa dengan demikian ternyata menurut hukum,: bahwa tanah adat yang disengketakan dalam perkara ini merupakan hak milik bersama antara pelawan dan tertawan, menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hak milik bersama adalah mengandung pengertian bahwa segala perbuatan hukum yang bersangkut paut dengan tanah sengketa harus dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga tanah tanah sengketa tersebut tetap merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sebagai hak milik persekutuan adat yang tak dapat dipecah pecah, apalagi dibagi bagikan sebagai milik pribadi kepadapercrangan) sae menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian atas, dalam hu . bunganya dengan keterangan keterangan para pihak, saksi saksi, surat surat bukti serta ketentuanfhukum adat yang berlaku, maka fihak pelawan ternyata hanya berhasil membuktikan sebahagian dari gugat perlawanannya, yakni ternyata tanah sengketa sekalipun kini dikuasai pelawan, hak milik atas tanah sengketa tersebut tetap ada pada mereka kedua fihak secara bersama warna, menimbang, bahwa dengan demikian pelawan adalah pelawan. yang benar, menimbang, bahwa sebagai pelawan yang benar, maka perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan negeri jayapura pdt. dikabulkan sebagian. menimbang, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada kedua fihak dalam jumlah bagian yang sama, mengingat, akan hukum perdata dan acara perdata |. yang bertalian dengan perkara ini, mengadili menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan pelawan adalah beralasan hukum, menyatakan menurut hukum, bahwa pelawan adalah pelawan yang . benar, j3. mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian, bei menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak berpura sentani yang batas batasnya: utara, perairan milik suku kleublow asset kecil) pengairan milik suku warna tanah adat.suku warna dan tanah adat suku itar tobat, |. timur, tanah adat suku itar, antara suku nari, suku play dan suku yoga: selatan,'batas perairan milik suku yoga suku play dan suku pulang ayano, barat, perairan milik suku ayano, yang dimulai dari titik perti me aliran milik suku ayano, suku yoga dan suku kleublow. asset kecil), dan dari titik tersebut arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku warna, tanah adat suku bumb, m3rupawsama, yang hingga kini dianggarkan sebesar rp. (tujuh belas ribu lima ratus rupiah): menolak perlawanan pelawan untuk selebihnya, demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini, yang diadakan pada tangga! oktober dan putusan ini diumumkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal oktober oleh kami: ny. mariana segala siregar, solid, hakim ketua, soe handoko, s.h, gusti mode antara, s.h., hakim hakim anggota dengan dihadiri oleh noor tjahjono sudiro, s.h. panitera peng ganti, pelawan dan tertawan. menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan pelawan adalah ber alasan hukum: menyatakan menurut hukum, bahwa pelawan adalah pelawan yang benar: mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagaian: menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak abe pura sentani yang batas batasnya: utara: perairan milik suku kleublauw asset kecil) perairan milik suku warna tanah adat suku warna dan tanah adat suku itar tobat: timur: tanah adat suku itar, dikearah selatan pada titik pertemuan batas antara suku nari, suku play dan suku yoga: selatan: aliran milik suku yoga, suku play dan suku pulang ayano: barat: perairan milik suku ayano, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku, play, suku yoga dan suku pulang ayano mesin tang kearah utara dan berakhir pada titik pertemuan: batas perairan milik suku ayano, suku yoga dan suku kleublow asset kecil), dan dari titik tersebut kearah timur laut, yang berbatasan dengan per aliran milik suku warna, tanah adat suku kamu warna dan berakhir. pada titik. batas utara bagian barat gunung woo dibelakang taman makam pahlawan berpura, merupakwarna, yang hingga kini dianggarkan sebesar rp, , (tujuh belas ribu lima ratus rupiah): menolak perlawanan pelawan untuk selebihnya: putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pelawan telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi irian jaya jayapura dengan putus annya tanggal januari pdt pt. jpr., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan banding dari pelawan! menguatkan putusan pengadilan negeri jayapura tanggal ok tower pdt iw pn jpr.: menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar: menyatakan bahwa tanah tanah adat terletak berpura sentani dengan batas batas: tan sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku kleublow asset kecil) cairan milik suku warns dan tanah adat suku warna dan tanah anaksuku itar tobat: sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku itar, di. titik :pertemuan batas.tanah antara. suku nari. suku ayano, suku play.dan suku yoga: tan sebelah selatan pen berbatasan dengan tanah adat suku fyobetau play.membujur keyano, suku yoga dan suku kleublow asset kecil) dan dari titik tersebut derajat arah timur tut, yang berbatasan dengan perairan milik suku warna, tanah adat suku kamu warna dan berakhir pada. titik batas utara bagian barat gunung. woo dibelakang taman makam pahlawan berpura adalah milik pelawan: menyatakan bahwa tanah tanah adat dan wilayah kekuasaan ke. ondofoloan yoga halubulu pelawan) tersebut diatas. dikeluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt. mena hana menghukum .pihak tertawan untuk membayar:ongkos: perkara:baik . ditingkat peradilan pertama mapun tingkat banding sebesar: rp. dua ribu dua puluh lima.rupiah): dea mana menolak perlawanan selebihnya: memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini. disertai berkas perkaranya' kepada ketua pengadilan negeri jayapura: . . bahwa sesudah putusan teratur mi' diberitahukan kepada kedua" belah pihak pada tangga! januari kemudian terhadapnya oleh tertawan berbanding diajukan permohonan 'kasasi secara lisan pada tanggal februari sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi pdt piw pn jpr. yang dibuat oleh panitera peng. adilan negeri jayapuraa dilan negeri tersebut pada tanggal itu juga: bahwa setelah itu oleh pelawan pembanding yang pada tanggal februari telah diberitahu tentang memori kasasi dari tertawan berbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepang terapan pengadilan negeri jayapura pada tanggal februari menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan di putus pada waktu undang undang no, tahun sudah berlaku, namun oleh karena:.rtimbangan pengadilan tinggi halaman menilai alat alat bukti secara sepihak dan tidak mau tahu adanya kenyataan yang diakui umum, dan oleh memohon kasasi sendiri bahkan ada dalam ke arsipkan pemerintah, bahwa baik pemohon kasasi maupun memohon kasasi merupakan satu kesatuan keluarga besar yang pernah mendiami bersama sama papuasatu kampung yaitu kampung ayano dibawah ke wenangan ondofolo edam ayano dan tepatnya tangga! januari memohon kasasi bermukim yoga, dan hak yang ada pada ter mohon kasasi adalah hak mengolah dan menggarap, sedangkan hak pemilik ada pada pemohon kasasi. . s karenanya jelas pertimbangan pengadilan tinggi bertentangan dengan hukum: bahwa pengadilan tinggi tidak memperhatikan undang undang darurat tahun tentang pemeriksaan perkara di tingkat banding, karena setiap perkara ditingkat banding, harus tipe raksa oleh orang hakim, bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil dalil yang dibuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama. putusan mahkamah agung tanggal april halaman bahwa dalam hal seorang minta banding dari suatu putusan pena dilan negeri,.maka pengadilan tinggi tidak berkuasa meninjau putusan sela dari pengadilan negeri, yang menguntungkan :si: pembanding. putusan. mahkamah agung tanggal november halaman bai kan bahwa hakim pengadilan tinggi tidak memperhatikan: putusan lembaga musyawarah adat. sentani tanggal. juni kep luas tentang.proses penyelesaian sengketatariah adat berpura dan sekitarnya, padahal. musyawarah: ini didasari pada'nota dinas pengadilan negeri jayapura tanggal mei naa bahwa hakim pengadilan tinggi telah. menyerahkan secara sembunyi dan rahasia turunan putusan banding kepada pelawan pembanding sejak tanggal januari sebelum diturunkan gan diberitahukan secara resmi oleh pengadilan negeri. pemberitahuan putusan banding secara'resmi disampaikan: oleh peng adilan negeri januari (lihat laporan ondoafi edam ayano kepada bapak ketua mahkamah agung tanggal januari dan surat kami tanggal januari pokok surat mohon perlindungan hukum dan keadilan: menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat mahkamah agung berdasarkan alasan sen diri, putusan pengadilan tinggi irian jaya jayapura yang.member baik putusan pengadilan negeri jayapura harus dibatalkan, dengan: pertimbangan sebagai berikut: bahwa pelawan memohon kasasi mengajukan perlawanan terhadap penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember pn pdt. dimana pengadilan negeri. telah memeriksa me putus permohonan tentang penentuan hak atas tanah'tanpa ada "suatu sengketa yakni perkara yurisdiksi volunteryang tidaknya'dasarhukim nya, karena. tidak .ada ketentuan: undang undang yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga sejak semula "permohonan: tertawan peiniohon kasasi) pemohon asal seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pen adilan negeri jayapura: man bahwa menurut hukum acara terhadap suatu penetapan pengadilan tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi seharusnya dengan gugatan, namun karena pelawan memohon kasasi kurang faham hukum, maka perlawanan ini dapat dianggap sebagai suatu gugatan: bahwa karena penetapan. pengadilan. negeri jayapura tanggal desember no, pn pdt. tersebut yang dilawan oleh pelawan memohon kasasi tidak ada dasar hukumnya, maka penetapan itu harus dinyatakan batal, demikian pula pemeriksaan pengadilan negeri pengadilan tinggi dalam perkara perlawanan ini harus dina akan batal: bahwa sengketa tentang hak atas tanah dan batas batas tanah antara pelawan memohon kasasi dengan tertawan pemohon kasasi harus diajukan dalam gugatan tersendiri: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pero conan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: enos dead, dalam kedudukan sebagai ondoafi edam ayano tersebut dan untuk mamba taiwan putusan pengadilan tinggi irian jaya jayapura tanggal januari no, pdt pt. jpr. yang memperbaiki putusan pengadilan negeri jayapura tanggal oktober pdt plw pn. jpr., sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan sebutkan dibawah ini: menimbang, bahwa memohon kasasi putaran: enos dead dalam kedudukan sebagai ondoafi edam ayano tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi irian jaya jayapura tanggal januari pdt pt. jpr. yang memperbaiki putusan pengadilan negeri jayapura tanggal oktober pdt p1w pn. jpr. dan mengadili sendiri: menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar: menyatakan batal penetapan pengadilan negeri jayapura tanggal desember no, pn pdt. menyatakan bahwa pengadilan negeri jayapura tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon tersebut, . menyatakan batal pemeriksaan pengadilan negeri jayapura pena dilan tinggi irian jaya jayapura dalam perkara pdt lwf pn. jpr. juncto pdt pt. jpr,: menghukum memohon kasasi akan "membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama'dan tingkat banding maupun yang jatuh tingkat kasasi dan biaymei dengan poerwoto: . sehari. gandasoebrata, sh. wakil ketua sebagai ketua,: prof. z. miskin kusumah armada, sh, dan: djoko sugianto,: sebagai. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada'hari :' . selasa, tanggal juni oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh prof, miskin kusumah armada, sh. dan djoko sugianto, sh. hakim hakim anggota, dan sumantri,: sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah'pihak, |
penghinaan setara pribadi kepada pegawai negeri waktu sedang men dijalankan jabatan dengan sjah adalah merupakan penghinaan kepada suatu badan kekuasaan negara tana putusan mahkamah agung tg. maret no, kr susunan' majelis: ketua prof. subjektif sh. hakim2 anggota dh. lumbanradja s.h. miskin kusuma armada s.h. panitera pengganti luar biasa. mengambil. putusan se bagai berikut: ana omi mahkamah agung tersebut: membawa' putusan pengadilan negeri. kotamobagu tanggal juli biasa, dalam putusan mana terdakwa: ala comes abraham segera, umur kira2 tahun, lahir dan bertempat ting gal kotamobagu, kecamatan passi, kawedanan mongondow, daerah. tingkat bolaang mongondow, pekerdjaan pegawai kehutanan daerah bolaang mongondow, penuntut kasasi (berada diluar tahanan): nan. jang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut, karena itu duh: utama: bahwa tertuduh c,a. segera pada tanggal oktober enam pu luh satu ataupun pada tanggal lain dalam bulan desember, ataupun pa tanggal dan bulan lain tapi sudah pasti dalam :tahun enam puluh satu, dimana tertuduh dikampung kotobingon, kecamatan pas si, kawedanan mongondow, daerah bolaang mongondow, sudahlah ter tuduh c.a, segera dengan sengaja telah menghina ataupun menyerang nama baik dan kehormatan. hakim pengadilan negeri: kotamobagu atau pun suatu kekuasaan lain jang ada. negara indonesia, perbuatan ma dilakukannya dimuka umum dengan tertulis, jaitu dengan: djalan' me mengirim surat kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow, dengan surat tertanggal kotobangon, oktober dan tembusannja pada komandan sektor pekuneri kasim bolaang mnnonndnw kanal isi ressort bolaang mongondow, hakim pengadilan negeri kotamobagu, kepala kejaksaan negeri. kotamobagu dan hakim pengadilan tinggi makassar, isi surat mana antara lain memuat kata? jang menyerang na ma baik dan kehormatan hakim pengadilan negeri kotamobagu sebagai berikut: hakim tidak maw tahu malah menahan semua surat2 asli bukti mi lik kami diatas tanah itu lalu membenarkan sadja keterangan tidak ter oleh d.j.w, too (seka. rang sudah pensiun) suatu keputusan jang dikatakan jauh dari pada ke. adilan jang betul2 harus dirasakan oleh jang bersangkutan : pengganti: bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan utama, sudahlah ia, tertuduh ca. segera dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik dari seorang hakim pengadilan negeri kotamobagu, oknum d.i.w. too: ataupun orang lain dalam daerah tingkat bo ltujukan kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow dan tembusannja komandan sektor sekuler kodim bolaang mongol dow, kepala dan hakim pengadilan tinggi makassar, ataupun dengan maksud akan ter siarnya tuduhan tersebut, dengan kata2 seperti ternyata pada tuduhan utama: kan pengganti bagi:' bahwa tertuduh c.a. segera pada waktu dan terikat. verse but dalam tuduhan utama, sudahlah dengan sengaja telah merusak nama baik oknum d.j.w. too jang sedang melakukan tugasnya 'sebagai hakim pengadilan negeri kotamobagu, (kini: telah pensiun) ataupun se orang pegawai negeri lainnya sedang. menjalankan tugasnya jang sah, perbuatan mana dilakukannya dengan tertulis dengan tiara mengirim su rat kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow jang tembusan2. nja dikirimkan pada instansi2 seperti ternyata pada tuduhan utama, de ngan kalimat" jang ternyata dalam surat tersebut jang bunyinya seperti ternyata pula pada tuduhan utama. bad lagi pengganti: bahwa" pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan uta sudahlah. tertuduh: c.a: segera dengan sengaja telah menuduh oknum. dj.w. too hakim: pengadilan negeri kotamobagu kini telah pensiun ataupun pegawai negeri: lainnya jang sedang menjalankan tu ganja. jang. sjah dengan: kata2 seperti ternyata pada tuduhan utama diatas, telah ia tertuduh tahu atau. patut harus mengetahuinya bahwa tuduhan: jang ditunjukkannya pada oknum d.j.w. too itu semua tidak benar, perbuatan mana" telah dilakukannya dengan tiara tertulis jang di dari tahun tahun) jang sudah dapat dipertjajakan tidak akan menge luaran kata2 jang tidak patut dalam mengemukakan sesuatu hajat jang baik: bahwa dari keterangan saksi satu2nja, dj.w. too, dengan sumpah, mem benarkan bahwa sebagai hakim benar ada memeriksa perkara terdakwa contra pemerintah daerah bolaang mongondow. mengenai sebidang "tanah, da pada mana telah memberi keputusan dengan tidak berat sebelah akan tetapi dengan seadil2nja dengan mengingat sumpah jabatan) menimbang, bahwa "dari pada keterangan tersebut diatas memberikan suatu bukti penunjukkan tentang adanja perbuatan terdakwa: . lang menimbang, bahwa dengan adanja pengakuan terdakwa akan kebenaran surat dan isinya pula telah ditujukan pada instansi2 jang resmi (lebih: dari satu instansi), telah dapat dibuktikan tentang unsur kesengajaan jaitu dengan mempertimbangkan: bahwa, karena terdakwa adalah seorang terpelajar dan pegawai jang berpengalaman lebih dari tahun tahun) djadi telah da pat mempertimbangkan mana .jang wajar dibuat. (cg ditulis) mana tidak wa : dar apa terlebih surat tersebut telah selesai dibuat dan telah dikirim dengan kesadaran, demikian pula dengan adanja pengiriman2 surat tersebut 'pada le bih dari pada satu instansi resmi taka telah terbukti pula tentang adanja perbuatan itu dilakukan didepan umum: kena menimbang, bahwa pengadilan negeri berdasarkan .uraian2 diatas, ber . pendapat tidak dapat menerima tentang adanja penyangkalan2 terdakwa jang tidak beralasan tepat terhadap kesalahan perbuatan jang telah dituduhkan diatas, menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan negeri berdasarkan alat2 bukti jang sah jang telah diuraikan diatas, berpendapat bahwa kesalahan ter dakwa jang telah ditujukan kepadanya itu: telah terbukti dengan sah dan pula telah memperoleh keyakinan, bahwa ia, terdakwa,. bersalah.tentang per menimbang, bahwa perbuatan jang telah dianggap terbukti itu' ditentukan dan diancam dengan hukuman pada pasai k.u.hp. jaitu pada tuduhan .: bahagian utama: menimbang, bahwa oleh karena tuduhan pada bahagian utama telah ter: . bukti dan meyakinkan itu, maka terhadap tuduhan? bahagian pengganti, peng ganti lagi dan lagi pengganti tidak akan diadakan pemeriksaan untuk pem: buktikan lagi: menimbang, bahwa tertuduh telahdianggap bersalah, maka kepadanya akan dijatuhi hukuman jang setimpal dengan perbuatannya itu: ng. menimbang, akan berat ringannya hukuman jang akan dijatuhkan itu akan dipertimbangkan hal2 jang memberatkan dan jang meringankan .sebagai berikut: hal2 jang memberatkan: penyangkalan terdakwa. perbuatan terdakwa justru seorang terpelajar dan pegawai jang ber pengalaman lebih dari pada tahun. hai2 jang meringankan: terdakwa telah berusia lebih dari pada setengah abad tahun). tujuan terdakwa jang berani mempertahankan hak2nja (sifat2 psycho logi). terdakwa adalah sebagai seorang jang cukup dikenal dikalangan ma harakat daerah bolaang mongondow, oleh karena itu pengadilan negeri merasa cukup dengan memberi hukuman jang nanti akan dikemukakan kemudian. atas hasil usahanya itu kepadanya telah diberi penggantian kerugian oleh pemerintah daerah setempat: menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman harus dihukum pula untuk membayar biasa2 perkara: mengingat selain akan jang disebutkan diatas djuga akan dalam r.ij.b. stb. jbs dan pula undang2 drt. thn. ln. mengadili: menyatakan terdakwa: comes abraham segera, bersalah tentang kejahatan penghinaan kepada kekuasaan jang ada negara indonesia c.g. hakim pengadilan negeri kotamobagu,untuk membayar biasa2 perkara ini. 'tujukan kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow dan tem saluran zja seperti telah terurai pada tuduhan utama tersebut: dengan memperhatikan kitab undang2 hukum pidana:dan rb: jang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan se perti tercantum dalam amar putusan tersebut jang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: meratakan terdakwa: pogba comes abraham segera, bersalah tentang kejahatan: penghinaan kepada kekuasaan jang ada dinegara indonesia .c.g. hakim pengadilan negeri kotamobagu : menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: satu bulan, menetapkan, bahwa selama berada dalam hukuman tersebut tidak di perkenalkan bekerja diluar tembok penjara, menghukum kepadanya untuk membayar biasa2 perkara ini": putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh peng adilan tinggi makassar dengan putusannya tanggal mei p.t. pid. jang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan bandingan oleh: comes abraham segera: menguatkan keputusan pengadilan negeri kotamobagu tertanggal juli biasa: menghukum terdakwa pula akan membayar biasa atara dalam peradilan bandingan mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh pani tera pengadilan negeri kotamobagu jang menerangkan, bahwa pada tanggal agustus penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi ter hadap putusan pengadilan tinggi tersebut: memperhatikan risalah kasasi tertanggal kotamobagu, september dari penuntut kasasi jang diterima kepaniteraan pengadilan negeri kotama baru pada tanggal? tahun sejak undang2 tersebut .: dari undang? tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sering:diterima kepaniteraan pengadilan negeri pada tangga septemberdang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima menimbang, bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penuntut kasasi pokoknya adalah: bahwa penuntut kasasi tidak bermaksud untuk menghina tetapi" hanja: untuk meminta perlindungan terhadap tindakan2 too jang telah menipu buntut kasasi, bahwa penuntut kasasi dalam suratnya tidak pernah menyebut sesuatu dan kekuasaan negara tetapi hanyalah pribadinya too, menimbang, bahwa mengenai keberatan? tersebut mahkamah agung pendapat: mengenai keberatan ke keberatan ini tidak dapat diterima karena pertimbangan judex facts suda tepat mengenai keberatan ke keberatan ini dapat diterima karena, memang berdasarkan kata2 jang nyatakan maka hal ini harus diinterpretasikan sebagai ditujukan pada kim dj. too tetapi dalam menjalankan jabatan dengan sah menimbang,: bahwa berdasarkan alasan jang diuraikan diatas mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan negeri kotamobagu :tangga juli biasa dan putusan pengadilan tinggi: maka tanggal mei p.t. pid. tidak dapat dipertahankan, karena mana. harus: dibatalkan? shan menimbang, bahwa karena' putusan pengadilan negeri dan pengaduk tinggi tersebut dibatalkan, muka mahkamah agung akan mengadili sendi perkara ini, dengan menyatakan bahwa terhadap tuduhan primaire kesalahan terdakwa sekarang penuntut kasasi tidak terbukti setara sjah dan meyakinkan oleh karena mana membebaskannya dari. tuduhan tersebut, dan menyatakan nja bersalah melakukan perbuatan seperti dalam tuduhan subsidi, memperhatikan undang? jang bersangkutan: memutuskan: menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: comes abraham su gesa' tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri kotamobagu tanggal juli biasa dan putusan pengadilan tinggi makassar tanggal mei p t. pid, tersebut: mengadili sendiri tan kana menyatakan kesalahan terdakwa' sekarang penuntut:kasasi tersebut bernama: comes abraham segera, terhadap tuduhan primaire penghinaan kepada ke kekuasaan jang ada negara indonesia) tidak terbukti setara sjah dan meja ikan: membebaskannya dari tuduhan tersebut: kan menyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti diuraikan dalam tu tuhan subsidi: penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya jang sah : menghukum penuntut kasasi oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: (satu) bulan dengan ketentuan" bahwa lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara sebelum putusan itu mendapat kekuatan pasti, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman jang dijatuhkan: menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biasa perkara da lam tingkat ini. putusan pengadilan tinggi makassar p.t. pid. hakim hadiwonoto. panitera pengganti nj. simpulan. atas nama keadilan pengadilan tinggi makassar bersidang dengan hakim tung: gal" mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat bandingan, telah mendua tuhan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa: comes abraham segera, umur tahun, pekerdjaan pegawai kehutanan daerah bolaang mongondow, lahir dan tinggal kotamobagu, kerja matan passi, kawedanan mongondow, daerah tkt. bolaang mongondow berada diluar tahanan): surat surat pemeriksaan serta keputusan pengadilan negeri kotama baru, tertanggal juli biasa. dalam perkara ter: dakwa tersebut, jang pokoknya putusannya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa: comes abraham segera bersalah tentang kejahatan penghinaan kepada kekuasaan jang ada' negara indonesia c.g. hakim pengadilan negeri kotamobagu:pula untuk membayar biasa2 perkara ini: surat jabatan jang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan ne geri kotamobagu jang menyatakan, bahwa pada tg. juli ca, su: gesa mengajukan permohonan agar supaja perkara terdakwa tersebut, diperiksa dan diputus dalam' tingkat bandingan: menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding oleh. ter dakwa dapat diterima, karena diajukan dengan mengindahkan tepat waktu dan tiara menurut undang undang, memperhatikan memori banding oleh terdakwa tertanggal agustus menimbang, bahwa hakim pada tingkat pertama atas dasar dasar jang tersebut dalam keputusannya jang dapat disetujui dan dijadikan dasar un tuk keputusan pengadilan tinggi ini, telah pada tempatnya mempersalahkan terdakwa tersebut sebagaimana jang dituduhkan kepadanya itu dan telah men: dijatuhkan hukuman jang setimpal dengan perbuatannya, sehingga. putusan peng adilan negeri tersebut, harus dikuatkan sebagai telah dibuat dengan tepat dan pada "tempatnya: mengingat selainnya aturan undang undang jang dinyatakan dalam kupu tuan hakim pertama, djuga alat dan seterusnya dari undang undang darurat tahun mengadili: menerima permohonan bandingan oleh comes abraham segera. menguatkan keputusan pengadilan negeri kotamobagu tertanggal juli: biasa. s: menghukum terdakwa pula akan membayar biasa atara dalam peradilan bandingan. kana putusan pengadilan negeri kotamobagu biasa. shakira angkola. panitera pengganti ep. manopo. atas nama keadilan pengadilan negeri kotamobagu, mengadili dalam perak kejahatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai bei kut dalam perkaranya terdakwa: comes abraham segera, umur tahun, pekerdjaan pegawai kejutan: daerah bolaang mongondow lahir dan bertempat tinggal kotobank kecamatan passi, kawedanan mongondow, daerah tkt. bolaang mongondow (berada diluar tahanan), pengadilan negeri tersebut, telah membawa surat pemeriksaan permulaan dalam perkara ini, setelah membawa surat penetapan penyerahan perkara persidangan tanggal juni pidana biasa jang memerintahkan unit mengadili perkara tersebut, setelah mendengar keterangan2 terdakwa dan saksi, setelah mendengar regutsitoir jaksa jang pada pokoknya menjabat kesalahan? terdakwa tentang perbuatan dituduhkan kepadanya, oleh sebab menuntut agar supaja terdakwa dapat dijatuhkan hukuman membayar den sebesar rp. (tudjuh ratus lima puluh rupiah) subsidi (lima bel hari kurungan dan pula harus membayar segala ongkos perkara jang tim setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sendiri dan dari belanja, menimbang, bahwa terdakwa dituntut tentang tuduhan: utama: bahwa tertuduh c.a. segera pada tanggal oktober puluh satu ataupun pada tanggal lain dalam bulan desember, atau pada tanggal dan bulan lain tapi sudah pasti dalam tahun puluh satu, dimana tertuduh dikampung kotobangon, kecamatan kewedanaan mongondow, daerah bolaang mongondow, sudahlah duh c.a. segera dengan sengaja telah menghina ataupun mence: nama. baik dan kehormatan hakim pengadilan negeri kotamobagu pun suatu kekuasaan lain jang ada negara indonesia, perbuatan dilakukannya dimuka umum dengan tertulis, jaitu dengan: djalan tim surat kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow,: des surat tertanggal kotobangon, oktober dan. tembusannja komandan sektor sekuler) kodim bolaang mongondow, kepala list ressort bolaang: mongondow, hakim pengadilan negeri kotama: kepala kejaksaan negeri kotamobagu dan hakim pengadilan tinggi makassar, isi surat mana enters lain memuat kata2 jang menyerang na baik dan kehormatan hakim pengadilan negeri kotamobagu :sebagai berikut: hakim tidak mau tahu malah menahan semua surat2 'asli bukti milik kami diatas tanah itu lalu .membenarkan sadja keterangan tidak ter ..oleh d.j.w. too (seka rang sudah pensiun) suatu keputusan .jang dikatakan jauh dari pada keadilan jang betul2 harus dirasakan oleh jang bersangkutan . pengganti: bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan utama, sudahlah ia: tertuduh c.a. segera dengan sengaja merusak kehormatan an atau nama baik dari seorang hakim pengadilan negeri kotamobagu, oknum d.jw. too ataupun orang lain dalam daerah tkt. bola tujukan kepada bupati kepala daerah bolaang: mongondow, dan tem busan komandan sektor sekuler kodim bolaang mongondow, kepala:, dan hakim pengadilan tinggi makassar, ataupun dengan maksud akan tersiarnja tuduhan tersebut, dengan kata2 seperti ternyata pada tuduhan utama. pengganti lagi: bahwa tertuduh c.a: segera pada waktu dan tempat verse but dalam tuduhan utama, sudahlah"ia dengan 'sengaja telah merusak nama baik oknum djj.w. too jang sedang melakukan tugasnya sebagai hakim pengadilan negeri kotamobagu, (kini telah pensiun) ataupun se orang pegawai negeri lainnya sedang menjalankan tugasnya jang sah, perbuatan mana dilakukannya dengan tertulis dengan 'tiara. mengirim su rat kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow jang tembusan2 nja dikirimkan pada instansi? seperti ternyata pada tuduhan utama, de ngan kalimat jang ternyata dalam surat tersebut jang bunyinya seperti ter nyata pula pada tuduhan utama. bah lagi pengganti: bahwa pada waktu dan' tempat tersebut pada tuduhan uta sudahlah tertuduh c.a. segera dengan sengaja telah menuduh oknum djj.w. too hakim pengadilan negeri kotamobagu kini telah pensiun ataupun pegawai negeri lainnya jang sedang menjalankan tu ganja jang sjah dengan kata2 seperti ternyata pada tuduhan utama di atas, telah tertuduh tahu atau patut harus mengetahuinya bahwa tu tuhan jang ditunjukkannya pada oknum: d.j.w. toy' itu' semua tidak benar, perbuatan mana telah dilakukannya dengan tiara tertulis jang di tujukan kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow.dan tem busan2nja seperti telah terurai pada tuduhan utama tersebut. menimbang, bahwa perbuatan? jang diterangkan diatas ini ditentukan dan 'diancam dengan hukuman pada bagian: utama! k.u.hp. bagian pengganti: k.u.h.p. bagian pengganti 'lagi: k.u.hp. bagian lagi pengganti: jo (jo) ku.hp. menimbang, bahwa terdakwa menjangkau bersalah atas perbuatan jang dituduhkan kepadanya dan mengemukakan alasan2 jang menurut perasaannya bahwa benar? tidak bersalah atas tuduhan tersebut: menimbang, bahwa oleh terdakwa dibenarkan bahwa pada tanggal oktober telah mengirim surat kepada bupati kepala daerah bolaang mongondow, jang tembusannja dikirimkan kepada sektor sekuler) kodim bolaang mongondow, kepala: polisi. ressort bolaang mongondow, kepala ke dakwaan negeri kotamobagu, hakim pengadilan negeri kotamobagu, dan ha kim. pengadilan tinggi di makassar (tanda bukti lampiran aa), bahwa oleh terdakwa dibenarkan pula akan isi surat jang dikirimkan verse but akan tetapi terdakwa bukan bermaksud menghina tetapi bermaksud mem pertahankan hak milik mereka atas tanah jang mendjadi sengketa dengan pe perintah daerah bolaang mongondow, bahwa tulisan? tersebut ajukan karena terpaksa sebab ternyata pemerintah daerah tetap dirikan bangunan diatas tanah tersebut, menimbang, bahwa saksi satu?nja too drink johan wawolangi menyerang kan diatas sumpah bahwa benar. saksi tersebut telah memutuskan perkara antara terdakwa sebagai penggugat contra pemerintah daerah bolaang mongol dow. sebagai tergugat dimana. penggugat kalah, bahwa memutuskan itu bukan atas namanya sebagai hakim tapi atas nama bahwa tidak memihak pada siapapun, sebab siapa jang paling banjak ket tangan dan bisa dipertjaja itulah jang menang: menimbang, bahwa dengan adanja pengakuan terdakwa akan surat jang dibuatnya. itu maka .telah terbukti. perbuatan. terdakwa tersebut dilakukan pa ada tempat. dan waktu sebagaimana diuraikan pada surat tuduhan hakim, menimbang, bahwa dia pada surat tanda bukti jang tidak disangkal oleh terdakwa dan pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa.ia jang membuat dan atau menulisnya (surat tersebut), bahwa dari pada keterangan terdakwa jang menerangkan. bahwa kata2 jang tercantum pada" surat tersebut. tidak bermaksud menghina akan tetapi bermaksud: untuk. mempertahankan. hak miliknya. atas tanah gugatannya, tidak dapat diterima oleh pengadilan, mengingat justru terdakwa sebagai seorang terpelajar apalagi sebagai seorang pegawai jang telah berpengalaman lebihcom sumber: kimia4i hari' tgl blm kol subjek: pt. freeport ervegosiesy bidang apa, freeport, kai kana mann mama mmm mama han . dah nya. una lodeh harry tjan silalahi tau wae ka4 engan kemelut papua, antara lain dikatakan, dalam bulan november menyusul diperolehnya. mulai bermunculan 'hadiah terbesar (baca: surutnya bung pembahasan tentang "j1 karno), hasil tangkapannya dibagi. the kehadiran freeport indonesia. time life corporation mensponsori kon pemicu kemelut adalah tingkat ferensi istimewa geneva yang dalam upah buruh freeport yang dirasa waktu tiga hari merancang pengambil terlampau rendah. alihan indonesia. para pesertanya terdiri dari para kapitalis yangpaling para buruh itu mengetahui dengan berkuasa dunia, persis berapa pendapatan freeport orang orang seperti da indonesia fi), kata ruben bagai, vid rockefeller. semua ketua komisi dprd, yang menyerukan raksasa korporasi barat supaya freeport membuka diri, diwakili: berusaha menurut ukuran tingkat upah buruh an perusahaan minyak pe. indonesia pada umumnya, yang dituntut dan bank, general motors, a oleh buruh freeport memang tinggi, yaitu imperial chemical industri seng dollar per.jam dari yang sekarang es, british lelang, british sekitar dollar perjam. namun, mere american tobacco, american gran tahu upah buruh freeport amerika express, siemens, goodbye, serikat sendiri dollar perjam. the international paper corpora tion, steel. seberang meja adalah campur aduk orang orang soeharto yang oleh rock kemelut menjadi campur.aduk antara seller disebut 'ekonom ekonom indonesia kepentingan ekonomi dengan organisasi yang top papua merdeka dan otonomi khusus yang freeport mendapatkan bukit dengan tidak beres keuangannya. apalagi setelah tembaga papua barat. sebuah konser dibicarakan bahwa tni dan polri mem sium eropa mendapatkan nikel papua peroleh "uang makan dari fi. kontrak barat. sang raksasa alma mendapatkan dengan ditandatangani sejak bagian terbesar dari bauksit indonesia. menyusul konferensi geneva, novel sekelompok perusahaan amerika, jepang, ber yang oleh john piger digambar dan perancis mendapatkan hutan hutan kan dalam buku the new rulers the tropis sumatera, papua barat, dan won mm. kalimantan. sebuah undang undang ten sumber: warrior,: telimeenol,: 5d: tang penanaman modal asing yang dengan besama nat png asana dalam konferensi geneva buru buru disodorkan pada soeharto tahun diwarnai kondisi ekonomi in ntuk lima tahun namanya. nyata dan donasi jang sangat rusak gan pilihan secara rahasia, kendali dari ekonomi indo ngan pata bea serba s8, ditambah de j kesia pergi inter governmental group dina dari basa indonesia ggd, yang anggota ang pem cam teknokrat, dan lawyer) kota intinya adalah amerika serikat, ka hyang belum berpengalaman dalam dunia mada, eropa, australia dan, yang cerpen praktik, apalagi menghadapi para ceo dan ting, dana moneter internasional dan pemilik dari korporasi dunia seperti yang: bank dunia "(disebutkan john piger tadi, eksploitasi tembaga, emas, dan mineral lainnya oleh didasarkan pada se liberal dan melanggar uud jumlah regulasi, antara lain kontrak karya namun, kontrak karya yang pertama generasi pertama yang ditandatangani beserta peraturan tentang peran modal april keppres ek kep asing mengalami perubahan perubahan, nomor tahun tentang mengapa perubahan itu justru dibuat be peranan modal asing, pembaru. itu liberal dan begitu vulgar melanggar nan tahap tahu jiwa uud kesalahan fatal dari ke ! aturan pemerintah nomor ta hadirkan yang begitu lama, yaitu per hun dan surat bkpm nomor tahun sudah tahun, dengan pem a. bagian manfaat yang begitu tidak adil" kalau kita lihat adanya evolusi ' 3utara pti dan bangsa indonesia mem dalam pengaturan, evolusi ini pusat kericuhan menjadi multidimensi, . dak membawa perbaikan pada campur aduk antara kepentingan ekonomi nasib bangsa indonesia, dan kepentingan politik. dalam kondisi tetapi justru memberi seperti ini, tidak mustahil kekerasan yang terjadi dilatarbelakangi oleh begin: kan kebebasan kepada dilatar yang, penanam modal luar biasa dari kekuatan korporat asing, asing, dengan peru dan yang lain lainnya itu hanya berupa to: muson yang memang kan puncak dari gunung yang sangat par uud menyakitkan hati, fran ft. kutipan gagal 5dari tak heran kalau presiden susilo bam pan indah bang yudhoyono ater peraturan pemerintah joo, yang biasanya lemah nomor tahun antara lembut jadi berang ketika mengumumkan pangan aan men toga (an dapat: melakukan kegiatan usaha yan petang tergolong penting bagi negara bring mau ditunggu sampai kapan? apakah menguasai hajat hidup rakyat banyak, impas papua merdeka dengan penguat yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi saan facto oleh freeport yang berfungsi serta distribusi tenaga listrik untuk dulu umum, telekomunikasi, pelayaran, peter kadar beberapa angka perbandingan. tangan, air minum, kereta 'api umum," dada saat maha report moran kong report indonesia. ha pembangkit tenaga atom, dan media persen yang dimiliki pemerintah jadi, perusahaan harus patung an, tetapi genesis porsi indonesia dalam perusahaan pa harry tjan silalahi tangan cukup persen saja. ketentuan ini mantan sekretaris jenderal front tercantum dalam yang pancasila eks staf buruh pantjasilm berbunyi: saham peserta indonesia . sekurang kurangnya persen dari seluruh modal.disetor.perusahaan. .mpas hari tgl: jum'at, februari hlm kol subjek poling ska bidang ktm ips kurs ron ter layan ti ai: ali uda audeluta but alat unta dom aus mana nama sgp bisa kie ma: duit ena mang kereta tin sie bi, wee dil tie madinah suara mul ahmadiyah, beri dan mamba budaya me kesejarz nitoveion iitokrasil organisasi ini juga berdakwah rah. masa ikatan kesejarahan itulah yang me dalam rangka menularkan nilai nilai ke lan kai np3g latarbelakang pemilihan kota bangku bersamaan dan solida tas kemanusiaan gal rumah perhelatan sidang kan tata kelola februari kami merasa ber jika ingin membangun negara mo telan adadirumahsendiri. tentukamibangga dern, ya, jangan berdasarkan kriteria. mat kakap nee ban tangan pun ini. val ita aspek itu, melihat "perkembangan mu prinsip meritokrasi memberikan ke ar: pad budi bidangpen sempalan seluas luasnya kepada setiap mia feb aan "kg individu yang memungkinkannya dapat men aan dai rujukan, ucap ket aga eng mengembangkan 'semua potensinya se dekat keduanyaterbaca muhammadiyah header nasir, akhir no hingga berkontribusi pada kemajuan kj: muram nian 'pemerintah provinsi nat meritokrasi menjunjung tinggi ker ari tan keras, prestasi, dan kesetaraan. tak beri yag fx, .a meramu sena apel herba mara acara option misamis, ini ere le) si! iste mati sebagai ibu negara dan ibu menjadititiktemuseluruh energipositif isasi ranah domestik dan seiring berkemauan. tan rene gun hate diva pada ranah kenegaraan. ma enak ian gopi uan bata aladacngan politik bia bahwa telan dna jam tega eruaaannnan tenis kitatelah bergeser dari berdebat tentang dengan latar belakang agama, etnis dan mu ika 'ekon omi tentang organisasi perempuan tertua indonesia rekan keberagamaan wasthatiyah kneeeeerrrn. sambungan (sumber: konyak hari: jatah, ktdmesmal him kot: it) kompas hari tgl jumat, few tao) him kol menjadi musik menegakkan sistem", perla terhadap kezaliman yang meritokrasi jika'arus politik dengan menimpa "umat islam . meringkus kian mengokohkan tembok parc kompleksitas dan perbedaan aspirasi po dan mengukuhkan. superioritas ke itik umat islam menjadi aspirasi politik lombok. inilah ena kebangkitan. yang tunggal jelas menyesatkan. mem tribalisme baru dalam istilah bukunya bentukan opini bahwa calon presiden yang menantang sistem mefitokra lebih mewakili islam ketimbang calon politik identitas akan me presiden sangat membahayakan. vatikan prinsip prinsip egalitarian dan faktanya, setiap calon presiden me menggugurkan sistem meritokrasi. nikmati dukungan dari tara. or vinod sapa sup seo .mas ormas islam. survei pop center pemilihanpresiden (periode januari mendung momentum pemilihan presiden wa tingginya dukungan warga muram kil presiden, anggota legislatif, dan ang madinah terhadap jokowi ma'ruf amin kota perwakilan daerah memiliki basis sebesar persen. yang mendukung legitimasi untuk menguji tingkat desa prabowo sandi: sejumlah persen. darah politik pewarnaan dalam mamba adapun dukungan warga terhadap gun budaya egalitarian dan merito jokowi sebesar persen. sisanya rasi. beberapa survei memperlihatkan persen memilih prabowo. adapun ma adanya peningkatan sentimenagamada otoritas persatuan islam persis) me lam pemilihan pejabat pejabat publik. hambatan pilihan politiknya paslon lembaga survei indonesia merekam seb besar persen. paslon men tren kenaikan intoleransi politik sejak (dapat dukungan persen. yang me '2010hingga belakangan,isunyatak naik tetapi ini tidak mengejutkan, lagi sebatas memperhadapkan pemain persen anggota fpi memilih prabowo. pin muslim non muslim , tetapi netralitas muhammadiyah megha sudah menjurus politik eksklusi se 'dari pemilu mendatang memang tidak perti islam lebih islam dan agamis bisa ditawar dan warga persyarikatan ini lebih agamis . z0. mempunyai independensi politik mut ruang percakapan publik tahun lak. besarnya dukungan warga muram politik ini terus disesali semburan na madinah kepada jokowi maruf, meng rasi. agitasi, provokasi, bahkan kebo acu pada survei sementara atas, bukan hogan. kita pun menyaksikan betapa berarti organisasi ini berpihak. justru media sosial begitu mudah memuat yang menjadi menarik adalah weber lokasi isu isu kebencian dan perusuh adakan sosok cawapres ma'ruf amin yang politik yang sebagian besar berbumbu merupakan tokoh senior nahdlatul ula pada pengerasan politik identitas danish relatif tidak mengganggu kenya ketidakadilan vis vis pemerintah. ke 'manan pilihan politik warga muram berada kekuatan kritis dan penyair madinah. bang, baik parlemen maupun luar ada banyak faktor yang berkontribusi. parlemen (media, individu, dan kolom salah satunya adalah kedewasaan politik pok sipil), merupakan suatu keharusan warga muhammadiyah dalam memilih dalam sistem demokrasi. pemimpin nasional dengan menguat namun, sikap politik checks and ba makan prinsip inklusivitas dan merito dances itu akan menjadi destruktif jika rasi yang melekat pada sosok jokowi. menyeret deret sentimen politik ide sikap politik organisasi. sudah sha titan dan menamakannya sebagai bentuk arusnya memayungi keragaman aspirasi politik warganya tanpa mengorbankan khitan. perbedaan pilihan politik antar anggota tak sepatutnya merusak soli dinas organisasi dan persaudaraan. yang pasti, muhammadiyah sangat berkenan tangan agar hasil pemilu melahirkan kepemimpinan yang mampu mamba gun instrumen instrumen kebijakan yang memungkinkan masyarakat mela bukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya balita rian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan: berita resmi muhammad iyah, semoga sidang tanwin kali ini mela ikan pikiran pikiran bernas dan prog ram strategis sehingga menjadi oase dan perekat bagi kehidupan kebangsaan kita. muhammadiyah merupakan penjaga bangsa. selamat bertani! wallahua lamng hari tgl: sen pal hlm kol: subjek ali kmr dp. bidang: gelombang hoaks jelang pemilu agus sudiro head new media research center aevi jakarta serangan pada kandidat seperti indonesia, kamu pemilu dan hoaks seperti indonesia, pemilu raga dan lgbt (lesbian, say, adalah dua hal brasil tahun lalu diwarnai po seksual, dan transgender) juga variasi politik tajam. kontrol menjadi menu utama hoaks yang identik. inilah tasi politik antara kubu kanan brasil. dalam pilpres fenomena dan kubu kiri paling keras dan utama adalah isu bosnia, sejumlah negara. paling memecah belah dalam jas gan imigran. mana pun, jum neg sejarah pemilu brasil. keadaan agama, dan lag belakangan ini, yang ideal bagi tumbuh subur tn) obyek untuk ketika media sosial wor dan kabar bohong. ikan emosi rakyat. etika media so: menurut riset mind miners, rasionalitas, selain telah menjadi . persen penduduk minggu sep primordial yang bagian inter dari akan medsos sebagai sumber digarap. tak mengenal unit informasi dan mayoritas dean ega kehidupan publik. persen) tak tahu yang mereka stub sentimen primordial, apa dapatkan dari medsos fakta sendi sosialnya, pengguna medsos ja alam urusan pemilu, hama jahat terhadap baamarag media sosial (medsos) salah satu jenis hoaks mereka kehilangan semampu begitu 'identik dengan yang menyebar adalah ja berempati dan mempersem perkubuan dan permusuhan. diri kandidat pre pit lingkup pergaulan jadi se alih alih menjadi sarana ber side. menjelang pe aliran. dialog dan berbagi, medsos jus milu, menyebar video kian mendekati hari semu tru lebih operasional sebagai yang menggambarkan kan hutan suara, hoaks tentang sarana penyebaran rumor, yak giat presiden sayap kiri fer kandidat presiden tergeser oleh disangka, kebohongan, dan ke nano haddad sebagai komunis hoaks tentang en. pe bencana, hingga taraf memecah yang akan menjadikan brasil milu. hoaks yang paling meng belah masyarakat. negara komunis seperti kuba. lemparkan brasil dalam hal ini pengalaman india, sri lanka, foto yang paling banyak me adalah video tentang kerusakan brasil, austria, dan menu year selama kampanye pu mesin voting otomatis yang di bukan titik kulminasi hoaks taran pertama adalah foto hi gunakan dalam pemilu, hal ini terkait pemilu adalah padajeda tam putih fidel castro dengan mengingatkan kita pada hoaks minggu tenang dan pagi hari keterangan idola fernando yang mengklaim server komisi menjelang pemungutan suara. haddad . pemilihan umum kpu) telah apa yang gencar disebarkan pa hoaks lain menyatakan had dirancang untuk pemenang momentum itu? dad pendukung lgbt yang kan salah satu paslon pilpres. jawabnya adalah hoaks dan akan mengarahkan anak anak rumor tentang ketidakberesan brasil jadi gay. betapapun telah penyelenggaraan pemilu atau dibantah dan dimuntahkan de kecurangan sistem pemungut ngan verifikasi media massa suara. dalam hal ini, apa gan organisasi pemeriksa fakta yang mengemuka indonesia act checking) independen, ho hari hari ini menunjukkan ke 2ks hoaks itu telanjur meme mirip dengan yang terjadi ngarai opini masyarakat. negara lain, termasuk brasil. pe ono sambungan :a sumber kom(os hari tgl son, sha low) him kol: sea hoaks keen .penyu hoaks dan uji: ian. era benci, eni gea rob ming in) mat abal jaga sein dea wari pen aan padanya sejak rta slisulil am: san ams hak ari negara jain se mesir ea! mar pen beta pelan sana ap. pan sen met are nan ata ata sae gua kaa map sar ri '@w bhari tgl: son juli him kol subjek peer leon mei meng bidang ju7a kena, desain pemerintahan jokowi agus riyanto pemilihan presiden dan ikan diri mendukungpemerin sisijuga bisa menunjukkanbah nal dalam sistem parlemen pssi presiden telah tahan jokowi dan tidakadasatu tujuan utama elite politik ter. sistem pemerintahan presi usai dan joko widodo di pun yang beroposisi, hal itu indonesia hanya memperoleh denial tidak akan stabil jika tetapkan oleh komisi pemilih akan berdampak buruk bagi de kekuasaan semata dan berdo dikombinasikan dengan sistem umum sebagai presiden ri. demokratisasi indonesia, anta tensi tak melahirkan negara multipartai 'ekstrem yang me jokowi menyatakan akan mem lain asetnya kontrol ma wan. masa presiden terpilih untuk buka peluang dan mengajak se syarikat lewat parpol dpr. belajarlah bagaimana sikap menyusun kabinet koalisi besar muapartai politik bekerjasama kehadiran parpol oposisi dan praktik demokrasi ame (oversize coalition). (koalisi) pemerintahannya. menjadi penting guna menjadi rika serikat, begitu militan dan sejauh ini, partai demokrasi kanal dan akomodasi terhadap ideologis oposisi sana. mi koalisi parpol rasional indonesia perjuangan pdi p), suara kritis dari kalangan aka halnya, pertarungan antara par gotong royong dan persatu golkar, partai kebangkitan emisi, lembaga swadaya ma tai demokrat dan partai re dalam membangun bangsa bangsa pkb), partai persatuan syarikat, dan masyarakat. ke publik. demokrat terus meng tak harus dimaknai dengan ako pembangunan ppp), nasdem, buatan informal diluarstruktur ambil jarak dengan pemeran modisi terhadap semua keju hanura, dan partai solidaritas pemerintahan memerlukan ke tahan trump. ini dilakukan se atan politik untuk beras indonesia psi) dipastikan akan buatan formal untuk terlibat mata mata untuk melakukan ma sama menjalankan meme ada garda depan pemerintah dalam hidup bernegara. peran kontrol dan menunjukkan ke rintihan. langkah merangkul joko widodo ma'ruf amin, itulah yang akan dilakoni parpol pijakan alternatif pada publik. semua parpol memang akan tetapi belakangan partai ama oposisi. ajakan kerja sama (koalisi) menurunkan tensi ketegangan nat nasional pan) dan demo budget helms dalam jokowi kepada pan, demokrat, politik pasca pilpres, tetapi ber kuat sebagai parpol pengusung five ways institutionalizing pks, dan gerindra, parpol sete potensi menurunkan wibawa prabowo subianto sandiaga political opposition: lessons punya dalam pilpres, untuk ma jokowi dalam kepemimpinan uno menunjukkan sinyal akan from the advanced democracies suk dalam kabinet akan ber nasional untuk menjalankan merapat koalisi pemeran mengingatkan, demokrasi tan potensi menafikan arti militan pemerintahan efektif yang de tahan jokowi. oposisi adalah demokrasi be si, ideologi, dan platform kejar demokratis. sementara itu, partai grin yang tak sehat karenakan taman yang berbeda semestinya selayaknya konstruksi koa dra dan partai keadilan sejak kritik konstruktif dan tanpa tak perlu bersekutu dan harus isi pemerintahan jokowi tera pks) tak menutup ke program alternatif. demokrasi memelihara perseteruan dalam bukan policy blind mungkin akan merapat pula modern membutuhkan saling bentuk oposisi konstruktif. coalition, yaitu koalisi yang ha dalam satu gerbong pemeran kontrol (checks and balance) tidak selayaknya jokowi nya untuk memaksimalkan ke tahan jokowi setelah bubarnya antara parpol pemerintah dan mendesain kabinetnya dengan kekuasaan (office seeking), tetapi koalisi parpol pendukungnya parpol oposisi. jika semua par menggelar karpet merah untuk policy based coalition, yakni ko beberapa waktu lalu. tampak pol berkoalisi dalam pemeran akomodasi kepada lawan po alis berdasarkan pada pref nya komposisi kabinet dan par tahan, dpr hanya akan menjadi liriknya saat berlaga pilpres. resi tujuan kebijakan yang pol dpr akan terhipnosis tukang ketuk palu (rubber jokowi harus menegakkan hendak direalisasikan. dalam genggaman jokowi. stamp) kehendak pemerintah. prinsip sistem presidensial titik ini diperlukan koalisi isi akan berpotensi menciptakan murni dengan menghidupkan pemerintahan yang ramping agensi parpol oposisi kartel politik dan potensi prak hak prerogatifnya untuk demi dan cukup mengakomodasi dengan komposisi ini, akan tik korupsi. lih sendiri kabinetnya tanpa parpol pengusung dalampilpres nihil kekuatan oposisi. pe pemerintahan jokowi perimbangan atau tekanan dari yang lolos ambang batas per pemerintahan jokowi berpotensi sulit di parpol lawan dalam pilpres. sen suara dpr pada pemilu fenomena ini akan membawa kontrol dan mudah disalah menurut scott mainwaring, yakni pdi p, golkar, pkb, akan jalannya pemerintah de akan jika semua kekuatan po sesungguhnya watak sistem ppp, dan nasdem. ini pilihan demokratis. litik silau untuk masuk da presidensial tidak mengenal ko politik yang rasional dan cukup? jika semua parpol memori jamnya. absennya parpol opo alis. model koalisi hanya dike akomodatifsenen, oktober hlm kol subjek: pen panggul bidang milenial ramai tonga pemerhati fenomena sosial kependudukan: alumnus georgetown university, ian ia." menjadi persen dan terus tri, pertama: generasi milenial la angan, perdagangan, periode berkurang pada kelompok umur konstruksi, angkutan, keuangan, .tau saat ini berusia tahun menjadi per dan jasa kemasyarakatan. maka, tahun, tampaknya kini diberi aan setiap daerah, minimal pada ting bukan oleh setiap pasangan ca persoalan "mismatch kat kabupaten kota, esoknya me lon presiden dan wakil presiden. are miliki pendidikan vokasi yang secara faktual, hal'itu adalah wa: ditengarai, tingginya angka bersesuaian dengan kebutuhan jar. mengingat jumlahnya amat banda kelompok muda, daerah. besar, yakni melebihi setengah wib tana usia tahun, selain itu, desain pendidikan dari total penduduk. publikasi ank keterpaksaan un vokasi pada tingkat lokal sepatu statistik indonesia menu tuk bekerja pura memperoleh nya tidak selalu harus sesuai de bukan jumlah penduduk usia pendapatan. halit terjadi kare ngan permintaan pasar kerja, te tahun pada sebagai mampuan pelanjut tapi juga dapat memberikan be proksi milenial pada jum moe dar engan akibat kal pengetahuan dan keenam lainya juta jiwa, persen ine dak plan untuk bekerja mandiri dan dari total penduduk. sediaan layanan pendidikan berwirausaha. hal ini mengingat nation, untuk: memparebut: sehingga mereka memiliki ket kemampuan penduduk perwira kan milenial itu barangkali tidak tampilan dan pengetahuan usaha tanah air masih ter cukup mudah. sejatinya perlu dah, yang pada gilirannya sulit bilang rendah, antara lain, te kan komitmen serius untuk me apan dream rada dari rendahnya peringkat kampung aspirasi mereka, pagu tingginya angka penganggur wirausaha indonesia pada tatar utama yang'kini berstatus sedang itu sekaligus mencerminkan global. laporan the global mesicafi pekerjaan blind maria adanya ketidaksesuaian (mismatch) entrepreneurship and develop anggur. dalam konteks ini, cap ntara permintaan dan kebutuhan ment index misalnya, me res cawapres perlu mendesain pasar kerja. adapun salah satu menyebutkan indonesia berada rencana konkret untuk mencit senang yang andalan peringkat ke dari negara. akan kesempatan kerja bagi ka perintah untuk mereduksi ket dalam konteks ini, smith dan dia mei, daksesuaian itu salah dengan me petersen mengingatkan secara faktual, diperlukan tingkatkan keterampilanlulusan keberhasilan berwirausaha tidak strategi tersendiri mengingat pe smk, seperti tertuang dalam in hanya bermodalkan pengetahuan memperoleh pekerjaan dalam rea ata revival smk. buatan jiwa kewirausahaan. ada pasar 'kerja dibandingkan non namun, pendidikan vokasi,se pun jiwa kewirausahaan dapat milenial, tercermin dari angka perti smk, itu dinilai banyak didorong dengan memotivasi da pengangguran illegal yang le pihak masih bersifat umum lam memulai usaha baru dan bih tinggi dibanding akan angka mengingat desain pendidikannya mengintroduksi produk atau jasa pengangguran secara keseluruh nona pada utusan pasar baru. an. tercatat, pada kerja secara nasional. padahal, strategi pengurangan peng misalnya, angka kta pasar kerja pada tingkat lokal anggaran milenial bagi capres milenial persen, ldr amat berbeda disatu daerah cawapres barangkali bukan ha angkapengan kepe serah larinya, sesuai potensi nya akan menentukan perolehan luruhan end unggulan setiap daerah. akibat suara dari kelompok milenial, bahkan, jiwa.hindi meniru? desain vokasi pendidikan melainkan juga akan menentu kelompok umur milenial, sema a nasional berpotensi menit . kan keberhasilan pembangunan kin muda usia milenial kian ting bulan mismatch pada pasar ker masa datang. sebab, milenial angka penganggurannya, yang ja'lokal. amat berperan. sebagai motor menunjukkan memilih secara faktual, hal itu sekaligus penggerak pembangunan. bah sulit memperoleh pekerjaan. mengisyaratkan bahwa desain kan, peran milenial dari sisi jum tercatat, angka pengangguran pendidikan vokasisejatinyadida jah akan semakin meningkat 'pada kelompok umur tahun sar kan pada pemetaan pasar ker masa datang. hal ini sesuai kena sebesar persen atau lima lokal, minimal pada level iran bonus demografi akibat pe kali lipat dari total pengangguran kabupaten kota. diketahui, la turunan kelahiran pada masa la persen). selanjutnya, angka pangan pekerjaan berbeda an ju, yang menyebabkan proporsi pengangguran berkurang pada daerah sesuai potensi unggul penduduk usia produktif dengan kelompok umur tahun @ya, seperti pertanian, indus mayoritas milenial semakin me al. sambungan sumber: kompas hari tgl :5ein, him kol tingkat hingga puncaknya pada tai pemanfaatan bonus demografi itu kiranya mendesak untuk dia bukan optimal mungkin kare harganya cukup singkat. se nah air secara perlahan akan 'menua. jelasnya, milenial perlu ditekan seret mungkin dan produktivitas per! genjot untuk menghadapi pe naan pendudugomo, november him kol subjek: peluang emas, bidang yuni yos susanto melalui peraturan presi ketiga, masih banyak keluh designing benefits for universal den tanggal okto akan pelayanan bpjs, baik health coverage pen apa pihak peserta, dokter, mau jabatan mengenai apa yang di kereta atan jamin dan apa tidak di akhirnya resmi dinaikkan. na pun fasilitas kesehatan peserta iin secara eksplisit adalah mun, apakah dengan menaik berbelit belit, dan bertele tele kunci pokok untuk keperluan nga selain itu, menunggu berjam juta jkn. skin bisa. satu jam bolak balik, dan diving akar permasalahan kedua: tenure tara inan pong sana kemari. adalah sistem kepesertaan ma besar defisit mah dek rumah sakit menjerit tagih sih bergantung pada peran aktif senjiipa? kareneaikar per tak dibayar bayar. dalam ba individu, biarpun sanksi dite belur biasa nyak kasus, penggantian dari rapikan, akan masih banyak timnas hilal diberikan bpjs kesehatan dinilai tidak orang yang tidak akan men penyakit defisit bpjs kesehatan cukup. dokter mengeluh ba daftarkan diri menjadi peserta. ari marga merupakan satu ge nyak pembatasan pembatasan. ini terutama akan terjadi fat air deberaper gorila jain honor yang diberikan tidak pada orang orang yang kondisi menghargai profesi. sosial ekonominya pas pasan. jika ingin mengobati penyakit, bisa pekerja informal, pedang bek kaga melihat ear akar permasalahan ket, petak, nelayan, sampun kain jala lin aan defisit, kesulitan akses, yang pensiunan, mereka yang tidak famosos, yati terapi alas miskin mensubsidi yang lebih bisa dikategorikan miskin, shm: panga ipa tetapi juga sebenarnya belum masalah ada isa pelayanan, semuanya itu saling mampu. bea sahara tiga laga berkaitan. jika ingin tuntas, ti amerika, meski sudah ada banyak tin butar dak cukup hanya dengan me program obama care, sampai as. kepada naikkan iuran. apakah akar sekarang masih ada sekitar kesakitan yang aan permasalahan dari keempat ge juta orang yang tidak. mem kitar juta warga belut tin. jala tersebut? punyai asuransi kesehatan. pa jadi peserta bpjs. kesehatan akar permasalahan pertama mahal, seperti tercantum dalam juta pemerian meja adalah batasan manfaat yang undang undang uu) nomor ngmakiiikarani meameyak. belum jelas. padahal, dana se tahun tentang ja yang galah deal serta lalu terbatas. negara adidaya, minat sosial, program jkn pundebadan enam seperti amerika serikat as), adalah untuk seluruh rakyat in tina koan medias tak mampu menjamin se indonesia. maka, sebaiknya ke arahan mua jenis pelayanan kesehatan. pekerjaannya adalah otomatis menurut anjisvai bidat kepe terapi pelayanan kesehatan ba seluruh rakyat indonesia men hutan dasar masih ada nyak yang sangat mahal. ini jadi peserta jkn. persen akses yang harus disadari oleh semua akar permasalahan ketiga: 3g kaya sulit, kalau pihak. namun, yang bisa di masalah kolektibilitas. ada insta dna itu, artinya ada: jamin: bukanlah terapi yang persen peserta bukan penerima sekitar ata peserta bpjs maksimal, melainkan yang op upah (bpu) yang menunggak yasa lah:dengan akses timbal, disesuaikan dengan dana iuran. maka, sistem pembayar kalori: ditotal'"sempit, ada yang tersedia. quran harus diubah. sebaik juta pendudili indonesia memang, membuat keputus nya cara pembayaran iuran di kesulitan sbendipat tentang batasan manfaat se kaitkan dengan pajak tengah layani kepe mari ring kali dihadapkan padapilih silat. penghitungan iuran yang kediiifsatatin ini yeh mms yang sulit danjugatakpopu harus dibayar disamakan de kite moves lebih ler. seberapa banyak dana yang ngan yang harus dibayar pe yan harus dialokasikan program serta pekerja penerima upah mampu. data pada me pencegahan, seperti promosi ppu) pan pra pan hidup sehat, dan seberapa ba dengan semua rakyat indo nabi pose mani rating nyak yang dialokasikan untuk kesia otomatis menjadi anggota bih mampu. prinsip gotong ro kasus kasus berat, seperti pe dan iuran dikaitkan dengan pa uangnya terbalik. padahal, prin sakit jantung dan kanker? jak penghasilan, administrasi sip dekat dari jaminan namun, seperti ditemukan menjadi lebih sederhana. iuran adalah yang mampu membantu kan oleh glassman dkk dalam tidak perlu naik tiap tahun ka yani melaka buku whats in, whats out: rena sudah menyesuaikan de sambungan sumber kerangas hari tgl jumat, november mimikri ngan. pajak penghasilan. tak perlu terobosan yang tidak punya pajak peng dat oom hasilan sudah sepantasnya esa) saban setan" prof jika iuran mereka dibayar oleh hasbullah pemerintah. ke: jang akar permasalahan keempat, mengingatkan masa bpjs kesehatan belum fokus politik jkn'itu mahal kompas, terhadap program pencegahan. memang tepat. bukannya menurun, data riset bad butuh aan pu kesehatan. dasar menunjuk tahun pat mem kan, prevalensi merokok pada perbaiki sistem jkn melalui remaja justru meningkat dari affordable care act atau yang persen tahun menjadi lebih dikenal sebagai obama persen tahun persen care. itu pun masih menyia case anak usia bulan yang sakan masalah besar. tak mendapat imunisasi dasar sekarang adalah waktu yang lengkap juga naik dari per tepat untuk memperbaiki sis sen tahun menjadi tem jkn. selagi kabinet baru persen tahun sedang bersemangat untuk me angka angka atas menu lakukan gebrakan gebrakan. bukan bahwa program pence selagi mayoritas anggota dpr bahan bpjs kesehatan selama mendukung pemerintah. selagi ini belum efektif. padahal, kita bpjs kesehatan mendapat per semua tahu bahwa pencegahan hatian khusus dari presiden. itu bisa menghemat biaya. hasil ibarat penyakit, stasiunnya be riset ozawa dkk menu lum telanjur lanjut, masih bisa bukan bahwa satu rupiah uang diobati. maka, peluang emas yang dibelanjakan untuk prog untuk: memperbaiki jkn ini ram imunisasi kepada anak jangan sampai lepas. sekali anak akan menghemat pence lepas, entah kapan akan ada juara untuk terapi sebanyak lagi. salad rupiah. yang lebih penting, program pencegahan menyela makan nyawa. akar permasalahan kelima adalah tanggung jawab peserta atas kesehatannya. jika pe sertanya mampu, wajar jika diminta untuk ikut memikul biaya. selama ini banyak orang yang mampu, jika tahu bahwa akan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan, akan segera menjadi peserta bpjs kesehatan. tentu dari kacamata ekonom peserta, ini hal yang meng diuntungkan. biasanya tiap bulan harus mengeluarkan biaya juta untuk cuci ginjal, tentu lebih senang kalau hanya me mengeluarkan per bulan sebagai peserta bpjs. demikian juga untuk kasus kasus lain, se perti penyakit jantung atau pe sakit. berat lainnya, yang bia hanya bisa puluhan sampai ra tuan juta rupiah. padahal, pe sertanya mampu. maka, untuk peserta yang mampu, sebaiknya ada iur biaya dan ada limit yang dijamin. |
kementerian hukum dan bam badan pembinaan hukum nasional jl. may. sen. sutomo, civilian jal rta timur sumber hartl rabu aiko. bd: mma bai yaa ali yaa ann subjek: ngr baca peta rri tea 0uo vadis narkotika?: garis ark kka: oleh mulai (ay asus keterlibatan temuan bnn juga mean rain rape ann penjahat yang terdiri dari tiga narapidana dan bukan bahwa peredaran anarko orang atau lebih yang ber oknum petugas pee death ngan sama sama melakukan tindak pi am mencakup dana: tag salam penyalahgunaan. saja penguna lah ne, gane yang diancam dngan narkotika lembaga: sakambangan yang secara kepe "ha, ball yang, penjara atau lebih, terstruktur pemasyarakatan bukan jurusan dihuni sekitar na rapi, serta mencakup pula tindak berita baru. pidana, termasuk sekitar pidana pencucian uang dan tin narapidana narkotika, dak pidana korupsi. yangmengejutkanadalahper penggunanya tidak hanya nara yang terjadi narkotika nyatakan pejabat badan narkotika pidana, tetapi juga petugas lp. nusakambangan harus dewasa nasional tentang adanyajaringan konvensi palermo dai dan diatasi secara tuntas. so internasional dan lokal perda halnya, kejahatan transnasional gangan narkotika lembaga pe informasi bnn menyimpan yang terorganisasi dapat meng masyarakat (lp) narkotika kan bahwa kejahatan narkotika ancam kehidupan sosial, ekonom nusakambangan berskala cukup narkotika nusakambangan yi, politik, keamanan, bahkan besar. bandaranya diberitakan be m2s kategori kejahatan trans . perdamaian dunia, dapat di bas berkomunikasi dengan pe "nasional terorganisasi yang kategorikan sebagai ancaman ke masuk lokal dan internasional diatur dalam konvensi pbb amanat yang bersifat nontradi dengan ponsel berpangkat sinyal. konvensi palermo |signal sebab para pelaku berupa lebih hebat lagi, ditengarai ke indonesia telah meratifikasi aktor aktor non negara dan telah pala dari yang terkenal de konvensi itu lewat '!| melakukan tindak pidana yang ngan sistem keamanan aksi membahayakan manusia, kolom mum itu juga terlibat. dikatakan "kejahatan pok manusia, atau masyarakat yang dilakukan kepala itu |transnasional terorganisasi secara terorganisasi, sangat luar biasa. sekaligus me karena tindak pidana dia istilah lembaga memasyarakat lakukan serangkaian berbarengan bukan lebih dari satu wi yang digagas menteri kena tindak pidana, confusus realis: ayah negara. atau, dipaku iman sadjarwo meru turut serta atau menganjurkan kan suatu negara, tetapi pakan pengganti penjara untuk atau membantu melakukan tin persiapan, perencanaan, mengubah citra bahwa pidana dak pidana narkotika pengarahan, atau legenda perampasan kemerdekaan lewat kuhp serta: tuannya dilakukan diwilayah lembaga bukan merupakan pem melakukan tindak pidana pen negara lain atau dilakukan balasan untuk menceritakan ter cucian uang me suatu wilayah negara. ter pidana, namun, tujuannya positif lalui cucunya sebagai pemegang lihat pula suatu kelompok aga rekeningbank untuk menampung pelaku tindak pidana ter dan mulia: mendidik perdana hasil tindak pidana narkotika se organisasi yang beroperasi |j| agar dapat kem bad bagai kejahatan predikat. sebagai lebih dari satu wilayah. ||| masyarakat yang bek sean pejabat, melakukan tindak pi negara. atau, dilakukan |j| annya, mana letak dana korupsi suatu wilayah 'negara, tapi sistem laga tara jain ter serta melakukan akibat yang ditimbulkan di kelemahan itu antar kait dengan pelbagai kendala pengulangan tindak pidana atau rasakan'di negara lain. cekatan perbuatan berlanjut kare persyaratan lain sebagai) bangtan men dukung pen akan na tampaknya sudahempatka kejahatan transnasional ter manusia! sis hadi ada terjadi pengungkapan jaringan organisasi juga terpenuhi. an. merata latih dan yang kabarnya mencapai amerika kejahatan berat nar anggaran untuk seal sarana latin dengan bandar dari nepal ketika nusakambangan itu me pendidikan kan pln: ang 'dan afrika selatan. libatkan kerja sama, kelompok yang jauh.dan.m al, pens: bangko.doc dodo libri v sumber: hartl,: hlagkol,: kawasan yang tak intensif kualitas ( penghuni penjara atas peri "profesionalisme sumber daya deretan penjara. prison manusia yang rendah, disertai isasi bisa berupa nilai nilai gaji yang jauh dari cukup. juga, khas, peran dan norma sosial! pada kerja sama antarsubsistem kebiasaan, tradisi, adat isti, peradilan pidana lain yang ku adat yang berlaku penjara rang memadai, persepsi masa: :$! ,yang menjadikan kelakuan .wakaf yang tetap negatif terhadap ||". narapidana lebih antisosial narapidana, dan perundangan dan lebih kriminal. prison: dangan yang belum lengkap. se isasi itu semula menjadikan mua itu mengakibatkan pena narapidana posisional terhadap papan cita cita yang melekat pada program dan petugas. merek ide pemasyarakatan masih jauh |lalu cenderung sinergis dan dari memadai. kooperatif dengan petugas belum lagi kapasitas berke |f yang sebenarnya merasa terasing" lebihan yang menjadikan se dan menderita. mata mata tempat narapidana karena itu, hubungan hara: dari pelbagai jenis dan kategori pidana dengan petugas jadi saling, kejahatan berkumpul! dengan membutuhkan. bukan rahasia pelbagai kelas (berat dan ringan), gi, untung dari bisnis narkotika usia, status sosial yang jauh dari sangat menjanjikan. berbeda des prinsip individualitas pidana se ngan tipologi kejahatan yang bagaimana dirumuskan dalam rap'terjadi seperti pung buran internasional tentang pemerasan, atau suap demi fa, stan nasional tentang sivitas lebih, kejahatan narkotika narapidana adalah kejahatan antroposentrik| semua ini mengakibatkan viktimisasinya sangat besar. perlindungan genetis mendatang sanga terpidana sulit 'tipe! nui. pada terjadi .mengherankan bila kepala tak. percepatan membudaya sadar akan bahaya narkotika. proses prisonisasi danjen kebijakan kriminal yang jadikan lp, tetap, sebagai set terus menerus harus satu kalah kejahatan. sangatanehi. dengan sangat jelas. pengguna bila justru jadi faktor pe! perpersandu narkotika sedapat,' hadi (mun arus selama' sebab terjadinya kejahatan melalui proses rehabilitasi medis prisonisasi dan sosial. mereka yang demi prisonisasi adalah proses produksi, mengedarkan, meng! kebudayaan subkultur impor, mengekspor, atau menuai penghuni penjara yang mes lahgunakan, apalagi sebagai ban lupakan refleksi adaptasi gardan pemasok, harus dihukum seberat beratnya: mulai! mona guru besar, undip! mantan menteri kehakiman: kubu hlm kol: gp. oles partai subjek sid bidang: sk? sean, li) maka sanga nama dati dati pai satu rc pencoblosan dana pekan eng haa ga, jian lai agama, sea aer bio kana? tag mer ing kentang jae ung tentang ketakbena seyogianya. menjadi arena ben ban tebantpvid mi, din pap tee kereta wari mandi du. pung? sae mat aan apa nun manila la. aan aina stories pena san ikan pus api tong sat otk ri. sos ang gea nanga nal tersebut perintis sedari semua nb: gema naa tanpa bis jha aaa naa ane dengan iban ana pan kana png sin sapa atp pee seng dam mma nge kontroversial. tai pilpres selain pen dela peri sid panas rebana rei inap ben sai bai hani ya! ada daayan bbm para oma, sah ak di pan angan donat: paman tana kai sengepyi bsa sar tan bae ngan reap pipa aya, seperti aka rse kursi inti trio 'midas, saling ejek, dan unggahan nidas, ek, dan ung at, kep hoaks serta ujaran kebencian. aki dal sambungan hari tgl tahu, apa him kot kompas s hari tgl seni hlm kol subjek: pemilu lng ara bidang penyelenggara pemilu ambang kekacauan?' oleh nina susilo itu dibantah ketua kpu mai dan rela tenar asal der partai politik bisa abdul hafiz akshay yang pe besar muncul ketika kpu harus menjadi penyelenggara kan lalu ramai diperbincangkan memutuskan hasil pemilu. se, pemilu, tidak hanya karena dinyatakan tersangka da bagian besar ota kpu dari menjadi anggota komisi peri lam surat perintah dimulainya parpol memboikot hasil peng lahan umum, tetapi juga badan penyidikan. kenyataannya, ang hitungan suara dengan dalih ba pengawas pemilu. bahkan, wasit kota kpu akan menghadapi nyak terjadi kec dan po. penjaga kode etik kpu yang di berbagai godaan dari calon ang anggaran. akhirnya, seperti di sebut dari kehormatan pe kota legislatif dan peserta pe catat dalam hasil diset terjun. penyelenggara pemilu juga isu milu. ketika diisi orang orang bulan untuk pemilu dan demo sun atas perwakilan partai po berikatan kuat pada parpol yang rasi menjaga independensi itik dpr, selain perwakilan membesarkannya, kepentingan penyelenggara pemilu yang di pemerintah, kpu, bawaslu, akan memengaruhi anggota susun didik supriyanto, presi . tokoh masyarakat yang di kpu. hafiz menilai sangat sulit den habibie mengambil alih usulkan dan presiden. "ll seseorang melepaskan diri dari dan memutuskan hasil pemilu. lengkap sudah: parpol me pengaruh parpol kendati aan ema miliki akses sah untuk mene mengundurkan diri beberapa ta ! angkatan kedua penyelenggara pakan orang orangnya sebagai hun sebelumnya. pemilu, periode o01 penyelenggara, pengawas, dan sisi lain, indonesia sudah ter iri atas ala pada wasit penjaga etika. ini dicat? memiliki beberapa kali peng yang ena dani tukan tegas dalam un halaman pemilu sejak reformasi. pendek. per anan, va. dang undang penyelenggara pe masalah independensi dan" anggota kpu mangun tukar milu yang disahkan dpr pada transparansi disorot sesuai di koordinator radon september kini, per namida yang terjadi. pemilih indonesia city aturan yang sebenarnya revisi pada pemilu diserang mampu menilai punya tenggara atas undang undang nomor gerakan kpu yang terdiri dari pemilu tegas jan pen, tahun tentang penyerang lina wakil pemerintah dan wa gen. sulitnya parpol menggugat gara pemilu itu diajukan kil dari parpol peserta pemilu. atau memengaruhi epu san: mahkamah konstitusi untuk di harapan pemilu yang jujur dan kpu membuat angkatan lakukan uji materi. adil digantungkan pada kpu ini tidak dis politikus selama ini, politikus berdalih yang terdiri atas orang dan beberapa anggota bala diperlukan orang yang sung dipimpin menteri dalam negeri: ode .mi guh sungguh memahami masa audisi. maklum, dari pemilu lam masalah pengelolaan, lah pemilu sebagai anggota kpu. sampai pemilu hasil haknya empat orang, yakni bila orang tersebut adalah kader pemilu yang sudah diatur mem j zainuddin jambu in, yana partai, semestinya dia tetap me buat masyarakat tidak meter kusumah, daan dimana, miliki hak untuk menjadi calon cabai asas langsung, umum, be rusdi kantaprawira, menit lani anggota kpu. bila dikatakan bias, dan rahasia (uber) yang di proses hukum aki korupsi bahwa kader akan menentang dengungan pemerintah orde pengadaan barang jasa kan paspornya, politikus mem baru. catatan lain adal ang bantah. justru orang orang par meskipun pencalonan, karn kota bana kelapa re pol kpu akan saling meng payne, pemungutan, dan peng zim pemenang ju, awasi jalannya pemilu. hitungan suara berlangsung da anas urbaningrum dan hamid ala siber. pen nana mna ana mana lan aman aga man yaaa kai nga tani rru ie0 era ane aan dau bean ama nan yaaa brutal,: glikol,: bid: awaludin. anas menjadi ketua terbongkar. tidak hanya india partai de mudahnya politikus bertamu moral pada mei dan kini gan bertemu dengan anggota nadi batan menteri hukum dan" yang hengkang menjadi ketua ham dan kini menjadi duta divisi komunikasi.dan informa dpp partai demokrat ketika kimia dibeli kasus pilkada kabupaten sebenarnya diatur secara tolitoli, sulawesi tengah. der. lebih ketat dan rinci. un pratt air yang dang undang nomor tahun dep mem kan pasar berhentikan andi bupati seca elang tidak berniat, juni kuat tidak hanya itu, kasus pe calon anggota) ana penyelundupan surat palsu mah aktivitas parpol selama lima.ta kalah konstitusi pun terkuak. hun dan anggota kpu dilarang" dewi yasin limpo sempat di (menerima jabatan bumn li tetapkan sebagai anggota dpr. ntah telah bertunas: kendati kemudian kpu merevisi namun, kenyal ing ang pe. keputusannya setelah me milu dinilai teramat buruk kat tambahan. ani ona gan akses terbuka le dan penuh skandal. selain kis bar untuk kader parpol men ' ruh dengan daftar pemilih tetap, duduki kpu, bawaslu, dan de . basi hap yang semestinya wan kehormatan penyelenggara malah menjadi #mol talak pemilu, banyak pihak membre transparannya penghitungan diksi pemilu akan terusan mah era kepentingan parpol. suara. tabulasi pemilu legislatif direktur eksekutif prelude dihitung titi anggiani menyebutkan dua jutaan suara dari total juta bu. pertama, ketidak pemilih. sampai saat ini tidak tusukan hasil pemilu akan pernah ada penjelasan tanpa berulang, parpol lain bisa saja kecarigonn tidak depan menolak hasil pemilu bila kader denny kpu ini me barak penta ear lebih ngua.ketika kasus kasus.mulpas hari tgl selasa, januari gog9 him kol: khan subjek pen kom bidang peni paradigma brin dan kebijakan iptek jerman afifullah udah banyak wacana ten interim, yaitu bera ipe: nama lintasan interim, dan telah: ber set dan inovasi nasional nya peniruan kreatif), berlanjut sai gaya tahap ena tek atau brin dari sudut ilmu ad penyempurnaan dengan ri "ag sayangnya, belum administrasi dan manajemen setuntukinvensiteknologi,dan lanjut sampai ujung lin publik dengan pelbagai per berakhir pada penyempurnaan haa interim, yaitu discovery efektif. dengan riset untuk discovery jau pengetahuan sebagai lan tulisan singkat ini mencoba ilmu dasar. pembangunan ekonomi memandang brin lebih spesi produk komersial hasil pe berbasis ilmu pengetahuan. fik dari sudut ilmu kebijakan penyempurnaan terus menerus demikian juga sektor iptek s&t policy studies). ada yang dikomersialkan dalam swasta, ada perusahaan yang dua hal yang diulas sini, yaitu lingkup lokal, nasional, regio dasi melakukan pembela cara pembangunan ekonomi nal, sampai global telah men jaan interim indonesia, mai berbasis ilmu pengetahuan, ba jadi ujung tombak kemajuan tanya dan jam ber melalui lintasan ilmu pe ekonomi dan kesejahteraan mereka naik tangga dari pengetahuan, teknologi, dan ino bangsa pen datang baru balam inovasi obat, lanjut invensi rasi (iptek) maupun inovasi, mengatasi ketertinggalan. pelan baku sada ban ilmu pendeta pembangunan 'iptek ne perak uan (interim). ara negara barat melekat pilihan lintasan ini tak dapat embedile), dengan budaya dag sereal ajaran dipisahkan dari paradigma yang pengetahuan (science cu hasil maen bar digunakan dalam pembangun true) yang sudah berakar kuat aib dengan sebagian laba pen sean ana jan mod now in iptek versus interim sementarapembangunanin versi, dan sebagian laba pen teki negara pendatang baru jualan pembangunan ekonomi dan terkait erat dengan katering dasar hang kesejahteraan bangsa naga jalan dalam budaya ilmu pe (ee tarikan kembali dalam ri ra negara maju seperti eropa pengetahuan. mereka berupaya set dasar untuk discovery se dan amerika sudah terkenal mengatasi ketertinggalan itu pa. bagi baru, menerapkan lintasan iptek, melalui pembelajaran "tanpa paradigma yaitu berawal dari discovery henti menerapkan lintasan in dalam tea (penemuan) denganrisetdalam teki, dan terbukti berhasil kebijakan ilmu dasar, berlanjut invensi sampai ujung lintasan inte iptek dikenal paradigma teknologi, dan berakhir dalam kip, yaitu pembangunan eko. pembangunan iptek yang ber inovasi produk komersial. nomi berbasis ilmu pendeta sesuai dengan zaman dan difusi produk komersial huan. jadi, penting sekali me tas pembangunan ekonomi lingkup lokal, nasional, regional pahami keberhasilan adalah sara negara dunia. sampai global telah menjadi fungsi pembelajaran mengatasi perubahan paradigma verse ujung tombak evolusi pemda ketertinggalan. dorongan riset da agunan ekonomi dan kemeja kata kunci dari pembelajar ( an) sampai membawa terapan bangsa bangsa naga adalah tanpa henti sebab eri balan, tuh ra negara maju. kalau pembelajaran diputus , ogi an) dari negara berbeda halnya dengan ne ilmu pengetahuan hasil pem dag meter a. berkembang, gara negara pendatang baru pelajaran akan ketinggalan (ob wb, teknologi tepat guna asia timur jepang, korea se bolete) akibat perubahan dan (aan dengan song asi bek lahan, china), pembangunan kemajuan ilmu pengetahuan panah peng pai ireatokh ekonomi dan kesejahteraan yang pesat. zaman profesor ha nakal, iv) jas tek serang mereka sudah dikenal dari hasil bibir, indonesia pernah mene matang rusia. ana jer pembelajaran dengan lintasan rapikan pembelajaran melalui sistem inovasi transformatif sambungan sumber ((canvas hari tgl selasa, invasi mega him kol sekarang) interaksi se mua aktor terkait inovasi untuk transformasi menuju pemda agunan berkelanjutan. penerapan paradigma para sigma tersebut oleh negara ne gara berkembang ada yang ber hasil (di asia timur) dan se bagian berhasil (di amerika la tin). tidak ada satu baju pa paradigma pun yang pas untuk semua negara, biasanya die suaka dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya negara bersangkutan. indonesia sekarang brin) kembali paradigma lama de ngan dorongan riset dasar an), yang bias negara maju dengan budaya ilmu pe pengetahuan sudah berakar kuat masyarakatnya berabad abad. sebagai sebuah pilihan kebijakan, itu sah sah saja mes .: indonesia sudah pernah cu kup berhasil menerapkan pa paradigma sistem inovasi (zaman prof habibie) membangun ke mampuan teknologi bangsa de ngan lintasan interim, yang ha nya terputus karena krisis eko nomi pilihan paradigma dan lin taman apa pun yang dipakai brin, apakah tetap hanya me tekankan riset dasar suhu, ataukah juga akan mengadopsi riset pengembangan hilir, ataukah akhirnya interaksi ke duanya dalam lintasan konser agensi (iptek dan interim) yang nonbiner, pertanyaan penting nya adalah bagaimana riset da sar (dengan lintasan iptek) yang dihadirkan itu berkontak busi untuk pembangunan eko nomi dan kesejahteraan rakyat indonesia depan. waktu yang akan membuat kari realitas keadaan pereka nomina rakyat sekarang adalah sekitar persen tenaga kerja bergantung pada usaha mikro dan ukm yang bersaing dengan produk impor. harapan kita depan, sejauh mana paradigma riset dasar brin dalam lintasan iptekinnya itu akan berkontak busi untuk rakyat kecil atau wong cilik, mungkinkah teru jud? waktu akan menelasa, januar: him kol on, hukum subjek: politik sendi lom bidang keseratus tulus warsito dal sebagai bagian pendukung ini politik internasional me literatur dari diplomasi kesehatan yang memosisikan persoalan arsitektur konvensional, kali ini sedang dilancarkan oleh kesehatan global untuk meng indonesia terkait dengan pre hadapi pandemi covid masalah kesehatan lisensi tahun tu (ataupun pandemi lain masa masih dianggap lisan singkat ini ingin memotret depan) sebagai isu high politics s0: arsitek kesehatan glo agar semua negara megha sebagai persoalan kacamata politik internasional. darinya secara bersama sama. low politics ingin menjelajah lebih jauh kredo recover together, mencari jawaban apa saja yang recover stronger dalam pre sehingga dianggap perlu dilakukan untuk sengon lisensi sangat tepat, tetapi kurang signifikan sruksiarsitekturkesehatandu harus didukung dengan sosial nia berdasarkan perspektif po sasi akademik yang menawar tuk diurus oleh litik internasional? kan perspektif kritis yang baru negara. guy ini, yang memosisikan human. epistemologi krisis security sebagai traditional se alau yang dimaksud ada mengapa arsitektur kesehatan curit supaya semua negara lah masalah kesehatan global harus dilihat sebagai bertanggung jawab bersama, pada umumnya , masih isu politik internasional? ka karena pandemi covid patula untuk dianggap seba eat mengancam keselamatan ma gai isu low politics. renahalini berkait penganan usia secara global dan simpul akan tetapi, kalau yang kita demi covid yang telah me tan. bicarakan adalah pandemi co muse lebih asap menata ata! vid yang hingga desember juta jiwa, mengkilat nan telah merenggut nyawa lan una menganggap covid seba lebih dari lima juta jiwa sel ena gai ancaman global menjadikan ruh dunia dan indonesia ter isu arsitektur kesehatan global catat korban sejumlah sam aka alia sebagai isu strategis dalam po lebih maka memosisikan ke litik internasional. selatan sebagai persoalan low dunia menghadapi ancaman pan politics sungguh sangat naif. mengalami ke demi ternyata tak lebih mudah virus covid yang terus laporan. daripada menghadapi ancaman bermutasi hingga sampai galur sengon perang nuklir. virus korona, va micron dan varian varian uksi arsitek rian delta, varian micron, dan lainnya memang belum pernah kesehatan segenap turunannya tidak pan terjadi dalam sejarah dunia, ke @bal dari per dang bulu. manusia mana pun, kuali flu spanyol yang terjadi efektif politik in baik yang komunis maupun ka lebih dari seabad yang lalu. 'nasional menu vitalis liberal, semuanya ber sama ganasnya, sama global: "ut semua negara potensi menjadi korban. nya, tetapi situasi dan kondisi dani lamar. papar hampir dua tahun ekonomi pendukungnya sangat berbeda. global terjebak dalam fobia glo sai menanggulangi krisis kesehatan hal, ribuan penerbangan inter sambungan sumber kompas hari tgl selasa, ujanvor a30 him kol nasional dihentikan, pabrik keselamatan manusia harus pabrik, toko, restoran, ataupun menjadi prioritas tujuan ma kerumunan menjadi alergi sisi syarikat dunia. harus percaya yang mencekam. isukesehat seratus persen bahwa pandemi yang semula hanya meru covid hanya melahap pakan isu biasa langsung me manusia, tidak menyerang he masa orang, seluruh dunia, wan, tanaman, ataupun ba untuk taat protokol kesehatan agunan. yang kedengaran sederhana,te organisasi kesehatan dunia tapi sangat melelahkan. korona who), covid vaccine glo muncul sebagai panglimaglobal bal acces cover), global al dalam rezim koronokrasi fiance for vaccine and ilmu yang totaliter tanpa kompromi :citation gaji) dan sejenisnya terhadap pasar. merupakan suprastruktur yang memang tidak semua orang harus berisi global untuk ke percaya bahwa virus itu be manusia. karena pandemi nar benar telah mencekam du termasuk sebagai bencana yang nia. banyak orang yang meng tak bisa diprediksi, lembaga anggap peristiwa itu sebagai penjamin mitigasi dan pena konspirasi para pihak yang ngaran semacam asuransi ke mendapatkan keuntungan dari selatan global menjadi sangat kepanikan global tersebut. diperlukan. dalam 'arsitektur kesehatan sayang, rencana pembentuk global, kelompok orang sema an global health fund bawah cam ini harus diyakinkan bah g20 join finance task force keberadaan mereka, dengan yang memerlukan dana sekitar cara hidup mereka, mengancam miliar dollar per tahun kehidupan orang lain dan tidak disepakati oleh banyak mengancam diri mereka sen negara anggota. diri. kalau global health insurance jumlah mereka tidak ba (asuransi kesehatan global) di nyak, tetapi penanganan pan anggap riskan bisa saja dimulai demi memerlukan ketegasan dengan intercontinental health komando global yang asisten fund, yang pengelolaannya ber sial, yang tak kenal kompromi, basis benua. ada afrika, asia, roda, amerika, dan juga aus yang berpola preventif, yang thalia, mengapa tidak?! .berupaya menitipkan se "mua halangan, karena si . ih fat pandemi memang tanpa ampun. yang percaya ataupun yang tidak percaya bisa menjadi mangsanya. suprastruktur id. kalau persoalan tem! epistemologi dan pe panganan pro anti konspirasi sebagai ba gian dari suprastruk tur yang harus dikelola lebih dulu dalam 'arsip . tekstur kesehatan global, bentuk riil suprastruktur nya adalah multilateral penanganan pandemi se cara serentakomens hari tgl selama, januari zona him kol: subjek perguruan tinggi tenaga peng bidang arini stra menara besar kita josaphat teluk sri susanto kita semua berharap pengajar dan dunia untuk mengangkat. seseorang berbagai mengenal. peneliti indonesia dapat dihargai sesuai menjadi pengajar universitas negara profesor atau guru besar standar internasional sehingga kita da maju biasanya asisten ahli (assistant pat berkiprah seluruh dunia dan professor) sekitar artikel ilmiah, lek terus bergulir indon memperluas lapangan pekerjaan ber tor (lecturer) sekitar artikel ilmiah, sia akhir akhir mil, mulai keterampilan tinggi (high skill kita lektor kepala (associate professor) lebih iri seluruh dunia, dan akhirnya dapat me dari artikel ilmiah, dan guru besar dari joki menjadi role nambah devisa negara. (professor) adalah lebih dari artikel sor hingga per debutan bahkan, suatu saat orang indonesia ilmiah, seiring umur sang kandidat. diharapkan dapat menerima hadiah no jadi, jumlah artikel ilmiah yang di sengit soal rat tulisan bel bidang ilmu pengetahuan dan harapkan adalah sesuai dengan umur ilmiah jurnal interna oo teknologi asli indonesia. maka, kita mau kandidat tersebut atau lebih, mana tidak mau harus mengikuti standar pe publikasi sebagai penulis utama (first nal nia hijau. nilai internasional, bahkan kita perlu author) sedapat mungkin dominan dan buat lebih dari standar tersebut. menjadi acuan (reference) bagi co aut ada saat bersamaan, pemerintah standar internasional seleksi peng worship artikel ilmiah lainnya yang biasa piercing menggaungkan world ajar, khususnya guru besar, selain pub ditulis oleh kolega peneliti, atau ma class university dengan berbagai lokasi internasional, adalah rekam jejak mahasiswa bimbingan. program yang dicanangkan untuk meng karier dan konsistensi bidang ter seleksi pengajar atau peneliti, khu angkat kualitas pendidikan dan pen tentu, pengalaman dan kiprah dalam susunya guru besar, sangat ketat dan titian instansi penelitian dan pendidikan organisasi keilmupengetahuanan atau biasanya secara internasional menjadi indonesia. berbagai parameter perlu kepakaran, penghargaan atau award, pe tanggung jawab universitas yang ber dipenuhi oleh instansi pendidikan dan terbitan buku, presentasi dan undangan angkutan, yang dilakukan secara trans penelitian agar dapat diposisikan pada (invited talk) konferensi, beban mata para, akuntabel, obyektif, dan netral peringkat tinggi dunia sebagai become kuliah yang diampu sesuai dengan ke dari pengumuman penerimaan. posisi, ter capaian pendidikan dan penelitian, pakaiannya, afiliasi organisasi ilmu pe seleksi, interview, hingga penentuan khususnya perguruan tinggi. pengetahuan domestik dan internasional, akhir. biasanya diperlukan rekomendasi salah satu parameter tersebut adalah jenis dan jumlah dana penelitian (re dari tiga guru besar lain dari dalam dan tulisan ilmiah atau paper yang liter search grant), kolaborasi atau kerjasama luar negeri yang bersangkutan dengan biakan peer reviewed journal atau se penelitian dalam dan luar negeri, paten kepakaran kandidat. ring diistilahkan sebagai "jurnal beregu atau produk hak atas kekayaan inte guru besar atau mahaguru berupa tasi khazanah pendidikan dan pe seksual hari), kontribusi kepada ma kan tingkatan tertinggi dosen perlu penelitian kita. syarikat umum dan masyarakat ilmiah, yan tinggi yang mencerminkan tingkat jadi kontribusi pada media massa, dan la profesionalitas seseorang yang menu syarat menjadiguru besar . soniiusi dada mega nasa, bukan mutu, kualitas, dan tindak tan pencanangan world class university biakan babat naa san duk yang mencirikan suatu profesi oleh pemerintah mempunyai konsep ann suatu bidang kepakaran yang berlaku perguruan tinggi kita secara universal: ensi tidak hanya syarat kelulusan ma warnai oleh koperasi mahasiswa dengan publikasi jurnal yang seleksi guru besar apa erie mia igi, stan bereputasi. syarat pengangkatan peng hal inai penilaiannya pun harus benar benar "masuk mike pedia ebf haku tulisan ilmiah atau artikel ilmiah (pa menunjukkan keluaran seorang guru be ajar, bun per) jurnal internasional sangat pen sar yang memenuhi standar dan berlaku mengikuti standar internasional. jum ting untuk menentukan tingkat kepa seluruh dunia lah dan kualitas publikasi atau paper aja karan seorang calon guru besar, selain agar dapat terpilih guru besar yang jurnal internasional sangat penting un nad ama kaki mitmwetajualihinergasdan tingkat ka potion atas, jum jah peer reviewed: #sebesar mumpuni bidang kepa tindak publikasi ilmiah yang menjadi pasaran karan dan dapat diakui seluruh dunia, sambungan sumber kompas hari tgl gas sampai hiekei biasanya seleksi guru besar melibatkan menuju kiprah banyak pihak sebagai penilai atau re "san aras beat guru besar. yang agama usahakan bersama yah ear bisa dari perguruan hide lia, sai menjadi negara maju secepatnya, kita asosiasi bidang ilmu pengetahuan yang perlu secepatnya mengubah cara peni lain pengajar, khususnya tingkatan gu bersangkutan dari dalam dan luar negeri (outside examiner), pakar dari instansi besar, secara transparan, akuntabel, penelitian lain, dan perwakilan perlu ana aha ruan tinggi feet dan departemen aneh aaron lain agar rei netralitas kita hindari bersama. para pemangku birama dan luar perguruan tinggi harus lihat dari jurnal dalam negeri yang sudah seimbang. dengan demikian, guru besar terindeks scotus dan sinta, tetapi di yang terpilih pasti mempunyai reputasi. ajummal lembut bana ana yang mendunia, dan being yap dar ketanditah atau tidak. hal ini dar kak raman saga kalah yang terpublikasi indonesia dapat memberikan dampak kepada ilmu peran asosiasi kepakaran pengetahuan dan teknologi dunia, jurnal bereputasi internasional bia s rta para peneliti dan pengajar kita juga hanya pan men dikelas "bawah: laku dan dapat berkiprah nyata secara suatu asosiasi ilmiah walau penerbitnya internasional. sering dikelola oleh penerbit atau pub jangan sampai semua bersusah payah fisher terkenal. dengan demikian, sistem melakukan penelitian, akhirnya terbit review bawah kendali dan pengelolaan jurnal been sama diakui se oleh dewan editor (editor board) yang bagai terbit etin pada saat para terseleksi sesuai bidangnya yang terdiri more hpn kita akan ber pen apa kolaborasi internasional dengan me keahliannya oleh aas dat pempek rapor?) dari publikasi:dan etika sai ix lengan sang pakaiannya. meningkatkan per sementara jurnal yang diterbitkan teliti dan pengajar kita untuk menuju maa pesagnlolagri host ah. penuaan muka aed peta dua dalam negeri bawah asosiasi kepa sebagai buletin atau meningkatnya, dan karan. artikel ilmiah yang diterbitkan buletin publikasi artikel ilmiah jurnal in oleh dapat digna internasional membutuhkan biaya yang cukup besar, program dukungan pem kan sebagai bahan untuk seleksi peng biaya dari pemangku kebijakan juga angkatan pengajar dan peneliti, khu diperlukan untuk keberlanjutan mutu susunya profesor atau guru besar ber publikasi dari indonesia. demikian juga standar internasional. skema pembiayaan dari kolaborasi pe para reviewer internasional biasanya penelitian dengan pihak industri dan in sangat hati hati menyeleksi publikasi. stasi swasta juga menjadi bentuk pro atau artikel ilmiah yang diterbitkan oleh mosi baru, mana hal ini harus menjadi jurnal jurnal yang dikelola perguruan kesadaran bersama sebagai. bentuk tinggi, dan mengklasifikasikan publikasi pengangkatan nama industri dalam ne itu sebagai artikel buletin saja. geri kalangan internasional. nilai objektivitas dan kualitas review mari kita bersama sama mengangkat dapat dijaga dengan melibatkan peran kualitas keluaran penelitian yang ori asosiasi kepakaran atau ilmu pence sinalitasnya tinggi dan insan pendidikan tahuan. pelibatan asosiasi kepakaran ju indonesia bisa memenuhi, bahkan me akan meningkatkan kegiatan budaya lebih, standar internasional. penelitian masyarakat kita, dan jurnal bawah asosiasi ini berlaku seluruh dunia, sehingga dapat mengangkat mutu karier para peneliti dan pengajar in indonesia |
iorgan hari tgl selasa, jum fotw. him kol: subjek perforasi basis hai bidang abad yaa tr, tan ha asa demokrasi tentang adanya kesalahan kurang kim pada da ika lisis konsep tps, sebagian besar sudah di sahnya terre jika dianalisis konsep selesaikan bawaslu dengan rekaman lah menjadi kelahirannya, sebagian dasi penghitungan suara ulang ataupun dua, antara ka pemungutan suara ulang, dan sudah konservatif besar kewenangan ditindaklanjuti oleh kpu, dan liberal, mahkamah konstitusi terkait penggunaan keuangan negara mengikuti pem ted ak) men ini dan apbn pun merupakan perdebatan belahan partai (mk) memang diniatkan lama, kita paham apbn dibuat dalam as. sebagai pemutus bentuk dan masuk dalam proses ini terjadi tag. hitam legislasi, dibahas dan ditetapkan oleh pengisian ja sengketa yang berkaitan dpr dan presiden dengan melibatkan batan hakim minggu dengan perkara politik. dalam porsi tertentu. menjalankan akan model political! manna program yang sudah digariskan appointed oleh presiden ada perselisihan hasil pemilihan apbn adalah bagian dari ketaatan pe untuk mendapatkan konser umum presiden saat ini, me perintah atas yang dibuat dan di masi senat. presiden dari temukan panggilan kesejarahan setujui bersama. pemerintahan mustahil partai republik cenderung selaku proses pemutus hukum dalam berhenti dan tidak boleh menjalankan membawa calon hakim sengketa politik. kita semua meyakini, kegiatan terkait dengan dana sosial dan konservatif dan sebalik membawa adalah tindakan ber penggajian pegawai karena pilpres. ine de pemohon, konsep kpu sebagai term saya termasuk yang tidak terlalu per liberal. hon, dan catatan tim joko widodo se saya bahwa permohonan tim prabowo ada cenderung bagai pihak terkait, serta bagaimana sesederhana itu. rasanya, terlalu sem hakim konservatif lebih bersifat ju menanganinya. bruno jika hadir dalam bentuk aan digital restraint. artinya, mereka lebih permohonan tim prabowo dapat di pohonan yang secara sangat bisa menahan diri, memegang aturan per katakan keluar dari pakem. sesuatu yang diperdebatkan. namun, pada sisi lain, undang undangan dan proses yang ada, sebenarnya sudah mewarnai perdebatan itulah yang seharusnya dikhawatirkan tidak mencoba keluar hingga memasuki masif belakangan ini. misalkan saja, oleh tim jokowi. karena permohonan ranah lain. biasanya, para hakim res menggunakan perbaikan permohonan menyasar begitu banyak hal sehingga train akan cenderung kukuh membagi (versi halaman direvisi menjadi membuka peluang pembuktian begitu mana wilayah hakim dan mana wilayah halaman) yang sebenarnya tidak dikenal banyak hal, yang bisa jadi akan mengena penegakan hukum. termasuk mana wi dan peraturan mk. muncul salah agen dua ben per: ayah yang boleh dimasuki hakim dan trans mendasar: akan me pohonan. sisi itulah hakim mana wilayah yang tidak boleh dimasuki ayidangkan permohonan yang suman) akan menghadapi ujian menyelesaikan ana selain penomoran banyak sengketa politik hadapan hukum. sebaliknya, hakim yang cenderung manga sesuatu sangat mungkin dalam hal itu, ada dua hal utama liberal biasanya lebih bersifat judicial fisemeriahatas edaran dengan ka dalam sengketa ini, yang ketika petanya activism. lebih berani kon img: asias dan bangunan penegakan gambar jelas, putusan sebenarnya dungan batasan hakim, masuk ra . hukum ikan jendela. sudah bisa terbaca arahnya. pertama, nah ranah yang bahkan sudah dimiliki meabifaa angka ph. menilai $al pengetahuan hakim, ideologi lembaga lain. misalnya, kuasa soal kualitas kepemilikan, misalnya, selain pak maia serta jude review hakim hakim yana itu, beberapa substansi permohonan se keyakinan tea pra ara biasanya lebih berani benarnya sudah mempunyai koridor pe sen kerana page pembagian parlemen apanya shun kpu johan mah poet genus pun tentang kualitas calon yang kalah agung negative legislature (pembatas uu). ha harusnya sudah diverifikasi kpu. amerika seri kim yang bercorak activism sering ter kat, para 'ha sn" goda menjadi positive legislature dengan maya sambungan sumber kong hari tgl selama, jun 7owx him kol menambah sehingga seakan menjadi bukan bahwa 'ada kepastian akan hal hap tersebut bahkan menentukan perang lari konsep indonesia kita ra tautan bot pada dasarnya adalah asi tangetinad ang cenderung restraint dan mana yang hakim menggali lebih lanjut peng activism. dilihat pada sembilan hakim adilan untuk mendapatkan petunjuk. saat ini mungkin beberapa an alat bukti petunjuk sebenarnya lebih saat melalui tulisan dan pendapat untuk memperkuat keyakinan hakim nya terlacak tendensinya. namun, bergantung dalam menilai apakah taut yang lain sulit terlacak. bahkan, jika berita itu dapat menunjukkan bahwa dilacak dari putusan putusan yang dulu benar sesuatu telah terjadi dan dapat mereka keluarkan, sangat mungkin dihubungkan dengan perkara yang di membingungkan. ada beberapa putusan periksa, untuk menentukan apakah pi sama, bisa hak terkait yang ada dalam sengketa itu sangat restraint atau terkadang harus bertanggung jawab atau tidak. activism. posisi mazhab sederhananya, tautan berita hanya hakim sulit terjawab. menunjukkan bahwa ada pemberitaan padahal, sinilah tentang hal itu. tetapi betulkan itu ter letak utama bagai jadi? betulkan ceritanya persis seperti tee mana membeda, itu? jika ibi terjadi siapa yang bar. bukan pero tanggung jawab? apakah sebatas pihak adonan sangke yang diberitakan dalam berita, ataukah ta pilpres ini. dapat menyentuh pucuk atau aktor uta hakim res pemberi perintah sehingga hal itu train akan terjadi? masih ada begitu banyak per ketat dengan tanyakan. itu sebabnya, pembuktian lebih prasyarat te lanjut diperlukan: keterangan saksi dan kuis, tidak bukti surat surat detail tentang hal itu. dominan ma membuktikan bukti terstruktur, si tam suk wewenang tematis, dan masif pun demikian. mus lembaga lain. tahil membangun pertanggungjawaban berbeda dengan hukum secara asumsi. semisal karena activism yang bisa terjadi satu tempat, tempat lain juga jadiakankeluardari terjadi. hukum mengharuskan meng aturan bahkan masuk urai dan mendetailkan pertanyaan men ct kelembagaan lain. dasar soal kapan, mana, dalam hal apa, pet tengah ketiadaan peta serta pertanyaan mendetail lainnya. be lm pemikiran dan mazhab gitu pun pembuktian terstruktur, sis se, para hakim mk, bertanya tematis, dan masif yang memerlukan gan |jan mendasar pada versi penjelasan terstruktur itu, bagaimana dangan sengketa pilpres penjelasannya sehingga dipastikan bah berikutnya adalah bagai seluruh struktur negara yang terlibat haa mana perlakuan hakim memiliki pikiran sama untuk curang ataspermohonan ini? se bersama sama dan itu dikomandoi oleh cara activism atau res pihak yang jadi bagian dari pilpres? train? bisajadiini yang begitu pun sistematis dan masif. ha heryunanto akan menentukan rus ada pembuktian bahwa kecurangan apakah permohonan diterima (dilan itu disusun secara matang dan rapi dan jutaan dengan pemeriksaan bersidang memiliki pengaruh yang sangat masif an) atau tidak dilanjutkan karena di yang berimplikasi dihitung secara jum anggap bukan kompetensi mk. jah. selain itu, penghitungan masif ini juga harus dapat dibuktikan menengah pembuktian rugi jumlah suara yang kemudian meng kedua, selain cara pandang hakim ubah konstelasi hasil pemilihan. pem menjadi penentu, penentu kedua adalah buktikan macam ini layak ditunggu jika kualitas pembuktian. tentu pembuktian hadir dalam bentuk saksi dan bukti buk dalam ranah bukti otentik, yaitu bukti surat dokumen yang membangun ke yang dengan bukti tersebut diyakini ke yasinan dan tanpa keraguan. besaran terjadinya sesuatu yang ber pembuktian ini termasuk soal beban hubungan dengan kesalahan sehingga 'pembuktiannya. apakah akan diberikan dari situ dapat disimpulkan bahwa per kepada pemohon semata, atau bahkan tanggungjawab secara hukum me diberikan kepada memohon. asas hu mang harus dilakukan. sei kum mengenal siapa yang mendalilkan, dititik ini, seberapa kuat pembuktian maka yang membuktikan. seberapa menjadi penting. semisal tuduhan ke jauh akan memperkenankan luar tidaknetralan aparatur negara, polri dan pakem yang ada, tentu saja amat ber bumn yang sebagian besar bukti ber gantung mazhab para hakimnya. bentuk tautan berita. sesungguhnya, jika baik pendirian hakim ataupun pem hanya menggunakan tautan berita tentu buktikan, itulah yang akan menentukan saja sangat mungkin menjadi kurang demokrasi kita. namun, asa demokrasi relevan. tautan berita hanya menu yang ditentukan oleh palu hakim juga bukan ada pemberitaan tentang hal membutuhkan kematangan dalam me tersebut, tetapi tidak bisa dijadikan ru terima pukulan palu tersebut. |
salinandengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbang bahwa organisasi perangkat daerah kota banjar telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang organisasi organisasi perangkat daerah kota banjar, bahwa guna kepentingan operasionalisasib perangkat daerah dimaksud pada huruf perlu untuk mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas keuangan yangtahun nomor seri e(l) seksi pendapatan asli daerahasli daerahasli daerah, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi pendapatan asli daerah menyelenggarakan fungsi melaksanakan pendataan obyek pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak retribusi daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mengkoordinir realisasi pendapatan asli daerah dari setiap opd dan mengevaluasi realisasi penerimaan, penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya. jl) seksi pendapatan lain lainlain lainlainnya, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi pendapatan lain lain menyelenggarakan fungsi perencanaan pengelolaan pendapatan lain lain, pengelolaan, merealisasikan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lainnya, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan lainnya, mengkoordinasikan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat juga tingkat internasional serta pendapatan lain lain diluar pajak dan retribusi daerah, penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya. paragraf bidang anggaran (l) bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas bidang anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang anggaran menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyiapan bahan rumusan dan kebijakan dibidang anggaran, penyusunan rencana dan program kerja bidang anggaran, penyusunan rancangan peraturan daerah apbd dan rancangan peraturan daerah perubahan apbd: penyusunan rancangan penjabaran apbd dan rancangan penjabaran perubahan apbd, penyusunan dpa skpd dan dpp skpd: pengendalian dan pengawasan terhadap apbd, pelaporan hasil pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang anggaran dibantu olehjl) seksi anggaran dan penerimaandan penerimaandan penerimaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah, penyusunan rancangan program dan kegiatan seksi anggaran penerimaan, penelitian rencana kerja anggaran yang disampaikan oleh sekretaris daerah dan dinas dinas daerah: penelitian dpa dpp yang disampaikan sekretaris daerah dan dinas dinas daerah: penyiapan dpa dpp sekretaris daerah dan dinas daerah, penyusunan konsep draft rancangan peraturan daerah apbd dan peraturan daerah perubahan apbd: pengendalian pelaksanaan anggaran sekretaris daerah dan dinas daerah, pelaksanaan tugas tugas yang diberikan kepala bidang anggaran. jl) seksi anggaran belanja tidaktidak langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang anggaran, dalam melaksanakan tugas dimaksud pada seksi anggaran belanja tidak langsung menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan seksi anggaran belanja tidak langsung, penelitian rencana kerja anggaran yang disampaikan sekretariat dprd dan lembaga teknis daerah, penelitian dpa dpp yang disampaikan sekretariat dprd dan lembaga teknis daerah: penyiapan dpa dpp sekretariat dprd dan lembaga teknis daerah, penyusunan konsep atau draft rancangan penjabaran apbd dan rancangan perubahan apbd, pengendalian pelaksanaan anggaran sekretariat dprd dan lembaga teknis daerah: pelaksanaan tugas tugas yang diberikan kepala dinas. jl) seksi anggaranlangsungbelanja langsung menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan seksi belanja langsung, penelitian rencana kerja anggaran yang disampaikan inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan, penelitian dpa dpp yang disampaikan inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan, penyusunan konsep atau draft rancangan dpa dpp, penyiapan dpa dpp inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan: pengendalian pelaksanaan anggaran inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan tugas tugas pokok yang diberikan kepala bidang anggaranjawab kepada kepala dinas,njukdead, melaksanakan pengujian atau tagihan dan memerintahkan pembayaran dan melakukan pengelolaan aset daerah, dalam melaksanakan tugas dimaksud pada bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan perbendaharaan, pelaksanaan fungsi selaku kuasa bud, pemberian bimbingan teknis kepada skpd dalam hal pengelolaan keuangan daerah: pelaksanaan tugas yang ditugaskan oleh kepala. kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bud mempunyai tugasmelakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. (s5) dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dibantu oleh seksi belanja pegawai: seksi belanja langsung lainnya, seksi belanja langsung. jl) seksi belanja pegawaipegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan belanja pegawai tingkat pemerintah kota banjar, dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi belanja pegawai menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan kegiatan seksi belanja pegawai, perencanaan pengelolaan belanja pegawai, pengelolaan, merealisasikan belanja pegawai tingkat pemerintah kota banjar: mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan belanja pegawai, penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya. (l) seksi belanja tidak langsung lainnyatidak langsung lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan belanja tidak langsung lainnya tingkat pemerintah kota banjar, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi belanja tidak langsung lainnya menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan kegiatan seksi belanja tidak langsung lainnyajl) seksi, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi belanja langsung menyelenggarakan fungsi penyusunan program dalam kegiatan seksi belanja langsungparagraf bidang akuntansi dan aset daerah (dl) bidang akuntansi dan aset daerah dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, bidang akuntansi dan aset daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam bidang akuntansi, verifikasi dan aset daerah, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada bidang akuntansi dan aset daerah menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi: melaksanakan pengelolaan utang piutang daerah, melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan dan aset daerah, membantu pengelolaan aset daerah yang menjadi tanggungjawabnya. dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dibantu oleh seksi akuntansi seksi verifikasi seksi aset daerah (l) seksi akuntansi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, seksi akuntanakuntansi menyelenggarakan fungsi membuat pertanggungjawaban tahunan, review kebijakan akuntansi: membuat laporan semester dan prognosis, mengembangkan sistem penyajian laporan keuangan, penyusunan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. (l) seksi verifikasi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, seksi verifikaverifikasi menyelenggarakan fungsi melakukan verifikasi dan memeriksa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran spj belanja dan fungsional, mengantri data dari hasil verifikasi laporan spj belanja fungsional bulanan, melakukan rekonsiliasi data antara jumlah belanja opd dengan jumlah belanja yang tertera dalam sistem aplikasi, membuat kompilasi laporan realisasi anggaran bulanan. (l) seksi aset daerah dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepala kepala bidang, seksi aset daerah mempunyai tugas pokok menerbitkan aset daerah milik pemerintah kota banjar, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi aset daerah menyelenggarakan fungsi menginventariskan tanah bangunan milik pemerintah kota banjar, pelaporan mutasi set daerah semester, penghapusan aset tetap, penertiban kendaraan bermotor, perijinan penggunaan sewa aset milik pemerintah kota banjar, penertiban hibah aset daerah masyarakats5)program dan kegiatan dead kota banjar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjar bab vii penutup jl) dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota banjar nomor tahun tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi unsur organisasi dan tata kerja dinas pengelolaan keuangan dan asetisno diundangkan banjar pada tanggal februari sekretaris daerah kota banjar ttd sadikin berita daerah kota banjar tahun nomor seri #aling.sesuai dengan kalinya. kepaljkfaknan pnum dan organisasi, nah dua van sad d#o5dinas adalah dinas keuangan dan aset daerah kota banjar yang selanjutnya disebut dead kota banjar, kepala dinas adalah kepala dinas keuangan dan aset daerah kota banjar yang selanjutnya disebut kepala dead kota banjar, bendahara umum daerah adalah kepala dead yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah selanjutnya disebut bud, kepala bud adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah: pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala dead yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengelola keuangan dead selanjutnya disebut ppid, kepal,ni harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas dead sesuai keahliannya,melalui koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dead selaku ppid, kepala dead selaku pejabat pengguna anggaran barang daerah, bagian kedua sekretaris daerah (dl) sekda adalah koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah,, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada:ead (dl) dead adalah unsur staf pemerintah kota banjar, dead dipimpin oleh seorang kepala dead yang berada dibawah dan bertanggung, kepala dead, kepala dead, dan pelaporan keuangan dan aset daset milik daerah. kepala dead selaku bud menunjuk pejabat lingkungan dead selaku kuasa bud. kepala deaddead, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dead, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja dead, melaksanakan anggaran dead, melakukan pengujian atauead, mengawasi pelaksanaan anggaran dead, melaksanakan tugas tugas lain yang dilimpahkan walikota. kepala deadkepala bagian tata usaha selaku kuasa pengguna anggaran dan aset daerah, pejabat lain lingkungan dead selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dead). pelimpahan sebagian kewenangan tersebut pada ditetapkan walikota atau usulan kepala dead. kepala dead selalu pengguna anggaran dan aset daerah berhak menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan daerah dead. (j0) kepala dead selaku pengguna anggaran dan aset daerah berhak menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan daerah. j1) kepala dead selaku pejabat pengelola keuangan daerah mengusulrganisasi perangkat daerah. bagian keempat kepala dead (l) kuasa bud sebagaimana dimaksud pada ditetapkan walikota, kuasa bud sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan penyediaan dana spd): memberikan surat perintah pencairan dana sp2d), menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan djawab kepada walikota melalui kepala dead. bagian kelima pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) ditetapkan oleh walikota,jawab kepada kepala dead. bab iii susunan organisasi (ld) susunan organisasi dinas keuangan dan aset daerahterdiri darterdiri darterdiri dari seksi belanja pegawai, seksi belanja langsung lainnya, seksi belanja langsung. bidang akuntansi dan aset daerah, terdiri dari seksi akuntansi: seksi verifikasi: seksi aset daerah. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas keuangan dan aset daerah kota banjar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab tata kerja paragraf sekretariat (l) sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dead,, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada sekretaris mempunyai tugas pengelolaan kesekretariatan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dead, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: pelaksanaan sebagian fungsi sebagai kuasa pejabat pengguna anggaran dan pengguna aset dead, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala deadead, menyusun dokumen pelaksanaan anggaraead, mengelola aset daerah yang menjadi tanggungjawab dead, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dead, mengawasi pelaksanaan anggaran dead. (s5) sekretaris selaku kuasa pejabat pengguna anggaran mengusulkan bendahara pengeluaran kepada walikota melalui kepala dead,,ara, pelaksanaan layanan teknis administrasi, bidang umum dan kepegawaian: pelayanan teknis organisasi dan tatalaksana, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan: penyusuna: pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian, penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya. (l) sub bagian keuang,dan program kerja sub bagian keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas, ketatausahaan keuangan dead, pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan fungsi sebagai pejabat ketatausahaan dead: melakukan verifikasi spp: melaksanakan akuntansi dead: menyiapkan laporan keuangan dead, (l) sub bagian program dipimpin oleh kepala sub bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, sub bagian program, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada sub bagian program menyelenggarakan fungsi merencanakan kegiatan, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyusun anggaran: penyusunan laporan deadpelaksana monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya, penyusunan laporan dibidang tugasnya. paragraf bidang pendapatan (l) bidang pendapatan dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dead,, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada bidang pendapatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah, perencanaan dan evaluasi sumber sumber pendapatan daerah, pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan tugas yang diberikan walikota tentang tugas pembantuan pajak bumi dan bangunan, dalam melaksanakan tugasnya bidang pendapatan dibantu oleh seksi dana perimbangan, seksi pendapatan asli daerah, seksi pendapatan lain lain. jl) seksi dana perimbangan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, seksi dana perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegitan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud pada seksi dana perimbangan menyelenggarakan fungsi perencanaan pengelolaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pengelolaan, merealisasikan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dana perimbangan, mengkoordinasikan pendapatan daerah yang bersumber dari dau, dak, dbh, pajak dan dbh sda, mengkoordinir dan melaksanakan pemungutan pbb dan bpt kota banjar sebagai tugas pembantuan, penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya. |
tp) salinan ea peraturan walikota banjar nomor tahun tentang pembentukan studio penyiaran televisi kota banjar sebagai lembaga penyiaran publik lokal walikota banjar, menimbang bahwa untuk meningkatkan media komunikasi, informasi dan sosialisasi program program pemerintah serta sarana pengembangan potensi daerah khususnya kota banjar sesuai dengan tuntutan jaman layak adanya studio penyiaran televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal kota banjar, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf makakota banjar perlu dibentuk studio penyiaran televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokalntukan studio penyiaran televisi kota banjar sebagai lembaga penyiaran publik lokalperangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kota banjar. biaya operasional diperuntukkan bagi honor atau tunjangan pegawai, pemeliharaan: biaya produksi: biaya rumah tangga, biaya perjalanan, biaya pelatihan. bagian ketiga pemberian honor atau tunjangan besaran honor atau tunjangan pegawai ditetapkan melalui keputusan direktur setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dengan mempertimbangkan kepatutan. bab ketentuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan walikota ini, dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publiksaling.sesuai dengan aksinya kepalanya(nan pnum dan organisasi, ngkwanse an,s.h.m. no7d4# lampiran peraturan walikota banjar nomor tahun tanggal maret tentang pembentukan studio penyiaran televisi kota banjar sebagai lembaga penyiaran publik lokal struktur pembentukan televisi kota banjar sebagai lembaga penyiaran publik lokal dewan pengawas direktur kepala bagian program kepala bagian umum kepala seksi teknik dan kepala seksi kepala seksi kepala seksi penyiaran produksi adminstrasi dan perlengkapan dan keuangan pemasaran walikota banjar ttd herman sutras televisi banjar adalah televisi kota banjar sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh pemerintahan kota banjar. dewan pengawas adalah dewan pengawas televisi kota banjar. direksi adalah direktur televisi banjar. pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan pada televisi banjar. penyiaran televisi adalah media komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk audio visualiaran adalah pesan atau rangkaian pesanangsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan. siaran tidak langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman. siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui tayangan yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran. kanal frekuensi televisi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. bab kedudukan, tugas dan fungsi (l) studio penyiaran televisi kota banjar didirikan oleh pemerintah kota banjar dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang merupakan penunjang pemerintah kota bidang informasi dan kehumasan. studio penyiaran televisi kota banjarstudio penyiaran televisi kota banjar mempunyaiiii sifat dan tujuan studio penyiaran televisi kota banjar dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial. studio penyiaran televisi kota banjarmbentukan peraturan walikota ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum lembaga penyiaran publik lokal kota banjar untuk jasa penyiaran televisi. untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, studio penyiaran televisi kota banjarjawa baratorganisasi bagian kesatu unsur organisasi (l) sebagai alat kelengkapan studio penyiaran televisi kota banjar dibentuk dewan pengawas dan direksi. dewan pengawas ditetapkan oleh walikota atas usulan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota banjar. direksi diangkat oleh dewan pengawas. bagian kedua paragraf dewan pengawas jl) dewan pengawas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh walikota atas usul dprd dengan keanggotaan sebanyak (tiga) orang. dewan pengawas sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah daerah, unsur praktisi televisi. dewan pengawas sebagaimana dimaksud ini tidak diperbolehkan bagi a). pengurus, anggota, wartawan media lain baik media cetak maupun media elektronik. b). pengurus maupun anggota organisasi politik. calonakan ditunjuk atas kesepakatan forum dprd. calon dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai negeri sipil yang mengerti tentang penyiaran televisi, diajukan kepada dprd oleh pejabat yang diberi wewenang. calon dewan pengawas dari unsur praktisi televisi, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang direkomendasikan oleh pejabat yang diberi wewenang kepada dprd. susunan organisasi dewan pengawas terdiri atas ketua dan anggota, kedudukan ketua dipegang oleh unsur yang mewakili pemerintah daerah, keputusan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan pengawas, tata cara rapat dan mekanisme kerja dewan pengawas ditetapkan oleh ketua dewan pengawas berdasarkan hasil keputusan rapat dewan pengawas, dewan pengawas mengadakan rapat sekurang kurangnya kali dalam bulan.ireksi, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dewan pengawas mempunyai fungsi penyusunan rencana program pengawasan kegiatan televisi banjar, perumusan kebijakan teknis pengawasan, pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi dan penilaian tugas direksi, pemberian sanksi tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang direksi. tata cara pemberian sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan dewan pengawas. paragraf direksi direksi adalah direktur atau pimpinan yang berwenang serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan televisi banjar. direktur diusulkan dari kalangan profesional atau dari pegawai negeri sipil daerah yang dianggap mampu dalam bidangnya. direktur sebagaimana dimaksud padabagian ketiga susunan organisasi susunan struktur organisasi televisi banjar adalah direktur membawakan: kepala bagian program. kepala bagian umum. kepala bagian program membawakan: kepala seksi teknik dan penyiaran. kepala seksi produksi. kepala bagian umum membawakan: kepala seksi administrasi dan keuangan. kepala seksi perlengkapan dan pemasaran. struktur organisasi televisi banjarpengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota atas usul dewan pengawas. bagian keempat persyaratan direksi untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat syarat: diutamakan berpendidikan sarjana s1) jurusan komunikasi atau autodidak yang dianggap mampu dalam bidang tersebut, profesional, berpengalaman dan menguasai wawasan dalam bidang pertelevisian, tidak menjadi pengurus maupun anggota organisasi partadinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak pernah melakukan perbuatan tercela amoral, sehat jasmani dan rohani, mematuhi peraturan dan perundang undangan tentang telekomunikasi dan penyiaran. bagian kelima tugas pokok dan fungsi direksi direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan televisi banjar yang meliputi bagian umum dan bagian program. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur mempunyai fungsi: penetapan renstra dan kebijakan visi, misi: penyusunan rencana dan program kerja tv: pengelolaan ketatausahaan tv:pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada dewan pengawas setiap tahun atau persemester, pertanggungjawaban kegiatan operasional setiap tahun dan akhir periode masa jabatan. kepala bagian program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan program televisi banjar yang meliputi kegiatan pada seksi teknik dan penyiaran, dan seksi produksi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian program mempunyai fungsi: penyusunan dan pengelolaan urusan program siaran on air dan off air, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan on air dan off air, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain lain, menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional dan pengelolaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain lain, penyusunan dan pengelolaan urusan program informasi, pemberitaan, dan lain lain, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain lain. kepala seksi teknik dan penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik televisi, menyusun rencana program siaran, mengelola kegiatan siaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi teknik dan penyiaran mempunyai fungsi: penyusunan dan pengelolaan urusan teknik dan siaran tv: pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknik dan siaran tv, penyusunan dan pengelolaan urusan program siaran yang berupa infomasi dan hiburan, penyusunan dan pengelolaan program siaran yang berupa iklan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran yang berupa informasi, hiburan dan iklan. kepala seksi produksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan bahan siaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi produksi mempunyai fungsi: menghimpun data bahan siaran, mengolah bahan siaran, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan produksi. kepala bagian umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan bidang umum yang meliputi kegiatan pada seksi adminstrasi dan keuangan, seksi perlengkapan dan pemasarankegiatan bidang umum, pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian, pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pemasaran siaran. kepala seksi adminstrasi dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan adminstrasi dan urusan keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi adminstrasi dan keuangan mempunyai fungsi: pelaksanaan adminstrasi ketatausahaan, penyusunan bahan anggaran, pengelolaan adminstrasi keuangan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan adminstrasi keuangan. kepala seksi perlengkapan dan pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan mengelola urusan perlengkapan dan pemasaran televisi dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan kegiatan televisi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perlengkapan dan pemasaran mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan kegiatan perlengkapan dan pemasaran tv: pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan dan pemasaran tv. bagian keenam masa kerja dewan pengawas dan direksi dewan pengawas dan direksi mempunyai masa kerja lima tahun terhitung sejak pelantikan, dewan pengawas dan direksi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kerja. bagian ketujuh pengangkatan dan pemberhentian pegawai jl) pengangkatan pegawai televisi banjar ditetapkan oleh direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali pegawai dari unsur pegawai negeri sipil daerah. pemberhentian pegawai televisi banjartata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh direksi dengan memuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi sekurang kurangnya adalah: sehat jasmani dan rohani, mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan direksi, tidak menjadi pengurus maupun anggota organisastidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela, bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen, khusus untuk teknisi televisi harus mempunyai pengetahuan teknik televisi. pengangkatan pegawai negeri sipil daerah sebagaimana ditetapkan oleh walikota atau melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku. direktur selakujabatan masih sebagai direktur. direktur yang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, masa jabatannya sebagai direktur tidak terpengaruh dengan masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil, kecuali dipandang perlu ada pergantian atas kebijakan walikota atau pejabat yang berwenang. (l) pegawai televisi banjar yang merangkap sebagaimasih menjadi pegawai televisi banjar. semua pegawai televisi banjar yang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, masa tugasnya tidak terpengaruh oleh masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil, kecuali dipandang perlu ada pergantian menurut kebijakan direktur. bab merasionalisasi bagian kesatu penggunaan frekuensi kanal televisi banjar adalah frekuensi uhf. daya jangkau televisi banjar adalah wilayah kota banjar dan sekitarnya. bagian kedua program komposisi siaran komposisi siaran televisi banjar terbagi menjadi siaran lokal: siaran regional, siaran nasional: siaran internasional: siaran iklan. dalam rangka pelaksanaan siaran internasional sebagaimana huruf ini, televisi banjar dapat mengadakan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam siaran televisi banjar lebih diperbanyak siaran lokal. bagian ketiga siaran iklan siaran iklan terdiri dari: siaran iklan layanan masyarakat lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit (tiga puluh per seratus). siaran iklan niaga siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran, waktu siaran iklan niaga paling banyak (lima belas per seratus). siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dilarang menyiarkan: hal hal yang berbau sara, hal hal yang membuat masyarakat resahbersifat menganjurkan. bab vii pertanggungjawabkeluar lembaga penyiaran publik lokal. bab viii tahun buku dan laporan tahunan bagian kesatu tahun buku dan laporan tahunan tahun buku televisi banjar adalah tahun taklim. studio penyiaran televisi kota banjar wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, laporan keuangan. laporan tahunan d, gaji dan tunjangan lain anggota dewan direksi dan dewan pengawas. s5) laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan ditandatangani oleh dprd) kota banjar. bagian kedua biaya operasional biaya operasional televisi banjar berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, turun penyiaran, siaran iklan: usaha lain yang sah yang terkait dengan penyiaran. |
salinan peraturan walikota banjar nomorlaksanakannya penataan organisasi perangkat daerahperlu dilanjutkan penata: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkperaturan walikot. jalan siliwangi telp fax kota banjar:banjarperijinan meliputi pelayanan (empat puluh satu) jenis perijinanterdiri dari jenis jenis perizinan: dasar hukum, persyaratan, dan mekanisme pelayanan perijinan cc. tabel biaya retribusi tabel standar waktu penyelesaian pelayanan perizinjinan terpadu kota banjar. dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan walikota banjar nomor huk. tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan satu pintu pada dinas pendapatan daerah kota banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. tdp persekutuan komanditer ola kecil rp. legs rp. .lb. menengah rp. legs rp. .lec. besar rp. legs rp. tdp firma fa) nan .bola kecil rp. legs rp. .lb. menengah rp. legs rp. .lc. besar rp. legs rp. tdp perusahaan perorangan .o.la kecil rp. legs rp. .lb. menengah rp. legs rp. .lc. besar rp. legs rp. tdp bentuk usaha lainnya (bul) .bola kecil rp. legs rp. .lb. menengah rp. legs rp. .lc. besar rp. legs rp. t.| tdp perusahaan asing (pa .la. kecil rp. legs rp. .lb. menengah rp. legs rp. |.lc. besar rp. legs rp. tanda daftar gudang (tdgataan dan pembinaan pergudangan. persyaratan surat permohonan. photocopy ktp identitas pemohon yang masih berlaku. photocopy sup. photocopy tdp. photocopy sesuai peruntukan gudang. gambar denah gudangjenis tdg luas gudang retribusi tipe s d rp. legs rp. tipe s d rp. , t legs rp. tipe s d rp. legs rp. tipe s d rp. legs rp. tipe rp. , t legs rp. tipe rp. legs rpdaftar peralatan alat mesin jenissiui (retribusi sisi kecil diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai rp. investasi perusahaan seluruhnya sampai legs dengan rp. tidak termasuk tanah dan rp. bangunan tepat usaha sisi menengah diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai rp. investasi perusahaan seluruhnya legs sampai dengan rp. tidak termasuk tanah rp. dan bangunan tepat usaha sup besar diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai rp. investasi perusahaan seluruhnya diatas rp. legs tidak termasuk tanah dan bangunan tepat rp. usaha surat izin usaha pasar modern (sium) dasar hukuizin usaha pasar modernphotocopy sup, tdp pusat (untuk kantor cabang). melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha kecil. akte surat penunjukan penanggung jawab cabang (untuk kantor cabang|ino klasifikasi| luasgerai retribusi '(formulir daftar isian). fotokopi ktp pengurus perusahaan yang masih berlaku. fotokopi sbu yang masih berlaku. fotokopi izin gangguan ho. pas foto direktur pimpinan perusahaan berwarna lembar). akte pendirian perusahaan yang disahkan perubahan (apabila ada) pengesahan menteri kehakiman khusus untuk pt). npp. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya struktur dan besar tarif per sub bidang ditetapkan sebagai berikut ino| perusahaan jasa konstruksi tarif sub bidang grade1 rp. grade2 rp. grade3 rp. grade4 rp. grade5 rp. grade6 '' rp. pengelolaan air bawah tanah (abt) iuppabat, ie, ip, ipapermohonan iuppabat dengan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan, photocopy ktp, cc. akte pendirian kepemilikan instalasi bor bermaterai, surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai, foto instalasi bor berukuran 9x12 dan data teknis instalasi bor, masing masing sebanyak (tiga) lembar, data teknis instalasi, salinan sertifikat dan kualifikasi badan usaha dari instansi lembaga yang berwenang. permohonan ijb dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan, photocopy ktp, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, pas photo ukuran 2x3 sebanyak (tiga) lembar, sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja bidang pengelolaan instalasi yang berwenang, pengalaman kerja bidang pengeboran air bawah tanah minimal (tiga) tahun. permohonan dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp, akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, maksud dan tujuan. proposal rencana exprolasi. peta topografi skala yang mencantumkan lokasi rencana pengeboran air bawah tanah, daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah dimiliki, salinan atau fotokopi iuppabat, salinan atau fotokopi surat tanda instansi bor dan ijb jika akan melakukan pengeboran eeksprolasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi lembaga pemerintah, permohonan dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan, fotokopi ktp, fotokopi imb izin gangguan jj lain lokasi, salinan atau fotokopi iuppabat, surat tanda instansi bor dan ijb yang masih berlaku, peta topografi dan sketsa sumur penerapan mata air, rencana kegiatan pengeboran air bawah tanah penurunan mata air dilengkapi rancangan konstruksidetik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari (sepuluh) hektar, membuat dokumen ukl upl apabila pengambilan air bawah tanah kurang dari liter detik dan membuat dokumen amdal apabila pengambilan air bawah tanah lebih dari liter detik berasal dari satu sumur produksi atau lebih dari liter detik yang berasal dari (lima) sumur dalam areal yang kurang dari (sepuluh)hektar. permohonan dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan, fotokopi ip, cc. gambar penampang litologi bantuan dan hasil rekaman logging sumur, gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor penyelesaian bangunan penerapan, hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah, berita acara uji pemompaan, berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor pelaksanaan konstruksi bangunan penerapan, berita acara pengawasan pengawasan meter air, laporan hasil uji pemompaan waktu penyelesaian iuppabatipa maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya struktur dan besarnya tarif retribusi iuppabat adalah sebesar rp. struktur dan besarnya tarif retribusi ijb adalah rp. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah rp. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah: (rp) (rp) (rp) sumurtor sonora konsonan rarosnon sumur antek soncooo0 amat marco orion moon struktur dan besarnya tarif retribusi ipa adalah (rp.) (rp) (rp) samator so0onan "e0nolan sumur antek sonavaco amat susunan eno moon selain biaya retribusi, kepada wajib retribusi dikenakan biaya tambahan pengadaan water meter yang besarnya ditetapkan dengan keputusan walikota. besarnya tarif perpanjangan dan daftar ulang adalah sebesar lima puluh persen) dari tarif retribusi.ersyaratan permohonan izin penugasan pertambangan, adalah sebagai berikut surat permohonan dari instansi pemohon. peta lokasi skala cc. proposal rencana kegiatan. persyaratan permohonan kontrak karya dimaksud adalah sebagai berikut surat permohonan. peta wilayah yang dimohon skala sesuai dengan tahap kegiatan yang disetujui oleh subdiv pertambangan pada dinas tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk. kesepakatan bersama jika diajukan oleh lebih dari satu pemohon. proposal rencana kegiatan. persyaratan sesuai jenis kegiatan sebagaimana dalam persyaratan kuasa pertambangan. persyaratan lain sesuai kontrak. persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan penyelidikan pertambangan eksplorasi permohonan baru) surat permohonan. peta lokasi skala yang disetujui oleh subdiv pertambangan padas dinas. akte pendirian perusahaan yang salah satu tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh departemen kehakiman dan hak asasi manusia tanda bukti penyetoran uang jaminan penggalian. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama. umum atau kuasa. persyaratan permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi surat permohonan. peta wilayah yang dimohon skala untuk penyelidikan umum dan skala untuk eksplorasi dan disetujui oleh subdiv pertambangan pada dinas. laporan kegiatan penyelidikan umum kegiatan eksplorasi tanda bukti pelunasan iuran tetap dan uang jaminan kesungguhan. rekomendasi dari camat setempat. persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan eksploitasi surat permohonan dari instansi pemohonlengkap eksploitasi. laporan studi kelayakan. dokumen amdal atau ukp upl. tanda bukti lurah tetap dan uang jaminan kesungguhancamat setempat. kuasa pertambangan eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan kuasa pertambangan eksplorasi) khusus untuk eksploitasi kudstudi kelayakan. dokumen amdal atau ukl upl. tanda bukti lurah tetapdari dinas perindagkop kota banjar. persyaratan permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan eksploitasi surat permohonan. peta lokasi skala yang disetujui oleh subdiv pertambangan pada dinas. tanda bukti iuran tetap dan iuran eksplorasi. laporan terakhir kegiatan eksplorasi. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. rencana kerja dan biaya. persyaratan permohonan izin peninjauan surat permohonan. rencana kerja dan biaya. persyaratan permohonan izin pertambangan rakyat penambangan pengolahan) surat permohonan bermaterai cukup. fotokopi ktp pemohon. cc. bukti penguasaan lahan. pernyataan ukl upl. tanda lunas bahan galian satu bulan terakhir untuk perpanjangan izin. peta denah lokasi yang dimohon. bukti kesungguhan yang dibuktikan dengan membayar pajak produksi dimuka, minimal untuk periode (enam) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan perkiraan volume produksi rata rata per bulan. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau perpanjangan yang wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar rp. lima ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun. pemegang kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar rp. dua puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun. pemegang perpanjangan pertama atau kedua pemegang kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran kepada daerah sebesar rp. lima puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun. pemegang kuasa pertambangan eksplorasi untuk membangun fasilitas eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar rp. sepuluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun. pemegang kuasa pertambangan eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar rp. tiga puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, alluvial, atau alluvial. sebesar rp. lima belas ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan satelit dan endapan permukaan yang tersebar secara luaswaktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan luas areal stand, jumlah peserta, kegiatan, penunjang, konstruksi bangunan pameran, lama penyelenggaraan dan pengawasan. bilamana pemohon penyelenggaraan pameran sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan kegiatannya lebih (satu) minggu wajib membayar dana keterlambatan dari biaya retribusi izin. klasifikasi retribusi luas lahan areal stand rp. m2 jumlah peserta rp. peserta kegiatan kegiatan penunjang peran (per jenis rp. kegiatan rp. waktu lamanya dengan klasifikasi lat 5hari rp. l. (b. hari rp. je. hari rp. 1d. hari rp. je. hari keatas rp. izin usaha angkutan (sisa) dasar hukum peraturan daerah kota banjar nomor yang masih berlaku. photocopy stok. photocopy buku kir. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya jenis sisa angkutan umum orang klasifikasi retribusi sisa mobil penumpang (s d tempat duduk) rp. legs rp. sisa mobil bus kecil s d tempat duduk) rp: legs rp. sisa mobil bus sedang s d tempat duduk) rp. legs rp. sisa mobil bus besar tempat duduk lusin) rp. legs rp. jenis sisa angkutan barang klasifikasi retribusi jbb s d rp. legs rp. jbb s d rp. legs rp. jbb s d rp. legs rp. jbb keatas rp. legs rp. izin usaha trayek dasar hukum perda. photocopy stok. photocopy buku kir. photocopy ganda. photocopy jasa raharja. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya izin trayek baru (no klasifikasi retribusi izin usaha angkutan karyawan sewa rp. khusus legs rp. tahun mobil penumpang s d tempat duduk rp. legs rp. tahun mobil bus s d tempat duduk rp. legs rp. tahun mobil bus s d tempat duduk rp. legs rp. tahun mobil bus tempat duduk lebih rp. legs rp. , tahun daftar ulang izin trayek kartu pengawasan klasifikasi retribusi izin operasi angkutan karyawan swasta rp. legs rp. khusus , tahun rp. legs rp. mobil penumpang s d tempat duduk , tahun mobil bus s d tempat duduk rp. legs rp. mobil bus s d tempat duduk rp. legs rp. mobil bus tempat duduk lebih rp. legs rp. izin insidentil mo| asrama tms izin prinsip trayek rp. rekomendasi akan rp. legs rp. rekomendasi akbp rp. legs rp. izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dasar hukum peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta. persyaratan permohonan izin usaha salon kecantikan dengan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan. fotokopi ktp, fotokopi izin tempat usaha, fotokopi sertifikat tenaga ahli dokter penanggung jawab) denah atau gambar situasi ruang tempat usaha. daftar peralatan yang dimiliki. pas foto ukuran sebanyak (dua) lembar. permohonan izin praktek dokter umum dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp,okter spesialis dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp.engan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp. fotokopi ijazah bidan. fotokopi sib yang masih berlakupas foto ukuran sebanyak (dua) lembar. permohonan izin pendirian optik dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp pemohon. fotokopi ktp penanggung jawab ro. fotokopi sup tdp npp. denah bangunan. denah situasi. daftar perjalanan. pas foto pimpinan ukuran sebanyak (dua)lembar. permohonan izin pendirian apotek dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi sik apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang masa bakti dan izin kerja apoteker. fotokopi ktp dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata. fotokopi denah bangunan dan denah situasi apotek terhadap apotik sekitarnya. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa kontrak. daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor sik. asli dan fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek. surat pernyataan apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek lain. akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek. surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat dengan pelanggaran peraturan perundang undangan dibidang obat. surat keterangan bahwa memenuhi syarat syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker dari rumah sakit pemerintah. fotokopi ijazah apoteker. il. fotokopi npp psa. permohonan izin pengobatan tradisional dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp pemohon. surat keterangan kepala desa lurah. rekomendasi dari organisasi profesi. fotokopi ijazah pengobatan tradisional. surat pengantar dari puskesmas. pas foto sebanyak lembar. rekomendasi dari kantor kejaksaan setempat. permohonan izin pendirian klinik kebugaran dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp akte pendirian bagi badan hukumtoko obat dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan. fotokopi ktp pemohon. fotokopi ho. fotokopi ktp asisten apoteker penanggung jawab. fotokopi ijazah sik asisten apoteker penanggung jawab. denah gambar situasi tempat usaha. pas foto sebanyak lembar. permohonan izin praktek tukang gigi dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp akte pendirian bagi badan hukum. fotokopi izin tempat usaha. fotokopi izin mendirikan bangunan imb, berita daerah kota banjar tahun nomor seri salinan.sesuai dengan lainya. kepaljefaanan pikul dan organisasi, yo7bef05balai pengobklinik bersalin dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp akte pendirian yayasan. fotokopi izin usaha ho). denah bangunan. denah gambar situasi. surat keterangan status bangunan dan tanah. daftar keterangan. surat keterangan penggunaan penerangan,air, sarana, dan prasarana. harga tarif rumah bersalin. fotokopi ijazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter pengawas. fotokopi ijazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter bidan. fotokopi ijazah, surat izin praktek bidan. surat pernyataan sanggup jadi dokter pengawas. surat pernyataan sanggup jadi dokter penanggung jawab. surat pernyataan sanggup jadi pelaksana kebidanan. oo. surat keterangan tidak keberatan dari atasan bidan atau perawat pelaksana harian. pas foto ukuran sebanyak lembar. permohonan izin pendirian balai khibalai asuhan keperawdilikungannya. rekomendasi dari puskesmas setempat. permohonan izin pendirian klinik radiologi dengan persyaratan sebagai berikut surat permohonan dari pimpinan lembaga berbadan hukum perorangan. kelengkapan bangunan sesuai dengan sarana kesehatan. fotokopi). ipar. daftar tenaga profesi kesehatan,struktur organisasi, dan tugas. fotokopi so, sip, spp dokter setempat sebagai penanggung jawab. surat pernyataan tertulis bermaterai. permohonan izin praktek klinik fisioterapi dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp. fotokopi sif. cc. surat keterangan sehat dari dokter. pas foto ukuran sebanyak lembar. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan. permohonan izin kerja klinik laboratorium kesehatan swasta dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi ktp penyelenggara. denah bangunan laboratorium. daftar ketenagakerjaan dihampiri fotokopi ijazah, sip dokter penanggung jawab. fotokopi ijazah, sipp tenaga teknis. daftar peralatan laboratorium sesuai dengan klasifikasinya. persyaratan pemeriksaan. pas foto ukuran sebanyak lembar. permohonan izin kerja asisten apoteker dengan persyaratan sebagai berikut fotokopi sisa. fotokopi ijazah dilegalisir. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter. surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian apoteker penanggung jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana tersebut. pas foto ukuran sebanyak lembar. waktu penyelesaian waktu penyelesaian setelah persyaratan lengkap (dalam tabel). standar biaya perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dan oven dasa penyelesaian izin usaha salon kecantikan baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin praktek dokter umum baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin praktek dokter gigi baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin praktek dokter spesialis baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin praktek bidan baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin pendirian optik baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. registrasi rp. perpanjangan rp. ena registrasi rp. perpanjangan rp. izin pendirian klinik baru hari rp. kebugaran registrasi rp. perpanjangan rp. registrasi perpanjangan rp. registrasi rp. perpanjangan rp. pengobatan registrasi rp. perpanjangan rp. izin pendirian rumah bersalin baru hari rp. registrasi rp. perpanjangan rp. registrasi rp. perpanjangan rp. izin pendirian balai asuhan baru hari rp. keperawatan registrasi rp. perpanjangan rp. izin pendirian klinik radiologi baru hari rp. (ea perpanjangan rp. izin pendirian klinik fisioterapi baru hari rp. era perpanjangan rp. izin pendirian klinik baru hari rp. laboratorium kesehatan registrasi rp. perpanjangan rp. izin pengelolaan limbah cairsurat permohonan dari pemohon. surat pernyataan. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala gambar kontruksi instalasi pengolahan air limbah serta saluran pembuangan limbah. surat permohonan rekomendasi lingkungan kepala dinas kebersihan, pertamanan, dan lingkungan hidup. hasil laboratorium analisa kualitas air limbah. rekomendasi lingkungan dari lingkungan hidup. persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selamanya bulan hari kerja setelah permohonan terima secara lengkap. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya izin pengelolaan limbah cair dipungut biaya administrasi sebagai pembayaran izin pengelolaan limbah cair. klasifikasi untuk izin pengelolaan limbah cair usa rumah sakit kelas 'e rp. rumah bermain ' e rp. klinik bedah rp. setiap izin pengelolaan limbah cair tersebut diatas dikenakan biaya legs sebesar rp. cc. besarnya tarif retribusi tiap limbah cair yang dibuang adalah rp. , m3. setiap pembayaran retribusi limbah cair dikenakan biaya legs rp. bulan. diluar biaya administrasi dikenakan biaya survey, pemantauan, dan pengawasan sebesar rp. , . biaya administrasi limbah cair khusus untuk rumah potong hewan sebesar rp. untuk setiap hewan yang dipotong yang akan diberikan dalam bentuk karcis.rekomendasi dari tim pembina tim teknis izin penggunaan pemakaian tanah dari pemilik tanah bangunan waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya retribusi legs rp. izin penyelenggaraan hiburan dasar hukum peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang izin penyelenggaraan kebudayaan kota banjar persyaratan surat permohonan photocopy ktp pemohon rekomendasi dari desa kelurahan kecamatan rekomendasi satpol kota banjar rekomendasi kepolisian rekomendasi dinas perhubungan. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya penyelenggaraan hiburan tarif retribusi rp. kegiatan izin hak penghunian pasar dasar hukum peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi pasar persyaratan surat permohonan photocopy ktp pemohon bukti penyerahan hak huni kepemilikan kios pas photo buah) waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap. standar biaya biaya kartu rp. legs rp. bagan alur perizinan sub bidang perdagangan, industri dan konstruksi tdg tdp tanda daftar tanda daftar gudang perusahaan sium sup luck tdi surat izin surat izin izin usaha tanda daftar usaha pasar usaha jasa industri modern perdagangan konstruksi izin gangguan imb izin mendirikan bangunan ppt izin peruntukan penggunaan tanah walikota banjar, ttd herman putrijenis jenis perijinan izin peruntukan penggunaan tanah ppt) izin mendirikan bangunan imb) izin gangguan izin usaha perdagangan sup) izin tanda daftar perusahaan tdp) izin tanda daftar gudang tdg) izin usaha industri sisi tdi) izin usaha pasar modern izin usaha konstruksi izin usaha perusahaan air bawah tanah iuppabat izin juru bor air bawah tanah izin eksplorasi air bawah tanah ie) izin pengeboran air bawah tanah ip) izin pengambilan air bawah tanah izin usaha pertambangan iup) surat izin pertambangan daerah sid izin penyelenggaraan pameran izin usaha angkutan izin trayekendirian optik izin pendirian apotik izin pengobatan tradisional izin pendirian klinik kebugaran izin toko obat izin pendirian salon kecantikan izin praktek tukang gigi izin pendirian balai pengobatan izin pendirian rumah bersalin izin pendirian balai khitan izin pendirian balai asuhan keperawatan izin pendirian klinik radiologi izin pendirian klinik fisioterapi izin pendirian klinik laboratorium kesehatan izin pembuangan limbah cair izin reklame izin penyelenggaraan hiburan izin kartu hak hunidasar hukum, persyaratan dan mekanisme (sop) pelayanan perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan perijblank permohonan. photocopy ktp identitas pemohon yang masih berlaku. izin prinsip izin lokasi untuk izin tertentu. photocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah. photocopy pelunasan pbb (spot) tahun terakhir. gambar situasi site plan master plandiukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, dan jenis peruntukan klasifikasi usaha ino| peruntukan biaya gudang rumah sakitswasta rp. usaha sektor pertanian perikanan perhubungan rp.rencana lengkap dan rencana anggaran biaya rab). rekomendasi tim pembina tim teknis badan lingkungan hidup dan kebersihan, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, bappeda). photocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah. photocopy pelunasan pbb (spot) tahun terakhir. materai rp. waktu penyelesaian maksimal hari kerja setelah persyaratan lengkap standar biaya koefisien faktorlantai indeks setiap kenaikan 1lantai messsotala sdessssi mnn mass bangunan perusahaan badan hukum, koperasi pemerintah, bangunan utilitas banana dee perombakan rehabilitasi bangunan biaya pengawasan, penelitian dan pemeriksaan gambar imb permen fiber glass seberang pasang bata lantai beton tumbuk keramik lantai beton tumbuk dinding pasang bata dinding pasang bata lantai keramik genting, kayu lokal genting, kayu seberang kayu lokal diplitur fitur, rangka kayu lokal, fitur diplitur. dinding bilik labor genting, lantai kayu seberang plesteran atap beton standar nilai bangunan tiap berdasarkan usia bangunan (imb pemutihan) usia bangunan tahun permanen: beton beton. amdal ukl upl spl. fotokopi imb. izin tidak keberatan dari tetanggapelayanan izin gangguan diatur berdasarkan klasifikasi penetapan indeks, penetapan indeks gangguan, penetapan luas ruang usaha dan jenis usaha.penetapan indeks lokasi indeks ja. jalan negara indeks5 ib. jalan propinsi indeks4 oo |c. jalan kota indeks3 oo |d. jalan desa indeks2 aan penetapan indeks gangguan indeks la. perusahaan gangguan besar tinggi indeks5 |b. perusahaan gangguan sedang indeks4 |c. perusahaan gangguan kecil indeks3 |d. perusahaan gangguan sangat kecil indeks2 oo) penetapan tarif luas ruang usaha indeks m's d100m2 rp. | 100m?s d200mp rp. 200m' keatas rp. tinggi www pabrikan vulkanis pabrikbatubateraikering pabrik pencelupan logam ''''' perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan pencuciankendaraan besar tinggi pengusahaan burungwalet kapinisdansejenisnya nawa perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas anggun menggunakan mesin dengan intevatas penjualan bahan bakar 2tax minyaktanah toko mas tambalan perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sangat koi gencatan mesin dengan intensitas play station biroperjalanan gr ssaksskakuksssk swasta surat izin usaha perdagangan (superbitan surat izin usaha perdagangan. persyaratan surat permohonan. photocopy ktp identitas pemohon yang masih berlaku. photocopy izin gangguan. akte pendirian perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada). photocopy terbaru kartu hak huni pasar banjar (khusus yang berlokasi pasar banjar| 'jenissiup retribusi sup kecil diberikan kepada perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan rp. rp. legs tidak termasuk tanah dan bangunan rp. tempat usaha. sup menengah diberikan kepada perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas rp. rp. legs sampai dengan rp. tidak rp. termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. sup besar diberikan kepada perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas rp. rp. puan legs tidak termasuk tanah dan bangunan p o. tempat usahasurat permohonan. photocopy ktp identitas pemohon yang masih berlaku. photocopy akta pendirian perusahaan yang disahkan dan akta perubahan (bila ada). pengesahan dari menteri kehakiman (khusus untuk pt). photocopy sup. photocopy ho. surat penunjukan pimpinan cabang akta notaris untuk kantor cabang perwakilan, tdp pusat dan sup pusat|no| jenis tdp retribusi looyang diberikan. lurah adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kelurahan dalam kota banjarrinsip prinsip pengelolaan dana bantuan sosial sarana dan prasarana bagi lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) kelurahan dana bantuan sosial bagdana bantuan sosial bagbab iii maksud dan tujuan maksud dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan adalah untuk membiayai program kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. tujuan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan adalah meningkatkan penyelenggaradana bantuan sosial bagi masyarakatkota banjar. dana pendamping swadaya masyarakat sebesar (sepuluh proses) dari total bantuan pembangunan infrastuktur dan padat karya. lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan wajib membuat pernyataan diatas materai kesanggupan menyediakan dana pendamping sebesar (sepuluh proses) dari total bantuan pembangunan infrastuktur. (l) besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan rp. (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk (delapan) kelurahan. besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan masing masing sebesar rp. (satu milyar tiga ratus juta rupiah). dana bantuan sosial bagi masyarakatbab penggunaan dana bantuan sosial dana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelurahan (l) penggunaan bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan harus dimusyawarahkan antara kelurahan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan dan tokoh masyarakat yang difasilitasi camat dan harus sesuai proposal yang diajukan. pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakatkelurahan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dengan rincian sebesar rp. (dua puluh lima juta) untuk biaya umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rincian penggunaan sebagai berikut sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya umum untuk persiapan pelaksanaan kegiatan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan. sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya umum dalam rangka pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan programlaporan hasil monitoring. sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya umum kegiatan padat karya padat karya produktifrp. digunakan untuk biaya umum kegiatan pembangunan infrastruktur(sepuluh juta rupiah) dialokasikan untuk kemakmuran mesjid tiap tiap dusun dalam bentuk modal yang dalam pelaksanaannya akan diatur dalam jumlah dan jenis tersendiri. sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan. untuk penguatan ekonomi sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk lembaga perkreditan kelurahan lpk). untuk infrastruktur sebesar rp. (lima ratus juta rupiah), untuk meningkatkan sarana perekonomian dan sarana sosial. selebihnya digunakan untuk kegiatan padat karya padat karya produktif dalam rangka mengurangi atau menekan angka pengangguran, dengan kegiatannyapenggunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan sebagaimana dalam huruf dan harus direncanakan bersama masyarakat dan dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur dan jelas hasilnya sebagaimana tercantum dalam jenis. pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ekonomi, padat karya produktif dan infrastruktur berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. bab pengorganisasian (l) susunan organisasi pengelolaan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan sebagai berikut penanggungjawab program lurah penanggungjawab kegiatan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) penanggungjawab keg. penanggungjawab keg. penanggungjawab keg. bidang ekonomi bidang infrastruktur bidang padat karya tugas pokok dan fungsi lurah sebagai penanggungjawab program bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan dibantu oleh penanggungjawab kegiatan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat lpm). penanggungjawab kegiatan bertanggung,ketua dan diketahui oleh lurah, bendahara bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan. penanggungjawab kegiatan bidang mempunyai tugas pokok membantu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) penanggungjawab kegiatanbab vii mekanisme penyaluran dan pencairan jcabang banjar banten, masing masing menandatangani rekening tersebut. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan dengan diketahuidana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelurahan yang dilengkapi dengan rincian penggunaannya. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui (tiga) termin sebagai berikutluruhnyaberlaku untuk semua kegiatan yang meliputi biaya umum. kegiatan lembaga kemasyarakatan. pemberian modal untuk kemakmuran mesjid penguatan e ekonomi masyarakat. pola padat karya padat karya produktif infrastruktur. bab viii pertanggungjawaban dan pelaporan (l) bentuk pelaporan atas kegiatan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial dana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelurahan berpedoman pada petunjuk pelaksanaaniketahui oleh lurah dan disampaikan kepada camatkepada walikota melalui sekretaris daerah. bab pembinaan dan pengawasan jl) pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh camat dan satuan kerja perangkat daerah skpd) yang terkait meliputi: memberikan bimbingan teknis dan pelatihan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan: memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kelurahan. pengawasan terhadap dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang inspektorat) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab sanksi apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. apabila terjadi penyimpangan penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan, maka akan dikenakan sanksi berupa: sanksi administratif, sanksi pidana. babe baling sesuai dengan aslinya. kepaljpfanan pnum dan organisasi, tah cena lain adele. y97b4# |
sp)banjar, menimbang bahwa untuk memimpin dan mengelola pendidikan sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, bahwa peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan penugasan guru sebagai kepala sekolah karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pendidikan saat ini bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf dan perlu dilakukanjalan siliwangi telp fax kota banjarbeberapa ketentuan dalam peraturan walikota banjar nomor tahun tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah diubah sebagai berikut ketentuan huruf angka diubah dan ditambah (satu) huruf yakni huruf serta disisipkan (satu) yakni .a), sehingga keseluruhan huruf angka diubah dan ditambah (satu) huruf yakni huruf serta disisipkan (satu) yakni .a) sehingga berbunyi sebagai berikut persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam meliputi calon kepala berijazah serendah rendahnya pgsd atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan guru pembina: calon kepala smpak pendidikan serendah rendahnya pasca sarjana s2) dan memiliki jabatan guru pembina, calon kepala smp, sma dan smk pernah dan atau sedang menjabat sebagai wakil kepala sekolah. .a) selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalamketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut pemberhentian dan perpanjangan masa tugas untuk kepala sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional rabi), sekolah bertaraf internasional sbi) diatur dengan keputusan tersendiri. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut guru yang memiliki prestasi sebagai peraih juara (satu tingkat provinsi atau juara (satu), (dua), dan (tiga) tingkat nasional pada lomba guru berprestasi yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi atau departemen pendidikan nasional dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan tempatnya bekerja dengan mengabaikan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam angka serta tidak harus mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam angka peraturan ini. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah sebelum diberlakukannya peraturan ini, untuk diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak harus mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur#align.sesuai dengan aslinya. kepaljefaknan pnum dan organisasi, etal. pb: mean.sg setiawan,s.h.m. y97d# |
salinanberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanya pengaturan pelayanan air minum perusahaan daerah air minum dam) tirta anommemutuskan menetapkan peraturan walikota banjar tentang pelayanan air minum perusahaan daerah air minum (dam)rusahaan daerah air minum tirta anom kota banjdan yang harus dibayar oleh pelanggan. perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan daerah dengan pelanggan maupun pihak lainnyapipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari pipa transmisi rangkaian pipa dinas. rangkaian pipa dinaspemakaian air pelanggan. pipa persil adalah pipa air minum. rekening air adalah tagihan perusahaan daerah kepada pelanggan atas pemakaian air minum selama (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap. beban tetap adalah pembayaran minimum yang harus dibayar oleh pelanggan selama (satu) periode. beban biaya tetap adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air. hidrat kebakaran adalah grant yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran. sosial umum kran umum adalah sarana pelayanan air minumlik nama adalah perubahan nama pada tagihan rekening air minum. denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai acuan bagi perusahaan daerah air minum dam) tirta anom kota banjar dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum kepada pelanggan. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan bagi pemberi maupun penerima pelayanan. bab iii pelayanan air minum bagian kesatu bentuk pelayanan pelayanan pemberian air minum kepada pelanggan dilakukan sebagai berikut melalui pipa distribusi yang telah ada dan apabila dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan direksi dapat dibuat pipa distribusi baru dengan memperhatikan ketentuan ketentuan serta persyaratan teknis. melalui sarana lainnya dengan persetujuan direksi. bagian kedua persyaratan pelayanan air minum perusahaan daerah dalam memberikan pelayanan air minum harus memenuhi persyaratan kualitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. persyaratan kualitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air minum agar dapat mempertahankan kualitas air minum sesuai dengan standar kesehatan. pelaksanaan pelayanan air minum perusahaan daerah berpedoman kepada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan monitoring evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perusahaan daerah berkewajiban mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang telah memenuhi syarat kecuali dalam keadaan memaksa. bagian ketiga pelayanan sambungan baru setiap orang dan atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air minum harus mengajukan permohonan tertulis melalui kantor pelayanan setempat. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan salinan identitas pemohon dan syarat syarat yang ditentukan oleh perusahaan daerah. apabila pemohon telah melengkapi syarat syarat sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah melakukan survei lapangan untuk menentukan dapat tidaknya dilayani melalui pemberitahuan secara lisan maupun tertulis. hasil survei sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah menyatakan dapat dilayani dan pemohon menyetujui maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan dan apabila perusahaan daerah menyatakan tidak dapat dilayani maka oleh perusahaan daerah dimasukan dalam daftar tunggu. apabila pemohon atau calon pelanggan telah membayar biaya pemasangan maka perusahaan daerah berkewajiban melaksanakan pemasangan sambungan langganan baru. pemasangan pipa distribusi dan rangkaian pipa dinas atau sambungan langganan baru menjadi kewenangan perusahaan daerah. pelaksanaan pemasangan pipa sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain atas rekomendasi direksi sesuai dengperusahaan daerah. perubahan dan perbaikan pipa distribusi dan rangkaian pipa dinas diatur oleh perusahaan daerah. meter air dipasang dan disegel oleh perusahaan daerah. bagian keempat biaya pelayanan setiap pelanggan dikenakan biaya pelayanan untuk biaya pemasangan instalasi air minum: rekomendasi pemasangan pipa persil: balik nama, penutupan sementara atas permintaan pelanggan: pembukaan kembali layanan air minum: penyambungan kembali. untuk setiap pemasangan instalasi air minum dikenakan biaya dasar yang meliputi material, upah kerja perencanaan, administrasi. biaya pemasangan bp) sebagaimana dimaksud pada adalah untuk pemasangan standar dengan perhitungan sebagai berikut biaya pemasangan indeks material upah kerja perencanaan adm administrasi biaya pemasangan diluar standar dihitung berdasarkan kebutuhan lapangan. untuk setiap pemasangan pipa persil bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan tambahan biaya yang dihitung sesuai kebutuhan dilapangan. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf dan dan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian kelima pelayanan pengaduan penyampaian pengaduan tentang layanan air minum, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan dengan mengisi formulir pengaduan. penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah berkewajiban menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi dan membuat berita acara hasil pelaksanaan. perusahaan daerah memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan pelayanan. tata cara pengaduan layanan dan keberatan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bab kelompok pelanggan kelompok tarif rendah terdiri dari sosial umum meliputi hydra umum kamar mandi umum wc panti asuhan sosial khusus meliputi tempat ibadah sekolah pemerintah swasta rumah sakit pemerintah klinik pemerintah dan puskesmas, balai rw, balai dusun dan sejenisnya. rumah tangga meliputi rumah tinggal sangat sederhana tanpa fasilitas pln atau yang daya listrik terpasang paling tinggi (satu) paket dan atau luas bangunan kurang dari kelompok ii, tarif dasar terdiri dari rumah tangga meliputi rumah tinggal sederhana sampai dengan permanen yang daya listrik terpasang sampai paket dan atau luas bangunan sampai dengan instansi pemerintah meliputi tni, polri, opd, gedung bangunan milik pemerintah dan lain sejenisnya. kelompok iii, tarif penuh terdiri dari rumah tangga meliputi rumah tinggal mewah, perumahan elite yang difasilitasi dengan daya listrik terpasang minimal (tiga) paket dan atau luas bangunan diatas niaga kecil meliputi toko, ruko praktek dokter, rumah sakit swasta, klinik swasta, salon, percetakan, koperasi, hotel melati, rumah makan, tempat pencucian kendaraan roda empat atas, kolam renang swasta, peternakan kecil, bengkel las, bengkel, stasiun radio swasta, isi ulang, warnet wartel (seluler pulsa) dan lain sejenisnya. niaga besar meliputi perusahaan export import, pasar swalayan, depts store, grosir, bank, hotel berbintang, perusahaan umum, pt, cv, showroom kendaraan, asuransi, pelabuhan, bumn, bumi, bandara, spbu dan sejenisnya. industri meliputi pabrik kayu, pabrik kertas, pabrik makanan, pabrik minuman, pabrik bako rokok, pabrik kimia obat, pabrik tekstil dan lain sejenisnya. kelompok tarif khusus, kelompok ini menampung jenis jenis pelanggan yang tarif air minumnya berdasarkan kesepakatan dan diatur dengan keputusan direksibab perhitungan rekening jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air minum pelanggan ditambah biaya beban tetap. jumlah penggunaan air sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama (satu) bulan. besaran tarif diminum per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan dengan keputusan walikotauntuk mengimbangi biaya operasional maka bagi pelanggan yang pemakaian air sampai dengan meter kubik m?) dikenakan beban tetap yaitu pemakaian air meter kubik (mp) ditambah biaya administrasi dan dana meter. pembayaran rekening air dilakukan secara berkala tiap bulanyang melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan denda sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pembayaran rekening air dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum dam) tirta anom kota banjar ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. bab sanksi pelanggan yang melakukan penyimpangan penyalahgunaan dan atau pelanggaran dikenakan sanksi administratif dengan jenis jenis pelanggaran sebagai berikut keterlambatan membayar rekening air, pemutusan sambungan langganan bagi pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air dan atau non air, pembongkaran instalasi meter air dan atau rangkaian pipa dinas apabila pelanggan dalam periode tertentu setelah penutupan tidak melaksanakan upaya pembukaan kembali sebagai pelanggan perusahaan daerah: pengambilan air sebelum meter air yang dilakukan oleh pelanggan atau non pelanggan dari jaringan pipa maka akan diajukan kepada pihak yang berwajib dan atau diharuskan membayar denda, bagi pelanggan yang melakukan pengambilan dengan cara merubah posisi meter air, menambah alat dan lainnya dengan maksud untuk menghambat putaran jarum meter air, merusak meter air, merusak segel air, bagi pelanggan yang memindahkan atau merubah instalasi meter air tanpa seijin tertulis dari pihak dam tirta anom kota banjar, memasang mesin penghisap air setelah meter air, menjual air kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun rumah maupun pihak lain tanpa ijin tertulis dari perusahaan daerah, mendistribusikan air minum dari kran umum dengan mempergunakan pipa atau saluran air dalam bentuk apapun rumah maupun pihak lain tanpa ijin tertulis perusahaan daerah. bab vii pembukaan dan penyambungan kembali pembukaan atau penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan membayar seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan atau penyambungan kembali serta menyelesaikan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan. mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air minum. kehilangan water meter dan atau perangkat lainnya menjadi tanggungjawab pelanggan dan apabila ingin terpasang kembali diwajibkan membayar sesuai ketentuan yang berlaku. bab viii daia nan pnum dan organisasi, kap # n pa, ( a yan sekawan,s.h.m. yo7d## |
pur salinan , yang mengatur penggunaan dan penyaluran dana intensifikasi pajak bumi dan bangunan pbbgunaan dan penyaluran dana intensifikasi pajak bumi dan bangunan (pbb) bab ketentuan umum dalam peraturan ini,(l, honorarium tim intensifikasi pbb: penyampaian spot dkp, stats, dan dph, belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas untuk transportasi perjalanan dinas tim. kegiatan peningkatan pengelolaan pbb tingkat kecamatan dan desa kelurahan sebesar ,867o, yang dialokasikan untuk pemerataan untuk tingkat kecamatan sebesar enam koma enam puluh dua persen), pemerataan untuk tingkat desa dan kelurahan sebesar tiga puluh koma sembilan puluh satu persen), penghargaan percepatan pelunasan pbb tingkat kecamatan sebesar delapan koma satu persen): penghargaan percepatan pelunasan pbb tingkat desa dan kelurahan sebesar empat puluh tiga koma nol lima persen), penghargaan kolektor tingkat kecamatan sebesar nol koma delapan puluh tiga persen), penghargaan kolektor tingkat desa dan kelurahan sebesar satu koma enam puluh enam persen), penghargaan kolektor tingkat dusun sebesar delapan koma delapanhonorarium tim intensifikasi pbb tingkat kecamatan, desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pbb,dimaksud padacepatan pelunasan pokok ketetapan pbb sampai dengan juni point sampai dengan juli point sampai dengan agustus point sampai dengan september point sampai dengan oktober point sampai dengan november point sampai dengan desember point keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan pbb lebih dari point lebih dari point sampai dengan 159c point keberhasilan dalam pengelolaan administrasi pbb lebih dari point lebih dari point sampai dengan 809c point (l) pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada yang terdiri dari kelompok dengan pokok ketetapan s d rp. kelompok ii, dengan pokok ketetapan lebih dari rp. s d kelompok iii, dengan pokok ketetapan lebih dari rp. s d rp. kelompok iv, dengan pokok ketetapan lebih dari rp. s d rp. kelompok dengan pokok ketetapan lebih dari rp. s d rp. kelompok vi, dengan pokok ketetapan lebih dari rp.peratur banjar. bab mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana intensifikasi pbb camat dan kepala desa lurah mengajukan permohonan pencairan dana intensifikasi pbb dinas keuangan dan aset daerah kota banjar melalui bidang perbendaharaan pada dinas keuangan dan aset daerah kota banjar dengan melampirkan keputusan walikota banjar:nomor rekening pemerintah kecamatan, desa kelurahan masing masing. dinas keuangan dan aset daerah kota banjar melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana intensifikasi pbb kepada walikota. atas pengajuan dana intensifikasi pbb sebagaimana dimaksud pada dan walikota melalui dinas keuangan dan aset daerah kota banjar menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk ditransfer rekening pemerintah kecamatan dan desa kelurahan masing masing. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan (l),keuangan dan aset daerah kota banjar nomor tahun tentang kriteria penilaian berhasil kecamatan, desa dan dusun dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan skb): peraturan walikota banjar nomor tahun tentang mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintahan kecamatan, desa dan dusun yang berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) sektor perkotaan tahun anggaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.van,s.h.,m. y07d2# |
dia salinan walikota banjardengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbanguntuk kepentingan tersebut pada huruf perlu disusun pedoman umum penggunaan bantuan keuangan desastrategis pemerintnomor tahunomor tahunnomoerimaan dan belanja daerah tahun anggaran lembaran daerah kota banjar nomor tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota banjar tentang pedoman umum penggunaan bantuan keuangan desindeks pembangunan manusia ipm) adalah indeks komposit yang merupakan ukuran kesejahteraan suatu masyarakat, yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomikota banjar dan kecamatan yang bersumber dari apbd kota banjar tahun anggaran pembangunan pola padat karya adalah suatu kegiatan pembangunan yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja masyarakat setempat dalam jumlah yang relatif banyak. penguatan ekonomi pedesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan. pembangunan infrastruktur perdesaan adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat perdesaan. biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor atk), rapat rapat, jasa kantor, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas. produktif adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah baik bagi tenaga kerja maupun masyarakat. penganggur adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. setengah penganggur adalah mereka yang bekerja tetapi tidak penuh, dilihat dari jumlah jam kerja kurang dari jam seminggu, tingkat produktivitas dan jumlah pendapatannya rendah. penanggungjawab kegiatan adalah penanggung jawab keseluruhan rangkaian kegiatan dana bantuan keuangan desa. pelaksana kegiatan adalah organisasi masyarakat setempat. organisasi masyarakat setempat adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat setempat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, pengawas adalah badan permusyawaratan desa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap kegiatan fisik, pengerahan dan pengarahan tenaga kerja dan pembayaran uang perangsang kerja upk). pekerja adalah warga masyarakat desa setempat yang direkrut dari penganggur dan setengah penganggur serta membutuhkan lapangan pekerjaan yang diprioritaskan untuk mencari nafkah utama dalam keluarga. sarjana pendamping adalah orang yang diangkat oleh walikota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ekonomi. pelaksana administrasi kreditadministrasi. kasir upkkeuangan. bab prinsip prinsip pengelolaan bantuan keuangan desa (l)maksud dan tujuan maksud bantuan keuangan desa adalah untuk membiayai program desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. tujuan bantuan keuangan desa adalah meningkatkan penyelenggaradead) kota banjar. dana pendamping swadaya masyarakat sebesar dari total bantuan pembangunan infrastuktur dan padat karya produktif. kepala desa wajib membuat pernyataan kesanggupan menyediakan dana pendamping dari apb desa atau swadaya masyarakat sebesar dari total bantuan infrastruktur dan padat karya. besaran bantuan keuangan desa sebesar rp. dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk desa. masing masing desa mendapatkan sebesar rp. satu milyar tiga ratus juta rupiah). bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada dan dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran, kecuali bantuan ekonomi permodalan dikelola tanpa batas waktu. bab penggunaan dana bantuan keuangan desa (l) dana bantuan keuangan desa wajib disediakan dana pendamping dari apb desa atau swadaya masyarakat sebesar dari kegiatan padat karya produktif maupun dari infrastruktur. penggunaan dana bantuan keuangan desa harus dimusyawarahkan dengan bpd dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh camat. dana bantuan keuangan desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian sebesar rp. dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan rincian penggunaan sebagai berikut sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya rapat rapat dalam perencanaan atk pelaporan rutin bulanan dan tahunan penyusunan pertanggung jawaban spj) sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya pemantauan monitoring dan pengendalian program. sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya umum kegiatan padat karya produktif dengan rincian penggunaan atk penyusunan proposal pelaporan dan pembuatan spj sebesar rp. rp. digunakan untuk biaya umum kegiatan pembangunan infrastruktur dengan rincian penggunaan atk penyusunan proposal pelaporan dan pembuatan spj sebesar rp. sepuluh juta rupiah) dialokasikan untuk ekonomi kemakmuran mesjid untuk setiap dusun yang belum pernah menerima tahun sebelumnya. untuk penambahan modal penguatan ekonomi sebesar rp. lima ratus juta rupiah) dana ini bisa digunakan seandainya bumdes sudah terbentuk. sebesar rp. lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan diutamakan infrastruktur sarana prasarana perekonomian seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar desa dan sarana ekonomi lainnya, sedangkan untuk prasarana kesehatan seperti mck, spal, pendukung sarana dan prasarana posyandu, dll dan untuk prasarana sosial seperti kantor desa, gedung olah raga atau sarana perkantoran lainnya, setinggi tingginya rp. seratusselebihnya digunakan untuk kegiatan padat karya produktif dalam rangka mengurangi atau menekan angka pengangguran, dengan kegiatansedangkan bagi desa desa yang masih berkeinginan untuk pemugaran rumah tidak layak huni, hanya ditoleransi setinggi tingginya rp. lima puluhbab perencanaan, pengorganisasian dan tupoksi perencanaan kegiatan disusun oleh kepala desa bersama sama dengan bpd, dan lpm yang dituangkan dalam apb desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. rincian perencanaan kegiatan dituangkan dalam daftar rencana kegiatan drk) dengan bentuk dan substansinya diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan walikota. (l) camat sebagai pembina program bantuan keuangan desa. kepala desa sebagai penanggung jawab program bantuan keuangan desa. tingkat desa ditunjuk penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah. penanggungjawab diangkat dari perangkat desa. pelaksana kegiatan dapat dilakukan oleh salah satu dari lembaga kemasyarakatan misalnya lpm, pkk, karang taruna dan atau organisasi kemasyarakatan setempat lainnya yang dipercaya oleh pemerintahan desa. (l) tugas pokok pembina adalah melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan desa desa dalam wilayah kecamatan tersebut. tugas pokok penanggung jawab program adalah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik desa tersebut. tugas pokok penanggung jawab kegiatan adalah membantu kepala desa dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dan melaporkan hasil hasilnya kepada kepala desa. tugas pokok pelaksana kegiatan adalah melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mempertanggung jawabkan dan melaporkan perkembangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala desa melalui penanggung jawab kegiatan. (l) pelaksana kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab kegiatan seminggu sekali. penanggung jawab kegiatan melaporkan seluruh kegiatan kepada kepala desa setiap bulan. penanggungjawab program melaporkan seluruh kegiatan setiap tanggal (lima) kepada camat. camat pembina program melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan setiap tanggal (sepuluh) kepada walikota melalui tim asistensi. bab vii pembinaan umum dan pembinaan teknis (l) pembinaan umum, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim asistensi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota banjar. bimbingan teknis dilaksanakan oleh tim bimbingan teknis bantuan keuangan desa dana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelurahan tahun anggaran yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota banjar. hasil hasil bimbingan teknis dilaporkan kepada walikota melalui tim asistensi. tim asistensi berkewajiban melaporkan hasil hasil pembinaan umum, monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada walikota melalui sekretaris daerah. bab viii pengawasan jl) pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat daerah kota banjar. prosedur, sistem dan teknis pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. jadwal pelaksanaan pengawasan ditetapkan oleh inspektorat daerah kota banjar. bab ketentuan penutup dana bantuan keuangan desa dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan atau keputusan desaa jean paku dan organisasi, teras, sad: lain sea 'an s.h. #97d## |
ku) ten salinan peraturan walikota banjar.: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang .: bahwa sambil menunggu terbentuknya peraturan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa perlu diterbitkan peraturan sebagai acuanpada huruf dan maka perlu ditetapkan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa kota banjar dengan peraturan walikotgubernur jawa barat nomor tahun tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desakeputusan kepala desa adalah peraturan pelaksanaan peraturan desa. badan usaha milik desa selanjutnya disingkat bum bab tujuan pembentukciptakan lapangan kerja. bab iii tata cara pembentukan (l) sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap desa dapat bentuk bumdes yang berbadan hukum yang dimiliki satu desa atau beberapa desa dalam satu atau lebih kecamatan melalui kerja sama antar desa kerjasama dengan pihak ketiga dan atau koperasi. bumdes sebagaimana dimaksud paddes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan desa bersama. bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud adalah perusahaan desa yaitu perusahaan perusahaan desa yang didirikan dan ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan desa bersama. bab jenis usaha badan usaha milik desa badan usaha milik desa sebagai badan hukum dapat bentuk menurut jenis usahanya sesuai dengan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat seperti:, industri dan kerajinan rakyat.organisasi dan kepengurusan (l) organisasi bumdes berada diluar struktur organisasi pemerintah desa. kepengurusan bumdes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa masa bhakti kepengurusan bumdes (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) kali masa bhakti berikutnya. kepengurusan bumsusunan organisasi bumdes sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari: pembina, pengurus dan badan pemeriksa. susunan organisasi bumdes disesuaikan dengan kebutuhan desa masing masinghak, kewajiban dan larangan (l) pengelolaan badan usaha milik desa dilakukan oleh pengurus bumdes pengurus bumdes bertanggung jawab penuh atas pengelolaan badan usaha milik desa untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik desa serta mewakili badan usaha milik desa, baik dalam maupun luar pengadilan. dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bumdeengawasan badan usaha milik desa dilakukan oleh badan pengawas badan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan badan usaha milik desa untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik desa dalam melaksanakan tugasnya, badan pengawa(l) pengurus bumdes dan badan pengawas berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas tugasnya. pengaturan pelaksanaan atas penghasilan pengurus dan badan pengawas sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan peraturan desa. para anggota pengurus bumdes dan badan pengawas tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan badan usaha milik desa selain penghasilan yang sah. bab vii permodalan permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari: kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa desa yang dipisahkan dari apb des, bantuan dari apbd kota, bantuan dari apbd provinsi: bantuan dari apbn: bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, kerja sama dengan pihak swasta pihak ketiga. pemerintahan desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari anggaran pendapatan dan belanja desa pada badan usaha milik desa sesuai perundang undangan yang berlaku. penyertaan modal pada badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa. pembahasan peraturan desa tentang penyertaan modal pada badan usaha milik desa dilakukan besama sama pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa. bab vierkerjasama dengan pihak ketiga (l) dalam mengelola asset badan usaha milik desawalikota melalui camat untuk mendapat persetujuan. jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada maksimum tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. bab mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban (l) pengurus badan usaha milik desa bertanggungjawab kepada kepala desa.,dalam melaksanakan kegiatannya, standar administrasi pembukuan memakai standar perbankan pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran dasar, dalam hal badan usaha milik desa menderita kerugian hendaknyapenggunaan keuntungan dari badan usaha milik desa dianggarkan melalui apb des setiap tahun anggaran. (l) kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan badan usaha milik desa kepada walikota melalui camat sekurang kurangnya satu kali dalam (enam) bulan, laporan dimaksud merupakan bahan dan atau bagian dari laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) akhir tahun anggaran atau laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa. bab pembinaan badan pembina bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pembinaan bumdes untuk kepentingan dan tujuan bumdes. dalam melaksanakan tugasnya badan pembina harus mendapat surat tugas dari walikota serta melaporkan hasil hasilnya kepada walikota melalui sekretaris daerah bab xii aturan peralihan (l) sebagai tindaklanjut kebijakan pemerintah kota banjar mengenai peningkatan perekonomian desa diatur dengan peraturan walikota. tahun yang mengelola perkreditan adalah upk maka dengan peraturan walikota ini upk dihapuskan dan pengelolaannya dialihkan dengan bumdes. bumdes sebagaimana dimaksud pada merupakan berbadan hukum berupa perusahaan desa lembaga perkreditan desa pd lpd) (l) susunan organisasi lembaga perkreditan desa pd lpd) adalah: pelindung walikota pembina bank jabar banten cabang kota banjar camat pemilik pemerintah desa bpd badan pemeriksa inspektorat daerah bank indonesia bi) lpd manajer analis kredit pelaksana administrasi kasir supervisistuktur organisasi badan usaha milik desapermodalan perusahaan desa lembaga perkreditan desa pd lpd) dapat berasal dari:rubahan atasb xiii ketentuan penutup dalam pembentukan bumdes harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan norma norma yang hidup dan berkembang dimasyarakatumdes yang ketentuannya termuat dalam peraturan desa tentang pembentukan bumdesaslinya. kepabeanan pnum dan organisasi, lan lu. kasi cawan,s.h.,m. orb# lampiran peraturan walikota banjar nomor tahun tanggal mei tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa struktur organisasi lembaga perkreditan desa (lpd) pelindung bank jabar banten cabang kota banjar camat pemilik pengawas pemerintah desa bpd badan pengawas pemeriksa sarjana pendamping | : walikota banjar ttd herman sutras |
salinan peraturan walikota banjar nomor tahun tentang mekanisme penyaluran alat obat kontrasepsi keluarga berencana kota banjar walikota banjar, menimbang bahwa untuk keberhasilan program keluarga berencana dan untuk mengayomi keluarga miskin dalam kesehatan ber kb, perlu dijamin dengan optimalisasi kelancaran pengadaan dan penyaluran alat obat kontrasepsi pada sarana pelayanan klinik keluarga berencana pos alat keluarga berencana desa paket) dan pos keluarga berencana desa pos desa): bahwa pelaksanaan penyaluran alat obat kontrasepsi pada huruf saat ini masih menganut mekanisme dari setiap klinik keluarga berencana mengajukan kepada badan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu disusun mekanisme penyaluran alat obat kontrasepsi keluarga berencanakembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahterjalan siliwangi telp fax kota banjmenteri kesehatan nomor: menkes inst tentang pelayanan keluarga berencana puskesmas, keputusan bersama kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional dan ketua umum pengurus pusat ikatan bidan indonesia nomor: hko10 f nomor: nomor: ibi sekjen xi1 tentang kerjasama program keluarga berencana nasional dan ikatan bidan indonesia. memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang mekanisme penyaluran alat obat kontrasepsi keluarga berencanabadan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah badan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar. kepala badan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah kepala badan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar. unit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis badan kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar yang selanjutnya disingkat upt bkpkbpp. pos adalah pos keluarga berencana desa atau kelurahan wilayah kota banjar. klinik keluarga berencana adalah tempat pelayanan kontrasepsi keluarga berencana yang selanjutnya disingkat kkbpelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan fasilitas kesehatan dengan sasaran anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. alat obat kontrasepsi adalah alat obat yang digunakan untuk mencegah dan atau menunda konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari pil, suntik, implant, iud, kondom. rencana alokasi adalah rencana penyaluran alat obat kontrasepsi berdasarkan skala prioritas kebutuhan menurut jumlah, jenis, tempat dan waktu tertentu. penerimaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan petugas yang ditunjuk untuk menerima sejumlah barang dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan barang dimaksud, meliputi jumlah, jenis dan kualitas sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman. penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari penerimaan barang yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan barang. penyaluran atau pendistribusian adalah merupakan rangkaian kegiatan perpindahan barang (mutasi barang) dari suatu tempat tempat lain berdasarkan atas rencana alokasi dan atau permintaan kebutuhan. dokumen pengiriman adalah surat perintah mengeluarkan barang (pmb) dan surat bukti barang keluar (sbb). pencatatan adalah kegiatan perekaman data dalam bentuk tulisan kedalam perangkat kerja yang telah distandarisasikan. pelaporan adalah kegiatan lanjutan dari pencatatan sebagai pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik. bab ruang lingkup, sasaran dan tujuan ruang lingkup kegiatan adalah kegiatan pengelolaan alat obat kontrasepsi mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan alat obat kontrasepsi. sasaran meliputi pengelola tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan dan atau pos desa kelurahan serta klinik keluarga berencana. terlaksananya penerimaan alat obat kontrasepsi secara tepat kualitas, tepat jumlah dan tepat waktu. terlaksananya penyimpanan alat obat kontrasepsi sesuai standar penataan, ketentuan dan peraturan yang berlaku. terkenalnya penyaluran alat obat kontrasepsi sesuai jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkatan wilayah. terlaksananya pencatatan dan pelaporan alat obat kontrasepsi. bab iii penyimpanan dan penyaluran bagian pertama penyimpanan dan penyaluran tingkat kota tingkat kecamatan menerima dan menyimpan seluruh alat obat kontrasepsi keluarga berencana dari bukan propinsi jawa barat. membuat rencana alokasi seluruh jenis alat obat kontrasepsi keluarga berencana tingkat kecamatan sesuai dengan yang diterima dari bukan provinsi jawa barat serta memperhatikan keadaan peserta keluarga berencana yang perlu dibina dan rencana pelayanan peserta keluarga berencana baru setiap kecamatan pada bulan yang bersangkutan. menyalurkan tingkat kecamatan melalui upt kecamatan setelah mendapat persetujuan dari bidang atau bagian teknis yang menangani. untuk pencatatan pelaporan tentang alat obat kontrasepsi gudang badan kependudukan pencatatan sipil keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar sesuai dengan sistem pencatatan pelaporan yang ditentukan. bagian kedua penyimpanan dan penyaluran tingkat kecamatan tingkat desa kelurahan dari setiap kecamatan mengajukan permintaan alat obat kontrasepsi keluarga berencana sesuai jumlah alokasi dari kota dengan menggunakan formulir permintaan yang telah ditentukan dibawa langsung oleh staf pelaksana unit pelaksana teknis badan kependudukan pencatatan sipil keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar. upt bkpkbpp yang bersangkutan segera mengalokasikan setiap klinik sesuai dengan jumlah peserta yang perlu mendapat pelayanan setiap desa kelurahan wilayah binaan klinik yang bersangkutan, berdasarkan sasaran yang akan dilayani sesuai dengan data r 1sub kbd rek. tk. desa kelurahan). bagian ketiga penyimpanan dan penyaluran tingkat desa kelurahan kepada peserta keluarga berencana ulangan pos dan atau paket menerima alat kontrasepsi pil dan kondom khusus untuk peserta ulangan dari tingkat kecamatan pos desa atau paket yang telah terlatih dalam pengelolaan kontrasepsi memberikan pil kepada peserta pil atau kondom ulangan secara langsung melalui sub pos desa dalam pengelolaan alat kontrasepsi pil oleh pos desa dan atau paket mendapat bimbingan dan pengendalian dari petugas lapangan dan bidan desa kelurahan. bab pencatatan dan pelaporan bagian pertama pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran alat obat kontrasepsi dilakukan upt, kecamatan yang bersangkutan setiap klinik dan dari klinik kepada peserta serta dari pos desa kepada peserta pil atau kondom ulangan agar dicatat sesuai sistem pencatatan pelaporan yang telah ditentukan. bagian kedua pelaporan pertanggungjawaban penyaluran dan pencatatan alat dan obat kontrasepsi dilakukan pelaporan secara berjenjang dari klinik dan atau pos tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota. bab ketentuan penutup memerintahkan kepada kepala badan kependudukan pencatatan sipil keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota banjar dan kepala dinas kesehatan kota banjar untuk melakukan pembinaan pengendalian dan monitoring dalam penyaluran serta penggunaan alat obat kontrasepsi keluarga berencana kecamatan dan desa kelurahan secara berkala atau sewaktu waktu sesuai keperluan.r.sadikin berita daerah kota banjar tahun nomor seri balap.sesuai dengan lainya. kepalakfanan buku dan organisasi, part nh, an,s.h.,m. yod3# |
salinan walikota banjar peraturan walikota banjar nomor , walikota banjardewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyatlampiran iiisurat permohonan kepada walikota untuk menerapkan ppk blue pemerintah kota banjar pernyataan bersedia diaudit secara independen nomor kepada lampiran yth. bapak walikota banjar perihal permohonan untuk menerapkan ppk blue di banjar, bersama ini kami an peraturan walikota dimaksud standar pelayanan minimal, laporan audit surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen? demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih. banjar, oo. ono mengetahui, pemohon sekretaris daerah kota banjar kepala opd (tanda tangan) (tanda tangan) nama lengkap) nama lengkap) nip. nip. keterangan diisi nama opd pilih salah satu pilih salah satu diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat walikota banjar, ttd herman sutraskota banjar yang menerapkan ppk blue. unit kerja pada opd yang menerapkan ppk bluekota banjarpersyaratan administratif oostandar pelayanan minimal)(l)opd atau blue unit kerja dibuat oleh kepala owalikota ini. pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peraturan internal opd atau unit kerjaoooooowalikota ini. bab iii pengusulan opdopd guna diteruskwalikota ini. bab ludoo(l)adikin, berita daerah kota banjar tahun nomor seri baling sesuai dengan aslinya. kepaljpfanan pnum dan organisasi, ora an,s.h.,m. y97b4#kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota banjar pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja yang bertanda tangan dibawah ini nama pan nan anananaanianannaaniaaaannaan aan aaa jabatan papan aan bertindak untuk dan atas nama? .e.oooooooocoocoocoocc women alamat pan nan ann aaa aaa ana telepon fax ana aan panai menyatakan dengan sebenarnya bah wa.ooooooooooooooooooomcoccsehatbersedia diaudit secara independen pemerintah kota banjar pernyataan bersedia diaudit secara independen yang bertanda tangan dibawah ini nama pan nan anananaanianannaaniaaaannaan aan aaa jabatan panen aaa bertindak untuk dan atas nama? .e.oooooooocoocoocoocc women alamat pan nan ana ana aaa telepon fax ana aan panaitta, .ooo.! bersedia untuk diaudit secara independen |
salinan, walikota banjar, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan yang cepat, efisien dan transparan, maka perlu adanya sarana dan prasarana pengaduan yang terpadu,ngaduan pada badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadukota tentang mekanisme pengadubanjarpejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyuluhan dan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.. masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perijinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukumngaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian ketidakpuasan antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. bab mekanisme pengaduan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, kepada badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kota banjar atau email bppt kota banjar@ ymail.com telepon, kepada petugas penerimakotak saran badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kota banjar. lisan, langsung petugasbab iii sarana dan prasarana badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kota banjar menyediakan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan pengaduan, meliputi telepon fax kotak saran ruang pengaduan ruang rapat jaringan internet bab penanganan pengaduan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kota banjar wajib menyediakan petugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menampung pengaduan atas pelayanan perijinan yang telah diberikan pada masyarakat. (l). pengaduan yang disampaikan secara lisan atau melalui telepon secara langsung disampaikan kepada petugas penerima pengaduan dengan menyebutkan identitas yang mengadukan. pengaduan yang disampaikan secara tertulis melalui surat dapat disampaikan langsung kepada petugas pengaduan atau kotak saran yang tersedia untuk disampaikan kepada kasual umum dan diberi bukti resi penerimaan dengan tercatat nomor registrasi. pengaduan akan ditindak lanjuti apabila ada identitas dari pihak yang mengadukan. pengaduan tersebut diatas kemudian disampaikan kepada kepala badan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan jenis dan sifat pengaduan. pengaduan yang bisa ditangani secara langsung oleh petugas pengaduan akan mendapatkan penjelasan atas pengaduan yang disampaikan. penanganan pengaduan yang ditangani bidang penyuluhan dan pengaduan bila diperlukan kajian dapat bersama sama dengan tim teknis pelayanan perijinan terpadu untuk melakukan analisa penyebab (studi kasus). tahap selanjutnya dalam rangka proses penyelesaian masalah bidang penyuluhan dan pengaduan bersama sama dengan tim teknis pelayanan perijinan terpadu akan melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil kajian lapangan. tahap terakhir membuat laporan sebagai jawaban atas pengaduan yang merasa kurang puas dalam pelayanan perijinan yang diterima. badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kota banjar wajib menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat menyelesaikan masalah untuk mencapai kepuasan masyarakat khususnya pemohon jikemud, berita daerah kota banjar tahun nomor serie baling sesuai dengan aslinya. kepalagfanan pnum dan organisasi, kan ora an,s.h.,m. n97d#nggunaan niaga sering pula sehubungan dengan pemisahan yurisdiksi dicampuradukkan dengan dunia usaha dan pengadilan niaga, seperti sejauh mana ataupun perusahaan, oleh karena jika kewenangan pengadilan niaga dalam dicermati sejak diberlakukannya uuk, menangani perkara kepailitan terhadap tampak bahwa sengketa bisnis yang perkara lain yang terkait dalam perkara diajukan pengadilan niaga berbagai kepailitan, serta bagaimana pula macam kasus. berdasarkan hasil penelitian kewenangan pengadilan niaga terhadap yang dilakukan oleh tim peneliti dari perkara yang memiliki subyek dan pokok universitas andalas padang tentang perkara yang sama sedang disidangkan eksistensi pengadilan niaga, lingkup pengadilan negeri. keduanya merupakan kegiatan niaga dapat dikelompokkan persoalan yang mengemuka dalam konteks dalam delapan sub spesies hukum yakni pengadilan niaga. perbankan, hki, perjanjian secara teoritis kewenangan dagang, perlindungan konsumen, mutlak absolut menyangkut pembagian asuransi, perseroan, pengangkutan, kekuasaan antar badan badan peradilan, dan pasar modal. delapan sub spesies dilihat dari macam macam pengadilan yang ini dapat dikembangkan menjadi sub menyangkut pemberian kekuasaan untuk spesies hukum yang meliputi kredit mengadili, atau dalam bahasa belanda modal kerja: sewa menyewa, dikenal sebagai attribute van rechtamact. purchasing order, promisory note, retnowulan sutanto, sistem kontrak kerja, utang piutang, kartu peradilan indonesia saat ini, kewenangan kredit, l c: kredit pembinaan, mutlak terbagi masing masing jaminan pribadi, anjak piutang, lingkungan peradilan dan pengaturannya pinjaman sindikasi: surat sanggup, tersebar dalam beberapa peraturan asuransi, obligasi. perundang undangan yang mengatur secara empirik sejak diberlakukannya mengenai masing masing lingkungan uuk telah terjadi perluasan kewenangan tersebut. distribusi kewenangan mutlak pengadilan niaga tidak hanya kasus dalam membagi kewenangan badan badan kepailitan dan pkpu tetapi meliputi kasus peradilan dalam menerima perkara dari kasus sengketa bisnis. pencari keadilan. pembentukan pengadilan niaga sejauh mana kewenangan pengadilan adalah disahkannya yurisdiksi untuk niaga dalam memeriksa suatu permohonan memeriksa permohonan pailit dari kepailitan, apakah hanya terbatas pada pengadilan negeri kepada pengadilan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban niaga. undang undang mengatur bahwa pembayaran utang? apabila melihat kepada dengan dibentuknya pengadilan niaga, isi kepailitan, maka dapat diketahui maka permohonan pailit dan penundaan bahwa proses kepailitan tidak hanya kewajiban pembayaran utang hanya dapat berkisar pernyataan pailit, dan pkpu diperiksa oleh pengadilan niaga. belaka. banyak hal lainnya yang harus meskipun prinsip ini terlihat diselesaikan oleh pihak pengadilan dalam sederhana, namun pada praktiknya rangka kepailitan, misalnya putusan pemisahan yurisdiksi tidak berjalan pembatalan transaksi yang dicurigai dapat semulus yang diharapkan, tidak sedikit merugikan harta pailit (action pauliani), permasalahan hukum yang harus dijawab pembuktian, sengketa mengenai verifikasi penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) utang, dan lain sebagainya. lalu sejauh pengadilan untuk perkara kepailitan mana peran pengadilan niaga untuk menjadi pengadilan niaga (commercial menangani perkara perkara selain court) dalam arti seluas luasnya. sebagai pernyataan pailit dan pkpu tersebut? pengadilan khusus yang memiliki kewenangan pengadilan niaga yurisdiksi atas masalah masalah merupakan kewenangan menyeluruh penyelesaian sengketa bisnis. terhadap seluruh perkara kepailitan dan sehingga masa yang akan datang aspek aspek bisnis terkait lainnya. pengadilan niaga tidak hanya memiliki berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan mutlak untuk hanya menerima kewenangan pengadilan niaga tidak hanya permohonan pernyataan pailit, namun juga terbatas untuk memeriksa dan memutus terbuka bagi hal hal lainnya yang permohonan kepailitan dan penundaan berhubungan dengan penyelesaian sengketa kewajiban pembayaran utang saja, namun bisnis. dapat ditafsirkan sebagai kewenangan sejauh ini perkembangan yang komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan perluasan berhubungan dengan kepailitan dan pkpu kewenangan mutlak baru menyentuh itu sendiri. seperti action pauliani, masalah yang berkaitan dengan hak verifikasi utang, dan lain sebagainya kekayaan intelektual hki). yang terdiri merupakan kewenangan pengadilan niaga, dari disain industri, desain tata letak tanpa perlu melakukan prosedur sirkuit terpadu, paten, merek dan hak penunjukan kembali (konvoi) pengadilan cipta yang mengalokasikan sebagian umum. proses berbicara kepada pengadilan niaga. melihat ide dan struktur kewenangan tersebut diikuti dengan pembentukan pengadilan niaga dalam pembentukan prosedur yang bersifat lex kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa spesialis dari prosedur perdata biasa pembentukan pengadilan niaga pada maupun prosedur pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tidak proses kepailitan yang dikenal selama ini. dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya hki mengatur suatu prosedur berbicara berhenti sebagai pengadilan untuk perkara sendiri yang baru, misalnya jangka waktu kepailitan" belaka. tampak ada rencana penyelesaian perkara yang spesifik, jangka panjang untuk menggunakan maupun upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga sebagai kendaraan untuk pengadilan niaga hanya kasasi. meningkatkan kinerja peradilan terhadap proses pemeriksaan sengketa hki tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. diakui terdapat karakteristik khusus yang secara umum rencana tersebut dapat dilihat mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan dari dua jalur, yaitu pengembangan dari yang lebih lama. dengan begitu, apabila sudut kewenangan mutlak dan tidak diperhatikan dari sejak dini, masa pengembangan dari sudut kewenangan yang akan datang pengadilan niaga akan relatif. bekerja dengan berbagai jenis hukum acara undang undang kepailitan perdata dalam satu kompetensi. satu hal menunjukkan rencana jangka panjang para yang patut diperhatikan, berbeda dengan legislator untuk secara gradual memperluas masalah kepailitan yang berdasarkan kewenangan absolut pengadilan niaga dari undang undang kepailitan dimana masih kewenangan terbatasnya sebagai dimungkinkan prosedur konvoi kepada pranata hukum volume nomor januari ketentuan hukum acara perdata. paket peraturan hukum yang concerto berlaku hki sama sekali tidak mengatur mana dalam peristiwa peristiwa yang prosedur acara harus merujuk apabila bersangkutan. ternyata tersebut tidak mengatur hal sejalan dengan teori aplikasi dari hal yang mungkin saja terjadi dalam mochtar kusumaatmadja hukum sebagai praktek persidangan. tidak adanya rujukan sarana pembaharuan hukum, maka dalam aturan ini bisa menimbulkan banyak negara hukum dalam mencapai kesulitan serta keseimpang siaran dalam kesejahteraan masyarakat nya perlu ada praktik. kepastian hukum tentang kewenangan selain masalah kepailitan dan hki, mutlak atau kompetensi absolut dari kewenangan lain apa yang sebaiknya pengadilan niaga yang tidak hanya menjadi yurisdiksi pengadilan niaga. mengadili dan memeriksa perkara undang undang kepailitan tidak kepailitan tetapi sesuai dengan memberikan jawaban terhadap hal itu, perkembangan dan kebutuhan masyarakat undang undang kepailitan hanya harus menyangkut dunia bisnis. hal ini menunjukkan bahwa secara bertahap sejalan dengan model model pengadilan pengadilan niaga akan diperluas niaga seperti pengadilan niaga thailand, kewenangannya melalui undang undang. dan korea selatan yang telah mengatur penegakkan hukum ada tiga unsur kewenangan dari pengadilan niaga dan yang selalu harus diperhatikan yaitu diatur secara tersendiri baik menyangkut kepastian hukum rechtssicherheit), hukum acara pengadilan niaga maupun kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan kedudukan dari pengadilan niaga sebagai keadilan gerechtigkeit). sudiro pengadilan khusus yang mengadili martokusumo, harus ada perkara perkara yang menyangkut kegiatan kompromi antara ketiga unsur tersebut bisnis seperti perbankan, hak milik artinya ketiga unsur tersebut harus intelektual, industri dan lembaga lembaga mendapat perhatian, diusahakan kompromi keuangan lainnya. secara proporsional seimbang ketiga unsur berbagai pendapat dilontarkan tersebut. sudiro martokusumo, seputar kewenangan macam apa yang layak negara indonesia oleh diserahkan kepada pengadilan niaga. aria undang undang dasar negara studi, kartini mulyadi dinyatakan sebagai suatu negara hukum. misalnya, menyebutkan bahwa yang layak berarti bahwa pada hakekatnya semua menjadi yurisdiksi bagi pengadilan niaga orang yang berada wilayah negara selain kepailitan dan penundaan kewajiban republik indonesia harus tunduk pada pembayaran utang, adalah masalah hukum. hakim dalam mengambil perniagaan dalam arti luas, beliau keputusan terikat oleh hukum yang berlaku. memberikan contoh dengan sengketa yang bidang hukum perdata dalam hal ada berkaitan dengan perseroan terbatas, dan perselisihan antara dua pihak hakim harus atau organnya. hal hal lain yang diatur menyatakan hukum perdata yang mana dalan buku kesatu dan buku kedua antara mereka berlaku dan harus kuh dagang adalah firma, cv, dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah komisioner, expediteur, pengangkut an, satu pihak. syarat mutlak bagi hakim untuk surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, mengetahui benar benar peraturan l c) asuransi, perkapalan, perbankan, pasar penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) modal, penanganan modal, hki, dan niaga. ini penting diupayakan untuk lainnya. henri panggabean, menjaga agar pengadilan niaga tidak sementara itu margono mendistorsi kewenangan tradisional reksodiputro lebih menekankan fungsi lembaga pengadilan umum. pengadilan niaga sebagai pengadilan yang satu hal lagi yang seharusnya ekslusif untuk mengatasi masalah masalah menjadi perhatian serius dalam cakupan yang benar benar dirasakan mendesak dan kewenangan pengadilan niaga adalah signifikan saja. menurutnya yurisdiksi masalah kewenangan untuk memeriksa pengadilan niaga dibatasi dengan beberapa adanya indikasi tindak pidana dalam proses kriteria, yaitu harus ada nilai minimum voting untuk mengesahkan rencana transaksi, masalah hukum yang menjadi perdamaian debitur. henri panggabean, sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau masalah hukum biasanya debitur yang beritikad tidak yang menjadi sengketa, menyangkut salah baik akan mencoba membuat skenario satu pihak yang merupakan bank atau adanya kreditur fiktif pada rapat lembaga keuangan lainnya (termasuk perdamaian, adapun yang dimaksud dengan lembaga asuransi, atau masalah hukum kreditur fiktif adalah pengajuan daftar yang menjadi sengketa menyangkut sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak peraturan perundang undangan tentang pernah ada oleh debitur. kreditur fiktif penerimaan modal atau pasar modal, atau seolah olah memiliki tagihan dalam jumlah menyangkut peraturan perundang yang substansial terhadap tagihan kreditur undangan tentang hki termasuk sengketa lainnya, sehingga mengubah komposisi mengenai pengalihan teknologi. henri suara kreditur konsumen. panggabean, praktik ini bertujuan untuk mengubah terlepas dari pendapat pendapat komposisi suara kreditur konsumen, tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak menjadi seolah olah mayoritas kreditur semula pengadilan niaga telah didesain konsumen menyetujui rencana perdamaian sebagai suatu pengadilan yang memiliki yang diajukan oleh debitur, terlepas dari segmen khusus untuk menjadi instrumen betapa buruknya rencana perdamaian peradilan yang efektif, dinamis, serta tersebut. mampu merespons tuntutan masyarakat menghadapi masalah seperti ini, ekonomi, khususnya dalam hal kepastian dalam beberapa kasus pengadilan niaga hukum dan jangka waktu penyelesaian cenderung menolak mengambil tindakan perkara, oleh karena itu pengadilan niaga hukum, sebab kewenangan untuk dibuat dengan segala ide kemudahan, membuktikan terjadinya penipuan, apabila transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, indikasi penipuan adanya kreditur fiktif namun dengan biaya yang relatif tersebut berada tangan majelis hakim dibandingkan biaya perkara pengadilan pengadilan pidana. selain itu, argumen umum. keterbatasan waktu digunakan majelis menghindari munculnya kebijakan hakim pengadilan niaga untuk pengadilan niaga yang bersifat generalis, mengabaikan indikasi tersebut dan bisa dilakukan dengan tidak membuka menuntut pihak yang mengadukan adanya pintu terlalu lebar untuk mengajukan indikasi memperoleh putusan hakim pidana seluruh masalah perniagaan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. pranata hukum volume nomor januari padahal dalam undang undang kepailitan pengaruh arus globalisasi yang pengaruhi disebutkan bahwa hakim harus menolak kehidupan perekonomian khusus dalam untuk mengesahkan suatu perdamaian bidang perniagaan dimana sistem informasi apabila perdamaian tersebut antara lain dan transportasi yang serba cepat sehingga dicapai karena penipuan atau sekongkol diperlukan sistem hukum yang dapat dengan satu atau lebih kreditur, atau karena mengantisipasi dan menyelesaikan akibat pemakaian upaya upaya lain yang tidak pengaruh tersebut secara cepat dan tepat jujur dan tanpa menghiraukan apakah sebab perkembangan dan kecenderungan debitur atau pihak lain bekerja sama untuk dunia perdagangan atau perniagaan harus mencapai hal ini. dipahami dan diikuti secara seksama, cepat persoalan ini menjadi kendala dan tepat. tersendiri bagi implementasi kewenangan salah satu kebutuhan untuk pengadilan niaga, khususnya dalam proses memahami perkembangan tersebut adalah perdamaian. pengadilan niaga memang pentingnya pemahaman akan fungsi dari tidak disebutkan atau didesain untuk hak milik intelektual hki) yang telah memiliki prosedur untuk meng antisipasi menembus segala tapal batas teritorial persoalan persoalan seperti ini. bahkan mendapat perlindungan dunia sebenarnya dengan mendasar kan internasional oleh karena itu norma hukum ketentuan dalam undang undang yang mengatur hak milik intelektual hki) kepailitan, pengadilan niaga bisa tidak hanya terbatas pada norma hukum dinyatakan berwenang memeriksa perkara yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, jenis tersebut dengan pertimbangan perkara tetapi juga terikat pada norma norma pidana yang dimaksud merupakan bagian hukum internasional, karenanya negara yang inheren dari pelaksanaan ketentuan negara yang turut dalam kesepakatan kepailitan, hanya saja tentunya perlu internasional, harus menyesuaikan disiapkan prosedur tertulis untuk peraturan dalam negerinya dengan melaksanakan hal tersebut. ketentuan internasional, yang dalam kasus kreditur fiktif dapat dieliminasi kerangka gate wto adalah masa depan dimana majelis hakim tidak kesepakatan trip's sebagai salah satu dari lagi memiliki alasan untuk menolak final act embedding the uruguay round mempertimbangkan adanya indikasi multilateral trade negotiation, yang penipuan, sehingga penetapan pengesahan ditandatangani marrakech, pada bulan perdamaian dapat dicapai melalui proses april oleh negara dan satu wakil yang lebih pantas dan akuntabel. lagi pula dari masyarakat ekonomi eropa. indonesia dengan sistem hakim seperti yang ada termasuk salah satu negara yang turut indonesia, serta sifat pengadilan niaga menandatangani kesepakatan itu dan yang lebih cenderung merupakan kamar meratifikasinya telah dilakukan melalui khusus pada peradilan umum, maka pada undang undang tahun tentang dasarnya hakim niaga juga terlatih untuk ratifikasi perjanjian pembentukan memeriksa perkara perkara pidana. organisasi perdagangan dunia. ketentuan yang memungkinkan indonesia tidak dapat dan tidak perluasan kewenangan pengadilan niaga diperkenankan membuat peraturan yang dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari ekstra teritorial yang menyangkut tentang proses perkembangan semakin luasnya perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) semua isu yang terdapat dalam kerangka iii. penutup wto. indonesia harus menyesuaikan kewenangan pengadilan niaga selain kembali semua peraturan yang berkaitan memeriksa dan memutus perkara dengan perlindungan hak kekayaan kepailitan, penundaan kewajiban intelektual dan menambah beberapa pembayaran utang dan perkara perniagaan peraturan baru yang belum tercakup dalam yang saat ini diperiksa yaitu desain peraturan yang sudah ada. sidin, industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek dan hak cipta, cara cara penyelesaian seng kota sedangkan sengketa bisnis lainnya yang konvensional melalui lembaga peradilan tidak diatur dalam kewenangan pengadilan yang memakan waktu cukup lama sudah niaga tapi dalam praktik telah menjadi patut untuk dicermati kembali salah satu objek perkara adalah perkara yang alternatif penyelesaiannya bisa melalui berkaitan dengan perkara perbankan, pengadilan niaga yang mempunyai asas perjanjian dagang, perlindungan konsumen, cepat, terbuka dan efektif, sehingga asuransi, perseroan, pengangkutan, pasar beralasan kalau kewenangan penyelesaian modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan masalah hki dengan undang undang perkara yang berkaitan dengan perkara ditetapkan menjadi kewenangan pengadilan kepailitan. niaga bahkan dalam undang undang merk, cipta niaga, paten, desain industri, daftar pustaka dan desain tata letak sirkuit terpadu, telah ditentukan kenangannya pada buku pengadilan niaga. achmad ichsan, hukum dagang. jakarta kewenangan lain yang "dapat" perannya paramita, diberikan kepada pengadilan niaga karena aria studi, dkk, kepailitan negeri memerlukan pengaturan penyelesaian yang pailit, pustaka studi hukum dan nana kebijakan indonesia, jakarta, cepat, terbuka dan efektif bidang hadi subhan, hukum kepailitan, kencana perekonomian yang menyangkut hukum grenada media group, jakarta, bisnis seperti perbankan, pasar modal, henri panggabean, ms, perspektif facktoring (anjak piutang), leasing (sewa kewenangan pengadaan niaga bell), franchasing (waralaba), bahkan indonesia (dampak perkembangan perbankan yang perputaran modal dan hukum indonesia)", jurnal hukum asetnya berpacu dengan waktu dan bisnis, volume tahun hermayulis. kedudukan, tugas dan hitungan dengan kenaikan bunga dan fungsi organisasi pengadilan keuntungan sehingga penyelesaian niaga. makalah yang disampaikan membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dalam workshop tentang judicial dan efektif. kesemuanya itu sudah barang organization commercial court" tentu harus ditentukan melalui peraturan yang diselenggarakan oleh cines, perundang undang yang menetapkan jakarta nop ember milik mulyadi, kompilasi hukum perdata, menjadi kewenangan pada pengadilan alumni, bandung, niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas van apeldoorn: pengantar ilmu hukum, harus dimuat dengan undang undang. cetakan kedua, penerbit noordhoff wolff n.v. djakarta, pranata hukum volume nomor januari m.h tirtaamidjaja. pokok pokok hukum perniagaan. jabatan, jakarta, cet. retnowulan sutanto, dan iskandar oeripkartawinata, hukum acara perdata dalam teori dan praktek, mandar maju, bandung, soekarno, hukum dagang indonesia, alumni, bandung, soesilo, dalam bukunya kitab undang undang hukum pidana kuhp) serta komentar komentarnya lengkap demi bogor: politik, sidin, aspek hukum kekayaan intelektual, raja grafindo persada, jakarta, peraturan perundang undangan undang undang tentang desain industri, tahun undang undang tentang tata letak sirkuit terpadu, tahun undang undang tentang paten, tahun undang undang tentang merek, tahun undang undang tentang hak cipta, tahun undang undang tahun mengenai kekuasaan kehakiman, undang undang tahun mengenai peradilan umum undang undang tahun mengenai peradilan tata usaha negara sumber lain kamus besar bahasa indonesia. kbbi). jakarta depdibuk balai pustaka, cetakan keempat, edisi kedua. kamus istilah perdagangan. lp3es, jakarta, cet. penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niagapenyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga gmail.com abstrak the commercial court the settlement business disputes linked the principle legal certainty effort develop the indonesian judicial system this time still needs considered what extent its authority. from this background the problem that the subject the research how the commercial court's authority resolving business disputes given the lack clarity about the object commercial matters that can handled the commercial court? the research method used normative juridical research method through legislative approach. with data sources namely secondary data the form primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. the collected data analyzed gualitatively. the results the research show that the authority the commercial court addition bankruptcy and other commerce currently being examined intellectual property rights namely industrial design, layout design integrated circuits, patents, trademarks and copyright while business disputes are submitted the commercial court which are not regulated law the law case relating banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporate, transportation and capital markets. suggestion the authority the commercial court should clearly specified the category business cases and constitute the absolute competence the commercial court and the commercial court established throughout the capital the province. keywords: commercial court, business, commercial court pendahuluan krisis moneter sehingga perlu adanya pembentukan pengadilan niaga penyelesaian sengketa bisnis secara cepat. merupakan terobosan fenomenal diantara pembentukan suatu pengadilan berbagai upaya pendekatan untuk khusus sebagaimana diamanatkan menyelesaikan masalah penegakan hukum pembentukannya oleh undang undang melalui lembaga peradilan, disamping dasar dan undang undang sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi kekuasaan kehakiman dilakukan melalui peradilan untuk memenuhi kebutuhan undang undang tersendiri. dalam bidang hukum dan perekonomian susunan kekuasaan dan hukum acara terutama dalam penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan undang undang bisnis. dasar pengadilan niaga sebagai pengadilan menyebutkan khusus merupakan simbol bergulirnya susunan, kedudukan, keanggotan proses restrukturisasi institusi peradilan dan hukum acara mahkamah agung serta dalam badan peradilan dibawahnya diatur dengan mengimbangi perkembangan sosial dan undang undang. ekonomi, yang saat itu sedang terkena undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dalam menentukan bahwa harun afraid, dinyatakan bahwa istilah pembentukan pengadilan ditetapkan dengan diatur dalam undang undang (geregeld undang undang: wet) "tidak identik dengan diatur semua peradilan seluruh wilayah dengan undang undang (geregeld bij negara republik indonesia adalah wet) sebagaimana lazim berlaku. dikata peradilan negara dan ditetapkan dengan kan, diatur dalam undang undang undang undang . (geregeld wet) menjawab soal kedudukan pengadilan niaga adalah mengenai fhe where, yaitu bahwasanya sebagai pengadilan khusus dalam kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya lingkungan peradilan umum tercantum harus termaktub dalam undang undang, dalam dari undang undang tidak dalam peraturan perundang undangan nomor tahun tentang kekuasaan lainnya. sedangkan menurut maria farida kehakiman. hal senada juga ditegaskan indrawi, dikatakan "dengan undang undang pada undang undang nomor maka artinya dibuatkan undang undang tahun mengenai perubahan kedua tersendiri atau harus dengan suatu undang atas undang undang nomor tahun undang yang tersendiri. istilah istilah de tentang peradilan umum yang wet geregeld , "bij wet geregeld , yang menyebutkan: termasuk pada grondwet voor het lingkungan peradilan umum koninkrijk der nederland, laatste dapat dibentuk pengadilan khusus yang wijzingen: staatsblad pada diatur dengan undang undang". hoofdstuk bawah judul rechtspraak, pengaturan keberadaan dan dipahami dalam makna regulated act kewenangan pengadilan niaga saat ini parliament , manakala hal sesuatu tersebut keberadaanya tercantum dalam undang tidak ternyata diatur dengan undang undang nomor tahun tentang undang (niet geregeld bij wet) maka kepailitan dan penundaan kewajiban dinyatakan inkonstitusional. pendapat ini pembayaran utang tidak dengan undang dikutip dalam dissenting opinion oleh lica undang tersendiri yang mengatur tentang marzuki, dalam putusan mahkamah susunan, kedudukan, kewenangan dan konstitusi nomor puu hukum acara pengadilan niaga iv desember yang dalam sebagaimana ditentukan dalam undang pertimbangan putusan mahkamah undang dasar konstitusi lainnya halaman diatur menjadi persoalan hukum tatkala dengan undang undang juga berarti bahwa pengaturan keberadaan dan kewenangan hal dimaksud harus diatur dengan peraturan pengadilan niaga yang tercantum dalam perundang undangan dalam bentuk undang undang kepailitan tapi tidak undang undang, bukan dalam bentuk dengan undang undang tersendiri, apakah perundang undangan lainnya . tidak bertentangan dengan undang undang pembentukan pengadilan niaga yang dasar yang menentukan bahwa diatur dalam undang undang kepailitan pembentukan pengadilan diseluruh wilayah adalah tidak tepat sebagaimana dinyatakan negara republik indonesia ditetapkan oleh hadi subhan, hadi subhan, dengan undang undang. pengertian diatur dengan undang semestinya pembentukan undang dan dalam undang undang oleh pengadilan niaga yang merupakan pranata hukum volume nomor januari diferensiasi spesialisasi dari peradilan kalangan pebisnis terlebih lagi jika umum harus dibentuk dengan undang menghadapi sengketa antara mereka. undang tersendiri, tidak hanya diselipkan undang undang kepailitan sendiri dalam undang undang kepailitan. dalam tidak menjabarkan apa yang dimaksud undang undang dasar dengan perniagaan. undang menyatakan bahwa susunan, undang kepailitan hanya menyebutkan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam mahkamah agung serta badan peradilan undang undang ini, selain memeriksa dan dibawahnya diatur dengan undang undang. memutus permohonan pernyataan pailit dan demikian pula dalam undang undang penundaan kewajiban pembayaran utang, peradilan umum tersebut diatas dalam berwenang pula memeriksa dan memutus ditegaskan bahwa dilingkungan perkara lain bidang perniagaan yang peradilan umum dapat diadakan penetapannya dilakukan dengan undang pengkhususan yang diatur dengan undang undang. undang. kalimat dalam ketentuan mengingat tidak ada penjabaran lebih konstitusi dan dalam peraturan perundang rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan undangan tersebut secara express verbs dalam undang undang kepailitan, dalam dikatakan diatur dengan undang undang , pelaksanaanya telah menimbulkan multi maka seharusnya pengaturan mengenai interpretasi, dan sengketa kompetensi jika pengadilan niaga juga harus diatur dengan demikian halnya, maka maksud dan tujuan undang undang dan bukan hanya diatur diterbitkannya undang undang kepailitan dalam undang undang. pengertian diatur yakni untuk mempercepat proses dengan undang undang berbeda dengan menyelesaikan sengketa bisnis jauh dari pengertian diatur dalam undang undang . harapan pencari keadilan justitiabelen). kalau diatur dengan undang undang dalam konteks inilah, langkah awal yang maka berarti harus diatur dengan undang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri undang tersendiri yang khusus mengatur makna, apa yang dimaksud dengan mengenai hal itu, sedangkan kalau diatur perniagaan dalam berbagai sudut pandang. dalam undang undang maka bisa pertimbangan dikeluarkannya diselipkan dalam suatu undang undang undang undang kepailitan oleh legislatif yang berkaitan dengan hal tersebut. dengan secara implisit selain menggunakan demikian, maka pengaturan pengadilan terminologi "perniagaan" juga niaga yang diatur dalam undang undang menggunakan terminologi "dunia usaha" kepailitan tidak benar, seharusnya dan "perusahaan". menjadi pertanyaan pengadilan niaga diatur dengan undang adalah, apakah seluruh sengketa dunia undang tersendiri yang khusus mengatur usaha dan atau perusahaan harus mengenai pengadilan niaga. diselesaikan melalui pengadilan niaga atau sejak diundangkannya undang penyelesaian sengketa dunia usaha melalui undang tahun tentang pengadilan niaga harus memenuhi kriteria penetapan peraturan pemerintah pengganti tertentu, sehingga tidak tumpang tindih undang undang tahun dengan wewenang badan peradilan tentang kepailitan menjadi undang lainnya? undang selanjutnya disingkat uuk). maka sejak diberlakukannya uuk jika terminologi perniagaan semakin dikenal dicermati, bahwa sengketa bisnis yang penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) diajukan pengadilan niaga berbagai baik terhadap perkara kepailitan, maupun macam kasus, tapi kewenangan ini tidak hak kekayaan intelektual. milik mulyadi, jelas dan tegas disebutkan dalam undang undang kepailitan. berdasarkan hasil oleh karena adanya permasalahan penelitian yang dilakukan oleh tim penulis diatas penulis tertarik untuk bagaimana dari universitas andalas padang tentang kewenangan pengadilan niaga dalam eksistensi pengadilan niaga, lingkup penyelesaian sengketa bisnis mengingat kegiatan niaga dapat dikelompokkan tidak adanya kejelasan tentang objek dalam delapan sub spesies hukum yakni perkara perniagaan yang dapat ditangani perbankan: hki, perjanjian oleh pengadilan niaga dagang, perlindungan konsumen, asuransi, perseroan, pengangkutan, ii. pembahasan dan pasar modal. delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi sub penyelesaian sengketa bisnis melalui spesies hukum yang meliputi kredit pengadilan niaga modal kerja: sewa menyewa: dasar pertimbangan dibentuknya purchasing order: promisory note: peradilan niaga oleh pembentuk perpu kontrak kerja, utang piutang, kartu tahun adalah mekanisme kredit: l c: kredit pembinaan: penyelesaian perkara permohonan jaminan pribadi, anjak piutang, kepailitan, pkpu, dari nantinya perkara pinjaman sindikasi: surat sanggup: perkara dalam bidang niaga, yang cepat dan asuransi: obligasi. hermayulis, efektif. tidak disebutkan adil dan terbuka karena penyelesaian perkara pengadilan sejak diberlakukannya uuk telah negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, terjadi perluasan kewenangan pengadilan sedangkan cepat dan efektif sengaja niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan disebutkan karena jangka waktu dan pkpu tetapi meliputi kasus kasus penyelesaian perkara pengadilan niaga sengketa bisnis. telah ditetapkan dengan cepat yaitu untuk dikaji dari proses pembentukannya penyelesaian perkara kewajiban membayar pengadilan niaga diperuntukkan sebagai (untuk penyelesaian perkara) pengadilan model atau contoh bagi pengadilan lainnya negeri tidak ditentukan jangka waktunya, indonesia. eksistensi pengadilan niaga sedangkan efektif karena putusan perkara difungsikan sebagai lembaga peradilan permohonan kepailitan bersifat serta merta yang efektif dan juga sebagai laboratorium putusan pengadilan negeri kecuali diputus bagi terciptanya berbagai kebijakan dan dengan amar menyatakan putusan tersebut prosedur yang akan mengarah kepada bersifat serta merta). pengembangan sistem peradilan indonesia pertama kali telah dibentuk secara keseluruhan. pengadilan niaga pengadilan niaga pengadilan negeri merupakan salah satu proses pembaruan jakarta pusat dengan daerah hukum seluruh dalam penanganan perkara secara cepat, wilayah negara republik indonesia. adil, terbuka, dan efektif dan dapat pembentukan pengadilan niaga selanjutnya diterapkan dalam pengadilan khusus dibentuk secara bertahap dengan keputusan lainnya: penanganan perkara harus presiden dengan memperhatikan kebutuhan diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan kesiapan sumber daya manusia yang pranata hukum volume nomor januari diperlukan yaitu dengan terbentuknya kewenangan pengadilan niaga dalam pengadilan niaga semarang, pengadilan penyelesaian sengketa bisnis niaga surabaya, pengadilan niaga medan, sejak diundangkannya undang pengadilan niaga makasar. undang tahun tentang hukum acara yang berlaku pada penetapan peraturan pemerintah pengganti pengadilan niaga sebagaimana yang undang undang tahun ditentukan dalam undang tentang kepailitan menjadi undang undang nomor tahun undang selanjutnya disingkat uuk). (sebelumnya dalam undang maka terminologi niaga pun semakin undang nomor tahun adalah dikenal kalangan pebisnis terlebih lagi hukum acara perdata yang berlaku pada jika menghadapi sengketa antara mereka. pengadilan negeri kecuali ditentukan lain undang undang nomor tahun dengan undang undang yang berarti hukum tidak menjabarkan apa yang acara yang berlaku pada pengadilan niaga dimaksud dengan perniagaan. yang ada jawa dan madura adalah hir uuk hanya menyebutkan pengadilan dan untuk pengadilan niaga yang ada sebagaimana dimaksud dalam undang luar jawa adalah bg. undang ini, selain memeriksa dan memutus upaya hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit dan pernyataan pailit dan pkpu adalah kasasi penundaan kewajiban pembayaran utang, dan permohonan dengan alasan dalam berwenang pula memeriksa dan memutus huruf dan undang perkara lain bidang perniagaan yang undang nomor tahun dapat penetapannya dilakukan dengan undang diajukan apabila undang. setelah perkara diputus ditemukan mengingat tidak ada penjabaran lebih bukti baru yang bersifat rinci apa yang dimaksud dengan perkara menentukan yang pada waktu lain bidang perniagaan dalam uuk, perkara diperiksa pengadilan maka dalam pelaksanaanya dapat sudah ada, tetapi belum menimbulkan multi interpretasi. jika ditemukan, atau demikian halnya, maka hampir dapat dalam putusan hakim yang dipastikan maksud dan tujuan bersangkutan terdapat kekeliruan diterbitkannya uuk yakni untuk yang nyata. mempercepat proses menyelesaikan pengadilan niaga maupun pada sengketa bisnis jauh dari harapan pencari mahkamah agung perkara ditangani oleh keadilan justitiabelen). konteks inilah, majelis hakim. pada mahkamah agung langkah awal yang kiranya dapat dilakukan akan dibentuk majelis hakim khusus untuk adalah menelusuri makna, apa yang menangani perkara permohonan kepailitan dimaksud dengan perniagaan dalam dan perkara permohonan pkpu. perkara berbagai sudut pandang. perkara kepailitan dan hak kekayaan pertimbangan dikeluarkannya uuk intelektual yang diperiksa mahkamah oleh pembentuk secara implisit selain agung pada umumnya telah ditentukan menggunakan terminologi "perniagaan" majelis tetap yang ditetapkan oleh ketua juga menggunakan terminologi "dunia mahkamah agung usaha" dan "perusahaan". menjadi pertanyaan, apakah seluruh sengketa dunia penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) usaha dan atau perusahaan harus sesuatu sebab yang berkaitan dengan diselesaikan melalui pengadilan niaga perbuatan dokumen perdagangan, export ataukah penyelesaian sengketa dunia usaha atau import barang barang dagangan melalui pengadilan niaga harus memenuhi charting, asuransi, bank, agen yang kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang berhubungan dengan perdagangan dan tindih dengan wewenang badan peradilan penggunaannya. lainnya? suatu perubahan kata kata pada tersebut jika ditelusuri lebih notice yang terdapat pada order lanjut, akan menimbulkan pertanyaan rule tersebut, yang terbukti apakah yang dimaksud dengan "perkara mempunyai arti bahwa sekarang lain dibidang perniagaan" "perkara lain commercial action itu meliputi definisi: dibidang perniagaan" dianggap sebagai setiap causa yang terbit biasanya dari commercial matters" sudarso gautam, transaksi transaksi para penjual pembeli atau commercial action" dan para pedagang, seperti jelas dan setiap sudarso gautam, atau sebab penyebab yang terjadi biasanya dari commercial case". sudarso gautam, transaksi transaksi para penjual pembeli dengan para pedagang. sesungguhnya adalah sangat sulit dan dilihat dari sudut pandang lain makna hampir tidak dimungkinkan untuk niaga itu sendiri. jika dikaji secara memberikan definisi rumusan pengertian etimologis, kamus besar bahasa indonesia. kbbi). manapun dari apa yang dimaksud suatu terminologi perniagaan dan dagang kasus komersial commercial case) mempunyai makna yang sama yakni dengan tepat untuk pengadilan niaga kegiatan jual beli untuk memperoleh commercial court). van apeldoorn, keuntungan. makna usaha adalah kegiatan para hakim dalam praktek bidang perdagangan dengan maksud pengadilan sering mengalami sedikit mencari keuntungan. perusahaan adalah kesulitan mengenal kasus manapun secara kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan tepat atau tidak tepat untuk diadili dalam yang dengan peralatan atau dengan cara teratur forum itu. dengan tujuan mencari untung. jika menggambarkan sifat pertikaian demikian halnya timbul pertanyaan apakah pertikaian (disputes) yang mungkin akan mon terminologi "perniagaan", "dagang", "dunia menimbulkan kegiatan kegiatan komersial usaha" dan "perusahaan" mempunyai (commercial action) yang tepat untuk ata makna yang sama ataukah ada perbedaan? diadili oleh pengadilan niaga dari pada patut kiranya disimak pengertian membuat definisi rumusan manapun yang naa pembagian yang dikemukakan oleh meliputi seluruh definisi tentang satu haa tirtaamidjaja yang mengatakan m.h kegiatan komersil (commercial action) tirtaamidjaja, perniagaan ialah rules the supreme court, order pemberian perantaraan antara produsen dan rule tentang commercial actions, konsumen membelikan dan penjualan dan ditentukan bahwa commercial actions membuat erianfian per'asian mencakup sesuatu sebab yang timbul perjanjian memudar kan dan memajukan pembelian biasanya dari transaksi pedagang dan dan penjualan itu. pemberian perantaraan perdagangan tanpa prasangka pada keadaan itu meliputi berbagai pekerjaan. umum atau kata yang terlebih dahulu, pranata hukum volume nomor januari kepustakaan lain dapat juga ditemui special court) untuk kaum pedagang? jika rumusan niaga yang dikemukakan sebagai dicermati secara seksama ketentuan berikut, kamus istilah perdagangan. tidak dikenal adanya lembaga lp3es, perniagaan ialah pengadilan niaga, demikian juga halnya kegiatan jual beli barang, pembelian yang dalam uhd. pengertian pedagang diikuti tindakan penjualan kembali atau sebagaimana yang dikenal dalam tidak menyewakan sejumlah besar atau kecil ditemui lagi dalam wvk maupun uhd. barang barang seperti barang modal, bahan (r. soekarno, semula istilah mentah, dan barang barang setengah pedagang dan yang berkaitan dengan jadi barang jadi atau barang konsumen perbuatan dagang dijabarkan dalam lainnya. pengertian perniagaan ini, tampak uhd, namun berdasarkan stb. bahwa ruang lingkup perniagaan cukup ketentuan sebagaimana yang luas, mencakup seluruh aspek dunia usaha. diatur dalam uhd dihapus. peraturan perundang undangan, yang dihapuskannya istilah pedagang dalam mengatur tentang ruang lingkup perniagaan uhd muncul istilah perusahaan (bedrijf). tampaknya perlu ditelusuri ketentuan yang sejak dihapuskannya istilah pedagang dan mengatur kaum pedagang atau dunia usaha munculnya istilah perusahaan, maka pada umumnya. jika ditelusuri ketentuan hakikatnya uhd yang semula hanya hukum yang khusus mengatur kalangan berlaku untuk kaum pedagang telah pedagang, dapat ditemukan dalam kitab berubah hakikatnya menjadi kodifikasi undang undang hukum dagang uhd). hukum perusahaan (bedrifsrecht, (r. uhd yang berlaku indonesia saat ini soekarno, namun cukup adalah merupakan ketentuan hukum yang disayangkan dalam uhd tidak dijabarkan berasal dari belanda webbook van apa yang dimaksud dengan perusahaan, koophandel wvk). sendiri pada oleh karena itu dengan dihapuskannya dasarnya berasal dari code commerce istilah pedagang, maka satu satunya perancis. disebut pada dasarnya, interpretasi autentik tentang "pedagang" karena dalam beberapa hal ada perbedaan adalah bis kuhp. ini antara dengan perbedaan yang menjelaskan pedagang adalah orang yang mencolok adalah dalam dikenal menjalankan perusahaan. soesilo, adanya peradilan khusus untuk kuhp tidak menguraikan apa yang penyelesaian kasus perniagaan speciale dimaksud dengan perusahaan. handelsreeht banten). munculnya badan pembentuk undang undang telah peradilan khusus ini, tidak bisa dilepaskan memprediksi bahwa dinamika dunia usaha dari perkembangan hukum perdata. waktu akan berkembang mengikuti perkembangan itu para pedagang dianggap sebagai zaman yang demikian cepat, sehingga golongan tersendiri dengan perbuatan penjabaran dan atau pun interpretasi pernyataannya (handelsdaden) serta tentang perusahaan diserahkan kepada perikatan dagangnya (handels kalangan akademisi maupun putusan verbinlenissen) khusus dan bahkan mereka hakim. berbagai kepustakaan hukum mengadakan badan peradilan sendiri untuk dagang menyebutkan, achmad ichsan, menyelesaikan sengketa dagang. dengan dihapuskannya istilah bagaimana halnya dalam pedagang maka tindakan pedagang dilihat apakah dikenal adanya pengadilan khusus sebagai tindakan perusahaan (bedrijfs penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga meta djohan oe) handling), sehingga seorang undang atas, ada satu hal yang kiranya pedagang penjaga dilihat sebagai orang patut dicatat bahwa kriteria perusahaan yang melakukan perusahaan atau dengan adalah setiap bentuk badan usaha. istilah sekarang dilihat sebagai perusahaan. penegasan ini dianggap cukup penting, peraturan perundang undangan jika sebab secara teoritis badan usaha dapat ditelusuri tampak bahwa terminologi dibagi dalam dua golongan besar yakni perdagangan dan perniagaan dianggap badan usaha yang berbadan hukum dan sama. hal ini dapat dilihat dalam nonbadan hukum: kedua jenis badan usaha pengertian pedagang yang dijabarkan ini dilihat dari segi tanggungjawab dalam keputusan menteri perdagangan dan mempunyai konsekuensi masing masing perindustrian mpm kep yakni non badan hukum tanggungjawab tentang lembaga lembaga usaha sampai harta pribadi, sedangkan yang perdagangan. butir menyebutkan berbadan hukum terbatas sampai harta "pedagang adalah perorangan atau badan kekayaan perusahaan. usaha yang melakukan kegiatan selain istilah perusahaan dalam perniagaan perdagangan secara terus peraturan perundang undangan dikenal menerus dengan tujuan memperoleh laba". pula istilah perdagangan. hal ini dapat jadi kriteria yang digunakan sini adalah ditemui dalam tahun ada usaha yang terus menerus, sedangkan tentang arbitrase dan alternatif rumusan perusahaan antara lain dijelaskan penyelesaian sengketa caps). dalam tahun tentang wajib butir menyebutkan putusan arbitrase daftar perusahaan wdp). internasional hanya diakui serta dapat butir menyebutkan perusahaan adalah dilaksanakan wilayah republik setiap bentuk usaha yang menjalankan indonesia, apabila memenuhi syarat syarat setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan sebagai berikut (b). putusan arbitrase terus menerus dan yang didirikan, bekerja internasional sebagaimana yang dimaksud serta berkedudukan dalam wilayah negara dalam huruf terbatas pada putusan yang republik indonesia, untuk tujuan menurut ketentuan hukum indonesia memperoleh keuntungan dan atau laba". termasuk dalam ruang lingkup hukum rumusan senada tentang perusahaan dapat perdagangan. selanjutnya dalam penjelasan ditemui dalam undang undang ini disebutkan, yang dimaksud tahun tentang dokumen perusahaan dengan "ruang lingkup hukum dp). butir menyebutkan perdagangan" adalah kegiatan kegiatan "perusahaan adalah setiap bentuk usaha antara lain bidang perniagaan, yang melakukan kegiatan secara tetap dan perbankan: keuangan: penanaman terus menerus dengan tujuan memperoleh modal, industri dan hak kekayaan keuntungan dan atau laba, baik yang intelektual, dalam penjelasan ini diselenggarakan oleh orang perorangan kembali dijumpai istilah perniagaan. maupun badan usaha yang berbentuk badan undang undang ini tidak menjelaskan apa hukum atau bukan badan hukum, yang yang dimaksud dengan perniagaan. didirikan dan berkedudukan dalam wilayah penjabaran tersebut atas ada negara republik indonesia". beberapa hal yang kiranya patut dicatat rumusan perusahaan sebagai mana sini, bahwa makna perniagaan sama dengan yang disebutkan dalam kedua undang pengertian perdagangan. sisi lain pranata hukum volume nomor januari |
put 11v ber...h., si, henry gani purba, s.h., korea tambunan, s.h., olahan sekolah butarbuluis alun, s.h., solehuddin, s.h., dr. fx. puri manunggal, s.h., muhammad antoni, s.h., kesemuanya adalah tim kuasa hukumcbooo woo wo.omomom woo woomomo aman saa yan mina tps da1 selir nya isak" nae saya" tame blu ran yan sana ya harum , jea tebe tep! enam lepas ta" jaa nun umat la ("| pep mini bel" pon aaa lynipnumn peebeekap kesatu oo ( | yai mka sera demam uga ora pkb tps da1 seri seo seo dekan jan malas macan berkas me sam temamensisayanmiag tps da1 seri lan pel tae jif teman| (naa pkb tps da1 seri kam yana upon tps da1 db1 seri le alm yasan paman psa dea kan kecamatan pesanggrahan spicainamnesia3 sya dan bnn are dikenakan total jumlah suara yang hilang jaya| (ter men bela ben ban jera kejuruan tar demi pengosembungan suara a89 mean men kann akan mat ah" dem mpg pp" dea eman pepe asia kelurahan tamu jumlah suara yang lang nai mena kelurahan a03 |ao tow pengosembungan suara | bkp eni bikin kesia20 leaf jala |ajf yap (d1 kelurahantukangan selatan selisih yap aua jajar pejal are, versi re pyar ore ben maa dec dan mnc dan belanda free pena pembuka , ia) sperma ear pan kelurahan total penggelembungan suara pertukangan utara pkb selisih pan eps mana kelurahan total jumlah suara yang hilang selisih bak bea nan kelurahan total penggelembungan suara pkb selisih asia taylor menurbeai!a sena iva? men man mal yay2| op? kelurahan total jumlah suara yang hilangap sja ejaan ben baca nan kelurahan 7e7 kecamatan kebayoran baru bae: map yaa (ega (dt kelurahan (nas pria mean human suara yang hang pete deret rawan pa tampencosembungan suara peta ame tesdumen suara yang lang (pena anan tamipencaeembungan suara me: dela kelurahan meet jumah suara yang alang ban etu rain (s7 humpenggelembungan suara 'o | pkb area tawi human suara yang hiang | aaa opa dee dana tow penggelembungan suara mean deretan ane ang et ane yo iii mar2 ask gardu (oke nasar (ppsistaklapilkliesketa yang hilang mann sinnatomp ini gawa ran masa pg2pah bela role pop sie (d1 kelurahan kebaa gala kelurahan sea (penataan tam jumah suara yang hilang tas tom peneosembungan suara kecamatan setiabudi emahadel deket ran ass tao total jumlah suara yang hiang peran were sarapan meti pencgoembungan suara dekan bag malam daa aal nak kini titik thivahkirera 2ivlpafi juga jos (ce |aj| tyas ja|ye| laka janjeratan kelurahan total jumlah suara yang hilang says pi3s |ajaw h320 aiyypo sala jer lanpynsfa kekokamang career "aa rnaremuigga suara ala aka tap asrama sma mmk aen ne aat gea nat sre| lembang |y1 felvaaan par iipklomiah suara yeporiang o | baba (paykelurahan segera afaka kepggretntingan suara ') | pejal lia nlajnesia ink man dan bela area aje neatasas tes ramah suara yara man dekan nan del bkn man nrc ng: kelurahan amp kecamatan cilandak mo) pkb cmp ana yag meme n2nmb pet let aman tpa pp. aa padi nak mean asa, una. agama tpp iiragwindi perang dbm selisih pingin mint sur| vokal good o | anblaranemertta o | pa: lrt kerana depan tetap ca polo j|juga ajo |sj|a| kelurahan fle: dang m.a da. dan bak. dk. dg. jera pagar a sae kelurahan ses am pencadembungan suara kan 7yf3 saree maan, dan ma. ber dan. bee pen bea dikeuraan gas jas total jumlah suara yang hilang sek. dan dengan aero can men ags ink ban menenun sae me. men dan bacaan bej dengan aja, tem peneodembungan suara tabel rekap per kecamatan kecamatan kebayoran lama seleb lama selatan 2 php.dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi dki jakarta dicatat dengan nomor12ndok lelo |o.osa salah jumlah salah hitung pdip kelurahan selisih kelurahan da1 selisih sta! salah jumlah kebayoran lama selatan kebayoran grogol selatan pinang kecamatan pesanggrahan suara yang hilang pkb kelurahan total suara selisih kelurahan da1 selisih yang hilang uwe jarofoof ono pertukangan selatan pertukangan utara salah jumlah salah hitung pdip kelurahan selisih kelurahan da1 pesisir total salah jumlah pertukangan selatntaro kecamatan kebayoran baru suara yang hilang pkb kelurahan total suara selisih kelurahan da1 selisih yang hilang gandaria utara trs so pamela jan pam pan telaga tere isl senayan ( pl. laga salah jumlah salah hitung pdip kelurahan selisih kelurahan da4 selisih total salah jumlah kran gana utara ammeaat pas jam joss poo dec pore tem tol eno (sj senayan loose isa| kecamatan setiabudi suara yang hilang pkb kelurahan total suara id1 selisih kelurahan da1 selisih yang hilang tej ehe asas pasar bagan menjelang pora porat kuningan salah jumlah salah hitung pdip kelurahan total salah selisih kelurahan da1 selisih jumlah pasar kuningan kecamatan cilandak suara yang hilang pkb kelurahan total suara selisih kelurahan da1 selisih yang hilang cilandak fine selatan salah jumlah salah hitung pdip kelurahan total salah selisih kelurahan da1 selisih jumlah cilandak 3sg 3gg barat like so4 selatan total suara pkb yang hilang untuk kecamatan total suara pdip yang salah jumlah salah hitung untuk kecamatan jumlah total suara hilang dan suara yang menggelembung: tabel grand totaldata perubahan suara per kecamatan dapilfakta fakta dan uraian tersebut atas, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon atas dan menetapkan total perolehan suara pemohon dapil dki jakarta vii untuk keanggotaan dprd provinsi dki jakarta adalah sebanyak suara dan menetapkan total perolehan suara partai pdi perjuangan sebanyak suebagai berikut:kelurahan. grogol utara, kecamatan kebayoran lkelurahan grogol selatan, kecamatan kebayoran lama:kelurahan. pondok pinang, kecamatan kebayoran lama, bukti fotokopi form model tps kelurahan. cipulir, kecamatan kebayoran lama, bukti fotokopi form model kelurahan. cipulirkelurahan. kebayoran lama selatan, kecamatan kebayoran lama: bukti fotokopi kecamatan kebayoran lama, bukti fotokopi form model tps kelurahan. kebayoran lama utara, kecamatan kebayoran lama, bukti fotokopi form model kebayoran lama utara, kecamatan kebayoran lama,.kelurahan pertukangan selatankelurahan ulujami, kecamatan pesanggrahan, bukti fotokopi form model tps kelurahan bintaro, kecamatan pesanggrahan:kebayoran lama: bukti fotokopi form model tps pertukangan utara, kecamatan pesanggrahan,pertukangan utarakelurahan pesanggrahan, kecamatan pesanggrahan, bukti fotokopi model kecamatan pesanggkelurahan selongkelurahan gunungkelurahan rawa barat, kecamatan kebayoran baru: bukti fotokopi form model kelurahan keramat pelamelawan, kecamatan kebayoran baru: bukti fotokopi form model kelurahan gandaria utara, kecamatan kebayoran baru, bukti fotokopi form model kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru:kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak:lebak bulus, kecamatan cilandak,kelurahan pondok labu, kecamatan cilandak, bukti fotokopi form model da. kelurahan pondok labu, kecamatan cilandak:kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, bukti fotokopi form model kelurahan karet, kecamatan setiabudi: bukti fotokopi form model tps kelurahan karet kuningan, kecamatan setiabudi,kelurahan karet kuningankaret semanggi, kecamatan setiabudi, bukti fotokopi form model kelurahan karet semanggi, kecamatan setiabudi, bukti fotokopi form model kelurahan setiabudikelurahan pasar manggikelurahan menteng atas, kecamatan setiabudi, bukti fotokopi form model da1, kelurahan menteng atas, kecamatan setiabudi, bukti fotokopi form model tps kelurahan cite utarakramat pela, kecamatan kebayoran baru,yosef rizal saksi adalah saksi pkb tps kelurahan bintaro. saksi menerangkan bahwa ada beberapa tps kelurahan bintaro yang dihitung ulang, contohnya tps selain itu saksi juga menerangkan perolehan suara pkb tps adalah menjadi sehingga selisih perolehan suara pkb kelurahan bintaro berkurang suara. juga perolehan suara pemohon tingkat ppk berkurang suara, saksi son sini saksi adalah saksi pkb tps kelurahan pondok labu. saksi menerangkan perubahan perolehan suara pkb menurut adalah berkurang menjadi menurut da terdapat selisih pondok labu. sedangkan untuk partai yang lain terdapat salah hitung, yaitu pdi perjuangan yang selisih suara. saksi siti aminah saksi adalah tim sukses pkb yang bertugas untukmeng input data yang terkait dengan dapil dki jakarta saksi menerangkan adanya perbedaan antara perolehan suara pemohon berdasarkan rekap .c1 diperoleh dari yang dikumpulkan pkb dari saksi tps yang disebar oleh pkb. dalam penghitungan saksi, pemohon memperoleh sedangkan menurut rekapitulasi kpu kota madya jakarta selatan adalah terdapat selisih saksi melakukan penghitungan ulang perolehan suara pemohon kelurahan, hasilnya perolehan suara pemohon berkurang dan perolehan suara partai lain ada yang salah hitung salah jumlah. misalnya, perolehan suara pdi tps adalah77, sedangkan sehingga ada selisibyang dilakukan oleh memohon kepada pemohon. mohondaerah pemilihan dki jakarta dprd provinsi)vii. sampai dengan .dki.vii. namun, alat bukti tersebut diserahkan kepada mahkamah luar persidangan, sebagai berikut. bukti .dki.vila fotokopi form model kota administrasi jakarta selatan bukti .dki.vii. fotokopi form model kecamatan kebayoran lama jakarta selatan bukti .dki.vii. fotokopi form. model kecamatan pesanggrahan jakarta selatan bukti .dalil4 fotokopi form model kecamatan kebayoran baru jakarta selatan bukti .dki.vis fotokopi form model kecamatan setia budi jakarta selatan bukti .dki.vii. fotokopi form model kecamatan kebayoran baru jakarta selatan bukti .dklvii. fotokopi form model kelurahan kebayoran lama selatan kecamatan kebayoran lama jakarta selatan bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan kebayoran lama utara kecamatan kebayoran lama jakarta selatan bukti .dki.riil. fotokopi form model kelurahan grogoli.vil10 fotokopi form model kelurahan grogol utara bukti .dalil11 fotokopi form model kelurahan pondok pinang bukti .dalil12 fotokopi form model kelurahan cipulir bukti .dalil13 fotokopi form model kelurahan pesanggrahan bukti .dki.vil14 fotokopi form model kelurahan ulujami bukti .dki.vil15 fotokopi form model. kelurahan pertukangan selatan bukti .dki.vil16 fotokopi form model kelurahan pertukangan utara bukti .dalil17 fotokopi form model kelurahan bintaro bukti .dki.vil18 fotokopi form model kelurahan cite utara bukti .dkilvil19 fotokopi form model kelurahan gandaria utara bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan gunung bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan keramat pela bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan pemogokan bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan rawa barat bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan selong bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan senayan bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan karet bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan menteng atas bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan pasar manggis bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan karet kuningan bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan cilandak barat bukti .dki.vii. fotokopi form model kelurahan lebak bulus bukti .dkl.vii. fotokopi form model kelurahan citeus sudiro bahwa saksi adalah anggota kpu jakarta selatan. saksi menerangkan bahwa dapil dki jakarta meliputi lima kecamatan yaitu kecamatan kebayoran baru, kecamatan cilandak, kecamatan kebayoran lama, kecamatan setiabudi, dan kecamatan pesanggrahan. perolehan suara ayang diajukan memohon dan pemohon adalah sama dan tidak berubah. misalnya, kebayoran lama utara, kelurahan kebayoran lama, adalah suara, suara, itu versi memohon. kemudian versi pemohon, suara, da807 suara. jadi perolehan suaranya sama. selain itu, kelurahan cipulir, kebayoran lama untuk memohon, adalah adalah versi pemohon jadi perolehan suaranya sama. disamping itu, pasar manggis, untuk memohon da213. versi pemohon sehingga, tidak ada perubahan yang memohon lakukan. bahwa perolehan suara tersebut adalah hasil ketetapan yang sudah ditetapkan berdasarkan saksi yang hadir, semuanya sudah sepakat. saksi ahmad suprayogi saksi adalah anggota ppk kecamatan setiabudi. saksi menerangkan mengenai saksi dari pkb, mulai tingkat pps sampai tingkat ppk itu kooperatif, tidak ada gugatan, tidak ada sanggahan, ataupun tidak ada keberatan. saksi juga memberi keterangan bahwa seluruh data data tersebut sudah valid bahkan untuk tingkat ppk juga, saksi pemohon bernama pak anwar juga tanda tangan. perolehan suara pkb setiabudi adalah suara. tidak ada suara yang hilang berdasarkan penghitungan kembali formulir c1. sebagai salah satu contoh kelurahan pasar manggis, tps pemohon mengatakan bahwa suara pkb sebanyak suara, tetapi setelah cek dalam bahwa suaranya hanya suara, bukan suara. dengan demikian, perolehan suara pkb dengan sama dan tidak ada korek1lmahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan pemohon:tanggal mei yaitu dapil dki jakarta terhadap eksepsi memohon mengenai mahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan pemohon karena objek permohonan pemohon bukan hanya mengenai sengketa perselisihan hasil pemilu namun juga mengenai dugaan pelanggaran tahapan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf danterhadap eksepsi memohon mengenaipada tanggal mei yaitu dapil dki jakarta telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalamdalam pokokpengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p).. perolehan suara pdi p seharusnya suara, bukan suara, sehingga terdapat penambahaosef rizal, son sini, dan hj. siti aminah: terhadap permohonan pemohon tersebut, memohon tidak menyampaikan jawaban tertulis namun mengajukan saksi agus sudiro dan ahmad suprayogi: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon guo, mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: alat bukti surat tulisan yang diajukan pemohon adalah berupa formulir dan formulir lima kecamatan, yaitu kecamatan kebayoran lama, kecamatan pesanggrahan, kecamatan kebayoran baru, kecamatan cilandak, dan kecamatan setiabudi: alat bukti surat tulisan berupa formulir yang diajukan pemohon tidak lengkap,terdapat coretan pada angka perolehan suara, dan pada beberapa tps terdapat ketidakkonsistenan penjumlahan suara sah, diantaranya, tps dan tps kelurahan grogol utara, kecamatan kebayoran lama (vide bukti dan bukti .11j, tps tps tps tps dan tps kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak (vide bukti sampai dengan .171yang didalilkan pemohon tidak dibuktikan dengan formulir c1, diantaranya tps tps tps tps tps dan tps kelurahan kebayoran lama selatan, kecamatan kebayoran lama, tps tps tps tps dan tps kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak, tps tps tps tps dan tps kelurahan bintaro, kecamatan pesanggrahan: mengenai penambahan suara kepada pdi p, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil pemohon tersebut adalah benar, terlebih lagi setelah mahkamah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan pemohon, terdapat kesamaan jumlah perolehan suara pdi p pada formulir pemohon dengan formulir d1, diantaranya tps kelurahan kebayoran lama selatan, kecamatan kebayoran lama. pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara pdi suara, namun dalam formulir yang diajukan pemohon suara pdi suara (vide bukti .60j sama dengan formulir (vide bukti .83j, terhadap saksi joseph rizal yang menerangkan bahwa perolehan suara pemohon berkurang suara, formulir untuk kelurahan bintaro yang diajukan untuk membuktikan dalil pemohon tidak lengkap meskipun terdapat tanda tangan kpps dan saksi partai politik: terhadap saksi son sini yang menerangkan bahwa kelurahan pondok labu terdapat perubahan perolehan suara pemohon sebanyak lima suara dan kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik lain, menurut mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas tps dan pps mana terjadi pengurangan perolehan suara pemohon, terlebih lagi dalam formulir kelurahan pondok labu yang diajukan pemohon (vide bukti .aj pada angka yaitu mengenai kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan saksi tertulis bahwa jumlah total dalam lampiran formulir belum termasuk jumlah revisi tps yang dilakukan pada hari rabu, pukul sampai dengan wib. selanjutnya pada angka mengenai tindak lanjut pps terhadap keberatan saksi adalah menyerahkan kepada ppk cilandak. dengan demikian jelaslah bahwa formulir yang diajukan pemohon adalah formulir sebelum dilaksanakan koreksi perbaikan, oleh karenanya belumtidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara pdi p lima kecamatan dimaksud adalah benar. terlebih lagi keterangan saksi memohon bernama agus sudiro menerangkan bahwa perolehan suara pemohon dalam formulir dan formulir pemohon tiga kelurahan adalah sama yaitu kelurahan kebayoran lama suara, kelurahan cipulir suara, dan kelurahan pasar manggis suara. apalagi kecamatan setiabudi, menurut keterangan saksi ahmad suprayogi bahwa mulai tingkat pps sampai dengan ppk tidak ada keberatan dari saksi pemohon. selain itu saksi pemohon tingkat ppk tersebut yang bernama anwar juga menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat ppkdaerah pemilihan dki jakarta dprd provinsi) perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi dki jakarta untuk pengisian anggota dprd provinsi dki jakarta daerah pemilihan dki jakarta vii. bahwa ditemukan adanya selisih perhitungan suara yang diperoleh pemohon dengan yang dihitung oleh memohon yang sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon daerah pemilihan dki jakarta vii untuk keanggotaan dprd provinsiharusnya menurut perhitungan pemohon, pemohon dapat memperoleh satu kursi untuk dprd provinsi dki jakarta dari dapil dki jakarta selatan vii, sedangkan partai pdi perjuangan hanya memperoleh kursi dari dapil guo, bukan kursi sebagaimana perhitungan memohon. bahwa menurut memohon total perolehan suara pemohon dapil ini adalah sebanyak suara, sedangkan total perolehan suara partai pdi perjuangan adalah sebanyak suara: bahwa berdasarkan perhitungan pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel tabel perhitungan suara beberapa tps dan wilayah kelurahan dan kecamatan bawah ini, seharusnya total perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, karena terdapat suara yang dihilangkan. sedangkan perolehan suara partai pdi perjuangan adalah sebanyak suara karena terdapat penggelembungan suara sebanyak mana berdasarkan perhitungan ini maka seharusnya pemohonlah yang mendapatkan kursi yang telah ditetapkan memohon diberikan kepada partai pdi perjuangan: bahwa hitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon beberapa wilayah tersebut adalah sebagai berikut: rekapitulasi suara hilang dan indikasi penggelembungan salah jumlahuntuk daerah pemilihan dki dapil per tps kecamatan kebayoran lama saat, war kunsiitunp see stik indonesia teg paj yar aja see jelas| spel u l ss issn je2 bean see dek man mere tere bawa angan aa, ane pin ai snn sela aaj been ta, kem mma mainan pem ana aan pkb tps da1 selisih stik indonesia ae. men wv d de. bean mer ben psjumlah suara yang hilang jaya saat! aja je| 3gp erp nim tit kelurahan total penggelembungan suara pkb tps da1 selisih san aka lusa pfl pin ale pari linipman dendam pasipapiung eke aaa 11p (2y2oyo| oo eri kemasan ap? nirlasictceta ena umar pegal dgn sya je|e| agro lin ja, vivi yunita kusumandari, s.h. shanti dewi, s.h., m.h.: ibrahim kadir tusam, s.h., m.m.: mike sonia dinasti, s.h.: ahmad radar isman, s.h., m.h.: ir. kurniadi bojonegoro,. s.h.,m. hum.: irwan muin, s.h., m.h.: anwar, s.h.: jubir, s.h.: arifin, s.h., galih aria pamungkas, s.h., rashida siregar, s.h.: sri utami rejeki, s.h.: sulfida, s.h.,, zulfikar sawang, s.h., m: kardinal mana, s.h.: agus setiawan, s.h., anggi images, s.h.: ichsan, s.h.: erizal rahman, s.h., madhuri, s.h.: burhanuddin lm, s.h.alanwomoomo momoooo s.d farah valensiyah inggris, hans) dr. bambang susanto, msc tb. didik zaenal abidin farah valensiyah inggris hans) dr. bambang susanto, msc kecamatan jatinegara kelurahan cipinang muara perolehan suara nenek nara selisih bukti farah valensiyah inggris, hans) dr. bambang didik zaenal abidin kelurahan rawa bunga nomor dan nama calon perolehan suara selisih bukti anggota dprd nisi bukti muhamad laser alam farah valensiyah p846 inggris dr. bambang susanto, msramat jati perolehan suara norge dan nama selisih bukti mp3 ngenonoa dprd pan dimakan par dr. cendana | a | farah valensiyah inggris, hans) pan soon sio aau roshan mahmud ta) farah valensiyah inggris, hans) dr. bambang susanto, tb, didik zaenal abidin kelurahan cawang nomor dan nama perolehan suara kti edisi bukti farah valensiyah inggris dr. bambang susanto, msc bahwa total suara caleg farah valensiyah inggris, hans) yang hilang adalah (tiga puluh sembilan) suara. bahwa total penggelembungan suara oleh caleg dr. bambang susanto, adalah (tiga puluh enam) suara. perbandingan antara suara pemohon caleg farah valensiyah inggris, hans) dengan pihak terkait dr. bambang susanto, sc) adalah nomor dan nama calon perolehan suara selisih tps anggota dprd farah valensiyah inggris dr.b ambang susanto, mscadapun mengenai hasil perhitungan yang benar berdasarkan bukti bukti yang ada pada pemohon adalah sebagai berikut: bukti adalah.d adalah penggelembungan suara caleg dprd dki jakarta atas nama dr. bambang susanto, sc, daerah pemilihan dapil) dki jakarta baratnggelembungan, pemindahan dan penghilangan suara dapil jakarta barat provinsi dki jakarta formulir sehingga berpengaruh pada perolehan kursi dprd propinsi untuk pemohon, kep pita kelurahan pegunungan o|i itesozo jumtansua rasa asa |npsn92 jumpa hsu ras (kelurahan tegalalur ill ites3o jumtansua rasa o o) | 38a its77 juga hsuarasah sa9ms sumahsuarasah maa kelurahan duri kosambi ada |ipsos3 juta hsuarasa |. jumlahsuara sah suara sah |. nekat dit ikelurahanrawabuaya maxi peslainil ayo)! ites37 jumuamsua rasa p3b5 sumiahsuara san sin app wna san pkn psu seremgelemnlnyan muasal apaan suara sah partai pep can pkelurahantegalalur sumansuarasah ites1s |partainassem pso1s.| partai pdip ho7 om met son (pemanasan dana benua oo| kelurahan kamal otp lo. sumunsuarasa tiesto |partarpks oo o16o its28 |partai pk8 (tps32 (partai pks |npsn3a partaidemokrat itesoss |partai poi |those8g partaidemokrat |tps73 |partaigerindra (pesona |partaipks |xpo83 |partai ppp per geger line kri kanak ngawi gula ama yag juliana selama (kelurahan kalideres smunsuarasan ites12 |partarpks (xpo12 |partatppp tesla9 |partaippp |pose8s |partaipks (ts partaigerindra |tps7o |partaidemokrat (tes o71 (partaihanura |partai ppp ins |partai pdipsementara jumlah suara sah seluruh parpol hanya (kelurahanpegadungan ll. sumuansuarasan ites3 |partaioemokat |xps30 |partaippip (desa3 |partaipks |psa5 partaigerindra ites8s |partaippp |mps48 partaigerindra |psa8 partaidemokrat imsa9 |partarpkei |xps partainasdem |. inews6e |partaipks oo (ts partaihanura 2art mri ee3 (tes6e7 |partaibemokkat |tps5 partainasdem (tes87 |partainassem 53m emas pks peta oo sguvbbrran kelurahan cengkarengtimur.' ) | sumansuarasah sesuai |partatpks emas j5 . ahe (kelurahan rawabuaya sumansuarasah |ipsos |partarppp |pa star rin dra ooaggup o too (kelurahankapuk perak sumansuaasah insan8s |partatpks sas patapop aan mlangmasuamapan (kelurahan duri kosambi ll. dll loc peso73 suara oo o) |trs o91 suara sah p.a.n |. kelurahan rawabuaya lo. lo. 7pso30 suara sah p.a.n kelurahan cengkareng barat poo max aan 4yoy),| tps28 suara sah p.a.n o43 suara sah p.a.n kelurahan tegal alur palu nas nyawa tea plp test30 suara sah p.a.n tesla7 suara sah p.a.n res suara sah p.a.n 7ps138 suara sah p.a.n kelurahan kamal ban tps28 suara sah p.a.n tps30 suara sah p.a.n kelurahan cengkareng timur ta nimmkina tes suara sah p.a.n kelurahan pegunungan tes oag suara sah p.a.n pog3 suara sah p.a.n 1pso87 suara sah p.a.n |l. kelurahan kapuk panitera like nolink ininya 7ps212 suara sah p.a.ki jakarta sepanjang daerah pemilihan dki dan dkdi. provinsidki untukpengisian keanggotaan dprd dapil jakarta timur menetapkan mengembalikan suara pemohon sebesar suara menetapkan total perolehan suara pemohon menjadi sebesartimur menetapkan penghitungan ulang kertas suara dapil dki jakartabarat menetapkan penghitungan ulang kertas suara dapil dki jakartjakarta barat dki jakarta dengan nama hid yasin sebagai pemilik suara terbanyak.apil) dki jakarta (dprd provinsi) pemohon mengajukan alat bukti suratitulisan yang diberi tanda sampai dengan sebagai berikut. bukti fotokopi hasil temuan tps tps bermasalah dengan caleg nomor urut dprd dapilbukti fotokopi form dc dprd provinsi dki jakarta kotadaerah pemilihan dapil) dki jakarta (dprd provinsi)pondok kelapalenderduren sawit kecamatan duren sawitmalaka sariipinang muarrawa bungramat jati kecamatan krama jatiawang kecamatan kramat jati jakarta timur daerah pemilihan dapil) dki jakarta dprd provinsi)s.d adalah bukti penggelembungan suara tps dan kelurahan pegunungan: bukti s.d adalah bukti penggelembungan suara tps kelurahan tegal alur, bukti s.d adalah bukti penggelembungan suara tps dan tps bukti s.d adalah bukti penggelembungan suara tps dan kelurahan rawabu.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan tegal alur, bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan kamal, bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan kalideres, bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan pegunungan: bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan cengkareng timur, bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan rawabuaya, bukti s.d. adalah bukti penggelembungan suara partai lain kelurahan kapuk, bukti s.d. adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan duri kosambi: bukti s.d. adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan rawabuaya, bukti s.d. adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan cengkareng cengkareng barat, bukti s.d. bukti adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan tegal alur, bukti s.d. bukti adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan kamal, bukti s.d, bukti adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan cengkareng timur, bukti s.d. bukti adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan pegunungan: bukti s.d. bukti adalah bukti penghilangan suara pan kelurahan kapuk, i2.ame doo jakarta bahwa berdasarkan bukti memohon sebagaimana tabel atas maka perolehan suara yang benar pan kelurahan pisangan baru adalah sedangkan perolehan suara pan yang benar kelurahan cipinang adalah daerah pemilihan dki jakarta (bandingan perolehan suara pan menurut memohon kecamatan duren sawit kelurahan pondok kelapabsa tps nama caleg alat bukti memohon orjakarta. ktb bar are, maa peefarah valensiyah dr. bambang kusumanto, (posmawmamun | laga o | semasa mmonseaanmowmovsrnaa mamamoo farah valensiyah inggris. hans), dr. bambang kusumanto, some drama farah valensiyah inggris. hans), dr. bambangcamatan jati negara kelurahan cipinang mudapil jakarta tps nama caleg farah valensiyah inggris. hans), tidak disebutkan dr. bambang tps nya kusumanto, tepowamutaom perbandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon kelurahan rawabungaima alat bukti memohon momamovaseaatan farah valensiyah jakarta inggris. hans), dr. bambang kusumanto, perbandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon kelurahan kramatjatiara alat bukti memohon siapaaon farah valensiyah inggris. hans), das jamaapara hosmnmamo (ralwaaraw farah valensiyah inggris. hans), dr. bambang kusumanto, oomamtasomlurahan cawang untuk pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah tps nama caleg tidak farah valensiyah inggris. disebutkan hans), tps nya dr. bambang kusumanto, perbandingan antara perolehan suara pemohon caleg farah valensiyah inggris. hans), dengan pihak terkait dr. bambang kusumanto, menurut memohon dan pemohon dapil untuk pengisian keanggotan dewan perwakilan rakyat daerah yang benar adalah sebagai berikut perolehan suara tps nama caleg padatan sia alat bukti memohon jraraivaeensiyan m0nggris. hans), jakarta dr. bambang sesama dame pes bahwa dengan demikian perolehan suara calon anggota legislatif partai amanat nasional dapil yang benar sebagai berikut: jumlah suara yang model macam dadanya riyanto suara roshan mahmud sri kartini agus irianto, sn. dr. cendana t2 muhamad laser alam t1 farah valensiyah inggris, hans), m.a. dr. bambang susanto, sc. tb. didik zaenal abidin daerah pemilihan dki jakarta dprd provinsi)sah keluar yang alat bukti dki pemadu ngan dki jakarta dki jakarta tegal dki dki jakarta dki jakarta duri kosambi dki jakarta dki jakarta jawab dki jakarta bahwa berdasarkan bukti memohon sebagaimana dalam table atas. dalam pengisian sertifikasi telah terjadi kekeliruan penjumlahan tps tps tersebut diatas, sehingga yang benar adalah kolom sesuai dengan penghitungan seluruh suara sah partai politik dan calon, sehingga menjadi benar. kecuali tps kelurahan rawa buaya. sedrawa buaya, pemohon dan memohon ada kekeliruan, yang seharusnya pada kolom dan kolom perbandingan perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi dki jakarta terhadap partai laitegal alur dki partai dki ifa jakarta dki partai kelurahan kamal dki pks jakarta dki pkb jakarta dki pkb jakarta dki demokratdemokrat jakarta dki gerindra jakarta dki pkb jakarta dki jakarta dki jakarta kelurahan kalideres dki pks jakarta dki jakarta dki jakarta dki pkb jakarta dki gerindra jakarta dki demokrat jakarta dki hanura jakarta dkigunungan dki demokrat jakarta dki jakarta dki pks jakarta dki gerindra jakarta dki jakarta dki gerindra jakarta dki demokrat jakarta dki jakarta pkpi dki nasdem jakarta dki pks jakarta dki hanura jakarta dki jakarta dki demokratdki nasdem jakarta dki golkar jakarta cengkareng timur dki pkb jakarta dki pkb jakarta kelurahan rawabuaya dki jakarta dki gerindra jakarta dki kelurahan kapuk dki dki bahwa berdasarkan bukti memohon sebagaimana dalam table atas memohon mengecek tps tps, terhadap jumlah perolehan partai politik dan calon sebagaimana tabel tersebut diatas: terjadi kesalahan penjumlahan lampiran pada jumlah suara partai politik dan suara calon pada partai politik pada tabel tersebut diatas. sehingga tabel kolom menjadi benar sesuai dengan tabel kolom kecuali pada tps tps yang tabel kolom dan kolom sudah teringat datanya. perbandingan perolehan suara pemohon dan memohon provinsi dki jakarta terhadap dugaan. hilangemohoduri kosambi dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta kelurahan rawabuaya dki suara sah jakarta kelurahan cengkareng barat dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta kelurahan tegal alur dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta dki suara sahmal dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta kelurahan cengkareng timur dki suara sah jakarta kelurahan pegunungan dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta dki suara sah jakarta kelurahan kapuk dki suara sahdki jakarta dprd provinsi internal), dan dki jakarta.mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan dki jakarta dki jakarta dan dki jakarta menurut mahkamah, memang benar secara umum pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukmahkamah tidak.(: bahwa pemohon adalah peserta pemilu legislatif tahun untuk dprd dki jakarta daerah pemilihan jakarta timur meliputi (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan cakung, kecamatan mataraman dan kecamatan pulogadung: bahwa memohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suara pemohon, yaitu antara formulir yang ada pada pemohon dengan yang diunggah oleh memohon dalam website miliknya, yang mengakibatkan pemohon telah kehilangan suara sebesar (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meliputi kelurahan pisangan baru, sebanyak (tujuh) tps sebesar suara dan kelurahan cipinang, sebanyak tps sebesar suara, sehingga pemohon kehilangan hak untuk memperoleh kursi, bahwa adapun mengenai perbandingan perolehan suara pemohon dan memohon pen turn sen gua memohon pemohon are pisangan baru suara cipinang suaradalam melakukan rekapitulasi terhadap perolehan suara pemohon, maka patut kiranya apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengembalikan perolehan suara pemohon, yaitu sebesar suara, sehingga total perolehan suara pemohon untuk dapil dki jakartapemilihan dapil) dki jakarta (mindahan dan penghilangan suara dapil jakarta timur provinsi dki jakarta formulir kecamatan duren sawit kelurahan pondok kelapa, kelurahan klender, kelurahan duren sawit, kelurahan malaka sari, kecamatan jatinegara kelurahan cipinang muara, kelurahan rawa bunga, kecamatan kramat jati kelurahan. kramat jati, kelurahan cawang sehingga berpengaruh pada perolehan kursi dprd propinsi untuk pemohon: bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh kpu dki jakarta yang sangat merugikan pemohon sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi pada dapil jakarta timur provinsi dki jakarta bukti ):, telah terjadi penggelembungan suara oleh caleg partai amanat nasional atas nama dr. bambang susanto, sc. dan pengurangan suara pemohon dimana jumlah suara yang ada pada form pada rekapitulasi perolehan suara partai politik pada pleno tanggal april berbeda dengan jumlah suara pada form yang dimiliki baik oleh pemohon maupun yang upload website kpu tabel perbandingan perolehan suara menuruttermohon dan pemohon kecamatan duren sawit kelurahan pondok kelapa untuk pengisian keanggotaan dprd kecamatan duren sawit kelurahan pondokah valensiyah inggris, hans) dr. bambang susanto, muhamad laser alam farah valensiyah inggris, hans) total suara pan yang hilang tabel perbandingan perolehan suara menuruttermohon dan pemohon kecamatan duren sawit kelurahan klender untuk pengisian keanggotaan dprd nomor dan nama calon perolehan sakura selisih bukti anggota dprd isi bukti muhamad laser alam s.d farah valensiyah inggris, han.duren sawit untuk pengisian keanggotaan dprd nomor dan nama calon selisih bukti anggota dprd uku farah valensiyah inggris, hans) saree paw? malaka sari untuk pengisian keanggotaan dprd nomor dan nama calon selisih bukti anggota dprd kukit tempayan, kecamatan batu aji, kota batam, berkurang sebanyak suara, yaitu: pers (rancangan casa (ot setan bua partai golongan jasa drs. harry azhar beam naa pan kelurahan kayu, kecamatan belakang padang, berkurang sebanyak suara, yaitu: partai golongan ham enam? drs. harry azhar soma open aga (ea kelurahan sambal, kecamatan nongsa, kota batam, berkurang sebanyak suara, yaitu: jeatataan cas seen bug partai golongan drs. harry azhar lee msuamananan hear kanan| tamara jumantam pertuantotal kesalahan perhitungan yang dilakukan memohon dari tingkat tps tingkat pps berjumlah suara bahwa selain kesalahan mentabulasi rekapitulasi penghitungan suara sehingga suara pemohon mengalami pengurangan, memohon juga telah melakukan kesalahan mentabulasi rekapitulasi penghitungan suara dengan bertambahnya suara partai nasdem dalam rekapitulasi pada formulir kelurahan, sehingga suara partai nasdemmengalami penambahan suara sebanyak tps pada kelurahan kecamatan wilayah kota batam, yaitu sebagai berikut: kelurahan memberi, kecamatan sagulung, kota batam bertambah sebanyak suara, yaitu hormati dewata hormati dewata pee kak patainademn jean hormati dewata mamasa msse pat merasa jejak berakar paras hormati dewata mate amma too manu jeng hormati dewata mamtosse pedaco hormati dewata mates saja (ema jojo hormati dewata mmtosse ampas jojo terrace teror (eaaneaa hormati dewata mmtosse bawah hormati dewata mess ag, hormati dewata mama awas hormati dewata camat awal ojo merasa jee hormati dewata mamtasse penjara aja jess hormati dewata 2) loe hormati dewata mutasi nawa a77) hormati dewata mamtasse aan (reni nat joo p31320 cetakan (nj jeans hormati dewata mamasa ampas say kan hormati dewata photos awan oei hormati dewata mmtogermaancaa teror (eaaneaa mass belanja |peminat fang penata ja) peras hormati dewata tag ampas ag merasa joe hormati dewata tema bawa hormati dewata awan pung hormati dewata pemtasse amanat hormati dewata mutasserta teror (aenea hormati dewata mmtogse maw hormati dewata mata ar, tamensuaa) jar jremtatm jojo ema page pir pane hormati dewata pmetasse pra eater tor pemain hormati dewata mamasa lawas eos manga jojo hormati dewata mmtosse nga jumlah suara kelurahan kelurahan sei perunggu, kecamatan sagulung, kota batam, bertambah sebanyak suara, yaitu pen pen ket aya hormati dewata mamre pra hormati dewata emas asiae jojo hormati dewata mutasi javan kesan ara jaan para aamcae (eror (eiren pemeras cam hormati dewata masse rawas cap hormati dewata mangsa par era tentara (rss hormati dewata mamre hormati dewata memmaase awal ojo hormati dewemidamcaeo eror even jean tpe permarear jay pasar hormati dewata mamasa (|| rawas mao image (eze hormati dewata memangsa par hormati dewata cia hormati dewata masi awal ojo hormati dewata moom, membaca keterangan tertulis remidamcaeo otot even tea ang hormati dewata remake not a77) hormati dewata mitos ona |mainan hormati dewata mts ama aya demgarcar jajar jess hormati dewata mts kaca dan hormati dewata mmtogse rawas jdancaeo otot even feng mamasa raja hormati dewata mamasa awak asi pum pane hormati dewata bags barbata hormati dewata awan jaya cnn hormati dewata masse awas jee mereka jajan hormati dewata masswere treradencaan eror (sarjana rawa pane hormati dewata ang antara pasar hormati dewata mang dee (ea jumlah suara kelurahan sei kelurahan sungai sei) sekop, kecamatan sagulung, kota batam, bertambah sebanyak suara, yaitu: pera raga can joss aaa (raden ajo porsea hormati dewata mmtagai awal nsmeusi( o kelurahan batu merah, kecamatan batu ampar, kota batam bertambah sebanyak suara, yaitu peter ejaan cas (on pesan asa pemeran jang hormati dewata memamssen rawa o kelurahan tanjung sengkang, kecamatan batu ampar, kota batam, bertambah sebanyak suara, yaitu hormati dewata masse semi apem kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji bertambah sebanyak suara, yaitu petra emas esa tere ana hormati dewata pemtasse (|| amma merasa aje kelurahan tiban baru, kecamatan sekupang, kota batam, bertambah sebanyak suara, yaitu mejeraeeraltancaeo orasi ana hormati dewata memang menjuga telah melakukan kesalahan perhitungan jumlah suara partai nasdem kelurahan tanjung sengkang, kecamatan batu ampar, kota batam, dimana memohon mencatat jumlah perolehan suara partai nasdem sebanyak tetapi apabila dijumlah hasilnya adalah sebanyak sehingga memohon salah melakukan penjumlahan pada formulir model kelurahan tanjung sengkang dan berdampak pada tabulasi rekapitulasi tingkat kecamatan batu ampar model da sehingga partai nasdem mengalami penambahan sebanyak suara, yaitu: partai nasdem tempat versi koreksi da selisih nat: kecamatan batu ampar, kelurahan tanjung sengkang jumlah mma bahwa memohon juga telah melakukan kesalahan tabulasi perhitungan suara dari tingkat kelurahan model rekapitulasi tingkat kecamatan model da yang terjadi kelurahan kecamatan sei beduk dan kecamatan belakang padang, sehingga partai golkar mengalami pengurangan suara yaitu tempat da selisih alat kecamatan sei beduk, (| samusamang rama kecamatan belakang padang, kata lahal telah dilakukan koreksi atas kesalahan perhitungan tersebut diatas, maka perolehan suara partai politik kec belakang padang, kecamatan batu aji, kec batu ampar, kecamatan sagulung, kecamatan sei. beduk, kecamatan nongsa dan kecamatan sekupang kota batam adalah sebagai berikut kaca sisa kaca kaca kecamatan kecaman mata kecamatan kecaman kecil nama matan matan tan tan takada total partai sei. batu sagulung padang batu sekupang nongsa perupa beduk ampar aji han partai nasdem pdi perjuangan partai golkar partai gerindra partai demokrat partai hanura til pkp indonesiprovinsi kepulauan riau yang benar adalah kota kota kab. kab. kab. kab. nama partai bata kab. tinju bintan lingga anambas kari total natuna ngjin mun ang oam pkb pks pdi lem (bd tahan partai baret dan partai laman ala partai aman pan pala partai pbbnasional untuk provinsi kepulauan riau yang benar adalah nanapatal edan bia pasca aa par pe bahwa adanya kesalahan tabulasi rekapitulasi perolehan suara baik dari tingkat tps model c1) tingkat kelurahan model d1) dan adanya kesalahan tabulasi rekapitulasi dari tingkat kelurahan model d1) tingkat kecamatan model da sehingga berdampak pada perolehan suara masing masing peserta pemilu sampai tingkat kabupaten kota model db dan tingkat provinsi model dc hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh memohon (dalam hal ini kpu provinsi kepulauan riau) adanya kesalahan dalam melakukan tabulasi rekapitulasi perolehan suara dengan pemberhentiannya ketua dan anggota kpu kota batam oleh kpu provinsi kepulauan riau dengan keputusan kpu provinsi provinsi kepulauan riapartai nasdem dan partai golkar daerah pemilihan provinsi kepulauan riau:nasdemdan partai golkar daerah pemilihan provinsi kepulauan riauuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota dpr dari daerah pemilihan provinsi kepulauan riau, sebagai berikut tama pata perolehan suarpil kepulauan riau yang diberi tanda sampai dengan .110dan disahkan dalam persidangan tanggal mei 2014dan tanggal juni 2014sebagai berikuttanjung sengkangukit tempayan, kecamatan batu aji,nasional demokra0503 php dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi kepulauan riaubukit tempayanayu, kecamatan belakang padang, kota batamuntuk desa mukakuning, kecamatan sei beduk. model d1 dpr plantkecamatan sei bedukmodel da dpr, kecamatan belakang padangambal, kecamatan nongsa, kota batam, provinsi kepulauan riau. bukti sertifikatambal, kecamatan nongsa, kabupaten kota batam, dapil kota batamsuaramemberiungai perunggu dan tps desa sei perunggungai sekopatu merah, kecamatan batu amparmodel untuk, desa kelurahan batu merahanjung sengkangempayan, kecamatan ajikeputusan kpu pts kpu prov tahunbc) bukti keputusan kp. bukti artikel tentang pemberhentian komisioner kpu batam. bukti keputusan kpu pts kpu prov tahun tentang pengambilalihan pelaksanaan tahapan pemilu dpr, dpd, dan dprd tahun tingkat kota batam oleh komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau. bukti formulir da dpr rekapitulasi perolehan suara kecamatan batu amparatu aji, provinsi kepulauansurat keterangan persidangan atas nama iran lubis pada tanggal juni sebagai saksi partai golkar tingkat pi.ndy dwi prasetylay maharani pada tanggal juni sebagai ketuaachmat dwi tingkat pps depan notaris dan legalisasi oleh markus gunawantaris kota batam. bukti surat keterangan persidangan atas nama haris mulyanenar nicolas hutapesuginarketerangan persidangan atas nama hias wilson samosiyahrial ali akbananang aris slasmawarni situmorangwiki affadanpriydirmhd. haryadi nasution pada tanggal juohammad sultdedi meihendriita maria pada tanggal juni sebagai saksi partai golkar tingkat kpps tps kelurahan sungai sekopbengkong permai, blok nomor rw kecamatan bengkong laut, batam. saksi merupakan saksi mandate dari partai golkar untuk kelurahan tanjung sengkang, kecamatan batu ampar, batam. saksi menyatakan bahwa kelurahan tanjung sengkang terdiri atas tps. rekapitulasi penghitungan suara kelurahan tanjung sengkang dilaksanakan pada tanggal april selama rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan sanggahan atau keberatan. saksi menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara untuk partai nasdem yang berpengaruh terhadap perolehan suara partai golkar. melalui acuan formulir yang salah, maka jumlah total perolehan suara partai nasdem yang diumumkan saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah tetapi, setelah dilakukan penjumlahan kembali ternyata hasilnya adalah sejumlah suara. saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi bukan merupakan saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. sutrisno saksi berdomisili kavling pelopor, rw kelurahan sungai sekop kecamatan sagulung, kota batam. saksi merupakan saksi mandat partai golkar untuk kecamatan sagulung. perolehan suara partai golkar untuk keseluruhan kecamatan sagulung adalah sejumlah suara. permasalahan terjadi pada adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir dan formulir tiga kelurahan yang terdiri atas tps, yakni kelurahan memberi, kelurahan sungai sekop, dan kelurahan sungai perunggu. sehingga, selisih total untuk (tiga kelurahan adalah sejumlah suara. saksi tidak sempat menyandingkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan oleh kpud karena tidak memiliki data pembanding. saksi menegaskan bahwa terdapat penambahan suara untuk partai nasdem sejumlah suara tiga kelurahan tersebut yang didukungdaan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir dan formulir demon saksi berdomisili tiban lama, rw nomor kelurahan tiban lama, kecamatan sekupang, kota batam. saksi merupakan saksi partai golkaruntuk pleno kpu pusat dan juga saya sebagai tim data untuk dpd partai golkar untuk provinsi kepulauan riau. berdasarkan pengolahan data yang saksi lakukan dengan menggunakan formulir yang dimiliki, perolehan suara untuk partai golkar seharusnya adalah sejumlah suara. namun, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara kpu pusat, perolehan suara partai golkar hanya suara. terdapat kehilangan suara sejumlah suara. saksi sudah mengajukan keberatan kpu pusat dan bawaslu namun tidak ada tanggapan dari bawaslu. menurut saksi, terdapat perbedaan perolehan suara antara yang tercantum dalam formulir da dengan yang tercantum dalam formulir db kecamatan batu aji dan kecamatan sekupang. peningkatan perolehan suara yang signifikan dari formulir da formulir db terjadi pada partai nasdem. saksi menyatakan bahwa perhitungan suara terasa adil dilakukan setelah diambil alih oleh kpu8'kepulauan riau perolehan suara pemohon provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dpr bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dapil kepulauan riau dari yang semula menjadi atau sebesar suara: bahwa pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai nasdem sebesarrolehan suara pemohon partai golkar) provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dpr dapil kepulauan riau adalah dapil kepulauandemokrat hanura pkpi tabel perolehan suara pemohon pada tps kelurahan tanjung sengkang partai perolehan suara (model alat tps dan dpr ri) bukti partai golkar drs. harr azhar azis, ir. sudirman alun liana manage iktndonesiafgolkar drs. harry azhar azis, ir. sudirman alun liana manage nan tabel perolehan suara pemohon pada tps kelurahan kayu partai perolehan suara (model alat tps dan dpr ri) bukti calegsambal partai perolehan suara (model alat tps dan dpr ri) bukti partai golkar drs. harry azhar azis, ir. sudirman alun liana manage apakan tabel perolehan suara partai nasdem pada tps kelurahan memberiormati dewata hutagalung, buanakepmenkepulauan riauta hutagalung, masal) partai drs. keren hormati dewata hutagalung, san aia partai (ps drs. acara) hormati dewata hutagalung, aan partai drs. omar hormati dewata hutagaltabel perolehan suara partai nasdem pada tps sei perunggatu merahanjung sengkangiban barjawab dalil pemohon tentang adanya kesalahan rekapitulasi dianggap tidak beralasan, sebagaimana dengan data yang dimiliki memohon terhadap perolehan suara partai nasdem pada tabel berikut: tabel perolehan suara partai nasdem pada tingkat kecamatan batu ampar kan bca mani kecamatan batu ampar, kel. tanjung sengkang pera tabel perolehan suara pemohon pada tingkat kecamatan belakang padang dan kecamatan sei beduk bukti kecamatan sei beduk, kel. muka kuning kecamatan belakang padang, kel. kayu. .kepri. sampai dengan t . .kepri. t . .kepri. sampai dengan t . .kepri. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. .kepri1 dari dapil provinsi kepulauan riau. bahwa memohon telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pengisian keanggotaan dpr dari dapil provinsi kepulauan riau sebagai berikut (catatan san (re bahwa daerah pemilihan provinsi kepulauan riau untuk kursi dpr telah ditetapkan oleh kpu provinsi kepulauan riaubuara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut adalah suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut adalah suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut adalah suara. saksi partai politik hadir,cher bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara dan partai politik yang mendapatkan kursi oleh memohon, karena telah terjadi kesalahan tabulasi yang mengurangi suara partai golkar sebanyak suara dan menambah suara partai nasdem sebanyak suara, serta terjadinya penambahan maupun pengurangan pada partai lain sehingga dalam hal tidak terjadi kesalahan, maka perolehan suara partai politik yang sebenarnya adalah sebagai berikut perolehan perolehan nama partai suara yang koreksi suara yang see tpa mer (nee jar kans bahwa kesalahan yang dilakukan memohon dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara khususnya partai nasdem dan partai golkar terjadi dari tingkat tps tingkat pps kelurahan beberapa kecamatan wilayah kota batam, sehingga darinasional demokratsaman ane taufik mutasi anna nana saksi berdomisili di. sungai panas, komplek musa jaya blok nomor batam, kota batam. manna aan saksi merupakan saksi dari partai nasnenkan nana anne nenek saksi merupakan sekretaris partai nasdem kota batam. @adlannnknnn naa saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi dari bawaslu. donna ana jeffrey k.s. @annnnanannn nana memnnnnann@anakan nana saksi merupakan saksi mandate partai nasdem kpu kota batam. @andnnanannn nan@anakannnannnnanan nenekemmaramuulasi rekapitulasi memohon sebagaimana tersebut atas mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi pemohon yakni: kesalahan tabulasi dari dari tps pada kelurahan kecamatan wilayah kota batam, yang berakibat pada pengurangan suara untuk partai golkar sebanyak suara, yakni terjadi kelurahan tanjung sengkang, kecamatan batu ampar, berkurang sebanyak suara yaitu: tps partai dan selisih bukti as partai golongan drs. harry poem ir. sudirman ama ellen hem saad partai golongan kpps salah menjumlahkan, drs. harry sehingga hasil ega ir. sudirman dengan model indonesia ellen f.l2 hermes tumarsuara ejemaenea, oempongrangaan apolongan karya golkar) untuk dpr dapil kepulauan riau terdiri dari kota batam, kota tanjungpinang, kab. karimun, kab. bintan, kab. natuna, kab. lingga, kab. anambas. bahwa kpu kota batam telah menetapkan hasil pemilihan umum anggota dprd kota batam, untuk dapil kepri kota batam sebagai berikut indonesia create peri pesawat penbarg.: dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kota batam ada tiga)mana dalam huruf tersebut, maka diadakan rapat pleno perbaikan di. tanjungpibuktiterlahir muhammad bawaslu laporan diatas mustofa dan dilanjutkan panwascam pps tanjung untuk diplenokan tingkat ppk riau dan pps bawaslu laporan dikammomumame.amatanamatan unpar, kab. karimun. bukti dan laporannya yang diperoleh pengawas pemilukel. alai kecamatanamatan nongsa. bukti model bawaslu kota batam untuk kel. batu besar dan model da kecamatan nongsa. bukti model bawaslu kota batam untuk kel. sambal dan model da kecamatan nongsa. bukti model bawaslu kota batam untuk kel. tanjung piatu dan model da kecamatan sei beduk. bukti18 model bawaslu kota batam untuk kel. muka kuning dan model da kecamatan sei beduk. bukti19 model bawaslu kota batam untuk kel. rangsang dan model da kecamatanamatan sei beduk. menimbang bahwa baik pemohon, memohon, maupun pihak terkait partai nasional demokratkepulauan riau (dpr ri) menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap penetapan perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi oleh memohon. menurut pemohon, terjadi kesalahan tabulasi yang mengurangi perolehan suara partai golkar suara dan menambah perolehan suara partai nas dem suara, serta terjadinya penambahan maupun pengurangan perolehan suara pada partai lain dapil kepri kesalahan yang dilakukan oleh memohon dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara, khususnya pada partai nasdem dan partai golkar terjadi pada saat pemindahan perolehan suara dari tingkat tps tingkat pps kecamatan batu ampar, kecamatan batu aji, kecamatan belakang padang, dan kecamatan nongsa wilayah kota batam. selain kesalahan rekapitulasi penghitungan suara, memohon juga telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dengan bertambahnya suara partai nas dem dalam rekapitulasi pada formulir kelurahan, sehingga suara partai nas dem mengalami penambahan suara tps pada tujuh kelurahan empat kecamatan wilayah kota batam, yaitu kelurahan memberi, kelurahan sei perunggu, dan kelurahan sungai sei) sekop, kecamatan sagulung, kelurahan batu merah, kecamatan batu ampar, kelurahan tanjung sengkang, dan kelurahan tiban baru, kecamatan sekupang. i3.14jsebagai berikut: bukti pemohon (bukti bertandaohon (bukti bertanda kepri dan bukti pihak terkait (bukti bertanda pt. kepriberdasarkan bukti tersebut, menurut mahkamah, bukti pemohon mengenai perolehan suara partai nasdem tps kelurahan memberi, kecamatan sagulung, tidak meyakinkan kebenarannya karena bukti tersebut ditandatangani oleh para saksi dengan menggunakan tanda tangan basah yang berbeda dengan formulir dpr yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait. selain itu jumlah perolehan suara sah partai nasdem dalam bukti pemohon, yaitu suara berbeda dengan jumlah yang ada dalam bukti memohon yang bersesuaian bukti yang diajukan pihak terkait, yaitu perolehan suara partai nasdem suara. perbedaan perolehan suara partai nasdem versi pemohon, memohon, dan pihak terkait tersebut juga terdapat pada tps tps lain kelurahan memberi, kecamatan sagulung (vide bukti bukti kepri. dan bukti kepri yang berdasarkan bukti tersebut perolehan suara partai nasdem bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait, hanya bukti yang diajukan pemohon yang berbeda. mahkamah menyakini kebenaran perolehan suara partai nasdem berdasarkan bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait sehingga menurut mahkamah, memohon telah melakukan proses tabulasi dengan benar. selain itu berdasarkan keterangan agus setiawan, ketua ppk kecamatan sagulung, persidangan mahkamah, menyatakan bahwa saksi partai politik hadir dan menandatangani dalam formulir dan formulir tersebut. menurut mahkamah pengurangan suara partai golkar sebanyak suara sebagaimana didalilkan pemohon tidak akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon,manontoh lain dalam hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan suara kecamatan bintan utara, jumlah suara sah seluruh partai politik berubah bertambah dari form model da dpr ri form model db dpr ri sebanyak suara padahal seharusnya jumlah tersebut sama. penaikan suara semacam ini sangat berani karena akan meninggalkan jejak yang banyak, dan telah terjadi seluruh kepulauan riau. namun kali ini berusaha ditutupi dengan cara segera merubah da1 kebawah hingga hingga pembuatan baru aspal dan mengirimkan kpu pusat data palsu (bukan suara rakyat sesungguhnya) saat ini telah beredar banyak penjualan aspal dengan harga tinggi seolah olah tersebut lah yang benar. tindak pidana ini dilakukan berulang ulang, tanpa ada rasa takut atau bersalah sama sekali. bahkan kalau kita cermati suara pada point tersebut diatas suara nyat kadir sebagai salah satu caleg partai nasdem terbukti telah dinaikkan hampir dari setiap tps dalam formulir. untuk membuktikan dalilnya tersebut adanya pelanggaran berupa penggelembungan suara, dikarenakan adanya (dua) versi c1, berikut pemohon bandingkan versi bukti berikut ini hal lain yang sangat menyesatkan terjadi kabupaten lingga dimana petugas petugas kpps yang dipilih berdasarkan kelompok kelompok dan tidak berdasarkan merit system, kemampuan pribadi, namun namun berdasarkan kepentingan pribadi kelompok. ini adalah puncak dari gunung atas kesalahan penyelenggaraan pemilu dimana petugas petugas kpps telah dipengaruhi untuk berpikiran tidak lurus dan benar sebelum penyelenggaraan pemilu dilakukan. contohnya adalah yang terjadi tpu kecamatan lingga utara, desa suara dimana pada saat baru saja selesai penghitungan suara dimana pemohon mendapat suara sebagai berikut: suara partai sebanyak: suara, suara caleg sebanyak suara, suara caleg sebanyak suara: suara caleg sebanyak suara, sehingga total jumlah suara adalah suara pada saat pembuatan dokumen petugas kpps pada waktu itu, semacam ada instruksi perintah terselubung sebelumnya, telah dengan sengaja langsung mengurangi suara pemohon hingga hanya menjadi suara. pada saat ditanyakan oleh bapak masih, yang kebetulan adalahlingga dari partai pku, mengenai mengapa suara partai berubah, dengan seenaknya dijawab bahwa isikan untuk dpr pak, yah kita pindahkan saja orang orang kita pak, apa salahnya katanya. setelah bapak masih, anggota dpr kab. lingga memarahi orang tersebut, maka orang tersebut mengembalikan suara partai gerindra dan mengganti dengan yang baru. hal ini menurut pengakuan bapak masih banyak terjadi kab. lingga karena menganggap partai gerindra adalah milik kelompok tertentu yang bukan kelompok mereka. berdasarkan fakta fakta diatas kami meminta kepada bapak agar mendudukkan permasalahan ini pada proporsi yang benar agar kecenderungan orang yang kalah dalam pemilu dapat menerima kekalahan dengan besar hati, bukan justru mencari cara cara dan menghalalkan segala cara yang dapat menjerumuskan kpu bersama jajarannya dalam permasalahan hukum yang pelik. bahwa jelas dalam hitungan cepat dpr untuk prov. kepri, partai gerindra termasuk dalam pemenang besar, bersama partai lainnya yaitu pdip dan partai amanat nasional. perlu disadari bahwa karena kebiasaan buruk yang telah lama terjadi prov. kepri, maka partai partai pemenang pemilu pun ikut serta dalam perlombaan membeli suara karena ketakutan akan terjadi penggelembungan suara partai lain yang menyebabkan kekalahan bagi partainya, kecuali partai gerindra yang kami jamin tidak ada melakukan hal apapun untuk menaikkan suara partai, hanya justru berusaha mempertahankan suara yang sudah diberikan rakyat. namun karena suara partai gerindra telah begitu tinggi sehingga partai partai lain kesulitan untuk mengimbangi suara tersebut sehingga dengan penggelembungan suara yang dilakukan beberapa partai menyebabkan jumlah pemilih menjadi sangat besar. bahwa adanya pelanggaran tersebut diatas, setidak tidaknya terdapat fakta yang menunjukan terjadi penambahan perolehan suara pada partai nasional demokrat nasdem), hal demikian sebagai pemohon dapati antara lain table berikut ini: penambahan perolehan suara partai nasdem kota batam suara desa kelurahan kecamatan tps model model selisih kes benak c: treimoenasr (serasa sis ann desa kelurahan kecamatan tps model model selisih joran tome sama jas moe kan slenski jessie jae jas jera tome (sara jer konsesi (samiwajao jan jas ana esei (sama sei (sama jas jos peta tebet (sama jas (se joo tomboi (saw: lan mirei (ame jas atm isma joe lan aro isma gal ken lan lan cnn lan jaa area d1i merenggut sagulung jago sei merenggut sagulung (so. mo) sei merenggut sagulung me) sei merenggut sagulung jose sei merenggut sagulung fee sei merenggut sagulung |eg (ego) sei merenggut sagulung eren) sei merenggut sagulung fase sei merenggut sagulung sei merenggut sagulung sei merenggut sagulung fo) sei merenggut sagulung joo sei merenggut sagulung are sei merenggut sagulung poolambahan perolehan suara kota batam partai golkar. tps kelurahan kecamatan kabupaten kota partai jumlah jumlah suara selisih asli berdasarkan bukit bestari sei jang tanjungpinang golkar snn akan aan bukit bestari sei jang tanjung pinang golkar tanjung tanjung tanjung pinang golkar ter sagulung sagulung batam golkar penurunan perolehan suara pemohon kota batam meomutm sewa bca seus kecamatan kelurahan tps selisih arema pom pam asma magna makan dengan man aca men aan space senweron papa smmoton pap same |osarawes papa arena dowowopama merekam tanjung batu ampar sengkangtanjung sengkang isomreommom pam fan bahwa pelanggaran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu juga terjadi pada kelurahan sei langkah, sei sekop, juga terdapat kecamatan lubuk baja kelurahan bali indah, bali permai, kampung pelita dan kecamatan kecamatan batam. hal ini juga terjadi terutama kota tanjung pinang, kabupaten karimun, kabupaten bintan, kabupaten natuna, kabupaten anambas dan kabupaten lingga, sehingga terjadi penambahan suara partai nasdem dan partai golkar yang terjadi seluruh provinsi kepulauan riau. penurunan perolehan suara pemohon kota tanjung pinang suara tanjung balai karimun . suara kab. bintan suara total suara penggelembungan suara nasdem kab. karimun suara kota tanjung pinang suara kabupaten lingga suara total suara penggelembungan suara golkar kota batam suara kota tanjung pinang suara kab. karimun suara kab. bintan suara kab. natuna suara kab. anambas suara total suara berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara yang benar menurut pemohon dan memohon adalah penishansselisih memohon pemohon nasdem golkar gerindra demokrat hanura pkpi total perolehan suara sehingga perhitungan kursi sesuai dengan bilangan pemilih pembagi bpp) yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut kursi tahap pertama partai berdasarkan perolehan suaram dengan demikian pemohon berhak memperoleh (satu) kursiprimaire mengabulkan permohonan pemohon. membatalkan penetapan komisi pemilihan umum dapil perolehan suara memohon pemohon kepulauan riau memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini. subsiditidak tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang terutama pada kabupaten batam dan ataubukti surat rekomendasi bawaslu kabupaten karimun bawaslu kab krm iv buktimodel dan model dpr partai nasdem kel. bengkong indah, kel. sei perunggu, kel. silikon, kel. memberi dan kel. bukit tempayan. bukti putusan dkpp pke iii dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia hari sabtu tanggal meitanjung pinang tanggal aprilnasional demokrat: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait partai nasional demokratapps) nomor i pan php.dpr dprd bertanggal meikepulauan riau tanggal mei daerah pemilihan dprdaerah pemilihan dpr ri, dprd provinsi dan dprd kota bukti form iv p l dkpp tanda terima pengaduan dan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: iv p l dkpp atas nama drs. hendri deli tanggal bukti form c1dpr tps tps desa kelurahan bulang ke. batu aji kota batam bukti .12a form desa kelurahan bulang ke. batu aji kota batam bukti form tps tps tps tps tps, tps tps tps tps dan dpr desa kelurahan sei langkah kec sagulung kota batam bukti .13a form desa kelurahan sei langkah kec. sagulung kota batamkabupaten kota karimun kepulauan riau bukti form c1dpr tps29 desa kelurahan duriangkang ke. sei beduk kota batam bukti .15a form desa kelurahan duriangkang kec. sei beduk kota batam bukti form c1dpr tps1dan tps desa kelurahan balai indah kec. lubuk baja kota batam. bukti .16a form desa kelurahan balai indah kec. lubuk baja kota batam bukti form kecamatan lubuk baja7a form kec. lubuk baja kota batam bukti form tps dan tps desa kel. tj. piatu kec. sei beduk kota batam bukti .18a form desa kel. tj. piatu kec. sei beduk kota batam bukti form dpr tps31, tps dan tps desa kelurahan sei harapan kec sekupang kota batam bukti .19a form dpr desa kelurahan sei harapan kec sekupang kota batam bukti form dpr tps26 desa kelurahan pantai lestari kec sekupang kota batam. form dpr desa kelurahan pantai lestari kec sekupang kota batam bukti form dpr tps desa kelurahan sukawati kec batam kota kota batam bukti form db1 dpralasurat pernyataan pengunduran diri atas nama mahmudi hasan ketua kpps tps sungai langkah barat. tertanggal bukti foto pembukaan kotak suara yang rusak ppk tps sei makam barat foto tps segel amplop, amplop rusak dan kertas suara bercampurkota provinsi kepulauan riau bukti form dpr tps, dan desa kelurahan tanjung pinggir kec. sekupang kota batam bukti form dpr tps, desa kelurahan sei harapan kec. sekupang kota batam bukti form dpr tps, desa kelurahan tanjung piatu kec. sei bedug kota batam bukti form dpr tps, desa kelurahan duriangkang kec. sei bedug kota batam bukti form dpr tps, desa kelurahan rangi bedug kota batam bukti form dpr tps desa kelurahan kampung pelita kec. lubuk baja kota batam bukti form dpr tps desa kelurahan sei langkah kec. sagulung kota batam bukti form dpr tps, desa kelurahan balai indah kec. lubuk baja kota batam bukti form dpr tps desa kelurahan bulang, kec. batu aji bukti .95a form dpr desa kelurahan bulang, kec. batu aji bukti form dpr tps desa kelurahan tiban baru kec. sekupang kab kota batam bukti surat pernyataan yang dibuat oleh ali nurdin tanggal juni bukti form dpr tps desa kelurahan sadar kec. bengkong kab kota batam bukti .98a form dpr desa kelurahan sadar kec. bengkong kab kota batam bukti form dpr tp, dan desa kelurahan sadar kec. bengkong kab kota batam form dpr desa kelurahan sadar kec. bengkong kab kota batam bukti form dpr desa kelurahan sungai makam timur kec. karimun, kab. kota karimun kepulauan riau bukti .100a form da dpr desa kelurahan sungai makam timur kec. karimun, kab. kota karimuutusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia dkpp pke iii tertanggal mei bukti model form dan lampiran form tps desa kelurahan parit benua. kecamatan meraha model form dan lampiran form tps desa kelurahan teluk uma. kecamatan tebingb model form dan lampiran form tps desa kelurahan sei makam timurc model form dan lampiran form tps desa kelurahan sei makam baratd model form dan lampiran form tps desa kelurahan tanjung balaimodel da kecamatan. bengkong kabupaten kota. kota batam provinsi.ude iwan sholihin saksi berdomisili jalan sidomulyo nomor tanjung pinang. saksi merupakan saksi mandate dari partai gerindra. selama proses rekapitulasi penghitungan suara, says mengajukan keberatan lisan dan keberatan tertulis yang ditandatangani oleh ketua kpu provinsi. keberatan saksi tersebut adalah mengenai tidak adanya sinkronisasi antara jumlah penghitungan suara pada formulir dpr dan formulir selain itu, saksi menyatakan keberatannya juga mengenai adanya indikasi suara partai lain yang digelembungkan baik kota batam maupun kabupaten kota lainnya. saksi menginginkan perolehan suara partai gerindra untuk dpr dikembalikan pada urutan ketiga sebab saksi mencurigai adanya pelanggaran dan pengurangan perolehan suara partai gerindra untuk wilayah kota batam desa bali indah kecamatan lubuk baja, desa sukawati kecamatan batam, desa sungai langka kecamatan sagulung, desa duriangkang kecamatan sungai beduk, desa sungai harapan kecamatan sekupang, desa bulang kecamatan batu aji. total pengurangan suara partai gerindra pada kota batam adalah sejumlah suara, untuk kota tanjung pinang sejumlah suara, untuk kota tanjung balai karimun sejumlah suara, untuk kabupaten bintan sejumlah suara, sehingga total keseluruhannya adalah sejumlah suara. saksi menegaskan adanya penambahan perolehan suara partai nas dem kota batam terjadi kecamatan sagulung, desa memberi, kelurahan sungai perunggu, kelurahan tanjung pinggir, kelurahan sungai lekuk dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah suara. penggelembungan suara partai nas dem untuk kabupaten karimun adalah sejumlah suara, kota tanjung pinang adalah sejumlah suara, kabupaten lingga adalah sejumlah suara, sehingga, jumlah keseluruhan perolehan suara adalah sejumlah suara. oktavita saksi berdomisili kampung tanjung permai, desa pangkep, rw kabupaten karimpemantau tps kelurahan sungai raya, saksi kelurahan sungai raya, saksi ppk, dan saksi pleno kpu. pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan, saksi tidak mengajukan keberatan dan saksi tanda tangan formulir pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk tanggal april sampai dengan tanggal april saksi mengajukan keberatan keberatan mengenai hilangnya (satu) kertas suara sah dpr tps dan tps rapat pleno kpu pada tanggal april akhirnya memutuskan bahwa satu kertas hilang tersebut merupakan kertas suara tidak sah. saksi menegaskan bahwa banyak sekali formulir yang halaman depannya tidak berisi dan ada juga formulir yang tanda tangan kpps nya sudah sudah berubah terutama pada bagian keterangan saksi. dapil tanjung pinang perolehan suara pemohon (partai politikd provinsi) provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd tanjung pinang. suara suara memohon pemohon tanjung . pinang ketidaksesua ian data model dengan model menyebabkan pengurangan jumlah suarabahwa terdapat ketidaksesuaian data antara mode dengan model antara lain adanya perbedaan form yang beredar dalam tps seperti ada yang menggunakan hologram dan ada yang tidak menggunakan hologram: rekapitulasi pps terdapat keganjilan dalam adanya penambahan tps(tps yang seharusnya berjumlah menjadi tps), dalam rekap form (tps s d adanya perbedaan jumlah suara caleg form (pps) form (ppk), disinyalir tidak sesuai datanya, adanya form dalam bentuk tulisan tangan dan form tersebutdiambil dari internet, dan terdapat form yang dicoret dari ppkuffmaa kai sai pemilihan suara pemohon kepulauan kepulauan gema soon kta lperolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dprd provinsi) dapil tanjung pinang mer calon suara suara anggota memohon pemohon dprd provinsi mertua . baskara, ketidaksesuaiandata se. model dengan model db, menyebabkan pengurangan jumlah suara calepenggelembungan suara dengan penjelasan sebagai berikut pada kecamatan bukit berlaritimurbarat kolarovinsi daerah perolehan selisih pemilihan suara pemohon kepulauan kepulaulkarinstitusitertuangdi halamkepulauan riau perolehan suara pemohon (partaigerinda) menurut memohon provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dpr memohon menyampaikan dan menjelaskan kontra a!at bukti terkaitdengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (partai gerindra) pada dapil kepulauan riau tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon (partai gerinuntuk pengisian keanggotaan dpr suara suara memohon memohon pemohon kepulauan riau .riau.riau uraian alat bukti: bahwa permohonan pemohon pada halaman sampai dengan halaman ada penambahan objek dari tidak adanya bukti bukti sehingga perolehan suara pemohon provinsi kepulauan riau tetap berdasarkan hasil dari memohon bahwa dalam permohonan pemohon untuk perhitungan suara yang ada provinsi kepulauan riau halaman permohonan pemohon yang pada intinya terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. bahwa terkait dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masifbukan merupakanrmohonan pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon untuk kepulauan riau halaman sampai dengan ha bahwa memohon pada pokoknya perolehan suara pemohon (partai gerindra) provinsi kepulauan riau telah benar dan sesuai dengan bukti memohon (bukti form db. da. dan dc.2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota,1sampai dengan .kepri.15ingkat provinsi dalam pemilihan umum tahun .kepri. s.d .kepri. model db dpr se provinsi kepulauan riauapt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan hometaamamsagang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan |hamenkramangtos pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan itmonikaaman pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (tooitaamamsasang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan istana aging pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (homoitaamamsagtng pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ihmenteann sgt pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan tomoitaamamsagang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (hamantansejtngoitaamamsagang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan deama samaitamamsagtng pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan damar sego pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (roitearamsasang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan dea sektor pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (homarareparsamaan ata pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan jam romani krama sung pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ibowararagatsanaan pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (ani omoi keamanegang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan lammirarggarsonamromoni oma agung pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (hawa range1samaran ata pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ama romana man eibovirangantsona sat pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (aavarangpatsaman ata pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan |amatamgakeamamsg rangaiteamamagang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (sagiranepatsanaan stm pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan jamyahangateanam sep|amahangateamamsegang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ibowaranmpntsonaa stm pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan (hawiranggatsanaan pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan jaa png keamamagang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ihovarangantsona pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan |ayahanda krama ajang pt. kepri foto copy lampiran model tps kelurahan ibovirangpntsona stm: partai politik perolehan memmaramu san kva yan andangprangode taeerakan indonesia rayadaerah pemilihan provinsi kepulauan riau: restoran @ingatan apaan nt, partai keadilan dan persatuan mank akan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiaprama laporan iv berdasarkan hasil panas muhammad kajian bawaslu cam mustofa dan laporan diatas pps tanjung dilanjutkan riau panwascam untuk diplenokan tingkat ppk laporan iv kaharuddin berdasarkan hasil panas dan pps kajian bawaslu cam tanjung riau laporan diatas dilanjutkan panwascamdanatasdikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi secara massif antaralain bahwa, penggelembungan, pemalsuan surat surat, pemalsuan c1, bahkan hingga da1 dan db1, penghilangan suara pemohon, yang terjadi secara massif hampir seluruh prov. kepri, terutama yang telah terjadi kota batam, kota tanjung pinang, kabupaten bintan, kabupaten karimun. pelanggaran terjadi bukan hanya berupa pelanggaran administratif saja, namun juga berupa pelanggaran berupa tindak pidana pemilu bahkan tindak pidana umum yang terjadi kab. natuna dan kab. anambas serta kab. lingga bahkan pelanggaran terhadap udang undang juga terjadi pada kabupaten karimun, hal demikian sebagaimana surat rekomendasi bawaslu kabupaten karimun bawaslu kab krm menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak pelanggaran yang terjadi secara masif, antara lain, adanya penambahan suara, pemalsuan formulir dan formulir sampai formulir da dan formulir db penghilangan suara pemohon, hampir seluruh provinsi kepulauan riau, terutama terjadi kota batam, kota tanjung pinang, kabupaten bintan, dan kabupaten karimun. pelanggaran tersebut terjadi bukan hanya berupa pelanggaran administratif saja, namun juga pelanggaran berupa tindak pidana pemilu bahkan tindak pidana umum yang terjadi kabupaten natuna, kabupaten anambas, dan kabupaten lingga. pelanggaran juga terjadi pada tingkatan kpps, pps, ppk, serta kpu kabupaten dan kota, dengan mengubah hasil pilihan masyarakat secara berulang ulang dan terjadi sangat terorganisasi, masif, dan terbuka,dalam bagian duduk perkara, ditemukan fakta persidangan memohon telah melakukan penghitungan perolehan suara pemohon dengan benar provinsi kepulauan riau, terutama kota batam, kota tanjung pinang, kabupaten bintan, dan kabupaten karimun. selama proses pemungutan dan penghitungan suara tps, rekapitulasi perolehan suara tingkat kelurahan, dan rekapitulasi perolehan suara kecamatan, antara lain, kecamatan tanjung pinang, tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon baik secara lisan maupun tulisan yang dituangkan dalam pernyataan ataupun formulir keberatan. hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi andi anwar, yaitu salah seorang penyelenggara ppk batu aji dan deskarido ppk sungai beduk,nerangkan tidak ada keberatan dari saksi partai politik pada rekapitulasi ppk tersebut. selisih perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon telah dibantah oleh memohon. menurut memohon, apabila menggunakan selisih angka yang didalilkan oleh pemohon, secara tidak langsung akan menaikkan jumlah suara sah atau tidak sah seluruh partai politik dan berakibat kepada selisih lebih atau selisih kurang jumlah pemilih dan penggunaan surat suara atau suara tidak sah. berdasarkan bukti memohon berupa formulir dc dpr, halaman provinsi kepulauan riau, daerah pemilihan dpr kepulauan riau, yang ditandatangani oleh saksi saksi partai politik, jumlah akhir perolehan suara sah partai dan suara calon untuk partai gerindra suara (vide bukti kepri menurut mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan mengenai pelanggaran yang dilakukan memohon berupa, penambahan suara, pemalsuan formulir formulir formulir da dan formulir db demikian juga tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mengenai penghilangan suara pemohon secara masif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon:i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon untuk daerah pemilihan kepulauan riau mahkamah telah menerbitkan ketetapan nomor php.dpr dprd xi1dan dan hanya tercantum daftar daerah pemilihan yang dipersoalkan serta tidak bersesuaian antara polita dan petit sehingga tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangakepulauan riau tidak memenuhi ketentuan dalam huruf danerah pemilihan kepulauan riau dprd provinsi) tidak dapat diterima.nyayang intinya berisi pelanggaran tidak adanya logistik saksi saksi disemua tps, seperti tidak diberikannya formulir model formulir model lampiran model dpr dprd provinsi kabupaten kota. semua saksi tidak diberikan berita acara pemungutan perhitungan suara yang ditulis dengan benar dan lengkap. plant penuh dengan coretan. berita acara model dan lampiran model tidak diisi dengan benar banyak yang tidak ditandatangani. bahwa pelanggaran juga terjadi pada tingkatan kpps, pps dan ppk, kpu kota dan kabupaten, dengan seenaknya merubah ubah hasil pilihan masyarakat secara berulang ulang, dan terjadi sangat terorganisir, masif, terbuka dan tanpa ada rasa bersalah sama sekali, padahal pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana. oleh karena, pelanggaran tersebut terjadi, secara terstruktur, sistematis dan masif, namun demikian tidak adanya tindak lanjut dari memohon untuk memperbaikinya, hal demikian jelas menunjukkan bahwa prov. kepri telah terjadi degradasi ketaatan hukum yang sangat memprihatinkan hingga telah sampai pada pengakuan bahwa tak ada hukum yang perlu ditaati dan hukum tidak berlaku prov. kepri. keadaan seperti ini jelas sangat berbahaya bagi masyarakat, karena bisa menyebabkan perlawanan pembangkangan masyarakat sipil atas hukum yang berlaku. untuk itu, kami meminta agar pihak aparat penegak hukum yang berwenang prov. kepri dapat segera mengambil tindakan tegas dan serta merta agar dapat menimbulkan efek jera masyarakat dan masyarakat lain yang tidak melakukan merasa terlindungi. bahwa pelanggaran pelanggaran sebagaimana tersebut diatas sangat mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon dan merugikan pemohon, karena pelanggaran tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan pemohon untuk memperoleh satu kursi dari dapilleno kelurahan, saksi dari pemohon saiful bahri lubis yang mencatat semua kejadian penting menanda tangani yang hasilnya mirip dengan hasil perhitungan diatas hanya suara partai gerindra turun suara dari jadi dengan asumsi mungkin salah hitung, maka dia menanda tangani berita acara tersebut. bahwa cara cara ini tidak disadari oleh saksi partai gerindra karena hasil tulisan tangan perhitungan surat suara kelurahan telah tanda tangani semua saksi partai dan karena sudah malam petugas kps beralasan bahwa ketiganya diselesaikan dirumah dan akan diserahkan besok hari. karena hasil perhitungan telah ditanda tangani oleh saksi saksi partai, maka saksi partai gerindra tidak merasa adanya perubahan yang signifikan seperti apa yang dikemukakan diatas. dalam pleno kecamatan, saksi partai gerindra, simanjuntak, telah menemukan beredar data aspal (asli tapi palsu) dimana suara partai nasdem telah berubah naik sebanyak suara dari suara menjadi suara, suara partai demokrat justru turun suara dari suara menjadi dan dalam dat1 turun lagi menjadi suara, suara partai kebangkitan bangsa dalam seperti yoyo sempat turun dari (c1) menjadi (d1) kemudian naik lagi menjadi bahwa, atas peristiwa tersebut pemohon memprotes hal ini berulang ulang namun tidak mendapat tanggapan yang sewajarnya baik dalam pleno kecamatan maupun dalam pleno kpu batam yang berlangsung hingga saat ini. bahwa pemohon mendengar adanya praktik jual beli suara yang sangat kental yang diduga telah dilakukan antar partai partai politik. pemohon melihat bahwa dari hasil pleno kelurahan telah banyak orang yang bermain api, dan diduga telah melakukan tindak pidana secara berulang ulang, dengan cara yang terorganisir, terencana, dengan cara merubah hasil pleno tersebut, sehingga hasilnya berbeda dengan apa yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi partai gerindra saiful bahri lubis. oleh karenanya pemohon menduga telah ada versi d1, sehingga yang tidak benar aspal digunakan untuk rapat pleno kecamatan dan menghasilkan da1 seperti terlampir, kemudiaemohon untuk tegas terhadap caleg yang menggunakan cara cara seperti ini hingga keberadaan memohon sebagai penyelenggara pemilu dapat terhindar dari perbuatan perbuatan yang melawan hukum. bukti pembuatan palsu atau diduga aspal tersebut dibuat seolah olah yang paling benar dengan mengirimkan salinannya kpu pusat, dan kpu pusat akhirnya menerbitkan dokumen aspal tersebut melalui situs online kpu merupakan perbuatan pidana umum dan karenanya tindakan ini sudah melewati batas batas yang ditoleransi oleh undang undang pemilu dan karenanya dapat dididik langsung oleh aparat kepolisian apalagi tindakan ini diduga telah dilakukan oleh kerjasama antar institusi dan karenanya patut diduga sangat berhubungan erat dengan pidana korupsi yaitu suatu lampirkan dokumen yang telah kami verifikasi kebenarannya yakni kecamatan tanjung pinang barat, kelurahan bukit cermin, model tps dan kelurahan bukit cermin, model tps pelanggaran pemilu lain yang terjadi adalah bahwa jumlah pemilih sah dan jumlah pemilih tidak sah selalu berubah ubah dimana jumlah pemilih sah selalu bertambah kemudian untuk membuat jumlahnya menjadi tetap maka akhirnya jumlah suara yang tidak sah akan berkurang setelah melewati proses baik d1, da1 maupun hal ini hampir terjadi seluruh prov. kepulauan riau. sebagai contoh kami lampirkan contoh yaitu sebagai berikut: yang terjadi tanjung pinang. sudah penekan kpu kota tanjung pinang bahkan sudah diterima pleno kpu provinsi kepri. bukti lampiran surat laude iwan sholihin, kepada panas kota tanjung pinang tanggal april lampiran yang terjadi karimun juga sangat membuat heran karena sudah protes lama namun kpu provinsi tidak mengindahkan bahkan dalam pleno kpu prov. telah sempat mengesahkan hasil pleno kpu tersebut. namun akhirnya kpu prov. kepri sempat membatalkan hasil pleno kpu karimun dan kpu kab. karimun hanya memperbaiki perhitungan perhitungan jumlah suara tanpa memperbaiki suara yang diduga keras telahcbooo orekapitulasi yang ditetapkan memohon vide bukti harus dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dan menetapkan bahwa pemohon memiliki suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dapil kepri bahwa adapun beberapa model dari setiap tps yang terdiri dari (dua) kecamatan dan (tujuh) kelurahan jumlah suara pemohon tidak berubah dan tercatat secara utuh model hanya saja telah terjadi penggelembungan suara dari model model da sebagaimana pemohon uraikan diatas. adapun rincian jumlah tps (tujuh) kelurahan dan (dua) kecamatan yang suaranya diambil pkb sebagai berikut kecamatan nongsa kelurahan kabel . tps kelurahan batubesar . tps kelurahan sambal . tps kecamatan sungai beduk kelurahan rangsang tps kelurahan duriangkang tps kelurahan tanjung piatu tps kelurahan mukakuning tps. jadi total . . tps. pemohon membuktikan beberapa tps dimuka persidangan ini sebagai bukti kecurangan, sekalipun sebagian tps pemohon sulit memperolehnya, disebabkan karena staf memohon kpps) tidak pernah memberikan kepada pemohon, pada hal sudah diminta pemohon. dengan selisih suara yang pemohonselisihan suara tersebut diatas pemohon akan bandingkan dengan suara pemohon dengan pdip sebagai berikut suara pemohon seharusnya ditetapkan memohon adalah suara bukan suara, selisih suara menurut pemohon. perolehan suara pdip untuk kursi terakhir adalah total bpp dari partai peserta pemilu dapil kepri sebanyak suara, kemudian dibagi kursi dapil kepri adalah suara pdip menurut memohon, kemudian bpp dibagi kursi) suara. suara (pdip) itulah yang ditetapkan memohon memperoleh kursi terakhir. selisih pdip dengan pemohon adalah suara suara milik pemohon suara). bahwa dari selisih suara diatas, menurut pemohon, seharusnya memohon tidak boleh dan atau dilarang menetapkan kursi terakhir untuk pdip, karena suara pdip hanya memperoleh suara, sedangkan menurut pemohon memohon seharusnya menetapkan suara pemohon sebanyak suara. terhadap suara pdip dikurangi dengan selisih suara pdip, maka yang benar suara pdip hanya memperoleh suara bukan suara. bahwa adapun selisih suara pemohon dan pdip tersebut diatas, akan dibuktikan pemohon dalam perkara ini dengan harapan agar mahkamah konstitusi membatalkan keputusan memohon dan menetapkan suara pemohon sebanyak suara, sebagaimana diuraikan didalam polita permohonan dan tableukti pemohon bahwa untuk membuktikan dalil pemohon terkait dengan perselisihan suara pemohon akibat diambil pkb, pemohon mengajukan bukti bukti tertulis sebagai berikut model kelurahan, kabel kecamatan nongsa kota batam. kelurahan kabeljumlah selisih sebanyak . suara model kelurahan batu besar kota batam kelurahan batu besar model c 1tps model tps model c 1tps model tps model c 1tps model tps model c 1tpsjumlah selisih sebanyak . suara model kel. sambal kecamatan nongsa kota batam kel. sambaljumlah selisih sebanyak . suara model kel. tanjung piatu kec. sei beduk kota batam kel. tanjung piatu model c1 tps model c1 tps model c1 tps model c1 tps15y. muka kuning kec sei beduk kota batam kel. muka kuning.uara model kel. rangsang kec. sei beduk kota batam kel. rangsang model c1 tps model c1 tps20 model c1 tps model c1 tps21 model c1 tps model c1 tps22 model c1 tps model c1 tps23 model c1 tps model c1 tps25 model c1 tps model c1 tps27 model c1 tps model c1 tps29 model c1 tps model c1 tps30 model c1 tps model c1 tps31 model c1 tps model c1 tps model c1 tps jumlah model kel. duri cangkang kec. sei bedukduri cangkang. suara total nnnnnnn0nn0n0n0n00n0n0nn akun nan nnn suara. bahwa memohon didalam menetapkan suara pemohon suara sangat merugikan peron hon, baik didalam model da maupun db bukti dan berdasarkan pemohon minta agar mahkamah konstitusi memutuskan sebagi berikut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. membatalkan keputusan memohon yang menetapkan kursi terakhir untuk pdip, menetapkan pemohon memperoleh suararovinsi kepulauan riau perolehan suara pemohon (ppp) kepulauan riauprovinsi kepulauan riau dapil kepulauan riau .n bean ninnin anna. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini. bhannkaannann nanasetiap tps tingkat kelurahan dalam pemilihan umum anggota dprd provinsi tahunpemberi keterangan bawaslu provinsi kepulauan riaat.tanjung piatu.rangsduri cangkprd provinsi kecamatan nongsa bukti model dprd provinsi kecamatan sei beduk bukti model dprd provinsi dapil kepulauan riau bukti petikan keputusan komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau nomortertanggal april bukti putusan dkpp dkpp pke!iii pasaribu saksi berdomisili perumahan gmp blok kelurahan duriangkang, kecamatan sungai beduk, kota batam saksi merupakan ketua tim pemenangan partai persatuan pembangunan dapil kepri yang terdiri atas kecamatan terdapat sejumlah tps yang bermasalah dari tps yang ada kecamatan nongsa yakni tps kelurahan kabel, tps kelurahan batu besar dan tps kelurahan sambal. terdapat beberapa tps yang bermasalah juga kecamatan sungai beduk yakni kelurahan tanjung piatu sejumlah13 tps, kelurahan muka kuning sejumlah tps, kelurahan rangsang sejumlah tps dan kelurahan duriangkang sebanyak tps. saksi mengakui memperoleh data mengenai permasalahan tersebut atas dari data data yang dimiliki saksi partai politik. peningkatan perolehan suara yang signifikan dialami oleh pkb dimana untuk kelurahan kabel, pkb mendapatkan suara, namu kecamatan nongsa perolehan suaranya bertambah menjadi suara. hal ini juga terjadi kecamatan sei beduk, kelurahan tanjung piatu dimana dalam model pkb mendapatkan suara sementara model da kecamatan sungai beduk, bertambah menjadi suara. pada saat penetapan rekapitulasi penghitungan suaratanggal april ppp mendapatkan kursi yang kelima, namun, pada pleno rekapitulasi penghitungan suaratanggal mei ppp justru tidak mendapatkan kursi kembali. faktor yang menyebabkan ppp tidak mendapatkan kursi adalah karena adanya selisih suara pemohon sebanyak suara yang diambil oleh partai pkb. akibat dari diambilnya suara pemohon oleh pkb sebanyak suara berakibat kursi terakhir dapil kepri yang seharusnya diperoleh oleh justru diperoleh oleh pdip. melalui perhitungan bilangan pembagi pemilih bpp) sejumlah suara yang dibagi lima kursi dapil kepri seharusnya pkb memperoleh suara, namun saksi justru mengetahui bahwa bpp berubah menjadi suara. saksi membenarkan adanya pemecatan kpud provinsi kota batam dan mengetahui bahwa pemecatan tersebut bermula dari banyaknya kecurangan kecurangan danpemindahan suara dari satu partai partai yang lain. novi andi abdullah saksi berdomisili perumahan gmp blok nomor kelurahan duriangkang, kecamatan sungai beduk. saksi merupakan saksi koordinator tingkat kelurahan duriangkang. saksi hanya memberikan keterangan bahwa perolehan suara ppp diambil oleh pkb tps kelurahan duriangkang. yulian saksi berdomisili kavling nongsa rw kelurahan sambal, kecamatan nongsa. saksi merupakan sebagai koordinator saksi untuk kecamatansaksi, untuk ppp terdapat perselisihan suara dengan suara pkb kelurahan kabel, kelurahan batu besar dan kelurahan sambal. seharusnya perolehan suara pkb adalah sejumlah suara, namun pkb justru mendapatkan sejumlah suara dan perolehan suara ppp seharusnya sejumlah suara tetapi tertulis suara. sumber data yang diperoleh saksi adalah berasal dari dokumen asli., dan tahun bahwakewenangan mahkamah konstitusidalam poin tersebutl (materielewaard, undang undang nomor tahun2012yangterpdigunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi hari setelah har pemungutan suara berdasarkan keputusan ppk perseorangan calon anggota dpr dan dprd yang telah memperoleh persetujuan secara bertuliskan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. bahwa sebagaimana terungkap dalam sidang pleno majelis hakim mahkamah konstitusi tertanggal23 mei 2014khusus perkara nomor php dpr dprd xi1 yang dimohonkan oleh pemohon partai persatuan pembangunannyang diajukan pemohon tidaklas. bahwa berdasarkan ketentuan pasakurang mendapat penerangan cahaya" bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas.payang diakuinyalaks yang hadirpaku kan penghitungan ulang dan atau pemungutan suara provinsi kepulauan riau perolehan suara pemohon (partai persatuan pembangunan) provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi daerah pemilihakepulauan riau adalah tidak benar sebagaimana tabel dibawah ini tabel perolehan suara partai politik dapil kepri pkb ppp) suara suara memohon pemohon memohon pemohon .kepri6. s.d. gam ata eta sama bar aer ema bahwa memohon membantah dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara pemohon sebesar dengan selisih suara dan membantah bahwa perolehan suara pemohon diambil oleh partai kebangkitan bangsa. bahwa untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan alat bukti sebagai berikut .kepri6. formulir model dprd provinsi tps dan kel. kabel kec. nongsa kepri6. formulir model dprd provinsi tps dan kel. batu besar kec. nongsa .kept16. formulir model dprd provinsi tps dan kel. sambal kec. nongsa .kepri6. formulir model dprd provinsi tps dan kel. tanjung piatu kec. sei beduk kepri6. formulir model dprd provinsi tps dan kel. muka kuning kec.ri6. formulir model dprd provinsi tps dan kel, duriangkang kec. sei beduk bahwa dengan perolehan suara pemohon sebesar dapat dijelaskan bahwa pemohon tidak memperoleh kursi pada dapil kepri sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa pada saat rapat pleno penghitungan perolehan kursi partai politik pada dapil kepulauan riau formulir dimaksud ditandatangani oleh saksi partai ppp. bahwa untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan alat bukti sebagai berikut: .kepri6. formulir lampiran model dprd provinsi penghitungan perolehan kursi partai politik daerah pemilihan kepulauan riau .kepri6. formulir model dc1 dprd provinsi daerah pemilihan kepulauan riau .kepri6. formulir model db1 dprd provinsi daerah pemilihan kepulauan riau .kepri6. formulir model da1 dprd provinsi daerah pemilihan kepulauan riau kecamatan sei beduk dan kecamatan nongsa kota batam'6. sampai dengan .kepri. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut.ement6. lampiran model dprd provinsi untuk penghitungan riau .kepri6. model dc dprd provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd ama gae .kepri6. model db dprd provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd bagan .kepri6. model da dprd provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi kecamatan kota batam dapil kepri dalam.5jameama ata nata mapersatuan pembangunamamamsamanatataaj goa pemipenagktergataankepri meliputi kecamatan nongsa, galang, sei beduk dan bulhkamahkonstifusi pameaanga patarpersattan pembangunan partai keadilan dan persatuan belascc.: karena data yang berbeda sebagai mana dimaksud pada huruf i.bahwa berdasarkan data model bawaslu kota batam, untuk kel. kabel pkb mendapatkan suara model da kec. nongsa pkbuntuk kel. batu besar pkb mendapatkan sunongsa suara pkb untuk kel. batu besar, bukti bahwa berdasarkan data model bawaslu kota batamuntuk kel. sambal pkb mendapatkan suara model da kec. non gsa, suara pkb untuk kel. sambalberdasarkan data model bawaslu kota batam, untuk kel. tanjung piatu pkb mendapatkan suara suara, model da kec. sei beduk, suara pkb untuk kelurahan tanjung piatuurahan selisih keltanjungpiayu bahwa berdasarkan data model bawaslu kota batam, untuk kel. muka kuning pkb mendapatkan suara suara, model da kec. sei beduk suara pkb untuk kel. muka kuning juga mendapatkan suara sebesar maka tidak, untuk kel. rangsang pkb mendapatkan suara model da kec. sei beduk, perolehan suara pkb kelurahan rangsang juga tercatat suara pkb. rangsang bahwa berdasarkan data model bawaslu kota batam, untuk kel. duri cangkang pkb mendapatkan suara suara, model da kec. sei beduk, kelurahan duri cangkangeni keterangan lain: langkah pencegahan pengawasan:manca per dana temuan iv didik armada berdasarkan hasil kajian dan dan verton (rapat gakumdu, kasus tidak panggabean dapat dilanjutkan setingkat penyidikan karena minimnya alat bukti yaitu keterangan saksi dalam rangka pemenuhan syarat materil laporan iv muhammad berdasarkan hasil kajian laporan mahkamah yunus dan tersebut tidak dapat konstitusi pps, ditindaklanjuti karena sudah rangsang, diplenokan tingkat kpu kota tanjung batam piatu, batu besar dan kabelpidana(meramaswenwanns bukti rekomendasi bawaslu kota batam mursomsuntumanconswmaz mart bukti da1 yang diperoleh pengawas pemilu dari ppk kec. kundur |aanutoooaka semnyttyamamn bukti yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kel. osama ngan kamukti yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kel. ode ikatactartatarmmamamaswasma bukti model bawaslu kota batam untuk kel. batu besar dan moda bukti model bawaslu kota batam untuk kel. sambal dan ima bukti model bawaslu kota batam untuk kel. tanjung piatu (mepet bukti model bawaslu kota batam untuk kel. muka kuning lanmmontrae some bukti model bawaslu kota batam untuk kel. rangsang dan mmk aseanepulauan riau dapil kepulauan riau pemohon (ppp) provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd provinj3.4j serta eksepsi memohon mengenai kedudukan hukumdprd provinsi) i3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan suara pemohon yang ditetapkan memohon dapil kepulauan riau adalah suara adalah tidak benar. menurut pemohon seharusnya perolehan suara pemohon yang benar adalah suara, sehingga terdapat pengurangan suara pemohon suara yang menurut pemohon pengurangan suara tersebut dialihkan perolehan suara pkb. menurut pemohon perolehan suara pkb yang benar adalah suara bukan suara sebagaimana ditetapkan oleh memohon. oleh karena suara pemohon dialihkan pkb sebanyak suara, berakibat kursi terakhir dapil kepri diperoleh pdip yang seharusnya kursi kelima dapil kepri menjadi hak pemohon yang memperoleh suara bukan pdip yang hanya memperoleh suarabukti pemohon bertanda berupa formulir untuk tps kelurahan kabel, kecamatan nongsa, kota batam, pada halaman tidak ada tanda tri semua saksi partai politik, sedangkan bukti memohon berupa formulir yang sama, ditandatangani oleh saksi partai politik. hal tersebut bertentangan dengan keterangan anggota ppk nongsa. berdasarkan bukti pemohon yang bertanda kepri berupa formulir dc dprd provinsi, halaman perolehan suara sah partai persatuan pembangunan dan suara calon adalah suara bukan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. menurut mahkamah, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak meyakinkan adanya pengurangan suara pemohon sejumlah suara dan pengalihan suara pkb sebagaimana didalilkan oleh pemohon. berdasarkan pertimbangan tersebutmemohon dan pemohon (ppp) provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi dapil kepri alat bukti nasdem s d pkb ( ) pks yang pdip diperselisihkan pemohon kursi ke yang diperoleh pdip kursi ke pdip bpp: suara (bpp) dibagi kursi dapil kepri adalah (bpp) suara (pdip kursi golkar terakhir selisih gerindra dengan demokrat pemohon pan ppp suara). hanura ( ) pbb pkpsoalan terjadi perselisihan suara bahwa menurut pemohon suara pemohon yang ditetapkan memohon bukan sebanyak suara, seharusnya yang benar adalah selisih suara pemohon suara. bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon sebanyak suara diambil pkb. menurut memohon seharusnya suara pkb ditetapkan memohon sebanyak bukan suara. bahwa akibat suara pemohon diambil oleh pkb sebanyak suara, sehingga berakibat kursi terakhir dapil kepri seharusnya diperoleh pemohon, melainkan diperoleh pdip dengan perhitungan bpp suara dibagi kursi dapil kepri adalah suara bpp) suara, maka suara pdip suara pemohon suara). sehingga apabila selisih suara pemohon diambil kembali pemohon, maka dengan demikian seharusnya kursi lima dapil kepri menjadi hak pemohon sengan suara bukan diperoleh pdip yang hanya dengan suara, yang didapat dari suara pdip selisih suara pdip suara pdip. bahwa adapun selisih suara pemohon sebanyak suara diambil dan ditambah oleh pkb pada saat direkapiulasi (tujuh) kelurahan model tingkat kecamatan da terdiri dari (dua) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut: kecamatan nongsa. model kelurahan kabel pkb vide model da kec. nongsa bertambah menjadi suara vide bukti selisih suara yang digelembungkan pkurahan batubesarmodel kelurahan sambalkecamatan sungai beduk model kelurahan tanjung piatu pkb suara vide bukti di.muka kunirangsduri cangkjadi total selisih suara pemohon yang digelembungkan pkb yang berakibat merugikan pemohon adalah suara. dengan selisih suara pemohon bermaksud kuasa kepada: hm. anwar rachman, sh., mh. jambul kamal frasa, sh. hj. anna mw'amanah, mh. mahmudi, sh. sandy nyaman, sh. teuku zulkarnain, nomor jakarta pusat woo.il perolehan suara yang benar menurut pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota dprd kota batam daerah pemilihan kota batam kecamatan batu aji, kecamatan sekupang dan kecamatan belakang padang) sesuai dengan keputusan kpu kota batam pada tanggal april yakni suara pemohon sebesar suara. perolehan suara pemohon provinsi kepulauan riau dapil karimun iii untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota perseorangan bahwa daerah pemilihan karimun iii terdiri atas kecamatan kundur, kecamatan kundur utara, kecamatan kundur barat, kecamatan berat dan kecamatan. unpar, bahwa memohon telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada aprilmana suara pemohon (dr. bulan efendi. caleg nomor urut berdasarkan versi pemohon berjumlah kabupaten karimun versi pemohon perolehan suara )namakecamatan ? juta partai dan. caleg suara utara barat aje luajafa isuaragalon | euro re) ooefarurroamatan kundur barat kabupaten karimun provinsi kepulauan riau. partai desa kel jumlah akhir sawang kecamatan ita kama iv. rincian jumlah perolehan suara partai apn partai kebangkitan awam lana yos maa oo tpb tee ana jumlah suara sah partai dan mma sumber dokumen da1 yang diperoleh pengawas pemilu dari ppk kecamatan kundur barat.panitia pengawas pemilu kab. karimun menemukan adanya perbedaan hasil suara pada yang berbeda dengan memohon. berdasarkan fakta fakta tersebut bahwa bawaslu kabupaten karimun setelah medapatkan dari panwascam kundur barat, bawaslu kab. karimun melakukan input data hastersebut, maka ditemukan perbedaan hasil suara caleg an. dr. bulan, pkb pada tps kel. sawang dengan jumlah dan bawaslu melakukan pembandingan terhadap tingkat pps terjadi perbedaan antara pemohon dengan mpartai kebangkitan hmm kapanpun aman o apu asm o (keren ghp penarekapitulasi hasil perhitungan suara partai kebangkitan bangsa tingkat pps desa kel. sawang kecamatan kundur barat kabupaten karimun provinsi kepulauan riau. no| partai | tps2 jumlahakar iv. rincian jumlah dowomassmarmememaxcuy honntssonsktoniindidadicnt senna partai kebangkitan amen (racrurmaam oo jje maan seen mpn ronne aka ayi), uan lan setan ena jumlah suara sah partai dan ama sumber lampiran yang diperoleh pengawas pemilu dari tingkat pps desa kel. sawang kecamatan kundur barat kabupaten karimun. tps kelurahan alai kecamatan unpar. bahwa temuan bawaslu kabupaten karimun pada tps kelurahan alai kecamatan unpar pada lampiran parpol pkb pada suara caleg nomor urut a.n. fakhrurrazi, pada kolom kedua diberikan tip ex untuk mengoreksi dan atau memperbaiki sebagaimana dimaksud kpps tps kelurahan alai menerapkan (4a)pada kolom kedua yang diduga mengalami perbaikan dibubuhi tip ex dan ditulis kembali dengan angka hingga suara calon nomor urut a.n. fakhrurrazi, bertambah menjadi suara. rekapitulasi hasil perhitungan suara partai kebangkitan bangsa tingkat kpps tps desa kel. alai kecamatan unpar kabupaten karimun provinsi kepulauan riau. teen baal bangsa ng tg" apa 52an pap kaa ska api nan mean lbe seung tingkat sumber lampiran yang diperoleh pengawas pemilu dari tingkat kpps tps desa kel. alai kecamatan unpar kabupaten karimun. keterangan lain fakta dan keterangan pemohon adalah calon legislatif untuk dprd kabupaten karimun propinsi kepri peserta pemilu berdasarkan keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang daftar calon tetap a.n dr. bulan efetahun bawaslu kabupaten karimun menginstruksikan kepada pengawas pemilu lapangan ppl) dan panitia pengawas pemilu kecamatan panwascam) untuk mendapatkan form dari setiap tps pada hari yang sama wilayah kerja masing masing khusus untuk dapil karimun sebagai monitoring wilayah dilakukan oleh sdr. ir. marinus anggota bawaslu kabupaten karimun). bahwa pada april pada pagi hari sdr. ir. marinus berangkat dari kantor bawaslu kabupaten karimun menuju dapil karimun kecamatan kundur, kecamatan kundur barat, kecamatan kundur utara, kecamatan berat dan kecamatan unpar). bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada tanggal april yang dilakukan oleh sdr. ir. marinus wilayah dapil karimun bersama juga didampingi oleh anggota bawaslu provinsi kepulauan riau seri. lendrawati, sh. hum dan seorang staf asistensi bawaslu provinsi kepulauan riau. bahwa pada saat monitoring tps tps wilayah dapil karimun mengingatkan kembali kepada ketua kpps yang dikunjungi agar memperhatikan cara pungut hitung suara ybahwa pada hari rabu dan tanggal april pada saat kpps melakukan perhitungan suara partai politik, calon legislatif dan calon dpd. ditemukan tps tps yang pelaksanaannya mengalami keraguan. pada saat itu juga bawaslu kabupaten karimun berkoordinasi dengan kpu kabupaten karimun untuk dapat menjelaskan, meluruskan, dan atau sebutan lainnyarimun dan jajaran adhocnya untuk dapat mengcrosschek tps tps yang mengalami keraguan dan atau kendala pada pelaksanaan perhitungan suara. dan bawaslu kabupaten karimun menginstruksikan kepada bawaslu kecamatan agar pengawas pemilu lapangan segera datang tps tps yang mengalami kendala dalam cara pelaksanaan perhitungan suara. bahwa pada hari rabu dan tanggal april bawaslu kabupaten karimun sesering mungkin berkoordinasi dan mengingatkan kepada panwascam untuk diteruskan kepada pengawas pemilu lapangan ppl) untuk segera mendapatkan formulir c1: sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dan pemilihan umum tahun dari tps tps yang ada wilayah kerjanya. bahwa setelah mendapatkan formulir dari tiap tiap tps yang sudah selesai melakukan perhitungan suara. bawaslu kabupaten karimun menginstruksikan agar panwascam menyerahkan kepada koordinator wilayah masing masing dan atau diantar langsung kantor bawaslu kabupaten karimun untuk dilakukan input data dan diingatkan agar panwascam melakukan fotokopi sebagai bahan tertinggal untuk crosschek data pada rekapitulasi selanjutnya yang sesuai dengan tingkatan penyelenggara pemilu, baik tingkat pps dan ppk. bahwa pada setiap formulir yang diperuntukan untuk pengawas pemilu kabupaten kota segera melakukan input data yang akan digunakan sebagai data pembanding setelah kpu kabupaten karimun dan jajarannya melakukan rekapitulasi suara yang sesuai dengan tingkatannya. bahwa pada kenyataannya bawaslu kabupaten karimun mendapatkan formulir yang berasal dari masing masing tps yang ada kabupaten karimuhanya bisa mendapatkan sekitar model formulir pada hari rabu tanggal april sampai jam wib malam. bahwa untuk mendapatkan formulir dari tps tps baru bisa didapatkan esok harinya kamis tanggal april dari siang hari sekitar jam wib sampai malam. bahkan ada yang sudah rekap pps. bahwa bawaslu kabupaten karimun setelah melakukan input data tentang perolehan suara parpol dan caleg secara simultan formulir rekapitulasi suara pps didapat sebahagian dan dari perbedaan perbedaan hasil suara parpol dan caleg setelah membandingkan yang ada bawaslu kabupaten karimun beserta input datanya dibandingkan dengan perolehan suara parpol dan caleg yang ada rekapitulasi suara d1) tingkat pps. bahwa bawaslu kabupaten karimun membandingkan perolehan suara parpol, suara caleg untuk parpol pkb dapil karimun antara yang diperuntukan pengawas pemilu dengan rekapitulasi suara tingkat pps formulir d1) kel. sawang dengan rekapitulasi suara tingkat ppk formulir da1) kec. kundur barat serta rekapitulasi suara tingkat kpu kabupaten karimun formulir db1). untuk tps sawang kel. sawang kecamatan kundur barat kabupaten karimun adalah sebagai berikut memo mama perca pesona nb tps bea asa taruna am, mkara sma oo bahwa dari berbagai temuan bawaslu kabupaten karimun dari perbedaan perolehan suara parpol dan caleg setelah menandingkan data dengan formulir dari pps. bawaslu kabupaten karimun menginstruksikan kepada panwascam agar perbedaan perolehan suara parpol dan caleg ditingkat pps dapat diselesaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat ppk. bahwa pelaksanaan penulisan diatas tipe x dari pembetulan angka pada kolom kedua pada suara caleg nomor urut (dua) an: fakhrurrazi, dapat diduga melanggar (4a): (4a).rekapitulasi suara tingkat pps formulir d1) dan rekapitulasi suara dari tingkat ppk formulir tetap mempedomani dari lampiran model yang diberikan tipe x pada kolom kedua dari suara caleg urut (dua) atas nama: fahkrurrazi, md. bahwa bawaslu kabupaten karimun merekomendasikan kepada kpu kabupaten kariapat menghitung ulang pada tps kel. alai kec. unpar untuk kotak suara calon legislatif dprd kabupaten kota yang sesuai dengan rekomendasi bawaslu nomor: panas kab krm iv tanggal april bahwa berdasarkan dalil pemohon bawaslu kabupaten karimun mendapat kelurahan alai kecamatan unpar memang ditulis rapi, tetapi perbedaan bentuk penulisan tidak dapat diverifikasi secara sempurna. rekap pps kelurahan alai kecamatan unpar berdasarkan keterangan ppl kelurahan alai dan panwascam unpar mengatakan bahwa rekapitulasi perolehan hasil suara dilakukan pada hari jumat tanggal april dan formulir model diperoleh pada tanggal april pukul wib dan untuk hasil rekapitulasi tingkat ppk unpar formulir da1) didapatkan pada hari minggu tanggal april pukul wib. bahwa dari model da dan model da lampiran yang diperoleh panwascam unpar jumlah suara sah caleg pkb nomor urut kelurahan alai berjumlah (tiga ratus dua puluh) dan ditemukan hanya dilampirkan da dprd kabupaten kota tidak ditandatangani oleh saksi parpol sedangkan untuk lampiran yang lain (lampiran da dpr, da dpd dan da dprd provinsi) ditandatangani saksi partai. bahwa dari model kelurahan alai dan lampiran kabupaten kota kelurahan alai hanya ditandatangani oleh (dua) orang pps dan tidak ditandatangani oleh saksi saksi partai tapi khusus untuk lampiran kabupaten kota partai nasdem dan partai kebangkitan bangsa ditandatangani oleh (tiga) orang pps dan saksi partai (khusus hanya satu lembar tersebut) serta tanda tangan pps diduga berlainan dengan lembar lembartupoksi dari bawaslu kab. karimun berdasarkan surat no: bawaslu kab krm iv pada tanggal april perihal rekomendasi kepada kpu kab. karimun. bawaslu kab. karimun menyampaikan laporan awal dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksana peraturan perundang undang mengenai pemilu dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara hasil pemilu berdasarkan laporan dari masyarakat, peserta pemilu dan temuan dari jajaran bawaslu kab. karimun. bahwa, pada tanggal april sekitar jam wib bertempat desa penske barat kec. merah barat bawaslu kab. karimun dengan kpu kab. karimun membahas surat rekomendasi bawaslu kab. karimun no: bawaslu kab krm iv dan menghasilkan (empat) kesepakatan yang sesuai dengan hasil nobulan rapat pada pointmor: dpc pkb iv untuk perhitungan suara ulang dan rekomendasi ulang tps kel. sawang. poin pps kel. alai dengan ppk kecamatan unpar untuk dapat menghitung ulang tps kelurahan alai bahwa berdasarkan temuan bawaslu kab. karimun didapat temuan penggunaan tipe x pada formulir lampiran kolom perolehan suara caleg pkb an. fakhrurrazrelia jamaica jasa loc soo fit |as oom raja joana ojesmmrma memompa pam tasuara sah jumlah ajamaase isuaracacon o | oo arema jaramsursoaama |o| |alo we ola joloraroferora oo|agama f|ol|oj|o|as |of|o (saham fpafpofyafa |o| |soooirimaoi o|o |isolasi oo |oj|ofa |esmzaemaamc jembwnsa ofofoferojeforeaan menurut versi memohon (dua puluh limnemu dan hasil kajian tindak lanjut laporan terlahir temuankode etik dan diteruskan dkpp pada tanggal meinomor mammpavetananga ranks2n tan bukti rekomendasi bawaslu kota batam nomor murmamavetananrttakan bukti yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kelurahan sawang, kecamatan kundur baraturahan sawang, kecamatan kundur barat, kabupaten karimun. bukti rekomendasi bawaslu kabupaten karimun nomoremamanosamtarom akan taman bukti yang diperoleh pengawas pemilu dari pps (okay conan mna bukti dan laporannya yang diperoleh pengawas pemilu dari kpps tps desa kelurahan alai kecamatan unpar bukti rekomendasi bawaslu kabupaten karimun nomor bawaslu kab krm iv tertanggal april bukti rekomendasi bawaslu kota baturahan kabel dan (melon aman bukti model bawaslu kota batam untuk kelurahan batu lomaanror (samaran bukti model bawaslu kota batam untuk kelurahan sambal (nation maan deg bukti model bawaslu kota batam untuk kelurahan tanjung (manrnaga komnas bet bukti model bawaslu kota batam untuk kelurahan muka (aman mao reanamanena bukti model bawaslu kota batam untuk kelurahan hengamenmmtox1 anna ten bukti data model bawaslu kota batam untuk kelurahan duri cangkang pkb mendapatkan suara suara model da kecamatanbaik pemohon, memohon, maupun pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia dan, daerah pemilihan dapil) batam dprd kota), dan karimun dprd kabupaten internaldr. bulan effendi a., untuk daerah pemilihan karimun dprd kabupaten karimun)dr. bulan effendi a., tidakbatam dprd kota batam) i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkantelah menetapkan perolehan suara partai kebangkitan bangsa suara daerah pemilihan batam yang meliputi kecamatan sekupang, kecamatan belakang padang, dan kecamatan batu aji untuk dewan perwakilan rakyat daerah kota batam. terdapat perbedaan penghitungan antara perolehan suara pemohon pada pleno kpu kota batam tanggal april dengan perolehan suara pemohon pada rapat pleno memohon pada tanggal mei dapil batamadalah suara, berubah pada pleno kpu provinsi kepulauan riau tanggal mei menjadi suara, sehingga terjadi pengurangan suarasatu kursi untuk dewan perwakilan rakyat daerah kota batam, bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum dan kabupaten kota oleh komisi pemilihan umum kota batam, tanggal aprilomisi pemilihan umumomisi pemilihan umum kota batam (vide bukti batam terhadappada tanggal mei (vide bukti batam dan menganulir rekapitulasi hasil perolehan suara dpr, dpd, dan dprd tahun tanggal april oleh kpu kota batam (vide bukti batam menurut mahkamah, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota dpr, dpd, dan dprd pemilu tahun tingkat kota batam yang dilaksanakan oleh kpu provinsi kepulauan riau pada tanggal mei telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga perolehan suara pemohon untuk batam yang ditetapkan oleh memohon suara adalah benar, dan bukan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. dengan demikian, permohonaemiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. pemohon calon perseorangan atas nama dr. bulan effendy tidak mempunyai kedudukan hukum: permohonan pemohon perseorangan calon anggota dprd atas nama dr. bulan effendy tidak dapat diterima.sawang kundur gemuruh selatan laut suara boisuaragalon dr. bulan efendi. ppmamaoaam| ppa kala dana dan ana mana ank malang dan gx. san ega dan pakan enak man ooo dan bisa man dan bnn nak ane bank dana mana dan dgn dan ann dana mangan mama masahasil perolehan suara sah pemohon yang berjumlah (empat puluh satu) yang menurut versi pemohon ini berdasarkan model dan model lampiran dprd kabupaten kota tps yang pemohon miliki dan jumlah suara pemohon ini sama dengan jumlah suara pemohon pada model lampiran dprd kabupaten kota tps yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten karimun. bahwa dari model kel. sawang kecamatan kundur barat untuk tps perolehan suara sah pemohon (dr. bulan efendi. berjumlah (satu). jadi terjadi pengurangan jumlah perolehan suara sah pemohon sebanyak (empat puluh) suara tingkat pps kelurahan sawapabila jumlah suara pemohon ini dikembalikan sesuai dengan yang pemohon ajukan, maka jumlah total perolehan suara sah pemohon daerah pemilihan karimun iii sebanyak tujuh ratus lima puluh delapan), dan ini lebih banyak dari perolehan suara calon nomor urut yaitu (tujuh ratus dua puluh) sehingga suara pemohon merupakan yang terbanyak dari calon lainnya partai kebangkitan bangsa, sehingga pemohonlah yang mendapat kursi dprd kabupaten karimun dari dapil iii untuk partai kebangkitan bangsa. bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara rekapitulasi yang diterbitkan oleh memohon guo adalah tidak benar dan harus dibatalkan, hal ini disebabkan karena tps kel. sawang kec. kundur barat. bahwa pada tanggal april telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh komisi pemilihan umum kabupaten karimun dengan hasil sebagai berikut terdapat perbedaan perolehan suara sah dprd kabupaten kota daerah pemilihan dapil) iii, kecamatan kundur barat untuk partai pkb caleg. nomor urut berdasarkan berita acara model dprd kab. kota berjumlah (seratus empat) yang menurut perhitungan pemohon perolehan suara sah caleg urut kabupaten kota seharusnya berjumlah (seratus empat puluh empat), (vide model model dan model berdasarkan model model dan model lampiran dprd kabupaten kota tps dari kpps, perolehan suara sah caleg. pkb nomor urut berjumlah (empat puluh satu) begitu juga model lampiran dprd kabupaten kota tps kelurahan sawang yang diterima oleh bawaslu kabupatencaleg. pkb nomor urut berjumlah (empat puluh satu) yakni sama dengan jumlah perolehan suara sah caleg. pkb nomor urut tps kelurahan sawang yang pemohon dapatkan, namun anehnya pada model kelurahan sawang untuk tps perolehan suara sah caleg. pkb nomor urut berubah menjadi (satu) yakni hilang (empat puluh) suara. bahwa atas kejadian tersebut, pemohon meminta kepada memohon untuk dilakukan penghitungan ulang tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat khusus untuk perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota dengan surat no: dpc pkb iv tertanggal april karena adanya selisih perolehan hasil suara sah caleg. pkb nomor urut dimaksud. bahwa atas permohonan pemohon guo,melakukan penghitungan suara ulang tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat, namun memohon tidak memenuhi permohonan pemohon dan tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten karimun guo. bahwa berdasarkankpu tahun bahwa memohon wajib menindaklanjuti rekomendasi dari bawaslu kabupaten, namun faktanya memohon tidak mentaati peraturan guo. bahwa karena tidak ada titik temu, maka akhirnya pemohon dipersilahkan oleh memohon untuk mengisi model db tentangemohon mengdan menolak hasil rekapitulasi kpud kabupaten karimun untuk perolehan suara untuk tingkat dprd kabupaten kota kecamatan kundur barat. tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat. bahwa rekapitulasi penghitungan suara tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat guo adalah tidak benar karena telah terjadi kesalahan dalam menentukan surat suara sah, tidak sah dan menentukan suara sah untuk parpol atau caleg nya dan terjadi kesalahan dalam menulis dan rekapitulasi perolehan suara untuk caleg nomor urut partai pkb. bahwa memohon telah melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran guo mengakibatkan berkurangnya suara pemohon dan pelanggaran pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut surat model dan lampiran model diisi oleh saksi atas permintaan anggota kpps, yang seharusnya secara undang undang tahun dan peraturan kpu tahun pengisian model dan lampiran model hanya boleh dilakukan oleh anggota kpps. b. pada lembaga banyak tulisan angka hasil perolehan suara partai maupun caleg telah dihapus dengan tipe pada pengisian model dan lampiran model yang seharusnya secara undang undang tidak boleh dilakukan. adanya perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol yang ditulis pada berita acara model pps kelurahan sawang untuk tps yaitu dan setelah dilakukan penjumlahan atas perolehan suara sah untuk seluruh parpol pada tps ternyata berjumlah (sumber model pps kel. sawang). adanya perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol yang ditulis pada berita acara model pwang yaitu dengan perolehan suara, ppk. kecamatan kundur barat). adanya perbedaan jumlah suara tidak sah yang ditulis pada berita acara model pps kelurahan sawang yaitu dengan perolehan suara tidakadanya perbedaan jumlah suara sah tidak sah yang ditulis pada berita acara model pps kelurahan sawang yaitu dengan yang suara sah tidak sahbahwa atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon guo, pemohon mengirimkan surat permohonan nomor: pac pkb iv tertanggal april kepada ketua pps kel. sawang kecamatan kundur barat, untuk melakukan penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang tps pps kelurahan sawang kecamatan kundur barat, namun pengaduan pemohon guo tidak ditanggapi dengan baik oleh memohon. tps kelurahan alai, kecamatan unpar. bahwa memohon telah melakukan manipulasi data perolehan suara sah dan tidak sah untuk perolehan suara partai politik, komposisi suara caleg dprd kabupaten kota dalam partai pkb dengan tidak mengubah jumlah total perolehan suara sah untuk parpol dan caleg pkb,ser memindahkan suara antar caleg pkb, dengan alasan sebagai berikut dari fotokopi model model dan model lampiran seluruh tps kelurahan alai tps) pemohon melihat bentuk tulisannya sama sangat mirip yakni ditulis oleh satu orang yakni ada dugaan kuat semua form serta berita acara yang ada telah dirubah dan diganti barucctps tps tulisan model model dan model lampiran tps tersendiri. bahwa dengan demikian ada dugaan kuat model model dan model lampiran seluruh tps kelurahan alai hanya ditulis oleh orang saja yaitu (satu) orang menulis model model dan model lampiran tps (satu) orang lagi menulis model model dan model lampiran tps dan tps dan (satu) orang lagi menulis model model dan model lampiran tps tps tps dan tps bahwa selanjutnya kalau diperhatikan dengan seksama tulisan pada model model dan model lampiran seluruh tps kelurahan alai ditulis dengan sangat rapi oleh kpps, yang secara akal sehat, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan, karena anggota kpps dalam keadaan kelelahan secara fisik dan mental, dimana mereka telah mulai bertugas tps sejak satu hari sebelum hari pemungutan suara, untuk mempersiapkan tps dan dilanjutkan pada pelaksanaan pemungutan suara keesokan harinya (tanggal april sampai penghitungan suara dan rekapitulasi suara tps sampai larut malam, artinya secara fisik dan mentalkpps dalam keadaan yang sangat lelah fisik dan mentalnya. bahwa secara psikologi, tidak mungkin seseorang dalam keadaan lelah secara fisik dan mental mampu menulis rekap model model dan model lampiran setebal halaman sebanyak rangkap dengan tulisan yang sangat rapi. bahwa ada dugaan kuat penulisan rekap model model dan model lampiran dprd kabupaten kota sudah dilakukan manipulasi data perolehan suara sah untuk partai kebangkitan bangsa pkb) yang dilakukan setelah hari pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dengan menggunakan sisa model model dan model lampiran punya saksi yang tidak hadir yang sudah ditanda tangani oleh saksi parpol yang hadir, tapi belum ditulis perolehan suara sah untuk seluruh parpol dan calonnya. bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kelurahan alai kecamatan unpar yang rapat penanya dilaksanakan pada hari jum'at, april pukul wib dan berakhir pada pukul wib, akan tetapi pelaksanaan rekapitulasi berkasnya baru selesai lakukan pps pada tanggal april dan baru diserahkan ppk kecamatan unpar pada hari senin, tanggal april bahwa pelaksanaan mereka dilaksanakan dalam waktu (tiga) hari, sementara sidang penanya hanya tujuh setengah) jam saja. artinya, bahwa pelaksanaan mereka jauh lebih lama dari sidang penanya, seharusnya, sidang pleno itu jauh lebih lama dari pada merekamnya. keadaan ini menimbulkan dugaan terjadinya pengaturan hasil suara sah pada partai pkb yang merugikan pkb. bahwa dari model da dan model da lampiran, terdapat perbedaan suara caleg pkb urutberdasarkan model dan model da dprd kabupaten kota yang kami miliki jumlah suara sah caleg pkb nomor urut kelurahan alai berjumlah (dua ratus tiga puluh), bukan (tiga ratus dua puluh), sebagaimana yang tertera model db. berdasarkan hal hal tersebut diatas, beralasan secara hukum mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan yang kamarnya berbunyarimun daerah pemilihan karimun iii kecamatan kundur, kecamatan kundur barat, kecamatan kundur utara, kecamatan belas, kecamatan unpar) untuk partai kebangkitan bangsa pkb) caleg nomor urut adalah berjumlah (tujuh ratus lima puluh delapan)ota batamprovinsi kepulauan ria@dir, sh. muhamad alfarisi, sh, hum. dr. bern sarjana percaya, sh, mh. muhammad ridwan saleh, sh.h, m wdan partai keadilan sejahtera: membaca keterangan tertulis bawaslu provinsi kepulauan riau: memeriksa dengan saksama alat bukti pemohon, memohon, pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia dandan partai keadilan sejahteradprd kota batam daerah pemilihan kota batam perolehan partai politik suarairbatambila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya gubatamdapil batam meter keputusan kpu provinsi kepulauan riau nomor pts kpu prov tahun tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota dpr, dpd berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara ingattamamtas o tak tapa dns araukern aan kal ypabanggaaa neng aesantenerit ust honesta uan o jaman &o jar o o jam formulir model dprd provinsi, dapil kepulauan desarmulir model dprd provinsi, dapil kepulausaksi berdomisili perumahan pondok graha, blok nomor kecamatan sungai beduk. saksi merupakan sekretaris pkb kota batam dan saksi mandat untuk kpu kota batam dan pleno provinsi. saksi hadir pada rapat pleno kota batam pada tanggal april sampai dengan april saksi membenarkan adanya cross check untuk (satu) kecamatan yakni kecamatan bengkong. saksi hadir pada tanggal april kpu provinsi dan diberikan hasil pleno yang sudah ditandatangani oleh semua saksi. ada pleno ulang pada tanggal april yang berdasarkan istilah kpu provinsi atas rekomendasi panas adalah sinkronisasi data. saksi pkb, partai demokrat dan partai nasdem telah mengajukan keberatan secara tertulis atas adanya pleno mengenai sinkronisasi data tersebut. sinkronisasi data tetap dilakukan, akan tetapi sampai sore hari menjelang malam, hasilnya justru dimasukkan dalam kotak dan dianggap tidak ada pleno untuk hari itu. pada tanggal mei saksi hadir untuk memenuhi undangan resmi dari kpu provinsi yakni melaksanakan pleno ulang untuk kota batam. saksi melakukan walk out karena tidak mengakui pleno tersebut. hanya ada hasil pleno yang dianggap oleh saksi pkb dan pkb yakni pada tanggal april dan mei2014. suara pkb pada tanggal april sejumlah sura dan pada tanggal meiwan krisnawan saksi berdomisili bellavista residence rw kelurahan taman bali, kecamatan batam kota, kota batam saksi adalah ketua dpc partai hanura saksi hadir padarapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal mei sebagai saksi mandat dari partai hanura. saksi melakukan walkot pada rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal mei tersebut. saksi menyatakan bahwa kpu provinsi kepulauan riau tidak pernah melakukan pembatalan hasil pleno yang sudah disahkan pada tanggal april sehingga pleno tanggal mei merupakan pleno yang tidak sah. pleno yang dilakukan oleh kpu provinsi hanya melakukan pembacaan hasil dari pleno ppk yang sumbernya adalah fotokopi bukan melakukan pembukaan kotak suara. saksi hadir pada rapat pleno tanggal mei namun sebagai saksi dari partai hanura dan juga melakukan walkot. alasan saksi melakukan walkot adalah karena saksi menganggap kpu provinsi kepulauan riau tidak pernah melakukan pembatalan penetapan. dapil karimun iii perolehan suara pemohon (perseorangan dr. bulan effendi, provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten karimunsadfakhrurrozi, aye ebe2 mag dan menanam meabupaten karimubakefendi. fakhrurro aje oper ama gejalkarimungukarimun iii yang diberi sampai dengan dan disahkan dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut. kode bukti keterangan formulir model dprd kabupaten kota, dapil karimun iii formulir model dprd kabupaten kota, tps kelurahan sawang, kecamatan kundusertifikat hasil rekapitulasi pps kecamatan surat permohonan penghitungan dan rekapitulasi ulang tps kelurahan sawang, kecamatan kundur barat dari dpc pkb kabupaten karimun formulir model berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat dari kpu kabupaten karimun barat model sertifikat hasil rekapitulasi pps kecamatan aan aaa surat permohonan penghitungan dan rekapitulasi ulang tps kelurahan sawang, kecamatan unduh barat, pac pkb kecamatan unduh barat surat permohonan penghitungan dan rekapitulasi ulang tps kelurahan sawang, kecamatan kundur barat esa agama paman artanah panganan keenam formulir model berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kelurahan alai kecamatan unpar enam nangnstn von aan penghitungan suara tps kelurahan alpileg tingkat kecamataberdomisili jalan diponegoro nomor kelurahan tanjung batu kota, kecamatan kundur, kabupaten karimun. saksi merupakan saksi pemohon pkb dengan nomor urut untuk dapil karimun iii saksi merupakan koordinator saksi dapil karimun untuk pkb menurut saksi, seharusnya jumlah perolehan suara saksi adalah sejumlah suara tetapi, kpud hanya menetapkan suara. permasalahan adanya selisih suara tersebut ada pada tps kelurahan sawang, yakni terdapat perbedaan pada data dan jon raman penata tamata:::ii. dalam pokok permohonan propinsi kepulauan riaumenurut memohon provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd kota batam daerah pemilihan kota batam a). bahwa memohon membantah dalil pemohon yang menyandingkan rekapitulasi perolehan suara kota batam pada tanggal april dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara kota batam oleh kpu provinsi kepulauan riau tanggal mei sebagaimana tabel berikut ini perolehan suara pleno kpu pleno kpu partai politik dan batam provinsi calon april kepri mei pen bap jii madiun tambunan jumlah suara sah partai dan calon memohon mendalilkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh kpu kota batam tidak sesuai dengan tata cara prosedur, dan mekanisme yang atalui pkpu nomor tahun tentangpemilu dengan penjelasan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil evaluasi kpu, dprd kabupaten kota oleh kpu kota batam,pupu kota batam. bahwa berdasarkantanggal mei dan menganulir pelaksanaan pleno kpu kota batam tanggal april bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kota batam pada tanggal mei telah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah direkam berdasarkan formulir da1 se kota batasampai dengan .batam dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. bukti .batam5. berita acara nomor ba iv tanggal april tentang evaluasi kinerja kpu kota batam dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota dpr, dpd dan dprd pemilu tahunmberhentian sementara anggota kpu kota batam provinsi kepulauan riaungambilalihan pelaksanaan tahapan pemilu dpr, dpd dan dprd tahun tingkat kota batam oleh kpu provinsi kepulauan riau bukti .batam5. keputusan kpu provinsi kepulauan riau encvomvo.batam5. model db1 dpr, dpd, dprd provinsi dan rtsenanwaa ta:.ulirsuara.suara.karimun iii perolehan suara pemohon (perseorangan dr.bulan efendi menurut memohon provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten batam daerah pemilihan kabupaten karimun iii. memohon dengan ini menolak semua dalil pemohon sebagaimana dalam butir permohonan pemohon. tidak ada suara pemohon yang dihilangkan oleh memohon.daerah pemilihan karimun tanggal april cc). bahwa berdasarkan model db dprd kabupaten kota dapil karimun versi memohon perolehan suara sah pemohon berjumlah (tujuh ratus delapan belas), bukan berjumlah (tujuh ratus lima puluh delapan). karimunkabupaten karimun provinsi kepulauan riau daerah pemilihan karimun iv. perolehan suara kinetik kec kec jumlah bukti partai politik kundur berat unpar akhir dan suara calon kundur! ols barat l3ya ye, partai t. (esa bangsa dr. bulan woo jan mala fakhrurralzi, apn ika yel ann esa toa naik papa siti alpha, "ma poopafal jumlah suara sah partai dan suara calonmodel da dprd kabupaten kota) kecamatan kundur baratndur barat dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun model da dprd kabupaten kota) rincian jumlah alat perolehan kel kel bukti iv. suara partai sawang sawang kl. mina suara calon kepang partai kaa bangsa dr. bulan "ma jan anon fakhrurralzi, dos lala laa yaa ayi nek ande siti alpha, "am lola loo (om daud.). berdasarkan model da dprd kabupaten kota atas terlihat perolehan suara sah pemohon menurut memohon perolehan suara sah pemohon berjumlah (dua puluh lima) suara.upaten kota) kelurahan sawangtps tingkat kelurahan sawang dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun model dprd kabupaten kota) rincian jumlah alat perolehan suara tps tps tps tps tps tps tps tps jumlah bukti partai politik dan akhir suara calon partai kebangkitan .kari pama nip retro pmii pin eh? kelak dahan metudlininyuneriasr poorraoi tojo fjojojajoji sona rbl ojojojoja jojo| sizearea ofo ojojojoj| maud,s o|o ojojojojoj| jumlah suara sah), berdasarkan model dprd kabupaten kota atas terlihat perolehan suara sah pemohon berjumlah (empat puluh satu) suara sedangkan menurut memohon perolehan suara sah pemohon berjumlah (satu) suara. bahwa perolehan suara sah pemohon tertulis hal ini sama dengan model yang ada pada bawaslu kabupaten karimun. sedangkan pada model pps kelurahan sawang perolehan suara pemohon untuk tps tertulis g). memohon membandingkan data tersebut dengan model tps kelurahan sawang yang dimiliki oleh kpu kabupaten karimun, dan pada dokumen model tersebut tertulis dengan jelas bahwa perolehan suara pemohon adalah dari data tersebut, kpu kabupaten karimun dan ppk kundur barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih, data surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada model tps kelurahan sawang. dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih tps kelurahan sawang laki laki perempuan jumlah jumlah surat suara yang digunakan surat suara dpr surat suara dpd surat suara dprd provinsi surat suara dprd kabupaten kota dprd dprd suara sah partai dan calon dpd dan tidak sah hal ini sesuai dengan model yang dikirim oleh kpps kpu kabupaten karimun. dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa benar perolehan suara pemohon adalah sehingga jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakanara sah dan tidak sah. atas hasil pengecekan dan pembuktian ini, maka memohon memutuskan dalam rapat komisioner bahwa permohonan pkb untuk melakukan proses penghitungan ulang tps kelurahan sawang tidak bisa dilaksanakan karena memohon telah menemukan data yang akurat dalam menjelaskan permasalahan tersebut. selanjutnya memohon memberikan alternatif solusi dengan melihat plant tally) tps kelurahan sawang, hal ini sebagai suatu pembuktian, mengingat sumber data model adalah plant tally), namun tawaran ini ditolak oleh pemohon. h). pada saat dilakukannya penghitungan suara tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat terjadi peristiwa listrik pln mati, namun proses penghitungan langsung dihentikan oleh kpps sambil menunggu listrik kembali menyala. penggunaan senter dan sebagaimana dimaksud pemohon hanya dilakukan untuk surat suara yang sedang dihitung saat lampu mati. setelah surat suara sebagaimana poin tersebut dihitung, maka kpps menghentikan seluruh proses dan menunggu lampu pln menyala untuk melakukan penghitungan selanjutnya. kpps melanjutkan penghitungan setelah menit kemudian lampu pln menyala. proses penghitungan berlangsung baik dan tidak diwarnai protes dan keberatan dari saksi manapun yang hadir terkait adanya kesalahan dalamdan tidak sah pada model tps kelurahan sawang, dan adanya kesalahan dalam penulisan perolehan suara untuk partai politik, hal ini murni disebabkan kesalahan kpps dalam memindahkan data dari plant tally) model c1, dan hal ini telah diperbaiki dan dijelaskan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps dan rekapitulasi tingkat ppk. seluruh saksi partai politik dan bawaslu kecamatan kundur barat telah menyetujui dan tidak ada yang protes atau menyatakan keberatan. ppk kecamatan kundur barat menyatakan bahwa seluruh proses rekapitulasi kecamatan kundur barat telah berlangsung dengan baik dan tidak mengalami permasalahan sebagaimana dibuat dalam berita acara. i). terkait dugaan manipulasi pada model kelurahan alai kecamatan kundur yang dilakukan perbaikan dengan menggunakan tipe x, memohon telah melakukan tindaklanjut. bentuk tindaklanjut yang dilakukan oleh memohon adalah dengan melakukan sinkronisasi data model yang dimiliki oleh kpps terhadap hasil model yang dihasilkan pada rapat rekapitulasi tingkat pps kelurahan alai dan model da1 dari hasil rekapitulasi tingkat ppk kecamatan unpar. dari hasil sinkronisasi tersebut ppk kecamatan unpar memberikan penjelasan bahwa penggunaan tipe tersebut murni dilakukan karena pps tidak memahami ketentuan tentang pelarangan penggunaan tipe dalam perbaikan hasil rekapitulasi. atas saran bawaslu kabupaten karimun dan masukan dari saksi partai politik, ppk kecamatan unpar diminta untuk membuat berita acara perbaikan tersebut. terkait adanya aduan bahwa memohon menolak tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten karimun, hal ini tidak benar. memohon dengan kapasitasnya melaksanakan semua rekomendasi bawaslu kabupaten karimun sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam perundang undangrimun sampai dengan karimun dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut bukti karimun eb dprd kabupaten kota dapil karimun iii, mahkamah konstitusi bukti karimun da dprd kabupaten kota dapil karimun iii adaa kanan ata ci, bukti karimun dprd kabupaten kota dapil karimun iii (erantantirarto ram sam. bukti karimun dprd kabupaten kota dapil karimun iii kecamatan kundur barat kelurahankeadilan dan persatuan indonesiadapil kota batam perolehan suara pemohon (partai kebangkitan bangsa) menurut pihak terkait (pkp indonesia) kabupaten kota batam provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprd kota batamupaten kota dan dpd kpu kota batam dengan perolehan suara bagi partai kebangkitan bangsa sebanyak suara: bahwa tetapi pada hasil rapat pleno kpu kota batam tersebut telah dianulir dalam rapat pleno kpu provinsi kepulauan riau, yaitu suara partai kebangkitan bangsa menjadi suara bahwa hasil pleno kpu provinsi kepulauan riau adalah telah sesuai dengan hasil suara riil:kebangkitan bangsa) kota batam provinsi kepulauan riau untuk pengisian keanggotaan dprdan penta patra pt batam s.d. pt berdasarkan hasil perolehan suara pihak terkait pkp indonesia) berdasarkan hasil pleno kpu kota batam dan kpu provinsi kepulauan riau adalah sebanyak suara dan karena nya berhak mendapat kursi dprd kota batam dapil penjelasan alat buktielakang padsekupatu ajabupaten kota dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun kota batamprovinsi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap tps tingkat provinsi dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun provinsi kepulauan riaudaerah kabupaten kota batam, keputusan kpud kota batam nomor .batam pemilihan umum tahun bertanggal april untuk pemilihan anggota dprd kota batam sepanjang daerah pemilihdan persatuan indonesia tidak mengajukan alat bukti surat tulisan tetapi,ben ever simangunsong saksi berdomisili perumahan memberi raya blok nomor kelurahan kiling, kecamatan batu wajimandat kpud kota batam dapil dan dapil pkb meminta suaranya sebesar suara sesuai dengan hasil pleno april pada saat pleno tanggal april sampai dengan april tidak ada saksi yang menyanggah saat dibacakan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan da kecamatan. perolehan suara pkb pada tanggal april adalah sejumlah suara sementara saat pleno tanggal mei adalah sejumlah suara. saksi hanya ingin menegaskan bahwa pleno yang diselenggarakan pada tanggal april adalah pleno yang bersifat rekayasa. jugador siberian saksi berdomisili genta iii griya surya kharisma blok nomor o3 rt kelurahan kiling, kecamatan batu aji, batam. saksi merupakan calon anggota legislatif sekaligus koordinator saksi setiap kelurahan yang ada dapil serta koordinator saksi kpu sama kecamatan. saksi menerangkan bahwa ketua pkb saat rekapitulasi penghitungan suara kpu merupakan saksi kpu. saksi menegaskan bahwa perolehan suara pkb tersebut bisa naik dari menjadi karena mengambil suara sebesar dari ppp. pleno yang diselenggarakan pada tanggal april tersebut merupakan pleno reksa yang berusaha untuk menaikkan suara yang sah. pihak terkait keduabatam dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan pleno perhitungan suara oleh komisi pemilihan umum kota batam yang kemudian mengakibatkan hilangnya suara pemohon sebanyak suara wilayah kecamatan belakang padang, kecamatan sekupang, dan kecamatan batuan adalah tidak benar adanya. bahwa perolehan suara pemohon menjadi sejumlah setelah dilaksanakan perhitungan ulang suara oleh kpu provinsi, karena ternyata pada tanggal april dini hari sekira pukul setelah selesai dibacakan hasil rekapitulasi tingkat kota batam oleh kpud kota batam, namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan dengan dalih sudah capek dan akan dilanjutkan pada pagi hari. bahwa kemudian pada tanggal april sekitar pukul wib, kpud kota batam mencetak hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan yang dibacakan pada dini hari. kemudian setelah ditandatangani kpud batam langsung menutup sidang pleno meski saksi saksi melakukan protes karena selain hasil yang dicetak tidak sesuai, kpud tidak memberikan salinan kepada para saksi dan tidak menyimpan berkas db (rekapitulasi) dalam kotak suara. bahwa selanjutnya seluruh komisioner kpud batam menghilang dan tidak bisa ditemukan. bahwa pada tanggal april sekira pukul wib, bertempat kpud provinsi kepri, seluruh saksi dipertemukan dengan kpud batam dan bawaslu. saat itu diserahkan copy hasil rekapitulasi yang dipalsukan tersebut, sebagian besar saksi melakukan protes, sehingga rapat diskors dan dilanjutkan pada jam wib. bahwa pada pertemuan lanjutan, sebagian saksi menyampaikan perbedaan hasil rekapitulasi yang dipalsukan dengan bukti da kecamatan. bahwa selanjutnya bawaslu memberikan rekomendasi kepada kpud batam untuk melakukan pleno perbaikan saat itu juga. bahwa dalam pleno perbaikan berkali kali terjadi deadlock, yang pada akhirnya setelah selesai rekapitulasi ulang dan tinggal diserahkan kepada saksi, kpud batam merasa tidak sanggup melanjutkan dan menykepada kpud provinsi kepri. maka pleno isotop, semua data dimasukkan dalam kotak. bahwa keesokan harinya, kpud batam dinonaktifkan, dan dilakukan pleno ulang oleh kpud provinsi pada tanggal mei yang mengembalikan perolehan suara sebagaimana yang seharusnya, tetapi berbeda dengan yang dicetak oleh kpu kota batam hasil cetak rekapitulasi april bahwa hasil perolehan suara yang sesungguhnya dari pemohon adalah benar hanya sebesar suara. bahwa sebagai perbandingan, dapat pihak terkait sajikan kedua data tersebukan rekapitulasi yang dipalsukan pleno kpud batam april rekapitulasi urn lag nya partai pleno kpud feb ara keterangan (db aspal) pt kec. kec. kec. belakang sekupang batuan padang partai asli tapi palsu partai kebangkitan bangsa partai keadilan dea ben pdi tama ets partaierrovinsi kepulauan riau dapil batam perolehan suara pemohon provinsi kepulauan riau dapil batampartai persatuan pembangunan partai bulan bintang bahwa tabel tersebut adalah rekapitulasi suara yang dicetak oleh komisioner kpu kota batam, tetapi dengan hasil perhitungan suara yang berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, yang dibacakan pada dini hari sebelumnya. bahwa adapun hasil rekapitulasi suara yang benar adalah sebagaimana yang tercatamama bukti partai pleno perbaikan kpud syara keterangan mei ptbeaso |asa3 |eso partai bulan bintang |pipi |atar iso |. bahwa dalam perhitungan ulang yang dilaksanakan dan diambil alih oleh kpu provinsi, hasil suara pemohon yang sebenarnya telah dikembalikan menjadi perolehan yang sebenarnya, yaitu dan justru perolehan awal yang dicetak oleh kpu kota batam adalah hasil rekapitulasi yang dipalsukan. bahwa saat ini ketua kpud batam telah dinyatakan sebagai tersangka pelaku pidana pemilu karena melakukan pemalsuan hasil pemilu. dan saat ini proses pemeriksaan atas ketua kpud kota batam tersebut telah dan saat ini oknum kpud batam (ketua dan anggota) telah disidang oleh dkpp dengan dugaan pelanggaran kode etik. bahwa sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa suaranya dihilangkan adalah tidak benar adanya. dan hasil perolehan suara partai partai secara keseluruhan untuk ketiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikutrekapitulasi mita bukti partai tingkat kecamatan belakang padang suara keterangan (da1) pt kel. kel. kel. kel. kel. kel. asli tempi kas ter pacu tinju semana ong rayaartai kerangka tan bangsa partai keadilan sejahtera fkembang nan partai hanura partai bulan bintang versi las jae iss lorsea rekapitulasi jumlah keterangan bukti tingkat kecamatan sekupang da suara pt kel. kel. kel. kel. kel. kel. kel. sungai tanjung tinju tiban tiban tiban param harap pinggir indah baru lama lestari riasli nasdem partai kembang kita bangsa partai keadilan sejahtera pdi peran gan partai golkar partai gerindra partai demo partai amanat nasional partai persatu emban guna partai hanura partai bulan bintang |preiajumlah partai keterangan bukti tingkat kecamatan batu aji da suara pt kel. kel. kel. kel. bukit tanjung bulang kiling tempayan undang partai asli nasdem partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera pdi perjuangan |.8as |ess |3so partai bulan| bintang pipi a87 bahwa pihak terkait dalam hal ini sebagai pemilik bukti bukti asli dari hasil rekapitulasi yang dipalsukan oleh ketua kpu kota batam, maupun bukti bukti hasil perhitungan suara kpu provinsi, tidak memegang berkas asli dari semua hasil perhitungan suara untuk seluruh partai partai, karena bukti asli milik pihak terkait tersebut dijadikan sebagai alat bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh ketua kpu kota batam. dan oleh kepolisian republik indonesia, diberikan bukti surat penyitaan atas berkas asli tersebut. tetapi data yang pihak terkait sajikan adalah data yang sebenarnya, yang diakui kebenarannya oleh kpu provinsi, dan kami berharap jika majelisenan untuk memeriksa berkas asli tersebut, maka mohon majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk mengeluarkan penetapan untuk meminjam berkas asli tersebut untuk dapat dipakai sebagai alat bukti bagi para pihak yang terkait dalam sengketa perolehan suara ini. bahwa pihak terkait dalam hal ini juga mengajukan bukti bukti asli sebagaimana yang kami sebutkan dalam tabel berikut ini: tabel bukti bukti lainnya perihal keterangan bukti pt pengaduan dan atau copy dari asli laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: i p l dkpp pt panggilan sidang dkpp copy dari asli nomor: dkpp pke ii1 pt berita acara penyitaan copy dari asli kepolisian daerah kepulauan riau: spin sita nomor: sp.sita .b direskrimum tanggal mei pt surat tanda penerimaan sesuai spin sita nomor: nomor: sp.sita .b direskrimum stp .c v ditreskrimum tanggal mei pt ketua kpu dijemput polisi batam pos, april pt syahadat dikawal bak tribun batam, april teroris pt pleno kpu ribut batam pos, april pt selisih suara capai ribuan tribun batam, april pt anggota kpu batam batam pos, mei dinonaktifkan pt berita komisioner kpu tribun batam, mei batam diberhentikan pt terancam dipecat tak batam pos, mei hormat pt pemberhentian tribun batam, mei komisioner kpu batam diteken pt |protes ketua partai tak batam pos,gubris disahkan, kasus pemalsuan jalan terus syahadat pidana pemilu disidang pengadilan negeri batam yang diubah tahun ee pa de bahwa dari data data berupa tabel diatas, maka berdasarkan da tingkat kecamatan (bukti pt pt pt suara pemohon pkb) untuk kecamatan belakang padang berjumlah suara, kecamatan sekupang berjumlah suara, kecamatan batu aji berjumlah suara, sehingga total perolehan pkb adalah suara sesuai dengan hasil rekapitulasi ulang yang dilakukan kpud provinsi pada tanggal mei (lihat bukti pt oleh karenanya bahwa klaim pkb kehilangan suara sebagaimana hasil pleno kpud batam pada april (bukti pt adalah tidak benar. petit dengan fakta fakta sebagaimana telah pihak terkait jelaskan diatas, maka mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: menolak permohonan pemohon partai kebangkitan bangsa. menetapkan hasil rekapitulasi suara kpu provinsi pada tanggal mei yang menetapkan perolehan suara pemohon partai kebangkitan bangsa sebesar adalah hasil perolehan suara untuk pemohon partai kebangkitan bangsaberikut ini sebagai perolehan suara yang sah sesuai hasil rekapitulasi kpu provinsi kepulauan riau.jumlah partai pleno perbaikan kpud syara keterangan meie7sg partai bulan bintang pkpi are7 |. menetapkan suara partai keadilan sejahte sebagai berikut pt rekapitulasi suara partai untuk anggota dprd kotabatam daerah pemilihan kota batam berdasarkan rekapitulasi yang dipalsukan pleno kpud batam aprilpt pengaduan dan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: i p l dkpp pt berita acara penyitaan kepolisian daerah kepulauan riau: spin sita nomor: sp.sita .b direskrimumtanda penerimaan nomor: stp .c v ditreskrimum sesuai spin sita nomor: sp.sita .b ireskrimum tanggal mei pt ketua kpu dijemput polisi ammronarmas o pt syahadat dikawal bak teroris (mamammaswman pt pleno kpu ribut ammrosamman pt selisih suara capai ribuan mamaaanmemam) pt anggota kpu batam dinonaktifkan ammrestnama pt berita komisioner kpu batam diberhentikan dapat pt terancam dipecat tak hormat batam pos, mei sama pt pemberhentian komisioner kpu batam diteken mmmamagusae pt protes ketua partai tak digubris batam pos, anna pt rekapitulasi kepri disahkan, kasus pemalsuan aureus armrosane2on pt dkpp raguan keterangan syahadat batam pt syahadat jadi tersangka pidana pemilu memumumuntesaa pt muhammad syahadat segera disidang pengadilan negeri batam batamtoday.com,yandingkan perolehan suara partai politik menurut hasil rapat pleno tanggal april oleh kpu kota batam dan rapat pleno kpu provinsi kepulauan riau tanggal mei dapil yang meliputi kecamatan batu aji, kecamatan belakang padang dan kecamatan batu aji. perolehan suara pleno pleno dapil kpu kpu selisih batam provinsi april mei partai nasdem partai kebangkitan bangsa partai keadilan pdi perjuangan kaya partai golongan karya partai harian partai ius span ya825t syahadat sahkan suara yang diubah koran sindo aman pt syahadat diancam penjara tahun batam pos,(model db) pt keputusan komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau nomor kpt s kpu prov tahun tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota dpr, dpd, dprd pemilu tahun tingkat kota batam yang ditetapkan pada tanggal mei pt model dprd kabupaten kota batam halaman desa kelurahan kekanak raya, kecamatan bel. padang. pt model dprd kabupaten kota batam halaman desa kelurahan emping, kecamatan belakang padang. pt model dprd kabupaten kota batam halaman rsaumlong kemana ma. pt model dprd kabupaten kota batam halaman desa kelurahan kayu, kecamatan belakang padsakililadprd kabupaten kota tps desa kelurahan tanjung undang, kecamatan batu jlps desa kelurahan tiban lamamodel dprd kabupaten kota dapil batam tps desa kelurahan tiban baru, kecamatan sekupang.tiban indahsei harapan,desa kelurahan tanjungparam. lestaritanjung riau, kecamatan sekupang. selain itu,saksi menegaskan bahwa pleno yang dipertahankan oleh pkb adalah tidak sesuai baik itu berdasarkan dokumen da tingkat kecamatan maupun dokumen tingkat kelurahan. saksi menerangkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang diselenggarakan pada tanggal mei dan pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tanggal april dianammaramu sman psigasauanpenbergaan irbangkitan bangsa untuk dprd batam dapil batam terdiri dariatu aji, kecamatan sekupang dan kecamatan belakang padtea pemamah pageant boards padatan entargeka mas, bukti:)bukti iii)dua ribu lima puluh enam)hasil kajian tindak dan lanjut terlahir laporan iv berdasarkan hasil perbaikan muhammad kajian bawaslu tingkat mustofa terjadi perbedaan kecamatan dan pps data antara form tanjung dan maka riau usulkan melalui panwascam sekupang untuk melakukan perbaikan tingkat kecamatan laporan iv kaharuddin berdasarkan hasil perbaikan kajian bawaslu tingkat terjadi perbedaan kecamatan data antara form dan maka usulkan melalui panwascam sekupang untuk melakukan perbaikan tingkat kecamatprd kab. karimun, dapil karimun iii terdiri dari kecamatan kundur baratupatenlampiran sebagai berikut: partai kec. kundur jumlah akhir iv. rincian jumlah perolehan suara partai ya rsu partai kebangkitan ama lea men dab for indonesia momen suara calon berdasarkan da1 yang diperoleh pengawas pemilu dari ppk kec. kundur barat khusus desa kel. sawang, perolehan suara parpol pkb dan calonnya dapil karimprovinsi kepulauan riau menganggap hasil pleno yang dilaksanakan kpu kota batam pada tanggal april tidak sah dan dibatalkan. selanjutnya kpu provinsi kepulauan riau menganulir keputusan hasil rapat pleno kpu kota batam dan melaksanakan pleno ulang untuk penghitungan suara dprd tingkat kota batam, bahwata batam, memohon telah memutuskan perolehan suara partai kebangkitan bangsa sebesar suara untuk daerah pemilihan yang meliputi kecamatan sekupang, kecamatan belakang padang dan kecamatan batu aji untuk dewan perwakilan rakyat daerah kota batam, bahwa berdasarkan tabel atas, terdapat perbedaan perhitungan antara suara pemohon pada pleno kpu kota batam tanggal april dengan suara pemohon pada rapat pleno memohon pada tanggal mei dapil kota batam kecamatan batu aji, kecamatan sekupang dan kecamatan belakang padang)sebesar suara, berubah pada pleno kpu propinsi kepulauan riau menjadi suara, sehingga terjadi penurunan suara sebesar(satu) kursi untuk dewan perwakilan rakyat daerah kota batam.desa kel jumlah akhir iv. rincian jumlah perolehan suara partai )3i peer ja partai kebangkitan ama mane ine haa jumlah suara sah partai dan bahwa berdasarkan yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kel. sawang kec. kundur barat kab. karimun, perolehan suara parpol pkb dan calonnya dapil karimun bukti png akan iv. rincian jumlah perolehan suara partai bone enlererul kodaadssgaangiadinsdays andien sein partai kebangkitan ame dengan men eni orang" ca name ismzmehaamk momen jumlah suara sah partai dan mem bahwa berdasarkan kecamatan kundur barat kabupaten karimun, perolehan suara parpol pkb dan calonnya dapil karimun bukti partai kebangkitan mean tangga pemeran ang g ha peta mama tana pas akan pon rek saran bahwa, berdasarkan temuan tersebut bawaslu kabupaten karimun telah melakukan rapat koordinasi dengan kpu kabupaten karimun pada tanggal april sekitar jam wib bertempat desa pangkep barat kec. merah barat membahas surat rekomendasi bawaslu kabupaten karimun nomor: bawaslu kab krm iv dan menghasilkan (empat) kesepakatan yang sesuai dengan hasil nobulan rapat bukti pada poin: dpc pkb iv untuk perhitungan suara ulang dan rekomendasi ulang tps kel. sawang. bahwa, rekomendasi tingkat pps dan ppk kecamatan kundur barat, kpu kabupaten karimun tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten karimun. baik rekomendasi lisan dan rekomendasi tertulis. il. kecamatan unpar.sebagai berikut partai kec. unpar jumlah akhir pada dapil karimun iv. rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon msnsisssssinsikobonbssli kena dennnnnnnn eren aaaa aak emg jumlah suara sah partai dan bln das sumber dokumen model db1 dari kpu kabupaten karimun bahwa berdasarkan da1 yang diperoleh pengawas pemilu dari ppk kec. unpar khusus desa kelurahan alai, perolehan suara parpol pkb dan calonnya dapil karimun bukti desa kel alai jumlah akhir desa kel se kecamatan iv. rincian jumlah perolehan suara partai kpa, partai kebangkitan ena ban dgn yli nan anerirua oeumapsra kso jumlah suara sah partai dan naa msn sumber dokumen model da1 yang diperoleh pengawas pemilu dari ppk kecamatan unpar. bahwa berdasarkan yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kel. alai kecamatan unpar kab.kb dan calonnya dapil karimun bukti jumlah akhir partai tps desa kel. alai iv. rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon partai kebangkitan bangsa jumlah suara sah partai dan suara calon sumber dokumen model yang diperoleh pengawas pemilu dari pps desa kel. alai kecamatan kundur barat kabupaten karimun. bahwa berdasarkan dan laporannya yang diperoleh pengawas pemilu dari kpps tps desa kelurahan alai kecamatan unpar kabupaten karimun, perolehan suara parpol pkb dan calonnya dapil karimun buktija ajak |popirmmabi opo banana jaman e sumber dokumen model yang diperoleh pengawas pemilu dari kpps tps desa kel. alai kecamatan kundur barat kabupaten karimun. bahwa berdasarkan temuan bawaslu kabupaten karimun suara caleg pkb nomor urut a.n. fakhrurrazi) pada kolom kedua adanya tipe yang digunakan sebagai koreksi. sedangkan menurut pkpu nomor tahun tentang perubahan atas peraturan komisi(4a) mengatakanyang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi para ketua kpps pada pembentukannya. bahwa berdasarkan point tersebut, maka bawaslu kabupaten karimun merekomendasikan kepada kpu kabupaten karimun dengan nomor: bawaslu kab krm iv tanggal april perihal rekomendasi pada point laporan dari partai kebangkitan bangsa nomor pac.pkb iv tentang permintaan salinan kelurahan alai kecamatan unpar karena ditemukan dugaan penggunaan tipe untuk merubah perolehan suara caleg nomor pada tpsrekomendasi dari bawaslu kabupaten karimun baik yang disampaikan secara lisan dan rekomendasi tertulis, ternyata kpu kabupaten karimun sampai rapat rekapitulasi penghitungan suara kabupaten karimun tanggal april tidak bisa melakukan rekomendasi bawaslu kabupaten karimun. dan bawaslu kabupaten karimun akhirnya melaporkan kpu kabupaten karimun dkpp. keterangan terhadap pokok permohonan. permohonan nomor perkara php.dpr dprd xii bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan pemohon berdasarkan surat permohonan: kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei dengan nomor perkara php.dpr dprd xii oleh pemohon bulan efendi. caleg pkb dprd kabupaten karimun nomor urut dapil karimun melaporkan memohon) komisi pemilihan umum kabupaten karimun. tps kel. sawang kec. kundur barat. bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota daerah pemilihan karimun kec. kundur, kec. kundur barat, kec. kundur utara, kec. unpar dan kec. berat) oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten karimun tanggal april gedung rmb tanjung balai karimun yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten karimun. bahwa dalamdilakukan perhitungan ulang tps kelurahan sawang kecamatan kundur barat yang sesuai dengan rekomendasi bawaslu kabupaten karimun nomor: bawaslu kabperjelas dari hasil nobulan rapat bawaslu kabupaten karimun dengan kpu kabupaten karimun tanggal april pukul s d wib desa pangkep kecamatan merah barat. bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten karimun hingga sekitar pukul wib tanggal april tetap tidak mengabulkan dan atau mengabaikan rekomendasi bawaslu kabupaten karimun nomor bawaslu kab iv yang diperjelas dan diprioritaskan dalam hasil nobulan rapat bawaslu kabupaten karimun dengan kpu kabupaten karimun tanggal april sekitar pukul s d wib bertempat desa pangkep kecamatan merah barat kabupaten karimun:suara pemohon (dr. bulan efendi. nomor urut berdasarkan versi pemohon perolehan suara sah pemohon (dr. bulan efendi. untuk kabupaten kota, kabupaten karimun propinsi kepulauan riau versi pemohon no| partisan caleg kundur kundur tomat kundur tara barat berat unpar eya ( | partaipkb toe dom | . suara calon mdr zulfanefendi.a dago i2fakhrurrozi,a. morena nba tone bko una maid tang canaan hit nam ines wana rara imi salinan putusan mahkamah konstitusi sisa diunduh dari laman:apaan nama tps jumlah partisan tps (tps test tes tes tps (tps roda iia suara partai |suaracalon alt m, , dr. bulan efendi.a tea likes ini iii aurelia (bl salina span oj| le.dodifitriadi joni ardi 0o| tb. siti alpha, amk s. m.daud,s lip gl. ne|, diunduh dari laman: daud, sagkan menurut versi memohon (dua puluh lima). rekapitulasi hasil perhitungan suaraperolehan suara sah nama desa kelurahan jumlah partisan caleg sawang sawang sawang kundur gemuruh total selatan laut suara hen pmn isuaracalon dr. bulan fakhrurrozi cit aurelia salina syafii doi fitria joni ardi siti alpha, amk .m.daud, tan sumber salinan berkas daryek pengadilan persidangan pentas teater pengadilan saran memantau persidangan. nah, tara itu, layar atas panggung masih pengadilan seharusnya tempat duduk penonton sendiri juga di tertutup rapat. setelah keadaan sepi, pe tolak intervensi. bahkan gunakan sang istri hakim ketua untuk tugas keamanan yang lain muncul dari mengikuti hidangan. semangat,rea panggung dengan merobek layar itu. intervensi dari dalam jams membuat sutradara menjadi kritis petugas keamanan yang jujur dan dalam menyikapi panggung. berteriak tentang keadilan. hati sendiri. glarateknis satu per satu perangkat peradilan jakarta dewan juri hakim itu berge kaca menarik. dari segi kemunculan muncul. nuansa komedi situasi mulai rak seragam, mengenakan pakaian hi: jordan aktris pada arena pementasan ju terbangun sejak awal terasa kental. jak tam, kepala bersaing, dan membawa beragam. ada yang muncul dari da sar gag payung. merekamasuk kedalampentas lam penonton, sisisebelah kanan dan ki: sea sain dalam bentuk gerak dan lagu yang dina penonton, dan juga dari belakang layar sak nia mis. serentak dan senada sambil ber: pementasan sendiri. sehingga kebun satu tag untuk se nyanyi, layaknya parade militer yang te bulan mereka pun sedikit banyak mem api bas ngah unjuk aksi depan para petinggi berikan arti, tidak semata mata hanya pak. ke jiwa, lantas mereka duduk menghadap! muncul dan melakukan peran yang di ngan mengendarai sepeda dan berada, arah penonton. diam dan misterius mainkan. blocking pemain diataspentas nyi tentang keadilan. persidangan hari hanya menunggu pembicaraan dalam pun tertata rapi, ditunjang gestur para itu akan memproses kasus pencurian persidangan berlangsung. mereka ini pemain yang memang digarap dengan ayam dan kasus koruptor besar. adalah simbol mafia peradilan. detail. tak aneh, respons antarpemain bej adalah seorang pemulung yang itu adalah bagian adegan masuknya bisa saling berkait. terpaksa mencuri untuk merayakan para dewan juri hakim yang terhormat salah satu kekuatan teater modern ulang tahun anaknya. nasib sial bertani dalam lakon pengadilan. pentas berulang adalah tata lampu panggung. tio djarot dang kepadanya. dia tertangkap dan di sung hampir dalam oleh teater wijaya tampaknya sangat memperhitungkan adil. bej masuk ruang sidang disertai kusuma, pimpinan tio djarot. inilah sa sal ini. tapi harus ada kesadaran book anak dan istrinya. jaksa penuntut lang bentuk teater realis yang mengangkat ing panggung yang tinggi dari para pe sung menanyakan apakah bej mencuri realita peradilan kita. berupakisah sha main. pada pementasan itu, ada beber ayam atau tidak. dengan lagunya, bej yang terjadi dalam ruang pengadilan. adegan yang menggunakan lampu mengakui perbuatannya itu. pembela ter dua proses pengadilan terhadap dua ka sorot dengan fokus kecil terhadap aktor dakwa hanya tidur pulas kursinya. vo sus yang berbeda dipertunjukkan dalam atau benda tertentu. 'nis bulan punjatuh dari dewan juri yang pentas ini. berbicara masalah hukum seperti dikandungnya sesosok tubuh sempat rapat sebentar. kontan, sang istri bak pisau dapur, tajam atas tapi tum yang "dipotong dengan menggunakan meradang dan protes. petugas keamanan pul bawah. kita memang menang tali dayung belakang panggung. tio yangjujur itu juga berteriak, tapi dipotong kat ketidakadilan dalam perkara peng menggunakan lampu netral untuk dengan keberatan dari pembela. dirinya adilan, semacam mafia peradilan, kata membuat fokus kematian itu. mungkin tio djarot kepada tempo. akan lebih mencekam jika sorotan ta hendak membela sang suami, tapi apa da eksplorasi ruang gedung kesenian jam tubuh pocong itu menggunakan hanya. anak pun marah kepada hakim jakarta pada jumat malam pekan mampu warna merah. satu simbol kedai ketua, bajunya dilepas dan dilemparkan lalu itu sangat terasa. sutradara tio dja yang telah mati digantung. depan persidangan. rot menggunakan sebagian besar ru persidangan kedua tentang tindak pt angan gkj yang berdiri pada men antikorupsi dana korupsi digelar. bandit yang jadi ruang persidangan. panggung men cerita pementasan ini dimulai meng kerja sebagai pejabat satu departemen jadi tempat bagi hakim ketua, dewan temanya lagu mars yang memuat dituduh korupsi proyek pengembangan ri, dan panitera persidangan, sekaligus san antikorupsi. disusul menyebutnya ekonomi rakyat sebesar miliar. tempat terdakwa berdiri. sementara itu, hiruk pikuk para demonstran atas bak selebritas terkenal yang selaludiru bawah panggung tepat depan kursi. panggung berteriak dan berorasi ten bung kuli disket, dia berjalan dengan penonton adalah tempat jaksa penuntut tang para koruptor. lantas seorang pe angkatnya. persidangan dimulai de "umum dan pembela. bagian sayap sebe tugas keamanan dengan cekatan mem '"ikan pertanyaan penuntut umum. tak (lah kiri ada podium tempat parademon bubarkan aksi demonstrasi itu. semen pelak, sang pembela tidak lagi tidur dan c:bangko.doc pondok rab lrt tea mag kode lea blm. kol en) motor latar mantedebaadik rabi, saw tang nanang minin berapi api memperjuangkan nasib ban dot. adu argumentasi berlangsung pan jang saling mengutip pasa kuhp. panitera pun mencatat semua yang ada persidangan, tidak diam saja se perti saat persidangan maling ayam. akhirnya, hakim dewan juri memberi . kan keputusan. tidak ada rapat dan bi sik bisik karena keputusan sudah ada sebelum persidangan dimulai. hasilnya, persidangan ditunda tanpa ada keputus hukum tetap. akhir pentas berbagai macam sim bol pun hadir. anak maling ayam yang berteriak gantung koruptor hingga le mas. ibu pertiwi yang cacat terlihat lesu melihat tingkah laku anak bangsa. sang koruptor tetap berdiri dengan angkuh. dan belakang sana, sesosok tubuh terbalut kain kafan tergantung dengan seutas tali tambang. diam. beku. mati. andidewanto c:blank:. doc yudoo maa sumber kur tempo hari' tgl: hia kol ll. subjek: ker nesta aras bidang: . sri mulyanilndrawati managing director world bank group, mantan menteri ekonomi republik indonesia apakah musim bunga negara ne .j: dengan pemerintah yang baru setelah ja gara arab itu sudah berubah men: tuanya soeharto. banyak pengamat yang jadi musim gugur yang suram? de meramalkan indonesia, negara dengan ngan penindasan brutal yang : jumlah penduduk muslim terbesar du . karang terjadi suriah, perang nia, tidak akan mampu melanggengkan de saudara berdarah libya, dan semakin lokasi dan pada akhirnya bakal merosot: goyah dan dekatnya yaman ke jurang kena kejurangkekacauan tugas yang kamila cau balapan, makin banyak orang yang ' . dari sangat berat. tapi kami berhasil mem skeptis. walaupun gerakan pro demokrasi buktikan kelimanya ramalan orang orang mesir dan tunisia berhasil dengan cepat yang skeptis, dan kami berhasil menarik membawa. perubahan rezim, ketidakpastian. beberapa pelajaran yang sangat mendasar. masih menyelimuti kedua negara itu. sete mungkin pelajaran paling penting yang jahsebentartimbul harapan, sekarang ba kami peroleh adalah bahwa tidak ada solo nyak pengamat bertanya tanya apakah ka . satu ukuran yang pas bagi tercapainya. hasan ini mampu menghasilkan demokrasi. demokratisasi. tiap negara timur tengah yang.dapat bertahan dan berkembang serta dan afrika utara menghadapi tantangan "ekonomi yang tumbuh pesat. h2. nya masing masing, yang harus'diatasi tiap revolusi dan konsekuensinya sudah ten . negara dengan caranya sendiri. walaupun selalu merupakan masa masa yang cair. demikian, mereka semua harussecarariil dan berubah ubah, dan hasil akhirnya se dansimbolis melepaskan diri dari masa la ring kali bertengger ujung pisau yanga ju. pemerintah yang baru harus menyan jam. menjembatani kesenjangan yanglebar. pakan sinyal yang kuat bahwa cara cara : antara ekspektasi yang tinggi dan realitas: lama sudah berakhir. keterbatasan anggaran serta kemampuan . perubahan harus dimanifestasikan seca merupakan ujian tersendiri. menebus ket formal dengan modangondang baru dengan undang undang baru dakadilan hina dau dan membangun gko yang disebarluaskan. undang undang yang yang mempu peluang bagi se . memberdayakan warga dengan kebebasan mua merupakan tantangan utama juga, menyatakan pendapat, pemilihan umum . pantangan yang penuh ketidakpastian dan .', yang bebaskan independen, serta sebebas . bahaya oportunis politik: . an berserikat mutlak diberlakukan. harus. tapi transisi juga merupakan masa masa dinyatakan dengan jelas bahwa tidakseo terbukanya peluang. pada: an,saya rang pun berada luar jangkauan hukum. termasuk antara mereka indonesia yang kurang daripada itu akan merusak (yang menuntut dan merayakan lengser . transisi yang:diperjuangkan. lagi pula, ko : kannya otoktat soeharto. saya bergabung. erupsi.di mana mana merusak.upaya pem a sumber: hari: blm kaji "bangunan. maka, pemerintah yang baru jtu misalnya, kami menunjuk seorang harus bergerak cepat membentuk lembaga kim independen untuk mengambil alih ". lembaga dan menerapkanprosedur prose pengadilan kepailitan dan korupsi, karena :. . gur untuk melawannya. hakim karier pengadilan itu sudah tesla transparansi.dan akuntabilitas berupa banyak cacatnya, begitu pula, ketika ka kan gagasan yang didukung hampirsecara memulai program bantuan langsung tu universal. artinya,para pemimpin pemeran nai sebagai bagian dari agenda pro rakyat tahan yang baru jangan menyerah ketika miskin, kami meminta masyarakat mence perjuangan mengalami hambatan. dalam penggarapan prakarsa prakarsa ini. hal ini, organisasi organisasi masyarakat lebih: lebih lagi, para pemimpin baru se madani, masyarakat masyarakat setempat, baiknya memberikan jaminan bahwa eko wakil wakil masyarakat miskin, sertakan || nomi menunjukkan kinerja yang baik. me wanita memainkan peran yang sangatpen pulihkan kegiatan ekonomi dan mencipta ting, dan mereka harus diikutsertakan da kan lingkungan yang menyenangkan bagi lam tiap tingkat pengambilan keputusan. para pengusaha itu penting, terutama bagi indonesia, kami sudah menandai pengusaha kecil menengah yang berupa ngawi seratus undang undang dalam waktu kan mesin penggerak utama penciptaan la kurang dari bulan, yang meliputi segala pangan kerja. patut diingat bahwa revolt "bidang dari kebebasan media sampai un si revolusi yangterjadi akhir akhirinidi dang undang pemilihan umum, anti ko . mulai dengan pembakaran diri seorang pe ' erupsi, desentralisasi, dan anti monopoli. dagang buah tunisia yang dikejar kejar kami meratifikasi legislasi keuangan.pub dan dihina para penguasa. lik yang baru dan menjamin independensi tapi keberhasilan ekonomi tanpa akuntan banksentralnegeri kami. |: militan dan rangkuman sosial tidak akan da para pemimpin baru juga harus siap: pat berlanjut, dan pemerintah yang baru se menghadapi dan mengelola setback yang ring dihadapkan pada pilihan pilihan yang timbul. pada masa masa pasca revolusi, sulit untuk.melindungi rakyat miskin. pe ekspektasi melambung tinggi, sementara perintah yang baru itu mungkin terpaksa rintangan untuk memenuhi ekspektasi itu menghapus subsidi yang salah sasaran guna bertabrakan mana mana saya tahu dari membebaskan sumber sumber daya yang pengalaman pribadi bahwa kami tidak se ada, untuk program program penciptaan jalu mendapatkan hasil terbaik yang kami lapangankerja dan pengentasan masyarat harapkan. kami harus berkompromi dan kat miskin yang efisien dantepat sasaran. menerima hasil terbaik yang mungkin da indonesia, kami terpaksa menarik ga pat kami capai. ris antara yang sangat miskin dan yang ancaman terhadap keamanan termasuk hampir miskin. kami tidak bisa menaikkan "diantara setback palingserius pada masa . gaji atau menyediakan subsidi untuk setiap masa transisi. sentimen nasionalistik sangat orang. bantuan yang kami berikan harus kuat dan para politikus serta kelompok ke tepat sasaran. maka, sementara kami mem lombok kepentingan bisa memanfaatkan bantu mereka yang paling membutuhkan, sentimen itu. sering kali aparat keamanan kami tidak memberikannya kepada mereka naas merupakan sisa sisa rezim lama, dan tidak yang tidak cukup miskin untuk menerima terdapat sistem yudisial yang independen. bantuan itu suatu pilihan yang,sulit dan reformasi memakan waktu, dan birokrasi tida populer. dalam tradisi beri negara negara.dalam isiperlu ban mungkin pelajaran paling penting suan bukancuma uang tapijugacara yang kami peroleh adalah bahwa (technical now how) melaksanakan rekor masi yang sangat kompleks itu. ketika saya tidak ada solusi satu ukuran yang menjabat menteri keuangan, saya mamba pas bagi tercapainya demokrasi bahkan ribu pegawai. tapi, ketika kami sman cepu harus memodernisasi sistem perpajakan, ka . sasi, tiap negara timur tengah tidak menemukan pakar yang kami bus dan afrika utara menghadapi tar tuhkanitu dimana pun negeri kami. yap kami:membutuhkan bantuan dari lu tangannya masingamasing, yang .'antara kami tidak lemah menyerahkan kepemilikan proses reformasi kami. kami harus diatasi tiap negara dengan mengusahakannya teridiri. jika kami rak cara sendi. yat indonesia tidak menguasai transisi ka xomomoomu sendiri, bakal dengan mudah meng alami kegagalan. pelajaran itu juga pelajar peninggalan'rezim yang lama mungkin ti yang harus diingat semua negara dalam dak akan mampu melaksanakannya. transisi.e mod indonesia, kami menggunakan serba hak cita: project syndicate, gai inovasi untuk mengatasi dilema sepergl kamis me) hm kol: subjek (kenari papan pola, bidang cukup dua partai putu setia. ompljayaprena akhirnya, sudah resmi ada menjanjikan aburizal jabatan su fifa oua bae ass pasang calon presiden menteri utama .yang bertugas sea dan wakil presiden. yang mengkoordinasi sejumlah mente kemungkinan. pasangan capres bertarung pada juli nanti. ridibidangekonomi. golkarpun gan cawapres juga artinya, ini pemilihan presiden bergabung. memang dibolehkan konstitusi: pilpres) yang irit. ini penting apa artinya? koalisi itu tak ada urusan lagi dengan: disebutkan karena pilpres akan memang untuk membagi kedua jumlah kursi. atau erolebam berlangsung satu putaran. partai saan. koalisi poros jokowi bana ana yang ada mampu berkoalisi pun tak akan seratus persen ad san dengan dahsyat. tanpa syarat, itu hanya kata payang poros pdip yang meng kata indah. kata indah lainnya mann kau usung joko widodo dan jusuf adalah koalisi terbentuk kare anang koalisi boleh, kare kalla berkoalisi dengan partai kesamaan platform partai. .na konstitusi menyebutkan nas dem, pkb, din hanura. bagaimana menjelaskan alini pasangan capres gni poros gerindra yang mengusung kalau bertahun tahun partai itu pra han prabowo subianto dan hatta asing? rajasa berkoalisi dengan pan, ban tanya, nanya pelajaran dari hiruk pikuk koalisi sementara memilih dpr pks, ppp pbb, dan golkar. anang pan ben koalisi'ini, jumlah partai.terlalu dan dprd masing masing pat adapun demokrat memilih banyak, ada dua saja sudah tai berai dai banyak, aga tai bersaing. tentu rumit, partai netral, sampai batas akhir tak cukup. atau, kalau ditambah, berjuang untuk meraih kursi mai koalisi dan sibuk satu lagi. caranya, resmikan koa sedangkan ada pasangan capres: mengurusi konvensi yang sudah ::. pan list saat ini sebagai partai baru. cawapres yang diusung dengan jelas ada manfaatnya. satu dengan dua atautigapartai,kita cara bergabung. san tapi era lebih siap menyongsong pemilu pelajaran dari pemilihan pre 'kabarberitanya. yang sudah ditetapkanlah side ini bisa dijadikan proses koalisi menarik ppp mahkamah konstitusi sebagai tonggak penyederhanaan partai. sempatpecah,namunbelakangan pemilu serentak. artinya,tak ada toh, koalisi saat ini juga banyak mantap poros gerindra. ppp lagi pemilu legislatif dan pemilu: mengecewakan rakyat karena dan pks sempat mengancamsaat presiden. yang ada satu pemilu syara mereka: seenaknya dia hatta rajasa, ketua umum pan, untuk memilihdpr,dprd,dpd, bung. orang mencoblos partai menjadi cawapres prabowo. tapi dan presiden. pasangan capres 3x rena tak suka partai tiba iil partai, tiap akhirnya bisa menerima. golkar, dan cawapres pun diusung oleh gan berkoalisi, pemenang kedua, paling seru, partai atau gabungan partai dipermainkan. mari ciptaan jum ngebut betul poros pdip tapi, peserta pemilu sesuai dengan partai hanya dua atau paling 'karena permintaannya banyak, bunyi konstitusi. dengan dua den ban ame sedangkan jokowi mengisyarat atau tiga partai, jumlah pasang hiruk pikuk politik. kankoalisi tanpasyarat, aburizal capres dan cawapres ada dua bakrie lari gerindra. prabowo p5. bbbtl.: kami hlm kol.: bis ma. beres subyek: (mayor powo laut dalam kasus foto paspor, pas ha mid selaku pembina koperasi pengayoman duit yang masuk rekanan panen swasta jauh lebih besar. operasi sebagai pelaksana sistem foto ter padu berbasis biometrik pada paspor. pe jakarta kejaksaan agung akan meng laksanakan sistem foto kaji dugaan korupsi dalam kasus proyek terpadu itu rencana foto paspor terpadu departemen hukum kan beroperasi pada dan hak asasi manusia. namun, menurut februari jaksa agung muda tindak pidana khusus karena penunjukan marwan effendy, kejaksaan belum akan itu, komisi dewan melakukan penyelidikan. perwakilan rakyat me akan kami cek, kata marwan kan manggil hamid pada februari pe turnya kemarin. satu satu dulu. ini kan nunukan langsung, menurut dewan, me ada (kasus) sistem administrasi badan nyala prinsip transparansi. hukum. kalau sekaligus, nanti bisa bias. waktu itu hamid menjawab depan kasus proyek foto ini terungkap ketika dpr, penunjukan langsung mustika kejaksaan tengah menyelidiki dugaan ko dilakukan untuk mengisi kekosongan pem erupsi sistem administrasi, yang merugi buatan paspor sambil menunggu sistem in kan negara lebih dari miliar. dalam formasi manajemen keimigrasian selesai. kasus ini ada koperasi pengayoman (kode pelaksanaan sistem foto terpadu itu, me rasi departemen), yang ditunjuk oleh turut hasil audit badan pemeriksa ke menteri kehakiman saat itu, yusril iha tangan membebani anggaran negara mahendra, yang mengelola sistem admin minimal sebesar beban nitrasi bekerja sama dengan sarana anggaran itu terjadi akibat gaji operator rekayasa dinamika. komputer sistem foto terpadu tiap kan kejaksaan menemukan bahwa pungut tor imigrasi masih dibebankan kepada ne biaya akses sistem administrasi itu tak gara. para operator itu pegawai negeri sipil masuk kas negara, melainkan rke dari direktorat jenderal imigrasi. ning sarana dan rekening koperasi. sampai januari masih menurut . 5x bpk, penerimaan dari sistem foto terpadu saat kejaksaan sedang gencar mengulik jumlah ini didapat dari kasus ini, selasa lalu, menteri hukum dan pemohon paspor. dari jumlah itu, hak asasi manusia andi matamata mence mustika mengantongi but proyek foto paspor yang melibatkan versi pengayoman pusat: swasta dengan menggandeng koperasi de dan koperasi pengayoman parlemen ini berlangsung saat hamid kantor imigrasi alauddin menjabat menteri. seat hamid alauddin, yang kini duta besar sea seba pai seperti itu sis indonesia untuk rusia, belum bisa diman minbakum), maa naa, yang tidak masuk maka sama pendek kas negara, kata andi, proyektil dihentikan. akanjejak proyek pelan oktober mat terbit surat keputusan mop menteri hukum hamid setan ana nan selaku pembina koperasi," menunjuk koperasi depan plan pengayoman dan prp mmg mustika duta mas usa sebagai pengelola nau biometrik. wan desember: fp" sewa tgn "ai perangkat antara ubah. kpa! koperasi dan pt. una mustika ditandatangani, pse februari: dpr, menteri hamid "2s digelar pertanyaan naa lula perihal penunjukan langsung mustika. tas november: hamid menyurati menteri keuangan meminta pengesahan hata peranan biometrik ribu sean dan biaya.akses sistem do, administrasi badan yee hukum sisminbakum). mai november: moril, alias badan pemeriksa keuangan mulai badan pemeriksa keuangan menemukan penyimpangan memeriksa perjanjian dalam peranan sewa perangkat sistem foto terpadu berbasis biometrik direktorat jenderal imigrasi departemen hukum dan hak asasi manusia. menurut bpk, pungutan biaya foto sebesar ribu kepada para pembuat paspor januari itu tidak punya dasar hukum alias liar. selain pungutan tak balasan dag disetor kas negara, sistem biometrik yang dikelola koperasi nba hal berapa pungutan biometrik dan pengayom pegawai departemen kehakiman dan mustika rica memang duta mas itu menguras brankas negara miliar karena bukan termasuk menggunakan pegawai kantor imigrasi sebagai operatornya. penerimaan negara bukan pajak, tapi disarankan disetor penghasilan: sumber penghasilan: kas negara. beroperasi pada biaya tiap pembuatan foto paspor februari hingga juli rp. ribu. mei: sistem biometrik jatah bagi hasil: hamid dicopot dari menghasilkan mustika: jabatan menteri. dia miliar (dari juta paspor). koperasi: &.s00 mengaku sedang operator (pegawai imigrasi): menyusun revisi pembagian: peraturan pemerintah mustika miliar yang memasukkan koperasi miliar pungutan biometrik operator ,0miliar sebagai lacak tol 327ml dana negara bukan pajak. total miliar p . kas pen pengganti hand adalah andi nova foto mattolata, kanan pm trax juli: pen tam bpk menerbitkan (30an, hasil pemeriksaan akan niaga ana. perjanjian sewa. kia betty otendennn tan, ban ri ag akhir juli: kpa itu foto biometrik 53x menteri andi meng ini bagian dari data biometrik yang dipakai dalam aah ganti sistem biometrik paspor elektronik. foto biometrik tidak sekadar menghasilkan dengan sistem gambar tapi juga citra wajah digital kang menangkap penerbitan paspor bia bea mpn titik wajah sebagai penciri yang unik. titik titik inilah yang nruidehasa mang bangko.doc pus dimaksudkan sebagai data biometrik. contohnya, jarak antara dua seluruh penerimaan ko. mata, lebar hidung, dan posisi tulang pipi, foto citra wajah diwajibkan disetor kas negara. ada dalam paspor elektronik oleh organisasi penerbangan sipil internasional icao). |
pda dopkaynm titityira mari tana baru sata koeln uya bebas iklimnya fak badan pembinaan hukum nasional, jl. may jin. sulung, lilalilan jakarta linwiuk sumber, tempo hartl. kris, oem kol kai. bidang: subyek: perusoungaa, mda suren kasus pad dan perlindungan lindungan konsumen kudarat mo, ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia aka ama a busur ian negara, tahun, dan ran dah paham benar soal produk tersebut kan indonesia juga sudah disertai samu, tahun, saat ini se ' (product knowledge), khususnya me "dengan informasi dan petunjuk dalam dang menjalani persidangan menyangkut kegunaan fungsi produkte bahasa indonesia. pengadilan negeri jakarta pusat. ke sebut, spesifikasi produk, dan mengerti. ada dua model yang dilakukan pro duanya didakwa melanggar ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh dipaku dusun vendor. pertama, membuat seca undang undang nomor tahun kan dengan produk tersebut, serta :ra khusus informasi dan petunjuk pe tentang perlindungan konsumen, kare .mengerti apa yang harus dilakukan. .makanan dalam bahasa indonesia untuk telah menjual pad tanpa disertai #ori semen ketika ada masalah dengan produk yang khusus dipasarkan in manual berbahasa indonesia. produk tersebut. indonesia. kedua, membuat informasi tanpa bermaksud mencampuri dan ketiga, dengan adanya manual ber dan petunjuk pemakaian sekaligus da mengintervensi jalannya persidangan, bahasa indonesia, berarti besar ke . jam berbagai bahasa sesuai dengan ba ada beberapa hal yang menarik untuk 'mungkin produk tersebut masuk 'masa negara yang menjadi target peta dijadikan pelajaran dari kasus pad indonesia secara legal danprodukter saran produk tersebut. yang dialami dian dan randy. benar sebut dibuat dan diedarkan untuk dengan demikian, tidak ada yang sa memang ada ketentuan dalam sar indonesia. keempat, produk verse jah dengan ketentuan adanya harus . huruf perlindungan kon but dibuat sudah disesuaikan dengan informasi dan atau petunjuk dalam semen bahwa pelaku usaha dilarang infrastruktur yang ada indonesia. bahasa indonesia dalam berlin memproduksi dan atau membeda sama sama perangkat telekomunikasi, dungan konsumen. kalaupun ada yang langkan barang dan jasa yangtidak kadar sistem yang dipakai antarnegara agak aneh, itu bukan dalam konteks mencantumkan informasi dan atau pe berbeda. jadi, ada kepastianbahwain substansi undang undang, melainkan tunjuk penggunaan barang dalam ba infrastruktur yang ada indonesia aksi lebih pada aspek penegakan hukum. masa indonesia sesuai dengan ketentuan siber terhadap produk tersebut. un kenapa hanya seorang dian dan randy .perundang undangan yang berlaku. dang undang perlindungan konsumen 'yang. dimintai pertanggungjawaban pi : ancaman terhadap pelanggaran ke tidak secara spesifik mengatur bahwa dana gara gara menjual dua buah pad, tentukan atas adalah pidana penjara informasi tersebut harus dalam bentuk bukan pedagang besar yang nyata nya paling lama tahun atau pidana denda" buku panduan. dengan demikian,in melakukan hal yang.sama dengan maksimal sebesar miliar.( #ormasiatau petunjuk penggunaan da apa yang dilakukan dian dan randy? perlindungan konsumen). pat dalam bentuk videotutorial. hal lain, ketika pemerintah bersama arti penting bagi konsumen'atasnya ! indonesia dengan jumlah penduduk dpr menyetujui ketentuan bahwa ba nya pengaturan bahwa barang yang be ' sebesar juta adalah pasarpotensi rang dan jasa yang masuk pasar in redir indonesia harusmencantum aj. untuk produk handset, misalnya, indonesia harus disertai informasi dan kan informasi dan atau petunjuk peng ' ada juta pelanggan telepon seluler petunjuk penggunaan dalam bahasa in gunakan dalam bahasa indonesia ada sumber: arti, sept life time indonesia, mestinya mereka sudah lah, pertama, sebagai pemenuhan hak produk handset:rata rata dua tahun. mengukur bahwa pemerintahannya konsumen, khususnya hak untuk men katakanlah setengah pengguna seluler aparat yang mengawasi pasar domestik dapatkan informasi. ada tiga aspek da setiap dua tahun berganti handset, ada steril dari produk yangtidak disertai lam pemenuhan hak atas informasi ini, kebutuhan sebanyak juta handset dengan informasi petunjuk pemakaian yaitu ketersediaan informasi. informasi setiap dua tahun. sebuah pasar yang dalam bahasa indonesia. tersebut menggunakan bahasa yang di membuat semua vendor ngler. fakta.bahwa lapangan, mana pahami konsumen dan informasi verse untuk produk telekomunikasi, misal dengan mudah didapatkan produk.im but ditampilkan dalam media yang da nya, vendor yang akan memasukkan por tanpa disertai informasi dan atau pat dengan mudah diakses oleh konsul produk indonesia, dengan potensi "petunjuk pemakaian dalam bahasa in me, (pasar yang begitu besar, juga sangat 'indonesia, adalah bukti kegagalan meme kedua, untuk meyakinkan bahwa, se berkepentingan agar konsumen indon lintah dalam melakukan pengawasan belum konsumen membeli dan minggu sia memahami produk yangakandipa terhadap produk yang beredar pasar. akan produk tersebut, konsumen su saran, sehingga produk yang dipasar langka.doc pondok |
py . kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. may. yen. sutomo, civilian jal arta timur sumber hartl: aaa ikon. bip: (el mma meme amen amannya meme subjek: teror ifa beny salah, obama, dan kit salah bin lain telah tewas. obama mempunyai banyak.momen bak sebuah teks , sosok penting selama menjabat sebagai salah memang menyundul orang nomor satu negeri abang tafsir bangtan manunggal sam. selama ini, pengaruh politik : secara kasatmata, kematian obama dilemahkan oleh merosotnya salah telah menghunjamkan suka harga bbm dan ekonomi yang te: cita publik dunia, terutama masyarat rus merosot. pengumuman kematian kat amerika. betapapun, adapula le salah akan mengubah perhatian akan kemarahan bagi kelompok ke warga dari masalah ekonomi 'lombok tertentu yang sedari dini ber keberhasilan obama sebagai koran serangan dengan barat. semasa hi dan angkatan bersenjata yang duanya, salah menjadi figur simbol sukses menampilkan citra kuat. penghubung paling pentingjaring partai republik selama ini dipan ''an teror yang beraksi seluruh dunia." dang sebagai partai yang lebih kuat pun salah telah menjadi mitos yang dibanding partai demokrat bidang memotivasi para pemuda pelaku teror keamanan dalam negeri. keberhasilan kaum jihadis lewat eksistensinya. tak operasi militer yang menewaskan mungkin terlalu banyak kecaman atas salah berarti obama sukses meme keputusan membunuh salah dari but kekuatan partai republik untuk .pada menangkapnya hidup, kata jos dirinya dan partai demokrat. bahkan hua keating laman majalah foreign obama berhasil melakukan apa yang policy. benar bahwa pembunuhan po .selama ini gagal dilakukan rendah litik pernah dikutuk sebagai dampak punya, george bush, yang berasal perang dingin dan dilarang pada dari partai republik. an. tapi, setelah serangan begitulah, kematian salah meja september gerakan menjelma momen yang terpenting. sima se menjadi pembangkit perlawanan perti september menjadi mo umum. men yang menentukan dalam karier bnn ana george bush, kematian salah: pulung obama menjadi momen menentukan dalam ada frase lain yang mungkin lebih . karier obama. pengumuman obama: cocok untuk melukiskan kematian ihwal tewasnya salah oleh operasi salah, yaitu salah tewas.dita militer amerika pakistan ipin ngan obama. kita ingat, dalam kam dang sebagai kemenangan penting panasnya pada obama berjanji yang akan mengantar obama menuju memulangkan pasukan dari irak popularitas berarti. kita pun ingat sembari meningkatkan kegiatan pe kembali rasa patriotisme yang me rang afganistan serta perburuan puncak pasca serangan september terhadap salah. dengan berhasilnya yang telah memastikan bush terpilih pasukan menewaskan salah, lagi sebagai presidenri as. kini, obama obama bisa menepuk dada bahwa dia menyeru warga agar'bersatu super telah berhasil memenuhi janjinya yang yang terjadi pada meningkat jaumbarsemasakampanye. . nya sentimen patriotisme djuga simpatikorban wtc akan malam . d': bangko.doc dodo rana ngan man aan anna aan anna nana nna nan ana uan man ana aga ek: hartl.,: bela sip sasa aksi teror memang seusia sejarah peradaban manusia sendiri. ancaman obama menghadapi pemilu nan terorisme berkembang semakin cepat ti. naa dan kompleks seiring dengan maju tan peradaban dan teknologi. danger nasib indonesia bahwa dengan kembangan terorjustru semakin me untuk percaya ban wa, memakan ruang ekspresinya. dalam ha tewasnya salah biti lain, momok bita demokrasi yang serba bebas." teror akan lenyap dari, muka bumi, fritjof chopra dalam the turning salah memang an. point menyebutnya sebagai pe tapi jaringannya apa bagai sakit peradaban . chopra membaca. gentong keberhasilan penting da. penyakit peradaban terebut sebagai. olo: lam pemberantasan teror seluruh non krisis budaya. h5. bagaimana indonesia? sebagai ne . gara dengan jumlah penduduk muslim dra carnage, international linkage terbesar dunia, indonesia sedari la mena (ama mena ohm pertarungan ideologi yang signifikan. bikin bom nuklir yang bisa dibawa . mad bawa dalam koper atau bahan ledakan berbagai ideologi baik karan, nuklirsederhana yangbisa dipasang .|| rar ini etarunpaniya mun jantung sebuah kota dan meledak (| tak kalah seru hingga berdarah. dan kannya. kini, indonesia sudah menjadi lahan din il aksi teror berskala internasional de ' ban ngan musuh yang diidentifikasi seba depati gai sekuler, barat, musuh. islam, dan jadinya, terorisme tidak seterusnya. semakin tinggi intensitas 2g, perlawanan kelompok teroris, semakin mudah dibumihanguskan. indonesia berpeluang menjadi lahan sebuah, akar persoalannya pertarungan ideologi sampai perum tak lam adalah ketidakadilan terorisme indonesia, dilihat dari petagerakanterorisme global,sebe negara kuat terhadap enam nama goa negara negara berkembang tangannya luar biasa, membuat indo dang kesia ketimpangan. memang masih su dan dunia am. jit diketahui persis kapan indonesia mulai terperangkap dalamjaringtero . rise. ada yang berkeyakinan, pele . asi akan bom malam natal: desember benturan peradaban. hassan hanafi. merupakan indikasi awal kerja misalnya menguraikan bahwa jaringan terorisme. keyakinan tentang mudi kehadiran jaringan terorisme interna epistemologi. barat perd asar pada sub signal indonesia semakin menang lain (the ther). dalam logika ber dari pengalaman sejumlah jang dak eoaskanidenti kasus teror, dibuktikan bahwa indon aya font unas dan: lg. sia adalah "medan jihad bagi kolom pok gadis. mengadakan dengan dent, pembanding catat hanafi, membuat barat terlihat, sara negara yang sudah kadang di turut jas invasi oleh amerika dan sekutunya, se supemok. onta nana perti irak dan afganistan. merekalah. sumber: hari: bela tahu, para teroris yang ada done sia banyak antaranya adalah alum nus afganistan. jika indonesia tidak mewaspadai semua kemungkinan yang mengiringi, bukan mustahil in indonesia akan menjadi lahan subur . persemaian teroris. disisi lain, kitamenjadi masyhur manakala melihat fakta sepak terjang amerika dalam menginfeksi sekali gus eksekutor perang, terutama (|. negeri negeri muslim, yang membawa, korban rakyat sipil sekaligus mengi . jak injak hak asasi manusia danke daratan sebuah negara. peperangan bangtan ada ujungnya lewat kamp : nye perang terhadap terorisme (war against terrorism) sepertinya menjadi bagian dari.kepentingan dalam negeri amerika. balik.itu,tujuan penjual senjata secara massif, membangun negara sebagai sasaran uji cooper senjata, menaikkan anggaran pe. rang, menciptakan persenjataan muta akhir, dan menguasai energi. jadinya, .terorisme tidak mudah.dibumihangus kan. sebab, akar persoalannya takkan adalah ketidakadilan negara kuat ter hadap.negara negara berkembang dan dunjalslam. akhirnya, kita masih bisa terbang . bahwa indonesia menawarkan versi islam yang pluralistik kepada dunia, yang bertolak belakang dengan bentuk, alam yang monolitik , terutama yang datang dari timur tengah. islam di. in indonesia bisa menjadi barometer untuk slam dunia saat ini. dengan penyu @transisi keislaman yang ramalan lil. alamin ini, kita yakin bisa mengatasi terorisme.e |
kementerian hukum dan palarinama sumber: koran tempo hari tgl yu7 a7, him kol: subjek: (kendal epa yudhistira a.n.m. mussardi, sastrawan, wartawan, pengelola sekolah gratis untuk kaum dhuafa, t sd baptis alami, bekasi aaaandia kitatamvak begitu pada oktober kita dikejutkan dunia peradilan kita tampak begitu tak bermoral. parapenegakhukum oleh tragedi nenek minah, tahun, yang (polisi, jaksa, dan hakim) seolah diseret depan meja hijau banyumas, tidak punya rasa. malu. lembaga hanya karena mengambil tiga buah kakao . yudikatif, yang diagungkan seberat kilogram seharga ribu. sebagai salah satu pilar demokrasi, lebih diancam hukuman ena'i bulan penjara, menunjukkan diri sebagai hamba dari dan divonis hukuman bulan percobaan. para pemilik uang dan kuasa. keluhan pada november empat. bersaudara dan kritik masyarakat yang bertubi tubi. ditahan polisi. purwokerto karena dan terus dipikirkan hingga hari ini tak dituduh mencuri kapuk sena juga digubris: dunia hukum pun menjadi mereka diancam hukuman penjara tak ubahnya monster keji pemangsa rasa maksimal tujuh tahun. pada oktober keadilan dan hati nurani rakyat. nenek resmilah diadili gara gara dituduh fakta bahwa, sejak orde baru, hukum oleh majikannya mencuri. enam buah kita lumpuh di.hadapan kasus kasus yang piring dan bahan sup buntut. sempat melibatkan jumlah uang sangat besar,para meringkuk dalam bui, dan divonis bebas juragan besar, dan para petinggi negara oleh pengadilan tangerang. adalah kenyataan pahit yang hingga kini pada hari hari terakhir ini, kita pun menggelapkan langit keadilan. harapan terbanyak. menyaksikan anak bawah masyarakat, khususnya kaum muslimin, mur, aal, tahun, diinterogasi dan yang mendambakan proses penegakan dipukul polisi serta diseret pengadilan hukum seperti pada zaman khalifah palu.gara gara dituduh mencuri sandal abubakar, umar bin hatta, atau umar ika isian data bin abdul aziz, masih terbenam jauh pit milik dua anggota kepolisian daerah asa sebab basa pata sulawesi tengah. aal diancam hukuman dalam kitab naura angin jalan ine una beng kitab kitab hukum pidana dan perdata pun lali san mereka: belitung maknanya dan mereka peng man uan ppasanej sae manipulasikan penggunaannya: pena kana pala ana alih alih memberi rasa keadilan kepada tenan open fe. marah. aksi ini mengingatkan kita pada. kaum lemah dan teraniaya, sidang sidang aksi pan seluas ketan noin pengadilan yang berlangsung justru lebih ben jump pap menikam jantung para pencari keadilan pelayan segi jen ara sana serta membunuh harapan terakhir mereka dipenjarakan secara keji dalam kasus. bea ear aan pencemaran nama baik, juni berkali kali. kita menyaksikan betapa aan kasus pencurian sandal jepit oleh aal supremasi hukum ditegakkan. begitu peranan, perkasa dan angkatnya jika menghadapi juga mengingatkan kita pada tragedi kastil remeh remeh yang melibatkan wong ata pase cilik melarat tanpa daya: |k mantan buruh pabrik sandal yang harus yyyy@aww j)| ')'j'j' ' anganosengg can naa ren ana kan nana at aga pau pan aga lae ena aga neraka ora ran selineesri tep blank lola pembaru kemiri: ate y six: mendekam balik terali besi lembaga dunia hukum kita bagaikan sebuah pemasyarakatan pemuda tangerang, hanya. gua panjang menuju lembah kegelapan. gara gara pinjam pakai sandal jepit bolong siapa pun, terutama rakyat jelata, yang aliran gudang pabrik untuk berwudu memasukinya akan kehabisan oksigen dan dan: salat. oleh perusahaannya, buruh energi hidupnya tanpa punya harapanbisa aktivis itu dikenai tuduhan pencurian. melihat setitik cahaya ujungterowongan. pengadilan menghukumnya bulan puncak dari ironi ini adalah para manusia kurungan pada januari kisahtentang. pencari keadilan itujustru dikalahkan oleh hamdani ini telah disinkronkan oleh dedi andal jepit dan tetes benguk yang tak setiap, sandal bolong untuk hamdani,dan. penting! menjadi filmtelevisiterbaik dalam festival dunia buku kita tetap absurd) tanpa film indonesia yang mengukuhkan ada pintu masuk bagi setiap orang yang dedi setiap. sebagai sutradara terbaik, hendak mencari keadilan dunia, seperti ese sang digambarkan secara tragis kai serta pemeran hamdani, epi munandar. cerita mini novelis franz kafka sebagaiaktorterbaik. . before the law itu adalah semangat para penegak hukum dalam cerita singkat yang paling'menolak'dunia hukum, dengan satu pertanyaan pesimistis: mungkinkah. manusia bisa menegakkan keadilan muka'bumi?: berkali kali kita menyaksikan net tom, acara yang merupakan betapa supremasi hukum rahmat bagi alam semesta, sesungguhnya tidak ada lagi yang patut dipertanyakan. ditegakkan begitu perkasa dan sejumlah dalam al @uran, misalnya, al bayaran menegaskan: kami telah @ngi tuanya jika menghadapi. menjadikan kamu (umat islam) umat kasus remeh remeh yang sang agil dan pilihan agar'kama menjadi gag, saksi atas (perbuatan) manusia melibatkan wong cilik melarat sea mama (perbuatan) kamu juga an nissa tanpa daya. dan wahai, orang orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak nak tiki keadilan, menjadi saksi karena allah, 'mengadili kasus kasus kelas: sandal biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, jepit tersebut sungguh mencengangkan bapak, dan kaum kerabat sekaligus melengkapi tragedi dunia hukum dalam kalimat filsuf inggris, francis republik ini. sebab, pada saat yang bacon demi keadilan, sama, pengadilan tindak pidana korupsi manusia adala tuhan bagi manusia, dan. dan mahkamah agung ramai ramai bukan serigala artinya, pintu hukum bagi membebaskan puluhan tersangka koruptor tokoh lelaki dalam cerita kafka tersebut. dengan dalih tidak terbukti menimbulkan seharusnya selaluterbuka dan bisadimasuki: kerugian negara. sementara itu, beberapa oleh siapa saja, kapan saja, selamanya, demi. lsikasus korupsi yang tengah diproses oleh allah yang maha adil, bukan demi sandal: jepit yang remeh remeh! komisi pemberantasan korupsi hanya ribuan 'pasang sandal jepit: yang! berputar putar atau jalan tempat. terkumpul dalam aksi solidaritas bagi aal maka, tidaklah aneh jika masyarakat seharusnya menjadi menampar terakhir) tak lagi percaya bahwa lembaga yudikatif muka para petugas hukum sini: jika) sini bertujuan menegakkan keadilan, tidak, itulah gambaran paling tepat bagi! serta'memperlakukan setiap orang sama harkat :dan derajat mereka: kasut kasut: depan hukum, tanpa pandang bulu. sebab, butuh. yang dibuang para. pemiliknya! fakta fakta yang: muncul membuktikan dengan penuh amarah.e mad hal hal yang sebaliknya. nan |
kementerian hukum dapat ari badan pembinaan hukum nasi pnas pusat dokumentasi dar informasi hukum nasional may jen. sutomo civilian jakarta timur orang ng selama sumber: marital: danny. him a72 subjek: naka torna remix? bidang: remisi koruptor reza indragiri ariel dosen psikologi forensik universitas bina nusantara, jakarta, anggota world society victimology alam polemik tentang remisi bagi ( pengalamandanpenjain kings koruptor, menteri hukum dan nica prediction), berdasarkan statistik hak asasi manusia materialis ak . .(aktuaria prediction), serta'berdasar .' bar mengutarakan argumentasi yang. kan pemeriksaan spesifik atasperilaku sangat normatif. peraturan yang ada, jahat narapidana pada waktu waktu menurut alasan menteri materialis, me terdahulu (anamnesis prediction). mang memberi peluang remisi bagian efek pembinaan berbasis pengukuran pidana termasuk koruptor yang risiko tidak selalu munculdalamku telah memenuhi kriteria. setiap jenis tunjang seragampadasetiapnarapi kejahatan mengandung kompleksitas: dana. prinsipnya, berkat program pem psikologis yang unik satusamallain. .| binaan yang diberikan (jika ada),besi karena itulah pemberian hukuman, apan psikososialsikoruptor setelah termasuk pemenjaraan terhadappela pemenjaraan semestinya lebih tinggi kejahatan, idealnya tidak menge daripada semasa sebelum sementara sampingan bentuk bentuk penangan an. yang terfokus pada kompleksitas dayaadaptasi yangmeningkatter tersebut. indikasi pada lebih baiknya kejam demikian pula dalam isu pemberian puan narapidana koruptor dalam: rupa rupa keringanan hukuman, remi mengatasi dorongan dorongan psiko si, dan sejenisnya, yang berimbas pada logis.dan pengaruh sosial yang mem lebih cepatnya masapembebasan:ko buatnya rentan melakukan tindakan tutor, sepatutnya didahului dengan korupsi. dengan menerapkan kerang pertanyaan apakah selama narapidana ka'berpikir atas, remisi akan meja koruptor berada lembaga semasa kebijakan yang sungguh sungguh rakitan, otoritas kementerian hukum terukur. bagi narapidana yang dinilai dan ham telah mengenakan seberang mempunyai potensi adaptasi psikolog kat program pembinaanterhadap me "sial yang lebihbaik, remisi pantas di reka agar kelak dapat berintegrasi berikan agar efek pembinaan dapat masyarakat dengan kemampuan ada dipraktekkanlebihlekas. tasi yang lebih baik. agenda pembina problema, saya tidak percaya bah disusun berdasarkan hasil peng kementerian hukum telahmeng ukuran psikologis terhadap faktor fak "ambil langkah langkah memadai guna tor risiko (risk assessment). tujuan membina para narapidana koruptor pengukur itu adalah menyusun ra dengan program yang sesuai dengan malan tentang perilaku narapidana pa .kompleksitas psikologis mereka. ke waktu mendatang, sehingga dapat menteri pun, kuat dugaan saya, lebih. diperhitungkan pula peluang narasi tidak ambil pusing lagi pada lingkung dana men, gul ang perbuatan jahatnya yang akan dimasuki kembali oleh sidivisme) para narapidana itu nanti. morris dan miller menetapkan pemberian keringanan hukuman ba aga sur prediktif untuk kepentingan. gi narapidana tanpa mengindahkan pengukuran risiko, yaitu berdasarkan pembinaan terfokus, dengan.demikian . pembinaan terfokus, an. nana sumber: haru: blm gap sesungguhnya membahayakan. bukan hanya bagi narapidana koruptor, tapi juga bagi masyarakat. narapidana ko raptor yang tidak terbina berisiko mengulangi perbuatan koreksinya. bahkan, berangkat dari pandangan penjara laksana school crime, maka aksi korupsi narapidana.koruptor da pat menjadi lebih buas keluarnya dari penjara. ini,pada gilirannya, memperbesar kemungkinan masyarat kat menjadi korban tindak korupsi kembali. kementerian hukum jelas ti dak bisa lepas tangan ketika situasi buruk itu terjadi! atas dasar itulah, saya terpandang an, remisi bagi koruptor, walau disebut sebagai penerapan kebijakan kondisi kriminatif, lebih sebagai perwujudan "kebijakan yang tidak berlandaskan pa da pemahaman psikologis yang menu kopi. dua ciri yang menonjol pada re misi bagi koruptor adalah gross gene realization sekaligus oversimplification. benar sudah, poor psychology results poor law. tidak hanya.tumpul dari sulutil mah, kebijakan remisi bagi narapidana koruptor juga miskin empati. itu yang saya tangkap.dari pernyataan menteri hukum dalam acara apa ka bar indonesia one (edisi malam, september menteri hukum justru menempatkan masyarakat se "bagai pihak yang mengalami victims sasi ganda (double victimization). vik imitasi pertama adalah saat masa .rakyat menjadi korban korupsi. dikti isasi kedua adalah saat publikasi lagi dipaksa untuk memahami dan memaklumi bahwa jika remisi bagi "narapidana koruptor tidak diberikan, kita justru akan dicap sebagai pe anggar hak asasi manusia . penjelasan menteri hukum angle bih menitikberatkan sisi narapidana . koruptor merupakan cerminan masih tipisnya keberpihakan hukum kita ke pada para korban kejahatan. remisi dianggap sebagai pemenuhan keadilan yang harus dipersembahkan kepada para pelaku kejahatan. remisi bagi ko raptor terkesan sangat spesial, karena mereka yang dijatuhi vonisbersalah oleh hakim berjumlah bawah persen dari total jumlah tuntutan jaksa serta dihukum penjara rata rata ba "wah tahun (data icw dan pukat ugm, sementara itu,ke adilan dari perspektif korban benda pat porsi seminimal mungkin. ini si kap laku usang hukum kita, tak terre kuali menteri hukum sendiri, dalam ,.' merespons kejahatan. jadi pantas saja indonesia kalah dalam perang mela . wankorupsi!e sj |
akan page! men nee editor: dr. andi hamzah. s.h. jake pakai pfprandingc sebagai perbandingan haa isa nai mena nepal sion msm nan ana pen san" an, nun komentar oleh: komentar oleh: ea. prof. gemar seno adji, s.h. rla" of. dr. zainal abidin, s.h. nan aan prof. mr. rowspan saleh ten kehakiman r.i apem dr. mulai, s.h. sumatera utara dr. baramuli. utara dr. baramuli, s.h. eng nana nan ten ln. s5) an. san tas yaa tag ne: ane pan tahu! sea haa be. ana aa! pan mma kia ali editor: dr. andi hamzah. s.h. naa ebac branding pe, batasi pra can sebagai perbandingan pen eni ala ate man inn tag nan ann ana pa: pen esai man laba an: komentar oleh: mae prof. gemar seno adji, s.h. ata of. dr. zainal abidin, s.h. tak 1g bsa, departemen kehakiman dr. mulai, s.h. puma sumatera utara sai dr. baramuli, s.h utara maan ana saya pan era aan aman daa naa nan kena sentra sena ken mat aan beta stan |
kitab undang undang hukum pidana buku kesatu aturan umum daftar isi bab batas batas berlakunya aturan pidana dalam perundang undangan bab pidana bab ill hal hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana bab percobaan bab penyertaan dalam tindak pidana bab berbarengan tindak pidanabab viii harusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana bab arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang undang aturan penutup bab batas batas berlakunya aturan pidana dalam perundang undanganbilamannya. ketentuan pidana dalam perundang undangan dangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana indonesia.ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan luar indonesia: salah satu kejahatan berdasarkan ,dan suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah indonesia. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah indonesia, termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat surat tersebut atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah olah asli dan tidak palsu:ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia diterapkan bagi warga negara yang luar indonesia melakukan: salah satu kejahatan tersebut dalam bab dan buku kedua dan dan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. berlakunya butir dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak dilancarkan pidana mati. jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis. hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim. ketentuan ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang dibawakan kepadanya waktu ditahan sementara. 33a jika orang yang ditahan sementara jatuh pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana. jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana., yang sengaja membuat secara palsu atau pemalsu buku buku buku daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun yang sengaja menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan muka penguasa yang berwenang, akta akta, surat surat atau daftar daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat pakai barang barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus dibukanya., bahwa hadiah atau janji itu hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya:.bayang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empatnggunakan tanah negara atas mana ada hak hak pakai indonesialainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya,,iberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri., diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (keadaan), maka yang bersangkutanempat tahun: seorang pejabat dengan tugas mendidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi: seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orangdirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepeda kepada pejabat yang bertugas mendidik perbuatan pidana. seorang pejabat yang bersalah (alpa) menyebabkan apa yang dirumuskan dalam ini terlaksanasatu tahun empat bulan, seorang kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut udang undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta akta yang menurut aturan aturan umum harus ada untuk memasukkan orang situ. seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku buku atau kertas kertas lain. seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegram untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu. seorang pejabat, suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan melawan hukum membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu. memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada dalamnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. seorang pejabat telegram atau telepon, atau orang lain yang ditugasi mengatasi pekerjaan telegram atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam: dengan pidana penjara paling lama dua tahun. jika dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang diserahkan kepada jawatan telegram atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca, atau memberitahukan kabar telegram atau telepon kepada orang lain, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau. menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegram atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegram, telepon atau pada lembaga semacam itu. seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegram atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan perbedaan yang ditetapkan dalambahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan orang itu yang telah ada men jadi halangan untuk itu berdasarkan undang undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahunada halangan untuk itu berdasarkan undang undangdalam hal pemidanaan berdasarkan penghabisan, dan pertama. dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan dan bab xxix kejahatan pelayaran diancam karena melakukan pembajakan laut: dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan perbuatan kekerasan lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut. disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikatakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara negara yang berperang satu dengan yang lainnya. tidak diterapkan. diancam karena melakukan pembajakan tepi lautterhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang atasnya, perairan indonesia. yang dimaksud dengan wilayah laut indonesia yaitu wilayah territoriale zee maritime ringen ordonansi, diancam karena melakukan pembajakan pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang darat maupun air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut. diancam karena melakukan pembajakan sungaisungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang atasnya, setelah datang tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain. diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin sebuah kapal.sepuluh tahun barang siapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai kelasi sebuah kapal,ataupun dengan sukarela tetap tinggal bekerja kapal itu, sesudah diketahui olehnya bahwa kapal itu digunakan seperti diterangkan atas. jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam mengakibatkan seseorang kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakhoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. barang siapa melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan sebagai yang dirumuskan dalam atau dengan maksud untuk melakukan salah satu per buatan yang dirumuskan dalam diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. barang siapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan sebagai yang dirumuskan dalam ataudua belas tahun dalam barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam: dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika adalah nakhoda kapal itu: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal hal lain. seorang penumpang kapal indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. seorang nakhoda sebuah hapal indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari penguasanya dan memakainya untul keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. seorang warga negara indonesia yang tanpa izin pemerintah indonesia menerima surat, bajak, maupun menerima atau men jalankan pekerjaan sebagai nakhoda sebuah kapal, padahal diketahuidiancam dengan pidana penjara paling lima tahun. seorang warga negara indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi sebuah kapal. padahal diketahuinyaataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. bis seorang nakhoda sebuah kapal indonesia yang menyuruh membikin keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya bertentangan dengan kenyataan. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. kelasi kelasi yang turut serta menyuruh membikin keterangan kapal yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. ter barang siapa untuk memenuhi peraturan dalam ketiga aturan tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. barang siapa dalam berita acara suatu keterangan kapa1, menyuruh menulis keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah olah keterangannya sesuai dengan kenyataan, diancam, jika karena penggunaan waktu itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika karena penggunaan itu dapat timbul kerugian. diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, seorang nakhoda kapal indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan kelasi. tetapi sebelum perjanjian habis dengan sengaja dan melawan hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu. diancam, karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kelasi yang, bertentangan dengan kewajibannya menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya kapal indonesia, jika menurut keadaan waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu. diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana pen jara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal kapal indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah ketujuhnya. ditiadakan berdasarkan jo. pidana yang ditentukan dalam dan dapat dilibatkan dua, jika dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau jika kejahatan dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat demikian. seorang pengusaha, pemegang buku, atau nakhoda kapal indonesia yang menerima seorang anak buah kapal untuk bekerja, padahal mengetahui bahwa anak buah kapal itu belum ada sebulan sejak menarik diri dari persetujuannya dengan kapal indonesia seperti dirumuskan dalam salah satu atautidak dipidana, jika penerimaan kerja dilakukan luar indonesia dengan izin konsul indonesia. atau kalau ini tidak ada, atas permintaan penguasa setempat. seorang penumpang kapal indonesia yang atas kapal menyerang nakhoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah kapal indonesia yang atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan subordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. yang bersalah diancam dengan: pidana penjara paling lama empat tahun,elapan tahun enam bulan jika mengakibatkan luka luka berat: pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian. subordinasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena melakukan pemberontakan kapal dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulanua belas tahun, jika mengakibatkan luka luka berat, pidana penjara paling lama lima belas tahun jika mengakibatkan kematian. barang siapa atas kapal indonesia menghasut supaya mem berontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun penolakan kerja oleh dua orang anak buah kapal indonesia atau lebih yang dilakukan bersekutu atau akibat permufakatan jahat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulankekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan: orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama sama dengan anak yang belum dewasa yang ada bawah kekuasaannya, orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab xiii, xiv, xv, xvii, xix, dan buku kedua. pencabutan tersebut dalam tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang orang yang baginya diterapkan undang undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.:iancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. seorang anak buah kapal indonesia yang sesudah dikenakan tiv akan disiplin karena menolak kerja, masih tetap menolak kerja juga. diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah seorang penumpang kapal indonesia, yang sengaja tidak menurut perintah nakhoda yang diberikan untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin atas kapal: yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda, ketika diketahuinya bahwa dia dirampas kemerdekaannya untuk bergerak, yang sengaja tidak memberitahukan kepada nakhoda ketika diketahuinya adanya niat untuk melakukan subordinasi. ketentuan tersebut pada tidak berlaku jika insuhordinasi tidak terjadi. pidana yang diancam pada dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam itu, berpangkat perwira kapal seorang nakhoda kapal indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapan kapal itu atau perbedaannya, atau menjual atau menggadaikan kapal itu barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak menjaga supaya buku buku harian harian kapal dipelihara menurut undang undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh seorang nakhoda kapal indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi keuntungan yang demikian, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. seorang nakhoda kapal indonesia yang luar keharusan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya tengah perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk berbuat demikian. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. seorang nakhoda kapal indonesia yang luar keharusan dan luar pengetahuan lebih dahulu dari pemilik atau peng usaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap ditahan atau dibintangi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak banyaknya sembilan ribu rupiah. seorang penumpang kapal yang luar keharusan dan luar pengetahuan lebih dulu dari nakhoda melakukan perbuatan yang sama dengan pengetahuan yang sama pula, diantar dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. seorang nakhoda kapal indonesia yang luar keharusan sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib berikan padanyamembuang barang muatan luar keharusan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginyadengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai muatan, perbekalan atau barang keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. bis barang siapa sebagai penumpang gelap turut berlayar atas sebuah kapal, diancam dengan pidana penjara paling tiga bulan. seorang nakhoda yang memakai bendera indonesia, padahal diketahuinya bahwa dia tidak berhak untuk ituseorang nakhoda yang dengan memakai tanda tanda pada kapalnya sengaja menimbulkan kesan seakan akan kapalnya adalah kapal perang indonesia kapal angkatan laut atau kapal penunjuk yang bekerja perairan atau terusan laut indonesi siapa yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakhoda, juru mudi atau masinis kapal indonesia padahal diketahuinya bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenangorang nakhoda kapal indonesia yang tanpa alasan yang dapat diterima menolak untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang undang untuk menerima kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda benda yang berhubungan dengan perkaradengan sengaja mem biarkan lari, atau melepaskan seorang terdakwa atau terpidana atau memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima kapalnya atas permintaan berdasarkan undang undang. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan dirinya karena keadaan nakhoda itu, maka diatidak memenuhi kewajibannya menurut pertama 358a kitab undang undang hukum dagang untuk memberi pertolongan kalau kapal nya terlibat dalam suatu tabrakan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam dan dapat dinyatakan pencabutan hak hak berdasarkan bab xxix kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara selama lamanya sembilan.... dengan pidana penjara selama lamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan. dengan pidana penjara selama . dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang. 479d: dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman: dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celananya pesawate barang siapa dengar.lamanya sembilan tahun. 479f: dengan pidana penjara selama lamanyuntuk selama lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. 479g barang siapa karena keadaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain:hsebut lamanya sembilan tahun. apabila yang dimaksud pada ini adalahengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang.. mendapat kecelakaan, dipidana:, dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. 479i. dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua belas tahun. 479j dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun. pasaijitu: dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama, sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu: mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat membahayakan penerbangannya, mengakibatkan luka berat seseorang:479n di, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu: mengakibatkan luka berat bagi seseorang:, dipidana penjara selama lamanya satu tahun. bab xxx penambahan penerbitan dan percetakan.barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam diancam karena penambahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam dan barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yung karena sifatnya dapat diancam dengan pidana,pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya, penerbit sudah mengetahui atau pat,ut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap luar indonesia. barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidanorang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya, pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap luar indonesia. jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. buku ketiga pelanggaran daftar isi bab tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan bab pelanggaran ketertiban umum ball pelanggaran terhadap penguasa umum bab pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan bab pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan bab pelanggaran kesusilaan bab vii pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan bab viii pelanggaran jabatan bab pelanggaran pelayaran bab tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahantiga hari. diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah: barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan: barang siapa tidak mencegah hewan yang ada bawah penamaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan: barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada bawah penamaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian, barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga, barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain. barang siapa dalam keadaan mabuk muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan, dapat dirampas. dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal hal yang ditentukan dalam undang undang.atas barang barang yang telah disita. jika seorang bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang barang denga melanggar aturan aturan mengenai pengawasan pelayaran bagian bagian indonesia yang tertentu, atau aturan aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau memeliharanya tanpa pidana apapun. perampasan atas barang barang yang disita sebelumya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak bayar. pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang hitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini. jika barang barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga hapus. segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. orang lainatau karena hal yang dirumuskan dalam dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu. barang siapa secara melawan hukum jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus menegakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggutidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menunjukkan tanah jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh situ oleh atau atas perintahnya: barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu situ, bahwa ada kemungkinan bahaya, barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum: barang siapa membiarkan jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian, barang siapa membiarkan ternak berkeliaran jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian: barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalanan untuk umum darat maupun air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya. barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buassudahkepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah. diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: barang siapa jalan umum atau pinggirnya, ataupun tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api, barang siapa melepaskan balon angin mana digantungkan bahan bahan menyala. dan ditiadakan berdasarkan jo. barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata ap, barang makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan: barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah adpenguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api dalam hutan negara mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah: binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas. bab pelanggaran ketertiban umumembikin ingat atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu: barang siapa membikin gaduh dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, waktu ada ibadat atau sidang. barang ancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: barang siapa tanpa wenang memakai suatu gelar ningrat, atau suatu tanda kehormatan indonesia: barang siapa tanpa izin presiden, manakala itu diperlukan, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat asing: barang siapa ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang namanya, memberi nama yang palsu. barang siapa tanpa wenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pemakaiannya menurut ketentuan undang undang, semata mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas kesehatan tentarais barang siapa muka umum tanpa wenang memakai pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri yang diakui atau yang diatur dengan undang undang sehingga patut dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat ituarang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah,. diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu: mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu: mengadakan arak arakan jalan umum. jika arak arakan diadakan untuk menyatakan keinginan keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. barang siapa waktu ada pesta arak arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. barang siapa tidakmelakukannya tanpa keharusan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. barang siapadalam melakukan pencarian tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluhmaka dalam hal pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal kedua, paling lama satu bulan. 512a barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilanancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi tingginya seratus lima puluh ribu rupiah. barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknyaseorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli, yang dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurangan dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang yang diterima untuk diangkutdiancam denga pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: barang siapa pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung mana dia menetap, tanpa memberitahukan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap yang baru, barang siapa setelah menetap bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam tenggang waktu empat belas hari, dengan menyebut nama, pencarian dan tempat asalnya. ketentuan dalam pertama tidak berlaku bagi orang yang pindah tempat kediaman dan menetap, yang masih dalam satu kota. barang siapa menjadikan sebagai pencarian untuk memberi tempat bermalam kepada orang lain, dan tidak mempunyai register terus menerus, atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, pencarian atau pekerjaan, tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam situ, atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan register itu: barang siapa membeli, menukar, menerima untuk ibadah, gadai, pakai atau simpan dari seorang tentara bawah pangkat perwira: atau penjualan, menggadaikan, meminjamkan atau menyampaikan barang tersebut untuk seorang tentara bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari atau nama perwira. barang siapa menjadikan kebiasaan atau pencarian untuk membeli barang barang yang demikian, tidak menaati peraturan mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan aturan umumbatkan dua kali. barang siapa tanpa wenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barangbarang siapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukannya indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko pos, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. benda benda yang merupakan pelanggaran dapt dirampas. bis: barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang ada bawah kepengurusannya, yang sepatutnya harus dibukanya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus dibukanya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman, barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu. diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan: barang siapa yang setelah mendapat pengunduran pembayaran hutang dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan perbuatan, untuk mana menurut aturan aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus, seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran bayar hutang, dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan perbuatan untuk mana menurut aturan aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus. bab iii pelanggaran terhadap penguasa umum barang siapa melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. barang siapa menurut undang undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. barang siapa tanpa alasan yang sah membiarkan tidak dikerjakannya pekerjaan rodi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan pidana kurungan paling tinggi tiga hari atau pidana denda paling tinggi sepuluh rupiah. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat enam bulan sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, dapat diancam dengan pidana kurungan paling tinggi tiga bulan. diancam dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah: barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah tahu akan bawah pengampunan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semena, selaku suami istri, wali atau wali pengawas oleh hakim atau atas perintah: barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan bawah pengampunan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta atau atas permintaan, barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima. barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan karena ingin menghindari atau menghalalkan bahaya penuntutan bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semena dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau bekas suaminya (istrinya). barang siapa merobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan muka umum dari pihak penguasa yang wenang atau karena ketentuan undang undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. ditiadakan berdasarkan l.n.barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang: membikin salinan atau petikan dari surat surat jabatan negara dan alat alatnya, yang dengan perintah penguasa umum harus dirahasiakan: mengumumkan seluruh atau sebagaian surat surat tersebut dalam butir mengumumkan hal hal yang termaktub dalam surat surat tersebut dalam butir padahal sewajarnya dapat diduga bahwa hal hal itu harus dirahasiakan. perbuatan itu tidak dipidana, jika perintah merahasiakan jelas diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau umum. bab pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaraan tentang kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa kelangsungan muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratussama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan. bab pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolonganbab pelanggaran kesusilaan: barang siapa muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan:apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang undang ini atau aturan aturan umum lainnya, maka harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. bab iii hal hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidan. jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. ketentuan dalam hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau memeliharanya, tanpa pidana apa pun: atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar kan dan serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut atas, dan putusannya telah menjadi tetap: atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. aturan untuk melaksanakan ini ditetapkan dengan undang undang.,barang siapa secara terang terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan, atsarana atau perantaraan (dienst) yang demikian itu,. barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada jalan umum atau yang dirumuskan dalam pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan. barang siapa luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota angkatan bersenjata bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah. penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak arakan untuk umum, menyediakan secara cuma cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut: barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang tulisan, luka luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut, barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut: barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minumkarena salah satu pelanggaran pada dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari. diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah, barang siap menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya rahang atas belum menganggap kedua gigi dalamnya rahang bawah: barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan: barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinyaatau yang berdasarkan ataupun karena kejahatan berdasarkan pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. ditiadakan berdasarkan undang undang tahun ditiadakan berdasarkan barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan gabungan ayam atau jangkrik jalan umum atau pinggirnya, maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umumbarang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus jimat jimat atau benda benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib: barang siapa mengajar ilmu ilmu atau kesaktian kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri. seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan bawah sumpah menurut ketentuan undang undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat jimat atau benda benda saktbab vii pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan kebun, membiarkan ternaknya berjalan kebun, padang rumput atau ladang rumput atau padang rumput kering, baik tanah yang telah ditaburi, ditugasi atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampasmpat belas hari. barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendaraan, berjalan atau berkendaraan atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. bab viii pelanggaran jabatan seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. ditiadakan berdasarkan lihatseorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat surat jabatan kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima. seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta diberikan padanya bukti bukti atau keterangan keterangan yang diharuskan menurut aturan aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusbertindak berlawanan dengan ketentuan aturan aturan umum mengenai register atau akta catatan sipil, mengenai tata cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan, setiap orang lain penyimpan register itu yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan aturan umum mengenai register dan akta catatan sipil. 557a seorang perantara catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan elemen pemeliharaan register catatan sipil orang orang cina diancam dengan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. seorang pejabat catatan sipil yang tidak memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta atas kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 558a seorang perantara catatan sipil yang tidak membikin akta daripada suatu pemberitahuan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register catatan sipil bagi orang orang cina, atau menuliskan suatu akta kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluhtidak melaporkan kepada penguasa yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang undang: seorang pejabat yang tidak melaporkan kepada pejabat catatan sipil, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang undang. bab pelanggaran pelayaran seorang nakhoda kapal indonesia yang berangkat sebelum dibikin dan ditandatangani daftar anak buahseorang nakhoda kapal indonesia yang tidak mempunyai kapalnya kertas kertas kapal, buku buku dan surat suratempat ribu lima ratus rupiah: seorang nakhoda kapal indonesia yang tidak menjaga supaya buku buku harian kapal dipelihara menurut aturan aturan umum, atau tidak memperlihatkan buku buku harian itu mana dan apabila menurut ketentuan undang undang itu diharuskan padanya: seorang nakhoda kapal indonesia yang tidak memelihara register pidana yang diharuskan oleh aturan aturan umum menurut ketentuan undang undang, atau tidak memperlihatkannya mana dan apabila menurut ketentuan undang undang itu diharuskan padanya, seorang nakhoda kapal indonesia yang jika register pidana tidak ada, tidak memberi keterangan kepada hakim sebagaimana diharuskan menurut ketentuan undang undang: seorang pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nakhoda kapal indonesia yang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan buku buku harian yang dipelihara kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan dari buku buku itu, dengan membayar biayanya. seorang nakhoda kapal indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut undang undang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. seorang nakhoda atau anak buah yang tidak memperhatikan ketentuan undang undang untuk mencegah tabrakan disebabkan karena kapalnya melanggar atau terdampar, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. barang siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, menurut ketentuan undang undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal kapal rumah sakit, sekoci sekoci kapal kapal yang demikian, maupun perahu perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakittidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut 358a kitab undang undang hukum dagangseorang penguasa pelabuhan atau nakhoda kapal indonesia yang menggunakan untuk pekerjaan anak buah orang orang yang tidak mengadakan perjanjian kerja bagaimana dimaksud kitab undang undang hukum dagang atau yang tidak menjalankan perusahaan kapal atas biaya sendiri, ataupun menggunakan orang orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah, dalam hal ini diharuskan oleh aturan aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah untuk tiap tiap orang yang bekerja demikian. barang siapa menandatangani konsumen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan 517b kitab undang undang hukum dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam jika konsumen lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan 533b kitab undang undang hukum dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tandatangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa bertentangan dengan 533b kitab undang undang hukum dagang, memberikan surat jalan yang tidak ditandatangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya. jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. pidana tambahan dalam butir nomor dan tidak dapat diterapkan. barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana... barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana.52a bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan republik indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. bab percobaanmencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. bab penyertaan dalam tindak pidan terangan untuk melakukan kejahatan. dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,mbantuan sama dengan kejahatannya sendiri. dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat akibatnya. dalam menggunakan aturan aturan pidana, keadaan keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. dalam hal hal mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota anggota badan pengurus atau komisaris komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertibanpembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap luar indonesia. mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, mencetaknyaorang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap luar indonesia. bab berbarengan tindak pidanadalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masitidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. berdasarkan hal hal dalam dan tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: pidana pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana pidana pokok yang dijatuhkan. jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun: pidana pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri sendiri tanpa dikurangi: pidana pidana perampasan barang barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri sendiri tanpa dikurangi. pidana kurungan kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan. perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut urutan dalam jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. perbandingan beratnya pidana pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing masing. perbandingan lamanya pidana pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing masing. jika ada berbarengan seperti yang dimaksudkan dalam dan baik berbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri sendiri tanpa dikurangi. mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. bis ketika menerapkan dan kejahatan kejahatan berdasarkan dan dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana pidana penjara atas kejahatan kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama berada bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada kebocoran, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu, jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas: juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. jika yang terkena kejahatan meninggal dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal luar indonesia. ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang luar indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab xxviii buku kedua ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu indonesia, yang diluar indonesia, sekalipun luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab xxix buku kedua, dan buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan. diterapkannya dan dibatasi oleh pengecualian pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. bab pidana, pengumuman putusan hakim.. jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. bab viii harusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan,kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. kewenangan menuntut pidana hapus karena dasawarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahumengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun,dipindah kantor panitera suatu pengadilan dipindah kantor tersebut. tiap tiap tindakan penuntutan menghentikan dasawarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan aturan umum. sesudah dihentikan, dimulai tanggung dasawarsa baru. penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra yudisial, menunda dasawarsa. kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. jika samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam dalam hal hal pidana diperbesar karena pengulangan, pemberkatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan dan ini. ketentuan ketentuan dalam ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun. kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. kewenangan menjalankan pidana hapus karena dasawarsa. tenggang dasawarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang dasawarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. bagaimanapun juga, tenggang dasawarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. wewenang menjalankan pidana mati tidak dasawarsa. tenggang dasawarsa mulai berlaku pada esai harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang dasawarsa baru. jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang dasawarsa baru. tenggang dasawarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. bab arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang undang apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan bismembuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,rian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh: terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih: gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga. dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga. dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak. dengan anak, dimaksud pula orang yang ada bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.:. yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua ketua dan anggota anggota pengadilan agama. semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. bis yang disebut pengusaha ialah tiap tiap orang yang menjalankan perusahaan. yang disebut nakhoda ialah orang yang memegang kekuasaan kapal atau yang mewakilinya. yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada kapal, kecuali nakhoda. yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada dalam kapal. ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun viii, butir yang disebut kapal indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal indonesia. 95a yang dimaksud dengan pesawat udara indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan indonesia.95b yang dimaksud dengan dalam penerbangan adalah sejak saat dan barang yang ada dalamnya. 95c yang dimaksud dengan dalam dinasendaratan. yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. begitu juga termasuk situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang. yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah daerah swapraja, begitu juga perang saudara. yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku. yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam: yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari. yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang dengan sengaja digali: begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. bis yang dimaksud bangunan listrik yaitu bangunan bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik: begitu pula alat alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat alat penjaga keselamatan, alat alat pemasang, alat alat pendukung, dan alat alat peringatan. dengan bangunan bangunan telegram dan telepon tidak dimaksudkan bangunan listrik. ditiadakan dengan staatsblad aturan penutupbuku kedua kejahatan daftar isi bab kejahatan terhadap keamanan negara bab kejahatan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presidebab kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan bab kejahatan terhadap ketertiban umum bab perkelahian tanding bab vii kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang bab viii kejahatan terhadap penguasa umum bab sumpah palsu dan keterangan palsu bab pemalsuan mata uang dan uang kertas bab pemalsuan meterai dan merek bab xii pemalsuan surat bab xiii kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan bab xiv kejahatan terhadap kesusilaan bab meninggalkan orang yang perlu ditolong bab xvi penghinaan bab xvii membuka rahasia bab xviii kejahatan terhadap kemerdekaan orang bab xix kejahatan terhadap nyawa bab penganiayaan bab xxi menyebabkan mati atau luka luka karena keadaan bab xxii pencurian bab xxiii pemerasan dan pengancaman bab xxiv penggelapan bab xxv perbuatan curang bab xxvi perbuatan merugikan piutang atau orang yang mempunyai hak bab xxvii menghancurkan atau merusakkan barang bab xxviii kejahatan jabatan bab xxix kejahatan pelayaran bab xxix kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan bab xxx penambahan penerbitan dan percetakan bab kejahatan terhadap keamanan negaraundang undang tahun viii, butir:barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. bis dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam: barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan luar indonesia, dengan maksud untuk menggerakan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atua menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah: barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikuat untuk menduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut, orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikanbaginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut atau benda itu atau barang lainsebagai penggantinya, dimaksudkan dengan tujuan tersebut atau untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau benda yang berkedudukan luar indonesia. benda benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ke dan ke yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat surat, berita berita atau keterangan keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat surat, peta peta, rencana rencana, gambar gambar atau benda benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi bagi atas beberapa golongan terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan 14a apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. hakim juga mempunyai kewenangan seperti atas, kecuali dalam perkara perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana dalam menerapkan ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. jika surat surat atau benda benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. barang siapa karena kesalahannya (keadaannya) menyebabkan surat surat atau benda benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. barang siapa melihat atua membaca surat surat atau benda benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus dibukanya bahwa benda benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat terapan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda benda itu tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang. dengan sengaja memasuki bangunan angkatan darat atau angkatan laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa, dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang, dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar potret atau gambar tangan maupun keterangan keterangan atau petunjuk petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam ke beserta segala sesuatu yang ada disitu. diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:n, barang siapa menyembunyikan benda benda yang diketahuinya bahawa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke jika kejahatan tersebut dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperbesar lipat dua. barang siapa ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut, barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara. seorang warga negara indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, pada hal mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara indonesia, atau akan menghadapi perang dengan indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, denga pidana penjara paling lama lima belas tahun. barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika pembuat: memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan bangunan tentara, menjadi mata mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya. pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat: memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang, menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang. permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam diancam dengan pidana paling lama enam tahun. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dnegan sengaja: memberikan pondokan kepada mata mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri: menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara. barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang barang keperluan angkatan laut atau angkatan darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi penyerahan barang barang, membiarkan tipu muslihat itu.yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak hak berdasarkan dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. pidana pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan perbuatan dalam diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atua bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama. bab kejahatan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun viii, butir tiap tiap penyerangan terhadap diri presiden atau wakil presidenpenghinaan dengan sengaja terhadap presiden atua. ini ditiadakan besarkan undang undang tahun viii, butir ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun viii butir bisdiluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun di. barang siapa menyiarkan, mempertunjutiap tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. 142a barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabatdimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umumitu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut139a, 139b, 139c, dan dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan bab kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapatatau memaksa badan badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggotauntuk menghadiri rapat badan badan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggupilihnyalama empat ribu lima ratus rupiah. pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.. barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahunke bab kejahatan terhadap ketertiban umum bis ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun butir ter ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun butir barang . 154a barang siapa menodai bendera kebangsaan republik indonesia dan lambang negara republikbarang .jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, larang menjalankan pencarian tersebut. barang siapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, baik yang diadakan indonesia maupun luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. barang siapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan indonesia maupun luar negeri, seperti yang dimaksud kan dalam diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.perintah tersebut dalam harus disertai hal hal atau keadaan keadaan yang menjadi alasan perintah itu. 14b masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam dan paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang. masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.14d yang diserahi mengawasi supaya syarat syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat syarat khusus. aturan aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang undang. 14ebis ini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun butir barang siapa muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidanberisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. bis barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam ke berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri. aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri. barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan dan atau bistentang. barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan dan dan dan atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab dalam kitab undang undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan atau salah satu kejahatan berdasarkan dan sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaranpidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak pihak tersebut dalam ketentuan dalam dan tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semena dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. ema sembilan bulan atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhakpaling lama satu tahun empat bulan. pidana tersebut dalam dan dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. barang siapa memaksa masuk dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan seger, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenangmenjadi paling lama satu tahun empat bulan. pidana tersebut dalam dan dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaranterhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga. barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. yang bersalah diancam:, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat:ditiadakan berdasarkan undang undang tahun butir barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan teriakan, atau tanda tanda bahaya palsurapat, umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduhpertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduhribu delapan ratus rupiah: barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam men jalankan tugas yang diizinkan, barang siapa menghina benda benda untuk keperluan ibadat tempat atau padu waktu ibadat dilakukan. barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang halangi jalan masuk atau pengangkutan kuburan yang diizinkanbarang siapa dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambilra ratus rupiah. bab perkelahian tanding dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam: barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding: barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ratus rupiah, barang siapa muka umum atau hadapan pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan tidak riau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding. seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya. barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. percobaan perkelahian tanding tidak dipidana. barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan: jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, .jika perkelahian tanding tidak dilakukan hadapan saksi kedua belah pihak: .jika pelaku dengki sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari pers daratan. para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana. para saksi diancam: .dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding: dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan daripada syarat syarat, ketentuan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya, jika dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai. bab vii kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut atastersebut atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain: dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng diakibatkan orang mati. bisu, tidak mempunya bahan bahan, benda benda atau perkakas perkakas untuk menimbulkan ledakan: seperti tersebut atas, tidak menghapuskan pengenaan pidana. ter permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam dan his, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. l.n. barang siapa karena kesalahan (keadaan) menyebabkan kelakar an, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahuumum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas perkakas atau alat alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. barang siapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai bahan bahan untuk tanggul atau perkakas perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul tanggul atau bangunan bangunan pengairan, atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahunmenahan atau menyalurkan dini:am dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika karena perbuat:en itu timbul bahaya banjir. bis barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau menyebabkan jalan atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mampu.r.sukar usaha unt.uk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam: dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lainter barang siapa karena kesalahannya (keadaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukarmenimbulkan rintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atamembahayakan nyawamengakibatkan orang matilalu lintas umum, atau me bintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam: dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintaslalu lintas dan mengakibatkan orang mati. barang siapa karena kesalahannya (keadaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dibintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam: .keamanan lalu lintas, .erena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain jalan kereta api atau tremimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain jalan kereta api atau tremdengan sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran, atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru,bagi keamanan pelayaranpelayaran dan mengakibatkan tenggelam atau terdapatnya kapal,keamanan pelayaran dan mengakibatkan orang mati. barang siapa karena kesalahan (keadaan) menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan dipasang anda yang keliru buatan itu pelayaran tidak aman, ribu lima ratus rupiah, jika karena ixrhuatan itu mengakibatkan tenggelam atau terdapatnya kapal, atas usul pejabat dalam atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat syarat khusus dalam masa percobaan. hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan. 14f tanpa mengurangi ketentuan diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam 14d hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu. setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.15a pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.|.dan melawan hukum menenggelamkan atau mendapatkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal, diancam (keadaannya) menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, diancammenghancurkan atau merusak gedung atau bangunannya (keadaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusakperbuatan itpembuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang,jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati. barang siapa memasukkan barang sesuatu dalam sumur, pompa, sumber atau dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahw hwa barang sesuatu dimasukkan dalam sumur, pompa, sumber atau dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh, atau bersama sama dengan orang lain, sehinggmenjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat: berbahaya itu tidak diberi tahurang barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau bagi bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperolehbarang itu dapat disita. dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan bab viii kejahatan terhadap penguasa umummemberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya: barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungpencabutan hak tersebut dalam dapat dijatuhkan. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang undang ditentukan menjadi penasihat atau adviser untuk menghadiri sidang atau pengadilan,jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. pencabutan hak berdasarkan dapat dijatuhkan. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat,aksaan dan perlawanan berdasarkan dan diancam: dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka luka: dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka luka berat: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati. paksaan dan perlawanan berdasarkan dan jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. yang bersalah dikenakan: pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka luka, pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat: pidana penjara paling lama lima kelas tahun, jika mengakibatkan orang mati. disamakan dengan pejabat dalam orangsesuatu jabatan umum, pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya. barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebutdisamakan dengan pejabat tersebut atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum. jika pada waktu melakukan kejahatanpidananya dapat ditambah sepertiga.barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se ngada tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta pengelompokanbarang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut, ketentuan undang undang, dengan maksud untuk mencegah atau menukarkan orang mengetahui isi maklumat itubarang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan..barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain: barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang halangi atau mempersukar penyidikan atau penunjukannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain,. aturan atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalalkan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semena garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami istrinya atau bekas suami istrinya. barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan pemeriksaan forensikdengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.rang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang undang untuk menyerahkan surat surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui: barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suamiiistri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabutatus rupiah. barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang sementara dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikiini ditiadakan berdasarkan undang undang tahun butir barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuanundang undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang undang. penyimp. jika salah satu, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. jikanghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu muka penguasa yang berwenang, akta akta, surat surat atau daftar daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. barang siapa dengan sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak surat surat atau barang barang lain yang diserahkan kantor pos atau kantor telegram, atau yang telah dimasukan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan masuk tempat kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua. barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan sengaja menganjurkan supaya ada huru hara atau pemberontakan kalangan anggota angkatan bersenjata dalam dinas negara atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. barang siapa tanpa persetujuan presiden mengajak masuk seorang menjadi tentara negara asingtanpa persetujuan presiden mengajak seorang warga negara indonesia bekerja luar indonesia atau untuk mempertunjukkan luar indonesia cara sewajarnya kehidupan rakyat indonesia. diancam dengan pidana penjara paling lama enamdua tahun delapan bulan: .barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak mampu untuk memenuhi wajib berdasarkan undang undang dasar republik indonesia: .barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut. jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh: ditiadakan berdasarkan l.n. barang siapa dalam pengangkut ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah olah diberikan untuk yang diangkut. bab sumpah palsu dan keterangan palsu yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam 14d agar supaya syarat syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. selama masa percobaan, syarat syarat dapat diubah atau hapus atau dapat diadakan syarat syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat syarat yang harus dipenuhinya. jika hal hal yang tersebut dalam atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. 15b jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal hal yang melanggar syarat syarat tersebut dalam surat posnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. jika ada sangkaan keras bahwa hal hal atas dilakukan, menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya. jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan. ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat dewan reklasering pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman. ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal hal yang tersebut dalam 15a ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat dewan reklasering pusat. selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa barang siapa dalam keadaan mana undang undang menentukan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu jika keterangan palsu atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. pidana pencabutan hak berdasarkan dapat dijatuhkan. ditiadakan berdasarkan tbl. bab pemalsuan mata uang dan uang kertas barang siapa meniru atau pemalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau palsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengeluarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. ditiadakan berdasarkan tbl. barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, palsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau palsu, diancam, kecuali berdasarkan dsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, pemalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau pemalsu uang kertas negara atau bankis pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini: maka mata uang palsu, palsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan, bahan bahan atau benda benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, pemalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang barang itu bukan kepunyaan terpidana. diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan indonesia keping keping atau lembar lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada uapnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam maka hak hak sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut. bab pemalsuan materai dan merek diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa meniru atau pemalsu meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau pemalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak palsu atau yang sah: barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun: barang siapa membubuhi barang barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang undang yang dipalsukan atau pemalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu, barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang barang tersebut dengan merek atau tanda, merek negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang undang yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: barang siapa membubuhi barang yang wajib diterpa atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk diterpa atau diterpa lagi dengan tanda tera indonesia yang palsu, atau barang siapa pemalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah tanda temanya asli dan tidak palsu: barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebutkan tera indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah tanda tersebut dari semula diadakan pada barang itu. diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun: barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam dan yang menurut ketentuan undang undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungsunya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah mereknya asli dan tidak palsu: barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungsunya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum: barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungsunya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungsunya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu., atau memasukkan indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, palsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda benda mana merek itu dibutuhkannya secara melawan hukum seolah olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam menurut perbedaan yang ditentukan dalam itu. barang siapa pemalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang palsu, seolah olah barang itu asli dan tidak palsu. barang siapa menghilangkan tanda afkir pada barang yang diterpa dengan maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah tidak diapit atau mempunyai persediaan untuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda akhirnya seolah olah benda itu tidak diapit. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa pada meterai pemerintah indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah olah meterai itu belum dipakai, barang siapa pada meterai pemerintah indonesia yang telah dipakai, dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang undang harus dibubuhkan atas atau pada meterai meterai tersebut atau memasukkan indonesia meterai yang uapnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah olah meterai belum dipakai. bis ketentuan dalam dan berlaku juga menurut perbedaan yang ditentukan dalam itu, jika perbuatan yang diterangkan situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos indonesia atau suatu negara asing. jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga. barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam atau dalam bis, berhubung dengarang barang itu dirampas. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah.satu kejahatan yang diterangkan dalam bis, maka hak hak sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut. bab xii pemalsuan suratmalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: calon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam dan atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.ditiadakan berdasarkan tbl. jo.: bulanbarang siapa membuat secara palsu atau pemalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang palsu, seolah olah surat itu benar dan tidak palsu. barang siapa membuat surat palsu atau pemalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam pertama, seolah olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yangsejati dan tidak dipalsukan atatidak benar atau yang palsu tersebut dalam pertama, seolah olah benar dan tidak palsu atau seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran. barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas namapalsu atau yang dipalsukan tersebut dalam pertama, seolah olah sejati dan tidak palsu atau seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran. ditiadakan berdasarkan jo. ditiadakan berdasarkan jo. barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggarapannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan mak sud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah olah sejati dan tidak dipalsukan. barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkenda benda itu dirampas. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan bab xiii kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul orang, diancam karena penggelapan asal usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. pencabutan hak berdasarkan dapat dinyatakan. barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan kitab undang undang hukum perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang : barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. jika yang melakukan perbuatan berdasarkan butir menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. pencabutan hak berdasarkan dapat dinyatakan. barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. bab xiv kejahatan terhadap kesusilorang itu selama masa percobaan telah berbuat hal hal yang melanggar syarat syarat tersebut dalam surat posnya. jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada menteri kehakiman. waktu penahanan paling lama enam puluh hari. jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan. contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan 15a, dan diatur dengan undang undang. pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.. pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan aturan pelaksanaan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara. hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas luar penjara sehabis waktu kerja. jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. ketentuan dalam tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan. pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, dalam daerah atau sepatutnya harus diduga bahwa umunya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. mang gar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. bis jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam dan dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.::tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku bw, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. terhadap pengaduan ini tidak berlaku dan pengaduan dapat ditarikiindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan dandugudiancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya,, bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umunya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini: barang siapa membujuk seseorang yangatau hutan belum waktunya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh luar perkawinan dengan orang lain. jika salah satu kejahatan berdasarkan dan mengakibatkan luka luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun: jika salah satu kejahatan berdasarkan dan mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.rang siapa melakukan perbuatan cabul denga anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak bawah pengawalnya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penamaannya dianna yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.,diancam: dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penamaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh kurangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain: dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir atas.,, dengan orang lain. jika yang lakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat hitam sepertiga. barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam dan pencabutan kakak berdasarkan dapat dinyatakan. jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut. barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hasilnya dapat digugurkanjika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tangan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertigadengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk:barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memajukantujuh tahun. jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada bawah kekuasaannya yang sah dan yang umunya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau waktu melakukan pengemasan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. duli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan 'udi seb agar pen bab meninggalkan orang yang perlu ditolong barang siapa dengan sengajamenempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. jika salah satu perbuatan berdasarkan dan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. jika yang melakukan kejahatan berdasarkan adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam dan dapat ditambah dengan sepertiga.daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam dan dikurangi separuh. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam maka hak hak tersebut dalam dapat dicabut. bab xvi penghinadapat dijatuhkan. pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal hal berikut: apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri: apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. pembuktian yang dimaksud dalam tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.rang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak hak berdasarkan no, dapat dijatuhkan. barang . pencabutan hak hak berdasarkan dapat dijatuhkan.barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertuliskejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semena dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya. jika karena lembaga patriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahun atau lebih diketahui oleh umumpejabat.an tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam dan kedua dan ketiga. bab xvii membuka rahasia barang jikimana berada, kecuali kalau menteri kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya daerah lain. terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan, atau kedua duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan tempat itu juga. pidana kurungan karena sebab atas dijalani tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu. orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan aturan yang akan ditetapkan dengan undang undang. orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja dalam atau luar tembok tempat orang orang terpidana. yang tidak boleh diserahi pekerjaan luar tembok tempat tersebut ialah: orang orang yang jatuh pidana penjara seumur hidup: para wanita: orang orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian. jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja luar tembok tempat orang orang terpidana. lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun: tidak boleh dengan pecahan. pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan satu tempat asal saja terpisah. barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, mana bekerja atau dahulu bekerja, yang harus merahasiakannyakejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu. bab xviii kejahatan terhadap kemerdekaan orang barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. barang siapa sebagai nakhoda bekerja atau bertugas kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan pembagian budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nakhoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. barang siapa bekerja sebagai awak kapal sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap beringas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, pengangkutan atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun. orang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya. atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara: paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun luar perkawinan, paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun luar perkawinan. penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. pengaduan dilakukan: jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin: jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan burgerlijk webbook, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan pernayang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. barang siapa karena keadaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau ditemukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. jika perbuatan itu mengakibatkan luka luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan. jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun:diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam dan kedua, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan bab xix kejahatan terhadap nyawa barang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun nya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. barang siapa dengan sengaja dan dengrati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama semi ian tahun. kejahatan yang diterangkan dalam dan dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahundalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan dan dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan bab penganiayaan,kecuali yang tersebut dalam dan maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan,. pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. jika perbuatan itu mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan. penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belaslima belas tahun. pidana yang ditentukan dalam dan dapat ditambah dengan sepertiga: bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya: jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah: jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan dan dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan diancam: dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka luka berat, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. bab xxi menyebabkan mati atau luka luka karena keadaan tinggi empat ribu lima ratus rupiah.. bab xxii pencurianiancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak,,perbuatan yang diterangkan dalam dan butir begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam butir apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencuridiancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: jikberjalan: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: jika. jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat. jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.dan dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam dan dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan jika pembuat atau pembantu ciri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semena, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. jika menurut lembaga patriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan atas berlaku juga bagi orang itu. bab xxiii pemerasan dan pengancamanbula.ketentuan berlaku bagi kejahatan kejahatan yang rumuskan dalam bab ini. hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang undang sesuai dengan kitab undang undang sesuai dengan kitab undang undang ini. jika perlu, menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat tempat orang terpidana. pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan. lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendamnya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, hitung satu haris jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap tiap tujuh rupiah lima puluh sen hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. jika ada pemberkatan pidana denda disebabkan karena berbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. pidana kurungan pengganti sekali kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendamnya. pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibakarnya. pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan bab xxiv penggelaprbuatan yang dirumuskan dalam apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelap penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. ketentuan dalam berlaku bagi kejahatan kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak hak berdasarkan jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. bab xxv perbuatan curanghutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. perbuatan yang dirumuskan dalam jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipu379a barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahunlima ribu rupiah: barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu atas atau dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau pemalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya atas atau dalamnya tadi: barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang dalam atau atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah palsu, seakan akan itu benar benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas. barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak tidaknya tidak dengan syarat syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empatatas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah. menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengarahkan. mendapatkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bode merit diantara dengan pidana penjara paling lama lima tahun. bis barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen konsumennya atau kongruen konsumen orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli: mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. bis seorang pemegang konsumen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. perbuatan yang dirumuskan dalam diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.tverband sesuatu hak tanah yang telahbarang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya hewan itu kepada pihak yang lain, barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan: barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu: barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan: barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. bahan makanan, minuman atau obat obatan itu palsu jika nilainya atau daerahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan amanat orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan angkatan laut atau angkatan darat melakukan perbuat.an curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itunghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapannyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang barang dagangan, dana dana atau surat surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau pengerjaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. barang siapa memasukkan indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari. barang barang yang diketahui atau sepatutnya harus dibukanya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungsunya dipakaikan secara palsu, namajika pada waktu melakukan kejahatan return lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan. bis seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghubung, padahal diketahui atau sepatutnya harus dibukanya bahwa keterangan keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. diancam dengan pidana yang sama ialah suami (istri) yang mengajukan gugatan atau piutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam pertama. ketentuan berlaku hari kejahatan kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini kecuali yang dirumuskan dalam kedua bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan lakukan. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bis dapat dijatuhkan pencabutan hak hak berdasarkan bab xxvi perbuatan merugikan piutang atau orang yang mempunyai hak seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan bundel oleh pengadilan, diancam karena merugikan piutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan: jika pengeluarannya melewati batas: jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitan, jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku buku dan surat surat untuk catatan menurut kitab undang undang hukum dagang dan tulisan tulisan yang harus disimpannya menurut itu. seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan bundel oleh pengadilan, diancam karena merugikan piutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak piutang secara curang: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari bundel: telah melijerkan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas bawah harganya, dengan suatu cara menguntungkan salah seorang piutang diwaktu pilotnya atau pada saat mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah, tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pertama kita undang undang hukum dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku buku, surat surat, dan tulisan tulisan yang dimaksud dalam ketiga tersebutdiperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan: jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan, jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya: jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pertama kitab ulang undang hukum dagang dan pertama ordonansi tentang maskapai andil indonesia, atau bahia buku buku dan surat surat yang memuat catatan catatan dan tulisan tulisan yang disimpan menurut tadi, tidak dapat perlihatkan dalam keadaan tak diubahpenyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak hak piutang dari perseroan maskapai atau perkumpulan untuk: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membuka kan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari bundel: telah melijerkan (uerureemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas bawah harganya, dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang piutang waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah: tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut kita undang undang hukum dagang atau pertama ordonansi tentang maskapai andil indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku buku, surat surat dan tulisan tulisan menurut itu. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, barang siapa yang mengurangi dengan penipuan hak hak piutang: dalam hal pelepasan bundel, kepailitan atau penyelesaian atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu antaranya dan kemudian sungguh disusul dengan pelepasan bundel. kepailitan atau penyelesaian menarik barang sesuatu dari bundel atau menerima pembayaran baik dari hutang yang tak dapat tagih maupun yang dapat ditagih, dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian penghubung sudah dimohonkan, atau akibat suntingan dengan penghubung, waktu verifikasi piutang piutang dalam hal pelepasan bundel, kepailitan atau penyelesaian. mengaku adanya piutang yang tak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada. seorang piutang yang menyetujui tawaran persetujuan muka pengadilan karena telah ada persetujuan dengan penglautang maupun pihak ketiga mana yang bersangkutan minta keuntungan istimewa, diancam denga pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika persetujuan itu diterima. diancam dengan pidana yang sama pada penghubung dalam hal seperti atas, atau jika penghubung adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan. barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan bundel, diancam dengan pidana penjara pa!ing lama lima tahun enam bulan. jika yang bersangkutan secara curang mengurangi hak hak piutang dengan mengada ada pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari bundel ataupun telah melijerkan barang sesuatu dengan cuma cuma atau terang bawah harganya, atau waktu ketidakmampuannya, pelepasan judulnya atau kepailitannya. atau pada saat mana diketahuinya bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang piutang dengan sesuatu cara. seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas. maskapai andil indonesia atau perkumpulan koperasi luar ketentuan turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan, maskapai atau perkumpulan tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah. diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya: barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian, menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari ikatan hipotek barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan panen atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orig lain itu dibebani ikatan panen. dengan merugikan pemenang ikatan: barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau kalau tiupan demikian, untuk pemiliknya. dari ikatan kredit atasnya, dengan merugi kan pemegang ikatan. dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam dan yang bersalah dapat dicabut hak haknya berdasarkan pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan seperti yang dirumuskan. dalam dapat diperintahkan supaya putus hakim diumumkan. bab xxviii kejahatan jabatan seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang undang, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun. seorang pejabat yang sengaja minta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang undang, perintah penguasa umum menurut udang undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. jika pelaksanaan dihalang halangi oleh perbuatan demikian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatanya, atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling tama tujuh tahun. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung .im pengasuh mata kuliah umum. bahwa untuk penugasan tim pengasuh mata kuliahy.kan komo adoptsaka paman,aaaaaa tai tat atas sas ae? aaa ala ajal aaa pay peng peas pen pen pan pes ben reg kek kes kos kep se) ksp ksp kas erie else ielelelel jelelelelelsel alalalalalalalala lali ele|ti slalalelela lala awal lalai sis ks) wet see etos 5lo( ssi fisislaizlaaz sigla saja esasaaaaaa assign esa jelas sielelelelel elelsejelsisla ke! delalelal elalalalafaalafa ala ala dal eajaafala ajal sisi isl har sl5 sisi sis kon ulololg sisa sis sala #slelalalelealslasule|sisisislsls salsa sjalajaralai ke) alalalalalalal ala alalalalalalalalalelalalalalalaleleiel alalalal sio iisisisis slsisisisi sisi sisi sisi sial ella olololololololololololo sas adl adl giaisisisisisielslsi disisi zy5 mama asasi sss ssississjalaa alel aja isl slaisisisisisisisisisisisisisisisisisi sisi sisi disisi sisi sisi sisi sis sis sss sial sisi sial akuisisi sisi sisi sisi alel sis) lala ala lala ala ssa sssssaasaia sleleisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisi sis sis isi sisisisisi sisters eleleiujejulel sisielelsisielsisisielsisisisisisisi sial ala sis siciclcicisiciolclololdiclolololololololololojopoj ojo| ojo| ts3 isi sisi eisialalsisislalsalals sisalajaa ejaan aja aaaa aloalarii ala leldelal sl cell lai isislelslsisisieisisisisiei sie slsisisisisisis ttd o|si slo| slo sei solo| sisisisis sis sisi sis sari mer pan end res ran pon iron don jon eng iron ban dan kon kon rol pai kos rpr kpn kpn so8 dlelelsisisisisisie|sisisleleleleleelelelefelolelsialalerelelele| ler elaaaala|z iz| lara sisisisisisisisisisisisp ssp ppp ppsspp ex5. isl (s| (sb dome a19 ksp kap sep) ksp ka) na) tani a.a bal ka) ya) ka) ken te) ne) ne) fox foi kej siklis ep) ka) .sisi (da3 sisi pe. ani ar: sil isi mal sisa skola isi lal #isi sis isi lela isi lalu ms deo ari pai yel isi ala leci sle|z ketel isim jel sia lala alah isl sip lal solo iso aggasgasai ala kata atatatata|a|a| daa aa|a| 5isi 5ls isi isl bib5 seller lelelelel eeelelel leh meleleh mimi alla i|aa i|a pad similis islslalaslel sila ala las alalak ajolamjalaajalas else ala sa, alelklalatitlalsis isi ella ala olsloloisislols disisipi disia ala a| aaaaaa tagsseaasasjaas sejalalelalalalalalelalalala| saja|sla|s isis sisi esisisigisis sisi bea esa bea paya similis sis ssl sisi.si lsi disisi sisisisisisisisis sisi saja jssssdsdsass elegi int da2 ela similis sisi sis inisiasi sisi sell alel ajal aaaa ella esa sagaasasasa aga gara sasa asa ajal ajal slglalaslalalalalalala alalalai lolo adlalalalalala slavia slalalalol i e|s sis sislalalalaisialsi slalsigislolelelololo similis see salsa iai sia sia ssi sss lala lal ala slawasgisisisis sol sal sol sol sol sol sol sis sis sis ss5$585ati sialsisisisisis alalalal dalsisislaleleleisicicicicicisisicicicinlala ola lalalajasalajaja aaaa aja slsisisisisisisisisisi isisisisisisisisisisisisisisi sisi sisi disisi sisi sisi sisisisisis sss sis sisi sial ala asi sisi sisi aiaislal siapa asisisisisi sisi sigisisisisi cislelelsisisieeieisi ssisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisi sis|i sis sisisisisisisi sila sisi selesai sulu ulur ulu slelsisisielelelelelsisisisisisisi isisisisisisisisisisisisisisi sisi sisi ololololololololololololololtulolololul olololololololojololojoj ojo ojo pisisisisisisisis isisiselelslelaislalslalslsslalsislseelaalelelalalalalslalsajala katai ool ool ool color ajal (eng kong kong kong kong kong kong ken ken kon ala alat. sisilsisi sisisisisisisisleisiciciclelsiolisisisi s|o1o os1si slololalal isi 5i&is aaa sss ssi sis isi sisisisissi sisisiol bala sis sis sis disisi disisipi risololosisisisis iisisisis sis sol kiri siri kisi kos kan ban kon koni kar pad bad re3 rol read reg rol read kosi kos kav kos kpn rani rp3 kpn ran ros sisi slololololololololololololololololololokol sal sial sis selo disisipi laalalaaa asa sis isi sie eee sisi sisisisisis isi sss sss sis sis sis sis sisisisisisisisisi ke) (elu tel sel iso sisi mai alek ep) sia lol ols ke) lsid isis level al lol kap) kap) tap) kap) i lm kap) sis sis lolo ina na) ne) inis| joglo ka) lola lala legal nl l coo kap) kap) ino an|l lal k(ej en) lol kian kalo llo tan) lain awal idola ye) ne) ne) indol ye) lala lalat ata ata sisi jaa der ela sloan sial. lokal. all ks) |bola8 isis e|sis osis isa sal man sisi 12x lal sil ks) p1: (sii ialah sic ica) iri 'x c : isis asia sig. isle elang iis aka id iio malala kaka ala lalat ken) aaa ata tassslelelel asas jala aaaaaa aja ajal aa, data slamaaaaaasasaami ajal ala ajal aja aja jalan aaa angka ice han desi pond kode kore ken ine korea koes pre ilusi dae) semesta tel delelelelel del ieleleleleelelelelalal mlm ang fe elalclelxislalci (cici ,isi ininjaja migrasi si i si lalalsialai ielalelelalal, sacalalaalsalaseesesele slalagasasas asas: aaa simimisisie jam sisi sisi selama|akan slelalajajalala lele s5area| see leaf daa aealoofelel dmfofelafelalaeelelaleel similis sis sisisisisisi (sisisisis basa ben man balon bal disisi,s sis sis slslsisi sis) isi si.si, disisi sis sisisisisisi isisisisis ssa iia kasus feel selasa see adas selasa sasa alalaleleaaasselasaalelaa jelas ala ken kan kem pes rsa kei kao kes nez nez meta desa meta men des esa elsisisislele eksis esa gejala nis) sms rsa oral kri kel rsa misa misa msi kang kan) krn msi mea mea mea mea das kei peni pal isisisisisisisisisisisisisisi sisi elsisisisisisisisisisisisi sisi sisisisis sib biak digali ala alaleigisisigigisisisiaisisisisi sisi sisi sss) sis sis) sis sis) ss) sila) aaaa asas massa sisa sisisisleleleelelelelsisisisisssisisssisisisisisississesisssiss eksis sisa sisi sisa lalu alel elelelajelalelel ee. ejelugig were bee bee bee ree peak sisi sis sis isisisigsigis sis sisisisislslslsislealsjalsjajalesajajejaja magna al ala adi cool ool cool ool oo| col oo| alalalaixlasisis sisi isisisisisi i i8 | i i isis inisiasi sisisisss similis o1sis o1 solo islololole| si isisisisisis iis ssi ark rri sisisisisi sisi ion iron pro eng ren pen reg pron pss krisis sisisisisisisisisi sis ssi ssisisisisisisisisisi sss alel slelelsis sseagelesae nusa iii aa: lelalalala l level lalat ala &lz zlelzlalu isisisisisisisisisisisisisisisisisisiisi ppp ppsspp ppppppeessi$ 2le| (8s masal ala lap) slot|e lele isi lel legal sis isi le| lesi s|la lala isi lal iel kn) ala lal lol lala| a92 s1o si, (en) al ne) ne) tp) ke) fee) ale fo) le) ala le) ke) ala aia lo) l jala lala isi l l bah a14 o|w o| lel log le) s1o 2is og! ken) ne) ne) neo) ne) taxi ke) ye) ke) rig ne) ke) ala kei ko) ke) nan ke) als hai aia a.a a.a red ss. lal ale alim isl sinis e|s sisa tol classis igl3 raga isi sim lele bila mulai sela lalat ala sisa sis inisial c|.s fe) sisi s|ssl lala sisi 'b, elalsig inisiasi leg gis sai hal sosial lim| islalalul sialan isis isi gls sly slolelel. ie) sil. leni isi gigs sl. lal lela (esa gila| elis sielsss (eksis ela s|s mialsisic seks jalak ie) ool ein| rp) ne) (ep! op) sitititit sim tp) kej kan kan kam aaaaaa alalsiala merek miwmiwm alla alla talcicic elelnuimim ala sig sal dls cic alslelelal oles sl.a|. sal sisi alalglai& emas sisisisis alalalaig selai sisi c|s|crisis sss ala ksp) sisisisis deal mara) hutan lolo zoologis ol9 sisizizisz z|similis meter kn) loo) ne) ela ke) elo (meja sis ale fejajel |
pen kementerian riset, teknologi! dan pendidikan tinggi nata universitas lampung fakultas pertanian jalan prof, dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fasingga akademik kan adpekan fakultas pertanian ping #simas lampung, te, maman seen irman suri banua tembusan yth: rektor unila, dekan lingkungan unila: yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. oeovwmww haha ti. end bond kon kare kane kai kan koe pour kor kaur pay kami fara ini dara dry kos tejelelefalelolololokolmlolola bana mea tea ana hape pura lola viu tega (gi disisi isis similis u|v kan za2a ala a53 isa ica kan kan isisisis thesis!o ololslic misi ssi sig en: gal awal ala| jala ala sis asal similis rei al, sel isis| lgs c|g met poor dan bsa aci mea men sps ng. m2: esa mea men besi moi mod misi kia mo. ojo nie, bego sisjalslslalslalelsialalalalal yaa sit tam aaeelasaas sales sie eec: sore aaaasaaanjsa:ag similis aga sisisialajat cal collar aj sis sss sos sisisisis tan sia sala ala sisi tien ojo ojololojolololelsisis nugra maa ena c0| c0f oo! cool eol c0l eol nama ese eeeeee ai hani napi cjelgajajalalalajalalalalala olah lal jolahato selsllslalsl isl ade sisisiselel similis disdisisisi similis spa tai mep ksp kap kos cal pan: slam isis sis islalcls rilis indol ibi rofalg a|2i siojelal lela lalai naajalal joel aris ata par divisio|l isl slalom sdindtsisia lalsisia sie2model lol elaigia sisisisisisi isi sisi raja alah sisi selololel isl isi alajalalaial 'al alabama kan red yag laga mena ima mk: isa so, si. adaa |lalat sadis aaa sasis, bis. sis sas (laa gata asa o'alma six . (pl pen aan dl. aas sel ala gila jalal. sala abi ganda lelah mall sisi selalu isis bel sej sad aas ajal sisa (pa @ sesaat lal ella |
nda an, kumpulan pidato guru besar ilmu hukum dan filsafat prof. mr. moeljatno prof. dr. hadirin, s.h. prof. dr. soedewi masjchun sofyan, s.h. prof. tan diyat, s.m. prof, dr, koesnadi hardjasoemantri, s.h, prof. dr. bambang purnomo, s.h. prof. dr. endang dari asli prof. dr. sejati, s.h. prot. dr. dalan thaib, s.m. m.sl prof. dr. abdul hour anchor, h., m.h, prof. de. amir mu'allim, mis prof. dr. moh. mahfud md., s.h., s.u. prof. de. ni'atul huda, s.h., hum. penyunting prof. dr. abdul gihotur ashari, s.m., m.m sotbirin malin, s.h., m.h totalmeodia |
bupati tojo una unasediakan, dimilikiuekambuno boneka makmur tarif semana sama penumpang orang kali menyeberang kendaraan sepeda motor dan unit kali menyeberang sejenisnya kendaraan roda unit kali menyeberang (empat) kendaraan roda unit kali menyeberang (enam) atau lebihlintas desa dalam kecamatan ampana tete bulan jaya wanasari wanasari bulan jaya tai mean man ssi di das wwwbab viii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilaymungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran jkas daerah setiap hari kerja.besarnyakeseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang bagi: peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewbidang peternakanjasa usahagol adalah sepeda kendaraan gol adalah sepeda motor roda (dua) kendaraan gol iii adalah sepeda motor roda (tiga) kendaraan gol adalah jeep, sedan kendaraan gol adalah bus sedang dan truck sedang kendaraan gol adalah bus besar dan truck besar tonton kendaraan gol vii adalah alat berat roda karpenginapan pesanggrahan villa: dan retribusi penyeberangan aimenggunakan rp. , hari tidak menggunakan rp. , hari rumah dinas kerumah tarif a.l.aiic.i| rp. per bulan permanen pemakaian konstruksi tempat reklame aa rp) rp) rp) spanduk 1x2 1x3 1x6 baliho 4x6 3x4 softsignexcavator rp. hari jam) motor grader rp. hari jam) wheel loader rp. hari jam) three wheel roller rp. hari jam) violating roller rp. hari jam) truck tonton rp. hari jam) drum truck rp. hari jam) retribusi sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf tidak termasuk biaya sopir operator, bbm, oli dan mobilisasi. tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak termasuk biaya petugas pemasangan tenda, dan biaya operator untuk pemakaian sound system. kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab wajib retribusisebagai pembayaran atasjenis pelayanan, jenis kendaraan dan jenis kapal serta jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan yang diberikan. bagian ketiga struktur dan besarnya tarifbesarnya struktur retribusi tarif retribusi jasa pelayanan kapal jasa sandar pada dermaga beton per per hari rp. kapal istirahat pada dermaga per per hari rp. pinggiran pantai talud per per hari rp. jasa labuh per per hari rp. lo1| jasa pelayanan barang dermaga person per rp. jasa penumpukan lapangan person per rp. gudang person per rp. peti kemasatas kosong per unit per hari rp. isi per unit per hari rp. jasa tanda masuk pelabuhan tanda masuk pengantar dan per org per sekali masuk rp. penjemput tanda masuk kendaraan gol. per unit per sekali masuk rp. tanda masuk kendaraan gol per unit per sekali masuk rp. tanda masuk kendaraan gol. iii per unit per sekali masuk rp. tanda masuk kendaraan gol. per unit per sekali masuk rp.vii per unit per sekali masuk rp. jasa pemanfaatan dermaga kendaraan gol per unit sesekali masuk rp. kendaraan gol. kendaraan per unit per sekali masuk rp. penumpang kendaraan gol. kendaraan per unit per sekali masuk rp. penumpang tanda masuk kendaraan gol. per unit per sekali masuk rp. kendaraan tanda masuk kendaraan gol. vii per unit per sekali masuk rp. barang muatan diatas person per rp. kendaraan pelayanan jasa pelabuhan lainnya. toko, warung dan sejenisnya per per tahun rp. sewa ruangan pelabuhan per per tahun rp. pelayanan air per tarif dam t20y0 dari tarif damatas pelayanan tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga dan frekuensijenis tarif tarif masuk orang rp. , orang kendaraan roda (dua) rp. , kendaraan kendaraan roda (empat) rp. , kendaraan gazebo pondok rp. , hari struktur dan besarnya tarif retribusi tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut: stadion ampana jenis tarif sewa stadion untuk event olahraga rp. , hari sewa stadion untuk non olahraga rp. , hari lapangan mondo jenis tarif sewa lapangan untuk event olahraga rp. , hari sewa lapangan untuk non olahraga rp. , hari bab retribusi tempat penginapan pesanggrahan villabagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasadikenakan biaya sebesar rp. , malam kamar pesanggrahan dikenakan biaya sebesar rp. , malam kamar bab vii retribusi penyeberangan air bagian kesatu nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi penyeberangan air dipungut pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang danfrekuensi orang, kendaraan dan berat barang yang diseberangkan. bagian ketigtarif penyeberangan lintas desa dalam kecamatan dalam kabupaten lintas desa dalam kecamatan ulubongka paranonge taki bangku pe| saman dame |
salinan nelinmssylakukruangmenara telekomunikasibab pembangunan menara penyediaan menara dilaku yang berkompetennyedia menara sebagaimana dimaksud dalamselain identitas hukum sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan pula nama operator vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta pertimbangan rekomendasi teknis dari tp2mt. identitas hukum sebagaimana dimaksud pada danbab iii penggunaan dan pelaporan menara menara yang telah berdiri dan telah memiliki imb tetap digunakan dan diupayakan menjadi menara bersama.yang membidangi penyelenggaraan informasi dskpd yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi. penyedia menara dapat melakukan kerjasama pemeliharaan menara melalui badan usaha milik daerah bumi). laporan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan dalam bentuk tertulis disertai dengan surat pengantar dari penyedia menara dan atau pengelola menara. materi laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kondisi fisik menara meliputi: sarana pentanahan (rounding): penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (jika ada), marka halangan penerbangan (jika ada), pagar pengaman, dan ketinggian. operator telekomunikasi yang menggunakan menara meliputi: jumlah operator telekomunikasi, nama operator telekomunikasi,dan lama kontrak. total investasi menara telekomunikasi pada saat pelaporan. bab perizinan pembangunan menara bagian kesatu timgawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tp2mt. tp2mt sebagaimana dimaksud pada berkedudukan skpd yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi. tp2mt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: skpd yang membidangi teknis tata ruang, skpd yang membidangi pelayanan perizinan, skpd yang membidangi lingkungan hidup, skpd yang membidangi pertanian, skpd yang membidangi perencanaan tata ruang, bagian hukum, dan satuan polisi pamong praja. bagian kedua perizinan dalam hal seluruh menara yang berdiri telah dipergunakan untuk menara bersama dan secara struktur tidak memungkinkan lagi dibebani tambahan bts, dapat diterbitkan perizinan pembangunan menara. perizinan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam meliputi: izin prinsip, imb menara, dan izin gangguan (untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset). bagian kedua izin prinsip izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam adalah izin yang menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan untuk pembangunan menara telah sesuai dengan rencana lokasi menara (cell plan). izin prinsip sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan menara. pemegang izin prinsip dilarang membangun menara sebelum memperoleh imb menara. untuk memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalamkopi kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan yang dilegalisir, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp):keterangan rencana proyek, yang memuat antara lain: gambar bangunan menara telekomunikasi. rencana lokasi menara telekomunikasi. kepala skpd yang membidangi pelayanan perizinan mengirimkan permohonan rekomendasi kepada kepala skpd yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi paling lama (dua) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap. tp2mt melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada dan apabila perlu melakukan tinjauan lokasi. berdasarkan hasil verifikasi dan tinjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada tp2mt menerbitkan rekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lama (lima) hari sejak diterimanya berkas permohonan. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada kepala skpd yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan atau menolak permohonan izin prinsip. bagian ketiga izin gangguan tata cara dan persyaratan mengajukan permohonan izin gangguanimb menara setelah memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pemohon mengajukan permohonan imb menara. untuk memperoleh imb menara sebagaimana dimaksud padadisediakan dikuasa pengurusan perizinan dalam hal dikatakan, menandatangani pakta integritas, izin prinsip, surat keterangan lokasi dari kantor agraria dan tata ruang bpn kabupaten magelang dalam hal tanah berstatus tanah pertanian, izin gangguan untuk menara yang menggunakan genset, foto kopi kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan yang dilegalisir, tanda bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat kuasa surat kerelaan tanah bermeterai rp6. (enam ribu rupiah) dari pemilik tanah yang diketahui kepala desa lurah dan camat apabila tanah bukan milik pemohoersetujuan dari warga sekitar dalam radius (satu koma dua lima) kali ketinggian menara, surat pernyataan jaminan konstruksi, il. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan kesanggupan untuk membayar ganti kerugian apabila penempatan menara menimbulkan kerugian bagi pihak lain, surat pernyataan penggunaan bersama menara, dan surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan menara apabila menara tidak dimanfaatkan kembali atau secara konstruksi dinyatakan sudah tidak layak oleh tp2mt. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada mengacu pada standar teknis atau standar baku yang berlaku secara internasional meliputpala skpd yang membidangi pelayanan perizinan mengirimkan permohonan rekomendasi teknis imb kepada kepala skpd yang membidangi pekerjaan umum, paling lama (dua) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap. berdasarkan hasil verifikasi teknis, kepala skpd yang membidangi pekerjaan umum menerbitkan rekomendasi teknis imb yang sekaligus memuat perhitungan retribusi yang harus dibayar. penerbitan rekomendasi teknis imb sebagaimana dimaksud pada paling lama (sembilan) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis imb dari kepala skpd yang membidangi pelayanan perizinan. berdasarkan rekomendasi teknis imb sebagaimana dimaksud pada kepala skpd yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan imb menara. penerbitan imb menara sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis dari skpd yang membidangi pekerjaan umum. bab kontribusi dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia menaraberikan kepada masyarakat yang terdampak atau untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada sekitar menara. pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui kepala skpd yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi. bab pembongkaran menara penyedia menara wajibpembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyedia menara dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar bangunan menara. pembongkaran menara dilakukan paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat perintah pembongkaran menara. surat perintah pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh tp2mt. jika bangunan menara dinilai sangat membahayakan masyarakat sekitar bangunan menara, pemilik penyedia menara wajib melakukan pembongkaran menara paling lama (tiga puluh) hari terhitung tanggal surat perintah pembongkaran menara. dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam pembongkaran dilakukan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan biaya pembongkaran dibebankan pada penyedia menara. dalam hal pemilik menara tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lama (enam puluh) hari, obyek pembongkaran menjadi aset pemerintah daerah. pengawasan pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada dilakuir salinan bupati karanganyar provinsi jawa tengah dan' .merupakan salah satu persyaratan unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah, perlu menyusun dan melaksanakan pola tata kelola rumah sakit; bahwa peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pola tata kelola badan layanan umum daerah kabupaten karanganyar sudah ti$i;mengingat karanganyar; undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkup^i^^visi jawa tengah; undang undang nomor tahun tentang kesehatanbidang nomor tahun tentang rumah sakit jra kali' tasiun telah diubah beberapa dengan undang undang nomor perubahan kedua atas tahun m}. . tentang undang undang nomor, tentang1 pemerintahan daerah umepub^. negara republik indonesia~~ nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2o|| :i. layanan umum daerah berita : . negara:balik lndonesia tahun nomor peran^r daerah. kabupaten karanganyar nomor thi# mj ^j| ^ |tentang penyelenggaraan upaya kesefeif lembaran daerah kabupaten karanganyar iu;.: tambahan jembatan karanganyar, nomor peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang pembentukan: dan susunan perangkat daerah kabupaten karanganyar^hun tentang organisasi dan tata kerja uii^ spe aksara teknis pada dinas kesehatan berita) daeng kabupaten karanganyar tahun nom tahun nomor daerah' kabupaten menetapkan ittf , ii! m.b;teu,span: i j .v ; peraturan bup^ti. tentang pola tata kelola badan layanan umum daerah unit. pelaksana teknis rum.ah sakit umum daerah kabupaten karanganyar babi ketentuan umum dalam peraturan'^ blue adalah sistem yang diterapkan oles;'^j^||^laksana teknis dinas badan daerah dal^}|^^||berikan pelayanan kepada masyarakat yang:r' t^:^ sip;nyai fleksibilitas dalam pria pengelolaan;;:. keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pala umumnya: rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan. 'kesehatan perseorangan secara. paripurna yang, menyediakan ';i rr. !; . unit pelaksana teknis pada dinas yang |"! 'i: menerapkan; pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). fleksibilitas.'adalah keleluasaan dalam pengelolaan $ap, rawat jalani!; dan gawat rum sfl|ffi^^|daerah yang selanjutnya disebut s^:^^k am~*5sakit umum da$rkh kabupaten ;;*vr daerah unit,. pelaksana umum daerah yang selanjutnya^^ljp^inkjet blue upt stl adalah keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan 'jarig bermutu, berkesinambungan, din berdaya saing. rencana bisnis anggaran blue, yang selanjutnya, disingkat rba adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi, program, kegiatan, target kerja,; !;r: dan digunakan sebagai dasar kencana strategis bisnis blue upt rsud yang selanjutnya disingkat rsb blue adai,irsud anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat apbd adalah ren aia keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas da$ disetujui bersama oleh; pemerintah .i' daerah dan dprd, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. standard pemain city^an1: minimal yang selanjutnya disingkat^ pm.l adalah ketentuan tentang jenis dan dasar yang merupakan urusan .v v ^wajib yang berhak diperoleh setiap warga^l '|ej^| 55fr^imam. derek^ i?ad sali direktur rsud kabupaten karanganyar' dewan pengawas blue upt rsud, yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ yang bertugas * ' melakukan pengawasan terhadap pengelolaan blue upt rsud. sekretaris dewan pengawas blue upt rsud, yang selanjutnya disebut sekretaris dewan pengawas adriani p' fji pejabat pengelolaan..bertindak sebagai bendahara umum daerah. badan keuangan daerah yang selanjutnya disebut bkd adalah badan keuangan daerah kabupaten karanganyar. pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan blue upt rsud yang .menambah ekuitas dana,rsud dalam rangka pelayanan.dan hak seseorang pegawai dalam ' ' i;'''., m1 satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan .^ada keahlian dan atau keterampilan tertentu seria; bersifat mandiri. pejabat:ri peritel6la salud adalah pimpinan badan layan^ wpp^^ p s merah yang bertanggungjawab 'i. terhadap^jkinenaitbperasional ejaan keuangan badan ayah^j s yang terdiri atas pemimpin, dan pejabat teknis y^pg suaka dengan nomenklatur yang pah layanan umum daerah yang 'l i#!^" pemain^ipfiito'tip rsud adalah. direktur lif rsud':i^feu^materi karanganyar. pejabat ceuangmi adalah pengguna; anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat ketatausahaan keuangan* bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran^ !dan bendahara pengeluaran:< pembantu pada rsud 'l pejabat vii|iis:'adalah kepala' bid^|'{! f|pelayaran medik dan'* keperawatan dan kepada';; bidang penunjang medik dan non medik. va v :rft if'r vj f., ['i "'f: i ifc.' 3l yang diberikan kepada sesko^ :l^ . promosi, p^even^tif, kuratif, adalah segala', kegiatan j'edi^j^^ahllpokter umum, dokter gigi, dan dokter sp^a|ls:^arg bekerja puma;waktu maupun paruh w^ktu dij uni^ pelayanan rsud. staf kep^rawan adalah perawat; ari. bit yang telly terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun ^^ng ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan rumah sakit: dari pejabat yan^ berwenang dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan mandiri maupun tindakan pendelegasian* dari profesi lai, intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, fisioterapi,, dan lain lainilai ase^dalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca& iui) upt rsud pada akhir suatu tahun buku|emeu, dan merupakan bagian dan atlet meme^^p||daerah yang tidak terpisahkan. tarif s^andalan atas barang dari atau jasa yang vl. diberikan oleh blue upt rsud termasuk imbal hasil yang wajar. , *i pegawai adalah pegawai blue upt rsud kabupaten karanganyar. r:y 'r remunerasi adalah imbalan jasa marie dapat berupa s^i vh$ dan tunjangan, sistein^ rem^e^si, adalah sistem yang' mengatur clt danial^ s^'in bfcawai van dibftrlfl kisaran orang yang melakukan k >n; r vi' hfffftfl iiiirn . v''r)' iif]' : untuk memperoleh peng^^^pi^p^gg^ai yang diberlakukan ,^;.v.;v jh^tan 'yang diperlukan, baik tt(''maupun tidak langsung f' w,f maupun fei ^ii * * t?*fj 'l*^ til *"i1 * '.) y. beb'^^a j^pengurang dari pendapatan blue upt rsud i'a menghasilkan laba bersih sebelum : pajak pada^ldpcirah laba rugi. " j ':: i r' vir bab > ! maksud dan tujuan \:. pola tata kelola blue upt rsud dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan fleksibilitas dam pola pengelolaan keuangan pada blue upt rsud? pola tata? kelola blue upt rsud bertujuan untuk: mendorong peningkatan mutu kinerja pelayanan; dan meningkatkan derajat kesehatan. bab iii pola tata kelola bagian kesatu kedudukan blue upt rsud, dinas kesehatan dan pemerintah daerah blue. upt rsud merupakan unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan bawah dinas. nji blue upt rsud merupakan unit pelaksana teknis* blue dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. dinas merupakan perangkat,' daerah y&fig bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. dinas bertanggung jawab terhadap kelangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh blue upt rsud. dinas dalam, melaksanakan tanggung jawabnya, sempit^ke^kenangan: men|0ti4i. s^v(;,memberikan rekomendasi spm p^diberikan rekomendasi terhadap rba yang disusun blue upt lljengangkatan, perubahan d$xi ^ |p eja pengelola blue frr lelaki^|i!h^suntingan teknis, pengawasan dan rsud; dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya blue upt rsud. \:i:. \j.il r*. bupati berkedudukan selaku pemilik blue upt rsud daerah. terhadap perkembangan dan kemajuan blue upt dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada pemerintah w'" : * . :if menetapkan pedoman pengaturan pola t4ta kelola dan spm blue upt rsud; menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas blue upt rsud; memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas blue upt rsud semua: v ketentuan peraturan perundang undangan; dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan mernberil in penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam apbd untuk pelaksanaan kegiatan blue upt rsud. bagian kedua visi, misi, motto dan tata nilai blue upt rsud wajib menyusun dan menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam rsb blue upt rsud. visi sebagaimana dimaksud pada visi dan misi bupati. isi dan .misi blue upt blue dimaksud pada didukung harus renew dengiaftfifed w'dan tata nilai. motto i^'sebagaimana dimaksud pada merupakah;.!:,. semboyan yang menggambarkan motivasi semangat dan tujuan. tata nilai sebagaimana dimaksud pada 'merupakan prinsip prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat pada pegawai blue upt rsud dalam memberikan pelayanan. ^r^fi ''l''! blu ;'i ketiga dan fungsi.';> " y.\ merupakan rumah sakit umum sebagai undef^:]^i>undang j*t daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah iii bidang :l' ;^,. pelayanan' kesehatan. rsud ^eba^aman^ dimaksud pada. merupakan^ .blue ^yang' dipimpin bl?b seorang pemimpin;.' blue yang disebut direktur, berada ij' vj' ';,.: ti'. bawah dari bertanggung jawab kepada bupati melalui : kepala dinas kesehatan. vr\ rsud mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna, pendidikan, dan pelatihan bidang kesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada rsud mempunyai fungsi: pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan paripurna; pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar rsud guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan; penyelenggaraan manajemen dan administrasi rsud.; bagian keempat struktur organisasi dan pejabat pengelola paragraf struktur organisasi string^ir., ^cj^^irigasi, blue upt rsud ditetapkan berdasar^' kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis jarig' berat. .s? kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang melalui .penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan .manajemen yang baik dalam rangka pemberian(k'ii>6jft layanan yang bermutu, berke^ tru upt rsud terdiri dari: dan frl sebagaimana dimaksud pada pejal^fc| ^|^w^an . sebagaimana dimaksud pada ^).$i^ ipairs 'fi uv, dewan pengawas. paragraf v ; pejabat pengelola pejabat pengelola sebagaimana dimaksudberasal dari: pegawai negeri sipil; dan atau non pns, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat pengelola selain sebagaimana dimaksud pada .rd that mengangkat dari profesional lainnya negeri sipil. (v, dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud diangkat untuk masa jabatan paling lama u:s.tahun, dan dapat diangkat kali periode masa jabatan kembali berikutnya,g;^^.,; pegang^raj si&li untuk periode masa jabatan beku^tr tahun; peng$ qt^ paiijjl ppid tg>i^tinggi berusia ,(enam puluh) pengelola yang berasal mainnya seba gimana dimaksud kaiiaksanakan sesuai dengan komposisi y^ng telah disetujui i i,,*;:*, {i> ;? ketentuan leb^lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan}, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan bupati. .{h: pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat1 pengelola sebagaimana dimaksud dalam ';; berdasarkan kompetensi' dan kebutuhan' praktek bisnis yang sehat.; iii compete^s\:ijr ;~;sebagaimana dimaksud pada berupa pengetahuan, . keahlian,, keterampilan^. integritas, jkepejnimpinan,. pengalihan,. dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola blue upt rsud diusulkan oleh kepala dinas d&tn ditetapkan oleh bupati. dalam huruf bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas terhadap operasional dan keuangan blue c pt rsud secara keseluruhan. pejabat keuangan "dan pejabat . teknis blue upt. rsud sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bertanggung jawab kepada pemimpin blue upt rsud sesuai bidang tugasnya masing masing ketatausahaan keuangan blue. upt dilaksanakan oleh kepala bidang pengelolaan keuangan upt rsud yang ditetapkan: oleh bupati atas usulan kepala dinas. ; ko^p&j& j: :,;.;; pejatisit pengelola blue upt dilakukan perubahan, baik jenisnya, telah melalui ans^^cf^^sasi guna' memenuhi; tentu^m f:'*? perubahan komposisi pejabat pengelola'. blue u?t rsud sebagaimana dimaksud pada *{!) diusulkan oleh kepala dinas dan oleh bupati. ,; *', tugas dari$ paragraf ^^pejabat pengelola blue. upt rsud .sud mempunyai tugas: pengelola blue upt rsud sesuai ftt&fc ____ _ l meiiingkkt^n saya guna dan hasil guna; musim^ini n^mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan blue upt rsud; memelihara, menjaga, dan mengelola kekayaan blue upt rsud; " * i mewakililibl upt rsud dalam dan dispar pengadilan^ melaksanakan kebijakan pengembangan usa^ia dalam mengelola blue upt rsud sebagaimana yang telah ditetapkan; melaksanakan pengelolaan blue upt rsud yang berwawasan lingkungan;, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala dinas sesuai ketentuan; membuat rsb blue dan rba blue upt rsud; mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi blue upt rsud sesuai ketentuan; menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkaca; dan menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan blue upt rsud. $r: pemimpin sebagai beku^^^y;;;. rsud mempunyai wewenang s3ringan kepada tenaga medis dan dengan mengikutsertakan dalam |^t bingung gugat profesional; '^<i menetapkan kebijakan operasional blue upt rsud; ., menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur tetap blue upt rsud; mengangkat .dan memberhentikan pegawai blue upt rsud non pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang undangan; menetapkan hak dan kewajiban pegawai blue upt rsud sesuai .ketentuan peraturan perundang ^%penghargaan kepada bupati karyawan, dan profesional yang ' p ! .' sanksi yang bersifat mendidik sesuai 'ujian peraturan perundang undangan; perubahan, dan member|i^ uan:'pejabat keuangan dan pejabat teknis blue tjb kepala dinas;; . '''ii' menyediakan tenaga ahli, profesional konsultan atau lembaga'independen apabila dibutuhkan;. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis'pejabat keuangan dan pejabat teknis blue upt rsud.: pemimpin blue upt rsud bertanggung jawab terhadap;' pelaksanaan kebijakan blue upt rsud; ;*k kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan keraton blue upt rsud; pemimpin blue upt rsud mempunyai kewajiban sebagai berikut: mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang undangan terkait ppk blue; i' melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi dan wewenang profesi; dan meningkatkan mutu kinerja. pejabat keuangan blue upt rsud mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana administrasi keuangan blue upt rsud; melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan rba; . melekuk^;pengelolaan pendapatan dan beban; .v jol kas "ngelblaan utang piutang; sistem informasi manajemen akuntansi dan penyusunan pengelolaan sistem remunerasi^ pola tarif, dan pelayanan'administrasi keuangan;i, :; ;'|il .' .v mengentalkan pelaksanaan kegiatan administrasi mengkoordinasikan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan, mempertanggungjawabkan kinerja; operasional administrasi keuangan; dan melaksanakan tugas tugas lain yang;: diberikan pemimpin blue upt rsud. sebagai menit}si^n: rencana kegiatan program pelayanan kereta^hjr . melaksanakan kegiatan program pelayanan kesehatan sesuai dengan rba; memonitor. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; . ;.' mempertanggungjawabkan kinerja operasional 'di bidang pelayanan kesehatan; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pemimpin blue upt rsud. pemimpin blue upt rsud yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bertindak selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang. dalam hal pemimpin blue upt rsud berasal dari unsur non pegawai negeri sipil, maka fungsi kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dilaksanakan oleh pejabat keuangan. paragraf persyaratan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis blue upt rsud; .v, syarat unit^ soj&atlvdiangkat menjadi pemimpin bl&jd _____ v' upt sum berke kfc .v '.'vv |medis yang mempunyai kemampuan ,\> 'i sebidang perumahsakitan;; . rtr' va; baik dan memiliki dedikasi untuk . .r mfr mengemudi^rnn usaha guna kemandirian blue .'v uptrsud^i :ia v : 'v^ vy mampu|!.;:melaka^yym perbuatan hukum dan tidak . . w.; im,i ?.<;* pernah ;:;.5menjadi ,v pemimpin perusahaan yang ;eri sipil atau non pegawai hh;! ik^tentukan peraturan perundang ,*,!* . .u $urat penyataan} kesanggupan {i* praktek bisnis yang sehat pada f1, syarat inti^t^yi^diangkat menjadi pejabat keuangan blue upt rsud'yaitu: minimal ;berpendidikan sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dai? pengalaman! bidang administrasi keuangan dan atau akuntansi;. j* berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;; mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi! pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit; berstatus pegawai negeri sipil;pada blue upt rsud; dan memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.^ syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis blue upt rsud adalah seorang dokter atau dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang profesional; mampu; melaksanakan koordinasi lingkup pelayanan blue upt rsud^'meningkatkan dan mengembangkan pelayahafe^ blue upt rsud; memtfriu hii^syarat administrasi kepegawaian bagi ^gawai negeri sipil. paragraf perangkap jabatan ^r pejabat p^g^c biy upt rsud dilarang merangkap jabatan dala cipinang yang sama institusi pelayanan kesehatan yang paragraf pemberhentian pejabat pengelola blue upt rsud r j . ; pejabat pengelola blue upt rsud dapat berhenti karena: meninggal dunia; baik sesuai rekomendasi dewan pengawas; melanggar misi, kebijakan atau ketentuan ketentuan lain yang telah ditentukan; terbukti?*' merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam jli mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang dan :u; pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. tata cara pemberhentian pejabat pengelola blue upt rsud sebagaimana dimaksud pada yaitu dengan cara dinas mengajukan usulan pemberhentian kepada bupati. tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud pada huruf tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut: * pejabat pengelola blue upt rsud mengajukan permohonan pengunduran diri kepada bupati melalui dinas; aji geftagaknana dimaksud huruf dan ^'^ usulan penetapan pejabat pengelola blue !an kelima dan pengawasan pembinaan^d^ 'panga hasan blue upt rsud termin atas: spi; dari f*,f dewan'pengawas j ;';;; pembina^ 'teknis sebagaimana dibina^ua dalam huruf yaitu kepala emas.i v.< pembuat :>' v'v . *.vi vv'^ao!?r *; . dimaksud dalam kepala bkd. spi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibentuk pemimpin blue untuk pengawas^^' 'fmemenuhi syarat: sehat^asam dan rohani; ^alian, integritas, pengalaman, yang baik dan dedikasi untuk memajukan dan 'blue upt rsud; ^penyelenggaraan pemerintahan ;as dan fungsi blue upt rsud; memiliki pengalaman teknis pada blue; 'i^rrp y r v lv,. berijazah r^m^rendah diploma pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh blue,!;'. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dibentuk untuk,' banyak13. dewan pengawas paling:'banyak (tigiar rupiah) sampai deh'gan rp. (seratus miliar rupiah); atau j' pe! paling sedikit berusia^al^|meriah (tiga puluh) tahun dan j|ma puluh lima) tahun: |>ada saat kali; ,im ? * ikan keuangannegara ^'v atau t .ii ^ni sanksi pidana|;cl^n independen dan obyektif; . . !'api:' ,; wan pjj|lawas j sebagaimana dimaksud dalam ^t^ m^;(dibentuk oleh bupati; .**.! i,! :i> ifc ii.'i .ir .r, anggota. dewan pengawas paling banyak* (limatau nilai aset menurut neraca (dua) tahun terakhir, (seratus ufe:milikrrupiah). ^|' pengawas sebagaimana dimaksud pt terdiri atas unsur: biji kty i|j^!pejabat pada dinas; ;(^lu|i;orang pejabat pada bkd;'dan (satan orang tenaga ahh. yang sesuai dengan pegiat^filum. ;; anggota dewa[n pengawas sebagaimana dimaksud dalam pa|al;$ terdiri atas unsur: (dua) orang pejabat pada dinas; (dua) orang pejabat pada bkd; dan |t,: ii (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan blue. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada fl) huruf dan huruf dapat berasal dari tenaga profesional, ;atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi); kegiatan, dan layanan blue. anggota devisa pengawas sebagaimana dimaksud pada dyacf(lj"dan dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada (tiga) blue. r.; \m> *' ii *, rilaku yang baik l strata satu); berusia paling tinggi (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam (!) dan tidak.'pernah menjadi anggota direksi, dewan pen^was atau komisaris yang dinyatakan ber| jah;(:'^menyebabkan badan usaha yang dip^^i s^i^ajakan pailit;., ti(iffi^?s^&menjalani sanksi pidana; dan pengurus partai politik, iclaerah atau calon .wakil kepala |au calon anggota legislatif. dew memiliki tugas: perkembangan kegiatan blue; non me. me^^l^peta keuangan maupun ^omega keuangan, blue dan memberikan rekomendasi atas; nasi penilaian untuk ditindaklanjuti oleh *.? . pejabat pengelola blue; mdhifijrmg tindak lanjut hasil 'e validasi dah penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;| %[f me; .kepada pejabat .pengelola tu8a8 <*an 'kewajibannya; dan saran pada kepala kan oleh peta^ a . menjadi kendala dalam pengelolaan ud; dan ,* * *f' ,.: ,,;t i. l^^b penilaian idneija keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'b, diukur' paling sedikit meliputi:: :.x :?i y memperoleh hasil usaha atau hasil' kerja dari layanan yang diberikan (reliabilitas); memenuhi kewajiban jangka ;hendaknya (likuiditas); memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitasb,k jl^pj^'^gta dewan pengawas.d^tetapkan diangkat kembali untuk (satu) berikutnya apabila belum berusia k.i *''? j', vri.j:v^hli dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. v u anggotaiiwdn'^pegawai diberhentikan oleh kepala iip ii||t" tir; atau >t.: uji.' ; waktu waktu ' : .v j ;.j m1l1,. pengawas diberhentikan ujk sud pada huruf ip, tia^||^|^e|^kanakan tugasnya dengan baik; a^^^j^^alrijalcazi ketentuan .peraturan pen^^g^undangan; \\\ ter ubetfjldpliain;' dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan1 kerugian pada blue, negara dan atau daerah. bupati 'dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas.'dapat berasal dari pegawai negeri sipil xdi lingkungan pemerintah daerah atau diambil dan unsur nbp pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. segala biaya*>'. bagian keenam pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung rumah sakit mempunyai tugas membelikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. a*v untuk mpj^akan tugas sebagaimana dimaksud dalam ^akitmempunyai fungsi: jj^ s^j^pelayanan' pengobatan dan f^^^atan sesuai dengan. standar p^i panjar m&i t w alun mi. peningkatan kesehatan pelayanan kesehatan yang kedua dan ketiga sesuai jfe i*. penyelam^g^p|s| pendidikan dan pelatihan sumber daya; dalam rangka peningkatan semampu^lia mri pemberian pelayanan kesehatan; dan penyeleiij ^arahan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningfcataii pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.} untuk tersedianya fasilitas dan terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian; dan pengembangan kesehatan, dibentuk beberapa^stilasi yang merupakan uri'it; pelaksana pelayanan.'*' r# ' .'. r; 's'!r jv1 pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh direktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan. . . jjj instalasi, dipimpin oleh seorang (kepala yaftjg diangkat dan diberhentikan oleh direktur s^fta bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala bidang. dalam melaksanakan tugasnya kepala, instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non medik, baik. pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil. 'i*, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. pelaksana kegiatan pelayanan yakni pejabat fungsional dan kelompok pelaksana lainnya. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat, fungsional tertentu kesehatan 'j dan pejabat fungsional tertentu non keloiii^k| m^^gk9ana lainnya sebagaimana di] terdiri. dari sejumlah yang nomenklatur nama ilan oleh ketentuan peraturan ; ! kelompok^^ terdiri dari sejumlah gional sebagaimana dimaksud vj; an,berdasarkan kebutuhan^ dan gional bertugas melakukan lengan jabatan fungsional masing jenis, d^jl^jj^^^batan fungsional diatur ;sesuai ketan^an|jpe|^^an perundang unda^gan.; kelompok^ terdiri d&city staf medis; staf keperawatan; staf ketiga kesehatan lainnya; dan staf fungsional hon kesehatan. .v : . r, staf medis sebagaimana. dimaksud: pada huruf terdiri dari: dokter; dokter gigi; dokter spesialis;,ebagaimana dimaksud padaj'.' dan evaluasi keperawatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi o' alai^^me^|pakan tugasnya,. st^ keperawatan menekunakmpendekatan tim dengan tenaga profesi . ' i dim meraup sg^kan lainnya sebagaimana huruf . i^k. tenaga kesehatan orang bekerja "di b!i^in ^^khan kesehatan dalam; jabatan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana ^dimaksud pada ay4t {i) terdiri dari: apoteker; asisten apoteker; analis; kesehatan; fisioterapis; fisikiawaii medis; nutrisionis* okupasi terapis; mitosis prostesis; psikologis klinis; perekam medis; radiografi; sanitation; terapis wicara; penyuluh kesehatan masyarakat; teknisi elektromedis; team sigi;: penyuluhan; pencegahan penyakit; pendidikan; pelatihan; penelitian; dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. dalam melaksanakan tugasnya,;. staf tenaga kesehatan lainnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait; **! non staf dimas tid.^milik mfe sfefeisal keahhanw; ditetapkan perang&n kesehatan' sebagaimana huruf took jabatan yang berisi berkaitan dengan layanan yang berdasar pada telah & . puan <* ' ketentuan tertentu yang peraturan w'* ''" ?'t': !? **. .r*'. ^gian ketujuh sp^aur dan tata kenal '.v; 'r .,' setiap r^hainan unit pelayan.an lingkungan rsud melaksanakan tugasnya wajib menerapkan;;; prinsip koordinasi, integrasi, dan 'ify sinkrbpasajsjr sesuai tugas masing masing. setiap piirjpinan unit pelayanan di lingkungan rsud 'i "'s; wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpahgari wajib mengambil langkah langkah yang di^erlufean sesuai ketentuan '. peraturan perundang undangan. setiap 'pimpiriaii!; unit pelayanan .lingkungan rsud bertanggung jawab memimpin dan mengebor^jna^k^n bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas v1:. bawahannya. i. *.! bagian kedelapan standar pelayanan minimal vr: i? untuk menjamin ketersediaan, tei angkatan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh rsud, perlu. oleh direktur kepada bupati melaluisembilan^p pengelolaan sumber daya manusia pengelola^tt|^bpr daya manusia merupakan yang jelas mengenai y^g berorientasi pada pena ' p' vtf peace mend, efusif blu cj^ kelak ^kuantitatif dan kualitatif untuk >akan tujuan organisasi secara '^.berikan fleksibilitas untuk dapat ^__^^^|adakan pegawai yang berasal pegawai||l^|fe^|; :' penemu papan, dan pemberhekti pegawai non pns akan diatur lebih d** lanjut dengar peraturan bupati. (i) ;i &: .' tr : :;i l&a blue upt rsted; dewan ' ' ^evans dewan pengawas, dan fej rrt rsud im**' v.'rh} ;is fif cien6an dekat tanggung profesionalifeihe yang remunerasi^se^bagaimana dimaksud. pa3a v;d l'i '.li' pal^ .i^ dan kerja yang dapat berupa: gaji; tunjangan tetap; honorarium; insentif; bonus atas prestasi;dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas selaku pemimpin blue; honorarium setiap selaku pemimpin blue; honorarium sekretaris dewan pengawas alih banyak sebesar (lima belas persen) 'i'.} dari^gardan tunjangan direktur selaku pemimpin remunerasi pejabat pengelola blue upt rsud 3an pegawai blue upt rsuddinas kesehatan. bagian kesebelas ketatausahaan keuangan pengelola^?|^u satuan rumah sakit menerapkan pola pengelola berdasar ;afe' badan layanan umum ppk blu) ^prinsip efektifitas, efisiensi dan berasaskan akuntabilitas dan trarispara ;*} fil dalang f^^^^^^penerapan prinsip dan asas sebagai^a' jhiaksud dalam maka dalam penata|o^|lij! keuangan diterapkan sistem 's' l *i akun^si berbasis standar akuntansi pemerintahan (sap). alokasi anggaran dari apbd untuk, pembiayaan blue upt rsud dapat berupa belanja operasi dan belanja modal. ;; ketentuan yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keduabelas tarif layanan blue upt rsud dapat memungut biaya kepada masyarakat^ sebagai imbalan atas barang dan atau *v jasa layanan yang diberikan. imbalan atas barang dan ataujasa,', layanan sebagaimana dimaksud pada j^date.tap san dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas datrsud, tarif layanan. blue upt rsud diusulkan oleh direktur kepada bupati melalui kepada dinas. tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan^dengan peraturan bupati. pendeta^^^^ layanan sebagaimana dimaksud pada vf^kif^ mempertimbangkan kontinuitas dan pence j; kode $* ^bagian, daya beli masyarakat, serta at; jgpiengenai tarif layanan blue upt dan.jjn :an perubahan sesuai kebutuhan ":p, f;' jan keadaan. perut^^lp^layanan sebagaimana .dimaksud pada a^t^ij)^ dapat dilakukan secara u^peluruhan martir^iperidhit layanan. proses | perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada ketentuan standar pelayanan minimal dengan mempertimbangkan pemerataan, ketersediaan, keterjanglcatran, kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan umum yang diberikan oleh rsud.' s&m: p:;: i.i; rif layanan yang belum ditetapkan dalam. p(er^|fan bupati maka untuk tarif layanan sementara^span ditetapkan dengan. keputusan direktur,^ lhi bagian ketigabelas pendapatan dan beban paragraf pendapatan ,v; |.|^ :ku;i pendapatan blue upt rsud dapat bersumber dari': jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain; lain lain pendapatan blue upt rsud yang sah; dan apbd. pendapatan blue upt rsud yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa' imbalan yang diperoleh dari jasa layanan'yang diberikan kepada masyarakat. pendapatan blue upt rsud yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada huru |b!g<dapat berupa hibah terikat'.'.dan hibah tidak:rvt nl^?'jarig diperoleh dari masyarakat atau upt rsud yang bersumber it' sebagaimana dimaksud pada vy. pakan sesuai dengan tujuan sesuai dengan pertiritukannya nian tujuan blue 'rsud sebagai^^eirtantum dalam na^k^fjpfcijarijian hibah:few !ii ttl . hasil kerjasama dengan pihak lain ^sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama blue upt rsud. vi* , .v lain lain pendapatan blue upt rsud yang sah bagaimana1,;dimaksud dalam huruf antara jasa* b * vfa jv ti. ' * vr^; y. .w ;" :|isi nilai tukar rgj^b; terhadap ! j fri1 _4 j^^ngan ataupun bentuk lain sebagai ) > ! i.< akibat": ;dari. penjualan dan atau' pengadaan an^atau jasa oleh blue upt^rsud; ' * investasi! pengembangan usaha. pendapatan blue upt rsud yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud dalam huruf : . berupa pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran apbd. pendapatan blue upt' hibah terikat. pendapatan blue upt rsud sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan melalui rekening kas blue. paragraf beban beban boudv; upt rsud berasal dari seluruh pendapatan blue upt rsud sebagaimana diatur dalam pasal huruf sampai dengan . beban sebagaimana dimaksud pada mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan untuk badan layanan umum. beban sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: beban pegawai; beban persediaan; beban jasa; bebas pemeliharaan; beb^ i^kanan daya dan jasa; dani>pencarian dinas; .* titan dan amortisasi; 'r. wr.'j keempatbelas i:. ji'. anggaran dan defisit* ariggaraft w' w* p: paragraf perhitungan anggaran iy ' ;*vh sisa leb^h?; perhitungan anggaran blue upt rsud merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran blue upt rsud selama (satu) tahun anggaran. sisa lebih. perhitungan anggaran blue upt rsud sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan, laporan realisasi anggaran pada (satu) periode anggaran. sisa. lebih perhitungan anggaran blue upt rsud sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan ;: dalam* pengeluaran blue upt rsudalam kondisi mendesakyang anggarannya belum tersedia dan atau beliti cukup:;';te|sedia anggarannya pada tahun angg kenalan; dan kiper wto&mendesak lainnya yang apabila \pienimbulkjm kerugian yang bagi pemerintah daerah dan lebih pengelolaan sisa lebih saran blue upt rsud akan diatur peraturan bupati. '!& defisit angg defisit anggaran f . v, j> " defisit anggaran blue upt rsud merupakan selisih (f; ;:v t'. upt rsud ^diajukan pa<^a tahun anggaran berikutnya ic^pada ppid. bagian kelimabelas v.;. pengadaan barang dan atau jasa f'. pengadaan barang dan atau jasa pad& blu dv ott rsud i: \v.'l berdasarkan ketentuan peraturan, .peruridahg undangan mengenai pengadaan .barang jasa . penierijitah. pengadaan barang dan atau jasa pada. blue 'upt yang bersumber dari apbd dilaksanakan rsud yang bersumber* 'ngadaan barang dan atau jasa yang mafia^ya berasal dari hib^% ri^tv dapat dilakukan deg^^rriengikuti ketan^ffi^<^^^aanvdari pemberi hibah, atau ketentuan peng sa^^^g^d^ atau jasa yang bell^^gi lli j. lk, upt sejfrnjsng disetujui pemberi hibah'. bagian keenambelas pengelolaan barang blue uf^y*r td_ dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti |?$ketentuan peraturan. perundang ., ,. tendangan v. nah ketujuhbelas pp kail sumber daya lkm pasa163 pengelolaan1 sumber daya lain yang terdiri dari sarana^prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai s'i titip m pengelolaan1 sumber daya 'sebagaimana' .dimaksud kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rsud. t>; v!!" bagian kedelapanbelas pengelolaan lingkungan dan limbah rsud wajib mengelola lingkungan rumah sakit, yang .meliputi lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesembilanbelas sistem akuntabilitas kini blue upt rsudsistem akuntabilitas sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut: perencanaan strategis; ; perencanaan kinerja; pengukuran kinerja, sasaran dan kegiatan; dan pelaporan kinerja. hasil laporan akuntabilitas disc_pakan kepada bupati setiap, setahun sekali melalu* dinas. bagian keduapuluh evaluasi dan penilaian kinerja blue upt rsud ;.v. !* evaluasi^d^^pc^lain kinerja oleh bupati dan atau terhadap aspek keuangan dan akan kinerja sebagai mana blue'.se bertujuan untuk liv pencapaian hasil pengelolaan 'pj&l "ditetapkan dalam renstra bisnis dan bab penutup semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan atas peraturan bupati karanganyar; rodr tahun tentang pola tata kelola badan t;. : layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten karanganyar dinyatakan tetapi' berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. !*! r. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pola tata kelola badai layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten karanganyar beserta $'< perubahanny* . diundangkan karanganyar pada tanggal juli pj. sekretaris daerah 'kabupaten karanganyar , ttd sukarno 'm berita daerah kabupaten$ salinan!! ir tahun nomor ,<de gan aslinya daerah kabur ttl s^k^karanganyar kepada hari^n hukum, s?t il' zul fi'l kar hadiah \'v j' tambangan dan energimelakukan pengawasan dan pembinaanbas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, menyelenggarakan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh kabupategawasdan pengawasrtambangan umum tugas pokok kepala bidang pertambangan umum adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas bidang perumusan kebijaksanaan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan, bimbingan teknis, kerjasama, tenaga teknis, pengusaha dan jasa pertambangan umum serta konservasi tambang. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pertambangan umutambangan umumtambangan umum, mineral dan batubara sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang pertambangan umum, membagi habis tugas pada bidang pertambangan umumrizinan dan usaha pertambangan tugas pokok kepala seksi perizinan dan usaha pertambangan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pertambangan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan perizinan, pengelolaan iuran pertambangan pelayanan pengusahaan dan jasa pertambangan, sistem informasi serta inventarisasi data cadangan pertambangan umumrizinan dan usaha pertatambangan umum dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi perizinan dan usaha pertambizinan dan usaha pertambangan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pertambangan, mineral, batu bara, energi, air tanah sesuai kewenangannya, menyiapkan bahan pengelolaan iuran pertambangan dan air tanah, menyiapkan bahan pelayanan pengusahaan dan jasa pertambangan dan air tanah, melaksanakan pengelolaan sistem informasi pertambangan umum. melaksanakan inventarisasi data pertambangan yang berizin dan tidak berizin, mineral, batu bara, energi dan air tanah, melaksanakan evaluasi bahan perizinan, pengelolaan iuran pertambangan, pelayanan pengusahaan dan jasa serta sistem informasi data cadanganperizinan dan usahaizinan dan usaha pertambaonservasi dan reklamasi tambang tugas pokok kepala seksi konservasi dan reklamasi tambang adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pertambangan umum dalam penetapan syarat khusus mengenai teknik penambangan, pengelolaan dan pembinaan lingkungan tambangonservasi tambang mempunyai uraian tugas sebagai berikut penyusunan program kerja konservasi tambang, pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis konservasi tambang, cc. penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi lahan pasca kegiatan tambang pada wilayah pertambangan, pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara untuk kesejahteraan masyarakat, pengolahan data dan informasi kegiatan konservasi dan reklamasi lahan pasca tamban, penyiapan dan pemetaan wilayah konservasi pertambangan umum, menyusun laporan kegiatan pelaksanaan konservasiervasi tambangenergi tugas pokok kepala bidang energi adalah menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana umum kelistrikan daerah rukh), pelayanan perizinan ketenagalistrikan, usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, pengawasan dan pembinaan tenaga teknis serta mengevaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, serta pengelolaan dan pelayanan informasi minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikanenerenergienergi yang mencakup minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang energi. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah rukh): melaksanakan perumusan kebijakan teknis minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, melaksanakan pemberian pelayanan perizinusaha jasa penunjang ketenagalistrikan yang beroperasi kabupaten setempat. melaksanakan pengelolaan sistem informasi minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, j . melaksanakan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rukh pemberian perizinan, usaha jasa penunjang tenaga listrik serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, membagi habis tugas pada bidang energimigas dan panas bumi tugas pokok kepala seksi migas dan panas bumi adalah melaksanakan sebagaian tugas bidang energi, melaksanakan dan mengevaluasilokasi pengeboran panas bumi, pembukaan kantor perwakilan perusahaan, pendirian kilang, depo lokal, spbu, pendirian kilang bbg, pemasaran bbg, pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas serta sistem informasi minyak, gas dan panas bumimigas dan panas bummigas dan panas bumigas dan panas bumi dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun rencanapengeboran panas bumi pembukaan kantor perwakilan perusahaan, pendirian kilang, depo lokal, spbu, pemasaran bbg, pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, melaksanakan pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan migas dan panas bumi, melaksanakan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor migas dan panas bumi, melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang tempat penyimpanan migas, melaksanakan pemberian izin depo lokal, melaksanakan pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum spbu), melaksanakan pemberian izin pendirian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space), j . melaksanakan pemberian izin pangkalan elpiji, melaksanakan pemberian izin pemasaran bbg, melaksanakan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, melaksanakan pengelolaan sistem informasi minyak, gas dan panas bumi, melaksanakan evaluasi pemberian izin penggunaan kawasan hutan, pembukaan kantor perwakilan perusahaan, pendirian kilang, spbu, pemasaran bbg, pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, oo. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi minyak, gas dan panas bumi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas seksi minyak, gas dan panas bumtenagalistrikan dan pengembangan energi tugas pokok kepala seksi ketenagalistrikan dan pengembangan energi adalah melaksanakan sebagian tugas bidang energi dalam hal menyusun dan meng dan sistem informasi listrik dan pemanfaatan energi, energi baru dan terbarukan, pelayanan pengawasan dan pengendalian usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, penyelenggaraan sarana ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu, dan daerah terpenciletenagalistrikan dan pengembangan energketenagalistrikan dan pengembangan energi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, menginventarisasi dan pengolahan data serta analisis data potensi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi ketenagalistrikan dan pengembangan energi dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun rencanaketenagalistrikan dan sistem informasi listrik dan pemanfaatan energi dan pengembangan energi baru terbarukan. menyiapkan dan melaksanakan pertimbangan teknis dalam memberi pelayanan perizinan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan, melaksanakan pengelolaan sistem informasi listrik dan pemanfaatan energi, energi baru dan terbarukan, melaksanakan pelayanan, pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik, melaksanakan tenaga listrik dan sistem informasi listrik serta pemanfaatan energi, energi baru dan terbarukan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi ketenagalistrikan dan pengembangan energinagalistrikan dan pengembangan energgian keenam kepala bidang geologi dan hidrologi tugas pokok bidang geologi dan hidrologi merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi dibidang geologi dan hidrologi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang geologi dan hidrologeologi dan hidrologeologi dan hidrologigeologi dan hidrologi, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang geologi dan hidrologi, membagi habis tugas pada bidang geologi dan hidrologiataan wilayah geologi dan tata lingkungan tugas pokok kepala seksi penataan wilayah geologi dan tata lingkungangeologi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi penataan wilayah geologi dan tata lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan dan pemetaan vulkanologi dalam rangka penanggulangan bencana alam geologi (mitigasi bencana alam). pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. pembuatan zona kerentanan gerakan tanah. pemetaan zona pertambangan dan potensi bahan galian. pengkajian kelayakan potensi bahan galian wilayah pertambangan dan pencanangan wilayah pertambangan rakyat pertambangan skala kecil. wilayah geologi dan tata lingku kepala seksi penataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah tugas pokok kepala seksi penataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanahpenataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi penataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut inventaris. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengambilan air tanah. cc. menyusun rencana dan program kerja seksi penataan, pengolahan dan pemanfaatan air tanah. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan air tanah. melaksanakan survey dan pemetaan detail potensi air tanah. melaksanakan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah. menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten. melaksanakan pemantauan kualitas air tanah secara reguler. menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi penataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanahadalah bupati pesawaran, dinas pertambangan den energi kabupaten pesawaran selanjutnya disebut dinas: kepala dinas adalah kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten pesawaran selanjutnya disebut kepala dinas. bab struktur organisasi struktur organisasi dinas pertambangan dan energi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian keuangan. kepala bidang pengendalian, membawahi kepala seksi penelitian dan pengembangan kepala seksi pembinaan dan pengawasan. kepala bidang pertambangan umum, membawahi kepala seksi perizinan dan usaha pertambangan, kepala konservasi dan reklamasi tambang kepala bidang energi, membawahi kepala seksi ketenagalistrikan dan pengembangan energi. kepala seksi migas dan panas bumi, kepala bidang geologi dan hidrologi, membawahi kepala seksi penataan wilayah geologi dan tata lingkungan kepala seksi penataan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. kepala, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya, kerjasama, koordinasi, perencanaan dan pengendalian bidang pertambangan, mineral, batu bara dan energtambangan dan energitambangan, mineral, batu bara dan energitambangan, mineral, batu bara dan energitambangan, mineral, batu bara dan energi sebagai acuan pelaksanaan tugas, membagi habis tugas kedinasan pertambangan mineral, batu bara dan energi bidangtambangan dan energi dan energi serta peraturan perundanganrtambangan dan energik. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan dinas, mencari, mengumpulkanlaksanakan tugas yang berhubungan denganlaksanakan tugas, mempelajari tentang peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan keuangan, anggaran pendapatan belanja daerah sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran rka) dinas, menyiapkan kebijakan umum apbd (kua) prioritas dan plafon anggaran sementara (pas), prioritas dan plafon anggaran (pp) dan rencana kerja dan anggaran (rka)j ndalian tugas pokok kepala bidang pengendalian adalah melakukan pengawasan terhadap pengusaha bidang pertambangan umum, bidang geologi dan hidrologi, bidang energi agar dalam melakukan penambangan, penimbunan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berusaha menggerakan pengusaha dalam melakukan usahanya memperhatikan lingkungan sekitarnyapengendalndalian untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, memimpin, mengarahkan serta memahami bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang pengendalindalian sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang pengendalian, menyusun rencana sebagai bahan pengawasan yang berkenaan dengan hal perizinan kegiatan usahaata cara usaha dan produksi penambangan padarumusan kebijakan teknis pertambangan umum, penyidikan geologi dan hidrologi, perminyakan, gas bumi dan panas bumi dan ketenagalistrikan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengannginventarisasi dan memproseserhadap pengukuran geometrik tambang lokasi penambangan, j . melaksanakan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan pengelolaan minyak, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, membagi habis tugas pada bidang pengendalipenyusunan program kerja dinas lebih lanjut. kepala seksi penelitian dan pengembangan tugas pokok kepala seksi penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian dalam hal pengembangan data hasil penelitian serta mengolah hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah pertambangan umum, air bawah tanah air permukaan, perminyakan dan kelistrikan, penyelidikan geolognelitian, dan pengenelitian, pengembangan, dan penatunit kerja lainnya serta menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, melakukan kerjasama dengan lembaga teknis lainnya dalam hal pengembangan sumber daya mineral, batu bara, migas dan energi serta sumber pertambangan lainnya, melakukan riset dan teknologi pertambangan dan mineral tidak berisiko tinggi, melakukan promosi promosi bidang investasi pertambangan dan energi daerah, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi penelitian, pengembangan dan penlitian, pengembangan dan penatabahanmbinaan dan pengawasan tugas pokok kepala seksi pembinaan dan pengawasan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan pengawasan perizinan kegiatan usaha pertambangan umum, penyelidikan umum dan eksplorasi bahan, eksploitasi, pengolahan pemurnian mineral, batubara dan panas bummbinambinainaan dan pengawasan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyiapkan bahan pengawasan yang berhubungan dengan hal perizinan kegiatan usaha pertambangan umum, perminyakan, gas bumi, panas bumi dan ketenagalistrikan, menyiapkan bahan pengawasan pertambangan umum, penyidikan geologi dan hidrologi, perminyakan, gas bumi dan ketenagalistrikan,zin usaha pertambangan iup), izin pertambangan rakyat ipr), dan izin usaha pertambangan khusus ipk) yang meliputi teknis pertambangan, pemasaran, keuangan, pengolahan data mineral dan batu bara, konservasi sumber daya mineral dan batu dan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pengusahaan pertambangan, mineral, batu bara, energi dan ketenagalistrikan,ndang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: para pemohon kesatuan masyarakat hukum adat banggai much. chair amir: lahir luwuk tanggal januari agama islam, pekerjaan komando ketua umum lembaga musyawarah adat banggai lab) kabupaten banggai dan kabupaten banggai kepulauan, alamat jalan brawijaya nomor banggai keraton kerajaan banggai, kabupaten banggai kepulauan, sulawesi tengah, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan masyarakat adat banggai: selanjutnya disebut . . il. pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal desember dan februari memberi kuasa hukum kepada: arifin musa, s.h: dahlan dani, s.h.: dan daerah memang, s.h.: para advokat pengacara penasehat hukum dengan memilih domisili hukum pada kantor law office arifin musa, s.h. associates, berkantor jalan ir. juanda nomor palu jalan monginsidi nomor palu, perorangan alwi dg. liang, s.h.: lahir poso tanggal novemberbenteng nomor kelurahan lompat, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah, rapat liat, lahir banggai tanggal agustusradja kelurahan dudung, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah, frans bukan, lahir kaukus november agama kristen: pekerjaan anggota dprd kabupaten banggai kepulauan, periode alamat jalan abdul aziz, kelurahan tanobonunungan, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah, tanjung, lahir banggai tanggal juli kewarganegaraan indonesia, pekerjaan wiraswasta, terpidana bulan kurungan dan percobaan tahun karenamendapat, kelurahan lompat, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah: rizal arti, lahir liang tanggal juli kewarganegaraan indonesia,ar. agar nomor kelurahan lompat, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah: yanto laguna, lahir banggai tanggal november kewarganegaraan indonesia:pemuda atm, blok nomor desa adegan, kecamatan banggai tengah, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah: hasil monika, lahir banggai tanggal maret agama islam: kewarganegaraan indonesia, pekerjaan wiraswasta, terpidana tahun kurungan tahun percobaan diputuskan melanggar juncto juncto ke juncto ke kuhp dalam kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal februari alamat juncto dan kuhp dalam kekerasan yang terjadi tanggal februari perorangan warga negara indonesia berdasarkan: uud menjami'. sementara itu terkait dengan permasalahan yang kemudian menjadi subyek permasalah para pemohon, yakni penolakan pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan, dalam undang undang nomor tahun mengatursebagai warga negara pemohon vi, vii dan viii bersama warga masyarakat banggai lainnya sejak munculnya keinginan pemindahan pada bulan oktober menuntut agar tidak dilakukannya pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan (berkas berkas administrasi dan sarana pemerintahan lainnya yang dapat dipindahkan) sampai adanya peraturan pemerintah untuk pemindahan dimaksud. bahwa oleh karena sebagian anggota dprd kabupaten banggai kepulauan dan bupati banggai kepulauan mendalilkan bahwa oleh karena ketentuansejak oktober. hak hak tradisional yang menjadi ide dasar disepakatinya banggai sebagai ibukota kabupaten banggai kepulauan, maka masyarakat adat banggai kepulauan mengalami kerugian nyata khususnya dari aspek psikologi. mengakhiri pendapat hukum ini sambil menyatakan bahwa mahkamah konstitusi dengan kewenangan konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi adalah sangat berwenang melindungi hak konstitusional cast hak konstitusional masyarakat adat banggai akibat dari perbuatan pembentuk undang undang guo yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. implikasinya merugikan hak konstitusional masyarakat yang dijamin uud sebagaimana terurai atas. hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, karena memang pengadilan mahkamah konstitusi adalah ranah politik. untuk itu menurut pendapat hukum ahli adalah hak konstitusional mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa perbuatan legislatif yang secara potensi menimbulkan kerawanan politik, sosial sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. dengan demikian bertentangan pula dengan uud keterangan ahli pemohon halida, s.s.,m. hum pengantar: perspektif sejarah konstitusi sejarawan inggris, sir john robert seleb menyatakan bahwa, "history past politics, politics present history" atau "sejarah adalah politik masa lalu dan politik adalah sejarah masa kini." sejarah kerajaan banggai telah berkembang jauh abad abad yang lalu dan telah memiliki raja raja atau dikenal masyarakat dengan sebutan: komando pemimpin) atau sosa lai sosa: semua hak privasinya terhadap raja) atau tutup (benar dan amanah), mantu (orang asli), sebagai berikut: maulana prins mendapat bumbu doi kingdom bumbu doi benteng bumbu doi balangan ulang bumbu doi kota bumbu doi bacan abu kasim bumbu doi mendong bumbu doi padang bumbu doi dinamai raja mandarin bumbu doi galena raja atondeng bumbu menebak raja lata bumbu doi paru raja raja bumbu doi bugis raja agama bumbu doi were raja satu tonga raja soal raja nurdin raja abdulazis raja abdurrahman raja alauddin raja nurdin daud anak anak, hanya simbol), dan raja has. amir sejak raja pertama hingga terakhir dari dinasti komando kerajaan banggai dan bahkan hilangnya sistem kerajaan, dewan adat basal rangkap masih diakui masyarakat banggai secara keseluruhan hingga saat ini (baca tahun basal rangkap inilah sumber dari dewan adat banggai kepulauan. pada uud dan dan dinyatakan bahwa|(dentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. pembinaan peradaban dan kebudayaan banggai kepulauan supaya selaras dengan perkembangan zaman dirancang harus sesuai dengan konvensi ilo nomor tahun menyatakan bahwa, bangsa, suku, danmereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya: sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka." dalam undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa," serta diimplementasikan perencanaan berupa tuntutperkembangan "satuan daerah yang bersifat khusus" (amanat uud untuk banggai kepulauan harus diperhatikan pembagian wilayah yang bersentuhan dengan kedudukan banggai kepulauan dalam pemerintahan daerah sebagai berikut ini: pertama, pada awal abad ke (baca: tahun hindia belanda membagi daerah indonesia menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung rechtsreeksbestuursgebied atau governementslanden) dan daerah yang tidak langsung dikontrol zelfbestuurslandschappen atau vorstelanden). daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi afdeelingen dan sub bagiannya onder afdeelingen. daerah sulawesi tengah termasuk banggai kepulauan masuk dalam wilayah gubernur makassar yang terdiri atas afdeling oost celebes dan afdeling midden celebes, meliputi onder afdeling onder afdeling. pada waktu ini, onder afdeling koloniale dan onder afdeling (oa) banggai masuk dalam wilayah afdeling oost celebes dengan ibukota bau bau pulau buton. kedua, pada tahun wilayah sulawesi tengah dibagi dua afdeling yakni afdeling donggala: donggala, tolitoli, dan palu: afdeling poso terdiri atas: oa. poso, oa. parigi: oa. koloniale, dan oa. banggai banggai. ketiga, landschap banggai dibagi menjadi oa. banggai darat luwuk dan oa. banggai laut banggai yang masuk dalam keresidenan manado. keresidenan manado sulawesi tengah terdiri atas oa. donggala banawa, awali), palu palu, sigi biromaru, dolo, dan mulai), poso tojo una una, poso, lore), parigi parigi, moutong), koloniale mori, bungku), banggai banggai darat luwuk, banggai laut banggai), tolitoli, dan buol. inilah sumber inspirasi dari pembagian wilayah pemekaran banggai kepulauan tahun keempat, sulawesi tengah terdiri atas oa. donggala banawa, awali), palu palu, sigi biromaru, dolo, mulai), poso tojo, poso, lore, una una), parigi parigi, moutong), luwuk kerajaan banggai laut banggai dan banggai darat luwuk), dan tolitoli kerajaan tolitoli). kelima, pada pendudukan jepang antara tahun distrik diganti menjadi gun, kepala distrik menjadi kuno, raja menjadi suco dan satu hal yang perlu mendapat catatan adalah ibukota banggai dipindahkan luwuk. keenam, undang undang nomor tahun dan gubernur kepala daerah sulawesi utara tengah tanggal februari nomor o1 pem wilayah banggai dibagi dalam kawedanan banggai darat dan banggai kepulauan. banggai darat terdiri atas kecamatan luwuk (distrik luwuk, batu, kingdom, bonebabakal, dan balangan), kecamatan teluk tomini bunga, bagaimana). wilayah banggai kepulauan dibagi dalam: kecamatan banggai (distrik banggai, labor bangkurung, dan torium), kecamatan tinangkung distrik silakan, buko tata, bulagi, dan liang). ibukota berada luwuk. mahmud, hk., ketujuh, undang undang nomor tahun dan surat keputusan gubenur kdh. tingkat sulawesi tengah tanggal januari nomor kabupaten banggai meliputi wilayah: kecamatan labor bangkurung ibukota mansalean, kecamatan banggai banggai, torium sambut, tinangkung silakan, bulagi bulagi, liang liang, buko tata buko, batas batu, bunga bunga, kingdom kingdom, bagaimana bagaimana, luwuk luwuk, kamala bonebabakal, dan balangan balangan. sistem ini masih mengikuti pembagian pada zaman kerajaan banggai dulu yakni tujuh wilayah banggai laut dan tujuh wilayah banggai darat. masyarakat banggai baik darat maupun laut mengenal dua kota besar banggai yakni kota banggai dan kota luwuk. kedua kota inilah yang representatif menjadi kota wilayah dua banggai. ibukota kabupaten banggai luwuk. sejak tahun badan penuntut daerah otonom masyarakat banggai kepulauan termasuk dewan adat telah memperjuangkan pemekaran banggai untuk membentuk kabupaten banggai kepulauan hingga tahun setelah pemekaran tercapai dengan munculnya undang undang nomor tahun ibukota harus dipindahkan dari kota banggai kota silakan. perpindahan ibukota secara sosio kultural merubah secara revolusioner (bukan secara evolusi) terutama kejadian februari dengan empat orang korban masyarakat kabupaten banggai kepulauan. kerugian konstitusi atas adanya undang undang nomor tahun berdasarkan kenyataan sejarah kelihatan pada ibukota banggai sebagai pusat "peradaban" dan "kebudayaan" yang hanya menjadi "situs belaka." pada masa jepang, tahun dan tahun belanda menganggap bahwa banggai sebagai wilayah gemeente (pemerintahan kotapraja kotamadya) dan regentschap (wali raja daerah kabupaten) namun setelah jepang tahun ibukota dipindahkan luwuk untuk kemudian dilanjutkan sejak dan ibukota masih luwuk, lalu kemudian rakyat banggai kepulauan berjuang sejak tahun hingga tahun mengenai daerah otonomi banggai kepulauan sebagai kabupaten dengan ibukota banggai kembali dipindahkan silakan. dengan demikian peradaban dan kebudayaan semakin merosot dan semakin menjadi "situs" saja. padahal menurut uud dinyatajadi, munculnya undang undang nomor tahun ada indikasi perlakuan tidak mengakui dan menghormati masyarakat adat banggai kemudian, perubahan secara revolusioner akibat undang undang nomor tahun secara sosiologis, sadar atau tidak berakibat pada adanya perubahan masyarakat yang tidak teratasi. artinya, perubahan pada wilayah inti ini (kernlander) pulau banggai menjadi perubahan pada wilayah tepi rand lander) pulau pulau lain banggai kepulauan. secara sosiologis akibat perubahan dari individual society menjadi mass society yang terjadi antara lain: bertambahnya jumlah tuntutan dan kebutuhan, bertambahnya aneka ragam kebutuhan dan tuntutan, bertambahnya tuntutan akan kebebasan dengan akibatnya, bertambah intensify polarisasi kekuasaan tangan eksekutif: bertambahnya spesialisasi dengan akibat bertambahnya kebutuhan akan organisasi organisasi, bertambahnya jurang antara yang diperintah dan yang memerintah, juga jurang antara yang berspesialisasi dan yang tidak, hilangnya keseimbangan (equilibrium) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judicial dengan titik berat pada eksekutif astrid susanto, kesemua ini telah berlaku kabupaten banggai kepulauan sekarang ini dan yang menjadi impian seluruh masyarakat banggai kepulauan adalah adanya ketentraman seutuhnya atau keseimbangan. perspektif sosio kultural menurut ahli, masalah sosio budaya terdiri atas peradaban civilization) dan kebudayaan (cultural). civilization mengacu kepada sistem pemikiran yang berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa. cultural mengacu pada wujud nyata dari cipta, rasa, dan karsa. jadi, kerugian masyarakat banggai dengan adanya perubahan ibukota kabupaten banggai juga dialami dalam dua hal secara material maupun secara moril dirasakan oleh dewan adat banggai kepulauan. sebelum membahas kerugian sosio kultural, ahli menerangkan kasus banggai dalam perspektif budaya politik bahwa politik adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan penetapan dan pencapaian tujuan umum swartz, turner, dan tudes, aktivitas politik seharusnya tidak kacau tetapi mempunyai pola dan teratur. ada dua macam aturan yang terdapat dalam aktivitas politik, yaitu aturan normatif dan aturan pragmatik bailey, pandangan kultural menyatakan bahwa aturan normatif adalah tuntutan tingkah laku yang terdiri dari pemahaman tentang hal hal yang baik atau yang buruk, yang boleh atau tidak boleh, yang benar atau tidak benar sesuai dengan konsep peradaban dan kebudayaan tentang yang etik (cipta), estetis (rasa), dan etika (karsa) hei shri aims putra, sedangkan, aturan pragmatik adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan sesuatu secara efektif tanpa memperhatikan apakah hal itu sesuai dengan nilai nilai yang ada atau tidak. dengan ini dapat menyatakan bahwa sistem budaya politik adalah sebuah tubuh atau sistem aturan yang mengatur segala kegiatan penentuan dan pencapaian tujuan umum. berdasarkan hal itu, pemekaran banggai kepulauan undang undang nomor tahun dan mengenai pemindahan ibukota kabupaten banggai adalah pemenuhan atau pencapaian tujuan umum masyarakat banggai kepulauan. pemekaran sudah tercapai, namun persoalan yang muncul adalah pada yang tidak sesuai dengan sumber sumber tuntutan masyarakat. pertanyaannya adalah, apakah secara konstitusional benar atau salahkan kalau menentukan berdasarkan sumber sumber "yang tidak jelas"? hal ini perlu dibuktikan dengan adanya sumber yang diacu untuk menyusun tersebut mengenai siapa, lembaga apa, dan organisasi serta kecenderungan sosio kultural apa yang meminta untuk penetapan tersebut. menurut kami, dewan adat banggai kepulauan dengan adanya undang undang nomor tahun mengalami kerugian kerugian secara material maupun secara moril karena tuntutan dewan adat tidak seperti itu. secara material, semua pengeluaran biaya material berupa uang dan barang sejak banggai kepulauan diperjuangkan sejak tahun an dan atau tahun hingga dipindahkannya ibukota kabupaten banggai kepulauan dari kota banggai silakan. kerugian budaya yang dialami, dirasakan, dan diresapi antara lain: tidak diadakannya festival budaya selama dua tahun terakhir. pemerintah harus mengembalikan atau mendukung pelaksanaan festival adat secara tuntas,dat atau rumah keramat tidak diperhatikan lagi. pemerintah mengembalikan lagi prosedur pelaksanaan tradisi ini beserta biaya pelaksanaannya secara utuh dan terpadu: lembaga dewan adat yang diakui masyarakat banggai yakni basal rangkap yang terdiri atas basal tanobonungan raja kini bagian timur banggai), basal dudung raja barulah sebelah utara banggai), basal gong gong raja singgolok sebelah selatan banggai), dan basal konsonan raja katakan sebelah timur banggai) sutrisno utomo, harus diperhatikan sebagaimana pada pemerintahan sebelum pemekaran. biaya dan sumbangan masyarakat dalam prosesi adat guna mendukung pemekaran harus dikembalikan kepada masyarakat kalau kenyataannya hasil musyawarah tidak diikuti oleh pemerintah: memelihara kembali tempat tempat prosesi adat seperti istana, rumah keramat, banggai along dan lain lain yang sekarang ini tidak diperhatikan lagi oleh pemerintahan resmi pasca pemindahan (baca: tahun padahal bangunan maupun infrastruktur tersebut telah dibiayai oleh pemerintah, namun karena undang undang nomor tahun semuanya terbengkalai dan tidak terawat seperti dulu lagi. pada apbd februari hanya enam kegiatan budaya yang dilakukan itupun tidak sesuai dengan tuntutan cagar budaya bahwa seharusnya dilakukan "secara moril, sejak adanya dewan adat banggai yang vertikal bakal dari basal rangkap telah didukung sepenuhnya oleh pemerintahan secara resmi begitu juga sebaliknya dewan adat mendukung pemerintahan, namun setelah munculnya undang undang nomor tahun dukungan itu telah renggang artinya tidak "seindah dulu lagi". dewan adat sejak musyawarah tahun sebagai musyawarah adat seba) banggai hingga seba tahun kingdom dan tata, masyarakat banggai masih mengakui pranata ini sebagai sebuah pranata sosio kultural masyarakat banggai secara umum dimanapun dia berada. berdasarkan hal itu, kerugian secara moril antara lain: semboyan adat bersendi syara, syara bersendi adat," sebagai sebuah simbol identitas adat tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah dan begitu juga sebaliknya dewan adat tidak lagi memperhatikan secara total pemerintahan resmi akibat kasus februari sejarah maupun adat istiadat ke banggai an" atau tradisi tano bukan" tidak lagi mendapat pengakuan resmi sebagai satu satunya sumber falsafah hidup maupun sumber etos kerja masyarakat banggai sebagaimana yang berlaku selama ini, secara turun temurun sejak abad ke perbedaan nama nama pulau, perbedaan suku yang ada banggai disatukan oleh istilah tano buku" atau tano tumbuh" yang berarti yang empunya tanah bagi semua masyarakat banggai juga tidak seindah dulu lagi terbukti pada kasus terbunuhnya empat orang anak banggai pada tragedi struktur kerajaan sebagai manifestasi struktur pemikiran masyarakat banggai berupa: basal rangkap kini, singgolok, balau, dan katakan) wilayah teritorialnya jelas, komando mian tuu, alle. kemudian, komisi ampat djogugu, hukum tua, mayor ngora, dan kajian laut), mian tuu bacaan, liang, palabatu, dan lipuadino), imam baginya kepala imam), himalaya: bahasa (wilayah adat): basal tanangkung, bulagi, torium, labor mansalean, buko, liang, dan banggai), bosan balangan, kamala, dan masam), dan bosan luwuk, kingdom, batu, bunga, bagaimana) harus menjadi sumber inspirasi. struktur yang berfungsi sebagai kebiasaan adat tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah resmi atau berbeda dengan sistem administratif yang berlaku. padahal, struktur itu selalu menjadi sumber inspirasi sebuah peradaban dan kebudayaan atau menjadi "the science concrete" (ilmu pengetahuan praktis) untuk kepentingan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan menjadi semacam kekuatan sosio kultural (kekuatan sosial budaya) masyarakat banggai kepulauan yang harus dipelihara dan dikembang kembangkan octavia paz, claudio, levi strauss, corn, halida, dan halida, bagaimana pemindahan ibukota banggai kepulauan merupakan suatu "proses" menurut bupati irianto malintang, bagaimana dengan proses itu? menurut, proses itu harus menilik atau melihat atau menunjukkan sumber sumber tuntutan masyarakat termasuk dewan adat bahwa apakah sumber dari undang undang nomor tahun terbukti ada permintaan bahwa setelah lima tahun ibukota banggai dipindah silakan?. kesimpulan pembuatan undang undang yang bersifat normatif harus berdasarkan sumber sumber lokal sebagai sumber primer dan sumber sekunder masyarakat pemilik objek undang undang tersebut bukan oleh kemauan kemauan politik personality atau kelompok tertentu. sumber primer adalah sumber langsung dari masyarakat berupa prosesi adat istiadat yang terkait dengan peradaban dan kebudayaan masyarakat banggai kepulauan. sumber sekunder adalah sumber tangan kedua atau literatur literatur mengenai banggai kepulauan baik yang sudah diterbitkan maupun masih berupa dokumen tertulis. dewan adat banggai dalam memperjuangkan pemekaran banggai kepulauan tidak pernah meminta adanya undang undang nomor tahun perlu ada pemahaman mendalam mengenai "sejarah kota" baik oleh pemerintah kabupaten dan kota maupun pembuat undang undang. studi mengenai kota bukan hanya sebatas wilayah geografi tertentu (place) saja, tetapi juga kegiatan (work), dan dinamika penduduk (folk) bahkan simbol simbol (symbol) peradaban dan kebudayaan. menurut pakar perkotaan hadi sabar yunus menyatakan bahwa "ditinjau dari aspek kesejarahan (historical perspektif) kota dapat berfungsi sebagai "motor" perkembangan ekonomi, sosial, kultural dan politik. sekali lagi bukan hanya politik namun dari kota juga muncul suatu kemerosotan suatu bangsa" hadi sabar yunus). dengan ini perlu pemikiran yang jelas mengenai pemikiran pemikiran yang cemerlang mengenai penataan kota. bagi banggai kepulauan, apakah kota yang sudah ada telah dirancang sesuai kecenderungan dengan keadaan kota yang sesungguhnya? kota yang ada belum dimaksimalkan, sudah mau dipindahkan untuk membentuk kota baru yang baru dirancang awal dan belum jelas perkembangannya free colombian dkk, perlu penelitian mendalam mengenai kota banggai kepulauan untuk kebijakan pengembangan kota! perubahan mengenai undang undang nomor tahu." sebaiknya dirubah karena menurut teori huizinga mengajarkan bahwa budaya mulanya lahir, kemudian tumbuh, selanjutnya berkembang, lalu hancur, untuk kemudian hilang. undang undang nomor tahun terutama telah lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai perkembangan jiwa zaman (keith geisha), dan kemudian hancur dan hilang tergantung kecenderungan pemilik objek undang undang dan sebaiknya dihilangkan saja karena memicu perpecahan sendi sendi pranata sosio budaya. i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan ahli pihak terkait yang bernama prof. dr. sari nugraha, s.h.,llm, bahwa oleh karena pemohon vi, vii dan viii memandang pemindahan tersebut tidak sesuai dengmaka para pemohon bersama warga masyarakat banggai lainnya selama bulan januari dan februari melakukan aksi aksi demonstrasi mencegah terjadinya, dan menuntut penghentian, pemindahan ibukota (pengangkutan dokumen dokumen, kendaraan dan peralatan kantor lainnya) secara sepihak silakan, yang didasarkan fakta tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan aparat penyelenggara negara lainnya, termasuk aparat kepolisian. bahwa oleh karena tindakan warga tersebut, pada tanggal februariyang berujung pada jatuhnya korban meninggal orang dan luka luka orang, akibat penanganan secara brutal aparat kepolisian terhadap massa. oleh karena aksi aksi tersebut, para pemohon prinsipal kemudian dipanggil oleh aparat kepolisian, dan kemudian dididik, disidangkan diputuskan bersalah melanggar juncto dan kuhp maka masingbahwa selama dalam masa penahanan, penyidikan dan persidangan. j)) dan juga sejak perkara yang dikenakan kepada para pemohon diputus oleh pengadilan negeri luwuk, berdasarkan keputusan pengadilan negeri luwuk tersebut, para pemohon dibatasi ruang geraknya selama masa hukuman percobaandan dr. abdul rasyid thalib, sh., hum, yang memberi keterangan bawah sumpahtertulis ahli prof. dr. sari nugraha, s.h.,llm kedudukan dan fungsi ibukota suatu level pemerintahan secara yuridis ibukota merupakan pusat kedudukan suatu level pemerintahan atau center government. baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. baik yang diatur menurut ketentuan perundang undangan atau ditentukan menurut tradisi sejarah. sebagai contoh, jakarta adalah ibukota negara yang ditentukan menurut sejarah yang kemudian kedudukannya sebagai ibukota negara yang diperkuat dengan undang undang yang khusus mengatur tentang kedudukan dki jakarta dengan sebagai ibukota negara. beberapa daerah juga mempunyai tradisi historis seperti jakarta, surabaya, dan yogyakarta. sedangkan kota kota yang lainnya menjadi ibukota karena ditentukan oleh undang undang pembentukan suatu provinsi atau kabupaten sebagai ibukota provinsi atau kabupaten tersebut. seperti contoh, kota serang sebagai ibukota provinsi banten, manokwari sebagai ibukota provinsi papua barat, bangka sebagai ibukota provinsi bangka belitung, dan lain sebagainya. ada juga beberapa ibukota kabupaten yang dipindahkan dari tempatnya yang lama tempat yang baru karena berbagai pertimbangan teknis seperti ibukota kabupaten bogor dari bogor dipindahkan cibinong, ibukota kabupaten bandung dipindahkan dari kota bandung soreang, ibukota kabupaten tegal dipindahkan dari kota tegal slawi, dan lain sebagainya. selain itu republik indonesia juga pernah dipindahkan ibukotanya dari jakarta yogyakarta atas dasar pertimbangan perjuangan politik pada saat itu. sebelum akhirnya dipindahkan lagi jakarta, luar negeri ibukota jepang juga dipindahkan dari kyoto tokyo atas dasar pertimbangan pertimbangan tertentu. terakhir negara kazakhstan dan myanmar juga memindahkan ibukotanya daerah yang baru dan atas dasar pertimbangan pertimbangan tertentu. secara fungsional ibukota juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah daerah sekitarnya. seperti contoh pada saat ini jakarta selain pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai kota bisnis, kota perdagangan, kota pendidikan, dan kota pariwisata. dengan kedudukan dan fungsi seperti sekarang ini jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan sosial ekonomi bagi daerah daerah sekitarnya yang dikenal dengan sebutan jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi atau jabodetabek. sebagai perbandingan negeri belanda secara konstitusi ibukota belanda adalah amsterdam, namun pusat pemerintahan bagi kabinet atau parlemen dan mahkamah agung ditempatkan den haag. dari sisi hukum administrasi negara ibukota adalah domisili hukum permanen sebagai pusat dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh birokrasi atau administrasi negara pada suatu level pemerintahan tertentu. dimana keputusan hukum yang berkaitan dengan pusat administrasi negara dirumuskan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan para stakeholder. perpindahan ibukota perpindahan ibukota merupakan hal yang sudah sering terjadi indonesia maupun negara negara lainnya. untuk level provinsi dan kabupaten indonesia perpindahan suatu ibukota merupakan materi yang berkaitan dengan otonomi daerah yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara han). han sebagai suatu hukum yang bersifat dinamis membahas dan mengatur perpindahan ibukota yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat pelayanan dari administrasi negara. han memandang bahwa ibukota pemerintahan merupakan tempat yang bersifat dinamis dan tidak bersifat statis dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. sebagai suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah daerah sekitarnya ibukota wajib bersifat dinamis dalam merespons perkembangan dan kemajuan berbagai sektor kehidupan yang ada wilayahnya. kestabilan suatu ibukota justru akan menghambat perkembangan dan kemajuan aktivitas pemerintahan yang ada seperti contoh atas. beberapa ibukota kabupaten provinsi bahkan juga beberapa ibukota negara telah dipindahkan karena alasan alasan teknis tertentu. kedudukan suatu wilayah sebagai ibukota juga wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan berbagai sektor kehidupan yang ada seperti sektor pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya dan sebagainya. sebagai contoh, beberapa perpindahan ibukota kabupaten indonesia justru menghasilkan dua kota, ibukota yang lama dan ibukota yang baru yang sama sama memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan daerah daerah yang ada sekitarnya. seperti soreang, sebagai ibukota kabupaten bandung yang baru juga mampu menyamai kemajuan yang dimiliki oleh kota bandung, sebagai ibukota kabupaten yang lama. dalam arti kedua kota telah menjadi kota yang menjadi pusat pertumbuhan daerah daerah sekitarnya. hal yang sama juga terjadi pada cibinong dan kota bogor sebagai ibukota yang baru dan lama kabupaten bogor, serta slawi dan tegal sebagai ibukota baru dan lama kabupaten tegal. secara nyata perpindahan beberapa ibukota kabupaten tersebut selalu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat baik ibukota yang lama maupun yang baru dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang ada. dari pengamatan ahli bagi kalangan masyarakat adat kabupaten kabupaten tersebut perpindahan ibukota yang terjadi tidak merugikan kepentingan mereka dalam melaksanakan hukum adatnya sehari hari. karena letak ibukota memang tidak berpengaruh langsung pada pelaksanaan hukum adat mereka. hukum adat tumbuh dan berkembang masyarakat setempat dan bukan tergantung pada letak ibukota suatu wilayah bahkan sesungguhnya mereka mendapatkan keuntungan dari perpindahan ibukota tersebut karena masyarakat hukum adat yang ada mendapatkan dua pusat pertumbuhan bagi hukum adat ibukota yang lama dan ibukota yang baru. penentuan dan perpindahan ibukota suatu level pemerintahan merupakan kewenangan dan otoritas pemerintah pusat yang diatur dalam undang undang yang khusus dibuat untuk itu. secara bijak undang undang yang mengatur penetapan dan perpindahan ibukota juga diatur berdasarkan usulan dan partisipasi masyarakat yang ada wilayah tersebut. menurut hukum administrasi negara, pemerintah pusat berdasarkan usulan dan partisipasi masyarakat tersebut mempunyai kewenangan dan otoritas penuh untuk menentukan letak ibukota dan memindahkannya apabila dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, menyeluruh, dan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika yang terjadi masa depan. penutup pada dasarnya pemindahan suatu ibukota adalah hal yang biasa terjadi berbagai daerah dan negara. hal tersebut didasarkan antara lain adanya perkembangan dan dinamika pada berbagai sektor kehidupan yang terjadi daerah dan negara tersebut. penetapan dan pemindahan ibukota terjadi karena pertimbangan teknis dan secara yuridis penetapan dan pemindahan ibukota tersebut merupakan kewenangan dan otoritas penuh dari pemerintah pusat yang diatur dengan undang undang. secara umum pemindahan ibukota terjadi karena adanya pertimbangan teknis dan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan. selain itu pemindahan ibukota biasanya dilakukan secara bertahap dan tidak seketika karena pemindahan ibukota merupakan pekerjaan yang besar dan tidak mudah dilakukan. kegiatan pemindahan ibukota juga dilakukan dengan bertahap karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau daerah. pemilihan ibukota juga dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pengembangan seluruh masyarakat dan stakeholder secara menyeluruh sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat yang ada. hal hal tersebut telah dibuktikan dengan fakta fakta pemindahan ibukota baik yang terjadi indonesia maupun negara lainnya yang telah dilakukan selama ini. keterangan ahli dr. abdul rasyid thalib, sh., hum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berbunyiadapun isi permohonan pemohon bahwa isi undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan uud menurut ahli, dalam teori perundang undangan ada (lima) penekanan pembentukan undang undang, yaitu: .proses dan prosedur pembuatan undang undang: .bentuknya: .susunannya: .metoda yang digunakan, .isi muatan undang undang. dalam uud hanya diatur prosedur dan proses serta bentuk undang undang. prosedur dan proses pembuatan undang undang diatur dalam dan uud sedangkan bentuknya dapat berupa undang undang, pp, perpu, sedangkan mengenai susunan, metoda yang digunakan dalam membuat undang undang dan isi muatan undang undang, tidak diatur dalam uud yang mengatur adalah dpr bersama pemerintah (sebagai organ konstitusi dan lembaga negara), sehingga lahirlah undang undang nomor tahun dimana judul undang undang tersebut adalah undang undang pembentukan kabupaten banggai kepulauan, buol dan morowali, bukan undang undang pembentukan dan pemindahan ibukota kabupaten. demikian pula judul bab undang undang nomor tahun adalah pembentukan, batas wilayah, dan ibukota. jadi secara tegas dalam undang undang nomor tahun adalah menegaskan bahwa undang undang ini adalah undang undang pembentukan daerah kabupaten dengan batas wilayah dan ibukota nya, bukan pemindahan ibukota dengan peraturan pemerintah). jika merujuk pada undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa pembentukan daerah diatur dengan undang undang sedangkan pemindahan ibukota dilakukan dengan peraturan pemerintah. maka sangat jelas bahwa undang undang nomor tahun mengatur tentang pembentukan kabupaten dan dalam isi muatan undang undang tersebut memuat juga tentang pemindahan ibukota. dalam ilmu perundang undangan, jika dalam undang undang tersebut juga sudah diatur tentang pemindahan ibukota kabupaten, maka tidak perlu lagi dibuatkan peraturan pemerintah pemindahan ibukota. dalam kasus ini, bahwa mahkamah konstitusi mempunyai wewenang menguji undang undang terhadap uud, bukan menguji undang undang terhadap undang undang lainnya, atau dengan kata lain menguji undang undang nomor tahun terhadap undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun atau istilah dalam teori perundang undangan bahwa mahkamah konstitusi menguji atas uud bukan menguji samping (uu). analisa posisi kasus menurut ahli, jika undang undang nomor tahun khususnya bab dan isi dan dikaitkan dengan dan uud maka tidak ada hak hak masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang dirugikan, walaupun ibukota itu dipindahkan silakan. sama rasionya, walaupun ibukota negara indonesia, jakarta dipindahkan medan, orang jawa dan orang sunda tidak akan hilang atau dirugikan hak hak tradisionalnya. jika menggunakan parameter legal drafting atau teknik membuat undang undang, maka: dasar alasan "menimbang" dalam undang undang nomor tahun merupakan dasar atau alasan politis. alasan politis berkait erat dengan doelmatigeheid (tujuan) yang melahirkan page norm (norma samar) sehingga tercipta diskresi atau ferries, sedangkan dasar atau alasan "mengingat" merupakan dasar atau alasan hukum. alasan hukum berkait erat dengan wetmatigeheid (sah menurut undang undang) dan rechtmatigeheid (sah menurut hukum). dalam ilmu perundang undangan, politik itu mengikat karena ada dukungan sedangkan hukum itu mengikat karena ada norma nya. hukum kalau tidak punya norma dia tidak mempunyai daya mengikat dan daya berlaku. norma yang ada, baik alasan menimbang" dan alasan mengingat" dalam undang undang nomor tahun semuanya bersikap konkrit atau dalam ilmu perundang undangan disebut dengan norma tertutup (close norm). dalam ilmu, teknik, teori dan filsafat perundang undangan, jika ditemukan norma tertutup, maka norma itu tidak dapat interpretasi dan ditaksir. ilmu interpretasi lebih banyak tunduk hukum hukum logika, sedangkan ilmu tafsir lebih banyak tunduk hukum hukum bahasa dan cantik, kosa kata yang dimuat dalam dan undang undang nomor tahun merupakan norma tertutup (close norm), bukan page norma (norma samar). artinya, ini tidak boleh dilakukan penafsiran maupun interpretasi. jika isi undang undang nomor tahun dikaitkan dengan ilmu interpretasi yang menggunakan hukum hukum logika, maka tidak ada logika apapun yang dapat dipakai untuk menghubungkan undang undang nomor tahun dengan dan uud baik itu logika boleh (boleh atau tidak boleh), logika bertingkat, logika proposisi dan logika fai. karena antara isi muatan dan isi muatan undang undang nomor tahun tidak diselingi atau lagi, sehingga tidak ada norma penghubung antara dengan maka dalam legal drafting norma dan norma bukan norma berdiri sendiri, tetapi norma isi muatan bab undang undang nomor tahun yaitu suatu rangkaian urut untung norma mulai dari sampai dengan yang saling isi mengisi. jika kosa kata undang undang nomor tahun menggunakan ilmu usul gigih (dalam islam) dengan prinsip limun wajib lia biji fahuwal wajib" artinya untuk mencapai suatu hal yang wajib menggunakan sarana yang tidak wajib, maka sarana yang tidak wajib itu menjadi wajib adanya, maka isi muatan tersebut membutuhkan illa, yaitu interval "waktu lima tahun" dan "sejak peresmian". waktu lima tahun itu sudah dilalui undang undang nomor tahun disahkan tanggal oktober sedangkan bupati irianto malinggong) mulai memindahkan dan berkantor sejak tahun sedangkan kosa kata "sejak peresmian" juga sudah dilalui, diresmikan tahun jika (empat) alasan atas dikaitkan dengan isi permohonan para pemohon untuk membatalkan undang undang nomor tahun dengan berpatokan pada dan uud maka tidak ada alasan bagi hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon sampai dengan adapun isi permohonan pemohon sampai dengan pemohon untuk membatalkan undang undang nomor tahun dengan menggunakan pemohon dan pemohon dan serta uud pemohon dan kesemuanya tidak ada hak hak konstitusional dari para pemohon yang dirugikan, dengan uraian sebagai berikut: untuk pemohon dan yang menganggap bahwa dengan adanya undang undang nomor tahun tidak ada jaminan kepastian hukum tentang ibukota kabupaten dan tidak menerima gaji selama bulan dan tunjangan sebagai anggota dprd. menurut ahli, justru dengan adanya ada kepastian hukum bahwa banggai adalah kedudukan ibukota, sedangkan memberi kepastian hukum lagi bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak peresmian kabupaten banggai, kedudukan ibukota harus dipindahkan silakan. dengan demikian banggai itu adalah ibukota dengan batas waktu tertentu yaitu jangka waktu lima tahun sejak peresmian, sedangkan untuk seterusnya, ibukota banggai berkedudukan silakan. adapun anggota dprd itu tidak menerima gaji dan tunangannya, bukan berarti tidak dilindungi hak hak aslinya berdasarkan uud sebab masalah gaji dan tunjangan bukan berkaitan dengan hak asasi, tetapi berkaitan dengan hak hak warga negara, khususnya hak hak kepegawaian dan tunjangan kepegawaian dprd sesuai dengan peraturan pemerintah penggajian dprd, yaitu nomor tahun yang telah diubah beberapa kali. dan alasan inipun tidak ada kaitannya dengan undang undang nomor tahun sebab isi muatan tidak ada perintah untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dprd banggai. sebab utama anggota dprd tidak menerima gaji karena tidak pernah berkantor dan bersidang ibukota kabupaten banggai, yaitu silakan. iapun harus dibayarkan gaji dan tunangannya selama bulan dengan tidak pernah berkantor dan bersidang, akan melanggar peraturan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahtahun tentang sistem penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta permendagri tahun tentang pedoman penyusunan apbd, untuk isi permohonan pemohon dan bahwa menganggap undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan uud menurut ahli pemohon dan dijatuhi hukuman pidana karena terbukti telah melakukan tindak pidana pada waktu melakukan demonstrasi, bukan dilanggar hak hak konstitusionalnya seperti diamanatkan dalam uud tersebut, untuk isi permohonan pemohon dan bahwa menganggap undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud karena ahli waris dari korban kerusuhan tanggal februari dirugikan hak hak konstitusionalnya, yaitu hak hidup. menurut ahli, hak hidup dari ahli waris pemohon dan bukan dihilangkan oleh kehendak negara dan tidak direncanakan oleh para penegak hukum negara, dan bukan atas perintah amanat isi muatan undang undang nomor tahun tetapi meninggalnya orang tua dan anak dari pemohon dan karena dampak adanya demonstrasi yang menurut aparat keamanan sudah menjurus pada anarki, yaitu menyegel dan menutup seluruh kantor dan keadaan sudah tidak terkendali karena banyaknya masa dengan jumlah aparat keamanan yang tidak seimbang, sehingga dilakukan penembakan dan mengenai keluarga pemohon. hal ini tidak ada kaitannya dengan hilangnya hak hidup dengan munculnya undang undang nomor tahun i2. menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah telah menerima kesimpulan bupati banggai kepulauan pada tanggal april kesimpulan pihak terkait sulaiman hasen, se.,mh., tanggal april serta kesimpulan pemohon dan pemohon tanggal april yang selengkapnya ditunjukahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) akan mempertimbangkan tiga persoalan hukum sebagai berikut: masalah kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, masalah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: masalah pokok permohonan, yaitu konstitusionalitas kewenangan mahkamah menimbang bahwa berdasarkan uud salah satu kewenangan konstitusional mahkamah ialah menguji undang undang terhadap undang undang dasar: menimbang bahwa permohonan para pemohon ialah mengenai pengujian yang diundangkan pada tanggal oktober terhadap uud yang berarti diundangkan sebelum perubahan uud tanggal oktober namun, karenjadi penghalang bagi pengujian undang undang yang diundangkan sebelum perubahan uud oleh mahkamah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan nomor puu 1sebagaimana dijamin uud yangjuncto. dengan demikian ketentuan dan pelaksanaan undang undang nomor tahun telah mengakibatkan kerugian konstitusional pemohon vi, vii dan viii, sebagaimana dijamin dalam dan dan uud pemohon perorangan, pemohon ix, pemohon pemohon dan pemohon xii, masing masing masing adalah perorangan yang kehilangan suami dan anak kandung yang jatuh menjadi korban meninggal penembakan aparat kepolisian pada kekerasan februarisementara itu terkait dengan permasalahan yang kemudian menjadi subjek permasalahan para pemohon, yakni kekerasan sosial banggai pada tanggal februari yang berawal dari pertentangan tentang pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan. ketentuan undang undang nomor tahun telah gagal memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun yang merupakan perubahan atas ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur bahwamenimbang bahwa mahkamah sejak putusan nomor puu ii1 dan nomor puu v serta putusan putusan selanjutnya, dalam pertimbangan hukumdua kelompok, yaitu: kesatuan masyarakat hukum adat banggai yang diwakili oleh komando ketua umum lembaga musyawarah adat banggai lab), sebagai pemohon yang mendalilkan diri sebagai pemohon kesatuan masyarakat hukum adat, perorangan warga negara indonesia sebanyak (sebelas) orang pemohon nomor urut sampai dengan pemohon nomor urut yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ii, mendalilkan diri sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia, menimbang bahwa pemohon mendalilkan mempunyai hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu: hak penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang masih hidup hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tekanan darimana pun termasuk oleh pemerintah hak untuk mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan hak penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional hak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut pemohon hak hak konstitusionalnya tersebut atas dirugikan oleh berlakunya yang berisi ketentuan mengenai pemindahan ibukota banggai kepulauan dari banggai silakan setelah jangka waktu lima tahun sejak berdirinya kabupaten banggai kepulauan, karena pemohon kehilangan kesempatan dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budaya masyarakat adat banggai, merasa diperlakukan diskriminatif, dan berakibat timbulnya perpecahan masyarakat banggai kepulauan antara yang pro banggai dan yang pro silakan: menimbang bahwa berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik alat bukti tulis bukti sampai dengan bukti maupun keterangan saksi dan ahli persidangan, serta adanya sanggahan dari pihak terkait sulaeman hasen, s.e., m.h. dan kawan kawan, maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai pemohon kesatuan masyarakat hukum adat yang menganggap telah dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai pokok permohonan: i3 menimbang bahwa terhadap para pemohon perseorangan warga negara indonesia, memang benar para pemohon memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud sebagaimana yang mereka dialihkan, namun kerugian yang mereka derita sebagai akibat berlakunya bukanlah kerugian hak konstitusional, melainkan kerugian hak finansial sebagai anggota dprd yang menolak pindah silakan dan kerugian sebagai akibat tindak pidana terkait penolakan mereka atas kepindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan. dengan demikian, untuk para pemohon perseorangan tidak cukup dipenuhi kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dan oleh karena itu, para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo, i3 menimbang bahwa karena kedudukan hukum (legal standing) pemohon yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih harus dipertimbangkan bersama pokok permohonan, maka mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas pokok permohonan i3 menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon telah mengajukan permohonan pengujian yang berbunyi, selambat lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak peresmian kabupaten banggai kepulauan, kedudukan ibukota dipindahkan silakan . menurut para pemohon, guo, baik secara formil maupun secara materiil bertentangan dengan uud dengan dalil dalil sebagai berikut: i3. alasan pengujian formil: prosedur penyusunan, pembentukan, dan pengaturan materi muatan(dengan aspirasi masyarakat, terutama masyaraksebagai pelaksanaan undang undang nomor tahundipaksakan adanya yang mengatur perpindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan. hal tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan dan peraturan tata tertib dpr ri. berdasarkan alasan pengujian formil tersebut, menurut para pemohon undang undang guo bertentangan dengan uud sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: i3. alasan pengujian materiil: ketentuan dilakukan tanpa melalui proses konsultasi khususnya dengan masyarakat adat banggai dan tidak sesuai dengan aspirasi yang direpresentasikan oleh dprd kabupaten banggai sebagai kabupaten induk pengusul pemekaran, ketentuanbahwa, menurut para pemohon, pemekaran wilayah kabupaten banggai kepulauan isi!! menjadi kabupaten banggai kepulauan dengan ibukota banggai (vide permohonan pemohon halaman ketentuan: ketentuan tidak memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber kepulauan yang dalam dictum ketiganya menyatakan bahwa ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan berkedudukan kota banggai : ketentuan menunjukkan bahwa pembentuk undang undang tidak menghormati masyarakat adat dan hukum adat, sehingga bertentangan dengan uud i3 menimbang bahwa berdasarkan alasan pengujian formil dan alasan pengujian materiil tersebut atas, para pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan bahwa pembentukan tidak memenuhi ketentuan undang undang yang berdasarkan uud dan materinya bertentangan dengan uud sehingga juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, i3bukti yang telah disahkan persidangan dan juga menghadirkan ahli dan saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah. keterangan ahli dan saksii3. ahli dari pemohon, halida, s.s., hum. ahli sejarah kebudayaan masyarakat masyarakat sulawesi tengah, dosen sejarah universitas tadulako palu): menurut ahli, dari perspektif sejarah, kerugian hak konstitusional para pemohon karena adanya adalah bergesernya banggai sebagai pusat peradaban dan kebudayaan menjadi hanya situs belaka, padahal uudjadi, munculnya merupakan indikasi perlakuan tidak mengakui dan tidak menghormati masyarakat hukum adat banggai, dari aspek sosio kultural, ahli berpendapat bahwa ketentuan telah menimbulkan kerugian secara material dan moral dewan adat banggai kepulauan, sebagai berikut: kerugian secara material: tidak diadakannya festival budaya selama dua tahun terakhir, tidak diperhatikannya lagitau rumah keramat, biaya dan sumbangan masyarakat dalam prosesi adat guna mendukung pemekaran, tidak diperhatikannya lagi pemeliharaan kembali tempat tempat prosesi adat, seperti istana, rumah keramat, banggai along, dan lain lain sejak ibukota dipindahkan silakan: ii. kerugian secara moril: pemerintah tidak lagi memperhatikan semboyan adat bersendi syara, syara bersendi adat isi!| (vide keterangan ahli halaman dan sebaliknya dewan adat juga mengabaikan pemerintahan resmi, sejarah dan adat istiadat kebanggaan atau tradisi tano bukan tidak lagi mendapat pengakuan resmi sebagai satu satunya sumber falsafah hidup dan sumber etos kerja masyarakat banggai: perbedaan nama nama pulau dan perbedaan suku yang ada banggai yang selama ini disatukan dengan istilah tano kuno atau tano tumbuh yang berarti yang empunya tanah bagi semua masyarakat banggai telah rusak akibat terbunuhnya empat orang dalam tragedi terkait dengan penolakan pemindahan ibukota silakan: tidak diperhatikannya lagi struktur kerajaan sebagai manifestasi struktur pemikiran masyarakat banggai, seperti basal rangkap, dan lain lain: i3. ahli dari pemohon, prof. dr. h.a. muin mahmal, s.h., m.h.( ahli hukum tata negara universitas muslim indonesia, makassar): menurut ahli, ada konflik norma antara dan maka dalam hal ini berdasarkan asas preferensi, harus dimenangkan terhadap sebab, dalam pandangan ahli, merupakan lex specialis yang tidak dapat delegasi oleh yang oleh ahli dipandang sebagai lex generalis, meskipun hadir lebih kemudian daripada tambahan pula, bunyi sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah banggai, sehingga ketentuan tidak dibutuhkan: dalam pandangan ahli, keberadaan dan pelaksanaan materi yang dipaksakan oleh pemerintah melanggar jaminan pengakuan dan penghormatan hak hak tradisional masyarakat adat banggai dan berarti melanggar dan uud i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan dari gubernur sulawesi tengahimplementasi meskipun telah diupayakan secara maksimal, namun ternyata masih terdapat sisa sisa kemelut masalah ibukota yang rumit dan kompleks yang antara lain disebabkan adanya konflik horizontal kabupaten poso, bahwa secara faktual, dibandingkan dengan kasus pemindahan ibukota kabupaten morowali, pemindahan ibukota banggai kepulauan dari banggai silakan cenderung tidak intensif kabupaten morowali, masalah pemindahan dan pengungsian ibukota yang berpengaruh besar kepada kondisi sosial masyarakat. dengan pemindahan pusat pemerintahan dari banggai silakan telah menimbulkan pro dan kontra masyarakat yang pada puncaknya terjadi chaos yang mengawali demonstrasi, sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan luka luka: bahwa akan tetapi, dengan upaya keras dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dengan tetap berpegang pada dasar hukum dan prosedur yang benar situasinya sekarang sudah kondusif, i3. menimbang bahwa mahkamah dalam sidang pleno tanggal maret telah mendengarkan keterangan bupati banggai, dprd kabupaten banggai, bupati banggai kepulauan, dan dprd kabupaten banggai kepulauan, keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut: i3 keterangan bupati banggai bupati banggai yang diwakili oleh ismail murid, s.h., si, sekretaris daerah menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa kabupaten banggai kepulauan merupakan pemekaran dari kabupaten banggai yang diperjuangkan sejak tahun sesuai dengan aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh bupati kepala daerah dan dprd kabupaten dati banggai, serta gubernur kepala daerah provinsi dati sulawesi tengah yang akhirnya melahirkan bahwa mengenai masalah ibukota banggai kepulauan, memang berdasarkan analisis badan litbang depdagri telah menyimpulkan bahwa dari bobot penilaian banggai memperoleh nilai sedangkan silakan memperolah bobot nilai sehingga kemudian direkomendasikan bahwa ada dua calon ibukota, yaitu banggai dan silakan dengan lokasi terbaik adalah banggai. selanjutnya dalam penetapan ibukota ini bukan merupakan wewenang pemerintah dati il kabupaten banggai, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat: i3 keterangan dprd kabupaten banggai dprd kabupaten banggai dalam keterangan yang disampaikan oleh drs. basri sono, mm, wakil ketua, menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa setelah lahirnya dprd kabupaten banggai menganggap tugas dan fungsinya telah selesai: bahwa mengenai lembaga adat banggai yang disinggung oleh para pemohon, dprd banggai bersama bupati telah menerbit, yang isinya mencakup tiga etnis yang ada banggai laut dan banggai yaitu etnis banggai, etnis merantau, dan etnis saluran yang dikenal dengan istilah bahasa, banggai, melantik, dan saluran: i3. keterangan bupati banggai kepulauan bupati banggai kepulauan drs. irianto malintang, mm., menerangkan sebagai berikut: bahwa sejak berdirinya kabupaten banggai kepulauan berdasarkan pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan tidak pernah menghentikan kegiatan pengembangan budaya dan adat istiadat yang selalu direspons lewat apbd dari tahun tahun, bahwa sejak pengungsian silakan sebagai ibukota sesuai ketentuan, bahkan tetap eksis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyikapi semua program daerah. pada saat ini pemerintah daerah bersama dprd sudah membentuk dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai satuan kerja yang berwenang menangani dan membina kebudayaan, adat istiadat, dan pariwisata: bahwa terjadinya peristiwa tanggal februari yakni berupa penyerangan kapolsek banggai yang berakibat bentrokan antara masyarakat dan aparat, sehingga menimbulkan korban meninggal dan luka luka beberapa anggota masyarakat banggai kepulauan, adalah luar kekuasaan pemerintah daerah, melainkan akibat adanya provokasi segelintir orang sebagaimana terungkap dalam putusan pidana pengadilan negeri luwuk: bahwa bupati, dprd, dan jajaran musica kabupaten banggai kepulauan tidak pernah mengeluarkan keputusan atau peraturan yang melarang kegiatan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi warga masyarakat, bahkan kini telah tumbuh ormas ormas dan lsm lsm yang tidak terdaftar badan kesbanglinmas kabupaten banggai kepulauan, tetapi tidak dilarang, bahwa pemerintah daerah bersama dprd kabupaten banggai kepulauan telah melakukan upaya pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi dua kabupaten sebagai solusi terbaik atas sengketa ibukota tersebut. upaya pemekaran ini telah disetujui sebagai usul inisiatif dpr dalam sidang paripurna tanggal januari bahwa pengungsian silakan sebagai ibukota kabupaten banggai kepulauan sebagaimana ketentuan dilaksanakan sesuai dengan surat surat gubernur sulawesi tengah dan menteri dalam negeri. apabila bupati tidak melaksanakan dan surat surat gubernur dan mendagri, berarti bupati melanggar undang undang. saat ini telah dibangun sarana dan prasarana yang terkait dengan pengungsian silakan menjadi ibukota banggai kepulauan dengan biaya dari pemerintah pusat, i3 keterangan dprd kabupaten banggai kepulauan: dprd kabupaten banggai kepulauan melalui wakil ketuanya sulaeman hasen, s.h., mh, menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa pada dasarnya keterangan dprd sama dengan keterangan bupati, dengan tambahan mengenai hal hal yang terkait dengan pemohon ii, iii, dan iv, yakni beberapa orang anggota dprd yang menjadi pemohon, bahwa pimpinan dprd tidak pernah memerintahkan kepada bendahara atau kepala sekretariat dprd untuk tidak membayarkan hak hak keuangan para pemohon dari anggota dprd guo, bahwa oleh karena ketidakpastian hukum, dan juga pertentangan tentang ibukota tersebut, telah meletus kekerasan sosial (penembakan oleh aparat kepolisian) pada tanggal februari banggai. peristiwa tersebut bermula dari kebijakanmenyusul aksi aksi massa yang menentang pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan. ketegangan yang memuncak pada tanggal februari berujung pada jatuhnya korban penembakan oleh aparat kepolisian, mana (empat) orang meninggal dunia (masing masing merupakan suami dan anak anak kandung para pemohon) dan (enam belas) orang mengalami cidera dan luka tembak. oleh karena insiden tersebut para pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan permanen anggota keluarga yang sangat dicintai, yakni para suami dan anak anak kandungnya. sebagai warga negara, dan juga warga masyarakat banggai, selain para pemohon prinsipal berkepentingan adanya penyelesaian secara pidana atas insiden tersebut (yang bukan kewenangan mahkamah konstitusi), juga berkepentingan bagi adanya pengungkapan kebenaran atas permasalahan yang menjadi latar belakang peristiwa yang merenggut hak konstitusional para pemohon. il. kerugian konstitusional para pemohon berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei dalam perkara bie benjamin dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dalam perkara dpp partai nasional banteng kemerdekaan pnb), mahkamah konstitusi berpendapat bahwa terdapat (lima) syarat bagi suatu kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu undang undang menurut undang undang nomor tahun yaknianggota dprd yang menjadi pemohon dalam perkara ini tidak menerima gaji, tunjangan, dan hak hak lainnya disebabkan karena mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dprd sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib dprd, termasuk tidak mengikuti sidang sidang dprd sejak desember hingga saat ini, i3 menimbang bahwa sejumlah anggota dprd kabupaten banggai kepulauan dan beberapa warga banggai kepulauan menjadi pihak terkait dalam perkara guo dan melalui kuasa hukumnya telah memberi keterangan pada persidangan mahkamah tanggal maret sebagai berikut: bahwa ketenteraman kami sebagai pihak terkait dan situasi kondusif banggai kepulauan merasa terusik kembali dengan adanya permohonan pengujian meskipun hal itu memang menjadi hak para pemohon sebagai warga negara, namun sangat ironis justru karena saat ini sedang diproses dpr usul pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi dua kabupaten yang diharapkan menjadi solusi pertikaian tentang pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan, bahwa pembentukan kabupaten banggai kepulauan telah memenuhi syarat dan mekanisme yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang kini telah diganti dengan undang undang nomor tahun yakni adanya rekomendasi dari pemerintah kabupaten induk dan dprd kabupaten induk, yakni kabupaten banggai. bahwa baik banggai maupun silakan keduanya sama sama direkomendasikan sebagai calon ibukota kabupaten banggai kepulauan, bahwa para pihak terkait juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, yang menurut pihak terkait para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian karena tidak ada kerugian hak konstitusionalnya, i3 menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pihak terkait mengajukan alat bukti tulis bukti sampai dengan bukti dan mengajukan ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah pada sidang pleno tanggal april yakni dr. abdul rasyid thalib, s.h., hum yang menyatakan hal hal sebagai berikut: bahwa wewenang mahkamah adalah menguji undang undang terhadap uud bukan menguji norma undang undang yang satu dengan norma undang undang yang lainnya atau menguji norma yang tercantum dalam suatu undang undang dengan norma dalam lain dari undang undang yang sama: bahwa dan telah jelas adalah norma konkret yang merupakan norma tertutup (closed norm) yang seharusnya pengujiannya tidak lewat judicial review mahkamah, namun lewat legislative review dpr, i3 menimbang bahwa baik para pemohon maupun pihak pihak yang terkait dengan permohonan guo telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya: i3sebagai berikut:baik pengujian formil maupun pengujian materiil, karena tidak cukup bukti adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya para pemohon masih dengan leluasa menjalankan aktivitasnya dan pemerintah daerah tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, bahwa pembentukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditentukan oleh uud dan peraturan tata tertib dpr ri. ketentuan mengenai dapemerintah dan dpr: bahwa sebenarnya dari ketentuan dan sejak semula memang sudah dikandung maksud bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan dengan berbagai pertimbangan strategis adalah silakan, hanya saja perlu diberi waktu persiapan (lima) tahun untuk mempersiapkannya, sehingga banggai ditentukan sebagai ibukota sementara, bahwa dpr minta kepada mahkamah agar permohonan para, i3 menimbang bahwa pemerintahhal hal sebagai berikut: pemerintah berpendapat bahwahukum adat dan menyebab: menurut pemerintah, jika terdapat disharmoni antara peraturan perundang undangan yang setara sebagaimana didalilkan para pemohon, hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) untuk mengubah atau menggantinya melalui mekanisme legislative review, bukan melalui judicial review. apabila terjadi ekses dalam implementasi suatu undang undang, hal tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan undang undang guo,(formel toetsingsrecht) bertentangan dengan konstitusi da. menurut pemerintah, untuk menentukan kriteria yang dipakai guna menilai konstitusionalitas pengujian formil suatu undang undang adalah sejauh mana ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). dalam hal ini, prosedur dan proses pembentukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menurut pemerintah, para pemohon tidak mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagai akibat berlakunya dan ketentuan guo juga tidak bertentangan dengan uud sehingga mahkamah harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, baik permohonan formil maupun materiil: pendapat mahkamah i3gubernur sulawesi tengah, keterangan bupati dan dprd kabupaten banggai, keterangan bupati dan dprd kabupaten banggai kepulauan, dan keterangan pihak terkait beserta alat bukti tertulis dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan tertulis dpr dan pemerintah, serta kesimpulan masing masing pihak, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa uud memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, namundiatur dalam undang undang (vide uud kemudian uud juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban : bahwa mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu telah menentukuud juncto huruf mk, sebagai berikut: suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang bersangkutan secara facto masih ada dan atau hidup (actual existence), apabila setidak tidaknya mengandung unsur unsur:cc), suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya dimaksud, maupun dalam peraturan daerah: substansi hak hak tradisionalnya, suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia apabila tidak mengganggu eksistensi nkri sebagai satu kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas nkri: dan (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan guo, dari keterangan para pihak dan alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon yang mendalilkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, menunjukkan adanya fakta hukum bahwa kesatuan masyarakat hukum adat banggai prima face memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir tersebut atas. namun, dalam persidangan terungkap bahwa ada penolakan oleh pihak terkait langsung mengenai kapasitas pemohon mewakili kesatuan masyarakat hukum adat banggai dan masalah hak konstitusional yang dirugikan sebagai akibat berlakunya sanggahan atau penolakan pihak terkait tersebut tidak dibantah oleh pemohon sehingga, masih belum cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa pemohon yang mendalilkan diri mewakili kesatuan masyarakat hukum adat banggai memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud huruf juncto pendapat mahkamah mengenai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sebagaimana tersebut dalam paragraf huruf atas, bahwa meskipun demikian, terlepas dari persoalan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, mengenai pokok permohonan para pemohon, mahkamah berpendapat: bahwa pemekaran suatu daerah memang dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, namun selain harus sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ada, pemekaran daerah hendaknya jangan sampai justru menimbulkan masalah masalah baru, misalnya terjadinya konflik konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal, bahwa antara pengakuan dan penghormatan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan dilaksanakannya suatu pemekaran daerah tidak ada hubungan yang linier, karena dalam kenyataannya budaya dan adat istiadat suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat tersebar berbagai daerah terlepas dari batas batas administrasi pemerintahan yang ada atau timbul sebagai akibat dari suatu pemekaran, apalagi hanya akibat pemindahan suatu ibukota, bahwa terkait dengan permohonan guo, berdasarkan alat alat bukti dan keterangan keterangan dari pihak pihak dalam persidangan, sebenarnya sebelum pemekaran, budaya dan adat istiadat banggai juga tidak terusik tatkala ibukota kabupaten banggai ada luwuk, sehingga tidak cukup signifikan untuk menyatakan bahwa letak suatu ibukota pemerintahan mempengaruhi ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat, atau menyebabkan suatu budaya atau adat istiadat suatu masyarakat menjadi terpinggirkan: bahwa dari alat alat bukti yang diajukan dan keterangan berbagai pihak persidangan, proses pembentukan kabupaten banggai kepulauan melalui sudah sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa adanya nama banggai dan silakan sebagai calon ibukota kabupaten banggai kepulauan memang sudah sejak semula direkomendasikan, sehingga ketika pembentuk undang undang menentukan dalam bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah banggai dan kemudian menentukan bahwa setelah lima tahun ibukota dipindahkan silakan, bukanlah suatu tindakan yang inkonstitusional, meskipun penentuan ibukota tersebut menimbulkan kontroversi tersendiri: bahwa pemindahan suatu ibukota atau pusat pemerintahan adalah hal yang biasa dalam kehidupan kenegaraan, termasuk berbagai negara, bahkan ibukota negara sekalipun. apabila suatu saat pemerintah daerah dan masyarakat banggai kepulauan ingin mengubah lagi ibukota kabupaten banggai kepulauan dari silakan kembali banggai atau entah mana lagi, hal itu dapat dilakukan setelah melalui prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa lagi pula pada saat ini konflik yang terjadi akibat pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan secara bertahap telah dapat diselesaikan, termasuk adanya upaya pemekaran lebih lanjut kabupaten banggai kepulauan menjadi dua kabupaten: bahwa dengan demikian, semua argumentasi para pemohon bahwa pembentukan dan materi muatan bertentangan dengan uud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, konklusi berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dapat disimpulkan: bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan baik kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dalam permohonan guo maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya, kamis, juni oleh tujuh hakim konstitusi, yakni jimmy asshiddigie sebagai ketua merangkap anggota, hartono, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, soedarsono, moh. mahfud md.gubernur sulawesi tengah atau yang mewakili, bupati kabupaten banggai atau yang mewakili, bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai kepulauan, serta pihak terkait lainnya kuasanya. ketua, ttd. jimmy asshiddigie anggota anggota, ttd. ttd. hartono abdul mukti fadjar ttd. ttd. soedarsono maruarar siahaan ttd. ttd. moh. mahfud. m.d h.m. arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto(dikutip dari prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h, berjalan jalan ranah hukum, pikiran pikiran lepas, dari uraian mengenai legal standing serta alasan alasan permohonan para pemohon judicial review sebagaimana tersebut atas, maka kerugian konstitusional para pemohon adalah sebagai berikut: kesatuan masyarakat adat banggai oleh karena ketentuan dan pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun menyebabkan ketentuan ini bertentangan atau melanggar uud dan juga ketentuan ketentuan undang undang organik yang merupakan penjabaran uud cast daerah, dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maka pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai berikut: kehilangan kesempatan (dijamin pada uud dengan berlakukan undang undang guo maka pemohon kehilangan kesempatan dalam: memajukan kebudayaan masyarakat adat banggai dalam pusat arena pemerintahan daerah karena fasilitas transportasi menuju danmenjamindiperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dimaksud uud perpecahan masyarakat banggai kepulauan, antara yang pro banggai dan pro silakan, sejak penetapan undang undang guo namun baru meledak saat hendak dilaksanakan dan terus berlangsung hingga saat ini. dengan berlakukan ketentuan undang undang guodalam pemerintahan dilanggar dan tidak dihormati.mohon perorangan, pemohon ii, pemohon iii dan, yakni: kerugian konstitusional sebagai warga negara yang berkni kehilangan kesempatan untuk: (a) mengajukan rancangan perda peraturan daerah), (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih: (e) membela diri, (f) imunitas, protokoler, dan (h) keuangan dan administratif. kerugian konstitusional sebagai warga negara biasa yang hakperorangan, pemohon pemohon vi, pemohon vii dan pemohon viii sebagaimana dijamin dalam dan dan uud yakni: sebagai korban ketidakpastian hukum para pemohon kehilangan yang dijamin oleh juncto dan uud dengan telah dibutuhkannya perkara yang menyeret para pemohon mana para pemohon masing masing diputus melanggar juncto dan kuhp sehinggatanggal, maka sekali lagi kebebasan para pemohon selaku warga negara dilanggar:sebagaimana dijamin dalam dan uud pemohon perorangan, pemohon ix, pemohon pemohon dan pemohon xii ketentuan dan pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun yang telah menciptakan ketidakpastian hukum dan geos berupa meletusnya kekerasan berdarah tanggal februari yang merampas hak hak konstitusional para pemohon, yakni: kehilangan anggota keluarga (suami dan anak kandung) yang jatuh menjadi korban meninggal penembakan aparat kepolisian yang menangani secara brutal aksi demonstrasi massa pada tanggal februari banggai, sebagaimana yang seharusnya dijamin dan atau tidak dapat dilanggar sebagaimana diatur dalamiii. ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang dipandang bertentangan dengan uud sebagai berikut: bahwa pada tanggal oktober telah disahkan dan diundangktentang kedudukan ibukota daerah kabupaten banggai kepulauan dalam undang undang tersebut diatur sebagai berikut: bab tentang pembentukan, batas wilayah, dan ibukota yang diatur mulai dari sampai dengan dalam ditetapkan selengkapnya sebagai berikut: ibukota kabupaten buol berkedudukan buol, ibukota kabupaten morowali berkedudukan bungku, ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai. akan tetapi menyatakan bahwadan pelaksanaan inilah yang merugikan hak hak konstitusional para pemohon. iv. alasan permohonan para pemohon alasan alasan formil yang diajukan dalam permohonan para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa perkembangan dan kemajuan provinsi sulawesi tengah sulteng) yang terhimpun dalam masyarakat hukum adat banggai,lam meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan atas kemajuan daerah sebagai bagian dari prinsip negara kesatuan republik indonesia dilakukan upaya pemekaran kabupaten khususnya termasuk kabupaten banggai kepulauan. bahwa berdasarkdi, dan kabupaten banggai di. pemek dengan berdasar pada prinsip prinsip nilai nilai sosial budayadalam rangka kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat banggai. bahwa kesatuan masyarakat adat banggai yang terhimpun dalam lembaga musyawarah adat banggai lab), melalui basal rangkap sebagai institusi tertinggi adat banggai mengeluarkan surat rekomendasi nomor bs viii tertanggal agustus yang isinya adalahmengharap kepada dpr cg. komisi jakarta untuk tidak menjadikan bahan acuan pokok dari kelompok ekstra parlementer yang tidak konstitusional. basal rangkap banggai memandang bahwa dprd banggai dan dprd provinsi sulawesi tengah adalah merupakan wujud penjelmaan dari seluruh rakyat kabupaten banggai dan sulawesi tengah, maka keputusan dprd banggai dan dprd provinsi sulawesi tengah dalam berdasarkan fakta tersebut, dengan diatasnya undang undang guo, yangini sangat merugikan dan tidak menghormati keputusan masyarakat adat banggai, dan oleh karena itu, bertentangan dengan aspirasi masyarakat banggai kepulauan khususnya basal rangkap sebagai institusi tertinggi masyarakat adat banggai dan merupakan kesatuan pemerintahan serta kesatuan masyarakat adat yang masih hidup dan dirasakan pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan kabupaten banggai kepulauan yang terikat dalam persatuan untuk memajukan hak hak tradisional yang sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana negara telah mengakui dan menghormati berdasarkan uud bahwa dengan berlakunya undang undang guo, maka dari segi proses dan pengaturan muatan tersebut sudah tidak sesuai aspirasi masyarakat adat dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu: jalan pattimura nomor kelurahan lompat, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah, sri siti hardianti, lahir makassar tanggal mei kewarganegaraan indonesia, istri almarhum jenis korban meninggal kekerasan aparat tanggal februari pekerjaan ibu rumahtangga, alamat kelurahan lompat, kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan sulawesi tengah: maryam yusuf, lahir gorontalo tanggal juni kewarganegaraan indonesia, istri almarhum adan bambangharsono saidi, lahir popovi tanggal juli kewarganegaraan indonesia, ayah kandung almarhum ridwan saidiarsip musa, lahir banggai tanggal agustus kewarganegaraan indonesia: ayah kandung almarhum ilham musa, kelompok pemohon perorangan nomor urut sampai dengan nomor urut tersebut atas selanjutnya disebut . pemohon ii: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal maret pemohon dan pemohon memberi kuasa hukum kepada ah. wakil kamal, s.h.: advokat pada masyarakat hukum indonesia mhi), beralamat jalan bunga nomor mataraman, jakarta timurpihak terkait sulaeman hasen, s.e., m.h. dan kawan kawan: prosedur penyusunan, pembentukan dan pengaturan materi muatan undang undang guoaspirasi masyarakat terutama masyarakat adyang merupakan pelaksanaan undang undang nomor tahun sebagaimana dinyatakan dalammemaksakan untuk diputuskan pengaturan perpindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan, hal mana adalah bertentangan dengan dan peraturan tata tertib dpr tersebut. berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka pengaturan ketentuan undang undang guo bertentangan dengan uud dan karena itu undang undang guo, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. alasan alasan materiil yang diajukan dalam permohonan para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa untuk diketahui perlu dipertegas kembali bahwa permohonan pengujian ini adalahyang disahkan pada tanggal oktober bahwa penolakan para pemohon terhadap guo didasarkan oleh beberapa alasan antara lain: ketentuan tersebut dilakukan tanpa melalui proses konsultasi khususnya masyarakat adat banggai dan tidak sesuai dengan aspirasi yang direpresentasikan dalam lembaga perwakilan rakyat dprd) kabupaten banggai kabupaten induk, pengusul pemekaran). ketentuan tersebutyang menyatakan bahwa, pemekaran wilayah kabupaten banggai kepulauan menjadi kabupaten banggai kepulauan dengan ibukota bangga. ketentuan tersebuta. ketentuan tersebut tidak memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber,tertanggal juni nomor pts dprd tentang pemekaran dan penetapan ibukota kabupaten banggai kepulauan yang dalam dictum ketiganya menyatakan bahwa, ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan berkedudukan kota banggai . ketentuan tersebut jelas tidak sesuai aspirasi masyarakat dan usulan pemerintah daerah kabupaten banggai melainkan inisiatif kesepakatan politik antara pemerintah presiden) dan dpr selaku pembentuk undang undang nomor tahun yang merugikan kepentingan para pemohon. ketentuan tersebut membuktikan adanya usaha oleh pembentuk undang undang guo sebagaimana disebutkan pada huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) atas untuk tidak menghormati masyarakat adat dan hukum adat padahal secara konstitusional masyarakat adat dan hukum adat adalah potensi utama untuk pembangunan negara kesatuan republik indonesia dan menjadi dasar berpijak penyusunan uud 9g) oleh karena itu perpindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan yang berkedudukan banggai yang dipindahkan silakan (ketentuan undang undang guo) adalah ketentuan yang mengabaikan dan merugikan kepentingan konstitusional para pemohon yang dijamin uud berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka secara hukum ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan sebagaimana diatur ketentuan undang undang guo mempunya landasan konstitusional yang kuat dan harus dihormati serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk pembentuk undang undang guo. bahwa alasan konstitusional untuk tidak diberlakukannya ketentuan undang undang guo bertentangan uud yaitu: bahwa latar belakang, maksud dan tujuan dimasukkannya dalam uud oleh pembuat konstitusi antara lain merupakan pengakuan dan penghormatan asal keragaman masyarakat maksud dan tujuan tersebut dimasukkan dalam rumusan uud negara mengakui dan menghormati kesatuan keuntuk dimaklumi, salah satu landasan yuridis ditetapkanundang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun dalam konsideran mengingat" undang undang nomor tahun dinyatakan: mengingat: .ooooooooooo le, dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tersebut dinyatakan: daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan. st .oo. logo. dalam penjelasan undang undang nomor tahun atas dikatakan bahwa, . bahwa dalamlam bab pembentukan daerah dan kawasan khusus, dinyatakan sebagai berikut: penghapusan dan penggabungan daerah . .iiiiieoiopertanyaan sekarang! apakah materi muatan yang mengatur pemindahan ibukota dari banggai silakan yang termuat dalamtidak (hukum positif) kita? atau dengan perkataan lain, apakah materi muatan undang undang guo pemindahan ibukota dari banggai silakan atas usul pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah pada saat itu? bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti undang undang nomor tahun materi pemindahan ibukota adalah bukan materi undang undang (in cast undang undang nomor tahun melainkan materi peraturan pemerintahnjabaran uud point undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan mengatur bahwannnnnnnnnnaan kesesuaian antara jenis dan materi muatan, . sampai dengan . dengan demikian materi. oleh karena itu, secara faktual yuridis materi muatan undang undang guo, mengandung cacat yuridis, menyalahi asas legalitas. kesalahan normatif ini terbukti lapangan menimbulkan ketidakpastian hukum (perbedaan tafsir, tentang perlu tidaknya peraturan pemerintah dalam pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan). bahwa materi muatan undang undang nomor tahun (yang telah dicabut diganti) dengan materi muatan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah undang undang pengganti) baik nya maupun dalam penjelasannya tersirat dan terkandung maksud yang sama sama para pembuat undang undang (dalam hal ini pemerintah dan dpr) untuk mengantisipasi perubahan kawasan wilayah negara kesatuan republik indonesia jika terjadi perubahan baik perubahan secara alamiah atau tuntutan perkembangan masyarakat. hal ini berarti, bahwa apabila ada pemindahan ibukota daerah maka menurut hukum harus ditetapkan melalui ruang atau produk hukum, peraturan pemerintah yang didasarkan pada usul pemerintah daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. dari fakta hukum tersebut, terbukti bahwa materi muatan undang undang guo, mengandung cacat yuridis, dan tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas. bahwa pemindahan ibukota dari banggai silakan (yang telah ditetapkan dalam guo) ternyata bukan dan tidak atas usul pemerintah daerah dengan dprd kabupaten banggai kabupaten induk) yang berarti pula bahwa materi muatan guo bertentangan dengan sistem penyelenggaraan negara yang ditegaskan dalam uud bahwa prinsip negara hukum telah dilanggar oleh pembuat undang undang pada masa itu. fakta hukum membuktikan bahwa undang undang guo bertentangan dengan kaidah kaidah dan norma norma hukum dalam pembuatan pembentukan suatu undang undang (legal drafting). bandingkan dengan dan undang undang nomor tahun guo vadis peraturan perundang undangan hukum positif kita ?). oleh karena itu menurut hukum, materi muatan dalam undang undang nomor tahun secara substansial, historis, normatif bertentangan dan tidak sejalan dengan uud dan aj, bertindak pula dengan materi muatan yang menyatakan ibukota banggai kepulauan berkedudukan banggai, periksa penjelasan undang undang nomor tahun dan lampiran undang undang guo, peta wilayah kabupaten banggai kepulauan). bahwa justru sebaliknya, sejak peresmian kabupaten banggai kepulauan pada tahun ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai sesuai undang undang nomor tahun didukung oleh syarat syarat formal berupa syarat administratif, sosial ekonomi, syarat kewilayahan dan syarat syarat pendukung lain seperti dinyatakan dalam: keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat banggai kabupaten induk) nomor pts dprd keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi daerah tingkat sulawesi tengah nomor imp dprd tanggal juni surat gubernur kepala daerah tingkat sulawesi tengah perihal usul pemekaran pembentukan kabupaten dati provinsi sulawesi, nomor. rotate, tanggal april surat dukungan pemekaran wilayah gubernur kepala daerah tingkat sulawesi tengah nomor rotate, tanggal agustus palu. berdasarkan atas fakta hukum tersebut atas, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banggai kepulauan oleh bupati pertama ali hamid, s.h (tahun agustus ibukota kabupaten banggai kepulauan tetap berkedudukan banggai, sesuai undang undang guo, sehingga semua sarana dan prasarana fisik penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dibangun banggai. bahwa saat ini, oleh bupati drs irianto malintang (tahun sekarang) ibukota kabupaten banggai kepulauan dengan mendalilkan undang undang guo dipindahkan silakan. pemindahan ibukota daerah tersebut ternyata tidak sejalan dengan semangat ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran uud bahwa dengan demikian, para pemohon berpendapat, tindakan bupati dan dprd kabupaten banggai kepulauan saat ini yang memindahkan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari kota banggai silakan adalah merupakan tindakan yang melanggar atau melampaui batas kewenangannya, sehingga dengan sendirinya telah melawan amanat uud bahwa, sebagaimana diketahui pula, walaupun uud tidak mengatur tidak memuat secara jelas dasar berlakunya hukum adat dalam undang undang (organik), akan tetapi hak hak tradisional seperti yang masih dilestarikan diperlukan dalam lembaga musyawarah adat banggai yang merupakan bentuk persekutuan masyarakat adat banggai, dan masih tetap hidup, terpelihara, ditaati dari dahulu, kini, dan akan datang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia nkri). bahwa ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan, dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan pemerintah . bahwa untuk diketahui juga: pada tahun kerajaan banggai, yang wilayahnya meliputi seluruh jazirah timur pulau sulawesi yang berbatasan dengan poso dan pulau pulau sekitarnya, lepas dari statusnya sebagai kerajaan otonom bawah kesultanan ternate dan mendapat status sebagai self besturende landschap. pada saat inilah terbentuk pemerintahan sulawesi dan bawahannya government celebes onderhoorigheden) yang berlaku sampai tahun dan mempunyai beberapa afdeling antara lain afdeling oost celebes mana landschap banggai atau kerajaan banggai masuk dalam afdeling tersebut. ii. setelah tahun kerajaan banggai dibagi menjadi (dua) onderafdeling, yakni onderafdeling banggai laut dengan ibukota banggai dan onderafdeling banggai darat dengan ibukota luwuk. raja banggai tetap berkedudukan banggai sedangkan pemerintahan belanda berkedudukan luwuk. ii. sekitar tahun itu pula kerajaan banggai kemudian dimasukkan dalam afdeling poso dengan nama onderafdeling banggai, yang masuk wilayah keresidenan manado berdasarkan style nomor juncto iv. pada masa jepang, pada awalnya meskipun ibukota onderafdeling banggai tetap banggai oleh karena jepang tetap berkedudukan luwuk, raja atau komando diharuskan bertempat tinggal luwuk selama (tiga) bulan dan banggai selama (tiga) bulan. kemudian jepang memindahkan secara 'permanen' ibukota banggai luwuk dengan sebutan banggai ken , dan menempatkan seorang pejabat pemerintahan jepang untuk wilayah banggai laut, banggai kepulauan saat ini) yang disebut bunker, dan menempatkan seorang ken kenaikan luwuk untuk menjalankan pemerintahan banggai darat (wilayah kabupaten banggai sat ini). kerajaan tetap dipegang atau dijabat oleh raja atau komando yang oleh jepang disebut suku. vi. pada masa republik indonesia serikat ris) pemerintahan swapraja kerajaan banggai masuk bagian dari negara indonesia timur nit) bersama kerajaan lain bawah daerah otonomi sulawesi tengah dengan kedudukan ibukota poso. vii. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun kerajaan banggai menjadi bagian dari wilayah pemerintahan swatantra tingkat atau kabupaten poso, satu dari 'pemekaran' otonomi sulawesi tengah menjadi dua pemerintahan swatantra tingkat (satu lagi yakni kabupaten donggala). viii. berdasarkan undang undang nomor tahun wilayah bekas onderafdeling banggai dilepaskan dari kabupaten poso, menjadi kabupaten banggai dengan kedudukan ibukota luwuk. ix. sejak jaman jepang, yakni masa pemerintahan raja banggai terakhir pada masa kolonial almarhum syukuran aminuddin amir (dikukuhkan menjadi raja banggai pada maret hingga penyerahan sepenuhnya pemerintahan dari kerajaan banggai yang diwakili oleh raja syukuran aminuddin amir kepada bupati bikin selaku bupati banggai pertama tanggal desember ibukota kerajaan banggai (dan selanjutnya kabupaten banggai) telah berkedudukan luwuk. dari uraian kronologis atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kota banggai dalam asal usulnya merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisonal masyarakat banggai, sejak zaman kerajaan hingga masuknya pemerintahan kolonial. adapun pemindahan yang secara berangsur dimulai pada saat akhir masa kolonialisme belanda, hingga zaman pendudukan jepang, dan diteruskan pada masa awal berdirinya republik indonesia (tempat kedudukan ibukota kawedanan, tempat kedudukan pembantu bupati banggai berdasarkan undang undang nomor tahun adalah bukan atas keinginan sendiri (masyarakat adat banggai). oleh karenanya beralasan kiranya undang undang nomor tahun yang lahir pada masa reformasi ini, mengoreksi keadaan masa lalu yang merupakan warisan pemerintah kolonial, dengan mengembalikan hak hak tradisional masyarakat adat banggai dengan menetapkan kota banggai sebagai tempat kedudukan ibukota telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait gubernur provinsi sulawesi tengah:, sulawesi tengah: telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait bupati kabupaten banggai, sulawesi tengah, kepulauan, sulawesi tengah: telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait bupati kabupaten banggai kepulauan, sulawesi tengah: telah membaca keterangan pemerintah: telah membaca keterangan dewan perwakilan rakyat, telah mendengar dan membaca keterangan ahli dari para pemohon dan ahli yang diajukan oleh pihak terkait sulaeman hasen, s.e., m.h. dan kawan kawan: telah membaca kesimpulan pemohon dan pemohon serta pihak pihak terkait: telahsebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pemohoabupaten banggai kepulauan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang undang guo. bahwa karena materi muatan dan undang undang guo telah menimbulkan penafsiran ganda dan ketidakpastian hukum atas kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan yang sah dan defenitif telah mulai menimbulkan perpecahan antar sesama warga negara dan mengakibatkan kerugian konstitusional warga negara (in cast para pemohon), maka perlu dicarikan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana diamanatkan uud bahwa oleh karena tempat kedudukan ibukota daerah otonom menurut hukum diatur dan ditetapkan dalam undang undang, sedangkan pemindahan suatu ibukota daerah diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, maka terhadap ketentuan undang undang guo yang secara materi dan teknis legal drafting salah kandang maka perlu dilakukan uji materi apakah meletakkan memasukkan materi dalam undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip negara hukum yang diatur dalam dan uud bahwa sebagaimana terlihat dalam ritual budaya masyarakat adat banggai seperti tempe dan membangun tunggul harus dilaksanakan banggai sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan atau ibukota pemerintahan sebagai bentuk legitimasi pada penguasaan atas wilayah (teritori), situs dan ritus sejarah. sebagaimana diketahui situs dan ritus merupakan symptom dari dimensi dimensi dan sendi sendi adat istiadat yang dibungkus dalam bentuk kearifan tradisional dr. albert kuat: kepala onderafdeling dalam buku vortex van banggai, atau tentang tradisi masyarakat banggai). bahwa dalam memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa daerah terhadap penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan semangat uud maka para pemohon mengajukan permohonan judicial review kepada mahkamah konstitusi. bahwa para pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan undang undang guo bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam dan uud bahwa selain materi ketentuan guo bertentangan dengan asas legalitas, pemberlakuannya pun telah menciptakan kepastian hukum dan telah terbukti merugikan hak hak konstitusional para pemohon yang tidak ternilai: (a) dirampasnya hak tradisional yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat banggai yang dalam hal ini wakili oleh pemohon juncto dan uud 1945j, (b) hilangnya kesempatan para pemohon ii, iii dan menjalankan hak hak dan kewajibannya sebagai anggota dprd kabupaten banggai kepulauan periode akibat ketidakpastian hukum juncto uud (c) hilangnya kesempatan dan peluang melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari hari untuk mempertahankan hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, serta dicabutnya kekerasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat para pemohon vi, vii dan vii sebagai akibat dari meletusnya kekerasan sosial pada tanggal februari juncto dan uud 1945j|: (d)dicabutnya secara paksa dan tidak berperikemanusiaan hak hidup anggota keluarga para pemohon ix, dan xii yang jatuh sebagai korban penembakan aparat kepolisian dalam menangani secara brutal kerusuhan atau kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal februari yang berpangkal pada pertentangan atas legalitas dan undang undang nomor tahun juncto uud dari uraian mengenai legal standing serta alasan alasan para pemohon mengajukan judicial review sebagaimana diuraikan atas, maka para pemohon memohon kepada ketua mahkamah majelis hakim konstitusi agar memutus hal hal sebagai berikut: ketentuan muatan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud dualisme ibukota kabupaten banggai kepulauan yang dihasilkan oleh dan undang undang nomor tahun telah mengakibatkan hak hak konstitusional para pemohon, bahwa ketentuan materi muatan dan undang undang nomor tahun telah menimbulkanjuncto dan uud pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan merupakan bentuk diskriminatif hukum terhadap para pemohon sehingga merupakan pengingkaran amanat uud berdasarkan uraian dan permohonan atas, maka undang undang nomor tahun secara tekstual dan kontekstual bertentangan dengan juncto dan uud juga bertentangan dengan ketentuan organikdan telah terbukti mengakibatkan kerugian konstitusional warga negara. oleh karena ituajuan ini (judicial review) dengan menyatakan undang undang guo. petit berdasarkan hal hal yang diuraikan atas dengan iniuntuk seluruhnya, menyatakan bahwa pembentukan undang undang nomor tahun tidak memenuhi ketentuan undang undang berdasarkan uud menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum yangputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat banggai nomor pts tanggal pebruari tentang pembinaan dan pelestarian kebudayaan daerah tingkat banggai: bukti fotokopi amanat ketua adat pada pembukaan upacara adat malabar tempe dan membangun tano (membangun tanggul) serta musyawarah tua tua adat se kabupaten banggai banggai pada tanggal desember bukti fotokopi keputusan musyawarah tua tua adat se kabupaten daerah tingkat banggai banggai pada tanggal desember tentang pembentukan lembaga musyawarah adat banggai, bukti fotokopi kata kata pengukuhan atasnya masyarakat tua tua adat kabupaten banggai dan tua tua adat, mengukuhkan much. char amir sebagai ketua lembaga musyawarah data banggai, tanggal desember, bukti fotokopi struktur perangkat adat banggai, keputusan nomor pa lab x bukti fotokopi mekanisme kerja perangkat adat banggai sesuai hasil musyawarah adat seba tahun bukti fotokopi struktur lembaga adat banggai, bukti fotokopi surat keputusan perangkat banggai nomor pab tentang penetapan tanggal, bulan pelaksanaan upacara adat banggai setiap tahun daerah kabupaten banggai, bukti fotokopi petunjuk pakaian adat daerah tingkat kabupaten banggai, hasil seba pemangku adat dan tua adat kecamatan kabupaten banggai tanggal april bukti fotokopi rekomendasi seba musyawarah vii perangkat adat dan lembaga musyawarah adat banggai lab) wilayah banggai dari tanggal sampai juni bukti fotokopi laporan khusus adat tube, yang terancam punah oleh rustam hapus, bukti fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat sulawesi tengah nomor rotate tanggal agustus bukti fotokopi surat gubernur kepala daerah tingkat sulawesi tengah tanggal april palu: bukti fotokopi surat masyarakat banggai kepulauan, sumbangsih pemikiran dasar tentang keputusan penetapan penempatan ibukota kabupaten dati banggai kepulauan banggai tanggal maret bukti fotokopi forum mondopulian banggai bersatu, deklarasi keraton kerajaan banggai: bukti fotokopi laporan ikk jaya nomor ikkbkjayai i1 bukti fotokopi surat polda sulawesi tengah nomor pol: vi1 perihal penanganan aksi unjuk rasa anarkis kapolsek banggai polres pangkep tanggal juli beserta lampiran pendukung kliping media massa dan dokumentasi foto versi masyarakat, bukti fotokopi daftar korban insiden banggai februari bukti fotokop: bukti fotokopi laporan akhir studi kelayakan pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat banggai provinsi sulawesi tengah, bukti fotokopi rekomendasi perangkat adat banggai basal rangkap banggai lembaga tertinggi adat banggai nomor bs x111 tanggal agustus bukti fotokopi surat lembaga musyawarah adat banggai lab) wilayah banggai nomor lab wbivii tanggal juli bukti fotokopi surat perangkat adat banggai dan lembaga musyawarah adat banggai kabupaten nomor labi vi tanggal juni luwuk: bukti fotokopiukti fotokopi ringkasan kasus ibukota kabupaten banggai kepulauan: bukti fotokopi aspirasi masyarakat, data dan fakta: bukti fotokopi pembahasan dari institut kerajaan untuk ilmu llmu bahasa, tanah dan bangsa bangsa bagian hukum adat. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan pihak terkait gubernur provinsi sulawesi tengah, yang kemudian memberikan keterangan tertulis bertanggal maret sebagai berikut: pengantar guna menjadi gambaran umum terutama berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi sulawesi tengah, secara kronologis perkembangan kepemerintahan daerah provinsi sulawesi tengah dapat sampaikan sebagai berikutyang membagi wilayah sulawesi tengah terdiri atas (empat) kabupaten, yakni kabupaten donggala, kabupaten poso, kabupaten banggai, dan kabupaten buol toli toli. dalam perkembangannya kota palu sebagai ibukota provinsi sekaligus ibukota kabupaten donggala, pada tahun ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif palu, kemudian dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan koda dati palu menjadi kotamadya, saat ini disebut sebagai kota palu. pergantian pemerintahan dari rezim orde baru era reformasi, dengan diskresi yang begitu luas yang diberikan oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, telah memberikan kesempatan yang besar kepada daerah untuk dimekarkan dengan membentuk daerah otonom baru. sulawesi tengahaerah otonom sulawesi tengah menjadi (tujuh) kabupaten dan (satu) kota, yang untuk selanjutnya secara berturut turut terbentuk lagi kabupaten parigi moutong pada tahun sesuai dengan undang undang nomor tahun dan terakhir kabupaten tojo una una pada tahun sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tojo una una. dengan demikian maka pada era reformasi telah terbentuk (lima) daerah otonom baru, sehingga saat ini provinsi sulawesi tengah terdapat (sembilan) kabupaten dan (satu) kota. pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru sulawesi tengah dapat dikatakan ada yang telah menunjukkan prestasi, namun masih ditemui pula beberapa kondisi yang masih perlu penanganan serius. euphoria pemekaran terkadang masih menimbulkan kekhawatiran tidak efektifnya penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan. hal ini didukung masih terlihatnya berbagai indikator yang menunjukkan kemapanan suatu daerah otonom baru yang masih jauh dari harapan hakiki otonomi yaitu antara lain meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam keadilan yang merata dan secara berkelanjutan, akan tetapi pada kenyataannya sebagian wilayah pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru masih cenderung terus memicu konflik masyarakat. khusus terkait dengan implementaseskipun telah diupayakan secara maksimal namun ternyata masih terdapat sisa sisa kemelut masalah ibukota sebagaimana diatur dalam nya yang terkait dengan posisi ibukota kabupaten, yaitu ibukota kabupaten morowali dan ibukota kabupaten banggai kepulauan. sisa masalah ini pada awalnya menjadi cukup rumit dan kompleks yang antara lain disebabkan pula karena sebagian terkait langsung dan berkembang seiring dengan adanya konflik horizontal kabupaten poso. secara faktual masalah kedua ibukota kabupaten daerah otonom baru kabupaten morowali dan kabupaten banggai kepulauan) ini memiliki bobot tuntutan masyarakat yang relatif berbeda semangatnya. apabila intensitas semangat pengungsian ibukota kabupaten morowali dari koloniale bungku lebih tinggi bahkan nyaris memicu kelanjutan konflik poso, akan tetapi pihak lain masalah pengungsian ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan cenderung tidak se intensif masalah kabupaten morowali. masalah pemindahan dan pengungsian ibukota kabupaten, yang berpengaruh besar pada kondisi sosial masyarakat. dengan kepindahan pusat kegiatan pemerintahan dari banggai silakan telah menimbulkan pro kontra masyarakat lapangan, yang pada puncaknya terjadi chaos yang diawali demonstrasi sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan luka luka. dengan upaya keras dan sinergitas baik jajaran pemerintah pusat), pemerintah provinsi sulawesi tengah, dan pemerintah kabupaten yang terkait dengan tetap berdasar hukum, dan prosedur yang benar, dewasa ini situasi wilayah sudah mulai kondusif. walaupun dalam kondisi transisi pergeseran posisi ibukota demikian dari hasil evaluasi umum penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang mengalami pemekaran dan kabupaten baru hasil pemekaran, telah pula menunjukkan berbagai hasil yang memberikan harapan akan kelangsungan perkembangan daerah otonom baru, misalnya aspek pelayanan umum menjadi lebih mudah diakses masyarakat, perkembangan fisik wilayah mengalami peningkatan walau masih terbatas ibukota kabupaten dan sekitarnya, muncul dan berkembangnya kemauan masyarakat untuk pengembangan diri dan pengetahuannya dalam berbagai aspek terutama kawasan perkotaan, dan yang paling menonjol adalah rasa kebanggaan masyarakat akan eksistensi daerahnya sebagai daerah otonom. il. dasar pemikiran pembagian wilayah administrasi pemerintahvinsi yang bentuk berdasarkan asas desentralisasi. daerah yang bentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas praka mungkinkahproses,sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan provinsi sulawesi tengah pada umumnya serta kabupaten buol tolitoli, kabupaten poso, dan kabupaten banggai pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat buol tolitoli, kabupaten poso dan kabupaten banggai pandang perlu membentuk kabupaten buol sebagai pemekaran dari kabupaten buol tolitoli, kabupaten morowali sebagai pemekaran dari kabupaten poso dan kabupaten banggai kepulauan sabagai pemekaran dari kabupaten banggai. pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali dan pembentukan kabupaten banggai kepulauan akan dapat mendorong peningkatmudian dalam penjelasan undang undang nomor tahun bahwa yang dimaksud dengan 'hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud pemohon mewakili masyarakat hukum adat banggai. hak hak konstitusional pemohon dalam uud seperti dimaksud undang undang nomor tahun atas adalah dan dengan uraiill. dasar hukum danundang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan dewan perwakilan rakyat, dan dewan pewakilan rakyat daerah,usat dan daerah. iv. prosedur undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur tugas dan wewenang kepala daerah yang dalam huruf menyebutkan: melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam kaitan dengan pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan, dan pengungsian bungku sebagai ibukota kabupaten morowali, gubernur sulawesi tengah telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang undangan dalam hal ini gubernur sulawesi tengah selaku wakil pemerintah pusat daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. hal tersebut dibuktikan dengan surat gubernur ditujukan bupati banggai kepulauan dan bupati morowali sebagai tindak lanjut dari surat menteri dalam negeri. adapun surat menteri dalam negeri yang tujukan masing masing: surat menteri dalam negeri tujukan kepada gubernur sulawesi tengah nomor otda tanggal februari perihal pemindahan ibukota kabupaten morowali, surat menteri dalam negeri tujukan kepada gubernur sulawesi tengah nomor otda tanggal juli perihal pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan, surat menteri dalam negeri tujukan kepada gubernur sulawesi tengah nomor otda tanggal januari perihal pemindahan ibukota kabupaten morowali. menyikapi surat tersebut atas gubernur sulawesi tengah telah mengirim surat kepada bupati morowali koloniale dan bupati banggai kepulauan banggai yaitu: surat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem g.st tanggal april perihal pemindahan ibukota kabupaten morowali yang ditujukan kepada bupati morowali koloniale: surat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem g.st tanggal agustusg.st tanggal oktobertanggal februari ditujukan kepada menteri dalam negeri jakarta perihal pengungsian bungku sebagai ibukota kabupaten morowali, surat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem g.st tanggal meikabupaten morowali dan kabupaten banggai kepulauan, surat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem tanggal oktober ditujukan kepada bupati banggai kepulauan banggai, ketua dprd banggai kepulauan banggai, bupati morowali koloniale dan ketua dprd kabupaten morowali koloniale perihal pemindahan ibukota banggai kepulauan dan kabupaten morowali, risalah kesepakatan rapat pada tanggal oktober jakarta antara direktur penataan daerah dan otsus, asisten setda. provinsi sulteng, bupati banggai kepulauan, wakil wakil ketua dprd kabupaten banggai kepulauan, kapolres kabupaten pangkep, ketua, sekretaris dan anggota golkar demokrat, ketua dan sekretaris fraksi pdip kebangsaan, sekretaris fraksi pan, ketua dan sekretaris dan anggota fraksi gabungan, ketua bappeda dan staf sekretariat dprd kabupaten pangkep. kawat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem tanggal maret tujukan kepada menteri dalam negeri. dengan memperhatikan surat surat tersebut atas gubernur sulawesi tengah telah proaktif menyikapi perintahmelihat dan mencermati prosedur administrasi yang dilakukan oleh gubernur sulawesi tengah berdasarkan wewenang atribusi yang dimilikinya dan pembinaan kepada daerah kabupaten morowali dan banggai kepulauan maka telah jelas dan nyata bahwa gubernur telah melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan dan menjunjung tinggi asas asas umum pemerintahan yang baik algemeen beginselen van behoorlijk bestuur). dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gubernur sulawesi tengah yang telah memerintahkan bupati banggai kepulauan dan bupati morowali untuk memindahkan dan mengungsikan ibukota kabupaten telah memenuhi asas, substansi dan prosedur sesuai dengan undang undang nomor tahun dan peraturan perundang undangan lainnya., kemudian memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret sebagai berikut: bahwa perjuangan masyarakat kabupaten banggai untuk memekarkan wilayah banggai kepulauan menjadi daerah otonom tingkat banggai kepulauan telah berlangsung selama lebih kurang tahun dan secara kronologis dapat diuraikan, sebagai berikut: pada tahun melalui panitia pembentuk daerah otonom tingkat banggai kepulauan telah menyampaikan surat pernyataan nomor do! tanggal februari tentang pemekaran kepada menteri dalam negeri dengan memberikan tembusan kepada bupati kepala daerah tingkat banggai dan ketua dprd gr tingkat banggai luwuk. pada tahun ketua dprd gr tingkat banggai sesuai surat keputusan nomor pts tanggal agustus telah mengutus delegasi dprd gr tingkat banggai untuk menghadap pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan pemekaran banggai kepulauan menjadi daerah otonom, delegasi tersebut telah menghadap: ketua dpr gr ri. ach. syaikh ruang kerjanya pada tanggal november dirjen prod soenandar ruang kerjanya pada tanggal desember karo phb lembaga lembaga negara dan sekretaris kabinet wrote, s.h ruang kerjanya pada tanggal desember ketua mars a.h. nasution rumah kediamannya pada tanggal desember sekretaris negara alamsyah ratu perwira negara ruang kerjanya pada tanggal desember pada tahun pemuka masyarakat banggai kepulauan telah menyampaikan aspirasinya kepada wakil presiden sesuai surat nomor pangkep vii tanggal juni perihal pemekaran daerah otonom tingkat banggai kepulauan mengharapkan realisasi pemekaran kabupaten dati banggai kepulauan dengan ibukota banggai sudah dapat direalisasikan. pada tahun pemuka masyarakat banggai kepulauan dengan suratnya nomor pangkep ! !l1 tangal maret perihal data pelengkap surat permohonan tanggal juni yang ditujukan kepada bapak wakil presiden ri. kemudian bapak wakil presiden sesuai surat nomor wk. pres was ditujukan kepada saudara abdul gani agama, dan kawan kawan memberitahukan bahwa surat tersebut telah disalurkan dengan surat nomor wk. pres was tanggal januari kepada dirjen prod depdagri. pada tahun pemuka masyarakat banggai kepulauan sesuai surat nomor pangkep! v1 tanggal juni perihal realisasi pemekaran kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan telah menanyakan kembali kepada menteri dalam negeri. pada tahun pemuka masyarakat banggai kepulauan telah menyampaikan kembali aspirasinya kepada wakil presiden ri, sesuai surat nomor pangkep! vii tanggal juli perihal pemekaran daerah otonom tingkat banggai kepulauan dengan ibukotanya banggai, namun belum ada realisasinya. il. bahwa aspirasi masyarakat kabupaten banggai sebagaimana terurai pada butir atas telah disikapi pemerintah daerah tingkat sulawesi tengah melalui beberapa langkah kebijakan yang diambil, masing masing: kebijakan pemekaran kabupaten tingkat se sulawesi tengah dimasukkan dalam palu dasar pembangunan daerah tingkat sulawesi tengah pada replika vi: atas dasar kebijakan tersebut, gubernur kdh tingkat sulawesi tengah mengusulkan pemekaran kabupaten kepada mendagri sesuai surat nomor rotate tanggal november perihal usulan pemekaran kabupaten: sebagai tindak lanjut usulan pemekaran kabupaten, sebagaimana maksud pada butir atas, gubernur kdh tingkat sulawesi tengah mengusulkan penelitian kepada mendagri sesuai surat nomor rotate tanggal september perihal penelitian pemekaran wilayah daerah tingkat se sulawesi tengah. ill. bahwa atas dasar usulan pemekaran yang ajukan gubernur kdh tingkat sulawesi tengah kepada mendagri tersebut, pemerintah kabupaten daerah tingkat banggai mengambil pula langkah langkah kebijakan, masing masing: mengumpulkan data data dalam rangka pemekaran kabupaten banggai sesuai surat bupati kdh tingkat banggai nomor tape tanggal februari perihal permintaan data kepada kepala kantor dinas bagian dan satuan kerja lainnya se kabupaten banggai. kepulauan sesuai surat keputusan bupati kdh tingkat banggai nomor tahun tanggal maret iv. bahwa pemerintah pusat melalui departemen dalam negeri telah pula menyahut aspirasi masyarakat kabupaten daerah tingkat banggai yang diformalkan gubernur kdh tingkat sulawesi tengah dalam bentuk usul pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat se sulawesi tengah dengan mengambil langkah langkah kebijakan, sebagai berikut: melaksanakan penelitian pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat poso dan banggai sesuai kawat mendagri nomor litbang, tanggal februari meminta kelengkapan data dalam rangka penelitian pemekaran kabupaten daerah tingkat sesuai kawat mendagri nomor p2k tanggal april melaksanakan pertemuan pejabat badan litbang departemen dalam negeri dengan musica, pimpinan dprd, kepala instansi vertikal dan dinas, serta tokoh masyarakat sesuai kawat mendagri nomor litbang tanggal september bahwa hasil penelitian pejabat badan litbang depdagri telah paparkan didalam pertemuan tanggal maret luwuk dengan unsur musica, anggota dprd tingkat ii, pejabat pemda kabupaten daerah tingkat banggai, tokoh masyarakat, swasta, dan para camat se kabupaten daerah tingkat banggai, yang pada pokoknya menguraikan hal hal, sebagai berikut: dalam menentukan kedudukan ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan yang akan dimekarkan tentukan (dua) alternatif, yaitu: banggai kecamatan banggai, silakan kecamatan tinangkung. untuk menentukan pilihan diantara (dua) alternatif calon ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan dilakukan analisis tehnis ahp terhadap beberapa kriteria yang akan dinilai, antara lain: strategi pembangunan daerah, teknis perkantoran: administrasi perkantoran: historis politis. atas dasar hasil analisis dengan tehnis ahp tim peneliti dari badan litbang depdagri menetapkan bobot kriteria diantara (dua) lokasi calon ibukota, masing masing: banggai mendapatkan bobot silakan mendapatkan bobot rekomendasi tim peneliti dari badan litbang depdagri menetapkan lokasi terbaik untuk kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah banggai kecamatan banggai. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan lisan pihak terkait dprd kabupaten banggai, sebagai berikut: bahwa dengan lahirnyaugas dan fungsi legislasi dan dprd banggai dianggap sudah selesai, bahwa dprd banggai bersama dengan bupati banggai telah melahirahwa yang termuat dalam perda mengenai lembaga adat banggai mencakup tiga etnis, yaitu etnis banggai, etnis merantau, dan etnis saluran, yang dikenal dengan istilah banggai, merantau, dan saluran: bahwa struktur yang teratas lembaga adat banggai adalah basal rangkap, tugasnya adalah mengangkat raja, memberhentikan raja, dan memberikan nasihat raja dalam pelaksanaan kerajaan pemerintahan negeri banggai. i2.6j kepulauan, kemudian memberikan keterangan tertulis dan keterangan tertulis tambahan yang terima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret dan tanggal maret sebagai berikut: keterangan bupati kabupaten banggai kepulauan tanggal maret bahwa sejak berdirinya kabupaten banggai kepulauan berdasarkan undang undang nomor tahun pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan tidak pernah menghentikan kegiatan kegiatan pengembangan budaya kebudayaan dan adat istiadat, program kegiatan pelestarian budaya dan adat istiadat terlampir). bahwa sejak pemungutan ibukota sesuai undang undang nomor tahun tentang. saat ini pemerintah daerah bersama dengan dprd sudah membentuk dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banggai kepulauan selaku instansi satuan kerja perangkat daerah) yang berwenang menangani dan membina kebudayaan, adat istiadat dan kepariwisataan wilayah kabupaten banggai kepulauan. bahwa pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan tidak menghendaki atau uar kekuasaannya atas terjadinya peristiwa tanggal februari dimana telah terjadi penyerangan kapolsek banggai dan berakibat bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian, sehingga mengakibatkan korban beberapa anggota masyarakat banggai kepulauan. fakta lapangan menunjukkan ada segelintir orang yang memprovokasi masyarakat kota banggai yang telah terbukti dengan adanya putusan pidana pengadilan negeri luwuk. bahwa bupati bersama dprd dan jajaran sosial musica kabupaten banggai kepulauan tidak pernah mengeluarkan keputusan atau aturan sejenisnya yang melarang melakukan kegiatan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dilakukan setiap warga masyarakat banggai kepulauan, bahkan pemerintah daerah menginginkan tumbuh dan berkembangnya organisasi sosial kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan daerah. hal ini ditandai dengan tumbuhnya organisasi organisasi masyarakat serta lsm lsm yang tidak terdaftar pada badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat kabupaten banggai kepulauan, tetapi tidak ada pelarangan. bahwa pemerintah daerah bersama sama dengan dprd kabupaten banggai kepulauan telah berupaya untuk melakukan pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi (dua) kabupaten sebagai solusi yang terbaik dan upaya ini telah diusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sulawesi tengah. usul pemekaran ini sudah disetujui menjadi usul inisiatif dpr ri dalam sidang paripurna dpr tanggal januari tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bahwa pemungutan ibukota kabupaten banggai kepulauan sesuai ketentuan undang undang nomor tahun dilaksanakan sejalan dengan surat surat gubernur sulawesi tengah dan menteri dalam negeri masing masing: surat menteri dalam negeri nomor otda tanggal juli surat gubernur sulawesi tengah nomor ro. pem tanggal agustus cc. surat gubernur sulawesi tengah nomor kepri tanggal oktober surat menteri dalam negeri nomor tanggal oktober surat menteri dalam negeri nomor tanggal november kawat menteri dalam negeri nomor otda tanggal april surat menteri dalam negeri nomor otda tanggal oktober kawat menteri dalam negeri nomor otda tanggal november bahwa sejalan dengan pemungutan ibukota kabupaten banggai kepulauan silakan telah dibangun sarana dan prasarana pemerintahan termasuk kantor bupati dan kantor dprd dengan mendapatkan biaya dari pemerintah pusat. saat ini instansi vertikal yang telah ada dan berkantor silakan adalah: kantor kepolisian resort banggai kepulauan, kantor dandim luwuk banggai kantor penghubung): kantor badan pertanahan nasional, kantor kpu kabupaten banggai kepulauan: kantor dinas pendapatan provinsi samgat). kantor pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan banggai kepulauan dalam proses. sementara instansi daerah seperti badan badan dan dinas dinas sudah hampir seluruhnya berkantor silakan. keterangan tertulis tambahan tanggal maret bahwa keberadaan undang undang nomor tahun merupakan keputusan dari hasil pembahasan komisi dpr bersama pemerintah dengan memperhatikan usul pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang berkembang pada saat itu: bahwa setelah menerima ruu pembentukan kabupaten banggai kepulauan dari pemerintah, maka komisi dpr melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat dan mendengar aspirasi masyarakat, bahwa sidang paripurna dpr memutuskan banggai sebagai ibukota kabupaten banggai kepulauan sesuai dan selambat lambatnya (lima) tahun terhitung sejak peresmian kabupaten banggai kepulauan kedudukan ibukota dipindahkan silakan sesuai undang undang nomor tahun bahwa setelaherdasarkan atas, maka hak hak konstitusional para pemohon adalah: penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang masih hidup: kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan baik secara perorangan maupun kolektif:hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tekanan oleh siapa pun termasuk pemerintah: hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional: hak menghormati tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan hukum adat masyarakat banggai yang terus berlaku hingga saat ini, pemegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan adat banggai adalah basal rangkap, yakni empat basal yang secara kolegial menjadi pilar penegak dan menjaga adat banggai yang terdiri dari basal kini, basal balau, basal katakan, dan basal singgolok. untuk menjalankan pemerintahan masa lalu, dan penanggung jawab penyelenggaraan adat banggai masa kini, basal rangkap mengangkat komando, atau raja. seba atau juga dikenal sebagai musyawarah tua tua adat, adalah forum musyawarah sahkan, semua pihak telah menerimanya dan dilanjutkan dengan acara syukuran bersama hotel shangri. bahwa bupati banggai kepulauan sesuai dengan sumpah jabatannya melaksanakan undang undang dan peraturan perundang undangan lainnya, kalau tidak melaksanakan berarti melanggar undang undang, bahwa dalam pelaksanaan undang undang tersebut sejalan dengan surat surat menteri dalam negeri dan gubernur sulawesi tengah yang bersifat memerintahkan kepada bupati banggai kepulauan untuk memindahkan ibukota banggai kepulauan dari banggai silakan. berdasarkan surat kawat menteri dalam negeri nomor otda, tanggal november menyebutkan pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan tidak perlu diatur dengan peraturan pemerintah karena hal tersebut sudah diatur dalam undang undang nomor tahun begitupun surat menteri dalam negeri nomor sj tanggal oktober menyebutkan pemindahan ibukota kabupaten morowali dari koloniale bungku tidak perlu diatur dengan peraturan pemerintah, karena hal tersebut sudah diatur dalam undang undang nomor tahun bupati banggai kepulauan menyampaikan bahwa situasi kamtibmas banggai kepulauan sampai saat ini dalam keadaan kondusif dan terkendali. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai kepulauan, kemudian memberikan keterangan tertulisnya bertanggal maret yang terima kepaniteraan pada tanggal maret sebagai berikut: bahwa sejak berdirinya kabupaten banggai kepulauan berdasarkan undang undang nomor tahun dprd kabupaten banggai kepulauan bersama pemerintah daerah tidak menghentikan kegiatan budaya dan adat istiadat. bahwa dprd kabupaten banggai kepulauan sejak diberlakukannya undang undang nomor tahu, secara khusus menyediakan pos anggaran melalui apbd dan bersama sama pemerintah daerah membentuk dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banggai kepulauan selaku instansi yang berkewenangan menangani dan membina kebudayaan, kepariwisataan dan adat istiadat yang ada wilayah kabupaten banggai kepulauan. bahwa pimpinan dprd kabupaten banggai kepulauan sampai saat ini tidak pernah memerintahkan kepada bendahara atau kepala sekretariat dprd untuk tidak membayarkan gaji dan tunjangan khusus kepada pemohon ii, iii dan serta hak hak lainnya yang melekat pada setiap anggota dprd. para pemohon tidak menerima gaji, tunjangan dan hak hak lainnya tersebut disebabkan karena para pemohon tidak pernah masuk kantor dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dprd sebagaimana diatur dalam tata tertib dprd banggai kepulauan termasuk mengikuti sidang sidang dprd kabupaten banggai kepulauan terhitung sejak desember hingga saat ini. bahwa pihak dprd bersama pemerintah daerah telah berupaya untuk memaksimalkan pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi (dua) kabupaten solusi yang terbaik dan upaya ini telah diusulkan bahkan sudah pada tahap pembahasan komisi dpr ri. hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan secara menyeluruh dan berkesinambungan. bahwa pihak dprd bersama jajaran unsur musica kabupaten banggai kepulauan tidak pernah mengeluarkan keputusan atau aturan sejenisnya melarang untuk melakukan kegiatan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat, akan tetapi yang dilakukan para pemohon justru adalah pelanggaran pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri luwuk, dengan demikian pemberlakuan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan uud i2.8j menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan pihak terkait sulaiman dan kawan kawan, kemudian memberikan keterangan tertulis dan keterangan tambahan yang terima kepaniteraan pada tanggal maret dan april sebagai berikut: keterangan tertulis tanggal maret pendahuluan dalam hal ini pihak terkait dalam perkara nomor puu vi perihal pengujian undang undang nomor tahun sebagai penerima kuasa dari masyarakat banggai kepulauan secara perseorangan dengan perincian pekerjaan, anggota dprd kabupaten banggai kepulauan, orang perangkat adat banggai kepulauan, sejumlah pegawai negeri sipil, anggota kpud banggai kepulauan dan sejumlah komponen masyarakat lainnya. ketentraman sebagai pihak terkait dan kondisinya suasana saat ini kabupaten banggai kepulauan terusik kembali dengan adanya permohonan pengujian undang undang nomor tahun yang diajukan oleh pemohon. pihak terkait menyadari bahwa itu merupakan hak setiap warga negara untuk mempertahankan hak hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh uud kalau memang itu dirasakan oleh pemohon, namun hal tersebut sangat disayangkan dan disesali karena hanya memperjuangkan kepentingan minoritas rakyat banggai kepulauan, dan mengorbankan mayoritas rakyat banggai kepulauan apabila permohonan pemohon dikabulkan. sungguh sangat ironis pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor tahun dilakukan saat ini, sementara saat yang bersamaan proses pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi (dua) kabupaten sudah mendapat persetujuan dan menjadi usul inisiatif dpr dalam sidang paripurna pada tanggal januari keterangan pihak terkait bertujuan untuk menjelaskan kembali secara singkat sejarah panjang pembentukan kabupaten banggai kepulauan yang berada dalam satu undang undang dengan pembentukan kabupaten buol dan kabupaten morowali yaituiawali dari terbitnya study kelayakan badan penelitian dan pengembangan departemen dalam negeri, kunjungan komisi dpr banggai dan silakan sebelum disahkannya undang undang nomor tahun sampai disahkannya undang undang nomor tahun il. rekomendasi kabupaten induk pembentukan kabupaten banggai kepulauan telah melalui syarat dan mekanismediantaranya adalah adanya rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten induk dan rekomendasi dari dprd kabupaten induk. rekomendasi tersebut memang banggai disebut sebagai bakal calon ibukota kabupaten banggai kepulauan yang akan dibentuk kelak. akan tetapi ke syarat dimaksud tidak terlepas dari hasil study kelayakan badan penelitian dan pengembangan balitbang") departemen dalam negeri saat itu yang memberikan point antara banggai dan silakan masing masing untuk banggai dan untuk silakan. hasil study kelayakan balitbang departemen dalam negeri tersebut dari awal sampai akhir sangat diwarnai dengan pesan pesan politik tingkat daerah untuk mendudukkan banggai sebagai calon ibukota kabupaten. banggai kepulauan kelak, sehingga hasilnya pun tidak objektif dan tidak valid, banyak pengaburan fakta fakta yang semestinya menjadi penilaian balitbang departemen dalam negeri agar hasilnya menjadi objektif. pengaburan fakta fakta yang pihak terkait sebut atas tidak lain adalah meminimalkan nilai silakan dari pada banggai dan membesarkan nilai banggai dari silakan, sebagai contoh, dari luas wilayah silakan dan jumlah penduduk sengaja dikecilkan yaitu silakan sebenarnya terdapat desa dan kelurahan desa baka, desa langganan, desa tompudau dan kelurahan silakan) yang tidak dibatasi oleh alam, artinya silakan satu kesatuan dengan desa lainnya, sehingga jumlah penduduknya menjadi signifikan. akan tetapi sangat disayangkan balitbang departemen dalam negeri hanya menyebutkan wilayah silakan saja dan tidak memasukkan desa lainnya, dengan demikian jumlah penduduknyapun menjadi kurang yaitu hanya silakan saja. contoh lainnya adalah seharusnya silakan ada sta, gereja, mesjid diantaranya mesjid yayasan amal bhakti muslim pancasila) dan masih banyak fakta lainnya yang seharusnya menjadi bahan penelitian, namun ternyata balitbang depdagri dengan hasil study kelayakannya tersebut tidak menyebutkan sebagai faktor penilaian, sehingga hakikat pemekaran sesungguhnya yaitu pendekatan pelayanan kepada publik tidak diperhatikan oleh balitbang depdagri. padahal masyarakat calon kabupaten banggai kepulauan berdomisili pulau peleng peling) dimana kota silakan terdapat disitu dan termasuk salah satu calon ibukota yang direkomendasikan oleh kabupaten induk selain banggai. oleh karena itu rekomendasi dari pemerintah kabupaten induk dan dprd kabupaten induk tersebut tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembahasan ruu pembentukan kabupaten banggai kepulauan oleh pemerintah bersama dpr. hal tersebut sudah sejalan dan dijamin serta diatur oleh dan uud bahwa kewenangan membentuk undang undang ada tangan pemerintah bersama sama dengan dpr. acuan yang diambil dalam pembahasan tersebut khususnya dalam penetapan ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah hasil kunjungan lapangan komisi dpr silakan dan banggai, dalam rangka pembahasan ruu oleh komisi dpr bersama pemerintah. demikian sekilas sejarah awal pembentukan kabupaten banggai kepulauan, agar ketua majelis hakim yang mulia mendapatkan gambaran singkat dari apa, mengapa dan bagaimana dan undang undang nomor tahun terbentuk. dengan demikian apabila mengungkit ungkit kembali peristiwa pra pemekaran seperti yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya mengenai tidak direkomendasikan oleh pemda dan dprd kabupaten induk, akan menimbulkan perdebatan panjang yang seharusnya bukan lagi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilainya. namun menurut pihak terkait marilah sama sama membatasi pada setelah undang undang nomor tahun disahkan yaitu apakah benar good non pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya setelah diberlakukannya tersebut, sesuai kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun bahwa ketentuan undang undang nomor tahun secara historis, merupakan hasil aspirasi masyarakat yang diajukan kepada pemerintah dan dpr, adapun yang menjadi pertimbangan terbentuknya dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: bahwa silakan yang menjadi ibukota banggai kepulauan terletak pulau peling, pulau peling adalah pulau yang terbesar diantara pulau pulau yang ada lingkungan kabupaten banggai kepulauan: bahwa mengingat pulau peling adalah pulau terbesar, maka pulau peling berpenduduk lebih banyak dari pada pulau pulau lain lingkungan kabupaten banggai kepulauan, sehingga pelayanan umum (public service) oleh pemerintah daerah terhadap warganya akan lebih efektif, bahwa kota silakan memenuhi semua kriteria yang disyaratkan oleh undang undang nomor tahun sehingga dimungkinkan dilakukan pengembangan ibukota kabupaten banggai kepulauan, tanpa mengganggu lahan lahan produktif, yang menjadi sumber kehidupan masyakarat kabupaten banggai kepulauan yang sebagian besar pekerjaannya bertani. bahwa terciptanya ketentuan undang undang nomor tahun merupakan hasil kesepakatan seluruh warga banggai kepulauan dan masalah ini telah dilakukan sosialisasi, dari hasil sosialisasi tersebut seluruh warga banggai kepulauan telah menerimanya dengan baik, termasuk warga yang berdomisili pulau banggai, hal ini terbukti sejak dilahirkan undang undang guo sampai pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat banggai kepulauan. bahwa karena terciptanya merupakan kesepakatan warga banggai kepulauan dan pihak terkait termasuk dalamnya, sehingga pemerintah dan dpr menyepakati adanya dan yang dituangkan dalam undang undang nomor tahun sehingga pihak terkait berkewajiban untuk tetap mempertahankan ketentuan undang undang nomor tahun sebab apabila sekelompok masyarakat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi dengan maksud mencabut undang undang nomor tahun atau setidak tidaknya menyatakan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. iii. kedudukan pemohon dalam mewakili masyarakat adat banggai sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanggal februari pemohon yang mewakili masyarakat adat banggai melalui kuasanya telah dinasihati oleh hakim panel agar dalam perbaikan permohonannya dapat memberikan atau menunjukkan surat keputusan penunjukan sebagai wakil masyarakat adat banggai oleh seluruh perangkat adat banggai kepulauan, namun hingga sidang panel ke ll tanggal maret kuasa pemohon tidak dapat menunjukkan apa yang telah dinasihati oleh hakim panel saat itu. sebaliknya sebagai pihak terkait dapat menunjukkan bahwa semua perangkat adat kabupaten banggai kepulauan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh pemohon bahkan hasil seba (sarana musyawarah pengambilan keputusan adat banggai) yang dilaksanakan pada tanggal februari dalamnya hadir pemohon telah memutuskan hal hal yang berkaitan dengan pengujian undang undang nomor tahun kemudian dituangkan dalam bentuk risalah yang pihak terkait kutip sebagai berikut: untuk tidak menambah dan mengurangi hal hal yang sudah diajukan mahkamah konstitusi seraya menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi, apakah dengan bahan bahan yang sudah dimohonkan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. apabila ternyata bahan bahan masukan tersebut tidak memenuhi syarat maka komando banggai menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi untuk menghentikan dan atau tidak melanjutkan persidangan sebagaimana surat kuasa khusus kepada kuasa hukum arifin musa, s.h associate tertanggal desember menugaskan kepada (dua) perangkat adat dari komisi ampat masing masing: drs. syamsudin agama mayor ngopi kerajaan banggai) jusuf bahan hukum tua kerajaan banggai) untuk mewakili komando banggai dan perangkat adat lembaga musyawarah adat banggai guna menghadiri sidang panel mahkamah konstitusi jakarta pada tanggal maret jam wib. (terlampir sebagai bukti pihak terkait bertanda bahwa selain hasil seba sebagaimana tersebut atas, semua perangkat adat yang ada kabupaten banggai kepulauan tidak menyetujui tindakan pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan pengujian undang undang nomor tahun sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tanggal februari dan tanggal februari yang ditujukan kepada mahkamah konstitusi (terlampir sebagai bukti pihak terkait bertanda dan dengan demikian tindakan kuasa hukum pemohon memperbaiki permohonannya berdasarkan atas kuasa yang diberikan pemohon tertanggal desember secara hukum menjadi tidak sah. demikian pula kedudukan pemohon dalam permohonan pengujian undang undang nomor tahun secara hukum menjadi tidak sah pula dan batal demi hukum, karena tidak memiliki lagi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang undang nomor tahun iv. keberatan keberatan diajukannya pengujian undang undang nomor tahun diajukannya permohonan pengujian undang undang nomor tahun oleh pemohon dengan alasan pemberlakuan telah merugikan hak hak konstitusional pemohon sebenarnya tidak berbeda dengan pihak terkait yang tidak menginginkan adanya pengujian undang undang nomor tahun dengan alasan: bahwa pihak terkait dengan pemohon sama sama warga banggai kepulauan yang mempunyai adat, budaya, tradisi, bahasa dan suku yang sama, sehingga pihak terkait akan dirugikan hak hak konstitusionalnya apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahwa khusus kedudukan hukum pemohon pihak terkait berpendapat sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) lagi sesuai dengan alasan tersebut pada angka romawi iii tersebut atas, sedangkan kedudukan hukum pemohon lainnyapun juga demikian tidak mempunyai kedudukan hukum dengan alasan: pemohon ii, dan masing masing disebutkan sebagai warga negara, tetapi kemudian dalam penguraian permohonannya mengemukakan fungsi fungsi sebagai anggota dprd banggai kepulauan periode dengan mendasari kedudukannya sesuai dengan uud dan undang undang nomor tahun ketentuan sebagaimana diatur dalam tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan dprd, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemilihan anggota dpr, dpd, presiden, wakil presiden dan dprd, serta pengaturan hak anggota dprd, yang sama sekali tidak bersinggungan apalagi bertentangan dengan ketentuan pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan, sesuai dengan undang undang nomor tahun ketentuan mengenai fungsi fungsi sebagai anggota dprd dan ketentuan mengenai pemindahan ibukota adalah dua hal pengaturan yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. fungsi fungsi anggota dprd akan tetap dapat dilakukan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun artinya dengan fungsi fungsi pemohon sebagai anggota dprd tidak akan hilang. pemohon vi, vii dan viii, masing masing terhukum oleh pengadilan negeri luwuk dengan mendasari kedudukan hukumnya berdasarkan uud dengan keberatan atas pemberlakuan undang undang nomor tahun tidak didahului dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun menurut hak terkait alasan yang dikemukakan pemohon khususnya undang undang nomor tahun tidak relevan karena undang undang nomor tahun bersifat tertutup, maksudnya tersebut tidak diperlukan penafsiran dan pengaturan lebih lanjut (norma tertutup), jadi tidak diperlukan lagi adanya peraturan pemerintah dalam pelaksanaan undang undang nomor tahun samping itu permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan kewenangan mahkamah konstitusi sesuai ketentuan huruf yangix, dan xii, masing masing perorangan yang kehilangan suami dan anak kandung yang menjadi korban peristiwa februari yang mendasari kedudukan hukumnya sesuai dengan ketentuan uud pemohon merasa dirugikan akibat memberlakukan undang undang nomor tahun karena tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun alasan pemohon membenturkan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun adalah bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, sesuai ketentuan sebagaimana tersebut atas. bahwa permohonan pemohon yang menguraikan kerugian konstitusionalnya dengan melandasi yurisprudensi mahkamah konstitusi nomor puu tanggal mei yang menyebutkan (lima) syarat yang harus dipenuhi bagi suatu kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu ketentuan undang undang, menurut pihak terkait permohonan pemohon dalam perkara guo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, dengan alasan: kesempatan mengembangkan budaya dan kebebasan masyarakat dalam memelihara budaya tetap ada dan tetap sejalan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun dan tidak satu pun ditemukan adanya hambatan pengembangan budaya banggai kepulauan. dengan diberlakukannya undang undang nomor adat tertinggi untuk pengisian posisi basal rangkap dan penetapan dan pengaturan aturan aturan adat yang dianggap prinsipil. secara prinsipil basal rangkap bertanggung jawab agar masyarakat banggai, yang saat ini meliputi wilayah kabupaten banggai kabupaten induk) dan kabupaten banggai kepulauan, senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai nilai budaya dan aspirasi masyarakat, termasuk hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan hak untuk dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dalam musyawarah tua tua adat se kabupaten banggai banggai tanggal desember (yang juga dihitung sebagai seba pertama), menyusul wafatnya komando syukuran aminuddin amir pada tanggal agustus mohammad char amir diangkat dan ditetapkan sebagai komando sekaligus ketua lembaga masyarakat adat banggai yang disingkat lab. termasuk dalam kewenangan komando, ketua lembaga musyawarah adat banggai, adalah mewakili masyarakat adat banggai dalam berhubungan dengan pihak luar (pemerintah, lembaga negara termasuk pengadilan, dan kelompok masyarakat adat lainnya). untuk diketahui: dalam melaksanakan tugasnya, komando dibantu oleh komisi ampat komisi empat) yang terdiri dari parabola atau hukum tua, gugu, mayor ngopi dan kapitan laot: ii. disamping komisi ampat terdapat pula kale (pemimpin keagamaan) dan mian tuu, iii. untuk penyelenggaraan adat wilayah yang lebih kecil tunda menunjuk pemimpin yang juga diberi gelar basal (di wilayah yang berbahasa banggai, tetapi berbeda kekuasan dan kewenangannya dengan basal rangkap), bosan (di wilayah yang berbahasa balangan), dan bosan (di wilayah yang berbahasa saluran): kekuasan basal, bosan, dan bosan kurang lebih dibangun dengan kekuasaan kepala distrik sebelum jepang masuk, yang dikenal sebagai gun atau kuno pada masa jepang. tahun sama sekali tidak ada perlakuan diskriminatif dan perpecahan masyarakat banggai kepulauan. lagi pula alasan alasan yang dikemukakan oleh pemohon, menurut pihak terkait tidak mempunyai hubungan hukum antara keinginan mempertahankan ibukota dengan hak hak konstitusi sebagaimana dikemukakan pada butir dan atas. kerugian konstitusional pemohon yang berprofesi sebagai anggota dprd sebagaimana yang dijamin dalam undang undang nomor tahun yaitu hilangnya kesempatan mengajukan rancangan perda dan lain lain sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan pemohon berikut kerugian sebagaimana yang diatur dalam dan uud sama sekali tidak berbenturan dengan norma ketentuan undang undang nomor tahun karena pemohon sama kedudukannya dengan pihak terkait sebagai anggota dprd yang hingga saat ini kerugian konstitusionalnya tidak hilang akibat berlakunya pemohon ii, ill dan dapat dikatakan memang sengaja tidak menggunakan hak haknya sebagai anggota dprd, bukan karena pemberlakuan tetapi tidak setuju pemberlakuan sehingga kerugian konstitusional pemohon sebagaimana dijamin uud menjadi tidak jelas atau tidak ada. kerugian pemohon vi, vii dan viii sebagaimana diatur dalam dan uud yang didalilkan pemohon bukanlah kerugian konstitusional. dipidanakannya pemohon oleh pengadilan negeri luwuk adalah disebabkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, sehingga tidak ada hubungan kausalitas (causal terbang) dengan pelaksanaan undang undang nomor tahun oleh karenanya tidak ada kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon. kerugian pemohon ix, dan xii sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan ketentuan undang undang nomor tahun karena antara pemindahan ibukota dengan meninggalnya suami dan anak pemohon adalah merupakan dua persoalan dan konsekuensi logis terhadap pelanggaran hukum lain. bahwa dari uraian uraian yang telah pihak terkait sebutkan pada butir tersebut atas, terlihat fakta fakta bahwa syarat syarat kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei berupa adanya hak konstitusional yang diberikan uud hak konstitusional pemohon dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji, adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau bersifat potensial akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) dan kemungkinan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional tidak terjadi, menurut hemat pihak terkait permohonan pemohon tidak memenuhi syarat syarat tersebut atas. bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia menolak permohonan para pemohon dalam perkara guo. keterangan tertulis tambahan tanggal april bahwa undang undang nomor tahun munculnya tidak secara tiba tiba melainkan terdapat adanya usulan dan rekomendasi dari balitbang departemen dalam negeri, pemerintah kabupaten induk dan dprd kabupaten induk kabupaten banggai), sebagai ibukota alternatif selain banggai. bahwa berkaitan dengan kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan, pendapat akhir fraksi abri dan fraksi pdi dalam sidang paripurna dpr tanggal september terhadap ruu tentang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota termasuk dalamnya undang undang nomor tahun bersama ini perkenalkan pihak terkait mengutip pendapat akhir kedua fraksi tersebut atas, pengutipan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kembali proses awal pembentukan undang undang nomor tahun khususnya akan tetapi hanya sebatas untuk bahan pertimbangan ketua anggota majelis hakim konstitusi dalam rangka menyikapi keterangan pemohon pada sidang sebelumnya, kutipan itu adalah sebagai berikut: fraksi pdi dari berbagai permasalahan yang timbul selama pembahasan masalah yang paling krusial adalah masalah pemilihan calon ibukota daerah otonom baru yang akan dibentuk. hal ini dapat dimaklumi karena untuk penentuan calon ibukota dalam mempertimbangkan tidak semata mata didasarkan kriteria yang bersifat teknis semata. banyak faktor lain yang tidak terukur yang harus dipertimbangkan yaitu faktor sosial budaya, faktor sosial politik, faktor kesejarahan bahkan faktor kepentingan ikut berpengaruh. menyadari betapa rumitnya permasalahan penentuan calon ibukota untuk beberapa calon daerah otonom komisi yang diserahi tugas membahas ruu bersama pemerintah dituntut bersikap objektif dan rasional tanpa melibatkan diri pada berbagai kepentingan yang ada. sikap objektif dan rasional diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan. namun ternyata hal ini tidak cukup, selain objektivitas masih diperlukan kearifan semua pihak, semua aspirasi harus dipertimbangkan dengan seksama, bukan saja aspirasi yang disampaikan secara formal oleh lembaga lembaga formal tetapi juga kelompok kelompok masyarakat seperti yang terjadi daerah riau. apa yang telah terjadi kesepakatan dalam pembahasan, setelah melalui lobi berulang kali, adalah kompromi yang diharapkan merupakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (win win solution)". fraksi abri didalam mempedomani pokok pokok pikiran pembentukan provinsi dan kabupaten kota tersebut, dalam pembahasan ruu tersebut, fraksi abri tetap menggaris bawahi perkembangan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang daerah yang berkaitan erat dengan ruu ini . aspirasi masyarakat yang terus berkembang selama berlangsungnya pembahasan ruu tersebut salah satunya adalah perbedaan pandangan maupun pendapat dikalangan masyarakat setempat tentang penetapan ibukota. meskipun penetapan ibukota hanya salah satu komponen dani keseluruhan proses pemekaran atas pembentukan daerah, tetapi bernilai sangat strategis, karena itu ibukota harus disepakati oleh semua pihak. untuk itu fraksi abri sangat bersyukur bahwa akhirnya masalah ibukota tersebut dapat dicapai kesepakatan meskipun melalui perdebatan dan diskusi serta lobi yang panjang. terdapat wilayah yang sangat krusial dalam menetapkan ibukota, yang pada akhirnya dapat diperoleh kesepakatan sebagai berikut: provinsi irian jaya barat dengan ibukota sementara sorong, yang kemudian akan dipindahkan manokwari, provinsi maluku utara dengan ibukota sementara ternate, yang kemudian akan dipindahkan sofia, kabupaten boalemo dengan ibukota sementara tilamute, yang kemudian akan dipindahkan marga, kabupaten banggai kepulauan dengan ibukota sementara banggai, yang kemudian akan dipindahkan silakan peleng: kabupaten morowali dengan ibukota sementara koloniale, yang kemudian akan dipindahkan bungku, kabupaten rokan hilir dengan ibukota sementara bagan siapaapa, yang kemudian akan dipindahkan ujung tanjung bahwa selain kedua fraksi tersebut atas, fraksi golkar dan fraksi ppp mempunyai pandangan yang sama soal ibukota ini. bahwa dari pendapat akhir fraksi fraksi terebut atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan ibukota kabupaten banggai kepulauan sudah melalui proses panjang, lobi dan kesepakatan semua pihak. oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi para pemohon untuk menyatakan bahwa undang undang nomor tahun merupakan yang tiba tiba muncul dan tidak aspirasi. bahwa sehubungan dengan substansi permohonan para pemohon yang meliputi antara lain: akibat diberlakukannya undang undang nomor tahun maka kerugian konstitusional pemohon yaitu tidak diakuinya dan dihormatinya hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat banggai oleh karena itu menurut pemohon bertentangan dengan uud pelaksanaan undang undang nomor tahun menurut pemohon ii, iii dan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun sehingga para pemohon dirugikan karena tidak dapat menggunakan hak hak konstitusionalnya, berdasarkan dan uud pelaksanaan undang undang nomor tahun menurut pemohon vi, vii dan viii tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon berupa dijatuhinya pidana (hukuman) oleh pengadilan negeri luwuk, sebagaimana dijamin dan pelaksanaan undang undang nomor tahun menurut pemohon ix, dan xii tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun sehingga mengalami kerugian konstitusional para pemohon berupa kehilangan suami dan anak kandung, sebagaimana dijamin uud bahwa kerugian konstitusional yang dirumuskan oleh para pemohon sebagaimana tersebut pada butir (empat) atas, sama sekali tidak mempunyai hubungan sebab akibat (causal terbang), tidakkarena itu tidak ada alasan konstitusional bahwa norma undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud dengan demikian berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa selain dari permohonan para pemohon yang tidak mempunyai substansi pengujian undang undang undang undang nomor tahun terhadap uud tersebut atas, kuasa yang diberikan oleh bosan batu, kingdom, bagaimana dan bunga (kecamatan kecamatan yang ada kabupaten induk) tidak relevan dengan kepentingan banggai kepulauan. sehingga kuasa dari ke empat bosan tersebut atas menjadi tidak sah. bahwa lagi pula dalam permohonan para pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun hanyalah pemohon yang mengatasnamakan masyarakat adat banggai, namun kedudukan hukumnya (legal standing) sudah tidak sah dengan adanya seba tanggal februari menimbang bahwa pada tanggal april kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan tambahan penjelasan para pemohon, yang selengkapnya cukup ditunjuk dalam berkas permohonan, i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan pemerintah menteri hukum dan hak asasi manusia dan menteri dalam negeri), kemudian memberi keterangan tertulis bertanggal april yang terima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april sebagai berikut: umum provv(lima)(lima)(tiga), dan(tujuh)padanomorfi nomoruntuk dan atas nama mewakili kesatuan masyarakat adat banggai yang masih hidup dan diakui keberadaannya, juga mewakili perseorangan warga negara indonesia, yangtelah memindahkan ibukota kabupaten banggai kepulauan banggai silakan, telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud karena ketentuan guo menurut para pemohon pembentukannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat adat banggai, lebih berorientasi pada strategi politik praktis, tidak memperhatikan aspek sosial budaya, aspek kesiapan sumberdaya manusia dan aspek kemampuan sosial ekonomi, ketentuan guo dianggap gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakatadat dan menimbul adat, selain itu para pemohon juga mempertentangkan undang undang yang dimohonkan untuk diuji dengan peraturan perundang undangan lainnya oleh karena komando adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam persekutuan masyarakat hukum adat banggai, dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia, maka komando (in cast komando mohammad char amir) berhak mewakili masyarakat hukum adat banggai dalam pengajuan judicial review pada mahkamah konstitusi, termasuk menunjuk kuasa hukumnya. pemohon perorangan, pemohon ii, pemohon iii dan iv, masing masing perorangan warga negara indonesia dengan pekerjaan sebagai anggota dprd kabupaten banggai kepulauan, periode menurut uudsementara itu uud mengatur, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang sementara itu pula dalam uud mengaturndang undang nomor tahun menetapkan anggota dprd mempunyai hak: (a). mengajukan rancangan perda, (b). mengajukan pertanyaan, (c). menyampaikan usul dan pendapat: (d). memilih dan dipilih: (e). membela diri, (f). imunitas: (g). protokoler, dan (h). keuangan dan administratif. sejak bulan september telah diambil langkah langkah, atau inisiatif inisiatif oleh bupati irianto malintang dan sebagian anggota dprd banggai kepulauan untuk memindahkan ibukota kabupaten banggai dari kota banggai silakan dengan mendalilkan ketentuan undang undang nomor tahun berdasarkbahwa, perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi (yaitu), sehingga menurut pemerintah, jika memang benar terdapat ekses (akibat) yang timbul atas implementasi undang undang guo, yang dapat mengancam eksistensi dan menimbulkan perpecahan masyarakat adat banggai, maka hal tersebut tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusional pemberlakuan undang undang guo, juga jika terjadi tumpang tindih atau disharmoni antara peraturan perundang undangan yang setara (undang undang yang satu dengan undang undang yang lain), maka menurut pemerintah menjadi kewenangan pembuat undang undang presiden dan dpr) untuk mengharmonisasikan, merubah (amandemen) maupun menggantinya melalui mekanisme legislative review.,menurut pemerintahdan dewan perwakilan rakyat, diundangkan dalam lembaran negara. karena itu menurut pemerintah, anggapan para pemohon yang menyatakan menyatakan proses berikut: iii.nyatakan sebagai berikut: . ketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud yang menyatakan sebagai berikut: menyatakan, segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak".sianggap bertentangan de, guna menilai konstitusionalitas suatu undang undang dalam pengujian formil (formel toetsingsundang undang tersebut. bahwa proses pembahasbersama dewan perwakilan rakyat, diundangkan dalam lembaran negara, disosialisasikan dan adanya ketersediaan waktu penyesuaian yang cukup lama tahun) guna penetapan kota selatan sebagai ibukota kabupaten banggai kepulauan. juga dapat disampaikan bahwa proses pembahasan sampai dengan pengessebaliknya undang undang guo dibentuk dengan memperhatikan aspirasi (kehendak) masyarakat kabupaten banggai sulawesi tengah, maupun asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. terhadap pengujian materiil (materiel toetsingrecht) materi muatkarena ituabupaten banggai kepulauan provinsi sulawesi tengah, telah memenuhi, dengan kronologis sebagai berikut: pembentukan kabupaten banggai kepulauan merupakan aspirasi masyarakat kabupaten banggai yang dituangkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat banggai nomor pts dprd tanggal juni tentang pemekaran dan penetapan ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan dan ditindaklanjuti dengan keputusan dewan perwakilan rakyat daeraheputusan daerah tingkat morowali dan kabupaten daerah tingkat morowali. sesuaipada menyatakan bahwa ibukota banggai kepulauan berkedudukan banggai selanjutnya dalam menyatakan bahwa selambat lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, terhitung sejak peresmian kabupaten banggai kepulauan kedudukan ibukota dipindahkan silakan. untuk pelaksanaan pemindahan kedudukan ibukota banggai kepulauan dari banggai silakan sudah beberapa kali disampaikan surat menteri dalam negeri kepada gubernur sulawesi tengah dan bupati banggai kepulauan antara lain: surat menteri dalam negeri nomor tda tanggal juli perihal pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan....kabupaten morowali, mengingatkan kembali kepada bupati banggai kepulauan dan bupati morowali untuk segera melakukan persiapan pemindahan ibukota.ketentuan peraturan perundang undangan. surat gubernur sulawesi tengah nomor ro.pemurat gubernur sulawesi tengah nomor ro.pemupaya pemindahan kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan telah dilaksanakan sebagaimana suratkepulauan dari jalan soekarno hatta nomor banggai jalanrapat yaitu peserta rapat sepakat sesuaiiberkenaan dengan hal hal tersebut bupati banggai kepulauan telah melaksanakan pemindahan kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan sebagaimana yang diamanatkan dalam dari uraian tersebut atas, pemerintah berpendapattap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat negara kesatuan republik indonesia. i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan dewan perwakilan rakyat, yang kemudian memberi keterangan tertulis bertanggal april dan dimohonkan untuk diuji materiil.arakni dalam ketentuan ketentuan dimaksud oleh para pemohomenurut para pemohon dianggap bertentangan atau melanggar uud yaitu: kesatuan masyarakat adat banggai kesatuan masyarakat adat banggai merasa kehilangan kesempatan sebagaimana dijamin uud yakni dalam hal: memajukan kebudayaan masyarakat adat banggai dalam pusat arena pemerintahan daerah, karena fasilitas transportasi menujusebagai anggota lembaga negara penyelenggara pemerintahan pemohon prinsipal ii, iii, dan dalam kapasitasnya sebagai anggota dprd kabupaten banggai kepulauan mendalilkan perlunya peraturan pemerintah untuk pemindahan dimaksud. akan tetapi oleh karena sebagian kolega pemohon, yakni anggota dprd kabupaten banggai kepulauan, dan bupati banggai kepulauan mendalilkan bahwa oleh karena ketentuan undang undang guoterhitung sejak januari (diantaranya sidang paripurna pembahasan apbd kabupaten banggai kepulauan tahun sebelum pemindahan secara 'resmi' pada januari sejak oktober bupati irianto malintang dan sebagian anggota dprd banggai kepulauan, termasuk salah satu wakil ketua dprd banggai kepulauan tidak pernah lagi berkantor kantor bupati dan dprd banggai kepulauan. alih alih, mereka merintis upaya upaya untuk memindahkan secara 'permanen' penyelenggaraan pemerintahan silakan. bahwa oleh karena memandang pemindahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya (daerah pemilihan), maka para pemohon menolak untuk pindah silakan. para pemohon berpendapat pemindahan ibukota kabupaten banggai tanpa peraturan pemerintah jelas merupakan tindakan inkonstitusional. oleh karena itu sejak januari pemohon prinsipal ii, iii, dan kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin undang undang nomor tahun yang merupakan penjabaran dan diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dimaksudkan uud perpecahan masyarakat banggai kepulauan antara yang pro banggai dan pro silakan, sejak penetapan undang undang guo, namun baru meledak saat hendak dilaksanakan dan terus berlangsung hingga saat ini.pemerintahan dilanggar dan tidak dihormatirorangan kerugian konstitusional yang dianggap oleh pemohon ii, iii dan yakni berkaitan dengan itu kehilangan kesempatan untuk: (a) mengajukan rancangan perda peraturan daerah) (b) mengajukan pertanyaan (c) menyampaikan usul dan pendapat (d) memilih dan dipilih (e) membela diri (f) imunitas protokoler, dan (h) keuangan dan administratif. pemohon ii, ill dan juga mengemukakan hak hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dijamin oleh dan uud kerugian hak hak konstitusional yang dianggap oleh pemohon vi, vii dan viidak adanya kepastian hukum serta hilangnyasebagaimana dijamin dalam dan uud dengan telah diutusnya perkara yang menyeret para pemohon oleh majelis hakim pengadilan negeri luwuk, kebebasan para pemohon selaku warga negera dilanggar. kerugian hak hak konstitusional yang dianggap oleh pemohon ix, dan xelah menciptakan ketidakpastian hukum dan geos berupa meletusnya kekerasan berdarah pada tanggal februari dan merampas hak hak konstitusional para pemohon serta kehilangan anggota keluarga (suami dan anak kandung) yang menjadi korban meninggal akibat penembakan aparat kepolisian yang menangani secara brutal aksi demonstrasi massa yang seharusnya dijamin sebagaimana diatur dalam uud ketentuan undang undang guo, yang menurut para pemohon dianggap bertentangan atau melanggar dengan uud yaitu dan dan uud yaitu: menyebutkan bahwayebutkan bahwa, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur undang undang. menyebutebutkan bahwa. menyebut . menyebutebutkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. menyebutkan bahw. menyebutkharushak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan. mengenai status para pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut: pemohon menyatakan mewakili kesatuan masyarakat hukum adat banggai kepulauan. atas pernyataan ini, perlu ada klarifikasi atau terminologi yang pasti dan jelas apakah semua masyarakat hukum adat dan perangkat adat lembaga musyawarah adat banggai menyetujui tindakan yang dilakukan oleh pemohon jika tidak terdapat klarifikasi yang dapat dijadikan acuan pemohon tidak dapat menyatakan bahwa dirinya mewakili seluruh aspirasi kesatuan masyarakat hukum adat yang sampai sekarang masyarakat tersebut tidak terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi pemohon menyatakan dirinya telah menderita kerugian konstitusional. pemohon ii, ill, dan dalam kedudukannya sebagai anggota dprd kabupaten banggai kepulauan periode yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada dan uud dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah tidak ada relevansinyasepanjang yang bersangkutan masih sebagai anggota dprd, maka hak sebagai anggota dprd sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah masih tetap dapat dilakukan. dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional dari para pemohon. pemohon vi, vii, dan viii masing masing terpidana kurungan bulan, bulan, dan tahun dengan masa percobaan masing masing tahun, tahun dan tahun, yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada uud dengan keberatan atas pemberlakuan undang undang nomor tahun dengan tidak adanya peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun adalah tidak relevan karena undang undang nomor tahun dasar hukum pembentukannya adalah undang undang nomor tahun sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam undang undang tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang lahir kemudian setelah undang undang nomor tahun oleh karena itu hilangnya kebebasan para pemohon bukan sebagai akibat ketentuan undang undang nomor tahun tetapi semata mata karena para pemohon terbukti pengadilan telah melakukan tindak pidana. pemohon ix, xi, dan xii masing masing adalah ahli waris dari korban meninggal pada kekerasan februari yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada uud para pemohon merasa dirugikan akibat pemberlakuan undang undang nomor tahun karena tidak memberikan kepastian hukum. ketentuan undang undang nomor tahun sama sekali tidak melanggar hak konstitusional para pemohon, karena tidak bertentangan dengan uud para pemohon guo sampai saat ini tidak terganggu dalam menjalankan aktivitasnya dan masih tetap berjalan dengan baik, pemerintah daerah tetap memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk menjalankan aktivitasnya dan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, sehingga ketentuan undang undang nomor tahun tidak menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon. berdasarkan uraian tersebut pada point sampai dengan telah jelas bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional bagi para pemohon atasoleh karena ituketerangan dprenyusunan rancangan undang undangpelaksanaan hak konstitusional dpr yang diamanatkan dalam juncto uud menentukan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, sedangkan menentukan bahwa dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. selanjutnya prosedursesuai prosedur, karena sudah dibahas bersama antara dewan perwakilan rakyat dan presiden yang dalam hal ini diwakili oleh menteri yang terkait. pembahasan tersebut khususnya dalam penetapan ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah hasil pemantauan kunjungan lapangan komisi dpr silakan dan banggai dalam rangka pembahasan ruu oleh komisi dpr bersama pemerintah. ketentuan mengenai dan undang undang nomor tahukepada pemerintah dan dpr, dengan pertimbangan antara lain: bahwa silakan dipilih sebagai ibukota kabupaten banggai kepulauan terletak pulau peling, yang merupakan pulau terbesar diantara pulau pulau yang ada lingkungan kabupaten banggai kepulauan. bahwa pulau peling berpenduduk lebih banyak daripada pulau pulau lain lingkungan kabupaten banggai kepulauan, sehingga pelayanan umum atau public service oleh pemerintah daerah terhadap warganya akan lebih efektif dan lebih proporsional dengan tidak mengabaikan bagi warga pulau yang lain. bahwa kota silakan oleh pembentuk undang undang nomor tahun dinilai memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang undang nomor tahun secara kronologiaspirasi sebagian besar masyarakat kabupaten banggai dan telah dibahas oleh dpr bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan uud dan oleh karena itu, dpr tidak sependapat dengan alasan argumentasi yang diajukan oleh para pemohon guo yang menyatakan bahwertentangan dengan uud dan juga bertentangan dengan ketentukibatkan kerugian konstitusional, dengan penjelasan sebagai berikuidasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sehingga tidak tepat jika dipertentangkan dengan undang undang nomor tahun penetapan ibukota kabupaten silakan telah secara tegas ditentukan sejak awal dalam undang undang pembentukan kabupaten tersebut, dengan demikian tidak perlu menunggu peraturan pemerintah lagi untuk menetapkannya. selanjutnya penetapan ibukota silakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil kunjungan komisi dpr silakan dan banggaikai kepulauan menyatakan bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai. selanjutnya menyatakan bahwa kedudukan ibukota dipindahkan silakan. dari ketentuan tersebut secara tegas pada hakikatnya penentuan ibukota kabupaten banggai kepulauan sejak awal telah dipilih silakan, hanya saja pelaksanaannya ditentukan paling lambat (lima) tahun terhitung sejak peresmian kabupaten banggai kepulauan. selanjutnya untuk pelaksanaan pemindahan kedudukan ibukota kabupaten banggai kepulauan dari banggai silakan yang merupakanbeberapa kali menteri dalam negeri mengirim surat kepada gubernur sulawesi tengah dan bupati banggai kepulauan, antara lain: surat menteri dalam negeri nomor otda tanggal juli perihal pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan:otda tanggal oktober perihal pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan: kawat menteri dalam negeri nomor otda tanggal november bupati morowali untuk segera melalukan persiapan pemindahan ibukota. uud sehingga sebagai warga negara para pemohon menjadi korban ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. samping kerugian konstitusional yang berkaitan dengan profesi yang dijamin oleh konstitusi tersebut dalam point ketentuan dan pelaksanaan ketentuan undang undang guo telah merugikandan pelaksanaan ketentuan undang undang guo telah menimbulkan tafsir bahwa pemindahan ibukota sebagaimana yangdapat diabaikan, juga bertentangan dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. sebagai akibat dirasakannya pengambilalihan materi peraturan pemerintah oleh undang undang guo, dalam pelaksanaannya guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga para pemohon mengalami kerugian konstitusional pemohon ii, iii dan yang secara profesi dijamin undang undang nomor tahun yang merupakan penjabaran dan uud dan sebagai warga negara biasa dijamin juncto uud dengan demikian hak hak konstitusional para pemohon telah dirugikan oleh adanya ketentuan undang undang nomor tahun cc. pemohon perorangan, pemohon pemohon vi, pemohon vii dan pemohon viii, masing masing ter karena didakwa melanggarperaturan perundang undangan. surat gubernur sulawesi tengah nomor ro.pem g.st,surat gubernur sulawesi tengah nomor ro.pem g.stbahwa sesuai dengan amanatpakatpemindahan ibukota banggai kepulauan dari banggai silakan telah dilaksanakan sebagaimana dikemukakan dalamjalan krirbahwa berdasarkan seluruh uraian dan keterangan tersebut atas, maka ketentuantidak terkait dan tidak bertentangan dengan dan dan uud oleh karena itu, dpr mohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonanterhadap pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud, menyataah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal april telah didengar keterangan ahli pemohon yang memberikan keterangan bawah sumpah bernama prof. dr. muin mahmal, s.h.,mh, ahli hukum tata negara, universitas muslim indonesia, makassar) dan halida, s.s., hum ahli sejarah kebudayaan masyarakat sulawesi tengah, dosen sejarah universitas tadulako, palu)ahli pemohon prof. dr. muin mahmal, s.h.,mh, dasar hukum uudndang undang nomor tahun ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai . ibukota banggai kepulauan berkaitan erat dengan konsiderans menimbang sebagai tujuan dan landasan filosofis dan sosiologis pada huruf dan yaitu memperhatikan aspirasi masyarakat dan .luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik." dipandang perlu membentuk kabupaten banggai kepulauan sebagai pemekaran dari kabupaten bangga . ini berarti bahwa harus ada ketentuan hukum lain, selain dari undang undang nomor tahun namun ketentuan lain, dimaksud sampai dewasa ini belum ada. dengan demikian ibukota banggai kepulauan yang sah sampai sekarang adalah banggai. hal tersebut berarti pula bahwa segala upaya atau perbuatan nyata (feitleykhanding) memindahkan ibukota banggai kepulauan dari banggai adalah melanggar hukum, yang berakibat dianggapnya pula hak konstitusional para pemohon. satu satunya dalil yang digunakan bupati banggai kepulauan adalah undang undang guo. karena itu menurut pendapat hukum adalah satu satunya cara untuk memulihkan hak konstitusional para pemohon yang dijamin uud dan dilanggar atas dasar undang undang guo mahkamah konstitusi harus membatalkan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun yang telah dicabut dan diganti dengan undang undang nomor tahun menyatakan: daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan dan sebagainya, pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan undang undang: . dan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahmeliputi paling sedikit (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. kata persetujuan dprd pada berarti fotografi, artinya tidak dapat diubah, kecuali dprd sendiri. selanjutnya kata sosial dan politik pada sudah pasti dapat dimengerti oleh pembentuk undang undang guo, bahwa penetapan undang undang guo, akan menimbulkan ketidakamanan, perpecahan dalam masyarakat. hal mana justru sangat bertentangan dengan kearifan budaya yang terpelihara banggai kepulauan melalui wadah lembaga adat. dengan demikian sangat nyata merugikan hak konstitusional masyarakat adat banggai kepulauan. demikian pula kata syarat lokasi, calon ibukota pada juga bermakna hukum, bahwa tidak dapat diubah, sedangkan kata syarat sarana dan prasarana pemerintahan, harus dimaknai secara hukum bahwa norma tersebut hak konstitusional rakyat (sebagaimana telah ditetapkan dprd dan pemerintah) sebagai upaya untuk menentukan kesejahteraan masyarakat melalui upaya efisiensi. undang undang nomor tahun tentang pembentukan antara lain kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan . materi muatan peraturan perundang undangan harus mengandung asas antara lain asas pengayoman,danfatau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan . kata pengayoman tersebut atas, bermakna yuridis bahwa menumbuh kembangkan nilai yang tumbuh masyarakat, dalam hal ini lembaga adat yang dijamin dalam uud hal mana nyata nyata dilanggar oleh pembentuk undang undang guo khususnya norma ketentuan undang undang guo. sedangkan kata ketertiban dan kepastian hukum menunjukkan bahwa akibat dari pelanggaran tersebut, maka keadaan menjadi rawan (lawan) dari ketertiban, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya menjadi kewajiban pembentuk undang undang dalam hal ini undang undang nomor tahun khususnya pada undang undang guo. nomor tahun juncto nomor tahun tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan : ketentuan ini adalah penegasan dari ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang sudah nyata nyata bertentangan dengan undang undang oo. dan lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan.keputusan bupati dan keputusan dprd kabupaten untuk ibukota kabupaten, penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota . surat bupati kepala daerah banggai perihal: usul pemekaran wilayah banggai kepulauan menjadi kabupaten daerah banggai kepulauan tanggal februari dengan lampiran surat masyarakat adat banggai kepulauan nomor bankepnii perihal pemekaran daerah otonom banggai kepulauan dengan ibukota banggai. atas dasar norma tersebut atas, maka sungguh sungguh adalah pengakuan masyarakat banggai kepulauan terhadap lembaga adat. karena itu siapapun tidak dapat mendelegitimasi kedudukan lembaga adat tersebut sebab lembaga adat tersebut adalah legal dan legit, serta diakui dan dijamin dalam khususnya uud keputusan dprd kabupaten banggai berdasarkan keputusan dprd kabupaten banggai nomor pts dprd tertanggal juni tentang pemekaran dan penetapan ibukota kabupaten banggai kepulauan dalam dictum ketiga menyatakan bahwa ibukota kabupaten daerah tingkat banggai kepulauan berkedudukan kota banggai. keputusan dprd provinsi sulawesi tengah berdasarkan keputusan dprdbuol berkedudukan buol, kabupaten daerah banggai kepulauan berkedudukan banggai dan kabupaten daerah morowali. surat gubernur nomor katapel, tanggal agustus perihal dukungan pemekaran wilayah sekaligus telah diusulkan rencana ibukota kabupaten banggai kepulauan banggai. selain surat lembaga adat yang dilampirkan pada surat bupati juga telah mengajukan surat kepada dpr ri, berupa rekomendasi lembaga masyarakat adat basal rangkap) berdasarkan surat rekomendasi nomor bs vii tertanggal agustus yang merekomendasikandst. basal rangkap banggai memandang bahwa dprd banggai dan dprd provinsi sulawesi tengah.mencermati rangkaian proses surat dari komponen yang berkompeten sebagai prasyarat administratif untuk pemekaran wilayah kabupaten dan penentuan ibukota kabupaten baru (hasil) pemekaran kabupaten banggai menjadi kabupaten banggai kepulauan sebagaimana tampak poin sampai dengan tersebut atas, maka tidak boleh tidak, harus dimaknai bahwa ketentuan undang undang nomor tahun sungguh tidak aspirasi bertentangan dengan uud khususnya dan dalam perspektif format, maka norma undang undang guo bukanlah substansi undang undang. jika seandainya norma tersebut adalah normal, maka tempatnya adalah yaitu dari undang undang guo. ataukah ditempatkan pada ketentuan peralihan. dengan demikian semakin nyata bahwa undang undang guo tersebut adalah "kutu loncat" yaitu yang tidak diminta dan tidak dibutuhkan oleh yang berwenang). dalam hal ini masyarakat banggai kepulauan melalui: lembaga adatnya, perwakilan konstitusional dalam hal ini pemda kabupaten banggai: pemerintah provinsi sulawesi tengah, atas nama seluruh rakyat kabupaten banggai dan atas nama seluruh rakyat sulawesi tengah melalui dprd kabupaten banggai dan dprd provinsi sulawesi tengah. substansi norma undang undang guo sesungguhnya tidak diturunkan dari dasar filosofi pada konsideran undang undang guo. akibat daripada itu maka pemuatan ketentuan undang undang guo tersebut "mencederai" hak konstitusional masyarakat adat banggai kepulauan berupa kerugian materil dalam bentuk tekanan psikologi. il. isu hukum pertama, apakah ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai dalam undang undang nomor tahun menyalahi atau mengabaikan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kedua, apakah konflik norma antara ketentuan dan ketentuan undang undang nomor tahun yang bertentangandengan sendirinya bertentangan pula dengan ketentuan dan juncto uud dan merupakan kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi? ketiga, apakah hubungan antara perpindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan (dari banggai silakan), bertentangan dan atau merugikan hak hak tradisional masyarakat adat banggai yang diakui dan dihormati oleh negara sebagai hak konstitusional menurut juncto uud ill. analisis hukum terhadap isu pertama, hendaklah dicermati konsiderans menimbang huruf dan huruf undang undang nomor tahun dengan menunjuk dasar hukum yang tersebut atas, berarti jelaslah bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah banggai, sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tidak menyalahi atau tidak bertentangan ketenturhadap isu kedua, dengan berpegang pada asas preferensi lex specialis "lex posterior generalis non derogat legi priori specialis (vide, art fredrik dalam philips hadron, hal. dalam hal ini, ketentuan kemudian yang generalis tidak mengalahkan pendahulunya yang specialis. metaprinciple ini patut diperhatikan bahwa asas preferensi digunakan, untuk menyelesaikan konflik norma hukum sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang secara khusus menyelesaikan konflik norma tersebut. ketentuan undang undang nomor tahun justru telah mengatur ketentuan hukum secara tegas (sebagai norma khusus lex specialis) bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan adalah berkedudukan banggai, maka untuk menyelesaikan konflik norma khususnya yang berkaitan dengan pemindahan ibukota dikaitkan dengan ketentuan undang undang guo (sebagai norma umum lex generalis), maka undang undang guo menjadi gugur atau tidak diterapkan karena norma undang undang guo, jelas jelas menegaskan bahwa ibukota kabupaten banggai kepulauan berkedudukan banggai. atau dengan kata lain undang undang guo hanya dapat diterapkan sepanjang tidak diatur secara tegas dalam undang undang guo. jadi, menurut pendapat hukum ketentuan undang undang guo yang dialihkan menjadi gugur atau tidak diterapkan karena norma undang undang guo hanya berlaku sepanjang tidak diatur secara tegas ibukota kabupaten banggai kepulauan banggai. dengan ketentuan tersebut jelaslah bahwa pengaturan tentang ibukota kabupaten banggai kepulauan, berarti pelaksanaan undang undang tersebut tunduk kepada undang undang guo. karena ide dasar yang terkandung dalam undang undang guo adalah ide yang terkandung dalam uud dengan demikian pelaksanaan pemindahan dan atau penerapan undang undang nomor tahun tanpa memperhatikan ketentuan undang undang nomor tahun dengan sendirinya bertentangan dengntang pembentukan peraturan perundang undangan. meskipun disadari bahwa menurut pendapat hukum, konflik atau pertentangan norma hukum tersebut tidak diatur secara tegas sebagai kewenangan konstitusional, akan tetapi karena undang undang guo bertentangan dengan ide dasar penetapan ibukota banggai kepulauan yang merupakan aspirasi rakyat dan khususnya masyarakat adat banggai sebagaimana dijamin pada dan uud maka dengan sendirinya juga bertentangan dengan uud khususnya dan dan uud terhadap isu ketiga, karena keberadaan dan pelaksanaan materi undang undang nomor tahun dipaksakan oleh pemerintah, maka jelas pemerintah melanggar pengakuan dan penghormatan hak hak tradisional masyarakat, termasuk masyarakat adat banggai dan dengan sendirinya bertentangan dengan dan u republik indonesia, beralamat jalan gatot subroto nomor senayan, jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april yang selanjutnya disebut sebagai pemohon (dpd): perorangan anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia yang untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai pemohon para anggota dpd), yang terdiri dari: dra. hj. mediasi hani harum, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalamund panjaitan, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota ba daerah pemilihan provinsi sumatera. mochtar naim, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi sumateoemardhi taher, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsihammad nasir, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi jambruslan, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi sumaterampuni, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi bengkulharyanto syari, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi lampfajar fairy s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi bangka belithoras panjaitan, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi kepulauanie tirani benjamin, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi dki jsofyan yahya m.a., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi jawa barat, daerah, tetapi juga telah menimbulkan rangkaian pemberontakan dan gerakan separatis. pemberontakan telah terjadi aceh, sumatera utara, sumatera barat, sumatera selatan, kalimantan, maluku, sulawesi selatan, sulawesi utara, dan papua. pemberontakan daerah ini berlanjut menjadi gerakan separatis aceh, maluku, dan papua. pemberontakan dan gerakan separatis aceh dan papua berhasil mencapai sebagian besar tuntutannya dalam format otonomi khusus. oleh karena itu, adalah merupakan suatu condition sine gua non bagi keutuhan bangsa dan negara, agar dewan perwakilan daerah terdiri dari anggota anggota yang sepenuhnya merupakan representasi daerah secara lahir dan bathin, bukan saja untuk benar benar mewakilinya aspirasi dan kepentingan daerah tingkat nasional, tetapi juga untuk mencegah secara mendasar kemungkinan timbulnya protes daerah dan atau bibit bibit pemberontakan masa datang sebagai akibat kesalahan dalam proses pembentukan undang undang. jika hal ini diabaikan, protes dan pemberontakan tingkat daerah ini masih mungkin terjadi dalam kurun pasca reformasi, seperti tercantum dalam sikap utusan masyarakat hukum adat dalam kongresnya jakarta pada tahun dan masih dianut sampai sekarang yang berbunyi, jika negara tidak mengakui kami, kami tidak akan mengakui negara . seperti kita ketahui, sampai sekarang ini masih belum ada rancangan undang undang tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat, walau sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu oleh badan legislasi dpr. salah satu kemungkinan penyebabnya adalah demikian kecilnya perhatian dpr terhadap masalah ini, salah satu sebabnya karena seluruh anggota dpr adalah anggota partai politik yang tidak berakar daerah tetapi dalam partai. perubahan ketiga uud menegaskartinya, otomatis dominasi kepentingan partai politik akan mewarnai proses legislasi bidang otonomi daerah. hal ini akan berpotensi besar menjadi bias, karena ketiadaan representasi daerah guna menentukan atau secara bersama sama memegang kekuasaan pembentukan undang undang tersebut. hal ini dapat dilihat pada pembentukan nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan nomor tahun ada banyak norma yang dapat mencabut substansi yang esensial bagi anggota dpd berdomisili daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal ibukota negara susuk mpr, dpr, dpd, dprd penjelasannya mengatakan: yang dimaksud dengan bertempat tinggal ibukota negara adalah bertempat tinggal dki jakarta dan sekitarnya, yaitu kabupaten kota bogor, kabupaten kota tangerang, kabupaten kota bekasi, dan kota depok. pekerjaan sebagai pengurus parpol (apa lagi partai yang memiliki kursi dpr dan atau dprd) tentu saja berbenturan dengan kepentingan anggota dpd yang bersumpah . memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional . dst. susuk mpr, dpr, dpd, dprd), sedangkan pengurus parpol akan mengutamakan parpol sebagai . organisasi . untuk membela kepentingan politik anggota . dst. angka nomor tahun tentang partai politik). ketentuan ketentuan atas menunjukkan bahwa syarat dari provinsi (berapa lama pun), dan syarat perseorangan bukan parpol maupun perseorangan yang berbeda dari orang parpol (dari segi kualitas maupun waktu) menjadi unsur penting dalam sisa pemilihan anggota dpd, seperti dikehendaki oleh dan uud ketujuh, oleh karena itu pencabutan ketentuan pemilu melalui pemilu tidak tepat, karena telah mengakibatkan konstruksi hukum (legal construct) pada juncto pemilu tidak kongruen (incongruent) dengan ketentuan dan dan uud keterangan ahli drs. thomas aquino legowo, disahkannya nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, don dprd merupakan suatu kemajuan. selain memperbaiki kelemahan yang ada pada terdahulu, yaitu nomor tahun nomor tahundan menghilangkan beberapa ketentuan lama yang ada dalam nomor tahun tentu keputusan untuk menambah ketentuan baru dan atau menghilangkan ketentuan lama merupakan upaya biasa untuk memperbarui dan menyempurnakan suatu peraturan perundang undangan. meski begitu, tidak tertutup kemungkinan bahwa penambahan dan atau penghilangan beberapa ketentuan dapat menyimpang ataupun mengubah secara makna semangat, prinsip, dan pemikiran dasar yang ada dan berkembang pada saat perumusan ketentuan ketentuan mendasar dalam konstitusi (dalam hal ini uud yang menjadi landasan bagi perumusan peraturan peraturan perundang perundangan. salah satu dari persoalan semacam itu yang tercermin dari nomor tahun terkait dengan tidak lagi dikerjakannya persyaratan tentang domisili dan persyaratan tentang tidak menjadi pengurus partai politik. kedua persyaratan ini tertuang dalam nomor tahun yang selengkapnya terurai pada seperti berikutoolon. tentu menjadi pertanyaan, mengapa nomor tahun tidak lagi memberlakukan ketentuan tentang persyaratan bagi colon anggota dewan perwakilan daerah dpd) seperti itu? sampai dengan saat ini belum ada penjelasan resmi dari para pembuat nomor tahun tentang pertanyaan ini. namun, terlepas dari ada danolon colon terpilih yang tidak berdomisili daerah (provinsi) yang diwakilinya, dan yang menjadi pengurus partai politik. persoalannya, apakah kemungkinan seperti ini sesuai dengan semangat, prinsip, dan pemikiran dasar yang melayari pembentukan dpd dalam proses amandemen terhadap uud dalam sidang sidang majelis permusyawaratan rakyat pada tahun dan jika ditengah kembali proses perdebatan yang mengantar pada pembentukan dpd dalam sidang sidang mpr itu, dapat ditarik beberapa catatan penting terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan dua persyaratan tentang domisili dan tidak menjadi mengurus partai politik tersebut. pertama,dalam semangat itu, maka dpd merupakan perwakilan teritori (wilayah), dalam hal ini provinsi, untuk menampung aspirasi daerah dalam proses politik nasional. maka anggota dpd diharuskan untuk dapat memberikan konsentrasinya secara penuh dalam menjalankan tugas dan peran sebagai perwakilan daerah. kedua, dpd sebagai badan perwakilan daerah harus dibedakan dari dewan perwakilan rakyat dpr) yang merupakan badan perwakilan yang mewakili aspirasi penduduk (rakyat). dalam prinsip dasar ini, dpd tidak boleh mengungguli dpr baik dalam ukurannya (jumlah anggota) maupun dalam wewenangnya. argumentasinya jelas, jumlah wilayah senantiasa lebih sedikit dari jumlah penduduk. maka jumlah anggota dpd ditentukan (satu pertiga) dari jumlah anggota dpr, dan ruang lingkup wewenangnya terbatas pada masalah masalah yang terkait dengan daerah. ketiga, (provinsi). dalam prinsip utama ini, anggota anggota dpd adalah orang orang yang secara absah dipilih oleh masyarakat daerah setempat untuk mewakili daerah bersangkutan. maka, anggota dpd tidak mewakili entitas lain apa pun juga selain daerah. karena itu, anggota dpd tidak mewakili organisasi masyarakat, komunitas agama, dan bahkan partai politik. semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tersebut jelas menegaskan bahwa anggota dpd adalah orang yang mengetahui, mengenal, dan memahami masalah masalah daerah yang diwakilinya. orang seperti ini tentu saja adalah orang yang pernah dan memang bertempat tinggal (domisili) daerah yang bersangkutan. tentu orang ini bukan orang sembarangan karena yang bersangkutan harus mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk memperoleh dukungan suaranya sehingga terpilih menjadi anggota dpd. semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tersebut juga jelas menegaskan bahwa dpd tidak mewakili partai politik atau entitas apapun juga, melainkan mewakili daerah. karena itu sifat keanggotaan dpd adalah perorangan. ini juga secara langsung maupun tidak langsung membedakan dpd dengan dpr. keanggotaan dpr didasarkan pada kolektivitas, yaitu partai politik. dalam batas ini, semangat uud mengarahkan para anggota dpd untuk mau dan mempunyai komitmen mewakili aspirasi daerah saja. semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tersebut dituangkan secara lugas dalam uud dan mengatur tentang dari mana, bagaimana, dan berapa jumlah anggota dpd ditentukan. mengatur tentang ruang lingkup tugas utama dan wewenang dpd. antara ketentuan dalam uud tersebut, ketentuan yang tertuang dalam perlu dipahami secara cermat. ini dirumuskan sebagai berikut: anggota dewan perwakilan daerah dipilih dad setiap provinsi melalui pemilihan umum . ini pada dasarnya merefleksikan tiga hal utama dalam proses rekrutmen anggota dpd. hal pertama jelas bahwa anggota dpd harus dipilih melalui pemilihan umum. baik nomor tahun dan nomor tahun mengatur pelaksanaan pemilihan umum anggota dpd secara jelas pula. hal kedua dan ketiga terkait dengan penggunaan rangkaian kata dari setiap provinsi dalam rumusan tersebut. dalam kamus lengkap bahasa indonesia oleh irawan yang diterbitkan oleh penerbit lintas media jombang, menjelaskan kata dari sebagai kata perangkai mengatakan asal . dengan penjelasan ini, penggunaan rangkaian kata dari setiap provinsi tentu bukan tanpa makna sama sekali. dan, makna itu adalah bahwa anggota dpd berasal dari setiap provinsi, yang merefleksikan asas tempat tinggal atau domisili, dan, anggota dpd bukan berasal dari tempat asal yang bukan provinsi seperti kabupaten atau kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi keagamaan. untuk menegaskan makna kedua hal dari penggunaan rangkaian kata dari setiap provinsi itu, dapat diperbandingkan dengan jika penggunaan kata dari diubah dengan kata di sehingga rumusan menjadi anggota dewan perwakilan daerah dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum . dalam kamus lengkap bahasa indonesia tersebut atas, kata di merupakan kata perangkai yang menyatakan ada pada suatu tempat . dengan penjelasan ini, maka arti dari dalam rumusan ini hanya semata mata menjelaskan tempat mana anggota dpd itu dipilih melalui pemilihan umum. rumusan seperti ini tidak menjelaskan dari mana asal anggota dpd yang dipilih itu. nomor tahun dengan cermat mengatur pelaksanaan hal kedua dan ketiga tersebut yang dituangkan dalam huruf dan nomor tahun tidak mengatur sama sekali dua hal mendasar ini. uud yang merupakan hasil dari proses amandemen terhadap uud secara bertahap pada dasarnya dilayari oleh semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tentang bagaimana pembaruan pembaruan politik harus diterjemahkan dalam ketentuan ketentuan dasar tentang sistem ketatanegaraan negara kesatuan republik indonesia nkri). sangat disadari bahwa rumusan rumusan dalam ketentuan ketentuan dasar uud tidak dapat menerjemahkan keseluruhan makna dari semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tentang pembaruan pembaruan politik. namun, rumusan rumusan yang terbatas ini jelas tidak mengurangi makna dari semangat, prinsip, dan pemikiran dasar pembaruan pembaruan yang harus dan perlu ditegakkan itu. dalam nuansa seperti itu, uud memang tidak menyatakan secara eksplisit dalam rumusan ketentuan yang mengatur tentang rekrutmen keanggotaan dpd. tetapi pilihan atas penggunaan kata kata dalam rumusan ketentuannya, khususnya jelas mencerminkan semangat, prinsip, dan pemikiran dasar tentang pembentukan dpd. pencernaan atas semangat uud atas rekrutmen anggota dpd tersebut jelas mengingatkan kembali bahwa merumuskan ketentuan ketentuan operasional untuk membentuk dpd melalui pemilihan umum harus didasarkan kepada pemahaman yang tepat dan bijaksana terhadap semangat, prinsip, dan pemikiran dasar yang melayari pembentukan dpd tersebut. nomor tahun merupakan suatu peraturan perundang undangan yang harus menjabarkan secara operasional ketentuan ketentuan dasar yang ada dalam uud dalam menerjemahkan ketentuan ketentuan dasar ini, suatu peraturan perundang undangan tidak boleh mengurangi atau melebih lebihkan dan sama sekali tidak boleh menghilangkan semangat, prinsip, dan pemikiran dasar yang bukan hanya melayari tetapi menjiwai ketentuan ketentuan dasar dalam uud tersebut. atas dasar pemahaman ini, tidak salah sama sekali untuk menegaskan bahwa ketentuan tentang persyaratan domisili dan tidak menjadi pengurus partai politik merupakan amanat dari uud yang harus dirumuskan secara nyata dalam ketentuan operasionalnya dalam peraturan perundang undangan. dalam hal ini, perlu dilakukan revisi terhadap nomor tahun untuk secara khusus memasukan ketentuan tentang kedua persyaratan tersebut. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei dan juni dewan perwakilan rakyat dpr) telah memberi keteranganketiadaan syarat domisili dan syarat non partai politik yang tidak tercantum dalam dan undang undang tentang pemilihan umum. ketentuanketentuan menyebutkanaaaterai cukup, mengemukakan bahwa hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ditu sebagai berikut pemohon pemohon dan pemohon beranggapasehingga menurut pemohon pemohon ii, pemohon hak kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dirugikan oleh berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum. pemohon iii tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak konstitusionalnya yang dirugikan, oleh karena memang dalam permohonan guo telah dikemukakan bahwa kepentingan pemohon iii tidak ada relevansinya dengan dan undang undang tentang pemilihan umum yang dipertentangkan dengan uud tahun uud tahun anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum . uud tahun peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . berdasarkan hal hal tersebut, dengan ini dpr menyampaikan keterangan dan pandangan pandangan sebagai berikut:otonomi daerah yang diatur dalam uud pada konteks tersebut, faktor utamanya dapat berupa tidak adanya peran daerah yang signifikan dan determination dalam pembentukan undang undang tersebut. selain itu, juga dapat terjadi bias ketika dominasi pembentukan kebijakan pusat melalui undang undang hanya berada dalam tangan kekuatan parpol saja yang secara prinsipil, menurut teori teori ilmu politik, basis ideologi kepentingannya sangatlah berbeda. perubahan ketiga uud telah melahirkan organ negara yang mewakili kepentingan daerah, yakni dengan adanya dewan perwakilan daerah dpd) pada bab via perubahan ketiga uud perubahan ketiga uud jelas disebutkan bahwa anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum uud dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan uud dpd adalah institusi negara yang menjadi organ utama penyambung lidah otonomi daerah dalam pembentukan undang undang yang ditujukan untuk mengimbangi kepentingan politik hukum partai politik dalam mendesain berbagai hal mengenai otonomi daerah. itu sebabnya, anggota dpd tidak ditentukan harus masuk melalui pintu parpol seperti dpr dan presiden, tetapi berasal dari perseorangan daerah guna mewakili 'ideologi' serta kepentingan daerah. inilah mungkin yang disadari oleh para anggota dpr dahulu, sehingga tangan dpd yang diharapkan memainkan penyeimbangan kekuasaan pembentukan undang undang, secara sengaja tidak didesain sempurna sehingga lahirlah dpd dengan kewenangan legislasi yang sangan terbatas, dan dalam praktik, melalui berbagai uu, peran legislasi dpd kian dan kian diperlebar. dpd dibuat tidak sebagai organ negara konstitusional yang selayaknya memiliki kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia. fakta seperti ini secara perlahan akan menghilangkan esensi otonomi seperti yang ditegaskan oleh konstitusi indonesia hasil perubahan kedua. kerugian konstitusional itu sebenarnya ada pada organ negara daerah dalam menjalankan otonomi daerah, karena perubahan kedua uud yang lahir lebih awal itu telah memberikan ruang seluas luasnya bagi otonomi daerah, namun tidak ditindaklanjuti dengan menghadirkan organ negara yang bisa mendukung perwujudan dan optimalisasi amanat perubahan kedua uud tersebut,ara pemohon dalam permohonan guo dikemukakan sebagai berikut: pemohon adalah dewan perwakilan daerah dpd) yang merupakan lembaga negara, beranggapan bahwa kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dalam dan dan uud dirugikan dengan diberlakukannyaundang undang tentang pemilihan umum), karena dalam tersebut tidak mencantumkan persyaratan bahwa calon anggota dpd harus berdomisili provinsi yang bersangkutan, serta tidak terdapat persyaratan bahwa calon anggota dpd bukan anggota partai politik.sebagaimana dijamin dalam dan uud beranggapan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum, oleh karena ketiadaan syarat domisili, danpemohon iii direktur eksekutif metro, ketua dewan pakar sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, ketua umum ipc, koordinator formasi) yang dalam permohonan guo berkedudukan sebagai perorangan wni,pemohon (warga daerah) dalam permohonan guol, sehingga juga hak konstitusionalnya yang dijamin dalam dan uud telah dirugikan sebagaimana yang dialami oleh pemohon ii. bahwa terhadap dalil dalil para pemohon guo mengenai kedudukan hukum (legal standing), dpr berpandangan, dalam hal inidanmahkamah konstitusi, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah terdapat hak dan atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud dalam hal terdapat hak dan atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud maka selanjutnya perlu dipertanyakan apakah hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum mengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon (dpd) dalam permohonan guo, pemohon berkedudukan sebagai lembaga negara beranggapan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan dan uud berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum, oleh karena dalam dan undang undang guo tidak mencantumkan syarat domisili dan syarat larangan bagi pengurus anggota partai politik untuk mencalonkan sebagai anggota dpd, sehingga hal ini dianggapnya bertentangan dengan dan uud adapun ketentuan uud yang mengatur kewenangan dpd yaitu: dan uud tahualil yang menjadi dasar yuridis legal standing bagi permohonan pemohon tersebut tidak berdasar, apabila mencermati makna dan uud mengenai kewenangan konstitusional dpd, dikaitkan dengan persyaratan administrasi yang diatur dalam dan undang undang tentang pemilihan umum. dalam hal ini pemohon guo beranggapan ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non partai politik dalam norma dan undang undang guo, bertentangan dengan dan uud berdasarkan argumen pemohon tersebut justru menunjukkan bahwa dan undang undang tentang pemilihan umum tidak terdapat pertentangan dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan pemohon sebagai lembaga negara yang diatur dalam uud perlu dipahami bahwa kewenangan konstitusional pemohon sebagai lembaga negara yang diatur dalam dan dan uud adalah kewenangan konstitusional yang diberikan setelah terbentuknya dpd melalui pemilihan umum, sedangkan dan undang undang tentang pemilihan umum mengatur syarat syarat pencalonan anggota dpd, artinya secara kelembagaan dpd belum terbentuk. sehingga tidak ada hubungannya dengan prosedur pencalonan anggota dpd sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang guo. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwa benar pemohon yang berkedudukan sebagai lembaga negara memiliki kualifikasi sebagai pihak, dan memiliki kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud namun hal ini perlu dipertanyakan dahulu apakah kewenangan konstitusional pemohon benar benar dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya dan undang undang guo menjawab pertanyaan tersebut, sudah jelas dan tegas bahwa norma konstitusi yang terkandung dalam dan dan uud tidak ada relevansinya antara kewenangan konstitusional yang dijamin dan dan uud dengan persyaratan administrasi yang diatur dalam dan undang undang guo. apalagi jika dipertanyakan adakah hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional yang akan ditimbulkan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji? menjawab pertanyaan tersebut, dpr berpendapat bahwa secara konstitusional, sudah jelas bahwa kewenangan konstitusional pemohon sebagai lembaga negara yang dijamin dalam uud tidak dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional oleh berlakunya dan undang undang guo, oleh karena memang antara kewenangan konstitusional pemohon yang diatur dalam dan uud tidak ada relevansinya dan tidak terdapat causal terbang dengan persyaratan administrasi yang diatur dalam dan undang undang guo. dalamjelas dan tegas bahwa dan uud mengatur tentang syarat konstitusional bagi calon anggota dpd yang harus dipilih dari perseorangan setiap provinsi melalui pemilihan umum, artinya bahwa pengaturan syarat konstitusional ini mengandung arti bahwa setiap warga negara indonesia disetiap provinsi dan yang berasal dari provinsi manapun mempunyai hak yang sama untuk menjadi calon anggota dpd tanpa adanya pembatasan harus berasal dan berdomisili dari provinsi yang bersangkutan. ketentuan ini sejalan dengan juncto uud adapun bunyibunyi uud ialah: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . dengan demikian pemohon tersebut keliru dalam memaknai konstitusi yang mensyaratkan anggota dpd harus berasal dan berdomisili provinsi yang bersangkutan. sekali lagi ditegaskan bahwa konstitusi uud dan tidak mengharuskan calon anggota dpd harus berasal dan berdomisili dari provinsi yang bersangkutan. makna perseorangan dari uud dapat ditafsirkan siapa saja setiap warga negara jin cast dan uud diberikan hak konstitusional yang sama untuk menjadi calon anggota dpd sepanjang yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri tidak dicalonkan oleh institusi baik oleh suatu organisasi masyarakat maupun oleh partai politik. termasuk anggota pengurus partai politik, pensiunan tni polri, pns, siapa saja sepanjang memenuhi syarat dan undang undang tentang pemilihan umum dapat mencalonkan diri secara perseorangan atas nama diri sendiri bukan atas nama partai politik untuk menjadi anggota dpd. dengan demikian, secara konstitusional pula konstitusi uud tidak mengatur secara eksplisit dan limitation yang mensyaratkan bahwa anggota dpd harus berasal dan berdomisili dalam kurun waktu tertentu provinsi tertentu, serta tidak juga mengatur larangan bagi pengurus anggota partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota dpd. oleh karena itu, dpr berpandangan bahwa karena tidak ada relevansinya antara kewenangan konstitusional pemohon guo dpd) sebagai lembaga negara yang diatur dalam dan asal dan uud dengan persyaratan administrasi yang diatur dalam dan undang undang guo, maka logika hukum nya jelas tidak ada potensi kerugian konstitusional bagi pemohon dengan demikian berdasarki dan perkara nomor puu iii dpd sebagai lembaga negara yang mempertentangkan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd dengan dan uud pemohon guo tidak memenuhi persyaratananggota dpr, dpd, dan dprd. mengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon anggota dpd)beranggapan bahwa ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non partai politik telah merugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum. oleh karena menurut pemohodalam permohonan guo, dikemukakan bahwa kepentingan hukum pemohon sama dengan pemohon yang mempertentangkan dan undang undang tentang pemilihan umum yang tidak mencantumkan persyaratan domisili dan larangan bagi anggota partai politik, dengan dan uud terhadap dalil dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan, bahwasebagaimana telah dikemukakan atas, bahwa ketentuan uud mengatur persyaratan konstitusional yang menegaskan, pertama, bahwa pemilihan anggota dpd termasuk dalam rezim pemilihan umum (vide uud karena secara konstitusional harus dipilih melalui pemilihan umum, bukan lagi diangkat sebagai utusan daerah sebagaimana yang pernah terjadi sebelum perubahan uud kedua, persyaratan konstitusional berikutnya anggota dpd harus dipilih dari setiap provinsi, berarti setiap provinsi nkri dapat diwakili oleh setiap warga negara indonesia yang akan mencalonkan diri secara perseorangan menjadi anggota dpd (vide uud ketentuan uud tidak memberikan pembatasan yang eksplisit bahwa anggota dpd harus dipilih dari provinsi tertentu yang merepresentasikan langsung anggota dpd yang bersangkutan, oleh karena berasal dan berdomisili dari provinsi yang bersangkutan. dpr berpandangan, kaitannya dengan hak konstitusional anggota dpd, perlu dicermati bahwa dalam uud tidak ada ketentuan konstitusional yang khusus mengatur hak konstitusional anggota dpd, yang ada hak setiap orang untuk menjadi anggota dpd. secara khusus hak dan kewenangan anggota dpd diatur dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd. tetapianggota dpd dalam permohonadan undang undang tentang pemilihan umum, karena secara perseorangan setiap wni diberikan hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota dpd. berdasarkan ketentudpr berpandangan bahwa anggota dpd yang berkedudukan sebagai perorangan wni tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalammengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon iii (lsm) pemohon iii (metro, setiap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, ipc, formasi) yang dalam permohonan guo adalah bahwa metro merupakan lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang berbentuk badan hukum privat (yayasan), dan ipc merupakan lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang berbentuk badan hukum privat (perkumpulan), sedangkan formasi merupakan lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang terdiri dari perorangan (kelompok orang) wni . bahwa dalam permohonan guo, pemohon iiisetiap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat selaku pemohon iii beranggapan ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non partai politik dalam undang undang pemilu guo menyebabkan aspirasi dan kepentingan masyarakat hukum adat terancam tidak terwakili. terhadap dalil tersebut dpr berpendapat perlu juga dipertanyakan kepada sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat mengenai masyarakat hukum adat yang mana yang dirugikan hak konstitusionalnya? hal ini penting dalam legal standing karena terkait dengan kepentingan langsung dari masyarakat hukum adat itu sendiri. perlu juga dicermati bahwa tidak terdapat relevansinya antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan hak konstitusional perseorangan sebagai persyaratan untuk menjadi anggota dpd melalui pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam dan uud selain itu juga tidak ada relevansinya antara kepentingan hukum masyarakat hukum adat dengan persyaratan administrasi untuk menjadi anggota dpd sebagaimana diatur dalam dan undang undang tentang pemilihan umum. otonomi seluas meluasnya dan kepentingan daerah lainya, dalam produk legislasi. hal ini jelas mengganggu kewenangan konstitusional daerah. dengan konstruksi kewenangan dpd yang sedemikian maka pihak yang menderita kerugian riil adalah otonomi daerah itu sendiri keseluruhan rakyat daerah, karena rakyat telah menjalankan hak konstitusionalnya dengan memilih wakil daerahnya, namun wakil daerahnya tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan secara maksimal. kerugian konstitusional daerah akan kian menguat dengan diundangkannya pemilu baru yang disetujui oleh dpr dan presiden guna merevisi pemilu politik hukum nomor tahun yang menginginkan bahwa tidak boleh pengurus partai politik yang kepengurusannya bawah tahun dapat mengisi jabatan dpd diingkari pemilu baru ini. syarat domisili jadi calon pun ditiadakan sehingga siapa pun dan dari mana pun seseorang, dapat menjadi calon anggota dpd. dengan konfigurasi demikian, semakin pecahlah jaminan adanya sikap afirmatif terhadap daerah dan kekhawatiran akan dengannya pengambilan keputusan ataupun dengannya legislasi terhadap intervensi kepentingan politik tertentu semakin nyata terbukti. konstitusi yang telah membedakan secara tegas kamar dpr dan dpd telah diingkari ketika terjadi penetrasi parpol yang dapat dengan leluasa masuk dalam sistem perwakilan daerah sehingga menjadi semakin sulit untuk membedakan secara materiil antara wakil daerah dan wakil parpol. masa mendatang dapat terjadi, seseorang yang tidak mengenal kebutuhan dan kepentingan daerah provinsi tertentu karena tidak pernah berdomisili wilayah tersebut menjadi wakil dari provinsi tersebut hanya karena kekuatan mesin politik parpol. pada titik inilah, daerah dan otonomi akan kehilangan makna substansinya karena telah diinfilttasi dan dikooptasi secara sistematis dan paripurna oleh rezim parpol dengan sistem sentralistiknya. kewenangan mahkamah konstitusi dan legal standing para pemohon i.dalam permohonan guo dikemukakan mengenai kepentingan hukum dari masing masing principal dalam kelompok pemohon iii yaitu sebagai berikut: pemohon iii direktur eksekutif metro) berkepentingan terhadap upaya upaya pembaharuan pemilu demi terselenggaranya pemilu yang demokratis. pemohon iii ketua dewan pakar setiap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat)ketua umum ipc) berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang demokratis. pemohon iii koordinator formasi) berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang demokratis. bahwa jelas pemohon iii walaupun berkedudukan sebagai perorangan wni dalam permohonan guo memiliki kepentingan hukum yang berbeda dengan kepentingan hukum pemohon pemohon dan pemohon iv. sebagaimana telah diuraikan bahwa pemohon pemohon dan pemohon beranggapan memiliki kepentingan terhadap hak kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud yang dirugikan oleh berlakunya dan undang undang tentang pemilihan umum. sedangkan pemohon iii tidak ada kepentingan terhadap hak konstitusionalnya yang dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya dan undang undang guo. dalam konteks dan content pengujian undang undang guo tidak ada relevansinya antara kepentingan pemohon iii dengan dan uud juncto dan undang undang tentang pemilihan umum. dengan demikian sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pemohon iii. adapunberdasarkan ketentuan dan uud jelas tidak ada relevansinya antara syarat untuk menjadi anggota dpd dengan kepentingan hukum pemohon iii, dan juga pemohon iii selaku organisasi baik lsm yang sudah berbadan hukum maupun dalam bentuk perkumpulan tidak memiliki kepentingan yang sama dengan pemohon ii, dan terhadap dan undang undang pemilu guo. dikaitkan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang dijamin dalam uud mana hak hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara, harus dibedakan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk menjadi anggota dpd yang dijamin dan uud hak hak tradisional masyarakat hukum adat tersebut adalah termasuk hak asasi dalam kelompok hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan hak yang dimaksud dalam dan uud termasuk dalam hak sipil dan politik. dengan perbedaan ini jelas tidak ada relevansinya antara kepentingan masyarakat hukum adat yang diatur dalam juncto uud dengan syarat konstitusional untuk menjadi anggota dpd yang diatur dalam dan uud pemohon iii juga tidak menjelaskan secara konkrit dan spesifik mengenai hak konstitusional yang mana, yanghal ini sangat penting untuk menentukan legal standing sesuai undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyebutkan,dengan berlakunya undang undang . oleh karena itu, dpr berpandangan bahwa pemohon iii tidak memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. mengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon warga daerah). dalam permohonan guo pemohon (warga daerah) yangi, sehingga juga hak konstitusionalnya telah dirugikan sebagaimana yang dialami oleh pemohon ii. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa benar warga daerah selaku perorangan wni dapat sebagai pihak dalam pengujian undang undang tentang pemilihan umum, terhadap uud sebagaimana diatur dalam huruf dan penjelasannya undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. tetapi perlu dipertanyakan apakah hak konstitusional pemohon selaku perorangan wni sebagaimana diatur dalam uud dirugikan oleh berlakukan dan undang undang tentang pemilihan umum? sebagaimana telah diuraikan mengenai persyaratan kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi pemohon yang juga berkedudukan sebagai perorangan wni, dpr berpandangan bahwa pemohon selaku perorangan wni tidak dirugikan hak konstitusionalnya, oleh karena kepada pemohon secara perseorangan sebagai warga negara indonesia diberikan hak konstitusional untuk mencalonkan diri menjadi anggota dpd sebagaimana diatur dalam dan uud dengan demikian, karena tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, maka pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing). secara umum, dapat dikemukakan bahwa terhadap legal standing sebagaimana dijelaskan oleh para pemohon, perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut: bahwa cakupan dari undang undang pemilihan umum meliputi teknis pelaksanaan pemilu. dengan demikian undang undang tentang pemilihan umum lebih terkait dengan hak individu atau perseorangan khususnya hak sipil dan politik, lebih khusus lagi hak untuk memilih dan dipilih atau right candidate. dengan demikian legal standing pemohon yang berupa lembaga negara dan badan hukum tidak tepat sebagai pemohon dalam pengajuan uji materiil undang undang ini. undang undang tentang pemilihan umum tidak mengatur kewenangan konstitusional dpd, apalagi merugikan kewenangan konstitusional dpd yang terdapat dalam uud karena bukan ruang lingkup pengaturan undang undang pemilihan umum. penjabaran kewenangan dpd diatur dalam undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd. sementara untuk kesatuan masyarakat hukum adat lebih terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya dibandingkan dengan hak sipil dan politiklegal standing yang diajukan pemohon tidak tepat. undang undang tentang pemilihan umummemperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. demikian pulyang . apabila dikaitkan pula dengan kovenan internasional tersebut, pemilu tidak melanggar hak hak sipil dan politik. berdasarkan alasan alasan atas, maka permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalamkarenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard). mengenai pengujian konstitusionalitas undang undang. dalam permohonan guo para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non partai politik dalam dan undang undang tentang pemilihan umum dianggapnya bertentangan dengan dan uud jadi sesungguhnya yang dipertentangkan oleh para pemohon guoundang undang guo. jika demikian halnya berarti secara normatif dan undang undang tentang pemilihan umum sesungguhnya tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan dan uud keharusan menguraikan materi muatan undang undang secara jelas berupa bagian bagian dalam pengujian materiil undang undang terhadap uud diperintahkan oleh huruf undang undang tentang mahkamah konstitusi. para pemohon dalam permohonan guo halaman angkadalam prakte . kalau memang benar benar menyadari, seharusnya kuasa hukum para pemohon tidak mengabaikan tetapi justru sebagai bagian dari penegak hukum mengindahkan ketentuan huruf undang undang tentang mahkamah konstitusi yang merupakan hukum positif dan sudah berlangsung dalam praktik ketatanegaraan dalam hal melakukan pengujian materil undang undang terhadap uud oleh mahkamah konstitusi yang merupakan lembaga negara pengawal konstitusi (the guardian the constitution). mengingat yang diajukan para pemohon sesungguhnya adalah mengenai ketiadaan syarat domisili dan syarat non partai politik sebagaimana disadari betul oleh para pemohon sendiri, maka untuk kepentingan penyampaian keterangan pandangan dpr ini, mohon diizinkan untuk menguraikan norma norma hukum yang dapat diuji kebenarannya dalam hubungannya dengan pengujian konstitusionalitas suatu undang undang. dalam praktik dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism?. norma hukum yang dapat diuji tentunya adalah norma hukum yang berlaku karena memiliki validitas daya ikat (mengikat) setelah ditetapkan oleh lembaga lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan yang diberikan undang undang. masih terkait dengan norma hukum yang dapat diuji tersebut, ketiga norma hukum tersebut sama sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regering): (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking): (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis, belanda: vonis). dalam konsep pengujian undang undang, maka undang undang yang bersifat general and abstract, merupakan keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regering) dan mengikat umum yang disetujui dpr bersama presiden. oleh karena sifatnya yang general and abstract, undang undang sebagai objek yang hendak diuji haruslah norma norma hukum dalam undang undang yang sudah disahkan. artinya yang dapat diuji adalah norma hukum yang tertulis dalam materi muatan undang undang yang tertuang dalam dalam ilmu hukum tata negara undang undang merupakan salah satu sumber hukum tata negara, sehingga undang undang yang menjadi objek pengujian tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap uud peradilan tata negara seperti mahkamah konstitusi. secara teoritis, pengujian (testing) dibedakan antara materiil testing dan formerly testing. perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara wet materiil zin (undang undang dalam arti materiil) dan wet formeelezin (undang undang dalam arti formal). kedua bentuk pengujian tersebut oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang undang dan materi muatan undang undang undang undang adalah pengujian formil. jika pengujian undang undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang berakibatkan dibatalkannya sebagian materi undang undang yang bersangkutan. yang dimaksud dengan materi muatan undang undang itu ialah isi atau bagian bagian tertentu dari undang undang. lazim dipahami bahwa yang dimaksud dengan isi atau materi undang undang adalah dan termasuk undang undang itu sendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang tersebut, karenanya bersifat mengikat pula secara hukum. jika dilihat dari segi materiil, berarti hal hal yang dipersoalkan itu dilihat sebagai materi muatan undang undang yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan uud menurut teori hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu perundang undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. berarti hak uji materiil ini berkenaan dengan materi isi dari undang undang yang diuji terhadap uud selanjutnya dikatakan, apabila suatu undang undang dilihat dari isinya bertentangan dengan uud, maka undang undang tersebut harus dinyatakan tidak memiliki daya mengikat . frasa isinya ini artinya norma norma hukum yang tertulis dalam materi muatan undang undang, karena jika norma hukum tertulis ini bertentangan dengan uud harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dalam undang undang tentang mahkamah konstitusi disebutkan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa harus dimaknai bahwa pengujian materiil atas undang undang terhadap uud ialah menguji suatu undang undang yang materi muatannya berupa dan atau bagian bagian dari undang undang yang dianggapnya bertentangan dengan uud berarti objek pengujian atas undang undang adalah isi bagian bagian yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam undang undang. oleh karena apabila isi bagian bagian dari undang undang dianggap bertentangan dengan uud maka mahkamah konstitusi akan memutuskan, menyatakan bahwa ketentuan isi bagian bagian dari undang undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (vide undang undang tentang mahkamah konstitusi). isi amar putusan ini harus dimaknai pertama, bahwa hanya materi muatan bagian bagian dari undang undang saja yang dapat diuji terhadap uud dan dinyatakan bertentangan dengan uud kedua, bahwa hanya materi muatan bagian bagian dari undang undang yang berlaku (memiliki kekuatan hukum mengikat) saja yang dapat dianggap bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. bagaimana mungkin dalam permohonan perkara guo yang tidak menguraikan dari undang undang tentang pemilihan umum yang dianggapnya bertentangan dengan uud mengajukan petit agar ketentuan dan undang undang tentang pemilihan umum bertentangan dengan uud dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? oleh karena yang diajukan pengujian oleh para pemohon adalah mengenai ketiadaan syarat domisili dan syarat non partai politik dalam dan undang undang tentang pemilihan umum, bukan materi muatan nya. perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa dalam praktik persidangan pengujian undang undang mahkamah konstitusi ialah hanya materi muatan bagian bagian dari undang undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat saja yang dapat diuji terhadap uud sedangkan mengenai ketiadaan syarat domisili dan syarat non partai politik yang didalilkan oleh para pemohon guo bukan suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat. mengenai pokok permohonan dalam permohonan guo dikemukakan bahwa pokok materi permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah ketiadaan syarat domisili dan syarat non partai politik yang tidak tercantum dalam ketentuan dan undang undang tentang pemilihan umum, yang dianggapnya bertentangan dengan dan uud terhadap pokok materi permohonan tersebut, dpr akan menyampaikan keterangan, argumentasi, dan tanggapan terhadap dalil yang diajukan oleh para pemohon, sebagai berikut: mengenai ketiadaan norma dalam pengujian undang undang terhadap uud dalam permohonan guo para pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai bagian bagian dari undang undang yang hendak diuji terhadap uud bahwa yang dipersoalkan oleh para pemohon guo ialah mengenai ketiadaan norma mengenai syarat domisili dan syarat non partai politik yang tidak diatur dalam dan undang undang tentang pemilihan umum. dalil yang dikemukakan para pemohon dalam permohonan ago nomor halaman para pemohon telahpraktek umumnya pengujian undang undang dilakukan karena adanya norma (ketentuan) dalam undang undang yang dianggap inkonstitusional. selanjutnya para pemohon menginterpretasikan uud dan huruf undang undang mahkamah konstitusi, bahwa konstitusionalitas suatu undang undang dapat disebabkan oleh adanya norma undang undang yang bertentangan dengan uud maupun mengenai tiadanya norma tertentu dalam undang undang. bahwa terhadap dalil tersebut, para pemohon kiranya perlu mencermati ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwa, dalam permohonan,ini tentunya dimaksudkan bahwa materi muatan tersebut berupa rumusan norma yang terdapat dalam bagian dari undang undang guo yang bertentangan dengan uud undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pada angka menyebutkan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pemilu ) (videmk negara . dengan demikian undang undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh dpr dengan persetujuan bersama presiden dan mengikat secara umum. peraturan yang tidak tertulis bukan merupakan undang undang. sehingga uji materiil terhadap undang undang juga harus diartikan menguji apa yang tertulis dalam undang undang tersebut. oleh karena itu, dpr berpandangan bahwa ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non partai politik dalam undang undang tentang pemilihan umum tidak dapat menjadikan undang undang tentang pemilihan umum kemudian dianggap bertentangan dengan dan uud tahun karena rumusan yang terdapat dalam undang undang tentang pemilihan umum dari huruf sampai dengan huruf tidak bertentangan dengan dan uud tahun undang undang tentang pemilihan umumara pemohon tidak menyebutkan pada kalimat, frasa, kata, huruf, maupun tanda baca mana dalam tersebut yang bertentangan dengan uud dan memang para pemohon telah mengakui dan menyatakan dalam angka nomor halaman bahwa,dengan demikian, sangat tidak berdasar apabila norma norma yang tidak bertentangan dengan uud tersebut dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan uud demikian pula akan menjadi janggal apabila rumusan yang tertulis pada huruf sampai dengan huruf undang undang tentang pemilihan umum yang tidak bertentangan dengan dan uud dinyatakan bertentangan dengan dan uud pada undang undang tentang pemilihan umum juga mengatur mengenai kelengkapan administratif bagi calon anggota dpd. ini merupakan implikasi dari undang undang guo. tentu saja pada ini tidak mencantumkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan syarat domisili dan syarat non partai politik, mengingat pada undang undang tentang pemilihan umum, kedua norma tersebut tidak dipersyaratkan. selanjutnya sama dengan argumentasi sebelumnya, akan menjadi janggal apabila keseluruhan undang undang tentang pemilihan umum dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan dan uud sementara keseluruhan rumusan norma yang tertulis dalam tersebut tidak bertentangan dengan dan uud oleh karena yang dianggap bertentangan dengan dan uud oleh para pemohon guo ialah soal ketiadaan norma penghilangan norma syarat domisili dan syarat non partai politik dalam dan undang undang tentang pemilihan umum, sedangkan norma norma yang tertuang dalam dan undang undang tentang pemilihan umum tidak dianggap suatu norma yang bertentangan dengan dan uud maka sudah seharusnya dan undang undang tentang pemilihan umum dinyatakan tidak bertentangan dengan uud dengan mengajukan permohonan uji materiil mengenai ketiadaan norma dalam undang undang tentang pemilihan umum terhadap uud maka permohonan ini menjadi kabur (obscura libels). mahkamah konstitusi merupakan negatif legislator, sementara dpr dan presiden merupakan positif legislator, yang bermakna dpr dan pemerintah membuat norma undang undang, kemudian mahkamah konstitusi meniadakan norma dalam undang undang, apabila dinilai bertentangan dengan uud petit yang diajukan oleh para pemohon akan menempatkan mahkamah konstitusi sebagai positif legislator karena memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memasukkan norma tertentu berupa conditional constitutional. permohonan tersebut lebih tepat masuk dalam ranah legislatif review bukan dengan judicial review. pendapat yang terhormat salah satu hakim konstitusi pada saat seleksi calon hakim konstitusi dpr moh. mahfud md, mahkamah konstitusi dan independence judiciary dalam negara hukum yang demokratis, makalah untuk kelengkapan seleksi calon hakim mk, maret hal. sangat menarik untuk disimak, yaitu mengenai rambu yang harus dijadikan landasan mahkamah konstitusi dan para hakimnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diantaranya adalah: tak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, pembatalan tidak boleh disertai pengaturan, karena pengaturan adalah ranah legislatif. mahkamah konstitusi hanya boleh mengatakan suatu atau isinya konstitusional atau tidak konstitusional: tak boleh membuat ultra pelita, sebab ultra pelita berarti mengintervensi ranah legislatif. meski begitu ada juga yang berpendapat bahwa ultra pelita dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi jika sebuah yang dinyatakan judicial review berkaitan langsung dengan lain yang tak dapat dipisahkan. pemikiran itu wajar tetapi bagi penulis sendiri kalau sebuah permintaan uji materi ada kaitannya dengan lain yang tidak diminta untuk dibatalkan maka pembatalan tak bisa dilakukan karena hal itu berarti merambah ranah legislatif. biarkan yang membuat pembatalan adalah lembaga legislatif sendiri melalui legislative review. tak boleh mendalilkan sebagai dasar pembatalan lainnya, sebab tugas itu menguji konstitusionalitas terhadap uud, bukan terhadap lainnya. tumpang tindih antar berbagai menjadi bagian legislative review . mengenai penghilangan norma konstitusi dalam undang undang tentang pemilihan umum dalil yang dijadikan alasan yuridis oleh para pemohon guo pada angka romawi halaman adalah penghilangan norma konstitusi dalam pemilu. menurut para pemohon syarat domisili dan syarat non partai politik merupakan isi daritidak mencantumkan syarat domisili dan syarat non partai politik pada dan undang undang tentang pemilihan umum, maka menurut para pemohon undang undang tentang pemilihan umum telah menghilangkan norma konstitusi yang terdapat dalam dan uud tersebut. menurut para pemohon guo kedua syarat tersebut merupakan suatu norma yang diharuskan oleh konstitusi untuk diatur dalam undang undang tentang pemilihan umum. terhadap dalil para pemohon guo dpr berpandangan bahwa penghilangan norma konstitusi harus dipahami bahwa norma yang telah dirumuskan dalam konstitusi secara eksplisit dihilangkan atau dirumuskan secara berbeda, sehingga mempunyai makna yang bertentangan. sebagai contoh dapat digambarkan dalam konstitusi negara thailand dan negara argentina, dimana konstitusi thailand tersebut juga telah dikutip oleh para pemohon. section konstitusi thailand person under any the following qualifications shall have right candidate election senators: being member holder other position political party, being member the house representatives having been member the house representatives and his her membership has terminated for not yet more than one year the date applying for the candidacy, being having been senator accordance with the provisions this constitution during the term the senate preceding the application for the candidacy: being disfranchised under section .html) section konstitusi thailand person having the qualifications and having any the prohibition mentioned below has the right candidate election selection senators: being thai nationality birth: being not less than forty years age the election day the date nomination, having graduated with not lower than bachelor's degree its equivalent: candidate election senators shall also possess any the following qualifications: (a) having the date applying for candidacy: (b) being born hangat where stands for election: (c) having studied education institution situated hangat where stands for election for consecutive period not less than five academic years: (d) having served the official service having had: not being descendants, spouse child member the house representatives person holding political position, not being member person holding any position political party, having been member having been holding position political party and his membership has terminated vacated office political party for period not more than five years the date applying for candidacy the date nomination: section konstitusi argentina order elected senator the following conditions are required: have attained the age years, have been six years citizen the nation, have annual income two thousand strong pesos similar revenues, and native the province selecting him have two years immediate residence therein . .html) tanpa bermaksud menyamakan posisi dpd dengan senat thailand atau senat argentina, namun yang ingin disampaikan sini adalah pemaknaan dari penghilangan norma konstitusi dalam undang undang sebagai berikut: konstitusi thailand secara tegas menyebutkan bahwa ada beberapa kualifikasi yang menjadikan seseorang tidak berhak menjadi calon senator antaranya adalah menjadi anggota atau memegang kepengurusan posisi tertentu partai politik: konstitusi argentina menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota senat salah satunya adalah penduduk asli dari provinsi tersebut atau telah dua tahun berdomisili daerah tersebut. apabila kemudian undang undang tentang pemilihan umum menghapuskan syarat tersebut, hal ini dapat dikatakan bahwa undang undang tentang pemilihan umum telah menghilangkan norma konstitusi dalam undang undang tentang pemilihan umum. dengan demikian apa yang dimaksud oleh para pemohon guo mengenai penghilangan norma konstitusi dalam undang undang tentang pemilihan umum tidak benar, karena tidak ada norma dalam uud yang secara eksplisit menyebutkan syarat untuk menjadi calon anggota dpd adalah bukan berasal dari partai politik dan berdomisili wilayah yang bersangkutan sebagaimana pada konstitusi thailand dan konstitusi argentina tersebut atas. sehingga tidak ada norma dalam uud yang dihilangkan dalam undang undang tentang pemilihan umum. mengenai syarat domisili dan syarat non partai politik negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita uud indonesia sebagai negara hukum sepatutnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. negara hukum yang menjadi kesepakatan nasional adalah negara hukum yang demokratis, artinya hukum yang dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat. oleh karena kedaulatan rakyat yang dianut dalam amandemen uud adalah kedaulatan yang berada tangan rakyat bukan berada mpr sebagaimana dalam uud sebelum perubahannon partai politik dan domisili, bukan undang undang. tentang syarat domisili bagi calon anggota dpd yang menurut para pemohon harus berdomisili provinsi yang bersangkutan, secara tegas tidak tercantum dalam uud tahun pemaknaan yang menurut para pemohon bahwa adalah tafsir dari para pemohon sendiri. padahal sesungguhnya frasa tersebut juga dapat bermakna bahwa setiap provinsi harus terwakili dalam dpd, sehingga isi dari kelembagaan dpd adalah wakil dari setiap provinsi. tidak boleh ada satu atau lebih provinsi yang tidak terwakili dalam dpd. hal ini dengan mengingat bahwa salah satu tujuan dibentuknya dpd adalah untuk meningkatkan derajat keterwakilan utusan daerah pada masa lalu berdasarkan risalah rapat panitia hoc mpr ketika membahas ini, sehingga berimplikasi kepada sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem distrik. jika dikompilasikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, maknapada argumentasi nomor halaman para pemohon mendalilkan bahwa rumusan uudsehingga kemudian disimpulkan tiadanya norma tertentu dalam undang undang boleh diuji oleh mahkamah konstitusi. alur pikir atau argumentasi para pemohon ini menjadi bertentangan atau tidak konsisten ketika para pemohon memaknai uud peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . apabila para pemohon konsisten, maka para pemohon juga harus memaknai bahwa dengan tegas menyebutkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpd adalah "perseorangan tanpa pembatasan "yang bukan berasal dari partai politik . terhadap dalil para pemohon yang membandingkan dengan undang undang nomor tahun dan draft ruu dari pemerintah, dpr berpandangan bahwa sesuai kelaziman konstitusional, pengujian undang undang terhadap uud yang menjadi objek pengujian adalah undang undang sedangkan alat ukur untuk menguji adalah uud bukan undang undang, karena itu dinamakan pengujian konstitusionalitas. rapat pansus ruu tentang pemilihan umum dalam perdebatan panitia khusus, salah satu argumen yang dibangun adalah agar setiap warga negara diberi kesempatan untuk dapat mengabdikan dirinya demi kemajuan daerah provinsi. tidak boleh dihalang halangi hak setiap warga negara terutama bagi yang memiliki ikatan lahir batin (emosional) dengan provinsi tertentu untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota dpd terutama karena kelahirannya atau asal usul orang tuanya. pada kenyataannya, keanggotaan dpd saat ini pun terdapat orang yang sesungguhnya berdomisili jakarta tetapi dapat menjadi calon yang kemudian menjadi anggota dpd. praktik semacam itu sebaiknya dihilangkan dan diganti secara lebih fair dengan dibukanya kesempatan bagi setiap warga negara yang terutama ditujukan bagi yang memiliki ikatan lahir batin dengan provinsi tersebut untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota dpd. apalagi jika penerapan single identity number sudah terlaksana sesuai undang undang tentang administrasi kependudukan, maka warga negara tidak dengan mudah membuat ktp baru untuk kepentingan sesaat padahal ktp lama tidak hilang. jadi, tujuan dari ketentuan tersebut adalah membuka para putra putri daerah (provinsi) yang tinggal luar provinsi tersebut tetapi masih memiliki kepedulian serta perhatian terhadap provinsinya untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota dpd mewakili provinsi tersebut(a) legal standing pemohon pemohon adalah dewan perwakilan daerah republik indonesia dpd ) yang merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam mk. oleh karena itu, pemohon (dpd) memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. pemohon (dpd) memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam dan dan uud dengan diberlakukannya dan pemilu, kewenangan konstitusionalmahkamah konstitusi nomor puu karena dengan diberlakukannya dan pemilu pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga negara dpd yang diberikan oleh ini dapat terhambat atau bahkan tidak dapat terlaksana. panitia khusus ruu tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd secara sadar membahas tentang hal ini dengan tetap berdasarkan uud sehingga tidak ada hak warga negara yang dilanggar dengan ketentuan dalam undang undang tentang pemilihan umum tersebutdomisilidesember yaitu: persyaratan domisili dihapus, atas dasar: bahwa persyaratan domisili membatasi hak asasi seseorang dan pada tahun kasus soal domisili tinggi sekali bahkan menjadi objek bahkan pemerasan terhadap orang orang yang berkeinginan menjadi dan atau berkompetisi menjadi anggota dpd. banyak sekali yang berguguran karena adanya persyaratan domisili tetapi banyak pula yang mengambil keuntungan dari persyaratan ini. bahwa harus dibedakan antara persyaratan dengan kewajiban. persyaratan itu kesetaraan, kesempatan yang luas, diskriminasi, pembatasan itu dalam persyaratan dan itu tidak perlu sampai menyentuh terbatasnya hak hak setiap warga negara. pemilu uber judul merupakan implementasi dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang implementasinya persyaratan. kewajiban adalah setelah proses persyaratan terpenuhi berlangsung dan terpilih. persyaratan domisili tidak perlu ada, karena rakyat yang harus memilih wakilnya sebagai calon anggota dpd yang mereka kenal daerahnya. bahwa persoalan domisili akan diatur lebih lanjut dalam susuk, karena itu merupakan kompetensi susuk bahwa konstruksi dpd adalah sebuah institusi yang mewakili daerah dan penduduk daerah tersebut, istilah domisili diubah menjadi pernah bertempat tinggal secara facto daerah yang akan diwakilinya atau mempunyai hubungan emosional, kebatinan dengan daerah yang akan diwakili sebagai anggota dpd), bahwa orang yang concern dengan daerah, paham tentang daerah, mengenal tentang daerahnya dan banyak berkarya daerahnya tetapi berdomisili luar daerah tersebut, harus diberikan kesempatan yang sama sehingga tidak ada hak hak warga negara yang melanggarnon partai politikseptember yaitu: bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan dan ini merupakan rumusan konstitusi yang tidak bisa diubahbahwa pencalonan diri secara pribadi merupakan equality before the law (kesamaan muka hukum), seluruh warga negara diberikan kesempatan yang sama (tidak membatasi), siapapun dapat mencalonkan diri sebagai anggota dpd, dengan tidak mengenal jenis kelamin atau latar belakang pekerjaan sepanjang memenuhi kualifikasi persyaratan yang ada. dengan demikian, sebagaimana sudah diuraikan argumen argumen filosofis, yuridis, dan teoritis, serta berdasarkan risalah rapat panitia khusus mengenai pembahasan ruu tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, maka dpr berpandangan bahwa yang dapat diajukan pengujian materiil atas undang undang terhadap uud sesuai kelaziman konstitusional (meminjam istilah jimmy asshiddigie) harus menguraikan norma norma hukum yang tertulis yang berlaku dan mengikat, sedangkan ketiadaan norma (yang belum berlaku dan tidak mengikat) yang dijadikan alasan pengujian adalah tidak berdasar. oleh karena itu, ketentuan dan undang undang tentang pemilihan umum tidak melanggar dan bertentangan dengan dani.,ilangkan persyaratan berdomisili provinsi yang bersangkutan (ketiadaan syarat domisili) dan tidak terdapatnya persyaratan bukan anggota dan atau pengurus partai politik dalam waktu tertentu (ketiadaan syarat non parpol) untuk menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd), karena dengan ketiadaan syarat syarat tersebut dapat menyebabkan anggota dewan perwakilan daerah dpd) diragukan kapabilitas dan objektivitas dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya. karenanya ketentuan guoterhadap pemohon dewan perwakilan daerah sebagai institusi lembaga negara), apakah benar secara umum?, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang sebenarnya dirugikan atas pemberlakuan undang undang guo?, apakah dewan perwakilan daerah dpd) sebagai institusi lembaga negara atau para anggota dewan perwakilan daerah dpd) secara keseluruhan?, pertanyaan ini perlu pemerintah kemukakan karena pemohon yang terdiri dari para anggota dewan perwakilan daerah dpd) selain menyatakan diri dan atau mengatasnamakan mewakili lembaga negara dewan perwakilan daerah dpd), juga terdapat pemohon lain pemohon ii) yang terdiri dari sebagian anggota dewan perwakilan daerah dpd).masih tetap dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun sampai dengperkataan lain hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak berkurang, terhalangi maupun terganggu sedikit pun atas pemberlakuan undang undang yang dimohonkan untuk diuji. lebih lanjut menurut pemerintah, jika pemohon merasa perlu melakukan pengujian undang undang yang terkait dengan hak dan kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah dpd), maka tidaklah tepat permohonan pengujian undang undang tersebut dilakukan terhadap undang undang guo. karena ketentuan dan undang undang nomor tahunyang merupakan anggota dpd dan menyatakan diri sebagai perorangan (kelompok orang) warga negara indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan guo dianggap tidak memberi batasan terhadap anggota pengurus parpol maupun tidak mencantumkan persyaratan domisili untuk menjadi calon anggota dpd. menurut pemerintah, pendapat pemohon tersebut atas sangatlah tidak beralasan dan tidaklah tepat, utamanyaemohon pada saat ini telah duduk sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd) dan tidak dalam situasi posisi yang terhalang atau setidak tidaknya berkurang hak haknya untuk menjadi anggota dewan perwakilan daerah dpd). bahkan hak dan kewenangan pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota dpd pada pemilu tahun tidak berkurang dan terhalangi sedikitpun dengan adanya ketentuan guo. menurut pemerintah ketentuan guo justru telah memberikan hak dan perlakuan yang sama bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd). dengan perkataan lain, ketentuan dan undang undang nomor tahun tidak terkait sama sekali dengan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon ii, karena ketentuan guoiii, yang menyatakan diri sebagai perorangan warga negara indonesia, yang dikenal aktif dan konsenantara lain yang mewakili metro, serikat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, ipc, dan formasi, yang menurut pemohon ketentuan guo dapat menyebabkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah terancam tidak terwakili. menurut pemerintah, ketentuan guo sama sekali tidak terkait dengan kepentingan para pemohon iii seperti tersebut atas, apalagi kerugiannya. jika dalam penerapan (implementasi) ketentuan guo seolah olah mengesampingkan atau mengalahkan calon anggota dpd yang berasal dari kelompok masyarakat yang diwakili oleh pemohon iii, hal tersebut tidak terkait dengan konstitusionalitas pemberlakuan ketentuan guo, karena pada dasarnya rakyat pemilihan (voter) yang menentukan siapa yang dianggap layak untuk mewakili daerahnya menjadi anggota dewan perwakilan daerah dpd). sementara itu terhadap pemohon iii yang mewakili lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang berbentuk badan hukum privat , dan aktivitasnya berkaitan dengan pemilihan umum pemilu), utamanya terhadap pembaharuan pemilihan umum dan adil, yang berpendapat bahwa ketentuan guo dapat mencederai dan mengganggu bagi terlaksananya jaminan keterwakilan setiap daerah provinsi dalam pemilihan anggota dewan perwakilan daerah dpd), pemerintah tidak sependapat. menurut pemerintah, pendapat pemohon iii tersebut atas, tidak jelas dan tidak konkrit menginstruksikan mengenai hak dan kewenangan mana yang dirugikan atasketentuan guo tidak terkait dengan apakah penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dilaksanakan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau tidak, dan hanya mengatur tentang syarat syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd). dengan perkataan lain pemohon iii. terhadap pemohon iv, yang menyatakan diri sebagai perseorangan yang tinggal provinsi tertentu, pertanyaannya adalah apakah pemohon sebagai pihak yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd) dari daerah asalnya masing masing , pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemohon secara faktual maupun potensial berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi haknya sebagai warga negara indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd)?, menurut pemerintah pemohon bukanlah pihak yang telah ditolak, dikurangi maupun dihalang halangi untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd), justru ketentuan guo menurut pemerintah telah memberikan kesempatan keleluasaan kepada setiap orang tanpa kecuali untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan perwakilan daerah dpd), hal ini sejalan dengan amanat kehendak ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat syarat bagi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) seperti tercantummenjadi kewenangan pembuat undang undang dewan perwakilewenangan konstitusional inilah yang berpotensi untuk dirugikan dengan diberlakukannya pemilu, terutama dan karena dalam tersebut tidak terdapat persyaratan bahwa calon anggota dpd harus berdomisili provinsi yang bersangkutan ketiadaan syarat domisili ) serta tidak terdapat persyaratan bahwa calon anggota dpd bukan anggota partai politik ketiadaan syarat non parpol ) sebagaimana diamanatkan oleh dan uud ketiadaan syarat domisili, sebagaimana diamanatkan uud menyebabkan pemilihan anggota dpd dari suatu provinsi dapat rakyat dan presideuga menurut pemerintah ketentuan guoapa yang didalilkan oleh para pemohon normalnya tidak tercantum (tidak tertulis) dalamperkataan lain dalil keberatan para pemohon hanya dalam dunia angan angan belaka . selain itu ketentuan guo berkaitan erat dengan politik hukum maupupenjelasan pemerintah ataselum pemerintah menyampaikan penjelasan atas permohonan pengujiikut disampaikan: matrik perbandingan syarat syarat untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah dpd) menurut undang undangpersyaratan menjadi anggota persyaratan menjadi angota dpd dpd menurut tahun menurut tahun calon anggota dpr, dpd, dprd persyaratan sebagaimana dimaksud provinsi, dan dprd kabupaten dalam kota harus memenuhi syarat: warga negara republik warga negara indonesia yang indonesia yang berumur telah berumur (dua puluh satu) (dua puluh satu) tahun atau tahun atau lebih: lebih: bertakwa kepada tuhan yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, maha esa: bertempat tinggal wilayah berdomisili wilayah negara negara kesatuan republik kesatuan republik indonesia: indonesia, cakap berbicara, membaca, cakap berbicara, membaca, dan dan menulis dalam bahasa menulis dalam bahasalndonesia, indonesia: berpendidikan paling rendah berpendidikan serendah tamat sekolah menengah atas rendahnya sta atau (sma), madrasah aliyah ma), sederajat, sekolah menengah kejuruan setia kepada pancasila smk), madrasah aliyah kejuruan sebagai dasar negara, mak), atau bentuk layang undang undang dasar sederajat: negara republik indonesia setia kepada pancasila sebagai tahun dan cita cita dasar negara, undang undang proklamasi agustus dasar negara republik indonesia bukan bekas anggota tahun dan cita cita organisasi terlarang partai proklamasi agustus komunis indonesia, termasuk tidak pernah dijatuhi pidana organisasi massanya, atau penjara berdasarkan putusan bukan orang yang terlibat pengadilan yang telah mempunyai langsung ataupun tak kekuatan hukum tetap karena langsung dalam g30s pki, melakukan tindak pidana yang atau organisasi terlarang diancam dengan pidana penjara lainnya: (lima) tahun atau lebih tidak sedang dicabut hak sehat jasmani dan rohani: pilihnya berdasarkan putusan terdaftar sebagai pemilih: pengadilan yang telah bersedia bekerja penuh waktu, mempunyai kekuatan hukum mengundurkan diri sebagai tetap: pegawai negeri sipil, tidak sedang menjalani pidana anggota tentara nasional penjara berdasarkan putusan indonesia, anggota kepolisian pengadilan yang telah negara republik indonesia, mempunyai kekuatan hukum pengurus pada badan usaha milik tetap karena melakukan tindak negara dan atau badan usaha pidana yang diancam dengan milik daerah, serta badan lain pidana penjara (lima) tahun yang anggarannya bersumber dari atau lebih: keuangan negara,yang sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat berdasarkan hasil pengunduran diri yang tidak dapat pemeriksaan kesehatan dari ditarik kembali, dokter yang berkompeten: dan bersedia untuk tidak berpraktik terdaftar sebagai pemilih. sebagai akuntan publik, advokat pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah calon anggota dpd selain harus (plat), dan tidak melakukan memenuhi syarat calon pekerjaan penyedia barang dan sebagaimana dimaksud dalam jasa yang berhubungan dengan juga harus memenuhi keuangan negara serta pekerjaan syarat: lain yang dapat menimbulkan berdomisili provinsi yang konflik kepentingan dengan tugas, bersangkutan sekurang wewenang, dan hak sebagai kurangnya (tiga) tahun anggota dpd sesuai peraturan secara berturut turut yang perundang undangan: dihitung sampai dengan bersedia untuk tidak merangkap tanggal pengajuan calon jabatan sebagai pejabat negara atau pernah berdomisili lainnya, pengurus pada badan selama (sepuluh) tahun usaha milik negara, dan badan sejak berusia (tujuh usaha milik daerah, serta badan belas) tahun provinsi lain yang anggarannya bersumber yang bersangkutan, dari keuangan negara, tidak menjadi pengurus mencalonkan hanya (satu) partai politik sekurang lembaga perwakilan: kurangnya (empat) tahun oo. mencalonkan hanya (satu) yang dihitung sampai daerah pemilihan: dan dengan tanggal pengajuan mendapat dukungan minimal dari calon. pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan. pengajuan calon anggota dpd dilakukan dengan ketentuan: perseorangan yang memenuhi calon mendaftarkan diri persyaratan sebagaimana kepada kpu melalui kpu dimaksud dalam dan provinsi dengan menyebutkan dapat mendaftarkan diri provinsi yang diwakilinya: sebagai bakal calon anggota dpd calon menyerahkan kepada kpu melalui kpu provinsi. persyaratan sebagaimana kelengkapan administrasi bakal dimaksud dalam calon anggota dpd sebagaimana dan dimaksud pada dibuktikan kepada kpu yang batas dengan: waktunya ditetapkan oleh kartu tanda penduduk warga kpu.eterai cukup. menurut para pemohoanggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum .karena menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan hal hal sebagai berikut: penghapusan syarat domisili dan syarat non parpolrupakan upaya penghilangan norma konstitusi dalam undang undang guo, dan karenanya dapat mengakibatkan undang undang guo menjadi cacatkeberadaan konstitusi bahwa calon anggota dpd suatu provinsi dipilih dari provinsi terkait undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan bersifat non parpol asal undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan ketiadaan syarat domisili dan syarat non parpol telah menimbulkan penolakan dan reaksi keras dari seantero rakyat indonesia, seperti tercermin dalam petisi tolak parpol masuk kamar dpdtentang penghilangan norma konstitusi dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd pemerintah berpendapat memang benar bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, tidak tercantum syarat mengenai domisili dalam pencalonan anggota dpd. tetapi pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang berpandangan bahwa ketiadaan syarat mengenai domisili merupakan penghilangan norma konstitusi. undang undang dasar negara republik indonesia tahusesungguhnyatentang pemilu dpr, dpd dan dprd,alam undang undang nomor tahun tidak terdapat ketentuan tentang syarat non parpol dalam pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dpd). tetapi pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon yang berpandangan bahwa ketiadaan syarat non parpol merupakan penghilangan norma konstitusi. hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahuntentang ketiadaan syarat domisiliewan perwakilan daerah dpd)yang berbunyi anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umumpddapat ditafsirkan dalam beberapa dimensi. pertama, elaborasi dan implementasi kewenangan konstitusional dpd sebagaimana diamanatkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun merupakan wilayah undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu susuk), bukan wilayahnya suatu undang undang tentang pemilihan umum. kedua, sepanjang suatu susuk cukup mengatur elaborasi dan implementasi undang undang dasar negara republik indonesia tahun meskipun dalam undang undang nomor tahun tidak terdapat syarat domisili, maka kewenangan konstitusional dpd sebagai suatu lembaga negara tidak dirugikan atau setidak tidaknya tidak mengalami kerugian yang potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya undang undang nomorcalon tersebut tidak mengenal daerah pemilihan tersebutentukan pilihannya kepada seseorang warga negara republik indonesia yang diberi mandat untukterhadap seorang anggota dpd apakah mengenal atau tidak mengenal daerah tersebuttiganggota dpd yang dipilih diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerahjatuhkan pilihannya kepada seseorang warga negara republik indonesia yang diberi mandat untuk diikuti dan dimenangkan oleh calon dari provinsi lain yang tidak mengenal daerah tersebut. anggota dpd yang demikian diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. hal ini jelas merugikan kewenangan konstitusional pemohon dpd) karena. tidak pula dapat dijamin kecepatan dan kemudahan pengambilan keputusan terkait suatu daerah karena kurangnya pemahaman atau pengenalan atas daerah tersebut. ketiadaan syarat non parpol yang bertentangan dengan uud parpol ). menurut penalaran yang wajar,apalagi sebagian besar parpol indonesia masih bersifat sentralistik mana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan tingkat pusat, bahkan dalam hal tertentu tangan satu orang saja. anggota dpd yang berasal dari parpol diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. anggota dpd yang lebih mementingkan parpol daripada aspirasi dan kepentingan daerah jelas akan sangat merugikan kewenangan konstitusional dpd yang diberikan oleh uud d). uraian atas menunjukkan bahwa pemohonb) legal standing pemohon pemohon adalah para anggota dpd yang merupakan perorangan (kelompok orang) warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dan penjelasannya. oleh karena itu pemohon (paraatas seorang anggota dpd apakah kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan kepentingan daerah diragukan atau tidak diragukanduberpendapat bahwa harus dibedakan antara fenomena anggota dpd yang tidak memahami daerahnya masing masing atau diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dengan fenomena dpd sebagai lembaga negara yang tidak berfungsi optimalarena dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, fungsi harus lebih banyak ditentukan oleh kapabilitas dpd secara kumulatif sebagai lembaga negara dalam merumuskan seluruh agenda prioritas aspirasi daerah secara keseluruhan yang akan diperjuangkan dalam pengambilan politik tingkat pusat. frasa memahami daerahnya masing masing dan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah terkait dengan hak dan kewenangan konstitusional dpd adalah memahami daerah dan kapabilitas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah secara keseluruhan dan kumulatif oleh dpd sebagai lembaga negara, bukan pemahaman atau kapabilitas orang per orang anggota dpd. kendatipun pemahaman dan kapabilitas orang per orang anggota dpd juga ada kaitannya dengan pemahaman dan kapabilitas dpd sebagai suatu lembaga negara , tetapi sesuai dengan prinsipnilaian pemahaman dan kapabilitas orang per orang anggota dpd tersebut diserahkan kepada kehendak dan merupakan daulat pemilih. tentang ketiadaan syarat non parpolhurufndapat para pemohon bahwa persaingan dalam pemilu akan berlangsung tidak adil dan akan merugikan para pemohon merupakan pendapat yang hipotetis dan spekulatif, karena justru para pemohon secara teoritis seharusnya lebih dikenal oleh rakyat pemilih provinsi yang diwakilinya, mengingat selama (empat) tahun yang bersangkutan memiliki peluang yang lebih besar untuk berinteraksi dengan rakyat pemilih provinsi tersebut.merintah tidak sependapat dengan para pemohon yang berpandangan bahwa ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non parpol dalam pemilihan anggota dpd akan menyebabkan hak hak konstitusional para pemohon dirugikan dalam ukuran undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyierintah berpendapat bahwa justru dengan merujuk pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun inilah, maka setiap orang warga negara indonesia, tanpa membeda bedakan domisili dan latar belakang politiknya, berhak untuk menjadi calon anggota dpd. perlakuan khusus bagi warga daerah dalam arti warga negara yang berdomisili provinsi untuk mempunyai hak istimewa sebagai calon anggota dpd dari provinsi tersebut malah akan secara sengaja mendiskriminasi warga negara indonesia lainnya.parpol daripada aspirasi dan kepentingan masyarakat hukum adat.nomortumbuh dan berkembangnya kesadaran politik masyarakat, berlangsungnya pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta terlaksananya program pembaharuan pemilu sebagai salah satu program strategis pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. sejalan dengan kehendak tersebut, melalui undang undang nomor tahun juga diharapkan terwujudnya sistem ketatanegaraan dengan ciri antara lain terciptanya lembaga negara melalui proses pemilu yang bersifat nasional dan tidak diskriminatif dalam segala bentuknya terhadap warga negara indonesia. pemerintah berpendapat bahwa perwujudan dpd sebagai lembaga yang mampu merepresentasikan kepentingan publik, khususnya aspirasi daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk legislasi, lebih tepat menjadi substansi pengaturan dalam suatu susuk, dan bukan muatan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, karena hal ini terkait dengan pengaturan tentang fungsi, tugas, dan wewenang dpd, serta hak dan kewajiban anggota dpd.. pemerintah juga berkepentingan untuk, serta untuk memperoleh jaminan saluran penyampaian aspirasi daerah dan jaminan pilihan kebijakan bagi kepentingan daerah yang tidak terganggu dan keterwakilan setiap daerah provinsi. pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon yang mengatakan bahwa kepentingan daerah dan keterwakilan setiap daerah provinsi telah mencederai dengan berlakunya pemilu, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tempat tinggal calon anggota dpd dan tidak adanya ketentuan pembatasan bagi pengurus parpol untuk dicalonkan menjadi anggota dpd. selain hal hal tersebut atas, pemerintah juga berpendapat bahwa jikalau pun anggapan parakekacauan hukum dan ketidakpastian hukum (onrechtzekerheid), karena hal hal sebagai berikut: terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam hal pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd), dengan dibatalkannya dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd maka dapat dipastikan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan kehilangan salah satu objectumlitis nya,,6j menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pemerintah telah mengajukan orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah, sebagai berikut: keterangan ahli prof. dr. sudan arif fakhrulloh, sh. analisis terhadap ketiadaan syarat domisili dewan perwakilan daerah dpd). dpr diharapkan dapat menjadi representasi politik dan dpd diharapkan dapat mencerminkan representasi wilayah regional. arti representasi politik adalah bahwa anggota dpr dipilih melalui pintu partai politik, sedangkan arti representasi wilayah adalah bahwa anggota dpd dipilih melalui calon perseorangan tanpa melalui partai politik dan merupakan wakil dari setiap provinsi. berdasarkan filosofi tersebut maka dpd sebagai perwakilan daerah maka anggota dpd bertugas untuk menyuarakan kepentingan daerah dan arti dipilih dari setiap provinsi adalah bahwa setiap provinsi akan mempunyai wakil dpd. dalam konteks ini provinsi adalah merupakan daerah pemilihan (dapil). seorang anggota dpd bertugas menyuarakan kepentingan daerah secara nasional, bukan hanya menyuarakan kepentingan daerahnya sendiri. medan perjuangan anggota dpd adalah memperjuangkan kepentingan daerah melalui kebijakan nasional. kepentingan daerah yang diperjuangkan haruslah merupakan pendapat lembaga dpd yang diputuskan melalui mekanisme sesuai dengan tata tertib dpd. oleh karena itu, dalam konteks ini keberadaan syarat domisili menjadi tidak relevan karena tugas dpd tidak memperjuangkan daerahnya tetapi memperjuangkan daerah daerah indonesia secara kumulatif dalam kebijakan nasional. terkait dengan hal tersebut menarik untuk dicermati pergeseran cara berpikir anggota anggota dpd yang tercermin dalam kode etik dpd. dalam peraturan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd tentang perubahan atas keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd tentang kode etik dewan perwakilan daerah republik indonesia khususnya dalam dan dalam angka kode etik dpd ditegaskan bahwa setiap anggota mematuhi dan berperilaku mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan pancasila. hal ini dapat dimaknai bahwa cara berpikir, cara pandang dan etos kerja anggota dpd adalah bersemangatkan pada nasionalisme dan kebangsaan. syarat domisili menjadi tidak sejalan dengan bunyi isi kode etik dpd, yang berbunyi: anggota bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. ini diubah menjadi empat yaitu: anggota bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya, anggota dpd) memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. uud menyatakan: anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. secara implisit,jadi hak konstitusional yang dijamin oleh uud adalah hak warga negara untuk dipilih sebagai anggota dpd dari provinsi tempat berdomisili. oleh pemilu hak konstitusional tersebut diabaikan. pemilu yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota dpdyarat domisili tersebut juga tidak diaturdomisili dalam pemilu dan telahini jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang berdomisili daerah yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpduud memberikan hak konstitusional kepada warga negara indonesia yang bukan anggota atau pengurus partai politik untuk dipilih menjadi anggota dpd. dengan diberlakukannya pemilu, hak konstitusional sebagaimana dimaksud atas diingkari.menaati peraturan tata tertib dan kode etik dpd ri: menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. perubahan mendasar dengan dihilangkan kata nya dalam menunjukkan bahwa dpd telah berwawasan nasional dalam memperjuangkan daerah dan tidak bersifat local sentris yang mengedepankan syarat domisili. dengan perubahan cara berpikir, cara pandang, dan etos kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dpd tersebut, maka dpd telah bersungguh sungguh menjaga uud khususnya yang berbunyi negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. semangat dalam kode etik dpd adalah semangat untuk menghilangkan sekat sekat kedaerahan dan akan memupuk nkri. dengan tiadanya syarat domisili ini justru akan memperkukuh uud terhadap syarat domisili ini, ahli akan membandingkan dengan persyaratan menjadirsyaratan menjadi kepala daerah wakil kepala daerah tidak ada persyaratan domisili. huruf menyarankan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. ahli ingin mengkompilasikan hal ini karena terdapat korelasi yang erat antara tugas anggota dpd dan tugas kepala daerah wakil kepala daerah yaitu sama sama memperjuangkan kepentingan daerah, walaupun melalui sarana yang berbeda. perbedaannya adalah: kepala daerah wakil kepala daerah memperjuangkan daerah melalui kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah: sedangkan anggota dpd memperjuangkan kepentingan daerah melalui kebijakan nasional yang berupa uu, pp, perpres. komparasi ini menunjukkan secara jelas bahwa kepala daerah wakil kepala daerah yang memperjuangkan kepentingan daerahnya melalui kebijakan daerah dalam lingkup pemerintahan daerah (lingkup lokal) tidak dikenakan syarat domisili. oleh karena itu, menjadi sangat tidak relevan bahwa anggota dpd yang memperjuangkan kepentingan daerah melalui kebijakan nasional (lingkup nasional) harus dikenakan syarat domisili dalam persyaratan pencalonannya. il. analisis terhadap ketiadaan syarat non parpol partai politik dibentuk berawal dari adanya asumsi bahwa dengan adanya wadah organisasi mereka bisa menghimpun orang orang yang mempunyai pikiran dan kepentingan yang sama sehingga pikiran dan kepentingan tersebut bisa dikonsolidasikan dengan tujuan untuk memperbesar pengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. profesor dr. miriam budiardjo berpendapat, bahwaadalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. senada dengan miriam, carl frederick menyatakan, bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materiil. dalam nomor tahun tentang partai politik, dalamkri berdasarkan pancasila dan uud dari tiga pengertian atas, terdapat hal hal yang universal dalam partai politik yaitu: adanya sekelompok orang, menghimpun dirinya dalam organisasi, mempunyai kepentingan yang sama serupa. partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu harus berbadan hukum pemilu, parpol). d") peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan. " dapat diberikan makna bahwa partai politik peserta pemilu dpr dan dprd serta perseorangan sebagai peserta pemilu dpd adalah dalam kedudukan sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban. kata perseorangan dalam adalah subjek hukum yang berupa manusia pribadi perorangan (natuurliike persoon). sedangkan subjek hukum dalam adalah kumpulan manusia perorangan badan hukum rechtspersoon). setiap subjek hukum mempunyai hak, kewajiban, serta dipandang setara oleh hukum berdasarkan asas equality before the law. dengan demikian, setiap orang yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, maka berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan umum anggota dpd. oleh karena itu, ketiadaan syarat non parpol menjadi tidak relevan untuk dimasukan dalam persyaratan mengikuti pemilu dpd. penamaan syarat non parpol justru mengurangi esensi dari semangat kata perorangan yang pada prinsipnya boleh berasal dari kalangan manapun. dengan tiadanya syarat non parpol ini justru memberikan ruang ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh variasi calon anggota dpd yang lebih banyak. masyarakat akan mendapatkan pilihan calon calon anggota dpd yang lebih banyak. sudah saatnya kita memberikan pilihan yang bervariasi kepada masyarakat dan biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya. hal ini juga membuka ruang ruang kontestasi bagi para calon untuk berkampanye dan menjual program programnya untuk meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya. biarkan masyarakat rakyat berdaulat dalam memilih wakilnya dpd, dan sistem dalam pemilu ini telah memberikan akses bagi masyarakat untuk memilih wakilnya dpd dengan varian yang lebih banyak. iii. analisis terhadap permohonan pengujian ketiadaan norma dalam ilmu hukum (rechtswetenschap) dibedakan antara undang undang dalam arti formil dan undang undang dalam arti materiil. undang undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. hal inilah yang biasa disebut dengan peraturan perundang undangan. sedangkan undang undang dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku dan bersifat umum. inilah yang biasa disebut dengan undang undang. unsur unsur norma yang ada dalam peraturan perundang undangan mengandung sifat sifat: norma perintah (geboy), adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang biasanya mengharuskan subjek hukum untuk melakukan. norma larangan (period), adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, atau dilarang melakukan sesuatu. norma pembebasan (dispensasi), adalah pengecualian dari perintah. hal ini adalah perolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. norma izin (toestemming), adalah perolehan khusus untuk sesuatu yang sebenarnya dilarang. jadi izin adalah legalisasi dari perbuatan yang seharusnya dilarang. norma kebolehan adalah pilihan yang bersifat fakultatif, boleh dilaksanakan oleh subjek hukum, boleh juga tidak. dalam pengujian peraturan perundang undangan, dalam sistem hukum indonesia dikenal adanya concrete norm review yang menguji beschikking! penetapan melalui peradilan tata usaha negara ptun) dan abstract norm review abstract judicial review atau yang dikenal dengan pengujian undang undang dan peraturan perundang undangan bawah undang undang. berdasarkan uud mahkamah konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap undang undang dasar. kewenangan menguji undang undang ini berarti mengoreksi konstitusionalitas undang undang, yaitu apakah materi yang terkandung dalam undang undang tersebut yang berupa perintah, larangan, dispensasi, ijin, maupun kebolehan tidak bertentangan dengan uud. dengan kewenangan mengoreksi dan membatalkan ketentuan undang undang ini maka sifat peradilan konstitusi menurut hans kersen lebih berkaitan dengan pembuatan hukum. argumentasi yang diajukan oleh kersen adalah bahwa dengan pembatalan norma dalam undang undang tersebut maka mahkamah konstitusi telah membentuk norma baru dengan dihapuskannya norma yang baru tersebut. fungsi pembentukan norma yang demikian ini disebut dengan pembentukan norma yang negatif (negative legislation). dalam sistem hukum indonesia, kewenangan pembentukan undang undang diserahkan kepada dpr dan pemerintah (positive legislation). berkenaan dengan ketiadaan norma dalam pemilu yaitu tentang ketiadaan syarat non parpol dan syarat domisili, maka apabila belum berada dalam norma undang undang maka tidak dapat dimintakan pengujian karena objeknya belum terbentuk. berdasarkan uraian atas, maka menurut ahli, pengujian terhadap materi muatan peraturan perundang undangan hanya dapat dilakukan apabila sudah menjadi norma hukum yang bersifat perintah, larangan, izin, dispensasi, maupun kebolehan. menimbang bahwa pemerintah dan para pemohonjuni dan tanggal junakan diara pemohon i3.5j menimbang bahwa berdasarpabila permohonan dikabulkan dipastik para pemohon adalah: dewan perwakilan daerah dpd) dalam kedudukan sebagai lembaga negara, selanjutnya disebut sebagai pemohon perorangan anggota dpd sebanyak orang yang mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia, selanjutnya disebut pemohon ii:itu hadir navis umay direktur eksekutif metro ), dr. saafroedin bahar ketua dewan pakar sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat), sulastio ketua indonesian parliamentary center, disingkat ipc), dan sebastian saling koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia, disingkat formasi), selanjutnya disebut pemohon iii: perorangan warga negara indonesia sebanyak orang yang tinggal provinsi tertentu (warga daerah), selanjutnya disebut pemohon iv, menimbang bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) mereka dengan menjelaskan kualifikasinya sebagai pemohon beserta hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya dan sebagai berikut: dalil dalil legal standing pemohon pemohon menyatakan diri sebagai pemohon lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf mk: pemohon memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan olehri ketentuan dan uud tersebut menurut pemohon dapat disimpulkan bahwa atau dengan kata lain: cc. menurut pemohon kewenangan konstitusionalnya tersebut secara potensial dirugikan oleh berlakunya dan karena kedua tersebut tidak memuat persyaratan domisili dan syarat non partai politik bagi calon anggota dpd sebagaimana diamanatkan olehdengan argumentasi bahwa: ketiadaan syarat domisili bagi calon anggota dpd sebagaimana dimaksud uud menyebabka yang tidak mengenal daerah tersebut dan diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. menurut pemohon hal itu jelas merugikan kewenangan konstitusional pemohon karena: (i)negara dalam menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah: (ii), dan (iii) tidak dapat dijamin kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan terkait suatu daerah dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengenalan atas daerah, ketiadaan syarat non partai politik bertentangan dengan uud sebab. menurut pemohon berdasarkan penalaran yang wajar, anggota dpd yang berasal dari partai politik tentu akan lebih mengutamakan kepentingan atau platform partai politik (selanjutnya disingkat parpol) dari pada kepentingan daerah. apalagi sebagian besar parpol indonesia masih bersifat sentralistik, yakni anggota dpd. pemilu yang mengatur tentang kelengkapan administrasi bakal calon anggota dpd juga tidak mengaturnya lebih lanjut. ketiadaan syarat non parpol dalam pemilu dan jelas berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh uud ketiadaan syarat non parpol. persaingan ini akan berlangsung secara tidak adil karena calon yang berasal dari parpol ditopang oleh organisasi parpol yang sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan, bahkan desa desa. sementara calon perseorangan hanya mengandalkan jaringan personal. persaingan yang tidak adil tersebut jelas jelas bertentangan dengan dan uud sebagaimana diuraikan bawah ini. selain hak hak konstitusional sebagaimana diuraikan atas, pemohon memiliki hak hak konstitusional yang dilindungi oleh daniadaan syarat domisili dalam dan pemilu menyebabkan hak hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil dan pemilihan umum pemilu ) yang adil dirugikan. uud telah mengatur secara adil bahwa:bagaimana mungkin? jadi, terdapat kemungkinan bahwa secara substansial suatu provinsi tidak terwakili dalam lembaga dpd karena anggota dpd yang terpilih berasal dari provinsi lain. pengambilan keputusan masih tergantung pimpinan pusat parpol. hal yang demikian jelas akan merugikan kewenangan konstitusional dpd sebagai lembaga negara, dalil dalil legal standing pemohon pemohon mendalilkan bahwa para anggota dpd yang mengajukan permohonan bertindak sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan olehmenurut pemohon ii, secara implisit: menurut pemohon ii, hak konstitusionalnya tersebut atas dirugikan oleh berlakunya dan karena: guoehingga, dengan ketiadaan syarat domisili akan menyebabkan bahwa pemilihan calodemikian, menurut pemohon ii, jelas merugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd dari provinsi yang bersangkutan, (il) guo tidak mensyaratkan non parpol bagi bakal calon anggota dpd, padahal menurut uud peserta pemilu anggota dpd adalah perseorangan, yang berarti bahwa uud tersebut memberikan hak konstitusional kepada warga negara indonesia yang bukan anggota atau pengurus parpol untuk dipilih menjadi anggota dpd. menurut pemohon ii, ketiadaan syarat non parpol tersebut, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon ii, sebab persaingan menjadi tidak adil, mengingat bahwa calon dari parpol ditopang oleh organisasi parpol yang sudah terbentuk hingga kecamatan dan desa desa, sementara calon perseorangan hanya mengandalkan jaringan personal, pemohon juga mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya berupa jaminan pemilu yang adil yang diberikan olehirugikan oleh ketiadaan syarat non parpol. demikian juga hak atas jaminan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleotensial dirugikan oleh ketiadaan syarat non parpol bagi calon anggota dpd, menurut pemohon ii, ketiadaan syarat domisili juga merugikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uudkarena, menurut pemohon ii, bagaimana, sehingga terdapat kemungkinan bahwa secara substansial suatu provinsi tidak terwakili dalam lembaga dpd jika anggota dpd berasal dari provinsi lain, dalil dalil legal standing pemohon iii pemohon iii mendalilkan diri bertindak selakusebagaimana dimaksud dalam huruf beserta penjelasannya, menurut pemohon iii, mereka adalah orang orang yang selama ini dikenal luas sangat aktifyaitu masing masing sebagai berikut: hadir navis umay (nomor adalah direktur eksekutif metro, mempunyai sebagaimana diamanatkan oleh uud agar pemilu menghasilkan parlemen yang berkedalaman rakyat, ii. dr. saafroedin bahar (nomor ketua dewan pakar sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat,: iii. sulastio (nomor adalah ketua ipc, iv. sebastian saling (nomor adalah koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia formasi), dalil dalil legal standing pemohon pemohon adalah warga daerah yang mendalilkan sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud huruf beserta penjelasannya, menurut pemohon iv, sebagai warga daerah yang tinggal provinsi masing masing dan bukan anggota parpol, menganggap pemberlakuan dan berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan dan uud dengan argumentasi sama dengan yang dikemukakan oleh pemohon ii: i3.9j menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari dalil dalil para pemohon mengenai konstitusionalitas dan yang tidak memuat persyaratan domisili dan non parpol bagi perorangan yang bermaksud mencalonkan diri sebagai anggota dpd dalam pemilu. oleh karena itu, masalah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan. pokok permohonan i3 menimbang dalam pokok permohonannya, para pemohon meminta mahkamah untuk menguji konstitusionalitas dan yang tidak memuat syarat domisili dan syarat non parpol bagi calon anggota dpd dalam pemilu, karena menurut para pemohon, ketiadaan syarat domisili dan non parpol dalam dan tersebut bertentangan dengan uud dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa para pemohon mendalilk, sedangkbahwa selain itu, menurut para pemohon, raison d'etre pembatasan berupa syarat non parpol adalah demi netralitas wakil daerah melalui dpd, sebagaimana raison d'etre pembatasan terhadap anggota tni polri, pegawai negeri sipil pns), dan lain lain untuk tidak menjadi calon anggota dpd adalah juga untuk menjaga netralitas (vide huruf dan bahwa para pemohon juga membandingkan dengan ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd (selanjutnya disebut bukti dan naskah akademik serta draft awal ruu pemilu yang dipersiapkan oleh pemerintah bukti yang mencantumkan syarat domisili dan syarat non parpol (dalam arti pengurus parpol) untuk menjadi calon anggota dpd. namun dalam dan justru syarat domisili dan non parpol tersebut ditiadakan bukti bahwa menurut para pemohon, penghilangan syarat domisili dan non parpol yang pada hakikatnya secara implisit merupakan norma konstitusi dilakukan secara sengaja dan dilandasi oleh motif kekuasaan dari kalangan tertentu bukti hal demikian berarti telah menugasi keberadaan norma konstitusi dan menyebabkan cacat hukum, bahwa menurut para pemohon, ketiadaan syarat domisili dalam dan bertentangan dengan uud karena dari frasa dipilih dari setiap provinsi mengandung makna atau tafsir bahwa calon anggota dpd harus berdomisili provinsi yang bersangkutan. penafsiran demikian dilakukan oleh pembentuk undang undang dan juga dalam draft ruu pemilu versi pemerintah. ketiadaan syarat domisili dan non parpol tersebut juga bertentangan dengan aspirasi masyarakat bukti bahwa menurut para pemohon, pentingnya syarat domisili bagi calon anggota dpd juga menjadi pendapat berbagai ahli tata negara indonesia bukti dan yang berarti bahwa baik dari segi penafsiran secara semantik maupun secara kontekstual dengan mengacu gagasan dasar pembentukan dpd, syarat domisili merupakan elemen yang sangat penting bagi calon anggota dpd. oleh karena itu, menurut para pemohon, ketiadaan syarat domisili dalam dan harus dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa menurut para pemohon, syarat non parpol bagi calon anggota dpd dapat ditafsirkan secara sistematis dari ketentuan yang tercantum dalam' dan uud bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan. hal yang demikian menurut para pemohon tidak mendiskriminasi warga negara indonesia yang berasal dari parpol, karena uud telah memberikan kesempatan hanya kepada anggota parpol untuk menjadi anggota dpr dan dprd. sehingga adalah logis untuk menafsirkan uud sebagai ketentuan yang memberikan kesempatan hanya kepada perseorangan warga negara indonesia yang bukan berasal dari parpol (baik anggota maupun pengurus) untuk menjadi anggota dpd, menurut para pemohon, uud telah cukup adil mengatur bahwa anggota dpd dipilih dari perseorangan (non parpol), sedangkan anggota dpr dan dprd dipilih dari parpol. norma konstitusi yang demikian seharusnya juga mendapatkan pengaturan lebih lanjut dalam bukan malahan dihilangkan. padahal, dalam alinea keempat telah ditegaskan bahwa .. : menurut para pemohon, ketiadaan syarat non parpol dalam dan merupakan pengingkaran dan atau pelanggaran terhadap uud sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uud karena prinsip demokrasi perwakilan indonesia menurut uud direpresentasikan oleh dpr yang membawa kepentingan nasional yang terangkum dari cita cita masing parpol dan oleh dpd yang merupakan representasi perseorangan yang membawa aspirasi setiap daerah yang diwakilinya dalam kerangka kepentingan nasional, pandangan demikian, menurut para pemohon, didukung oleh pendapat para ahli tata negara indonesia bukti dan bahwa para pemohon sepenuhnya menyadari ada pendapat yang menyatakan anggota dpd yang berasal dari parpol belum tentu dengan sendirinya tidak dapat mewakili kepentingan aspirasi daerah dan bahwa banyak negara demokrasi yang keanggotaan seratnya berasal dari parpol, namun hal itu lebih karena budaya politik dan konteks sosio kulturalnya berbeda bukti p 12c, p 12d, 12e): bahwa para pemohon menyadari, permohonan pengujian ini adalah mengenai ketiadaan norma dalam dan yang menyebabkan guo inkonstitusional, sedangkan dalam praktik pada umumnya pengujian ditujukan terhadap norma yang dianggap inkonstitusional. akan tetapi, menurut para pemohon, sesungguhnya amanat uud yang berupa kewenangan mahkamah untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar tidaklah sempit sekedar menguji adanya norma yang inkonstitusional, melainkan juga menguji ketiadaan norma yang seharusnya ada menurut amanat undang undang dasar, cast ketiadaan norma syarat domisili dan non parpol dalam dan yang seharusnya ada menurut amanat dan uud berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon mengajukan beberapa alternatif petit sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan dan bertentangan dan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. kemudian untuk menghindari kekosongan hukum bagi kelancaran pemilu mahkamah meminta agar presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau komisi pemilihan umum kpu) menerbitkan peraturan kpu yang mencantumkan syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota dpd) atau (ii) menyatakan dan berlaku conditional constitutional, yakni bahwa huruf (c) harus dibaca bertempat tinggal provinsi yang bersangkutan sekurang kurangnya (tiga)harus dibaca kartu tanda penduduk warga negara indonesia dari provinsi yang bersangkutan. selain itu, huruf juga harus ditafsirkan warga negara republik indonesia perseorangan yang bukan anggota atau pengurus parpol, (iii) atau bila tidak ditafsirkan demikian, dan harus dinyatakan bertentangan dengan dan uud (conditional unconstitutional): i3. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat alat bukti tulis bukti sampai dengan yang telah disahkan pada sidang tanggal april selain itu, para pemohon juga telah mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah, keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara dari putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut: keterangan saksi para pemohon, drs. progo nurdjaman saksi dalam sidang pleno tanggal mei menerangkan bahwa ketika menjadi salah seorang wakil pemerintah dalam pembahasan ruu pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang kemudian menjadi mengetahui dan membenarkan bahwa draft ruu dari pemerintah memuat ketentuan tentang syarat domisili dan bukan pengurus parpol bagi calon anggota dpd. saksi menyatakan syarat domisili dan non parpol tidak muncul dalam dan namun saksi tidak mengetahui sebabnya, karena saksi terlanjur berhenti pensiun dan tidak lagi menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan ruu pemilu: keterangan ahli para pemohon, drs. arti sakit ahli sebagai pakar ilmu politik dalam sidang pleno tanggal mei menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: ahli meninjau persoalan dasar tuntutan dpd dalam perkara ini dari perspektif partai politik yang menguasai dan mempengaruhi pembentuk undang undang, sehingga menghasilkan undang undang yang terkait dpd dipersoalkan. menurut ahli, hal itu disebabkan adanya kecenderungan partai partai politik saat ini yang bernafsu mendominasi dan memonopoli negara atau urusan kenegaraan, baik secara vertikal lembaga lembaga negara yang bersifat nasional dan daerah, maupun horizontal, lembaga lembaga negara yang setara. monopoli dan dominasi parpol tersebut menurut ahli bahkan telah mereduksi sistem pemerintahan presidensial menjadi berkecenderungan arah sistem parlementer, dalam kaitannya dengan parlemen, menurut ahli, sejak amandemen uud sesungguhnya ada dua badan, yaitu dpr dan dpd, tetapi dpd hanya diberi kekuasaan yang minim, kekuasaan yang tidak sesungguhnya sebagai dewan perwakilan, melainkan hanya sebagai lembaga yang membantu dpr. bahkan, sekarang, melalui pemilu dpd hendak dimasuki dan dikuasai lagi oleh parpol melalui yang kini diuji, sehingga dpr, dalam hal ini partai partai politik hendak melakukan sentralisasi kekuasaan, bukan mau berbagi kekuasaan atas dasar prinsip checks and balances, menurut ahli, akar masalah kesulitan yang dihadapi oleh negara kita saat ini adalah akibat monopoli parpol yang menyebabkan sistem presidensial yang digariskan uud berubah dalam praktik menjadi sistem parlementer dikarenakan munculnya sistem multipartai dengan kondisi kepartaian yang berantakan. oleh karena itu, demi kecintaan kita kepada partai, sebab demokrasi tanpa partai itu bukan demokrasi, maka parpol harus dibenahi, bukan dari dalam oleh internal partai yang sudah bobrok, melainkan dari luar, yaitu oleh golongan menengah dan kaum intelektual melalui tekanan tekanan politik. dalam pandangan ahli, saat ini ada tiga institusi yang efektif dapat memperbaiki parpol dari luar, yaitu kpk dan bpk untuk mendorong partai semakin jujur, dan mahkamah konstitusi melalui interpretasi dalam pengujian undang undang terhadap uud ahli melalui kesimpulan tertulisnya juga menyatakan bahwa yang tidak mencantumkan syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota dpd yang pada dasarnya merupakan norma uud adalah melawan uud sebab tidak saja merugikan tokoh tokoh independen dari masyarakat lokal provinsi dan para anggota dpd hasil pemilu dengan mengurangi peluangnya untuk dapat terpilih sebagai calon anggota dpd melalui pemilu namun juga telah mendegradasikan institusi dpd. oleh karena itu, ahli mengharapkan objektivitas dan netralitas interpretasi yudisial oleh mahkamah konstitusi dapat menyelamatkan reformasi dari kekeliruan interpretasi legislasi atas konstitusi oleh dpr, keterangan ahli para pemohon, dr. john piers, s.h., m.s. dalam sidang pleno tanggal mei ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: menurut ahli, secara etimologis menurut kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, frasa dari setiap provinsi dalam rumusunjukkan tempat atau ruang dan asal, yaitu tempat berdiam, berteduh, tempat tinggal, dan tempat berdomisili. atau dapat dipertegas artinya bertempat tinggal dalam pencalonan anggota dpd dari provinsi asal, bukan dari provinsi lain. syarat berdomisili permanen secara administratif dari daerah yang diwakili ini juga dianut amerika serikat dan thailand. pengertian dipilih dari setiap provinsi mengandung makna dicalonkan dan dipilih dari provinsi mana calon berdomisili, suatu hal yang berbeda dengan dipilih setiap provinsi yang bermakna hanya dipilih setiap provinsi namun calonnya tidak harus berdomisili provinsi tersebut, menurut ahli, frasa dipilih dari setiap provinsi berdasarkan teori representasi berarti mewakili wilayah, yang secara substansial hermeneutika perwakilan wilayah itu harus diisi atau diwakili oleh orang yang berdomisili wilayah tersebut, yang mengenal dan mengetahui secara luas dan mendalam kondisi, situasi, dan karakter masyarakat dan problema daerahnya. menurut ahli, sifat perwakilan dari anggota dpd adalah rational representation, yang berarti secara rasional mewakili provinsi mana yang bersangkutan berdomisili, dan juga bukan merupakan representasi politik parpol (political representation) yang merupakan tanahnya perwakilan dpr dan dprd: mengenai frasa perseorangan dalam rumusan dimaksud sebagai pribadi seseorang atau pribadi yang independen, non partisan dari suatu badan termasuk parpol, pns, dan anggota tni polri, keterangan ahli para pemohon sry satria jalur wisnu disangka sebagai ahli bahasa, ahli mengemukakan pemahamannya dari segi bahasa atas rumusan uud anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan uud peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan , sebagai berikut: kata dari merupakan preposisi atau kata depan yang menyatakan makna asal, sedangkan kata setiap pada frasa setiap provinsi menyatakan makna provinsi masing masing. dengan demikian, pemahaman atas dari segi bahasa adalah bahwa anggota dpd haruslah dipilih dari calon yang berasal dan berdomisili dari provinsi yang diwakilinya, agar merupakan perwakilan dari daerah tersebut: mengenai pemahaman atas rumusan ahli berpendapat, bahwa rakyat memilih perseorangan, bukan calon partai, untuk anggota dpd, karena calon partai tempatnya dpr sebagaimana diatur dalam uud keterangan ahli para pemohon denny indralaya, s.h, ll.m, ph. dalam persidangan tanggal juni ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan enam hal sebagai berikut: seluruh uraian atas menunjukkan bahwa pemohon (para anggotac) legal standing pemohon iii pemohon iiiiii memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. pemohon iii adalah orang orang yang selama ini dikenal luas sangat aktif dalampemohon iii nomor adalah direktur eksekutif metro, sebuah lembaga swadaya masyarakat nirlaba yang maksud dan tujuannyauberkedalaman rakyat. pemohon iii nomor adalah ketua dewan pakar sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, sebuah organisasi yang melakukan advokasi untuk penyaluran aspirasi dan perlindungan hak hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari masyarakat daerah yang dilindungi oleh dan menurut yang ahli pahami dan sesuai dengan maksud asli (original intent) dan dan uud makna dewan perwakilan daerah dalam uud adalah representasi daerah (regional representative), maka menjadi aneh kalau representasi daerah tidak tinggal daerah yang bersangkutan, hal yang berbeda dengan representasi politik yang dimiliki oleh dpr dan representasi fungsional yang dimiliki oleh utusan golongan mpr dulu sebelum perubahan uud sehingga, bagi calon anggota dpd memang harus dipersyaratkan berdomisili provinsi yang diwakili dan perseorangan yang bukan dari parpol, menurut ahli, syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan non parpol bagi calon anggota dpd merupakan maksud asli (original intent) yang sesuai dengan maksud asli dan dan uud bahwa pembuatan sengaja menghilangkan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan non parpol bagi keanggotaan dpd: bahwa perubahan radikal interpretasi uud berupa penghilangan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan non parpol bagi calon anggota dpd dalam adalah bentuk improper purposes : bahwa ketiadaan syarat domisili provinsi dan syarat non parpol bagi keanggotaan dpd harus dinyatakan tidak sesuai (uncomformity) bukan bertentangan (in contradiction) dengan uud karena baru dapat dikatakan sesuai dengan uud apabila memuat norma yang hilang tersebut, menurut ahli, ketiadaan norma syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan non parpol (tidak dituliskan secara eksplisit) dalam harus dianggap sebagai norma itu sendiri, sehingga mahkamah berwenang untuk menyatakan bahwa ketiadaan norma dimaksud tidak sesuai (uncomformity) dengan uud keterangan ahli para pemohon drs. thomas aquino legowo, m.a. ahli menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: menurut ahli, disahkannya merupakan suatu kemajuan, selain memperbaiki kelemahan yang ada pada undang undang terdahulu, yaitutetapi juga menghilangkan beberapa ketentuan lama yang ada dalam keputusan menambah atau menghilangkan merupakan upaya yang dapat untuk memperbarui dan menyempurnakan suatu peraturan perundang undangan. meskipun begitu, menurut ahli, tidak tertutup kemungkinan bahwa penambahan atau penghilangan beberapa ketentuan dapat menyimpang atau mengubah secara makna prinsip dan pemikiran dasar yang ada dan berkembang pada uud yang menjadi landasan bagi perumusan peraturan perundang undangan. pertanyaannya adalah mengapa tidak lagi memberlakukan ketentuan tentang persyaratan domisili dan bukan berasal dari parpol bagi calon anggota dpd? masalah yang selama ini belum pernah dijelaskan secara resmi, namun, menurut ahli, terlepas dari ada ataualon calon terpilih yang tidak berdomisili daerah yang diwakilinya dan menjadi pengurus parpol. persoalannya adalah apakah kemungkinan seperti ini sesuai dengan semangat prinsip dan pemikiran dasar yang melayari pembentukan dpd dalam proses amandemen uud tahun dan jika ditengah kembali proses perdebatan yang mengantar pembentukan dpd dalam sidang sidang mpr, dapat ditarik beberapa catatan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan dua persyaratan bagi calon anggota dpd tersebut, yaitu:jadi, dpd merupakan perwakilan territory, dalam hal ini provinsi, untuk menampung aspirasi daerah dalam proses politik nasional, maka anggota dpd diharuskan untuk memberikan konsentrasinya secara penuh sebagai perwakilan daerah, ii. dpd sebagai badan perwakilan daerah harus dibedakan dari dpr yang merupakan badan perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat, sehingga dalam prinsip dasar ini, dpd tidak boleh mengungguli dpr, baik dalam ukuran jumlah anggotanya maupun wewenangnya. argumentasinya adalah bahwa jumlah wilayah senantiasa lebih sedikit dari pada jumlah penduduk, maka jumlah anggota dpd ditentukan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dpr, ruang lingkupnya terbatas pada masalah masalah yang terkait dengan daerah, iii.. prinsip ini bermakna bahwa anggota anggota dpd adalah orang orang yang secara sah dipilih oleh masyarakat daerah setempat untuk mewakili daerah bersangkutan, maka anggota dpd tidak mewakili entitas lain apapun juga selain daerah, seperti organisasi masyarakat, komunitas agama, dan parpol: menurut ahli, dari semangat prinsip dan pemikiran dasar tersebut jelas menegaskan bahwa anggota dpd adalah orang orang yang mengetahui, mengenal, dan memahami masalah masalah daerah yang diwakilinya. memang uud tidak secara eksplisit menyatakan bahwa anggota dpd harus berasal dan berdomisili dari provinsi yang diwakilinya, namun dari frasa anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi . tidak bisa diartikan lain selain bahwa anggota dpd bukan berasal dari provinsi lain, jadi merefleksikan asas tempat tinggal atau domisili: keterangan ahli para pemohon dr. indra jaya pilang dalam keterangan persidangan tanggal juni dengan judul dari demokrasi partikrasi, dari kedaulatan rakyat kedaulatan partai , ahli menyatakan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: dpd adalah perwakilan wilayah yang begitu beragam indonesia dengan sifat dan karakteristiknya masing masing, baik secara etnografis, agama, dan lainnya yang mencerminkan kebhinekaan, suatu hal yang tak mungkin terwakili oleh parpol. maka, dpr dan dpd dalam sistem perwakilan indonesia adalah dua identitas yang berbeda, dpr merupakan perwakilan penduduk, sedangkan dpd merupakan perwakilan daerah: menurut ahli, amandemen uud menganut prinsip kontra hegemoni yakni meluruskan konstitusi sebelum amandemen yang melahirkan otoritarianisme, seperti misalnya presiden tidak lagi dipilih oleh mpr, kekuasaan bergeser badan legislatif yang bercabang dua, satu dpr yang merupakan perwakilan penduduk, satunya dpd yang merupakan perwakilan daerah. menurut ahli, perbedaan antara dpr dan dpd bukan sekadar perbedaan fungsi, tetapi pada hakikatnya adalah perbedaan substansi, yaitu bahwa urusan daerah secara eksplisit adalah urusannya dpd, bukan dpr. sehingga, apabila keanggotaan dpd itu diisi oleh orang orang partai politik, maka sentralisasi atau hegemoni kekuasaan negara oleh partai politik akan memperoleh ruang, kalau sebelum amandemen konstitusi hanya bersifat individual pada diri soekarno dan soeharto, akan berpindah parpol: tentang masalah domisili, menurut ahli, pada hakikatnya merupakan identitas dari suatu wilayah, misalnya identitas ras melania otonomi khusus papua yang bukan datang dari asia, melainkan dari lautan pasifik, juga bagi aceh yang menganut syariat islam. tak terbayangkan apa akibatnya jika tidak ada syarat domisili bagi calon anggota dpd, orang papua mungkin tidak terwakili oleh etnis papua, orang aceh mungkin tak terwakili oleh orang etnis aceh, maka akan hancurkan hakikat keindonesiaan yang bhinneka itu. hal seperti ini, mungkin domisili dipandang primordialistik, namun primordialistik yang dilindungi konstitusi (primordialisme konstitusional). maka syarat domisili itu adalah prinsip yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh dpd, dan karena indonesia domisili itu diartikan dengan ktp, bukan akta kelahiran dan tempat sekolah, maka ktp lah yang menjadi bukti syarat domisili: berdasarkan prinsip prinsip tersebut atas, maka menghilangkan syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota dpd, yang terjadi bukan lagi prinsip demokrasi, melainkan prinsip prinsip partikrasi, kedaulatan tangan partai yang berakibat indonesia akan terjebak dalam proses transisi permanen, keterangan ahli para pemohon restu cipta handoko, s.h., hum. ahli memberi judul keterangannya dengan judul ketiadaan sinkronisasi norma domisili dan non partai politik bakal calon anggota dpd dalam perspektif konstitusi , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: menurut ahli,asih menimbulkan dua penafsiran, pertama, setiap provinsi' dapat ditafsirkan sebagai sebuah struktur organisasi pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi teritorial, dan yang kedua, setiap provinsi dapat ditafsirkan sebagai daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam hal ini ahli berpendapat, bahwa norma yang tercantum dalam uud terkait eradengan demikian, harus ditafsirkan bahwa frasa dari setiap provinsi dalam uud sebagai provinsi dalam makna desentralisasi teritorial sebagaimana dimaksud uud sehingga norma domisili provinsi bagi calon anggota dpd adalah norma konstitusi yang jika dihilangkan dari berarti melanggar konstitusi: ahli juga berpendapat, bahwa norma yang terkandung dalamtafsirannya adalah bahwa kata perseorangan itu bermakna individu mandiri yang tidak terikat oleh kepentingan golongan atau afiliasi politik tertentu. hal itu berarti bahwa secara konstitusional, syarat untuk calon anggota dpd adalah perseorangan non parpol, sebagaimana persyaratan lainnya seperti menjabat akuntan publik, advokat, pengacara, notaris, dan lain lainnya, keterangan ahli para pemohon darul falak, s.h., sc. ahli dalam sidang pleno tanggal juni menerangkan pada pokoknya hal hal sebagai berikut: bahwa keterwakilan daerah dengan jumlah majemuk bukanlah konsep baru dalam konstitusi indonesia, sebab sebelum amandemen uud kita pernah mempunyai ketentuan bahwa mpr terdiri atas anggota dpr ditambah dengan utusan daerah daerah dan golongan golongan. penjelasan uud tentang hal itu menyatakan bahwa rumusan seperti itu dimaksudkan supaya seluruh daerah mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis itu akan betul betul dianggap sebagai penjelmaan rakyat. bahkan kita pernah mengalami bahwa untuk rekrutmen utusan daerah, gubernur otomatis menjadi wakil daerah: menurut ahli, setelah amandemen uud pelembagaan utusan daerah adalah dalam lembaga yang namanya dpd yang dalam uud telah dimuat beberapa ketentuan konstitusionalnya, yaitu anggota dpd dipilih dari setiap provinsi, jumlah anggota dpd tidak lebih dari sepertiga anggota dpr, dan anggota dpd dipilih dari calon perseorangan. jadi, ada norma konstitusi untuk pemilu anggota dpd, yaitu asal calon anggota adalah provinsi, bukan luar negeri, bukan desa, kabupaten atau kota dan juga bukan ibukota provinsi. dalam uud ditentukan jumlah anggota dpd dari setiap provinsi jumlahnya sama, yang berarti dianut prinsip equality regional representation. dan uud juga mengandung norma konstitusi yang bersifat implisit, yaitu bahwa setiap provinsi berhak atas keterwakilan dpd dan anggota dpd berangkat dari dan berasal dari provinsi, ahli selanjutnya berpendapat, bahwa ketentuan uud peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan , dapat dikatakan dilayankan dengan ketentuketentuan tersebut menegaskan bahwa subjek hukum untuk dpr dan dprd adalah parpol (dalam ilmu hukum disebut subjek hukum badan) dan subjek hukum untuk dpd adalah perseorangan (dalam ilmu hukum disebut subjek hukum orang). dengan demikian, menurut ahli jelas bahwa perseorangan bagi calon anggota dpd itu adalah bukan berasal dari parpol, sama jelasnya dengan ketentuan bahwa calon anggota dpr dan dprd berasal dari parpol: i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri)keterangan dpr pada sidang pleno tanggal mei dpr dalam persidangan mahkamah tanggal mei yang diwakili oleh pataniari siahaan dan lukman hakim saifuddin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: menurut dpr, pemohon dpd sebagai lembaga negara memang memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana dimaksud dan dpd memang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dan uud akan tetapi, kewenangan konstitusional dpd tak ada kaitannya dengan ketentuan dan karena ketentuan tersebut berlaku setelah dpd terbentuk, sedangkan dan adalah persyaratan untuk menjadi anggota dpd, sehingga ketentuan dimaksud tak akan merugikan kewenangan konstitusional dpd, sehingga pemohon tidak memiliki legal standing. dpr juga berpendapat bahwa anggota dpd sebagai perseorangan juga tidak memiliki legal standing, karena sebagai perseorangan warga negara indonesia para anggota dpd tidak dirugikan oleh berlakunya dan mereka masih tetap berhak dan bebas mencalonkan diri sebagai anggota dpd dalam pemilu. demikian juga menurut dpr, pemohon iii tidak memiliki legal standing karena tidak ada kepentingan langsung pemohon iii dengan persyaratan calon anggota dpd yang tercantum dalam dan begitu pula pemohon iv, yaitu perseorangan warga daerah, meskipun mereka berhak mengajukan pengujian dan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud namun menurut dpr, pemohon juga tak memiliki legal standing, karena ketentuan dan tidak merugikan hak konstitusional pemohon iv, pemohon tidak terhalangi haknya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd dalam pemilu, menurut dpr, yang dimohonkan oleh para pemohon dalam pokok permohonannya adalah ketiadaan syarat domisili dan syarat non parpol dalam dan yang dinilainya bertentangan dengan dan uud jadi, sesungguhnya, yang dipersoalkan para pemohonjika demikian halnya, maka berarti secara normatif dan sesungguhnya tidak melanggar dan bertentangan dengan dan uud padahal, mengharuskan pemohon untuk menguraikan secara jelas dan atau bagian dari undang undang yang dimohonkan pengujian materiil yang dianggap bertentangan dengan uud dalam permohonannya, sebenarnya para pemohon menyadari hal itu, maka seharusnya kuasa hukum para pemohon sebagai bagian dari penegak hukum mengindahkan ketentuan dan yang sudah dipraktikkan oleh mahkamah konstitusi selama ini, menurut dpr, bagaimana mungkin dalam permohonan perkara guo yang tak menguraikan dan atau bagian undang undang dari yang dianggapnya bertentangan dengan uud melainkan hanya mengenai ketiadaan norma syarat domisili dan syarat non parpol dalam tiba tiba dalam petit meminta agar dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. padahal, ketiadaan suatu norma bukan suatu norma yang mempunyai kekuatan hukum mengikat: i3. keterangan tambahan dpr pada sidang tanggal juni pada sidang mahkamah tanggal juni dpr yang diwakili oleh ferry mursyid badan, agung ginanjar sudarso, dan prof. dr. will chandrawila menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: menurut dpr, dalam pemilihan umum yang demokratis, rakyat pemilihan yang akan menentukan wakil mereka dpd, bukan undang undang. sehingga, meskipun tidak ada syarat domisili dan non parpol, namun masih terdapat beberapa, karena hak untuk memberikan dukungan dan hak untuk memilih adalah tetap tangan rakyat: tentang syarat domisili bagi calon anggota dpd, menurut dpr, secara tegas tidak tercantum dalam uud pemaknaan bahwa frasa dari setiap provinsi mengandung arti bahwa calon anggota dpd harus berasal dari dan berdomisili provinsi yang diwakilinya adalah penafsiran para pemohon sendiri. padahal, ketentuan tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa setiap provinsi harus terwakili, tidak boleh ada satu atau lebih provinsi yang tidak terwakili dalam dpd: tentang kata perseorangan dalam uud menurut dpr bermakna bahwa pencalonannya adalah tidak melalui parpol, meskipun yang bersangkutan adalah anggota parpol, dalil para pemohon yang membandingkan dengan dan draft ruu dari pemerintah, dpr berpandangan bahwa pengujian konstitusionalitas undang undang tolok ukur pengujiannya adalah uud bukan undang undang, apalagi draft rancangan undang undang, i3. menimbang bahwa pemerintah yang diwakili oleh menteri dalam negeri ariyanto dan menteri hukum dan ham, andi atalanta telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada sidang pleno tanggal junisecara umum pemerintah menyatakan bahwa pembentukan dpd melalui pemilupd, tentang legal standing para pemohon, pemerintah mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas pemberlakuan dankarena pada kenyataannya, sampai saat ini, pemohon masih tetap dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam uud maupun sampai dengan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan anggota mpr, dpr, dpd, dan dprd. dengan perkataan lain, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak berkurang, terhalangi, dan terganggu sedikit pun oleh pemberlakuan demikian pula pemohon ii, ketentuan dan tidak terkait sama sekali dengan hak konstitusional pemohon ii, karena ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi calon anggota dpd dan tidak mengurangi sedikitpun hak hak konstitusional anggota dpd. pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan dan sama sekali tidak terkait dengan kepentingan pemohon iii yang menyatakan diri sebagai perorangan warga negara indonesia yang dikenal aktif dan konsen dengan isu isu yang terkaitterhadap legal standing pemohon iv, pemerintah berpendapat, bahwa dan tidak mengurangi hak konstitusional pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa baik pemohon pemohon ii, pemohon iii, maupun pemohon tidak memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan pengujian dan tentang penghilangan norma konstitusi dalam memang benar bahwa dalam tidak tercantum syarat domisili bagi calon anggota dpd, namun menurut pemerintah hal itu bukan merupakan penghilangan norma konstitusi. karena, ketentuan uud dapat ditafsirkan dalam beberapa dimensi, pertama, frasa dari setiap provinsi ditafsirkan sebagai daerah pemilihan bagi pemilu anggota dpd, sebagaimana dianut oleh dan juga kedua, tidak ada penegasan dalam uud bahwa calon anggota dpddan draft ruu pemilu dari pemerintah hanyalah salah satu alternatif penafsiran dari amanat dan uud masih ada alternatif lain sebagaimana yang dilakukan oleh hal demikian, merupakan politik hukum hasil persetujuan antara dpr dan pemerintah, sehingga tidak bertentangan dengan uud pemerintah juga berpendapat memang benar tidak memuat syarat non parpol bagi anggota dpd, namun pemerintah tak sependapat dengan para pemohon bahwa hal itu merupakan penghilangan norma konstitusi. karena, menurut pemerintah, ketentuan dalam uud bahwa peserta pemilu anggota dpd adalah perseorangan, tidak serta merta dapat ditafsirkan bahwa warga negara anggota parpol tidak boleh menjadi calon anggota dpd. selain itu, pengaturan tersebut juga tidak mengurangi hak hak perseorangan warga negara yang non parpol:uharto, m.a., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi jawaali warsito, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi daerah istimewa yogymuji imron s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi jawpudjiati, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota ba daerah pemilihan provinsi bantewayan sudirman, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi balalu abd. mulai abidin, ag., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi nusa tenggajoseph bona mangga, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi nusa tenggarsri kadarwati, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi kalimantan barat, yang uudyaluran aspirasi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat daerah sehingga pemohon iii nomor adalah perorangan warga negara indonesia yangnomor adalah ketua umum ipc, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang maksud dan tujuannya adalah memfokuskan diri pada kajian mengenai parlemen dan membantu parlemen dalam rangka memperkuat posisi dan peran kelembagaan: dan mewujudkan parlemen yang mampu merepresentasikan kepentingan publik,. pemohon iii nomor adalah koordinator formasi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan,sertaingkatan kualitas parlemen indonesia, sedangkan parlemen pemerintah berpendapat bahwa pandangan para pemohon mengenai keharusan syarat domisili dan syarat non parpol yang akan lebih menempatkan dpd benar benar sebagai perwakilan daerah pembawa aspirasi daerah dan terlepas dari platform partai partai politik hanyalah merupakan pendapat para pemohon yang bersifat spekulatif yang belum tentu benar dalam kenyataannya, i3. menimbang bahwa pemerintah telah mengajukan seorang ahli, yakni prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h. yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis pada sidang pleno tanggal juni keterangan mana: ahli melakukan analisis hukum mengenai keterkaitan dengan dan uud dengan metoda penafsiran dan pendekatan ilmu lembaga dan pranata hukum. menurut ahli, dengan metoda dan pendekatan tersebut,: berdasarkan filosofi tersebut, maka dpd sebagai perwakilan daerah, anggotanya bertugas untuk menyuarakan kepentingan daerah. sedangkan arti dipilih dari setiap provinsi adalah bahwa setiap provinsi akan mempunyai wakil dpd, dalam konteks ini provinsi merupakan daerah pemilihan (dapil). anggota dpd bertugas menyuarakan kepentingan daerah secara nasional melalui kebijakan nasional, bukan kepentingan daerahnya sendiri. maka, ahli berpendapat bahwa dalam konteks ini syarat domisili bagi anggota dpd tidak relevan, karena tugas dpd tidak memperjuangkan daerahnya, tetapi daerah daerah indonesia secara kumulatif melalui kebijakan nasional: menurut ahli, mengenai tiadanya syarat non parpolnon parpol: mengenai permohonan pengujian ketiadaan norma dalam cast ketiadaan syarat non parpol dan syarat domisili bagi calon anggota dpd, maka menurut ahli: i3. menimbang bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juni yang pada pokoknya, selain tidak sependapat dengan keterangan dpr dan pemerintah, baik mengenai legal standing para pemohon, maupun mengenai pokok permohonan, juga para pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, i3. menimbang bahwa dpr dalam sidang tanggal juni telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap berpendapat sama dengan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, i3. menimbang bahwa pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juni yang pada pokoknya, selain menanggapi keterangan para pemohon, ahli, dan saksi, juga meminta agar mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing dan menolak pokok permohonannya: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa mahkamah telah mempertimbangkan dengan saksama isi permohonan, keterangan, dan kesimpulan tertulis para pemohon, alat alat bukti tulis dan keterangan saksi dan para ahli dari para pemohon, keterangan dpr, serta keterangan dan kesimpulan pemerintah beserta keterangan ahli dari pemerintah. akan tetapi, sebelum mahkamah berpendapat mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan mengenai pokok permohonan para pemohon, perlu terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai desain konstitusional dpd untuk memberikan perspektif atau gambaran yang tepat mengenai dpd sebagai organ konstitusi sebagaimana dimaksud oleh uud desain konstitusional dpd dalam uud menimbang bahwa desain konstitusional dpd dalam uud dapat dipahami dari original intent dan original meaning perumusan uud sebagaimana tercermin dalam risalah risalah persidangan mpr yang kemudian dikristalisasikan dalam bahan bahan yang menjadi bukuterbitan sekretariat jenderal mpr tahun apa yang dimuat dalam buku dimaksud kemudian juga dimuat kembali dalamterbitan sekretariat jenderal mpr tahun mahkamah menjadikan kedua buku tersebut sebagai acuan, selain karena diterbitkan oleh lembaga resmi mpr, juga karena materi muatannya yang telah disebarluaskan untuk dipahami oleh masyarakat luas (sosialisasi). selain itu, tentunya apa yang menjadi materi muatan dalam kedua buku tersebut juga telah merupakan kristalisasi pendapat fraksi fraksi mpr. adapun pokok pokok desain konstitusional dpd tersebut adalah sebagai berikut: perubahan rumusan uud dari naskah asli yang berbunyi menurut aturan yang ditetapkan dengan undang undang menjadi rumusan barudiputus melalui pemungutan suara dengan suara mendukung, suara memilih alternatif lain (memasukkan utusan golongan), dan suara abstain. dengan perubahan ketentuan tersebut, mpr terdiri atas anggota dpr dan anggota dpd, bukan lembaga dpr dan lembaga dpd, yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan atas dasar pemilihan atau representation election (vide sekretariat jenderal mpr ri,(vide sekretariat jenderal mpr ri, dan yaitu sebagaimana diatur dalam dan uu, ruu apbn dan ruu: bahwa cara rekrutmen calon anggota dpd dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu uud anggota dpd dari setiap provinsi jumlahnya sama uud dan peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan::pendapat mahkamah tentang legal standing para pemohon menimbang mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam permohonan guo, dalam paragraf telah dikemukakan bahwa para pemohon telah mendalilkan mempunyai legal standing, sedangkan dpr dan pemerintah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf dan paragraf bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing. mengenai persoalan legal standing para pemohon ini, terdapat perbedaan pendapat antara para hakim konstitusi dengan argumentasinya masing masing sebagai berikut: tentang legal standing pemohon sebanyak (lima) orang hakim konstitusi, dengan bertumpu pada desain konstitusional dpd sebagai lembaga negara organ konstitusi sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf berpendapat bahwa pemohon memiliki legal standing, dengan alasan sebagai berikut: bahwa dpd memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon lembaga negara sebagaimana dimaksud huruf mk, ii. bahwa dpd mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh dan uud sebagaimana yang didalilkan. dalam kewenangan konstitusional dpd dimaksud, sesuai dengan desain konstitusional dpd sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, secara implisit dpd mempunyai hak konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. sehingga, dpd sebagai organ konstitusi, agar dapat berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya berhak pula dan seharusnya memperoleh penguatan (empowering) antara lain melalui persyaratan rekrutmen calon anggotanya, seperti misalnya melalui persyaratan domisili provinsi yang diwakilinya dan syarat non parpol bagi calon anggota dpd sebagai peserta pemilu perseorangan, ili. bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional dpd secara potensial dirugikan oleh berlakunya dan yang tidak memuat syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota dpd, iv. bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dpd sebagai lembaga negara ada hubungan kausal dengan yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan oleh dpd dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi, bahwa dengan demikian, dpd sebagai lembaga negara dan terlebih lagi sebagai organ konstitusi, sudah sepantasnya merupakan pihak yang paling layak (proper party) untuk bertindak sebagai pemohon pengujian undang undang yang terkait dengan dan akan berpengaruh terhadap raison d'etre keberadaannya beserta kewenangan konstitusionalnya sebagai pembawa aspirasi dan kepentingan daerah. oleh karena itu, dapat dimengerti apabila berbagai negara yang mempunyai mahkamah konstitusi, lazimnya yang diberi hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang undang terutama diberikan kepada lembaga negara atau organ konstitusi. tambahan pula, dalam praktik mahkamah selama lima tahun ini, lembaga negara selalu diberi posisi sebagai pihak terkait langsung dengan hak hak yang sama seperti pemohon, apabila suatu undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terkait dengan dan berpengaruh terhadap keberadaan lembaga negara tersebut. kenyataan praktik tersebut secara implisit menyiratkan bahwa suatu lembaga negara organ konstitusi merupakan pihak yang paling layak (the most proper party) dilibatkan apabila undang undang yang menyangkut dirinya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pihak lain, apakah itu oleh perseorangan warga negara biasa atau oleh lembaga negara lain. terlebih lagi dalam hal lembaga negara organ konstitusi tersebut bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas suatu undang undang yang justru sangat mempengaruhi hakikat eksistensial dirinya yang diberikan oleh konstitusi. oleh karena itu, mutasi mutans sangatlah layak lembaga negara tersebut, cast dpd, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon pengujian konstitusionalitas suatu undang undang yang mempengaruhi lembaganya, cast konstitusionalitas bahwa ada (empat) orang hakim konstitusi yang berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing didasarkan atas pandangan bahwa kewenangan konstitusional dpd yang diberikan oleh uud tidak dirugikan oleh berlakunya dan karena ketentuan yang tercantum dalam dan merupakan syarat dan prosedur untuk menjadi calon anggota dpd, jadi terkait dengan masalah rights candidate dan bukan masalah kewenangan dpd. lebih lanjut pandangan yang menolak legal standing pemohon dapat disimak dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim yang bersangkutan: tentang legal standing pemohon bahwa mengenai legal standing pemohon ii, ada (lima) orang hakim konstitusi yang berpendapat pemohon memiliki legal standing, dengan alasan yang didasarkan atas pandangan bahwa sebagai anggota dpd keberadaan dan kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari desain konstitusional dpd. selain itu, pemberian legal standing tersebut didasarkan juga atas argumentasi yang sejalan dengan argumentasi para pemohon ii. namun, ada (empat) orang hakim konstitusi yang berpendapat bahwa pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd lewat pemilu yang disebabkan oleh berlakunya dan lebih lanjut tentang penolakan legal standing pemohon tersebut dikemukakan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim yang merupakan bagian dari putusan ini, i3. tentang legal standing pemohon iii mengenai legal standing pemohon iii ini, (tiga) orang hakim konstitusi berpendapat bahwa pemohon iii memiliki legal standing, dengan alasan bahwa selama ini mahkamah telah memberikan legal standing kepada para pemohon pengujian konstitusionalitas undang undang kepada kelompok kelompok masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat lsm), asosiasi, yayasan, organisasi kemasyarakatan, dan lain lain yang peduli terhadap masalah masalah yang terkait dengan undang undang yang dimohonkan pengujian, asal hal itu tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan. akan tetapi, sebanyak (enam) orang hakim konstitusi berpendapat bahwa pemohon iii tidak mempunyai legal standing, karena hak konstitusionalnya sebagai pemerhati, pemberi advokasi, penggerak pembaruan pemilu dan parlemen tidak terhalangi oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian: i3. tentang legal standing pemohon mengenai legal standing pemohon iv, (empat) orang hakim konstitusi menyatakan pemohon memiliki legal standing, dengan alasan bahwa sebagai perseorangan warga negara indonesia yang tinggal daerah provinsinya masing masing, pemohon berkepentingan apabila calon anggota dpd dipersyaratkan harus berdomisili provinsinya masing masing dan non parpol, agar komitmennya kepada daerah yang akan diwakilinya cukup besar dan pemohon tidak bersaing dengan perseorangan yang berasal dari lain provinsi dan dari perseorangan anggota parpol. sedangkan (lima) orang hakim konstitusi menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing, karena hak konstitusionalnya untuk menjadi calon anggota dpd tidak dirugikan atau berkurang dengan berlakunya dan sedangkan masalah persaingan justru wajar dan lebih sehat dalam demokrasi: menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam paragraf atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon dpd) dan pemohon anggota dpd) memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan guo. karena, sebagian dari para pemohon memiliki legal standing, maka lebih lanjut mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan, pendapat mahkamah tentang pokok permohonan i3. menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah mengenai konstitusionalitas yang tidak mencantumkan syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota dpd, serta yang tidak memuat ketentuan perlunya kartu tanda penduduk ktp) provinsi yang akan diwakilinya dan bukti keterangan non parpol bagi kelengkapan syarat calon anggota dpd. dengan demikian, yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah ketiadaan norma syarat domisili dan non parpol dalam dan bukan norma yang dirumuskan secara eksplisit dalam atau bagian dari suatu undang undang, i3. menimbang bahwa berdasarkan huruf mk, pemohon dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud harus menguraikan dengan jelas a. .hingga, terkait dengan permohonan guo, masalahnya adalah apakah ketiadaan suatu norma yang menurut pemohon seharusnya ada dalam suatu undang undang, cast ketiadaan norma syarat domisili dan non parpol yang seharusnya dimuat dalam dapat dimaknai sebagai materi muatan dalam dan atau bagian undang undang yang bersangkutan, sehingga dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, i3. menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya menyadari mengenai masalah sebagaimana tersebut pada paragraf sebagai suatu hal yang dilewati, sehingga petit yang diajukan oleh para pemohon pun bersifat alternatif. meskipun dalil dalil yang diajukan oleh para pemohon didukung oleh para ahli yang diajukan, namun telah disanggah oleh dpr dan oleh pemerintah beserta ahli yang diajukan oleh pemerintah: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah ada tiga hal yang harus dipertimbangkan mengenai pokok permohonan para pemohon, yaitu: pertama, apakah syarat domisili bagi calon anggota dpd merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada dan uud sehingga: kedua, apakah syarat non parpol bagi calon anggota dpd merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada uud sehingga indonesia dihasilkan oleh pemilu,. seluruh uraian atas menunjukkan bahwad) legal standing pemohon pemohon warga daerah)warga daerah) memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. sebagaimana halnya dengan pemohon (para anggota dpd), pemohon warga daerah) adalah warga negara indonesia bukan anggota parpol yang tinggal daerah provinsinya masing masing dan pemberlakuan dan pemilu berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan karena legal standing pemohon dan pemohon bersumber dari hak konstitusional yang sama maka, sebagaimana pemohon (para anggota dpd), pemohon warga daerah) juga memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang ini. kerugian konstitusional pemohon juga terjadi pada jaminan perolehan keberpihakan anggota dpd dari daerahnya sebagai akibat berlakunya dan pemilu, karena tidak adanya pemahaman dan pengenalan daerahnya secara memadai sebab anggota dpd tersebut tidak berdomisili daerahnya, dan juga karena anggota dpd yang merupakan anggota atau pengurus parpol bisa lebih mengutamakan kepentingan parpol nya daripada aspirasi kepentingan daerah yang diwakilinya, ketiga, seandainya jawaban atas masalah pertama dan kedua dan benar, apakah ketiadaan suatu norma konstitusi yang seharusnya dimuat dalam dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, i3. menimbang bahwa terhadap masalah yang pertama,mahkamah berpendapat bahwa syarat berdomisili provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota dpd merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada ketentuaehingga, seharusnya norma konstitusi yang bersifat implisit tersebut dicantumkan sebagai norma yang secara eksplisit dirumuskan dalam dan sebagai syarat bagi calon anggota dpd. sebagai akibatnya, dan yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan yang demikian, harus dipandang inkonstitusional, i3. menimbang bahwa terhadap masalah yang kedua,1945j.demikian pula, baik dalam pengalaman sejarah praktik indonesia pada era konstitusi ris dan era berlakunya kembali uud tidak pernah ada syarat non parpol bagi keanggotaan senat ris dan utusan daerah. sedangkan berbagai negara lain, sebagai perbandingan, penerapan syarat non parpol tersebut juga berbeda beda dan tidak mutlak harus ada. terlebih lagi, dalam perkembangannya, parpol parpol indonesia juga telah membuka diri dengan merekrut perseorangan perseorangan yang bukan anggota atau kader parpol untuk dicalonkan menjadi anggota dpr dan dprd. dengan demikian, syarat non parpol bagi calon anggota dpd bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah perseorangan dalam uud sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum dalam dan sebagaimana pernah dicantumkan dalam atau berarti bersifat fakultatif, i3. menimbang bahwa terhadap masalah yang ketiga, yaitu ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu konstitusi, cast syarat domisili provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota dpd, implisit melekat pada dan uud mahkamah berpendapat bahwa apabila mengacu kepada huruf mk, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscura libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam mk. namun demikian, mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu dan atau bagian undang undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu konstitusi yang seharusnya derivasi secara eksplisit dalam rumusan dan atau bagian undang undang, oleh mahkamah dapat dinyatakan sebagai, i3. menimbang bahwa terhadap pokok permohonan guo, ada tiga alternatif kemungkinan putusan mahkamah, yaitu: apabila permohonan konstitusionalitas dan dipandang sebagai kabur atau tidak jelas dengan akibat permohonan tidak dapat diterima, maka masih terbuka bagi pihak pihak yang ingin memohon pengujian norma norma yang secara eksplisit tercantum dalam dan apabila dan dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditional constitutional) akan berimplikasi amar putusan menyatakan permohonan ditolak , sementara pernyataan tidak sesuai dengan spirit (implisit melekat pada) uud hanya tercantum dalam pertimbangan hukum, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemberlakuan dan kecuali jika pembentuk undang undang atau kpu menindaklanjuti pertimbangan hukum mahkamah dengan membuat regulasi yang mengakomodasi pertimbangan hukum mahkamah, cc. apabila dan dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), akan berimplikasi bahwa amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan , yang berarti seluruh ketentuan yang tercantum dalam dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (termasuk misalnya syarat syarat warga negara indonesia, takwa kepada tuhan yang maha esa, sehat jasmani dan rohani, dan lain lain). i3. menimbang bahwa dari uraian permohonan yang telah diutarakan atas, maka dalam pokok permohonan guo, para pemohon telah mengajukan alternatif petit bagi kemungkinan putusan mahkamah yang dimohon, yaitu:ataui3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dalam paragraf dan atas, maka mahkamah berpendapat bahwa huruf dan adalah konstitusional bersyarat" (conditional constitutional), yang berarti bahwa huruf dan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang dimaknai memuat syarat domisili provinsi. konklusi berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, mahkamah berkesimpulan bahwa:dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), syarat domisili provinsi untuk calon anggota dpd merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada uud sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam dandan konstitusional bersyarat (conditional constitutional), maka guo harus dibaca ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota dpdgabulkan permohonan pemohon dpd) dan pemohon anggota dpd) untuk sebagiamemuat syarat domisili provinsi yang akan diwakili, menolak permohonan pemohon dan pemohon untuk selebihnya. menyatakan permohonan pemohon iii dan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)soedarsono, hartono, h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, dan moh. mahfud md, masing masing sebagai anggota, pada hari rabumuhamad alim, hartono, h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, dan moh. mahfud mdh.m. arsyad sanusi muhamad alim ttd. ttd. hartono h.a.s. jayabaya ttd. ttd. dewa gede laguna moh. mahfudyaitu hakim konstitusi h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, moh. mahfud md., dan hartono mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) yang selengkapnya sebagai berikut: pendapat berbeda dissenting opinions) hakim konstitusi h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, dan moh. mahfud md. dalam setiap permohonan yang diajukan sebagai permohonan pengujian undang undang terhadap uud dua hal pertama yang harus dipastikan oleh mahkamah sebelum memeriksa pokok permohonan adalah: apakah mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut, apakah pihak yang mengajukan permohonan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon. permohonan guo adalah permohonan pengujian undang undang, cast undang undang nomor tahun pemilu) terhadap uud maka, terhadap persoalan pertama, sesuai dengan ketentuan uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk), mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya. namun, terhadap persoalan yang kedua, yaitu apakah pihak pihak dalam permohonan guo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon, kami berbeda pendapat dengan mayoritas hakim konstitusi. ketentuan undang undang yang oleh para pemohon didalilkan telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya adalah dan pemilu. kedua ketentuan tersebut masing masing berbunyi sebagai berikutrepublikdiri hanya (satu) lembaga perwakilan: oo. mencalonkan diriccdiri untuk (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani atas kertas bercerai cukup. substansi yang diatur dalam dan pemilu adalah persyaratan bagi perseorangan untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota dpd. dengan demikian berarti berkenaan dengan hak konstitusional untuk menjadi calon (right candidate). sehingga pertanyaan kemudian adalah: apakah para pemohon dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya dan pemilu atas? dalam kaitan ini, dengan berpegang pada konstruksi mk, yang merupakan bagian dari hukum acara dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud kami berpendapat sebagai berikut: menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalampihak pihak dimaksud adalah (a) perorangan warga negara indonesia, dalamnya termasukdan (d) lembaga negara. pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai lembaga negara, c.g. dpd: pemohon mengklasifikasikan diri sebagai perorangan anggota dpd, pemohon mengkualifikaskan diri sebagai perorangan warga negara indonesia (yang memiliki perhatian yang besar terhadap pemilihan umum, parlemen indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah), pemohon mengklasifikasikan diri sebagai perorangan yang tinggal provinsi tertentu. pertanyaannya kemudian adalah apakah dalam kualifikasi demikian masing masing dari para pemohon tersebut dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan pemilu yang rujukannya telah diuraikan sebelumnya? sebagaimana telah dijelaskan atas bahwa ketentuan yang terdapat dalam dan pemilu tersebut adalah ketentuan yang mengatur persyaratan bagi setiap orang untuk dapat menjadi peserta pemilu anggota pengujian undang undang ini, sebagaimanalasan alasan pengajuan permohonan pengujian pemilu penghilangan norma konstitusi dalam pemilu. uuraison d'etre balik pembatasan berupa syarat non parpol adalah demi netralitas sang wakil daerah dpd, sebagaimana raison d'etre pembatasan terhadap anggota tni polri dan pegawai negeri sipil huruf pemilu), misalnya, juga adalah demi netralitas.), kedua norma konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dalam yang menyatakandpd. dengan kata lain, kedua ketentuan tersebut adalah berkenaan dengan hak untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dpd (the right candidate). dengan demikian, jika berlakunya kedua ketentuan pemilu dimaksud dianggap merugikan hak konstitusional suatu pihak maka pihak pihak yang mungkin dirugikan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dpd adalah orang perorangan. artinya, jika dihubungkan dengan ketentuan mk, pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya dan pemilu tersebut adalah perorangan, tidak mungkin merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara. sebab ketiga pihak yang disebut terakhir ini tidak mungkin mencalonkan diri sebagai anggota dpd. berdasarkan penalaran pada huruf atas, maka yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah akan adanya kemungkinan kerugian hak konstitusional dari empat pemohon dalam permohonan guo adalah mereka yang mengklasifikasikan diri sebagai perorangan warga negara indonesia, dalam hal ini pemohon pemohon dan pemohon dengan memperhatikan secara saksama rumusan dan pemilu yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat satu bagian pun yang dapat dikatakan menghalangi, menghambat, atau menghilangkan hak perorangan warga negara indonesia, baik perorangan warga negara indonesia yang berstatus anggota dpd pemohon perorangan warga negara indonesia yang mempunyai perhatian besar terhadap pemilihan umum, parlemen indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah pemohon maupun perorangan warga negara indonesia yang tinggal beberapa provinsi tertentu pemohon tidak terdapatnydalam pengaturan syarat menjadi anggota dpd pada dan pemilu tidaklah menghambat, menghalangi, atau menghilangkan right candidate pemohon pemohon dan pemohon berdasarkan seluruh uraian atas, kami berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai akibat berlakunya dan pemilu, sehingga permohonan guo seharusnya oleh mahkamah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). samping karena alasan alasan yang disebutkan atas, menurut kami, permohonan guo juga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: huruf mewajibkan pemohon dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam dan atau bagian dari undang undang yang dianggapnya bertentangan dengan uud pemenuhan terhadap ketentuan huruf tersebut menjadi wajib sebab, menurut mk, jika mahkamah mengabulkan permohonan maka mahkamah harus menyatakan dengan tegas materi muatan dan atau bagian dari suatu undang undang yang bertentangan dengan uud sebagai akibat selanjutnya, menurut mk, materi muatan dan atau bagian dari undang undang yang bertentangan dengan uud itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. artinya, ketentuan yang (hendak) dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu harus ada secara konkret. sementara dalam permohonan guo, substansi permohonan para pemohon adalah menghendaki mahkamah menambahkan ketentuan dalam undang undang, cast dan pemilu, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh mahkamah sebagai negative legislator karena hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang undang selaku positive legislature. sehingga, isu konstitusional permohonan guo sesungguhnya merupakan isu legislative review, bukan judicial review. jika permohonan para pemohon demikian dikabulkan, hal itu bukan hanya akan menjerumuskan mahkamah untuk bertindak ultra vires tetapi juga sekaligus akan membuat preseden buruk dalam praktik ketatanegaraan pada masa masa yang akan datang. sebab, sebagaimana diketahui, putusan mahkamah bersifat final dan mengikat (final and binding). sehingga, sekali mahkamah membenarkan dirinya menambahkan materi muatan tertentu dalam suatu ketentuan undang undang, yang berarti mahkamah telah mengingkari hakikat dirinya sebagai negative legislator, maka masa yang akan datang mahkamah tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan serupa, sehingga dengan demikian mahkamah telah bermetamorfosis menjadi positive legislator. hal itu juga akan menghilangkan hakikat mahkamah sebagai true court dan berubah menjadi lembaga politik. penegasan ini bukanlah serta merta berarti bahwa kami tidak sependapat substansi gagasan sebagaimana diinginkan pemohon. sebab, terlepas dari persoalan konstitusional atau tidak, ketiadaan kedua substansi yang diinginkan sebagai materi muatan persyaratan menjadi calon anggota dpd tersebut bisa jadi memang menguntungkan pelaku pelaku politik tertentu yang mengambil manfaat dari ketiadaan kedua syarat tersebut, namun mahkamah sebagai true court terikat oleh hukum acara. sementara usul menambahkan suatu substansi tertentu dalam suatu norma undang undang mestinya diajukan kepada pembentuk undang undang dan mahkamah bukanlah pembentuk undang undang. sebagaimana diketahui, adalah bagian dari hukum acara yang tidak demikian saja dapat dikesampingkan oleh hakim, cast hakim konstitusi. sebab, fungsi hukum acara adalah untuk mempertahankan hukum materiil, dalam hal ini uud itulah sebabnya, sebagai analog, dalam hukum acara pidana misalnya dikatakan oleh jerome scholmick, criminal procedure, contrast, intended control authorities, not the criminals . itu pula alasan lahirnya ungkapan yang menyatakan bahwa jika mahkamah begitu saja mengesampingkan ketentuan hukum acara yang harus dinastinya, dengan tindakannya itu berarti mahkamah telah men ny dagingnya sendiri (het snijdt aan het eigen lees),hkamah tetap tidak dapat menyatakan bahwa karena tidak dimasukkannya kedua syarat tersebut dalam dan pemilu mengakibatkan dan pemilu menjadi bertentangan dengan uud sebab, jika demikian halnya sama saja artinya mahkamah menyatakan bahwa syarat sebagaimana disebutkan pada huruf sampai dengan huruf dari (yaitu syarat warga negara indonesia yang telah berumur tahun atau lebih , bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan seterusnya) dan syarat sebagaimana disebutkan pada huruf sampai dengan huruf dari (yaitu syarat kartu tanda penduduk warga negara indonesia , surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani , dan seterusnya) adalah inkonstitusional. ini jelas suatu penalaran yang menyesatkan.ka hal maksimum yang dapat dilakukan oleh mahkamah, tanpa melanggar hukum acara, adalah menyatakan ketentuan dalam kedua pemilu tersebut konstitusional bersyarat (conditional constitutional). namun, hal demikian pun tidak mungkin dilakukan oleh mahkamah disebabkan oleh dua hal: pertama, untuk dapat menyatakan konstitusional bersyarat maka ketentuan yang hendak dinyatakan konstitusional bersyarat tersebut harus merupakan bagian dari ketentuan yang diuji, sementara dalam kasus guo ketentuan tersebut tidak ada, sehingga permohonan menjadi kabur (obscura). dikatakan demikian sebabsehingga tentu menjadi pertanyaan kemudian, bagian mana yang bertentangan dengan uud itu (karena tidak termuat dalam ketentuan undang undang yang diuji). berkait dengan ketentuan atas, . maka, tentu timbul pertanyaan, materi muatan mana yang oleh mahkamah akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu sebab materi muatan demikian tidak ada atau tidak tercantum dalam ketentuan undang undang dimohonkan pengujian. pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi hartono pemohon ii, ill, dan mendalilkan hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh juncto adalah hak dan atau kewenangan yang diberikan uud pemohon dan uud dengan alasan: (a) anggota dpd dapat dimenangkan oleh calon dari provinsi lain yang tidak mengenal daerah tersebut, (b) anggota demikian diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, (c) anggota dari parpol akan mengutamakan kepentingan atau platform parpol daripada kepentingan daerah, (d) anggota dpd parpol diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi daerah. hal demikian merugikan kewenangan konstitusional pemohon pemohon ii: uud dengan alasan, ini memberikan hak konstitusional kepada pemohondengan adanya juncto jelas merugikan pemohon yang berdomisili daerah yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd. uud dengan alasan hak pemohon diingkari, menimbulkan persaingan yang tidak adil antara pemohon yang hanya mendasarkan pada jaringan personal dengan anggota parpol yang ditopang oleh organisasi. uud karena hak pemohon atas kepastian hukum yang adil dan pemilu yang adil dirugikan. uud karena bagaimana pemilu dapat dikatakan adil apabila calon anggota dpd yang mewakili provinsi dapat berasal dari provinsi lain. pemohon iii: uud karena pemohon berkepentingan terhadap pemilu yang demokratis serta peningkatan kualitas parlemen indonesia. pemohon iv: uud adanya alasan karena, juncto akan tidak menjamin keberpihakan anggota dpd karena tidak adanya pemahaman dan pengenalan daerahnya secara memadai. pendapat hukum para pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang sebagaimana ditetapkan oleh mk. namun demikian apakah dengan adanya dan hak dan atau kewenangan para pemohon yang diberikan atau dijamin oleh uud tersebut dirugikan. hubungan antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan haruslah merupakan hubungan causal terbang dan undang undang yang dimohonkan adalah penyebab tunggal terhadap kerugian tersebut. apabila penyebab tunggal ini ditiadakan maka kerugian tersebut tidak akan terjadi. kerugian yang dialami para pemohon haruslah kerugian yang disebabkan oleh undang undang yang dimohonkan, dan bukannya tersebut sekadar dapat mempunyai pengaruh terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut. sesuatu hal dikatakan dapat mempunyai pengaruh apabila hubungan antara sesuatu tersebut dengan yang dipengaruhi adalah yang hubungannya bersifat alternatif yang dapat: (a) mempunyai pengaruh positif saja, (b) mempunyai pengaruh negatif saja, (c) mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif sekaligus. samping itu, keadaan timbulnya hal hal yang positif, negatif, atau kedua duanya pada objek yang dipengaruhi itu dapat saja terjadi tidak terbatas hanya karena sesuatu hal tertentu itu saja, hal tertentu yang lain pun dapat menimbulkan akibat yang sama. saya berpendapat bahwa kekhawatiran pemohon akan adanya hal hal yang dikhawatirkan timbul pada dpd dalam hubungannya dengan yang dimohonkan bukanlah hubungan causal terbang karena adanya hal hal yang dikhawatirkan tersebut dapat juga timbul tanpa adanya yang dimohonkan untuk diuji. samping itu, keadaan yang lebih baik malahan dapat saja terjadi dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji. hubungan yang ada antara yang dimohonkan untuk diuji dengan keadaan keadaan yang didalilkan pemohon hanyalah dalam derajat mungkin dapat mempengaruhi saja. apa yang dikhawatirkan pemohon berhubungan dengan kapabilitas, performance dari dpd yang dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh yang dimohonkan. menurunnya kapabilitas dan performance dpd tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang dimohonkan, tetapi menyangkut kualitas dari calon anggota dpd yang kualitas tersebut pada dasarnya dimiliki oleh perorangan calon, dan tidak dapat disebabkan hanya semata mata asal calon saja. sehingga kekhawatiran pemohon yang mungkin juga menjadi kekhawatiran pemohon yang lain bahwa yang dimohonkan akan menurunkan kualitas atau performance dpd dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji hubungannya sebatas mungkin dapat mempengaruhi yang kesempatan statistiknya (chance) sama dengan tidak mempunyai pengaruh dan bukan hubungan causal terbang. dalam dalil dalilnya pemohon juga menyatakan bahwa yang dimohon untuk diuji akan merugikan kepentingan daerah, namun pemohon tidak secara jelas menguraikan apa yang dimaksud dengan kepentingan daerah tersebut dan bagaimana hubungan pemohon dengan kepentingan daerah yang dimaksudkan. dengan dapat digantikannya kepentingan daerah mana yang dimaksud pemohon serta hubungan antara kepentingan daerah tersebut dengan pemohon maka akan dapat dilihat kerugian yang ditimbulkan oleh yang dimohonkan terhadap kepentingan daerah tersebut. pada dasarnya, apabila disebut adanya kepentingan daerah maka terhadap kepentingan daerah yang dimaksud haruslah dapat dibedakan dengan kepentingan nasional. apakah kepentingan daerah yang dimaksudkan oleh pemohon sebagai kepentingan dari pemerintahan daerah. kepentingan daerah pada pengertian pertama tentunya akan berbeda dengan kepentingan daerah pada pengertian yang kedua. samping itu, berkaitan dengan kepentingan daerah yang akan diperjuangkan oleh pemohon apakah memang dalam sistem perwakilan yang dianut dalam uud membagi secara tegas mana mana kepentingan daerah yang diserahkan sepenuhnya kepada terutama pemohon dan pemohon sehingga kalau terdapat gangguan terhadap kepentingan daerah tersebut pemohon dan lah yang harus memperjuangkan. uud menampung aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan dengan melembagakannya dalam dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten dan kota. dprd provinsi dan kota merupakan lembaga perwakilan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan urusan otonomi yang diberikan kepada daerah yang bersangkutan. sementara itu, dengan dilakukannya pemilihan kepada daerah secara langsung, maka kedudukan kepada daerah dengan pemilihnya adalah hubungan antara pemberi kepercayaan dengan orang yang dipercaya. dalam hubungan ini sebenarnya dalam diri kepala daerah juga ada nilai wakil dari yang mereka yang memilihnya. wakil dalam artian antara mereka yang mempercayakan dan yang dipercaya tidak hanya merepresentasikan dalam wadah yang nama lembaganya menggunakan kata wakil sebagaimana dewan perwakilan rakyat daerah tetapi kepala daerah pun sebenarnya juga wakil dari yang memilihnya. aspirasi daerah yang direpresentasikan dalam kepentingan daerah dalam sistem perwakilan kita disalurkan melalui dprd provinsi, dprd kabupaten dan kota, serta kepala daerah. dengan demikian, dpd dan anggotanya bukanlah satu satunya wadah untuk merepresentasikan kepentingan daerah. parpol yang wakilnya akan mengisi keanggotaan dpr juga menjadi representasi wakil daerah. sistem uud tidak membagi kanonisasi penyaluran aspirasi tertentu dilakukan oleh lembaga perwakilan tertentu, hal demikian berbeda dengan amerika serikat yang jelas membagi kewenangan antara senat dan house representative. kewenangan senat sebagai wakil negara bagian yang berdaulat mencerminkan dengan adanya kewenangan tertentu yang dimilikinya, yaitu pada saat pembuatan perjanjian internasional yang mana supaya perjanjian tersebut sah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat harus mendapatkan persetujuan dari senat dan bukan kongres atau house representative. hal demikian disyaratkan karena senat lah wakil negara bagian, dan pembuatan perjanjian internasional berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga senat yang mempunyai hak, bukan kongres atau house representative. dewan perwakilan rakyat yang anggotanya terdiri atas wakil parpol tidak diposisikan sebagai mewakili pemerintah pusat tetapi mewakili pemerintahan nasional. posisi dpr mewakili pemerintahan nasional ini tidak dihadapkan vis vis dengan pemerintahan daerah. partai politik tetap perlu basis daerah bahkan eksistensi parpol ditentukan daerah, partai politik tidak terpisah dengan daerah. parpol untuk dapat mengikuti pemilihan umum disyaratkan mempunyai pengurus daerah dan anggota anggota daerah sehingga parpol tidak terlepas dari daerah. anggota dpr berasal dari daerah pemilihan yang basisnya adalah provinsi, sehingga kalau sebuah parpol berkeinginan mendapatkan wakil dari daerah pemilihan tertentu mereka harus mendapatkan pemilih yang cukup dan untuk mendapatkan pemilih yang cukup tersebut harus bicara dengan orang daerah dan memperjuangkan aspirasinya. keberadaan dpd mana wewenangnya berkaitan dengan daerah tidaklah dimaksudkan untuk mendikotomikan urusan daerah menjadi urusan dpd, sedangkan dpr dijauhkan dari urusan daerah, apalagi keduanya dihadapkan secara vis vis dalam soal kepentingan daerah. kewenangan dpd dalam urusan yang berhubungan dengan daerah pada intinya untuk memperluas partisipasi, transparansi yang merupakan basis sistem demokrasi perwakilan dengan menambahkan peran dpd secara konstitusional dan tidak untuk mendikotomikan apalagi menghadap hadapan dengan dpr. dari uraian tersebut atas maka terhadap dalil para pemohon yang berhubungan dengan yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara guo dapat disimpulkan: (a) guo tidak mempunyai hubungan yang bersifat causal terbang terhadap hal hal yang dikhawatirkan terjadi tetapi hanya mempunyai hubungan dalam derajat kemungkinan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif sebagaimana dikhawatirkan para pemohon, yang mungkin juga pengaruh tersebut dapat positif, (b) para pemohon tidak dapat membatasi secara pasti apa yang dimaksudkan dengan kepentingan daerah yang menjadi hak atau kewenangan para pemohon sehingga karenanya tidak dapat juga ditetapkan kerugian kepentingan daerah apa yang akan diderita oleh para pemohon. samping dalil tentang kepentingan daerah yang telah bahas atas, para pemohon juga mendalilkan bahwa yang dimohonkan akan merugikan hak konstitusional perorangan yaitu hak untuk bersaing dalam pemilihan umum yang adil dan akan terjadi ketidakadilan jika ada calon dipilih dari luar provinsi, serta bertentangan dengan dan uud uud menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan. hal yang penting dari rumusan tersebut adalah bahwa perseorangan dan bukan parpol yang akan mengajukan calon anggota dpd. oleh karena itu, sepanjang yang mendaftarkan tersebut adalah perseorangan maka tidak ada ketentuan uud yang dilanggar. dengan terbukanya anggota parpol untuk ikut serta dalam pemilu anggota dpd karena adanya yang dimohonkan untuk diuji maka secara asumsi akan lebih banyak calon yang akan bersaing dalam pemilu tersebut. antara para pemohon dengan semakin bertambahnya calon yang ikut dalam pemilu, yang terkena dampak langsung adalah pemohon apabila yang bersangkutan masih berkeinginan untuk melanjutkan status keanggotaannya. sedangkan pemohon sebagai lembaga tidak terpengaruhi hak dan atau kewenangannya. pemohon iii dan tidak menjelaskan posisinya apakah berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd. sepanjang pemohon iii dan mendasarkan dalil permohonannya kepada kepentingan daerah, haruslah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan daerah. dampak yang akan dialami oleh pemohon tersebut tidak menyangkut konstitusionalitas dari yang dimohonkan karena bertambahnya calon tidak menghilangkan hak konstitusionalitas pemohon untuk mencalonkan diri, tetapi justru menambah kualitas demokrasi dengan bertambahnya calon yang dapat menjadi alternatif bagi pemilih. keterikatan calon dengan domisili provinsi yang bersangkutan tidaklah dapat digunakan ukuran untuk menentukan komitmen seseorang dengan provinsi yang diwakilinya. dapat saja terjadi orang orang yang bertempat tinggal luar daerah justru mempunyai kepedulian yang besar kepada daerahnya. organisasi organisasi kedaerahan yang berada ibukota biasanya justru dimotori oleh orang orang daerah yang sangat peduli daerahnya tetapi mereka bertempat tinggal ibukota. apabila kemudian pemilih mempercayai untuk mewakilinya yang dibuktikan dengan terpilihnya mereka dalam suatu pemilu hal demikian tentunya dikembalikan kepada pemilih itu sendiri sebagai pemilik suara. demokrasi tidak hanya beraspal administratif tetapi juga menghargai hak pemilih dan mempertimbangkan aspek akseptabilitas dari calon. dengan mempertimbangkan hal hal yang diuraikan atas, seharusnya mahkamah menolak permohonan para pemohon. panitera pengganti, ttd. sholihin nasir (vide bukti pdalam naskah akademik dan draft awal ruu pemilu yang dipersiapkan oleh pemerintah draft ruu pemilu versi pemerintah ), syarat domisili dan syarat non parpol (dalam arti pengurus parpol) tersebut juga tetap dipertahankan huruf dan huruf o). bunyi draft awal tersebut adalah bukti persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: warga negara: berpendidikan serendah rendahnya sta,jiwa, terdaftar sebagai pemilih: bersedia bekerja sepenuh waktu, bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan: bersedia untuk tidak menduduki jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, tidak berpraktik sebagai akuntan publik, konsultan, advokat pengacara, notaris, dokter, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagaiteroopengajuan calon, bersedia apabila ditetapkan sebagai calon terpilih anggota dpd, dicalonkan hanya (satu) lembaga perwakilan, dan (dicalonkan hanya (satu) daerah pemilihan: namun setelah ruu pemilu tersebut dibahas dpr dan akhirnya diundangkan oleh presiden menjadi pemilu nomor tahun pada tanggal maret syarat domisili dan syarat non parpol dihilangkan keberadaannya. pemilu (vide bukti berbunyinorma konstitusi yang mengatur tentang syarat domisili dan syarat non parpol juga tidak terlihatpenghilangan norma konstitusi tersebut diduga dilakukan secara sengaja dan dilandasi oleh motif kekuasaan dari oknum oknum tertentu. indikasi ini dapat dilihat pada artikel kompas maret berjudul ruu pemilu: upaya uji materi harus dihargai bukti saya menghargai niat dpd dan parpol untuk ajukan judicial review. sebab, memang ada sejumlah hal yang mengganggu dalam ruu pemilu, kata anggota panitia khusus ruu pemilu dari fraksi kebangkitan bangsa f kb) afifullah ma'shum jakarta, kamis hal yang mengganggu itu terutama tentang ketentuan semua parpol yang memiliki kursi dpr bisa ikut pemilu tanpa perlu verifikasi dan dihilangkannya ketentuan domisili bagi calon anggota dpd. saya berusaha menghalangi munculnya peraturan itu, tetapi gagal, katanya. dihilangkannya aturan domisili bagi calon anggota dpd, kata sjaifullah, terkait dengan adanya parpol yang hanya mengizinkan kadernya maksimal dua periode duduk dpr. saat ini ada sejumlah anggota dpr yang sudah dua periode lembaga itu sehingga pada pemilu mereka tak dapat lagi ikut pemilu legislatif. untuk itu, mereka berniat menjadi anggota dpd, katanya. penghapusan syarat domisili dan syarat non parpoldan ketiadaan syarat non parpoldipilih dari provinsi terkait uud 1945j serta calon anggota dpd berasal dari perseorangan uud ketiadaan syarat domisili dalam pemilu dan bertentangan dengan 22c uud. frasa "dipilih dari setiap provinsi sebelumnya telah ditafsirkan oleh dpr dan presiden melalui pemilu (vide:sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam draft ruu pemilu versi pemerintah, syarat domisili tersebut juga tetap dipertahankan huruf (vide bukti namun setelah ruu pemilu tersebut dibahas dpr dan akhirnya diundangkan oleh presiden pada tanggal maret persyaratan domisili sebagaimana disyaratkan oleh uud dan telah diatur lebih lanjut oleh dan pemilu dihilangkan keberadaannya. ketiadaan syarat domisilisuatu provinsi dipilih dari provinsi terkait uud berikut adalah bunyi pemilu (vide buktidengan mengacu pada persyaratan atas (terutama huruf c), maka siapapun warga negara indonesia yang bertempat tinggal (berdomisili) wilayah negara kesatuan republik indonesia nkri) dapat memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd provinsi mana pun indonesia. itulah sebabnya hal inibukti p tidak hanya bertentangan dengan aspirasi masyarakat sebagaimana dijelaskan atas, hal ini juga jelas jelas bertentangan dengan uud yang mensyaratkan bahwa anggota dpd dipilih dari setiap provinsi. norma konstitusi bahwa calon anggota dpd suatu provinsi dipilih dari provinsi terkait uud juga tidak tampakketiadaan syarat domisili dalam maupun pemilu merupakan suatu pelanggaran atas uud khususnya ketiadaan syarat domisili merupakan kesalahan yang fatal dan hal ini menyebabkan dan pemilu yang mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota dpd kehilangan rohnya. oleh karena itu, yang cacat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan uud pentingnya syarat domisili tersebut juga dinyatakan secara tegas oleh berbagai ahli tata negara indonesia. prof. dr. bagi manan, s.h., m.c.l. dalam bukunya yang berjudul dpr, dpd dan mpr dalam uud baru, penerbit uii press, (hal. bukti menyatakan:kma. usp, m.a., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi kalimantanmuhamad ramli, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi kalimantannursyamsa hadis, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi kalimantanarganya victor poly pua, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi sulawesiroger tobago, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi sulawesiabdul aziz mahar m.pariaman mayo, s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota ba daerah pemilihan provinsi sulawesi tenggdr. nani tuli, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi gorontalo, sesuai dengan namanya sebagai badan (seharusnya dewan| perwakilan daerah, sebutan provinsi dalam ini uud menunjukkan anggota dpd mewakili (rakyat) daerah provinsi, seperti halnya anggota senat senator) amerika serikat yang mewakili negara bagian. anggota dpd dipilih langsung oleh rakyat provinsi yang bersangkutan. hal ini membawa konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili (bukan resident apalagi pendatang sementara) yang dapat menjadi calon dan dipilih menjadi anggota dpd. prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, s.h. dalam makalah yang berjudul susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah , hal. menyatakan bukti sesuai dengan namanya, yaitu dewan perwakilan daerah,. lebih lanjut, dalam makalah tersebut, hal prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, s.h. juga menjelaskan dampak positif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dipilihnya anggota dpd dari calon yang berdomisili daerah (vide bukti dengan demikian, karena domisilinya, anggota dpd tersebut akan dapat membawa dan memperjuangkan kepentingan daerahnya. dari aspek pendidikan, melalui keanggotaannya dalam dpd akan terjadi proses pendidikan politik terhadap para "tokoh lokal menjadi memahami masalah masalah nasional dan globalbukti sebagai wakil daerah, setiap calon anggota dpd semestinya berdomisili daerah pemilihannya, tetapi kini persyaratan domisili ditiadakan. . persyaratan domisili jelas sangat penting bagi para wakil daerah agar dpd tidak dikuasai oleh para elite politik jakarta yang tiba tiba memiliki komitmen untuk memberdayakan daerah. selain itu, persyaratan domisili tetap diperlukan agar dpd kembali kiprahnya sebagai representasi daerah daerah yang lebih banyak bekerja daerah ketimbang jakarta. pandangan para ahli tata negara tersebut atas tentang syarat bahwa anggota dpd haruslah dipilih dari warga negara yang berdomisili daerah yang akan diwakilinya sangat sesuai dengan gagasan dasar pembentukan dpd sebagaimana digambarkan oleh hakim konstitusi dewa gede laguna, s.h., m.h.,bukti mengenai dpd, yang menjadi gagasan dasar pembentukan adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah. keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.pd, syarat domisili merupakan elemen yang sangat penting dalam memilih anggota dpd. ketiadaan syarat domisili menyebabkan dan pemilu kehilangan rohnya dan oleh karenanya inkonstitusional. dan konsekuensi logonya adalah bahwa dan pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan uud iii. ketiadaan syarat non parpol dalam pemilu dan bertentangan dengan 22e uud uud mengaturdengan melakukan penafsiran secara sistematis, dengan membaca secara bersama sama dengan maka tidak bisa tidak kata "perseorangan dalam mengandung makna tunggal yakni non parpol. ketentuan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan warga negara indonesia lainnya yang merupakan anggota parpol karena uud telah memberikan kesempatan hanya kepada anggota parpol untuk menjadi anggota dpr atau anggota dprd. dengan demikian, adalah logis untuk menafsirkan sebagai ketentuan yang memberikan kesempatan hanya kepada perseorangan warga negara yang tidak memiliki keterkaitan institusional dengan parpol (bukan anggota atau pengurus parpol) untuk menjadi calon anggota dpd. uraian atas menunjukkan bahwa uud telah secara adil mengatur bahwa anggota dpd dipilih dari perseorangan sedangkan anggota dpr dan dprd dipilih dari anggota parpol. pengaturan hak untuk dipilih yang telah dilakukan secara adil oleh uud ini telah ditegaskan dalam pembahasan revisi pemilu. ketiadaan syarat non parpol dalam dan pemilu merupakan suatu pengingkaran terhadap uud terutama pengingkaran ini dilakukan secara sistematis dan akan diuraikan bagian berikut. ketentuan uud yang mengatur bahwa pemilihan anggota dpr dilakukan melalui parpol kemudian diatur lebih lanjut dalam pemilu (vide bukti bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota harus memenuhi persyaratan: menjadi anggota partai politik peserta pemilu:anggota partai politik peserta pemilu: logikanya pemilu juga mengatur lebih lanjut norma konstitusi yang terdapat dalam uud dan norma tersebut mensyaratkan bahwa calon anggota dpd adalah perseorangan (non parpol). pada kenyataannya, secara sistematis norma konstitusi tersebut dihilangkan dari batang tubuh pemilu. pembedaan penyaluran aspirasi politik sebagaimana diatur dalam dan uud juga telah dinyatakan dalam alinea keempat penjelasan umum pemilu. namun dalam batang tubuh pemilu, hal tersebut tidak secara eksplisit dan implisit dikemukakan. berikut ini adalah kutipan alinea keempat penjelasan umum pemilu, alinea keempat (vide buktibaik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan baik tingkat nasional maupun daerah. oleh karena itu, peserta pemilihan umumberbeda dengan alinea keempat penjelasan umum pemilu (alinea keempat),anggota dpd. hal tersebut juga tidak diatur lebih lanjutnon parpol jelas merupakan pengingkaran terhadap uud terutama ketiadaan syarat non parpol ini, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, juga telah(vide bukti lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, uud telah ditafsirkan sebelumnya oleh presiden dan dpr dengan diundangkannya pemilu pemilu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam draft ruu pemilu versi pemerintah, syarat non parpol tersebut juga tetap dipertahankan huruf (vide bukti namun setelah draft ruu pemilu versi pemerintah tersebut dibahas dpr dan akhirnya diundangkan oleh presiden pada tanggal maret syarat non parpol dihilangkan keberadaannya. tidak ada satu persyaratan pun dalam dan pemilu yang dapat dilihat sebagai penjabaran dari ketentuan uud yang terkait dengan persyaratan non parpol. ketiadaan syarat non parpol dalam pemilu dan merupakan suatu pengingkaran dan atau pelanggaran atas uud khususnya ketiadaan syarat non parpol merupakan kesalahan yang fatal dan hal ini menyebabkan dan pemilu inkonstitusional. oleh karena itu sudah seyogianya yang cacat tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud keanggotaan dpd yang non parpol ini merupakan keniscayaan prinsip demokrasi perwakilan yang ada pada pembentukan dua kamar parlemen indonesia yakni dpr dan dpd. prinsip perwakilan indonesia telah menegaskan dpr yang berasal dari parpol membawa kepentingan nasional yang terangkum dari cita cita oleh masing masing partai politik, sedangkan calon perseorangan dpd diidealkan membawa kepentingan nasional yang merupakan rangkuman dari kepentingan setiap daerah yang diwakilinya. kesimpulan tersebut atas didukung oleh pendapat dari kalangan ahli tata negara yang secara tegas menyatakan bahwa calon anggota dpd yang mewakili kepentingan daerah sebagai bagian dari sistem perwakilan fungsional (functional representation) adalah perorangan yang non parpol. prof dr. jimmy asshiddigie, dalam bukunya yang berjudul, konsolidasi naskah uud setelah perubahan keempat" (catatan kaki nomor halaman bukti mengemukakan penjelasannya mengenai syarat non parpol dengan menyampaikan pandangannya tentang uud sebagai berikutdi. prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, s.h. dalam paper yang berjudul susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah , hal. (vide bukti menyatakan:dalam sebuah surat pernyataan yang telah disediakan oleh kpu, dengan ancaman pidana apabila terbukti surat pernyataan itu tidak benar. lebih lanjut, prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, s.h. dan dr. mohamad israeli ramadhan, s.h. dalam dalam makalah yang berjudul perihal dewan perwakilan daerah dalam perspektif ketatanegaraan , hal menyatakan bukti, hakim konstitusi dewa gede laguna, s.h., m.h.menyatakan (vide bukti"warna kepentingan partai dalam proses pengambilan keputusan politik tingkat nasional. profesor dr. satya ariyanto, guru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia, dalam artikelnya yang berjudul anggota dpr dan anggota dpd harian kompas, senin, februari menyatakan bukti perubahan uud sebagai implementasi salah satu tuntutan reformasi politik pasca turunnya presiden soeharto pada mendesain dpd sebagai lembaga representasi daerah, bukan representasi parpol. . jika batas ini tetap diterobos dalam pembahasan ruu itu, ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengingkari semangat reformasi. penggerogotan reformasi ini tentu mengkhawatirkan(vide bukti begitu pula hakikat peserta pemilihan dpd yang semestinya bersifat perseorangan, kini melalui ruu pemilu para pengurus partai politik dibolehkan turut serta dalam pencalonan dpd. padahal, uud hasil perubahan ketiga secara eksplisit mengamanatkan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . . sisi lain, pemberian kesempatan bagi pengurus partai politik untuk turut serta dalam pemilihan dpd bukan hanya bertentangan dengan amanat konstitusi, tetapi juga semakin mengaburkan esensi dpd sebagai wakil daerah secara perseorangan. uraian atas menunjukkan bahwa dengan melakukan penafsiran secara semantis dan sistematis maupun penafsiran secara kontekstual dengan mengacu pada gagasan dasar pembentukan dpd, kata perseorangan dalam bermakna non parpol (bukan anggota atau pengurus parpol). oleh karena itu, ketiadaan syarat non parpol menyebabkan dan pemilu kehilangan rohnya dan oleh karenanya inkonstitusional. dengan demikian dan pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan uud para pemohonnamun perlu dicatat sini bahwa, sebaliknya, juga terdapat sejumlah negara demokrasi dunia yang mengatur dengan tegas bahwa anggota senat negara tersebut tidak boleh berasal dari parpol, misalnya thailand (sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut bawah). perbedaan ini disebabkan berbeda bedanya raison d'etre dan konteks latar belakang setiap negara merasakan perlunya melahirkan lembaga semacam senat (dalam konteks indonesia, dpd ri). konsekuensinya, dengan sendirinya lingkungan politik dan budaya politik yang memungkinkan sebuah senat berfungsi dengan baik dan memadai atau menghambat pelaksanaan fungsi sebuah senat juga berbeda beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. sehingga, setiap negara harus memiliki caranya sendiri sendiri untuk mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan sebuah senat berfungsi dengan baik dan memadai dalam lingkungan politik dan budaya politik tersebut serta mengeliminasi sistem yang menghambat pelaksanaan fungsi sebuah senat dalam lingkungan politik dan budaya politik tersebut. dalam lingkungan dan budaya politik amerika serikat, misalnya, hard overtake the extent which american parties are characterized decentralized power structures. historically speaking, within the party in the government, presidents cannot assume that their party's members congress will loyal supporters presidential programs, nor can party leaders congress expect straight party line voting from members their party. within the party organization, the republican and democratic congressional and senatorial campaign committees (composed incumbent legislators) operate autonomous from the presidential oriented national party committees the republican and the democratic national committees. john bobby, political parties the united states , international information program, bukti p 12a). sedangkan dalam konteks lingkungan dan budaya politik indonesia dewasa ini, hal yang sebaliknyalah yang justru terjadi: oligarki partai menjadi penyebab para anggota dpr tidak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah memilihnya. para wakil rakyat itu terjebak pada pola untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya. daniel dhakidae dalam harian sinar harapan , rabu, januari oligarki partai sebabkan dpr abaikan aspirasi rakyat ) bukti p 12b). pengurus tingkat dpd, dpc, dpk, sampai dpr (ranting desa) diwajibkan taat terhadap keputusan partai yang bersifat final. abdul galur sangadji, utopia reformasi parpol , harian merdeka , september bukti p 12c). konteks indonesia yang dikemukakan atas ini senada dengan tesis robert michel bahwa .kebijakan partai bertumpu dan bertumpuk pada ketua dan elit partai sehingga sulit diterapkan desentralisasi kepartaian. robert michel, political parties: sociological study the oligarchical tendencies modern democracy , oleh karena itulah, herbert schambeck menyatakan, democracy with pluralistik society, ita monarchy republic, political parties . must also recognize their limits well their opportunities within democratic and constitutional system. this applies even more federal countries, where the people are organized, institutionalized and represented different levels, the local, regional and federal levels. dr. herbert schambeck profesor university linz dan mantan presiden bundestag austria), reflections the significance the bikameral parliamentary system, bicameralism, democracy and the role the civic society , meeting the association european senate, ljubljana, juni bukti p 12d). negara seperti thailand, misalnya, pun memiliki konteks dan budaya politik tersendiri lagi, yang berbeda dengan konteks dan budaya politik amerika serikat, yang membuat negara tersebut harus mengatur dengan tegas dan ketat bahwa anggota senat tidak boleh berasal dari parpol untuk menjamin berfungsinya para anggota senat (sebagai representasi daerah) dengan baik dalam lingkungan dan budaya politik negara tersebut. anggota senat, menurut section angka dan konstitusi thailand, haruslah bukti p 12e): not being descendant, spouse son daughter member the house representatives person holding political position, not being member holder any position political party, having been member holder any position political party, with membership office having terminated for period not more than five years the date applying for candidacy the date nomination. sumber: website asian legal information institute alii): diakses pada tanggal april dengan demikian, jelaslah bahwa kenyataan bahwa amerika serikat atau negara negara tertentu lain anggota senat berasal atau boleh berasal dari parpol tidak serta merta dapat menjadi justifikasi bagi berlakunya hal yang sama indonesia. kecuali indonesia memiliki raison d'etre, konteks latar belakang atau lingkungan dan budaya politik yang sama dengan negara negara tersebut, kenyataan tersebut tidak dapat dengan sendirinya menjadi justifikasi bagi diterapkannya hal yang sama indonesia. masalah ketiadaan norma dan pengujian pemilupemilu yang menyebabkan undang undang tersebut inkonstitusional, sedangkaninin l., s.h., anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi malukshak pamumbu lambeanthony charles sunarko, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi malukutony besar, anggota dewan perwakilan daerah nomor anggota daerah pemilihan provinsi papuwahidin ismail, anggota dewan perwakilan daerah, nomor anggota daerah pemilihan provinsi papung untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai pemohon iii, yang terdiri dari: hadir nafis umay, direktur eksekutif yayasan pusat reformasi pemilu centre for electoral reform metro ) yang beralamat jalan hang jebat viii nomor jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april dr. saafroedin bahar, ketua dewan pakar sekretariat nasional perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, yang beralamat jalan diponegoro nomor pekanbaru, riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april selengkapnya, uudan huruf (a)sebagaimana disampaikan atas, dalam perkara ini konstitusionalitas yang terjadi adalah ketiadaan norma, yang jelas jelas telah dinyatakan dalam uud dalam tertentu pemilu dan sebagaimana dijelaskan bagian bagian lain permohonan ini. karena dan tidak mengandung materi muatan yang secara konstitusional seharusnya dikandungnya, maka ini menjadi inkonstitusional secara keseluruhan dan dengan demikian harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsyarat domisili dan syarat non parpol mengadakan menciptakan norma baru bahwa peserta pemilihan umum dewan perwakilan daerah dapat tidak berasal dari provinsi yang hendak diwakilinya dan atau dapat merupakan anggota atau pengurus parpol , sehingga norma baru (yang tercipta dari ketiadaan norma yang seharusnya ada) inilah yang bertentangan dengan norma uud yang berbunyi: anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. dan norma dan uud yangjadi dapat disimpulkan, cast bukanlah apa yang telah ada (tertulis) dalam pemilu yang bertentangan dengan uudpemilu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota dpd antara lainjika pemilu tersebut maupun draft ruu pemilu versi pemerintah dibandingkan dengan pemilu nomor10d tahun khususnya dan maka terlihat jelas bahwa ketiadaan syarat domisili dan ketiadaan syarat non parpol dalam pemilu merupakan suatu upaya pelanggaran konstitusi yang disengaja dari para pembuat pemilu. tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai apa perbedaan latar belakang situasi dan kondisi pemilihan umum dengan pemilihan umum sehingga kedua syarat ini harus ikut berubah. oleh karena itu, sangat beralasan bila para pemohon mengendarai bahwa penghilangan syarat domisili dan syarat non parpol dalam pemilu merupakan upaya merusak tatanan kehidupan demokrasi nasional untuk vested interest politis tertentu, sebagaimana diungkapkan seorang anggota panitia khusus ruu pemilu dari fraksi kebangkitan bangsa, afifullah ma'shum, atas (vide bukti dan sebagaimana dikatakan(vide bukti langkah mundur ruu pemilu ini patut menjadi keprihatinan kita jika benar sinyalemen bahwa perubahan itu dilatarbelakangi kehendak para politisi partai untuk merebut kursi dpd jika gagal menjadi calon dengan posisi signifikan dalam pemilihan dpr. lalu, apa jadinya bangsa ini kalau revisi undang undang pemilu dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat kekuasaan para politisi partai? semoga saja situasi yang dialami bangsa kita dewasa ini tidak mengarah pada kekhawatiran bung hatta tatkala mengkritisi partai partai, yakni situasi ketika "partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya milpemilmengenai syarat syarat calon anggota dpd dan syarat syarat kelengkapan administratif calon anggota dpd, sementara proses pemilihan umum sudah dimulai sejak tanggal april peraturan kpu nomor tahun tanggal april buktiemiluomisili dan syarat non parpol bagi calon anggota dpd, serta guna kelancaran pelaksanaan pemilu yaitu meminta: presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang, sejauh menyangkut materi yang diatur kedua tersebut, atau komisi pemilihan umum segera menerbitkan peraturan kpu sejauh menyangkut materi yang diatur kedua tersebut: hal serupa pernah dinyatakan mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor puu v atau agar dan pemilu berlaku conditional constitutional: menyatakan ketentuan huruf harus dibaca bertempat tinggal provinsi yang bersangkutan sekurang kurangnyaketentuan pemilu dibaca kartu tanda penduduk warga negara indonesia dari provinsi yang bersangkutan: atau, bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan dan uud (conditional union institutional)., dan menyatakan huruf harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan sebagai warga negara indonesia perseorangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.: danmenerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil para pemohon.(opening statement) dari pemohon ketua dewan perwakilan daerah prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita, sebagai berikut: sejarah politik dan kekuasaan negara ini pada dasarnya berbasis pada kepentingan daerah (lokal). hal ini ditandai dengan keberadaan dan sejarah kerajaan kerajaan banyak daerah indonesia, yang masing masing memiliki otonomi bahkan kedaulatan sendiri sendiri. masa sebelum kemerdekaan, eksistensi kekuasaan lokal yang independen satu sama lain itu sebagiannya telah menjadi kaki tangan kolonialisme, termasuk dalamnya diperhadapkan satu sama lain dengan strategi device impera (politik pecah belah). dalam kondisi seperti itulah, kalangan penjajah dengan begitu leluasa melakukan eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya dari bumi nusantara, mana hasilnya diekstraksi luar untuk membangun negeri mereka, yang membuat mereka sekarang menjadi negara maju: namun tokoh tokoh perjuangan bangsa tampaknya sangat menyadari posisi politik lokal yang rentan dan tercerai berai itu yang hanya membawa keuntungan politik dan ekonomi bagi kalangan penjajah. maka, seperti sangat jelas tergores dalam sejarah pada tahun para tokoh muda nusantara dengan penuh kesadaran dan sikap kritis telah membangun semangat kebangsaan dengan mengikrarkan sumpah pemuda (satu nusa, bangsa, dan satu bahasa). mereka merupakan elemen elemen putra bangsa berbasis lokal (daerah), yang dikenal sebagai jong java, jong ambon, jong celebes, jong sumatra, dan sebagainya. momentum sejarah itu secara pasti dan sistematis telah membangun kesadaran kebangsaan yang satu dalam keragaman sosio kultural. semangat itu pulalah yang mewarnai kemerdekaan bangsa ini yang diproklamasikan pada agustus singkatnya, konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen elemen daerah yang heterogen baik secara etnik, budaya, maupun alamnya, para pendiri negara (founding fathers) sangat menyadari bahwa olah kuasa dan politik (power and political exercise) dalam bernegara harus selalu didasarkan pada prinsip dan eksistensi kebhinekaan berbasis daerah. arah kebijakan negara haruslah ditetapkan berdasarkan prinsip prinsip kedaulatan dan permusyawaratan dari elemen elemen bangsa itu, yang dalam terminologi genetiknya dikenal dengan kata kata demokrasi dan musyawarah. karena disepakati sebagai negara yang berbentuk republik, maka yang berperan dalam proses proses penentuan arah kehidupan berbangsa itu adalah para wakil dari elemen elemen bangsa yang juga mewakili unsur unsur daerah. para anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan indonesia bucki) dalam menyusun konstitusi, mempersiapkan kemerdekaan indonesia tahun secara jelas menyadari kebhinekaan itu. prof. muhammad yamin, dalam sidang bucki menyatakan bahwa, "permusyawaratan rakyat adalah wujud tertinggi kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat syaratnya adalah adanya wakil langsung rakyat dan daerah , pemikiran prof. muhammad yamin yang menggambarkan ruh konstitusi kita sangat sesuai dengan kondisi kebangsaan indonesia dan kaidah kaidah kehidupan masyarakat negara modern. bangunan lembaga pemegang kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara wakil rakyat dan wakil daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. dalam sejarah politik indonesia era kemerdekaan, perwujudan pemikiran itu telah berkembang secara dinamis dari periode periode dan pada tahun dengan gerakan reformasi secara prinsip menemukan bentuknya yang mendasar dalam perubahan makna dan paradigma. amandemen konstitusi yang sudah dilakukan sebanyak empat kali di mana tampaknya akan terus berproses dalam rangka penyempurnaan telah melahirkan sistem perwakilan dalam dua lembaga, yakni lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga yang mewakili daerah. dalam konstitusi kita hasil amandemen bangunan kelembagaan yang berdaulat itu sangat jelas, yakni yang mewakili rakyat melalui partai partai politik adalah lewat lembaga dewan perwakilan rakyat dpr) dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) dan yang mewakili rakyat melalui entitas daerah atau wilayah adalah lembaga dewan perwakilan daerah dpd), yang anggota anggotanya dipilih melalui jalur perseorangan, penataan kelembagaan negara melalui amandemen konstitusi ketiga yang kemudian melahirkan dpd tidak serta merta muncul jatuh dari langit. karena kecuali merupakan pengejawantahan dari ruh yang menjiwai lahirnya undang undang dasar seperti yang sedikit digambarkan atas, juga merupakan produk sosiologi politik setelah melalui proses pergumulan panjang dalam sejarah hubungan pusat dan daerah negeri ini, sebagai bagian dari tuntutan reformasi sejumlah kondisi itu antara lain: pertama, penyelenggaraan negara yang sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. maka, awal reformasi semangat itu kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu suatu pilihan politik dalam pengelolaan nkri mana daerah harus menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini. keluarnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah merupakan realisasi dari kebijakan desentralisasi itu, yang kemudian diperkuat dalam perubahan kedua undang undang dasar seperti tertuang pada bab pemerintahan daerah dan 18b, kedua, persepsi publik terhadap eksistensi dan perilaku partai politik (parpol) kurang sejalan dengan harapan publik, karena sistem kepartaian kita masih sangat sentralistik. sistem seperti itu sudahlah pasti selalu menyulitkan perjuangan kepentingan daerah dalam proses proses pengambilan kebijakan tatar nasional, akibat dari kebijakan yang sentralistik yang secara alamiah berseberangan dengan aspirasi sentralistik, ketiga, kehadiran dpd merupakan produk dari refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi majelis permusyawaratan rakyat mpr) dalam sistem keterwakilan kita era sebelum reformasi. mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang demokratis. maka dpd lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh tatar nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan nkri, keempat, kehadiran dpd mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah. para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat komunitas daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada daerah. dengan sendirinya, para wakil daerah baru bisa dikatakan sungguh sungguh berada atas kepentingan golongan apabila yang bersangkutan benar benar memahami apa yang menjadi muatan daerah yang diwakilinya (komunitas berikut budaya dan rohnya, geografisnya, kandungan buminya, dan sebagainya), dan sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis. kita semua tahu dan menyadari, apalagi era kebebasan berorganisasi dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, bahwa parpol yang eksis daerah umumnya merepresentasikan kepentingan parpol pusatnya yang berwatak sentralistik itu. tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian dari komunitas yang primary group nya berbasis parpol, maka sangat berpotensi mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partainya: proses transisi indonesia menuju demokrasi adalah reformasi bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi indonesia, yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun salah satu perubahan penting adalah dibentuknya mahkamah konstitusi. perubahan mendasar lainnya adalah dibentuknya dewan perwakilan daerah dpd): pembentukan lembaga perwakilan kedua yang dilahirkan oleh gerakan reformasi tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik masyarakat maupun mpr, khususnya panitia hoc proses perubahan mpr selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku negara negara lain khususnya negara yang menganut paham demokrasi. keberadaan dpd diharapkan akan memperkuat sistem parlemen dan dengan demikian memperkuat demokrasi indonesia: namun karena pembuatan undang undang dasar merupakan proses politik, pada akhirnya kompromi kompromi politika yang membuahkan hasil akhir. antara lain seperti yang berkenaan dengan peran dpd yang sama sekali jauh dari pikiran pikiran awal yang datang dari gagasan gagasan reformasi. oleh karena itu dpd dengan dukungan dari daerah daerah, antara lain gubernur dari provinsi yang sekarang ada, bupati dan walikota, dprd dprd, organisasi organisasi kemasyarakatan dan civil society serta pakar pakar dari perguruan perguruan tinggi seluruh tanah air, berupaya untuk menyempurnakan lagi undang undang dasar agar supaya semua lembaga negara dalam konstitusi berfungsi dalam sebuah bangunan sistem demokrasi yang kukuh. namun kami menyadari majelis ini bukan lembaga yang tepat untuk kami membicarakan perubahan undang undang dasar. karena justru mahkamah konstitusi diserahi sulastio, ketua umum indonesian parliamentary center ipc ), yang beralamat jalan teuku cik tiro nomor pav, jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april sebastian saling, koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia formasi ), yang beralamat jalan mataraman raya nomor jakarta timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april perorangan yang tinggal provinsi tertentu yang untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai pemohon warga daerah), yang terdiri dari: haryono s.p., yang beralamat jalan radial nomor desa kelurahan ilir kecamatan bukit kecil kota palembang provinsi sumatera selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april drs. week karyawan si., yang beralamat kelurahan kalian lingkungan desa kalian, kecamatan tomohon selatan, kota tomohon, provinsi sulawesi utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april hartono, yang beralamat jalan kamboja rt rw o3 iv, kampung mariya, distrik aims, kabupaten sorong provinsi papua barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april ahmad wali s.h., yang beralamat jalan gram nomor perumnas kelurahan desa tl. rimba lama kecamatan curup kabupaten rejang lebong, provinsi bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april tb. oman jahit sultan, sc., yang beralamat jalan kh. tb. khatib nomor rt rw kelurahan desa cipari kecamatan serang, provinsi banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april abdul salim ali siregar, yang beralamat jalan wr. suparman nomor rt rw kelurahan kandang limun kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu provinsi tugas oleh konstitusi untuk menjaga agar konstitusi yang berlaku dijalankan dengan benar, kelahiran dpdbahwa kebijakan kebijakan publik baik tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat seluruh tanah air. bahwa dpd akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. dalam serba keterbatasan kewenangan dan fungsi konstitusional dpd, kami berusaha untuk memenuhi harapan rakyat tersebut dengan sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada pada kami: namun, kendala yang pemohon hadapi bukan hanya pada tingkat konstitusi, tetapi juga pada tingkat undang undang. undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd menafsirkan ketentuan undang undang dasar bahwa dpd ikut membahas rancangan undang undang berbagai bidang hanya pada pembicaraan tingkat tahapan pembahasan dpr. kata kata ikut membahas menunjukkan sifat imperatif dari amanat tersebut, namun dalam praktiknya hanya berwujud performa saja, bukan pula maksud pemohon untuk menggugat undang undang nomor tahun tersebut pada kesempatan ini, karena sudah berlaku terlalu jauh dan sekarang sedang ada pembahasan mengenai undang undang yang baru tentang susunan dan kedudukan lembaga lembaga negara tersebut hasil pemilu yang akan datang. pemohon akan terus mengikuti bagaimana hasil pembahasannya dan apabila kezaliman dan pengingkaran terhadap makna dan amanat undang undang dasar tersebut dilakukan lagi, insya allah, akan kembali berada muka majelis hakim yang mulia untuk memohon keadilan, keberadaan pemohon hadapan mahkamah yang mulia sekarang ini adalah untuk memintakan petunjuk hukum atas beberapa bagian durut hemat pemohon bertentangan dengan atau tidak mencerminkan kehendak undang undang dasar secara rinci materi gugatan pemohon akan disampaikan oleh para kuasa hukum pemohon: pemohon hanya akan menyampaikan sedikit pengantar saja mengenai masalah yang ada hadapan kita dewasa ini: pada prinsipnya ada dua hal yang pemohon persoalan, dalam rangka prinsip keanggotaan dpd sebagai wakil wakil daerah. pertama, pada undang undang dasar menetapkan bahwa, anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum . ini memberikan petunjuk yang tegas bahwa ada kaitan erat antara anggota dpd dengan provinsi yang diwakilinya: ketentuan itu tidak ditetapkan bagi anggota anggota dpr meskipun anggota dpr pemilihannya juga dilakukan daerah daerah dan melalui daerah daerah pemilihan (dapil), kedua, ada beberapa yang menunjukkan peserta pemilu, yaitu: untuk dpr dan dprd undang undang dasar menetapselain itu, pada undang undang dasar mengatur bahwasedangkan untuk keanggotaan dpd undang undang dasar mengamanatkan bahwa, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan , dari berbagai ketentuan tersebut, jelas sekali tampak bahwa undang undang dasar menetapkan adanya dua jenis peserta pemilu untuk lembaga negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yaitu partai politik dan perseorangan. untuk dpd, tegas sekali undang undang dasar menghendaki peserta pemilu bersifat perseorangan, sedangkan untuk yang lainnya, yaitu anggota dpr dprd dan presiden dan wakil presiden dicalonkan melalui partai politik, oleh karena itu, undang undang nomor tahun yang dilahirkan segera setelah perubahan undang undang dasar terjadi dengan demikian masih merasakan kehangatan yang terpancar dari jiwa dan semangat perubahan undang undang dasar menetapkan dalam bahwa calon anggota dpd harus memenuhi syarat sebagai beriku, ketentuan huruf ditunda pemberlakuannya dengan ketentuan peralihan undang undang nomor tahun yaitu . berarti pada pemilu berikutnya yaitu pemilu tahun ketentuan ini seharusnya berlaku: pemilu untuk anggota anggota dpd tahun yang menghasilkan dpd yang sekarang, dilahirkan berdasarkan undang undang nomor tahun itu. dalam pelaksanaannya beberapa calon anggota gugur karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam undang undang tersebut, khususnya yang berkenaan dengan domisili. sebagai contoh, ada dua calon anggota yang merupakan tokoh masyarakat yang terpandang daerahnya maupun secara nasional pencalonannya gagal, yaitu almarhum bapak baramuli dan bapak tari abang karena masalah domisili. tetapi memang demikianlah kehendak undang undang dasar yang secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh undang undang nomor tahun namun kedua ketentuan tersebut tidak tercantum dalam undang undang nomor tahun sehingga menghilangkan arahan, jiwa, dan semangat yang dikandung dalam undang undang dasar yang kami sebutkan atas, ketentuan mengenai peserta pemilu untuk dpd dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun jelas bertentangan satu sama lain padahal keduanya mengacu pada undang undang dasar yang sama. oleh karena itu, pemohon datang menghadap untuk memperoleh penegasan hukum dari mahkamah yang mulia, sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh undang undang dasar untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar. selain bertentangan dengan amanat, jiwa, dan semangat undang undang dasar, perubahan peraturan yang begitu cepat bahkan belum dilaksanakan sepenuhnya tanpa kebutuhan untuk kepentingan umum yang mendesak serta tidak didukung oleh kehendak masyarakat yang luas, mengakibatkan merosotnya martabat undang undang dan kurangnya kepastian hukum yang tentunya sangat merugikan rakyat dalam upaya kita membangun masyarakat yang bukan saja menghormati tetapi juga dapat menyandarkan nasib dan kepentingannya kepada hukum. mengenai argumentasi hukum serta masalah siapa yang dirugikan atau legal standing dari para pemohon akan disampaikan pertimbangan pertimbangannya secara lebih rinci dan lebih kompeten oleh para kuasa hukum: dalam kesempatan ini pemohon hanya akan menyampaikan beberapa hal pokok saja sebagai pengantar permohonan. samping hal hal yang telah dikemukakan atas, ketiadaan ketentuan maupun syarat domisili telah menghilangkan keterkaitan hak anggota dpd dengan provinsi yang diwakilinya seperti dikehendaki oleh undang undang dasar apabila memang domisili itu tidak merupakan syarat yang dikehendaki oleh konstitusi, apa sebabnya ditetapkan demikian untuk dpd dan tidak untuk dpr, padahal anggota anggotanya juga dipilih daerah daerah melalui daerah daerah pemilihan? sini terlihat pembedaan oleh undang undang dasar terhadap hakikat anggota dpd yang mewakili daerah dan dpr yang mewakili partai politik (meskipun anggota dpr dipilihnya berdasar perwakilan wilayah): argumentasi yang pernah kita dengar bahwa seseorang dapat menyalurkan aspirasi daerah dan dapat memperjuangkan kepentingan daerah tanpa harus berasal daerah tersebut hanyalah merupakan upaya pembenaran yang tidak didasarkan oleh kejujuran untuk mengakui fakta, bahwa seseorang akan lebih dapat memahami aspirasi daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah jika berasal dari daerah tersebut. kami garis bawahi kata dari , karena kata itu pula yang digunakan oleh konstitusi sebagai syarat untuk menjadi anggota dpd: pemohon juga mendengar bahwa penghapusan ketentuan tentang keterkaitan partai politik dengan dpd, adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara. yang disembunyikan dalam argumentasi tersebut adalah ketentuan bahwa untuk menjadi anggota dpr hanya dapat melalui partai politik, artinya seseorang tidak dapat jadi anggota dpr kecuali dari partai politik. mengapa tidak digunakan argumentasi yang sama untuk membuka juga kemungkinan menjadi anggota dpr dari perseorangan? bukankah ketentuan itu bahwa pemilihan anggota dpr hanya dapat melalui partai politik juga membatasi hak politik warga negara? bagaimana pula bahwa untuk menjadi presiden dan wakil presiden hanya bisa dari partai politik dan tidak boleh calon perseorangan? apakah itu juga bukan pembatasan terhadap hak politik warga negara? jawabannya sederhana, memang betul ada pembatasan! tetapi pembatasan itu ditetapkan oleh undang undang dasar dan karena itu harus kita terima dan kita patuhi. tetapi kepatuhan itu jangan hanya berlaku sepihak saja: kalau menguntungkan dipatuhi, kalau tidak menguntungkan boleh dilanggar. pelanggaran terhadap undang undang bisa menjadi tindak kejahatan apalagi terhadap undang undang dasar, sesungguhnya tidak ada niat pemohon untuk membatasi anggota partai politik menjadi anggota dpd. demikian pula tidak ada niat untuk mengurangi persaingan , karena persaingan adalah hal yang baik asal dilakukan dengan sehat. yang harus ditegakkan oleh undang undang adalah aturan atau prosedur untuk menjamin bahwa kehendak undang undang dasar itu dipenuhi. hal tersebut telah diupayakan dalam undang undang nomor tahun yakni melalui tetapi tidak muncul lagi dalam undang undang nomor tahun sehingga tidak ada pegangan hukum untuk memastikan bahwa kehendak undang undang dasar itu dipenuhi: pemohon juga mengetahui berbagai negara dunia keanggotaan kedua majelis perwakilan mencerminkan perwakilan partai politik misalnya senat amerika serikat, tetapi tidak juga harus selalu demikian. misalnya thailand ketentuan mengenai domisili anggota senat diatur dalam section angka huruf sampai dengan konstitusi thailand yang menyatakan bahwa, nama dari orang yang akan ikut serta dalam pemilihan harus tercatat provinsi yang bersangkutan sebagai penduduk provinsi yang bersangkutan selama sekurang kurangnya lima tahun berturut turut sebelum mengajukan pencalonan atau dilahirkan provinsi itu dimana dia akan ikut pencalonan atau pernah belajar sebuah lembaga pendidikan provinsi tersebut dimana yang bersangkutan akan ikut dalam pemilihan selama sekurang kurangnya lima tahun akademik atau pernah bekerja provinsi tersebut dan itu tercantum dalam catatan provinsi tersebut yang bersangkutan itu telah bekerja sekurang kurangnya lima tahun berturut turut. sedangkan mengenai ketentuan anggota senat yang berkaitan dengan partai politik undang undang thailand menyatakan bahwa calon anggota senat tidak boleh merupakan keturunan, suami atau istri atau anak perempuan atau laki laki dari seorang anggota dpr atau seorang yang menduduki posisi politik. dalam menjadi anggota atau memiliki kedudukan kepengurusan dalam partai politik selama sekurang kurangnya lima tahun berturut turut. jadi dengan demikian peraturan yang kita terapkan indonesia tidak bersifat anomali. setiap negara mempunyai sistemnya sendiri, yang tentunya dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, dan tradisinya serta kepentingan dan kebutuhannya. sejarah politik, sistem kepartaian, dan kondisi sosial budaya satu masyarakat tentu saja berbeda dengan masyarakat lainnya, termasuk dalamnya sejarah pembentukan dan perubahan konstitusi. untuk bangsa indonesia, khotbah bangunan lembaga perwakilan kita dalam konstitusi maupun faktor kondisional keniscayaan pemisahan secara tegas antara karakter wakil rakyat melalui partai politik dengan karakter wakil rakyat dalam entitas daerah. hal ini juga sekaligus mengisyaratkan penolakan monopoli atau hegemoni partai politik dalam proses proses pengambilan kebijakan level nasional, sekaligus merupakan bagian dari perwujudan checks and balances yang merupakan hal yang sangat fundamental dalam sebuah sistem demokrasi: kalau kita membuka bagian konsideran 'mengingat' dalam undang undang nomor tahun secara eksplisit dinyatakan dan artinya, terdapat konsistensi antara syarat syarat khusus bagi calon anggota dpr dan calon anggota dpd dengan terkait dalam konstitusi dalam undang undang nomor tahun tetapi dalam undang undang nomor tahun syarat khusus calon anggota dpd itu sudah dihilangkan atau tidak lagi dimunculkan, meskipun konsideran 'mengingat' nya masih tetap sama dengan undang undang sebelumnya. padahal dalam draft ruu pemilu yang diajukan oleh pemerintah dicantumkan secara eksplisit syarat syarat khusus calon anggota dpd itu seperti pada undang undang nomor tahun namun dalam prosesnya ruu yang diajukan oleh pemerintah tersebut telah berubah sedemikian rupa sehingga timbul pertanyaan, apa yang sebetulnya terjadi? apa sebabnya para pembuat undang undang mengabaikan semangat konstitusi dan kepentingan apa yang ada balik itu? pertanyaan tersebut atas sangat diperlukan jawabannya yang pasti melalui kearifan majelis hakim konstitusi yang mulia dalam merespon usulan uji materi yang kami ajukan sekarang ini. karena pemohon menganggap bahwa penghilangan dua syarat khusus itu merupakan pelanggaran terhadap dan 22d undang undang dasar dan implikasinya berpotensi untuk terjadinya pengingkaran terhadap perjuangan kepentingan daerah tingkat nasional. sebab kalau dua syarat khusus itu tidak dicantumkan secara eksplisit, maka membuka ruang untuk anggota lembaga perwakilan daerah yang dangkal pemahamannya terhadap daerah yang diwakilinya dan berpotensi biasnya kepentingan wakil daerah akibat terkalahkan oleh kepentingan parpol yang menjadi primary group nya. konsekuensi lebih lanjut dari itu adalah akan munculnya benih benih kekecewaan daerah terhadap manajemen pemerintahan dan pengambilan keputusan tatar nasional sesuatu yang juga bertentangan dengan tujuan reformasi. pada titik sampulnya sidang mahkamah yang mulia daerah daerah indonesia membutuhkan keadilan dan komitmen yang konsekuen terhadap pelaksanaan undang undang dasar. masa depan bangsa ini, ketaatannya pada konstitusi dan konsistensinya pada desentralisasi dan otonomi daerah yang terwujud dalam semboyan bhinneka tunggal ika pemohon serahkan pada daulat mahkamah konstitusi untuk menentukannya. patut disyukuri pada akhirnya sekarang palu penjaga konstitusi berada dalam genggam sembilan jubah merah konstitusi. karena kami percaya tutur jujur hakim konstitusi yang kami baca dalam buku menjaga denyut konstitusi tahun bahwa pemohon kutip, sembilan jubah merah adalah dewa dewa pembawa cerah, para pengawal konstitusi yang gagah, sembilan jubah merah bukan dracula dracula haus darah bukan penjagal konstitusi yang membuat rakyat marah . apapun yang dihasilkan dalam upaya pemohon mereda keadilan dalam mengangkat harkat daerah melalui majelis hakim yang mulia pemohon percaya dasarnya adalah kebenaran dan keadilan dan akan pemohon terima dan teruskan seutuhnya kepada masyarakat daerah seluruh penjuru tanah air, indonesia tercinta,saksi serta orang ahli yang telah memberi keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal mei dan juni yang dilengkapi dengan keterangan tertulisnaskah akademik dan draft awalri pemerintah tahun bukti fotokopi berita yang berjudul ruu pemilu: upaya uji materi harus dihargai" disampaikan oleh ketua fraksi kebangkitan bangsa f kb) harian kompas, jumat, maret halaman bukti fotokopi kompilasi dukungan masyarakat atas petisi tolak parpol masuk kamar dpd : bukti fotokopi buku yang berjudul dpr, dpd, dan mpr dalam uud baru , disusun oleh prof. dr. bagi manan, sh., m.cl., penerbit fh uii presssusun oleh prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, sh, bukti fotokopi artikel yang berjudul pemilu: dari partai untuk partai? , ditulis oleh syamsuddin haris, profesor riset ilmu politik lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), harian kompas, senintulis oleh dewa gede laguna, bukti fotokopi buku yang berjudul konsolidasi naskah uud setelah perubahan keempat , disusun oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, sh., catatan kaki halaman bukti fotokopi paper yang berjudul perihal dewan perwakilan daerah dalam perspektif ketatanegaraan , ditulis oleh prof. dr. sri sumantri martosoewignjo, sh., dan dr. mohamad israeli ramadhan, sh., halaman bukti fotokopi artikel yang berjudul anggota dpr dan anggota dpd , ditulis oleh prof. dr. satya ariyanto, guru besar hukum tata negara, harian kompas, senin, februari halaman bukti p 12a fotokopi makalah yang berjudul political parties the united states , ditulis oleh john bobby, bukti p 12b fotokopi berita yang berjudul oligarki partai sebabkan dpr abaikan aspirasi rakyat, disampaikan oleh daniel dhakidae, dalam harian sinar harapan, rabu, januari bukti p 12c fotokopi artikel yang berjudul utopia reformasi parpol, oleh abdul galur sangadji, harian merdeka, tanggal september bukti p 12d fotokopi makalah yang berjudul reflections the significance the bikameral parliamentary system , oleh dr. herbert schambeck: bukti p 12e fotokopi chapter part konstitusi thailand, bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tanggal april bukti fotokopi keputusan pimpinan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd tentang teknis pelaksanaan dan mekanisme kerja timkeputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd tentangdaftar hadir sidang paripurna ke tertutup) dewan perwakilan daerah republik indonesia masa sidang iii tahun sidang tanggal maret bukti fotokopi artikel rakyat merdeka, jumat, mei kuasai dpd, pks susun daftar calon senator , bukti fotokopi artikel rakyat merdeka, selasa, juni partai megawati seleksi calon senator kuasai dpd . keterangan saksi drs. progo nurdjaman kesaksian saksi adalah berdasarkan keterlibatan saksi dalam proses penyusunan dan penetapan undang undang tentang pemilu. dalam proses penyusunan dan penetapan undang undang nomor tahun saksi terlibat sebagai ketua tim penyusun ruu pemilu dan wakil pemerintah cg. menteri dalam negeri dalam pembahasan ruu tersebut bersama dpr. dalam proses penyusunan undang undang nomor tahun saksi terlibat sebagai ketua tim penyusun undang undang bidang politik (dalam paket undang undang bidang politik: pemilu, parpol, susuk, pilpres). dalam penyusunan undang undang pemilu, terdapat pokok pikiran: menata kehidupan demokrasi yang lebih baik dan sehat, sejalan dengan reformasi yang dilakukan bangsa indonesia. penataan kehidupan politik diatur dengan undang undang sesuai amanat undang undang dasar. pengaturan keterwakilan ditata ulang sesuai dengan perkembangan politik dan demokrasi, seperti keterwakilan pada lembaga dpr. pengaturan keterwakilan dpr: yang lalu (uu pemilu kabupaten kota minimal wakil yang sekarang (uu pemilu dan daerah pemilihan dalam amandemen uud ditetapkan adanya lembaga perwakilan: perwakilan rakyat perwakilan daerah proses penyusunan dalam penyusunan draft ruu pemilu samping memperhatikan naskah akademik dilandasi oleh pokok pokok ketetapan dalam uud khususnya pada beberapa sebagai berikut bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april musriadi, yang beralamat jalan merdeka nomor desa kelurahan lancang garam kecamatan banda sakti kota lhokseumawe provinsi nanggroe aceh darussalam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april zulfikar, yang beralamat lingkungan rukun desa kekurangan blang asan kecamatan kota sigla kabupaten pidie provinsi nanggroe aceh darussalam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april karno miko sergey rumondor, yang beralamat kelurahan kairagi dua lingkungan viii kecamatan mapanget kota manado provinsi sulawesi utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april martensi wh., yang beralamat desa kota lekat, kecamatan kerkap, kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april fauzan azida sh., yang beralamat jalan batin cikal nomor rt irw 0o3i iii desa kelurahan karya makmur kecamatan pemali kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april h.a. syafii, yang beralamat jalan gatot subroto nomor rt rw kelurahan karang mekar kecamatan cimahi tengah, kota cimahi provinsi jawa barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april nathaniel mok, yang beralamat desa yayasan kecamatan morotai selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april pemohon sampai dengan pemohon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april april april dan april selanjutnya memberi kuasa kepada dr. tudung mulya lubis, s.h., ll.m., trimoelja soerjani, s.h., dr. mandir ismail, s.h., ll.m., bambang widjojanto, s.h., m.h., alexander lay, s.h., ll.m., candy panjaitan, s.h. yang bertindak untuk dan atas nama pemohon sampai dengan uud mpr terdiri atas dpr dan dpd. anggota dpd dipilih dari setiap provinsi setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruhnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dpr. susuk dpd diatur dengan undang undang. pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd. peserta pemilu untuk memilih anggota dpr dan anggota dprd adalah partai politik. peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan. ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. proses penetapan dari naskah yang disampaikan pemerintah dan setelah melalui pembahasan dpr bersama pemerintah, ditetapkan undang undang pemilu dengan nomor tahun beberapa pokok pengaturan dalam nomor tahun ditetapkan antara lain syarat pencalonan anggota dpr, dpd dan dprd: persyaratan umum calon anggota dpr, dpd, dan dprd seorang calon hanya dapat dicalonkan dalan satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan calon anggota dpr dan dprd juga harus terdaftar sebagai anggota parpol peserta pemilu yang dibuktikan dengan kta. calon anggota dpd, harus memenuhi syarat: domisili provinsipengajuan calon. pemilu nomor tahun dalam draft ruu yang diajukan pemerintah kepada dpr, substansi persyaratan calon mengadopsi persyaratan calon dari ketentuan dalam undang undang nomor tahun karena dipandang tetap relevan dari ketentuan uud dituangkan dalam draft ruu antara lain huruf dan (draft tersebut adalah penggabungan dari beberapa dalam nomor tahun yang menetapkan persyaratan calon yaitu dan dalam undang undang nomor tahun mengenai persyaratan calon ditetapkan dalam ketentuan syarat calon anggota dpd yang ditetapkan dalam huruf dan undang undang nomor tahun dan dalam pengajuan ruu, tetap dicantumkan ketentuan tersebut. dalam perkembangan pembahasan dan pengesahan ruu menjadi undang undang tidak dicantumkan lagi. hal tersebut dapat dilihat pada undang undang nomor tahun yang mengatur persyaratan calon dpd. sedangkan persyaratan dukungan minimal yang ditetapkan baik dalam undang undang nomor tahun maupun draft ruu maupun undang undang nomor tahun ,tidak berubah. ketentuan tersebut meliputi, provinsi yang berpenduduk: sampai dengan satu juta harus dapat dukungan pemilih. lebih dari satu juta sampai dengan limaharus dapat dukungan pemilih. keterangan ahli drs. arti sakit meskipun jejak sejarah partai politik indonesia bisa ditelusuri sampai era kolonial, namun diskontinuitas dan inkonsistensi pengembangannya, menjadikan institusi utama demokrasi itu tidak berkemampuan memadai untuk berperan secara optimal, apalagi maksimal. argumen peranan partai yang menguat dalam proses demokrasi, belumlah diimbangi dengan tekad dan tanggung jawabnya untuk merealisasikan demokrasi secara bermanfaat. kesenjangan yang cenderung menguat antara hak dan kewajiban partai dalam demokrasi seperti itu, merupakan konsekuensi dari lemahnya pendewasaan politisi dan penangguhan teknologi politik serta pematangan institusionalisasi politik yang dialami partai sepanjang perubahannya yang terputus putus. selama hampir seratus tahun sejak awal abad tetap dan semakin diyakini bahwa representasi institusional dan fungsional partai atas rakyat ialah sistem multi partai. padahal sudah terbukti secara periodik bahwa representasi seperti itu bermuara kepada lemahnya pemimpin dan tidak efektifnya pemerintahan. malah pengalaman berbagai negara yang sukses dengan representasi rakyat oleh sistem partai sederhana, tidak dipertimbangkan manfaatnya bagi indonesia dengan alasan percobaannya yang dilakukan oleh penguasa orde baru. sekalipun sepanjang kemerdekaan indonesia partai tidak berperan secara kontinu, namun dengan alasan demokrasi, politisi partai begitu percaya diri bahwa merekalah yang paling berhak menjadi penguasa dan atau penyelenggara negara. interpretasi demokrasi seperti itu, bukan saja menafikan sejarah pemilu tahun yang memberikan kesempatan kepada calon ormas dan calon perseorangan untuk menjadi calon pemilu dan pemimpin politik pemerintahan, melainkan juga mengesampingkan peran dan sumbangan berbagai kekuatan sosial politik non partai dalam penyelenggaraan dan perubahan negara sewaktu partai tidak berdaya dan atau tidak melakukan peran sebagaimana seharusnya. era reformasi menuju demokrasi liberal jilid dua ini, interpretasi dan operasi demokrasi seperti itu telah menurunkan politisi dan partainya kepada keyakinan dan usaha sistemik, untuk menunaikan peran politiknya secara monopolistik. berkuasa dan atau berpengaruh atas keseluruhan proses politik dan pemerintahan, dengan melemahkan atau mengesampingkan peran kekuatan sosial politik non partai, semakin menguat secara kuantitatif dan kualitatif. artinya, hampir tidak ada batasan institusional bagi intervensi kekuasaan politisi dan partainya, dan keterlibatan itu berlangsung secara informal sampai formal dengan menggunakan hukum, sekalipun mengesankan ingin benar sendiri dan memaksakan kehendak. tradisinya, peran luas dan mendalam politisi dan partainya itu, tidaklah ditunaikan secara adil dalam artian menyeimbangkan hak dengan tanggung jawab (kewajiban). berdasar analisis lan shapiro yoi: merasionalisasi hak politisi partai bergaya carteran dengan menekankan hak individu sebagai subjeknya, sementara substansi hak sesuai dengan pandangan libertarian negatif diabaikan. dalam pada itu pembenaran politik dan pengabaian etik yang melemahkan dasar hak, mengaburkan kebaikan pluralis sebagai tujuan hak. kontradiksi kontradiksi kepartaian itu, menghadapkan kita kepada keharusan untuk menjawab pertanyaan tentang sebab musabab kehadiran monopoli para partai, dan dampaknya kepada kehidupan masyarakat dan bangsa serta negara, beserta solusinya yang dibutuhkan. peran partai monopolistik diskontinuitas perkembangan partai politik merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan perjalanan sejarah demokrasi indonesia. demokrasi konstitusional tidak sepenuhnya membuka peluang partai untuk memonopoli peran kenegaraan dan politik. memang sistem partai massa menghadirkan mekanisme politik onderbouw, mana setiap partai 'memelihara' anak organisasi massa untuk mendapatkan anggota dan pendukung yang luas secara permanen. dengan begitu peran berbagai ormas bawah partai, mewakili dan atas nama partai bersangkutan. maka hadirlah kecenderungan monopoli berbagai peran dalam kehidupan masyarakat dan bangsa serta negara dengan mengatasnamakan partai. akan tetapi dalam pemilu partai bersaing dengan ormas dan perseorangan untuk memperebutkan kekuasaan (kursi) lembaga legislatif, yang karena penggunaan sistem politik dan pemerintahan parlementariannisme, memungkinkan politisi non partai berkuasa atau berpengaruh atas lembaga eksekutif. sisanya mekanisme politik kompetitif era demokrasi konstitusional .), bukan saja karena minimnya pengalaman berdemokrasi, melainkan juga disebabkan oleh reaksi berlebihan kepada sistem politik dan pemerintahan otoritarianisme yang diberlakukan oleh penguasa orde lama dan orde baru selama hampir empat dekade. janganlah berdemokrasi, berpolitik non demokratikpun harus menghadang risiko berlebihan, bawah rezim otoriter tersebut. isolasi kehidupan secara menyeluruh, penjara tanpa pengadilan, dan bahkan kekerasan serta pembunuhan politik, adalah risiko menakutkan yang harus dihadapi politisi waktu itu. semuanya itu menjerahkan kalangan luas masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. apalagi untuk memerankan politik secara demokratik. selama hampir tahun demokrasi terkerdilkan atau terendapkan menjadi impian dan wacana kalangan terbatas golongan intelektual dan aktivis gerakan demokratisasi. itulah masa mana politisi dan partai dijadikan kamuflase demokratik bagi rezim dan sistem kekuasaan otoriter. politisi dan partai hadir, akan tetapi perannya sepenuhnya ditentukan oleh penguasa secara sepihak. untuk mempertahankan hidup, apalagi untuk ikut berkuasa, siapapun harus menyesuaikan diri dengan sistem kekuasaan otoriter. maka tidaklah mengherankan tatkala era reformasi tampil politisi dadakan, yang bukan saja minim pemahaman tetapi juga minim pengalaman berpolitik secara demokratik, atau mendadak sontak menganut cara pikir demokratik walaupun tanpa penahan, panggung politik indonesia. rekonsiliasi tidak resmi antara dua kekuatan politisi yaitu reformator dan eks orba melalui pemilu tahun itulah yang membangun landasan masyarakat politik dan sistem partai era demokrasi konstitusional dewasa ini. politisi dan partai adalah subjek hak untuk berkuasa atas negara. tetapi substansi hak itu tidak jelas karena berakar kepada pertemuan kepentingan eks orba dan aktivis reformasi. maka landasan hak itupun tidak jelas, sebab asal usul politisi yang cenderung terurai berdasar keyakinan primordial. tujuan hak itupun tidak tertentu karena tak terselesaikan konflik multiinterpretasi demokrasi yang bermuara kepada jebakan demokrasi sebagai tujuan atau alat. tatkala politisi partai tanpa niat (rencana) dan minim pengalaman politik demokratik yang menjadikannya tidak vision itu, berwenang menentukan operasi demokrasi, mereka bereaksi secara spontan dan berlebihan. tanpa persiapan matang untuk mengoperasikan demokrasi, mereka terjebak oleh kecenderungan revolusioner dengan meniadakan sifat orba dan atau tindakan kompromistis dengan mencampurkan sifat orba dengan watak demokrasi. mudah diketahui bahwa pragmatisme sikap para politisi partai seperti itu, berakar secara kukuh kepada keharusan menyesuaikan diri kepada cara berpikir dan bertindak penguasa penguasa otoriter dari masa lalu. maka mereka dewasa ini dengan enteng menggeser monopoli kekuasaan rezim orba menjadi monopoli peran politik politisi dan partainya dewasa ini. selain dari pragmatisme, politisi dan partai dewasa ini juga berpikir dan bertindak secara sentralisme. bila rezim orba menerapkan sentralisme kekuasaan dalam negara secara menyeluruh, maka politisi partai dewasa ini menerapkan sentralisme peran politik kenegaraan dan sentralisme kekuasaan dalam partai. sentralisme peran politik kenegaraan politisi partai pertama kalinya terdeteksi tatkala mengoperasikan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan politik yang asal usulnya dari era orba. saat itu uud asli yang mengkombinasikan sistem pemerintahan parlementer dengan presidensiil, digunakan sebagai landasan penyusunan politik yang bersubstansikan sistem parlementer, untuk menutupi presiden yang menetralkan kekuasaan dan tidak boleh diganti. tafsir parlementarianisme rezim orba atas uud itu, dilanjutkan secara sadar oleh penguasa era reformasi dengan maksud mengalihkan pusat kekuasaan negara dari presiden parlemen. hal itu masuk akal bila diingat kesimpulan arena lijphart rajawali bahwa: dpr menjadi pusat kekuasaan negara bawah sistem pemerintahan parlementer. akan tetapi mendistorsi sistem presidensiil yang sudah diberlakukan sejak amandemen uud tahun kedua, sentralisme peran politisi dan partai diketahui saat mereka menetapkan struktur dpr bikameralisme lunak dalam amandemen uud dan menata operasionalisasinya dalam pemilu dan susuk dan wujud ialah peran dpd sebagai penasihat atau pembantu dpr. dalam pemilu malah dibuka peluang bagi politisi partai untuk menjadi anggota dpd. sudah barang tentu langkah politisi partai itu berlawanan dengan perintah amandemen uud karena mengesampingkan pelaksanaan dpd dalam kerangka mekanisme checks and balances sebagai operasi demokrasi presidensialisme yang diamanatkannya. secara universalpun, tindakan itu melawan arus, sebab dari negara pengguna sistem pemerintahan presidensiil dan bikameralisme yang diteliti idea, ternyata sebanyak negara antaranya amerika serikat dan filipina) menerapkan bikameralisme penuh, sekalipun dari negara pengguna sistem pemerintahan parlementer hanya yang menggunakan bikameralisme kuat searah dengan kecenderungan bentuk sistem pemerintahan tersebut, ternyata dari negara federal menerapkan bikameralisme kuat, berbanding dengan negara kesatuan seperti belanda, cile, filipina, italia, jepang, dan inggris, menggunakan bikameralisme kuat, sementara negara kesatuan lainnya menerapkan bikameralisme lemah. lihat dari penyelenggaraan demokrasi dari negara sebanyak menerapkan bikameralisme dengan perimbangan antara bikameralisme kuat dengan lemah. pengkerdilan dpd itupun melemahkan sistem perwakilan politik yang seyogianya terdiri dari perwakilan kelas sosial samping perwakilan penduduk dan perwakilan daerah dalam artian teritori atau wilayah george sebelas dan jennette money, setidaknya dikenali bentuk pelemahan sistem perwakilan yang berakar kepada ketidakseimbangan peran dpr dengan dpd tersebut. pertama, parlemen tidak teliti mewakili nilai dan kepentingan unsur entitas indonesia, sehingga dirasa kurang pas mewujudkan republik indonesia. kedua, perdebatan dan keputusan dpr tidak kompetitif sepenuhnya, karena berlangsung dalam kalangan terbatas dari satu golongan yaitu politisi partai, dan ketiga, perwakilan politik dalam dpr menafikan hak politik rakyat yang tidak berpartai, dan sebaliknya hanya warga pastilah yang mendominasi parlemen. dalam pada itu sentralisme kekuasaan internal partai memang sudah merupakan tradisi kepartaian indonesia sejak awal kemerdekaan. bentuknya ialah kekuasaan dpp partai untuk menetapkan kebijaksanaan partai. para pengurus daerah partai wajib memperoleh persetujuan dpp, sebelum bertindak daerahnya masing masing. alasan penerapannya oleh partai ialah untuk menegakkan disiplin organisasi partai dan supaya terjamin integrasi partai secara nasional. tetapi sentralisme itu sudah mendatangkan berbagai konflik vertikal dalam partai, samping gagalnya partai menyiapkan pemimpin yang berkapasitas kuat untuk melaksanakan otonomi pemda secara berhasil. kombinasi aneh pragmatisme dengan sentralisme politik untuk mengoperasikan demokrasi, dengan sendirinya bermuara kepada egoisme politik sebagai tampilan terburuk dari individualisme. sebab, sentralisme yang beroperasi melalui pragmatisme bawah kebebasan, memberi peluang kepada politisi untuk menghindarkan tanggung jawab publik (kolektif) untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan individu. kepentingan individu politisi dan kepentingan partai yang dijadikan motif untuk bersikap dan bertindak, melahirkan egoisme politisi dan egoisme partai politik (institusional). berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi partai, mulai dari korupsi dan nepotisme sampai kepada skandal dan kekerasan, hanya bisa terjadi karena egoisme, dan berbagai kebijaksanaan partai dpp dan atau fraksi) yang tidak tepat atau minim manfaat, sehingga menghadirkan ketidakadilan, berakar kepada pengutamaan kepentingan partai politik. peran dilewati partai politik sekalipun kehidupan politisi dan partai era demokrasi konstitusional jauh lebih ideal dari penerusnya era demokrasi konstitusional il, namun adalah jelas bahwa hasil karyanya untuk menanggulangi masalah sambil membuat kemajuan masyarakat dan bangsa serta negara semakin jauh dari memadai. kenyataan itu terasa sebagai ironi, karena terlalu jauh jarak antara hak dan kekuasaan politisi partai dalam demokrasi dengan realisasi kewajibannya terhadap pemegang kedaulatan. karenanya rakyat dan daerah indonesia dihadapkan kepada pilihan demokrasi yang rumit: dukung peran politisi partai untuk mewujudkan demokrasi, atau batasi peran partai dengan mengkompetisikannya terhadap kekuatan non partai untuk mendayagunakan demokrasi. setelah dekade pertama reformasi, urgensi untuk memilih alternatif kedua peran politisi dan partai menjadi amat kuat, karena berbagai sebab, yaitu praktik demokrasi baru sebatas minimalis, fondasi kehidupan politik kenegaraan tak kunjung menguat, dan kondisi negara sudah berada ditulis negara gagal. list dan lain dalam analisisnya tentang pemaknaan demokrasi, sampai kepada kesimpulan tentang operasinya secara minimalis dan perluasan serta maksimal the democratic century, demokrasi minimalis terjadi bila wujud utamanya hanyalah penggunaan kedaulatan rakyat untuk menentukan penguasa negara melalui pemilu. eksistensinya terjadi apabila pemilu disertai dan diikuti dengan jaminan ham, dan maksimalitasnya ditampilkan oleh pemerintah hasil pemilu yang mampu menyelesaikan masalah sembari memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa serta negara, melalui kebijaksanaan publik yang relevan dan tersedianya public goods serta berlangsungnya proses politik secara damai. karena pemilu pemilu demokratik indonesia, tidak menjamin ham dan penyelesaian masalah serta membuat kemajuan, maka dengan sendirinya menurut analisa tersebut, demokrasi indonesia tergolong kepada kadarnya yang minimalis. makna itu mengandung arti bahwa demokrasi barulah sekedar alias prosesi prosedural. manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa serta negara masih amat terbatas pada kaum elit khususnya penguasa. itupun kualitasnya masih belum memadai, karena cenderung bersifat formal dan normatif, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan. maka baik demokrasi konstitusional maupun demokrasi konstitusional sama sama rentan ketidak sembilan dan karenanya berpeluang untuk dihancurkan dan digantikan dengan otoriter. begitulah misalnya dengan demokrasi konstitusional yang dieliminasi oleh presiden soekarno melalui dekrit presiden juli untuk membubarkan dpr dan konstituante hasil pemilu serta kembali menggunakan uud kegagalan demokrasi indonesia memberikan manfaat luas dan intensif itu, bertolak dari ketidakberhasilan politisi partai memperkuat fondasi kehidupan politik dan kenegaraan indonesia, yang mencakup kepemimpinan politik dan pemerintahan yang kapal, sistem partai yang kuat, dan sistem pemerintahan yang efektif dan stabil dahl, perihal demokrasi, obor: pemilu hanyalah menghasilkan penguasa yang tanpa kapabilitas kepemimpinan secara memadai. pemilu selalu berkaitan dengan sistem multi partai yang tidak dapat diandalkan oleh penguasa untuk menguatkan kepemimpinannya, dan pemilu akhirnya menghasilkan atau melanggengkan sistem pemerintahan yang tidak koheren dan tidak sinergis, sehingga mengalami kesulitan untuk menghasilkan kebijaksanaan publik yang relevan samping memajukan. kegagalan pemilu menguatkan fondasi kehidupan politik kenegaraan itu, berawal dari kelemahan politik. pemilu tidak mempersyaratkan calon pemimpin, tetapi hanya mempersyaratkan peserta pemilu. tidak ada kriteria syarat calon pemimpin dalam pemilu, yaitu indikator kapabilitas pemimpin politik dan pemerintahan yang terdiri dari integritas (kejujuran), visi tahun kedepan, kompetensi politisi profesional, kompetensi negarawan, kompetensi manajer politik dan pemerintahan, dan kepemimpinan pembaharu. akibatnya ialah kewenangan politisi partai menentukan calon pemilu dan tidak adanya kewajiban partai untuk mendidik kader dan menyiapkan pemimpin yang berkapabilitas memadai. partai dan pemilu tidak mengkondisikan politisi partai untuk memperkuat sistem partai, sebagaimana terbukti dari partai yang tidak mengkondisikan koalisi atau fusi. dalam pada itu pemilu tidak memungkinkan pelaksanaannya menghasilkan sistem partai kuat yang dibuktikan dengan kemayoritasan suara pemilih dan atau kursi legislatif yang dimiliki. susuk, bukan saja tidak mengoperasikan bikameralisme lembaga legislatif sesuai dengan uud, melainkan juga mengkondisikan beroperasinya sistem pemerintahan parlementer lembaga itu. maka jelaslah bahwa politik yang tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai uud itu, bukan saja melemahkan eksekutif dan sekaligus melemahkan perwakilan politik rakyat, tetapi juga memantulkan mekanisme kompetisi level lembaga negara, sehingga rakyat tidak memperoleh pelayanan terbaik dari negara. jalan keluar akhirnya keseluruhan pengamatan dan analisis atas, membangun keyakinan bahwa akar dari berbagai kelemahan negara adalah ketidakberhasilan politisi dan partainya dalam menunaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan bangsa serta negara. tumbuhnya partai sebagai lembaga, oligarki elit partai, dan penolakan politisi partai akan tawaran fasilitasi kaum intelektual dan pemerintah lewat naskah akademik dan ruu untuk membangun partai dan kepemimpinannya atas nama intervensi, bercokol balik kegagalan tugas atau peran partai tersebut. sejauh ini upaya persuasif dari golongan menengah dan tekanan opini publik bersama aksi massa, semakin kehilangan pengaruh atas kehidupan politisi dan partainya, terutama untuk pembaharuan kekuatan politik tersebut. sebagaimana terbukti dari penolakan politisi partai atas usul perubahan politik, institusi negarawan tidak efektif untuk mendukung pembaharuan politisi dan partai. sekalipun begitu, masih ada tiga institusi negara yang secara strategis berpotensi untuk mendorong pembaharuan politisi danpartai, yaitu mahkamah konstitusi dan komisi pemberantasan korupsi serta badan pemeriksa keuangan. namun antara ketiga lembaga itu, mahkamah konstitusi berpeluang terbesar untuk mendorong pembaharuan politisi dan partainya. pertama, karena mahkamah konstitusi bertugas menjaga konstitusi sebagai design menyeluruh penataan dan pengelolaan negara (state craft). kedua, dengan menggunakan kewenangannya itu, mahkamah konstitusi berhak membuat interpretasi uud yang tidak lagi dilengkapi dengan penjelasan, sehingga kematangan para hakim pemohon iv, berdomisili lubis, santosa maulana law offices, beralamat mayapada tower, lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta selanjutnya disebut sebagaipara ahli dari para pemohon dan pemerintah: telah membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon dan pemerintahonteks kepentingan daerah dalam permohonan pengujian pemilu jong java, jong ambon, jong celebes, jong sumatra telah berikrar "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa pada tanggal oktober untuk mewujudkan indonesia. konstitusi pertama indonesia sebagai kontrak sosial berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh bucki ppi yang dirumuskan oleh para tokoh tokoh daerah telah menjustifikasi lahirnya negara kesatuan republik indonesia. rakyat yang hidup berbagai daerahlah yang sejatinya membentuk negara kesatuan republik indonesia, dan sekaligus menegaskan muara dari tujuan negara seperti tersebut dalam pembukaan uud alinea keempat pembukaan uud antara lain berbunyi: . untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan mahkamah konstitusi berfaedah untuk meluruskan dan mendorong pembangunan politisi dan partai politik, dan ketiga, mahkamah konstitusi sudah membuktikan kinerja dan karyanya dalam meluruskan substansi sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi universal, berdasarkan uud hasil amandemen. keterangan ahli dr. john piers, sh., ms. uud secara tegas dan jelas menyatakan: anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum . secara etimologis, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, frase (kata) dari setiap provinsi menunjukkan tempat (ruang) dan asal, yaitu tempat berdiam, berteduh, tempat tinggal atau tempat domisili. jika dapat dipertegas, artinya bertempat tinggal dan pencalonan anggota dpd berasal dari provinsi asal, bukan dari provinsi lain apalagi dari partai politik. contoh seperti amerika serikat, setiap senator (anggota senat) disyaratkan berdomisili atau bertempat tinggal permanen secara administratif (kependudukan) negara bagian atau, mana dia terdaftar secara sah menjadi warga negara. frase dipilih dari setiap provinsi berbeda maksud dengan frase dipilih setiap provinsi. dipilih dari setiap provinsi artinya calon anggota dpd itu tinggal menetap provinsi dan dipilih serta dicalonkan dari provinsi mana berdomisili. sedangkan dipilih setiap provinsi mengandung maksud, hanya dipilih provinsi, tetapi calonnya tidak harus berdomisili provinsi tersebut. frase dipilih dari setiap provinsi ingin menjelaskan, bahwa calon tersebut, berdasarkan teori representasi, mewakili wilayah (provinsi). secara substansial hermeneutika, perwakilan wilayah itu harus diisi (diwakili) orang yang berdomisili wilayah tersebut, juga yang mengenal serta mengetahui betul secara luas dan mendalam, kondisi, situasi, karakter masyarakat dan problematika daerahnya. jadi sifat perwakilan anggota dpd itu syaratnya adalah regional representation , bukan political representation (perwakilan politik yang orang orangnya berasal dari partai politik). regional representation adalah orang orang yang berasal dari provinsi (wilayah) mana yang bersangkutan berdomisili. itu berarti, wakil (anggota dpd) bertindak sebagai delegate (utusan) dan selalu berkonsultasi dengan pimpinan provinsi dan rakyat yang diwakilinya, bukan sebagai politico atau partisan , atau politisi yang mewakili partai. menyatakan: peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan . rumusan norma (kaidah) hukum tersebut sangat tegas dan jelas. frase perseorangan tidak boleh diperluas, sebab jika tafsir perseorangan ini dikembangkan dan diperluas tanpa batas, siapa pun boleh, yaitu anggota dan pengurus partai politik, anggota tni polri dan pns. apa jadinya nanti jika calon calon anggota dpd bisa berasal dari beragam habit yang serba meliputi? secara teoritis bisa bias dan dari perspektif pendewasaan demokrasi yang lebih bermartabat, bisa terjebak dalam budaya kerakusan politik . frase perseorangan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pribadi seseorang atau yang bersifat pribadi, bukan berasal dari atau milik suatu badan. frase perseorangan dimaksud sebagai seorang yang independen, non partisan dan bukan berasal atau diskenariokan bersumber dari partai politik. domain perseorangan ada pada fokusnya (lokus), yaitu dewan perwakilan daerah, sedangkan locus dpr diisi oleh calon dari partai politik. ticker dalam teori sosiologi politik misalnya menyatakan, dalam lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politik, tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). pemilih akan memilih wakil wakilnya yang berbasis pada masyarakat dan berasal, serta berdomisili serta tinggal bersama sama dengan masyarakat, dan wakil wakilnya harus memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyat yang ada daerah tersebut. sedangkan leon digit dengan teori hukum objektif menyatakan, bahwa hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan adalah hubungan solidaritas. karena itu, digit mengatakan lebih lanjut, bahwa teori hukum objektif menempatkan lembaga perwakilan menjadi bangunan hukum (bukan bangunan politik). atas dasar itu, dapatlah dikatakan, bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpd adalah perorangan. norma ini mempertegas, bahwa perorangan yang dimaksud adalah pribadi (orang) atau calon yang bukan berasal dari lembaga atau partai politik. jatah untuk anggota dan pengurus partai politik ada pada lembaga dpr divide dalam nomor tahun tentang susuk mpr, dpr, dpd dan dprd dijelaskan, bahwa dpr adalah wakil rakyat dan dpd adalah wakil daerah dan karena itu, dpr terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. itu berarti haruslah dipakai, bahwa anggota dpr berasal dari partai politik peserta pemilu (ppp). ini diatur dalam nomor tahun logika hukumnya, anggota partai politik maupun pengurus parpol lainnya hanya bisa dicalonkan menjadi anggota dpr dari partai politik peserta pemilu. norma hukum uud dan norma hukum nomor tahun tidak boleh diperluas maknanya atau pengertiannya masuk dalam wilayah (domain) dpd sebagai lembaga perwakilan daerah, sebab lembaga perwakilan daerah adalah miliknya orang daerah. sedangkan lembaga perwakilan rakyat adalah miliknya orang partai politik. dengan kata lain, kedaulatan politik hanya terbatas pada hubungan partai politik dengan lembaga perwakilan rakyat dpr), artinya parpol berdaulat atas dan berhak mengatur kader kadernya untuk dicalonkan menjadi anggota dpr, tetapi nyata sekarang, bahwa kedaulatan partai (partycracy) diperluas memasuki wilayah dpd berdasarkan nomor tahun parpol telah menggerogoti kedaulatan (hak) warga negara yang bukan anggota parpol atau warga negara biasa (non partisan). fenomena politik ini menarik untuk dikritisi. budaya politik indonesia secara sengaja memang telah diparadigmakan oleh elite parpol yang ada dpr sebagai pembentuk undang undang menjadi budaya politik partycracy dan bukan democracy. nomor tahun juga telah mempertegas, bahwa dpd terdiri atas wakil wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. ini tidak boleh dipahami secara keliru dengan melahirkan dan nomor tahun yang membolehkan dpd terdiri atas wakil wakil daerah yang disusupi oleh wakil wakil parpol (orang parpol). sebab, wakil daerah adalah orang orang yang berasal dari daerah, bukan berasal dari partai politik, sekali pun orang tersebut (kader parpol itu) berdomisili daerah (vide dan nomor tahun sebab, haruslah dipahami, bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar uud menurut uud, kedaulatan rakyat yang berada pada partai politik, tempatnya ada dpr, dan kedaulatan rakyat yang berada luar partai politik ada dpd. demokrasi substansial yang beradab dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana yang terpatri dalam sila kelima pancasila, menghendaki tidak saja diciptakan pembatasan kekuasaan, tetapi juga pembatasan hak. jika hak politik tidak bisa dibatasi, maka akan tercipta oligarki politik. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nomor tahun diposisikan sebagai instrument penindas hak asasi politik dari orang orang yang tidak berpartai. jika asumsi ini benar, maka ketentuan dan nomor tahun merupakan legal framework yang anti demokrasi, atau yang melestarikan status guo. pembentuk uu, yaitu dpr dan pemerintah (vide uud yang membentuk nomor tahun tampaknya kurang memahami arti, jiwa, roh dan semangat demokrasi rezim reformasi yang telah meruntuhkan sistem otoritarian orde baru dengan rezim hukum yang represif serta watak kekuasaan yang korupsi, monopolistik, integralistik, personality dan sentralistik. seharusnya dpr dan pemerintah dapat memaknai secara baik dan benar rumusan uud yangnegara hukum demokratis harus tercermin dalam nomor tahun dan prinsip masyarakat demokratis yang harus dibatasi dengan undang undang sesungguhnya harus diperhatikan oleh pembentuk nomor tahun pencederaian demokrasi secara kasat mata telah dilakukan oleh dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk uu. ini adalah sikap yang tidak demokratis, sebab dpr membiarkan partai politik memasuki wilayah yang dikuasai dpd. terkesan, telah terjadi konspirasi elite para pembentuk undang undang, yaitu dpr dan pemerintah untuk secara sistematis memantulkan peran dan fungsi dpd dengan cara menyusupkan orang orang parpol menjadi anggota dpd. dengan cara seperti itu dapat dipastikan, bahwa proses penguatan dpr dapat dikatakan dengan memperlemah daya juang, fungsi dan peran dpd masa yang datang. sayangnya pihak pemerintah sebagai pihak yang ikut membentuk undang undang nomor tahun tidak menyadari hal tersebut. dengan kondisi seperti yang dibayangkan terjadi, maka masa yang akan datang akan sulit tercipta sebuah sistem pengawasan yang efektif antara dpd dengan pemerintah dan antara dpd dengan dpr. dengan kata lain akan terjadi distorsi dalam sistem checks and balance antara lembaga lembaga negara. indonesia, secara teoritik memang telah menjadi negara hukum modern yang demokratis tetapi kenyataannya masih dipraktikkan model negara kekuasaan. dpr sebagai pembentuk nomor tahun sebagai sarana kekuasaan. kesan ini setidaknya mengingatkan kita pada machiavelli sebagai sosok pemikir berpengaruh pada jaman renaisans melihat kekuasaan sebagai tujuan. menyangkal asumsi, bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen belaka untuk mempertahankan nilai nilai moralitas, etika, atau agama. bagi machiavelli, segala kebajikan agama dan moralitas, justru dijadikan sebagai alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan, bukan sebaliknya. jadi kekuasaan, tulisnya kemudian, haruslah diperoleh, digunakan, dan dipertahankan semata mata demi kekuasaan itu sendiri. bagi machiavelli, kekuasaan adalah raison d'etre negara. negara juga merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua (all embracing) dan mutlak. machiavelli memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan machitsstaat), mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip prinsip hukum". negara disimbolkan melalui lembaga lembaga negara atau yang memegang kekuasaan membentuk undang undang acap menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik atau memperluas kekuasaannya. dalam hal ini, prinsip prinsip hukum dan demokrasi acap diabaikan. robert clark juga menyatakan secara tepat mengungkapkan, bahwa kekuasaan adalah nilai utama dalam proses politik, karena kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi pilihan kebijakan. kekuasaan dalam arti yang digunakan sini ialah kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi pilihan kebijakan, atau kemampuan untuk mempengaruhi, membentuk, atau mengubah sikap orang lain. dari sudut pandang sosiologis, maurice divergen telah menjelaskan, bahwa kekuasaan terdiri dari seluruh kerangka institusi sosial yang berhubungan dengan otoritas, yang berarti, ada dominasi beberapa orang terhadap orang lain. pemikiran divergen ini memang mengarah pada kekuasaan institusional yang berhubungan dengan kekuasaan negara atau pemerintah terhadap anggota masyarakat. selanjutnya, dengan agak spektakuler, dalam menganalisis politik modern, robert dahl menafsirkan kekuasaan sebagai suatu gumpalan tunggal, padat, dan tak terpecahkan. dikatakan lebih jauh, bahwa gumpalan dapat dialihkan dari seorang kepada orang lain, tetapi tidak bisa dibagi bagi. dari sudut pandang moral, kekuasaan yang dikendalikan oleh penguasa negara, dapat saja secara absolut atau otoriter, cenderung mengabaikan hati nurani dan nilai nilai moral, karena kekuasaan seperti itu hanya mengabdi kepada kepentingan penguasa. apa yang dikatakan oleh john america edward albert action lord action), bahwa power tends corrupt but absolut power corrupt absolutely, artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. teori elit kekuasaan memang menjelaskan, bahwa meskipun masyarakat terdiri atas bermacam kelompok yang pluralis, tetapi dalam kenyataannya, kelompok elit penguasa datang hanya dari satu kelompok elit masyarakat tertentu. secara halus, semua orang memang bisa menempati jabatan negara, jabatan militer atau posisi bisnis kelas atas. tetapi dalam kenyataannya, jabatan jabatan itu diduduki oleh orang orang dari kelompok tertentu. dalam membahas pembenaran otoritas politik richard george, menyatakan, bahwa otoritas (authority) sering didefinisikan sebagai kekuasaan (power) yang legit. otoritas politik dapat disebut juga dengan istilah kekuasaan politik , namun, ada bahaya pereduksi segala bentuk otoritas. reduksi itu, dominannya dalam bentuk otoritas politik. karena itu, dalam hubungannya dengan kekuasaan pembentukan undang undang dapat dikatakan, bahwa pembentuk undang undang memiliki otoritas politik yang sangat besar dalam membentuk undang undang bidang politik, khususnya pemilu nomor tahun r.j. momen pernah menyatakan, bahwa kekuasaan adalah kemampuan penguasa, yang secara mutlak dapat mengubah alternatif tindakan penguasa terhadap yang dikuasainya, dan menurut woodrow wilson, karena politik merupakan usaha perumusan kehendak kemauan dari negara (the formulation the will the state), maka negara dan pemerintahan identik dengan kekuatan dan kekuasaan. itulah sebabnya, maka ada kekhawatiran dari oppenheimer, bahwa pada semua negara, sering terjadi dominasi satu kelas atas kelas lainnya. saat ini, fakta politik menunjukkan, bahwa dominasi dpr terhadap dpd sangatlah besar. dominasi tersebut secara kasat mata dapat dirasakan, sebab uud tidak memberikan kewenangan konstitusional yang memadai kepada dpd dalam bidang legislasi. jadi, ada kelemahan konstitusional yang dialami dpd, dan ada dominasi konstitusional yang dimiliki dpr. berdasarkan beberapa catatan penting yang disampaikan, maka pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pemikiran sekaligus sikap ahli sebagai berikut: bahwa nomor tahun kurang menghiraukan jiwa, semangat, dan roh reformasi untuk menegakkan keadilan substansial atas prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dikehendaki dalam serta dan uud bahwa nomor tahun tidak mencantumkan serta menjelaskan norma hukum tentang persyaratan perorangan untuk menjadi calon anggota dpd. dan dan nomor tahun beserta penjelasannya tidak merumuskan secara lebih bermakna norma hukum calon (peserta) perorangan. secara teoritik nomor tahun sengaja menghilangkan konsistensi norma hukum sebagaimana dikatakan oleh hart, yaitu bahwa dan uud sebagai primary rules tidak dipahami sebagai legal framework utama yang seyogianya harus menurunkan norma ikutan sebagai secondary rules yang mengatur ketentuan peserta (calon perorangan) sebagai calon anggota dpd. bagi hart, haruslah dipahami, bahwa penyatuan tentang apa yang disebutnya sebagai primary rules dan secondary rules merupakan pusat dari sistem hukum, dan keduanya harus ada dalam sistem hukum. sama halnya dengan hart, john rasis tentang theory justice (keadilan) yang secara doktrinal mengikuti ajaran empirisme, menyatakan, bahwa semua sistem hukum akan gagal, bila tidak disemangati suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice fairness). rasis mengatakan, bahwa beberapa prinsip konkrit harus membimbing penguasa untuk mewujudkan keadilan sosial yang memadai. karena itu, keadilan sosial politik berdasarkan pembukaan dan uud haruslah ditaati dan hendaknya dirumuskan secara memadai dalam pemilu. sebab itu haruslah mengaitkan primary rules dan secondary rules yang berintikan keadilan dalam nomor tahun untuk menegakkan keadilan substansial dan hukum yang mengandung prinsip prinsip moral serta kehidupan politik yang demokratis, maka calon calon anggota dpd harus dipilih dari setiap provinsi dan berasal dari calon perseorangan. nomor tahun tidak boleh mengesampingkan atau mereduksi primary rules dan 22e uud mengenai sistem pemilihan dan persyaratan anggota dpd. karena itu dan nomor tahun harus dinyatakan oleh mahkamah konstitusi batal demi hukum, keadilan dan demokrasi sesuai dengan isi, jiwa, dan semangat negara hukum demokratis berdasarkan pancasila dan uud honest vivere, sebaiknya dijadikan prinsip hukum dan demokrasi negeri ini dan harus ditegakkan secara bermartabat. keterangan ahli sry satria jalur wisnu disangka uud anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum . kata dari merupakan preposisi atau kata depan yang menyatakan makna 'asal', sedangkan kata setiap pada frasa setiap provinsi" menyatakan makna 'masing masing . dengan demikian, frasa dari setiap provinsi pada kalimat anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum bermakna bahwa anggota dpd haruslah berasal dari provinsi masing masing. secara semantis, ini secara gamblang memaparkan bahwa anggota dpd dipilih dari setiap provinsi (provinsi masing masing) dan, oleh karena itu, harus mewakili provinsi tersebut. jika anggota dpd bukan berasal dari provinsi itu, bukan merupakan perwakilan daerah tersebut, melainkan merupakan perwakilan daerah lain. jika dpd benar benar dimaknai sebagai dewan perwakilan daerah, bukan dewan perwakilan daerah lain, anggota dpd itu haruslah merupakan penduduk yang diwakilinya sehingga permasalahan yang ada daerahnya dapat diketahui secara baik, mendalam, dan mendasar. keberadaan calon anggota dpd yang harus merupakan penduduk yang diwakilinya itu ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk ktp) dan atau akta kelahiran. apabila anggota dpd tidak mewakili daerahnya, tentu tidak mengetahui aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan anggota dpd yang tidak mewakili daerahnya, tentu tidak memahami permasalahan yang ada daerah itu.ini secara lugas menjelaskan bahwa rakyat memilih partai politik dan partai politika yang memilih atau menunjuk siapa saja yang akan diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. rakyat hanya diberi hak memilih partai bukan memilih anggota dewan perwakilan rakyat. uud peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . ini menjelaskan bahwa rakyat memilih perseorangan untuk menjadi anggota dewan perwakilan daerah. rakyat diberi hak penuh dan secara langsung memilih perseorangan menjadi anggota dewan perwakilan daerah. jadi, rakyat tidak melalui partai politik tertentu untuk memilih anggota dpd. selain itu, calon anggota dpd adalah perseorangan (masyarakat biasa) bukan dari suatu partai sebab jika berasal dari suatu partai, tidak dapat menjadi anggota dpd, harus menjadi anggota dpr. jika orang partai akan menjadi calon anggota dpd, harus keluar dari partainya dan menjadi masyarakat biasa. samping itu, juga harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam uud keterangan ahli denny indralaya, sh., ll.m., ph. pendapat hukum ini terutama akan bersandar kepada enam argumen berikut: maksud asli (original intent) dari perumus perubahan ketiga uud adalah adanya: (i) syarat domisili provinsi uud 1945j, dan (ii) syarat perseorangan uud bagi keanggotaan dewan perwakilan daerah dpd). maksud asli (original intent) dari perumus perubahan ketiga tersebut atas terkait syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd masih cukup konsisten dilakukan dalam nomor tahun pembuatan nomor tahun dengan sengaja menghilangkan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan tersebut dari penamaan persyaratan keanggotaan dpd. penghilangan norma syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan legislasi yang tidak pada tempatnya (improper purposes), dan karenanya dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas nomor tahun ketiadaan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd dalam undang undang nomor tahun harus dinyatakan tidak bersesuaian (conformity) dengan uud menurut webster new world college dictionary hal. conformity juga bermakna lack conformity, consistency dan incongruity. lihat juga bradley dan k.d. wing sebagaimana dikutip jimmy asshiddigie dalam perihal undang undang, hal. putusan mahkamah konstitusi tidak hanya dapat menyatakan adanya suatu norma dalam undang undang bertentangan dengan konstitusi, namun harus pula mempunyai kewenangan untuk menyatakan ketiadaan norma dalam suatu undang undang tidak bersesuaian dengan uud penjelasan satu persatu dari keenam argumen hukum atas. maksud asli perumus dan uud para pembuat perubahan ketiga uud khususnya ketika merumuskan dan menegaskan adanya syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd. seluruh tumpah darah indonesia . dmuara itu ditujukan untuk kepentingan dan kehidupan seluruh rakyat, bukan sekadar klusterisasi kekuatan politik tertentu yang memanfaatkan pranata politik untuk kepentingan kekuasaan belaka. namun tidaklah dapat dipungkiri fakta yang terjadi hingga saat ini bukanlah perilaku baru dalam sistem budaya politik kita sepanjang tiga dekade lebih rezim orde baru berkuasa bahwa negara telah dikelola secara terpusat dan mengingkari spirit pendirian negara kesatuan republik indonesia. dan inilah salah satu faktor yang secara jelas telah mendorong lahirnya reformasi. muhammad yamin dalam penyusunan undang undang dasar telah secara tegas menyatakan: .permusyawaratan rakyat adalah wujud kedaulatan rakyat yang sempurna atau sambungan yang paling tinggi dari kedaulatan rakyat yang syaratnya terdiri dari wakil langsung daripada rakyat dan wakil daerah. wakil daerah ini menjadi sangat perlu oleh karena tanah indonesia tentu akan terdiri atas beberapa daerah dan wakil wakilnya tidak menurut banyaknya penduduk dalam daerah saja, melainkan dengan melihat keadaan daerah, maka diadakanlah wakil untuk mewakili daerah dalam permusyawaratan itu. jadi, dengan segala kesederhanaan saya berkeyakinan bahwa constitute indonesia hanya dapat disusun kalau didasarkan atas negara kesatuan, dengan mewujudkan syarat syarat untuk mementingkan daerah, pembagian kekuasaan dibuat antar badan badan pusat sendiri dan pembagian kekuasaan rakyat antar badan pusat dan badan daerah, barulah diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan. muhammad yamin, naskah persiapan uud jilid prapantja hal reformasi merespons kesemuanya dengan melahirkan nomor tahun tentang pemilu dan undang undang bidang politik lainnya serta nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang kemudian berujung pada perubahan konstitusi. substansi otonomi daerah diletakkan dalam derajat dan level tertinggi dalam sistem bernegara hukum indonesia. perubahan kedua uud telah menegaskan tentang eksistensi pengelolaan daerah secara otonom sehingga seyogianya tidak lagi dapat dikembalikan lagi secara sentralistik oleh pemerintah pusat. semangat reformasi dengan mempertegas sikap afirmatif terhadap daerah ini masih terus terpelihara sebagai dasar lahirnya nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal mei manjadi rauf tim ahli) menyatakan, . kita mengusulkan bahwa calon perseorangan itu hanya ada dpd . tidak dpr pusat dan dpr daerah, kita beranggapan bahwa dpr pusat dan dpr daerah adalah memang ajang untuk partai partai politik . sedangkan untuk dpd . memang keterwakilan daerah yang ditekankan sini, ada kemungkinan tokoh tokoh daerah yang tidak bergabung dengan partai manapun yang ingin ikut dalam pemilihan dpd . risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal mei ramlan berbakti tim ahli) menyatakan, bagaimana caranya supaya keterwakilan daerah itu memang diperjuangkan anggota dpd. salah satu antaranya persyaratan untuk menjadi anggota dpd itu . misalnya sekurang kurangnya sekian tahun terakhir harus berdomisili satu daerah untuk bisa menjadi calon anggota dpd (daerah) itu . (ini) adalah syarat domisili, bahkan ada yang mengatakan tidak hanya dibuktikan ktp, tetapi juga dibuktikan dengan membayar pbb, pajak dan lainnya daerah itu, sehingga memang dia memahami betul aspirasi masyarakat daerah . pengaturannya lebih jauh dalam undang undang pemilu . prinsipnya itu adalah kepentingan daerah . risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal september jerman soekarno f pkb) menyatakan keberadaan dpd adalah untuk, . memperbaharui pola rekrutmen selama ini (yang) cenderung selalu partisan dan sangat mencerminkan representasi kepentingan sentralistik kekuasaan . membuka kemungkinan peran . anggota dpd yang otonom . memulihkan independensi anggota perwakilan terhadap preferensi kekuasaan politik (halaman sutrisno f pdip) menyatakan, saya belum yakin apakah betul betul dpd nanti bisa menampilkan orang yang presentasinya orang teritorial utuh, utuh dari segala dimensi karakteristik daerah, itu saya belum yakin, jangan jangan materialnya dari partai juga, jadi pada akhirnya kesatu (halaman materialis akbar reformasi) menyatakan untuk keanggotaan dpd, . kita fokuskan saja pemilihannya adalah berdasarkan ketokohan sehingga tidak lagi mewakili kepentingan kepentingan partai politik, karena dia adalah tokoh tokoh daerah. wakil wakil dari daerah, jadi berjuang mereka sini adalah betul betul adalah perjuangan khusus daerah mereka" (halaman risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal september rosnaniar f pg) menyatakan, selanjutnya partai politik dan calon perseorangan. calon perseorangan ini tentu orang yang tidak tertampung partai politik (halaman risalah rapat komisi ke sidang tahunan mpr tahun tanggal november jacob tobing f pdi) menyatakan, anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . jadi partai bisa mengajukan, kelompok masyarakat bisa mengajukan satuan satuan tertentu bisa mengajukan tetapi begitu dia maju, dia perorangan karena perorangan ini adalah untuk menyuarakan kekhasan daerah bukan lagi menyuarakan . suara suara politik, jadi ini nanti menggambarkan keanekaragaman wilayah negara kita yang begitu kaya dan juga keanekaragaman golongan dalam masyarakat, idenya begitu. dari pernyataan jacob tobing tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat bahwa calon dpd memang dapat dimajukan oleh berbagai kalangan termasuk partai politik tetapi dengan syarat ketika mencalonkan diri menjadi anggota dpd, yang bersangkutan haruslah sebagai perseorangan, tidak lagi membawa kepentingan partainya, tetapi lebih pada kepentingan daerah: karenanya seharusnya yang bersangkutan pada saat maju sudah bukan lagi anggota atau pengurus partai politik. oleh karenanya, untuk menegaskan calon anggota dpd haruslah independen dari kepentingan partai politik, maka rumusan yang diusulkan pah dan tim ahli, yang awalnya sama berbunyi, pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan : diubah salah satunya dengan menghilangkan frasa calon dari partai politik sehingga hanya berbunyi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan . penghilangan calon dari partai politik itu bermakna meskipun yang bersangkutan dapat dicalonkan partai politik, tetapi calon tersebut ketika mencalonkan diri tidak boleh lagi masih menjabat sebagai anggota atau pengurus partai politik. kesimpulan dari beberapa kutipan pendapat para pakar tim ahli) dan anggota pah mpr atas menegaskan adanya maksud syarat keanggotaan dpd seharusnya mempunyai syarat domisili dari daerah yang diwakilinya. karena dpd adalah perwakilan daerah provinsi, maka syarat domisili tersebut harus dimaknai sebagai syarat domisili provinsi. pendapat atas juga menegaskan perbedaan kriteria representasi antara dpr yang mewakili partai politik dan dpd yang perseorangan, untuk menguatkan perwakilan daerah (provinsi) yang bebas dari kepentingan partai politik. untuk menegaskan original intent tersebut berikut adalah pendapat pakar yang menguatkan adanya syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan: sri sumantri: dpd . . jangan seperti orde baru yang memungkinkan penduduk jakarta menjadi utusan dari provinsi lain . dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia juli hal. ". anggota dpd tidak diajukan oleh partai politik, melainkan mencalonkan diri, dengan syarat mendapat dukungan sejumlah penduduk . dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia juli hal.. dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia juli hal. sri sumantri dan mohamad israeli ramadhan: . dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia juli hal. dewa gede laguna:warna kepentingan partai dalam proses pengambilan keputusan politik tingkat nasional . dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia juli hal. mukti fadjar: . anggota dpd adalah perorangan (individu individu) yang mewakili daerahnya (provinsi) bukan mewakili partai politik . (yang) harus dipilih secara langsung oleh rakyat masing masing provinsi sekarang mpr hanya bertumpu pada dua pilar perwakilan, yaitu perwakilan politik melalui dpr dan perwakilan daerah melalui dpd. karena itu, hakikat perwakilan daerah pada dpd dan hakikat perwakilan rakyat pada dpr hendaknya dibedakan satu sama lain. yang satu mewakili kepentingan daerah dan yang lain mewakili kepentingan rakyat, hakikat perwakilan daerah dan perwakilan rakyat yang berbeda itu ditandai pula oleh perbedaan prosedur rekruitmennya. calon anggota dpd dipilih sebagai perseorangan, sedangkan calon anggota dpr dipilih sebagai warga partai politik dan karena itu dicalonkan oleh partai politik . konsolidasi naskah uud setelah perubahan keempat, hal. ii. maksud asli syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan dalam nomor tahun tentang syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan, dalam pembuatan nomor tahun salah satunya terlihat dalam penyampaian pemerintah menteri dalam negeri) yang menyatakan: calon anggota dpd selain harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam undang undang, juga harus memenuhi syarat berdomisili wilayahdan calon anggota dpd diharuskan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik sekurang kurangnya (lima) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon". penjelasan pemerintah atas ruu tentang pemilihan umum pada rapat panitia khusus tentang ruu pemilu dewan perwakilan rakyat, jakarta, agustus hal. pada akhirnya syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan tersebut tidak mendapatkan kontra argumen dari fraksi fraksi dpr. semuanya relatif setuju dan akhirnya merumuskan syarat calon anggota dpd dalam yang mengatur. dari rumusan tersebut, nyatakan bahwa substansi syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan dari usulan pemerintah mendagri disetujui oleh fraksi fraksi dpr. iii. pembuatan nomor tahun sengaja menghilangkan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan dalam pembahasan nomor tahun konsep yang ada dalam tahun secara jelas dihapuskan. beberapa argumen yang muncul dalam pembahasan menunjukkan berubahnya posisi para pembuat perubahan ketiga uud dan pembuat nomor tahun terkait syarat keanggotaan dpd. perubahan itu misalnya diperlihatkan dalam risalah berikut: risalah pansus ruu pemilu tanggal september materialis akbar menyatakan, jadi dalam penjelasannya adalah bahwa yang dimaksudkan dengan perseorangan itu tidak membedakan apakah . perseorangan yang berasal dari partai politik . jadi penekanannya yang paling penting adalah proses pencalonannya itu yang perseorangan, kalaupun itu berasal dari partai politik, maka dibolehkan, asal dia secara pribadi mencalonkan diri dan memenuhi perundang undangan . risalah hanja ruu pemilu tanggal februari materialis akbar menyatakan, . prinsip dasar dalam calon perorangan dpd itu sebetulnya dalam uud kita tidak melarang sama sekali perseorangan itu apakah dia pribadi muncul tengah tengah masyarakat apakah dia juga adalah orang orang partai politik, yang paling penting adalah dia mencalonkannya itu harus pribadi tidak boleh partai politik haram untuk mencalonkan, tapi kalau orang partai politik boleh . tidak ada larangan dalam uud kita sama sekali . sudahlah kalau namanya perseorangan kita buka saja . apakah dia dipilih atau tidak itu adalah urusannya rakyat . . pendapat materialis akbar tersebut adalah salah satu contoh bergesernya pendapat yang bersangkutan jika dibandingkan dengan ketika mengemukakan pendapat dalam perumusan perubahan uud yang menekankan pentingnya keanggotaan dpd yang terbebas dari kepentingan kepentingan partai politik dan lebih menekankan keterwakilan daerah. pendapat mana yang tidak dibawahnya pula ketika rumusan nomor tahun memasukkan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. iv. penghilangan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan adalah bentuk improper purposes perubahan radikal interpretasi yang berbalik derajat terkait keberadaan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan dalam pemilu nomor tahun dan pemilu nomor tahun tentu harus dicari akar masalahnya. ahli khawatir, adanya potensi improper purposes dalam penghapusan nomor tahun terkait syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. kekhawatiran mana dikuatkan dengan beberapa indikasi berikut: perubahan radikal patut diduga terkait dengan kepentingan agenda politis personal beberapa orang anggota dpr yang tidak dapat lagi maju sebagai calon anggota legislatif pemilu karena kebijakan internal partainya. partai amanat nasional, misalnya, membatasi kadernya hanya dapat menjadi anggota dpr maksimal selama periode. dalam kondisi demikian, karena peluang untuk maju dpr tertutup, maka pintu dpd perlu dibuka bagi kader partai politik: selain penghapusan nomor tahun ketentuan dalam nomor tahun yang memberi masa transisi hanya (tiga) bulan sejak nomor tahun bagi pengurus partai politik yang akan mencalonkan menjadi anggota dpd, menjadi tidak konsisten, karena saat ini siapapun dari partai politik dapat mencalonkan diri tanpa adanya batasan waktu, baik yang diatur dalam maupun nomor tahun potensi adanya improper purposes demikian sebaiknya dicermati dan dipertimbangkan secara hati hati oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. jika ternyata terbukti dalam pembuktian persidangan, maka amat cukup alasan untuk menyatakan ketiadaan penghapusan secara sengaja syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd tersebut tidak sesuai dengan uud ketiadaan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd harus dinyatakan tidak sesuai (conformity) dengan uud sehubungan dengan argumen bahwa syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan yang terkandung dalam dan uud sengaja dihilangkan penamaannya dalam nomor tahun setelah sebelumnya masih terdapat dalam nomor tahun maka ketiadaan kedua syarat tersebut harus diputuskan menyebabkan nomor tahun menjadi tidak sesuai (conformity) dengan uud pilihan menyatakan tidak sesuai (conformity) dan bukan menyatakan bertentangan (in contradiction) dengan konstitusi karena ketiadaan rumusan norma dalam nomor tahun yang menegaskan tidak perlunya syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan tersebut. dengan demikian, nomor tahun hanya akan sesuai dengan uud jika dipahami tetap mengandung syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. vi. putusan mahkamah konstitusi berwenang untuk menyatakan ketiadaan norma dalam suatu undang udang tidak sesuai conformity) dengan uud meskipun norma yang menyatakan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi keanggotaan dpd tidak dituliskan secara eksplisit dalam nomor tahun namun ketiadaan norma demikian harus dianggap sebagai norma itu sendiri. terlebih nyata nyata bahwa dalam nomor tahun mengatur tentang syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan, yang secara sengaja dihapuskan dalam perumusan nomor tahun penghapusan nomor tahun tersebut harus dipahami sebagai penamaan dalam proses legislasi undang undang pemilu yang memberi makna kesesuaiannya atas dan uud oleh karenanya, mahkamah konstitusi yang terhormat jelas jelas mempunyai kewenangan untuk menentukan pemaknaan yang tepat atas konstitusionalitas syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan, yang secara berbeda dirumuskan dalam nomor tahun maupun nomor tahun penghilangan norma yang ada dalam tahun sebaiknya dianggap sebagai modus baru dalam proses legislasi yang berpotensi besar melanggar konstitusi, karena secara cerdas memanfaatkan doktrin mahkamah konstitusi sebagai negative legislator dan bukan positive legislator. namun demikian, modus baru dari proses legislasi demikian harus tetap tidak menghalangi peran penting mahkamah konstitusi untuk menjaga uud dari kemungkinan disalahgunakan dalam proses legislasi pembuatan uu, apalagi yang sangat terkait dengan kepentingan politik, sebagai pemilu legislatif sejenis nomor tahun yang telah menggantikan nomor tahun agar tidak pula melanggar konsep sebagai negative legislator satu sisi, namun tetap pula menjaga perannya sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi amat bijak jika menyatakan nomor tahun harus dinyatakan tidak sesuai dengan uud dan hanya secara bersyarat (conditional constitutional) menjadi sesuai dengan uud jika dimaknai mengandung syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. jika nomor tahun dinyatakan sesuai dengan uud hanya jika mengandung makna syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan, maka ada beberapa alternatif yang dapat diusulkan untuk menjelaskan persyaratan anggota dpd. pertama, adalah melakukan perubahan terbatas atas nomor tahun perubahan demikian tentu harus segera dilakukan sebelum habisnya masa pendaftaran calon anggota dpd. kedua, untuk mengantisipasi proses perubahan undang undang yang mungkin memakan waktu, presiden dapat mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) terbatas yang mencantumkan syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. ketiga, komisi pemilihan umum kpu) berdasarkan putusan mahkamah konstitusi membuat peraturan kpu yang mengatur syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan bagi pendaftaran calon anggota dpd. jalan keluar lain dikemukakan oleh moh. darul fallaakh yang berpendapat: dan mengandung syarat domisili provinsi dan syarat perseorangan. kedua syarat itu diturunkan dalam nomor tahun penghapusan menyebabkan nomor tahun tidak sesuai conformity) dengan uud untuk kembali menjadi sesuai dengan uud maka nomor tahun harus dihidupkan kembali. caranya: nomor tahun yang mencabut nomor tahun dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang yang mencabut ketentuan keterangan ahli dr. indra jaya pilang. dpd sebagai perwakilan wilayah wilayah adalah sebutan untuk teritorial pemerintahan. wilayah juga bisa diartikan sebagai teritorial politik. sebagai teritorial politik, maka setiap wilayah memiliki komunitas komunitas sosial politik yang berbeda. sehingga, wilayah juga menunjukkan identitas politik yang membedakan antara wilayah yang satu berbeda dengan yang lain, berdasarkan kondisi pula. kasus pemekaran wilayah menunjukkan bahwa masing masing komunitas politik ini berkehendak untuk berbeda dengan komunitas politik lain. perbedaan wilayah politik inilah inti dari keindonesiaan yang dikenal sebagai bhinneka tunggal ika. partai politik jelas tidak memenuhi syarat bhinneka tunggal ika ini. untuk perbedaan persoalan menyangkut wilayah politik ini, indonesia pernah mengalami peristiwa buruk berupa pemberontakan pemberontakan daerah. dokumen dokumen prri misalnya, dengan jelas mencantumkan kehendak untuk mendirikan senat tingkat pusat. wilayah terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. wilayah politik dpd adalah provinsi, tetapi bisa saja kemudian hari berubah menjadi kabupaten dan kota menyebut dipilih dari setiap provinsi). kalau keterwakilan wilayah ini dihilangkan oleh keterwakilan penduduk, maka jumlah anggota dpd per provinsi bisa berubah, tidak lagi bersifat tetap. pentingnya wilayah ini menunjukkan bahwa dpd tidak dengan sendirinya mewakili perubahan perubahan yang bersifat fluktuatif, misalnya besar kecilnya perolehan kursi parpol. prinsip kontra hegemoni uud diubah dengan konsep kontra hegemoni, yakni ketakutan atas absolutisme kekuasaan yang sebelumnya berada bawah kendali presiden dan mpr ri. uud lalu menggeser sejumlah kekuasaan kepada legislatif, tetapi sebaliknya legislatif juga diberikan ruang untuk tidak absolut, sehingga khusus menyangkut persoalan persoalan daerah, maka diberikan hak kepada dpd. perbedaan kekuasaan antara dpr dan dpd ini menunjukkan bukan hanya dari sisi fungsi, melainkan justru yang terpenting dari sisi substansi. apabila dpd diisi oleh anggota partai politik, sekalipun mengundurkan diri, maka besar kemungkinannya absolutisme politik akan terjadi, yakni dengan sifat sentralisasi politik kalangan partai politik. partai politik tidak memberikan ruang otonomi kepada anggota anggotanya, sehingga apabila ada kebijakan nasional parpol yang bertentangan dengan kepentingan daerah, maka parpol lebih mendukung kebijakan nasional itu. sehingga, kepentingan daerah bisa diabaikan. syarat domisili domisili adalah hakikat terpenting dari sistem politik. domisili bisa diartikan juga sebagai asas kelahiran (ius soll). dalam tentang kewarganegaraan, sangat diatur secara hati hati tentang mana yang menjadi warga negara, mana yang belum. tidak bisa semua orang bisa mewakili daerah lain, sebagaimana sistem politik orde baru, karena akan menegaskan asas kelahiran. kalau anggota dpr hanya berdasarkan representasi penduduk, maka domisili sekaligus legalitas untuk representasi wilayah. dalam perkembangan terbaru, semakin banyak daerah yang meminta status otonomi khusus. otonomi khusus itu bermuara kepada ikatan ikatan primordialistik seperti ras melania papua), agama islam aceh), kerajaan (keistimewaan yogyakarta). dalam perjalanannya, masyarakat kalimantan juga meminta status otonomi khusus, begitu pula dengan bali. dari sini, domisili berkaitan dengan titik asal politik. politik etnis, misalnya, menyangkut domisili berdasarkan etnis. adalah melanggar prinsip prinsip keterwakilan wilayah dan politik, apabila hak keterwakilan itu diberikan kepada penduduk atau etnis dari provinsi lain. sebaliknya, dengan prinsip kontra hegemoni, tidak ada masalah untuk duduk legislatif dpr dprd) tanpa harus memiliki status domisili mengingat kepentingan penduduk juga berarti penduduk seluruh indonesia. kalau dilihat secara objektif, sebagian besar anggota dpd masuk kategori orang daerah, bahkan masuk juga kedalam bentuk perwakilan dari unsur unsur pemerintahan tradisional yang ada, seperti kerajaan, pesantren, masyarakat adat, kelompok keagamaan, dan lain lainnya. dengan menghilangkan syarat domisili maka dengan sendirinya menghilangkan prinsip keterwakilan berdasarkan kategori wilayah atau daerah ini. keberadaan partai politik lokal aceh menunjukkan bahwa partai politik juga mengenal domisili , sebaliknya partai politik nasional berdomisili ibukota negara. dengan begitu, apabila tidak ada syarat domisili, maka identitas politik menjadi hilang. konstitusi memastikan hubungan pusat dan daerah dalam prinsip dan perspektif otonomi. daerah diberi keleluasaan gerak, mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dalam sistem negara kesatuan. secara normatif, konstitusi menjustifikasinya melalui bab pemerintahan daerah, perubahan kedua uud dalam dan 18b. salah satu konsekuensi perubahan kedua uud ialah penegasan bahwa kekuasaan politik pusat yang bersifat sentralistik berdasarkan kesepakatan politik presiden dan dpr belaka telah "gagal" memajukan martabat daerah. itu sebabnya, konstitusi menegaskan otonomi menjadi sebuah keniscayaan. desentralisasi tidak dapat lagi diubah menjadi sentralisasi semata mata dengan kesepakatan politik presiden dan dpr melalui instrumen hukum bernama undang undang karena konstitusi keniscayaan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. institusi pemerintahan daerah yang dahulu tidak jelas dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, seperti gubernur, bupati walikota, dprd provinsi kabupaten kota kini menjadi kuat dan terindikasi sama dengan institusi lembaga negara. daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri melalui instrumen hukum yang bernama peraturan daerah yang kemudian dapat dijabarkan sebagai peraturan gubernur bupati walikota. pendeknya, konstitusi telah memberikan dan menjustifikasi kewenangan pada daerah untuk melakukan penguatan otonomi agar daerah dapat mengakselerasi seluruh daya daerah guna meningkatkan martabat daerah dan mengejar ketertinggalan. sisi lain, persoalan kekuasaan pembentukan undang undang nyaris secara normatif praktis tidak melibatkan representasi dan kepentingan daerah secara signifikan dan determination. desain politik legislasi masih dimonopoli oleh representasi partai politik yang 'teologi' kehadirannya tidak ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah. kekuasaan pembentukan undang undang ada pada dpr dan disetujui bersama dengan presiden perubahan pertama uud undang undang yang demikian tidak serta merta mewakili kepentingan daerah dan bahkan acapkali tidak secara genuine berpihak pada kepentingan daerah. perlu diperhatikan bahwa undang undang yang dibentuk oleh presiden dan dpr tersebut, masa lampau bukan saja telah menimbulkan rangkaian protes dari keterangan ahli restu cipta handoko, sh., hum undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd (uu pemilu) ternyata masih menyisakan persoalan substansial. ini terbukti karena begitu muncul undang undang tersebut langsung dimintakan judicial review mahkamah konstitusi. persoalan substansial yang disengketakan tersebut menyangkut belum tegasnya norma domisili dan non parpol dicantumkan dalam dan sebagai persyaratan dan tata cara pendaftaran bakal calon anggota dpd. uud menegaskan bahwa anggota dpd dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ketentuan normatif seperti ini jelas masih menimbulkan dua penafsiran. pertama, setiap provinsi seperti yang dimaksud ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah struktur organisasi pemerintah daerah, dan kedua, setiap propinsi dapat juga ditafsirkan sebagai daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam pemilu. munculnya dua penafsiran ini disebabkan, karena uud hasil amandemen sudah tidak menyertakan lagi penjelasan sebagaimana uud sebelum amandemen. pada hakikatnya, sifat uud setelah amandemen adalah konstitusi tertulis. artinya norma norma hukum yang menjadi substansi konstitusi telah secara tersurat (tidak tersirat) dicantumkan dalam ketentuan konstitusi. hal ini berbeda dengan uud sebelum amandemen yang mengakui adanya convention constitutions (kebiasaan ketatanegaraan) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum. dalam kondisi yang seperti inilah keberadaan mahkamah konstitusi mk) menjadi sangat penting dalam kerangka penafsiran konstitusi tertulis. norma yang tercantum dalam uud tersebut pada hakikatnya tidaklah berdiri sendiri. norma ini terkaiengan demikian, jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan anggota dpd dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum seharusnya ditafsirkan oleh yakni provinsi sebagai struktur pemerintahan daerah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan normatif uud oleh sebab itu norma domisili yang belum dicantumkan dalam persyaratan dan pemilu jelas melanggar norma konstitusi dan harus berani memberikan putusan judicial review yakni persyaratan calon anggota dpd diubah karena melanggar norma konstitusi.etentuan normatif ini dalam pelaksanaannya jelas menyisakan sebuah pertanyaan, yakni dalam bentuk apakah kedaulatan rakyat tersebut akan diimplementasikan. sejak pemilu tahun implementasi kedaulatan rakyat telah diterjemahkan dalam (tiga) model pemilu, yakni: implementasi kedaulatan rakyat bidang politik dilakukan melalui pemilu anggota dpr yang berasal dari partai politik. implementasi kedaulatan rakyat bidang kepentingan yang berdimensi kedaerahan dilakukan melalui pemilu anggota dpd yang berasal dari perseorangan dan mewakili masing masing daerah (provinsi). implementasi kedaulatan rakyat bidang pemerintahan dilakukan melalui pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. jika diperhatikan lebih seksama, maka nampak jelas bahwa (dua) model pemilu, yakni pemilu anggota dpr dan pemilihan presiden dan wakil presiden telah mengakomodasi kepentingan politik rakyat yang diartikulasikan oleh partai politik dengan mengajukan calon calonnya. sementara (satu) model pemilu, yakni pemilu anggota dpd mengakomodasi kepentingan yang berdimensi kedaerahan dalam konteks kebijakan nasional. oleh sebab itulah, dalam pemilu anggota dpd norma domisili (bukan norma partai politik) menjadi penting untuk dimasukkan sebagai salah satu ketentuan persyaratan pencalonan anggota dpd dalam pemilu. uud menegaskan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan. kata perseorangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini secara terminologi harus dimaknai sebagai individu yang mandiri dan tidak terikat oleh kepentingan golongan maupun afiliasi politik tertentu. hal ini berarti secara konstitusional, persyaratan pemilu anggota dpd seharusnya juga memuat norma perseorangan yang non partai politik. salah satu persyaratan bagi peserta pemilu untuk memilih anggota dpd yang sifatnya perseorangan adalah. kalimat kunci dalam persyaratan tersebut adalah'. persoalannya yang terkandung dalam kalimat kunci tersebut adalah apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu? penjelasan ketentuan ini menyatakan cukup jelas . angkacermati pengertian tersebut menunjukkan bahwa organisasi parpol dibentuk memperjuangkan dan membela terlebih dahulu kepentingan politik anggota, disusul memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, baru kemudian memperjuangkan kepentingan politik bangsa dan negara. rumusan seperti ini memberikan penguatan secara yuridis bahwa partai politik memang hanya mementingkan kelompok dan anggota anggotanya. ditinjau dari aspek legal drafting, tidak dicantumkannya norma domisili dan non partai politik dalam persyaratan peserta pemilu serta tata cara pendaftaran bakal calon anggota dpd merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan asas asas peraturan perundang undangan yang baik. dikatakan melanggar konstitusi karena tidak sinkron dengan uud yang menegaskan bahwa anggota dpd dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan uud yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan. sedangkan dikatakan melanggar asas asas perundang undangan yang baik, karena dengan tidak dicantumkannya secara tegas persyaratan tersebut menunjukkan bahwa asas kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan dan kepastian hukum belum terpenuhi. keterangan ahli badrul falak, sh., sc. keterwakilan daerah dan perekrutannya keterwakilan daerah, dengan jumlah wakil majemuk, bukanlah konsep baru dalam sejarah uud praamandemen menentukan:., yang kemudian dijelaskan: maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis sehingga majelis itu akan betul betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. bangsa indonesia pernah mengalami sistem perekrutan wakil daerah, ketika gubernur provinsi otomatis menjadi utusan daerah. saat ini, setelah amandemen uud melembagakan utusan daerah dalam dpd dan memasukkan ketentuan tentang pemilihan umum pemilu), sebetulnya uud tidak mengatur sistem pemilu bagi dpr dan dpd uud maupun syarat kualitatif calon anggota dpr maupun dpd. meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan konstitusional terkait sistem pemilu dpd, terutama tentang asal dan jumlah anggota dpd, peserta pemilu dpd, dan sifat pemilu. mpr terdiri atas anggota anggota dpr dan dpd yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang uud anggota dpd dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu uud terdapat beberapa norma sini: anggota dpd dipilih, pemilihan umum, asal calon anggota dpd yaitu provinsi. asal calon anggota dpd bukanlah dikhususkan dari desa, kabupaten atau kota, ibukota provinsi (apa lagi luar negeri). anggota dpd dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota dpd itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dpr uud ketentuan ini mengenai: daerah yang diwakili anggota dpd yaitu provinsi, kesetaraan keterwakilan provinsi (equality regional representation) dengan mengabaikan jumlah penduduk dan luas provinsi, serta keseluruhan jumlah anggota dpd tidak lebih dari sepertiga anggota dpr. dan menunjukkan, provinsi berhak atas keterwakilan dpd dan anggota dpd berangkat dari dan atau berasal dari provinsi. berarti, rakyat provinsi tersebut memilih kepala daerah, anggota dprd dari partai politik, wakil dpd dan anggota dpr dari partai politik. peserta pemilu untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan uud sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota dpr dan anggota dprd adalah partai politik uud ketentuan ini membedakan subjek hukum (langsung) peserta pemilu yaitu orang untuk pemilu dpd dan badan lembaga. perbedaan subjek ini berimplikasi pada desain sistem pemilu. pemilu dpd harus pula bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil uud sejumlah ketentuan konstitusional penting tentang pemilihan anggota dpd serta dpr dan dprd atas belum cukup menggambarkan sistem pemilu yang digunakan. desain kelembagaan (institutional design) untuk pemilu pemilu lembaga perwakilan (parliamentary elections) ditentukan luar konstitusi, yang harus tetap sesuai (kongruen) dengan ketentuan ketentuan konstitusi. ketentuan dasar dalam konstitusi tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut uud 1945j. banyak hal yang dapat diatur lebih lanjut, misalnya: anggota dpd dipilih melalui pemilu (bukan ditunjuk): dipilih langsung oleh rakyat atau tak langsung (oleh kelompok pemilih, oleh dprd provinsi, atau oleh dprd kabupaten kota), anggota dpd dari setiap provinsi: apa dan bagaimana relasi calon dengan provinsi yang diwakilinya, misalnya lahir dan pernah mengabdi bekerja provinsi yang diwakili atau cukup bertempat tinggal selama masa tertentu: anggota dpd dari setiap provinsi berjumlah sama: satu, dua atau berapa pun dari tiap provinsi, tetapi jumlah anggota dpd tidak lebih dari (satu pertiga) jumlah anggota dpr. daerah pemilihan (electoral boundary district): batas administratif pemilihan untuk suatu pencalonan, yang dapat seluas provinsi (provinsi sebagai satu daerah pemilihan) atau hanya bagian bagian provinsi (suatu provinsi dibagi dalam beberapa daerah pemilihan), dapat pula seluas kabupaten kota atau bagian bagiannya. pilihan mengenai daerah pemilihan yang dipadukan dengan cara memilih akan menghasilkan sistem pemilu yang berbeda. perseorangan sebagai peserta pemilu anggota dpd: seberapa bersedekah perseorangan pemilu dpd (perseorangan, tidak berkelompok dalam parpol) dari partai politik peserta pemilu dpr atau dari perseorangan dalam daftar parpol peserta pemilu dpr (perseorangan yang berkelompok dalam parpol, memiliki kartu anggota, bahkan pengurus). konsekuensi sistem pemilu: penggantian antarwaktu anggota dpd dapat dilakukan melalui pemilu provinsi yang mengalami kekosongan wakil (bukan hanya diganti oleh peringkat berikut dalam daftar pemilu dpd untuk provinsi yang bersangkutan), sedangkan paw anggota dpr dan anggota dprd dapat diambilkan dari daftar caleg dari partai yang mengalami kekosongan (dalam hal pemilu menggunakan list system) atau melalui pemilu sela (dalam hal pemilu menggunakan sistem distrik atau plurality majority principle). il. pemilu uud menentukan bahwa peserta pemilu dpd adalah perseorangan dari provinsi. pola hubungan (negatif maupun positif) antara calon anggota dpd dengan parpol peserta pemilu dpr maupun dengan provinsi masih memerlukan pengaturan. saat ini system pemilu dpr dan dpd ditentukan dan dirumuskan secara padat nomor tahun sebagai berikutsistem pemilihan yang berlaku pada perekrutan anggota dpd berbeda dari perekrutan anggota dpr dan dprd. pemilu menentukan, misalnya, perseorangan bakal calon anggota dpr dan dprd harus menjadi anggota parpol peserta pemilu huruf nj) yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota' parpol peserta pemilu huruf il, karena peserta pemilu dpr dan dprd adalah partai politik. perseorangan bakal calon anggota dpr pun akan diseleksi oleh parpol menurut mekanisme demokrasi internal parpol selengkapnya syarat bakan calon anggota dpr dan dpd ditentukan dalam: bertempat tinggal wilayah negara kesatuan republik indonesia, penjelasan: yang dimaksud dengan "bertempat tinggal wilayah negara kesatuan republik indonesia"npol peserta pemilu, oo. dicalonkan hanya (satu) lembaga perwakilan, dicalonkan hanya (satu) daerah pemilihan, dan syarat peserta pemilu anggota dpd diatur sama pada bab iii bagian ketiga), dengan perbedaan bahwa perseorangan peserta pemilu dpd mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan (huruf p). tata cara pendaftaran bakal calon anggota dpd dalam pemilu diatur pada bab viii bagian ketujuh), yang serupa dengan pemilu sebagai berikutn calon anggota sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan: dst. sama dengan dpr, dprd. syarat domisili calon anggota dpd sengaja tidak dikaitkan dengan provinsi misalnya seperti pasar pemilu melainkan dirumuskan secara umum pada huruf tersebut atas. dalam penjelasan hurufpadahal menyatakan, anggota dpd dipilih dari setiap provinsi . dan menyatakan, anggota dpd dari setiap provinsi jumlahnya sama . syarat domisili calon anggota dpr dan dpd pun dirumuskan sama pada huruf dan dalam penjelasannyakonstruksi mengenai domisili calon anggota dpd ini semakin mengaburkan dan mencederai sistem pemilu anggota dpd maupun watak representasi politik yang diemban dpd. penjelasannya membolehkan domisili luar indonesia (dan berimplikasi hanya memberi keistimewaan kepada mereka yang berdomisili gedung perwakilan ri). untuk apa daerah daerah luar negeri milik negara yang bersangkutan, tetapi didiami hanya oleh ratusan atau ribuan wni itu, diwakili dpd? bagaimana mengukur dukungan yang harus diperoleh dari wni penduduk negara setempat serta akan dimasukkan pada provinsi mana dan berapa provinsi? syarat bukan parpol tidak dicantumkan dalam redaksi pemilu sehingga membuka peluang pengurus parpol mengikuti pemilu dpd, sedangkan perseorangan non parpol tidak dapat menjadi anggota dpr karena terhalang muka. ketiadaan syarat bukan parpol ini mengakibatkan fairness untuk perseorangan nonpartai yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota dpd, maupun anggota dpd yang telah diharuskan untuk non partisan sejak akhir tahun dan ingin mencalonkan kembali dalam pemilu dpd perseorangan non partai akan sulit, mungkin sama sekali tertutup peluangnya, untuk diikutkan dalam party list bagi pencalonan anggota dpr dan dprd dengan persyaratan menurut pemilu tersebut muka. parpol pendukung calon pun akan menerima risiko politik internal karena pengurus dan atau kadernya ingin menjadi anggota dpd. kesimpulan terhadap konstruksi dan pemilu pertama, tindakan lembaga pengambil keputusan pemilu tidak mengatur syarat domisili provinsi dan syarat nonparpol bagi calon anggota dpd telah menghasilkan konstruksi yang tidak sesuai (incongruent) dengan sistem pemilu anggota dpd, viz a viz sistem pemilu anggota dpr dan dprd, yang dikehendaki dalam uud dan telah dibahas depan. penghapusan bukan sekedar karena kedua hal itu tidak dicantumkan (tidak dituliskan) dalam pemilu melainkan juga karena pemilu mencabut pemilu yang notabene mengatur kedua hal dimaksud nomor tahun tentang pemilu). kedua, konstruksi huruf dan penjelasannya lebih mengacaukan pengertian domisili bagi calon anggota dpd, karena menjauhkan calon dari daerah yang diwakili dan memperluas keterwakilan daerah (dhi. provinsi) hingga luar negeri. pengertian domisili bakal calon anggota dpr dan dprd, pada huruf juga patut dipertanyakan kecepatannya: meskipun tepat untuk pemegang hak pilih. ketiga, konstruksi dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat daerah untuk memiliki dua macam sistem keterwakilan tingkat nasional, dari sumber keanggotaan yang berbeda, dan direkrut melalui cara yang berbeda yaitu sistem pemilu anggota dpd dan sistem pemilu anggota dpr . keempat, konstruksi kedua juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi perseorangan non partai yang hanya berpeluang langsung untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd dari suatu provinsi, dan tidak berpeluang langsung untuk dicalonkan sebagai anggota dpr melalui parpol tanpa memiliki kta parpol yang disyaratkan oleh huruf pemilu kelima, konstruksi juncto pemilu belum sesuai (incongruent) dengan sistem pemilu anggota dpd yang beberapa ketentuan pokoknya sudah dimuat dalam uud viz a viz sistem pemilu anggota dpr dan dprd. keenam, karena itu diperlukan aturan seperti pemilu bahwa calonsyarat bagi calon anggota dpd tersebut pemilu bersesuaian (kongruen) pula dengan keharusan anggota dpd, sebagai berikutnama darmawan, m.m. kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir jakarta, juli agama katolik pekerjaan penulis buku tempat tinggal jalan atau dalam ii bandung jawa barat. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada fatahillah, s.h.; fx. teguh darmawan, s.h.; margaret gita darmawan, s.h.; dan rachmat baja, s.h., ll.m. semuanya adalah para advokat, yang berdomisili hukum jalan setiabudi gang nomor 10a, setiabudi, jakarta selatan, baik secara bersama sama ataupun sendiri sendiri bertindak selaku kuasa hukum pemohon. selanjutnya disebut sebagai pemohon pemohon perkara nomor puu viii nama muhammad chain afifullah, pi., maia kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir pekalongan, juni agama islam; disebut sebagai pemohon nama adel setiawan kewarganegaraan warga negara indonesia tempat tanggal lahir lampung, desember agama islam pekerjaan mahasiswa dan pengurus hmi mpo alamat jalan kawasaki vii nomor rt rw kawasaki, cempaka putih, jakarta pusat; disebut sebagai pemohon ii; nama eva irma muzdalifah kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir sukabumi, juni agama islam pekerjaan mahasiswa dan ketua umum hmi mpo cabang jakarta alamat jalan sukabumi cianjur, kampung cikalong, rt rw kelurahan langen sari, kecamatan sukaraja, kabupaten sukabumi; disebut sebagai pemohon iii; nama syahrial akbar dalimunthe kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir bogor, desember agama islam pekerjaan mahasiswa dan ketua umum hmi mpo cabang bogor alamat jalan dewa nomor rt rw kelurahan harjamukti, kecamatan manggis, kota depok disebut sebagai pemohon iv; nama mujahidin dahlan kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir kediri, mei agama islam pekerjaan penulis alamat kembaran tamantirto, kasihan, bantul, daerah istimewa yogyakarta disebut sebagai pemohon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa khusus kepada gatot goes, s.h.; wakil kamal, s.h., m.h.; ardi santo, s.h.; guntur, s.h.; hasty kamala nigrum, s.h.: muhammad muhyiddin, hi.; teguh nugroho, s.h.; emir zullarwan pohan, s.h.; mulyadi phillips, s.h., si.; elly suhartono, s.h.; achmad ilyas, s.h.; dan ridwan, hi. kesemuanya adalah advokat dan pengacara publik yang tergabung dalam tim advokasi kebebasan berekspresi dan berpendapat hmi mpo (takbir hmi mpo) yang memilih domisili hukum pohan goes law office, gedung arthaloka lantai suite jalan jenderal sudirman kavara pemohon ii; pemohon perkara nomor puu viii institut sejarah sosial indonesia isi), yaitu organisasi non pemerintah yang didirikan jakarta pada tanggal november dan diresmikan sebagai badan hukum berbentuk yayasan jakarta berdasarkan akta notaris andy widianto, s.h, nomor tanggal juni berkedudukan jalan terbang raya nomor rt rw batu ampar, kramat jati, jakarta timur dalam hal ini diwakili oleh: nama gusti agung ayu ratih, m.a kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir denpasar, maret pekerjaan ketua pengurus institut sejarah sosial indonesia; alamat jalan batu kramat nomor rt rw batu ampar, kramat jati, jakarta timur nama rhoma dwi aria yulianto kewarganegaraan indonesia tempat tanggal lahir kulon progo, juli pekerjaan karyawan swasta, peneliti, dan penulis buku alamat peran rt rw desa maguwoharjo, kecamatan depok, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta; berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa khusus kepada taufik bahari, s.h., hum.; ll.m.; nursyahbani katjasungkana, s.h.; nurkholis hid, s.h.; feb honesta, s.h.; kasus ahmad bs, s.h.; wahyu bagian, hi.; indriaswati dyah s.h., ll.m.; ali nursahid, s.h.i.; wahyudi djafar, s.h.; romi leo rinaldo, s.h.; fahri pertama, s.h.; chrisbiantoro, s.h.; kesatria hutabarat, s.h., m.a.; tomy albert tobing, s.h.; muhamad issue, s.h.i.; answer styannes, s.h.; hendrayana, s.h.; sholeh ali, s.h.; sri suparyati, s.h., ll.m.; rinto tri hasbro, s.h.; alghiffari aqsa, s.h.; yati andriana, s.h.; fransisca, s.h.; nur annisa rizki s.h.; mirza roy pizza, s.h., m.h.; dan ikana indah s.h. kesemuanya adalah advokat dan pekerja bantuan hukum, yang tergabung dalam tim advokasi tolak pelarangan buku yang memilih domisili hukum jalan diponegoro nomoremohon iii; seluruhnya disebut sebagai para pemohon; membaca permohonan dari para pemohon; mendengar keterangan dari para pemohon; mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pemerintah; membaca keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia; mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait kejaksaan agung republik indonesia); mendengar keterangan ahli serta para saksi dari para pemohon; memeriksa bukti bukti dari para pemohon; membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon;registrasi pada tanggal februari dengan nomor puu viii yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada, tanggal februari untuk parmaret kemudian untuk pemohon iiiapril menguraikan hal hal sebagai berikut: permohonan pemohon kewenangan mahkamah konstitusi mengacu pada uud juncto huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk) bukti dinyatakan kewenangan mahkamah konstitusi mkbukti pmk menyatakan: permohonan pengujian meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil .:huruf kejaksaan dan sensor buku terhadap uud ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon ii. syarat syarat terpenuhinya kedudukan hukum (legal standingpenjelasan uu mk. kerugian secara konstitusional tersebut adalah kerugian yang dideritanya sendiri bukan pihak lain, dan pemohon termasuk dalam salah satu kelompok yang digolongkan mkbuku yang ditulis oleh pemohon dilarang oleh kejaksaan berdasarkan bagian dari kejaksaan dan sensor buku. seandainya bagian dari kejaksaan dan sensor buku tersebut tidak ada, maka pemohon tidak akan mengalami kerugian yang mendera hak konstitusional yang dimilikinya.salah satu buku yang ditulis pemohon berjudul enam jalan menuju tuhan termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan kejaksaan yang mendasarkan pada huruf kejaksaan juncto sensor buku dan sensor buku. jadi kerugian hak konstitusional tersebut jelas diderita sendiri oleh pemohon, yang mana sebagai penulis buku, pelarangan salah satu buku pemohon jelas merugikan hak hak konstitusional pemohon. hak hak yang dirugikan tersebut akan dibahasbermukim bandung dan memiliki ktp bandung, maka pemohon termasuk dalam pengelompokan yang terdapat pada yaitu tergolong dalam perorangan warga negara indonesia. bahwa berdasarkan uraian atas terlihat bahwa pemohon, darmawan, mmiii. alasan alasan permohonan pengujian huruf kejaksaan dan serta sensor buku iii. latar belakang peristiwa kerugian hak konstitusional ini mulai terjadi menjelang pergantian tahun pemohon membaca media informasi online bahwa salah satu buku yang ditulis pemohon berjudul enam jalan menuju tuhan termasuk salah satu dari lima buku yang dilarang peredaran dan penggandaan cetakannya oleh jaksa agung. berdasarkan kunjungan kejaksaan agung republik indonesia bilangan blok diketahui bahwa buku yang ditulis pemohon dinyatakan dilarang untuk diedarkan maupun digandakan berdasarkanjalan atau dalam ii bandung perwakilan jakarta: jalan kayumanis vii nomor jakarta timur pencetak pt. karyamanunggal thomas bandung seluruh indonesia keputusan sensor buku oleh jaksa agung) bukti iii. kerugian hak hak konstitusional pemohon hak konstitusional sendiri didefinisikan olehii. berdasarkan uudpemohon melihat bahwa berdasarkan uud ini, negara menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. meski dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang undang. pengaturan tersebut antara lain bertujuan untuk menciptakan harmonisasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum yang demokratis. selain itu juga bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan secara proporsional mempertimbangkan faktor moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam kerangka negara dan masyarakat demokratis. tetapi. huruf kejaksaan menyatakan: dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, pengawasan peredaran barang cetakan . penjelasanyang dimaksud dengan turut menyelenggarakan.sensor bukuai tersebut terlihakewenangan preventif itu telah merugikan hak pemohon dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. hal ini karena kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang,. peredaran buku enam jalan menuju tuhan adalah salah satu korban dari kewenangan tersebut, yang antara lain dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. kewenangan preventif ini rambu agar kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yang ada uud prediksi yang memperkirakan keresahan dapat timbul masyarakat akibat peredaran buku tersebut, tidak serta merta menjadi alasan pembesar untuk merugikan hak konstitusional pemohon. kewenangan preventif untuk meramal tersebut jelas menyebabkan terjadinya monopoli interpretasi dalam mengkategorikan suatu hal berpotensi menimbulkan keresahan. jika prancis memiliki louis xvi sebagai raja otoriter pada masanya, dengan tangkapannya yang terkenal yaitu l etat moi (negara adalah saya), maka era reformasi ini indonesia memiliki louis xvi versi indonesia, yaitu kejaksaan beserta instansi instansi pemerintah yang duduk dalam clearing house. hanya atas dasar ramalan louis xvi versi indonesia ini, maka hak hak konstitusional pemohon dan empat penulis lain yang dilindungi uud menjadi dirugikan. kewenangan preventif untuk meramal ini adalah kewenangan tak terbatas. ketiadaan batasan tersebut karena sepanjang sudah dikoordinasikan dengan dan melibatkan instansi instansi terkait, dan sepanjang termasuk dalam konteks membantu, turut serta atau bekerja sama, maka kewenangan tersebut adalah sah secara hukum. sehingga kewenangan tersebut menimbulkan terjadinya kesewenang wenangan, khususnya serta sensor buku yang lebih mengutamakan kecepatan dalam bertindak dan tidak mencermati apakah kewenangan itu bertentangan atau tidak dengan norma norma dalam uud selain itudipandang dapat membahayakan jalannya revolusi. masa revolusi tentu berbeda dengan masa reformasi, yang mana hukum era revolusi menjadi alat dalam mencapai maksud dan tujuan revolusi yang tidak memperhatikan hak hak asasi warga negara. sedangkan hukum pada era reformasi disesuaikan untuk menjunjung harkat dan martabat warga negara. tidak adanya kewajiban untujika dicermati secara mendalam, kebersamaan kejaksaan dengan instansi instansi lain tersebut, menjelma menjadi gurita sensor buku, yang melalui format clearing house telah mengekang kemerdekaan berpendapat. hal ini karena nasib tetap beredar atau tidaknya suatu buku sepenuhnya tergantung pada kemurahan hati gurita sensor buku tersebut dalam memberikan penilaian yang bersifat prediktif atau ramalan tersebut. jadi jelas sumber masalah terletak pada kewenangan itu sendiri, bukan pelaksanaan atas kewenangan. pelaksanaan kewenangan sifatnya kasuistis yang pada setiap kasus dapat saja berbeda beda. jika pada hulu sungai utama terdapat tumpahan oli, maka air yang mengalir dari sumber tersebut juga teraliri tumpahan oli. berbeda halnya ketika tumpahan oli hanya terdapat pada salah satu anak sungai, maka hulu sungai utama dan anak sungai yang lain tidak akan teraliri tumpahan oli tersebut. kalau forum penyelesaian atas pelaksanaan kewenangan adalah pengadilan tata usaha negara, yang putusannya hanya menyangkut pada produk dari pelaksanaan kewenangan itu. produk atas pelaksanaan kewenangan tersebut dalam konteks permohonan ini, yaitu mencabut keputusan sensor buku oleh jaksa agung sekiranya gugatan dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara. tetapi jelas sumber kewenangan tetap ada sehingga kejaksaan dan atau instansi instansi pemerintah lainnya tetap dapat melakukan sensor buku dikemudian hari. sedangkan kalau hendak menyelesaikan secara tuntas, sumber permasalahan yang harus ditangani. oleh karena sumber masalah terletak pada sumber kewenangannya yaitu huruf kejaksaan dan serta sensor buku, maka forum untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan dalam rangka mencegah terjadinya penyensoran buku dikemudian hari terhadap pemohon dan atau penulis lain adalah mahkamah konstitusi. oleh karena itu, yang menjadi sumber kewenangan untuk melakukan sensor buku harus diamankan oleh mahkamah konstitusi untuk menghindari pemanfaatan tersebut dikemudian hari oleh kejaksaan dan atau instansi instansi pemerintah lainnya. jadi keberadaan huruf kejaksaantetap terjadinya prinsip negara hukum yang demokratis, melainkan merupakan kewenangan suka suka untuk menyensor buku. kewenangan suka suka ini bukan lah menjaga dan menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain. tetapi kewenangan ini telah dan akan terus menginjak injak pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, khususnya untuk kemerdekaan berpendapat dalam menulis buku. hal ini karena kemerdekaan berpendapat menjadi sangat tergantung pada gurita sensor buku tersebut yang memiliki kewenangan preventif dengan mengatasnamakan ketertiban dan ketentraman umum. iii. berdasarkan dikaitkan dengan uuderkaitan dengan permohonan ini, pemohon melihat bahwa setiap orang termasuk pemohon,konteks permohonan ini, buku merupakan hasil pengolahan informasi oleh penulis. tentu pengolahan tersebut dengan tetap mencantumkan sumber data yang dijadikan bahan olahan dalam proses pembuatan buku tersebut. input pengolahan selain dari data yang diperoleh, tersimpan maupun dari hasil atas pencarian data juga pemikiran penulis atas data tersebut yang menghasilkan output berbentuk bukuberdasarkan huruf kejaksaan juncto sensor buku, jelas penulis tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya secara utuh. hal ini karena pemohon berada dalam kondisi tidak dapat terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia. pada tahap ini penulis juga tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, untuk secara merdeka mengeluarkan pikiran secara tertulis, sebagaimana terdapat pada uud hal initanpa adanya penyitaan pun, hak konstitusional penulis sebagaimana terdapat dalam norma pada uud dan norma pada uud telah dirugikan karena keberadaan larangan peredaran buku. tetapi kerugian konstitusional ini akan semakin massif, sekiranya kejaksaan melakukan penyitaan atas buku buku yang merupakan pelanggaran atas hak milik pribadi yang akan dibahas bagian lain pada permohonan ini. iii.ni merefleksikan bahwa hak atas hukum yang adil adalah hak setiap orang. hak tersebut harus diakui, dijamin, dilindungi dan dipastikan menjadi milik setiap orang. sangat disayangkan bahwa huruf kejaksaan dan serta sensor buku jelas jelas bukanlah merupakan hukum yang adil. hal ini karena secara jelas tersebut bukan lah norma norma hukum yang bersifat adil, melainkan norma norma hukum otoriter. hal ini terlihat dari kandungan makna tersebut yang tidak menyiratkan dan atau menyiratkan urgensi adanya hukum yang adil, yang menyertai norma norma dalam tersebut, seperti tidak adanya hak bagi orang orang yang terkena dampak baik langsung dan atau tidak langsung untuk melindungi dan mempertahankan hak haknya yang diatur dalam uud iii. berdasarkan dikaitkan dengan uud hak atas hukum yang adil sesuai uud juga patut diperhatikan dalam melindungi hak milik pribadi sebagaimana diatur uudandainya hak atas hak milik pribadi hendak diambil alih, sepatutnya pengambilalihan tersebut tidak dilakukan secara sewenang wenang dan hukum yang diberlakukan terkait dengan pengambilalihan tersebut sepatutnya adalah hukum yang adil. tetapi ancaman hukuman yang diatur dan sensor buku terhadap yang menyimpan dan memiliki buku jelas merupakan kesewenang wenangan yang berpayungkan aturan hukum yang tidak adil. hal ini karena pengambilalihan (yang dalam konteks permohonan ini sebenarnya adalah perampasan) hak milik atas buku, khususnya hak untuk memiliki baik untuk disimpan dan atau diedarkan tersebut, dapat dilaksanakan tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan buku tersebut dan ketiadaan kompensasi atas perampasan hak milik tersebut. ketiadaan putusan pengadilan dan tanpa adanya kompensasi sekiranya terjadi penyitaan merupakan refleksi atas perampasan hak milik secara otoriter. selain itu ketiadaan hukum yang adil juga terlihat dalam sensor buku khususnya pada pelarangan buku dan perampasan hak milik atas buku karena tiadanya sarana atau hak yang diberikan diatur dalam sensor buku untuk melindungi hak sebagai penulis dan atau pemilik buku. jadi jelas sensor buku tidak melindungi bahkan merampas hak atas hak milik yang dimiliki setiap warga negara dan tidak memberikan warga negara hak untuk mendapatkan hukum yang adil hadapan hukum. iii. tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi manusia berdasarkan uud jika melihat hal hal yang diulas atas, lalu siapa yang harus menjaga hak hak tersebut agar dapat diterima oleh setiap orang? tentu saja negara melalui pemerintah yang harus menjaga agar setiap orang mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. hal ini dapat dilihat darpatutnya huruf kejaksaan dan serta sensor buku bahkan seharusnya seluruh dalam sensor buku tidak lah layak untuk tetap berlaku karena akan menghambat pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi hak hak warganya. iii. pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan uud pemohon pun sepenuhnya menyadari bahwa hak konstitusional tidak edarnya sebuah buku tidak akan menyebabkan berkurangnya hak dan kebebasan orang lain. hal ini karena setiap orang memiliki kehendak bebas (freewill) untuk membeli atau tidak atas buku tersebut. seandainya dibeli pun tidak lah mewajibkan setiap orang yang membelinya untuk membaca buku terkait. tetapi pelarangan peredaran buku dengan alasan dapat mengganggu ketertiban umum, jelas telah mengurangi hak penulis untuk menyatakan pendapatnya. pelarangan peredaran buku enam jalan menuju tuhan jelas bukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, melainkan telah mengebiri hak penulis untuk mengeluarkan pendapat melalui buku, sehingga pelarangan tersebut secara jelas melanggar uud ketika buku enam jalan menuju tuhan dibahas depan khalayak ramai, pembahasan secara terbuka dilakukan dalam ruang lingkup akademisi, yang mana diskusi terjadi dalam bentuk tukar pendapat yang konstruktif. pembahasan ini tepatnya dilaksanakan pada tanggal desember dalam suatu diskusi terbuka dan bedah buku bertempat auditorium nurcholish madjid universitas paramadina, yang mana diskusi ini merupakan diskusi umum untuk berinteraksi dengan warga masyarakat yang berminat. seminar tersebut diabadikan secara ringkas yang terdapat dalam bentuk cakram disk bukti sehingga pemohon pun menyadari dalam melaksanakan hak hak konstitusionalnya juga harus memperhatikan uud sedangkan huruf kejaksaan dan serta sensor buku, jelas tidak berperan untuk membatasi sebagaimana dimaksud uud tersebut, melainkan lebih ditujukan untuk mengekang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. sudah sepatutnya tersebut tidak lagi berlaku dalam suatu negara hukum yang demokratis. jadi sebenarnya terlihat jelas bahwa hak konstitusional pemohon untuk bebas mengeluarkan pendapat, meski pun dilaksanakan secara bertanggung jawab, tidak lah dapat menghalangi kejaksaan untuk melanggar hak hak tersebut. hal ini karena selama hukum yang dijadikan dasar kewenangan adalah hukum yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat secara tertulis, pelanggaran hak hak konstitusional pemohon dan warga negara lainnya yang berprofesi sebagai penulis buku akan terus dilanggarhuruf kejaksaan dan serta sensor buku, khususnya terkait dengan hak hak konstitusional pemohon yang terdapat pada dan uud pemberlakuan huruf kejaksaan dan serta sensor buku, jelas jelas bukanlah pengaturan lebih lanjut atas dan atau untuk mencapai hal hal yang diatur dan uudemohon, serta agar pelarangan buku ini tidak menjadi contoh, yang akan dilanjutkan oleh kejaksaan dan dapat ditiru oleh instansi instansi pemerintah lainnya dikemudian hari, yang dapat menyebabkan semakin banyaknya orang yang hak hak konstitusionalnya menjadi dirugikan, sudah kiranya untuk huruf kejaksaan yang berbunyi, pengawasan peredaran barang ce: sensor bukukonstitusi juncto. huruf nomor tahun tentang kejaksaan yang menyatakan, pengawasan barang cetakan , dinyatakan bertentangan dengan uud menyatakan bahwa materi muatan huruf nomor tahun tentang kejaksaan yang menyatakan, pengawasan peredaran barang cetakan;berbunyi.i fotokopi undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia; bukti p.i fotokopi undang undang nomor pnas tentang barang barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum; bukti p.i fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti p.i fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi; bukti p.i fotokopi peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam pengujian undang undang; bukti p.i fotokopiian atau dalam ii bandung perwakilan jakarta, jalan kayumanis vii nomor jakarta timur pencetak pt. karya manunggal thomas bandung seluruh indonesia; bukti p.i buku enam jalan menuju tuhan oleh darmawan, mm; bukti p.i cakram disk berisi rekaman audio visual yang secara ringkas merekam jalannya diskusi terbuka dan bedah buku enam jalan menuju tuhan, karya darmawan mm, pada hari tanggal sabtu, desember tempat auditorium nurcholish madjid, universitas paramadina, waktu wib; bukti p.selain itu, pemohon mengajukan (tiga) orang saksi bernama hartono wignjowijoto; pramudi suharyo, dan drs. leonardo rimba, mba, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal april sebagai berikut: saksi hartono wignjowijoto bahwa sejak rezim reformasi lengsernya soeharto, saksi melihat kehidupan kita ini makin semrawut. banyak para pejabat tinggi yang sudah tidak menjabat lagi, penulis buku mengatakan bagaimana hebatnya waktu mereka masih menjabat. karena pejabat pada waktu menjabat mereka termenung wondering dan kalau ada masalah mereka membuat tim. namun setelah tidak menjabat mereka menepuk dadanya, dengan menulis buku bagaimana hebatnya sewaktu mereka masih menjabat. bahwa sayangnya buku buku yang telah ditulis dan diterbitkan oleh bangsa indonesia tersebut, tidak ada manusia indonesia yang suka membaca buku. jadi para elit politik dan ekonomi pada dasarnya tidak suka iqra padahal kita bangsa indonesia yang mengakui sebagai agama islam, dan mengaku memeluk agama islam dan tunduk kepada peraturan. bahwa penduduk kita yang terbesar keempat dunia, bahkan kita mengalami masalah nasional yaitu, pertama adalah kebodohan, kedua adalah ketertinggalan, dan yang ketiga adalah kemiskinan rohani dan jasmani. bahwa buku karangan darmawan tersebut agar ditinjau kembali ajaran ajaran agama yang tidak benar, dan juga cara mengajarkannya tidak benar. dan untuk meninjau lebih jauh maksud buku yang berjudul enam jalan menuju tuhan , bahwa saksi mengusulkan kepada universitas paramadina untuk meluncurkan buku tersebut yang dihadiri oleh para cendekiawan muda seperti murid ghazali yang menulis buku yang berjudul metodologi studi al quran dan saudara lil ghazali, bahwa lil pada waktu ceramah paramadina mengatakan abad ke ada seorang cendekiawan islam yang mengatakan bahwa al quran itu bukan kata kata tuhan seluruhnya. bahwa orang islam memiliki selera waktu lebih suka hari esok lebih baik daripada hari ini. bahwa indonesia terjadi kesemrawutan karena banyak ajaran agama yang salah, mungkin memang mental bangsa kita seperti itu, karakternya kaya tanpa kerja, agama tanpa pengorbanan, cendikiawan tanpa nurani, politik tanpa prinsip, dan atas segalanya orang indonesia, terutama elit penguasa pemerintah republik indonesia mengalami kesulitan membuat jadwal waktunya sendiri, dan suka tergesa gesa, dan suka dangkal dalam pemikirannya. bahwa pemerintah mudah terombang ambing oleh kondisi dunia yang serba berubah arah kejujuran, transparansi, dan mencari kebenaran relatif, bukan mencari kebenaran. saksi pramudi suharyo bahwa saksi belum pernah mengalami tekanan atau perampasan hak. tapi terus terang untuk mencari pembenaran dan kebenaran, memang masih menjadi kendala. kalau setiap buku yang dianggap bertentangan, melanggar ketertiban umum, dan dapat mengganggu ketertiban umum, memang saksi belum pernah mengalami hal itu. bahwa ada seorang pengarang buku yaitu elizabeth gilbert dalam bukunya eat, pray and love . dia mencari tuhan, ketiga negara. kebetulan ketiga negara itu adalah italia, india, dan indonesia. mereka merasa menemukan tuhan itu indonesia dan mereka pada waktu itu bali menemui kateter, yang ajarannya atau kepercayaannya adalah hindu, tetapi apakah kateter itu dianggap salah kalau dia memberi jalan kepada tuhan. saksi pemohon drs. leonardo rimba, mba. bahwa saksi ingat ada buku yang berjudul indonesia the raise capital oleh richard robinson , dan ada juga buku yang berjudul soeharto and his general pengarang kedua buku tersebut adalah (dua) orang australia dan keduanya kena cikal untuk tidak dapat masuk indonesia karena menulis dua buku itu. mereka tidak dapat datang indonesia karena pemerintah menerapkan cegah dan tangkal, bukunya dilarang beredar dan orangnya cegah dan ditangkap. bahwa banyak sekali yang dilarang dan tidak boleh masuk dengan alasan persatuan nasional integrasi yang sebenarnya demi kepentingan rezim. demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi kita tahu persatuan dan kesatuan itu demi kepentingan siapa, bukan demi kepentingan semua secara merata. tetapi untuk kepentingan tertentu. bahwa tahun termasuk buku buku yang dilarang. antaranya buku ilmu politik, buku ilmiah dan yang akan mengerti dan pandai adalah orang orang ilmu politik itu termasuk text book. hal itu bila terjadi dilarang bagaimana ilmuwan politik indonesia dapat tambah pintar atau tambah cerdas, sedangkan saksi sendiri belajar ilmu politik dengan buku buku teks yang dilarang, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa membaca buku yang dilarang tersebut dengan cara sembunyi sembunyi. permohonan p(selanjutnya disebut mk;pnas bukti dan terhadap uud dengan merujuk pada mk. ii. kepentingan hukum legal standing) para pemohon bahwa pemohon adalah perseorangan yang berkewarganegaraan indonesia dan ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa islam hmi) mpo yang dalam aktivitasnya membutuhkan informasi dari berbagai sumber. sumber yang paling utama berasal dari barang cetakan termasuk dalamnya buku atau hasil karya ilmiah lainnya. sumber dari buku maupun karya ilmiah lainnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan intelektual pemohon dan mengembangkan kualitas intelektual kader hmi dalam menyusun argumentasi, melakukan analisa, penelitian dan maupun memahami sebuah permasalahan. bahwa hmi mpo merupakan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk terlibat dalam pembentukan masyarakat yang diridhoi allah swt dengan salah satu cara melakukan kaderisasi mahasiswa islam melalui pelatihan, kajian literatur, penulisan buku dan aktivitas sosial lainnya. namun, dengan adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam pnas dan maka proses federasi dan pencapaian tujuan tersebut diatas yang dilakukan oleh hmi mpo mengalami hambatan pengembangan diri oleh karena kader hmi mpo tidak dapat mengakses bahan bacaan lewat barang cetakan. bahwa hak konstitusional para pemohon berupa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan diri dan lingkungan masyarakat, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dari buku buku atau barang cetakan lainnya jelas telah dilanggar. bahwa pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan adalah perorangan dan warga negara indonesia berstatus sebagai mahasiswa mahasiswi dan penulis yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan masyarakatnya oleh karena adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam pnas dan padahal hak untuk memperoleh berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam uud pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon tidak dapat secara bebas mendapatkan informasi, dimana informasi melalui barang cetakan tersebut dilarang untuk beredar. bahwa selain itu para pemohon juga dirugikan oleh karena ketentuan pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam pnas dan tidak melalui sebuah proses hukum (due process law) yang benar. ketentuan konstitusional dalam uud telah menetapadanya pemberian hak konstitusional diatas maka pelarangan dan pengawasan barang cetakan sebagaimana diatur dalam pnas dan bertentangan dengan uud bahwa pemohon adalah penulis buku lepra tak membakar buku, suara senyap lembar kebudayaan harian rakjat dan buku buku lainnya. sebagai penulis, pemohon dirugikan dengan adanya ketentuan pelarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan dalam pnas dan oleh karena pikiran dalam buku pemohon dianggap terlarang. jaminan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud terkait dengan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan mengeluarkan pendapat jelas telah dirugikan;iii.ara pemohon yang diberikan uud dan yang dirugikan oleh pnas dan huruf bahwa hak konstitusional para pemohon diberikan oleh uud yang menjamitegak. bahwa hak konstitusional para pemohon yang juga diberikan oleh uud adalahmenjadi tidak terwujud. bahwa hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh dan uud adalah hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi terhambat oleh karena adanya pelarangan dan pengawasan terhadap hasil karya pemohon dengan menggunakan pnas dan bahwa dengan demikian hak konstitusional para pemohon yang diberikan dan dijamin dalam 28f dan 28e dan uud telah dirugikan dan dilanggar olehkerugian konstitusional dan potensi kerugian bahwa para pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan mengalami kerugia. bahwa pemohon dengan adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan sebagaimana diatur dalam pnas dan tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas. penyebaran pikiran pemohon sangat penting dilakukan agar kebenaran sejarah dapat diketahui oleh generasi muda dimasa mendatang. bahwa selain itu para pemohon juga dirugikan karena proses pelarangan dan pengawasan barang cetakan tidak mengikuti proses hukum yang benar (due process law). sehingga mengakibatkan kerugian para pemohodipenuhi. selain akan menimbulkan dampak pada hilangnya hak komunikasi, informasi dan pengembangan diri, terdapat pula ancaman pidana bagi para pemohon. para pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang, terancam dikriminalisasikan dan pembedahan yang disebabkan oleh pelarangan dan pengawasan barang cetakan yang diatur dalam pnas dankejaksaan agung mendapatkan kewenangan melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan berdasarkan pada pnas dan merujuk pada ketentuan undang undang ini, kejaksaan agung telah melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, berupa buku beberapa waktu yang lalu. hal ini dapat diketahui dari siaran pers yang disampaikan oleh kejaksaan agung, yang isinya sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember kejaksaan agung republik indonesia mengeluarkan laporan tahunan terkait dengan pelarangan peredaran dan pengadaan barang cetakan yang terdiri dari (lima) buah antara lainl gerakan september dan kudeta suharto, karangan john rosa, penerjemah terdiri setiawan, penerbit institut sejarah sosial indonesia jalan pinang ranti nomor jakarta, hasta mitra jalanjalan penggalang viii nomor jakarta timurjogjakarta, desain sampul eddy susanto an siranindi yks) palu jalan jambu nomor palu sulawesi tengah seluruh indonesia. bahwa bagi mereka yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan tersebut untuk menyerahkan kepada kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri setempat. bagi yang melanggar perintah tersebut maka akan dikenai ancaman pidana hukuman sebagaimana diatur dalam undang undang nomor pnas tanggal aprilriteria pelarangan (lima) buku atas berpedoman pada adanya gangguan ketertiban umum yang harus didasarkan dengan ketertiban kehidupan masyarakat dan negara, yang diprediksikan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan serta terganggunya ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. bahwa dimasa sebelumnya berdasarkan data rekap pelarangan buku pada masa lalu yang dihimpun oleh perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi) tahun dan telah kutip oleh beberapa situs online, menjelaskan bahwasannya tindakan pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah. berikut buku buku yang dilarang pada masa orde baru: bumi manusia karya pramoedya ananta toer; anak semua bangsa karya pramoedya ananta toer, komunis dan marxist; jejak langkah karya pramoedya ananta toer, komunis dan marxist; rumah kaca karya pramoedya ananta toer, komunis dan marxist; arus balik karya pramoedya ananta toer; nyanyi sunyi seorang bisu karya pramoedya ananta toer naskah asli berjudul nyanyi tunggal seorang bisu dibuat tahun tepi kali bekasi karya pramoedya ananta toer; perburuan karya pramoedya ananta toer; keluarga gerilya karya pramoedya ananta toer; percikan revolusi karya pramoedya ananta toer; subuh karya pramoedya ananta toer; bukan pasar malam karya pramoedya ananta toer; mereka yang dilumpuhkan karya pramoedya ananta toer; cerita dari blora pramoedya ananta toer; korupsi karya pramoedya ananta toer; cerita dari jakarta karya pramoedya ananta toer; serat darmogandul; suluk gatoloco; buku putih perjuangan mahasiswa indonesia itb apakah soeharto terlibat peristiwa pki; bayang bayang pki karya institut studi arus informasi disunting stanley; madame suga; painting islam; dosa dan penebusan menurut islam dan kristen; kristus dalam injil dan quran; mujarobat ampuh; berhati hati membuat tuduhan; menyingkap sosok misionaris; sajian tuntutan tuhan pada akhir zaman; aura muhammadiyah; memoar oei tjoe tat islamic invasion karya robert more; balik jeruji besi diterbitkan yayasan kalimatullah; alkitab muqodas diterbitkan yayasan kalimatullah; kesaksian quran diterbitkan yayasan kalimatullah; dan tuanku rao karya perlindungan. sumber: dikutip dari oleh penguasa indonesia gurita cikal menyusul dikutip dari phi ketentupelarangan dan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan agung republik indonesia terhadap (lima) buku dan buku buku lainnya dengan menggunakan nomor pnas dan bahwa pelarangan dan pengawasan barang cetakan atas tidak melalui sebuah proses penegakan hukum yang benar. seharusnya pelarangan dan pengawasan barang cetakan tersebut dilakukan melalui proses penegakan hukum bukan seperti yang diatur dalamahwa sebagaimana telah diketahui, dalam suatu negara yang berdasarkan pada konstitusi dan hukum, maka warga negara dijamin untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil hadapan hukum. jaminan ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah due process law yang menurut new encyclopedia britannica, 15th edition, adalah suatu rangkaian prosedur hukum yang mengacu pada peraturan dan prinsip prinsip yang telah diadakan dalam suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak hak individu atau warga negara. bahwa dalam prakteknya, due process law berfungsi untuk menguji dan memeriksa terhadap ketepatan penggunaan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan dan penegakan hak hak warga negara. salah satu contohnya seperti dalam proses peradilan quo antara lain untuk menguji dan memeriksa ketentuan yang bertentangan dengan uud bahwa dalam due process law bentuknya adalah penegakan hukum dalam sebuah sistem peradilan. setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, maka masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindakan melawan hukum kepada lembaga penegak hukum yang telah tersedia. indonesia adalah negara yang telah menyediakan perangkat aparatur penegak hukum, yang terbagi dalam aparatur eksekutif polisi dan jaksa) dan yudikatif (hakim) untuk mengungkap permasalahan secara adil dan benar. bahwa adanya peran eksekutif dan yudikatif atas telah dibenarkan oleh montesquieu yang menyatakan bahwa dalam negara yang sangat menghormati dan menegakkan kemerdekaan, maksejalan dengan montesquieu, bahwa dalam uud telah dinyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. menurut jimmy asshiddiqie, negara hukum berarti menempatkan kehidupan berbangsa bernegara ini bawah hukum dalam mencapai kehidupan yang adil. struktur politik, ekonomi dan sosial dibangun berdasarkan perangkat hukum yang benar. oleh karena itu menurutnya, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sistem hukum harus dibangun dan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan sebagaimana mestinya. bahwa dengan demikian negara hukum berarti salah satunya adalah penegakan hukum (law enforcement) sebagaimana ditegaskan dalam uud namun faktanyajelas tidak menunjukan adanya proses penegakan hukum yang benar, dimana kejaksaan agung dapat melakukan tindakan hukum tanpa melalui sebuah proses penegakan hukum. bahwa uud yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaran peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menegaskan bahwa penegakan hukum melibatkan pula kekuasaan yudikatif untuk menilai dan memutus sebuah perbuatan. bahwa oleh karena ituelah bertentangan dengan uud karena tindakan hukum dilakukan tanpa melaluiketentuan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan agung republik indonesia untuk melarang dan mengawasi beredarnya bukuyang dijamin oleh uud bahwa menurut cloud adrian helveticus seorang filsuf perancis yang dikutip dalam buku advokasi kebebasan pers perjalanan tahun lbh pers), terbitan tahun halaman mengatakan bahwa: membatasi pers berarti menghina bangsa dan membatasi membaca buku buku tertentu, berarti menyatakan rakyat adalah orang orang bodoh atau budak . dengan demikian apa yang dinyatakan oleh cloud adrian helveticus jika dikaitkan dengan pnas dan yang memberikan kewenangan pelarangan dan pengawasan terhadap buku buku sejatinya sedang menyatakan rakyat bodoh dan secara aktif melakukan pembedahan kepada rakyat serta memposisikan rakyat harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah. bahwa sejalan dengan cloud adrian helveticus, para pemohon jelas menentang pembedahan dan pembengkakan melalui pelarangan buku. dengan adanya pelarangan buku maka para pemohon berkepentingan untuk merebut hakyang dikebiri oleh pnas dan bahwa para pemohon dalam khitan perjuangan himpunan mahasiswa islam hmi mpo) telah diuraikan tentang keharusan menggali wawasan sosial untuk mengetahui dan terlibat dalam pengembangan masyarakat dari tahun tahun dan abad abad. tujuannya tidak lain agar kader hmi mpo dapat melakukan perubahan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih maju dalam pemikiran dan lebih beradab dalam pergaulan. wawasan sosial didapat dari segala macam referensi, salah satu referensi utamanya adalah buku. bahwa dalam setiap pelatihan kader hmi mpo diwajibkan untuk senantiasa tidak membatasi diri dalam mengembangkan pemikiran. ini yang sering disebut dalam proses federasi pencapaian insan lil alba. sosok yang terbentuk kesalehannya dalam bentuk ibadah ibadah dan cerdas dalam berfikir. referensi utama pembentukan kader lil alba berasal dari barang barang cetakan. oleh karena itu jika terjadi pelarangan dan pengawasan terhadap buku buku maka keinginan untuk menciptakan insan lil alba, mana diharapkan sosok ini akan melakukan perubahan dimasyarakat dan membangun peradaban yang lebih baik menjadi terhambat. bahwa dengan demikikarena hak konstitusional para pemohon berupadengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dirugikan dan dilanggaruud bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan telah dijamin dalam uud kemerdekaan ini menurut soetandyo wignjosoebroto adalah suatu hak yang apabila tidak dipenuhi maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar dalam kualitasnya yang utuh sebagai manusia. manusia baru dapat dikatakan utuh sebagai manusia jika kebebasannya untuk berkomunikasi dan berpendapat telah terpenuhi. bahwa indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik melalui undang undang nomor tahun dalam undang undang tersebut telah dinyatakan bahwa hak hak sipil politik warga negara yang diatur dalam kovenan hak sipil dan politik telah diakui. dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang undangan dalam kaitannya dengan kebebasan yang telah jamin dalam konstitusi, terutama terhadap nomor pnas dan nomor yang mengatur tentang pelarangan dan pengawasan buku. bahwa nomor pnas dan nomor jelas sudah tidak sejalan dan harmonis lagi dengan prinsip kebebasan yang telah dianut dalam sistem hukum nasional saat sekarang. uud telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan uud yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. bahwa sehubungan dengan jaminan konstitusi terhadap pemohon dalam dan uud maka hak konstitusional pemohon untuk menulis buku berjudul lepra tak membakar buku; suara senyap lembar kebudayaan harian rakjat bersama rhoma dwi aria yulianto dimaksudkan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dan sebuah pendapat pemohon yang ditulis dengan pendekatan penulisan ilmiah. bahwa pemohon sebagai alumni dari himpunan mahasiswa islam hmi) mpo telah mendapatkan kaderisasi dari organisasi hmi untuk senantiasa mengungkap kebenaran yang dituangkan dalam pemikiran dan perbuatan. dalam bentuk pemikiran dituangkan dalam tulisan dan perbuatan dituangkan dalam lisan yang telah menjadi prinsip dalam organisasi ke hmi an. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan pnas dan hurufhak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan uud dampak dikabulkannya permohonan quoroses hukum (due process law) dalam sistem peradilan indonesia dikemudian hari dapat berjalan sesuai dengan dan berada dalam ruang lingkup pembagian kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif. tidak ada lagi undang undang terkait pelarangan dan pengawasan barang cetakan yang melampaui sebuah proses hukum yang telah dijamin dalam uud seluruh masalah yang ditimbulkan oleh barang cetakan akan dinilai melalui sebuah proses hukum yang dimulai dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. bahwsebagaimana dijamin dalam uud dapat diperoleh oleh para pemohon, termasuk juga masyarakat. para pemohon dan masyarakat memperoleh haknya untuk meningkatkan kualitas intelektual dan mengembangkan masyarakat lainnya dari berbagai sumber barang cetakan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. para pemohon dan masyarakat tanpa adanya pnas dan huruf jelas diposisikan sebagai masyarakat yang mampu memilah mana informasi melalui barang cetakan yang benar dan mana yang tidak benar. bahwa jaminan hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani serta hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam dan uud senantiasa diperoleh pemohon dan masyarakat. negara melalui pemerintah harus memberikan jaminan yang seluas luasnya bagi pemohon dan masyarakat dalam menyusun sebuah pikiran dan pendapat dalam bentuk tulisan. iv. petit berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini para pemohon memohon kepada majelis hakim;dan uudidak memiliki kekuatan hukum mengikat; memohon untuk dilakukan pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara quop.ii sampai dengan bukti p.ii sebagai berikut: bukti p.ii fotokopi penetapan presiden nomor tahun |tentang pengamanan terhadap barang barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. bukti p.ii fotokopi undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bukti p.ii fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon ii, |iii, dan surat izin mengemudi sim) pemohon bukti p.ii fotokopi anggaran dasar ad) himpunan mahasiswa islam. bukti p.ii fotokopi surat keputusan nomor a pts |tentang pengesahan susunan pengurus besar himpunan| mahasiwa islam periode |tertanggal raja juli bukti p.ii fotokopi artikel |tanggal desember dengan judul tentang pelarangan peredaran barang cetakan berupa lima buah buku bukti p.ii fotokopi artikel harian kompas tanggal januari |berjudul pengalaman tidak) melarang buku, oleh asli warman adam. bukti p.ii fotokopi artikel |http: awali.info pelarangan buku mantra| |gedi pendek. senin februari berjudul catatan awali tuhusetya tentang pelarangan buku |dan tragedi kecerdasan bangsa. bukti p.ii fotokopi khotbah perjuangan himpunan mahasiswa islam. selain itu, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu ahmad muzzaki mahasiswa), dan syarifuddin almandari aktivis mantan aktivis hmi), serta satu orang ahli yaitu dr. donny gagal asian dosen filsafat politik), yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal juni sebagai berikut; saksi ahmad muzzaki mahasiswa), buku adalah jendela ilmu belajar untuk menilai pembenaran atau tidak benar. kemauan kuat dengan fasilitas; saksi mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa terhambat dalam membaca buku sulit mendapatkan buku jogja, namun itu hanya merupakan masalah teknis penerbitan saja; saksi syarifuddin almandari aktivis mantan aktivis hmi), saksi mengalami pada kurun waktu waktu menjadi mahasiswa mengalami hambatan perkembangan ilmiah dalam akses buku hmi karya pramoedya ananta toer, buku berjudul lepra tak membakar buku, dan lain lain; larangan buku tersebut menghambat pengkaderan, sumber diskusi, keilmuan, sehingga menghambat tujuan yang ingin dicapai hmi. ahli dr. donny gagal asian dosen filsafat politik), ahli mengajukan buah argumentasi yakni: perpres nomor pnas dan undang undang nomor tahun huruf berpotensi melahirkan rezim totalitarian baru. kemunculan perpres tahun adalah konteks demokrasi terpimpin yang menuntut ketunggalan gagasan dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. orde baru memanfaatkan perangkat yuridis tersebut dengan menetapkannya dalam undang undang nomor tahun orde lama dan orde baru menginginkan sebuah rezim yang diatur oleh satu gagasan dan satu pikiran yang kebal dari segala pertanyaan dan gugatan. gagasan pancasila versi orde baru pun akhirnya memiliki musuh yang harus dikendalikan distribusi pikirannya yakni ekstrim kiri dan ekstrim kanan. meskipun kemudian ada lagi ekstrim lain lain untuk mencakup seluruh kekuatan oposisi. pikiran kedua ekstrim tersebut harus dibatasi, karena dianggap kontra terhadap pancasila versi orde baru sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. persoalannya adalah, gagasan mengenai ketertiban umum dicampuradukkan dengan kelangsungan rezim setiap gagasan yang berlawanan dengan gagasan yang menopang rezim pancasila orde baru, serta merta dihasilkan sebagai mengganggu ketertiban umum. sementara ironisnya aksi rezim dalam mengamankan kekuasaan dengan jalan kekerasan atau represif tdak pernah masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum. tafsir mengganggu ketertiban umum dan barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sepenuhnya berada pada rezim tanpa pernah disangkal atau dibantah; urgensi pembatalan perpres nomor tahun dan undang undang nomor tahun mendapatkan signifikansi. apa yang dipertaruhkan dengan mempertahankan undang undang atau produk hukum tersebut adalah demokrasi itu sendiri. risiko paling ekstrim dibubarkannya produk hukum, yakni bergantinya demokrasi sebagai sistem politik yang sudah disepakati bersama dengan totalitarianisme. ruang totaliter yang disediakan produk hukum tersebut cukup lebar, berbahaya apabila dibiarkan tanpa koreksi. kedua, prinsip yang mendasari demokrasi adalah kebisakeliruan atau fallibilism. demokrasi adalah satu satunya sistem politik yang menjamin bahwa tidak ada gagasan yang dapat serta merta diklaim sebagai absolut dan kebal gugatan. apa yang dijamin demokrasi, pertama tama bukan kesejahteraan melainkan ruang demokratis, yang mana setiap gagasan dapat disangkal oleh gagasan lain melalui jalan persuasi dan argumentasi. demokrasi pada prinsipnya adalah instabilitas. instabilitas harus dimengerti sebagai suasana politik, bahwa setiap pikiran atau gagasan mendapatkan antagonismenya, sehingga tidak ada pikiran yang absolut. semuanya kontingen dan bisa keliru. sini sesungguhnya demokrasi berfungsi sebagai katalisator kekerasan, demokrasi senantiasa mengutuk kekerasan sebagai sarana untuk melenyapkan gagasan tandingan. demokrasi adalah arena saling bantah, gugat dan kritik tanpa kekerasan yang akan membawa masyarakat tingkat peradaban yang lebih tinggi. pelarangan terhadap artikulasi gagasan melalui barang cetakan, baik secara konvensional maupun virtual dapat memadamkan gairah demokratis untuk saling perbantahan tanpa kekerasan. dengan kata lain pelarangan terhadap artikulasi gagasan melalui buku, misalnya, dapat membuka jalan bagi kekerasan sebagai bentuk interaksi antar manusia yang jauh dari keadaan. ketika buku dilarang, maka gagasan dilawan dengan fisik dan bukan dengan gagasan lain. hal tersebut justru dapat mengganggu ketertiban umum yang disebutkan dalam produk perundang undangan tadi disebutkan. apalagi dalam sistem demokrasi, tidak dapat serta merta mengklaim bahwa satu buku berbahaya bagi ketertiban umum, sebab klaim itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari prinsip kebisakeliruan; gagasan berbeda secara diametral dengan tindakan, sehingga tidak dapat dikriminalisasikan. gagasan dalam buku dapat saja menghasilkan keyakinan. namun keyakinan masih harus menyebabkan kehendak sebelum akhirnya melahirkan tindakan. jadi ada jarak yang sangat lebar antara gagasan dan sampai pada tindakan. antara gagasan dan tindakan terbentang jurang yang sangat lebar. hasil dari sebuah buku tidak dapat dipastikan. buku adalah artikulasi gagasan, dan gagasan apapun itu tetaplah merupakan gagasan, yakni sesuatu yang bukan fisik yang berbeda secara diametral dengan tindakan. apa yang bisa dilarang adalah tindakan dan bukan gagasan. pertama, gagasan berbeda dengan tindakan. kedua, gagasan tidak dapat dipastikan mengganggu ketertiban umum. sebab gagasan memiliki kemungkinan yang sangat luas dalam menghasilkan tindakan dan gangguan terhadap ketertiban umum hanya satu dari sekian kemungkinan tersebut yang tidak dapat dipastikan, probabilitasnya tidak diketahui. masyarakat beradab adalah masyarakat yang meyakini bahwa buku adalah sebuah kemungkinan dan bahkan maksud pengarang pun tidak dapat lagi dipastikan ketika bertemu dengan deret kemungkinan pembacaan. pelarangan buku bukan sekadar pelanggaran serius terhadap hak menyatakan pikiran, namun juga hak membaca, yang dalam konstitusi kita disebut sebagai hak untuk memperoleh informasi. permohonan pemohon iii alasan alasan pengujian formilnomor tahun menetapkan nomor pnas sebagai undang undang yang bersifat kondisional yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.. sebagian dari nomor pnas sudah dicabut oleh nomor tahun tentang pers. terhadap barang cetakan. formalitas undang undang nomor tahun khusus pada bagian penetapan nomor pnas sebagai undang undang bertentangan dengan uud alasan alasan pengujian materilud kewenangan melarang buku yang terkandung dalam nomor pnas tidak sesuai dengan huruf undangundang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. alasan pembatasan pelaksanaan ham dalam uud tidak dapat dipergunakan untuk memberikan kewenangan kejaksaan melakukan pengamanan dan melarang buku. pendahuluan permohonan pada desember kejaksaan agung republik indonesia melarang buku karya john rosa, yang berjudul dalih pembunuhan massal: gerakan september dan kudeta suharto bukti dengan penerbit institut sejarah sosial indonesia pemohon dan hasta mitra, jakarta berdasarkan jaksa agung nomor a ja tertanggal desember bukti dan buku karya rhoma dwi aria yulianto pemohon ii) dan mujahidin dahlan, yang berjudul lepra tak membakar buku: suara senyap lembar kebudayaan, harian rakjat bukti penerbit merakesumba, peran maguwoharjo, yogyakarta melalui jaksa agung nomor a ja tertanggal desember bukti selain melakukan pelarangan terhadap kedua buku atas, pada tanggal yang sama kejaksaan agung juga melarang (tiga) buku lainnya, yakni: buku dengan kejaksaan agung nomor a ja bukti buku enam jalan menuju tuhan karangan darmawan, yang dilarang dengan keputusan kejaksaan agung republik indonesia nomor a ja bukti buku mengungkap misteri keberagaman agama karangan drs. syamsudin ahmad yang dilarang dengan keputusan kejaksaan agung republik indonesia nomor a ja bukti pelarangan buku buku tersebut didasarkan padselanjutnya disebut sebagai nomor pnas yakni suatu peraturan presiden yang telah ditetapkan menjadihuruf (c) undang undang nomor tahun tentang kejaksaan (selanjutnya disebut sebagai kejaksaan) bukti sejak awal reformasi pada bulan mei hingga kejaksaan agung tidak melarang buku. baru pada tahun [enam tahun setelah disahkannya perubahan kedua uud negara republik indonesia tahun yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia; serta berselang dua tahun dari terbitnya nomor tentang kejaksaan yang mengubah fungsi kejaksaan agung terhadap barang cetakan dari pengamanan' menjadi pengawasan'], kejaksaan agung mulai melarang buku. antara tahun sampai kejaksaan agung telah melarang buku, sebagian besar buku akademik. dengan mendasarkan pada ketentuan nomor pnas dan huruf (c) nomor tahun kejaksaan agung telah melarang sekurang kurangnya buku sejak tahun termasuk buku karya pemohon dan terbitan pemohon pada tahun kejaksaan agung, setelah mengkaji buku teks sejarah untuk slip a, menerbitkan surat keputusan melarang diantaranya karena dianggap memutarbalikkan sejarah dengan mengacu pada kurikulum (tidak mencantumkan pki' belakang 'g s' dan tidak mencantumkan pemberontakan pki madiun pada '). institusi kejaksaan berbagai daerah mempertontonkan aksi pembakaran ribuan buku teks pelajaran sejarah sambil mengabaikan protes dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan sejarawan dan guru sejarah. pada tahap eksekusi lapangan, ikatan penerbit indonesia kapi) mengeluhkan bahwa petugas razia bukan hanya menyita dan memusnahkan judul buku yang dilarang kejaksaan agung, tapi juga memperluasnya pada buku buku teks sejarah lain, bahkan buku sejarah untuk tingkat kapanlagi.com, .html). kejaksaan negeri tanjung pinang misalnya, pada juni melarang peredaran buku teks sejarah sekaligus batamtoday.com, kejar tanjungpinang larang peredaran buku pelajaran sejarah dan atlas.html). kapi juga memprotes proses penyitaan buku yang dilakukan dengan penggerebekan. petugas razia dinilai memperlakukan penerbit seolah pelaku kriminal. sumber: laporan penelitian isi tentang praktek pelarangan buku era reformasi) kasus pelarangan lima buku desember kejaksaan agung mengeluarkan siaran pers tanggal desember yang menyatakan pelarangan (lima) buku: berdasarkan annual report kejaksaan tahun yang telah disampaikan oleh jaksa agung dan para jaksa agung muda pada tanggal desember kejaksaan agung telah mengumumkan pelarangan peredaran dan penggandaan barang cetakan berupa (lima) buah buku, yaitu! gerakan september dan kudeta suharto, karangan john rosa, penerjemah versi setiawan, penerbit institut sejarah sosial indonesia jalan. pinang ranti nomor jakarta, hasta mitra j1.ian. penggalang viii nomor jakarta timuryogyakarta, desain sampul eddy susanto.'an siranindi yks) palu jalan jambu, nomor palu sulawesi tengah seluruh indonesia. sumber: pelarangan buku yang diterbitkan oleh pemohon dan buku yang ditulis oleh pemohon merugikan hak konstitusional para pemohon. secara materil, nomor pnas khususnya yang menyatakan bahwa jelas bertentangan dengan uud sebab, uud memberikan kemerdekaan "mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan", dan karena itu penerbitan buku menjadi hak yang dijamin oleh konstitusi. kemudian, perubahan kedua uud lebih lanjut mengatur dalam bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. selanjutnya, dalam menjalankan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, harus mengikuti prinsip prinsip negara hukum sesuai dengan uud begitu pula huruf (c) nomor tahun tentang kejaksaan yang dijadikan rujukan dan landasan hukum untuk melakukan pelarangan buku telah melanggar hak konstitusional para pemohon. frasa" pengawasan" dalam tersebut telah ditafsirkan oleh kejaksaan sebagai kewenangan untuk melakukan pelarangan buku, padahal frasa tersebut merupakan frasa hasil perbaikan undang undang kejaksaan lama yang memberikan kewenangan pengamanan. apabila frasa pengawasan ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan pelarangan buku, maka tersebut bertentangan dengan uud secara formil, nomor pnas juga melanggar uud undang undang tersebut dibuat pada masa darurat sehingga tidak sesuai dengan proses reformasi hukum dan sebagian nya telah dicabut oleh pers khusus yang mengatur tentang pers sebagai bagian dari reformasi hukum dan harmonisasi dengan amandemen uud selain itu pada saat penetapan presiden nomor pnas ditetapkan menjadi undang undang melalulam nomor tahun pun diatur suatu ketentuan yang menyatakan bahwa materi materi yang termuat dalam penetapan penetapan presiden dan peraturan peraturan presiden dalam lampiran dan undang undang tersebut "ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan undang undang yang baru" ii. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa perubahan ketiga undang undang dasar (selanjutnyhpengujian ini adalah berupa undang undang, yaknihuruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiauji materi ini. iii. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon bahwa,penjelasan mahkamah, menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan hak konstitusional' adalah hak hak yang diatur dalam uudadalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf mk; bahwa pemohon berdasarkan akta pendirian nomor tanggal juni tentang akta pendirian yayasan institut sejarah sosial indonesia (selanjutnya isi) adalah organisasi non pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri, danbukti bahwa pemohon didirikan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sejarah indonesia sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam mendukung upaya pemerintah menjalankan amanat mukadimah uud dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa pemohon bersama sama dengan hasta mitra pada tahun menerbitkan buku berjudul dalih pembunuhan massal: gerakan september dan kudeta suharto karya john rosa. buku ini dilarang berdasarkan jaksa agung nomor a ja tertanggal desember yang mengacu pada nomor pnas dan huruf nomor tahun tentang kejaksaan ri. bahwa buku karya john rosa berjudul dalih pembunuhan massal: gerakan september dan kudeta suharto (selanjutnya disebut buku dalih pembunuhan masal) yang diterbitkan oleh pemohon dan hasta mitra adalah sumbangan penting bagi pengembangan kajian sejarah sebagai disiplin ilmiah sebagaimana dimaksud atas. buku ini ditulis berdasarkan penelitian selama empat tahun dengan metodologi yang ketat seperti, dan kemudian diterbitkan setelah melalui proses seleksi yang melibatkan ahli ahli sejarah dan proses penyuntingan yang memastikan bahwa isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. buku dalih pembunuhan masal merupakan terjemahan dari buku dengan judul asli pretext for mass murder: the september 30th movement and suharto's coup etat indonesia" john rosa, assistant professor history, university british columbia, vancouver, canada. diterbitkan pertama kali oleh the university wisconsin press pada tahun kemudian, pemohon menerbitkan versi bahasa indonesia dari buku tersebut pada tahun bahwa sebagaimana dinyatakan atas, buku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebab suatu buku untuk dapat diterbitkan oleh the university wisconsin press harus melewati tahap seleksi yang ketat agar dapat terjamin kualitas akademiknya. bahwa buku dalih pembunuhan massal juga mendapat pengakuan dan penghargaan secara internasional. pada international convention asia scholars pertemuan ahli ahli tentang asia yang terbesar dunia, buku ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga buku terbaik bidang ilmu sosial. kemudian, prof michael watts dari university california berkeley,." bukti selanjutnya, pemohon berpandangan bahwa sejarah adalah wahana bagi suatu bangsa untuk belajar dan bertukarpandang tentang jati dirinya. pelajaran sejarah merupakan alat penting untuk membentuk warga yang baik maupun untuk mengembangkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara, pelajaran ini penting untuk suatu negara muda seperti indonesia, demi "pembinaan bangsa" yang melibatkan seluruh rakyatnya. soedjatmoko, historiografi indonesia: sebuah pengantar, hal. xiii melalui kegiatan kegiatannya bidang penelitian dan pendidikan, pemohon bermaksud untuk mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, bijak dan berdaya dalam mengatasi tantangan tantangan besar jamannya karena memiliki kesadaran dan pemahaman sejarah yang akurat, kritis dan membebaskan. sebagai bagian dari upaya kalangan sejarawan indonesia untuk mengembangkan kajian sejarah sebagai disiplin ilmiah negeri ini, pemohon meyakini bahwa pengembangan pengetahuan sejarah perlu dibebaskan dan kepentingan penggalangan kuasa yang kerap menggunakan pengajaran sejarah sebagai alat pembenaran bagi ketidakadilan. dengan demikian, hasil kerja pemohon pada hakekatnya bersifat kontroversial karena berangkat dari kebutuhan untuk melakukan penafsiran ulang secara terus menerus dan pengungkapan fakta fakta baru yang dapat menggugah diskusi dan perdebatan. mencetak buku adalah salah satu sarana bagi pemohon untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuannya. pencetakan dan penyebarluasan buku juga dijamin olehpelarangan peredaran buku itu menghambat hak pemohon atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam uud karena kejaksaan agung secara sewenang wenang, tanpa menyajikan bukti bukti yang memadai, mengklaim bahwa isi buku itu "dapat mengganggu ketertiban umum," dan dengan begitu menjadikan perdebatan yang sepenuhnya bergerak lapangan ilmu sebagai tindakan yang diancam sanksi hukum. bahwa dengan pelarangan buku ini pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga penelitian ilmiah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian lembaga ini seperti tersebut atas. sementara pemohon berpendapat bahwa menerbitkan buku hasil penelitian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menyumbang pada upaya mencerdaskan bangsa dan membangun kebaikan umum. namun negara, melalui kejaksaan agung, setiap saat dapat menyatakan bahwa buku "dapat mengganggu ketertiban umum" dan melarang peredarannya. bahwa dengan demikian pemohon adalah pihak yang dirugikan hak haknya atas diberlakukannya nomor pnas dan penafsiran huruf nomor tahun dengan dilarangnya peredaran buku yang diterbitkannya. pemohon bahwa pemohon adalah permohonan perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. pemohon merupakan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan penulis buku. salah satu buku yang ditulis oleh pemohon bersama mujahidin dahlan berjudul lepra tak membakar buku suara senyap lembar kebudayaan, harian rakjat penerbit merakesumba, peran maguwoharjo, yogyakarta tahun buku yang ditulis melalui proses penelitian ini dilarang melalui jaksa agung nomor a ja tertanggal desember bahwa dalam melakukan penulisan buku ini, pemohon telah melewati proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. sebagai penulis buku sejarah, pemohon memiliki hak konstitusional untuk menuliskan temuan penelitiannya meskipun temuan tersebut berbeda dengan versi yang selama ini dibuat oleh penguasa atau pemerintah. sama halnya dengan pemohon hak konstitusional pemohon juga dilindungi oleh uud yang memberikan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaannya untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, uud yang menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan jaminan akan perlindungan dari suatu negara hukum bukannya negara kekuasaan sebagaimana dijamin oleh uud dikeluarkannya jaksa agung nomor a ja tertanggal desember bukti yang memberlakukan norma undang undang nomor pnas dan huruf nomor tahun yang mengakibatkan dilarangnya peredaran buku yang ditulis oleh pemohon ii, telah melanggar hak konstitusional pemohon tersebut. dengan diberikannya wewenang kepada jaksa agung untuk menilai bilamana sebuah tulisan dapat mengganggu ketertiban umum atau tidak, maka hal tersebut telah menyalahi norma kedaulatan rakyat serta bentuk dari negara hukum itu sendiri dengan dilakukannya penyerahan wewenang kepada jaksa agung untuk melakukan pembatasan akan hak konstitusi seseorang dalam mengeluarkan pendapat atau pemikirannya dalam sebuah buku secara sepihak, mencerminkan adanya suatu kekuasaan absolut yang diberikan kepada jaksa agung yang dapat menimbulkan abuse power. oleh karena itunomor pnas dan huruf nomor tahun terhadap undang undang dasar kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon dalam uji formil samping memiliki legal standing untuk mengajukan uji materil sebagaimana diuraikan atas, para pemohon juga memiliki legal standing untuk mengajukan uji formil terhadap nomor pnas ini. pemohon merupakan badan hukum yang didirikan indonesia dan pemohon merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud oleh uud terlebih lagi substansi yang diuji secara formil berkaitan dengan kepentingan para pemohon sebagai penerbit dan penulis khususnya bidang sejarah. sebagai badan hukum dan perorangan yang bekerja indonesia tentunya jaminan akan negara hukum penting bagi para pemohon untuk dapat bekerja dan menjalankan hak hak konstitusionalitasnya. bahwa pembentukan, pengesahan, dan proses harmonisasi nomor pnas sebagai produk hukum masa darurat yang bertentangan dengan jiwa dan semangat perubahan uud jelas jelas merugikan para pemohon. bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa masa lalu indonesia pernah mengalami rezim otoriter baik pada masa orde lama maupun orde baru dimana aturan hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan dibuat pada konteks jaman yang tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi dan penghormatan ham sebagaimana diinginkan bangsa ini melalui perubahan uud oleh karena itu, menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji apakah proses pemberlakuan undang undang yang dibuat masa lalu dengan konteks yang berbeda masa kini dapat dibenarkan secara formil sesuai dengan uud apalagi yang nyata nyata merugikan kepentingan konstitusional para pemohon. berdasarkan alasan tersebut, selain memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materil, para pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil terhadap nomor pnas iv. pokok pokok permohonan bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah uji materfrasa "pengawasan" dalam nomor tahun tentang kejaksaan ri. selain itu, para pemohon juga mengajukan ujialasan alasan pengujian formil undang undangundang undang nomor pnas awalnya diterbitkan oleh presiden sukarno sebagai penetapan presiden pada bulan april masa demokrasi terpimpin, saat tidak ada rule law, dan mpr tidak berfungsi sesuai dengan uud menurut uud "kedaulatan adalah tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majlis permusyawaratan rakyat". mpr "terdiri atas anggota anggota dewan perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan ulasan dari daerah daerah dan golongan golongan". kedaulatan rakyat dengan demikian diwujudkan melalui pemilihan umum anggota anggota dpr. melalui sebuah dekrit pada tanggal juli presiden sukarno membubarkan mpr dan mengumumkan bahwa akan segera dibentuk sebuah mpr sementara. dpr yang merupakan hasil pemilihan umum tahun juga dibubarkan. presiden sukarno membenarkan penerbitan dekrit ini dengan menyatakan bahwa indonesia berada dalam "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa". dekrit juli dekrit ini adalah tindakan luar biasa luar konstitusi, yang menentukan konstitusi mana yang akan diacu. dengan dekrit ini presiden menyatakan bahwa uud sementara tidak berlaku lagi dan negara kembali pada uud dekrit juli setelah dekrit juli dpr dan mpr menjadi alat bagi kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah. presiden sukarno memilih anggota dpr dan mpr. presiden sukarno mengeluarkan sebuah penetapan pada tanggal juli untuk membentuk mpr baru yang disebut mpr sementara. penetapan ini menyatakan bahwa anggota anggota mpr, ketua, dan wakil ketua "diangkat oleh presiden". penetapan presiden nomor tahun dan b). presiden sukarno selanjutnya menerbitkan penetapan pada untuk membentuk dpr baru. penetapan ini menyatakan bahwa anggota anggota dpr "diangkat dan diberhentikan oleh presiden" dan bahwa semua anggota harus setuju untuk mendukung prinsip prinsip sukarno yang termuat dalam manifesto politik: semua anggota harus "bersedia turut serta melaksanakan manifesto politik republik indonesia tertanggal agustus ketua dan wakil ketua dpr "diangkat dan diberhentikan oleh presiden." kinerja dpr juga sepenuhnya berada bawah kendali presiden: peraturan tata tertib dpr "ditetapkan dengan peraturan presiden". penetapan presiden nomor tahun dpr baru, yang disebut dpr gotong royong, mulai bertugas pada juni hingga november partai partai politik diberi kursi yang kurang lebih sesuai proporsinya dengan basil pemilu kecuali bagi partai partai yang telah dilarang; ayumi dan partai sosialis indonesia. penjelasan atas penetapan presiden nomor tahun tentang susunan dewan perwakilan rakyat gotong royong). mars dalam periode juni hingga november tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang dirumuskan dalam uud maupun dalam uud sementara yang telah dibatalkan presiden sukar menimbang bahwa dpr gr dan mars berfungsi bawah kewenangan presiden, presiden sukarno dengan leluasa dapat menerbitkan undangundang sendiri. penetapan presiden nomor tahun adalah produk hukum yang berasal dari presiden yang memiliki kekuasaan diktatorial saat itu untuk menerbitkan undang undang sendiri. undang undang inipenetapan presiden nomor tahun awalnya diterbitkan presiden sukarno ketika undang undang keadaan bahaya diakhiri. kewenangan membatasi pers dialihkan dari penguasa perang kejaksaan agung. berikut latar belakang politik hukumnya: pada bulan maret kabinet ali sastroamidjojo menyatakan keadaan sob staat van oorlog van belge). undang undang yang digunakan untuk pernyataan ini regering staat van oorlog van belge" staatsblad nomor dibatalkan pada oktober dan diganti dengan undang undang baru, yakni undang undang tentang keadaan bahaya nomor tahun dengan menggunakan undang undang baru ini, presiden sukarno menyatakan seluruh wilayah negara republik indonesia dalam "keadaan perang" pada desember keputusan presiden nomor tahun yang disahkan dengan nomor pada status keamanan negara diubah dari "keadaan perang" "keadaan bahaya". peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tentang keadaan bahaya). status "keadaan bahaya" ini berakhir seluruh wilayah negeri pada tanggal mei seminggu sesudah penetapan presiden nomor tahun diterbitkan pada tanggal april antara bulan maret hingga mei penguasa perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan terbitan:lukisan, klise klise dan gambar gambar, menutup pencetakan". peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor perpu segera setelah mendapat kekuasaan seperti itu pihak militer melarang penerbitan puluhan surat kabar dan menutup tiga kantor berita, termasuk antaranya lembaga kantor berita nasional kbn) antara. wartawan dan penulis menjadi sasaran penangkapan, penahanan dan interogasi, termasuk pramoedya ananta toer yang ditangkap dan ditahan selama setahun pada awal karena bukunya, hoakiau indonesia. karya lain yang juga dikenakan larangan adalah kumpulan puisi jang bertanahair tapi tidak bertanah karya sabar anantaguna dan matinya seorang petani karya agam wiski, serta buku demokrasi kita karya mohammad hatta. semua larangan dilakukan oleh pihak militer sebagai penguasa perang. dengan berakhirnya status "keadaan bahaya" pada bulan mei pemerintah menyatakan "keadaan tertib sipil." perpres nomor tahun tentang keadaan tertib sipil) walaupun status "keadaan bahaya" telah berakhir, kontrol terhadap pers dan penerbitan masih terus berlangsung. banyak undang undang yang direvisi pada sehingga pembatasanpembatasan yang awalnya ditetapkan oleh penguasa perang dapat dilanjutkan oleh administrasi sipil. suasana ketegangan politik berlanjut ketika presiden sukarno pada juli mengumumkan bahwa indonesia akan melancarkan operasi "ganjang malaysia." dengan berlangsungnya konfrontasi dengan malaysia, indonesia sekali lagi berada dalam situasi yang dekat dengan "keadaan bahaya." presiden sukarno, masih tidak dibatasi oleh kekuasaan legislatif, menerbitkan peraturan yang melanggar hak hak warga negara indonesia, seperti pnas nomor tentang pemberantasan kegiatan subversi. penetapan presiden nomor tahunbahwa presiden sukarno telah mendefinisikan hal ini dalam manifesto politik agustus yang dijadikan garis garis besar dari pada haluan negara dan ditetapkan oleh mars pada tahun ketetapan mars nomor i mars bagian konsideran pnas nomor tahun menyatakan bahwa barangbarang cetakan yang menjadi sasaran ketentuan ini adalah yang "akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha usaha mencapai tujuan revolusi". bagian ini juga menyatakan bahwa dibutuhkan suatu pengaturanbagian penjelasan umum menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghentikan peredaran penerbitan penerbitan yang "merusak kepercayaan rakyat terhadap revolusi, pimpinannya dan sosialisme" dan "membahayakan kepentingan rakyat dan negara yang sedang membina sosialisme". masa demokrasi terpimpin, "ketertiban umum" didefinisikan dengan gagasan gagasan sukarno yang termuat dalam manifesto politik manifold) agustus berjudul penemuan kembali revolusi kita". terbitan apapun yang berlawanan dengan gagasan gagasan manifold, seperti revolusi indonesia" dan sosialisme", dianggap "kontra revolusioner" dan oleh sebab itu membahayakan "ketertiban umum". penetapan presiden nomor tahun diubah menjadi undang undang pada oleh pemerintahjuga tidak dapat berfungsi sepenuhnya berdasarkan rule law dan masih menganggap diri beroperasi dalam keadaan darurat. ketika mars mengakhiri pemerintahan soekarno pada dengan tap mars nomor xxxiii maka berakhir pula penggunaan manifold sebagai garis besar haluan negara bhn) dan seluruh pembicaraan mengenai "revolusi indonesia". tap mars nomor xxxiv berdasarkan undang undang nomor tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai penetapan dan peraturan presiden republik indonesia, menyatakan berbagai penetapan presiden yang dibuat oleh presiden soekarno sejak berlakunya dekrit juli sampai sebagai tidak berlaku lagi. nomor pnas yang juga dirancang untuk melindungi revolusi indonesia" seharusnya juga dibatalkan. tapi orde baru mempertahankan undang undang tersebut dalam sistem hukum negara.merintah orde baru menetapkan pnas nomor tahun menjadi undang undang nomor pnas dipertahankannya penetapan presiden nomor sebagai undang undang nomor pnas pada mencerminkan bahwa keadaan darurat masih berlanjut sampai akhir an mana tidak ada rule law. orde baru terus menggunakan berbagai penetapan presiden yang lahir dalam periode demokrasi terpimpin, yang memberi kewenangan mutlak kepada negara dan bertentangan dengan prinsip prinsip hak asasi manusia, seperti: pnas nomor tentang pemberantasan kegiatan subversi menjadi undang undang melalui undang undang nomor tahun pnas nomormenjadi undang undang melalui undang undang nomor tahun kedua undang undang ini kemudian dibatalkan masa reformasi karena bertentangan dengan hak hak warga negara yang diatur dalam uud undang undang nomor pnas tentang pemberantasan kegiatan subversi dicabut dengan undang undang nomor tentang pencabutan nomor pnas undang undang nomor pnas dinyatakan tidak berlaku lagi dengan undang undang nomor tentang ketenagakerjaan. nomor pnas merupakan salah satu yang bersifat kondisional, yang berdasarkan nomor tahun materinya hanya ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan undang undang bare, meskipun telah melewati merakesumba proses peninjauan kembali berdasarkan tap mars nomor xix sebelum kita dapat menganalisis apaketapkan penetapan presiden nomor tahun menjadi nomor pnas bertentangan dengan uud penting untuk kita melihat sejarah pembentukan penetapan presiden zaman demokrasi terpimpin sebagaimana diuraikan atas dengan membandingkan pemberlakuan norma pasca perubahan uud bahwa dalam pertimbangan delapan hakim konstitusi pada putusan nomor puu vii dalam uji materi undang undang nomor pnas menyatakan sebagai berikut:". berdasarkan pertimbangan atas, secara formil semua undang undang era demokrasi terpimpin atau pada masa darurat yang telah melewati proses screening berdasarkan tap mars xix dan nomor tahun dianggap memiliki daya ikat hukum. namun demikian, perlu dicatat bahwa alat ukur tap mars xix dan nomor tahun adalah uud sebelum perubahan uud kesatu sampai dengan keempat, sehingga norma umurnya berbeda dengan norma ukur uud pasca perubahan. sudah menjadi fakta sejarah bahwa perubahan uud memberikan norma baru dalam konstitusi terutama norma yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. oleh karena itu, alat ukur yang dipergunakan oleh ketetapan mars nomor xix mars tentunya tidak relevan lagi pasca perubahan uud lebih jauh, nomor sendiri telah mengamanatkan untuk segera dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa pnas tersebut. argumen ini dikuatkan oleh pertimbangan pendapat berbeda (dissenting opinion) salah satu hakim mahkamah konstitusi, prof. maria farida dalam putusan nomor puu vii dalam uji materi undang undang nomor pnas yang menyatakan sebagai berikut: ". penetapan presiden adalah salah satu jenis (bentuk) peraturan per undang undangan yang pembentukan tertanggal agustus dalam suratan perubahannya menjadi undang undang;"alpenjelasan quo menyatakan sebagai berikut penetapan""undang undang, atau yang dikenal sebagai undang undang kondisional. sejak saat itu undang undang ini memang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum namun bersifat kondisional dan harus segera review untuk dicabut dan disempurnakan." oleh karena itu, meskipun undang undang nomor pnas sebagai undang undang darurat telah "lolos" seleksi tap mars xix dan undang undang nomor tahun namun belum tentu "lolos" dengan norma baru yang diciptakan perubahan uud apalagi terdapat fakta fakta hukum bahwa terdapat undang undang nomor pnas yang dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang pers dan adanya perubahan dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan yang tidak lagi memberikan kejaksaan kewenangan melakukan pengamanan" terhadap barang cetakan melainkan "hanya" memberikan kewenangan melakukan pengawasan". pengujian formil undang undang nomor pnas harus dilakukan berdasarkan ukuran norma uud saat ini (amandemen ke sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun yang ditetapkan melalui undang undang nomor tahun tersebut harus diadakan perbaikan penyempurnaan. mahkamah konstitusi memiliki kewenangan menguji suatu undang undang terhadap uud yang dimintakan oleh pemohon pengujian undang undang. maka dari itu, uji formil terhadap undang undang nomor tahun merupakan bagian dari melakukan perbaikan penyempurnaan undang undang tersebut. undang undang untuk menguji formalitas undang undang nomor pnas mahkamah konstitusi kiranya perlu menilai apakah undang undang pnas masih selaras dengan norma perubahan uud yang saat ini berlaku. bahwa benar berdasarkan aturan peralihan uud, maka secara formil undang undang nomor pnas secara formil masih mempunyai daya laku mengikat secara umum. namun demikian, dengan adanya perubahan politik hukum yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diwujudnyatakan melalui perubahan ke undang undang dasar maka upaya review terhadap kelayakan penetapan presiden nomor tahun menjadi nomor pnas melalui undang undang nomor tahun menjadi sangat krusial dan beralasan, serta penting untuk dikaji dan dipertimbangkan kembali kekontekstualan aturan yang termuat dalam undang undang nomor pnas dengan situasi dan kondisi masyarakat indonesia serta konstitusi negara indonesia uud perubahan politik hukum tersebut awalnya diwujudkan dengan dikeluarkannya tap mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia. tap mpr tersebut telah menggantikan politik hukum yang berlaku sebelumnya zaman orde baru. konsensus mpr tersebut mencerminkan politik hukum yang lebih mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia dibandingkan dengan ketetapan ketetapan mpr sebelumnya. norma yang dibangun oleh tap mpr nomor xvii mpr ini kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan norma ham dan demokrasi dalam bab xa, dari sampai dengan uud bahwa patut dipertimbangkan, pada saatikeluarkan sebagai langkah "seleksi" terhadap berbagai penetapan presiden pada masa darurat, tap mpr dan norma ham dalam perubahan kedua uud tersebut atas belumlah ada. sehingga, seleksi yang dilakukan undang undang nomor tahun saat itu patut dipertanyakan apakah bertentangan dengan norma yang termuat dalam uud (konstitusi) yang sekarang. melihat faktor sejarah dibuatnya penetapan presiden nomor tahun yang dibuat pada masa darurat dan politik hukum saat undang undang nomor tahun maka selayaknya penetapan presiden nomor tahun tidak layak lagi menjadi undang undang karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang bukan kondisi darurat serta tidak relevan dengan alam demokrasi dan semangat perlindungan ham yang telah menjadi norma uud pasca perubahan. sebagian dari undang undang nomor pnas sudah dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang pers fakta hukum juga menunjukkan bahwa undang undang nomor tahun membatalkan penerapan undang undang nomor pnas terhadap penerbitan pers. undang undang nomor tahun menyatakan: undang undang nomor pnas tentang pengamanan terhadap barangbahwa nomor tahun menyadari bahwa nomor pnas adalah ancaman terhadap kebebasan pers. sebagai undang undang yang hanya berlaku untuk penerbitan pers, nomor tahun memang tidak membatalkan keseluruhan nomor pnas namun demikian,apannya terhadap penerbitan buku, seperti yang tertua dalam bagian pembukaan nomor tahun tentang pers sebagai berikut: ".". nomor tahun pembukaan). bahwa semangat pencabutan kewenangan kejaksaan untuk melakukan pelarangan pada barang cetakan yang terkait dengan pers melalui pers, dilandasi semangat perubahan yang muncul pasca bergantinya rezim orde baru, yang ditandai adanya penegasan norma penghormatan terhadap nilai nilai ham sebagaimana tertuang dalam tap mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia. pencabutan nomor pnas oleh nomor tahun tentang pers menunjukkan adanya norma baru yakni negara melalui kejaksaan tidak dapat lagi melakukan pelarangan terhadap barang cetakan, dalam hal ini yang terkait dengan pers. norma baru inilah yang seharusnya menjadi ukuran bagi "seleksi" aturan hukum setingkat undang undang yang dibuat dalam keadaan darurat sebagaimana halnya nomor pnas" terhadap barang cetakan bahwa pemberlakuan nomor pnas telah dikoreksi oleh nomor tahun dengan adanya huruf huruf menyebutkan; ketentuan huruf nomor tahun telah mengubah ketentuan dalam kejaksaan yang lama yakni nomor tahun huruf nomor tahun tentang kejaksaan yang lama) menyebut; tentunya penggantian istilah dari pengamanan" menjadi pengawasan" bukanlah tanpa alasan. perubahan tersebut dilandasi semangat untuk menyesuaikan norma undang undang menjadi sesuai dengan norma perubahan uud yang memiliki semangat demokrasi dan penghormatan terhadap ham. meskipun tidak secara tegas menyebutkan bahwa nomor tahun tentang kejaksaan mencabut nomor pnas namun dengan diadakannya kewenangan kejaksaan melakukan pengamanan" barang cetakan telah membuat kewenangan kejaksaan dalam nomor pnas menjadi hilang daya berlakunya. sekali lagi, ukuran inilah yang seharusnya digunakan dalam melakukan "seleksi" terhadap undang undang yang dibuat dalam masa darurat yang jelas jelas menunjukkan sifat kedaulatannya dan tidak lagi sesuai dengan konteks, suasana dan norma konstitusi pasca perubahan uud formalitas nomor pnas bertentangan dengan uud berdasarkan uraian atas, para pemohon berkesimpulan nomor pnas bertentangan dengan uud khususnya uud tentang negara hukum. secara formal nomor pnas layak untuk di review ulang ketika terdapat permohonan mahkamah konstitusi. apakah norma yang termuat dalam nomor pnas masih sejalan dengan norma yang tercipta pasca perubahan uud karena pernyataan penetapan presiden nomor tahun mejadi undang undang melalui undang undang nomor tahun pada waktu itu memakai alat ukur yang tidak sesuai dengan norma konstitusi saat ini dan fakta hukum telah menunjukkan substansi muatan yang terkandung dalam penetapan presiden nomor tahun yang menjadi nomor pnas telah dicabut oleh nomor tahun tentang pers dan nomor tahun tentang kejaksaan, maka formalitas nomor tahun khusus pada bagian yang menyatakan penetapan presiden nomor tahun menjadi nomor pnas inkonstitusional. alasan alasan pengujian materil bahwa alasan alasan yang diajukan dalam pengujian formil atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan alasan pengujian materil, oleh karenanya secara mutasi mutans juga menjadi bagian dari alasan alasan pengujian materil ini. bahwa yang menjadi "jantung" dari nomor pnas adalah nya yang memberikan kewenangan kejaksaan melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dengan melakukan pelarangan buku. nomor pnas berbunyi sebagai berikut.bahwa uud memberikan pedoman dasar tujuan dibentuknya negara. dalam alinea keempat uud disebutbuku merupakan sarana pengembangan pengetahuan dan sumber daya bagi kecerdasan bangsa. buku buku yang dilarang oleh kejaksaan agung memberikan informasi bare tentang topik topik yang peka dan kontroversial dalam masyarakat dan membantu masyarakat memahami persoalan dari berbagai segi, termasuk dari perspektif yang jarang dikenal masyarakat selama ini. peningkatan pemahaman publik mendorong peningkatan dalam kualitas perdebatan publik dan kehidupan berdemokrasi secara umum. nomor pnas yang memberikan kewenangan kejaksaan melakukan pengamanan dalam bentuk pelarangan buku telah membuat negara justru bertindak tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud tersebut. norma yang terkandung dalam nomor pnas yang merupakan jantung undang undang tersebut yang memberikan kewenangan melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dalam bentuk pelarangan buku telah mengkhianati tujuan negara dalam pembukaan uud karena telah membuat warga negara yang membutuhkan sumber informasi dan pengetahuan menjadi terhalang aksesnya dan hak konstitusional para pemohon untuk menyediakan sumber pengetahuan dan informasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terhalangi uud menyatakan sebagai berikut: negara indonesia adalah negara hukum". ketentuan uud tersebut atas menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. oleh karena itulah maka kewenangan kewenangan negara tidak boleh mengarah pada pendekatan kekuasaan melainkan harus dengan pendekatan hukum dan sesuai dengan prinsip rule law. untuk menelusuri konsep negara hukum patut kiranya pemikiran pendiri bangsa ini menjadi acuan dalam merumuskan negara hukum dalam rangka menghindari negara kita menjadi negara kekuasaan. dalam sidang ke badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan indonesia pada juli para pendiri negara sepakat untuk memasukkan jaminan atas hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam rancangan uud undang undang dasar) untuk membuat utuh konsep negara hukum indonesia dan mencegah bentuk negara kekuasaan (machtstaat), hal ini jelas dinyatakan oleh drs. mohammad hatta dalam pidatonya berikut: paduka tuan ketua, sidang yang terhormat! pokok pokok yang dikemukakan oleh sousa ketua]pembentukan negara yang tidak kita setujui. sebab dalam hukum negara sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "cadar discipline" seperti yang kita lihat rusia dan jerman, inilah yang saya kuatkan.; tujuan kita ialah membaharu" dalam pidato atas, pendiri bangsa drs. mohammad hatta menegaskan perbedaan antara rechtstaat dan machtstaat, yakni terletak pada adanya partisipasi politik masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan mencegah kekuasaan yang tidak terbatas yang menimbulkan kesewenang wenangan machtstaat). drs. mohammad hatta menegaskan implementasi dari konsep tersebut adalah dijaminnya kebebasan berpendapat yang dituangkan dalam uud yang memberi warga negara indonesia kemerdekaan "mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan." pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan pengamanan terhadap barang cetakan hingga sampai dapat melarang suatu buku sebagaimana diberikan oleh nomor pnas ini, merupakan ciri dari negara kekuasaan. yakni, negara, melalui kejaksaan, dapat membungkam pendapat dan dapat melarang pihak pihak untuk mengeluarkan dan mengedarkan pendapatnya. negara, melalui kejaksaan, juga dapat menentukan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah sesuai dengan ukuran kekuasaan. terlebih lagi penjelasan undang undang nomor pnas menyatakan sebagai berikut:dari bunyi penjelasan atas norma yang diatur dalam nomor pnas undang undang telah memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada jaksa agung untuk menentukan apakah sebuah buku "mengganggu ketertiban umum" atau tidak, secara subjektif dan tanpa melalui proses hukum. kewenangan semacam itu adalah indikator negara otoriter yang bertentangan dengan amanat uud tentang kepemimpinan yang "hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". masa demokrasi terpimpin atas nama orde baru pelarangan buku adalah simbol dari otoritarianisme. keberlanjutannya masa reformasi ini sebagai warisan dari rezim yang lama karena itu sudah sepatutnya ditiadakan. beredarnya buku buku yang mengajukan perspektif dan fakta fakta yang berbedabeda adalah bagian dari kemajemukan dalam masyarakat yang perlu dipelihara. pemerintah seharusnya justru melindungi ruang bagi penulis penerbit untuk menghasilkan dan menyebarluaskan hasil hasil karya yang beraneka ragam, sebagai prasyarat tatanan masyarakat yang demokratis. norma undang undang yang memberikan kewenangan penentu kebenaran kepada kejaksaan ini merupakan ciri dari negara kekuasaan. karena itulah sebagai badan hukum dan warga negara yang mendapat jaminan akan negara hukum, adanya norma yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan hingga sampai dapat melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dengan melakukan pelarangan buku telah merugikan hak konstitusional para pemohon. pen, sejauh argumen dan bantahan dilakukan melalui buku dan diskusi terbuka. dengan demikian penerbitan buku adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau merupakan hak konstitusional. jaminan terhadap hak konstitusional ini adalah salah satu upaya untuk membuat utuh konsep negara hukum indonesia dan mencegah bentuk negara kekuasaan (mandang undang dasar mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan . bahwa norma dalam pnas; dan menjelaskan bahwa, "; jelas merintangi hak mengeluarkan pendapat para pemohon yang dijamin oleh konstitusi. dalam menerbitkan dan atau menulis suatu buku, para pemohon sedang menjalankan hak konstitusionalnya yakni mengeluarkan pendapat. hak konstitusi ini merupakan hak yang hakiki mana eksistensi konstitusi para pemohon bergantung pada pelaksanaan norma konstitusi ini. sebagai penerbit dan sebagai penulis, eksistensi para pemohon sebagai pihak yang dilindungi oleh konstitusi terwujud dari buku yang diterbitkan dan atau ditulisnya. jika hak ini tidak dapat dilaksanakan karena kewenangan yang diberikan kepada jaksa agung dapat sampai melarang buku sebagaimana diberikan oleh nomor pnas maka norma ini telah menghancurkan eksistensi hak konstitusional para pemohon. kewenangan melakukan pengamanan barang cetakan hingga sampai dapat melarang buku dan menentukan kebenaran pendapat, telah melampaui batas kewenangan negara yang diberikan oleh konstitusi, karena dengan nomor pnas negara melalui kejaksaan dapat menghilangkan hak yang dimiliki oleh para pemohon. samping itu, adanya kewenangan melarang buku seperti yang diberikan oleh nomor pnas telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran bahkan ketakutan bagi para pemohon serta para penerbit dan penulis lainnya dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui buku. akhirnya, hanya pendapat atau pikiran yang sesuai dengan selera penguasa sajalah yang bisa dikeluarkan melalui buku. sedangkan, pendapat yang tidak sesuai dengan kemauan penguasa harus diberangus dan dilarang. kewenangan melarang buku yang terkandung dalam nomor pnas tidak sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana telah diuraikan dalam bagian alasan pengujian formil, kewenangan melakukan pengamanan dalam bentuk melarang peredaran barang cetakan, termasuk buku, tidak lagi menjadi kewenangan kejaksaan. bahwa huruf nomor tahun telah mengubah ketentuan dalam kejaksaan yang lama yakni huruf nomor tahun huruf nomor tahunbandingkan dengan huruf nomor tahun yang . jelas bahwa kewenangan kejaksaan telah berubah, yang tadinya memiliki kewenangan melakukan pengamanan" diubah menjadi kewenangan pengawasan". dipergunakannya norma dalam nomor pnas oleh jaksa agung dalam melarang buku yang diterbitkan oleh pemohon dan buku yang ditulis oleh pemohon telah membuat ketidakpastian hukum karena tersebut tidak sesuai dengan nomor tahun yang tidak lagi memberikan kewenangan pengamanan kepada kejaksaan melainkan hanya kewenangan pengawasan ketidakpastian hukum ini telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.emberlakuan norma "pengamanan" dan "melarang" peredaran barang cetakan dalam nomor pnas yang telah tidak ada lagi akibat perubahan kejaksaan dari nomor tahun menjadi nomor tahun jelas jelas bertentangan dengan konstitusi bahwa terdapat fakta pelarangan buku oleh kejaksaan agung mempergunakan dasar hukum nomor pnas dan huruf nomor tahun kejaksaan agung telah salah menafsirkan kewenangan pengawasan yang termuat dalam huruf nomor tahun dengan melakukan pelarangan buku. akibat kesalahan penafsiran ini, maka hak konstitusional para pemohon menjadi melanggar. sebagai konsekuensi diubahnya kewenangan kejaksaan dari "pengamanan" menjadi "pengawasan" maka huruf nomor tahun tidak boleh ditafsirkan melampaui maksud dari norma yang terkandung dalam tersebut. penafsiran yang melampaui maksud undang undang, pada akhirnya akan bertentangan dengan konstitusi. jika frasa "pengawasan" yang terdapat dalam huruf nomor tahun ditafsirkan lain hingga dapat melakukan pengamanan dan melarang buku, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan merusak sendisendi negara hukum. karenanya, penafsiran yang seperti itu akan mengakibatkan huruf nomor tahun bertentangan dengan uud khususnya dan uud untuk itu, perlu kiranya mahkamah konstitusi memberikan batasan penafsiran terhadap huruf nomor tahun agar tidak bertentangan dengan uud dengan menyatakan sebagai berikut: frasa pengawasan" dalam huruf nomor tahun adalah inkonstitusional jika ditafsirkan sebagai kewenangan melakukan pengamanan atau melarang barang cetakan (conditional unconstitutional inkonstitusional bersyarat). atau frasa pengawasan" dalam huruf nomor tahun adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan tidak melakukan pengamanan atau melarang barang cetakan (conditional constitutional konstitusional bersyarat). alasan pembatasan pelaksanaan ham dalam uud bukanlah legitimasi pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan pelarangan buku. uud menyatakankonstitusi tersebut tidak dapat dijadikan alat legitimasi pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan pengamanan dan melarang barang cetakan terutama buku. pembatasan yang dimaksud dalam hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang yang mengatur secara langsung pembatasan tersebut. nomor pnas dalam hal ini tidak mengatur apa yang dimaksud dengan "melanggar ketertiban umum", malah menyerahkan wewenang tersebut kepada jaksa agung untuk memutuskannya. maka norma yang termuat dalam nomor pnas secara khusus bukanlah bentuk pembatasan yang dibenarkan oleh konstitusi bahwa maksud dari pembatasan dalam ketentuan konstitusi tersebut adalah bagaimana suatu pembatasan hanya dapat dilakukan semata mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. sementara itu, tuntutan yang adil dapat mempergunakpenjelasan nomor pnas menyatakan sebagai berikut: pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar dasar tata tertib kehidupan dari rakyat dan negara pada suatu saat. merusak kepercayaan rakyat terhadap revolusi, sosialisme dan pimpinan nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. tulisan tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut. jenis jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa peristiwa yang dialami rakyat dan negara, dengan kepribadian indonesia dan lain lainnya.berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa pembatasan berdasarkan ketertiban umum yang dimaksud dalam nomor pnas juga bersifat kondisional yakni pada suatu saat tertentu" serta "erat hubungannya dengan kesadaran hukum rakyat pada suatu ketika". dengan demikian aturan ini baru dapat diterapkan bilamana syarat syarat atau kondisi kondisi sebagaimana yang telah ditentukan atau dijelaskan dalam penjelasan undang undang ini terpenuhi. artinya keberadaan norma pembatasan ini memiliki syarat syarat ketat dan terbatas. pembatasan tidak boleh dilakukan bertentangan dengan maksud dari perlindungan hak tersebut, harus dilakukan dengan undang undang yang menjamin terwujudnya masyarakat yang demokratis. dengan kata lain, jika pembatasan dilakukan dengan cara menghilangkan esensi dari suatu hak dan bertentangan dengan nilai nilai demokrasi maka, pembatasan tersebut tidak dapat dilakukan. adapun dalam hal kebebasan berekspresi, dalam pertimbangan putusan nomor puu v atas nomor tahun tentang perfilman, mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ". negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan kak; dengan demikian, pembatasan terhadap peredaran barang cetakan tidak dapat dilakukan apabila tidak ada suatu keadaan darurat yang secara resmi telah dinyatakan dan mengancam kehidupan bernegara. pembatasan ini juga tidak boleh sampai didasarkan atas agama atau perbedaan keyakinan politik yang berakibat pada. ketatnya syarat pembatasan inilah yang membuat negara tidak boleh sewenang wenang membuat atau memberlakukan ketentuan hukum yang memberikan pembatasan hingga sampai bertentangan dari esensi hak itu sendiri. ketatnya syarat pembatasan ini juga diberikan oleh beberapa instrumen hukum yang dijadikan rujukan pelaksanaan ham. dalam prinsip prinsip sirusa yang merinci pembatasan dan pengurangan aturan dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, dikatakan bahwa: lingkup dari pembatasan yang dirujuk dalam kovenan tidak bisa ditafsirkan sedemikian rupa hingga merintangi esensi dari hak yang dimaksud (butir semua klausul pembatasan itu harus ditafsirkan secara ketat dan membela hak yang dimaksud (butir semua pembatasan terhadap hak tertentu yang diakui dalam kovenan harus diatur dalam hukum dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kovenan (butir [dan] aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang (butir tidak ada pembatasan yang boleh dilakukan secara sewenang wenang (butir dalam konteks pembatasan hak berekspresi dan berpendapat melalui buku, pelarangan seperti yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mempergunakan ketentuan nomor pnas dan tafsir yang salah dari huruf nomor tahun tidak dapat dibenarkan. saat permohonan ini diajukan, pemerintah tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara. lain halnya ketika penetapan presiden nomor tahun dibuat pada masa orde lama, jelas jelas pemerintah saat itu menyatakan negara dalam keadaan darurat. selain itu, pada kenyataannya kewenangan pengamanan dan melarang barang cetakan ini dipergunakan terhadap perbedaan tafsir agama, perbedaan keyakinan politik dan sebagainya. buku yang diterbitkan pemohon dan yang ditulis pemohon merupakan contoh bagaimana pelarangan buku didasarkan pada perbedaan pendapat politik. kedua buku yang dimaksud adalah buku sejarah hasil dari penelitian. memang temuan penelitian tersebut memiliki perbedaan versi dari versi penguasa. namun perbedaan versi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memberangus buku yang merupakan sumber informasi dan pengetahuan. bahwa dicabutnya kewenangan kejaksaan untuk melakukan pengamanan dan melarang barang cetakan tidak serta merta membuat negara kehilangan tugasnya untuk menjamin perlindungan hak dan kebebasan orang lain, penghormatan hak dan nama baik orang lain, dan perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. aturan hukum yang menjamin perlindungan hak dan ketertiban umum sudah tersedia dalam aturan hukum yang mengatur soal pidana atau perdata. sebagai contoh, apabila terdapat barang cetakan yang menganjurkan atau menyuruh seseorang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan kemudian terbukti terdapat tindakan pidana pokok tersebut maka ketentuan pidana mengenai penyertaan atau berbantuan dan kitab undang undang hukum pidana) dapat diterapkan. namun yang tidak boleh dilakukan adalah mengadili pendapat atau keyakinan seseorang hanya karena pendapatnya berbeda, sebab pendapat dan keyakinan tidak dapat diadili. atau, apabila seseorang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan sanggahan melalui media yang sama, yakni buku, dan sebagai ranah perdata, negara tidak boleh turut campur dalamnya. artinya, penegakan hukum bukan semata hanya dapat dilakukan dengan cara memberangus pendapat seseorang tetapi harus dengan cara yang sesuai dengan prinsip rule law dalam masyarakat yang demokratis. sehubungan dengan prinsip masyarakat demokratis, dengan membiarkan masyarakat atau pembaca buku yang menentukan sendiri pendapat mana yang diterimanya sebagai suatu kebenaran maka kita sedang menewaskan masyarakat dan membangun peradaban. sebaliknya ketika masyarakat harus ditentukan informasi dan pendapat mana yang benar oleh penguasa dan tidak boleh mendapatkan informasi dan sumber pengetahuan selain versi penguasa, maka kita sedang menghancurkan peradaban dan mengubur demokrasi. prinsipnya, pendapat harus dilawan dengan pendapat, buku dilawan dengan buku, bukannya dilawan dengan kekuasaan dengan cara melakukan pengamanan dan melarang peredarannya: dalam pengujian formmerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. dalam pengujian materdannyatakan frasa pengawasan" dalam huruf nomor tahun tentang kejaksaan bertentangan dengan uud apabila ditafsirkan sebagai pengamanan" atau pelarangan"; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. atau jika majelis hakimemohon iii telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti p.iii sampai dengan bukti p.iii sebagai berikut: bukti p.iii fotokopi penetapan preside. bukti p.iii fotokopukti p.iii buku dalih pembunuhan massal gerakan september dan kudeta soeharto" karangan john rosadalih pembunuhan massal gerakan sekte'ber dan kudeta soeharto karangan john rosa penerjemah henri setiawan penerbit institut sejarah sosial indonesia jalan pinang ranti nomor jakarta penerbit hasta mitra jalan duren tiga selatan nomor jakarta selatan seluruh indonesia. bukti p.iii buku lepra tak membakar buku suara senyap lembar kebudayaan harian rakyat karangan horn dwl aria yulianto, mujahidin dahlanlepra tak membakar buku suara senyap lembar kebudayaan harian rakyat karangan rhoma dwi aria yulianto, mujahidin dahlan. penerbit merakesumba lukaku sakit peran, maguwoharjo, jogjakarta desain sampul eddy susanto. karangan socrates sofyan woman penerbit reza enterprise jalan penggalang viii nomor jakarta timurenam jalan menuju tuhan karangan darmawan, penerbit hik dunia jalan atau dalam bandung perwakilan jakarta. jalan kayu manis vii nomor jakarta timur pencetak karyamanunggal thomas bandungmengungkap misteri keberagaman agama. karangan drs. syamsudin ahmad. penerbit yayasan kajian quran siranindi yks) palu. jalan jambu nomor palu, sulawesi tengah percetakan irisan grafika jakarta seluruh indonesia. bukti p.iii fotokopi nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bukti p.iii fotokopi salinan akta pendirian nomor tanggal juni tentang akta pendirian institut sejarah sosial indonesia. bukti p.iii fotokopi surat dari prof. michael watts dari university california berkeley" selain itu, pemohon iii mengajukan satu orang saksi yaitu prof. dr. iur adnan buyung nasution dan (tiga) orang ahli yaitu prof. dr. manis suseno, atmakusumah astraatmadja, dan yudi latif, ph. yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal juni sebagai berikut; saksi prof. dr. iur adnan buyung nasution. saksi adalah saksi sejarah pada saat proses pembentukan undang undang nomor pnas terdapat penjajahan pada orde lama dan orde baru dalam pembentukan perundang undangan dan kita adalah korban sejarah orde lama dan orde baru, contohnya lahirnya penetapan presiden nomor tahun menjadi undang undang; perombakan total dalam memorandum dpr gr tanggal juli yang isinya menuntut sidang istimewa mpr agar mengkaji ulang segala produk yang bertentangan dengan hanura hati nurani rakyat). meninjau kembali produk produk legislatif negara yang tidak sesuai konstitusi hati nurani rakyat; sistem itu harus dikaji ulang agar sesuai dengan hati nurani rakyat dengan diberi waktu tahun untuk perubahan seperlunya dan penyempurnaan; penetapan presiden nomor tahun termasuk lampiran dan lampiran dikaji dan diubah menjadi undang undang diambil yang masih sesuai dengan hanura. namun, kenyataannya tiba tiba pnas nomor tahun menjadi suatu undang undang tanpa adanya perbaikan atau penyempurnaan; ahli prof. dr. manis suseno pembahasan terkait alasan pelarangan buku merugikan masyarakat; membahas mengenai buku pada umumnya dan buku tentang sejarah; buku penting bagi kecerdasan manusia karena buku memungkinkan penyampaian ajaran, cerita, informasi, cita cita, refleksi, pendapat, yang menyeberangi ruang dan waktu, dan untuk mengartikannya sehingga tersedia menjadi titik tolak pembicaraan dan kelanjutan yang tidak mungkin selama itu secara lisan; buku sebagai kecerdasan terbagi menjadi dua macam cara, yakni: pertama, menyebarkan cerita, pendapat, informasi apapun. kedua, mengkritik cerita, pendapat, informasi apapun yang sudah ada sehingga membantu manusia untuk menjadi bebas dari kekeliruan kekeliruan. keduanya sangat penting, sehingga efek buku tidak hanya mencerdaskan dan menewaskan tetapi juga membantu masyarakat untuk menjadi dewasa dalam kemampuan menilai sendiri mana yang benar dan mana yang tidak benar; dalam membuat pernyataan melalui suatu buku mengenai sesuatu harus ada argumentasi, dan ketika ada dalam suatu buku harus terbuka untuk kritik atau tanggapan sehingga dapat dinilai itu benar atau hanya omong kosong; kebebasan publikasi menyatakan pendapat dalam buku, bukan hanya tidak mengganggu ketertiban umum melainkan memantapkan masyarakat melalui kebebasan tetapi juga memunculkan kemantapan ketertiban umum; yang tidak menyukai kebebasan adalah penguasa, yang merasa terganggu dengan pemikiran alternatif, yang sebelumnya penguasa itu telah mempunyai rencana padahal bisa saja ada sudut pandang lain melalui buku. kemudian, yang tidak suka kebebasan adalah gerakan totaliter nazi jerman dan komunisme) yang terdapat intimidasi dan kekerasan, bahwa ketertiban negara bisa terganggu apabila hukum tidak bisa menertibkan hal tersebut. penilaian terhadap apa yang bisa dibaca atau tidak adalah suatu kelicikan; terkait buku tentang sejarah, karena sejarah langsung berpengaruh pada legitimasi penguasa. sejak ribuan tahun, sejarah resmi adalah sejarah para pemenang, mereka yang mengartikan dan menulis sejarah sehingga yang terjadi sejarah membenarkan alasan mereka berkuasa dan mengenai kebijakan yang diambil. dengan demikian, masyarakat berhak tahu akan kebenaran tidak didasarkan pada premis premis yang keliru yang mendukung penguasa tersebut; kebenaran sejarah itu sulit, karena kebenaran sejarah secara hakiki memuat interpretasi karena sejarah itu sudah terjadi. apapun yang ditulis tentang sejarah merupakan seleksi dari sudut yang tidak bebas nilai dan ada interpretasi. selain itu, ilmu sejarah dan filsafat sejarah sudah sangat maju dan ada cara cara yang bisa menjamin kebenaran sejarah mendekati kebenaran tidak akan pernah tertutup, sehingga perlu kontroversi atau pendapat mengenai suatu peristiwa tertentu yang diserang oleh buku lain, pendapat ini belum tentu benar, tetapi hal ini memajukan suatu masalah. kebenaran tercapai dengan saling perlawanan, rekonsiliasi sejarah, berani melihat hal negatif, dan intern lebih damai dan lebih terbuka; pelarangan buku dalam kehidupan bangsa adalah kebalikan dari kecerdasan bangsa yakni pembedahan kemandekan. ahli atmakusumah astraatmadja penerbitan media cetak, surat kabar, tabloid, dan majalah tidak lagi disensor dan tidak boleh dilarang terbit atau dibredel setelah adanya pers. media pers cetak bertolakbelakang halnya dengan penerbitan buku yang dianggap isinya dapat mengganggu ketertiban umum. sebelumnya media pers cetak mengalami hal yang sama dengan terbitan buku; tidak ada perbedaan antara media cetak dan buku, keduanya berisi pendapat dan informasi. yang berbeda adalah format saja sedangkan isinya sama, yang satu tidak lebih berbahaya dari yang lain. apabila buku dianggap berbahaya dan dapat mengganggu ketertiban umum, demikian juga halnya dengan media pers cetak. media cetak dikelola dengan waktu atau deadline yang sangat ketat sehingga pembuatannya secara instan, kurang akurat, lebih luas bila ditinjau dari banyaknya eksemplar, sedangkan buku dibuat lama karena didasarkan pada penelitian, akurasi lebih kuat atau lebih terpercaya dibandingkan media pers cetak karena merupakan hasil renungan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah media cetak bila ditinjau dari banyaknya eksemplar; larangan terhadap media cetak oleh pemerintah akan menimbulkan banyak konflik; tuntutan pidana maupun perdata terhadap buku dari publik maupun pemerintah sangat jarang sekali terjadi berbagai negara dunia, termasuk indonesia. namun, tuntutan terhadap media cetak lebih banyak terjadi, contohnya larangan terhadap media cetak nusantara oleh pemerintah; menurut pengalaman saksi, larangan peredaran buku tidak akan pernah efektif dalam masa apapun (masa orde lama dan orde baru); melalui buku dapat membaca alam pikiran yang sedang berkembang suatu negara, misalnya: karya novel mochtar lubis berjudul senja jakarta yang terjemahannya dalam bahasa inggris twilight jakarta, publik luar negeri dapat membaca buku yang dilarang indonesia. contoh lain, buku yang diterbitkan oleh penguins limited berjudul lady chatterjee's lover inggris dilarang beredar karena mengandung unsur pornografi, namun pihak penerbit tetap mencetak buku tersebut sehingga diadili. pada akhir pemeriksaan peradilan itu hakim kemudian membebaskan buku ini, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman bahwa novel seperti ini dilarang dalam bentuknya yang lengkap. setelah mengerahkan sejumlah saksi yang memberikan pandangan yang mendukung novel ini, penguins limited memenangkan perkara itu dan buku ini pun dalam bentuknya yang utuh boleh beredar inggris. ini merupakan penghancuran kekuasaan pemerintah untuk membatasi novel inggris; ahli yudi latif, ph. soepomo pertama kali mempertahankan kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat, berkumpul, sebagai hak fundamental atau hak dasar. oleh karena itu dalam konstitusi, kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai hak dasar (moral right), artinya: hak itu tidak bisa dikurangi dengan dalih apapun; tidak ada pembatasan. dengan demikian, yang benar adalah pengaturan bukan pembatasan; pengaturan tidak otomatis pembatasan. pengaturan negara dalam freedom administration terbagi menjadi dua yakni. pertama, menjalankan kewajiban negatif negara. kewajiban negatif negatif dalam arti kewajiban untuk mencegah segala tindakan yang potensial untuk menghimpun, untuk merongrong kebebasan itu sendiri. kedua, kebebasan positif. negara punya kewajiban positif dalam arti negara harus memfasilitasi, melindungi termasuk menyediakan outlet outlet media, melakukan capacity building bagi orang orang warga negara untuk bisa mengartikulasikan dirinya. apabila kelompok kelompok dalam masyarakat saling kontradiksi dalam berekspresi terdapat satu prinsip yaitu the principle evaluation neutrality, bahwa negara harus mengambil satu prinsip namanya evaluatif yang netral, tidak boleh imperial, tidak boleh menjadi bagian dari pendapat manapun. termasuk dalamnya negara tidak boleh hanya menjamin kebebasan sejauh kebebasan tersebut sesuai dengan pemerintah; pemerintah tidak harus dalam sistem pelarangan tetapi sistem pengadilan, untuk menilai apakah layak untuk dilarang ataukah tidak, bukan melalui kejaksaan; menyangkut pengalaman historis indonesia, bahwa setiap perubahan rezim selalu membawa persoalan persoalan masa lalu yang menghantui masa depan. oleh karenanya perlu proses truth and reconciliation. rekonsiliasi hanya terjadi kalau truth diungkap. tetapi untuk mengungkap truth maka negara harus memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk memulihkan hak hak kultural. menimbang bahwa pada persidangan tanggal aprilsingkatikakf).g). ridiangka angka angka angka dan angkarepublik indonesiaapril dan juniterangan pemerintah untuk perkara nomor puu viiitarab). huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri; c).d). undang undang nomor tahun tentang kebebasan menyampaikan pendapat muka umum; e). undang undang nomor tahun tentang penyiaran; f). undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik; g).i)danketerangan pemerintah untuk perkara nomor puu viii terhadap kedudukan hukum legal standing) para pemohon pemohon dalam register perkara nomor puu viii bahwa hak konstitusional para pemohon iniara pemohon menyatakan kewenangan kejaksaan menyelenggarakan kegiatan pelarangan dan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan mengakibatkan para pemohon, khususnya sdr. muhammad chain afifullah, pi., maia, yang menjabat sebagai ketua umum hmi mpo mengalami hambatan dalam proses kaderisasi mahasiswa islam melalui pelatihan, kajian literatur, penulisan buku, karena dalam aktivitasnya pemohon sdr. muhammad chain afifullah, pi., maia membutuhkan informasi dari berbagai sumber, yang utamanya berasal dari buku atau hasil karya ilmiah atau barang cetakan. demikian pula pemohon lainnya, khususnya sdr. mujahidin dahlan, (yang bersama dengan pemohon rhoma dwi aria yulianto) adalah penulis buku lepra tak membakar buku suara senyap lembar kebudayaan harian rakjat merasa kebebasan berekspresi mengemukakan pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan serta menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat jelas dirugikan. selain itu, pelarangan dan pengawasan barang cetakan tidak melalui sebuah proses hukum (due process law) yang benar; bahwa menurut paralarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan merupakan ancaman terhadap masa mendatang yang berdampak kepada pengembangan diri dan ancaman pidana bagi para pemohon. para pemohon dalam register perkara nomor puu viii bahwa salah satu buku yang diterbitkan oleh institut sejarah sosial indonesia isi) pemohon dalam perkara nomor puuviii yaitu buku karya john rosa, yang berjudul dalih pembunuhan massal: gerakan september dan kudeta soeharto, jakarta, telah dilarang edar oleh kejaksaan republik indonesia dengan jaksa agung nomor a 3a tertanggal desember bahwa dengan adanya pelarangan buku tersebut, maka isi yang merupakan organisasi non pemerintah yangtelah terhambat haknya untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin dalam uud bahwa rhoma dwi aria yulianto pemohon dalam perkara nomor puu viii bersama mujahidin dahlan adalah sebagai pengarang bersama buku berjudul lepra tak membakar buku suara senyap lembar kebudayaan, harian rakjat penerbit merah kesuma, peran, maguwoharjo, yogyakarta telah dilarang dengan jaksa agung nomor a ja tanggal desember telah dirugikan haknya untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dilindungi dalam uud bahwa menurut para pemohon perkara nomor puu viiikarenakhususnya(vide permohonan para pemohon halaman huruf c); bahwa menurut para pemohon perkara nomor puu viii nomor tahun tentang pers telah membatalkan penerapan sebagian dalam nomor pnas yaitu pada pers menyatakan undang undang nomor pnas .(vide permohonan para pemohon angka halaman bahwa menurut para pemohon perkara nomor puu viii dengan diberlakukannya nomor tahun tentang kejaksaan telah membuat nomor tahun tentang kejaksaan menjadi tidak berlaku lagi, sehingga kewenangan dalam klausul huruf nomor tahun yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan agung untuk "pengamanan peredaran barang cetakan" menjadi tidak berlaku lagi diganti dengan .c) nomor tahun yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan agung untuk "pengawasan peredaran barang cetakan" saja; bahwa menurut para pemohon perkara nomor puu viii kejaksaan agung melarang buku "tan". (vide permohonan pemohon halaman dengan demikian maka pemerintah berpendapat bahwa permohonan quo lebih berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu undang undang sesuai amanatterutama menyangkut tatanan praktik oleh institusi kejaksaan untuk melakukan tindakan pelarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan. maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan penerapan hukum (application law) dan bukan sebagai permasalahan konstitusional (constitutional matter); berdasarkan uraian tersebut atas, pemerintah melaluiatas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji menurut para pemohon dalam register perkara nomor puuviiimaka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan quo dianggap merugikan para pemoho, menghambat pengembangan diri dan pengetahuan para pemohon secara intelektual. hak para pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum menjadi tidak terpenuhi. selain itu akan menimbulkan kerugian potensial berupa kekhawatiran yang akan terjadi dimasa mendatang karena secara intelektual, para pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang secara intelektual, terancam kriminalisasi dan tindakan pembedahan yang disebabkan oleh pelarangan dan pengawasan barang cetakanara pemohon perkara nomor puu viii tindakan pelarangan dan pengawasan yang dilakukan kejaksaan agung tanpa melalui prosesrugika simpan, mengolah dan men sampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan agung untuk melarang dan mengawasi beredarnya barang cetakan (buku buku)ki, menyimpan, mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. dan uud menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, men k dan mengeluarkan pendapat . bahwa hak pemohon dalam permohonan nomor puu viii untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani yang ditulis dengan pendekatan penulisan ilmiah. menurut para pemohon dalam register perkara nomor puuviii dalam permohonannya menyatakan bahwa pelarangan peredaran buku telah menghambat hak isi atas kebebasan mengeluarkan pendapat, isi tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencerdaskan bangsa dan membangun kebaikan umumt sehingga pelarangan peredaran buku telah menghambat hak isi atas kebebasan mengeluarkan pendapat karena kejaksaan agung secara sewenang wenang tanpa menyajikan bukti bukti yang memadai, mengklaim bahwa isi buku tersebut "dapat mengganggu ketertiban umum". uud terutama pemerintah". bahwa dalam kaitannya dengan permohonan ini, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak hak masyarakat pemohon) atas kebebasan mengeluarkan pendapat. uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum". bahwa menurut para pemohon kejaksaan agung melarang peredaran barang cetakan berdasarkan pendapat lembaga sendiri tam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. bahwa ketentudan dan undang undang dasar,ruteori perjanjian" yang dikembangkan beberapa ahli diantaranya hugo gratif) disebut sebagai pancasila yang salah satunya adalah sila "kemanusiaan yang adil dan beradab";,;;ku.undang ini", maka segalayang ditentukan oleh undang undang terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut: l dari uraian tersebut atas, maka kejaksaan dalam menjalan tugasnya melakukan pelarangan peredaran buku, telah sesuai dan selaras sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, yang tentunya tidak dimaksudkan untuk mengingkari cita cita reformasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mengikis nilai nilai kemajemukan, toleransi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa dalil permohonan para pemohon dalam perkara nomor: puuviii yang menyatakan undang undang nomor pnas yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan berkehidupan ketatanegaraan karena diterbitkan masa demokrasi terpimpin saat tidak ada "rule law" ketika negara dalam keadaan bahaya agar pemerintah dapat menyensor terbitan, terutama terbitan asing yang tidak sejalan dengan revolusi indonesia. menurut pemerintah anggapan para pemohon tersebut atas tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena: bahwanomor pnasyang merupakan produk zaman orde baru; dengan demikian maka undang undang quo yang berasal dari penetapan presiden, telah dibahas dan disahkan oleh dpr sebagai undang undang, dalam hal ini pnas nomorgamanan terhadap barang barang cetakan yang isinya ketertiban umum"menimbang" undang undang nomor tahun bahwa dalil permohonan pemohon perkara nomor puu viii yang menyatakan karena sebagian dari nomor tahun sudah dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang pers, makabitannya terhadap penerbitan buku. terhadap anggapan para pemohon tersebut atas, dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa penerapan undang undang nomor pnas tahun yang dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang pers tersebut adalah terhadap buletin buletin, surat surat kabar harian, majalah majalah dan penerbitan berkala, bukan terhadap buku buku; bahwa walaupun penerapan undang undang nomor pnas tahun terhadap buletin buletin, surat surat kabar harian, majalah majalah dan penerbitan berkala telah dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang pers, akan tetapi pers sebagai juga terikat kepada peraturan peraturan dalam pers tersebut dalam hal ini; bahwa dengan demikian walaupun buletin buletin, surat surat kabar harian, majalah majalah dan penerbitan berkala telah dicabut penerapan undang undang nomor pnas tahun namun bukan berarti tidak ada pembatasan dalam penerbitannya karena buletin buletin, surat surat kabar harian, majalah majalah dan penerbitan berkala tersebut tetap harus tunduk kepada peraturan peraturan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pers. bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan preventif (pelarangan dan pengawasan barang cetakan) yang dimiliki kejaksaan tidak diterapkan melalui sebuah proses hukum yang benar dan tepat sesuai due process law sehingga "hak konstitusional para pemohon", pemerintah berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon itu menunjukkan ketidakpahaman dan masih sempitnya sudut pandang para pemohon terhadap kewenangan dan mekanisme kejaksaan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum sebagai lembaga eksekutif. kejaksaan sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang kejaksaan pada huruf yang berbunyi: dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan: . pengawasan peredaran berang cetakan"; secara tegas diberi wewenang sesuai amanat undang undang untuk turut melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, yang salah satunya memiliki kewenangan sesuai amanat undang undang untuk bertindak secara preventif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan melakukan pengawasan dan pelarangan barang cetakan sensor buku, sehingga sebagai sebuah institusi, kejaksaan tidak hanya melulu melakukan kewenangannya secara represif lewat fair due process law dalam mekanisme sistem peradilan pidana. karenanya, berdasarkan argumentasi pemerintah tersebut, permohonan para pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena kewenangan preventif kejaksaan itu telah pula dilembagakan dalam clearing house untuk menjamin objektivitas dan untuk menghindari penafsiran sepihak atau monopoli tafsir. clearing house memliki tupoksi antara lain sebagai berikutjugabahkan, sejak tahun hingga hanya ada (sepuluh) buku yang dilarang edar oleh kejaksaan setelah melalui proses filter oleh institusi inter dept dan yang dianggap memiliki kompetensi sesuai barang cetakan buku yang dibahas, yang tergabung dalam clearing houseundang undang nomor tahun tentang kejaksaan;quo bono). menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia memberikan keterangan tertulis terkait perkara nomor puu viii yang diterima kepaniteraan pada tanggal april dan tanggal mei yang isinya sebagai berikut: keterangan dpr ri perkara nomor puu viii ketentuantahun pemohon dalam permohonan quo mengajukan pengujian atasadapun bunyi undang undang quo adalah sebagai berikut: huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan mengata, dicantumkan dalam berita negara."mohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pada pokoknya quo dianggapnya melanggar hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan karena dengan adanya kewenangan preventif yang memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, quo juga dinilai oleh pemohon melanggar hak pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta dianggapnya melanggar hakoleh karena itu, pemohon mendalilkan bahwertentangan dan tidak sejalan dengan norma norma konstitusi uud sebagai berikut:menanggapi dalil dalil pemohon tersebut, dipandang perlu untuk memberikan pandangan pandangan sebagai berikut: keterangan dpr dpr tidak sependapat dengan dalil dalil pemohon dalam permohonan quo, yangengan penjelasan penjelasan sebagai berikut: bahwa mencermati permohonan quo, pada dasarnya dalil dalil yang dikemukakan pemohon adalah berkaitan dengan penerapan suatu norma dari suatuundang undangundang undangundang undangnomor pnas (vide angka hal. permohonan pemohon) ; bahwa terkait dengan tugas pengawasan terhadap beredarnya buku buku cetakan tertentu yang berpotensi menganggu ketertiban umum dimaksud, maka ja tentang pelaksanaan clearing housemengemukakan pikiran dijamin secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam uud lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum, bahwa " pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab terkait dengan tujuan kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan: tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum adalah:;;hwa dalam mengekspresikan pendapat terdapat kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat yaitu sejalan dengan undang undang nomor tahun yang terdiri atas:hwa berdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan, maka ketentumajelis hakim mahkamah konstitusiud. terhadap uud para pemohon dalam permohonannya mengajukanterhadap uud adapun bunyi undang undang nomor pnas tentang pengamanan terhadap barang barang cetakan (selanjutnya disebut nomor pnas11963)(selanjutnya disebut nomor tahun adalah sebagai berikut: meny halal. menyatakan,,,fasal"." menyatakan, yang dimaksud barang cetakan dalam penetapan ini ialah tulisan tulisan dan gambar gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat kimia." menyatakan, barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau keperluan negara dikecualikan dari penetapan ini huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia menyatakan, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (c). pengawasan peredaran barang cetakan; para pemohon beranggapan ketentuan tersebut bertentangan dengan dan bahwa para secara intelektual; bahwa pemohon mendalilkan quo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas; bahwa para pemohon mendalilkan quo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu ketidakadilan dalam proses penegakan hukum bagi para pemohon dan masyarakat. para pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang sebagai intelektual, terancam didiskriminasikan dan tindakan pembedahan. pemohon dalan permohonan quo juga mendalilkan bahw, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma norma konstitusi uud negara republik indonesia tahun sebagai berikut: uud tahusuud yang menyatakanketerangan dpr ri. para pemohon dalam permohonan qng pada pokoknya para pemohon beranggapan telahliki, menyimpan, dan mengolah informasi dari barang barang cetakan, tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas, dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum bagi para pemohon dan masyarakat. para pemohon beranggapan hal inihuruf;nomor tahun yang mengatur kewenangan kejaksaan tersebut, tetap berlaku pnas nomor tahunnu pnas nomor tahun tetapi diatur juga dalamu;clearing house kejaksaan agung meliputi koordinasi beberapa instansi, mana tugas pokoknyajumlah a j.a tentang pelaksanaan clearing house kejaksaan agung republik indonesiaberdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan, mak sama sekali tidak bertentangan dengan dengan dan dan uud bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, dpr memohon kiranya majelis mahkamah konstitusi agarmohon quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); menyatakan pemohometer dan uudetep memiliki kekuatan hukum mengikat;sar negara republik indonesia tahun adapun bunyi undang undang quo adalah sebagai berikut"ala (i.". menyatakan::: ". menyatakan: yang dimaksud barang cetakan dalam penetapan ini. salah tulisan tulisan dan gambar gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat kimia." menyatakan: barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau keperluan negara dikecualikan dari penetapan ini". menyatakan: semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam penetapan ini din katakan tidak berlaku lagi". menyatakan: penetapnetapan presiden ini dengan penempatan dalam lembaran negara republik indonesia . para4apps tentang pengamanan terhadap barang barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum bahwa para pemohon dalam permohonan quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi terjadi kerugimemperoleh jaminan akan tegaknya negara hukum indonesia; bahwa para pemohon mendalilkan quo bertentangan dengan norma norma konstitusi yaitu melanggar hak atas kebebasan berpendapat yang dalam hal ini dituangkan melalui buku; para pemohon dalam permohonan quo mendalilkan bahwan tidak sejalan dengan norma norma konstitusi uud sebagai berikut: uud tahun yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukumrangan dpr ri bahwa terhadap dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan q atau lembaga negara;;.berikut: bahwa pemohon dalam permohonan quo menyatakan sebagai badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan akta notaris nomor tanggal juni bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa untuk persyaratan suatu yayasan sebagai "badan hukum" tidak hanya memenuhi persyaratan pendiriannya telah dilakukan berdasarkan akta notaris saja, tetapi masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhimenteri'. bahwa selanjutnyabbahwa persyaratan berikutnya yang harus dipenuhi oleh pemohon menurut ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang tentang yayasan, yang menentukan bahwa: nama yayasan dicatat dalam daftar yayasan apabila; "akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri . bahwa dengan demikian apabila pemohon sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan dalam permohonan quo, belum memenuhi ketiga persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut atas, maka sudah jelas bahwa pemohon quo belum dapat memenuhi persyaratan sebagai "badan hukum privat" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa jika status pemohon dalam permohonan quo belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum privat karena antara lain akta pendiriannya belum mendapat pengesahan dari menteri (dalam hal ini adalah menteri hukum dan ham), maka pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat dan tentunya pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) yang disyaratkan dalam ketentuan dan penjelasannya mahkamah konstitusi.. namun jik. pengujian materipara pemohon dalam permohonan qpada pokoknya para pemohon yang berada dalam negara hukum beranggapan telah dilanggar haknya untuk memperoleh kebebasan berpendapat yang dalam hal ini dituangkan melalui buku sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan dan uud dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa sesuai dengredaran dan penerbitan barang barang cetakan harus berdasarkan padhuruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bahwa terkait dengan pokok permohonan para pemohon quo mengenai undang undang quo harus dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan undang undang untuk melakukan pengawasan terhadap barang barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan. oleh karena itu, dpr berpandangann hurufpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang beranggapan pelarangan peredaran buku yang dianggap para pemohon dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dinilainya melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam uud terhadap dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa jaminan terhadap hak setiap warga negara atas kebebasan mengeluarkan pendapat tidak mutlak, karena setiap hak asasi yang diberikan kepada warga negara juga ada pembatasan sebagaimanafrasa terakhir bunyi dari ketentuan uud l945 jelas bahwa "ketertiban umum dalam suatu masyarakat" perlu dijamin, oleh karena itu walaupun uud memberikan jaminan bagi kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, namun jika terdapat penuangan pikiran secara tertulis dalam buku atau barang cetakan yang kemudian diedarkan, sedangkan materi muatannya menurut penilaian instansi yang secara yuridis formal diberikan wewenang oleh undang undang (dalam hal ini adalah kejaksaan agung) dapat mengganggu ketertiban umum, maka kejaksaan berwenang melarang buku atau barang cetakan tersebut untuk diedarkan.lpnas nomor tahundiara, ketentnmedia cetak berbentuk buku merupakan salah satu saluran atau sarana komunikasi dalam menyampaikan pendapat. dalam penggunaannya saluran komunikasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam uud yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. tetapi dalam halsebagaimana diamanatkan dalam uud oleh karena itusehingganamun perlu juga diperhatikan bahwa didpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon dalam permohonan quo yang menyatakan bahwa undang undang nomor pnasterhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa pernyataan para pemohon ini jelas kurang memahami prosedur pembentukan undang undang menurut uud karena dalam uud baik sebelum maupun sesudah perubahan, dpr dan mpr tidak mempunyai kewenangan mengesahkan undang undang, tetapi hanya menyetujui rancangan undang undang yang diajukan oleh presiden [vide uud sebelum perubahan yang menyatakan presiden memegang kekuasaan membentuk undang undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat". dalam uud (setelah perubahan) yang diberi kewenangan mengesahkan ruu yang sudah disetujui bersama oleh dpr dan presiden menjadi undang undang bukan dpr tetapi presiden [vide yang menyatakan". bahwa nomor pnas walaupun pada awalnya merupakan produk peraturan yang hanya berdasarkan penetapan presiden, tetapi akhirnya merupakan produk peraturan yang disetujui oleh dpr (waktu itu adalah dpr gr), yaknmenjadi undang undang. bahwa dpr berpandangan terhadap alasan pemohon yang menyatakan bahwa sebagian materi dari undang undang nomor pnas yang antara lain terkait dengan buletin, surat kabar harian, majalah, dan penerbitan berkala sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pers, dan pembatalan yang dilakukan oleh undang undang tentang pers tersebut merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan pula penerapannya terhadap penerbitan buku, sangat tidak tepat. karena untuk menyatakan suatu ketentuan undang undang yang mengatur dua hal yang berbeda tidak secara serta merta (otomatis) jika satu materi sudah dinyatakan tidak berlaku kemudian menjadi alasan untuk juga tidak memberlakukan materi yang lain. selama ketentuan yang diatur masih relevan untuk mengatur suatu masalah dan aturan tersebut secara eksplisit belum dicabut dan tidak bertentangan dengan uud dalam hal ini adalah mengenai "pemeliharaan dan jaminan ketertiban umum" [vide: uud maka materi tersebut masih sah dan masih relevan untuk diberlakukan. bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan, makaud negara republik indonesiamenimbang bahwa pada persidangan tanggal april dan juni pihak terkait kejaksaan agung republik indonesia yang diwakili oleh drs. moh. mari, s.h., m.h, jaksa agung muda intelijen) memberikan keterangan untuk perkara puu viii yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada intinya sebagai berikut: keterangan pihak terkait untuk perkara puu viii gambaran umum undang undang dasar (selanjutnya disebutsalah satu kewenangan yang dimilsebagaimana diamanatkan dalamrepublik indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana bunyikewenangan tersebut tidak berdiri sendiri,itu merupakan bagian kewenangan menteri jaksa agung untuk melarang berda , maka pnas quo tetap berlaku hingga saat ini;. [vide huruf c]; aspek historissemboyan bhinneka tunggal ika, kemudian secara bersama sama mengikrarkan secara konstitusi kemudian dituangkan dalam undang undang dasarris. ditinjau dari segi yuridis, ,atas. adapun definisi "mengganggu ketertiban umum"(fakta hukum tersebut adalah suatu hal yang tidak terbantahkan lagi, selanjutnya dari fakta hukum tersebut pihak terkait kemukakan bagaimana pendapat hukum pihak terkait. iii. pendapat hukum tidak ada satu ketentuan pun dalam uud yang mengatur. dengan.. bahwa kekerasan dalam hal menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun memang harus ada perbatasannya dan negara, suatu balances freedom and protection). dengan demikian, suatu tulisan jika , kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan barang cetaka. adanya wewenang kejaksaan untuk melakukan "pengawasan terhadap barang cetakan:huruf nomor tahun sert,kerja sama kejaksaan agung r.i,. bahwa dalam melakukan pengawasan barang cetakan, praktik selama ini telah dibentuk sebuah badan bernama clearing house. komposisi clearing house melibatkan multi institusi seperti kepolisian, badan intelejen negara, tni, departemen agama, departemen pendidikan nasional. dan departemen komunikasi dan informasi. dalam menjalankan tugas tersebut, kejaksaan agung r.i, dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktifdan pada gilirannya bawah jaksa agung muda intelijen jam intel)mmisalnya dalam buku berjudul: "enam jalan menuju tuhan"..quran, nasibnya hanyalah menjadi penghibur bagi laki laki yang bertakwa. (hal.. tujuh kesalahan dasar ajaran islam,mengungkap misteri keberagaman agama" karangan drs. syamsudin ahmad, tulisan tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: dalam konteks ini sesungguhnya al quran_telah menjelaskan bahwa setelah pasukan dan nabiah muhammad saw, tuhan secara terus menerus tetap mengutus rasul dan nabi kepada setiap kaum, negeri, dan suku bangsa yang berfungsi untuk menjelaskan. al qur'an (dan semua kitab suci yang menjadi kompetensi tuhan qs. dengan memahami ulasan ini, kiranya dapat difahami bahwa pandangan umat islam yang berpaham sesudah nabi muhammad saw, tidak akan ada lagi rasul dan nabi sangat bertentangan dengan ajaran al qur'an! dan atas dasar ini, sehingga pengertian atau terjemahan surat al azab mengenai arti kata khatam an nabiyyina" yang selama ini diartikan sebagai "penutup nabi nabi" adalah suatu kekeliruan besar, akan diungkap pada bagian berikutnya (persoalan ini penulis telah ungkap dengan jelas melalui artikel mengungkap arti tak ada nabi setelah muhammad" yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah). memahami penjelasan al qur'an adalah atas tanggungan tuhan, meneguhkan pengertian bahwa tuhan terus menerus mengutus rasul dan nabi sepanjang zaman untuk menjelaskan allah kepada umat manusia sesuai kebutuhan menurut zamannya. (hal. berdasarkan ini cukup jelas tuhan telah mengingatkan dan berjanji kepada anak adam" bahwa setelah al qur'an diturunkan, kehadiran rasul rasul (tentu juga sebagai nabi) terus menerus diutus kepada semua kaum, suku bangsa berbagai negeri untuk semua generasi dalam rangka menuntun manusia memahami ajaran agama. (hal. jadi adanya anggapan atau faham umat islam yang mengatakan sesudah nabi muhammad saw, tuhan tidak lagi mengutus rasul ataupun nabi, sangat bertentangan dengan surat ai a'raf ini! cukup jelas kiranya bahwa setelah masa al qur'an diturunkan kepada nabi muhammad saw, tuhan menjanjikan kepada semua anak manusia setiap kaum, suku bangsa, dan semua generasi selalu akan diutus rasul dan nabi dan golongannya sendiri. (hal. setelah diungkap banyak al qur'an, cukup jelas kiranya bahwa setiap generasi umat manusia tuhan selalu mengutus rasul rasul nya kepada mereka. sehingga faham umat islam yang menganggap nabi muhammad saw adalah penutup nabi nabi, tidak ada nabi dan rasul sesudahnya perlu dikoreksi oleh kita umat islam! (hal. dengan demikian nabi muhammad saw bukan nabi terakhir adapun pernyataan beberapa hadits yang mengatakan nabi muhammad saw adalah penutup nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul sesudah itu adalah benar, tetapi pengertiannya bersifat khusus, yang akan dijelaskan pada bagian berikutmenyebutkan secara berulang ulang bahwa nabi muhammad saw bukan nabi terakhir yang dikirim tuhan, hal ini bertentangan dengan kepercayaan dan terjemahan al qur'an yang diakui oleh umat islam; membanding bandingkan agama agama tertentu sehingga dikhawatirkan dapat merusak kerukunan hidup beragama indonesia; secara tersirat mengatakan bahwa nabi muhammad saw mengada ada dengan mengatakan telah bertemu dengan tuhan arsy (langit) dan melakukan tawar menawar perintah sholat, padahal tuhan, seperti tertulis al qur'an dan diyakini manusia, adalah zat yang disifatkan maha awal dan maha akhir dan tidak terkait dengan ruang dan waktu; mengatakan bahwa dalam al qur'an ada tertulis isyarat al qur'an yang memungkinkan untuk bisa bertemu dengan malaikat, roh orang orang mati, dan mahluk halus lainnya, serta menyarankan pembaca untuk menggunakan jasa syaman" dukun. hal tersebut dapat digolongkan tindakan musyrik dan bertentangan dengan ajaran agam tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas..tara.kesa sia mencari ber.orang o"", karangan socrates sofyan woman, tulisan tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: kebenaran sejarah orang papua telah dibelokkan atau digelapkan sejak mei oleh penguasa indonesia demi kepentingan nkri dengan mengabaikan kepentingan masa depan dan kelangsungan hidup orang papua dari tanah leluhur mereka. (hal. berkaitan dengan informasi dan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan itu, era reformasi indonesia telah memberikan ruang dan angin segar bagi orang papua untuk menyampaikan informasi kebenaran sejarah mereka yang selama ini digelapkan oleh penguasa indonesia. (hal. informasi sebagai kekuatan, maka dalam tulisan bagian ini perlu dan penting diinformasikan akar permasalahan papua barat yang sesungguhnya yang belum pernah diselesaikan. bahkan pemerintah berusaha membelokkan atau menguburkannya dengan berbagai bentuk penindasan dan kekerasan dan eksploitasi papua barat. antaranya adalah kekerasan dan penindasan sistematis merupakan upaya membelokkan dan pengaburan sejarah dan akar masalah papua barat yang sesungguhnya. oleh karena itu, kekerasan dan penindasan terhadap umat tuhan papua barat yang telah berlangsung selama tahun (sejak mei sampai sekarang) harus dihentikan. (hal. dalam kurun waktu tahun "berintegrasi", rakyat irian papua) berada pada sistem penjajahan modern pemerintah indonesia. (hal. tanggal mei adalah sejarah kemenangan bagi bangsa indonesia. sementara bagi orang papua tanggal mei adalah awal malapetaka dan pemusnahan etnis papua dan ras melania. (hal. dalam kurun waktu ini, militer indonesia benar benar menindas orang orang papua dengan kejam. pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan, dan pembunuhan secara luas terjadi tanah papu, baik mata bangsa indonesia khususnya bagi masyarakat papua dan juga mata internasional; menyebarkan diskriminasi agama terhadap umat kristen indonesia pada umumnya dan papua pada khususnya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dan umat islam; memuat isu pemusnahan etnis, menurunnya jumlah penduduk, asli papua oleh karma tidak ada perlindungan khusus, tetapi yang terjadi adalah pemusnahan etnis secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa indonesia; menghasut rakyat papua pada umumnya dan umat beragama kristen pada khususnya untuk bersama sama bersatu pada memprotes pemerintah indonesia atas diskriminasi hukum dan agama yang terjadi indonesia dan papua, bahkan tanpa rasa takut berusaha membebaskan diri (merdeka) dari tekanan dan kekerasan pemerintah indonesia yang terpusat jakarta; mendiskreditkan pemerintah indonesia, tni, dan polri sebagai penjajah yang melakukan pelanggaran ham, kekerasan, kekejaman, dan penindasan terhadap orang asli papua..wa karena: sampul buku bagian depannya memuat gambar palu arit yang cukup besar berwarnantara para anggota pun, masing masing mempunyai kewenangan untuk mengawasi barang cetakan seperti pada kementerian pendidikan nasional mempunyai standar untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kualitas buku pendidikan. begitu pula yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia, departemen agama, maupun badan intelijen negara (hanya yang berkaitan dengan masalah teroris) melakukan juga penelitian secara internal terhadap buku buku barang cetakan sesuai wewenang masing masing instansi tersebut. kerja sama antara instansi tersebut dalam wadah adalah untuk menjamin secara profentuk masalah diluar barang cetakanpun ada instansi yang khusus mengawasinya hal seperti itu seperti badan sensor film. apabila setelah melihat contoh buku buku yang dilarang tersebut diatas, dimana materinya ada yang mengandung hujatan terhadap agama tertentu, penghinaan, maupun mendiskreditkan pemerintah tanpa didukung bukti, menghasut rakyat dan umat beragama, mengadu domba dan sebagainya, tidak perlu diadakan pengawasan lagi, maka tidak dapat dibayangkan akibatnya bagi keutuhan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia yang sama sama kita cintai ini, hanya karena demi kepentingan satu orang atau golongan untuk mengeluarkan pendapatnya. apakah hal hal tersebut patut didiamkan begitu saja. apakah negara tidak mempunyai peranan untuk melindungi warga negaranya terhadap adanya upaya upaya tersebut yang akan merusak rasa persatuan tanpa melihat kondisi bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun latar pendidikan yang beraneka ragam pula. hanya karena negara mendiamkan saja terhadap orang yang menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat yangrepublik indonesia yang multi etnik maupun multi agama, maka tidak akan terdengar lagi nama negara kesatuan republik indonesia. iv. penutup the universal declaration human rights maupun dalam uud keterangan pihak terkait untuk perkara puu viii gambaran umum undang undang dasar (selanjutnya disingkat dengan uud secara tegas menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. prinsip pawakilnya legislatif. salah satu kewenangan yang dimili sebagaimana diamanatkan dalam hurufdimempunyai tugas dan wewenang sebagai mana bunyi huruftersebut tidak berdiri sendiri, karenaatersebut merupakan bagian dari kewenangan menteri jaksa agungka pnas quo tetap berlaku hingga saat ini; pnas nomor tahun tersebuttentang pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umumyang memiliki kewenangan pengamanan peredaran barang cetakan; pada tahun dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, [vide huruf c]; aspek historis,dengan semboyan bhinneka tunggal ika, kemudian bersama sama mengikrarkan diri secara konstitusional yang dituangkan dalam uud vww.pff.para bapak pendiri bangsa kita"s tersebut atas. adapun definisi "mengganggu ketertiban umum iii. pendapat hukum uud menyatapabila dikaitkan dengan konsep pemikiran montesquieu menyatakan bahwhprinsip dari ajaran montesquieu mengenai trias politica" menyatakan bahwa wewenang yang satu harus dipisahkan dari wewenang yang lain. satu sisi, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ajaran montesquieu ini sudah ditinggalkan oleh banyak negara. dalam hubungan ini dr. utrecht mengemukakan: biarpun pelajaran montesquieu diterima hampir semua negara negara eropa barat, masih juga hanya sebagian dari pelajaran tersebut menjadi dasar tata negara. demikian juga indonesia. pada zaman sekarang rupanya teori montesquieu seluruhnya hanya dipraktikkan amerika serikat saja. tetapi disitu pun telah timbul kesukaran". sekarang timbul pertanyaan, apakah sebabnya teori montesquieu itu suatu negara modern tidak dapat dipraktekkan seluruhnya?. pada umumnya dapat dikemukakan dua keberatan terhadap teori montesquieu. keberatan pertama terhadap teori montesquieu: pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan di . keberatan kedua terhadap teori montesquieu: suatu negara hukum modem telah tempat hal tidak mungkin diterima sebagai asas teguh (vast begins, firm principle) bahwa tiga fungsi tersebut masing masing boleh diserahkan kepada hanya satu alat kenegaraan tertentu saja, atau dengan perkataan lain, tidak mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap tiap badan kenegaraan itu dapat disertai hanya satu fungsi tertentu . suatu negara hukum modem (modem rechtsstaat) ada banyak badan kenegaraan yang disertai fungsi lebih daripada satu macam (kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi tertentu)': utrecht moh. saleh dinding, sh, pengantar hukum administrasi negara indonesia, ikhtiar baru jakarta, cetakan ke halaman sampai dengan halaman apa yang dikemukakan oleh utrecht sebagaimana dikutip atas menunjukkan bahwa pemisahan wewenang tidak dengan sendirinya menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang. utrecht justru mengatakan bahwa "pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan ". adanya definisi tentang "mengganggu ketertiban umum" adalah dalam rangka demi kepastian hukum, hal tersebut., seperti yang telah kami uraikan atas. semuanya itu adalah untukdiantara warga negara republik indonesia. kejaksaan dalam menggunakan wewenangnya berupa pengawasan barang cetakan adalah untuk menjamin proses penegakan hukum dan juga sebagai bentuk jaminan negara adanya perlakuan yang sama hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. penegakan hukum berfungsi sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. menurut jeremy bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak al. elden, penegakan hukum dapat pula dimaknai sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka segera mungkin untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali abdul kadir muhammad, hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila ditegakkan secara konsekuen dan konsisten dengan mentaati corona norma yang telah ditetapkan, seperti antara lain; norma kemanusiaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma keadilan, norma kepatutan (equity) dengan tidak bersikap diskriminatif, dan kejujuran notohamidjojo, tujuan penegakan hukum dalam lingkup yang lebih luas, harus dapat menjadi perekat bangsa, karena jika penegakan hukum yang dilaksanakan tidak dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu tercapainya keadilan dan ketertiban mochtar kusumaatmadja, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidak pastikan hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta dapat melahirkan krisis bidang hukum, menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa yang berdampak pada kehidupan masyarakat. teori teori dan pendapat pendapat tersebut atas sudah tertampung dalam konstitusi negara republik indonesia yang mengakui dan memberikan jaminan adanya perlakuan yang sama sebagai penjabaran lebih lanjut dari uud tersebut, selanjutnya pad serta huruf nomor tahunwewenang kejaksaan untuk melakukan "pengawasan terhadap barang cetakan" dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kepentingan umum. bahwa dalam melakukan pengawasan barang cetakan, praktek selama ini telah dibentuk sebuah badan bernama clearing house. ch). komposisi keanggotaan clearing house tidak monopoli dari unsur kejaksaan saja tetapi juga melibatkan institusi lain seperti dari kepolisian, badan intelijen negara, tni, departemen agama, departemen pendidikan nasional dan departemen komunikasi dan informasi, bahkan juga melibatkan unsur orang yang ahli atau menguasai bidangnya sesuai dengan objek kajian. seperti misalnya apabila barang cetakan yang diteliti berkaitan dengan masalah agama islam maka akan dilibatkan dan dimintakan pendapat dari majelis ulama indonesia mui). dalam menjalankan tugas tersebut, kejaksaan agung. dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktif dan sangat selektif sekali menggunakan wewenang tersebutpada jaksa agung muda intelijenksa agung mudarkerja sama antara instansi tersebut dalam wadah adalah untuk menjamin secara profesud menjamin kebebasan yang bertanggung jawab tetapi bukan denganaman bahwa kekerasan dalam hal menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun memang harus ada perbatasannya. apabila dikaitkan dengan keahlian atau suatu pemahaman keilmuan, seseorang yang menyampaikan pendapatnya pada barang cetakan tetapi tidak didukung dengan kemampuan baik akademis, keahlian ataupun pengalaman maka dapat menimbulkan potensi terganggunya ketertiban umum) dan negara adalah suatu balances freedom and protectio .[vide uud dengan demikian jika suatu tulisan sesuai dengan amanat undang undang, kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan barang cetakbahwa berdasarkan putusan nomor pundi tanggal april ada beberapa pertimbangan hukum yang dapat dikaitkan dengan masalah kewenangan kejaksaan terhadap pengawasan barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. dalam amar pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi tersebut dinyatakan bahwa pimpinan pusat muhammadiyah selaku pihak terkait mempunyai pendapat alasan sosiologisselanjutnya dalam kutipan pertimbangan hukum nomor pundi tanggal april ada beberapa pertimbangan hukum seperti yang dikucilkan sebagai berikut.maka pemerintah harus bertindak sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan yang akan terjadi adalah kekacauan. contoh buku yang tulisan tulisannya perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut: enam jalan menuju tuhanamanamanalquran, nasibnya hanyalah menjadi penghibur bagi laki laki yang bertakwa. (halamanaman tujuh kesalahan dasar ajaran islam;.aman: tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas;amanamancamamanpekia sia mencari beriamanrangamanamansampul buku bagian depannya memuat gambar palu arit yang cukup besar bersamtulisan, ahli sejarah maupun ahli lainnya yang sesuai dengan kapasitas keahliannya,aka negara dapat melakukan pembatasan.[vide uud dengan demikianundang undang nomor tahun tentang kejaksaan adalah bentuk legitimasi pemerintahan untuk melindungi kepentingan umum. iv. penutup negara sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, tidak boleh mendiamkan saja terhadap salah seorang warga negaranya yang menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat tetapikesatuan republik indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama ini.pada uud maupun the universal declaration human rightsdalil dalilnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;;kejaksaan republik indonesia (selanjutnya disebut dan sampai deng1945);karena permohonan quo adalah mengenai pengujian undang undang terhadap uud castquo; kedudukan hukum legal standing) para;;;;;quo sebagai berikut: para pemohon mendalilkan: bahwa pemohon adalah perorangan dan sebagai seorang penulis buku yang diantaranya berjudul enam jalan menuju tuhan , termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan kejaksaan mendasarkan pada huruf bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan; bahwa pemohon merasa dirugikan hal itu terjadi karena buku yang ditulis pemohon dilarang oleh kejaksaan berdasarkan bagian dari penerapan dan undang undang sensor buku; bahwa; bahwa; bahwa huruf dan serta sensor, tersebuselainsehingga dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi. bahwa tidabahwa keberadaan hurufagar tetap terjaga prinsip negara hukum yang demokratis, akan tetapi merupakan kewenangan suka suka untuk menyensor buku; bahwa huruf dan undang undang sensor buku, dan dan uud masing masing menyatakan sebagai berikut: huruf undang undang kejaksaan menyatakan, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan huruf (c) pengawasan peredaran barang cetakan undang undang sensor bukuundang undang;nimbang bahwa berlakunya tentang kejaksaan khususnya huruf yang menyatakan pengawasan peredaran barang cetakan , dan undang undang nomor pnas, serta undang undang nomor pnas, sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan dan uud menimbang bahwa dengan mempertimbangud menimbang bahwa karena mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan q; pendapat mahkamah pokok permohonan menimbang bahwa permohonan para pemohon semuanya memohonkan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, semua memohonkan pengujian. walaupun untuk undang undang nomor pnas pemohon dalam permohonan nomor puu viii memohon pengujian seluruhnya dan para pemohon permohonan nomor puu viii memohon pengujian sampai dengan dan para pemohon nomor puu viii memohon pengujian formil undang undang nomor pnas menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para pemohon, mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengujian formil atas undang undang nomor pnas pengujian secararupakan juga pengujian terhadap terbentuknya. bahwa untuk mengetahui urgensi dan argumentasi pembentukanketahui dari rumusan dalam konsiderans penetapan presiden quo. dalam konsiderans penetapan presiden quo dirumuskan sebagai berikut: bahwa barang barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya; bahwa, dalam rangka menyelamatkan jalannya revolusi indonesia; menimbang pula: bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan jalannya revolusi dalam mencapai tujuannya, sehingga dilakukan dengan penetapan presiden; bahwa ditinjau dari segi sejarah perundang undangan indonesia,st. bahwa dalam perkembangannya,qsuatu undang undang. dengan demikian, sejak saat itusebutyang biasa disebut dengan undang undang kondisional). bahwa jika pengujian secara formil terhadap undang undang quo yang dipermasalahkan, memang terlihat adanya suatu ketidaksesuaian dengan proses pembentukan undang undang pada umumnya, oleh karena undang undang quo berasal dari penetapan presiden yang dibentuk oleh presiden sendiri tanpa melibatkan dewan perwakilan rakyat. selain itu,bentuk sebelum adanya perubahan uud sehingga tata cara pembentukannya tentu berbeda dengan pembentukan undang undang setelah berlakunya perubahan uud bahwa dengan berlakunya uud yangkemudian dibentuklah undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, sepertimaupunnamun demikian, tentunya masalah prosedur dan proses pembentukan dalam berbagai peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan atau dijadikan batu uji dalam pengujian formil terhadap peraturan perundang undangan yang sudah terbentuk sebelum adanya peraturan perundang undangan tersebut. oleh karena itu, sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang pada saat ituadalah peraturan yang secara formal sah dan mempunyai daya laku (validity) mengikat umum, walaupun secara material isi atau substansi undang undang quo dapat diajukan pengujiannya. bahwa karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga menurut mahkamah terhadap pengujian secara formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuannya, agar terdapat kepastian hukum, oleh karena pengujian secarasecara formil, mahkamah dalam putusannya nomor puu vii tanggal juni telah memberikan batasan yaitu, (empat puluh lima) hari setelah undang undang dimuat dalam lembaran negara sebagai tenggat yang memadai. bahwa merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juni maka pengujian formil yang diajukan oleh para pemohon perkara nomor puu viii telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima; menimbang bahwa mengenai pengujian materiil undang undang nomor pnas para pemohon dalam permohonan nomor puu viii memohon pengujian sampai dengan sedangkan pemohon permohonan nomor puu viii hanya memohon pengujian dan para pemohon nomor puu viii hanya memohon pengujian sehingga mahkamah dengan mempertimbangkan permohonan nomor puu viii sudah mencakup pula pengujian undang undang nomor pnas yang dimohonkan oleh pemohon nomor puu viii dan para pemohon nomor puu viii. kewenangan jaksa agung melarang peredaran barang cetakan cast buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekat; lebih dari sekadar menyita suatu barangl945menjadi pemohon mahkamah konstitusi berdasarkan ketentuan undang undang nomor(executive heavy) yang melanggar prinsip checks and balances. pendekatan kekuasaan juga dahulu dilakukan dalam penjatuhan presiden. almarhum presiden soekarno, presiden soeharto dan presiden abdurrahman wahid dijatuhkan dari jabatannya tanpa melalui proses peradilan. setelah perubahan uud dan telah mengatur mekanisme dan prosedur pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya yang harus melalui proses peradilan dalam hal ini melalui mahkamah konstitusi dengan hukum acara yang diatur dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. menimbang bahwa hal hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan uudtuk peneganimbang bahwa dalam hubungan dengan penyitaan, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menegaskan, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan . bahwa demikian pula penyitaan barang barang cetakan yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan undang undang nomor pnas tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) yang menegaskan, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat , sehingga antara ketentuan nomor pnas dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan uud yangyitaan buku buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang wenang yang amat dilarang oleh uud yang menegastindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum,, seperti dipertimbangkan atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan. menimbang bahwa adapun seperti penyitaan buku berjudul enam jalan menuju tuhan karangan darmawan pemohon perkara nomor puu viii menurut mahkamah merupakan kasus konkret yang berdasarkan due process law, penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui instrumen hukum yang sudah tersedia seperti undang undang pencegahan penodaan agama dan atau kuhp. pelarangan pengedaran buku buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengitu juga tidak sejalan dengan ketentuan uud yang menjami;menimbang bahwa dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, misalnya keputusan jaksa agung tentang pelarangan peredaran buku tertentunomor pnas yang dalamnya jaksa agung memang diberi kewenangan untuk menyatakan melarang peredaran suatu buku atau melakukan penyitaan atas barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga lebih pepatah melakukan pengujian atas norma undang undang yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan uud menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau suatu barang cetakan isinya melanggar suatu peraturan perundang undangan yang berlaku, misalnya isinya melanggar undang undang tentang larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar undang undang tentang pornografi atau melanggar kitab undang undang hukum pidana kuhp). dalam kejadian seperti itu, misalnya seperti penyitaan buku berjudul, enam jalan menuju tuhan sebagaimana disebutkan atas, aparatur negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyerangan oleh instansi yang berwenang menurut undang undang yang berlaku. semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirasakan, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita. tak hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati sekalipun diperbolehkan asal melalui proses peradilan, bukan melalui keputusan jaksa agung. menimbang bahwa sebelumnya seperti dikemukakan oleh para pemohon permohonan nomor puu viii kewenangan kejaksaan dalam kaitan pengedaran barang cetakan indonesia mengalami penyesuaian penyesuaian. dalam undang undang nomor pnas jaksa agung diberi kewenangan melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. kemudian dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia lembaran negara indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor menggunakan frasa, pengamanan peredaran barang cetakan , dan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia sebagaimana yang dikutip atas, menggunakan frasa, pengawasan peredaran barang cetakan. dari kenyataan tersebut, tampak bahwa pembentuk undang undang sudah melihat perlunya penyesuaian kewenangan kejaksaan dalam hal peredaran barang cetakan seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia; bahwa oleh karena permohonan para pemohon tentang sampai dengan undang undang nomor pnas dikabulkan dan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud maka yang menyatakan, semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang menentukan, penetapan presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya, menjadi tidak bermakna sehingga keseluruhan undang undang nomor pnas dinyatakan bertentangan dengan uud berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, maka undang undang nomor pnas tentang penetapan presiden tentang pengamanan terhadapsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengucapan putusan ini; menimbang bahwa mengenai pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, pemohon permohonan nomor puu viii para pemohon permohonan nomor puu viii dan para pemohon permohonan nomor puu viii semuanya memohon pengujian huruf yang menentukan, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a , b ., pengawasan peredaran barang cetakan yang oleh pemohon permohonan nomor puu viii dan para pemohon permohonan nomor puu viii dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan uud sedang para pemohon permohonan nomor puu viii memohon agar kata, pengawasan dalam huruf undang undang nomor dinyatakan bertentangan dengan uud apabila ditafsirkan sebagai, pengamanan atau pelarangan ; menimbang bahwa sebagai suatu negara kesejahteraan, aparat pemerintah seperti kejaksaan tentu diperkenankan melakukan pengawasan atas barang cetakan apakah barang cetakan tersebut isinya tidak bertentangan atau melanggar suatu undang undang. kalau dalam rangka pengawasannya tersebut terdapat barang cetakan yang isinya misalkan bertentangan atau melanggar ketentuan undang undang pornografi, tentulah kejaksaan akan menyampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk mendidik pencetak, pemilik, pengedar barang cetakan, seterusnya penyidik dapat melakukan penyitaan, penggeledahan, bahkan mungkin penahanan tersangka, kemudian melakukan penuntutan dan penyerangan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. menimbang bahwa pengawasan barang cetakan dalam arti melakukan penyelidikan atas isi barang cetakan jikalau ada yang melanggar ketentuan hukum pidana, tidak hanya kejaksaan tetapi juga kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya masing masing dapat melakukannya. masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan memberikan laporan kepada yang berwajib apabila suatu barang cetakan isinya melanggar undang undang. adapun ditindaklanjuti atau tidaknya suatu laporan dari masyarakat tentu tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh instansi yang berwajib. artinya kalau setelah diselidiki terbukti pelanggarannya akan dilakukan penyidikan dan proses selanjutnya. apabila tidak cukup buktinya tentunya tidak dididik. menimbang bahwa frasa pengawasan peredaran barang cetakan , khususnya kata pengawasan menurut mahkamah memang tidak dimaknai sebagai pengamanan sebagaimana yang tersebut dalam undang undang nomor tahun yang telah dicabut, apalagi sebagai pelarangan sebagaimana yang tertera dalam undang undang nomor pnas yang telah dinyatakan bertentangan dengan uud pengawasan dapat merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penuntutan, dan penyerangan oleh instansi yang berwenang masing masing sesuai dengan due process law, yang berujung pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan. menimbang bahwa dengan pertimbangan atas, mahkamah menilai undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia sesuai dengan permohonan para pemohon sejauh menyangkut huruf dinyatakan konstitusional, sehingga permohonan para pemohon harus tolak. berdasarkan seluruh pertimbangan atas, maka permohonan para pemohon nomor puu viii nomor puu viii dan nomor puu viii dikabulkan untuk sebagian. konklusi berdasarkan penilaian fakta dan hukum diquo; para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan quo; permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagianformil oleh para pemohon tidak dapat diterima; permohonan pengujian materiil oleh para pemohon dikabulkan untuk sebagian;; pengujiditolak; menolak permohonan para pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya;belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh dan ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh,|ttd. |ttd. achmad nowiki muhammad alim |ttd. |ttd. maria farida indrawi hamdan zelda |ttd. |ttd. hartono akil mochtar ttd. ahmad fadli semadi pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan ini, seorang hakim konstitusi hamdan zelda memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: isu konstitusional utama yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah apakah wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi atau tidak. untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, menurut pendapat saya, ada dua persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu: konstitusionalkah pelarangan peredaran barang cetakan yang dianggap menggangu ketertiban umum? dan konstitusionalkah kewenangan jaksa agung melakukan pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum pelarangan peredaran buku yang mengganggu ketertiban umum untuk menjawab persoalan ini, ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan, yaitu: pertama; jaminan, pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu: hak untuk menyatakan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan. kedua; kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum. dua kepentingan tersebut dalam penyelenggaraan negara sering saling bertentangan. kepentingan manakah yang harus didahulukan jika keduanya berhadapan. uud memberikan jalan keluar atas persoalan ini, yaitu dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain, hak asasi dapat dibatasi dengan undang undang dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. menegakkan keamanan dan ketertiban umum (public order, atau public reason menurut istilah john rawas, atau maslahatul sampah menurut istilah fiqh) adalahini merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara republik indonesia menurut uud yaitu melindungi segenap bangsa indonesia. dalam hukum tata negara prinsip menegakkan kemaslahatan umum, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban umum, adalah prinsip yang harus didahulukan dibanding prinsip hukum yang lainnya, apabila keamanan dan ketertiban umum terganggu. penggunaan public order sebagai pembatasan terhadap kebebasan individual juga dimungkinkan menurut international covenant civil and political right occur) yang pada prinsipnya menentukan bahwa kebebasan individual dapat dikesampingkan for the protection national security public order, public morals health article occur). lebih jauh lagi united nations sirusa principles mendefinisikan public order sebagai sum rules which ensure the functioning society set fundamental principles which society founded . perampasan kemerdekaan seseorang adalah melanggar hak asasi manusia. akan tetapi untuk kepentingan umum penahanan terhadap seseorang dibenarkan asal diperintahkan oleh undang undang. demikian juga pembatasan pembatasan kebebasan individual dalam keadaan darurat mungkin berdasarkan ketentuan undang undang lihat nomor prp tahun tentang keadaan bahaya). demikianlah halnya dengan hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dapat dibatasi untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum. akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah, pembatasan demikian harus dengan undang undang. apalagi dalam konteks masyarakat indonesia yang sangat plural, ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh suku, ras dan agama masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi dengan baik. akibat sebuah tulisan dari barang cetakan yang menyinggung perasaan suku, agama dan ras atau kelompok tertentu dapat menimbulkan perkelahian, perang antar suku dan agama yang pasti mengancam keamanan dana ketertiban umum. pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan public order tidak dapat diamputasi kewenangannya dalam menjalankan fungsinya menjamin keamanan dan ketertiban umum, karena alasan alasan melanggar kebebasan individual. kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dalam penyelenggaraan negara, dengan ketentuan kewenangan tersebut harus dilakukan atas dasar ketentuan undang undang (legal order). berdasarkan pertimbangan tersebut atas, pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan perintah undang undang dalam rangka fungsi pemerintah menjalankan public order sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor pnas adalah norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi. persoalannya adalah apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum atau apakah syarat syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu peristiwa telah melanggar ketertiban umum. undang undang nomor pnas tidak memberikan batasan atau penjelasan, apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum itu. sinilah munculnya persoalan konstitusional, karena alasan keamanan dan ketertiban umum dapat menjadi alasan sepihak penguasa yang dapat menjadi ekstensif sehingga sangat potensial menimbulkan ketidak adilan dan ketidakpastian hukum. tidak adanya rumusan yang jelas dan pasti tentang mengganggu ketertiban umum dalam rumusan undang undang quo, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat bertentangan uud uud sinilah perlunya persyaratan konstitusional yang harus dirumuskan oleh mahkamah untuk menghindari norma tersebut bertentangan dengan uud dan untuk mengisi kekosongan hukum yang bersifat sementara sampai dibentuknya undang undang yang baru hasil keputusan dpr dan presiden. menurut pendapat saya, persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai mengganggu ketertiban umum; paling tidak memenuhi tiga unsur atau syarat, yaitu:kewenangan jaksa agung melakukan pelarangan barang cetakan kewenangan menegakkan ketertiban umum adalah kewenangan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya menurut perundang undangan yang berlaku indonesia dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan atau kementerian dalam negeri. pelaksanaan kewenangan tersebut harus terukur dan dapat diuji pengadilan (prinsip due process law). undang undang nomor pnas memberikan kewenangan kepada menteri jaksa untuk melakukan tindakan pelarangan beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. dari sisi konstitusi, norma tersebut tidak bertentangan dengan uud sah saja, undang undang memberikan kewenangan kepada salah satu institusi pemerintah yang menegakkan ketertiban umum untuk melakukan tindakan pelarangan barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. hadapan penggunaan istilah menteri dalam frasa tersebut hanya persoalan penyebutan nomenklatur pemerintahan yang sudah berbeda antara saat undang undang tersebut diterbitkan dengan saat sekarang ini. kewenangan melarang peredaran barang cetakan tidak dapat dengan sederhana diserahkan kepada pengadilan, karena pelarangan barang cetakan terkait dengan tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi public order, sedangkan pengadilan adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila pemerintah dalam menjalankan fungsi public order melanggar ketentuan hukum atau tidak mendasarkan atas ketentuan hukum yang benar (legal order) dan serta melanggar prinsip keadilan. oleh karena itu, justeru akan menjadi persoalan apabila kewenangan public order cast pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum dicabut dari kewenangan pemerintah cast jaksa agung, sehingga pemerintah kehilangan dasar hukum untuk mengambil keputusan cepat dan segera untuk mengatasi ancaman keamanan dan gangguan ketertiban umum. kewenangan institusi pengadilan dalam kaitan dengan peredaran barang cetakan yang melanggar hukum seperti barang cetakan yang mengandung pornografi undang undang nomor tahun tentang pornografi), barang cetakan yang mengandung penyalahgunaan dan atau penodaan agama undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama), atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap ketertiban umum buku kedua bab kuh pidana, sampai dengan 163bis) atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap kemanan negara buku kedua bab kuh pidana), hanyalah terbatas pada proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan dan tindakan penyitaan dan atau pemusnahan terhadap barang bukti hasil tindak pidana dan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. tindakan pengadilan tersebut tidak memadai dan tidak cukup untuk melakukan pelarangan terhadap beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum, dan memerlukan tindakan segera. persoalan konstitusional dalam undang undang quo, bukanlah pada pemberian wewenang kepada jaksa agung melakukan pelarangan beredarnya barang cetakan, tetapi justru terletak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum, tindakan jaksa agung tersebut apakah dilakukan berdasarkan prinsip due process law, sehingga potensial melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara. tidak adanya jaminan ini, mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan konstitusi. dengan demikian diperlukan persyaratan tertentu agar tindakan jaksa agung memenuhi prinsip due process law, yaitu keputusan melarang peredaran barang cetakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan, sehingga siapapun yang merasa dirugikan dapat melakukan perlawanan (verzet) melalui pengadilan. dengan tambahan syarat ini terpenuhilah prinsip due process law dan kepastian hukum yang adil atas tindakan jaksa agung. berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat kewenangan jaksa agung yang diberikan oleh undang undang nomor pps adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah adanya ijin dari pengadilan. kesimpulan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. walaupun saya memliki pendapat yang sama bahwa undang undang nomor pnas adalah bertentangan dengan uud akan tetapi undang undang quo perlu dipertahankan paling tidak untuk sementara sampai adanya undang undang pengganti yang lebih baik yang dibuat dpr dan presiden untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata nyata atau potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata nyata atau potensial pasti mengganggu keamanan dan ketertiban umum. kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, apakah telah memenuhi prosedur hukum (due process law) dan memenuhi prinsip keadilan. karena itulah, untuk menghindari tindakan ekstensif dari pemerintah jaksa agung) dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan pasti. berdasarkan pertimbangan tersebut atas saya berpendapat bahwa nomor pnas adalah inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), yaitu bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitusepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh nomor pnas yang bertentangan dengan uud terhadap permohonan para pemohon mengenai huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, saya memiliki pertimbangan dan pendapat yang sama bahwa huruf tersebut tidak bertentangan dengan uud sehingga permohonan para pemohon ditolak. panitera pengganti, ttd. alias ngapain putusan rph: pnas pelarangan buku dikabulkan seluruhnyadiajukan oleh: nama zulkarnaen hasibuan, se. alamat jalan perdamaian, desa sirandorung, kecamatan rantau utara, kabupaten labuhanbatu selatan: nama ahmad padi tanjung, ag. alamat desa mampang, kecamatan kotapinang3j nama suparman alamat desa tanjung medan, kecamatan kampung rakyat, kabupaten labuhanbatu selatan: nama retret suara rambe alamat desa tergambar, kecamatan tergambar nama drs. efendi tonga, pd. alamat jalan sapi'i, desa laut dendang, kecamatan perut sei tuan, kabupaten deli serdang nama surai alamat dusun aek batu selatan, desa asam jawa, kecamatan tergambar, kabupaten labuhanbatudalam hal ini memberi kuasa kepada wakil kamal, sh., mh., ahmad taufik, sh., guntur sh., mulyadi pilihan, sh., si., iqbal tawaran pasaribu, sh., habibi, sh., para advokat pada kantor hukum awk partners, beralamat kantor menara karya building, 28th floor jalan rasa said blok kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober bertindak untuk dan atas pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . io. pemohon, terhadap i1.5j komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu, berkedudukan jalan pancasila balapan nomor kotapinang, kabupaten labuhanbatu selatan: berdasarkan surat kuasa khusus komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatupada hari pemilihan pencoblosan, bpk anto memberikan uang kepada saksi uang sebesar rp. pecahan rp. sebanyak lembar dan mengarahkannya supaya jangan lupbesi purnama: hasan basri merupakan tim sukses pasangan calon nomor dan saksi pada jam malam tanggal september membagi bagikan uang sebesar rp. kepada kepala keluarga bernama bpk djarot, bpk selamat dan bpk anto dusun kandidat kecamatan silangkitang dan berpesan, rujuklah (cobloslah) nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama hasan basri, pada tanggal september sekitar jam pagi tim sukses pasangan calon bernama kliwon membagikan uang kepada warga bernama dani sebesar rp. dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi norman: pada hari jum'at tanggal september sekitar jam wib, istri saksi menyerahkan amplop berisi uang rp. titipan dari pak bahan yang merupakan tim sukses calon nomor dan setelah pemilihan, tanggal oktober saksi diundang oleh bpk bagi yang merupakan tim sukses calon nomor untuk datang rumah ibu sirip untuk menghadiri acara silaturahmi yang dihadiri pasangan calon nomor pada saat itu saksi dan seluruh undangan diberikan uang sebesar rp. , da hari pencoblosan sekitar pukul saksi dan dua orang lainnya yaitu benny dan nano, diberikan uang masing masing sebesar rp. oleh bpk kliwon, anggota tim sukses pemenangan pasangan calon rumah bapak seniman yang berlokasi dekat tps dan benar ada pertemuan pada tanggal mei yang dihadiri oleh orang kepala desa, saksi menerima uang juta rupiah bahan kain, salak dan uang ribu rupiah: dalam pertemuan tersebut tidak ada pembentukan koordinator untuk lima kecamatan, saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama normanrtemuan pada tanggal mei yang dihadiri oleh orang kepala desa dan calon bupati wild tanjung, tetapi menurut mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa para kepala desa tersebut benar benar menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut pada saat kampanye pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. terlebih lagi, tidak ditemukan bukti adanya pembentukan koordinator kecamatan untuk mensukseskan pasangan calon wild tanjung sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun (vide keterangan saksi pihak terkait sunday, panaluon siregar, pushpin, dan effendi harahap yang membantah keterangan saksi pemohon husni rizal siregar, suparman, irwan efendi siregar)urut dan terjadi intimidasi oleh pasangan calon nomor urut atau tim suksesnya yang berujung pada pemecatan sebagai pekerja. untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti serta saksi masing masing bernama zaenal harahap, tambah rizkizulkifli siregar, boston butar but:(ii) pada tanggal sampai dengan septempimpinan dprd kabupaten labuhanbatu selatan: (iii)(iv) ada ancaman pemecatan jika tidak memilih pasangan calon nomor urut (v) ada penggunaan mobil dinas ptpn iii dalam kampanye: (vi) terdapat penyalahgunaan csr ptpn iii yang digunakan untuk: i3. bahwa terkait dalil guo, pihak terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama tulisan hutahuruk dan jafar sidik yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani yang dilaksanakan ptpn ill pada tanggal sampai dengan september: saksi turun lapangan dan melihat adanya ketakutan dari karyawan ptpn iii, i3adanya antara pihak pimpinan manajemen ptpn iii dengan pimpinan dprd kabupaten labuhanbatu selatan yang juga ditandatangani oleh seluruh tim sukses pasangan calon dan dilaksanakan dengan pengawasan dari bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan, adalah suatu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pimpinan manajemen ptpn iii dan para karyawan untuk terselenggaranya pemilukada yang uber dan judul kabupaten labuhanbatu selatan. selain itu, berdasarkan keterangan tertulis dari bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terkait adanya laporan intimidasi ptpn iii tersebut, sudah dilakukan penyelidikan oleh bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan tetapi tidak ditemukan cukup bukti, sehingga tidak ditindaklanjuti. iapun ada pelanggaran yangingkat perolehan suara masing masing pasangan calon secara signifikan. adalah sesuatu yang wajar jika pasangan calon nomor urut mendapatkan suara yang cukup besar wilayah perkebunan tersebut, karena sangat dikenal luas wilayah tersebut. perolehan suara yang besar tersebut hanya menjadi masalah hukum jika terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mencederai pemilukada yang uber dan judul secara keseluruhananggota kpps tingkat tps, yang memihak salah satu calon tertentu kecamatan sei kanan desa hutagodang dusun aek tebang. untuk mendukung dalilnya, pemohon tidak mengajukan bukti tertulis serta tidak mengajukan saksi. i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan guolangsung merebutnya dan menyatakan sdr. pangihutan telah melakukan kecurangan. untuk mendukung bantuannya, memohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama pangihutan hasibuan yang pada pokoknya menerangkan bahwai3. bahwa terkait dalil guo, pihak terkait tidak memberikan bantahan dan tidak pula mengajukan saksi, i3. bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama keterangan pemohon, memohon dan keterangan saksi mnik ganda yaitu nomor ktp nya sama tetapi identitasnya berbeda, dan adanya pemilih yang memiliki usia bawah umur yang masuk dalam dpt. untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti bukti bukti dan keterangan saksi yang bernama edi suhartono yang pada pokoknya menerangkan bahwa dpt yang ada tidak disetujui oleh bawaslu dan pembentukan bawaslu sangat terlambat: i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) memilikibahwa menurut memohon,liki nik ganda yaitu nomor ktp nya sama tetapi identitasnya berbeda, adanya pemilih yang masih untuk mendukung bantuannya, memohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti bukti bukti bukti sampai dengan serta saksi yang bernama nurbaim yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua tim pasangan calon hadir pada saat pemberian softcopy dps dan dpt serta bawaslu telah menyetujui dpt tersebut: i3. bahwa terkait dalil guo, pihak terkait memberikan bantahanmenurut pihak terkait, pada saat penetapan dpt oleh pihak kpu kabupaten labuhanbatu, ternyatamana pihak terkait telah pula mendapat soft copy dpt dari pihak kpu kabupaten labuhanbatu. untuk mendukung bantuannya, pihak terkait tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama tulisan hutahuruk yang pada pokoknya menerangkanertulis dari pemohon, memohon danli3. bahwa pemohon mendalilkan adanya persoalan hukum atas keberadaan panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan, sehingga, untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti bukti bukti serta saksi masing masing bernama zaenal harahap, lahmuddin tonga, edi suhartono, irwansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa. adanya keterlambatan dalam pembentukan bawaslu: i3. bahwa memohon membantah dalil guo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap panas pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan yang keberadaannya berdasarkan ketentuan nomortidak mengakibatkcacat hukum. untuk mendukung bantuannya, memohon tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi, i3. bahwa terkait dalil guo, pihak terkait tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis serta tidak pula mengajukan saksi: i3. terkait dali guo, bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan telah memberikan kesaksian pada tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa ketua bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan dilantik pada tanggal juni sedangkan anggotanya dilantik pada tanggal juli sehingga bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan telah terbentuk pada tanggal julitelah menerima laporan pidana pemilu sebanyak laporan, laporan telah diteruskan gak(satu) laporan terkait dpt dan (satu)tidak ada permasalahan pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten, i3. bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama keterangan pemohon, memohon, bukti tertulis dari pemohon, keterangan saksi pemohon, dan kesaksian dari bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan, menurut mahkamah, keterlambatan pembentukan panwaslukada tersebut tidak berakibat cacatnya penyelenggaraan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun lagi pula, akibat keterlambatan tersebut, iapun ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan, tidak saja terhadap pemohon tetapi juga terhadap semua pasangan calon. selain itu, tidak ada bukti bahwa keterlambatan tersebut telah menguntungkan pihak terkait ataui3 26jbulan november. hartono ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. hani dhani mengatakan kepada saksi dan kawan kawan, tolonglah bantu kami, cobloslah dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama dany siswantoungai kanan, antaranya: sekitar tanggal sampai dengan september tim sukses calon nomor bernama loket dalimunte dan amri siregar membagi bagikan uang kepada warga dusun gabungan pekan sebesar rp. peahmad padi siregar, pada tanggal september sekitar pukul saksi didatangi oleh dua orang laki laki tim sukses pasangan calon nomor sambil memberikan uang sebesar rp. , dan orang itu berpesan, nanti jangan lupa pilih nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama sarinah aini harahap: saksi pada malam tanggal september dari pukul sampai dengan pukul dini hari tanggal september melihat terjadinya pembagian uang oleh tim sukses pasangan calon nomor dengan cara mendatangi warga yang ada warung, rumah dan jalan dan membagikan uang sebesar rp. per orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama penurunan harahap, pemberian tas, kerudung jilbab dan sarung oleh pasangan calon nomor dan atau tim suksesnya bahwa selama proses pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun telah terjadi pembagian tas dengan jumlah sekitar buah kepada anggota pengajian perwiridan majlis taklim yang hamper seluruh kecamatan atau desa kabupaten labuhanbatu selatan. demikian juga pembagian kerudung jilbab dan kain sarung yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis hampir seluruh kecamatan yang ada kabupaten labuhanbatu selatan, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut nomor urut dan atau dilakukan oleh tim suksesnya, sebagaimana berikut ini: bahwa telah terjadi pembagian tas dan kerudung jilbabtergambar, antaranya adalah: bahwa sebelum masa kampanye telah terjadi pembagian tas yang dilakukan oleh ibu wahyuni, mana tas tersebut berasal dari hj. hannah harahap isteri dari calon bupati nomor bernama wild tanjung, dan tas tas tersebut dibagikan kepada seluruh anggota pengajian perwiridan majlis taklim dusun sei daun desa panyabungan kecamatan tergambar surat kesaksian chotijah): bahwa sekitar seminggu sebelum hari pencoblosan pada sore hari rumah bpk manaf, kepala dusun lalang terjadi pembagibahwa sekitar bulan agustus sekitar jam siang depan rumah tim sukses bernama supriyadi desa aek batu, kecamatan tergambar, hj. hannah harahap isteri dari pasangan calon nomor bernama wild tanjung membagi bagikan tas bertuliskan pilihan nomor serta berpesan jangan lupa pilih nomor tas tas tersebut diterima oleh kak bani, nenek dalam dan anggota pengajian perwiridan majlis taklim kaum ibuwidianto: sekitar bulan agustus dusun wonosari, desa aek batu, kecamatan tergambar, tim sukses pasangan calon nomor memberikan buah tas dan jilbab kepada istri saksi yang bernama sukawati dan masyarakat lainnya secara menyeluruh rumah pak jos yang merupakan tim suksessurat kesaksian suparman): pada sekitar minggu sebelum puasa yaitu pada hari jum'at tanggal juli sekitar jam wib ibu wahyuni yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor dan juga ketua pengajian perwiridan majlis taklim kaum ibu dusun sei daun desa panyabungan kecamatan tergambar, membagi bagikan tas kepada sini dan seluruh ibu ibu anggota pengajian perwiridan majlis taklim pada saat pelaksanaan pengajian perwiridan majlis taklim dusun sei daun. pada saat memberikan tas tersebut ibu wahyuni berpesan jangan lupa memilih pasangan calon nomor urut pada saat perolehan suara dusun sei daun desa panyabungan kecamatan tergambar pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut surat kesaksian sini, surat kesaksian aminah, surat kesaksian henti, surat kesaksian suami dan surat kesaksian martini), pada tanggal juli sekitar pukul sore pada acara pengajian perwiridan majlis taklim kaum ibu dusun konsesi sidorejo), desa panyabungan, ibu hj. sarinah yang merupakan tim sukses calon nomor dan ibu wild istri pasangan calon nomor membagikan tas kepada sekitar orang anggota pengajian perwiridan majlis taklim dan berpesan agar mencoblos nomor pada hari pemilihan, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama tet harmoni, siti aminah, poniyem, dan mariana: pada hari minggu pagi tanggal september tim sukses pasangan calon ada membagi bagikan tas yang bertuliskan pasangan calon dengan cara door door, kepada sekitar warga perumahan desa bangkai, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama bunga boru hutasoit: pada tanggal juli sekitar pukul istri wild awan tanjung (calon hadir dalam acara perwiridan majlis taklim masjid desa dan membagi bagikan tas yang ada nama pasangan calon kepada sekita orang anggota perwiridan majlis taklim yang hadir dengan mengatakan, ini imbalan pertama, nanti ada lagi yang menyusul, tapi jangan lupa color dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama baharuddin hasibuanagustus sekitar jam wib desa sumut kecamatan kota pinang, tim sukses pasangan calon nomor bernama bernama meri simanjuntak mendatangi rumah saksi dan memberikan saksi sebuah tas yang kemudian berpesan jangan lupa memilih nomor pada saat pemilihan nanti , dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama sampah, pada tanggal september sekitar pukul saat minggu tenang dusun ii, terjadi pembagian dua potong kain bahan pakaian rumah ibu ummi kalsium, ketua pengajian perwiridan majlis taklim yang juga anggota tim sukses pemenangan pasangan calon kepada sekitar orang anggota perwiridan majlis taklim dan anggota majlis pengajian perwiridan majlis taklim tersebut diminta untuk mencoblos pasangan saksi juga melihat pada tanggal september sekitar pukul saat minggu tenang dusun iii, adanya pembagian dua potong kain bahan pakaian yang dilakukan oleh istri bpk maraholot anggota tim sukses pemenangan pasangan calon kepada sekitar orang warga dusun iii tersebut dan warga tersebut diminta untuklinda simatupangagustus siang menjelang sore, pada acara peringatan isra' mi'raj rumah bpk ukiran, terjadi pembagian tas oleh bpk wild tanjung calon bupati nomor kepada peserta yang hadirorial khairiyah, telah terjadi pembagian tas sebanyak buah dari dahlan, ibu kepala desa tanjung selamat kecamatan kampung rakyat kepada riro santri dan diserahkan kepada ibu ibu pengajian perwiridan majlis taklim dusun pt. indo sepadan jaya,dalam acara tersebut. pada acara tersebut terjadi pembagian tas kepada seluruh anggota pengajian perwiridan majlis taklim yang hadir yang dilakukan oleh hj. hannah harahap yang merupakan istri dari wild tanjung calon bupati: pada tanggal agustus telah terjadi pembagian tas dan bakal baju bahan pakaian dari istri calon bupati nomor urut dusun sidodadi kecamatan kampung rakyat kepada saksi, dengan maksud agar saksi memilih calon bupati wild awan tanjung, s.h, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama sriningsih: pada bulan agustus telah terjadi pembagian tas dari istri calon bupati nomor urut dusun viii, sidodadi kecamatan kampung rakyat kepada tuskada viii tertanggal oktober tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada):em1 tertanggal oktober tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada),nurdahliadan kain sarungilangkitang, antaranya: tanggal september sekitar jam siang, bpk anto yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor membagi bagikan tas rumah rumah warga dusun sidodadi dan mengarahkan kepada warga agar memilih pasangan calon nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama besi purnama pada hari jum'at tanggal juli sekitar jam sore dalam acara pengajian akbar dusun aek kulim terjadi pembagian tas kepada ibu ibu pengajian perwiridan majlis taklim oleh ibu hj. hannah istri pasangan calon nomor daalamat: pada hari jum'at tanggal september sekitar jam wib ibu atik grin memberikan tas kepada istri saksi dan menyampaikan pesan supaya memilih pasangan calon nomorra saksi diminta datang oleh tim sukses pemenangan pasangan calon bernama atik, untuk berkumpul rumah ibu kasino, anggota perwiridan majlis taklim, dan rumah ibu kasino tersebut sudah ada sekitar orang anggota lain serta drs. malin gulungan, calon wakil bupati dari pasangan calon yang berbicara, kalau nanti pasangan calon terpilih, maka pembuatan ktp, kartu keluarga, dan biaya pendidikan sampai sma akan gratis. tiga hari kemudian, ibu atik datang lagi rumah saksi mengantarkan tas bertuliskan nama pasangan calon dan berpesan supaya jangan lupa yang ngasih dankopiah dan sutra, pada tanggal september telah terjadi pemberian kain sarung oleh pak labirin yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor kepada nganti aek mahram, silangkitangkain sarung oleh ibu layani yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor kepada supriyadi aek mahram, desa ulu mahram, silangkitang. pemberian kai1sarung oleh ibu layani yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor kepada kurniawan ujung padang, desa ulu tahuanungai kanan, antaranya: bahwa seminggu sebelum puasa sekitar jam sore wib, los pasar pekan desa gabungan kecamatan sungai kanan, ibu hj. hannah istri pasangan calon nomor bernama wild tanjung, memberikan buah tas dalam acara yasin akbar kepada saksi, dan tas tas tersebut juga dibagikan kepada kelompok pengajian perwiridan majlis taklim yang hadir. sebelum tas tas tersebut dibagi terdapat pengarahan dari ibu hj. hannah agar membantu dan memilih pasangan calon nomor urutsarinah, sekitar seminggu sebelum puasa istri saksi pulang dari pengajian perwiridan majlis taklim dengan tetangga yang lain dengan masing masing membawa sebuah tas yang bertuliskan pasangan calon nomor yang mendapatkan tas tersebut ada, sekitar hari sebelum puasa sekitar jam sore, saksi melintas lewat desa hutagodang kecamatan sungai kanan dan melihat ketua ketua dan anggota pengajian perwiridan majlis taklim dalam acara pengajian perwiridan majlis taklim akbar desa hutagodang berkumpul dan menerima tas tas bertuliskan pilihan wild awan tanjung dan masin gulungan dari tim sukses calon nomor pada saat itu terlibat kepala desa hutagodang bernama panaluon siregar kecamatan sungai kanan dalam pembagian tas, saksi bernama partye wulandari menghadiri acara pengajian perwiridan majlis taklim rumah hj. gani, dan pada acara pengajian perwiridan majlis taklim tersebut ada pembagian tas yang dilakukan oleh ketua pengajian perwiridan majlis taklim hj. gani kepada semua anggota pengajian perwiridan majlis taklim dan berpesan, jangan lupa pilih nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama partye wulandari: mobilisasi kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor bahwa pemilukada labuhanbatu selatan juga banyak terjadinya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon nomor sebagaimana berikut: bahwawan tanjung yang merupakan bakal calon bupati kabupaten i1. nama wild awan tanjung, sh. alamat jalan jendral sudirman nomor kotapinang, kabupaten labuhanbatu selatan: nama drs. masin gulungan, alamat jalan dewi sartika nomor rantauprapat, kabupaten labuhanbatberdasarkan surat kuasa khususlabuhanbatu selatanoktober dan registrasi labuhanbatu selatan. pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala desa dan seorang lurah beserta istri. acara tersebut merupakan silaturahmi, konsolidasi dan menyukseskan calon bupati labuhanbatu selatan bernama wild awan tanjung. s.h. setelah selesai acara seluruh kepala desa dan lurah tersebut diberikan uang sebesar rp. dan bakal baju bahan pakaian untuk diberikan kepada istri masing masing kepala desa dan lurah serta uang untuk ongkos menjahit pakaian sebesar rp. , , dan oleh oleh berupa buah salak, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama ir. husni rizal siregar, suparman, irwan efendi siregar, kaharuddin, bahwa seorang kepala desa mandalasena bernama sunday, pada hari kamis tanggal september sekitar jam pagi, mengarahkan kepada saksi untuk memilih pasangan calon nomor saksi juga melihat sekitar seminggu sebelum puasa, jam malam dusun aek kulim desa mandalasena kecamatan silangkitang kepala desa sunday pada pesta pernikahan keluarga pak rakugo, kepala desa mengarahkan memilih pasangan calon nomor kepada undangan yang hadir sebanyak sekitar orang. dan hari kemudian sekitar jam malam, saksi hadir pada pesta keluarga bpk silalahi dan melihat kepala desa mengarahkan agar memilih pasangan calon nomor kepada seluruh undangan yang hadir sekitar orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama norman, pada hari selasa bulan juli seminggu sebelum puasa sekitar jam wib,istri pasangan calon nomor bernama wild awan tanjung dalam acara perwiridan akbar pengajian majlis taklim kaum ibu ibu dari desa se kecamatan kampung rakyat masjid tawa pekan tolak. dalam acara tersebut saksi diundang untuk mengisi acara. pada acara tersebut terjadi pembagian tas tas kepada seluruh anggota perwiridan pengajian majlis taklim yang hadir dantas ddalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama kaharuddin siregar, sekitar hari sebelum puasa sekitar jam sore, saksi melihat keterlibatan kepala desa hutagodang kecamatan sungai kanan bernama panaluon siregar dalam pembagian tas tas bertuliskan pilihan wild awan tanjung dan masin gulungan dari tim sukses calon nomor pembagian tas tas tersebut ada pada acara irit akbar desa hutagodang. saksi melihat ketua ketua dan anggota anggota perwiridan yasin pengajian majlis taklim berkumpul dan menerima tas tas tersebut, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama kaharuddin: bahwa saksi bernama zainal are datang kantor kepala desa tanjung muliauntuk keperluan mengurus surat tanah dan kantor kepala desa itu, oleh istri kepala desa saksi diberikan satu buah tas bertuliskan nama pasangan calon nomor dan saksi diminta supaya mencoblos pasangan calon nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama zainal are: bahwa dalam proses pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan telah terjadi tindakan pelanggaran yang sangat serius berup, sebagaimana berikut ini: bahwa sekitar bulan september hotel asean medan telah terjadi pertemuan sudarwanto yang merupakan pasangan calon bupati nomor bersama dengan direktur ptpn iii bernama amri siregar, pertemuan tersebut membahas tentang pencalonan dan menghasilkan kesepakatan, wali tonga ditunjuk mendampingi sudarwanto pada pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan sebagai calon wakil bupati. dengan banyaknya fakta fakta pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasangan calon nomor tersebut, terbukti bahwa perkebunan ptpn iii kecamatan tergambar, yaitu kebun aek toro, kebun sei kebaya, kebun sei berumur, kebun sei meranti, kebun tergambar, dan kebun aek last dan perkebunan kecamatan kota pinang, yaitu kebun sumut pasangan calon nomor mendapatkan perolehan suara semua perkebunan, bahwa seluruh jajaran pimpinan dan manajemen ptpn iii telah melakukan intervensi dan mendukung pencalonan pasangan calon nomor dengan menggunakan berbagai fasilitas dan jaringan perusahaan, bahwa samping itu pimpinan ptpn iii beserta pasangan calon nomor telah melakukan safari ramadhan kepada seluruh karyawan ptpn iii pada bulan ramadhan yaitu sekitar bulan agustus sampai september bahwa sekitar tanggal september jam wib pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor terjadi pemakaian mobil dinas ptpn iii, kecamatan tergambar oleh tim sukses pasangan calon nomor urut untuk mengangkut massa kampanye. massa kampanye tersebut dibawa dari kebun ptpn iii tergambar lokasi kampanye lapangan mhb kotapinirwan hasibuan: adanya penggunaaan fasilitas negara yang ada pada ptpn iii berupa mobil untuk keperluan transportasi peserta kampanye pasangan calon nomor pada tanggal september serta adanya pengorganisir karyawan ptpn iiiadanya penyalahgunaan dana corporate social responsibilities dari ptpn ill yang digunakanzulkifli siregar, sos, saksi bernama lahmuddin tonga sekitar tanggal september melihat dan memfoto alat peraga baliho pasangan calon nomor yang melanggar, berupa pemasangan alat peraga tersebut afdeling perkebunan ptpn iii sumut dua titik: satu dekat masjid dan satu lagi perkantoran ptpn iiilahmuddin tonga: bahwa pada media koran metro rantau, terdapat berita yang menyatakan manager ptpn iii dinilai mengarahkan dukungan pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten labuhan batu selatan, bahwa terdapat berita yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut melanggar rambu rambu pemilukada yaitu menggunakan aset aset bumn ptpn iii: bahwa saksi bernama rosmawar santri menerima surat pengosongan rumah dinas ptpn iii karena tidak memilih pasangan calon nomor urut sementara tetangga saksi tidak mendapat surat pengosongan rumah karena memilih pasangan calon nomor urut kemudian anak dari saksi tidak diterima bekerja ptpn iii karena saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut sementara tetangga saksi anaknya diterima beker ptpn iii karenvi! tertanggal oktober dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama rosmawar santri, bahwa saksi bernama hendri pasaribu mengalami pemecatan tanggal september sepihak dari mandor ptpn iii bernama seniman karena menjadi saksi pasangan calon nomor serta tidak mendukung danhendri pasaribu, bahwa pada tanggal september saksi dipecat sebagai pekerja bhl ptpn iii karena menjadi saksi pasangan calon nomor dan tidak mengutuk nomor saksi juga melihat rani bernama bachtiar siagian pada tanggal september jam malam mengancam dan mengintimidasi karyawan ptpn iii yang berjumlah sekitar orang kebun aek toro, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama ismail fadli, terdapat intimidasi wartawan dan perlakuan tidak baik sewaktu meliput kampanye yang dilakukan olehbahwa saksi sebagai salah satu pimpinan dprd kabupaten labuhanbatu selatan telah melakukan antisipasi pelanggaran intimidasi dan penekanan wilayah ptpn iii dengan cara melakukan inspeksi dan membuat kesepakatan dengan pimpinan dan staff ptpn iii agar tidak melakukan intimidasi dan penekanan kepada karyawan ptpn iii untuk memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilukada. namun kesepakatan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pimpinan dan staff ptpn iii, sehingga tetap terjadi intimidasi dan penekanan pada karyawan ptpn iii dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan guna memenangkan pasangan calon nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama zaenal harahap: bahwa terdapat berita koran yang menyatakan karyawan ptpn iii tergambar terancam dipecat dan dipaksa memilih pasangan calon nomor urut bernama sudarwanto dan dr. wedi tonga: bahwa padalon bupati yang didukung. adanya intimidasi oleh pasangan calon nomor atau tim suksesnya bahwa telah terjadi intimidasi yang berujung pada pemecatan sebagai pekerja yang dialami oleh saksi, yang dilakukan oleh makmur pedagang sawit, mana muhammad munir nasution itu telah bekerja selama tahun pada makmur. pemecatan tersebut terjadi karena muhammad munir nasution tidak mendukung pasangan calon nomor pemecatan tersebut terjadi pada tanggal agustuuhammad munir nasution: perangkat memohon tidak netral bahwa selama proses pemilukada ditemukan fakta berupa adanya anggota kpps tingkat tps, yang memihak salah satu calon tertentu sebagaimana berikut: bahwa kecamatan sei kanan desa hutagodang dusun aek tebang tps telah terjadi pencoblosan surat suara cadangan dengan kuku, yang dilakukan oleh anggota kpps bernama pangihutan. hal tersebut terjadi pada tanggal september sekitar jam wib pada saat penghitungan suara. surat suara yang dicoblos tersebut adalah pasangan calon nomor bernama wild tanjung dan masin gulungan. pemenang desa hutagodang adalah pasangan calon nomor urut tersebut. pelanggaran ini telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan tanggal september jam wib. permasalahan daftar pemilih tetap bahwa terdapat fakta adanya nik ganda yaitu nomor nya sama tapi identitasnya berbeda, hal ini ditemukan antaranya daerah dandan adanya undangan ganda untuk para pemilih yang terjadi hampir seluruh kecamatan, serta adanya warga dari kabupaten lain memilih dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan: saksi terdaftar sebagai pemilih dua dpt, yaitu tps desa sampan dan tps desa hutagodang, saksi memilih tp: bahwa pada pelaksanaan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan, banyak warga desa pasir limau kapas kecamatan pasir limau kapas kabupaten rokan hilir provinsi riau, memilih desa tanjung mulia kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan. warga warga tersebut diarahkan supaya memilih pasangan calon nomor peristiwa ini dibuktikan dengan beredarnya surat undangan peserta pemilih kepada warga desa tersebut. pada saat perolehan suara, pemenang kecamatan kampung rakyat tersebut adalah pasangan calon nomor surat kesaksian bagian): bahwa terdapat berita media dumai pos yang menyatakan bahwa dalam pemilukada kabupaten labuhan batu selatan terdapat warga kabupaten rokan dusun sei meranti, kepenghuluan bahtera makmur, kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan : bahwa terdapat faktasurat pernyataan edi simorangkir), saksi sebagai wartawan media skm mitra kabir labuhanbatu selatan, pada pertemuan balai pertemuan pemkab label antara kpu labuhan batu dengan panwaslukada labuhanbatu selatan, pada saat itu panwaslukada tidak mau rekomendasi penambahan dpt sebesar suara oleh kpud. hal ini dikarenakan panwaslukada belum menempati pos label. panwaslukada hanya bersedia menandatangani untuk mengetahui saja, tidak mau merekomendasikan. dengan terjadinya peristiwa ini sebelumnya kpud bekerja tanpa ada panwaslukada, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama lahmuddin tonga: penyelenggaraan pemilukada labuhan batu selatan cacat hukum bahwa terdapat persoalan hukum atas keberadaan panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan. surat keputusan pembentukan panwaslukada labuhanbatu selatan baru disahkan pada tanggal juni dan juli dengan demikian. setelah tanggal agustus barulah ada pemberitahuan mengenai keberadaan panwaslukada kepada instansi dan pihak terkait dalam pemilukada labuhanbatu selatan, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama zaenal harahap: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas panwaslukada labuhanbatu selatan tidak melakukan pengawasan atas pelanggaran yang terjadi pada tahapan penetapan dpt sampai dengan penetapan nomor urut calon dalam pemilukada tersebut, saksi menjelaskan bahwa labuhanbatu selatan merupakan kabupaten baru yang dimekarkan pada tahun bersamaan dengan labuhanbatu utara dari kabupaten labuhanbatu. pelaksana bupati labuhanbatu sudah dijabat oleh (dua) orang pejabat pelaksana, sementara penyelenggara pemilukada tersebut sampai hari ini belum terbentuk, sehingga pemilukada (tiga) wilayah kabupaten dilaksanakan oleh kpud labuhanbatu induk. dan pada saat bersamaan kpud labuhanbatu induk menyelenggarakan (dua) pemilukada, yaitu labuhanbatu selatan dan labuhanbatu utara, sehingga kinerja kpud tersebut tidak maksimal. samping itu panwaslukada juga tidak bekerja secara optimal, sehingga banyak terjadi pelanggaran selama proses pemilukada labuhanbatu selatan. berdasarkan hasil investigasi saksi selaku pemantau, lebih kurang (dua) minggu bekerja sebelum pencoblosan, ditemukan fakta adanya dpt pemilih ganda mana surat suara panggilan untuk pemilih dipakai oleh orang lain bahkan orang luar wilayah kabupaten labuhanbatu selatan. saksi juga melihat adanya praktek politik uang dalam bentuk pembagian uang dan barang yang jumlahnya bervariasi. namun paswaslukada belum dapat bekerja optimal, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama irwansyah nasutionlabuhanbatu selatan tahun sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut dan atau nomor urut sebaliknya pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut. oleh karena, demi keadilan, maka tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannyaabuhanbatu selatahwa secara mutasi mutans dengan sendirinya surat keputusan nomor:bataldenganbahwa pokok permohonan pemohon adalah keberatan terhadap penetapan memohon beserta laporannya) (vide buktidan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatuyang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: heads ian sisa suara h.r. zulkarnaen hasibuan, dan ahmad padi tanjung, arman samosir, s.ip dan subianto sudarwanto dan dr. h.s.g. wendy tonga suparman dan semen suara rambe dan usman, se, wild awan tanjung, dan drs. muslim gulungan dan, menyatakan, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulangnomor mengenai keterangan bukti surat keputusan kpu kabupaten labuhanbatu selatanselatan tahun tertanggal juli surat keputusan kpu kabupaten labuhanbatu selatan nomorapat pleno kpu kabupaten labuhanbatu selatan nomor ba ix tentang pengeslabuhanbatu selatansurat keputusanmodel db2 kwk.kpu tentang pernyataan keberatan saksi dam, yang dibuat tim kampanye cabup dan cawabup nomor dan ditandatangani oleh manurung serta saksi pasangan calon nomor bernama edy suhartono, tertanggal oktober daftar bukti berupa: buah tas warna pink, dengan tulisan pilihan.!!! wild awan tanjung dan masin gulungan , buah tas warna pink, dengan tulisan pilihan.!!! nomor wild awan tanjung dan masin gulungan : buah tas warna biru, dengan tulisan pilihan.!!! wild awan tanjung dan masin gulungan , buah kain sarung, lembar kain bakal bahan pakaian warna hitam, lembar kain bakal bahan pakaian batik. satu bundel berkas tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada kabupaten labuhan batu selatan tentang praktik politik uang, pembagian tas, kerudung jilbab, dan sarung oleh pasangan calon nomor bernama wild awan tanjung dan masin gulungan dan atau tim suksesnya, surat keterangan saksi bernama chotijah, sini, aminah, henti, martini, dan suami: pada pokoknya menerangkan terjadi pembagian uang dsurat keterangan saksi bernama suparman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan jilbab oleh tim pemenangan pasangan calon nomor surat keterangan saksi bernama nuranngatiyemmardburbiaampah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang sebesar rp. , ( lembar pecahan uang lena calon nomor berita koran media portibi, hari kamis tanggal september berisi dugaan money politik pasangan wild dan masin membara label: berita koran media harian bersama, hari senin tanggal oktober berisi dugaan money politik pasangan wild dan masin bakal digugat, penerimaan laporan nomor bawaslu lbs x pelapor bernama: husni rizal siregar, ir, peristiwa yang dilaporkan: saksi menghadiri pertemuan kepala desa sebanyak kepala desa dan seorang lurah dengan pasangan calon nomor bernama wild awan tanjung, yang bertujuan silaturahmi, konsolidasi dan menyukseskan pasangan calon nomor tersebut, penerima laporan bernama: marital hasibuan laporan tertanggal oktober tanda bukti penerimaan laporan nomor. pemilu kada pelapor bernama: ngaran peristiwa yang dilaporkan: tanggal september pelapor diberikan ktp dan secara gratis atas nama nanang yang beralamatkan losari utara kp. pertanian, penerima laporan bernama: eko icon. laporan tertanggal oktoterancam dipecat dan dipaksa pilih super, dimuat hari senin tertanggal juli2010bup yang dijagokan, dimuat tanggal september media metro rantau terdapat berita yang menyatakan manager ptpn iii dinilai arahkan dukungan untuk pasangan calon nomor urut bernama sudarwanto dan dr. wedi tonga, dimuat tanggal juli berita tentang kandidat cabup label pasangan calon nomor urut bernama sudarwanto dan dr. wedi tonga langgar rambu rambu pemilukada media waspada terdapat berita yang menyatakan label dimuat hari rabu, tertanggal oktober foto foto yang menunjukkan adanya pelanggaran alat peraga baliho pasangan calon nomor bernama sudarwanto dan dr. wedi tonga afdeling perkebunan ptpn iii sumut: tanda bukti penerimaan laporan pemilu kada pelapor bernama: zulkifli siregar, s.sosridwan hasibuan, laporan tertanggal oktober tanda bukti penerimaan laporan pemilu kada pelapor bernama: irwan efendi siregarmarital hasibuan, laporan tertanggal oktober lampiran model daa kwk.kpu tentangdesa kelurahan tergambar, aek batu, beringin jaya, aek raso, sei meranti, bukit tujuh. desa desa tersebut merupakan daerah perkebunan ptpn iii. dalam hasil rekapitulasi perkebunan tersebut menunjukkan suara pasangan calon nomor urut bernama sudarwanto dan dr. wedi tonga menang dengan suara tertinggi dengan sangat mencolok dibandingkan dengan pasangan calon lainnya. media dumai pos terdapat berita yang menyatakan dalam pemilukada kabupaten labuhan batu selatan terdapat warga kabupaten rokanwarga dusun sei meranti, kepenghuluan bahteramakmur, kecamatan bagansinembah kabupaten rokan, surat keterangan saksi bernama bagian, yang pada pokoknya menerangkan terdapat eksodus warga dari kabupaten rokan hilir yang mencoblos pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan surat keterangan saksi bernama edi simorangkir, yang pada pokoknya menerangkan terdapat fakta pemilih yang menggunakan surat panggiltanda bukti penerimaan laporan pemilukada pelapor bernama: samsul shite peristiwa yang dilaporkan: terdapat suara suara tambahan yang dicoblos untuk nomor penerima laporan bernama senang lubis laporan tanggal september tanda bukti penerimaan laporan pemilukada pelapor bernama: edy suhartono peristiwa yang dilaporkan: perubahan daftar pemilih tetap dpt ). penerima laporan bernama ridwan hasibuan, laporan tanggal oktober surat kesaksian edy suhartono, yang pada pokoknya berisi tentang perubahan dpt (bata pan tap kalbar sean yang daftar pemilih tetap kab. labuhanbatu selatan yang bermasalah surat panitia pengawas pemilihan umum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan nomor: bawaslu lbs perihal pemberitahuan keberadaan panwaslukada kab. labuhanbatu selatan, tertanggal agustus anuni surat keputusan badan pengawas pemilihan umumli media harian umum portibi terdapat berita yang menyatakan panas label disinyalir dapat fasilitas dari pasangan calon, hari senin tanggal oktober satu buah compact disc yang berisi rekaman acara buka puasa bersama dalam rangka safari ramadhan dirut ptpn iii bernama ir. amri siregar bersama jajaran pimpinan ptpn iii dan calon wakil bupati nomor urut bernama dr.hsg wendy tonga, dalam hal ini terdapat rekaman ceramah yang berisi safari ramadhan dicanangkan oleh pendahulu kita, dipopulerkan oleh haji harmoni, kalo kita ingat harmoni tentu kita ingat golkar, kalo ingat golkar tentu ingat wendy calon wakil bupati nomor urut karena sebelum saya naik mimbar pak wendy membisikkan kepada saya jangan lupa nomozaenal harahap bahwa,bahwa pada tanggal sampai dengan oktoorang anggota dprd: bahwabahwa menurut saksi,, bahwa telah terjadi money politic dilakukan oleh pasangan calon nomor urut berupa pembagian tas dan uang, yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa: bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi tas yang dibagikan dan hanya bertanya kepada masyarakat menerima tas tersebut ir. husni rizal siregar bahwabahwa, bahwa1 juta dan diberikan bahan baju untuk isteri berserta ongkos jahit sebesar ribu dan buah salak pertemuan dilakukan dari jam bahwabahwa untuk mensukseskan calon bupati wild dilakukan dengan cara merekrut perangkat desa sebagai tim pemenangan: suparman bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi husni rizal irwan efendi siregar bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi husni rizal dan suparman: kiki aliyah bahwa pada tanggal september saksi mendapat uang sebesar dari ibu ketua wirid untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwasaksi tidak mengadukan hal tersebut bawaslu bahwa selain saksi, semua anggota wirid juga mendapatkan uang rp. bahwajumlah anggota pengajian tersebut berjumlah orang arman ray bahwa pada tanggal september saksi melihat rusli siregar ketua dulu sitangko) memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah per orang dengan cara datang rumah penduduk, bahwa pada tanggal september saksi melihat tim pasangan calon nomor urut sakti siregar) membagikan uang kepada penduduk sebanyak orang yaitu sebesar tps dusun sitangkoh yang dilakukan sebelum pemilihan bahwa pada tanggal september tim sukses pasangan calon nomor urut sdr. sakti siregar) mengancam saksi apabila tidak memilih nomor akan dipecat sebagai panitia pengurus masjid sampah bahwa pada tanggal agustus saksi mendapat tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut sdr numeri br. simanjuntak) dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa dinas tersebut tidak ada gambar pasangan calon bahwa pada tanggal september saksi menerima uang rp. untuk memilih pasangan calon nomor urut besi purnama bahwa pada tanggal september saksi mendapat tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal september jam saksi menerima uang sejumlah rp. dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan meminta agar saksi memilih pasangan calon nomor urut @ornatus khairiyah bahwa pada tanggal agustus pada saat acara isra mi'raj rumah bapak ukiran, saksi mendapat tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal september saksi melihat istri kepala dusun membagikan uang kepada uang kepada ibu sim sebesar rp. samsidar nasution bahwa pada tanggal september saksi menerima uang rp. dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang juga dibagikan kepada orang warga lainnya, (sekitar orang) saparudin nasution bahwa saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan tas dan uang rp. rumah tim sukses pasangan calon nomor urut widianto bahwa pada tanggal agustus desa aek batu, saksi melihat istri bapak wild membagikan tas ibu ibu perwiridan rumah bapak supriyadi dan meminta agar ibu ibu perwiridan memilih pasangan calon nomor urut bahamas tersebut bertuliskan ada tulisan pilihan nomor ahmad padi siregar bahwa pada tanggal september saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang dari rumah rumah dusun gabungan pekan slamet bahwa pada tanggal juli dusun aek kulim saksi melihat ibu ibu perwiridan menerima tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut norman bahwa saksi melihat bahwa pada tanggal september jam kepala desa mandalasena datang rumah saksi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut samsul bahri shite bahwa saksi mendengar adanya laporan dari saksi tps tentang terjadinya pelanggaran perhitungan suara berupa pencoblosan kertas cadangan untuk pasangan calon nomor urut bahwa saksi melihat ibu ibu perwiridan mendapat tas yang bertuliskan pasangan calon nomor urut sujalel bahwa pada tanggal september istri saksi telah menyerahkan titipan dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang sejumlah rp. bahwa pada tanggal oktober saksi undang oleh ibu sirip tim sukses pasangan calon nomor urut dalam acara selamatan dan kemudian dibagikan amplop rp. dan berpesan untuk memilih bapak wild untuk putaran kedua jon piter siahaan bahwa pada tanggal september saksi menerima uang sejumlah rp. ribu dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengetahui adanya pemberian uang kepada anggotanya sebesar rp. per orang, kaharuddin siregar bahwa pada tanggal juli saksi diundang mengisi perwiridan akbar masjid tawa bahwa saksi melihat dalam perwiridan ada pembagian tas dari istri bapak wild bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut karena pada saat itu bawaslu belum ada, kaharuddin bahwa pada lima hari sebelum puasa, saksi melihat anggota perwiridan desa hutagodang menerima tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal mei telah ada pertemuan kepala desa kabupaten labuhanbatu selatan kabupaten labuhanbatu selatan bertempat rumah bapak wild tanjung, suri loo loh nisan dan hj. henry suarsyh drs. imam ali harahap, ima ir. hari haryono bahwa terhadap hasil perolehan suara atas hanya saksi pasangan calon nomor dan nomor yang menandatangani formulir model kwk kpu, sedangkan saksi saksi pasangan calon lain dan saksi pemohon menyatakan keberatan,antaranya: praktik politik uang bahwa selama proses pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun telah terjadi prakte, sebagaimana berikut initergambar, antaranya: bahwa pada hari minggu tanggal september sekitar jam wib dusun sei daun, desa panyabungan kecamatan tergambar, ibu wahyuni yang merupakan ketua pengajian perwiridan majlis taklim mendapatkan uang dari tim sukses pasangan calon nomor kemudian dibagi bagikan uang tersebut kepada kiki aliyah, hinem, jam, timah dan seluruh anggota pengajian perwiridan majlis taklim pada saat bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi mendapat uang satu juta, bahan pakaian dan uang zainal arti bahwa saksi saat mengurus surat tanah kantor kepala desa, oleh istri kepala desa diberikan tas dan saksi diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tambah rizki bahwa saksi diancam akan dipecat oleh mandor tempat saksi bekerja bila tidak memilih pasangan calon nomor urut bahwa istri saksi menerima uang rp. dari tim sukses pasangan calon nomor urut kopiah bahwa pada bulan agustus saat pengajian rumah ibu kasino, saksi mendapat tas dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut sutra keterangan saksi sama dengan keterangan saksi kopiah dany siswanto bahwa saksi menerima uang rp. sebelum pencoblosan dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut kutip tonga bahwa saksi diundang oleh khalid rotinya tim sukses pasangan calon nomor urut untuk makan malam bersama dan selesai makan malam diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi, selesai acara makan malam, semua tamu undangan yang hadir menerima uang sebesar rp. aliyamret siregar bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi motif tonga: bunga boru hutosit bahwa pada tanggal september saksi melihat pembagian tas desa bangkai, kecamatan tergambar yang dibagikan kepada sekitar warga: ramli bahwa pada hari pencoblosan, saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan uang sejumlah rp. kepada masyarakat yang memilih pasangan calon nomor urut menurut keterangan hansip ada orang memilih nomor tet harmoni bahwa pada tanggal juli pada acara perwiridan dusun konsesi, desa panyabungan, tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan tas, kepada orang anggota perwiridan dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut siti aminah bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi tet harmoni, mariana bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi tet harmoni dan siti aminah: sriningsih bahwa pada tanggal agustus saksi menerima tas dan bahan pakaian dari istri pasangan calon nomor urut dan meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut miso bahwa pada tanggal september tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan tas untuk isteri saksi yang didalamnya terdapat uang rp. dan saksi diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut abdul hasim siregar bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan miso, partye wulandari bahwa saksi pada tanggal juli menerima tas dari ketua perwiridan dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut sarinah aini harahap bahwa pada tanggal september saksi menerima uang rp. dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut penurunan harahap bahwa pada tanggal september saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar rp. kepada sejumlah warga desa hutagodang: linda simatupang bahwa pada tanggal september saksi melihat adanya pembagian bahan pakaian rumah ibu umi kalsium dusun dan desa perkebunan kepada anggota perwiridan dan sejumlah warga bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut panas: awal ramadhan bahwa pada tanggal agustus bertempat halaman mesjid ptpn ada safari ramadhan yang diadakan oleh dirut ptpn iii dengan pasangan calon nomor urut bahwa dalam ceramah, ustad memberikan arahan kepada para jamaah terkait pasangan calon nomor urut bahwa sebelum shalat tarawih, saksi didatangi oleh ketua umum serikat pekerja ptpn iii untuk membantu pasangan calon nomor urut rosmawar santri bahwa saksi menerima surat pengosongan rumah dinas ptpn iii karena tidak memilih pasangan calon nomor urut dan anak saksi tidak diterima bekerja ptpn iii karena saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut hendri pasaribu bahwa pada tanggal september saksi dipecat dari ptpn iii oleh mandor (h. seniman) karena menjadi saksi pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi, pada bulan agustus saksi mendapat ancaman dari asisten dan mandor bila tidak milih pasangan calon nomor urut muhammad munir nasution bahwa pada tanggal agustus saksi dipecat sebagai supir oleh makmur tim sukses pasangan calon nomor urut karena saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut ismail fadli bahwa pada tanggal september saksi dipecat dari ptpn iii karena tidak memilih pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal september bachtiar siagian meminta karyawan ptpn iii untuk memilih pasangan calon nomor urut irwan hasibuan bahwa pada tanggal september sekitar jam saksi mendapat informasi dari karyawan bahwa pada hari tersebut, karyawan diliburkan untuk mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut bahwa saksi melihat penggunaan mobil dinas ptpn iii dalam kampanye tersebut, lahmuddin tonga bahwa pada tanggal september saksi melihat dan memfoto alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut yang melanggar, bahwa menurut saksi, bawaslu selalu tidak ada tempat zulkifli siregar, sos bahwa saksi melihat penyalahgunaan csr ptpn iii yang digunakan untuk pasangan calon nomor urut ir. boston butar butar bahwa pada tanggal september menurut saksi telah diadakan safari akbar, dan saksi melihat penggunaan kendaraan ptpn iii untuk kampanye pasangan calon nomor urut hasan basri bahwa saksi sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut dan anggota kpps tps kampong kandidat, dusun bidang dua, pada tanggal september telah membagikan uang sebanyak rp. untuk keluarga dan meminta untuk mendukung pasangan calon nomor urut baharuddin hasibuan bahwa pada tanggal juli saksi berkunjung rumah saudara saksi dan mendapat info dari bahwa dalam acara perwiridan ada pembagian tas, gitu bahwa saksi melihat zul, tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar rp. kepada orang warga dan meminta untuk memilih pasangan calon nomor urut edi suhartono bahwa menurut saksi, dpt yang ada tidak disetujui oleh bawaslu, bahwa pembentukan bawaslu sangat terlambat irwansyah wakil sekretaris knpi umum bahwa ada keterlambatan dalam pembentukan bawaslu bahwa hal tersebut telah tentang alasan permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) tahundengan tegasalasan permohonan keberatan pemohon guo hanyalah mengenai praktek politik uang dan atau pemberian uang, perangkat memohon tidak netral, mobilisasi pns dan aparat pemerintahan, adanya intimidasi dan permasalahan daftar pemilih tetap (vide dalil pemohon halaman s.d dan sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sehingga alasan permohonan pemohon guo tidak ada relevansinya dan tidak ada signifikansinya dengan maksud dari ketentuan huruf angka pmk nomor tahun bahkan dalam petit permohonan guo, pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon sebagaimana dimaksud huruf angka pmk nomor tahun oleh karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan dan permintaan petit permohonan keberatan pemohon sebagaimana dimaksud huruf angka dan angka pmk nomor tahun maka menurut memohon permohonan keberatan pemohon guo tidak jelas (obscura libel)selatan tahun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun diikuti oleh (sembilan) pasangan calon sesuai dengan keputusan kpu kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu l bs tahun tanggal juli tentang penetapan nomor uruukti yaitu sebagai berikut urut kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatanasution, dan hj. henry suarsyh drs. imam ali harahap, m.ap dan ir. hari marino berdasarkanbuktit 3jsebagai berikut pasangan calon persen una kepala daerah dan wakil kepala daerah h.r. zulkarnaen hasibuan,st, dan hj. henry suarsyh drs. imam ali harahap, m.ap dan ir. hari marino jumlah perolehan suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahunidak ada yang mencapai (tiga puluh keseratus) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud tahun maka sesuai dengan ketentuan tahun juncto peraturan pemerintah tahun juncto peraturan kpu tahun sebagaimana telah diubah dengan keputusan kpu tahun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun dilakukan dalam (dua) putaran yang dikuti oleh (dua) pasangan calon sesuai denga4j, yaitu sebagai berikut pasangan calon nomor urut (enam) wild awan tanjung, dan drs. masin gulungan, sebagai pemenang pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam) suara atau sebesar (dua puluh lima keseratus) dari jumlah perolehan suara sah. pasangan calon nomor urut (tiga) sudarwanto dan dr. h.sg. wendy tonga, sebagai pemenang kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar (dua puluh enam ribu delapan ratus tiga) suara atau sebesar (dua puluh koma tiga belas keseratus) dari jumlah perlahan suara sah. terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut,bertanggal okto. keberatan saksi pemohon (in cast pasangan calon nomor urut dan saksi pemohon (in cast pasangan calon nomor urut sebagaimana tertuang dalam form model db2 kwk.kpu) tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi yang seharusnya dituangkan dalam form model db2 kwk.kpu tersebut,bahkan dalam permohonan keberatan guo, pemohon juga tidak mempersoalkan dan tidak secara tegas menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tingkat tps oleh kpps, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tingkat kabupaten labuhanbatu selatan.sebut pada angka atas, maka menurut hukum pemohon dianggap telah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. disamping itu, tanpa adanya uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon dan tidak adanya permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon guo sebagaimana dimaksud huruf angka dan angka pmk nomor tahun maktuang dalammodel db kwk.kpu, model db kwk.kpu dan lampiran model db kwk.kpu), junctobenar dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannyamenolaka). acara arisan rumah ibu suami. masing masing orang mendapatkan uang sebesar rp. , . pada saat membagi bagikan uang, ibu wahyuni berpesan supaya jangan lupa memilih pasangan calon nomor seterusnya menjanjikan akan memberikan lagi stel baju apabila pasangan calon nomor menang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama kiki aliyah dan perkuat oleh surat kesaksian chotijah, surat kesaksian sini, surat kesaksian aminah, surat kesaksian henti, surat kesaksian martini dan surat kesaksian suami: sekitar hari sebelum hari pencoblosan, saksi dipanggil rumah seseorang bernama jun, anggota tim sukses calon nomor rumah tersebut ada pembagian uang sebesar rp. yang dibagikan kepada kurang lebih orang dan jusaksi bernama widianto sekitar bulan agustus sekitar jam siang depan rumah bpk supriyadi, tim sukses pasangan calon nomor desa aek batu, kecamatan tergambar, hj. hannah harahap isteri dari wild tanjung, calon bupati nomor membagi bagikan amplop berisikan uang sebesar rp. serta berpesan jangan lupa pilih nomor uang tersebut diterima oleh kak bani, nenek dalam dan anggota pengajian perwiridan majlis taklimpada tanggal september kaharuddin diberi uang sebesar rp. oleh pasangan calon nomor kampung lalang desa buku kecamatan tergambar dengan tujuan agar memilih pasangan calon tersebut.tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada): tentang pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis dalam permohonan guo pada halaman angka pemohon mendalilkanmenurut pemohon, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana tersebut berupa praktik politik uang. pemberian tas, kerudungjjilbab dan sarung oleh pasangan calon nomor dan atau tim suksesnya. mobilisasi kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor. perangkat memohon tidak netral penyelenggaraan pemilukada labuhanbatu selatan cacat hukum alasan keberatan pemohon guo tidak beralasan hukum sama sekali, bahkdan tidak ada relevansinya dengan permintaan pemohon dalam petit permohonan guo, yaitu daan surat keputusan nomor pts kab. tahun tanggal oktoberpetit pemohon angka petit pemohon angka menyatakan pasangan calon nomor urut atas nama sudarwanto dan dr. sg. wendy tonga dan pasangan calon nomor urut atas nama wild awan tanjung, dan drs. masin gulungan didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut petit pemohon angkasif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh memohon maupun oleh pasangan calon nomor urut (tiga) dan pasangan calon nomor urut (enam). padahal faktanyaermasukeejika diperhatikan fakta fakta hukum yang diuraikan dalam permohonan pemohon guo,(vide dalil pemohon halaman huruf halaman huruf halaman huruf dan halaman huruf halaman huruf halaman huruf dan huruf halaman huruf dan halaman huruf dan halaman huruf dan halaman huruf halaman huruf dan halaman huruf dan halaman angka dan halaman angka dan halaman angka dan halaman angkadalahtahun juncto tahun tanpa adanya laporan kepada pengawtahun dimemohon sangat sependapat dengan dalil pemohon pada halaman angka yang menyatakannamun memohon sangat tidak sependapat apabilibatalkan atas dasar alasan alasan yang didramatisir dan penuh rekayasa. dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum untuk menolak atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil dalil pemohon. tentang perangkat memohon tidak netral dalam permohonan guo disebutkan(satu) langsung merebutnya dan menyatakan sdr. pangihutan telah melakukan kecurangan. tentang permasalahan daftar pemilih tetap dpt) berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten labuhanbatu sebagaimana tertuang dalam5j,berjumlah (seratus tujuh puluh tujuh ribu dua) pemilih, dengan perincian sebagai berikut sea masa selainrapat pleno tersebut juga memutuskan kepada tim kampanye akan diberikan softcopy dpt (dalam bentuk piringan cakram compact disk) penyampaian tanggapan perbaikan dpt disampaikan kepada kpu selambat lambatnya tanggal agustus bahwa, rekapitulasi dpt yang ditetapkan kpu terlampir model a6 kwk) dalam berita acara ini dan rapat pleno telah disampaikan kepada panitia pemilihan kecamatan untuk mengumumkan dpt tersebut ditempat yang mudah lihat masyarakat serta menerima tanggapan terhadap dpt yang telah diumumkan untuk perbaikan. oleh karena adanya tanggapan dari tim kampanye pasangan calon melalui rekomendasi yang disampaikan oleh panas pemilukada kepada memohonmerubahlabuhanbatu selatan tahun sehingga jumlahnya menjadi (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) pemilih dengan perincian sebagai berikut any ref penetapan jumlah pemilih terdaftar tersebut dilakukan oleh memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten labuhan batu dengan seluruh tim kampanye pasangan calon dan panas pemilukada sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba 6j. dalil permohonan pemohon guo pada halaman angka tentang adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) memilikdibuktidiki nik ganda yaitu nomor nya sama tetapi identitasnya berbeda, adanya pemilih yang masih diterhadap pemilih yang terdaftar (dua) tps yaitu tps desa sampan dan tps desa hutagodang namun pemilih yang bersangkutan hanya menggunakan hak suaranya tps desa sampan sebagaimana dalil pemohon pada halaman angka menurut memohon tindakan pemilih yang bersangkutan sudah benar dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilukada. apabila pemilih yang bersangkutan menggunakan hak suaranya (dua) tps berbeda tersebut, maka pemilih yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan ketentuan tahun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) kabupaten labuhanbatu selatan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan berita acara nomor bammemiliki haklabuhanbatu selatan tahun oleh karenanya, dalil pemohon pada halaman angka tentang adanya warga desa pasir limau kapas kecamatan pasir limau kapas kabupaten rokan hilir provinsi riau yang ikut memilih desa tanjung mulia kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan dan dalil pemohon halaman angka tentang terdapat warga kabupaten rokan hilir ikut nobles dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan, yaitu warga kepenghuluan bukit mas kecamatan simpang kanan dan dusun sei meranti kepenghuluan bahtera makmur kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir adalah tidak benar sama sekali, sebab hingga saat ini memohon tidak ada menerima laporan dari panas pemilukada, dari penyelenggara kpps pps ppk), dari pasangan calon, maupun dari pemilih tentang pelanggaran pidana pemilukada tersebut. seandainya pun dalil pemohon guo benar, guodnoon, seharusnya pemohon melaporkannya kepada panitia pengawas pemilukada ataupun kepada memohon tentang adanya pelanggaran tindak pidana pemilukada tersebut. namun oleh karena pemohon tidak melaporkannya dan baru dikemukakan oleh pemohon depan mahkamah konstitusi ini, maka menurut memohon, pemohon guo seyogianya telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran tersebut. dengan perkataan lain, pelanggaran yang dikemukakan oleh pemohon guo adalah juga tanggungjawab pemohon, sebab sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya pemohon ikut mengantisipasinya agar tidak terjadi pelanggaran tersebut, bukan membiarkannya dan baru dikemukakan setelah pemohon gagal mengikuti pemilukada putaran kedua. menurut memohon, tindakan pemohon guo yang telah membiarkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilukada tersebut merupakan perbuatan yang tidak jujur dan mencederai prinsip prinsip demokrasi. terhadap dalil pemohon guo pada halaman angka tentangti kecamatan kotapinang . adalah merupakan tindak pidana pemilukada dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan ketentuan tahun jika pemohon guo melaporkan pelaku tersebut kepada panas pemilukada dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tahun tanpa ada laporan kepada instansi yang berwenang panas pemilukada dan sentra gakkumdu), berarti tidak ada pelanggaran. dengan demikian,tentang penyelenggaraan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan cacat hukum kabupaten labuhanbatu selatan merupakan kabupaten pemekaran yang dibentuk pada tanggal juli berdasarkan tahun tentang pembentukan kabupaten labuhanbatu selatan provinsi sumatera utara. berdasarkan ketentuan ketentuan tahun menyebutkan (dalam hal inkpu kabupaten labuhanbatu) dan menyebutkan untuk membantu kpud induk sebagaimana dimaksud dibentuk sekretariat kpud sesuai ketentuan peraturan perundang undang . berdasarkan surat penugasan kpu provinsi sumatera utara nomor kpu su tanggal september bukti t 8j, kpu provinsi sumatera utara memberi tugas kepada kpu kabupaten labuhanbatu untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun sampai terbentuknya kpu kabupaten labuhanbatu selatan. oleh karena hingga saat ini, kpu kabupaten labuhanbatu selatan belum terbentuk maka sesuai dengan ketentuan tahun dan berdasarkan surat penugasan kpu provinsi sumatera utara nomor kpu su tanggal september kpu kabupaten labuhanbatu sebagai kpud induk memiliki legalitas sebagarhadap panas pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan yang keberadaannya berdasarkan ketentuanpada halaman angka dan tidak ada relevansinya dengelah cacat hukum. dengan demikian, adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil pemohon termasuk dalil guo pada halaman dan pada angka danpu kabupaten labuhanbatu (in cast memohon)i tanggal agustus tentang daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun september penugasan nomor kpu su tanggal september surat komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb v tanggal mei perihal mohon informasi dan masukan tentang dps ditujukan kepada yth pimpinan partai politik, pimpinan tokoh pemuda, pimpinan tokoh agama, pimpinan tokoh masyarakat, pimpinan lembaga etnis. nomor kcs tanggal september perihal pemberian nik untuk dpt, ditujukan kepada ibu ketua komisi pemilihan umum surat komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor kpu memberikan nik untuk dpt, ditujukan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kotapinang. surat komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor kpu kab vii1 tanggal agustus perihal mohon rekomendasi perbaikan dpt, ditujukan kepada ketua panwaslukada labuhanbatu selatan kotapinang. berita acara nomor pengumumanomisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu selaku penyelenggaraseptember sekitar jam wib, meri simanjuntak kembali mendatangi rumah saksi bernama sampah dan memberikan saksi uang sebesar rp. dalam bentuk pecahan rp. sebanyak lembar serta menyampaikan pesan jangan lupa besok pilih nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama sampah, saksi bernama kutip tonga diundang oleh bpk khalid tonga, anggota tim sukses pemenangan pasangan calon untuk menghadiri makan malam rumah bpk efendi harahap, anggota badan perwakilan desa dan sana sudah hadir sekitar orang. selesai makan malam bpk wild awan tanjung, bicara dan mengatakan, bapak bapak tolonglah saya dibantu, tanpa bantuan bapak bapak saya tak mungkin duduk, nanti cobloslah selesai acara saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang masing masing rp. , , dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama kutip tonga: kurang lebih seminggu sebelum puasa sekitar jam malam rumah efendi yang merupakan anggota bpd desa pasir untung terjadi pertemuan pasangan calon nomor dengan masyarakat. dalam pertemuan tersebut khalid tonga yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor bagi bagi amplop yang berisi uang sebesar rp. kepada seluruh peserta yang hadir sekitar orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama aliyamret siregarseptember setelah sembahyang isya, saksi melihat istri kepala dusun yang merupakan tim sukses pasangan calonkampung rakyatkota pinungai kananilangkittergambar kabupaten labuhanbatu selatan provinsi sumatera utara tanggal september formulir model kwk kpu surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu lb tahun tanggal agustuspu kabupaten labuhanbatu nomor pts kpu lbahun surat komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor kpu lb vi11 tanggal agustus perihal undangan penandatanganan naskah kesepakatan pemilukada santun dan beradab, ditujukan kepada pasangan calon dan tim kampanye nomor urut s d surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu selatan nomor dprd lbs tanggal september perihal undangan ditujukan kepada bupati kabupaten labuhanbatu selatan, kpud kabupaten labuhanbatu selatan, kapolres kabupaten labuhanbatu, bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan, tim kampanye calon bupati wakil bupati kabupaten labuhanbatu selatan. daftar hadir rapat evaluasi perbaikan dpt pemilihan umum kepala daerah san wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun hari rabu tanggal agustus tempat ruang pertemuan kantor bupati labuhanbatu selatan pukul s d selesai. surat komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu nomor t!pemilih tetap dpt) pada pilkada kab. labuhanbatu selatan, ditujukan kepada kapolres labuhanbatu .a an kata zoo pama pangan pantat kab lara oktober perihal data pelanggaran pemilukada kab. labuhanbatu selatan ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kab. labuhanbpangihutan hasibuan bahwa menurut saksi,nurbaim bahwa menurut saksi, semua tim pasangan calon hadir pada saat pemberian softcopy dps dan dpt, bahwa bawaslu telah menyetujui dpt tersebut, bahwa dpt ditetapkan sesudah penetapan nomor pasangan calon amin batubara bahwa pada tanggal september dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dihadiri semua saksi pasangan calon, bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi: sekali bahwa pada tanggal september dilakukan rekapitulasi kecamatan silangkitang yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan menandatangi berita acara rekapitulasi bahwa pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calonlabuhanbatu selatan wild awan tanjung, sh., dan drs. masin gulungan,bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan daerah kabupaten labuhanbatulabuhanbatulabuhanbatu selatan tahun pada tanggal september bahwa dalam proses pemilukada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun diikuti peserta pemilukada sebanyak (sembilan) pasangan calon, sebagaimanabukti pt yaitu nomor pasangan calon urut kepala daerah dan wakil kepala daerah h.r. zulkarnaen hasibuan, (satu) dan ahmad padi tanjung, s.ag arman samosir, s.ip dan (dua) subianto sudarwanto dan (tiga) dr. h.s.g. wendy tonga dan (empat) retret suara rambe alauddin alias enteng usman, se, m.si wild awan tanjung, dan (enam) drs. masin gulungan drs. efendi tonga, (tujuh) dan surai prof. dr. hasan bakti nasution, (delapan) dan hj. henry suarsyh drs. imam ali harahap, m.ap dan (sembilan) ir. hari haryono bahwa dari proses pelaksanaan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatrapat pleno komisi pemilihan umumjo. keputusan kpu kabupatenukti pt yaitu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah h.r. zulkarnaen hasibuan, dan ahmad padi tanjung, s.ag arman samosir, s.ip dan subianto sudarwanto dan dr. h.s.g. wendy tonga suparman dan retret suara rambe alauddin alias enteng dan usman, se, m.si wild awan tanjung, dan drs. masin gulungan drs. efendi tonga, dan surai prof. dr. hasan bakti nasution, dan hj. henry suarsyh drs. imam ali harahap, m.ap dan ir. hari haryono jumlah keseluruhan perolehan suara bahwa berdasarkan hasil pemilukada kabupaten labuhanbatu selatanersebut, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu selatan yang berhak maju putaran kedua pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu selatan sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatuurut kepala daerah dan wakil kepala perolehan suara daerah tasusiuwam dan drs. muslim gulungan mnsoriiiraosa oom dan dr. h.s.g. wendy tonga bahwalabuhanbatu selatan tahun yang diselenggarakan oleh kpu kabupaten labuhanbatu (in cast memohon)abupaten labuhanbatu selatlabuhanbatu untuk validasi atas penetapan jumlah daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tertanggal agustus sebagaimana berita acara rapat pleno kpu kabupaten labuhanbatu nomor ba viii tentang rapat plenobahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan pemilukada pada tanggal septemjalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatanenam koma tujuh puluh empat per seratus), atau sebesar (seratus tiga puluh enam ribu koma empat ratus empat) suara. bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif serta demokratis, diakui secara jelas dan tegas oleh para anggota dprd kabupaten labuhanbatu selatan dan pemkab. labuhanbatu selatan, sebagaimana pernyataan sikap tertanggal oktober yang ditanda tangani oleh (enam belas) anggota dprd labuhanbatu selatan dan it. sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu selatan, tertanda drs. rahman harahap. bukti pt bahwa terpilihnya wild awan tanjung, dan drs. masin gulungan (in cast pasangan nomor urut untuk mengikuti pemilukada putaran kedua adalah merupakan respons positif atas visi dan misi pasangan calon nomor urut yaitu bersama membangun tanah kelahiran sebagai tajuk visinya, sedangkan misinya bertumpu pada analogi kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten labuhanbatu selatan , yaitu optimalisasi sumber daya pembangunan daerah, pengawasan pembangunan daerah, memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan hasil pembangunan daerah, dan memantapkan stabilitas daerah bukti pt. bahwa keberadaan pihak terkait (in cast pasangan calon nomor urut sebagai peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati) dalam pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun telah didukung oleh (delapan) partai politik parpol), yaitu pan, pbr, ppen, pbb, pmb, padi, pku, dan penuh, dimana keseluruhan parpolabupaten labuhanbatu selatan tahun bukti bahwa dari hasil perolehan suara pada pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun ternyata pihak terkait (in cast pasangan calon nomor urut tidak mendominasi perolehan suara seluruh kecamatan yang ada kabupaten labuhanbatu selatan, seperti tergambar dari tabel berikut ini penang sempat moore bki sisi dan padi tanjung, ansotiinsa esa dan dr.h.s.g. wendy tonga eka bri dan kanan drs. masin gulungan, hoon ben bas dan drs. masin gulungan, lancer dan dr. h.s.g. wendy tonga sumber lamp model db kwk.kpu dari tabel atas terlihat penyebaran perolehan suara pada pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun kecamatan wilayah kabupaten labuhanbatu selatan cukup merata, artinya pasangan calon nomor urut (invasi pihak terkait) tidak mendominasi perolehan suara, pasangan calon an. sudarwanto dan dr. h.s.g. unggul dua kecamatan kec. tergambar dan silangkitang), sedangkan pasangan calon an. h.r. zulkarnaen hsb dan padi tanjung, unggul satu kecamatan kec. kota pinang. bahwa dari fakta atas terbukti bahwa dalil pemohon yang menyebutkan pihak terkait cast pasangan calon nomor urut an. wild awan tanjung, dan drs. masin gulungan) telah melakukan pelanggaran pemilukada secara massive tidaklah benar sebab, apabila dalil pemohon benar niscaya pihak terkait cast pasangan calon nomor urut akan unggul dan menang mutlak seluruh kecamatan kabupaten labuhanbatu selatan, oleh karenanya dalil pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak. dalam eksepsi tentang pemohon pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihtelah ditetapkan oleh memohon cast komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatutentang permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa pemohon dalam permohonan keberatannya mengemukakan tentang adanya pelanggaran pelanggaran administrative yang dilakukan oleh kpu labuhanbatu cast memohon) dan juga pelanggaran pidana pemilu berupa praktik politik uang, pemberian barang, mobilisasi kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor mobilisasi karyawan penggunaan fasilitas bumn ptpn ill intimidasi dan diskriminasi oleh pasangan calon nomor atau tim suksesnya, perangkat memohon tidak netral, permasalahan daftar pemilih tetap, dan penyelenggaraan pemilukada labuhanbatu selatan cacat hukum. bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka menyebutkan,milukada kabupaten labuhanbatu selatan,zas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. bahwa legal issue yang didalilkan pemohon dalam permohonan keberatan guo adalah tidak jelas (kabur), karena apakah seluruh praktek politik uang yang disebut sebut oleh pemohon tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu, yaitu panwaslukada nomor membagi uang sebesar rp. kepada sim rumah sim.@ornatus khairiyah, sekitar tanggal september sore jam lindung tim sukses calon nomor membagikan uang sebesar rp. kepada saksi dan warga lebih kurang sebanyak orang desa perkebunan batang siponggol kecamatan kampung rakyat. lindung menyatakan kepada saksi bahwa uang tersebut diperoleh dari ibu hj. hannah istri bpk. wild, calon bupati nomor dan berpesan jangan lupaviii tertanggal september dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi samsidar nasution: jon piter siahaan merupakan ketua siti k.sisi serikat pekerja transportasi indonesia kelompok sisi) menerima uang sebesar rp. dari asian nasution tim sukses calon nomor pada tanggal september jam pagi tps desa tanjung selamat kecamatan kampung rakyat. saksi juga menyaksikan pembagian uang sebesar rp. kepada orang anggota siti k.sisi pada tanggal september jam malam pt. indo sepadan jaya kecamatan kampung rakyaseandainyapun (guadnoon) ada laporan mengenai masalah praktek uang, apakah laporan tersebut dilanjutkan atau tidak oleh pihak panwaslukada pihak sentra gakkumdu dari mana pemohon mengetahui jumlah tas yang dibagi bagi sebanyak buah berapa jumlah kerudungjjilbab dan sarung yang dibagi bagikan seandainyapun (guadnoon) ada laporan mengenai masalah pembagian kerudung jilbab dan sarung, apakah laporan tersebut dilanjutkan atau tidak oleh pihak panwaslukada pihak sentra gakkumdu bahwa oleh karena permohonan pemohon ago tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun serta permohonan pemohon kabur obscura libel), maka sudah selayaknya bagi majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ago untuk menolak permohonan pemohon ago atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima niet onvanklijke verklaara). dalam pokok perkara tentang praktek politik uang bahwa dalil pemohon dalam permohonan ago pada halaman menyebutkan tentang adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (in cast pihak terkait) yang terjadi dihampiri seluruh kecamatan yang ada kabupaten labuhanbatu selatan, yaitu kecamatan tergambarek politik uang kecamatan tergambarek politik uang sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf sampai dengan bahwa sebagaimana dalil pemohon pada halaman angka huruf menyebutkan adanya laporan panwaslukada labuhanbatu selatan, namun sampai saat perkara guo diperiksa dikecamatan kota pinang bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf sama sekali tidak ada hubungan dengan pasangan calon nomor urut bahwa tim pemenangan pasangan calon nomor urut tidak pernah melakukan praktek politik uang sebagaimana yang disebutkan pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf dan kecamatan kampung rakyat bahwa istri kepala dusun yang disebut sebut dalam permohonan guo pada halaman angka hurufagi bagikan uang sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf serta tim pemenangan pasangan calon nomor urut pada halaman bahwa hj. hannah harahap selaku istri dari pasangan calon nomor urut calon bupati) tidak membagi bagikan uang sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf danbagi bagi uang tersebut. bahwa wild awan tanjung calon bupati pasangan nomor urut tidak pernah membagi uang dalam amplop sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan hal ini jelas adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar sama sekalipemerannya, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dandak jelas nama nama dari (dua) orang laki laki yang disebut sebut pemohon tersebut. kecamatan silangkitang bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf dan pada halaman huruf dan tidak perlu dipertimbangkan, karena orang bernama bpk anto maupun orang bernama kliwon, serta orang bernama pak bahan tidak ada hubungan hukum dengan pasangan calon nomor urut maupun tim kemenangannya. kecamatan sungai kanan bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf tidak perlu dipertimbangkan, karena orang bernama loket dalimunte dan amri siregar bukan sebagai bagian dari tim pemenangan pasangan calon nomor urutm sukses pasangan calon nomor yang disebut pemohon tidak jelas siapa orangk adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan alasan hukum sama sekali bahwa dengan demikian, dalil dalil pemohon tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak tentang pemberian tas, kerudung jilbab dan sarung oleh pasangan calon nomor urut dan atau tim suksesnya.ada membuat tas sebanyak (seribu lima ratus) buah, dibahwakecamatan tergambar bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka huruf dan adalah tidak berdasar, karena hj. hannah harahap sebagai istri wild tanjung tidak ada membagi bagi tas kepada anggota pengajian perwiritan majelis taklim dan tidak pula ada memesan untuk jangan lupa pilih nomor bahwa orang bernama pak josorang bernama ibu wahyuistri wild maupun tim kampanye pasangan calon nomor urut tidak ada membagi bagi tas pada acara pengajian perwiridan majelis taklim pada tanggal juli sekitar pukul sore, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf bahwa dalil permohonan guo pada halaman huruf tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak dijelaskan nama dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa istri wild awan tanjung pasangan tidak ada membagi bagikan tas pada acara perwiritan majelis taklim, pada tanggal juli sekitar pukul sebagaimana permohonan guo pada halaman huruf dan jelas dalil permohonan guo adalah tidak berdasar. kecamatan kota pinang bahwa tim kampanye pasangan calon nomor urut tidak pernah memberikan tas pada tanggal agustus dan tanggal september baik kepada perorangan maupun kepada anggota majelis pengajian perwiritan majelis taklim, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan kecamatan kampung rakyat bahwa wild awan tanjung calon bupati) tidak pernah membagi tas pada acara peringatan isra' mi'raj, tanggal agustus sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan sampai saat ini, wild awan tanjung calon bupati)mengenai pembagian tas tersebut. bahwa hj. hannah harahap selaku istri wild awan tanjung calon bupati nomor tidak pernah membagi tas kepada anggota pengajian perwiritan majelis taklim pada acara pengajian akbar, bulan juli sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan dimanakecamatan silangkitang bahwa hj. hannah harahap selaku istri pasangan calon nomor tidak pernah memberikan tas kepada ibu ibu pengajian perwiritan majelis taklim pada acara pengajian akbar, tanggal juli sekitar jam sore, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan hal ini jelas tanpa dasar sama sekali. bahwa orang bernama anto, ibu atik grin, atik, dan pak labirin, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan tidak ada hubungan hukum dengan pasangan calon nomor urut maupun tim kampanyenya, oleh karenanya dalil permohonan guo tersebut tidak perlu dipertimbangkan. bahwa pasangan calon nomor urut tidak pernah membuat dan atau membagi bagikan kain sarung, sebagaimana dalil permohonan ago pada halaman huruf dan oleh karenanya dalil permohonan guo tersebut tidak perlu dipertimbangkan. kecamatan sungai kanan bahwa ibu hj. hannah harahap selaku istri pasangan calon nomor tidak pernah membagi bagikan tas kepada kelompok pengajian perwiridan majelis taklim pada acara yasin akbar, seminggu sebelum puasa sekitar jam sore, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dan sampai saat ini, ibubahwa orang bernama hj. gani selaku ketua pengajian perwiritan majelis taklim ada membagi tas kepada anggota pengajian, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman huruf dimana hj. ga. tentang mobilisasi kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor bahwa dalil pemohon dalam permohonan ago pada halaman angka menyebutkansan tanjung yang merupakan bakal calon bupati kabupaten labuhanbatu selatan. bahwa benar telah terjadi pertemuan antara wild awan tanjung dengan kepala desa se kabupaten labuhanbatu selatan pada tanggal mei sekitar jam rumah wild awan tanjung. bahwa benar sebagaimana dalil pemohon ago pertemuan antara wild awan tanjung dengan para kepala desa tersebut tidak lebih hanyalah acara silaturahmi dan perkenalan diri oleh wild awan tanjung selaku bakal calon bupati kabupaten labuhanbatu selatan tahubahwa tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan wild awanawanbahwa secara faktual dalil pemohon tersebut atas juga irrelevant dan irasional dengan perkara ago sebab acara silaturahmi antara wild awan tanjung (in cast calon bupatiawan tanjung mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati labuhanbatu kabupaten labuhanbatu selatan, oleh karenanya dalil pemohon ago tersebut atas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. bahwa dalil pemohon pada angka halaman menyebutkan tentang adanya seorang kepala desa mandalasena yang bernama sunday pada hari hari kamis tanggal september sekitar jam pagi telah mengarahkan kepada saksi untuk memilih pasangan calon nomor bahwa pemohon juga mendalilkan kepala desa yang sama bp. sunday) juga telah mengarahkan sekitar orang undangan yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor pada sebuah pesta pernikahan keluarga pak rakugo dusun aek kulim desa mandalasena kecamatan silangkitang demikian juga pemohon mendalilkan bp. sunday kepala desa) tiga hari kemudian sekitar jam malam telah mengarahkan sekitar undangan yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut pada acara pesta keluarga bpk silalahi bahwa dalil pemohon ago tidak benar, sebab pihak terkait (in cast pasanganrakugo maupun pada acara pesta keluarga bapak silalahi sehingga dengan demikian dalil pemohon pada angka tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. bahwa tidak benar dalil pemohon ago pada angka halaman yang menyebutkan adanya pembagian tas tas kepada seluruh anggota perwiridan pengajian majlis taklim serta pembagian uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dan rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada ibu nuklida harahap, romani siregar, dan sepuluh orang jompo serta orang anak yatim yang dilakukan oleh hj. hannah harahap (istri dari wild pasangan calon nomor sebab hj. hannah harahap tidak pernah melakukan pembagian uang dan tas kepada pihak manapun selama proses pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan termasuk kepada ibu nuklida harahap, romani siregar, orang jompo maupun anak yatim sebagaimana yang dialihkan pemohon. bahwa tidak benar dalil pemohon ago pada angka dan halaman yang menyebutkan adanya keterlibatan kepala desa hutagodang yang bernama panaluon siregar dalam pembagian tas tas yang bertuliskan pilihan wild awan tanjung dan muslim gulungan dari tim sukses calon nomor sebab tim sukses pasangan calon nomor tidak mempunyai strategi pemenangan dengan cara melakukan pembagian uang dan barang kepada masyarakat termasuk sdr. zainal are, baik secara langsung maupun melalui pihak lain selama proses pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan termasuk melibatkan bapak panaluon siregar, dengan demikian dalil pemohon ago tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. tentang adanya intimidasi oleh pasangan calon nomor atau tim suksesnya bahwa orang bernama makmur pedagang sawit, sebagaimana dalil permohonan guo pada halaman angka sama sekal dan harus dikesampingkan. tentang daftar pemilih tetap bahwa dalil permohonan pemohon ago pada angka dan yang menyatakan pihak terkait cast pasangan calon nomor urut telah mendapatkan keuntungan dari pelanggaran administratif berupa adanya nik ganda, pemilih dibawah umur dan undangan ganda.dibahwa pada saat penetapan dpt oleh pihak kpu kabupaten labuhanbatu selatan, terndimana pihak terkait telah pula mendapat soft copy dpt dari pihak kpu kabupaten labuhanbatu. bahwa oleh karena itu, dalil pemohon dalam permohonan ago tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak. tentang diskualifikasi bahwa dalil pemohon dalam permohonan ago pada angka halaman menyatakan seharusnya mahkamah konstitusi mendiskualifikasi pihak terkait pasangan calon nomor urut bahwa oleh karena pihak terkait pasangan calon nomor urut) tidak pernah melakukan pelanggaran pelanggaran dan tindakan tindakan sebagaimana yang dialihkan oleh pemohon dalam permohonan ago, maka jelas dalil pemohon untuk mendiskualifikasi pihak terkait adalah jelas mengada ada dan tidak berdasar, serta tidak beralasan hukum sama sekali. bahwa dengan demikian, permohonan pemohon ago tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak. berdasarkan hal hal dan alasan alasan sebagaimana dikemukakan pemohon guo, pihak terkait pasangan calon nomor uru atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalilkode bukti bukti surat keputusan komisi pemilihan umumomisi pemilihan umumviii tanggal agustus tentang rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten, istri dari wild tanjung, calon bupati dalam acara tersebut. pada acara tersebut terjadi, saksi melihat wild awan tanjung (calon datang dan menghadiri acara rumah bpk rusli siregar dan pada acara itu wild awan tanjung saksi ada melihat pembagian uang dalam amplop kepada warga yang hadir dan minta yang hadir supaya mencoblos dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi gitu, pada hari pemilihan tanggal september tim sukses calon nomor bernama rusli dan sakti memberikan uang sebesar rp. kepada masyarakat yang sudah mencoblos nomor tps dusun sitangkoh. dan pencoblosan yang dilakukan masyarakat tersebut dapat dilihat lintas karena tidak ada penutup dan yang mencoblos pasangan calon nomor diberikan uang sebesar rp. dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama ramli: sekitar sebulan sebelum pencoblosan, saksi diancam dipecat oleh mandor tempatnya bekerja apabila tidak memilih pasangan calon nomor pada saat pemilihan saksi mencoblos ,dan pada hari pemilihan isteri saksi diberikan uang sebesar rp. oleh sakti yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor setelah mencoblos nomor dalamsurat pernyataan sikap para anggota dprd labuhanbatu selatan dan pemkab labuhanbatu selatan tentang pemilukada labuhanbatu selatan, tertanggal oktober pt visi dan misi wild awan tanjung dan masin gulungan prioritas pembangunan sektoral kabupaten labuhanbatu selatan . dukungan partai politik yang terdiri dari delapan) partai politik yaitu pan partai amanat nasional), pbr partai bintang reformasi), pt ppen partai peduli rakyat nasional), pbb partai bulan bintang), pmb partai matahari bangsa), padi partai kasih demokrasi indonesia), pku partai kebangkitan nasional ulama) dan penuh partai persatuan nahdlatul ummah indonesia).htulisan hutahuruk bahwa saksi ikut menandatangani yang dilaksanakan ptpn ill pada tanggal september bahwa dan hasil pemilukada tidak akan mempengaruhi, bahwa saksi turun lapangan dan melihat adanya ketakutan dari karyawan ptpn iii bahwa adanyayang dibagikan sebelum tahapan pemilukada dimulai: bahwa selain tas dari pasangan calon nomor urut ada juga pembagian kaos dari pasangan calon nomor urut: bahwa: sunday bahwa saksi menghadiri pertemuan pada tanggal mei bahwa saksi menerima uang juta, bahan kain, salak dan uang ribu, bahwa menurut saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada pembentukan koordinator untuk kecamatan: bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama norman: panaluon siregar bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sunday: pushpin, bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sunday dan panaluon siregar jafar sidik bahwasaksi ikut serta dalam kunjungan ptpn iii: bahwa ada sekita pemilih ptpn iii: bahwa menurut saksi pasangan calon nomor urut mendapat suara, hasan aren nasution bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon jon piter siahaan bahwa menurut saksi jon justru meminjam uang kepada saksi sebesar rp. yuni br. bangun bahwa saksi menerima tas pada bulan april yang diberikan oleh diberikan oleh teman saksi yang bernama pastri dan menyatakan bahwa tas tersebut hanya sekedar cinderamata dari bapak wild, bahwa saksi mendapat tas dan dibagikan kepada teman teman saksi, bahwa selain itu, menurut saksi menjelang lebaran saksi mendengar tentang adanya pembagian daging dan uang rp. dari pasangan calon nomor urut masakan tanjung bahwa menurut saksi, saksi menerima tas pada bulan april pada saat pengajian ibu ibu, bahamas tersebut diberikan oleh kepala desa, bahwa menurut saksi, anak saksi menerima uang rp. dari pasangan calon nomor urut dan adik iparsaksi menerima uang rp. dari pasangan calon nomor urut rofigoh murah nasution bahwa pada bulan april saksi menerima tas dari istri bapak wild setelah selesai pengajian: nur cahaya bahwa saksi menerima tas dari ketua pengajian pada bulan april bahwa menurut saksi, bahwa suami saksi mendapat beras dari pasangan calon nomor urut setelah hari raya: numeri br. simanjuntak bahwa saksi menerima tas pada saat perwiridan pada bulan april dan tidak terdapat nomor pasangan calon: bahwa pada tanggal september saksi menerima uang rp. dari pasangan calon nomor urut bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama sampah dan saksi tidak membagikan uang: khairul amri siregar bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama ahmad padi siregar: bahwa menurut saksi tidak ada pembagian uang: bahwasaksi hanya simpatisan dan bukan tim sukses effendi harahap bahwa saksi membantah pernyataan kutip tonga dan ali maret siregar bahwa menurut saksi tidak ada pembagian uang: bahwa menurut saksi, pertemuan tersebut diadakan pada bulan mei dan dalam pertemuan tersebut hadir orang serta dihadiri pula oleh bapak wild dahlan lubis bahwa menurut saksi pembagian tas tersebut dilakukan pada bulan april bahwa saksi membantah terkait dengan pembagian uang kliwon bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama norman bahwa saksi membantah telah memberikan uang bahwa saksi adalah simpatisan dan bukan tim suksesmenguraikan sebagai berikut: bahwa ketua bawaslu dilantik pada tanggal juni sedangkan ridwan hasibuan dan rizal selaku anggota dilantik pada tanggal juli bahwa pada saat pelantikan, kpu kabupaten labuhanbatu selatan telah menetapkan pasangan calon,kabupaten labuhanbatu selatan telah terbentuk pada tanggal juli bahwa bawaslu telah menerima laporan pidana pemilu sebanyak laporan: laporan telah diteruskan galaporan laporan terkait dpt danyang paling banyak dilaporkan adalah pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa pada saat hari tenang yaitu pada tangga september bawaslu sedang menghadiri undangan bawaslu kota bogor, bahwa menurut saksi, tidak ada permasalahan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, i2.yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal oktobuhanbatu selatalabuhanbatulabuhanbatu selatan tahun pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan tahun nomor urut danbuhanbatu selatoktober selasa, tanggal oktober dan rabu,labuhanbatu selatanoktober masing masing bernama: zaenal harahap, ir.@ornatus khairiyah, samsidar nasution, saparudin nasution, widianto, ahmad padi siregar, slamet, norman, samsul bahri shite, sujalel, jon piter siahaan, kaharuddin siregar, kaharuddin, zainal arti, tambah rizki, kopiah, sutra, dany siswanto, kutip tonga, aliyamret siregar, bunga boru hutosit, ramli, tet harmoni, siti aminah, mariana, sriningsih, miso, abdul hasim siregar, partye wulandari, sarinah aini harahap, penurunan harahap, linda simatupanglahmuddin tonga, zulkifli siregar, sos., ir. boston butar butar, hasan basri, baharuddin hasibuan, gitu, edi suhartono dan irwansyahtertulis yang diberi tanda sampai dengan yang disahkan persidangan pada tanggal oktober serta (empat) saksi yang telah dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan mahkamah tanggal oktober masing masing bernama: pangihutan hasibuan, nurbaim, amin batubara, dan sekali: i3 18j menimbang bahwa pihak terkait, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu selatan tahun nomor urut yaitu wild awan tanjung, sh., dan drs. masin gulungtertulis yang diberi tanda pt sampai dengan pt yang disahkan persidangan pada tanggal oktober serta (lima belas)oktober masing masing bernama: tulisan hutahuruk, sunday, panaluon siregar, pushpin, sh., jafar sidik, hasan aren nasution, yuni br. bangun, masakan tanjung, rofigoh murah nasution, nur cahaya, numeri br. simanjuntak, khairul amri siregar, effendi harahap, dahlan lubis dan kliwon, i3.pada pokoknya termuat dalam bagian duduk perkara:beserta laporannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal oktober hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama tambah rizki: pada tanggal september ketua dusun sitangkoh bernama rusli siregar membagi bagikan uang sebesar rp. dengan cara mendatangi rumah warga dusun sitangkoh sebanyak orang dan berpesan harus memilih pasangan calon nomor tanggal september tim sukses calon nomor bernama sakti siregar membagi bagikan uang sebesar rp. kepada warga yang telah mencoblos nomor pada hari pemilihan tps dusun sitangkoh tersebut. pada tanggal september saksi diancam bila tidak memilih nomor saksi diancam dipecat sebagai pengurus masjid oleh sakti siregar yang merupakan tim sukses calon nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama arman ray, miso didatangi oleh orang laki laki tim sukses pasangan calon nomor pada tanggal september sekitar pukul dan menitipkan satu buah tas untuk istri saksi bernama ariana eli, yang luarnya terdapat nama pasangan calon nomor dan dalam tas tersebut ada amplop berisi uang rp. dan kartu nama pasangan calon nomor dua orang laki laki tersebut berpesan, tolong dibantu pasangan calon nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama miso, abdul hasim siregar didatangi oleh orang laki laki pada tanggal september sekitar pukul dan menitipkan satu buah tas untuk istri saksi bernama nur, yang luarnya terdapat nama pasangan calon nomor dan dalam tas tersebut ada uang rp. dalam bentuk dua lembar pecahan rp. dan kartu nama pasangan calon nomor dua orang laki laki tersebut berpesan, supaya jangan lupa memilih nomor dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama abdul hasim siregarilangkitang, antarabuhanbatu selatan. untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti bukti bukti sampai dengan bukti dan saksi masing masing bernama zaenal harahap,goriatul khairiyah, samsidar nasution, saparudin nasution, ahmad padi siregar, sujalel, jon piter siahaan, kaharuddin, tambah rizki, dany siswanto, kutip tonga, aliyamret siregar, ramli, miso, abdul hasim siregar, sarinah aini harahap, penurunan harahap, hasan basri dan gitmoney politic yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa, dalam bentuk pembagian uang masing masing sebesar rp. rp. dan rp. oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dan atau melalui ibu ketua perwiridan agar mencoblos pasangan calon nomor urut pada saat pertemuan kepala desa kediaman bapak wild tanjung, masing masing kepala desa mendapat uang transpor. para saksi tidak mengadukan hal tersebut bawaslu karena bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan belum terbentuk, i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon dan menyatakan pada pokoknya alasan keberatan pemohon guo tidak beralasan hukum sama sekali, dserta tidak ada relevansinya dengan permintaan pemohon dalam petit permohonan guo. selain itu,aif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh memohon maupun oleh pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut padahal,iibahwa jika diperhatikan fakta fakta hukum yang diuraikan dalam permohonan pemohon guo, menurut memohonpadahalnomor tahun juncto nomor tahun bahwa menurut memohon, tanpa adanya laporan kepada pannomornomor tahun terhadap dalil guohadap dalil pemohon guo, pihak terkait memberikan bantahan sebagai berikut:ik politik uang kecamatan yang disebutkan dalam permohonan guoik politik uang sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan guo: bahwa istri kepala dusun yang disebut sebut dalam permohonan guo,,kemenangannya, sebagaimana dalil permohonan guo. bahwa orang bernama anto maupun orang bernama kliwon, serta orang bernama bahan tidak ada hubungan hukum dengan pasangan calon nomor urut maupun tim kemenanganc adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan alasan hukum sama sekali. bahwa sampai saat perkara guo diperiksa untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti tertulis pt yaitu surat pernyataan kesaksian hj. hannah harahap tanggal oktober dan mengajukan saksi masing masing bernama sunday, panaluon siregar, pushpin,.menurut saksi pembagian uang juga dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut dan nomor urut i3. bahwa terkait dalil guo, panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikut: bahwa untuk melakukan pencegahan money politic, panwaslukada telah membuat spanduk, iklan media elektronik yang bertuliskan serta membuat brosur katakan tidak pada money politic : bahwa laporan politik uang tidak sesuai dengan tata cara pelaporan yang tercantum dalam nomor dan peraturan bawaslu nomor yakni laporan disampaikan pada panitia pengawas sesuai wilayah kerjanya selambat lambatnya (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran. bahwa kebanyakan laporan yang diajukan telah melewati masa tenggat waktu dan tidak didukung oleh alat bukti dan saksi sehingga tidak ditindaklanjuti.keterangan saksi pemohon dan pihak terkait serta keterangan bawaslu kabupaten labuhanbatu selatanpihak wild tanjung pada acara silaturahmi dengan kapal desa dan lurah yang dilaksanakan pada tanggal mei sebagaimana keterangan saksi pemohon yang bernama husni rizal siregar, suparman, irwan efendi siregar dan saksi pihak terkait yang bernama sunday, panaluon siregar, pushpin, yang menerangkan bahwa saksi mendapat uang transport sebesar juta rupiah, diberikan bahan baju untuk isteri beserta ongkos jahit sebesar ribu rupiah dan buah salak. terhadap fakta hukum tersebut, menurut mahkamah pemberian uang dan barang tersebut dilakukan jauh sebelum ditetapkannya pihak terkait wild tanjung) sebagai pasangan calon dan bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena acara silaturahmi tersebut dilaksanakan jauh hari sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten labuhanbatu selatan. bahwa terkait dalil permohonan pemohon tentang adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut pada tanggal dan september setelah mahkamah mencermati bukti yaitu satu bundel berkas tanda bukti laporan kepada panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan, mahkamah menemukan fakta bahwa laporan pelanggaran kepada panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan yang dibuat oleh saksi pemohon dilakukan secara serentak pada tanggal oktober sedangkan waktu peristiwa yang dilaporkan sudah melebihi batas waktu pelaporan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, padahal jauh sebelumnya sudah ada panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan. hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi pihak terkait yang bernama, yangselain itu, mahkamah juga mencermati keterangan tertulis dari bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan yang menerangkan bahwa bawaslu kabupaten labuhanbatu selatan tidak menindaklanjuti adanya laporan money politic karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu pelaporan. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya pembagian tas dengan jumlah sekitar buah kepada anggota pengajian perwiridan majelis taklim yang hampir seluruh kecamatan atau desa kabupaten labuhanbatu selatannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti sampai dengan bukti dan saksi masing masing bernama zaenal harahap, sampah, besi purnama, @ornatus khairiyah, saparudin nasution, widianto, slamet, samsul bahri shite, kaharuddin siregar, kaharuddin, zainal arti, kopiah, sutra, bunga boru hutosit, tet harmoni, siti aminah, mariana, sriningsih, miso, abdul hasim siregar, partye wulandari, baharuddin hasibubahwa pembagian tas yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa dan pada bulan juli, agustus, dan september (ii) sebagian tas ada nomor pasangan calon tetapi tidak ada gambar pasangan calon, (iii) tas tersebut dibagikan melalui ibu ibu pengajian perwiridan, (iv) pada saat pembagian tas tersebut diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut (v) saksi tidak melaporkan hal tersebut karena pada saat itu bawaslu belum ada,kait dalil pemohon guo, pihak terkait memberikan bantahan,membuat tas sebanyak (seribu lima ratus) buah, mengenai dalil guo, pihak terkait mengajukan bukti tertulis pt yaitu.h., dan saksi masing masing bernama tulisan hutahuruk, yuni br. bangun, masakan tanjung, rofigoh murah nasution, nur cahaya, numeri br. simanjuntak, dahlan luburut yang dibagikan sebelum tahapan pemilukada dimulai, (ii), (iii) saksi menerima tas pada bulan april dan hanya sekadar cinderamata dari bapak wild yang dibagikan kepada ibu ibu pengajian perwiridan, (iv) selain tas dari pasangan calon nomor urut ada juga pembagian kaos dari pasangan calon nomor urutmbagian tas yang dilakukan oleh istri wild tanjung dan tim sukses pasangan calon nomor urut yang dibagikan melalui majelis taklim dan pengajian perwiridan, tetapi pemberian tas tersebut dilakukan jauh jauh hari sebelum penetapan wild tanjung sebagai pasangan calon bupati kabupaten labuhanbatu selatan. lagi pula, menurut mahkamah, pembagian tas tersebut adalah merupakan media kampanye untuk sosialisasi calon dan pasangannya yang sama dengan pembagian kaos atau topi gambar pasangan, sebagai media sosialisasi pasangan calon, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan politik uang (money politic). dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum, i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya mobilisasi keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti yaitu bukti penerimaan laporan kepada panwaslukada kabupaten labuhanbatu selatan nomor bawaslu lbs x bertanggal oktober dan saksi masing masing bernama husni rizal siregar, suparman, irwan efendi siregar, norman, kaharuddin, zainal art(ii): (iii), (iv)(v) untuk mensukseskan calon bupati wild tanjung dilakukan dengan cara merekrut perangkat desa sebagai tim pemenangan: (vi), (vii) ada seorang saksi pada saat mengurus surat tanah kantor kepala desa, oleh istri kepala desa diminta untuk mencoblospihak terkait membantah dalil pemohon guo dan menyatakatidak benar dalil pemohon yang menyebutkan wildmenurut pihak terkait, secara faktual dalil pemohon tersebut atas juga irrelevant dan irasional dengan perkara guo sebab acara silaturahmi antara wild awan tanjung (in casttanjung mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati kabupaten labuhanbatu selatan, oleh karenanya dalil pemohon guo tersebut atas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. menurut pihak terkait, pemohon yang mendalilkan kepala desa yang bernama sunday) telah mengarahkan sekitar orang undangan yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut pada sebuah pesta pernikahan keluarga prayoga dusun aek kulim desa mandalasena kecamatan silangkitang adalah tidak benar, sebab pihak terkait (in cast pasangan calon nomor urutprayoga maupun pada acara pesta keluarga bapak silalahi untuk mendukungsunday, panaluon siregar, pushpin, dan effendi harahapselatan tahun yang diajukan oleh: nama drs. justice noer st., mm: pekerjaan pegawai negeri sipil tempat tinggal jalan komplek perkantoran terpadu pemerintah kabupaten bangka selatan jalan gunung nama, kecamatan toboali bangka selatan: nama umar mansyur, s.h. pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil: tempat tinggal jalan mayor syari rahman kecamatan toboali bangka selatan, provinsi kepulauan bangkbangka selatan tahun dengan nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli dan juli memberikan kuasa kepada saleh, s.h., dedy cahyadi, s.h. jaya kusuma amin, s.h., tapanuli hassan, s.h., suparman, ja, s.h., dan agus panca wardhana, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara, yaitu: untuk kuasa hukum nomor dan nomor berkantor pada kantor saleh, s.h., partner yang beralamat jalan potongan gg. delima nomor tanjung barat jarakarna, jakarta selatan, untuk kuasa hukum nomor sampai dengan berkantor pada kantor jaya kusuma, sugandi, suparman associates yang beralamat jalan surabaya nomor kelurahan bathin cikal kecamatan taman sari pangkalpinangbangka selatan, berkedudukan komplek perkantoran terpadu kecamatan toboali, kabupaten bangka selatan, provinsi kepulauan bangka belitung. berdasarkan surat kuasa ketua komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan bertanggal juli memberi kuasa kepada sony wijaya, s.h., advokat dan penasehat hukum dari law firm soni wijaya partners berkantor bintaro business centre jalan r.c. veteran raya nomor & i, bintaro, jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut . memohon, nama jaro jalil: nama nursyamsu aliasdengan nomor urut berdasarkan surat kuasa tanggal juli memberi kuasa kepada juli jamaluddin, s.h., dan wira sastrawan, s.h., keduanya advokat pengacara penasehat hukum konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum juli jamaluddin, s.h., partners yang beralamat jalan martadinata nomor pangkalpinang, bangka belitungll. pihak terkait: b8| malik panggung buluh 60o| 7od| simpang rimba sebagian tunggal ' ' 4n| indah bahwa perolehan suara pasangan caloy6) dan hal ini seharusnya dijadikan dasar oleh memohon untuk menghitung jumlah suara, bahwa pemohon juga menyatakan keberatan terhadapyang menetapkan pasangan nomor urut jaro jalil dan nursamsu aliaangka selatan tahun yang menetapkan dan mengesahkan calon terpilih pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun nomor urut jaro jalil dan nursamsu alias, pasangan calon yang diusung dari partai politik sebagai calon terpilih periode bahwa perolehan suara pasangan calon atas nama jaro jalil dan nursamsu alias dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dengan perolehan suara sah sebanyak (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan), merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten bangka selatan tahun yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihakangka selatannomor urut dalam pemilukada kabupaten bangka selatjaro jalil dan nursamsu aliasbahwa, kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran pemilukada kabupaten bangka selatan tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif serta tidak ada penyelesaian dari bawaslu kabupaten bangka selatan berdasarkan temuan indikasi pelanggaran dalam masa tenang dalam pemilukada tahun kabupaten bangka selatan dan maraknya edaran yang mengatasnamakan forum peduli rakyat basel fbb) yang menyesatkan dan menghasut masyarakat sehingga merugikan pemohon, dengan beredarnya fotokopi surat keputusan) bupati bangka selatan tentang izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. putra bangka mandiri yang disebarkan secara sepotong sepotong untuk menguntungkan pasangan nomor urut dan tim pasangan calon nomor urut pemohon) sudah mengirimkan surat keberatan panas kabupaten bangka selatan tertanggal juli namun tidak mendapat penyelesaian dari panas bangka selatan selain itu dalam pelaksanaan kampanye pemilukada tahun kabupaten bangka selatan maraknya peredaran surat suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bekerjasama dengan memohon untuk pemilukada tahun kabupaten bangka selatan yang menyesatkan masyarakat dan merugikan pemohon dan juga dilaporkan panas bangka selatan tertanggal juli namun juga tidak mendapat penyelesaian dari panasda beberapmemohon, dilakukan dengan cara: bahwa fakta calon kepala daerah kabupaten bangka selatan atas nama jaro jalil pernah terlibat kasus tipikor, yaitu dugaan korupsi kredit usaha tani kut) tahun dandan menurut pihak kejaksaan tinggi bangka belitung dimana pemeriksaan tersangka terhadap jaro jalil dapat dilakukan setelah tersangka resmi mengundurkan diri, telah diperkuat dengan: kliping koran babel pos hari senin tanggal april kliping koran metro babel hari senin tanggal april bahwa, fakta hukum calon kepala daerah kabupaten bangka selatan terpilih jaro jalilhal ini tentu akan membuat imej bagaimana calon kepala daerah terpilih, yaitu jaro jalil akan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik praktik kkn: bahwa seharusnya memohon tidak meloloskan pencalonan jaro jalil nomor urut sebagai peserta pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dikarenakan jaro jalil telah berstatus sebagai tersangka sebelum pencalonan. bahwa, dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan jaro jalil sebagai calon kepala daerah kabupaten bangka selatan tahun vide adalah sangat tidak baik bagi penyelenggaraan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn, walaupun secara hukum dan peraturan yang ada, tidak ada aturan yang dapat menghalangi hak calon kepala daerah kabupaten bangka selatan untuk maju sebagai calon kepala daerah, akan tetapi apabila dilihat dari aspek penegakan hukum yang mana sesuai dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn adalah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang sangat mendambakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn dan berpihak kepada masyarakat, bahwa penyerahan berkas perbaikan kelengkapan syarat pasangan calon parpol dan calon perseorangan nomor urut nursamsu alias kpu bangka selatan terlambat tiga) hari dari waktu yang telah dijadwalkan oleh memohon yang seharusnya diserahkan pada tanggal terakhir adalah tanggal april namun pasangan calon nomor urut baru menyerahkan pada tanggal mei hal itu dilakukan atas kerjasama memohon dengan pasangan nomor urut (wakil pasangan calon yang bernama nursamsu alias) karena ada indikasi nursamsu alias sebagai calon wakil bupati bangka selatan patut diduga menggunakan ijazah palsu sekolah lanjutan tingkat pertama hal ini berdasarkan informasi dari teman sekelas nursamsu alias yang menyatakan bahwa nursamsu alias tidak pernah lulus sekolah lanjutan tingkat pertama dan berhenti satu minggu sebelum ujian sekolah tehnik pangkal pinang dan berangkat jakarta. bahwa seharusnya memohon meneliti riw pendidikan nursamsu alias sebagai syarat calon kepala daerah hal itu sesuai dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang seharusnya memohon melakukan klarifikasi pada instansi pemerintah yang berwenang namun hal ini juga tidak dilakukan oleh memohon sehingga calon wakil kepala daerah atas nama nursamsu alias diloloskan begitu saja oleh memohon: bahwa surat keputusan partai pengusung pasangan calon nomor urut tidak ditandatangani oleh pengurus pdip yang sah, sesuai dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun yang mewajibkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik dengan demikian seharusnya pencalonan nomor urut gugur karena. bahwa dengan hanya adanya dukungan dari partai keadilan sejahtera pks) sebanyak kursi dprd kabupaten bangka selatan terhadap pasangan nomor urut maka pasangan nomor urutsesuai yang ditentukan oleh nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan nomor tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun tentang syarat pencalonan namun nyatanya tetap diloloskan oleh memohon. bahwa pemohon sebagai calon incumbent pada saat pemilukada tahun sebagai pemenang pemilukada memperoleh suara dengan pasangan calon dari suara pemilih yang sah. bahwa selama kepemimpinan pemohon tahun ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan selama kepemimpinan pemohon kabupaten bangka selatan pad meningkat sangat tajam bila dibandingkan pada periode tahun dengan pendapatan asli daerah pad) yang sebelumnya kurang lebih (enam milyar lima ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan terakhir pada tahun menjadi (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dan dengan berhasilnya kepemimpinan pemohon selama lima tahun terakhir banyak yang menginginkan pemohon untuk menjabat bupati bangka selatan kembali periode hal ini dapat dilihat dari hasil yang dilakukan oleh lembaga survey independen pada bulan junibangka selatan. kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia menyatakan bahwa calon bupati bangka selatan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah drs. justice noer st. yang dukungannya mencapai diantara dua calon kandidat justice noer st. adalah yang paling didukung sebagai calon bupati bangka selatan. hal ini berbeda sangat jauh sekali bila dibanding dengan calon lainnya yakni jaro jalil yang hanya mendapatkan suara sebesar dengan rahasia belum memutuskan sebesar bahwa pada pemilukada kabupaten bangka selatan yang digelar pada tanggal juli angka golput adalah sebanyak dari jumlah dpt suara sehingga dengan suara yang masih ada yang rahasia belum memutuskan sebesar sesuai hasil survei maka seharusnya perolehan pemohon tidak berkurang drastis karena dengan golput dengan suara hitungan kasar y9 dibagi dua dan tersebar diduga pasangan calon namun kenapa suara pemohon semakin berkurang dan pasangan calon nomor urut naik sangat begitu drastis, bahwa pada salah satu hasil survei yang juga dilakukan pada bulan juni salah satu hasil survei yang menyatakan diantara dua calon kandidat wakil bupati, umar mansyur, pasangan calon wakil bupati nomor urut adalah yang paling didukung sebagai calon wakil bupati bangka selatan yang mendapatkan sedangkan nursyamsu mendapatkan suara lainnya sementara rahasia belum memutuskan adalah sebesar dan secara umum calon wakil bupati umar mansyur, adalah calon wakil bupati yang paling didukung oleh masyarakat: berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, tidak ada san suaranya sebesar dalam waktu kurang dari (satudalah yang salah satu penyebab utama terjadinya peroleh suara dari pasangan calon jaro jalil dan nursamsu alias dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan meningkat lebih dari 50x yang berdasarkan survei independen lsi pada bulan juni hanya mendapatkan suara sebesar ternyata pada pemilukada tanggal juli mendapatkan bahwa terjadi pergantian sekaligus pemberhentian seorang ketua dan dua angggota kpu kabupaten bangka selatan secara dadakan oleh kpu propinsi bangka belitung ditengah pelaksanaan pemilukada bangka selatan tepatnya pada tanggal juni dimana pemilukada tinggal (sepuluh) hari lagi sesuai dengan surat pemberhentian nomor pts kpu prov untuk pemberhentian tarmizi pemain sebagai anggota kpu bangka selatan dan surat nomor pts kpu prov untuk pemberhentian aloi kamarasyid, sh., sebagai anggota kpu bangka selatan. bahwa tanpa bermaksud mencampuri urusan internal memohon, seharusnya dengan tepatnya waktu pelaksanaan pemilukada pemberhentian anggota kpu bangka selatan ditunda terlebih dahulu atau jika terpaksa harus ada penggantian anggota kpu bangka selatan pemilukada seharusnya ditunda terlebih dahulu karena anggota kpu yang baru dengan waktu hari tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional hal ini jelas mengganggu tahapan pemilukada kabupaten bangka selatan yang secara otomatis merugikan pada pemohon sebagai pasangan calon yang bertarung pemilukada karena ketidaksiapan memohon dalam melaksanakan pemilukada kabupaten bangka selatan, bahwa telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan adanya ancaman ancaman dan intimidasi serta penekanan terhadap pemilih yang dilakukan oleh tim kampanye janur yang membuat ketakutan dan ketidaksenangan dengan memaksa pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa, terjadi penyebaran pamphlet black campaign dengan menyertakan lambang garuda pada selebaran keputusan bupati bangka selatan, bahwa telah terjadi penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut yang terjadibahwaodim selaku tim janur, bahwa telah terjadi penyimpangan berupa penyimpanan kotak dan kertas suara yang disimpan tidak pada tempatnya saat pemilukada yang diletakkan pada rumah salah satu kpps desa peladen kecamatan lebar pondok sebanyak (tiga) kotak suara untuk tiga tps desa peladen, bahwa, telah terjadi pelanggaran pemilukada yakni pada tanggal juli ppk kecamatan payung pada saat rapat pleno ppk, saksi daud iskandar membuatu bupati dan wakil bupati bangka selatan tahun yang berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan payung dicatat pernyataan keberatan oleh saksi saksi dan kejadian khusus sebagai berikut: saat mengikuti sidang pleno ppk kecamatan payung ditemukan kotak suara tps pangkal buluh tidak terkunci tanpa tersegel, dalam kotak tps tersebut berita acaranya berbeda tidak sesuai dengan jumlah suara yang dihitung pps desa pangkal buluh: bahwa, juga telah terjadi pelanggaran pemilukada berupa tps kelurahan toboali kecamatan toboali adanya pengambilan (tiga puluh) lembar surat undangan tps tersebut untuk memilih oleh saudara ali kodim dari tim sukses pasangan nomor urut untuk dipergunakan kepada pemilih lain yang bukan pemilih yang berdasarkan surat undangan pemilihan suara tersebut, sehingga merugikan perolehan suara bagi pemohon, hal ini disaksikan oleh saudara erwin, ber febrian relawan pemohon. bahwa tps jauh dari pantauan sehingga memungkinkan kerawanan kejadian serupa terulang lagi tps tps kelurahan toboali kecamatan toboali,selatselatan serta ketidaksiapan memohon dalam melaksanakan pemilukada karena adanya penggantian tiga orang anggota kpu bangka selatan dimana pelaksanaan pemilukada kurang hari hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten bangka selatanselatan harus dilakukanlam menyelenggarakan pemilukada kabupaten bangka selatan serta adanya kesiapan yang matang dari memohon setelah adanya penggantian anggota kpu),abupaten bangka selatan tahun yang dilakukan oleh memohon dan pihak pasangan calon nomor urut serta ketidaksiapan memohon dalam melaksanakan pemilukada karena ada penggantian tiga anggota kpu mana pemilukada kurang dari hari: menyatakan tidak sah dan batal penetapan jaro jalil dan nursamsu alias sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan tahun nomor urut berdasarkanatau menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten bangka selatan tahun bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan kabupaten bangka selatan provinsi bangka belitung dengasuara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan tahui21)iserahkan dalam persidangan pada tanggal juli dan perbaikan bertanggal juli yang diserahkanatakan dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan kabupaten bangka selatan provinsi kepulauan bangka belitung dengan nomor urut atas nama drs. justice noer, st.mm dan umar mansyur, sh, sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten bangka selatan provinsi kepulauan bangka belitung tahun'mei bukti fotokopi berupa surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan nomor pts kpu bs tanggal juli bukti fotokopi surat tim kampanye harum) nomor timkamber harum vi bertanggal juli perihal temuan indikasi pelanggaran, bukti fotokopi surat tim kampanye harum) nomor timkamber harum vi bertanggal juli perihal proses contoh suara, bukti fotokopi kliping koran bangka, batang, babak, basel, belitung, belum dugaan korupsi kut bakal mencuat lagi : bukti fotokopi pernyataan keberatan forum masyarakat peduli pemilu bersih kabupaten bangka selatan, fotokopi kliping koran metro babel hari senin tanggal april dan fotokopi kliping koran rakyat pos hari senin tanggal april bukti fotokopibupati dan wakil bupati bangka selatan tanggal julijuli berserta laporannya berita acara nomor ba vibangka selatan model db kwk tertanggal juli serta lampiran model db kwk, bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor print fd.il i2 yang dikeluarkan oleh kejaksaan negeri sungailiat yang menetapkan jaro sebagai tersangka kasus korupsi: bukti fotokopi berita acara pleno penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilukada bangka selatan nomor ba vii bertanggal juli tentang berita acara rapat pleno penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun bukti fotokopi berita acara penetapan nomor urut pasangan calon pemilukada bangka selatan nomor ba v bertanggal mei bukti fotokopi laporan perkembangan situasi politik dalam pelaksanaan pilkada kabupaten bangka selatan tahun bukti fotokopi surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana, makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang dikeluarkan pengadilan sungai liat tanggal april model kwkrapat plenonomor ba vii tanggal juli bukti fotokopi satu berkas laporan survei kabupaten bangka selatan: bukti fotokopi dpt pemilukada kabupaten bangka selatan, bukti fotokopi kliping koran bangka pos surat suara menyesatkan , bukti fotokopi kliping koran harian bangka post wakapolres basel dicopot , bukti fotokopi berita acara konfercab pdi perjuangan tanggal pebruari bukti foto kotak suara isi!) (fotokopi tidak jelas, sehingga tidak tampak bahwa foto tersebut berupa kotak suara): bukti fotokopi surat tugas dari dprd kabupaten bangka selatan nomor dprd basel bertanggal mei bukti fotokopi berupa surat nomor n9. fd tertanggal januari tentang permintaan izin tertulis kepada presiden: bukti fotokopi berupa daftar hadir audiensi kpu dengan dprd bangka selatan mengenai pemilukada pada tanggal mei bukti fotokopi berupa surat tanda tamat belajar sekolah teknik tahun tahun dan tahun bukti ini sebagai contoh perbandingan), bukti fotokopi berupa surat keterangan nomor kel.tbi vi tertanggal juni bukti fotokopi berupa visi dan misi pasangan calon nomor urut selain itu, pemohon juga menghadirkan (dua puluh empat) orang saksi bernama riyanto, edy kurniadi, erwin, iskandar, usman, kasir, topik effendy, aliran, badaludin daulat, alay, dede adam, daud iskandar, ambang karimun, samaran idris, budi prasetyo, didik suryadi, samsul bahri, roma usman, arman yahya, faisal, andi utama, s.e., nurdin, arifin sidik, dan husni yang telah riyanto pada tanggal juli jam saksi melihat mobil merk gran living plat merah berhenti depan warung alpin desa rias toboali. sopirnya tersebut menemui tujuh orang (saksi dan teman saksi) yang berada warung alvin tersebut, saksi tahu bahwa sopir tersebut bernama hatta adalah seorang pns karena yang bersangkutan memakai mobil plat merah, setelah bapak hatta meninggalkan uang atas meja sebanyak rp. dan menyuruh mencoblos nomor urut edy kurniadi keterangan saksi sama dengan keterangan saksi riyanto mengenai telah menerima uang sebanyak rp. dari hatta: erwin keterangan saksi sama dengan keterangan saksi riyanto dan edi kurniadi mengenai telah menerima uang sebanyak rp. dari hatta: saksi menemukan selebaran dalam jumlah banyak kurang lebih lembar dijalan trans desa rias toboali yang berbunyi harum harum itu bagaikan bau durian baunya harum dirinya menusuk tajam , saksi tidak tahu siapa yang menaruh selebaran tersebut, selebaran tersebut saksi serahkan kepada panas: iskandar keterangan saksi sama dengan keterangan saksi riyanto, edi kurniadi dan erwin mengenai telah menerima uang sebanyak rp. dari hatta, sedangkan mengenai penemuan selebaran desa rias toboali sama dengan keterangan erwin, usman keterangan saksi sama dengan keterangan saksi riyanto, edi kurniadi, iskandar, dan erwin mengenai telah menerima uang sebanyak rp. dari hatta, saksi tidak mengetahui mengenai selebaran: kasir keterangan saksi sama dengan keterangan saksi riyanto, edi kurniadi, iskandar, erwin, dan rustam mengenai telah menerima uang sebanyak rp. dari hatta yang uang tersebut untuk beli rokok, topik efendi pada malam pencoblosan, saksi mendengar cerita dari teman saksi bahwa sari diberi uang sebanyak rp. oleh mansur yang bertempat tinggal dusun pasir putih untuk memilih nomor urut aliran keterangan saksi sama dengan keterangan saksi topik bahwa dengar cerita dari syari yang telah menerima yang dari nomor urut badaludin daulat pada malam colokan sekitar jam saksi jalan jalan yaitu dusun pasir putih, desa bantu ketapang dan bertemu dengan sekitar pemuda yang lagi minum bir, saksi mengatakan banyak banget itu minumnya . saksi bertanya kepada pemuda tersebut dari mana uangnya untuk beli bir ? dan dijawab oleh pemuda tersebut dari ali: menurut cerita pemuda tersebut diberi uang sebanyak rp. untuk memilih nomor urut alay pada malam pencoblosan, saksi disuruh ali untuk minum (minum bir), saksi diminta untuk memilih nomor urut dede adam pada tanggal juli saksi mendapat sms dari robi riyanto) dan erwin pada dini hari menemukan selebaran. saksi melaporkan kejadian tersebut kepada panas dan sekitar jam subuh (dinihari) mendatangi tempat ditemukannya selebaran tersebut bertemu dengan riyanto dan erwin: selebaran yang ditemukan oleh riyanto jalan desa rias tersebut, saksi bawa dan pada waktu saksi membawa selebaran tersebut bertemu dengan mobil patroli polisi yang menggeledah mobil saksi dan mendapatkan selebaran tersebut. petugas tersebut telah balik menuduh saksi bahwa silsilah yang menyebarkan selebaran tersebut, padahal selebaran itu bukan milih saksi melainkan selebaran yang ditemukan jalan oleh riyanto: daud iskandar saksi menemukan kotak suara yang tidak terkunci tetapi tersegel ppk, pada waktu rekapitulasi, saksi membuat surat pernyataan keberatan karena suara yang seharusnya ditulis ambang karimun saksi adalah anggota pps, kotak suara disimpan rumah saksi, filamen, kecamatan lebong yang kebetulan kosong, sama'un idris saksi adalah ketua dpc pdip bangka selatan: saksi menyerahkan kepada budi prasetyo untuk memberikan keterangan: budi prasetyo saksi adalah sekretaris dpc pdip bangka selatan, pemilukadanya dilaksanakan pada bulan juni dan konfercab dilaksanakan pada tanggal februari setelah kompercab terbentuk pengurusnya, pada hari itu saksi dilantik. pada saat dilantik saksi menunggu surat keputusan dan pada tanggal april saksi kirim surat dpp untuk meminta salinan fotokopi, namun hingga sekarang belum dikasih: saksi dan ketua dpc pdip bangka selatan tidak pernah mendaftar dan menandatangani pencalonan nomor urut karena surat keputusan mengenai kepengurusan hasil konfercab belum turun dari dpp pusat: didik suryadi saksi adalah lembaga swadaya masyarakat, banyak mendapat informasi dan bukti bukti mengenai hal hal yang menyangkut masalah masalah yang merugikan keuangan negara: pasangan calon nomor urut pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, tetapi yang bersangkutan lolos dari seleksi pencalonan kepala daerah, samsul bahri saksi mendapat kartu pemilih: roma usman saksi melihat adanya satu pemilih atas nama dedi yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih, karena yang bersangkutan tinggal toboali, tetapi ternyata dedi dapat memilih tps dengan menggunakan kartu atas nama orang lain, arman yahya terjadi pengurangan satu suara tps kelurahan teladan, yang semestinya suara tetapi dikurangi menjadi suara, untuk menstabilkan angka maka satu suara tersebut dihapuskan, perolehan suara nomor urut berjumlah dan dikurangi menjadi faisal saksi adalah wakil sekretaris tim harum yang bertugas menerima data rekapitulasi hasil suara kelurahan: berdasarkan laporan tim saksi terdapat perbedaan rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu dengan tim saksi yang terjadi hampir seluruh kecamatan, misalnya kecamatan toboali, menurut rekapitulasi kpu totalnya untuk satu kabupaten berjumlah andi utama, s.e. pencalonan pasangan nomor urut adalah tidak sah, karena terlambat dalam menyerahkan berkas dan tidak ada dukungan dari partai, waktu verifikasi calon, tanggal mei saksi kpu pusat dan diterima oleh bapak putu. pada waktu itu hadir pula mantan ketua kpu bangka selatan bapak kembali) beserta anggotanya, salah satu calon amin) beserta partai partai pendukungnya: pada waktu itu bapak kembali mengatakan hanya calon yang sah yaitu justice noer dengan umar mansyur, sedangkan calon yang kedua nursyamsu) gugur karena pertama keterlambatan penyampaian berkas, kedua tidak melengkapi surat dukungan dari partai, pada waktu itu bapak putu anggota kpu pusat) dalam mengambil kesimpulan untuk menunda pemilukada kabupaten bangka selatan selama satu minggu, namun entah bagaimana setelah saksi pulang dari kantor kpu pusat sudah ada penetapan pasangan calon: nurdin saksi adalah dari partai persatuan daerah ppd) salah satu partai pengusung amin abdul karir. saksi akan menerangkan tentang keterlambatan penyerahan berkas pencalonan pasangan amin abdul choir. silsilah yang datang kpu pusat untuk menyerahkan berkas pencalonan amin abdul choir. berkas yang akan diserahkan oleh ketua tim koalisi, bapak arifin sidik. arifin sidik pada akhir bulan april ketua kpu kabupaten bangka selatan menelpon untuk memberitahukan bahwa ketua kpu akan kerumah saksi. kedatangannya kerumah saksi adalah untuk memberi tahu bahwa pasangan bapak amin abdul choir digugurkan oleh kpu provinsi: ketua kpu kabupaten bangka selatan datang ditemani bapak tarmizi, bapak alor, dan teman temannya kurang lebih enam orang, setelah kedatangan ketua kpu kabupaten bangka selatan rumah saksi, saksi diminta oleh pak amin untuk datang rumahnya, setelah itu datanglah kpu pusat yang bernama syamsul bahri bangka selatan yang akan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh tim mustar sewaktu bapak syamsul bahri datang bangka, saksi berangkat kpu pusat, sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan bapak syamsul bahri pada pertemuan yang dihadiri oleh tim yustiarno, pada tanggal april jam saksi mendengar dari bapak andi utama bahwa perlengkapan persyaratan calon nursamsu tidak lengkap, saksi kpu pusat bertemu salah satu anggota kpu bapak putu) untuk menyerahkan persyaratan, namun setelah diteliti ternyata ada yang kurang, yaitu persyaratan dukungan dari partai pkb hanya ditandatangani oleh sekretaris. bapak putu minta agar persyaratan diperbaiki dan diberikan waktu paling lambat hari, saksi mendapat mendapat telpon dari istri saksi yang memberitahukan bahwa pasangan amin abdul choir sudah dinyatakan gugur. saksi terkejut dengan kabar tersebut karena saksi berpikir bahwa sebelumnya oleh kpu pusat pasangan amin abdul choir diberikan kesempatan empat hari untuk melengkapi berkas. dari sini saksi sangat menyesalkan keputusan kpu yang menggugurkan pasangan amin abdul choir. husni saksi memberikan keterangan yang sama dengan saudara nurdin tentang konsultasi kpu pusat masalah berkas pencalonan pasangan amin abdul choir yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon salah mengenai objeknya (error object): bahwa objek sengketa pemilukada diatur dalam nomor tahun dan pmk nomor tahun yang menyatakan: nomor tahun junctopmk. bahwa objek permohonan pemohon adalah keberatan tentangbagaimana yang ditegaskan oleh pemohon dalam poin halaman pada bagian dasar permohonan tentang kewenangan mahkamah, bahwa hal ini dipertegas oleh pemohon dalam petit surat permohonannya tentang objek permohonan, bahwa pemohon hanya meminta mahkamah konstitusi untuk memberikan kamarnya yang berbunyi: ".sebenarnya yang menjadi objek sengketa pemilukada dalam permohonan guoi tertanggal juli model db kwk) berikut laporannya model db kwk dan lampiran model db kwk). bukti bukti dan bukti dikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan nomor tahun, bahwa dengan demikian penetapan hasil pemilu dan rekapitulasi suara adalah dalam rapat pleno yang dituang, bahwa berdasarkanhal ini berarti berita acarcara hukum adalah otomatis keberlakuannya tanpa memerlukan surat ketetapan untuk pengesahannya dan hanya dapat dimintakan pembatalannya melalui mahkamah konstitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pmk nomor tahunsejatinya adalah dalam rangka tertib administrasi memohon dan tidak sama kedudukan hukumnya tertanggaljuli berikut laporannya, dikarenakan walaupun seandainya mahkamah mengabulkan petit pemohon bahwa objek permohonan yaitu surat keputusan memohon tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, maka tetap saj1i tertanggal juli berikut laporannya sah dan mengikat: bahwa dengan demikian pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek permohonannya yaituberdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, hasil rekapitulasi suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan adalah wajib dibuat oleh memohon dalam bentuk: ba vii tertanggal juli berikut laporannya, bahwa berdasarkan putusan sidang nomor php.d viii tanggal juli yang diputuskan oleh (delapan) dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: "tidak dapat diartikan sebagai surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa surat keputusan tersebut bukanlah rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan dalam suatu rapat pleno, bahwa surat keputusan tersebut justru menjadi tertanggal juli berikut laporannya sebagai dasar penerbitannya sehingga apabila surat keputusan tersebut dibatalkan maka dasar penerbitannya tidaklah otomatis menjadi batal pula, bahwa surat keputusan tersebut bukanlah perincian atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hanya ditandatangani oleh ketua kpu kabupaten bangka selatan tertanggal juli berikut laporannya, yang ditandatangani oleh ketua kpu dan anggota kpu kabupaten bangka selatan serta saksi saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahi. bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscura libellium except): bahwa berdasarkan ketentuan huruf pmk menyatakan permohonan sekurang kurangnya memuat::, bahwa dalam permintaan atau petit pemohon, tidak ada permintaan amar putusan kepada mahkamah agar membatalkan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan huruf angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang syarat minimal yang harus dimuat dalam surat permohonan pemohon: bahwa permintaan atau petit pemohon tidak jelas, dan kabur dikarenakan pemohon bukannya memohon kepada mahkamah untuk mengabulkan permohonannya sebagaimana terurai dalam fundamental petani akan tetapi malah memberikan pilihan kepada mahkamah untuk memilih amar putusan yaitu mengabulkan petit pemohon untuk angka angka angka dan angka atau hanya mengabulkan petit pemohon untuk angka dan angka saja pemohon inkonsistensi)membenarkan dalil pemohon poin bagian pokok permohonannya atas jumlah penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, namun untuk berita acaranya yang benar!i tertanggal juli model db kwk) berikut laporannya model db kwk dan lampiran model db kwk), bahwa sebagai dasar dari berita acara tersebut, maka berdasarkan pmk nomor tahun memohon menyampaikan bukti bukti sebagai berikut:oboali nomor io ppk kec.tbilebar pondok nomor ppk lpukak sadarair tegasayunsimpang rimba nomor ppk spulau besar tanggal juli model da kwk bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin dan poin bagian pokok permohonannya, agar memohon menjadikan penghitungan pemohon yang hanya berdasarkan asumsi pemohon saja, tidak akuntabel, dan tanpa dasar landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam pmk nomor tahun bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin poin poin dan poin bagian pokok permohonannya, karena pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci atas dalil dalilnya tersebut, tidak berdasarkan hukum serta tidak membuktikan adanya kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan huruf dan huruf angka dan angka serta pmk nomor tahun bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin huruf huruf dan huruf bagian pokok permohonannya, tentang tidak seharusnya memohon meloloskan pencalonan pasangan calon dengan nomor urut yaitu jaro jalil karena telah berstatus tersangka sebelum pencalonan, karena berdasarkan huruf peraturan kpu nomor tahun tanggal desember tentang persyaratan bakal pasangan calon, dinyatakan dengan tegas: "ingga memohon tidak berhak menghilangkan hak konstitusi pasangan calon dengan nomor urut yaitu jaro jalil untuk dipilih dan memilih dikarenakan juga negara indonesia menganut asas praduga tak bersalah sebelum seseorang dipidana bersalah oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin huruf bagian pokok permohonannya, tentang asumsi pemohon yang menyatakan kelengkapan syarat pencalonan pasangan calon dengan nomor urut yaitu nursamsu alias terlambat (tiga) hari dan patut diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya, karena pemohon hanya berdasarkan keterangan dari saksi "mantan teman sekelasnya", sedangkan memohon berdasarkan ijazah stub sekolah tehnik yang dimiliki oleh pasangan calon dengan nomor urut yaitu nursamsu alias. bukti bahwa memohon juga mempertegas juga dalam menetapkan bakal pasangan calon, memohon telah terlebih dahulu mengevaluasi dan mempertimbangkan segala aspek khususnya syarat administrasi yang lengkap dan akuntabel dengan mengeluarkananggal mei bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin huruf bagian pokok permohonannya, dikarenakan partai pengusung pasangan calon nomor urut adalah ditandatangani oleh pengurus pdip yang sah hal ini berdasarkan surat ketetapan nomor tap dpc dpp!!imasa bakti desember sampai dengan desember bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin poin poin poin bagian pokok permohonannya, dikarenakan berdasarkan ketentuan perundang undangan pemilihan umum beserta peraturan pelaksanaan lainnya, adalah tidak mungkin menetapkan penghitungan perolehan suara hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan perkiraan pemohon saja, bahwa mengenai poin huruf bagian pokok permohonan pemohon tentang terjadinya pergantian sekaligus pemberhentian seorang ketua dan (dua) orang anggota kpu kabupaten bangka selatan, adalah kewenangan institusi kpu dan merupakan wilayah hukum administrasi negara, dengan tujuan agar pemilukada kabupaten bangka selatan dapat berjalan dengan lebih baik, dengan tetap menjunjung demokrasi, serta asas asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan hal ini terbukti dengan terhambatnya situasi kabupaten bangka selatan yang aman dan kondusif selama pemilukada berjalan dahulul tersebut adalah kewenangan panwasiu yang menilai apakah hal tersebut benar terjadi, apabila terjadi dan merupakan ranah hukum pidana maka pasti akan diteruskan pihak kepolisian sedangkan apabila terjadi dan mengandung kesalahan secara administrasi pasti akan disampaikan oleh bawaslu kepada memohon, namun sampai dengan saat ini memohon belum mendapat pemberitahuan dari bawaslu: bahwa mengenai poin bagian pokok permohonan pemohon tentangediri selaku tim janur, adalah tidak benar karena ali kediri bukan tim janur akan tetapi ketua yang menurut ketua tps hanya melihat sekilas dan mengembalikan lagi undangan tersebut saat itu juga bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin bagian pokok permohonannya, dikarenakan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pulau peladen adalah pulau terpencil yang hanya ada (tiga) tps namun dikarenakan tempat tps belum dibuat maka demi keamanan disimpan rumah anggota kpps, dan perlu memohon informasikan, (tiga) tps pulau peladen tersebut pemohon mengungguli pasangan calon nomor urut bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin bagian pokok permohonannya, dikarenakan, untuk jawaban poin bahwa sebenarnya kotak suara tersebut pada waktu pengembalian kpu memang tidak terkunci tetapi tersegel dan yang menemukan kondisi tersebut adalah tim janur bukan pemohon dan hal ini murni keadaan petugas tps namun memohon menjamin keamanan isinya dikarenakan dikawal juga dalam pengembalian tersebut oleh (dua) orang hansip dan petugas kepolisian, untuk jawaban poin bahwa sebenarnya petugas dalam penulisannya terbalik, yang seharusnya ditulis namun sudah dikoreksi saat itu juga dan dapat dibuktikan kelahirannya dengan hasil penghitungan suara tps yang bersangkutan bukti bahwa memohon menolak tegas dalil pemohon pada poin bagian pokok permohonannya, dikarenakan telah dijelaskan memohon dalam poin jawaban memohon sehingga poin permohonan pemohon ini hanya pengulangan sajanya merupakan asumsi dan perkiraan pemohon saja sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan mahkamah: bahwa dalil dalil polita pemohon bukanlah mengenai sengketa hasil pemilukada, melainkandengan demikian permohonan pemohon pada pokoknya adalah adanyayang sejatinyaberdasarkan uraian uraian dan fakta fakta yuridis sebagaimana,terhadap permohonan pemohon, komisi pemilihan umum pusat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal agustus yang diwakili oleh anggota kpu gusti putu artha) pada pokoknya sebagai berikut: pernah menerima lima anggota dprd, tiga anggota kpu kabupaten dengan didampingi oleh biro teknis. fokus pembicaraan pada waktu itu adalah mengenai masalah dugaan keterlambatan penyerahan berkas ijazah dan legislasi ijazah milik salah satu pasangan calon. pada waktu itu kpu ditanya mengenai apa keterlambatan penyerahan legislasi ijazah akan menggugurkan pasangan calon yang bersangkutan atau tidak. atas pertanyaan tersebut kpu memberikan pendapat bahwa pasangan calon yang terlambat kelengkapan ijazah dapat diterima karena ijazah aslinya sudah ditunjukkan pada pokja, sehingga masalahnya hanya tentang legalisasi saja. penyerahan legalisasi wajib, tetapi keterlambatan ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dalam memutuskan harus dilihat variabel variabel lain. oleh karena itu, yang terpenting adalah ijazah diyakini benar dan pada waktu penetapan pasangan calon, persyaratan administratif sudah lengkap. berbeda halnya apabila saat penetapan calon secara administratif belum lengkap, ini akan menjadi ranah hukum. jadi, dengan diterimanya pasangan calon yang terlambat tadi, berarti sudah ada dua pasangan calon. dengan adanya dua pasangan calon tidak perlu ada pembukaan pendaftaran baru dan seterusnya beserta dengan tidak perlu ada situasi situasi yang dipengaruhi oleh faktor faktor politik. kpu pusat bukan sebagai pengambil keputusan yang berwenang mengambil keputusan adalah kpu bangka selatan. oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada kpu bangka selatan untuk memutuskan, kpu pusat tidak mengetahui secara pasti berapa hari keterlambatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon tersebut, tetapi yang jelas keterlambatan itu hanya terkait penyerahan bukti legalisasi saja, kpu pusat tidak mengetahui masalah pemberhentian anggota kpu bangka selatan, tetapi yang jelas pemberhentian anggota kpu itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada. kpu pusat pernah memberikan saran kepada kpu provinsi untuk memikirkan kembali masalah pemberhentian itu, tetapi saran kpu pusat tidak digunakan dan akhirnya terjadi pemberhentian anggota kpu bangka selatan. menurut kpu pusat prosedur dan mekanisme yuridis pemberhentian yang dilakukan kpu provinsi sudah benar. tidak mengetahui tentang pengangkatan anggota kpu yang baru untuk menggantikan posisi anggota kpu yang diberhentikan::selatan tahun berdasarkan keputusan kpu bangka selatan nomor pts kpu bsahwa pemohon keberatan terhadap surat,maknetapan komisi pemilihan umum bangka selatan dimuat dalam surat keputusan kpu kabupaten bangka selatan nomor pts kpu bs : bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati bangka selatan tahun model db kwk), bukti fotokopi rincian perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati dan suara tidak sah tingkat pertama kpu kabupaten bangka selatan tahun tertanggal juli lampiran model db kwk), bukti fotokopi (satu) berkas berita acara nomor ppk kec.tbinomor ppk lpgnomor ppk spsurat tanda tamat belajar sekolah teknik tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan nomor pts kpuukti fotokopi surat ketetapan nomor tap dpc dpp!dan surat rekomendasi nomor in dpp iv bukti fotokopi keputusan lurah toboali nomor l.tbi tentang penunjukan rukun tetangga rt) kelurahan toboali kecamatan toboali, kabupaten bangka selatan tahun anggaran dan fotokopi daftar tim janur selaku tim sukses pasangan calon nomor urutsurat pernyataan mantan ketua kpu bangka selatan, sdr. kembali, ag.tarmizi pemainalor karrasyid, sh., si., tentang surat keputusan nomor pts kpu bs tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun selain itu, memohon juga menghadirkan (sepuluh) orang saksi bernama kompor mito, suwardi, s.e., edy want, hasanuddin, kahar mutakhir, azis muslim, subandrio, joni pranata, purwanto, mkn, anwar umar, dan rustam effendi yang telah dengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus sebagai berikut: kompor mito saksi belum pernah menerima surat masuk dari bawaslu terkait tindak pidana pemilu, suwardi, s.h. saksi adalah ketua ppk kecamatan toboali, tidak ada kejadian khusus yang terjadi ppk toboali sewaktu pelaksanaan rekapitulasi suara, sebelum pencoblosan sekitar jam ali kodim mengambil dengan alasan untuk dilakukan pencopotan karena ada beberapa yang sudah meninggal dunia. pada jam ali kodim mengembalikan tersebut kepada pps sebanyak lembar, eddy want saksi adalah ketua ppk kecamatan leher tengok: pada kotak suara tps celebes disimpan tempat rumah ketua pps, karena ketua pps merangkap sekretaris. kotak suara disimpan rumah ketua pps tidak ada yang mengajukan keberatan, karena memang pada waktu pemilu pemilu sebelum kotak suara disimpan tempat ketua pps, kotak suara tersebut disegel dan dijaga oleh aparat, hasanuddin saksi adalah ketua ppk kecamatan tukak sadar, pada waktu rekapitulasi suara ppk tukak sadar tidak ditemukan adanya kejadian: pada waktu rekapitulasi suara, semua saksi pasangan calon tidak ada yang hadir sekalipun sudah diundang, kahar mutakhir saksi adalah ketua ppk kecamatan air tegas: pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus, tidak ada keberatan dari semua pasangan calon dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi suara, pada waktu rekapitulasi suara saksi pasangan calon nomor hadir orang, tetapi yang mempunyai surat mandat hanya satu saksi, sehingga hanya satu saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara rekapitulasi suara, azis muslim saksi adalah ketua ppk kecamatan payung, pada waktu rekapitulasi suara ada permasalahan untuk tps pangkal buluh, yaitu kotak suara tidak terkunci tetapi tersegel: ada kesalahan tulis pada perolehan suara nomor yang seharusnya memperoleh tetapi ditulis tetapi kesalahan tulis tersebut jumlahnya sama, kesalahan tulis tersebut tidak dilakukan pembetulan, karena ada keberatan dari saksi apabila dilakukan pembetulan: saksi pasangan nomor urut tidak menyampaikan keberatan: subandrio saksi adalah ketua ppk kecamatan simpang rimba, pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, serta berita acara rekapitulasi suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, joni prana saksi adalah ketua ppk kecamatan pulau besar, pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus: anwar umar saksi adalah tokoh masyarakat: pelaksanaan pemilukada mulai dari tahapan pendaftaran sampai pemungutan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus. pemilukada dilaksanakan aman, rustam efendi saksi, ketua dpd provinsi bangka belitung, akan menerangkan mengenai keberadaan pencalonan, pencalonan diambil alih oleh dpd karena ada deadlock. cara pengambilalihan adalah dengan mengeluarkan plh dari dpp, dpp dewan pimpinan pusat. ketua plh adalah bapak buatan dalam dan sekretarisnya adalah bapak nur samsul. tetapi, pada waktu itu ditolak oleh kpu, kata kpu memakai yang lama. panglima itu atas nama nur samsul. lama tersebut akan berakhir pada tanggal desember nanti. dengan berdasar tersebut, saksi menyampaikan pencalonan itu dan kemudian dimasukkan rekomendasi dari ketua umum. rekomendasi tersebut berisi penugasan bahwa yang menjadi calon dari pdip adalah jomblo dan nur samsul. rekomendasi tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan akhirnya dilampirkan. menimbang bahwa pihak terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal agustus yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, sebagai berikut: dalam eksepsi objek permohonan dan kompetensi mengadil, pengalihan kewenangan oleh mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi sebagaimana poin tersebut hanya berkaitan dengan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana ditegaskan dalamipertegas lagi dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yangn dipertegas lagi dalam ketentuan poin permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan penghitungan suara pemilukada , dengan demikimasalah masalah lain yang bukan menjadi objek permohonan: bahwa, berdasarkan pada poin dan poin sebagaimana tersebut atas, pemohon harus menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai proses dan hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten bangka selatan tahun yang benar pada seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang didasarkan pada data data dari formulir formulir yang telah ditentukan dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun yaitu model kwk, kwk, kwk (penghitungan suara tps), model d kwk, d1 kwk, d2 kwk (penghitungan suara pps), model da kwk, kwk, kwk, (penghitungan suara ppk) dan model db kwk, kwk, kwk (penghitungan suara tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan) sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yaitu: permohonan sekurang kurangnya memuat: identitas lengkap permohona, materi objek permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya,, dugaan dugaan pelanggaran pelanggaran dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun yang tanpa didasari bukti bukti dan saksi saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana masalah masalah pelanggaran tersebut merupakan kewenangan bawaslu kabupaten bangka selatan untuk menanganinya, oleh karena materi objek permohonan pemohon tidak bukan merupakan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten bangka selatan tahun maka berdasarkaaka untuk memeriksa dan mengadili materi objek permohonan diajukan pemohon ini tidak dan bukan termasuk sebagai kewenangan kompetensi mahkamah konstitusi: bahwa, sebagaimana dimaksud dan diatu : bahwa,sebagaimana dimaksud dan diatur enyatakan bahwahasil:, bahwa, berdasarkan hal hal yang kami kemukakansebagaimana yang telah disebutkan atas, oleh karenanya permohonan pemohon secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima, il. permohonan: bahwa, dalam petit permohonan pemohon ada kejanggalan yang sangat mendasar dan tidak dapat dibenarkan dalam penyusunan permohonan yaitu petit angka ,sementara pada petit angka dan angka pemohon meminta agar komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan memohon) menetapkandan minta menetapkan pasangan calon nomor urut atas nama drs. justice noer, st,mm dan umar mansyur, sebagai pasangan calon terpilih, hal ini menunjukkan adanya kebingungan pemohon, mana disatu sisi pemohon minta dilakukan pilkada ulang, disisi lain minta ditetapkan pasangan calon nomor urut artinya disatu sisi pemohon tidak mengakui pelaksanaan pemilukada kabupaten bangka selatan, akan tetapi disisi lain mengakui pemilukada tersebut dengan meminta agar pasangan calon nomor urut ditetapkan sebagai calon terpilih dari hasil pelaksanaan pemilukada tersebut, hal ini tidak dibenarkan dan menimbulkan kesuburan pada permohonan pemohon, bahwa, berdasarkan hal hal yang kami kemukakan tersebut atas, maka permohonan pemohon adalah kabur, dan secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima: iii. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat bahwa, pemohon telah mengajukan beberapa kali perbaikan dalam permohonan pemohon, baik dalam polita maupun dalam petit permohonan pemohon, dan makin menimbulkan kebingungan, dimana permohonan pemohon yang pertama diajukan pada tanggal juli dengan register nomor php.d viii yang mana dalam posisinya sama sekali tidak menguraikan masalah perselisihan hasil penghitungan suara, dan mencantumkan pihak terkait, kemudian dilakukan perbaikan permohonan yang kedua yang dibacakan pada persidangan tanggal juli hari kerja dari tenggat waktu pengajuan permohonan oleh pemohon), tanpa mencantumkan pihak terkait dan perbaikan permohonan tidak register oleh mahkamah konstitusi, kemudian dilakukan perbaikan kembali yang ketiga dengan tidak mencantumkan pihak terkait, akan tetapi perbaikan permohonan tersebut register oleh mahkamah konstitusi dengan nomor php.d viii tertanggal agustus hari kerja dari tenggat waktu pengajuan permohonan oleh pemohon), sedangkan berdasarkan alam peraturan ini: bahwa, pengajuan pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dalam poin atas, telah melanggar ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun karena perbaikan permohonan pertama tertanggal juli yang dilakukan pemohon yang dibacakan pada persidangan pembacaan permohonan pemohon pada tanggal juli tersebut tidak dicatat dalam dengan demikian permohonan keberatan pemohoberdasarkanertanggal meibupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan sesuai dengan surat nomor ba v tertanggal meitan yang ditandatangani oleh semua anggota kpu bangka selatan, bahwa pencalonan pemohon sebagaididukung oleh partai golongan karya, partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, partai demokrat, partai bulan bintang, partai hanura, partai gerindraselatan masing masing model b3 kwk)april surat pencalonan nomor sp ar rum iv model b kwk) yang ditandatangani oleh semua pengusung partai politik buku register perkara konstitusi brk) dengan tidak dicantumkan tidak ada nomor magisternya pada perbaikan permohonan pemohon tersebut, yang mana memohon dan pihak terkait menerima perbaikan permohonan pemohon tersebut pada tanggal juli itu juga, seharusnya panitera mengirim salinan permohonan yang sudah registrasi kepada memohon pada saat pemberitahuan sidang pertama sebagaimana dimaksud peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan pengajuan pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tersebut melanggar ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun karena perbaikan permohonan pemohon diajukan melewati tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, karena telah melewat, oleh karena pengajuan perbaikan permohonan pemohon tidak sesuai melanggar ketentuan dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar permohonan oleh pemohon dalam persidangan mahkamah konstitusi ini, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa, berdasarkan hal hal yang dikemukakan tersebut atas, maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dapihak terkait sampaikan dalam keberatan, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok permohonan: bahwa, pihak terkait, menanggapi poin dan halaman perbaikan permohonan pemohon berkaitan dengan tidak ditandatanganinya oleh pasangan calon nomor urut pemohon),tingkat kabupaten nomor ba vii oleh kpu kabupaten bangka selatan model db kwk tertanggal juli dan tidak ditandatanganinya oleh pasangan calon nomor urut pemohon)bahwditingkat kabupaten nomor ba vii oleh kpu kabupaten bangka selatan model db kwk tertanggal juli dantersebut tetap dinyatakan sah, meskipun tidak ditandatangani oleh pemohon, hal ini sebagaimana dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan: apabila berita acara yang dimaksud pada tidak ditanda tangani oleh pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah : bahwa, menanggapi keberatan pemohon pada poin halaman halaman perbaikan permohonan pemohon mengenai keberatan terhadap, maka keberatan pemohon tersebut secara tegas harus ditolak, karenseluruhnya telah dilakukan penghitungan dengan mekanisme dan cara penghitungan yang benar, dan tidak ada selisih atau kesalahan dalam penghitungan serta ditandatangani oleh para saksi dan tidak ada keberatan dari masing masing saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang hadir pada saat dilakukan penghitungan tersebut, sehinggadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa, menanggapi dalil pemohon pada poin halaman sampai dengan halaman perbaikan permohonan pemohon mengenai penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa secara tegas penghitungan suara yang benar menurut pemohon tersebut harus ditolak, dan menanggapi dalil pemohon pada poin halaman perbaikan permohonan pemohon mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama drs. justice noer, st, dan umar mayur, memperoleh suara sah sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut atas nama jaro jalil dan nursamsu alias memperoleh suara sah sebanyak y6), bahwa perolehan suara yang dimaksud oleh pemohon ini secara tegas harus ditolak, dan karangan belaka, bahwa, menanggapi dalil pemohon pada poin poin poin poin dan poin halaman halaman perbaikan permohonan pemohon mengenai keberatannya tidak didasarkan dalil dalil keberatannya, apa bentuk dan bagaimana pelanggaran dan kesalahan serta kecurangan yang dilakukan memohon dan pihak terkait yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana?, pemohon hanya menduga duga dan menuduh serta membuat fitnah belaka terhadap memohon dan pihak terkait untuk memenangkan pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dengan cara yang tidak elegan, justeru pemohonlah yang telah melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kecurangan sebagaimana yang dimaksud pemohon sebagaimana telah diakui pemohon pada poin baris ke halaman perbaikan permohonan pemohon, yang secara tegas dinyatakan pemohon . , bahwa, menanggapi poin halaman halaman perbaikan permohonan pemohon berkaitan dengan kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan yang dimaksud pemohon, pemohon hanya menduga duga, tidak ada fakta hukum satupun yang menguatkan dugaannya, oleh karenanya pihak terkait tidak perlu menanggapinya karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan perselisihan penghitungan suara pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dan bahwa memohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dan telah memperlakukan semua peserta pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dengan adil, meskipun terkadang ada tekanan dan intimidasi serta iming iming dari pasangan calon nomor urut dan pelanggaran pelanggaran, kecurangan kecurangan serta kesalahan sebagaimana yang dimaksud pemohon, justeru dilakukan pemohon: bahwa, menanggapi poin poin poin dan poin halaman perbaikan permohonan pemohon, bahwa sekali lagi pemohon hanya berdasarkan asumsi, prediksi, mengira ngira dan angan angan serta terlalu percaya diri, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur dan dasar hukum atau dalil dalil dalam menentukan atau menetapkan pemohon sebagai pemenang dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun bahwa fakta pemohon drs. justice noer, st,mm) sebagai calon incumbent pada saat pemilukada kabupaten bangka selatan tahun sebagai pemenang, itu karena pada saat pemilukada kabupaten bangka selatan tahun drs. justice noer, st,mm berpasangan dengan jaro jalil pihak terkait yang juga calon incumbent) dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun jadi kemenangan tersebut karena faktor jaro jalil pihak terkait yang juga calon incumbent) yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dan oleh karena itu jaro jalil pihak terkait yang juga calon incumbent) tidak mau lagi berpasangan dengan drs. justice noer, st,mm yang sama sama calon dari incumbent, dan fakta lagi yang sangat aktual bahwa dari seluruh kabupaten yang ada provinsi bangka belitung yang baru saja melaksanakan pemilukada masing masing kabupaten, yaitu: kabupaten bangka belitung timur, kabupaten bangka barat, kabupaten bangka selatan, dan kabupaten bangka tengah, tidak satupun yang dimenangkan oleh pasangan calon dari calon bupati incumbent, justeru sebaliknya, semuanya menangkan oleh pasangan calon dari wakil bupati incumbent, termasuk jaro jalil pihak terkait), hal ini menunjukkan asumsi asumsi dan prediksi prediksi pemohon tidak dapat dijadikan tolak ukur dan dasar hukum atau dalil dalil dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun bahwa, menanggapi poin halaman perbaikan permohonan pemohon tentang pemberhentian ketua dan anggota komisi pemilihan umum kabupaten bangka selatan, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya komisi pemilihan umum provinsi bangka belitung, bukan kewenangan memohon dan pihak terkait, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekalahan pemohon dalam pemilukada kabupaten bangka selatan tahun dan sama sekali tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten bangka selatan tahun justeru pemilukada berjalan lancar, aman, dan kondusif, karena memohon selaku penyelenggara pemilukada bersikap independen dan professional: bahwa, menanggapi poin poin poin poin poin poin poin poin poin dan poin halaman halaman perbaikan permohonan pemohon tentang pelanggaran pelanggaran, hal tersebut hanyalah dugaan dugaan saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, justeru pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon dengan cara intimidasi, politik uang, black campaign, dan pihak terkait punya bukti laporan laporan bawaslu kabupaten bangka selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pemohon, bahkan pihak terkait punya bukti rekaman bahwa dari pihak pemohon sedang membagi bagikan amplop berisi uang pada saat kampanye pemohon, dan dalam kampanye pemohon telah banyak melakukan pelanggaran dengan melibatkan para pns lingkungan pemerintahan daerah kabupaten bangka selatan karena dinding iming dengan jabatan jabatan, dan telah ada yang dilaporkan bawaslu kabupaten bangka selatan karena tertangkap tangan sedang menyebarkan pamphlet black campaign, hal tersebut menjadi contoh yang sangat tidak baik, karena pns merupakan pelayan masyarakat yang harus bersikap adil terhadap seluruh masyarakat, berdasarkan hal hal yang telah pihak terkait uraikan dan sampaikeberatan pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan,tanggal juli yang telah dilakukan da memohon formulir model db kwk) dan berita acara nomor ba vii tanggal juli adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat, atau jika majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ago bono)(satu) bundel beserta lampiran laporannya keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangka selatan nomor tahun tentang usulan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati bangka selatan masa jabatan tertanggal juli dan surat dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangka selatan nomor dprd basel tertanggal juli tentang usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka selatan perioderapat plenonomor ba vii tertanggal juli pukul wib,tertanggal juli bukti pt fotokopi perolehan suara, beserta lampiran lampiran: bukti pt fotokopi berita acara nomor ppk kec.tbberita acara nomor ppk lpg.l da kwk), beserta lampiran lampiranrincian perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati dan suara tidak sah oleh panitia pemilihan kecamatan lampiran model da kwk), bukti pt fotokopi surat mandat saksi kpudijanuari beserta lampiran laporannya:rubahan kesatuapril beserta lampiran laporannya, bukti pt fotokopi surat rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan dpp pdi perjuangan) nomor in dpp vi tertanggal april bukti pt fotokopi fotokopi surat ketetapan nomor tap dpc dpp ii dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan dpp pdi perjuangan) tentang struktur, komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang partai demokrat indonesia perjuangan kabupaten bangka selatan, tertanggal februaripemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka selatan tahun tertanggal mei bukti pt fotokopi daftar tim sukses pasang calon bupati dan wakil bupati bangka selatan periode jaro jalil dan nursamsu alias tertanggal apriltanda bukti penerimaan laporan nomor lp pemilukada viikeputusan lurah toboali nomor l.tbi tentang penunjukkan rukun tetangga rt) kelurahan toboali kecamatan toboali kabupaten bangka selatan tahun anggaran tertanggal februari bukti pt fotokopi nota kesepakatan bersama calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan periode tertanggal meibangka selatan tahun2010 tempat pemungutan suara model c kwk). selain itu, pihak terkait juga menghadirkan (tiga belas) orang saksi bernama dr. darma setiawan, yuspadiar, romawi, nord, bahari, butil sani, julia, santi, jamaluddin aco, rio sumatra, deddy, herman rahib, dan roni irawan yang telah dengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus sebagai berikut: tertanggal april) yang ditandatangani oleh semua pengurus partai politik pengusungliatita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten dengan nomor ba vii oleh komisi pemilihan umum bangka selatan model db kwk tertanggal juli tidak ditandatangani oleh pasangan calon nomor urut bahwjuga tidak ditandatangani oleh pasangan calon nomor urut bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten bangka selatan yang dilaksanakan oleh memohon pada tanggal juli diikuti oleh (dudr. darma setiawan saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pada tanggal juli saksi hadir kpu pusat dalam rangka konsultasi yang hadir pada waktu itu adalah bawaslu, saksi memiliki data pembanding rekap kpu, mana data yang dimiliki saksi tersebut hasilnya sama dengan penghitungan memohon, yuspadiar saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut keterangan saksi sama dengan keterangan dari ketua ppk lebar tengok: semua saksi pasangan calon datang dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara, pada waktu rekapitulasi suara tidak dihadiri oleh satu anggota ppk: romawi pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon, nurdin pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya masalah dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi suara: bahari saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut rekapitulasi suara ppk kecamatan pulai besar dimulai jam sampai dengan selesai, pada waktu rekapitulasi suara tidak ada kejadian khusus, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani rekapitulasi suara. untuk saksi pasangan calon nomor urut hadir orang tetapi hanya satu saksi saja yang menandatangi berita acara rekapitulasi suara yang bernama nuri, karena dua orang saksi yang lain tidak ada surat mandat, butil sani pelaksanaan rekapitulasi suara ppk kecamatan toboali tidak ditemukan masalah dan semua saksi menandatangi berita acara rekapitulasi suara: julia saksi adalah pps iii desa paris: pada tanggal juli (hari tenang), saksi disuruh oleh ketua pps bapak teguh untuk menyebarkan selebaran alat peraga kampanye sebanyak lembar, saksi mau menyebarkan selebaran tersebut karena dikasih uang sebanyak rp. . , saksi dilaporkan kepada bawaslu dan diberhentikan sebagai pps tanpa ada suratnya, santi saksi adalah tim relawan pasangan calon nomor urut pada tanggal juli (hari tenang), saksi disuruh oleh bapak teguh untuk membagikan selebaran sebanyak lembar: saksi ditangkap oleh bapak malik, saksi membagikan selebaran itu karena dikasih uang sebanyak rp. lembar, jamaluddin aco saksi menemukan mobil dengan nomor milik tim sukses harum: dalam mobil tersebut ditemukan senjata api dan saksi laporkan kepada polsek air bengal: rio sumatra pada masa tenang pemilukada ditemukan adanya pelanggaran, pada waktu ronda, tanggal juli jam dinihari, saksi menemukan mobil dengan nomor milih tim nomor dalam mobil tersebut ditemukan amplop kosong sebanyak kurang lebih lembar, makna, satu senjata api, dan borgol. selain itu dalam mobil ada alat peraga peraga kampanye dalam jumlah banyak, deddy pada waktu ronda, tanggal juli saksi menemukan mobil dengan nomor milik tim nomor saksi mengetahui bahwa mobil tersebut milik tim nomor karena dalam mobil tersebut ada asnawi, herman rahib keterangan saksi sama dengan keterangan jamaluddin aco, rio sumatra, dan deddy yaitu pada waktu ronda menemukan mobil dengan nomor milik tim sukses nomor roni irawan pada tanggal juli saksi menemukan mobil terang dengan nomor milik tim sukses nomor saksi melaporkan kepada bawaslu tetapi sampai sekarang tidak mengetahui tindak lanjutnya, menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal agustus memohon dan pihak terkait menyerahkan kesimpulan bertanggal agustus yang masing masing kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamahpermohonan pemohon telah salah mengenai objeknya (error object) objek permohonan pemohon adalahharusnya yang objek sengketa permohonan pemohonbertanggal juli berikut laporannya dan lampiran model db kwk. ii. permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libellium exception) bahw. selain itu pemohon dalam uraian petitumnya tidak memohon kepada mahkamah untuk membatalkan hasil penghitung, eksepsi memohon objek permohonan dan kompetensi mengadili permohonan pemohon guoii. permohonan pemohon kabur permohonan pemohon konsisten dan saling bertentangan antara polita dan petitada uraian dalam polita tetapi dimintakan dimohonkan dalam petit, terhadap eksepsi memohon mengenai permohonan mengenai permohonan pemohon telah salah objek, karena keberatan terhadaphkamah berpendapat objek sengketa permohonan pemohon guo adalah berkaitan hasil penghitungan suara pemilukada sebagaimana diatur dalam dan pmk dengan demikian eksepsi memohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait mengenai pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, mahkamah berpendapat bahwa sengketa pemilukada mahkamah tidak hanya berkaitan dengan penghitungan angka sematputusan mahkamah yang demikianadanyademikianerdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi memohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum: terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon telah terjadi inkonsistensi dan saling bertentangan antara polita dan petit, mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat menilai adanya atau tidaknya pertentangan antara polita dan petit harus melalui pemeriksaan permohonan. oleh karena eksepsi pihak terkait tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan pemohon: terlepas dari pendapat hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa sekalipun memohon dan pihak terkait tidak mempersoalkan mengenai objek permohonan pemohon berupahkamah karena kewenangan dapat menilai dan mempertimbangkan objek sengketa dimaksud. berdasarkan ketentuan dan pmk mahkamah berpendapat bahwbukan merupakan objek sengketa pemilukada mahkamah, karena objek sengketa dimaksud tidak berkaitan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. oleh karena itu sepanjang objek sengketa pemohoadalah tidak beralasan menurut hukumba vma,terkait mengenai tanggung waktu pengajuan permohonan, pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan pemohon yang register dengan nomor php.d viii bertanggal agustus telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan. terhadap eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah berpendapatagustus perbaikan permohonan pemohon bertanggal agustusertanggal juli sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari selasa, juli rabu, juli dan kamis.pemohon keberatan terhadap keputusan memohon, karena memohon telah. pelanggaran yang dilakukan oleh memohon tersebut adalah sebegai berikut: memohon telah meloloskan jaro jalil yang terlibat kasus tindak pidana korupsi kredit usaha tani tahun sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun penyerahan berkas perbaikan kelengkapan syarat pasangan calon dan calon perseorangan nursamsu alias kpu bangka selatan terlambat tiga hari dari hari yang telah dijadwalkan dan ada dugaan bahwa nursamsu alias menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan wakil bupati kabupaten bangka selatan: partai pdip) yang mendukung pencalonan pihak terkait tidak ditandatangani oleh pengurus pdip: berdasarkan hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) pasangan calon nomor urut dukungannya yo, sedangkan pasangan calon nomor urut hanya memperoleh terjadi pergantian sekaligus: pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, yaitu:: politik uang oleh pihak terkait atau tim kampanyenyapenyalahgunaan sisa formulir (undangan) untuk pemilih oleh tim janur yang dilakukan oleh ali kodim,elemen kecamatan lebar tengok. drs. justice noer, st.mm dan umar mansyur, nomor urut jaro jalil dan nursamsu alias nomor urut bahwa, pemohon keberatapada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut: drs. justice noer, st.mm dan umar mansyur, sh, memperoleh suara sah sebanyak (tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh), atau yo, jaro jalil dan nursamsu alias, memperoleh suara sah sebanyak (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan), atau sx.model db kwk) tertanggal juli tahun sebagaimana lampiran model da kwk, sebagai berikut: perolehan suara pemilukada kabupaten bangka selatan versi memohon tujuh kecamatan suara sah pasangan calon bupati dan tukak air drs. justice noer st. umar mansyur, jaro jalil nursamsu alias jumlah seluruh suara tidak sah jumlah seluruh suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati rapat pleno ppk kecamatan payung tanggal juli ada keberatan dari saksi dengan alasan: kotak suara tps pangkal buluh kecamatan payung tidak terkunci dan tidak tersegel: berita acaranya berbeda dengan jumlah suara yang dihitung pps desa pangkal buluh: pengambilan (tiga puluh) lembar surat undangan tps kelurahan toboali kecamatan toboali untuk memilih oleh ali kodim, tim sukses pasangan nomor urut untuk dipergunakan pemilih lain, panas tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran pelanggaran tersebut, menimbang bahwa(dua puluh satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah'tulisan yaitu menyampaikan kesimpulan bertanggal agustus memohon dan pihak terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal agustus yang diterima dan diserahkan(kompetensi mengadili), permohonan pemohon salah objek, permohonan kabur,pihak terkait mengenai permohonan pemohon lewat waktu juga telah dipertimbangkan dalam paragraf sampai dengan paragraf j3.10jenimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, pada pokoknya pemohon mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan memohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. adapun pelanggaran pelanggaran tersebut telah diuraikan dalam paragraf pada pokok permohonan, menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon mengenai (i) memohon telah meloloskan jaro jalil sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka selatan tahun padahal yang bersangkutan terlibat kasus tindak pidana korupsi kredit usaha tani kut) tahun (ii) keterlambatan kelengkapan syarat pasangan calon nursamsu alias kpu bangka dan persyaratan pencalonannya menggunakan ijazah palsu, (iii) partai pendukung pdip) tidak menandatangani pencalonan pihak terkait, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana dimaksud dalam dan pmk dengan demikian dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan, sepanjang dalil pemohon mengenai prediksi kemenangan pemohon yang didasarkan pada hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) dengan mendapatkan dukungan dan pihak terkait mendapat dukungan mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara dalam pemilukada tidak didasarkan pada hasil survei. hasil penghitungan suara harus didasarkan jumlah yang pasti yang datanya diambil dari hasil pemungutan suara tps dan hasilnya dikumpulkan dan dihitung kembali kecamatan. kemudian rekapitulasi suara kecamatan dikumpulkan dan dijumlahkan kembali tingkat kabupaten. penghitungan suara secara berjenjang tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, sehingga menghasilkan penghitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum hukum. dengan demikian dalil pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, sepanjang dalil pemohon mengenai (i), serta (ii) panas tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran pelanggaran pemilukada kabupaten bangka selatan, mahkamah berpendapat bahwa mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pemberhentian ketua dan dua anggota kpu, serta tidak pula berwenang menilai apakah bawaslu melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilukada. dengan demikian dalil pemohon harus dikesampingkan, menimbang bahwa pemohon selain mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, juga mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, yaitu (i), (ii) politik uang oleh pihak terkait dan tim kampanyenya daerah batu bertumpang ((iii) pengambilan tiga puluh lembar surat undangan tps kelurahan toboali kecamatan toboali oleh ali kodim tim sukses pasangan nomor urut untuk dipergunakan pemilih lain, dan (iv)peladen kecamatan lebar pondok. terhadap dalil permohonan guo, pemohon tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, namun setelah mahkamah mencermati bukti pemohon, maka bukti yang terkait dengan dalil pemohon adalah bukti dan bukti serta keterangan saksiterhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: pelanggaran pemilukada merupakan kewenangan bawaslu untuk menilainya, apabila benar terjadi hal itu merupakan ranah hukum pidana dan diteruskan pihak kepolisian. sedangkan apabila pelanggaran tersebut terkait mengenai kesalahan secara administrasi bawaslu akan menyampaikannya kepada memohon, namun sampai dengan saat ini memohon belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari bawaslu terkait pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon, ali kodim bukan tim janur, tetapi ketua rt. terkait tuduhan pemohon bahwa yang bersangkutan hanya melihat sekilas kartu undangan dan mengembalikan lagi: alasan disimpannya kotak dan kartu suara rumah anggota kpps dikarenakan tps belum dibuatkan penyimpanan kotak dan kartu suara tps tersebut, namun jika dibandingkan dengan perolehan suara pihak terkait, maka perolehan suara pemohon tiga tps pulau peladen tersebut lebih banyak: untuk mendukung dalil bantuannya tersebut, memohon mengajukan bukti bukti dan bukti serta menghadirkan saksi bernama lebar pondok, azis muslim, dan suwardi, s.h: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: pelanggaran, ancaman, dan intimidasi hanyalah merupakan asumsi pemohon saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. pelanggaran pelanggaran berupa intimidasi, politik uang, black campaign, justru dilakukan oleh pemohon sendiri: pemohon banyak melakukan pelanggaran kampanye yang melibatkan pns lingkungan pemerintahan daerah kabupaten bangka selatan dengan dijanjikan jabatan. pelanggaran tersebut telah dilaporkan bawaslu kabupaten bangka selatan karena tertangkap tangan yang sedang menyebarkan pamflet, pihak terkait tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalil bantuannya tersebut, namun setelah mahkamah meneliti bukti pemohon, bukti yang berkaitan dalil bantahan pihak terkait adalah berupa bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt serta menghadirkan julia, santi, jamaluddin aco, rio sumatra, deddy, herman rahib, roni irawan, setelah mahkamah meneliti dan mencermati bukti bukti pemohon, memohon, dan pihak terkait ditemukan fakta hukum sebagai berikut: terhadap dalil pemohon mengenai penyebaran pamflet dan politik uang, mahkamah menilainya dengan meneliti bukti dan bukti berupa surat tim kampanye harum kepada bawaslu, perihal temuan indikasi pelanggaran yang berkaitan mengenai selebaran, izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. putra bangka mandiri, dan contoh surat suara yang bergambarkan pasangan calon nomor urut apabila dicermati kedua bukti tersebut, sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. lampiran bukti berupa selebaran sama sekali tidak menyebutkan nama atau menyudutkan pemohon, sedangkan lampiran bukti berupa surat keputusan bupati bangka selatan nomor dpk tentang izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. putra bangka mandiri diterbitkan pada tanggal desember tidak relevan jika dikaitkan dengan pelanggaran, karena selain rentang waktu penerbitan surat tersebut telah berlangsung lama yaitu tahun isi surat itu sama sekali tidak ada keterkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. surat keputusan tersebut hanya merupakan surat izin biasa sebagaimana layaknya surat izin. lampiran bukti hanya merupakan contoh surat suara dengan foto pasangan calon nomor urut pihak terkait). kedua bukti pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. saksi saksi pemohon bernamamenambah ketidakyakinan mahkamah mengenai adanya pelanggaran yang didalilkan pemohon. saksi saksi pemohon tersebut memberikan keterangan yang tidak logis dan tidak dapat diterima logika hukum, karena misalnya keterangan saksi badaludin daulat mengetahui dari orang lain bahwa ali memberikan uang sebanyak rp. kepada pemuda untuk membeli minuman bir. keterangan saksi tersebut sangat diragukan, apakah mungkin ali memberikan uang yang sedemikian banyak kepada pemuda untuk membeli bir. keterangan saksi pihak terkait bernama julia dan santi telah memberikan keyakinan mahkamah bahwa pelanggaran politik uang dan penyebaran selebaran alat kampanye justru dilakukan oleh pemohon. saksi pihak terkait julia dan santi telah tertangkap tangan dan dilaporkan kepada panwalsu, bahkan saksi julia telah dipecat sebagai anggota pps karena tertangkap tangan sedang menyebarkan selebaran alat kampanye atas perintah bapak teguh dengan imbalan uang sebanyak rp. , . demikian juga saksi pihak terkait bernama jamaluddin aco, rio sumatra, deddy, herman rahib, roni irawan yang telah menerangkan bahwa pada minggu tenang menemukan alat peraga kampanye milik pemohon yang berada dalam mobil. keterangan saksi pihak terkait tersebut tidak terbantahkan dengan bukti bukti pemohon. berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum: terhadap dalil pemohon mengenai pengambilan lembar surat undangan oleh ali kodim tim pihak terkait), mahkamah akan menilainya dengan mendasarkan pada keterangan saksi pemohon bernama daud iskandar yang menerangkan bahwa kotak suara disimpan rumah kosong anggota pps. memohon dan pihak terkait telah membantah dengan mengajukan bukti berupa keputusan lurah toboali nomor l.tbi tentang penunjukan rukun tetangga kelurahan toboali kecamatan toboali, kabupaten bangka selatan, bertanggal februari dalam keputusan tersebut tercantum nama ali kodim sebagai rt.iii, begitu juga dengan bukti pt lampiran bukti berupa daftar nama tim sukses pihak terkait yang tidak mencantumkan ali kodim sebagai daftar tim sukses pihak terkait. saksi memohon suwardi, s.h., ketua ppk kecamatan toboali) menerangkan bahwa benar ali kodim mengambil surat undangan untuk memilih sebanyak lembar, pengambilan surat undangan tersebut untuk mengecek dan mencoret nama nama orang yang sudah meninggal yang masih tercantum dalam surat undangan. pengambilan surat undangan tersebut hanya bersifat sementara dan pada jam siang, surat undangan tersebut dikembalikan lagi oleh ali kodim kepada ppk sebanyak lembar. terlepas dari fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa surat undangan bukan merupakan syaratandainyapun benar seseorang mendapat kartu undangan untuk memilih, namun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam dpt dan tidak mempunyai kartu pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat memilih (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii bertanggal agustusterhadap dalil pemohon mengenai kotak dan kertas suara yang disimpan rumah salah satu kpps desa elemen kecamatan lebar pondok, mahkamah menilainya berdasarkan saksi memohon bernama eddy want yang menerangkan bahwa benar kotak suara tersebut disimpan rumah kosong salah seorang anggota pps yang merangkap sebagai sekretaris. kotak suara tersebut disegel dan dijaga oleh aparat. penyimpanan kotak rumah anggota pps, sama sekali tidak ada yang mengajukan keberatan, karena rumah dalam pemilu sebelumnya dijadikan tempat penyimpanan kotak dan kartu suara. berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan hukum. sedangkan dalil pemohon mengenai pengambilan kartu undangan oleh ali kodim, pihak terkait membenarkan bahwa ali kodim sebelum pencoblosan sekitar jam pagi mengambil (surat undangan), tetapi pengambilan surat undangan dimaksudkan untuk mengecek pencopotan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan pada jam pagi, ali kodim mengembalikan kartu undangan sebanyak lembar (lengkap). berdasarkan hal hal tersebut atas, dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan rapat pleno ppk kecamatan payung tanggal juli saksi pemohon mengajukan keberatan yang berkaitan mengenai (i) kotak suara tps pangkal buluh kecamatan payung tidak terkunci dan tidak tersegel, (ii) berita acaranya berbeda dengan jumlah suara yang dihitung pps desa pangkal buluh. terhadap dalil permohonan guo, pemohon tidak secara tegas menunjukkan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. setelah mahkamah mencermati alat bukti pemohon, maka bukti yang berkaitan dengan dalil pemohon tersebut adalah berupa bukti dan menghadirkan saksi bernama daud iskandar: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: pada waktu kotak suara dikembalikan kpu dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel. memohon menjamin keamanan isinya karena dikawal oleh dua petugas hansip dan petugas kepolisian: benar telah terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara pemohon seharusnya ditulis namun kesalahan tulis tersebut sudah dikoreksi pada saat itu juga, sehingga dapat dibuktikan kelahirannya, memohon tidak secara jelas menunjuk alat bukti untuk membantah dalil pemohon, namun setelah mahkamah meneliti bukti memohon, bukti yang berkaitan dengan bantahan memohon adalah bukti bukti serta saksi azis muslim, terhadap keberatan pemohon mengenai adanya kekeliruan penulisan perolehan suara yang seharusnya ditulis mahkamah berpendapat setelah meneliti dan mencermati bukti berupa surat pernyataan keberatan saksi kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi suara ppk dalam pemilu bupati dan wakil bupati model kwk) ditemukan fakta hukum bahwa bukti pemohon tersebut merupakan pernyataan keberatan yang dihampiri dengan model da b kwk desa pangkal buluh kecamatan payung. lampiran bukti bukti bukti yang pada model da b kwk desa pangkal buluh kecamatan payung untuk pasangan calon nomor urut atas nama harmoni jalil dan nursyamsu alias pihak terkait) memperoleh suara. selanjutnya apabila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi memohon azis muslim yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan tulis perolehan suara pasangan calon nomor urut seharusnya memperoleh tetapi ditulis salah tulis tersebut tidak menyebabkan berubahnya jumlah secara keseluruhan. seandainyapun benar ada perubahan perolehan suara, maka perubahan perolehan suara tersebut memang menjadi milik pihak terkait. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, terhadap keberatan pemohon mengenai kotak suara tps pangkal buluh tidak terkunci dan tidak tersegel, mahkamah berpendapat dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan lampiran bukti bukti bukti sama sekali tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon, termasuk juga perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) tps desa pangkal buluh kecamatan payung telah benar tertulis suarlanjutan suara sah pasangan calon jumlah rimba, perolehan suara pemilukada kabupaten bangka selatan versi pemohon tujuh kecamatan suara sah pasangan calon drs. justice noer st. dan umar mansyur, jaro jalil dan nursamsu alias bei jumlah seluruh suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati jumlah seluruh suara suara sah pasangan calonahmad fadli semadi arsyad sanusi ttd. ttd. akil mochtar muhammad alim ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardi data prediksi sementara pemohon sebelum pemilukada bidang serdang tindik data prediksi sementara pemohon sebelum pemilukada putih bukti terap keterangan catatan prediksi optimis suara rangga sm| delas nyelanding kec. lebong kumbang |
kj) ni1. nama jupiter gulo, se, mm. pekerjaan wira usaha kewarganegaraan indonesia alamat desa fadorobahili, kecamatan mandrehe, kabupaten nias barat, provinsi sumatera utara, nama raradodo deli, s.ip. pekerjaan pegawai negeri sipil kewarganegaraan indonesia alamat desa hiliadulo, kecamatan pahami, kabupaten nias baratkan kuasa kepada petrus selestinus, s.h. rishta shindyani halim, s.h. sylvester manis, s.h. athens manage, s.h. john fredrik hengstz, s.h. semuanya adalah advokat penasehat hukum dari kantor law office petrus selestinus, sh. associates, yang beralamat lingga darma building, lt. jalan warung buncit raya nomor ragunan, jakarta selatan, telepon (vide surat kuasa terlampir)abupaten nias barat, berkedudukan jalan pekan beringin bawadasi kecamatan pahami nias barat, yang memberi kuasa dan hak substitusi kepada junimart gersang, s.h, mba, mh., hor argumen gersang, s.h., christine, s.h., apollos djarabonga, s.h., irianto onto, s.h.mh., roosevelt diesel contoh, s.h., serangga simatupang, s.h. advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum junimart gersang rekan, berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman r.i. nomor .kp. .ptj.pan kumo3 pp bersama sama, mewakili maupun masing masing sendiri, beralamat menara kuningan, lantai b2 jalan hr. rasa said blok kav. jakarta selanjutnya pemberi kuasa memilih berdomisili hukum tetap kantor kuasanya diatas, selanjutnya disebut sebagai . . . memohon, i1. nama adrianus aroziduhu gulo, sh. tempat tgl. lahir hiliduho nias, januari pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa hilifadolo kecamatan moro'o kabupaten nias barat, nama hermit hia, s.ip, tempat tgl. lahir kalo kalo nias, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa sirombu kecamatan sirombu kabupaten nias barat, bukti .b1administrasi pemilu, bukti .b2.b3fotokopi surat pemberitahuan bawaslu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat nomor panwaslukada nb! i1 tentang status laporan: bukti fotokopi tanda terima laporan kepolisian negara republik indonesia daerah sumatra utara resor nias nomor ttl sentra gakkumd.e1, bukti .e2: bukti .e3, bukti fotokopi pelanggaran pemilukada nias barat, temuan lapangan tentang pelanggaran pemilukada kabupaten nias barat propinsi sumatera utara, bukti fotokopi laporan temuan pelanggaran pemilu tentang nama nama saksi anggota tps dusun syaman, bukti p 5a fotokopi surat kepada bawaslu kecamatan moro'o tentang adanya pemilih bawah umur, bukti fotokopi berita acara penghentian pemilukada pada hari rabu tanggal februari tps desa anombongi kecamatan lolofitu moi kabupaten nias barat: bukti p berita acara tentang formulir model c1 kwk kpu dan lampiran c1 kwk kpu dari kpps yang sampaikan kpu kabupaten nias barat: bukti p 8abukti p 8bperihal pernyataan sikap ppk kecamatan pahami, bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai demokrat nomor sk dpp.pd dpc viii tentang susunan pelaksana tugas plt) dewan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten nias barat provinsi sumatera utara, bukti fotokopi surat tim pemenang fasia faduhusi daily, pd. dan ir. sinar abdi gulo, se,ak,m. calon bupati dan calon wakil bupati nias barat perihal pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten nias barat, bukti fotokopi surat sekretariat team sukses pira pilkada nias barat perihal pengaduan pelanggaran pemilukada nias barat: bukti p 11a fotokopi keberatan yang diajukan paslon pira urut tentang pelanggaran pemilukada nias barat: bukti fotokopi data berisi mengenai rekaman dalam bentuk film maupun photo mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada pemilukada kabupaten nias barat tahun menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis dan bacakan:: bahwa, memoho, dan asas manfaat sebagaimana dimaksud dala:,,,,,guo mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur dan masifse,,ng,, saksi saksi dari pemohon tidak pernah menyatakan keberatan,urut calon bupati dan perolehan persentase peringkat calon calon wakil bupati suara faduhusi deli, s.pd, dan ir. sinar abdi gulo, se, ak, jupiter gulo, se, dan raradodo deli, s.ip aroziduhu gulo, sh,:,, khususnya pemilih kabupaten nias barat:, lebih lanjut, memohon menolak dalil pemohon halaman point paragraf keamatandalam hal ini memberi kuasa kepada fadilah putri lubis, s.h, sedari ginting, s.h., nur alamsyah, s.h. mh. irwansyah putra, s.h. mba. nasrul ichsan nasution, s.h. rangga diantara, s.h., sumatera utara bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sammbaca kesimpulanfebruari yang kemudian diperbaiki dan diserahkan persidangan pada tanggal februari yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: kewenangan mengadili bahwa menurutdibuktikan. sehingga dalil pemohon guo mengada ada dan layak dikesampingkan:juncto:pahami,) :juncto nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun: majelis mahkamah konstitusijuncto!! tanggal februari perihal penerusan laporan pelanggaran administrasi pemilu dan kajian laporan nomor bawaslu nb !'mk),tegaskan bahwapemda,loleh karena permohonan para pemohon adalah sengketa hasil pemilukada calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten nias barat tahun pemilihan putaran pertama yang dilakukan oleh memohon sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupatenaka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan hasil pemilukada calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten nias barat tahun periode untuk pemilihan putaran pertama,desnovhal halec::, bahwa saksi semua pasangan calon hadir dan panwascam hadir, bahwa pps hadir sebagian:,:,, bahwa desa sirombu hanya terdapat tps: bahwa pemilihan desa sirombu berjalan lancar:,: fa'ahakhododo marunduri: bahwa saksi adalah ketua kpps desa jinak, kecamatan sirombu::n bacakan dalam persidangan pada tanggal februarditetapkan oleh memohon sesuai dengan berita acara terbuka rapat pleno kpu kabupaten nias baratadalah pada tanggal februaroleh memohon dalam perkara guo adalah selasa, februari rabu, februari dan kamis, februari bahwa sebagaimana diakui oleh pemohon dalam dalil permohonan guo pada halaman angka permohonan keberatan guo didaftarkan oleh pemohon kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal februari sehingga permohonan guo telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalamobjek permohonandalam permohonan guo, pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon melainkan hanya menguraikan tentang keberatannya terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilukada sehingga materi dalil permohonan pemohon guo tidak ada signifikansinya sama sekali dengan ketentuan nomor tahun juncto huruf angka pmk nomor tahun bahwa disamping itu dalam petit permohonan guo, pemohon tidak meminta untuk membatalk dalam huruf angka dan pmk nomor tahun bahwa objek permohonan pemohon guo hanyalah berkenaan dengan keberatan pemohonukan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon berdasarkan keputusan kpusehingga permohonan pemohon guo tidak ada relevansinya sama sekali dengan ketentuan nomor tahun juncto hurufdalam pokok perkara bahwa uraian dan dalil dalil yang telah dikemukakan oleh pihak terkait dalam eksepsi secara mutasi mutans mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali: tentang hasil pemilukada kabupaten nias barat(vide berita acara rapat pleno kpu kabupaten nias barat tanggal februari juncto lampiran model db kwk.kpuadalah sebagai berikut urut kepala daerah dan suara yo) omaemaosm faduhusi deli, s.pd dan ir. sinar abdi gulo, jupiter gulo, se. dan raradodo deli, s.ip aroziduhu gulo, sh. dan hermit hia, s.ip jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala kadi daerah bahwa oleh karenanya berdasarkanohon menetapkan adrianus aroziduhu gulo, sh. dan hermit hia, s.ip.,dalam permohonan guo, pemohon tidak ada menyatakan keberatannyaerita acara rapat pleno kpu kabupaten nias barat tanggal februarahwa keberatan pemohon guo hanyalaholeh karena tidak ada keberatan atau bantahmaka menurut hukum pemohon dianggapahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuktentang praktik money politic bahwa dalam permohonan guo, pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang adanya praktik money politic yang bersifat masif dan terstruktur pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun sebagaimana dalil pemohon pada halaman angka sehingga sulit bagi pihak terkait untuk menanggapi dalil permohonan pemohon guo, bahwa namun demikian, perlu ditegaskan dalam tanggapan ininias barat tahun pihak terkait tidak pernah sekalipunmenjadi tidak sah, bahwa permohonan para pemohon sehubungan dengan pembatalan hasil pemilihan, tidak terlepas dari pelanggaran pelanggaran pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang secara konkrit mempengaruhi hasil pemilihan, bahkan pelanggaran pelanggaran tersebut dapat merusak sendi sendi demokrasi yakni pemilu yang transparan, jujur dan adil, apalagi bagi kabupaten nias barat pemilukada dilakukan untuk pertama kalinya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk untuk pemilukada pemilukada berikutnya. maka sesuai dengan fungsi dan tugas mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tidak sekedar hasil pemilukada akan tetapi juga semua pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang secara nyata mempengaruhi hasil pemilukada calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten nias barat tahun untuk pemilihan putaran pertama. il. kedudukan hukum pemohon. bahwa berdasarkan ketentuan huruf juncto ketentuan pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala darah:berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu kab. nb tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias barat tahun juncto berita acara nomor kpu.k nbbarat tahun bahwa para pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala darah kabupaten nias barat tahun periode dengan nomor urut (dua), bahwad): tentang perubahan berita acara tingkat ppk model da kwk.kpu) bahwa demikian juga dengan dalil permohonan pemohon guo pada halaman angka yang mendalilkan tentang adanya pelanggaran pidana berupa adanya perubahan berita acara tingkat ppk model da kwk.kpu yang terjadi pada tanggal februari . , adalah tidak beralasan sama sekali sebab pemohon tidak menjelaskan kecamatan mana hasil rekapitulasi lampiran model kwk) tersebut diubah, siapa yang mengubah dan berapa jumlah perubahan tersebut: bahwa guodnoon, yang dimaksud oleh pemohon adalah perubahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan pahami model da kwk) pada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten nias barat pada tanggal februari menurut pihak terkait adalah sebagai koreksi terhadap upaya penggelembungan jumlah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut (satu): bahwa berdasarkan data perolehan suara lampiran model da1 kwk) yang dimiliki oleh pihak terkait dan panas pemilukada nias barat jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut (satu) tingkat kecamatan pahami adalah sebanyak (dua ribu lima ratus satu) suara, namun ketika ppk kecamatan pahami membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kecamatan pahami jumlah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut (satu) bertambah menjadi (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara, sehingga menimbulkan protes dari saksi pihak terkait maupun dari panas pemilukada nias barat: bahwa guna mengantisipasi perbedaan jumlah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut (satu) tersebut, memohon menghitung ulang jumlah perolehan suara dari model c2pihak terkait dan panas pemilukada nias barat, sehingga memohon menetapkan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut (satu) untuk kecamatan pahami adalah sebesar (dua ribu lima ratus satu) suara bukan sebesar (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara: bahwa dengan demikian dalil pemohon guo yang menyatakan adanya perubahan terhadap berita acara tingkat ppk model da kwk.kpu adalah tidak benar sama sekali, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalild). tentang pemilih bawah umur dan pemilih fiktif bahwa permohonan pemohon guo pada halaman angka dan yang mendalilkan tentang adanya pemilih bawah umur yang sengaja dibiarkan oleh memohon semata mata untuk menguntungkan paket pasangan calon tertentu dan adanya pemilih fiktif (namanya terdaftar tetapi orangnya tidak ada) adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, bahwa berdasarkan soft copy dan hard copy daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) yang diterima pihak terkait dari memohon, tidak ditemukan adanya pemilih bawah umur dan pemilih fiktif yang ikut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun bahwa bahkan hingga saat ini pihak terkait tidak mengetahui apalagi mendengar tentang adanya pemilih bawah umur atau pemilih fiktif yang melakukan pemilihan dengan memilih pihak terkait: bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon guo hanyalah berupa asumsi belaka,tentang tuntutan pemohon bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya pulaagar berkenan memberikan putusan yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi menerimafotokopifotokopifotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan dari sakato gulo, s.h. panas model kwk, tanggal februari bukti pt fotokopi foto lampiran model kwk kpu ukuran besar:pada pemilukada kabupaten nias barat tahuncm,bale pertemuan desa onowaembo,isumatera utara,s.iphal hal,:bahwa para pemohon sebagai salah satu paket peserta pemilukada kabupaten nias barat tahun benar benar dirugikan dengan adanya keputusan memohonkarena secara konkrit pemilukada tersebut dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. bahwa dengan demikian para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini. ii. jangka waktu pengajuan permohonan bahwa memohon telah menetapkan hasil perhitungan suara pemilukada calon bupati calon wakil bupati kabupaten nias barat periode dengan surat keputusannya nomor pts kpu. kab nb tertanggal februari kemudian dilanjutkan dengannomor pts kpu. kab nb bahwa terhadap keputusan kpud kabupaten nias dimaksud, oleh para pemohon sudah diajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia, tertanggal februari dengan demikian permohonan para pemohon dalam perkara ini masih berada dalam tentang waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan pmk nomor tahun (vide lampiran foto kopi tanda terima nomor pan.mk i1 tertanggal februari iv. alasan alasan pengajuan permohonan adanya pelanggaran pidana berupa money politic yang terjadi secara massif dan terstruktur berbagai tempat kabupaten nias barat, antara lain terjadi desa tarahahoso dan desa hilimbaruzo, kecamatan dibeli warung: bahwa saksi adalah saksi pendamping pasangan calon nomor urut kpu nias barat: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sakato gulo,keputusan komisi pemilihan umumhasil pemilukada kabupaten nias baratt3),lam eksepsi: tenggang waktu pengajuan permohonan i3 menimbang bahwa dalam jawaban memohon dan tanggapan pihak terkait keduanya mengajukan eksepsi bahwa permohonan pemohon melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan: i3.i3. menimbangdalamterakhiri3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, menurut mahkamah permohonan pemohon diajukan sudah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang undangan, sehingga eksepsi memohon dan pihak terkait dinyatakan beralasan hukum: i3. menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon dan pihak terkait dinyatakan beralasan hukumhukum: i4.mandrehe utara, desa sisobawino, kecamatan lolofitu moi, desa hilimberua na'a, kecamatan sirombu oleh oleh tim sukses paket paslon nomor urut iii, yang lebih lanjut akan diuraikan dalam lampiran permohonan ini vide bukti xi), adanya pelanggaran pidana berupa dilakukannya perubahan berita acara tingkat ppk model da kwk kpu yang terjadi pada tanggal februari berdasarkan laporan dari bawaslu kabupaten nias barat dan selanjutnya direkomendasikan kepada polres setempat untuk diproses secara hukum: adanya pemilih dibawah umur yang sengaja dibiarkan oleh memohon semata mata untuk menguntungkan paket calon tertentu. hal ini terjadi tps desa hilir'ele moro'o, tps i, tps ii, tps iii, tps iv, desa siteluewali, desa tarahoso, saksi saksi dari pemohon, i.c. paket pira nomor urut diusir tps dan tps ii, desa hilimbowo, mandrehe utara: adanya pemilih aktif yang namanya terdaftar, akan tetapi orangnya tidak ada, adanya manipulasi data (menurut berita acara c1) yang dikeluarkan ppk bahwa tps desa omong bong, kecamatan lolofitu moi telah dilaksanakan pemilukada, akan tetapi menurut pengakuan kepala desa dan ketua pps menyatakan batal dan tidak terlaksana pemilukada tps desa omong bong, kecamatan lolofitu moi, karena terjadi keributan berupa pengancaman, kepada kpps, pps, ppl, lintas. namun demikian tetap saja terbuat melakukan ada perhitungan surat suara dari tps tersebut: ditemukan pihak pihak yang menumpang pilih tanpa formulir ab, pemberlakuan keabsahan pencoblosan surat suara yang tidak sama, dari tps yang satu dengan tps lainnya. yakni tps (satu) desa iraonogambo kertas suara sempat mencoblos logo luar kotak dibatalkan sebanyak orang, namun tps lain disahkan. bahwa orang tersebut adalah pemilih nomor urut pemohon), pemilih pada waktu memilih mengenakan busana baju dari salah satu paket calon peserta pemilukada kabupaten nias barat, yaitu paket paslon, nomor urut petugas tps pada waktu pemilihan mengarahkan pemilih dan menunjuk untuk pemilih memilih nomor urut hal ini terjadi tps desa siteluewali, kecamatan moro'o (vide bukti rekaman dalam vcd), adanya penggelembungan suara untuk calon pilkada kabupaten nias barat nomor urut (satu), yakni surat suara berita acara yang diberikan ppk kecamatan . berbeda dengan hasil setelah dibuka kotak suara: terungkap bahwa ketua kpud kabupaten nias barat masih menjadi anggota salah satu partai peserta pemilukada kabupaten nias barat yakni menjadi salah satu pelaksana tugas dewan pimpinan cabang partai demokrat, kabupaten nias barat, provinsi sumatera utara (vide bukti ix): ada juga sejumlah pelanggaran lainnya yang sengaja dilakukan oleh memohon sehingga sungguh sungguh mempengaruhi hasil perolehan suara bagi para pemohon, diantaranya memohon bekerja secara tidak profesional, unfair, yakni dengan mengacu kepada sejumlah peraturan perundang undangan yang tidak sah atau cacat secara hukum. kesimpulan bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun yang diselenggarakan oleh memohon, penuh dengan pelanggaran, baik secara administratif, secara pidana, maupun dilaksanakan berdasarkan kepada sejumlah peraturan perundang undangan yang tidak sah dan cacat secara hukum, hal mana telah berakibat perolehan suara para pemohon menjadi jauh berkurang dari hasil perolehan suara yang sepatutnya diraih, maka melalui permohonan ini, kiranya mahkamah konstitusialasan yang sama sebagaimana tersimpulkan pada poin (satu) kesimpulan ini, maka mohon kiranya mahkamah konstitusi memerintahkan kepada memohon untuk menyelengarakan pemilukada ulang kabupaten nias barat tahun yang dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil fairness sesuai dengan azas azas pemilu dan azas azas umum penyelenggara negara yang baik. vi. petit maka berdasarkan seluruh uraian beserta alasan alasan atas, dengan ini para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten nias barat tahun bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku:nyelengarakan pemilukada ulang kabupaten nias barat tahun untuk dijalankan secara transparan, jujur dan adil fairness sesuai dengan azas azas pemilu dan asas asas umum penyelenggaraan negara yang baik, dengan tetap melibatkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten nias barat tahun periode tahun sesuai keputusan memohon nomor pts kpu kab nb.menghukum memohon membayar segala biaya yang timbul2011sebagai berikut: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten nias barat nomor pts kpu kab. nbukti 2ai ii tentang penerimabawaslu nbi i!ii tentang kajian lapor,agustus memberi kuasa kepada rudi alfonso, sh., misbahuddin gasma, sh., daniel tanpa musik, sh., samsul huda, sh., dobel amir, sh., kn., dan heru widodo, sh., hum., kesemuanya advokat konsultan hukum pada kantor alfonso partners, beralamat kantor ariobimo sentral floor, jalan h.r. rasa said, kav. nomor jakartaabupaten: selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama ir. g.s.v. lumentut, ms., mm.: alamat gp. tower belleza arteri permata hijau, jala letjen soppeng nomor jakarta selatan nama harley a.b. mangindaan, se., n, selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait,hoc. (vide bukti berkampanye: bahwa saksi memerintahkan lima orang petugas untuk membersihkan jalan protokol, karena setelah pelaksanaan kampanye jalan jalan protokol menjadi kotor, bahwa raskin tidak diserahkan kepada kepala lingkungan, karena ada berita koran, bahwa kecamatan mapanget menambah harga raskin yang semula rp. menjadi rp. bahwa yang sebenarnya adalah karena pendistribusian raskin kepala lingkungan membutuhkan biaya, maka ada kebijakan bahwa penerima raskin menerima raskin langsung kantor kelurahan, vicky pandey bahwa saksi adalah wakil ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa saksi juga menjadi saksi pada saat rekap kpu: bahwa tahapan pemilukada diikuti oleh semua pasangan calon, bahwa kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal juli tidak melibatkan memobilisasi pns, bahwa ketika kampanye melalui gedung gedung pemerintahan, kantor kecamatan, koni, dan dprd, bahwa saksi tidak pernah menjadwalkan kampanye pada masa tenangsudah laporan sudah berada tingkat kepolisian, bahwa saksi tidak pernah menyebarkan issue sara, karena saksi memegang teguh slogan orang kita semua bersaudara , bahwa lingkungan umat islam pasangan calon nomor urut yang menjadi pemenang, bahwa ada blak campaign melalui sms, yang berisi, jika memilih pasangan calon nomor urut maka daerah islam akan dikristenkan: ras didi safe bahwa saksi adalah sekretaris partai golkar kota manado, bahwa tidak benar partai golkar melakukan black campaign: bahwa issue sara adalah tidak benar, karena kerukunan agama kota manado sangat solid, terbukti dengan adanya perayaan keagamaan, misalnya perayaan idul fitri, mesjid dijaga oleh pemuda kristen, demikian sebaliknya jika ada perayaan natal, gereja dijaga oleh pemuda anchor, steven low bahwa saksi adalah kepala dinas catatan sipil dan kependudukan: bahwa tidaklah benar ktp gratis diberikan untuk memenangkan pasangan calon, bahwa ktp gratis diberikan untuk warga miskin dan manula, bahwa kegiatan pembagian ktp gratis berjalan sejak tahun bahwa kota manado akan ada ktp elektronik: bahwa pembagian ktp gratis dibiayai oleh apbd), bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan koka, dante tombe bahwa saksi adalah mantan sekretaris dinas pendidikan: bahwa saksi selama menjabat sekretaris dinas pendidikan tidak pernah:dengan instruksi tersebut dan saksi dimutasikannado sesuai dengmanado tahun ditetapkan oleh memohon berdasarbukti dan'at, agustus dan senin, agustus karena hari sabtu, agustus dan hari dan, i3.menurut mahkamah eksepsi pihak terkait tidak beralasan hukum. i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkaitpihak terkait mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa oleh karena eksepsi(vide bukti dan bukti bukti dan bukti terjadi kesalahan?: i3. menimbang bahwaadalah: pasangan calon walikota dan perolehan prosentase damon usa delo wise masih dan harry contoh jackson a.w kuat dan drs. helmy bandar burhanuddin, dan dr. jacobs mantu, sh., louis nano, dan kh. drs. rizal noor danny boost warouw, se., ak., dan drs. anwar penawar yongkie lime dan dra. variety ch. kuning, oewemewiesk dan mawamtmaase ir. g.s.v. lumentut, ms, dan harley a.b. mangindaan, se., msm ir. marganya v.p pua dan dr. richard h.m. sealangdengan demikian, menurut mahkamah karena pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara, makmenimbang bahwa pemohon menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado diselenggarakan oleh kpu yang berganti ganti dan dengan jadwal yang berubah ubah sehingga loyalitasnya diragukan. untuk memperkuat dalilnya, pemohon menghadirkan saksi lucky sendok, anggota kpu kota manado periode sampai dengan yang diberhentikan, yang menyatakan bahwa saksi ketika masih menjabat sebagai anggota kpu kota manado telah menetapkan hari pemungutan suara pemilukada kota manado adalah pada tanggal september bahwa terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantah menyatakan bahwa memohon(vide bukti tetapi keputusan guo tidak mengubah jadwal tahapan, yang diubah adalah nomenklatur yang menyebutkan pelaksana tahapan kampanye adalah kpu sulut sampai dengan pembubaran badan ad hoc. adalah benar bahwa kpu kota manado periode telah menetapkan hari pemungutan suara pemilukada kota manado yaitu tanggal september seperti yang diterangkan oleh saksi pemohon, lucky sendok, namun kpu kota manado periode diminta oleh kpu provinsi sulawesi utara untuk mengubah jadwal tersebut dengan alasan bahwa pemilihan walikota manado dan pemilihan gubernur harus dilakukan serentak dengan pertimbangapelaksanaan pemilukada dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, dimana masa jabatan walikota manado berakhir pada tanggal agustus dan masa jabatan gubernur sulawesi utara berakhir pada tanggalvide bukti tentang daftar pemilih tetap yang bermasalah. bahwa terjadi beberapa kali perubahan daftar pemilih tetap dpt),menetapkan daftar pemilih tetap dpt) sebanyak (dua) kali yakni pada tanggal juni (vide bukti dan pada tanggal juni (vide bukti kemudian pada tanggal juli komisi pemilihan umum kota manado menetapkan revisi dpt tanpa melalui rapat pleno yang melibatkan panas pemilukada dan peserta pemilukada dan nanti diserahkan kepada pemohon sebagai peserta pemilukada pada tanggal agustus pukul wita atau jam sebelum pemungutan suara dilakukan (vide bukti bahwa menyangkut permasalahan dpt tersebut juga pernah diangkat dan diberitakan oleh media massa manado. (vide bukti bahwa dpt yang ada tps ditetapkan oleh pps bukan oleh kpu kota manado. bahwa pada hari pemungutan suara masih banyak pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih serta merupakan pendukung pemohon padahal pada waktu kpu kota manado yang lama masih bertugas pemilih pemilih tersebut masuk dalam potensi pemilih kota manado dan sementara diproses untuk masuk dalam daftar pemilih sementara. (kesaksian kpu kota manado lama) bahwa dpt yang ada tingkatan ppk berbeda dengan dpt yang ada tps. (vide bukti bahwa dalam dpt yang diperbaiki dan ditetapkan tanggal juni terdapat nama nama penduduk yang sudah meninggal, penduduk yang sudah pindah, dan penduduk yang bukan agustus hanya beda hari. mengenai penggantian anggota kpu kota manado periode adalah karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima anggota kpu kota manado periode tersebut. hal ini sesuai dengan keterangan saksi memohon, rivai poli, anggota kpu sulawesi utara, yang menerangkan bahwa dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima anggota kpu kota manado periode bawaslu kota manado dan bawaslu provinsi sulawesi utara menindaklanjuti dengan membentuk dewan kehormatan, selanjutnya dewan kehormatan mengeluarkan rekomendasi kepada kpu provinsi sulawesi utara untuk memberhentikan kelima anggota kpu kota manado yang melanggar kode etik tersebut. selanjutnya selama kelima anggota kpu manado periode tersebut dinonaktifkan, kpu provinsi sulawesi utara mengambil alih tugas kpu kota manado periode sampai dengan pengangkatan anggota kpu kota manado yang baru dilantik pada tanggal juni berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah pengubahan jadwal pemilukada kota manado dan penggantian anggota kpu kota manado tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum: bahwa pemohon mendalilkanundang undang (vide bukti untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan saksi reli tanggal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembentukan kpps kelurahan peramal, kecamatan dikala, tps sampai dengan tps ditandatangani oleh lurah bukan pps. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantah menyatakan bahwa dalam pembentukkan kpps sesuai dengan hurufmenyatakan, tugas dan wewenang pps adalah membentuk kpps . untuk mendukung dalilnya memohon mengajukan saksi since kendali, ketua ppk kecamatan dikala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan mengenai pembentukkan kpps oleh lurah. berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah pemohon tidak dapat mengajukan bukti bukti yang dapat meyakinkan mahkamah, karena bukti yang diajukan oleh pemohon, bukti hanya berupa daftar nama nama kpps kelurahan peramal, kecamatan dikala, yang ditandatangani lurah peramal, bukan surat keputusan pembentukan kpps. sehingga menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya dpt yang bermasalah yaitu terjadi dua kali perubahan daftar pemilih tetap dpt)yakni pada tanggal juni dan tanggal juni kemudian pada tanggal juni memohon menetapkan revisi dpt tanpa melalui rapat pleno yang juga tanpa melibatkan panas pemilukada dan peserta pemilukada. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti bukti bukti dan bukti dan menghadirkan saksi udin musa, anggota dprd kota manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan soft copy dpt dari memohon yang banyak mengandung kekeliruan. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan bahwa proses penetapan dpt dilakukan dengan mengacu pada perkembangan yang terjadi sesuai dengan tuntutan peserta pemilukada karena telah didapati adanya pemilih ganda. memohon secara terbuka dan bertanggung jawab memperbaiki dan merevisi dpt agar mendapatkan dpt yang valid dan benar. dalam merevisi dpt tersebut memohon telah berkoordinasi dengan bawaslu kota manado dan disetujui melalui rekomendasi panas kota manado tentang perbaikan dptmanado. oleh karena itu menurut mahkamah masalah dpt harus menjadi perhatian sungguh sungguh bagi penyelenggaraan pemilukada yang uber dan judul, good non, dalam hal ini perkara guo: i3. bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan melakukan penyebaran isu sara kepada pemilih dengan menyatakan, jangan memilih pasangan calon nomor urut karena calon wakil walikotanya, anwar penawar adalah penasehat fpi kota manado dan apabila pasangan ini menang maka fpi akan berkuasa kota manado, sedangkan fpi adalah organisasi yang melakukan pembakaran gereja gereja (vide bukti untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan saksi patridarma badeni, saksi siska takalar dan saksi reli tanggal (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan bahwa pihak terkait sebagai umat beragama selalu menghargai adanya perbedaan keyakinan antar umat beragama dan pihak terkait selama mengemban jabatan sebagai sekretaris kota manado selalu menjaga keharmonisan umat beragama kota manado, dimana hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban dan keharusan pihak terkait untuk melaksanakannya. untuk mendukung dalilnya pihak terkait menghadirkan saksi vicky pandey, wakil ketua tim pemenangan pihak terkait dan ras didi after, sekretaris partai golkar kota manado, yang menerangkan bahwa isu sara tidak benar, karena kerukunan agama kota manado sangat solid., i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara tps kelurahan bumi nyiur lingkungan iii, kecamatan wanna dengan cara kertas suara dicoblos terlebih dahulu kemudian disimpan, dan selanjutnya dicampur dengan surat suara yang akan dihitung. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan saksi max pondoh (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tpssebanyak kertas suara, dicoblos terlebih dahulu kemudian dicampur dengan kertas suara yang dicoblos oleh pemilih. terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantahnya dengan mengajukan saksi lodewijk, ketua ppk kecamatan wanna, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelurahan bumi nyiur tidak ada masalah, dan tidak ada formulir yang berubah serta tidak ada coretan. formulir ditandatangani oleh saksi pasangan calon. berdasarkan fakta fakta hukum yang diuraikan atas, mahkamah meragukan kebenaran adanya penggelembungan suara tps kelurahan bumi nyiur tersebut, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum, i3. bahwa pemohon mendalilkan pada saat penghitungan suara tingkat kecamatan mapanget, kecamatan wanna dan kecamatan paralayang ditemukan kotak suara yang kosong. untuk memperkuat dalilnya pemohon menghadirkan saksi ronald mapaliey, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kotak suara yang dibuka paksa, dan setelah dibuka ternyata kertas suaranya hilang. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantahnya dan menghadirkan saksi henti mawengkang anggota ppk kecamatan mapanget), lodewijk ketua ppk kecamatan wanna), dan kuno langi ketua ppk kecamatan paralayang), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilukada kota manado berjalan aman dan lancar, dan membenarkan adanya kotak suara yang kosong karena kertas suara pemilihan walikota tercampur dengan kertas suara pemilihan gubernur, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang tidak berubah. terhadap permasalahan tersebut menurut mahkamah walaupun benar ada kotak suara yang kosong kecamatan tersebut, tetapi ternyata hanyalah kesalahan teknis karena bercampur dengan kertas suara pemilihan gubernur. apalagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan tidak mengubahmenurut hukum: i3. bahwa pemohon mendalilkan memohon menggunakan kendaraan pihak terkait dalam pengangkutan logistik pilkada kota manado yang mengindikasikan adanya kolaborasi antara memohon dengan pihak terkait. pemohon mengajukan bukti berupa foto yang memuat tentang distribusi logistik pemilukada kota manado yang menggunakan mobil pihak terkait. samping itu untuk mendukung dalilnya pemohon menghadirkan saksi david darah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal agustus jam kecamatan sari saksi melihat kotak suara yang dibawa dari pps menggunakan mobil pihak terkait. pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil pemohon tidak beralasan dan mengada ada, karena bagaimana mungkin pemohon dapat mengetahui bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengangkut logistik pemilukada kota manado adalah mobil pihak terkait. terhadap permasalahan tersebut, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan mahkamah, bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut logistik tersebut adalah kendaraan pihak terkait, oleh sebab itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya pembagian ktp gratis kepada warga yang memilih pihak terkait. untuk mendukung dalilnya pemohon menghadirkan saksi feri nico thomas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa lurah bitung karangnya, dominan, bersama tim sukses pihak terkait membagi bagikan ktp secara gratis kepada masyarakat dari pintu pintu. memohon membantah dalil pemohon dengan menghadirkan saksi steven low, kepala dinas catatan sipil kependudukan kota manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian ktp secara gratis diberikan kepada warga miskin dan manula yang sudah dilaksanakan sejak tahun berdasarkan fakta hukum yang diuraikan atas menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal agustus pihak terkait melakukan kampanye terselubung mengumpulkan masyarakat hotel moksa desa moksa, kecamatan tobariri, kabupaten minahasa dengan menggunakan mobil trans kawanua milik dinas perhubungan pemerintah kota manado (vide bukti untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan saksi ambisius tampil yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal agustus saksi melihat ada rombongan yang menggunakan mobil dinas perhubungan kota manado tempat rekreasi yang dihadiri oleh vicky lumentut yang meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih dirinya. terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa pihak terkait sebagai sekretaris kota manado tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. untuk memperkuat dalil bantuannya, pihak terkait menghadirkan saksi albert wayang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi albert wayang: bahwa saksi adalah penasihat rukun atau paguyuban: bahwa pada hari minggu tanggal agustus paguyuban mengadakan rekreasi moksa, bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk silaturahim antar rukun: bah himbauan untuk memilibahwa kendaraan yang dipergunakan untuk rekreasi adalah dengan cara membayar (menyewa) kepada dinas perhubungan pemerintah kota manado berdasarkan fakta hukum yang diuraikan atas, mahkamah menilai dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, menimbang pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam pembagian surat undangan memilih formulir kepada pemilih, pelanggaran tersebut antaranya yaitu, pemilih diberikan surat undangan memilih formulir sebanyak dua surat undangan, kepala lingkungan kelurahan twinting, adri ma'arus memberikan undangan formulir kepada pemilih yang bukan penduduk kota manado, dan surat undangan formulir milik pemilih diberikan kepada orang lain. untuk memperkuat dalilnya pemohon menghadirkan saksi arini ismail yang menerangkan bahwa saksi tidak mendapat surat undangan memilih padahal nama saksi tercantum dalam dpt dengan nomor urut ternyata surat undangan milik saksi formulir digunakan oleh orang lain. terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah yang menyatakan bahwa pemberian surat undangan formulir kepada pemilih sebanyak dua surat undangan adalah konsekuensi terhadap pemilukada yang dilakukan serentak, yaitu pemilihan gubernur provinsi sulawesi utara dan pemilihan walikota manado, sehingga pemilih mendapatkan dua surat undangan. untuk mendukung dalil bantuannya, memohon menghadirkan saksi, adriano rauf, anggota kpps tps kelurahan twinting, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memberikan surat undangan memilih formulir kepada pemilih yang namanya tercantum dalam dpt. terhadap masalah tersebut, mahkamah menilai bahwa memohon dalam melakukan distribusi surat undangan formulir tidak sesuai dengan yang diamanatkan olehsamping itu memohon juga tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang dapat meyakinkan mahkamah, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon beralasan hukum, i3. bahwa pemohon mendalilkan adanya politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang dibiayai dari apbn dan apbd, yaitu dengan cara membagi bagikan raskin kepada masyarakat yang memilih pihak terkait (vide bukti untuk mendukung dalilnya pemohon menghadirkan saksi siska takalar, feri nico thomas, doli talingwoso, tommy menjaga dan seri ramah, yang masing masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: saksi siska takalar: saksi mewakili warga masyarakat kelurahan sundulan yang sudah menerima raskin selama lima tahun: pada tanggal juli ada pembagian beras raskin kelurahan sundulan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mendukung vicky lumentut, saksi feri nico thomas: pada bulan juli ada satu keluarga yang tidak menerima beras raskin karena tidak mendukung pihak terkait, saksi doli talingwoso: saksi adalah anggota pps kelurahan mahakeret barat: pada tanggal agustus ada pembagian raskin sebanyak kg, yang menurut kepala lingkungan pembagian beras tersebut atas perintah lurah: jumlah raskin yang dibagikan kepada setiap warga masing masing sebanyak kg, dengan ketentuan warga harus membayar, dan kg nya gratis asal warga memilih pihak terkait: tommy menjaga:perintahkan untuk memilih pihak terkait: seri ramah: saksi adalah mantan kepala lingkungan vii kelurahan mapanget barat, kecamatan mapangetterhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantahnya dan menyatakan bahwa pemohon mencoba menyangkutp. untuk memperkuat dalil bantuannya pihak terkait menghadirkan saksi danny lumayan, dan jackson ruas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi danny lumayan: saksi adalah sekretaris kecamatan mapanget, raskin tidak diserahkan kepala lingkungan karena pendistribusian raskin kepala lingkungan membutuhkan biaya, maka ada kebijakan penerima raskin menerima raskin kantor kelurahan: jackson ruas: saksi adalah camat kecamatan wenang: pembagian raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon: terhadap dalil pemohon dan bantahan pihak terkait, bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan pemohon maupun pihak terkait, mahkamah menilai bahwa terdapat bukti bukti yang meyakinkan bahwa pihak terkait melalui aparat birokrasi telah memanfaatkan pemberian raskin untuk kepentingan pihak terkait dengan cara pembagian raskin hanya kepada warga yang akan memilih pihak terkait atau paling tidak untuk dimanfaatkan sosialisasi dan kampanye bagi kepentingan pihak terkait. menurut mahkamah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang mencederai nilai nilai demokrasi dan melanggar prinsip prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilukada. oleh sebab itu menurut mahkamah dalil pemohon beralasan hukum: i3.30j menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan kampanye pada masa tenang dengan menggunakan fasilitas negara, antaranya yaitu pada tanggal agustus gedung serba guna pemerintah kota manado dalam acara penyampaian sertifikasi guru. pihak terkait bersama sama dengan pejabat pemerintah kota manado, mengajak peserta untuk memilih pihak terkait (vide bukti dan bukti untuk memperkuat dalilnya pemohon menghadirkan saksi ir. f.g sumenep pd., dan saksi drs. tikoalu, yang masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi ir. f.g sumenep pd: saksi adalah kepala sekolah harapan generasi: saksi pernah dikumpulkan aula pemkot yang dihadiri oleh kepala desa:tigasaksi drs. jan tikoalu, se: saksi adalah kepala sekolah pns):,terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa pemohon menghubungkan jabatan pihak terkait sebagai sekretaris kota manado dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga seolah olah benar adanya pihak terkait menggunakan fasilitas negara. untuk memperkuat dalil bantuannya, pihak terkait menghadirkan saksi harold lumapow, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi harold lumapow:, bahwa guru guru tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan,penduduk setempat dari luar daerah tetapi dimasukkan dalam dpt. (vide bukti bahwa dalam dpt yang ditetapkan oleh memohon, terdapat pemilih ganda yakni pemilih pemilih yang terdaftar dalam beberapa bahkan ada yang terdaftar pada lebih dari dua tps (vide bukti ataupun satu pemilih memiliki beberapa formulir (undangan ganda) yang berbeda nomor undangannya (vide bukti bahwa terhadap permasalahan dpt, pemohon telah mengajukan keberatan kepada memohon yang dihembuskan kepada panas kota manado serta instansi terkait lainnya. (vide bukti bukti terhadap keberatan pemohon tersebut panas kota manado sudah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada memohon untuk menunda pemilukada namun tidak diindahkan oleh memohon. (vide buktinomorbahwa pada akhir tahunlurah serta camat bersama jajarannya kecamatan dikala dan kecamatan twinting bertempat rumah mantan lurah bilanguntuk mendukung pencalonan dan memenangkan ir. g.s.v lumentut dalam pilkada kota manado. (vide bukti bahwa pada bulan januaribahwa setelah mahkamah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan mencermati saksi saksi pemohon dan pihak terkait, mahkamah menilai walaupun acara tersebut adalah acara dinas sehubungan dengan acara pembukaan untuk sertifikasi guru, namun dari keterangan saksi yang terungkap persidangan acara yang dilaksanakan aula pemerintah kota manado tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk sosialisasi dirinya kepada para guru untuk kepentingan pihak terkait dalam rangka pemilukada kota manado. menurut mahkamah perbuatan pihak terkait telah melanggar prinsip prinsip kejujuran dalam penyelenggaraan pemilukada kota manado. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon beralasan hukum, i3. bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait melakukan mobilisasi dan melibatkan pegawai negeri sipil dalam memenangkan pihak terkait yaitu dengan cara melakukan pertemuan pertemuan dengan seluruh kepala lingkungan, lurah dan camat serta guru guru antara lain kecamatan dikala, kecamatan twinting, kecamatan paralayang, kecamatan tombol kabupaten minahasa, dan kecamatan singkil, dimana dalam pertemuan tersebut, pihak terkait meminta dukungan terhadap pencalonannya sebagai walikota manado, dan memerintahkan para kepala dinas, para lurah dan camat untuk memberikan kontribusi berupa atribut kampanye pihak terkait disertai dengan adanya intimidasi kepada para lurah dan para kepala lingkungan yang tidak mendukung pihak terkait akan diberhentikan dari jabatannya. untuk memperkuat dalilnya pemohon menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi johannis kompas saksi adalah mantan lurah, kelurahan islam lingkungan iii: pada tanggal mei saksi dan lurah dan camat diinstruksikan camat twinting untuk pergi desa polka dengan,pada pertemuan kedua, tanggal juni tempat yang sama dengan peserta yang sama, bahwa pertemuan ketiga bulan juli bertempat negeri wawonasa, yang dihadiri sembilan lurah, camat singkil, dan kepala lingkungan se kecamatan singkil, dengan tujuan untuk memperkuat barisan mendukung vicky lumentut agar menjadi pemenang dalam satu putaran.: patridarma badeni saksi adalah mantan kepala lingkungan kelurahan kairagi weru lingkungan: marten hamish, se:ayun kapital: bahwa saksi adalah siswa sma negeri manado,ferry nico thomas, bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan iv, kelurahan bitung karangnya: pada bulan februari kantor camat, saksi melihat ada pembuatan baliho: bahwa pada awal bulan maret saksi didatangi lurah, roni, dan sekcam yang baru, saksikarena lurah roni tidak berhasil mengajak saksi bergabung, lurah roni pindah dinas perikanan:maria pangandaheng: bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan vi, kelurahan melenceng, bahwa pad,: bahwa seluruh kepala lingkungan diminta mencari pendukung vicky sebanyak mungkin, maya some:, bahwa kepala lingkungan diwajibkan membawa massa, satu kendaraan orang, bahwa setiap lurah harus mendapatkan suara, johan talumepa:cky lumentut, bahwa setelah pertemuan, diberi uang transport sebanyak seratus ribu rupiah, pada bulan maret saksi dipanggil oleh lurah, dan saksi diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai kepala lingkungan,:samsul raja:jabatan kepala lingkungan, bahwa saksi mendapat sebagai kepala lingkungan tanggal januari dari camat yang lama: bahwa camat yang baru mengaku sebagai tim sukses vicky lumentut mengenai sticker vicky, bahwa saksi diberi sticker vicky oleh seorang pns:cam: bahwa setelah menghadap sekcam, saksi diminta untuk menghadap sek kot::john david jenis:pada::: bahwa kepala lingkungan dijanjikan akan diberikan insentif tambahan sebanyak lima ratus ribu rupiah dan pesiar bali, bahwa saat pelaksanaan pilkada, lingkungan saksi, ada seorang guru yang mengatakan bahwa guru guru harus mendukung vicky lumentut,: bahwa saksi menjadi kepala lingkungan selama tahun,berjanji jika menang satu putaran maka akan diajak jalan jalan bali: bahwa saksi dipaksa untuk memasang baliho vicky, johannis pangaribuan:drs. abd. latif any pd.::: bahwa saksi adalah mantan karyawan perusahaan daerah pasar manado, bahwa saksi diberhentikan dari peker: bahwa saksi adalah mantan karyawan perusahaan daerah pasar manado, bahwa saksi membenarkan keterangan saksi islands lahan, bahwa saksi diintimidasi, jika tidak memilih pasangan calon nomor urut maka akan dipecat, tommy menjaga: bahwa saksi adalah angota ppk kecamatan mapanget: bahwa setiap kepala lingkungan harus membawa massa: bahwa saksi adalah angota ppk kecamatan mapanget: bahwa ada mobilisasi pns pada saat kampanye, rini walandow: bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk singkil: bahwa saksi menerima sms, yang isinya saksi diminta untuk tidak menjadi saksi mahkamah konstitusi, karena kalau saksi bersaksi, berarti saksi menjadi pengkhianat kristus,ahkamah konstitusi, bahwa saksi memberikan penjelasan mengenai yuni mathusela yang tidak jadi bersaksi mahkamah konstitusi karena ada ancaman akan diculik dan dibunuh, terhadap dalil pemohon, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa selaku sekretaris kota manado, pihak terkait menginstruksikan kepada seluruh. pihak terkait menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi franky mawengkang: bahwa saksi adalah kepala badan kesbangpol danbahwaala adipura yang keempat kalinya, bahwa selain itu juga membicarakan masalah mengenai bagaimana pil, bahwa saksi mengundang lurah dan camat se kota manado: bahwa para kepala lingkungan tidak hadir, arnold kelas::ilkada,jackson ruas:ilkada kecamatan wenang:tidak ada instruksi untuk mendukung pasangan salah satu calon,, bahwa saksi tidak pernah memutari lurah, danny lumayan, bahwa saksi adalah sekretaris kecamatan mapanget:satu: bahwa tidak ada pns kecamatan mapanget diinstruksikan untuk berkampanye: vicky pandey: bahwa saksi adalah wakil ketua tim pemenangan pasangan calon nomor lurah serta camat bersama jajarannya kecamatan paralayang bertempat pantai kelapa manadoyang adalah pns dan kepala kepala lingkungan untuk loyal pada atasan kemudian oleh camat paralayang dan para lurah menerjemahkan bahwa siapa kepala lingkungan yang tidak mendukung ir. g.sv lumentut akan dipecat diberhentikan dari kepala lingkungan.(vide bukti bahwa pada sekitar awal bulan juni dan dilanjutkan padapembuatan atribut kampanye pasangan gsv. lumentut. pertemuan desa koka tersebut kemudian dikenal dengan komitmen koka (vide bukti dan kesaksian). bahwa pada hari selasa pertengahan bulan juli bertempat negeri wawonasa kecamatan singkil diadakan pertemuan antara calon walikota pasangan calon nomor gsv. lumentut yang saat masih menjabat sekretaris kota manado) dengan lurah lurah dan kepala kepala lingkungan se kecamatan singkil dimana gsv. lumentut memerintahkan lurah lurah dan kepala kepala lingkungan untuk memenangkan dirinya dalam pencalonan walikota manado. (vide bukti dan kesaksian). urut bahwa kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal juli tidak melibatkan dan memobilisasi pnslaporan sudah berada tingkat kepolisian, dante tombe: bahwa saksi adalah mantan sekretaris dinas pendidikan, bahwa saksi selama menjabat sekretaris dinas pendidikan tidak pernah memberikan,instruksi tersebut dan saksi dimutasikan: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf atas, selanjutnya mahkamah akan memberikan penilaian atas bukti dan keterangan saksi sebagai berikut: pihak terkait telah melakukan serangkaian pertemuan pertemuan yang melibatkan para kepala lingkungan, lurah dan camat se kota manado untuk mendukung pihak terkait yang dikondisikan dari bulan januari dan dijanjikan jika pihak terkait menang pada putaran pertama dalam pemilukada kota manado, para lurah akan diberangkatkan singapura dan para kepala lingkungan dijanjikan akan diberangkatkan bali, pihak terkait melakukan pertemuan aula kantor pemerintah kota manado dengan para guru dan melakukan kampanye terselubung: mobilisasi pns, guru dan siswa sekolah menengah atas dalam kampanye pihak terkait dan memindahkan pejabat yang tidak loyal kepada pihak terkait: bahwa adanya pemecatan para kepala lingkungan yang tidak mendukung pihak terkait: adanya pemecatan pegawai perusahaan daerah pasar kota manado yang tidak memilih pihak terkait: dari rangkaian fakta hukum seperti diuraikan dalam paragraf atas,mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan, lurah dan para guru untuk mendukung pihak terkait dalam pemilukada kota manado. menurut mahkamah, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak terkait yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya pertemuan untuk membicarakan penyambutan adipura yang akan diterima oleh kota manado adalah tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah penjemputan piala adipura, apalagi pertemuan tersebut dilakukan rumah pribadi franky mawengkang, kepala badan kesbangpol dan lintas kota manado, dengan biaya pribadi, tetapi membicarakan urusan dinas yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan. jika benar urusan adipura kenapa tidak dilaksanakan kantor pemerintah dan dengan biaya dinas. oleh karena itu mahkamah meragukan keterangan saksi saksi yang diajukan pihak terkait yang telah menerangkan hal yang tidak sebenarnya yang terjadi dalam pertemuan tersebut. sebaliknya saksi saksi yang diajukan pemohon sangat jelas menerangkan bahwa pertemuan tersebut adalah konsolidasi dalam rangka pemenangan pihak terkait.pertemuan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dengan kehadiran para kepala desa, para camat se kota manado dan kepala dinas. apalagi dalam implementasinya sangat jelas keterlibatan para camat, lurah, kepala lingkungan dalam memenangkan pihak terkait. para kepala lingkungan serta pejabat yang dianggap tidak loyal dipecat atau dimutasikan dari jabatannya. pelibatan pns dalam pemilukada kota manado merusak prinsip prinsip profesionalisme pns dan merusak prinsip pemilukada yang uber dan judul. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon beralasan hukum:ota manad ,eriksa, mengadili dan memutusn pemilukada kota manado. untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan pemilukada kota manado, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan pemilukada kota manado. i3.manado, yang terdiri dari sembilan kecamatan yaitu kecamatan wenang, kecamatan mapanget, kecamatan wanna, kecamatan dikala, kecamatan bunaken, kecamatan sari, kecamatan paralayang, kecamatan twinting, dan kecamatan singkil, telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu kpu kota manado memperbaiki dpt yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan memerintahkan kpu provinsi sulawesi utara dan bawaslu provinsi sulawesi utara untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang guo (vide bukti rekaman audio visual bukti dan kesaksian). bahwa kepala kepala sekolah dan guru guru diperintahkan oleh kepala dinas pendidikan nasional kota manado untuk memilih pasangan nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms.mm dan harley a.b mangindaan, se.msm. (vide bukti dan kesaksian). bahwa sebagai tindak lanjut dari perintah kepala dinas pendidikan nasional kepada kepala kepala sekolah dan guru guru dilingkungan pemerintah kota manado, maka selanjutnya guru guru menginstruksikan dan memobilisasi siswa siswi untuk ikut kampanye. (vide bukti dan kesaksian). bahwa saat kampanye seluruh pns dipaksakan hadir mengikuti kampanye pasangan nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms. dan harley a.b mangindaan, se.msm dengan diwajibkan mengisi daftar hadir. (vide bukti berupa video audio visual dan kesaksian). bahwa para lurah yang tidak mengikuti perintah camat demikian pula para kepala lingkungan yang tidak memenuhi permintaan lurah untuk memenangkan pasangan nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms.mm dan harley a.b mangindaan, se.msm diintimidasi dan diberhentikan dari jabatan lurah dan atau kepala lingkungan beberapa hari menjelang pemilukada kota manado. (vide bukti dan kesaksian) berikut video kampanye pasangan calon nomor urut pada masa tenang (vide bukti dan kesaksian). bahwa rangkaian tindakan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan memobilisasi pejabat, pegawai negeri sipil, kepala kepala sekolah dan guru guru lingkungan pemerintah kota yang semuanya berada bawah kekuasaan sekretaris kota manado calon walikota manado pasangan calon nomor urut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tentang kampanye pada masa tenang dengan menggunaan fasilitas negara. bahwa pada tanggal agustus atau (satu) hari sebelum pemungutan suara dimana merupakan masa tenang, ir. g.s.v lumentut, ms.mm bersama sama dengan beberapa pejabat pemerintah kota manado dalam acara penyampaian tentang sertifikasi guru kota manado berkampanye dan mengajak seluruh peserta dan undangan yang menghadiri acara tersebut untuk mencoblos nomor urut untuk pemilihan gubernur sulawesi utara dan mencoblos nomor urut untuk pemilihan walikota manado dengan slogan sehat sempurna" dan terjadi pelanggaran lainnya yaitu menggunakan fasilitas negara yakni gedung serba guna pemerintah kota manado.(vide bukti berupa video audio visual dan kesaksian). bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran aturan kampanye dengan melakukan kampanye terselubung pada masa tenang (tanggal agustus dengan mengumpulkan masyarakat hotel moksa desa moksa kecamatan tombariri kabupaten minahasa dengan menggunakan fasilitas negara yaitu menggunakan mobil trans kawanua milik pemerintah kota manado dinas perhubungan kota manado). (vide bukti video audio visual dan kesaksian). bukti bahwa tindakan pasangan calon nomor urut sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa pasangan calon nomor urut telah menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara yang ada dalam kekuasaannya untuk kepentingan kampanye dan pemenangan pasangan calon nomor urut tentang undangan formulir bahwa pada tanggal agustus kepala lingkungan iii kelurahan ternate baru kecamatan singkil memberikan undangan formulir memberikan undangan kepada pemilih dengan orang pemilih mendapat buah undangan dengan syarat harus mencoblos pasangan nomor urut dan dijanjikan akan mendapat beras setelah pencoblosan. bukti bahwa kepala lingkungan kelurahan twinting atas nama adri ma'arus memberikan undangan formulir kepada pemilih yang bukan penduduk kota manado tetapi kepada penduduk desa talangan bajo kabupaten minahasa utara dan menyuruh untuk memilihhmencoblos pasangan nomor urut bukti nico). formulir milik pemilih diberikan pada orang lain dan sehingga saat pemilih tps, petugas kpps menyatakan bahwa pemilih sudah menggunakan hak pilih. bukti arini ismail). tentang penggunaan mobil pasangan calon nomor urut untuk mengangkut mendistribusikan logistik pemilukada kota manado tahun bahwa pemohon juga memiliki bukti keterlibatan pasangan calon nomor urut dalam mengangkut mendistribusikan logistik pemilukada kota manado. hal ini membuktikan ketidaknetralan memohon selaku penyelenggara pemilukada yang membiarkan pasangan calon nomor urut terlibat dalam mengangkut dan mendistribusikan logistik pemilukada sekaligus menjadi bukti adanya kolaborasi antara memohon selaku penyelenggara pemilukada kota manado dengan pasangan calon nomor urut (vide bukti dan kesaksian) tentang kampanye hitam black campaign) atas diri pemohon dengan menggunakan isu sara bahwa sdr. r.a.s didi safe yang sehari harinya sebagai pengawas perusahaan daerah air minum manado dan merupakan orang dekat ir. g.s.v lumentut, ms.mm beberapa kali menyampaikan jangan memilih pasangan nomor urut atas nama danny boost warouw, se. ak. dan drs. anwar penawar karena calon wakil walikotanya merupakan penasehat fpi manado dan apabila pasangan ini menang maka fpi akan berdiri berkuasa kota manado sedangkan fpi adalah organisasi yang melakukan pembakaran gereja gereja. (vide bukti dan kesaksian). bahwa tim pemenangan maupun relawan pasangan calon nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms.mm dan harley a.b mangindaan, se.msm menyebarkan pesan singkat melalui ponsel yang antara lain berbunyi slalom warga kristen kota manado dihimbau untuk dapat mensukseskan pilkada gubernur dan walikota namun diingatkan untuk jangan salah memilih sebab ada pergumulan untuk umat kristen karena salah satu pasangan calon wakil walikota manado yaitu anwar penawar adalah ketua front pembela islam fpi sulut dilantik oleh habib mizig bolmong sementara calon walikota danny boost warouw, orang tua hantunya yang dulunya kristen dan sudah masuk islam mohammad yohanes lando alias ko' seng geger adalah penasihat fpi sulut . gaki sulut. (vide bukti saksi). tentang politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang dibiayai dari apbn dan apbd bahwa ir. g.s.v lumentut, ms.mm sebagai calon walikota manado ketika masih aktif menjabat sekretaris kota manado telah mempolitisir dan menyalahgunakan program pemerintah daerah dengan menjalankan program ktp gratis bagi warga yang belum memiliki ktp dengan syarat memilihnya dalam pemilukada kota manado. program ktp gratis tersebut menggunakan anggaran dari apbd kota manado. (vide bukti dan kesaksian). bahwa selain membagi bagikan ktp gratis, pasangan calon nomor juga menyalahgunakan program pemerintah dengan membagi bagikan beras raskin (dibiayai apbn) secara diskriminatif yang hanya diberikan kepada masyarakat yang mendukung pasangan calon nomor (vide bukti dan kesaksian). bahwa gubernur selaku penjabat walikota manado yang juga pasangan calon nomor urut pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi utara mengeluarkanyang berkedok desk pilkada padahal dalam praktiknya dimanfaatkan oleh calon walikota manado ir. g.s.v lumentut yang sebelum mendaftar sebagai peserta pemilukada kota manado menjabat sekretaris kota manado untuk menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut pemilukada walikota dan wakil walikota tahun (vide bukti bahwa dalam salah satu konsiderans yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan oleh penjabat walikota salah satu dasar hukumnya disebutkan adalah peraturan presiden nomorbahwa penjabat walikota tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh plh. sekretaris kota manado harold pb. monarch, sh. msi. dengan mengeluarkan nomor tim kdp vii tentang desk pilkada sebagai kedok memobilisasi pejabat, pns, kepala sekolah dan guru guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut (vide bukti bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh calon walikota manado gsv. lumentut yakni pada sekitar awal bulan juni dan dilanjutkanuntuk memenangkan pasangan gsv. lumentut sebagai pasangan walikota dan s.h. sarundajang sebagai calon gubernur yang keduanya sama diusung oleh partai demokrat dimana dalam setiap pertemuan diteriakkan kata kata lanjutkan yang merupakan semboyan partai demokrat partai pengusung pasangan calon nomor pertemuan desa koka tersebut kemudian dikenal dengan komitmen koka (vide bukti dan saksi).. untuk memenangkan gsv. lumentut sebagai walikota manado dan sh. sarundajang sebagai gubernur sulawesi utara dengan semboyan sehat sempurna yang merupakan nomor pasangan calon walikota kota manado dan pasangan calon gubernur yang diusung oleh partai demokrat. tentang penggelembungan suara bahwa terjadi kecurangan tps kelurahan bumi nyiur lingkungan iii kecamatan wanna yakni surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu yang disimpan dalam laci meja kpps ditambahkan oleh kpps saat seluruh surat suara yang terpakai dikeluarkan dalam kotak suara untuk memulai penghitungan perolehan suara. (vide bukti dan foto pelaku buktigustusbahwa disetiap kecamatan ada pemilih dari tempat lain yang jumlahnya bervariasi orang yang tidak jelas dan tidak diperinci dalam formulir lihat tabel (vide bukti table dari pemohon). bahwa disetiap kecamatan terdapat kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi dari jumlah dpt. (vide bukti dari pemohon). bahwa berbagai pelanggaran yang disebutkan diatas membuktikan adanya kolaborasi dan keberpihakan antara memohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dengan cara menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. bahwa saat penghitungan suara tingkat kecamatan lapangan, kecamatan wanna dan kecamatan paralayang ditemukan kotak suara yang sudah kosong, mana seharusnya dalam kotak tersebut berisi surat suara. (vide bukti dan kesaksian). bahwa orang pemilih yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut diperkenankan oleh ketua kpps tps kelurahan karombasan utara kecamatan wanna untuk memilih mencoblos kali dengan memakai formulir miliknya dan milik suaminya (vide bukti video audio visual). bahwa terjadi mobilisasi pemilih dari kabupaten minahasa yang berbatasan langsung dengan kota manado untuk memilih tps tps kelurahan paal kecamatan dikala, kota manado dimana para pemilih ini dimobilisasi untuk memilih pasangan nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms. dan harley a.b mangindaan, se.msm. (vide bukti bahwa terjadi rekayasa formulir untuk menggelembungkan suara pasangan nomor urut dari tps kelurahan tanjung batu kecamatan wanna dengan cara membuka kotak suara yang dilakukan oleh panitia ppk atas nama bpk. color. kejadian ini bahkan disaksikan oleh panas kecamatan wanna namun panas tidak melakukan tindakan apapun. saksi pemohon mengajukan keberatan karena ditemukan bukti penggelembungan suara meskipun ditemukan adanya kecurangan dengan adanya selisih jumlah suara namun ppk tidak mengembalikan pada hitungan yang seharusnya. atas kejadian ini, saksi pemohon sudah mengajukan keberatan secara resmi. (vide bukti dan kesaksian). bahwa tps lingkungan kelurahan bengkulu kecamatan wanna, kepala badan kebersihan pemerintah kota manado drs. didi sendu memberikan uang kepada seorang anggota kpps atas nama tenda pratasik setelah itu drs. didi sendu duduk meja kpps bersama anggota kpps dan berbicara dengan petugas kpps. (vide bukti bahwa terjadi perbedaan hasil rekapitulasi tingkat ppk dan rekapitulasi tingkat kota manado (vide bukti tabel perbandingan bahwa rekapitulasi penghitungan suara kecamatan bunaken, kecamatan wenang dan kecamatan dikala, sari tidak menyelesaikan pengisian formulir model da a kwk pada saat rapat pleno ppk mana formulir ini menguraikan data pemilih dan penggunaan hak pilih, data surat suara dan penggunaan surat suara serta data suara sah dan tidak sah tetapi saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota manado sudah diisi semua oleh kpu kota manado, dan ini merupakan rekayasa hasil penghitungan suara. bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan seperbedaan dpt tetapi oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) se kota manadoota manado (vide bukti dan keberatan keberatan yang disampaikan: kecamatan wenang: tidak ada dpt formulir tidak ada dalam kotak suara dan dijemput rumah ketua kpps keesokan harinya (tps dan tps kelurahan cahaya), formulir tps kelurahan mahakeret timur yang dibacakan oleh pps dipinjam dari saksi pasangan calon nomor urut. formulir kelurahan dikala kumara yang dibacakan tidak sama dengan formulir c2 plant, tps kelurahan bumi beringin surat suara yang tidak terpakai hilang, tps kelurahan bumi beringin surat suara yang tidak terpakai hilang, tps wenang selatan, jumlah pemilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah serta jumlah pemilih untuk pemilihan walikota lebih banyak dari jumlah pemilih pemilihan gubernur, pps kelurahan bumi beringin tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk. kecamatan mapanget: tps kelurahan mapanget barat, jumlah surat suara yang dikembalikan tidak sesuai banyak tps kecamatan mapanget kelebihan surat suara yang disalurkan tps, surat suara cadangan melebihi tps (sebelas) kelurahan kairagi dua, ditemukan (delapan) orang yang tidak terdaftar dalam dpt dan tanpa identitas kependudukan dan bukan merupakan penduduk kelurahan kairagi dua, oleh kepala lingkungan disuruh memilih dan harus mencoblos pasangan nomor urut kecamatan wanna: tps kelurahan bumi nyiur, saat penghitungan surat suara ada surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu dan disembunyikan dalam laci meja kpps diambil dan dicampur dengan surat suara yang akan dihitung. tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan bumi nyiur pada formulir dipalsukan oleh ktanjung batu, kotak suara dibuka saat tiba ppk sebelum rapat rekapitulasi penghitungan suara dan ketua kpps bp. color mengambil formulir dan mengganti angka angka yang terdapat formulir tersebut. tps kelurahan telinga atas, hilang surat suara. tps kelurahan telinga atas, hilang surat suara. tps kelurahan bengkulu, hilang surat suara. tps kelurahan bengkulu tidak ada formulir c1. pemilih dari tps lain tidak jelas dari tps mana, dan formulir tidak diisi. kecamatan dikala: salinan dpt dari kpu kota manado tidak ada tps kelurahan banjir data ppk jumlah pemilih sementara dari kpps formulir jumlah pemilih pemilih, selisih orang pemilih. tps kelurahan banjir dalam formulir tidak tertulis jumlah dpt. kelurahan ranaut jumlah dpt yang diserahkan oleh ppk pemilih, sedangkan rekap tps seluruh kelurahan ranaut berjumlah pemilih. formulir dan formulir (keberatan saksi) tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut diseluruh tps kecamatan dikala. dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk, ketua ppk mengarahkan bahwa jumlah pemilih dalam dpt disesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam formulir tps kelurahan ranaut formulir tidak ada dan terdapat kertas suara yang sudah diberi tanda tetapi dihitung sebagai surat suara sah. kecamatan bunakentongkang formulir tidak ada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat ppk. tps kelurahan bunaken, dalam formulir tidak diisi jumlah dpt. tps kelurahan alungbanua formulir tidak ada dalam kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat ppk. kecamatan sari kecamatan paralayang kecamatan twinting kecamatan singkil bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpumintakan kpu kota manadomen(vide bukti adapun keberatan keberatan yang diajukan: terjadi perbedaan jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan walikota dan wakil walikota, keberatan ini diakui oleh kpu kota manado. (delapan) buah tps khusus yang ditetapkan oleh kpu kota manado hanya (dua) tps khusus yang tersedia alat alat kelengkapan dan (enam) tps khusus tidak tersedia kelengkapan maupun surat suara, dan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota manado tidak dibacakan hasil dari tps khusus. terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara dan penggunaan surat suara dari tingkat tps, ppk dan kpu kota manado. kpu kota manado mencetak surat suara tanpa didasari oleh dpt karena dpt berubah ubah sampai pada tanggal agustus seperti dpt yang diterima oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut sedangkan distribusi logistik telah berjalan sejak tanggal juli semua temuan kecurangan yang terjadi ditingkat tps, ppk, dan kpu kota manado walaupun sudah disampaikan keberatan oleh saksi pasangan calon dalam setiap tingkatan, tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti, kepada saksi hanya diserahkan formulir keberatan untuk dicatat saja. seluruh saksi pasangan calon peserta pemilukada kota manado tahun kecuali saksi pasangan calon nomor urut meminta kpu kota manado untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk, tetapiuntuk catat saja dalam formulir kwk serta menyarankan untuk membuat permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah mahkamah konstitusi.: ppk wanna (vide bukti...: didistribusikan atas jam wita. disimpan dirumah ketua kpps. diterima dan simpan oleh lurah (secara hirarki harusnya terima pps). terdapat adanya kelebihan surat suara yang didistribusikan oleh kpu kota manado. undangan untuk pemilih sudah didistribusikan sebelum ada penetapan dpt.)dianggap sah (color tembus) tinggal kpps dengan turunnya surat edaran kpu nomor kpu v dan surat kpu kota manado nomordan.?d?. berdasarkan dpt untuk saksi tps tidak diteruskan kppsi). distribusi perlengkapan tps terdapat banyak kekurangan, antara lain: tidak ada c1, tidak ada tinta, tidak ada sampul,kotanomor s.e kpu mdo viiiadanya kegiatan pembagian atribut kampanye pasangan calon vicky lumentut dilakukan melalui sekretaris camat kecamatan mapanget yaitu danny lumayan. dpt yang ditempel dan oleh papan pengumuman kantor kelurahan kairagi dua menghilang!instruksi lisan lurah kairagi dua kepada kepala kepala lingkungan untuk memasang baliho pasangan calon walikota manado vicky lumentut depan rumah masing masing kepala. ppk dikala, betul ada undangan sebelum ada penetapan dpt: dokumen tidak semuanya diberikan:,. dpt revisi tanggal juli tidak dipakai untuk dasar penggunaan formulir (undangan untuk memilih).dulir tetapi anehnya kedua formulirp. , . uang tersebut diserahkan oleh bendahara kecamatan wenang kepada pala pala. uang rp.plketapi jawaban ketua panas itu bukan domain anda, itu urusan saya! . bahwa pemohon juga mempertanyakan tanggal berita acara maupun surat keputusandan berita acara karena berdasarkan keterangan saksi pemohon bahwa pleno penetapan rekapitulasi baru dilaksanakan pada tanggal agustus keberatan ini berkaitan dengan kepentingan dan tenggang waktu pasangan calon mendaftarkan permohonan keberatan hasil pemilu kepala daerah kota manado mahkamah konstitusi. (vide bukti bahwa pelanggaran pelanggaran dalam pemilukada kota manado,lingkungan dinas pendidikan kota manadoterjadi secara menyeluruh wilayah kota manadoota manado. bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis,aparat pemerintah kota manado dan penyelenggara pemilukada kota manado serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada kota manado sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara pemilukada kota manado. dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan pemilukada kota manadojbatal dan tidak sah berita acara kpu kota manado nomor b. kpu mdoinmendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dan atau menyatakan tidak sah dan batal penetapan ir. g.s.v lumentut, ms.mm dan harley a.b mangindaan, se.msm sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun nomor urutnado tahun tertanggal juliota manado tahun sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun atau setidak tidaknya mahkamah konstitusi memerintahkan agar memohon komisi pemilihan umum kota manado melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun tanpa mengikutkan pasangan calon nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms.mm dan harley a.b mangindaan, se.msm dalam waktu selambat lambatnya (empat) bulan sejak putusan diucapkanukada kota manadofotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor tahun tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kota manado tahun bukti fotokopi berita acara model db kwk nomor b.a kpu mdo vii1 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada tingkat kota manado. bukti fotokopi berita acara nomor b.a kpu mdo viii penetapan pasangan calon terpilih pemilukada tingkat kota manado. buktipemilukada tingkat kota manado tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kota manado tahun bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi nomorkomisi pemilihan umum provinsi sulut nomor tahun tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum komanadomanado pengganti antar waktu tahun bukti fotokopi surat keputusan kpu kota manado paw) nomor pts kpu mdo perubahan terhadap keputusan kpu provinsi sulawesi utara nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kota manado tahun tertanggal juli bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tanggal jun pada tanggal agustus bukti fotokopi kliping koran tentang daftar pemilih tetap dpt). bukti fotokopi tabel perbedaan daftar pemilih tetap dpt) ppk dengan tps. bukti fotokopi pernyataan dengki sulur tentang dpt juli yang bermasalah. bukti fotokopi tabel daftar pemilih tetap dpt) ganda. bukti fotokopi surat undangan ganda. bukti fotokopi surat keberatan tim kampanye nomor pg mdo vii tentang daftar pemilih tetap dpt). bukti fotokopi surat keberatan tim nomor pg mdo vii tentang daftar pemilih tetap dpt). bukti fotokopi surat rekomendasi panas kota manado nomor panwaslukada vii tentang penundaan pemilukada kota manado. bukti fotokopi surat pernyataan sdr. johan kompas selaku kepala kelurahan singkil dua kecamatan singkil tertanggal agustus bukti fotokopi pernyataan patridarma badeni tentang keterlibatan pns dalam memenangkan pasangan nomor urut bukti fotokopi pernyataan johannis pangaribuan tentang keterlibatan lurah dan camat. bukti fotokopi pernyataan debbie kopilot tentang keterlibatan pns dalam memenangkan pasangan nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan sdr. marten anime, se. tertanggal agustus bukti fotokopi pernyataan tentang intimidasi penerima raskin, masing masing dibuat oleh: siska takalar: sundulan ling lady modi kandangan: ling dikala kumara very ramah: mapanget barat ling bukti video tentang raskin. bukti fotokopi surat surat pernyataan kepala sekolah dan guru guru: ir. f.g sumenep mpd jalan garuda nomor drs jan tikoalu singkil ling steve boiling jalan garuda nomor ismail jafar kairagi weru ling kyai demak saleh lapangan dra. ibrahim singkil ling drs. abd latif any mpd banjir ling dra rosemary genom istiqlal ling dra. hj. tini muslim banjir ling bukti fotokopi surat pernyataan seri. ayun kapital: paralayang barat ling bukti video keterlibatan pegawai negeri sipil pns) dalam kampanye pasangan nomor urut bukti fotokopi pernyataan beberapa kepala lingkungan (disebut pala' dalam istilah manado), masing masing dibuat oleh: adolf polisi bahu ling ferry nico thomas karang ria ling jhon jenis bumi nyiur ling melenceng ling maria anyone pangandaheng: kelurahan melenceng kecamatan dikala johan talumepa: bengkulu ling joseph tagore paralayang ling naim malu banjir ling samsul raja paal ling channel memesan paksa ling jerry ramah mapanget barat ling bukti video kampanye pasangan calon nomor urut masa tenang pada saat acara pertemuan sertifikasi guru guru gedung serba guna pemerintah kota manado. bukti video kampanye pasangan nomor urut masa tenang hotel mbh desa moksa. bukti pernyataan ambisius tampil dan billy elemen tentang kampanye pasangan nomor urut masa tenang hotel mbh desa moksa bukti foto distribusi logistik pemilukada dengan memakai mobil pasangan nomor urut kec. mapanget bukti black campaignkampanye hitam, fitnah anwar penawar sebagai ketua fpi, atas nama: ferry nico thomas karang ria ling tommy pantolawokang kairagi weru ling brand murung jalan sarat bukti surat pernyataan, masing masing oleh: hamzah nasar islam ling ronawati rakaman pandu ling channel memesan paksa ling patridarma badeni: kelurahan kairagi weru, kecamatan dikala bukti fotokopi surat kesaksian oleh max pondoh. bukti foto bukti bukti fotokopi tabel pemilih dari tempat lain. bukti fotokopi kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi dari jumlah dpt. bukti foto kotak suara yang kosong saat rekap kecamatan dan surat kesaksian. bukti video pemilih yang memilih dua kali yakni istri mewakili suami untuk mencoblos karena izinkan ketua kpps karena akan memilih pasangan nomor urut bukti surat keterangan kepala desa tiket kecamatan timbul kabupaten minahasa dibuat oleh john ganadores tentang pemilih dari kabupaten minahasa yang ikut memilih kota manado. bukti foto dan surat kesaksian ronald mapiliey bumi nyiur ling bukti fotokopi keberatan keberatan saksi pemohon saat rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara tingkat ppk se kota manado formulir da. kwk). bukti fotokopi keberatan saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara kpu kota manado. formulir db. kwk) bukti fotokopi surat pernyataan sdr. udin musa tentang tanggal penetapan berita acara rekapitulasi penghitungan suara kota manado. bukti fotokopi desk pilkada dari penjabat walikota manado. bukti fotokopi tim pemantauan pemkot manado oleh plh. sekretaris kota manado. bukti fotokopi pernyataan tony dumai tentang suap kepada petugas kpps tps kelurahan bengkulu kecamatan wanna bukti fotokopi tabel perbandingan sertifikat hasil pemungutan suara kota manado. bukti fotokopi pernyataan penyelenggara pemilukada kota manado kecamatan wanna. bukti fotokopi pernyataan penyelenggara pemilukada kota manado kecamatan twinting. bukti fotokopi pernyataan penyelenggara pemilukada kota manado kecamatan singkilsarimapanget. bukti fotokopi pernyataan penyelenggara pemilukada kota manado kecamatan dikalafebrian binjai dan novita modulo tentang formulir undangan untuk memilih. bukti fotokopi pernyataan nico thomas tentang formulir undangan untuk memilih bukti fotokopi pernyataan arini ismail tentang formulir undangan untuk memilih bukti rekaman audio visual dari: nico thomas mantan kpps tps sari tumpuan warga yang tidak bisa memilih. yuni menthusala warga bilang warga bilang camat timbul kab. minahasa febrian dinanti novita modulo sonny pangkep ketua panas kota manado) tps kel. mahakeret barat kec. wenang bukti fotokopi pernyataan selfie taliwongso bukti fotokopi pemohon bukti fotokopi surat surat pernyataan saksi bukti fotokopi surat permohonan php a.n danny boost warouw, se, ak, me. drs. hi. anwar penawar bukti fotokopi surat edaran kpu kota manado nomor kpu mdo vii bukti fotokopi surat edaran kpu kota manado nomor s.e kpu mdo viii bukti fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) sari. bukti fotokopi pernyataan sikap panitia pemilihan kecamatan ppk) wenang dan panitia pemungutan suara pps) se kecamatan wenang. bukti fotokopi pernyataan sikap panitia pemilihan kecamatan ppk) paralayang dan panitia pemungutan suara pps) se kecamatan paralayang. bukti fotokopi pernyataan sikap panitia pemilihan kecamatan ppk) mapanget. bukti fotokopi pernyataan sikap panitia pemilihan kecamatan ppk) twinting dan panitia pemungutan suara pps) se kecamatan twinting. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara kelurahan mapanget barat pleno ppk kecamatan mapanget. bukti fotokopi daftar nama nama kpps kelurahan peramal kecamatan dikalakima atas kecamatan mapangetpanik dua kecamatan mapanget. bukti fotokopi formulir tim relawan gsl pasangan nomor urut yang diberikan kepada kepala lingkungan untuk mencari relawan gsl . bukti contoh ktp gratis a.n rhythm renee mamanya bukti fotokopi surat edaran kpu kota manado nomor s.e kpu mdo viii bukti fotokopi surat pengunduran diri maya sometanggal agustus dan tanggal agustus yang menerangkan sebagai berikut: johannis kompas saksi adalah mantan lurah, kelurahan islam lingkungan iii: bahwa pada tanggal mei saksi dan lurah diinstruksikan camat twinting untuk pergi desa polka: bahwahadir juga camat:ada tanggapan yang hadir, karena pns netral maka tidak mendukung salah satu pasangan calon, bahwa ada pertemuan kedua, pada tanggal juni tempat yang sama dengan peserta yang sama, bahwa pertemuan ketiga bertempat negeri wawonasa, bulan juli yang dihadiri lurah, camat singkil, dan kepala lingkungan se kecamatan singkil, untuk memperkuat barisan mendukung vicky lumentut agar menjadi pemenang dalam satu putaran, dan, patridarma badeni bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan kelurahan kairagi weru lingkungan iii:, dan saksi belum menerima surat pemberhentiannya, bahwa pada saat kampanye ada pengerahan masa yang dilakukan oleh lurah: bahwa ada tps, kpps nya adalah kepala lingkungan yang ditunjuk oleh lurah, dan semuanya adalah pasangan suami isteri: bahwa kepala lingkungan, wanita sumpit, ruang lurah, menginstruksikan agar tidak memilih calon lain selain calon nomor urut bahwa saksi menerima laporan dari toni contoh, ada yang mengatakan jangan memilih pasangan calon wakil walikota dari orang muslim: bahwa saksi menerima sms dari gerakan mahasiswa kristen indonesia, yang menyatakan agar memilih pimpinan seiman, marten hamish,siska takalar: bahwa saksi mewakili warga masyarakat kelurahan sundulan yang menerima beras raskin yang sudah berjalan selama lima tahun: bahwa pada tanggal juli ada pembagian beras raskin kelurahan sundulan bahwa saksi tidak mendapatkan beras raskin, karena pembagian beras tersebut diperuntukan untuk yang mendukung vicky lumentut, bahwa saksi pernah ditawari menjadi kepala lingkungan untuk menggantikan kepala lingkungan yang diberhentikan: bahwa saksi menolak karena kepala lingkungan yang diberhentikan tidak mempunyai salah: bahwa saksi melaporkan mengenai pembagian beras raskin kepada wartawan manado, bahwa pada bulan juli awal, ada pelaksanaan ibadah kolom, pengkhotbahnya berkhotbah agar orang kristen memilih pemimpin yang seiman, bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh isteri pengkhotbah: ir. f.g sumenep bahwa saksi adalah kepala sekolah harapan generasi: bahwa saksi pernah dikumpulkan aula pemkot yang dihadiri oleh kepala desa,bahwa saksi kecewa, mengapa pertemuan tersebut dijadikan sebagai ajang kampanye, padahal pns harus netral, bahwa saksi ditelepon oleh kepala bidang pendidikan kota manado, untuk mengkondisikan siswa dan guru guru serta staf lapangan koni, bahwa saksi melalui telpon ditanya oleh kepala dinas kenapa saksi protes, bahwa saksi diminta untuk membuat pernyataan oleh bapak oscar, yang isinya bahwa pernyataan saksi tidak benar mengenai kampanye: bahwa saksi menolak, drs. jan tikoalu, bahwa saksi adalah kepala sekolah pns), bahwa:bahwa saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut maupun pasangan calon nomor urut bahwa saksi sebagai pns juga saksi juga sebagai ketua kpps, bahwa saksi didatangi oleh masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan formulir ayun kapital bahwa saksi adalah siswa sma negeri manado:bahwa tidak ada instruksi untuk memilih pasangan calon, ferry nico thomas bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan iv, kelurahan bitung karangnya: bahwa pada bulan februari kantor camat saksi melihat ada pembuatan baliho, bahwa pada awal bulan maret saksi didatangi lurah, roni, dan sekcam yang baru,bahwa karena lurah roni tidak berhasil mengajak saksi bergabung, lurah roni dipindah dinas perikanan,tingkat kota manadodan ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilukada tingkat kota manado tahuanado tahun tersebut dan telah ditetapkan oleh memohon berdasengan hasilnya sebagaimana tabel bawah ini. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilukada tingkat kota manadota manadoota manado tahun yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh memohon maka pemohon bahwa pada tanggal april bertemu dengan lili syafii yang mengatakan bahwa calon wakil walikota yang mencalonkan diri adalah ketua fpi kota manado: bahwa ibu dominan dan tim sukses memberikan ktp gratis dari pintu pintu, bahwa suami ibu dominan memilih tempat yang bukan domisilinya, bahwa saksi diberitahu teman ada yang menerima formulir yang bukan penduduk setempat, bahwa pada bulan juli ada satu keluarga yang tidak menerima raskin karena tidak memilih pasangan calon nomor urut maria pangandaheng bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan vi, kelurahan melenceng, bahw:, bahwa seluruh kepala lingkungan diminta mencari pendukung vicky sebanyak mungkin: bahwa orang yang sudah meninggal masih mendapat surat undangan memilih: bahwa yang menjadi kpps adalah kepala lingkungan: ambisius tampil bahwa saksi adalah seorang mahasiswa: bahwa pada tanggal agustus tempat rekreasi, saksi melihat ada rombongan yang menggunakan mobil dinas perhubungan kota manado: bahwa tempat tersebut ada bapak vicky yang meminta dukungan dari masyarakat, jhon sanders bahwa saksi adalah kepala desa tiket jaga kecamatan timbul, kabupaten minahasa, bahwa pada bulan juni membuat surat kepada dinas pendudukan untuk melapor, bahwa laporan tersebut terkait dengan dpt desa tatkala kabupaten minahasa diarahkan dpt pal kota manado, bahwa ada sekitar dpt: udin musa bahwa saksi adalah anggota dprd kota manado, bahwa saksi juga tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa saksi menerangkan mengenai tahapan pelaksanaan pemilukada yang berubah ubah: bahwa saksi menerangkan penetapan pasangan calon walikota manado yang ditandatangani kpu provinsi sulut, pengganti antar waktu personal, bahwa pada tanggal juli saksi mendapatkan soft copy dpt dari kpud yang ternyata banyak kekeliruan: bahwa kekeliruan tersebut ada unsur kesengajaan secara sistematis dan terstruktur yaitu dengan cara membalik balikkan nama: bahwa saksi melaporkan hal tersebut panas dan kpud: bahwa kpud berjanji akan memperbaiki dpt: bahwa ada kesepakatan, pasangan calon akan diundang pada pleno terbuka penetapan dpt: bahwa tidak ada rapat lagi, dan saksi malah ditelepon untuk mengambil softcopy dpt, bahwa saksi mengisi formulir keberatan kpu: bahwa ada informasi mengenai mobilisasi pns dan anak sekolah untuk berkampanye, bahwa ada informasi mengenai pembagian beras raskin, bahwa ada informasi mengenai tekanan, intimidasi dan pemecatan: lucky sendok bahwa saksi adalah anggota kpu kota manado periode sampai yang diberhentikan: bahwa ada untuk tahapan jadwal dan program, bahwa kpu lama menetapkan hari pemungutan suara tanggal september bahwa saksi diminta oleh kpu sulawesi utara untuk merubah hari pemilihan secara menjadi tanggal agustus bahwa terjadi perbedaan pendapat terhadap hari pemungutan suara, bahwa menurut kpu sulawesi utara perubahan jadwal pemungutan suara untuk menjalankan amanat undang undang nomor tahun bahwa menurut saksi undang undang nomor tahun multitafsir, oleh karena itu saksi mengajukan uji materil mahkamah konstitusi, bahwa ketika saksi mengajukan uji materil mahkamah konstitusi, saksi dinonaktifkan: bahwa pada saat mulai sidang mahkamah konstitusi, saksi diberhentikan dari anggota kpu kota manado tanggal juni bahwa saksi bersyukur kepada mahkamah konstitusi, walaupun saksi sudah bukan anggota kpu kota manado namun sidang tetap dilanjutkan: bahwa pemberhentian saksi sebagai anggota kpu tidak prosedural, bahwa dewan kehormatan untuk memberhentikan anggota kpu harus ada rekomendasi dari bawaslu bukan panas: bahwa saksi sudah menghadap bawaslu, bahwa bawaslu belum mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan saksi: bahwa kpu sulut mengambil alih tugas saksi pada tanggal mei dan saksi diberhentikan pada tanggal juni bahwa apa yang dilakukan kpu sulut dari tanggal juni sampai dengan juli tidak mempunyai kekuatan hukum: bahwa saksi tidak membawa ptun mengenai pemberhentian saksi dari angota kpu kota manado, bahwsaksi tegaskan, setelah kpu manado membuat untuk pemilukada september kemudian kpu sulut mengambil alih dan mengeluarkan tahapan untuk kpu manado, kalau dilihat dilaksanakan oleh kpu sulawesi utara, kemudian setelah itu dibuat fisik perubahan jadwal dan tahapan yang dilakukan oleh kpu yang baru: bahwanyata nyata ada tahapan yang dibuat oleh kpu kota manado: roy rompi bahwa saksi adalah anggota ppk wanna, bahwa pleno rekapitulasi kecamatan wanna dilaksanakan pada tanggal agustus jam sampai dengan jam saksi pasangan calon dan panas hadir, bahwa dpt ada perubahan atau revisi, bahwa ada temuan, pada tanggal agustus ada kotak suara yang tidak disegel dan tidak mempunyai anak kunci tps kelurahan tanjung batu, bahwa panas meminta untuk diselesaikan ppk dan meminta saksi yang keberatan untuk mengisi kolom keberatan, bahwa tps kecamatan wanna, ada kotak suara setelah dibuka kosong, dan setelah ditelusuri kertas suara pemilihan gubernur dan walikota tercampur, bahwa dalam kotak suara setelah dibuka ada kertas suara dalam keadaan tidak terlipat, bahwa diadakan hitung ulang yang hasilnya sama, andi khairul tongkang bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan twinting, bahwa pada tanggal juli ada dpt ganda: bahwa banyak keberatan karena ada pemilih tambahan yang belum daftar dan pemilih ganda yang belum dikeluarkan, bahwa dari kelurahan, logistik diterima oleh lurah bukan oleh kpps, bahwa ada tps dan tps khusus, bahwa ada keberatan saksi terkait dengan masalah color tembus, rizal saus bahwa saksi adalah anggota ppk singkil, bahwa dpt tidak diterima oleh ppk singkil sampai dengan hari pemilihan: bahwa ada keberatan diminta untuk mengisi formulir keberatan: maulid t.np maliki bahwa saksi adalah anggota ppk paralayang: bahwa pendidikan bintik hanya dilaksanakan satu kali yang seharusnya empat kali: bahwa surat edaran kpu pusat mengenai syarat suara sah dan tidak sah tidak bersosialisasi pada tingkat kpps, sehingga banyak kesalahan kesalahan tingkat kpps yaitu masalah color tembus yang tidak sah, dan salinan dpt model da yang direvisi datang pada tanggal agustus malam hari: bahwa hal tersebut membingungkan saksi, bahwa surat undangan tidak disalurkan kepada pemilih yang mempunyai latar belakang memilih: bahwa kepala lingkungan sebagai anggota kpps pro aktif untuk menyuruh pemilih memilih pasangan calon nomor urut tps paralayang barat, bahwa hal tersebut ditegur oleh saksi dan dilaporkan panwascam, hein johannis elemen bahwa saksi adalah ketua ppk sari, bahwa ada penetapan dpt yang berulang ulang, bahwa ada dps diperbolehkan memilih: bahwa saksi menerima formulir yang kurang, karena ada formulir yang ukuran kecil belum disertakan: bahwa ada penerimaan logistik paling terkahir yaitu kelurahan tidung utara, yaitu tanggal agustus seharusnya hari sebelum pemilihan, ferdy fran tulang bahwa saksi adalah ppk bunaken: bahwa ada tps didaratkan dan kepulauan, bahwa pendistribusian logistik tidak ada biaya, bahwa ada tiga kali penetapan dpt: bahwa formulir kepulauan ada form yang kosong, ada beberapa tps yang tidak mengisi: syarifudin kamis bahwa saksi adalah ppk bunaken: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ferdy fran tulang, bahwa perubahan dpt berdasarkan revisi, bahwa perubahan dpt dilakukan oleh anak anak sekolah: bahwa kpu kota tidak menandatangani dpt dan diserahkan kpps, bahwa tidak ada sosialisasi mengenai dpt pada tingkat bawah, bahwa coklat dilakukan oleh kepala lingkungan, ferry sendok bahwa saksi adalah ppk mapanget: bahwa saksi menerima telpon dari empat kelurahan kpps) yang mengeluhkan mengenai ketidaklengkapan mengenai dokumen seperti alat tulis, formulir keberatan dan lain lain: bahwa saksi meminta kpps untuk segera menghubungi kpu, bahwa ada satu tps kelurahan bola, pemilihan dilaksanakan pada jam karena masih menunggu kiriman logistik: sofyan husein bahwa saksi adalah ppk dikala: bahwaada kali perubahan mengenai penetapan dpt: bahwa pleno penetapan dpt tidak disaksikan panas dan saksi pasangan calon: alfa pusing: bahwa saksi adalah ketua ppk wenang: bahwa pada tanggal agustus jam kartu pemilih dikirim dalam waktu yang sangat mendesak, bahwa kartu pemilih diterima dan dibiarkan saja, bahwa jumlah pemilih gubernur dan walikota berbeda, bahwa saksi diminta mengganti oleh nomor agar tidak ada yang mengganggu, naya some: bahwa para kepala lingkungan mengambil dana kampanye dari bendahara kampanye sebesar dua ratus ribu rupiah untuk sewa kendaraan dan makan, bahwa kepala lingkungan diwajibkan membawa masa, satu kendaraan orang, bahwa kantor kecamatan dijadikan tempat pembagian beras dari calon incumbent, bahwa lurah harus mendapatkan suara: bahwa pada akhir bulan mei ada seorang pns mendatangi kantor sekretariat ppk minta diberikan data data guru yang masuk ppk, pps dan kpps kecamatan wenang, bahwa saksi tidak memberikan karena tidak ada kaitannya, doli talingwoso bahwa saksi adalah anggota pps kelurahan mahakeret barat: bahwa pada awal bulan juli sudah ada kpps, padahal tidak dibentuk, yang membentuk adalah lurah: bahwa tps ketua kpps adalah kepala lingkungan dan anggotanya adalah anak dan cucunya, bahwa pada tanggal agustus ada pembagian raskin sebanyak kg, dan pembagian raskin tersebut ditanyakan saksi kepada kepala lingkungan yang dijawab bahwa bahwa pembagian raskin tersebut merupakan perintah lurah, bahwa pembagian raskin sebanyak adalah kg nya bayar, dan kg nya gratis asal memilih pasangan calon nomor urut bahwa tps ada yang memilih tidak bilik suara melainkan atas meja, bahwa ada yang memilih dalam rumah kosong, bahwa tps nama saksi ada yang mengubah menjadi oli talingwongso, johan talumepak lumentut, bahwa setelah pertemuan, diberi uang transport sebanyak rp. , : bahwa pada bulan maret saksi dipanggil oleh lurah, saksi diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai kepala lingkungan, bahwa pemecatan tersebut terjadi ketika sedang ada pemilihan piala adipura, bahwa pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilukada,bulan maret saksi ditugaskan ibu lurah untuk mendata warga yang wajib pilih: bahwa ditemukan warga yang wajib pilih: bahwa dps lingkungan sampai dengan lingkungan setelah dikoreksi banyak yang nama nama ganda, bahwa dpt juga banyak nama nama yang ganda, bahwa setelah dikonfirmasi kepada anggota pps, dan dijawab bahwa hal tersebut tidak usah dipikirkan: bahwa media atribut sulut banyak memberitakan dpt ganda, bahwa ada nama fiktif yang terdapat dalam dpt: bahwa terdapat nama nama anggota tni, nama yang sudah meninggal, dan nama yang sudah pindah tempat tinggalbahwa ternyata pemberhentian saksi terhitung mulai tanggal juli samsul rajakepala lingkungan: bahwa saksi mendapat sebagai kepala lingkungan tanggal januari dari camat yang lama, bahwa camat yang baru mengaku sebagai tim sukses vicky lumentut: bahwa pada tanggal juni ada deklarasi untuk vicky yang dibarengi dengan pertandingan sepak bola, bahwa camat menginstruksikan untuk mengikuti deklarasi tersebut: bahwa lingkungan saksi ada nama yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat, masuk dalam dpt: bahwa lingkungan saksi banyak yang mendukung pasangan calon nomor urut namun ada isu sara yang membuat bingung warga yaitu bahwa anwar penawar sebagai ketua fpi manado, bahwa ada slogan, daripada memilih pki kristen islam), lebih baik memilih pkk kristen kristen)vickykan mengenai sticker vicky, bahwa saksi diberi sticker vicky oleh seorang pns,retaris kecamatan, bahwa setelah menghadap sekretaris kecamatan, saksi diminta untuk menghadap sekretaris kota,bahwa saksi melihat mantan kepala lingkungan diperintah lurah untuk memberikan ktp gratis: john david jenis,,, bahwa kepala lingkungan dijanjikan akan diberikan insentif tambahan sebanyak rp. dan pesiar bali: bahwa saat pelaksanaan pemilukada lingkungan saksi, ada seorang guru yang mengatakan bahwa guru guru harus mendukung vicky lumentut: bahwa guru guru ditugaskan tps:,ota manado pada hari rabukamis, jumat, dan senin tanggal dan agustussebagaimana dituangkan dalam surat keputusan nomormanado tersebutkeputusan komisi pemilihan umum kpu)(vide bukti bahwa saksi menjadi kepala lingkungan selama tahun:janji jika menang satu putaran akan diajak jalan jalan bali: bahwa saksi dipaksa untuk memasang baliho vickyjohannis pangaribuantugas tim mengindentifikasi rakyat miskin, bahwa saksi dipanggil oleh camat, dan saksi diminta oleh camat agar rumah saksi jangan ada atribut, bahwa saksi mendapat info akan diganti sebagai ketua tim pemberdayaan masyarakat, bahwa saksi mendapat info dari petugas kecamatan bahwa saksi telah diganti, namun tidak ada pemberitahuan kepada saksibahwa ada issue sara, yaitu bapak anwar penawar sebagai ketua fpi kota manado: bahwa pemberian raskin pada bulan juni dan juli hanya untuk yang mendukung pasangan calon nomor urut drs. abd. latif any pd.pada tanggal agustus jam seluruh kepala sekolah menerima gaji bersamaan tunjangan penghasilan, yang tidak seperti biasanya, bahwa saksi adalah mantan karyawan perusahaan daerah pasar: bahwa saksi diberhentikan dari kera bahwa saksi adalah mantan karyawan perusahaan daerah pasar: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi islands lahan: bahwa saksi diintimidasi, jika tidak memilih pasangan calon nomor urut maka akan dipecat, vian padang bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk wenang: bahwa penghitungan suara tps kecamatan wenang antara suara sah untuk pemilihan gubernur dan walikota berbeda, bahwa ada beberapa kotak suara yang tidak tersegel: bahwa ada beberapa tps, menambahkan kertas suara cadangan lebih dari bahwa saksi protes dan diminta untuk mengisi formulir keberatan: bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan walikota, pps kelurahan beringin tidak hadir yang seharusnya hadir, bahwa tps kelurahan beringin tidak ada lembaran plant dan formulir c1: bahwa saksi meminjam data yang ada pada panas, dan ternyata datanya berbeda dengan data yang dipegang oleh saksi saksi, bahwa ada penghitungan kembali untuk surat yang terpakai, tommy menjaga bahwa saksi adalah angota ppk kecamatan mapanget, bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, namun karena dapat rekomendasi dari lurah akhirnya dapat memilih: bahwa pada tanggal juli dpt menghilang, bahwa setiap kepala lingkungan harus membawa masa untuk pasangan calon nomor urut bahwa berassuruh bahwa saksi adalah angota ppk kecamatan mapanget, bahwa ada mobilisasi pns pada saat kampanye, bahwa kantor ppk bertempat kantor camat mapanget, jika ada kampanye mantan pejabat dan calon incumbent kantor camat terlihat sibuk, jika ada kampanye pasangan calon nomor urut kantor camat menjadi sepi: bahwa dalam formulir kwk ada pemilih dari wilayah lain, sekitar pemilih: bahwa dpt terjadi tiga kali perbaikan: arini ismail bahwa saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih pada tanggal agustus bahwa saksi pergi tps kelurahan wewenang, ternyata nama saksi ada dalam dpt nomor urut bahwa surat undangan saksi digunakan oleh orang lain: bahwa saksi dinyatakan tidak dapat memilih: nova madjid bahwa pada hari pemilihan tps kelurahan wenang utara lingkungan banyak kertas suara, bahwa saksi mengambil surat suara sebanyak lembar yang dibawa oleh seseorang, bahwa saksi bertanya hendak dibawa kemana kertas suara tersebut: bahwa dijawab oleh orang tersebut kertas suara tersebut akan diberikan kepada isteri kapolsek: bahwa tetangga saksi, arini ismail tidak mendapat surat undangan, bahwa saksi melapor panwascam namun tidak ditindaklanjuti, max pondoh bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut bahwa tps lingkungandicampur dengan yang dicoblos, bahwa kertas suara yang diambil tersebut sebanyak kertas suara, dan semua kertas suara tersebut dicoblos oleh ibu dela dengan memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi protes namun tidak diberikan formulir keberatan: bahwa polisi melapor polisi jaga, namun polisi mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, bahwa tidak ada panas, bahwa saksi tidak menandatangani berita acara: bahwa jumlah dpt sebanyak dpt, yang menggunakan hak pilih sebanyak bahwa pasangan calon nomor urut mendapat suara sebanyak suara, dan pasangan calon nomor urut mendapat suara: bahwa yang mengajukan protes dari saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut ronald mapaliey bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut bahwa saksi membenarkan keterangan saksi max pondoh, bahwa tanda tangan saksi max pondoh dipalsukan ppk wanna, bahwa tps ada seseorang yang mencoblos kali: bahwa tps kelurahan tanjung batu, ada kotak suara yang dibuka dalam keadaan tidak disegel dan tidak dikunci: bahwa saksi melapor panas, bahwa pada saat rekap ppk, saksi meminta dpt yang direvisi namun tidak diberikan: bahwa saksi keberatan dan diminta untuk mengisi formulir keberatan: bahwa ada kelebihan kertas suara sebanyak kertas suara: bahwa ada beberapa tps kecamatan wanna yang kelebihan kertas suara, bahwa ada dua kotak suara yang dibuka secara paksa karena kuncinya hilang: bahwa ada kotak suara yang dibuka tetapi tidak berisi dokumen melainkan hanya kertas suara, bahwa tps desa bengkulu ada kotak suara yang dibuka paksa, dan setelah dibuka ternyata kertas suaranya hilang, bahwa banyak kertas suara yang disegel dengan menggunakan lamban hitam: bahwa pada saat rekap ada tiga kotak suara yang depending: david darah bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk sari: bahwa pada tanggal agustus jam saksi memantau ppk sari dan saksi melihat ada kotak suara yang dibawa dari pps tanpa pengawalan dengan menggunakan mobil bertuliskan siap yang merupakan logo pasangan calon nomor urut bahwa dengan kejadian tersebut saksi melapor panas, dan berjanji akan ditindaklanjuti: bahwa proses rekapitulasi ppk sari tetap dilanjutkan padahal saksi mengajukan protes masalah dpt yang tidak beres, dan saksi belum menerima dpt yang direvisi: bahwa surat edaran mengenai color tembus baru sampai ppk pada tanggal agustus bahwa dilakukan penghitungan kembali terhadap kertas color tembus, bahwa saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan, reli tanggal bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk kecamatan dikala, bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara da kwk dan berita acara surat suara sah dan tidak sah, bahwa saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan, bahwa saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut melakukan walk out, bahwa ada kelurahan yang terdiri dari tps ditambah tps khusus yang tidak membuat berita acara formulir c1, bahwa saksi memiliki bukti surat pembentukan kpps kelurahan peramal tps sampai dengan tps yang ditandatangani oleh lurah bukan pps, bahwa ada isu sara melalui sms, bahwa anwar penawar sebagai ketua fpi manado: tony kustom bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk bunaken, bahwa tps kelurahan bilang, kertas plant tidak ada, bahwa ppk mengatakan bertanggung jawab, bahwa tps tersebut ada kotak suara yang tidak dikunci: bahwa tps bahwa kertas suara pemilihan walikota ada kotak suara pemilihan gubernur: bahwa tps formulir tidak ada bersama dengan kertas suara, bahwa dpt tidak ada kotak suara, bahwa untuk kelurahan manado kertas plant tidak ada, bahwa untuk penetapan dpt ada tiga kali perubahan, yaitu pada tanggal juni dpt berjumlah pada tanggal juni dpt berjumlah dan pada tanggal juni dpt berjumlah bahwa saksi bingung mengenai jumlah dpt yang digunakan: bahwa ppk tidak membuat sertifikat data pemilih: bahwassaksi tidak tanda tangan berita acara apapun: john kasehung bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan twinting, bahwa saksi meminta dpt sebagai bahan pembanding dalam perubahan formulir bahwa permintaan saksi tidak dipenuhi, saksi diminta untuk mengisi form keberatan: bahwa formulir berbeda dengan formulir da1 kwk, bahwa saksi mempertanyakan hal tersebut: bahwa pemilukada walikota menggunakan formulir untuk pemilihan gubernur yang hanya dikoreksi, bahwa kotak suara dibuka untuk melihat suara sah dan tidak sah, bahwa pada saat pembahasan formulir ada pemilih dari tps lain: bahwa dengan kejadian tersebut saksi keberatan, dan saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan: bahwa terjadi perbedaan jumlah pemilih yang ada panas dan yang ada pps, bahwa banyak dokumen pemilukada walikota masuk dokumen pilkada gubernur, bahwa saksi pasangan calon nomor urut selalu diancam oleh pendukung vicky lumentut:, rini walandow bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk singkil: bahwa saksi meminta dpt kepada ketua ppk singkil untuk dijadikan pegangan pada saat rekap, bahwa saksi tidak diberikan dpt yang diminta dengan alasan ppk juga tidak menerima dpt: bahwa ppk tidak mempunyai formulir keberatan, bahwa saksi menerima sms, yang isinya saksi diminta untuk tidak menjadi saksi mk, karena kalau saksi bersaksi berarti saksi menjadi pengkhianat kristus, bahwa saksi diminta untuk memilih pasangan nomor urut untuk kesatuan umat kristen:k, bahwa saksi memberikan penjelasan mengenai yuni mathusela yang tidak jadi bersaksi karena ada ancaman akan diculik dan dibunuh: rahadian gorontalo bahwa saksi adalah wartawan antv: bahwa saksi merekam pns yang mengisi daftar hadir untuk sebuah acara, bahwa saksi mendapat telpon dari ketua panas, kalau vicky sedang ada pertemuan dengan guru guru aula pemkot, bahwa dalam pertemuan tersebut vicky mengatakan sehat sempurna, yang artinya untuk gubernur, dan untuk walikota, bahwa pada saat pemilihan, saksi bersama panas memantau tps, dan ditemukan ada warga yang tidak tercantum dalam dpt padahal pada waktu pilpres tercantum: bahwa ketua panas tidak tersangkut masalah dpt: bahwa ada tps yang tidak menggunakan bilik, melainkan hanya menggunakan meja, bahwa ada seorang ibu yang memilih mewakili suaminya yang sedang berada balikpapan, dan ibu tersebut memilih pasangan calon nomor urut bahwa yang direkam oleh saksi tidak pernah diproses panas, i2.terlebih dahulu tuntutan,amping itujelaskan yaitu: huruf angka kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon". huruf angka permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. bahwa uraian peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun atas sepatutnya memberikan pemahaman yang cukup bukan proses pemilukada. terkait dengan dalil pemohon pada poin yang menyebutkan dalam penyelenggaraan pemilukada kota manado telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus ditolak dan dikesampingkan karena untuk mendalilkan hal tersebut pemohon harus membuktikan (tiga) kriteria pelanggaran pemilukada yaitu: sistematis, artinya pemenang pemilukada sejak awal sudah merancang berbuat curang. terstruktur, artinya secara jelas melibatkan aparat tni polri dan birokrasi dalam pemenangan. masif, artinya melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan orang dalam kecurangan. terkait dengan dalil pemohon pada poin tentang legalitas penyelenggara pemilukada maka apa yang didalilkan pemohon mengenai penyelenggara pemilukada yang diselenggarakan kpu kota manado yang berganti ganti serta jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan pemilukada kota manado tahun yang berubah ubah, adalah tidak berdasar hukum karena dengan adanya pergantian anggota kpu kota manado merupakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilukada kota manado dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. proses pemberhentian anggota kpud yang lama dan pengangkatan anggota kupu baru telah sesuai dengan peraturan perundang undangan huruf dan dan nomor tahun melalui mekanisme dewan kehormatan. dan selanjutnya melalui kpu sulawesi utara telah menetapkan kpu kota manado untuk masa bakti berdasarkan surat keputusan nomor tahun tentang pengangkatan anggota kpu kota manado pengganti antar waktu. bahwa kpu kota manado pada tanggal juli menetapkan surat keputusan nomor pts kpu mda1023adalah benar tetapi keputusan guo tidak merubah jadwal tahapan tetapi yang diubah adalah nomenklatur yang menyebutkan pelaksana tahapan kampanye adalah kpu sulawesi utara sampai dengan pembubaran badan ad hoc diganti dengan pelaksana adalah kpu kota manado sampai dengan pembubaran badan ad hoc. bahwa apa yang didalilkan pemohon mengenai pembentukan kpps ditentukan oleh lurah tidak benar sebab pembentukan kpps sesuai denganpps dibentuk oleh pps atas nama ketua kpu kabupaten kota. terkait dengan dalil pemohon pada poin tentang daftar pemilih tetap yang bermasalah patut dikesampingkan, karena proses penetapan dpt dilakukan dengan mengacu pada perkembangan yang terjadi sesuai tuntutan peserta pemilukada karena telah didapati adanya pemilih ganda dan kpu kota manado secara terbuka dan bertanggung jawab untuk memperbaiki melalui revisi dpt agar mendapatkan dpt yang valid dan benar. adapun revisi dpt telah berkoordinasi dengan panitia pengawas panas) kota manado dan bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap(selanjutnya disebut sebagai objek permohonan keberatan perselisihan)asangan calon pemilukada tingkat kota manado termasuk namun tidak terbatas pada berita acara nomor b.a kpu mdo (vide buktiyang ditetapkan oleh memohonmanadomanado pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manadomanadodisetujui secara lisan maupun secara tertulis melalui rekomendasi panas kota manado tentang perbaikan dpt tersebut. bahwa dalil pemohon dalam permohonannya poin lines yang menyatakan bahwa dpt yang ada tingkatan ppk berbeda dengan dpt yang ada tps adalah keliru karena tidak ada dpt yang ada tingkat ppk, yang ada hanyalah ditingkat kpps. bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin alinea ada pemilih yang memiliki formulir (undangan ganda) memang demikian adanya sebagai konsekuensi pemilukada dilaksanakan serentak, ada undangan dari provinsi dan ada undangan dari tingkat kota. bahwa dalil dalil pemohon pada poin poin poin poin poin dikategorikan pelanggaran tindak pidana pemilu dan hal tersebut harus diselesaikan melalui bawaslu dan diteruskan kepada penegak hukum terpadu gakkumdu) pemilu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bawaslu, dimana penyelesaiannya peradilan umum, dengan demikian maka dalil dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan. samping itu juga sampai saat ini, tidak ada satu pun surat rekomendasi temuan panas yang masuk pihak memohon dan tidak ada kasus yang masuk gabungan penegak hukum terpadu gakkumdu) kota manado. ini berarti pemilukada kota manado berjalan aman dan terkendali. bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon yang pada intinya menyatakan panas kota manado sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemilukada adalah tidak benar. hal tersebut tidak sesuai dengan syarat undang undang untuk menunda pemilukada kecuali dapat dikategorikan adanya kerusuhan, adanya bencana alam, dan tidak adanya anggaran tersedia. bahwa menurut dalil pemohon setiap kecamatan ada pemilih dari tempat lain, juga setiap kecamatan kelebihan surat suara cadangan semuanya patut dikesampingkan karena tidak benar dan akan dibuktikan oleh memohon melalui keterangan saksi dalam persidangan. bahwa dalil pemohon tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara patut dikesampingkan dan tidak berdasar karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps selain ada sejumlah saksi yang hadir juga ada panitia pengawas lapangan, pemantau serta disetiap tps ada (satu) orang anggota kepolisian yang ditugaskan dari portabel manado untuk ditempatkan dalam menjaga keamanan pemilukada. bahwa apa yang didalilkan oleh memohon menyangkut kecurangan kecurangan mulai dari halaman sampai halaman dalam permohonan keberatan nanti memohon akan mengajukan saksi saksi sesuai apa yang didalilkan pemohon, baik yang terjadi kecamatan wenang, mapanget, wanna, dikala, bunaken, sari, paralayang, twinting dan singkil. bahwa untuk dalil pemohon yang menyangkut pihak terkait tidak akan memohon tanggapi tetapi dalil keberatan pemohon tersebut akan dijawab pada bagian tersendiri oleh pihak terkait. maka berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut atas, dengan ini memohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amara sebagai berikut menerima dan mengabulkan jawaban atas keberatan yang diajukan memohon untuk seluruhnya, menolak permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kota manado tahun yang diajukan pihak pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sah dan mengikat surat keputusan kpu kota manado nomor tahun menyatakan sah dansah dan mengikat berita acara kpu kota manado nomor b.a kpu mdoiertanggal agustus i2salinan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor tahun bukti fotokopi rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado nomor 79a panwaslukada mdo vii bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor tahun tertanggal mei bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor pts kpu mdo bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota manado nomor ba kpu mdo vii bukti fotokopi model db1 kwk: bukti fotokopi daftar rekapitulasi pelaporan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado dan panwaslukada, bukti fotokopi surat panwaslukada manado nomor panwaslukada mdo vii tertanggal agustus bukti fotokopi berita acara nomor ba kpu. mdo vii bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor tahun bukti fotokopi lampiran model db kwk, bukti fotokopi berita acara nomor b.a kpu mdo viii tertanggal agustus bukti fotokopi lampiran model db kwk, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado tahun bukti fotokopi berita acara nomor ba kpu sulut vi bukti fotokopi rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap tanggal juli bukti fotokopi berita acara tanggal juli bukti daftar hadir perubahan daftar pemilih tetap dpt) kota manado tertanggal juli bukti fotokopi keputusan kpu kota manado nomor pts kpu mdo bukti fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manadodan tanggal agustus menerangkan sebagai berikut: rivai poli, sh. bahwa saksi adalah anggota kpu provinsi sulawesi utara, bahwa saksi menerangkan mengenai penetapan mengenai pemilukada tanggal agustus dan legalitas kpu kota manado: bahwa pemilukada sulawesi utara dilaksanakan serentak pada tanggal agustus yaitu pemilihan gubernur, pemilihan walikota, dan pemilihan bupati, bahwa pertimbangan dilaksanakannya pemilukada serentak adalaksanaan pemilukada dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir: bahwa masa jabatan gubernur sulawesi utara berakhir pada tanggal agustus dan masa jabatan walikota manado berakhir pada tanggal agustus perbedaannya hanya hari, bahwa kpu provinsi sulawesi utara sebenarnya sudah melantik kpu kota manado untuk periode sampai dengan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kpu manado periode sampai dengan bahwa dengan adanya pelanggaran kode etik tersebut, maka panas kota manado dan panas sulawesi utara menindaklanjuti dengan membentuk dewan kehormatan, bahwa dari dewan kehormatan ada rekomendasi untuk kpu sulawesi utara untuk memberhentikan anggota kpu yang melanggar kode etik tersebut: bahwa sebelumnya kpu sulut mengambil alih tugas tugas kpu manado yang melanggar kode etik tersebut, bahwa kpu sulut mengeluarkan pengangkatan untuk kpu kota manado yang baru tertanggal juni bahwa berlakunya tersebut sesuai dengan tanggal pelantikan kpu kota manado yang baru yaitu tanggal juni only wenas saksi adalah ketua ppk kecamatan singkil: bahwa rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan singkil dilaksanakan pada tanggal agustus sampai dengan agustus bahwa ppk kecamatan singkil menggunakan dpt yang disahkan pada tanggal julisebanyak surat suara: bahwa ada sanggahan dari saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut terkait dengan masalah dpt: bahwa ppk singkil menjelaskan, dpt tidak berada ppk melainkan berada tps dan pps, bahwa saksi pasangan calon yang mengajukan sanggahan tidak mengisi formulir keberatan, bahwa formulir keberatan sedang dipersiapkan ppk, namun saksi yang mengajukan sanggahan tidak serius menunggu formulir keberatan tersebut: bahwa saksi memantau dua kelurahan, sebanyak tps, bahwa selama saksi memantau tps tidak ada kejadian khusus, bahwa saksi pasangan calon tanda tangan berita acara, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut tidak tanda tangan karena ada instruksi dari partai: bahwa kecamatan singkil yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan meraih suara sebanyak suara dan yang peringkat kedua adalah pasangan calon nomor urut meraih suara sebanyak suara lodewijk bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan wanna: bahwa rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan wanna dilaksanakan pada tanggal juli sampai dengan juli bahwajumlah tps kecamatan wanna sebanyak tps: bahwa ppk kecamatan wanna menggunakan dpt yang disahkan pada tanggal juli bahwa saksi yang hadir pada saat rekap saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa panas hadir dan semua ketua pps hadir, bahwa ada sanggahan dari saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut terkait dengan masalah dpt: bahwa ppk wanna menjelaskan, dpt tidak berada ppk melainkan berada tps dan pps, dan ppk hanya mencatat dari formulir dari tps, bahwa kertas plant lengkap: bahwa formulir tidak berada kotak, karena waktu sudah mendesak ada kesalahan dalam memasukkan formulir bahwa formulir yang tidak berada kotak suara ditemukan, dan tidak ada perubahan angka: bahwa saksi menggunakan hasil dari form plant dan tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon, bahwa hanya ada sanggahan masalah dpt: bahwa kelurahan nyiur tidak ada masalah, tidak ada formulir yang berubah dan tidak ada yang tip ex: bahwa saksi pasangan calon nomor urut mengisi keberatan, bahwa saksi yang menandatangani berita acara adalah saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut karena saksi yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi, bahwa saksi memantau tps, tidak ada masalah dan tidak ada laporan, bahwa saksi pasangan calon nomor urut adalah ronald maple: bahwa tidak benar ada saksi kelurahan bumi nyiur yang tidak diperkenankan hadir, kuno langi bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan paralayang: bahwa kecamatan paralayang terdapat tps: bahwa rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan paralayang dilaksanakan tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus bahwa saksi pasangan calon yang hadir saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut panas hadir lengkap, serta pps hadir, bahwa jumlah dpt sebanyak yang menggunakan hak pilih sebanyak surat suara sah sebanyak suara tidak sah sebanyak suara, bahwa ppk paralayang menggunakan dpt yang disahkan tanggal juli bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut terkait masalah dpt: bahwa memang benar ada kotak suara suara yang kosong, karena kertas suara pemilihan walikota tercampur dalam kotak suara pemilihan gubernur, bahwa dengan kejadian tersebut rekapitulasi penghitungan suara sempat depending, bahwa mengenai masalah kotak suara yang kosong tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan angka tidak berubah, dokumen lengkap beserta formulir plant, bahwa tidak ada sanggahan, bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut menandatangani berita acara, bahwa tidak ada yang mengisi form keberatan: bahwa kecamatan paralayang yang menang adalah pasangan calon nomor urut meraih suara sebanyak suara dan pemenang kedua pasangan calon nomor urut meraih suara sebanyak suara, bahwa tidak ada pembagian raskin: bahwa saat pemilihan saksi memantau tps, tidak ada ditemukan masalah dan tidak ada laporan, since kendali bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan dikala, bahwajumlah tps kecamatan dikala sebanyak tps, bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus bahwa ada masalah dpt, bahwa angka dalam formulir berbeda, dan hal tersebut dikomunikasikan dengan panas dan saksi: bahwa ada tps yang dihitung ulang dan hasilnya tidak berubah: bahwa ada kertas suara yang dicoblos tembus dihitung ulang, dan kertas suara yang dicoblos tembus tersebut akhirnya dianggap sah,bahwa semua saksi pasangan calon hadir, bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa saksi pasangan calon nomor urut bernama budiman, bahwa yang menang kecamatan dikala adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, dan pemenang kedua pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara: bahwa saksi yang menandatangani berita acara adalah saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bahwa ada kotak suara yang dibuka paksa tps, karena kunci kotak suara tersebut tertukar, namun hal tersebut tidak merubah angka perolehan suara pasangan calon, bahwa saksi yang diberikan berita acara formulir da) adalah saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut karena saksi pasangan calon yang lain sudah tidak ada tempat, bahwa kpu kota manado yang mengangkat pps bukan lurah: bahwa tidak ada laporan mengenai pengangkatan pps oleh lurah: bahwa saksi memantau tps, bahwa tidak masalah tps tersebut, sesak menko bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan wenang: bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus bahwa rekap mulai dilaksanakan pada sore hari, karena menunggu ketua ppk bangun tidur karena ketua ppk dikenal tukang tidur, bahwa ada masalah mengenai dpt karena ada perbedaan mengenai rekap suara pemilihan gubernur dan walikota, bahwa dpt kecamatan wenang sebanyak yang menggunakan hak pilih sebanyak suara sah sebanyak suara tidak sah sebanyak suara, sisa surat suara sebanyak suara, bahwa pada saat rekapnomor urut dan nomor urut bahwa ada sanggahan hanya masalah pelaksanaan rekap yang molor, bahwa maya some (saksi pemohon) adalah mantan ketua ppk yang diberhentikan, karena penyalahgunaan keuangan, dan jabatannya diturunkan menjadi anggota: bahwa masalah pencoblosan dalam surat suara yang dirobek bagian gambar akhirnya disahkan oleh ppk wenang, bahwa tps dan tps bumi beringin ada surat suara yang hilang, kemudian ppk membuka kotak suara untuk dicocokkan, dan akhirnya ditemukan kertas suara yang hilang tersebut, bahwa saksi menuntut untuk diadakan penghitungan ulang fisik kertas suara, yang kemudian dipenuhi untuk hitung ulang fisik kertas suara oleh ppk, yang hasilnya sesuai dengan formulir dan kertas formulir plant, dan kertas suara yang diadakan hilang tersebut tidak terbukti: bahwa ada formulir yang hilang, dan hal tersebut dapat diselesaikan karena formulir tersebut ternyata berada dalam kotak suara pemilihan gubernur, bahwa kertas suara yang color tembus dihitung kembali dengan membuka kotak suara yang akhirnya dianggap sah, dan setelah ada penghitungan ulang perolehan suara tersebut perolehan suara pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut banyak bertambah, bahwa yang menang kecamatan wenang adalah pasangan calon nomor urut dengan memperoleh suara sebanyak suara, dan pemenang kedua adalah nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, bahwa saksi melakukan pemantauan tps dengan anggota ppk lainnya, sedangkan anggota ppk yang lainnya standby kantor, bahwa tps dan tps kelurahan bumi beringin kekurangan kertas suara, namun hal tersebut dapat dipenuhi, bahwa memang benar surat suara baru datang pada tanggal agustus karena kantor ppk berdekatan dengan kantor kpu, nova sondakh bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan wenang: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sesak menko, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pemohon bernama maya some adalah tidak benar mengenai camat yang mengerahkan masa, bahwa kinerja maya some setelah diberhentikan jadi ketua ppk kecamatan wenang adalah hanya datang kantor sebentar kemudian pergi kpu: martin last bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan twinting: bahwa rekapitulasi penghitungan suara kecamatan twinting dilaksanakan pada tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus jam bahwa rekap memakan waktu lama karena saksi pasangan calon ada yang tidak membawa dokumen dan minta depending serta kertas suara dihitung satu persatu karena ada kertas suara ada yang dianggap tidak sah: bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan walikota dipimpin oleh andi khairul tongkang, dan saksi untuk pemilihan gubernur,manadoota manado sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam pemilukada kota manado tahun dan hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut atas nama ir. g.s.v lumentut, ms. dan harley a.b mangindaan, se.msmbahwadan nomor urut bahwa ppk kecamatan menggunakan dpt yang disahkan pada tanggal juli, bahwa ada sanggahan mengenai formulir yang ditempatkan kotak suara pemilihan gubernur namun sudah diselesaikan, bahwa mengenai color tembus, dihitung ulang kembali, yang dicoblos tembus dianggap sah: bahwa setelah penghitungan ulang suara pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut banyak menerima tambahan, bahwa saksi memantau kurang lebih tps, ada masalah tps kelurahan islam mengenai kertas suara yang dicoblos tembus yang tidak disahkan: bahwa dengan masalah tersebut mendapat petunjuk untuk mensahkan kertas suara yang dicoblos tembus: bahwa tidak ada rekomendasi penghitungan suara ulang: bahwa ada perbedaan formulir namun sudah diperbaiki, henti mawengkang bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan mapanget: bahwa rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan mapanget dilaksanakan tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus bahwa jumlah dpt kecamatan mapanget sebanyak yang menggunakan hak pilih sebanyak suara sah sebanyak suara tidak sah sebanyak suara, bahwa tps kecamatan mapanget sebanyak tps dan pps, bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekap adalah saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dpasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara karena ada instruksi dari partai politik: bahwa pada saat rekap panwascam hadir: bahwa pelaksanaan pemilukada kecamatan mapanget berjalan lancar dan aman, bahwa pps menyayangkan kepada ppk kecamatan mapanget yang menjadi saksi pemohon, karena pelaksanaan pemilukada berjalan aman dan lancar: bahwa mengenai mutasi pemilih yang menggunakan formulir tidak ada masalah, bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan dari saksi saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan suara, bahwa ketua ppk mapanget tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, oleh sebab itu ketua ppk mapanget sering berkonsultasi dengan saksi: bahwa saksi mempunyai pengalaman sebagai ketua dan anggota ppk pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden, bahwa ketua ppk mapanget menyiapkan formulir keberatan: bahwa ketika logistik akan dikirimkan ppk mapanget, ketua ppk mapanget mendapat telpon dari kpu untuk siap siap menerima logistik yang akan dikirimkan tersebut, namun ketua ppk mapanget tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing serta menyerahkan kepada pps untuk masalah logistik: bahwa atas sikap ketua ppk mapanget, saksi menegurnya, bahwa penerimaan logistik merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilukada: bahwa ketua ppk kecamatan mapanget tidak mau menerima logistik karena menginginkan pemilu ulang yang merupakan proyek, adriano rauf bahwa saksi adalah mantan asosiasi kepala lingkungan kecamatan twinting, saksi adalah anggota kpps tps kelurahan twinting lingkungan bahwa saksi mendistribusikan formulir kepada nama nama yang tercantum dalam dpt, bahwa pemilih yang diundang ada yang hadir ada yang tidak hadir, bahwa dpt kelurahan twinting sebanyak dpt, bahwa yang menang tps kelurahan twinting adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, pemenang kedua adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, dan pemenang ketiga adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara: bahwa tps kelurahan twinting tidak ada masalah, bahwa semua saksi pasangan calon hadir, bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan semua saksi mendapat formulir bahwa tidak ada instruksi dari lurah maupun camat untuk memilih atau memihak kepada salah satu pasangan calon: i2.5j)kedudukan hukum legal standing) pihak terkait: bahwa pihak terkait adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota manado, sesuai surat keputusan komisi pemilihan umum kota manadopt bahwa komisi pemilihan umum kota manado telah mengeludoidan menetapkan pihak terkait memperoleh suara terbanyak calon terpilih suara. bukti pt bahwa dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh para pemohon keberatan dalam perkara guo,ota manado tahun sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin permohonan para pemohon, selain tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu kota manado, selanjutnya disebut sebagai memohon.keputusan komisi pemilihan umum kota manado sebagaimana disebutkan atas, serta pada bagian lain petit paraaranado tahun sebagaimana diajukan oleh para pemohon mahkamah konstitusi. bahwa pihak terkait akan menanggapi dalil dalil para pemohon secara bersamaan, karena substansi permohonan keduanya dapat dikatakan sama. pihak terkait mencermati bahwa permohonan pemohon nomor php.d viii lebih kompleks dan detail dibandingkan dengan pemohon nomor php.d viii sehingga jawaban pihak terkait terhadap pemohon nomor php.d viii secara mutasi mutans merupakan jawaban pihak terkait terhadap pemohon nomor php.d viii ii.aramanadomanado dan pada bawaslu kota manadonadoarara pemohon (klaim pemohon). dalam penjelasan ini menyatakan bahwa:manado.manado dan meminta untuk mendiskualifikasi pihak terkait (vide petit pemohon):manadorelevan, antara lain: polita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dan bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh memohon, tetapi tiba tibatau setidak tidaknya meminta pemungutan suara ulang: selanjutnya para pemohon meminta agar pihak terkait dinomor pada pokoknya menerangkan tentang tentang legalitas penyelenggara pemilukadalegalitas memohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai penyelenggara pemilukada kota manado yang sah dan berkompeten. dengan loyalitasnya tersebut, maka produk hukum memohon dengan sendirinya adalah sah. tentang daftar pemilih tetap yang bermasalah adalah hal yang umum dan tidak sepatutnya dijadikan dalil permohonan pemohon sebagaimana dijelaskan dalam polita pihak terkait dapat memberikan tanggapan bahwa persoalan dpt adalah persoalan nasional. mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya juga memberikan pertimbangan mahkamah bahwa persoalan dpt bukan hanya problem local dalam pemilukada, namun sudah menjadi problem nasional, akibat belum ada acuan baku terhadap jumlah penduduk. dengan demikian dalil pemohon tentang perihal diatas tidak relevan untuk dibawa persidangan mahkamah konstitusi, sehingga harus dikesampingkan.adalah hal yang mustahil dilakukan sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon dalam polita pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut: bahwa selaku sekretaris daerah kota manado, pihak terkait sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, bahwa iapun itu benar, good non, hak terkait tidak tahu dan sama sekali tidak ada kaitannya, apabila ada pihak pihak, baik pejabat maupun pns yang melakukan mobilisasi pns dan guru guru untuk mendukung pihak terkait. bahwa lebih lanjut lagi tidak lah mungkin dan tidak masuk akal untuk seorang sekretaris kota manado dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan mobilisasi pns dan guru guru. bahwa pihak terkait akan menghadirkan saksi saksi yang relevan dan dituduh oleh pemohon melakukan mobilisasi pns nanti depan persidangan. tentang kampanye pada masa tenang dengan menggunaan fasilitas negara adalah dalil yang mengada ada dan dipaksakan sebagaimana yang dituangkan dalam polita permohonan pemohon pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut: bahwa kembali pihak terkait membantah secara tegas dalil dalil dari pemohon yang mendalilkan bahwa pihak terkait melakukan kampanye pada masa tenang dengan menggunakan fasilitas negara. pihak terkait keberatan atas dalil tersebut yang sangat memojokkan dan menyudutkan pihak terkait, dikarenakan pihak terkait adalah sekretaris kota. bahwa dalil tersebut sengaja diciptakan sendiri oleh pemohon dan mencoba untuk menghubungkan antara jabatan pihakmanado telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah kota manadotentang legalitas penyelenggara pemilukada: terkait dengan dengan sarana dan prasina yang ada sehingga seolah olah benar adanya pihak terkait menggunakan saran dan prasarana yang ada. bahwa jika adapun bukti yang diajukan oleh pemohon tidaklah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya pihak terkait menyangsikan bukti bukti dari pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait melakukan kampanye pada masa tenang, pihak terkait menyakinkan bahwa bukti bukti tersebut diciptakan sendiri guna mendukung dalil dalil pemohon. atas dasar permasalahan tersebut pihak terkait akan mengajukan saksi saksi yang relevan dan kompeten guna membantah semua dalil dalil pemohon. tentang dalil pemohon dalam polita nomor pada pokoknya menerangkan tentang tentang undangan formulir pihak terkait tidak menanggapi dalil dalil pemohon tersebut karena menjadi domain memohon kpu kota manado untuk menanggapinya. namun demikian, pihak terkait menjadi saksi hidup, bahwa tidak ada permasalahan yang serius dalam persoalan undangan atau formulir sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan. tidak mungkin mobil pasangan calon nomor urut mengangkut mendistribusikan logistik pemilukada kota manado tahun sebagaimana dituangkan dalam polita permohonan pemohonsecara tegas membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait ikut dalam mengangkut mendistribusikan logistik pemilukada kota manado tahun bahwa pihak terkait menyangsikan bukti bukti dari pemohon yang menyatakan hal tersebut atas, hal tersebut sangat tidak beralasan dan mengada ada dikarenakan bagaimana mungkin dan bagaimana bisa saksi pemohon mengetahui bahwa itu adalah mobil dari pihak terkait, jika memang benar saksi menyatakan hal tersebut dapat pastikan bahwa itu adalah bohong belakdalil pemohon dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnyrmohonan tersebut, karena sangat mengada ada dan jauh dari fakta yang sebenarnya. tidak mungkin adanya kampanye hitam black campaign) atas diri pemohon dengan menggunakan isu sara sebagaimana disebutkadengan tegas bahwa pihak terkait melakukan kampanye hitam black campaign) sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pemohon. pemohon tidak memiliki cukup bukti dalam mendalilkan tuduhan tersebut, dan oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim dapat melihat bahwa dalil tersebut sepenuhnya adalah dalil yang mengada ada dan diciptakan oleh pemohon guna mendukung dalil dalil pemohon. bahwa pihak terkait tersinggung dengan dalil pemohon dikarenakan sebagai orang yang beragama selalu menghargai dengan adanya perbedaan keyakinan antara umat beragama. dan oleh karenanya, tidaklah mungkin bagi pihak terkait melemparkan isu isu sara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa pihak terkait selama mengemban jabatan sebagai sekretaris kota selalu menjaga keharmonisan umat beragama kota manado mana hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi pihak terkait untuk melaksanakannypolitisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang dibiayai dari apbn dan apbd sebagaimana dalil pemohon dalam polita nomor adalah mengada adasecara tegas seluruhnya dalil pemohon tersebut atas tuduhan politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang dibiayai dari apbn dan apbd. pemohon mencoba menyangkut t terkait dengan dalil tersebut atas, oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim dapat melihat bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada ada dan tidak masuk akal yang digunakan oleh pemohon guna menghambat proses demokrasi dalam pemilu wakil daerah kota manado tahun bahwa pihak terkait sepenuhnya menyangkal dalil pemohon tersebut dikarenakan bahwa dalil tersebut terlihat secara jalan menunjukkan intimidasi dan ketidaksenangan pemohon terhadap pihak terkait dalam proses pemilukada tahun sehingga pemohon mencoba untuk menciptakan sendiri fakta fakta dan kejadian, kemudian menghubung hubungkan dengan para terkaittentang penggelembungan suara adalah hal yang tidak masuk akal terjadi sebagaimana didalilkan pemohon dalam politanggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.pihak terkait sangat berkeberatan akan tuduhan pemohon yang telah melakukan kolaborasi dengan memohon, tuduhan tersebut tidak mendasar dan sangat mengada ada, bagaimana bisa aparatur negara (dalam hal ini kpu kota manado) dapat ajak kolaborasi oleh pihak terkait, sungguh jauh dari fakta fakta yang ada. oleh karenanya mohon majelis hakim menyatakan dalil pemohon dikesampingkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterimaharus dikesampingkan. tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah hal yang mustahil terjadi sebagaimana didalilkan pemoholanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. berdasarkan prinsip kehati hatiandalil pemohon tidak masuk akal dan mengada ada yang semata mata hanya menunjukkan ketidaksenangan pemohon terhadap keputusan hasil pemilukada kota manado yang secara sah dan sempurna telah dimenangkan oleh pihak terkait. dan oleh karenanya mohon majelis hakim menyatakan dalil pemohon dikesampingkan atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa dengan mempertimbangkan dalil dalil pangkalan pihak terkaitiv. petit bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dijelaskan secara komprehensifu kepala daerah pada calon walikota dan wakil walikota manado tahun sesuai dengan register perkara nomor php.d viii dan nomor php.d vii1 mahkamah konstitusi.kan hukum menolak permohonan keberatan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakan sah dan mengikat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada pada calon walikota dan wakil walikota manado yang tetapkan oleh memohon yang dituangkan dalam berita acara nomor b.a kpu mdo viii menyatakan sah dan mengikat penetapan kpu kota manado nomor tahun juncto berita acara nomor b.a kpu mdo vii1menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil pemilukada kota manadodisahkan depan persidangan pada tanggal agustus sebagai berikut: bukti ptpt fotokopi surat nomor lt. bkd tertanggal juni perihal pengunduran diri sdr. g.s. vicky lumentut dari jabatannya sebagai sekretaris daerah kota manado. bukti pt bukti money politic yang dilakukan pasangan nomor bukti pt bukti surat kabar tribun borneo yang memberitakan bahwa pasangan nomor melakukan money politic. bukti pt pernyataan sikap pps kecamatan mapanget kota manado, pada pertemuan pps kecamatan mapanget, jumat agustus bukti pt fotokopi keputusan walikota manadotanggal agustus menerangkan sebagai berikut: franky mawengkang bahwa saksi adalah kepala bidang seorangla adipura yang keempat kalinya, selain itu juga membicarakan masalah mengenai bagaimana pemilu: bahwa saksi mengundang lurah dan camat se kota manado, bawa dalam pertemuan tersebut vicky lumentut tidak hadir, bahwa para kepala lingkungan tidak hadir, arnold kelas,emilukada, bahwa piala adipura tiba kota manado sekitar tanggal juni bahwa diadakan kirab keliling kota manado, bahwa dalam pertemuan awal membicarakan verifikasi awal untuk pemberian piala adipura:harold lumapow: bahwa guru guru tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan:albert wayang bahwa saksi adalah penasehat rukun atau paguyuban, bahwa pada hari minggu tanggal agustus paguyuban mengadakan rekreasi moksa, bahwa acara rekreasi diisi dengan kegiatan ibadah, permainan bola, permainan domino dan acara bernyanyi bersama, bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk silaturahmi antar rukun: baha, jika pada hari pemilihan pilihlajackson ruasemilukada kecamatan wenang,petugas kebersihan sebanyak orang: bahwa pembagian sembako tidak terkait dengan pemilukada dan tidak untuk mendukung pasangan salah satu calon: bahwa pembagian raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa tidak ada instruksi untuk mendukung pasangan salah satu calon: bahwa tidak ada pembagian atribut: bahwa pada tanggal juli hari ulang tahun kota manado, sembako diberikan secara simbolis, bahwa menjelang hari pemilihan tingkat kelurahan diadakan pertemuan untuk persiapan logistik pemilukada:: bahwa saksi tidak pernah memutari lurah: bahwa pada tanggal juni dan tanggal juni ada pembagian gajah kantor kecamatan, bahwa pada tanggal juni tanggal juni dan tanggal juni menerima tunjangan tambahan penghasilan yang dananya dari apbd, danny lumayan bahwa saksi adalah sekretaris kecamatan mapanget: bahwa pemberian raskin berdasarkan data dari bps dan berdasarkan surat walikota manado nomor tahun bahwa beras seharga rp., bahwa tidak ada pns kecamatan mapanget diinstruksikan untukdrs. zulkarnain damanik, mm.: umur tahun: pekerjaan bupati kabupaten simalungun periode alamat jalan asahan huta bangun, kecamatan gunung malala, kabupaten simalungun, nama pariaman saragih, sh.: umur tahun: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan randu nomor kelurahan kelapa dua, kecamatan ciracas, jakarta timuvokat pada law office fadilah putri lubis partners, beralamat kantor jalan bakti aperta ujung, perumahan lydia garden ii, nomor medan, sumatera utara, dan juga berdasarkan surat kuasa khusdan fahri pertama, sh., kesemuanya advokat dan penasehat hukum pada taufik bahari associates, beralamat kantor gedung griya ros lantai jalan kh. abdullah syafii nomor lapangan ros, casablanca, tebet, bertindak untuk dan atas nama pemohon:sll. memohon:samping itu masih banyak nama nama para pemilih yang menerima uang dari pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. antara lain: talisman mana, pada tps nagori manik dataran, kecamatan damanik, kabupaten simalungun, menerima uang sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) pada tanggal agustus pukul wib. henry afrika panjaitan, telah menerima uang sebesar rp. , (lima belas ribu rupiah) pada tanggal agustus rusli mulia hasibuan, membagi bagikan uang kepada para pemilih sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) orang nagori barong ulu mariah pada tanggal agustus pukul s.d wib. henri silalahi, mendengar pembicaraan adanya pembagian uang yang diberikan oleh erna br. simanjuntak alias butt selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. kepada barito mana tps manik sambong. eben ever saragih, menerima uang rp. (lima bebas ribu rupiah) bari j.u. purba, selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. pada tanggal agustus pukul wib, bertempat disediakan robert purba. ruslan affandiwib. handokos.d wib, bertempat nagori barong ulu mariah. bahru saragih, menerima laporan tentang adanya pembagian uang yang diterima oleh warga masyarakat dan menindaklanjutinya dengan membuat laporan panwaslukada kabupaten simalungun, pada hari jumat tanggal september tidak hanya itu, terdapat juga indikasi penggelembungan suara pasangan calon nomor urut dr. j.r saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut nur, melalui samsiadi selaku ketua pps nagori bandar tinggi kecamatan bandar masalah, yang meminta dan mengambil formulir c6e kwk yang masih kosong sejumlah (delapan) lembar dari ketua kpps vii nagori bandar tinggi kecamatan bandar masalah yang bernama suparno pada tanggal agustus pukul wib bertempat kediaman super demikian juga dengan pembagian sembako seperti beras, minyak makan, susu, gula dan lain sebagainya sebanyak paket pada hari dan tanggal pemungutan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. nagori dolok marinir kecamatan dolok batu anggur, telah mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. adanya pernyatadan tanggal pemungutan dan penghitungan suara yang menyatakan: "yang layak menjadi bupati simalungun adalah dr. j.r. saragih, sh. mm. merupakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh panas pemilukada yang notabene adalah juga penyelenggara pengalihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten simalungun tahun berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, selain itu, adanya pertemuan antara orang pangulu kepala desa) dengan tim kampanye pasangan calon nomor urut j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. untuk memenangkan pasangan calon nomor urut j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh., merupakan fakta yang factual tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten simalungun tahun yang tentu saja berdampak kepada jumlah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, panas pemilukada kabupaten simalungun dan pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis tersebut seyogianya adalah merupakan pencederaan terhadap prinsip prinsip demokrasi.. bahwa oleh karena memohon dan juga pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis terhadap peraturan perundang undangan,dan menerima permohonan keberatan pemohon guo untuk seluruhnya. menyatakan tidak sahnyatakan batal demi hukumatau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan dan memenuhi prinsip prinsip demokrasiseptember sebagai berikut: bukti psurat pernyataan ppk kecamatan dolok batu anggar bertanggal juli tanda bukti penerimaan laporansyamsul pd.abdul khalid. bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kada sim hari selasa tanggal agustus pukul wib atas nama pelapor sofyan lubis, beserta surat pernyataan yang dibuat oleh bulanerah terima barang bukti uang sebesar rp. (lima belas ribu rupiah)suryhartono dan purnomurat pernyataan dan serah terima barang bukti yang dibuat oleh sri wahyuniumba,ini,ardi tertanggal agustus bukti prwansyahkhwan hakim tertanggal agustus bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor vii panwascam p.bdr hari rabu,ridwan tertanggal agustus berita acara klarifikasiardiikhwan hakimhenry afrika panjaitanbahru saragih atas dugaan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut surat pernyataan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh suparno tertanggal agustus tentang adanya permintaan dari samsiadi, sos. selaku ketua kpps bandar tinggi untuk meminta dan mengambil formulir c6 kwk yang masih kosong, beserta surat pemberitahuan dan kartu pemilih. bukti p surat pernyataan keberatan atas terjadinya money politic kecamatan silimakuta kabupaten simalungun oleh dr. birma saragih tertanggal agustus beserta lampiran nama nama masyarakat yang keberatan atas tindakan money politic tersebut. bukti p surat pernyataan atas nama sahkan sinagapagar besi, ujung padang. bukti p surat pernyataan atas nama warden sinagaerumnas tiga dolok, kecamatan dolok pangaribuan. bukti p surat pernyataan atas nama endang kurniadisn tinjauan, sayuran tinggi, kecamatan ujung padang. bukti surat pernyataan atas nama rudi siregardolok marjawan. bukti surat pernyataan atas nama alauddin tanjungbimbingan kecamatan tanah jawa. bukti surat pernyataan atas nama ludiantoni manikpematang damanik kecamatan pematang damanik. bukti surat pernyataan atas nama muhammad salim,ngga batu kecamatan hatonduhan. bukti surat pernyataan atas nama rolykelurahan haranggaol kecamatan haranggaol horison. bukti surat pernyataan atas nama kaisarjawa alias nagori mancur kecamatan huta bayu raja. bukti surat pernyataan atas nama ir. tumidadesa sidorejo nagori mekar rejo kecamatan besar alias. bukti surat pernyataan atas nama main tertanggal agustus tentang pembagian uang sebesartentang objek permohonan keberatan pemohon bahwa objek keberatan pemohon adalahp 1j juncto keputusankut besi nagori siborg kecamatan pematang silimahuta. bukti surat pernyataan atas nama tepian taufanemplasemen serbelawan kecamatan dolok merangin. bukti surat pernyataan atas nama muhammad ihsan tertanggal september tentang pertemuan tim pemenangan jr nur wisma tama pematangsiantar untuk mendata nama calon pemilih dengan maksud membagi uang agar memilihnurani. bukti surat pernyataan atas nama pinem, berserta daftar nama penerimanya. bukti surat pernyataan atas nama ngatijlink. sinaksak, kecamatan tarian dolok. bukti surat pernyataan atas nama samikarang anyar, kecamatan gunung alias. bukti surat pernyataan atas nama final sireg, nagori manik dataran kecamatan damanik. bukti surat pernyataan atas nama sugiantbandar jambu. bukti surat pernyataan atas nama edy saputra tertanggal agustus tentang penerimaan uang dan sembako sebesar rp. (empat puluh limausun emplasemen dolok merangin kecamatan dolok batu anggar. bukti p surat pernyataan atas nama gundik sitorusbandar selamat, pagar besi, kecamatan ujung padang. bukti surat pernyataan atas nama alfiaii bandar jambu. bukti surat pernyataan atas nama darul abdillahesa aman sari, kecamatan serbelawan. bukti surat pernyataan atas nama jimmy ariskdian romanssuhartono, se.asar naga jaya, kecamatan bandar haluan. bukti surat pernyataan atas nama wagon marah dan also sidabutarnagori manik dataran, kecamatan damanik. bukti surat pernyataan atas nama iwan sidabutp surat pernyataan atas nama ade putra santrisurat pernyataan atas nama barito mana tertanggal agustus tentangp surat pernyataan atas nama henry silalahi tertanggal agustus tentang adanyasurat pernyataan atas nama rusli mulia hasibuanbarong ulu mariah bukti surat pernyataan atas nama eben ever saraitiga tunggu, kecamatan purba. bukti surat pernyataan atas nama ruslan affandinagori sido tani kecamatan bandarhandoko alias kokobarong ulu mariahbukti p surat pernyataan atas nama talisman mansurat undangan klarifikasi bawaslu kabupaten simalungunhendra sinagaaffairsmadani damanikri wahyuni dan sdr. wan syafilispianini dan sdr. amri. surat surat lainnyapjanggalan kejanggalan syarat administrasi calon bupati simalungun atas nama dr. joins saragih, sh., mm. bukti p surat dewan pimpinan pusat lembaga pengawasan dan kepeloporan aset negara lepaskan) nomor dpp lepaskan viii tanggal agustus kepada ketua bawaslu kabupaten simalungun perihal laporan tentang adanya pemberitaan media massa tanggal agustus dengan judul ingin program agenda perubahan segera terwujud pangulu kabupaten simalungun menyatakan bergabung dengan tim jr nur . bukti surat nomor tp kmh z m viii tanggal agustus perihal pengaduan laporan pelanggaran kepada ketua bawaslu kabupaten simalungun oeh tim pemenangan karomah drs. h.t. zulkarnain damanik, dan pariaman saragih, sh. bukti p surat laporan kinerja bawaslu kabupaten simalungun pada tahapan dan proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati simalungun periode tanggal september oleh madani damanik (warga masyarakat lambung merah). bukti surat dewan pimpinan cabang lsm independent brigade nusantara koda siantar kabupaten simalungun nomor dpc lsm ibn ps sim ix tanggal september perihal pernyataan keberatan dan protes atas tindakan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun periode dr. jr. saragih, sh., mm., dan hj. purity damanik, sh.) bukti surat tim pemenangan karomah kecamatan tarian dolok drs. zulkarnain damanik mm., dan pariaman saragih sh., calon bupati dan wakil bupati simalungun periode tanggal agustus perihal laporan money politic tps kelurahan sinaksak oleh seorang relawan calon bupati dan wakil bupati simalungun nomor urut dr. jr. saragih dan hj. purity damanik sh. bukti suratmalungun tingkat kabupaten simalungun model db1 kwk.kpu) tanggal agustus berikut laporannya. daftar nama penerima uang money politic) bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur desa margo mulia kecamatan gunung malala. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur desa dolok malala kecamatan gunung malala. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur tps tps tps dan tps nagori sedotan kecamatan bandar. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur tps nagori serbelawanbarong ulu mariah tengah. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori sidang kecamatan panel. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori bah bolon tengah kecamatan pane. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori anggur leto kecamatan panel. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori simpang raya darma kecamatan panel. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori semantik iii kecamatan pematang damanik. bukti daftar nama penerima uang dari tim pasangan nomor urut nur nagori sitalasari kecamatan siantar. bukti penggelembungan surat dukungan terhadap pasangan calon perseorangan bukti berita acara verifikasi dan rekapitulasi tahapdolok batu anggar model pkk kpu) tertanggal juni bukti 94a surat panitia pemilihan kecamatan dolok batu anggar nomor ppk dbndolok batu anggematang bandar model pkk kpu) tertanggal juni bukti 95a surat panitia pemilihan kecamatan pematang bandarpematang bandhuta bayu raja model pkk kpu) tertanggal juni bukti 96a surat panitia pemilihan kecamatan huta bayu rajabahwa berdasarkan ketentumaka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili.nomor urut yang telah ditetapkan oleh memohon berdasarkan:p 4j. bahwa berdasarkan ketentuan huruf pmk nomor tahun para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan dukungan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko dari kecamatan hutabayu rajaraya kahaan model pkk kpu) tertanggal juni bukti 97a surat panitia pemilihan kecamatan raya kahaanraya kahaan. kliping koran bukti harian orbit dengan judul pemilukada simalungun menghitung hari, masyarakat bongkar kasus zulkarnain damanik, ritual darah babi dan kumpul kebo , senin tanggal agustus halaman bukti harian metro siantar, jumat tanggal april dengan judul hakase smpn jakarta , pada halaman bukti p harian metro siantar, selasa tanggal juni dengan judul panas: pembagian tugas kpu tak jelas, pemilukada simalungun terancam ditunda , halaman bukti harian metro siantar, jumat tanggal juli dengan judul proses kpu banyak langgar aturan , halaman bukti p harian metro siantar, jumat tanggal agustus dengan judul helikopter terbang saat kampanye damai, karomah suka protes , halaman bukti harian metro siantar, sabtu tanggal agustus dengan judul kpu lakukan tiga pelanggaran berat , halaman bukti p harian metro siantar, senin tanggal agustus dengan judul panas dituntut tegas, terkait pelanggaran berat kpu , halaman bukti p harian metro siantar, senin tanggal agustus dengan judul zulkarnain bantah pernah dimandikan darah babi , halaman bukti harian metro siantar, rabu tanggal agustus dengan judul terkait zulkarnain laporkan media, polisi masih kumpulkan bukti , halaman bukti p harian jam, sabtu tanggal agustus dengan judul panas proses pengaduan money politic', halaman bukti harian metro siantar, rabu tanggal september dengan judul syahmidun diadukan saksi pelapor , halaman bukti harian orbit, kamis tanggal juni dengan judul diterpa ijazah palsu dan korupsi rp. bupati simalungun incumbent, jangan dipilih , halaman dan lampiran laporan masyarakat bukti lampiran nama nama masyarakat kecamatan haranggaoldolok batu anggsianterita acara klarifikasi, tentang berita acara klarifikasi tanggal september atas nama irwansyah terkait dugaan money politic. laporan dan pengaduan bukti surat drs. h.t. zulkarnain damanik, mm. tanggal agustus perihal laporan dan pengaduan kepada bapak kepala kepolisian resor simalungun. foto dokumentasi bukti foto daging, salah seorang tim pemenangan pasangan calon nomor urut dr. jr. saragih dan purity damanik, sh. bukti foto gino dan milan, tim pemenangan pasangan calon nomor urut dr. jr. saragih dan purity damanik, sh., ketika akan membagikan uang kepada masyarakat, pada hari rabu tanggal agustus bukti p foto jumrah, masyarakat yang menerima uang, pada hari rabu tanggal agustus pukul wib., bertempat kediaman bukti p foto milan, masyarakat yang menerima dan membagikan uang pada hari rabu tanggal agustus pukul wib, bertempat disediakan bukti foto suryani, salah seorang tim pemenangan pasangan calon nomor urut dr. jr. saragih dan purity damanik, sh., sedang membagi bagikan uang sambil mendata rumah suryani gang melur kelurahan sinaksak kecamatan tarian pada tanggal agustus pukul wib. vcd rekaman audio! video bukti rekaman audio video suryani bicara dengan zainal arifin rumah zainal arifin lorong vii gang melati sinaksak kec. tarian dolok pada tanggal agustus pukul wib., yang isinya pada intinya dilakukannya pendataan warga masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut nur, dengan mengiringi bila ada tim pasangan calon lain memberikan uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) maka tim pasangan calon nomor urut jr nur sanggup member uang rp. (seratus ribu rupiahyang menerangkan sebagai berikut: albert damanik bahwa saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa saksi adalah koordinator pembekalan untuk para saksi: bahwa kpu tidak bekerja secara independent dengan menggelembungkan dukungan pasangan calon nomor urut dan nomor urut dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari ppk huta bayu raja dan dari panwascam huta bayu raja, bahwa ppk mengatakan kepada saksi bahwa kpu memaksa ppk untuk menggelembungkan dukungan pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa saksi meminta ppk untuk berhubungan dengan panas kabupaten, dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah koordinasi dan tidak mungkin ditindaklanjuti, bahwa saksi meminta mereka untuk melapor bawaslu, bahwa pasangan calon perseorangan ada pasangan yaitu pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bahwa saksi sudah memberikan data data mengenai penggelembungan tersebut kepada bawaslu, bahwa bawaslu sudah datang simalungun, dengan panas untuk melakukan penelitian lapangan: bahwa saksi diminta bersabar oleh bawaslu mengenai hasil penelitian lapangan, karena masih menunggu dari bawaslu, bahwa saksi mendapakan informasi penggelembungan dukungan satu hari sebelum penetapan pasangan calon, bahwa penggelembungan dukungan terjadi empat kecamatan yaitu kecamatan dolok batu anggar sebanyak dukungan, kecamatan raya kahaan sebanyak dukungan, kecamatan bandar sebanyak dukungan dan kecamatan huta bayu raja sebanyak dukungan, bahwa penggelembungan dukungan empat kecamatan tersebut untuk pasangan calon nomor urut dan untuk pasangan calon nomor urut saksi belum menjumlahkan: saksi menerangkan bahwa penggelembungan calon independent didasari dari hitungan saksi sendiri dibandingkan dengan data dari ppk dan kpu, ruslan affandi bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut sebagai koordinator nagori (desa) sido tani, kecamatan bandar, bahwa saksi memang benar menerima dana sebesar juta rupiah dari mustafa siborg ketua tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa dana tersebut digunakan untuk operasional tim dan untuk honor relawan, bahwa saksi membagi bagikan uang tersebut kepada para relawan, masing masing sebanyak rp. karena saksi tidak tega maka saksi menambah uang tersebut dengan beras masing masing sebanyak kepada para anggota tim. nurani: bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut nagori pematang dolok kahaan, saksi menerima uang sebesar ribu rupiah untuk para relawan sebanyak anggota tim, masing masing mendapat ribu rupiah: rusli mulia hasibuan saksi adalah anggota tim sukses pasangan calon nomor urut sebagai saksi tps desa barong ulu mariah, saksi menerima uang dari sekretaris kecamatan sebesar juta rupiah untuk dibagikan kepada orang relawan, satu orang relawan mendapat sepuluh ribu rupiah: handoko bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa keterangan saksi sama dengan saksi rusli mulia hasibuan, bahwa saksi ikut membagi bagikan uang kepada relawan, mhd. ihsan saksi adalah anggota tim sukses pasangan calon nomor urut kecamatan dolok batu anggar, sebagai saksi tps nagori serbelawan. saksi menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh ketua tim sukses, saluran untuk mencari massa untuk mendukung pasangan calon nomor urut saksi mendapatkan orang massa dan dijanjikan ribu per orang jika memilih pasangan calon nomor urut ir. priantono hadi wibowo saksi adalah ketua ppk dolok batu anggar. bahwa saksi lupa mengenai jumlah dpt, yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, bahwa pasangan calon nomor urut yang menang kecamatan dolok anggar dan pasangan calon nomor urut menjadi pemeran kedua, bahwa ada penggelembungan dukungan pasangan calon independen. bahwa seharusnya calon perseorangan tidak masuk, namun ada perintah dari kpu untuk menggelembungkan pasangan calon independen yang tidak boleh kurang dari bahwa saksi melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen. bahwa saksi mendapat perintah dari anggota kpu kabupaten simalungun untuk meloloskan pasangan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko pasangan calon nomor urut bahwa dukungan untuk pasangan calon nomor urut setelah diverifikasi sebanyak dukungan, bahwa ada perintah dari kpu untuk merubah jumlah dukungan hasil verifikasi untuk pasangan calon independen tersebut menjadi dukungan, bahwa kpu simalungun yang memerintahkan untuk merubah jumlah dukungan untuk pasangan calon independen bernama jhon alden dan turnir, bahwa pada tanggal juni terjadi perombakan daftar dukungan calon independen dengan alasan karena salah penghitungan dan atas permintaan dari kpu, bahwa jumlah dukungan awal untuk calon independen adalah sebanyak setelah diverifikasi menjadi dukungan, kemudian setelah mendapat perintah dari kpu dirubah menjadi dukungan: bahwa saksi sudah melapor panas kecamatan, namun dijawab bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, sukiman, saksi adalah ketua ppk kecamatan pematang bandar. bahwa jumlah dukungan pasangan calon independen pasangan calon nomor urut sebanyak dukungan, dan setelah diverifikasi menjadi dukungan, bahwa saksi diperintahkan oleh salah satu anggota kpu bernama sdr. turnir pada tanggal juni untuk memperbaiki daftar dukungan hasil verifikasi tersebut: saksi diperintahkan untuk segera datang simalungun pada hari yang sama untuk memperbaiki hasil verifikasi tersebut, bahwa saksi didatangi oleh tim pasangan calon nomor urut dengan membawa surat yang sudah ditandatangani oleh anggota ppk: bahwa dalam surat tersebut dukungan untuk pasangan calon nomor urut berubah dari menjadi dukungan, bahwa pada akhirnya saksi menandatangani surat hasil verifikasi jumlah dukungan untuk pasangan calon independen pasangan calon nomor urut yang jumlahnya sudah berubah tersebut, karena saksi merasa itu adalah perintah dari atasan saksi yaitu ketua kpu, seri bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan dolok batu anggar, bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ir. priantono hadi wibowo, bahwa saksi ikut menandatangani hasil verifikasi jumlah dukungan untuk pasangan calon independen yang sudah dirubah: ngatijo bahwa saksi menerima uang ribu rupiah dan disuruh mencoblos pasangan calon nomor urut oleh ibu suryani tim sukses nomor urut bahwa saksi mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi menerima uang pada tanggal agustus endang kurniadi saksi menerima uang ribu rupiah dari tim sukses pasangan calon nomor urut bernama bagi saksi menerima uang rumah saksi dusun sayur matinggi. saksi bersama istrinya menerima uang tanggal agustus saksi mencoblos pasangan calon nomor urut sahkan sinaga saksi menerima uang ribu rupiah pada tanggal agustus pukul dari wagon tim sukses pasangan calon nomor urut saksi diperintahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut eka hendra bahwa saksi adalah camat tarian dolok. bahwa pada tanggal agustus saksi ditelepon salah satu warga bahwa ada pembagian uang rumah ibu suryani. saksi menghubungi panas kecamatan tarian dolok, ternyata panas sedang rapat kabupaten. saksi mendatangi lokasi dan bertemu ibu suryani. dan saksi bertanya kepada ibu suryani ada kegiatan apa dirumahnya?, ibu suryani mengatakan bahwa dia menerima perintah untuk membagikan uang kepada tim relawan pemenangan pasangan calon nomor urut untuk orang, dan dari orang tersebut tiga orang mengembalikan uang yang diberikan karena takut, bahwa ibu suryani menyerahkan daftar nama sebanyak orang yang menerima uang, bahwa dalam daftar nama tersebut terdapat nama, nomor ktp, dan dpt, bahwa setelah panas datang, saksi mempersilahkan panas untuk menginvestigasi kejadian tersebut, bahwa atas kejadian tersebut saksi dipanggil oleh panas untuk dimintai keterangan sebagai saksi: bahru saragih saksi adalah koordinator kecamatan pematang bandar untuk pemenangan pasangan calon nomor urut saksi menerima laporan dari warga bahwa telah menerima uang dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut dan warga tersebut siap membuat surat pernyataan, bahwa hal tersebut telah dilaporkan panas kecamatan, namun prosesnya bertele tele, bahwsaksi juga telah melaporkannya kepada panas kabupaten. bahwasaksi diintimidasi oleh lurah arifin damanik yang mengancam saksi. saksi akhirnya meminta perlindungan polres simalungun. bahwa saksi mengembuskan surat perlindungan kepada mabes polri, mahkamah konstitusi dan komnas ham: bahwa ada ancaman terhadap isteri yang menjadi saksi mk, yaitu dengan mengatakan bahwa suaminya dipanggil polisi: amri saragih bahwa saksi adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut kecamatan gunung malala: saksi menerangkan tentang pola money politic yang dilakukan pasangan calon nomor urut dengan cara membagikan uang sebesar ribu rupiah kepada warga, bahwa ada dua orang pematang gaming yang mau memberikan keterangan bawaslu terhadap money politic: bahwa ada satu orang dolok malala yang tidak berani untuk menjadi saksi karena merasa terancam keselamatannya. bahwa saksi menemukan database yang diperoleh dari usaha fotokopi yang mengungkapkan data data tentang pembagian uang sebesar ribu rupiah oleh pasangan calon nomor urut bahwa dalam dalam data data tersebut tertulis dalam tps ada tim pasangan calon nomor urut terdapat sebanyak tim, bahwa saksi mengecek lapangan dan menemukan dari tim tersebut menerima uang sebesar rp. dan ketika diminta menjadi saksi mereka tidak bersedia, saksi meragukan independensi bawaslu karena bawaslu mengembuskan surat panggilan untuk menjadi saksi tim pasangan calon nomor urut bahwa dengan surat panggilan untuk menjadi saksi yang dihembuskan kepada pasangan calon nomor urut tersebut, tim sukses pasangan calon nomor urut yanto, mengintimidasi salah satu saksi yaitu dengan mengatakan, hati hati dengan sosok jr, karena adalah tentara dan banyak intelijennya, abdul khalid khan bahwa saksi adalah ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa ada money politic pada pemilukada kabupaten simalungun, bahwa saksi mendapatkan laporan dari para anggota tim: bahwa bentuk dari politik uang adalah pemberian uang dengan kisaran ribu rupiah, ribu rupiah, ribu rupiah, dan seratus ribu rupiah serta pemberian sembako, bahwa pemberian sembako berupa minyak goreng, susu, gula, dan beras, bahwa saksi menemukan praktik politik uang tersebut perkebunan karet bridgestone wilayah kecamatan tempat saksi tinggal kecamatan dolok batu anggar), dan menurut laporan ada tiga ribu paket sembako yang dibagi bagikan masyarakat yang ada perkebunan, bahwa saksi telah melaporkannya panas kabupaten setelah pemilukada. bahwa sembako tidak diserahkan panas, hanya barang bukti berupa uang yang diserahkan panas, bahwa ada black campaign terhadap pasangan calon nomor urut surat kabar orbit dengan judul berita zulkarnain damanik dimandikan darah babi, dan hal tersebut sudah saksi laporkan panas dan polres simalungun namun hingga kini belum ada tindak lanjut, bahwa ada pelanggaran pada minggu tenang yaitu pada tanggal tanggal agustus ada helikopter milik pasangan calon nomor urut terbang rendah yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara, hal tersebut terjadi tps tempat saksi tinggal, hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon sebagai pemohonkeberatan guo. tentanglah ditetapkan oleh memohon pada hari senin tanggal agustusjunctop 2j, dan sesuai dengan ketentuanadalah pada hari selasa agustus rabu september dan kamis september bahwa permohonan keberatan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, yaitu rabu september sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menerima permohonan keberatan pemohon guo. buyung tanjung bahwa saksi adalah ketua pps nagori lambung merah kecamatan siantar: bahwa saksi melihat bagaimana cara tim sukses pasangan calon nomor urut merekrut masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi mendapat laporan dari ketua kpps dan anggotanya tps bahwasannya tps telah terjadi pembagian uang, bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut pangulu atau kepala desa, bahwa pada tanggal agustus saksi melihat langsung dan mendengar ada helikopter milik nur melewati daerah saksi, bahwa pada tanggal agustus saksi pulang dari sekretariat pps dan menerima laporan dari istri saksi bahwa nama saksi dicatat sebuah buku tulis dan dijanjikan uang, salman alfarids lubis bahwa pada tanggal agustus telah datang rumah saksi tim pemenangan nomor urut yang membawa foto calon nomor urut dan belakang foto itu tertulis bapak zulkarnain damanik disiram darah babi dan juga surat kabar orbit pada tanggal agustus memuat berita tentang zulkarnain damanik disiram darah babi, bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut panas dan tidak mengetahui adanya tindak lanjut dari laporan tersebut, bahwa saksi melihat ada helikopter terbang rendah dan berputar putar yang mengganggu jalannya pemilihan: madani damanik bahwa saksi adalah koordinator pemenangan calon nomor urut bahwa pada tanggal agustus pukul wib terjadi money politic dan dengan kejadian tersebut saksi bersama warga lain mengadakan monitoring: bahwa hampir seluruh kecamatan saksi melihat helikopter yang terbang berputar putar, abdul rahim bahwa saksi diberi uang ribu rupiah dari endah saragih rumah saksi pada tanggal agustus pukul bahwa saksi diminta mencoblos pasangan calon nomor urut dan saksi mencoblos pasangan calon nomor urut gopal damanik bahwa saksi banyak menyaksikan adanya money politic kampung saksi bahwa saksi dijanjikan akan diberi uang ribu rupiah jika mencoblos pasangan calon nomor urut ardi bahwa saksi telah menerima uang ribu rupiah pada tanggal agustus dari benny silalahi dan saksi diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut panas dan menyerahkan uang tersebut panas: bahwa saksi juga diteror dan diancam akan dimasukkan jika mengadu pihak yang berwajib: irwansyah bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi ardi, bahwa saksi menerima uang rumah ardi: iwan sidabutar bahwa nagori manik hantaran, kecamatan damanik telah terjadi bagi bagi uang oleh erna simanjuntak pada tanggal agustus sekitar pukul wib: bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut tim sukses pasangan calon nomor urut agustina santri mengenai adanya bagi bagi uang: ade putra santri: bahwa saksi melihat temannya, kasihan manula, diberikan uang oleh tim pasangan calon nomor urut untuk memilih pasangan calon nomor urut tahir damanik bahwa saksi adalah tim pemenangan nomor urut bahwa pada tanggal agustus saksi mendengar teman saksi, srono, mengaku menerima uang sebesar ribu rupiah: bahwasaksi melapor panas kabupaten setelah pemilukada tanggal agustus bahwa laporan sudah diterima oleh panas: lispiani bahwasaksi telah menerima uang dari bawah saragih tanggal agustus rumah saksi sebesar ribu rupiah dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah menyerahkan uang tersebut panas pada tanggal agustus sini saksi menerima uang dari ani saragih sebanyak ribu rupiah pada tanggal agustus rumah saksi, bahwa saksi menyerahkan uang tersebut panas kabupaten pada tanggal agustus jansen yaitu bahwa saksi adalah ketua lsm lepaskan, bahwa bawaslu dan kpu simalungun kurang responsif terhadap laporan laporan dari masyarakat terkait soal legalised ijazah salah satu pasangan calon, saksi juga menerangkan tidak jelasnya sekolah sma prasasti jakarta (tidak jelas lokasinya ada dimana), bahwa saksi meragukan mengenai identitas agama calon nomor urut karena data yang saksi dari purwakarta, saragih beragama kristen, sedangkan kepolisian purwakarta beragama islam, saksi juga menerangkan bahwa status keanggotaan tni saragih yang belum jelas masih aktif atau tidak: bahwa ada keterlibatan pns pada pemilukada simalungun. tidak adanya kenetralan dari dandim simalungun yang menyediakan landasan helipad untuk saragih, zainal arifin bahwa saksi pada tanggal agustus gang melur saksi mendengar dari tetangganya bahwa mereka telah menerima uang dari suryani, bahwa saksi menuju lokasi kejadian dan banyak orang berkumpul dan ada bagi bagi uang sebesar ribu rupiah dapur, bahwa saksi memfoto kejadian tersebut, bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut camat tarian dolok, eka hendra, ahmad syamsul saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut tarian dolok: bahwa saksi menerima laporan dari zainal arifin: saksi membenarkan keterangan saksi zainal arifin: bahwa saksi menemui camat tarian dolok, eka hendra, bahwa saksi membuat surat laporan dan menyampaikannya bawaslu kabupaten, bahwa ada helikopter yang terbang berputar putar dan sangat mempengaruhi massa pada saat pencoblosan: talisman mana bahwa saksi telah menerima uang dari ekawati simanjuntak sebesar ribu rupiah pada tanggal agustus pukul wib, dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi mencoblos pasangan calon nomor urut agustina santri bahwa saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal agustus pukul lima pagi saksi melihat adanya pembagian uang dari pintu pintu, saksi memiliki daftar nama nama yang memperoleh uang tersebut, bahwa yang diberikan uang sebanyak orang, bahwa yang memberikan uang tersebut adalah kaharuddin saragih, bahwa saksi telah melaporkannya panas, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya, tafsir bahwa saksi menerima uang dari amatiran pada tanggal agustus rumah saksi: bahwa saksi telah melaporkannya bawaslu, wan syafii: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi tafsir:, bahwaada helikopter yang terbang rendah dan berputar putar, wagon wara bahwa saksi menerima uang dari ekawati boru simanjuntak sebanyak dua puluh ribu rupiah dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi sudah menyerahkan uang tersebut panas pada tanggal agustus ditemani oleh ibu agustina santri tim sukses pasangan calon nomor urut final siregar bahwa saksi menerima uang rumah ekawati simanjuntak, bahwa saksi menyerahkan uang tersebut panas bersama dengan agustina santri: suhartono bahwa saksi bersama adiknya menerima uang sebanyak ribu rupiah pada tanggal agustus dari sdr. heri: bahwa saksi mencoblos pasangan calon nomor urut dana albino damanik bahwa pada tanggal september sdr. joni warga dusun satu telah mengaku diberi uang sebesar ribu rupiah oleh minun gunawan: pengakuan sdr. joni diperoleh saksi ketika saksi bersilaturahmi rumah sdr. jonia)iterstrukturjumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut: nomor pasangan calon kepala daerah jumlah urut dan wakil kepala daerah suara sah samsudin siregar, dan kusdianto, kabel saragih, dan ir. mulyono ir. munir damanik dan miko dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, drs. zulkarnain damanik, dan pariaman saragih, jumlah seluruh suara sah bahwa5j juncto6j, memohon menetapkan pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik,jumlah perolehan suara sah sebesar (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara atau sebesar (tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima keseratus). bahwa pemohon dalam dalil posisinya dan telah mendalilkan pasangan nomor:ab1:dirsebut, sebab proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahdr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. bahwa pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh memohon guo, adalah sebagai berikut:atas nama ir. munir damanik dan miko tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (2b) nomor tahun namun anggota memohon (in cast drs. jon alden sumbawa dan ramadan turnir, sh) meminta ppk kecamatan dolok batu anggar untuk merubah dan menandatangani hasil verifikasi dukungan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko, sehingga yang bersangkutan ditetapkasimalungun tahun buktiasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh, khususnya mengenai gelar kesarjanaan dan dari dr. j.r. saragih, sh. mm. sebagaimana dimaksud dalam ketentuananurag damanik drs. zulkarnain damanik,dengan pasangan calon yang lain.pada pokoknyapasangan calon nomor urut cast dr. j.r. saragih, sh. melakukan intervensi terhadap kinerja memohon dengan memanggil memohon (in cast h.m. nurdin sinaga ketua kpu kabupaten simalungun) markas kodim pematang siantar. pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh., baik secara langsung dan atau melalui tim kampanye melakukan money politic dengan cara membagi bagikan uang sebesar rp. s.d rp. kepada pemilih diseluruh kecamatan kabupaten simalungun yang dilakukan sehari sebelum dan pada saat hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu sebagai berikut: nama tim sukses yang menerima dolok batu anon ikhsan anggar rajin tepian taufan anto darul abdillah edy syahputra tarian dolok nurani alfian pinem sugianto jimmy artista dian romansa ngatijo amirudin damanik syamsul, pdl simbolon eka hendra damanik erna br. simanjuntak ade putra santri alias butt wagon maroko also sidabutar final siregar barito mana iwan sidabutar henry silalahi pematang sendi silalahi syahrial purba bandar irwansyah ardi ikhwan hakim ridwan gopal damanik gunung alias seriawan sutiyoso nasib haryono purnomo samin sumba sini ujung padang lupini gundik sitorurabu september dan kamis, pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati simalungun atas nama ir. munir damanik dan miko,tidak memenuhi persyaratan perundang undangan, namun memohon meminta ppk kecamatan dolok batu anggar untuk mengubah dan menandatangani hasil verifikasi jumlah dukungan calon perseorangan tersebut sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten simalungun tahun untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yaitu bukti bukti bukti p 94a, bukti bukti p 95a, bukti bukti p 96a, bukti dan bukti p 97a, dan menghadirkan saksi albert damanik tim pemenangan pasangan calon nomor urut ir. priantono hadi wibowo ketua ppk dolok batu anggar), sukiman, ketua ppk kecamatan pematang bandar) dan seri anggota ppk kecamatan dolok batu anggar), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perintah dari kpu kabupaten simalungun kepada ppk kecamatan batu anggar dan ppk kecamatan pematang bandar untuk mengubah hasil verifikasi jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan agar lolos menjadi peserta pemilukada kabupaten simalungun tahun (keterangan selengkapnya ada dalam bagian duduk perkara): terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantah dan menyatakan bahwa memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten simalungun telah melaksanakan keseluruhan proses pemilukada kabupaten simalungun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa terhadap masalah tersebut, mahkamah mempelajari dengan seksama bukti bukti yang diajukan para pihak terutama keterangan bawaslu kabupaten simalungun yang menerangkan bahwa bawaslu kabupaten simalungun tidak pernah menerima laporan keberatan atas proses verifikasi dukungan calon bupati dan wakil bupati simalungun dari calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko, khususnya kecamatan dolok batu anggar. bawaslu kabupaten simalungun membenarkan telah menerima fax dari bawaslu berupa surat pernyataan ketua dan anggota ppk kecamatan dolok batu anggar (vide bukti pemohon, bukti yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa ppk kecamatan dolok batu anggar diminta untuk mengubah hasil verifikasi dukungan terhadap calon bupati dan wakil bupati atas nama ir. munir damanik dan miko oleh memohon. terhadap surat pernyataan tersebut, bawaslu kabupaten simalungun telah melakukan klarifikasi kepada drs. h.m. nurdin sinaga ketua kpu kabupaten simalungun), robert ambarawa anggota kpu kabupaten simalungun), drs. jon alden sumbawa anggota kpu kabupaten simalungun), ramadan turnir, anggota kpu kabupaten simalungun), ir. priantono hadi wibowo, ketua ppk kecamatan dolok batu anggar), kaharuddin saragih anggota ppk kecamatan dolok batu hangar), seri anggota ppk kecamatan dolok batu anggar), irwan damanik sos camat dolok batu anggar) dan zuri helmi lubis, ketua panwascam dolok batu anggar). hasil verifikasi bawaslu kabupaten simalungun tersebut, telah diperoleh kesimpulan sementara sebagai berikut: bahwa ketua maupun anggota kpu kabupaten simalungun belum dapat dibuktikan melakukan pemaksaan kepada ketua ataupun kepada anggota ppk kecamatan dolok batu anggar untuk melakukan perubahan jumlah dukungan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko, karena ketua dan anggota kpu kabupaten simalungun menyatakan tidak pernah menyetujui adanya perubahan jumlah dukungan untuk calon perseorangan, bahwa ketua anggota ppk kecamatan dolok batu anggar terbukti dipaksa dipengaruhi oleh camat dolok batu anggar untuk membuat surat pernyataan tanggal juli rumah dinas bupati simalungun, bahwa terbukti dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan miko terindikasi kuat diintervensi dipengaruhi oleh bupati simalungun drs. h.t. zulkarnain damanik, (yang juga calon bupati simalungun nomor urut periode tahun melalui camat dolok batu anggar, bahwa panwascam dolok batu anggar telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pengawasan verifikasi calon bupati dan wakil bupati simalungun jalur perseorangan sesuai dengan arahan panwaslukada kabupaten simalungun dan tidak pernah menerima laporan dan memperoleh temuan tentang dugaan perubahan jumlah dukungan calon perseorangan atas nama ir. munir damanik dan mikoari dr. j.r. saragih, sh., mh. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti dan menghadirkan saksi jansen yaitu, ketua lsm lepaskan yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon kurang responsif terhadap laporan laporan dari masyarakat terkait ijazah salah satu pasangan calon yang meraguk memohon membantah danerdasarkan pengakuan dan pernyataan para pemilih yang menerima uang tersebut, mereka memilih pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. karena telah dibayar, sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. purity damanik, sh. terhadap pengakuan dan pernyataan tersebut, para pemilih yang menerima uang dari pasangan calon nomor urut dr. j.r. saragih, sh. dan hj. nurlaty damanik, sh. telah melaporkannya panwaslukada kabupaten simalungun, yaitu: laporan panwaslukada kabupaten simalungun nomor aardi. bukti p 8j. laporan panwaslukada kabupaten simalungun nomor vi panwascairwansyah. bukti p 9j. laporan panwaslukada kabupaten simalungun nomor vii panwascamirnyataan yang dibuat oleh ikhwan hakim. bukti )j. laporan panwaslukada kabupaten simalungun nomordan atas nama,olehpemohon mendalilkan pihak terkait melakukan intervensi terhadap kinerja memohon dengan memanggil memohon markas kodim pematang siantar. terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa pada bulan april pihak terkait berkunjung kantor komandan kodim pematang siantar untuk bersilaturahmi sebagai sesama anggota tni dan tidak bermaksud untuk mengintervensi kinerja memohon karena pemilukada kabupaten simalungun belum memasuki tahapan pendaftaran calon. ketika ruangan komandan kodim, pihak terkait bertemu dengan ketua kpu kabupaten simalungun, h.m. nurdin sinaga memohon) beserta anggotanya, ramadan turnir yang sedang beraudensi dengan komandan kodim. pertemuan tersebut membicarakan tentang keadaan kabupaten simalungun dan memohon banyak bercerita tentang pengalamannya ketika masih menjadi seorang guru. berdasarkan fakta tersebut menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil tersebut harus dikesampingkansebanyak rp. sampai dengan rp. kepada pemilih seluruh kecamatan kabupaten simalungun yang dilakukan sehari sebelum dan pada saat hari pemungutan suara dan juga membagikan sembako sebanyak paket pada hari pemungutan suara nagori dolok marinir kecamatan dolok batu anggar dan dengan adanya pelanggaran tersebut pemohon telah melaporkannya kepada bawaslu kabupaten simalungun. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis suratdan menghadirkan orang saksi yaitu, saksi ruslan affandi, nurani, rusli mulia hasibuan, handoko, mhd. ihsan, ngatijo, endang kurniadi, sahkan sinaga, eka hendra, bahru saragih, amri saragih, abdul khalid khan, buyung tanjung, salman alfarids lubis, madani damanik, abdul rahim, gopal damanik, ardi, irwansyah, iwan sidabutar, ade putra santri, tahir damanik, lispiani, sini, zainal arifin, ahmad syamsul, talisman mana, agustina santri, tafsir, wan syafii, wagon wara, final siregar, suhartono dan dana albino damanik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak terkait melakukan money politic dalam bentuk memberikan uang kepada pemilih antara rp. sampai dengan rp. dan membagikan sembako (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara),. pihak terkait hanyakhusus pelanggaran yang dikemukakan dalam surat pernyataan sebagaimana bukti sampai dengan bukti dan sebagaimana bukti sampai dengan bukti berupa daftar nama penerima uang, menurut mahkamah, tidak cukup membuktikan pelanggaran tersebut nyata adanya karen. apalagi sesuai fakta yang terungkap persidangan, ternyata pemohon juga telahtermuat dalam bagian duduk perkara), namun pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon tidak diungkap oleh pemohon sendiri. dengan demikian, menurut mahkamah,pemohonpemohon mendalilkan ada indikasi penggelembungan perolehan suara pihak terkait yaitu dengan cara tim pemenangan pihak terkait, melalui samsiadi, ketua pps nagori bandar tinggi kecamatan bandar masalah, pada tanggal agustus pukul wib kediaman suparno, meminta dan mengambil formulir kwk yang masih kosong sebanyak delapan lembar dari ketua kpps vii nagori bandar tinggi kecamatan bandar masalah, yaitu super terhadap dalil pemohon tersebut pihak terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil pemohon mengada ada dan tidak ada perbedaan catatan perolehan suara yang dimiliki oleh pihak terkait dengan pasangan calon yang lain, justru tim pemenangan nomor urut yang meminta formulir kepada pemilih untuk dikumpulkan dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak dua puluh ribu rupiah, seperti yang diterangkan oleh saksi pihak terkait, simon purba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal agustus saksi didatangi oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang meminta formulir untuk dikumpulkan dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak dua puluh ribu rupiah. dari fakta hukum tersebut mahkamah dapat menerima alasan alasan dan bukti bukti yang diajukan pihak terkait, sehingga menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan, menimbang bahwa dalil pemohon menyatakpemungutan dan penghitungan suara membuat pernyataan sebagai berikut, yang layak menjadi bupati simalungun adalah dr. j.r. saragih, sh.mm. , yang menurut pemohon pernyataan tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan bawaslu sebagai penyelenggara i(sic! pengawas| pemilukada. terhadap dalil pemohon tersebut, bawaslu kabupaten simalungun membantah yang menyatakan bahwa dalil pemohon mengada ada dan fitnah. bawaslu kabupaten simalungun telah berupaya bekerja dengan taat asasmahkamah dapat menerima bantahan dari bawaslu sehingga menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. oleh karena itu dalil pemohon tersebutarsyad sanusi panitera pengganti ttd. saiful anwar penyataan yang dibuat oleh ridwan. bukti laporan panwaslukada sim hari sabtu tanggal agustus pukul wib, atas nama pelapor syamsul s.n. bukti laporan panwaslukada sim hari selasa tanggal agustus pukul wib, atas nama pelapor sofyan lubis, beserta surat penyataan yang dibuat oleh bulan. bukti laporan, oleh tafsir. bukti p 14j. laporannyataan yang dibuat oleh suryo bukti p 15j). laporan nomorrnyataan yang dibuat oleh haryono dan purnomo. bukti p 16j. laporan nomor oleh sri wahyuni. buktiumba. bukti p 18j.ini. bukti p 19jsamsudin siregar, sh.: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan sriwijaya nomor kelurahan pemisah hulu, kecamatan meda baru, kota medan: nama kusdianto, sh.: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan meranti batu, nomor kompleks meranti permai, kelurahan kahaan, kecamatan siantar utara, kota pematangsiantamalam pandangan, sh., dan joni nainggolan, sh., kesemuanya advokat penasehat hukum, pengacara, konsultan hukum dan jasa, pada kantor hukum advokat malam pandangan, associates, beralamat kantor jalan sutomo komplek siantar bisnis center sbc) blok nomor pematang siantar, provinsi sumatera utara, bertindak untuk dan atas nama pemohon,oo. memohon:,kecamatan hatonduhan kecamatan tanah jawa kecamatan huta bayu raja kecamatan jawa raja bah jambi kecamatan dolok pariaman kecamatan damanik kecamatan pematang damanik kecamatan dolok pangaribuan kecamatan gersang simpangan bolon kecamatan orang dataran kecamatan dolok silau kecamatan silimakuta kecamatan pematang silimakuta kecamatan haranggaol horison kecamatan purba kecamatan raya kecamatan raya kahaan kecamatan silau kahaan kecamatan panel kecamatan panombean panel adaputerstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh. pelanggaran sistematis terlihat dalam perencanaan yang sistematis yang dirancang, untuk memenangkan pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, dengan perencanaan matang sasaran yang jelas dengan mempergunakan sumber daya manusia yang handal yang dibentuk oleh dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh. yang telah nyata nyata dilakukan adalah pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, melibatkan seluruh pangulu kepala desa) se kabupaten simalungun yang berjumlah desa dengan pangulu kepala desa) dan disebarkan disetiap tps se kabupaten simalungun yang berjumlah tps dengan data rinci sebagai berikut: jumlah kecamatan jumlah desa nagori jumlah tps jumlah pemilih bahwa pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, telah melibatkan kepala desa simalungun untuk melakukan memenangkan pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, secara terstruktur, sistematis, dan masif. pemohon dapat memberi bukti bukti akurat sebagai berikut yaitu: dalam kampanye pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, pada hari kamis tanggal agustus melibatkan pangulu kepala desa untuk mepasangan calon dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, menjanjikan gaji kepala desa juta bulan apabila dapat didengan bukti foto dan berita). perbuatan pasangan calon dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, tersebut, telah mengikutkan pangulu nagori se kabupaten simalungun dalam kampanye jr nur sebagai calon bupati dan wakil bupati simalungun dan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, menjanjikan honor kepala desa rp. per bulan. dan salah satu ketua asosiasi pangulu kepala desa kabupaten simalungun bernama censo damanik, dan mereka bertindak dalam jabatannya sebagai kepala desa pangulu. tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum dan merugikan pasangan calon samsudin siregar, sh kusdianto, sh, melanggar: huruf undang undang nomor tahun dalam kampanye,huruf nomor tahun perubahan nomor hurufdengan memakai data rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) awal per kecamatan pemilihan umum bupati dan wakil bupati simalungun tahun dengan jumlah kecamatan jumlah desa nagori tps pemilih terurai bawah: rekapitulasi daftar pemilih sementara (dps) awal per kecamatan pemilihan umum bupati dan wakil bupati simalungun tahun kpu kabupaten simalungun kecamatan jumlah tps lgk batu anggar zs.osa sao| asa osaka| tangan janfsimamame pas ass esa aas| sir. sip. bolon danfsmmaara (kanoman emo| aas bahwa pasangan calon dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, telah melakukan politik uang serta adanya pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur, pemohon mengetahui hal tersebut kantor panwaslukada kabupaten simalungun dan untuk membuktikan kebenarannya kiranya hakim konstitusi dapat melakukan penetapan untuk memanggil panwaslukada kabupaten simalungun sebagai saksi. bahwa pemohon telah melaporkan semua kecurangan kecurangan dari memohon bawaslu ri, dan seluruh instansi terkait, yang pemohon lampirkan bukti buktinya bawah ini dan oleh karenanya patula hakim konstitusi melakukan penetapan untuk memanggil para pihak yang akan pemohon sebut untuk memberikan keterangan. atas tindakan dari memohon yang melakukan pelanggaran hukum dengan tidakengan menetapkan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan drs. zulkarnain damanik, mm., menjadi calon bupati simalungun pemohon telah mengajukan surat surat keberatan sebagai berikut kepada: banding kpu sumatera utara bukti pemohon bp banding kpu pusat bukti pemohon bp banding dpd jakarta bukti pemohon bp banding departemen dalam negeri bukti pemohon bp banding presiden bukti pemohon bp banding dpr jakarta bukti pemohon bp laporan pengaduan bawaslu terhadap panwaslukada kabupaten simalungun nomor lap pemilukadaivii tanggal juli bukti pemohon bp laporan pengaduan bawaslu terhadap kpu kabupaten simalungun nomor lap pemilukadaivii, tentang penggunaan surat palsu tanggal juli bukti pemohon bp laporan pengaduan menempatkan keterangan palsu melanggar juncto kuh pidana subs. dan tahun tentang pemerintahan daerah kepada kapolres simalungun tanggal agustus dengan terlahir drs. zulkarnain damanik, mm., dan anggota kpu kabupaten simalungun. bukti pemohon bp surat untuk menunda pemilukada simalungun dalam tahapan visi misi dprd kepada ketua dprd kabupaten simalungun tanggal agustus bukti pemohon bp susulan surat kpu pusat tanggal juli perihal banding atas keputusan kpu kabupaten simalungun tanggal agustus bukti pemohon bp susulan laporan pengaduan bawaslu tentang pelanggaran pemilukada kabupaten simalungun oleh kpud dan panwaslukada tanggal agustus bukti pemohon bp analisa hukum penolakan berkas pencalonan drs. zulkarnain damanik, mm., oleh ramadan turnir, revisi hukum, humas, hubungan antar lembaga kpu kabupaten simalungun. bukti pemohon bp kronologis proses penetapan calon bupati simalungun drs. zulkarnain damanik, mm., dari panwaslukada simalungun tanggal juli bukti pemohon bp surat bawaslu nomor bawaslu vii tanggal juli tentang tindak lanjut atas surat tim pemenangan samsudin siregar, sh kusdianto, suka center) kepada panwaslukada simalungun tetapi tidak diindahkan.pasangan calon dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, melibatkan kepala desa pangulu berkampanye dan melakukan politik uangdrs. zulkarnain damanik, mm., menggunakan fasilitas negara dalam berkampanyekpu kabupaten simalungun mencetak kartu pemilih dengan logo pemerintah yang seharusnya, menggunakan logo kpu. bukti pemohon bp laporan atas pelanggaran pemilukada secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh kpu kabupaten simalungun dan jajarannya dengan salah satu calon bupati simalungun tahun drs. zulkarnain damanik. mm., kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia tanggal agustus bukti pemohon bp atas tindakan memohon yang melanggar peraturan kpu nomor tahun simpatisan suka samsudin siregar, dan kusdianto, sekira pemilih dari daftar pemilih tetap dpt) pemilih kabupaten simalungun tidak menggunakan hak pilihnya karena penetapan calon bupati dan wakil bupati simalungun tahun cacat administrasi dan cacat hukumumum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungundiduga dilakukan oleh dr. joins ramli saragih, sh, dan hj. purity damanik, yang dalam hal ini, pasangan calon nomor urut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungunihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungunek penyelengaraan pemilu yang intimidasi dan korupsi karena adanya politik uang, dan menjanjikan sesuatu. dengan demikian apabila pemilihan umum bupati dan wakil bupati simalungun dilakukan dengan benar sesuai peraturan kpu nomor tahun maka pemohon akan memperoleh suarapariaman saragih, memperoleh suara sah sejumlah suara.dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, dengaumum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungu. menyatakan penetapan calon bupati dan wakil bupati simalungun tahunkarena cacat administrasi dan cacat hukum, adalah batal demi hukum. menghukum memohon untuk melakukan penjaringan ulang calon bupati dan wakil bupati simalungun tahun untuk masa bakti tahun harusyatakan tidak sah dan tidak mengikat, dan batal demi hukum, dan berita acara nomor kpu sim tentangnyatakan agar komisi pemilihan umum kabupaten simalungun melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten simalungun tahun dalam waktu selambat lambatnya (enam) bulan sejak putusan mahkamah konstitusi ditetapkan, dengan mendiskualifikasi atau tidak mengikut sertakan pasangan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, dan drs. zulkarnain damanik, dan pariaman saragih, sh. menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan dr. joins ramli saragih, sh, mm., dan hj. purity damanik, sh, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupatenatau menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten simalungun tahun bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan kabupaten simalungun, provinsi sumatera utara, dengan nomor urut atas nama samsudin siregar, dan kusdianto, sh, sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar suara dan pasangan nomor urut atas nama dr.simalungun tahun menyatakan dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan kabupaten simalungun, provinsi sumatera utara dengan nomor urut atas nama samsudin siregar, dan kusdianto, sh, sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten simalungun tahun atau apabila mahkamah konstitusi,menguraikan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusibukti yang disahkan dalam persidangan tanggal september sebagai berikut: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu sim tanggal juli bukti berita acara rapat reno komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu siw2010 bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu simi2010 tanggal agustus bukti fotokopi komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu sim tanggal agustus bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu sim agustus bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu sim tanggal agustus bukti fotokopi surat dan tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto, sh tim jr nur dr. joins ramli saragih, sh, dan hj. purity damanik, pasangan nomor urut ingin program agenda perubahan segera terwujud, pangulu kabupaten simalungun menyatakan bergabung. bukti foto dr. jr. saragih, sh.mm dan hj. purity damanik, yang didukung asosiasi pangulu, dihadiri pangulu kepala desa se kabupaten simalungun. bukti fotokopi surat dari tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto. surat banding) kpu provinsi sumatera utardewan perwakilan daerah, sekretariat jenderal jalan jenderal gatot subroto nomor senayan, jakarta. bukti fotokopi tanda terima surat banding tim pemenangan samsudin siregar, sh kusdianto, suka center) kepada departemen dalam negeri republik indonesia. bukti p i6 fotokopi tanda terima surat banding tim pemenangan samsudin siregar, sh kusdianto, suka center). bukti fotokopi tanda terima surat banding tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto, suka center). bukti fotokopi surat penerimaan laporan nomor lap pemilukadaivii bukti fotokopi surat penerimaan laporan nomor lap pemilukada vii penjelasan. bukti fotokopi surat penerimaan laporan nomor bawaslu kada sim bukti fotokopi surat penerimaan laporan nomor bawaslu kada sim bukti fotokopi surat tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto, sh.: bukti fotokopi surat tim pemenangan samsudin siregar, sh kusdianto, sh.: bukti fotokopi surat tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto, sh.: bukti fotokopi surat dari tim pemenangan samsudin siregar, kusdianto, kepada ketua dprd kabupaten simalungun menunda tahapan pemilukada simalungun pada visi misi calon kepala daerah, bukti fotokopi tanda terima surat, bukti fotokopi membuktikan dari tim pemenangan samsudin siregar, sh. kusdianto, suka center) kepada bawaslu perihal susulan laporan pengaduan, tentang pelanggaran pemilukada kabupaten simalungun oleh kpud dan panwaslukada kabupaten simalungun, bukti fotokopi analisa hukum anggota kpu simalungun ramadan turnir, tentang calon bupati simalungun zulkarnain damanik tidak memiliki ijazah yang sah: bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum. kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten simalungun, bukti fotokopi surat badan pengawas pemilihan umum republik indonesia,penerimaan laporan nomor panwaslukada sim tentang kartu pemilih dan tidak berlogo kpu dengan contoh kartu pemilih nik. bukti fotokopi surat kepada mahkamah konstitusi, bukti foto kliping koran harian sinar indonesia baru sib) tanggal agustus bukti foto foto pegawai negeri sipil pns) terlibat dalam kampanye: bukti foto dokumentasi temu pers panwaslukada kabupaten simalungun: bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan dari panwaslukada simalungun tanggal juli bukti fotokopi surat panwaslukada nomor bawaslu kada sim tanggal agustus bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor kpu sim tanggal agustus bukti fotokopi dokumentasi foto pendukung samsudin siregar. kusdianto, pemohon) sebagai menyampaikan pendapat unjuk rasa) agar kpu simalungun, tidak menetapkan drs. zulkarnain damanik, sebagai calon bupati simalungun karena tidak memiliki ijazah sekolah dasar, bukti fotokopi dokumen bukti dugaan ijazah palsu drs. zulkarnain damanik, yang digunakan saat mendaftarkan diri menjadi bupati simalungun periode diproses polda metro jaya tahun bukti tertinggal pengaduan dpd lira kabupaten simalungun kepada kpu pusatpusat tentang pengaduan penyalahgunaan wewenang dan dugaan kkn yang dilakukan kpud simalungun tanggal juli bukti tertinggal pengaduan dpd lira kabupaten simalungun kepada panwaslukda kabupatenumatera utarabawaslubapak kuncoro mangkusubroto, ketua pemberantasan mafia hukumpanwaslukada kabupaten simalungun tentang dugaan pemalsu dan memberikan keterangan palsu dalam data autentik tanggal juni bukti fotokopi surat keterangan dari sdn mangga besar pagi jakarta, bukti fotokopi surat pernyataan mantan kepala sekolah dasar negeri mangga besar pagi jakarta, bukti fotokopi surat persetujuan tertulis presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap sdr. zulkarnain damanik, bupati simalungun, provinsi sumatera utara, bukti fotokopi surat tindakan kepolisian terhadap sar. zulkarnain damanik, bupati simalungun, provinsi sumatera utarapahala santri bahwa pada tanggal agustus diadakan kampanye, menjanjikan akan menaikkan honor pangulu, bahwa para pangulu diminta untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut para pangulu yang hadir berjumlah orang: saksi menerima formulir berlogo pemkab simalungun, padahal selama ini adalah berlogo kpu, bahwa hal tersebut telah dilaporkan panas, namun belum ada tindak lanjutnya: merusak nainggolan saksi membenarkan keterangan dari pahala santri. mariana bahwa saksi dari lsm lumbung informasi rakyat lira), bahwa saksi mendukung pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah membuat surat keberatan panas tentang pasangan calon nomor urut yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak mempunyai ijazah sd, dan ijazah smp nya sedang bermasalah polda metro jaya: bahwa pasangan calon nomor urut hanya mempunyai surat keterangan dari suku dinas yang bukan merupakan pengganti ijazah: bahwa atas laporan saksi belum ada tindak lanjut dari bawaslu: alwi bahwa pasangan calon nomor urut tidak memiliki ijazah sd, bahwa saksi mengetahui pasangan calon nomor urut a.n. zulkarnaen damanik tidak memiliki ijazah dari suku dinas pendidikan dasar taman sari jakarta, bahwa suku dinas membuat surat yang menerangkan ijazah sdr. zulkarnaen damanik hilang teluk nibung pada tanggal maret bahwa pada tahun ijazah zulkarnaen damanik diproses polda metro jaya dan sampai saat ini belum selesai, saksi telah melaporkannya kpu dan belum mendapat respons: saksi juga melaporkan panas dan respons panas adalah yang mengatakan bahwa kerja kpu kurang maksimal. ir. mertua ditinjau bahwa keterangan saksi sama dengan saksi pahala santri, bahwa adanya pelibatan penghulu sebanyak orang dan pns dalam kampanye, judul batubara bahwa keterangan saksi sama dengan saksi pahala santri dan saksi mertua ditinjau, bahwa kampanye visi dan misi dprd sdr. zulkarnaen damanik menggunakan fasilitas negara yaitu berangkat dari kantor bupati dengan menggunakan sirenetenggang waktu pengajuan permohonan bahwa keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungu, adalah merupakan dalil yang mengada ada tanpa didasari oleh bukti bukti yang ada dan cendeurut menurut dalil pemohon,telah melakukan perbuatan money politic yang bersifat terstruktur,sistematis bahwa selanjutnya terkait dengan dalil dalil pemohon tersebut,mmi bahwa pmk menentukanpemohon bppemohon bp bahwa pemohon keberatan terhadap,,umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun yang terselenggara tanggal agustus kabupaten simalungun merupakan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun. pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun yang dihasilkan darimana hasil penghitungan suara tersebut adalah,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: benson damanik:alitaspendidikan sampai dengan pendidikan sta pihak terkait. begitu juga dengan calon bupati simalungun, drs. zulkarnain damanik, mm., yang pendidikan dan smp nya tidak legalisasi instansi yang berwenang. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti serta menghadirkan saksi mariana, dan alwi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). bahwa terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantah yangs1, dan s3,pariaman saragih, memperoleh suara sah sejumlah suara.dimana memohon telah menetapkan dr. joins ramli saragih, sh, yang berpasangan dengan hj. purity damanik, padahal dr. joins ramli saragih, sh, mm, pendidikan dasarnya, pendidikan menengah pertamanya, dan pendidikan menengah atasnyamana memohon telah menetapkan drs. zulkarnain damanik, yang berpasangan dengan pariaman saragih, padahal drs. zulkarnain damanik, mm, pendidikan dasarnya (sd), pendidikan menengahnya (smp)ijazah nya tidak ada, serta surat keterangan yang dipergunakan bukan merupakan pengganti ijazdan keberatan keberatan untuk drs. zulkarnain damanik, mm., dengan bukti pemohon bp yaituakan tetapi sesuai dengan hasil konfirmasi surat keterangan oleh ketua panitia pengawas pemilihan umum:untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa foto yaitu bukti bukti dan bukti serta menghadirkan saksi pahala santri, merusak nainggolan, ir. mertua ditinjau dan judul batubara (keterangankepada pemilih seluruh kecamatan kabupaten simalungun dan dengan adanya pelanggaran tersebut pemohon telah melaporkannya kepada bawaslu dan instansi terkait. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis surat sampai dengan bukti,.aiful anwar kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor panwaskada sim vi tanggal juni yang menyatakan bahwabukan merupakan pengganti ijazah yang hilang sesuai dengan surat kepala seksi dinas pendidikan dasar kecamatan taman sari nomor tanggal juni bukti pemohon dengan demikian dr. joins ramli saragih, sh, dan drs. zulkarnain damanik, mm., cacat administrasi dan cacat hukum menjadi calon bupati simalungun periode sehingga atas tindakan memohon tersebut dengan menetapkan dr. joins ramli saragih, sh, dan drs. zulkarnain damanik, mm., mempengaruhi hasil suara pemohon dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun tahun apabila memohon tidak menetapkan drs. zulkarnain damanik, mm., menjadi calon bupati simalungun, maka suara pemohon dari menjadi dan pemohon sebagai calon bupati simalungun tahun dengan suara terbanyak, dengan perincian sebagai berikut: suara sah pemohon suara suara yang diambil zulkarnain damanik suara suara yang tidak datang tps suara jumlah total suara pemohon sebesar suara (empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan suara). hal tersebut atas sesuai dengan daftar pemilih tetap dpt) kabupaten simalungun tahun dengan data tabel sebagai berikut: rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun oleh kpud kabupaten kota kpud kabupaten simalungun provinsi sumatera utara nama kecamatan all m mmwhmmm msl (oa sung 225aa| 2a283| masa27| |maeuwootoc 327as| o26010| |ootorsatunangaak oo | ass28| si820o| af|acununamara oo ) ss| gunung markas snag| 20e| 381os| a| padatan ban m7s2| s7| |uwngpanang as226| solo| za) |sosarmaticas nurse| 1a670o| 29s06| |sangar 2a007| sloss| 20j|sangar hutan sga| 3sa| oo ) ar1|sanoaamasuam oo | 9sso| san) a2|maronwunan game| zaz3) as) |o a3|rawansawa 3156a6| o 2a|uutasawura agar3| ta7o7| saf asjsawamsansamsi gam) asasi| oo aa| oo) |oorokearpamean sesal sara) loan |siwamamc ses7| o ag| 23jeamsimamanw o o sss| caso| w2ar7| |oorokpawamuan cass| 1326a)| 932e|) 20jars.soon sag| osa7| 320ma| |sorting hatian 22joororsuwu oss23| asas| 28jsumarura aao| aa7| sma) 2a|pamsumawua aa2| 32a5| 6s7| oo oo) |marang got horan 3sos| 26jua seal 6s7| ikan| do27aaa m0o00| 2i20g| co| |ravaramean "6ass| 6asa| susuranean se) 30jawi 3e7a| sao3| asa7| o o 03aa3| oo ) |eanomeeanpani see|l oom soa| span| s0s| sal tindakan memohon yang menetapkan dr. joins ramli saragih, sh, sebagai pemenang calon terpilih bupati simalungun periode sesuai dengan keputusan memohon yaituadalah tidak sah secara hukum sebagaimana yang dikenal dengan: azas uno false umno omnibus, prinsip ini dikenal dengan adenium uno false umno omnibus' terjemahan bebasnya artinya peraturan dasar yang salah, menyebabkan produk turunannya menjadi tidak sah pula. perbuatan memohon yang menetapkan dr. joins ramli saragih, sh, dan drs. zulkarnain damanik, mm., menjadi calon bupati simalungun periode yang tidak sesuai peraturan kpu nomor tahun perbuatan tersebut adalah perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme sesuai dengdipertegas dengan angka nomor tahun yang dimaksud dengan asas asas umum pemerintahan yang baik adalah peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara . bahwa menurut pemohon dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten simalungun telah terselenggara yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif hampir seluruh wilayah kabupaten simalungun yang meliputi wilayah kecamatan, yaitu (tiga puluh satu) kecamatan yaitu: kecamatan siantar kecamatan tarian dolok kecamatan dolok batu anggar kecamatan gunung malala kecamatan gunung alias kecamatan pematang bandar kecamatan ujung padang kecamatan besar alias kecamatan bandar kecamatan bandar haluan kecamatan bandar masalah |
nei1. pemohon perkara nomor php.d viii nama petrus horas mumbai, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan trikora nomor dok atas jayapura papua: nama manuel menu: pekerjaan anggota dprd provinsi papua barat, alamat jalan pahlawan nomor langgeng, manokwari, provinsi papua baratcbooo uu0 pemohon pemohon perkara nomor php.d viii nama drs. decay secepat: tempat tanggal lahir serui, januari alamat jalan pattimura, serui, papua: nama drs. genes runtuboi, s,, alamat jalan pasir hitam desa pasir hitam, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapen: nama billy frederik pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat jalan kpr, desa famboaman, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapenooioiooooo pemohon iii: pemohon perkara nomor php.d vii1i nama adolf steve paramore,diterima oleh memohon pada tanggal oktober berisi perintah kepada memohon untuk melaksanakan putusan nomor ptun.jpr dalam jangka waktu (tiga) bulan, serta sangsi bagi memohon apabila tidak mematuhi bukti dan bukti p 5j: bahwa terhadap perintah ketua ptun jayapura tersebut, memohon dengan sadar dan sengaja tidak melaksanakannya, sementara itu memohon secara kumulatif seakan akan telah mematuhi perintah eksekusi tersebut dengan motif: memohon melaksanakan konsultasi dan klarifikasi bersama kpu provinsi pada tanggal september dan oktober dan menyatakan mengklaim kegiatan tersebut sebagai sebuah verifikasi ulang dan tetap menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon bupati dan wakil bupati, pada tanggal oktober kantor kpu provinsi papua dalam suatu rapat bersama yang difasilitasi kpu provinsi", padahal, sesungguhnya bertentangan dengan verifikasi yang dimaksud dalam peraturan kpu nomor tahun karena tidak ada kewenangan kpu provinsi untuk melaksanakan verifikasi terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sepanjang belum mengambil alih tugas memohon, apalagi pemohon tidak dilibatkan bersama gabungan partai politik pengusung: bahwa kalaupun memohon benar melaksanakan verifikasi ulang terhadap kelengkapan administrasi surat pencalonan dari pemohon, pemohon sama sekali tidak diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan berkasatas kesepakatan dengan memohon pada rapat yang difasilitasi kpu provinsi papua tanggal oktober memohon diminta oleh kpu provinsi papua untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap semua bakal pasangan calon serui ibukota kabupaten kepulauan yapen dengan wajib mengundang dihadiri oleh (dua) orang anggota kpu provinsi papua, ternyata memohon mengingkari kesehatan iii.ejar vpencalonan dan persyaratan civ. menyatakan sah berita acara rapat pleno nomor pl kpu kejaamar putusan tersebut atas jelas menyatakan penggugat sah dan memenuhi syarat sebagai pasangan calon dari calon perseorangan. bandingkan dengan putusan nomor ptun.jpr. putusan tersebut hanya menyatakan batal surat keputusan kpu daerah kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky vii tanggal juli . dan memerintahkan tergugat. perbedaan amar putusan perkara nomor ptun.jpr pada tanggal juli yang digunakan pemohon sebagai dasar mengenai kedudukan pemohon dengan putusan perkara nomor ptun.jpr adalah tidak terdapatnya amar putusan yang memerintahkan memohon untuk mengakomodir serta memasukan pemohon sebagai pasangan calon sepertutusan nomor php.d viii pada pemilukada jayapura.memproses kembali dengan verifikasi, namun fakta menunjukkan pemohon memang tidak memenuhi syarat. tentu tidak mungkin memohon menetapkan pemohon sebagai pasangan calon jika memang tidak memenuhi syarat. oleh karena putusan ptun telah dijalankan memohon serta memohon telah melakukan verifikasi ulang, dan tidak ada gugatan ptun atas keputusan kpu nomor pts kpu ky x serta kasus posisi pemohon tidak dapat disamakan dengan kasus posisi pemohon pemilukada jayapura dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii maka dalil dalil pemohon yang menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum. bahwa, mengenai pelaksanaan proses sertifikasinya sendiri, berdasarkan berita acara berita acara nomor kpu ky x dan berita acara no:memang pemohon tidak memenuhi persyaratan sesuai apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang perundangan.. bahwa, berdasarkan berita acara tersebut atas dan dengan diterbitkan(yang mana lalu tidak dipermasalahkan oleh memohon dengan tidak diajukannya gugatan maupun pembatalannya dalam petit), maka dapat disimpulkan bahwa memang pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan. permohonan pemohon tidak jelas atau busurbersifat mencederai keadilan karena tetap tidak mengakomodir kepentingan pemohon serta memiliki keotentikan dengan keputusan nomor pts kpu ky x yang harusnya telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan tun (polita nomor danapabila seandainya pemohon menganggap bahwbersifat mencederai keadilan serta bentuk ketidak patahan kepada lembaga peradilan khususnya dengan tidak menjalankan putusan hakim tata usaha negara nomor ptun.jpr (polita nomor daniri2010 sebagai objek sengketa, serta kpu kabupaten kepulauan yapen sebagai tergugat, mengingat ketidakpuasan atas suatu putusan tata usaha negara adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara dan bukan mahkamah konstitusi. hal tersebut makin tidak jelas karena dalam petitumnya, memohon meminta mahkamah konstitusi c). namun, pada kenyataannya keputusan tersebut justru telah tidak berlaku karena memohon telah melaksanakan amar putusan pengadilan tata usaha negara serta dengan carasehingga, memohon mengganggap perlu kejelasan, surat keputusan yang mana dari memohon yang menjadi dasar keberatan pemohon? apabila surat keputusan nomor pts kpy ky x yang menjadi keberatan pemohon, maka tersebut telah dicabut dengan terbitnya surat keputusan nomor pts kpu ky x yang mana surat keputusan tersebut juga tidak dijadikan objek gugatan sengketa pengadilan tata usaha negara, pun diajukan pembatalannya dalam petit penggugat mahkamah konstitusi. yang menjadi aneh dan tidak jelas adalah, penggugat malah meminta pembatalan surion yang jelas sudah batal demi hukum karena putusan tata usaha negara dan terbitnya surat keputusan perubahan yang kami anggap pemohon tidak berkeberatan atasnya. bahwa, permohonan pemohon menjadi kabur karena secara jelas pemohon menyatakan: kewenangan mahkamah konstitusi,namun, disaat yang bersamaan, pemohon juga meminta mahkamah konstitusi dalam polita untuk: bahwa untuk kehormatan dan pemulihan dibawah: bahwa pemohon sadar dengan jelas bahwa permintaan tuntutan untuk memerintahkan memohon patuh pada putusan lembaga peradilan bukanlah kewenangan dari mahkamah konstitusi, hal mana diakui sendiri oleh pemohon serta sudah diatur secara jelas dalam undang undang kekuasaan kehakiman. permohonan para pemohon error object bahwa dalam polita dinyatakan . memohon masih bebal sehingga menerbitkan objek sengketa, . . bahwa memohon bingung serta tidak dapat mengerti objek sengketa apa yang dimaksud oleh pemohon, menginglah dicabut dan dibatalkan baik oleh keputusan pengadilan tata usaha negara serta oleh bentuk beschikking (keputusan tertulis oleh kpu) dengan terbitnymemohon makin bingung dan menganggap permohonan pemohon menjadi tidak jelas karena apabila objek sengketa yang dimaksud dalam polita nomor dianggap sebagai object untuk diajukan mahkamah konstitusi, maka pemohon telah mengajukan objek yang salah (error object). bahwa, pemohon tidak jelas mengungkapkan apakah yang justru menjadi objek sengketa:ataunamun awal permohonan dalam poin iii disebut objek sengketayang menyatakan bahwa penerbitrupakan beschikking yang bersifat arogan, tanpa perubahan mendasar serta identik dengan dengahwa, memohon telah melakukan verifikasi sebanyak dua kali dengan melibatkan kpu provinsi papua sebagai fasilitator serta melibatkan komunikasi komunikasi yang mencakup kepentingan para pihak sebelum, verifikasi tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan semua peraturan yang berlaku, dimana dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan seperti: ketua kpu provinsi, pengurus partai politik yang bersangkutan serta pihak terkait. bahwa mengingat pemohon adalah bakal pasangan calon yang maju pemilukada dari partai politik maka bersatulah undang undang nomor tahun huruf (a) mengenai kedudukan hukum pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh parpol,. bahwa, mengingat huruf juncto huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik, partai memiliki hak dan wewenang untuk: melakukan pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. sehingga, verifikasi untuk melihat apakah pasangan calon memiliki kapasitas serta telah didukung oleh partai politik, memohon sudah melakukan komunikasi komunikasi dengan partai bersangkutan (yang diklaim memang telah mendukung pemohon), dan hasil penelitan lapangan yang dilakukan memohon membuktikan bahwa pemohon memang tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk lolos sebagai pasangan calon, sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor. tahun bahwa,aka memohon memutuskanengan menerbitkan keputusahal ini juga terdapat dalam pertimbangan hakim tata usaha negara (hal putusan nomor ptun.jpr), bahwa, menimbang.bukanlah menjadi domain tergugat untuk menilai partai apa yang mendukung siapa namun haruslah dikembalikan pada partai masing masing untuk menentukan sikap dukungannya . sehingga, untuk masalah penghitungan dan penelitian lapangan verifikasi dukungan pasangan calon, memohon telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dari memohon. bahwa, memohon menolak dalil pemohon (polita yang menyatakan:september yang telah incrach bersama dengan nomor ptun.jpr dan nomor ptun.jpr . bahwa,ataupun putusan pengadilan yang memang menyatakan ataupun menetapkan demikian. bahwa harus diperhatikan fakta hukumnya, dimana penelitian serta pelaksanaan proses verifikasi menjadi sulit untuk dilakukan karena terdapat sengketa dan permasalahan yang melibatkan antara bakal pasangan calon dan partai gabungan partai pendukungnya, hal mana mengakibatkan ketimbang siaran serta tidak adanya kepastian calon mana yang didukung oleh partai pengusung (terdapat pula kepengurusan ganda dari beberapa partai politik). bahwa harus diperhatikan juga banyaknya pengalihan dukungan dari partai satu bakal pasangan calon bakal pasangan calon lainnya ataupun kurangnya dukungan koalisi partai pasangan calon tertentu bahwa penerbitan surat keputusan nomor pts kpu ky viii telah berdasarkan proses verifikasi yang tertuang dalam berita acara nomor kpu ky x dan nomor kpu ky x (verifikasi dilakukan sebanyak dua kali demi mendapatkan hasil yang lebih baik dan cermat), dan ditanda tangani oleh ketua kpu provinsi serta dihadiri oleh semua pihak terkait yang berkepentingan.tersebut, malah membuat pertemuan dengan musica kabupaten kepulauan yapen pada tanggal oktober dengan pokok agenda pertemuan memohon menyampaikan persiapan pelaksanaan pencoblosan: bukti dan bukti p 7j: bahwa atas desakan pemohon, kpu provinsi papua kemudian secara tertulis pada tanggal november mempertanyakan pelaksanaan terhadap kesepakatan tanggal oktober kepada memohon dan meminta segera melaksanakan serta memberikan laporan kepada kpu provinsi papua, juga telah dipertegas oleh panwaslukada kabupaten kepulauan yapen secara tertulis pada tanggal november namun kenyataannya memohon dengan sadar pula menyepelekan perintah kpu provinsi papua dan penegasan panwaslukada, bukti dan bukti p 9j: bahwa selanjutnya, secara subyektif memohon pada tanggal oktoberdibuat dalam berita acara nomor ba kpu ky x sebagai pengganti surat: berita acara:yangdalam petit permohonan pemohon memohonkulang tps distrik kabupaten kepulauan yapen: memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen) untuk menjalankan dan menaati putusan ininomormohon dalam permohonan menguraikan mengenai kesalahan dan atau pelanggaran pasangan calon lainnya dan kemudian dalam angka petit permohonan pemohon meminta kepada majelis hakim sebagai berikut. bahwa apa yang dimintakan pemohon dalam petit permohonan terdapat kejanggalan dan tidak jelas maksudnya. hal ini terlihat dari kalimat petit yang memohon diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut dalam pemilukada putaran selanjutnya . petit ini jelas tidak berdasar karena pemilukada hanya berlangsung (satu) putaran dan tidak ada putaran lain. memohon mengasumsikan bahwa putaran selanjutnya adalah putaran kedua dimana putaran kedua pun tidak terjadi karena sudah ada pasangan calon yang memenangkan pemilukada dengan memperoleh presentase perolehan suara lebih dari suara, yaitu pasangan calon nomor urutbahwa kemudian dalam angka petit permohonan pemohon meminta kepada majelis hakim sebagai berikut: memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen untuk menjalankan dan menaati putusan ini , bahwa tidak jelas apa yang sebenarnya dimintakan dimohonkan oleh pemohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap putusan apa yang harus ditaati oleh memohon.ana few aras area bere wana hoodermamat taste are sipermohonannya dalam poin poin sebagai berikut:tahun jo. tahun adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil perhitungan suara sebagaimana termuat... dalil dalil keberatan pemohon tersebut atas merupakan hal yang harus dibuktikan dalam persidangan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini. terhadap dalilberikut bantahan memohon.hari senin tanggal november anus ibukota yapen barat namun ditunda oleh oknum ketua ppd bernampasangan calon nomor urut yang awalnya memperoleh (dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) menjadi (tiga ribu seratus sembilan belas) dan selanjutnya diajukan keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut atau pihak terkait dan ditandatangani oleh panas distrik yapen barat, bahwa kemudian pasangan calon nomor uru(dua puluh) tps distrik yapen barat yang terinci sebagai berikut: para titus sumbar, sos frans sandi sc. mba elisabeth amandel, ma. bia christian nyawa, haji dahan arman, sos. bernard forum, sos. drs. genes runtuboi, fruits. bisa, md. pak bahwa selanjutnya panas kabupaten kepulauan yapen menyurati memohon yang pada intinya meminta klarifikasi terhadap dugaan pengalihan suara dari kandidat lain kepada pasangan calon nomor urut selanjutnya memohon menyurati panascalo..mama (fara nama pasangan calon suara suara awal direkayasa adolf paramore, dan imnsommssa| tony besar. sos dan amsamsosetma jaan drs thepilus lukas ayumi dan das das lomtamass christian nyawa, daniel ayumi, sos. mpa dan aman robert fontana, sos, lantengmamissa drs. decay secepat dan lonowtomamsi yuhendar mumbai, ap.m. dan mpammamara:,yang berlaku., maka memohon pada saat itu tanggal desember hanya dapat memberikan kepada saksi pasangan calon september yang telah inilah bersama dengan nomor ptun.jpr dan nomor ptun.jpr, bukti dan bukti bahwa ternyata memohon sudah kehilangan rasa keadilan dan tidak lagi taat kepada kpu provinsi papua termasuk panwaslukada kabupaten kepulauan yapen, maka pemohon meneruskan laporan kepada jajaran hierarki tertinggi memohon yaitu kpu pusat jakarta, dan mendapat tanggapan sebagai berikut tanggal november kpu pusat kerdil papua) dan ketua revisi pengawasan menandatangani nota dinas kpu yang berisi perintah arahan kepada kpu provinsi dan memohon untuk tetap mentaati produk hukum yang dianjurkan oleh kpu provinsi papua, tentang penundaan yang telah ditetapkan tanggal september untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal september yang belum dicabut, namun tetap tidak diindahkan oleh memohon dan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal november bukti p 12j tanggal november kpu pusat mengeluarkan instruksi kepada kpu provinsi papua, dengan penugasan melakukan klarifikasi dan supervisi terhadap memohon, namun tetap saja tidak mempengaruhi langkah langkah memohon, yang akhirnya memohon menerbitkan objek sengketa: bukti p 13j bahwa memohon masih tetap bebal sehingga:dalamkemudian pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam berita acara nomor kpu ky xii surat keputusan kpu nomor pts kpu ky xi1 tertanggal desember terhadap dalil tersebut berikut bantahan memohon: bahwa memohon membantah keras adanya manipulasi hasil penghitungan suara. tidak ada sedikitpun upaya memohonkarena rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon telah berjenjang mulai dari kpps, pps dan ppd. justru ketika ditemukan temuan manipulasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bersama sama dengan ketua ppd yapen barat dan didukung oleh saksi pasangan nomor urut dan maka memohon dengan persetujuan bawaslu dan dilakukan dengan prosedur yang berlaku akhirnya melakukan penghitungan ulang berdasark sebagai berikut:dalam penghitungan ulang tersebut terdapat fakta bahwa memang terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut sehingga jumlah suara diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil berdasarkan formulir .kwk.kpu yang tersebar pps distrik yapen barat adalah sebagai berikut: jumlah nama pasangan calon presentase para adolf paramore, dan ,05y6 titus sumbar, soshasil perolehan suara sah masing masing pasangan calon yang dihitung telah sesuai penghitungan yang sebenarnya. hasil perolehan suara sesuai dengan jumlah total yang tercantum dalam formulir formulir kwk.kpu dari tiap tiap tps sebagaimana terlampir dalam jawaban ini. iapun terdapat kesalahan penjumlahan akhir pada bagian jumlah dpt, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan jumlah start suara yang diterima seperti dalam dalil pemohon maka hal tersebut merupakan kesalahan teknis namun untuk perolehan masing masing pasangan calon telah tepat dan sesuai dengan rekapitulasi kwk.kpu. bahwa esensi dari hasil penghitungan suara pemilu dan sengketa penghitungan suara yang diperiksa mahkamah konstitusi adalah ketika terdapat pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dandalil pemohon tentang adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil perhitungan suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. bahwa terhadap dalil pemohon::,memberikan bantuannya sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil dalil pemohon tersebut atas. faktanya para kpps telah membagikan pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dengan benar tanpa melanggar peraturan, telah mencocokkan calon pemilih yang datang tps dengan daftar dpt sehingga tidak terdapat permasalahan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada, tidak ada upaya penghalang halangan bagi para saksi untuk mendapatkan formulir kwk.kpu seperti yang didalilkan pemohon. bahwa yang dalil dalil pemohon tidak berdasar dan mengada ada karena tidak ada satupun laporan kepada bawaslu ataupun melalui ppd mengenai adanya peristiwa peristiwa seperti yang didalilkan atas. bahwa iapun benar gua non terdapat fotokopi pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang disebarkan seperti yang didalilkan pemohon, apa signifikansinya terhadap hasil perolehan suara dan pelanggaran apa yang terjadi? bahwa selanjutnya mengenai dalil pemohon yang menyatakan ketua ppd seluruh distrik tidak memberikan salinan kepada saksi pasangan calon nomor urut, dan memohon menyatakan dalil tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta. seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah diberikan formulir da. .kwk.kpu dan tidak terjadi perubahan hasil penghitungan suara baik dari formulir .kwk.kpu formulir da .kwk.kpu maupun formulir db .kwk.kpu, kecuali sempat terjadi dan ketahuan upaya manipulasi perolehan suara distrik yapen barat yang dilakukan oknum ketua ppd yapen barat untuk keuntungan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut sebanyak (tiga ribu tujuh ratus enam) yang berhasil diketahui dan digagalkan kemudian dikembalikan kepada jumlah semula berdasarkan data formulir kwk.kpu. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakberikut bantahan memohondalam hal adanya laporan politik uang atas nama ibu ani tania dengan laporan nomor pnas kada kky dw menurut memohon hal tersebut merupakan kewenangan bawaslu untuk memprosesnya. namun demikian, menurut penjelasan ketua bawaslu kabupaten kepulauan yapen yang disampaikan depan peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara bahwa terhadap laporan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti dengan bukti bukti yang cukup, sehingga laporan tersebut tidak cukup bukti. iapun benar terdapat laporan itu maka perlu pembuktian lebih lanjut apakah pelanggaran tersebut, jika ada, dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tuduhan politik uang atas nama toni nupapapti, hal tersebut juga bukanlah kewenangan memohon untuk menindaklanjutinya melainkan kewenangan bawaslu. meskipun demikian, sepanjang pengetahuan memohon tidak ada laporan mengenai tuduhan tersebut kepada bawaslu maupun pembukanya kepada memohon. tuduhan bahwa memohon tidak netral dengan membiarkan terjadinya politik uang merupakan tuduhan keji yang tidak berdasar sama sekali. oleh sebab itu, dalil dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan patula ditolak. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tuduhan bahwa, berikut bantahan memohon: bahwa tidak benar memohon tidak menindaklanjuti pelanggaran pelanggaran yang terungkap dalam rapat pleno kpu kabupaten kepulauan yapen. memohon menanggapi dan mempelajari tiap keberatan yang ada dan meneliti dasar keberatan tersebut. apabila keberatan tersebut memiliki dasar tentunya akan ditindaklanjuti memohon namun sebaliknya jika keberatan tidak memiliki dasar tidaklah mungkin memohon memaksakan untuk menindaklanjuti. karena keberatan yang diajukan oleh saksi hanyalah opini yang bersangkutan tanpa didukung oleh bukti bukti yang valid. selain itu opini yang diperdebatkan merupakan ranah panas distrik sehingga proses tersebut telah dilalui ditingkat distrik. bahwa memohon memberikan tanggapan dan bantahan terhadap dalil pemohon dalam permohonannya (halaman yang pada intinya menerangkan mengenai kesalahan penghitungan angka mengenai: jumlah pemilih dalambahwa pemohon mendalilkan dalam permohonan. bahwa pada kenyataannya, pemohon sendiri yang salah mencantumkan angka dalam kolom tersebut atas. kesalahan ketik oleh pemohon dalam tabel (a) jumlah pemilih dalam salinan dpt terdapat pada kolom penjumlahan versi memohon : pada poin distrik yapen baratampimocc) pada poin distrik rainbowkesalahan ketik oleh pemohon dalam tabel (b) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihroomcc) pada poin distrik rainbowic) jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, terdapat pada kolom penjumlahan versi memohon : pada poin distrik yapen timurep ambard) surat suara yang diterima (termasuk cadangan)asinoberikut tabel perbandingan kesalahan ketik pemohon dalam permohonannya dengan angka dalam db1 yang benar: jumlah pemilih dalam dpt tabel penjumlahan dalam permohonan pemohon nomor php.d viii halaman yang tertulis formulir dalam versi pemohon permohonan kwk.kpu pemohon fremmtal 3ash sasa sasa non suman maa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tabel penjumlahan dalam permohonan pemohon nomor php.d vi yang tertulis formulir dalam versi pemohon db1 permohonan kwk.kpu pemohon lee sea bnn suman sasa maw sis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tabel penjumlahan dalam permohonan pemohon nomor php.d vii yapen selatan bean ben jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tabel penjumlahan dalam permohonan pemohon nomor php.d vi! yapen selatan yapen barat ena bea ben sae bahwa awalnya memang sempat terdapat kesalahan pencantuman jumlah dpt dalam db khusus pada bagian dpt distrik teluk ampimoi. awalnya memang tertulis jumlah dpt distrik teluk ampimoi sebesar ternyata berbeda dengan formulir distrik teluk ampimoi yakni meskipun dalam kesalahan awal tersebut memohon menghitung berdasarkan angka dpt yang tertera dalam formulir distrik teluk ampimoi sehingga total dpt untuk seluruh distrik adalah namun kesalahan ini telah diperbaiki sehingga penjumlahan semua telah sesuai dengan angka, formulir formulir dan formulir formulir dengan jumlah total dpt yang sama yakni kemudian jika angka angka dalam db seluruhnya ditotal jumlahnya maka tidak terdapat kesalahan hitung sebagaimana didalilkan pemohon. pemohon memperoleh jumlah yang salah disebabkan kesalahan pemohon sendiri mencantumkan angka pada kolom versi tersohor . dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan karenanya layak dikesampingkan. terhadap keberatan yang tidak berdasar, masih terdapat kesempatan bagi para pasangan calon untuk menguji keberatan tersebut salah satunya melalui persidangan mahkamah konstitusi ini. dengan demikian, menurut memohon adalah hak bagi para pasangan calon termasuk pemohon untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kebenaran dari keberatan tersebut. terhadap kebenaran yang memiliki dasar, memohon menindaklanjutinya. salah satunya dalam hal terungkapnya manipulasi suara yang dilakukan ketua ppd yapen barat yang menguntungkan pemohon.yapen dan papua umumnya:november kabupaten kepulauan yapenanggal desemberharus dicabut digugurkan, dan pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan yapenbukti dan bukti p 15jpetitberdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana disebutkan atas, makaerima jawaban mberita acara rekapitulasinghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.untuk pemohon iii perkara nomor php.d viiimendasarkan kedudukan hukumnya pada putusan tata usaha negara milik orang lain bahwa yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam mengajukan permohonannya mengenai kedudukan hukum pemohon adalah: undang undang nomor tahun ii. putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun jpr pada tanggal agustus ii. hurufkepala daerah iv. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bahwa putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun jpr pada tanggal agustus adalah putusan atas nama hendrik forum sos, msi (peserta pemilukada kota jayapura berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dan bukan atas nama pemohon. sehingga dapat dikatakan pemohon mendasarkan alasan memiliki kedudukan hukum pada putusan ptun atas nama orang lain dan bukan atas nama dirinya, yakni putusan ptun nomor ptun.jpr pada tanggal agustus tentunya putusan ptun atas nama orang lain tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara perselisihan pemilukada mahkamah konstitusi. pemohon telah memperbaiki keputusan kpu nomor pts kpu ky! viii namun tidak dapat melaksanakan amar putusan ptun ptun.jpr pada tanggal agustus sendainyapun pemohon mempergunakan putusan miliknya sendiri yakni putusan tun nomor ptun.jpr pada tanggal agustus tetap saja pemohon tidak memiliki legal standing. bahwa, memohon dengan itikad baik telah memperbaiki keputusan kpu kepulauan yapen tahun yang disengketakan ptun dengan cara mencabut surat keputusan tersebut dan menerbitkanuntuk melaksanakan prinsip fairness, sebelum mengeluarkan keputusan kpu nomor pts kpu ky x pada tanggal september dan oktober memohon telah mengadakan rapat pleno bersama kpu provinsi dalam rangka verifikasinamun dari verifikasi tersebut pemohon tetap tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. bahwa memohon sebenarnya sangat berkeinginan untuk mematuhi dan melaksanakan amar putusan pengadilan tata usaha negara atas nama pemohon yakni putusan tun nomor ptun.jpr tanggal agustus adapun amar putusannya berbunyi: membatalkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupatenhal putusan tun nomor ptun.jpr pada tanggal agustus bahwa memohon tidak dapat mematuhi dan menjalankan amar putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun.jpr, khususnya amar putusan poin (dikutip dari hal dari putusan nomor ptun): mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru untuk memperbaiki surat keputusan kpu nomor pts kpu konvoi tanggal juli dan: amar putusan tun nomor ptun.jpr tersebut adalah amar putusan yang tidak dapat atau mustahil untuk dijalankan (non executable). amar putusan tun nomor ptun.jpr tersebut mengandung kekhilafan fundamental sebab jika dijalankan berarti memohon harustanpa melalui proses pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. oleh sebab itu, pemohon melakukan verifikasi kembali kemudian mengeluarkan keputusan kpu nomor pts kpu ky x sebab hal itulah yang paling mungkin memohon lakukan dibandingkan harus melaksanakan putusan yang terdapat kekhilafan nyata dalam amar putusannya. kasus posisi pemohon berbeda dengan kasus posisi pemohon dalam pemilukada jayapura selain memohon menyatakan bahwa putusan tun nomor ptun.jpr pada tanggal agustus tidak dapat dijalankan karena alasan seperti didalilkan atas, bahwa pemohon keliru jika menginterpretasikan putusanpada tanggal juli dengan putusan perkara ptun jayapura nomor ptun.jpr bertanggal agustus adalah dilihat dari segi kepastian hukum, mana putusan nomor ptun.jpr belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. hal ini diperkuat dalam keterangan dalam putusan yang menyatakan: putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu (empat belas) hari untuk mengajukan banding , lalu memohon mengajukan banding sebagai upaya hukum sehingga memang putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. bahwa sesuai dengan ketentuan, berdasarkan ketentuan tersebut jelas, hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang bisa dilaksanakan. mengenai hal tersebut, pemohon pun mengakui dalam posisinya nomor bahwa betul proses hukum masih berjalan. sehingga dapat disimpulkan darada pilkada jayapura sehingga memberikan legal standing kepada pemohon iii perkara nomor php.d viii jayapura, adalah: amar putusan tersebut secara jelas telah berkekuatan hukum tetap karena disaat itu, memohon (sebagai tergugat ptun jayapura) tidak mengajukan banding sehingga putusan perkara nomor ptun.jpr bertanggal agustus menjadi inkrach atau memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan, bahkan pada saat ini putusan tersebut telah dieksekusi. bahwa memohon menganggap perbedaan tersebut menjadi penting, karena berbeda seperti putusan dalam hukum acara perdata yang mengenal konsep uvb uitvoerbaar bij voorraad) atau putusan serta merta, putusan peradilan tata usaha negara tidak mengenal konsep tersebut sehingga putusan yang bisa dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap.. bahwa kembali mempertimbangkan terdapatnya kekhilafan majelis hakim ptun dalam perkara nomor ptun.jpr pada tanggal agustus seperti didalilkan dalam poin atas, justru memohon memiliki alasan logis yuridis untuk melakukan banding dan sekaligus menolak polita pemohon yang menyatakan bahwa: setelah putusan ptun, memohon telah mengakui mengeksekusi putusan ptun . bahwa memohon dengan itikad baik dan melaksanakan kepatuhan atas putusan nomor ptun.jpr denganhal ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya putusan nomor ptun.jpr sebagai konsideran dalam keputusan kpu nomor pts kpu ky x bahwa justru yang menjadi dasar keberatan bagi memohon adalah tidak memungkinkannya menjalankan amar putusan point dari keputusan nomor ptun.jpr pada tanggal agustus karena alasan seperti yang didalilkan diatas (poin dan sehingga, karena adanya kekhilafan dan kesalahan fatal dari amar putusan tersebut itulah, maka memohon menjadi dilema karena disatu sisi berniat untuk menjalankan amar putusan (oleh karenanya mengakui dan mengeksekusi putusan tun untuk sebagian), namun disisi lain hal itu tidak dapat dimungkinkan (karena harus menetapkan pemohon penggugat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen periode dan oleh karena itulah memohon memutuskan untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut atas. bahwa oleh karena itulah, memohon tidak merasa berkewajiban,seperti yang telah dilakukan oleh memohon ataupun putusan pengadilan yang memang menyatakan ataupun menetapkan demikian. atas dasar itulah, dengan ini memohon menganggap dan menyatakan, pemohon nomor tidak memiliki legal standing sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. kepulauan yapen. permohonan pemohon tidak jelas atau obscuracacat dan harus batal demi hukum (polita pemohon nomor dan bahwa terdapat kejanggalan yang membuat seluruh permohonan pemohon nomor menjadi obscura atau kabur, karena apabila seandainya pemohon menganggap bahwa keputusan kpu nomor.cacat dan harusnya catal demi hukum.y x sebagai objek sengketa, serta kpu kabupaten kepulauan pamen sebagai tergugat, mengingat ketidak puasa atas suatu putusan tata usaha negara yang tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara dan bukan mahkamah konstitusi. bahwa pemohon nomor dengan jelas mengakui bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah (hal bagian permohonuud ipemilihan umum nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, iii. dan dasar hukum lainnya meliputi: nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, nomor tahun tentang pemerintahan daerah. mengingat, ketentuan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, maka seharusnya surat keputusan kpu nomor pts kpu ky x merupakan objek sengketa peradilan tata usaha negara. bahwa mempertimbangkan dalil dalam poin dan poin atas, maka terdapat ketidak belasan mengenai petit poin dari permohonan pemohon yang menuntut untuk membatalkan menyatakan tidak sah surat keputusan kpu nomor pts kpu ky x padahal pemohon sendiri mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dan bukan mahkamah konstitusi. bahwa disaat bersamaan, pemohon menuntut pembatalan kpu nomor kpu ky xii dan kpu nomor kpu ky xii sehingga terdapat ketidak belasan karena dipetitum poin pemohon meminta pembatalan surat keputusan yang mana objeknya adalah bagian dari kewenangan ptun, namun dipetitum lainnya dan meminta pembatalan keputusan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa, permohonan (dalam petit poin kabur, karena dengan meminta pembatalan atas kpu nomor. pts kpu ky x dalam petitumnya (poin petit), justru pemohon secara tidak langsung juga meminta pembatalan dirinya sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan administrasi (mengingat dasar pencalonan pemohon nomor adalah berdasarkan kpu nomor pts kpu ky x dalam pokok perkara bahwa benar pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura dengan register nomor ptun.jpr yang menggugat keputusan memohon nomor pts kpu ky vii tanggal juli bahwa amar putusan perkara nomor ptun.jpr, dalam pokok perkara poin (tiga) nya menyebutkan:. terhadap amar (ketiga) putusan atas, jelas terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata oleh majelis hakim ptun yang melampaui kewenangannya untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah (seperti dijelaskan dalam poin atas), sedangkan pemungutan suara pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen belum dilangsungkan oleh memohon. terhadap amar putusan ini, tentunya tidak dapat dijalankan dan dipenuhi oleh memohon (non executable), bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh majelis hakim ptun putusan perkara nomor ptun.jpr tersebut, maka memohon mengajukan banding, dan saat ini proses peradilan banding masih belum diputus oleh pt.tun makassar sehingga belum ada kepastian hukum yang bersifat final dan tetap terhadap perkara tersebut, lagipula putusan tersebut substansinya tidak sampai membahas mengenai verifikasi persyaratan bakal pasangan calon, putusan hanya membahas mengenai kesalahan memohon yang tidak menjalankan prosedur yang benar dengan mengeluarkan keputusan nomor pts kpu ky vii tanggal juli sebagaimana pertimbangan putusan halaman alinea ketiga yang menyebutkan: menimbang, bahwa mencermati ketentuan atas, majelis menilai bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa itis tidak melakukan prosedur yang benar serta tidak cermat seharusnya sebelum mengeluarkan surat keputusan tergugat mencermati apabila ada kekurangan atau keganjilan dokumen pasangan calon wajib memberitahukan hasil penelitian ulangadanya beberapa perkara dan putusan ptun dan memohon melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, maka pada tanggal september dan oktober jayapura telah diadakan rapat pleno antara kpu propinsi papua dan memohon dalam rangka verifikasi tahap (dua)bahwa pada saat itu telah dilakukan pengkajian dan dilihat verifikasi (dua kali) berkas berkas persyaratan pasangan calon yang ada, kemudian kpu provinsi papua menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh memohon sudah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan pencalonan, sebagaimana rapat pleno ini tertuang dalam berita acara nomor kpu ky x dan berita acara nomor nomor bahwa oleh karena putusan nomor ptun.jpr belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah terbukti nyata berdasarkan hasil verifikasi pertama melalui rapat pleno antara kpu provinsi papua dengan memohon tanggal september ditandai dengan berita acara kpu ky 1ix serta berdasarkan rapat pleno antara kpu provinsi papua dengan memohon tanggal oktober berita acara kpu ky x yang jelas jelas bahwa pemohon tidak memenuhi syarat pencapaian dukungan partai politik, maka hal ini pula yang mendasari dikeluarkannyahingga saat ini perubahan kedua melalui keputusan memohon nomor pts kpu ky x lah yang dipakai untuk penentuan akhir pengumuman pasangan calon yang selanjutnya diadakan pemungutan suara juga berdasarkan keputusan ini. bahwa keputusan memohon nomor pts kpu ky x saat ini berlaku secara sah dan mengikat serta belum ada yang menggugat pembatalannya. oleh karenanya dalil pemohon poin permohonan yang menyatakan bahwa keputusan memohon guo menjadi cacat dan batal demi hukum haruslah ditolak. terhadap dalil pemohon ini seharusnya pemohon mengajukan pembatalannya pengadilan tata usaha negara, sedangkan mahkamah konstitusi tidak berwenang membatalkannya,inkonstitusional pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang berlangsung tanggal november menyatakan membatalkan keputusan kpu kabupaten kepulaua kepala darah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen tahun tanggal juli menyatakan membatalkanomisi pemilihan umum daerah kpud)netapkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen: memutuskan permohonan secara adil. demikian permohonan ini pemohon ajukan, kami yakin tuhan yang maha kuasa tetap menuntun setiap pertimbangan dan keputusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakimahwa mengenai adanya penetapan penundaan tahapan kegiatan pemilu kada untuk memohon dengan penetapan nomor pen ptun.jpr, penetapan tersebut tidak dapat dijalankan mengingat saat ini putusan yang menguatkan penetapan tersebut juga masih dalam proses banding dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. selain itu, demi terselenggaranya penyelenggaraan negara yang cepat, tepat dan profesional sesuai dibutuhkannya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru tidak dapat ditunda, maka sesuai dengan kewenangannya memohon telah melaksanakan proses pemilukada yang benar dan sah berdasarkan undang undang, dan mencapai s9petit berita acara: nomordalam petit permohonan pemohon memohonkan antara lain sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batalmbatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara nomor kpu ky xi1 lampiran model db1pu tanggal agustus a.n. ir. marinus worabay dan billy frederik, s.h.: putusan pengadilan nomor ptun.jpr tanggal agustus a.n. willem kayo, sos. dan regina mumbai: dan putusan nomor ptun.jpr tanggal september a.n. petrus foram mamba dan manuel menu. bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak jelas karena dalam petit permohonan pemohon meminta pembatalpetit poin perbaikan permohonan termasuk konvoi yang disampaikan dalam sidang berbunyi sebagai berikut: menyatakanbahwa adanya petit ini menunjukkan pertentangan dengan kedudukan hukum pemohon sendiri. jika keputusan kpu nomor pts kpu ky x dianggap oleh pemohon tidak sah maka pemohon menggugurkan diri sendiri. sebab, keputusan kpu nomor memperbaiki dan mencabut keputusan kpu nomor pts kpu ky bahwa lebih jauh, pemohon juga mencantumkan petit yang meminta dilakukan dilakukan pemilukada ulang dengan melibatkan seluruh pasangan calon dan bakal pasangan calon. jika pemohon merasa bahwa keputusan kpu nomor pts kpu kyiv yang memperbaiki keputusan kpu nomor pts kpu ky x cacat hukum seharusnya pemohon menggugat keputusan tersebut ptun atau jika pemohon juga menganggap keputusan kpu nomor pts kpu ky x merugikan pemohon seharusnya pemohon masuk sebagai pihak baik dalam gugatan gugatan tun dengan objek sengketa keputusan nomor kpu ky x baik sebagai penggugat maupun masuk dengan intervensi sebagai pihak ketiga yang turut dirugikan dengan adanya keputusan tersebut. dengan adanya petit poin dan poin dalam permohonan pemohon, maka justru membuat permohonan pemohon tidak jelas atau obscura libeltidak adanya uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan dan ditetapkan oleh memohon dalam pemilukada,bal amgancatn (prana arearank maan |hendak camat biotaxa tee 1, good non,elesaikan temuan dan laporan kepada kpu kabupaten kota unrdi. ", bukan keseluruhan proses pelaksanaan pemilukadamukan oleh memohon".dalam permohonan dengan poin poin sebagai berikut:. adanya surat pemberitahuan yang dibagikan dalam bentuk fotokopi tanpa kartu pemilih.ada tim sukses pasangan calon nomor urut (dua) yang membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih tps dan kel. awunawai distrik yapen timur... seluruh padatidak adanya berita acara model da) saat pleno tingkat ppd distrik yapen timur. adanya keberpihakan memohon terhadap pasangan calon nomor urut (dua) dalam hal dukungan partai dan hasil suara..bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapefotokopi amar putusan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura nomor ptun.jpr, tanggal september bukti fotokopi permohonan eksekusi perkara kepada ketua ptun jayapura, tanggal september bukti fotokopi pengantar dan tanda terima penetapan dari ketua ptun jayapura nomor pen. eksekusi ptun.jpr: bukti pemberitahuan penetapan eksekusi ketua pengadilan tata usaha negara jayapura: bukti fotokopi undangan rapat kpu kabupaten kepulauan yapen kepada musica kabupaten kepulauan yapen: bukti fotokopi laporan balon bupati kepada bawaslu kabupaten kepulauan yapen: bukti fotokopi sikap kpu provinsi papua tentang pemilukada kepada kpud kabupaten kepulauan yapen: bukti penegasan bawaslu kabupaten kepulauan yapen kepada kpu kabupaten kepulauan yapen: buktiberita acara kpu kabupaten kepulauan yapen nomor ba kpu ky x tentang perubahan kedua pengumuman pasangan calon kepala daerah. adanya permasalahan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, sebagai berikut:...(dua) pada hari kamis tanggal desember.(dua) tentang pelanggaran yapen barat langsung ditanggapi panas. bahwa terhadap dalil dan hanya mencari sensasi politik pemohonangka pemohon dapatkan dengan cara: mengurangkan dari dpt, yakni kemudian angka dikurangkan dengan jumlah pemilih yang terdapat dalam berita acara rekapitulasi, yaknimengada ada karena tiba tiba dalilnya melompat mengklaim adanya suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa,tidak adanya biaya operasional petugas kppsdan atau identitas lainya.kwk.kpu, para saksi dari para pasangan calon yang hadir tps menandatangani formulir .kwk.kpu termasuk saksi pasangan calon nomor urut pemohon. apakah saksi dari pemohon sendiri yang hadir tps dan menandatangani formulir dengan memakai rumus seperti atas, tiba tiba pemohon mengklaim seluruh suara kelurahan anotaurei, distrik yapen sebesar suara adalah suara siluman yang dihasilkan darilebih parah lagi, pemohon berasumsi dan berspekulasi bahwa terdapat kurang lebih 7000an pemilih yang terdaftar dpt yang belum atau tidak menggunakan haknya. sehingga, pemohon kemudian berasumsi sebanyak suara adalah suara siluman yang dihasilkan dari suatu., memohon membantah sebagai berikut: bahwa kembali pemohon membuat penghitungan yang tidak masuk akal dengan menyatakanbantahan yang sama seperti atas, memohon menyatakan bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak layak untuk dipertimbangkan. apalagi, pemohon sendiri mengakui bahwa dalil pemohon didasarkan dari keterangan ketua dan anggota kpps tps yang menyatakan terdapat permasalahan teknis karena waktu yang sangat sempit untuk menyortir sesuai dengan identitas undangan maka kartu pemilih tidak sempat dibagikan. meskipun memohon tetap membantah dalil tidak diberikannya kartu pemilih, namun dalil pemohon yang menjelaskan alasan tidak dibagikan karena persoalan teknis telah membuktikan sendiri bahwa iapun kartu pemilih tidak terbagi hal tersebut merupakan permasalahan teknis dan tidak ada sama sekali unsur kesengajaan apalagi tidak tersedianya dana operasional petugas lapangan yang sudah belum diakomodir oleh pemda kabupaten kepulauan yapen. dengan demikian terhadap dalil ini harus dikesampingkan. bahwa kemudian pemohon mendalilkan, terhadap dalil tersebut berikut bantahan memohon: bahwa memohon menyatakan dalil pemohon tidak benar dan terlalu dilebih lebihkan tidak ada satupun laporan atau keberatan dalam formulir .kwk.kpu tps tps distrik yapen selatan, bahkan setiap tps dimana saksi pemohon hadir menerima hasil dan proses dengan menandatangani formulir begitu pula halnya dengan saksi dari pasangan calon lainnya. namun demikian, memohon menganggap perlu untuk menjelaskan mengenai kondisi geografis kabupaten kepulauan yapen agar majelis hakim yang memeriksa perkara memperoleh gambaran utuh sehingga memahami persoalan kelancaran jalannya logistik dalam penyelenggaraan pemilukada. kepulauan yapen merupakan sebuah pulau besar dengan pulau pulau kecil yang mengelilinginya. ditambah lagi dengan sulitnya menempuh perjalanan darat dan lebih banyak melalui jalur laut dan cuaca buruk atau bencana yang seringkali terjadi, pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran logistik pemilukada. bahwa kenyataan lapangan, memohon mengalami kesulitan dalam pembiayaan pembiayaan operasional karena adanya pengunduran waktu pemilukada dan dana yang sulit keluar sehingga dana yang ada sangat terbatas, banyak petugas belum dapat dibayarkan motornya. namun para petugas tetap bekerja secara sukarela membagikan undangan dan kartu memilih kepada warga masyarakat pemilih optimal mungkin. bahwa hingga jawaban ini dibacakan belum ada alokasi dana tambahan guna membayar honor para petugas lapangan. bahwa memohon juga mendapat laporan iapun ada beberapa kartu pemilih tidak terbagi karena alasan teknis yakni petugas yang mencatat alamat pemilih dalam undangan memperoleh data data dari dinas kependudukan sementara dalam data data tersebut ternyata sebagian diantaranya terdapat kesalahan penulisan alamat sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan undangan kepada warga yang bersangkutan. namun persoalan ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara sebab kartu pemilih bukanlah satu satunya identitas yang dapat digunakan sebagai bukti pemilih. sepanjang nama pemilih ada dalam dpt maka pemilih dapat mempergunakan haknya dengan menunjukkan ktp atau identitas lainnya yang berlaku. ditambah lagi ternyata dalam pelaksanaan tidak ada keberatan atau catatan permasalahan tps tps ditandai oleh tidak adanya keberatan dalam formulir formulir keberatan formulir .kwk.kpu bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menolak dalil pemohon karena tidak mempengaruhi terjadinya perubahan dalam hasil perolehan suara pasangan calon serta tidakselain itu, pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan yapen telah selesai dilaksanakan oleh memohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan dan telah terdapat keputusan tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih walaupun kabupaten ini baru dilanda gempa bumi dahsyat pada tanggal juni bahwa terhadap dalil pemohon mengenai , memohon membantah sebagai berikut: bahwa dalam hal adanya perbedaan tanggal pelaksanaan pemungutan suara dalam surat undangan memilih, memohonsurat surat undangan pun sudah dicetak dengan tanggal tersebut. namun karena ditunda hingga hari kamis tanggal november maka memohon menggunakan surat surat undangan tertanggal september yang sebagian diperbaiki menjadi tertanggal november dengan tulisan tangan. bahwa dalil pemohon ini merupakan persoalan teknis yang terpaksa harus dilakukan oleh memohon dan masih dapat ditoleransi dalam pelaksanaan pemilukada. lagipula hal ini tidak mempengaruhi perubahan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. dengan demikian dalil pemohon patut dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pemohon berupa adanya surat pemberitahuan yang dibagikan dalam bentuk fotokopi tanpa kartu pemilih. memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa pemohon hanya memberikan asumsi dan bukan merupakan dalil yang berdasar dan beralasan hukum. pemohon tidak dapat menguraikan dimana saja dan siapa saja yang memiliki surat pemberitahuan undangan memilih tanpa kartu pemilih. bahwa iapun terdapat surat undangan yang diberikan dalam bentuk fotokopi, good non adalah sebagai upaya antisipasi memohon terhadap permasalahan keterlambatan datangnya logistik yang membawa surat undangan dan kartu pemilih yang akan dibagikan kepada para warga masyarakat pemilih. bahwa hal ini pun tidak mengurangi hak bagi masyarakat pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya karena pemilih masih dapat memilih dengan menggunakan ktp sepanjang terdaftar dalam dpt. bahwa dalil inipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif. bahwa pemohon mendalilkanmemohon memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa kembali memohon memberikan penjelasan iapun benar terjadi peristiwa demikian, hal ini terkait dengan penjelasan memohon sebelumnya pada bagian awal mengenai keterbatasan dana dalam menyelenggarakan pemilukada oleh karena dana yang belum diberikan kepada kpu sehingga menghambat memohon untuk dapat membayarkan honor gaji petugas. bahwa faktanya, tidak ada perubahan suara sama sekali antara hasil penghitungan tps tps dalam formulir .kwk.kpu dengan hasil akhir dalam formulir db sehingga dapat dikatakan dalil pemohon inipun tidak memiliki signifikansi sengan hasil perolehan suara. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya tim sukses pasangan calon nomor urut yang membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih , memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa persoalan yang didalilkan pemohon bukanlah kewenangan memohon untuk menjelaskannya. namun demikian sepanjang pengetahuan memohon tidak ada laporan bawaslu mengenai kejadian seperti yang didalilkan pemohon. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai , memohon membantah sebagai berikut: bahwa memohon telah melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pemilukada yang diantaranya menjelaskan tentang tata cara melakukan pencontrengan pencoblosan dalam proses pemungutan suara, yang dilaksanakan pada tanggal september ruangan kantor memohon serta tanggal november bahwa iapun ada kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dalam mencoblos pasangan calon yang pilih, tidak dapat dibebankan kepada memohon karena itu persoalan pribadi masing masing pemilih. bahwa terhadap dalil pemohon , memohon membantah sebagai berikut: bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut atas adalah tidak berdasar karena pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan tps tps mana saja terdapat pemilih yang berjumlah melebihi orang pemilih. iapun terdapat jumlah pemilih yang melebihi orang dalam suatu tps, good non, darimana pemohon menyakini bahwa tps yang dimaksud tidak mendapatkan persetujuan dprd. selain itu tidak terdapat pengaruh signifikan dalil pemohon ini dengan perolehan suara serta tidak dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif. bahwa pemohon mendalilkan seluruhberikut tanggapan memohon: bahwa memohon kembalilogistikpun sudah tercetak dengan tanggal tersebut. namun karena ditunda pada hari kamis tanggal november maka memohon terpaksa menggunakan logistik yang telah ada dengan beberapa perbaikan karena ketidaktersediaan dana untuk mencetak kembali logistik yang diperlukan. persoalan teknis ini tentunya tidak substantif karena tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara dan mengganggu proses demokrasi yang berlangsung. bahwa pemohon mendalilkan mengenai tidak adanya berita acara model da) saat pleno tingkat ppd distrik yapen timur. memohon membantah sebagai berikut: bahwa memang terjadi persoalan teknis yakni yakni ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat ppd distrik yapen timur, berita acara model tidak terdapat dalam logistik yang diberikan. hal ini terjadi tanpa unsur kesengajaan dan dapat dimaklumi seluruh peserta rapat pleno termasuk saksi saksi yang hadir. oleh karena itu disepakati rekapitulasi ditulis dalam plant yang dapat disaksikan seluruh peserta rapat pleno dan para saksi. tidak ada keberatan saat itu dan berita acara yang baru didapat pada tanggal november baru dapat ditandatangani. alasan penanggalan november disebabkan rapat pleno faktanya dilakukan pada tanggal november sementara itu hal tersebut merupakan kesepakatan bersama demi lancarnya proses penghitungan suara. dalil pemohon ini sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan karena pemohon terlalu mengada ada dan mencari celah padahal tidak ada hal yang substantif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon.nota dinas kpu pusat, tanggal november bukti fotokopi klarifikasi ketua kpu pusat kepada kpu provinsi papua, bukti fotokopi berita acara kabupaten kepulauan yapen tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten kepulauan yapen: bukti fotokopi keputusan kpuukada kabupaten kepulauan yapen tahun tanggal desember bukti keputusan kpu kabupatekada kabupaten kepulauan yapen tahun tanggal juli bukti softcopy pernyataan ketua ptun jayapura: pemohon iibahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya keberpihakan memohon terhadap pasangan calon nomor urut dalam hal dukungan partai dan hasil suara. memohon membantah sebagai berikutbahwabahwacaloterhadap dalil pemohon yang menyatakan, berikut bantahan memohon bahwa memohon membantah dalil dalil pemohon. bahwa memohon menyatakan tanggapan dan bantahan memohon telah diuraikan dalam jawaban memohon untuk perkara nomor php.d iii perkara nomor php.d viii bahwa secara mutasi mutans tanggapan dan bantahan memohon dalam perkara nomor php.d viii perkara nomor php.d viii dan perkara nomor php.d viii merupakan tanggapan dalam jawaban perkara nomor php.d vii1 ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. bahwa secara mutasi mutans dalil memohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. legiun demikian, dalil pemohon tidak relevan untuk disampaikan karena tidak terdapat hubungan kausalitas kerugian pemohon dengan dalil mengenai putusan ptun yang dimaksud. oleh karena itu, dalil pemohon ini tidak berdasar dan patut dikesampingkan dan hanya menjadi aktor sinetron politik belaka. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakanberikut bantahan memohon: bahwa penetapan dpt yang dilakukan oleh memohon telah berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sebelum ditetapkannya dpt, terlebih dahulu dp4 dimutakhirkan oleh pps yang dibantu oleh ppp yang kegiatannya sebagai berikut: menyusun dps untuk membagi dan menyusun pemilih sesuai dengan tps model kwk). melaksanakan sosialisasi dps kepada kepala lingkungan untuk mendapatkan perbaikan model kwk). menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan dps awal selama hari. memperbaiki dps berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama hari model kwk). memperbaiki dps berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama hari. memperbaiki dps berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan hari model kwk). pps melakukan rekapitulasi model kwk). pps melakukan rekapitulasi model kwk). pps melakukan rekapitulasi model kwk). kpu menetapkan dpt. bahwa terhadap dalil pemohon mengenaimemohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomo tahun tentang pemerintahan daerah juncto peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada adalah pemilih yang terdaftar dalam dpt. seandainya pun terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun melakukan pemilihan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, good non, seharusnya pemohon membuat laporan kepada panas kabupaten atau panas distrik berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum sehingga yang bersangkutan dapatsepanjang pengetahuan memohon tidak terdapat laporan mengenai kejadian yang didalilkan oleh pemohon: bahwa dalam berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen model kwk) dari setiap kpps tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi saksi (termasuk saksi pemohon) tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menurut pemohon ada mobilisasi massa pemilih ikut mencoblos tps tersebut. bahwa pemohon mendalilkan,': bahwa terhadap dalil tersebut atas memohon telah menjelaskannya pada tanggapan dalam poin poin atas. bahwa pemohon mendalilkan adanya permasalahan permasalahan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon , memohon menanggapi sebagai berikut: bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah dalam undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah dan para saksi pasangan calon serta musica. setiap ada keberatan memohon telah mencoba mensecara tertulis dalam formulir resmisenin, november anus ibukota yapen barat namun ditunda oleh oknum ketucalon nomor urut. yang awalnya memperoleh menjadi dan selanjutnya diajukan keberatan oleh saksi kandidat nomor. pihak terkait dan ditandatangani oleh panas distrik yapen barat: bahwa kemudian kandidat nomor pihak terkaitps distrik yapen barat yang terinci sebagai berikut adolf paramore, dan tony besar. sos dan drs thepilus lukas ayumi danselanjutnya panas kabupaten kepulauan yapen menyurati memohon dalam surat nomor pnas kd yap xi tertanggal november yang intinya tentang perbedaan data ppd distrik yapen barat selanjutnya memohon menyurati panas pada tanggal november:jumlah jumlah suara nama pasangan calon suara yang awal direkayasa adolf paramore, dant3. drs. genes runtuboi, yuhendar mumbai, ap.m. dan fruits. bisa, md. paksebagaimana ditegaskan dalam nomor tahun tanpa alas yang jelas, maka memohon pada saat itu tanggal desember hanya dapat memberikan kepada saksi pasangan calonterhadap dalil . memohon justru memiliki alasan mendasar dan serius. pada setiap sidang pleno di skors selama sekitar menit saja, saat akan dibuka kembali memohon masih harus menunggu para saksi pasangan calon yang meninggalkan ruangan selama sampai dengan jam dan hal tersebut terjadi beberapa kali. ditambah lagi dengan ketua panas kabupaten yang berhalangan hadir, dan panas yang diwakili anggotanya pun hadir namun tidak sampai selesai karena sempat terjadi kericuhan saat pembacaan hasil suara kabupaten yapen barat. memohon mengupayakan pleno tetap dilanjutkan namun saksi saksi pasangan calon tetap protes mengenai ketidakhadiran panas. tidak efektifnya waktu yang digunakan dalam sidang pleno juga ditambah dengan adanya informasi dari pihak kepolisian bahwa tanggal desember siaga dari polda papua karena merupakan hari ulang tahun opm) sehingga pelaksanaan sidang pleno kembali terhambat. setelah mengalami skors kembali, sidang pleno baru dapat diselesaikan pada tanggal desember bahwa terhadap dalil , memohon menjelaskan bahwa dalam sidang pleno tingkat kabupaten, memang ada permintaan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang kembali, namun hal ini tidak dapat memohon lakukan karena pembukaan kotak suara kembali hanya dapat dilakukan jika terdapat permasalahan tingkat distrik berdasarkan keberatan tertulis saksi pasangan calon. apabila tidak terdapat keberatan tingkat distrik, maka dalam pleno tingkat kabupaten hanya dibacakan hasil perolehan suara dari setiap distrik. dengan demikian memohon telah melakukan tindakan yang benar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa terhadap daliltelah menyatakan bahwa kartu suara yang dimaksud tersebut adalah tetap sah karena tidak keluar dari kolom pasangan calon yang dipilih. memohon dalam hal ini juga ingin menegaskan bahwa memang tidak ada peraturan apapun yang mengharuskan harus dicoblos menggunakan alat dan cara tertentu dan tidak boleh dengan memotongnya. bahwa terhadap dalil , memohon dapat menjelaskantelah menunjukkan ketegasan dalam melaksanakan peraturan. bahwa terhadap dalilmemohon menanggapi bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi tetap sah karena saksi pasangan calon tidak menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana ditegaskan dalam nomor tahun yang menegasmasalah penundaan hanya saja diselesaikan dalam waktu yang lebih lama karena kondisi dan situasi keamanan membuat memohon harus memperpanjang rapat pleno hingga tanggal desember sudah menjadi pengetahuan umum (notice seiten) bahwa setiap tanggal desember aparat keamanan menetapkan papua dalam keadaan siaga tanggal desember adalah hari ulang tahun organisasi papua merdeka. keadaan siaga ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara. bahwa terhadap dalil , memohon memberikan tanggapan bahwa sampai dengan berakhirnya sidang pleno tingkat kabupaten, hanya saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut sementara saksi saksi pasangan calon lainnya sudah tidak berada tempat tanpa alasan jelas padahal sebelumnya mereka telah menyetujui proses pembukaan kotak suara dan pembacaan hasil suara. oleh karena keputusan harus diserahkan kepada para pihak yang hadir namun tidak semuanya hadir, maka untuk memenuhi asas fairness, memohon menyerahkan salinan berita acara kepada saksi saksi pasangan calon yang belum menerimanya, hal mana juga diakui oleh pemohon dalam permohonannya. bahwa pemohon mendalilkan mengenaitentang pelanggaran yapen barat langsung ditanggapi panas . terhadap dalil demikian, memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon mengenai keberpihakan panas terhadap calon tertentu adalah tidak berdasar dan disertai dengan alasan alasan kuat yang dapat membuktikan keberpihakan tersebut memang benar ditujukan untuk pasangan calon nomor pemohon juga tidak dapat menguraikan laporan laporan dari pasangan calon mana dan terhadap pelanggaran apa saja yang dilaporkan kepada panas. lagipula permasalahan mengenai hal tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan memohon. petit berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana disebutkan atas,olak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sah secara hukumnyatakan sah dan berlaku menurut hukum berita acara nomor: kpu ky xi lampiran model db. kwk.kpu)kabupaten kepulauan yapen tahun tanggal desember menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,ago. bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakildesember sebagai berikut: bukti berita acara nomor kpu ky xkti keputusan kpu nomor kpu ky xi1 tentang penetap3a keputusan3b berita acarat 4a berita acara kpu nomor kpu ky ix tertanggal september bukti 4b berita acara kpu nomor kpu ky ix tertanggal oktober bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupatenukti hasil verifikasi ulang kpu kabupaten yapen dan kpu provinsi terhadap kelengkapan administrasi calon kepala daerah dan wakil daerah yang memenuhi syarat administrasi: bukti putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jpr tanggal september atas nama penggugat: petrus foram sambal dan manuel menu tergugat: komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan yapen bukti putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jpr tertanggal agustus atas nama penggugat: marinus worabay dan billy frederik tergugat: komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan yapen bukti berita acara kpu nomor kpu ky ix tentang pembukaan kotak suara ppd yapen barat terkait dugaan rekayasa penghitungan suara pasangan calon kepala derah dan wakil kepala daerah pada tingkat panitia pemilihan distrik yapen barat bukti t form da.kwk.kpu khusus untuk distrik yapen barat tertanggal november bukti form da.kwk.kpu khusus untuk distrik yapen barat tertanggal november bukti formulir model kwk.kpu distrik yapen selatan bukti formulir model kwk.kpu distrik yapen barat bukti formulir model kwk.kpu distrik konawe bukti formulir model kwk.kpu distrik kasino bukti formulir model kwk.kpu distrik angkaisera bukti formulir model kwk.kpu distrik ambar bukti formulir model kwk.kpu distrik yapen timur bukti t formulir model kwk.kpu distrik teluk amfibi bukti t formulir model kwk.kpu distrik rambai bukti formulir model kwk.kpu distrik yapen utara bukti formulir model kwk.kpu distrik room bukti daftar pemilih tetap kpu kabupaten kepulauan yapenesember yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut: drs piter acosta saksi adalah ketua pps serui jaya dan juga lurah serui jaya, bahwa serui jaya ada tps: bahwa pada tanggal november pukul saksi didatangi ketua dan sekretaris ppd distrik yapen selatan, untuk distribusi logistik pemilu, dan memerintahkan untuk memfotokopi undangan dari kpud, sebab kartu pemilih diacak acak mengingat waktu singkat, maka harus foto kopi, bahwa ada lembar surat undangan yang foto kopi: bahwa data data dalam surat udangan ditulis tangan oleh anggota kpps: bahwa tidak ada complain terhadap surat udangan foto kopi: bahwa ada issue berkembang yaitu pada tanggal november dari pihak tertentu akan ada mengambil kartu pemilih secara paksa, maka saksi mengamalkannya: bahwa yang menang tempat saksi pasangan calon nomor urut deharalawani resmi bahwa saksi adalah ketua pps serui kota dan juga lurah serui kota: bahwa ada kartu pemilih tidak sempat didistribusikan kepada pemilih karena waktu yang sempit dan terbatas: bahwa jumlah pemilih sebanyak pemilih, dengan jumlah tps sebanyak tps: nikodemus agus pasti: bahwa saksi adalah ketua kpps tps awunawai, distrik yapen timur: bahwa jumlah pemilih sebanyak pemilih: bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih: bahwa suara sah sebanyak suara: bahwa suara tidak sah sebanyak sura, bahwasisa surat suara sebanyak suara, bahwa surat undangan memilih yang diberikan kepada pak suri ketua ikatan keluarga jawa) untuk meminta bantuan kepada pak suri agar didistribusikan kepada pemilih sebanyak lembar, karena suri lebih mengenal keluarga jawa yang banyak bekerja perusahaan kayu, musa maitindom: bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut dalam rapat kpu pada tanggal november sampai dengan tanggal desember dan saksi hadir hadir pada tanggal november saksi pasangan calon hadir, tanggal desember, ada komplain, adanya versi angka rekap dari yapen barat, dari ppd distrik yapen barat tidak sama dengan yang dibacakan pada saat rekap yang dibacakan oleh sekretaris kpud, saksi nomor protes kepada kpu, nomor urut nomor urut nomor urut tidak setuju dengan perbedaan itu, saksi meminta kepada kpu, kotak suara dari ppd yapen barat utk dibuka: sidang pleno discors jam: kotak suara dibuka secara paksa, karena kuncinya tidak ada, dan hitung formulir rekannya dihitung kembali, kartu suaranya tidak dihitung, setelah dihitung hasilnya seusai dengan rekap yang diserahkan kpu, i2. menimbang bahwa pihak terkait memberikan keterangahwa pihak pemohon keliru menafsirkan putusan ptun nomor ptun.jpr tanggal juli karena sesungguhnya pemohon telah tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilukada berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan memohon.ivtentang pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap tatauntuk hal dimaksud pihak terkait menegaskan bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran terhadap tatacara dan mekanisme rapat pleno karena pada dasarnya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengetahui perolehan suaranya tingkat distrik telah kalah dalam selisih suara berusaha untuk membuat suasana tidak kondusif dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kepulauan yapen. bahwa dalil pemohon tentang pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang ditampilkan oleh pemohon dalam bentuk tabel tabel pada tabel jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap, adalah data yang tidak valid, misalkan pada distrik rainbowi disebutkan penjumlahan suara adalah senjatanya adalah dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data suara dari distrik, demikian juga selanjutnya pemohon tidak mendasarkan data dimaksud sesuai dengan data yang diperoleh oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen. bahwa dalil pemohon tentang pelanggaran yang sistematis setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu baik tingkat kpps dan distrik adalah alasan yang dicari cari oleh pemohon, sebab seharusnya pemohon bertindak atas pelanggaran pelanggaran tersebut disetiap tingkatan dengan membuat laporan pengawas pemilukada setiap tingkatan dengan mengisi form keberatan, bukan setelah telah diplenokan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen dan pemohon mengetahui suara pemohon selisih jauh dengan pihak terkait baru masalah masalah tersebut dimunculkan, dengan demikian pihak terkait mohon kepada mahkamah untuk mengesampingkan dalil dalil pemohon guo. bahwa terhadap dalil pelanggaran prinsip netralitas penyelenggara pemilukada dengan berpihak pada pasangan calon nomor urut merupakan alasan yang dicari cari pemohon karena selama ini proses pemilukada kabupaten kepulauan yapen telah berjalan secara transparan dan dapat awasi oleh publik, kepolisian, panas, tokoh masyarakat dan adat serta aparat pemerintahan dan terbukti berlangsung secara aman dan tertib, jika benar menurut pemohon telah terjadi politik uang maka seharusnya laporan itu disampaikan kepada pengawas pemilukada dan akan diteruskan pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana, dan bukan mahkamah konstitusi yang mengadili sengketa hasil perolehan suara. bahwa tidak benar calon kepala daerah toni besar) meminta kepada toni nupapati untuk menemui ketua kpps dan mempengaruhinya dengan uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut demikian juga tidak benar sdr. toni nupapati membagi bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor urut yang benar masing masing koordinator lapangan dari tim sukses pasangan calon nomor urut diberikan dana operasional untuk memantau proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan yapen sesuai tingkatannya. bahwa telah terjadi inkonsistensi dalil dalil pemohon dalam latar belakang dengan petit dimana, tanpa adanya pelanggaran serius distrik, pemohon meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang tps yang tersebar distrik, iapun ada pelanggaran hal itu hanya bersifat parsial dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara, sebab pada beberapa tps dan distrik tidak semua dimenangkan oleh pihak terkait. sehingga sangat aneh jika pemungutan suara tps2 tersebut harus diulangi. bahwa demikian juga pemohon meminta pasangan calon nomor urut didiskualifikasi dalam putaran selanjutnya, sebab yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah kewenangan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen. berdasarkan seluruh uraian atas maka, pihak terkait mohon kepada majelis mahkamah konstitusi untuk menerima secara keseluruhan dalil dalil dalam keterangan pihak terkait. menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.lah sah dan mengikat secara hukum. menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky xii tanggal desember tetang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih toni besar. sos dan frans sandi, sc, sos.. untuk pemohon iiihuruf s.d(kepulauan yapen tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapesuara pemilukada kabupaten kepulauan yapekepulauan yapen dilaksanakan pada hari kamispengajuan permohonan pemohon tersebut dikamis tanggal desember yang hari pertamanya jatuh pada hari jumat tanggal desember hari kedua jatuh pada hari senin tanggal desember ((karena pada hari selasa adalah hari libur nasional tahun baru hijriyah), iv. pokok pokok alasan permohonan bahwa pemohon keberatan terhadap berita acara nomor kpu ky xi tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bahwa pihak pemohon keliru menafsirkan putusan ptun nomor ptun.jpr tanggal juli karena dalam putusan tersebut terdapat hal hal prinsip yang tidak dapat dilaksanakan dan bila dilaksanakan akan merugikan pasangan calon lainnya. hal hal tersebut adalah: dalam putusan guo tidak ada perintah untuk mencantumkan dan mengikut sertakan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen: faktanya, pemohon memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilukada sesuai verifikasi memohon): dictum ketiga putusan guo menetapkan para penggugat pemohon) sebagai pasangan kepala daerah daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen. pemilukada belum dilangsungkan, bagaimana mungkin pemohon ditetapkan sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah?). bahwa hal hal lainnya yang didalilkan pemohon dalam permohonannya angka s.d menjadi tidak relevan untuk diuraikan karena didasarkan pada putusan ptun jayapura yang tidak dapat dieksekusi tersebut tersebut. berdasarkan pada hal hal yang diuraikan pihak terkait dipu kabupaten kepulauan yapen nomoripermohonan pemohon angka menurut pihak terkait sesuai dengan berita acara komisi pemilihan umumadalah sebagai berikut: ame titus sumbar, sos frans sandi, sc., sos., mba dmamtaseamsn elizabeth amandel, ma. pd. (asam christian nyawa, (eeseeres dahan arman, sos meme bernard forum, sos masa genes runtuboi, si. adem fruits bernard bisa, amd. pak merupakan data penghitungan suara dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang telah ditetapkan oleh memohon pada tanggal desember terhadap dalil pemohon angka huruf (i) disebutkan tps dan tps awunawai, kandidat nomor yang bernama supriyanto, untuk dalil ini, pihak terkait menegaskan bahwa tidak benar supriyanto adalah tim sukses dari pasangan calon nomor urut selain itu surat suara yang dibagikan merupakan titipan dari ketua kpps untuk disampaikan kepada warga, jadi bukan dibagikan oleh tim sukses pihak terkait, pihak terkait mengsomir pemohon utnuk membuktikan dalil tersebut: terhadap dalil polita pemohon angka huruf dengan tegas pihak terkait menolaknya, sebab yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pemilukada adalah petugas penyelenggara pemilukada. dalil pemohon tidak didukung oleh fakta hukum sebab tidak jelas objek yang dipersoalkan tps mana, kapan terjadi dan dilakukan oleh siapa, bagaimana melakukannya. dalil ini tidak jelas dan kabur, untuk itu pemohon minta kepada mahkamah konstitusi untuk mengesampingkan dalil guo: terhadap dalil polita pemohon angka pihak terkait menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan dituangkan dalam berita acara nomor kpu ky xi1 adalah telah sesuai dengan fakta peristiwa yang diatur dalam ketentuan peraturan komisi pemilihan umum dan kpu kabupaten kepulauan yapen dan tidak memberi kontribusi apapun terhadap peningkatan jumlah perolehan suara pada pihak terkait karena fakta lapangan telah didasarkan bukti surat yang direkam oleh penyelenggara pemilukada. dengan demikian dalil ini sengaja dicari cari pemohon, tentang perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut dapat pihak terkait menyanggah dan memberi keterangan bahwa masalah dualisme dukungan yang diberikan dari partai kepada pihak terkait telah diselesaikan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen. dan oleh karena itu berdasarkan hasil verifikasi memohon, pihak terkait dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada, oleh sebab itu pemohon telah salah alamat dalam mempermasalahkan dalil ini sebab merupakan kewenangan memohon dan pengawas pemilukada yang telah lewat waktu, bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi: bahwa masalah kotak suara yang menurut pemohon diangkut oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dan menggunakan speedboat milik pasangan calon nomor urut adalah pernyataan yang bersifat fitnah dan tidak benar, yang benar kotak suara karena mengingat kondisi wilayah dan tranportasi yang minim, maka penyelenggara pemilu disepakati oleh petugas kepolisian setempat mengantar kotak suara itu dengan mempergunakan speedboat bukan milik pihak terkait, sehingga tidak ada hubungannya dengan tim sukses pihak terkait maupun dengan pihak terkait sendiri. untuk itu pihak terkait mengsomir pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan ini bukan sekedar melempar tuduhan dan fitnah seolah olah proses pemilukada kabupaten kepulauan yapen direkayasa oleh pasangan calon nomor urut bahwa masalah pencoblosan pencontrengan sebanyak orang tps aiwondeni, adalah diawali dengan telah terjadi kesepakatan antara pemilih, dimana pemilih sepakat untuk memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut sebagai anak dari kampong tersebut, dan kesempatan itu diketahui oleh petugas kepolisian maupun panas, jadi bukan pencoblosan itu dilakukan oleh petugas kpps atau kemauannya sendiri: tentang daftar pemilih tetap dpt) bahwa pihak terkait sangat yakin dengan kapasitas penyelenggara pemilukada termasuk dalamnya dengan mempergunakan data dpt sebagai acuan penemuan pemilih yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pemutakhiran dan validasi data merupakan perintah peraturan perundang undangan, oleh karena itu data yang digunakan pada pemilukada tahun merupakan data yang terakhir, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, soal ada kekeliruan data iapun ada adalah karena faktor teknis yang terkait dengan kondisi geografis dan transportasi, tentang mobilisasi masa dari luar kabupaten kepulauan yapen bahwa mobilisasi masa merupakan ditahan dari pemohon yang mendramatisasi peristiwa seolah olah dilakukan oleh sukses pasangan calon nomor urut karena pihak terkait tidak kenal dengan dance andere dan tidak pernah membagi bagikan uang sebagaimana yang dituduhkan, bahwa orang yang disebutkan pada dalil halaman dan yang tidak memilih dan kartu pemilihnya dipakai orang lain, tidak ada korelasinya dengan pihak terkait. iapun itu terjadi, tidak dapat dibuktikan pencoblosan itu dilakukan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut berapa. tidak benar ada mobilisasi tim sukses pasangan calon nomor urut dalil ini hanya tuduhan sepihak pemohon yang tidak didukung fakta hukum: bahwa tidak benar ketua kpps agus kaway adalah tim sukses pihak terkait demikian juga kahar, untuk itu pihak terkait mengsomir pemohon untuk membuktikan dalil dimaksud, bahwa sangat tidak mungkin sebanyak warga pemilih melakukan pencoblosan lebih dari kali bahkan ada yang kali. secara ratio dan faktual tidak mungkin seseorang dalam kurun waktu yang ditentukan dalam memberi suara dapat secara cepat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali apalagi lima kali. kalaupun tiu terjadi kenyataannya tidak pernah ada laporan keberatan yang ditulis oleh pemohon dalam lembaran keberatan, untuk itu dalil ini mohon dikesampingkan, bahwa tidak benar pihak terkait memerintahkan pemilih untuk memotong tanda gambar calon bupati pada pasangan calon nomor urut untuk kemudian diberikan uang. dalil ini hanyalah asumsi pemohon tanpa diperkuat dengan bukti yang valid. selaku pasangan calon semestinya pemohon sudah mengetahui pelanggaran pelanggaran atas tergolong pada pelanggaran jenis apa dan mekanisme laporannya bagaimana, sebab pihak terkait tidak pernah melihat laporan pelanggan dimaksud telah ditindak lanjuti oleh pengawas pemilu maupun kepolisian, sebab money politic merupakan pelanggan pidana yang diproses sesuai dengan aturan pidana. bahwa tidak benar ada keberpihakan panas terhadap pasangan calon nomor urut untuk itu mohon agar majelis mahkamah konstitusi membebankan pemohon untuk membuktikan dalil tersebut depan persidangan yang mulia ini. bahwa tidak benar ada data data yang dikemukakan oleh pemohon, sebab hasil penghitungan suara baik yang diperoleh oleh pihak terkait maupun pasangan calon pemilukada lainnya didasarkan pada bukti lapangan pencoblosan pemilih, sehingga data data yang dimunculkan oleh pemohon adalah data sepihak yang tidak mengandung kebenaran, untuk itu mohon dikesampingkan, bahwa karena dalil dalil permohonan pemohon lebih banyak didasarkan pada fitnah dan asumsi, maka terlihat petit, tanpa polita latar belakang yang jelas, pemohon mohon dilakukan pemilu ulang kabupaten kepulauan yapen, senjatanya iapun benar suara yang dipersoalkan oleh pemohon itu ada, jika dijumlahkan tidak berpengaruh secara signifikan mengangkat posisi pemohon sebagai pemeran atau paling sedikit telah menyamai perolehan suara pihak terkait, oleh karena itu mohon untuk dalil guo dikesampingkan, berdasarkan seluruh uraian atas, maka pihak terkait mohon kepada majelis mahkamah konstitusi untuk: menerima secara keseluruhan dalil dalil dalam keterangan pihak terkait, menolak seluruh permohonan pemohon:adalah sah dan mengikat secara hukum: menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky x11 tanggal desember tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih toni besar, sos dan frans sandi, sc., sos.,pt fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen tanggal desember bukti pt fotokopi surat keputusan koalisi partai politik yapen membangun, nomor koalisi partai japan tanggal mei bukti pt fotokopi surat nomor yaman x1 tanggal november bukti pt fotokopi surat tanda terima dari panas kabupaten kepulauan yapen tanggal november bukti pt fotokopi surat nomor pnas kd yap xi1 tentang perbedaan rekapitulasi ppd distrik yapen barat tanggal november bukti pt fotokopi surat nomor kpu ky xi tentang tindak lanjut surat panwaslukada kabupaten kepulauan yapen tanggal novyapen barat: bukti pt fotokopi surat pernyataan keberatan model kwk kpu tangggal november bukti ptdan model kwk kpu lampiran model kwk kpu tanggal novandi jaya makasar bahwa saksi adalah tim pemenangan pihak terkait: bahwa pada tanggal november saksi ditelepon oleh tony besar, untuk pergi hotel kelapa dua untuk menghadiri pertemuan dengan tony nupapati: bahwa dijalan perjalanan saksi bertemu dengan toni nupapati: bahwa tony nupapati mengatakan kagum dengan visi misi tony besar, bahwa pertemuan hotel akan membicarakan masalah kepemudaan: bahwa akan ada pembangunan studio rekaman bahwa akan ada pembangunan rumah sehat, dan saluran drainase, bahwa tony besar datang hotel jam malam, bahwa tony nupapati ingin mendengar langsung visi dan misi toni besar, bahwa toni nupapati meminta uang transport untuk orang yang dibawa oleh tony nupapati hotel, bahwa tony nupapati diberi uang sebanyak rp. , : setelah pertemuan tersebut tidak ada pertemuan lagi: bahwa pada tanggal november jam tony nupapati datang kembali sendiri hotel kelapa dua, bahwa saat itu saksi sedang sibuk, bahwa tony nupapati meminta uang transport kembali sebesar juta rupiah, bahwa tony nupapati mengancam, kalau tidak diberikan uang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat lain: bahwa saksi tetap tidak memberikan uang juta rupiah tersebut kepada tony nupapati: bahwa saksi tidak menitipkan surat undangan: bahwa tidak benar saksi memberikan uang sebanyak juta rupiah kepada ketua kpps: awal rahmad bahwa saksi adalah ketua kpps tps serui kota: bahwa tidak benar saksi diberikan uang oleh toni nupapati dan saksi tidak mengenal tony besar, dan saksi hanya mengenal tony besar ruang sidang mahkamah konstitusi: bahwa pada tanggal november saksi sibuk mendistribusikan logistic: bahwa saksi tidak pernah datang hotel kelapa dua, bahwa pada tanggal november cuaca hujan, maka distribusi sampai dengan pukul mika rumaweri bahwa saksi adalah wakil ketua tim pemenangan pihak terkait: bahwa status tony nupapati bukan tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa ada perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara yapen barat, bahwa saksi menjadi saksi pasangan calon nomor urut kpu, bahwa pada tanggal desember hasil rekap ppd yapen barat diserahkan kepada ketua kpud, bahwa pada tanggal desember setelah pembacaan hasil rekap ppd yapen barat, ada perbedaan dari hasil pleno yapen barat dengan yang dibacakan kpu, oleh karena itu maka dibuka kotak suara: yohanes rabab bahwa saksi adalah ketua tim sukses pihak terkait tingkat kabupaten: bahwa saksi tidak pernah memobilisasi pemilih dari manapun untuk memenangkan pasangan calon nomor urut usman kudu bahwasaksi memberi uang kepada yule hageni, karena anggota kpps meminta biaya ongkos kerja untuk beli rokok dan gula sebesar rp. untuk orang: bahwa saksi tidak mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi mempunyai kios dan perusahaan taxi, bahwasaksi bukan tim sukses pasangan calon, bahwa saksi memberikan uang tidak ada kaitannya dengan pilkada,keberatan terhadap surat keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky xii tertahun (vide bukti dengan alasan sebagai berikut dibawah ini: pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen tingkat kabupaten tertanggal november sampai dengan desember )undang undang nomor tahun juncto nomor tahun bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen dilaksanakan pada hari minggu tanggal november dan berakhir pada hari kamis tanggal desember bertempat kantor memohon jalan maluku serui. dalam rapat tersebut terdapat beberapa pelanggaran sebagai berikut: hanya ada (satu) kotak suara yaitu kotak suara dari distrik yapen timur, sedangkan dari distrik lainnya kabupaten kepulauan yapen tidak ada. satu amplop berkas hasil pemilu telah dibawa oleh masing masing ketua ppd dalam kondisi terbuka tanpa disegel (kecuali distrik yapen timur yang diambil dari dalam kotak suara oleh ketua ppd yapen timur). dalam rapat pleno kpu kabupaten kepulauan yapen, ketua panitia pengawas pemilukada bawaslu) tidak mau hadir tanpa alasan yang jelas, sedangkan yang hadir hanya (dua) orang anggotanya. namun setelah dicek keberadaanya, pada saat itu ketua bawaslu berada kantornya. setiap kali ada keberatan dari saksi masing masing pasangan calon yang berkaitan dengan pelanggaran tahapan penyelenggaraan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky xi bertanggal desepulauan yapedan pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen berdasarkan keputusan memohol bukti p.iv oleh karena itu,rmohonan pemohon dan pemohon iiian pemohon iii tidak jelas kaburdan pemohon iii, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis memohon, serta memeriksa bukti bukti pemohon danperoleh fakta fakta sebagai berikut: bahwa pemohon dan pemohon iii merupakan bakal pasangan calon dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun bahwa pada saat melakukan pendaftaran pemohon dan pemohon iii diberi formulir bp kwk formulir perseorangan): bahwa terhadap pendaftaran pemohonpemohon iii mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan surat nomor pts kpu ky vii tanggal juli bahwa terhadap surat keputusan memohon nomor pts kpu ky vi tanggal julitun.jpr, tanggal september (vide bukti pl mengabulkan gugatan penggugat pemohon dengan amaruntuk membayar biaya perkara rp. (seratusindakan tergugat yang tidak menjadikan para penggugat sebagai peserta pasangan calon dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen adalah berdasarkan verifikasi, ternyata menurut majelis hakim ptun jayapura tidak terdapat bukti yang mendukung dalil tergugat tersebut: bahwa akibat tindakan tergugat tersebut, majelis hakim ptun jayapura berkesimpulan tergugat terbukti keliru menerapkan tentang pemerintahan daerah dan serta peraturan kpu nomor tahun atau dengan kata lain tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengandung cacat hukum,demikian juga dengan pemohon iii mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura, yang berdasarkan putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr, tanggal agustus (vide bukti ill mengabulkan gugatan penggugat pemohon iii) dengan amar sebagai berikut:: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. , ( auratus sembilanmenurut penilaian majelis hakim, tindakan tergugat tidak sesuai dengan tentang pemerintahan daerah, karena tergugat telah bertindak tidak melakukan prosedur yang benar dan tidak cermat, bahwa tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya pemberitahuan hasil penelitian ulang secara tertulis mengenai kekurangan atau keganjilan dokumen pasangan calon kepada para penggugat, sehingga menurut penilaian majelis hakim ptun jayapura, surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapebertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural:i3.dan pemohon iiidan pemohon iii telah diperlakukan secara tidak adil oleh memohon, sehingga pemohon dankepulauan yapen tahun tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemohon dan pemohon iiiberdasarkan fakta fakta dan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat, pemohon danditetapkan pada hari kamis tanggal desember sedangkan permohonan keberatan para pemohon diajuktanggal desember nomor pan.mk tanggal desember nomor pan.mk tanggal desember dan nomor pan.mk tanggal desember yang kemudian kesemuanya registrasi pada hari yang sama yaitu, senin tanggal desember dengan nomor php.d viii nomor php.d viii nomor php.d viii dan nomor php.d viiidesember senin, desember dan terakhir rabu, desember karena hari sabtu, november hari ahad, november dan hari selasa, desember bupemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun karena memohon dalam melakukan proses verifikasi terhadap diri pemohon bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim ptun jayapura nomor ptun.jpr, tanggal september namun memohon tidak mengindahkan putusan guo dan tetap melaksanakan pemungutan suara, pemohon pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun telah terjadi pelanggaran pelanggaran, yaitu (i) rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai(ii) manipulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen, (iii) terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif setiap tingkatan penyelenggaraan pemilukada, (iv) memohon melanggar prinsip netralitas, (v)tahun sehingga berakibat pada perolehan suara pemohon, pemohon iii pemohon iii, bertanggal agustus yang mengabulkan gugatan pemohon iii, pemohon pemohon mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan dalam penjumlahan perolehan suara yang diperoleh kedelapan pasangan calon. selain itu, pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu pada saat tahapan pendaftaran calon, perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut permasalahan dpt, mobilisasi massa dari luar kabupaten kepulauan yapen, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan selama tiga hari tanpa alasan yang mendasar, keberpihakan panas kabupaten kepulauan yapen. berdasarkan dalil dalil tersebut, penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun telah melanggar asas asas pemilu, sehingga sangat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum: pendapat mahkamah tentang eksepsi i3. menimbang terhadap eksepsi memohon bahwa pemohon dan pemohon iii tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).dan pemohon iii memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan, i3. menimbang terhadap eksepsi memohon bahwa permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel),i3. menimbang terhadap eksepsi memohon bahwa permohonan para pemohon error object. menimbang bahwa oleh karena mahkamah pada paragraf atas telah menyatakan bahwa pemohon dan pemohon iii prima face memiliki kedudukan hukum maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon dan pemohon iv, mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan pemohon djawaban memohon terhadap permohonan pemohon bahwa memohon telah melakukan verifikasi secara sah dan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan semua peraturan yang berlaku: bahwaemohon mencabut surat nomor pts kpu kyiv1nerbitkan keputusatahun bahwa, atau putusan pengadilan yang memang menyatakan atau pun menetapkan demikian: jawaban memohon terhadap permohonan pemohon iii bahwa benar pemohon iii telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura dan telah diputus dengan mengabulkan gugatan pemohon iii, akan tetapi putusan nomor ptun.jpr, tanggal agustus belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena memohon mengajukan banding mengingat terdapat kesalahan amar putusan yang tidak dapat dijalankan dan dipenuhi oleh memohon, berdasarkan akta permohonan banding tanggal agustus bukti p.iii bahwa dengan adanya beberapa perkara dan putusan ptun jayapura, memohon melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetaprudy alfonso, sh., samsul huda, sh., misbahuddin gasma, sh., heru widodo, sh., hum., daniel tonapamasiku, sh., dobel amir, sh., kn., bonifasius gunung, sh., satu pali, sh., totok prasetiyanto, sh., robinson, sh., samsudin, sh., dan dimas pradana, s: untuk selanjutnya keseluruhan disebut . paraimirzaii. memohon, pemilu, (dua) anggota panas tidak dapat mengambil keputusan dengan alasan ketua panas tidak adadiberikan memohon kepada saksi pasangan calon nomor urut dan pada tanggal desember kecuali saksi nomor urut berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara diberikan pada saat rapat pleno tanggal desember samping kejanggalan terhadap prosekepulauan yapen, juga telah terjadi pelanggaran lainnya, pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan yapen sebagaimana termuat dalam berita acaraselanjutnya cukup disebut sk kpu ) bahwa dalam kpu tersebut termua. kpu) yang berisi: (a) data pemilih: penerimaan dan penggunaan surat suara, dan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah dan jumlah tps pps ppd. yapen, sebagai berikut: dan pasti, sehingga pada tanggal september dan tanggal oktober diadakan rapat pleno antara kpu provinsi dan memohon dalam rangka verifikasi tahap kedua berkas administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun i3.pemohon iii, dan memohonptun.jpr, tidak memerintahkan memohon melakukan verifikasi kembali terhadap pemohonamar putusan ptun jayapura guo justru membatalkan surat keputusan memohomerintahkan memohon mencabut surat keputusan memohon nomor pts kpu ky vi1 guo: bahwa terhadap pemohon iii, secara jelas putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa petit gugatan angka patut dikabulkan. adapun petit angka gugatan pemohon adalahwarahun dan terhadap putusan tersebut, memohon mengajukan upaya banding sesuai akta permohonan banding, tanggal agustus bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan dan dihubungkan denganbaik kepada pemohon dan pemohon iii maupun partai politik pengusung berkait dengan hasil penelitian berkas pasangan calon, bahwa memohon berkaitan dengan pembatalan surat keputusan nomor pts kpu ky vi1 tanggal juli yaitu melaksanakan putusan ptun jayapura yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap saja. hal tersebut diakui memohon dalam jawaban tertulisnya (vide jawaban memohon halaman angkaptun.jpr, tanggal agustus namun hal itu diabaikan oleh memohon dengan tetap melaksanakan rapat pleno tanggal september dan tanggal oktober apalagi komisi pemilihan umum melalui surat nomor kpu xi perihal klarifikasi, tanggal november meminta kpu provinsi dan memohon mengambil langkah langkah terkait dengan penetapan pasangan calon dengan memperhatikan apakah memohon mengajukan upaya hukum banding atau tidak bukti ill, tanggal agustus buktidan pemohon iii untuk maju sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun (rights candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional pemohon dan pemohon iii yang dijamin oleh konstitusi, makapemohon iii tersebut dengan melakukan pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen,termasuk pemohon dan pemohon iii petrus horas mumbai dan manuel menu pemohon dan ir. marinus worabay dan billy frederik pemohon iii)| sebagaimana ditentukan dalam bab tentang tata cara penelitian bakal pasangan calon: i3. menimbang bahwa untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kabupaten kepulauan yapenyape:abupaten kepulauan yapenvvkara guo,masing masing, permohonan para pemohon diajukan masihdalil permohonan pemohon dirbag tama pesagantaan adopt steve paramore sl, dan titus sumbar sos tony besar, sos. dan frans sandi, sc, sos, mba (ora. thepilus lukas ayumi dan elizabeth amandel, ma sobrina spora borat, st, dan cristian nyawa, ssi) |daniel ayumi, sos mpa, dan haji dahan arman, sos. robert fontana, sos, msi, dan beard tarumi, sos. yuhendar mumbai, ap, si, dan rite bernard bisa, md. pak |petrus horas mumbai dan manuel menu. pemohon!) marinus worabay dan billy frederik pemohon ii pada hari rabu tanggal dua puluh sembilidampingi oleh saiful anwarhartono arsyad sanusi ttd. ttd. muhammad alim ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. ttd. saiful anwar sholihin nasir a). jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (dpt) day distrik versi versi selisih memohon pemohon spam sam rainbowi jumlahnya adalah dan bukan sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih sebanyak man asas| c20sa| b). jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mam pan eta sun distrik versi versi selisih memohon pemohon apabila kep. ambar dihitung lebih konawe seksama rainbowi menggunakan hak pilih adalah dan bukan sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih yang menggunaka hak pilih sebanyak pemilih c.) jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih penata san distrik versi versi selisih memohon pemohon angkaisera | memohon |risiko n63| salah karena konawe pin rainbowi hak pilih adalah dan bukan sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak pemilih jumlah d). jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) epc distrik versi versi selisih memohon pemohon yang ditulis memohon kuno salah karena |kep. ambar hilang'eon konawe seksama kelalnaak nana rainbowi diterima (termasuk cadangan adalah dan bukan sehingga terdapat kelebihan jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak surat man caas| wae| bahwa kesalahan memohon dalam menghitung jumlah pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan surat suara yang diterima (termasuk cadangan), tidak hanya semata mata kekeliruan penulisan (clerical error) tetapi merupakan kesengajaan dari memohon guna mengaburkan fakta fakta penghitungan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen tahun samping pelanggaran yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam poin dan poin permohonan ini, juga terdapat pelanggaran yang sistematis setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut: a). yang tidak tercantum nama pemilih dan nomor induk kependudukan (nik). sebagaimana terjadi kelurahan serui jaya, distrik yapen selatan, sekitar (dua ribu) orang yang tersebar pada (sepuluh) tps melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang foto copy. penggunaan undangan yang foto copy tersebut merupakan suatu rekayasa pps kelurahan serui jaya untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut (vide buktinovember dan. bahwa berdasarkan keterangan dari saudara densimina sinergi pada tanggal november sebanyak (delapan puluh empat) pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tps kampung wajar, distrik yapen selatan, papua telah melakukan pencoblosan lebih dari (satu) kali dengan perincian nama nama pemilih yang tidak terdaftar tersebut sebagai berikut: daftar nama pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tps kampung wajar distrik yapen selatan pada tanggal november (wo| jumarwencostos amp eun karim, anto, arifin, udin, malik, agus, syarif, seni, ternate, rutin, asing, tiro, kali mencoblos having, embed, yassin, darwis, mantan, tini, muu, ma, muna, suri, rilis, mariam, ibu jona, jhon ayumi. densemina, lis alexis sadar, iran, pak zona, that fatmawati, irma, agustinus, salmon, rachel mia kali mencoblos derek jack may, menara feri, rode laude salinan, yunanda, alexis, rode agustina salmon agustinus. ruslan, herman gatot, sumardi, kali mencoblos bunda, jumping, sumardi, ansar, sari, rian uses rasmi, maria, sari, suke yeti ardirdam, sari dan berdasarkan pengakuan dari saksi tersebut diatas bahwa mereka melakukan tersebut atas perintah tim sukses pasangan calon nomor urut untuk mencoblos lebih dari satu kali pasangan calon nomor urut. dengan imbalan uang. seluruh ketua kpps tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara b).bahwa dengan tidak diberikan berita acara model da kwk dan kwk tersebut kepada saksi pemohon telah mengakibatkan: pemohon tidak dapat mengetahui jumlah perolehan suara sesungguhnya, berpotensi munculnya praktek manipulatif dan faktanya telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh memohon pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. secara hukum tindakan tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat tps model kwk) dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik model da kwk) adalah merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dan nomor tahun juncto nomor tahun hal ini merupakan bentuk pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. berdasarkan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kpu kabupaten kepulauan yapen telah berkonspirasi dengan pasangan calon nomor urut untuk memudahkan merekayasa perolehan suara guna memenangkan pasangan calon nomor urut adapun nomor tahun berbunyi: kpps memberikan satu?: nomor tahun": peraturan pemerintah nomor tahun berbunyi : kesengajaan memohon tidak hanya dalam manipulasi hasil pemilihan melainkan jugahal mana tercermin dalam pembiaran terjadinya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan keterangan ketua panas kabupaten kepulauan yapen dalam surat nomor pnas kada kky dw tanggal november perihal laporan hasil temuan kasus pemilukada kabupaten, pada saat pencoblosan telah terjadi pemberian sejumlah uang oleh ibu ani tania kepada ketua dan anggota kpps untuk memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk mencoblos surat suara atas nama pasangan calon nomor urut (vide bukti bahwa pada tanggal november pukul wit, saudara toni nupapati ditelepon oleh saudara toni besar untuk meminta toni nupapati untuk turun lapangan guna menemui ketua kpps. selanjutnya pada tanggal november melalui sms saudara adi jaya makasar mengundang saudara toni nupapati dan semua tim sukses pasangan calon nomor urut untuk menghadiri rapat hotel kelapa dua, pukul wit untuk diberi pengarahan mengenai strategi pemenangan pasangan calon nomor urut pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal november dalam rapat hotel kelapa dua tersebut, tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan arahan sebagai berikut: arahannya setiap koordinator lapangan diberi uang yang besarnya disesuaikan dengan jumlah orang yang telah dimobilisasi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut dan uang transportasi. saudara toni nupapapti sendiri menerima sebesar rp. (enam juta rupiah) dimana sebesar rp. untuk biaya transportasi dan sebesar rp. (lima juta rupiah) per koordinator untuk membagi kepada orang untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tps dan selanjutnya setelah mencoblos setiap orang yang membawa sobekan surat suara yang bergambar wajah dari pasangan calon nomor urut diberi uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah). cc. arahan selanjutnya bahwa setiap tps yang ada distrik yapen selatan, pemilih yang dimobilisasi oleh saudara toni nupapati dan koordinator lainnya diberikan (tiga) lembar surat suara yang dilipat jadi satu untuk mencoblos pasangan calon nomor urut diarahkan lagi bahwa untuk menghilangkan jejak setelah pencoblosan jangan kembali lagi sekretariat, yaitu hotel kelapa dua. pada tanggal november tepat jam wit, saudara toni nupapati diperintahkan oleh saudara adi jaya makasar koordinator tim sukses pasangan calon nomor urut untuk melobi ketua kpps tps dengan cara menawarkan lembar undangan seharga rp. (tiga juta rupiah) dan ketua kpps tps setuju, setelah setuju diantara lembar surat suara tersebut hotel kelapa dua dan diserahkan kepada saudara adidaya makasar dan disaksikan oleh saudara toni nupapati. bahwa fakta fakta hukum atas, jelas membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang (money politic) kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut ini bersifat masif terjadi menyeluruh wilayah kabupaten kepulauan yapen. bahwa merujuk pada ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun nomormaka terhadap pasangan calon nomor urut yang telah nyata nyata melakukan praktik money politic dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen secara hukum patut untuk dinyatakan diskualifikasi.a), bahwa berdasaryang juga ditandatangani oleh nikana rumaikewi, menyatakan: tidak menerima hasil rekapitulasi distrik rambai, karena ada terjadi pelanggaran dalam rapat pleno tingkat distrik karena laporan dari saksi kami bahwa tidak ada pleno sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen yaitu tanggal s.d november tetapi pleno hanya dilakukan jam diluar jadwal kpu. selain itu ada pemilih yang datang dari luar tps seluruh distrik rambai sebanyak yang ikut memilih tanpa surat undangan dan surat pindah memilih didalamnya ada petugas panas lapangan (vide bukti b). bahwa saksi dari calon dengan nomor urut menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi distrik yapen barat, karena kpu kabupaten kepulauan, pasangan calon bupati danio. pihak terkait, i1yapen terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon. dengan melakukan langkah langkah: membatalkan pleno penetapan hasil suara ppd. distrik yapen barat. membuka kotak suara pada tps distrik yapen barat dengan menggunakan martil serta tang kombinasi. pembukaan kotak suara tidak disaksikan oleh saksi pasangan calon yaitu saksi nomor saksi nomor saksi nomor saksi nomor saksi nomor dan saksi nomor demikian juga pada saat perhitungan suara yang oleh kpud kabupaten kepulauan yapen diambil dari formulir kwk dan kwk yang pada dasarnya kotak suara telah tinggal beberapa hari kantor kpu kabupaten kepulauan yapen (vide bukti c). bahwa saksi calon pasangan nomor urut menyatakan menolak hasil rekapitulasi distrik yapen barat yang dirubah oleh kpu kepulauan yapen. selanjutnya saksi dari nomor urut meminta panas dan kpu menindaklanjuti masalah distrik angkaisera dan yapen selatan tidak ditanggapi, tetapi ketika saksi dari pasangan calon nomor urut meminta membuka kotak suara distrik yapen barat langsung ditanggapi tanpa dihadiri ppd yapen barat. sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar sengketa ini dibawa mk, tetapi kpu dan panas tetap tidak mengikuti sehingga kami keluar dari rapat pleno (vide bukti d).sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen dan atau pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkanomisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen tanggal desemberlakukan pemungutan suara ulang (dua belas) distrik kabupaten kepulauan yapen dan mendiskualifikasi pihak terkait sebagai pemenang pemilukada yang telah tetapkan oleh pihak memohon ekepulauan yapen namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh memohon maupun bawaslu kabupaten kepulauan yapenkepulauan yapekepulauan yapen tahun tindakan memohon sebagaimana terurai atas sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun penghitungan hasil perolehan suara pemohon dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen versi memohon: meski sani elizabeth amandel, ma. drs. genes runtuboi, fruits bernard bisa, md. pak bahwa penghitungan tersebut adalah tidak benar, manipulatif, dan cacat hukum berdasarkan fakta fakta sebagaimana telah terurai dengan jelas diatas, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun sebagaimanamemohon nomor pts kpu ky xi1 tertanggal desember oleh karenanya memohon nomor pts kpu ky x11 tertanggal desember patut untuk dinyatakan batal demi hukum (void initio). bahwa dikarenakan telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalam poin dan atas, pemohon tidak dapat mengetahui berapa perolehan suara sesungguhnya baik tingkat tps maupun tingkat ppd sehingga tidak dapat membandingkan dengan hasil rekapitulasi memohon tingkat tps maupun ppd. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka cukup alasan hukum pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang dipaksakan oleh memohon sarat dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, massif, dan terstruktur dan oleh karena itu penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nomor pts kpu ky x11 tertanggal desember batal demi hukum dan mohon agar mahkamah konstitusi untuk memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tps (dua belas) distrik kabupaten kepulauan yapen serta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut yaitu saudara toni besar, s.sos. dan saudara frans sandi, b.sc, m.batertanggal desembersuara ulang tps (dua belas) distrik kabupaten kepulauan yapen, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut yaitu saudara toni besar, sos. dan saudara frans sandi, sc, m.ba. dalam pemilukada pada putaran selanjutnya, memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten kepulauan yapen, propinsi papuapu nomor pts kpu ky vii tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilihantentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilufotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, bukti fotokopi surat undangan fotokopi serui yapen selatan: bukti fotokopi surat undangan fotokopi yapen utmori mumbai yang merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut tdesember bukti fotokopi temuan panas distrik konawe:i yang diterima saksi pasangan calon nomor urut bukti fotokopi penetapan dpt se kabupaten kepulauan yapen: bukti fotokopi nomor pts kpu ky xi tentang perubahan keenam tahapan, program, dan jadwal waktu pengesahan pemilu, da kwk.kpu( rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik yapen barat) selain itu pemohon menghadirkan saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan secara langsung maupun melalui video conference pada tanggal desember dan pada tanggal desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: perzinaan mambrasar saksi adalah ketua ppd distrik yapen barat. bahwa pemilihan tanggal november bahwa rekapitulasi penghitungan suara distrik yapen barat tanggal november dimulai jam dan selesai pada jam bahwa semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut bahwa panas ppd hadir, bahwa pps dan kpps hadir, bahwa ada konflik antara sakskeberatan terhadap adanya perbedaan angka, bahwa ada perolehan suara yang dipindahkan dari perolehan suara pasangan calon nomor urut dan nomor urut pasangan calon nomor urut bahwa yapen barat yang menjadi pemenang adalah pasangan calon nomor urut bahwa saksi yang mengajukan keberatan diperintahkan untuk mengajukan mahkamah konstitusi: bahwa saksi memberikan formulir keberatan kepada saksi yang mengajukan keberatan, bahwa saksi yang mengajukan keberatan mengisi formulir keberatan: bahwa semua saksi yang hadir menandatangani formulir da kecuali saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut ruben rebo bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kpu: bahwa pleno kpu dilaksanakan pada tanggal november bahwa saksi hadir pada tanggal november bahwa pada tanggal novemberdan nomor urut bahwa ketua panas tidak hadir, namun anggotanya hadir, bahwa saksi keberatan terhadap tentang alat yang digunakan dalam pencoblosan. bahwa seharusnya yang digunakan untuk mencoblos adalah paku dan bantal, namun yang terjadi lapangan yaitu pasangan calon nomor urut gambar fotonya dipotong dengan silet, bahwa peristiwa tersebut terjadi tps kelurahan anotasi distrik yapen selatan. bahwa ada lembar yang gambar fotonya dipotong menggunakan silet: bahwa ketika saksi mengajukan keberatan, kpu menyatakan pemotongan gambar pasangan calon tidak sah: bahwa tidak ada tindak lanjut dari kpu, bahwa saksi mendatangi ketua panas kabupaten untuk meminta rekomendasi, namun ketua panas hanya memberikan secara lisan dan mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum, bahwa ada kertas suara yang gambarnya terpotong: mori: bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kpu, bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ruben rebo, bahwa ada kelebihan surat suara yang mengakibatkan jumlah suara melebihi dpt, bahwa ketika saksi mengajukan keberatan, saksi baru mendapatkan formulir keberatannya pada tanggal desember bahwa saksi mengisi dan menandatangani formulir keberatan tersebut: bahwa saksi meminta untuk membuka kotak suara, namun kpu mengatakan kepada saksi harus meminta rekomendasi dari panas: bahwa kpu tetap melaksanakan pleno, dan saksi bersikeras meninggalkan ruangan: bahwa semua saksi pasangan calon keluar ruangan kecuali saksi pasangan calon nomor urut bahwa ketua panas mengarahkan kami untuk membuat secara tertulis keberatannya, bahwa surat keberatan disampaikan pada tanggal november jam bahwa saksi ditelepon oleh ketua panas pukul diminta untuk datang kantor panas, dan surat tertulis yang dibuat saksi secara tertulis dijawab secara lisan oleh ketua panas yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan rekomendasi dan membuka kotak suara distrik yapen selatan. bahwa ada temuan yaitu ada pemilih tambahan dari luar distrik rambai dan oleh ppd rambai tidak dapat membuktikan surat pindah memilih dari tps asal dan yang semuanya melakukan pemilihan pada tps windu kampung windu distrik rain bagi. bahwa terhadap persoalan tersebut kpu mengatakan silakan mengajukan keberatan panas kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh panas. bahwa terjadi keributan antara ppd konawe dana kpu, yang mempersoalkan agar kpud menyelesaikan masalah masalah beberapa distrik yang telah dilewati atau yang sudah diplenokan, bahwa pada saat itu ppd konawe mau mempresentasikan tetapi sekretaris ppd meminta sebelum mereka representasi hasil pleno mereka tingkat ppd kpu meminta kepada kpu untuk menyelesaikan persoalan persoalan sebelumnya: bahwa permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh kpu, bahwa sidang pleno sempat discors oleh kpu: bahwa sidang dilanjutkan pada sore harinya: bahwa rapat pleno tanggal desember ada pembukaan kotak distrik yapen barat sebanyak tps.: bahwa permintaan untuk buka kotak suara datang dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada saat pembukaan kotak suara saksi dan saksi saksi yang lainnya sedang tidak berada tempat (walk out), isak barangan: bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut pada saat pleno kpu: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi mori: bahwa masalah distrik yapen timur yaitu keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut atas nama natalie rela, ketika pleno tingkat ppd dilaksanakan pada tanggal november tetapi blank keberatan saksi ditandatangani serui pada tanggal november bahwa saksi menanyakan mengenai alasan keberatan dari saksi sehingga kpu kabupaten kepulauan yapen tidak mengirim berita acara dan sertifikat perolehan suara masing masing ditingkat ppd untuk distrik yapen timur. bahwa berita acara dan sertifikat perolehan suara tingkat ppd yapen timur baru diserahkan oleh salah satu staf kpu kabupaten kepulauan yapen atas nama edit yayoi kepada ketua dan sekretaris ppd yapen timur atas nama karel matsuri dan fritz morin pada hari senin november jam siang dan baru ditandatangani pada tanggal november dan saksi meminta pertanggungjawaban komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen: bahwa pada tanggal november pengumuman dan pemberitahuan tempat dan hari waktu pemungutan suara tps tapi kenyataan yang terjadi distrik yapen selatan yaitu pada tanggal november pada malam hari saksi baru menerima undangan pemberitahuan waktu dan tempat: bahwa saksi mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut, dan jawaban dari ketua kpu bahwa karena faktor keamanan bagi logistik distrik yapen selatan sehingga ppd mengusulkan untuk disimpan saja kpu: bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi saksi sempat menanyakan masalah gugatan dari pasang calon yang mengajukan gugatan ptun apakah tidak mempengaruhi proses rekapitulasi tingkat kpu dan ketua kpu menjamin bahwa rekapitulasi tetap jalan, bahwa menurut laporan distrik rambai tidak terjadi rapat rekapitulasi tingkat distrik, bahwa alasan ketua ppd adalah karena faktor cuaca sehingga pada tanggal november mereka langsung serui, tapi sebelumnya mereka tunggu selama jam, karena saksi tidak hadir langsung mereka berangkat serui: bahwa mengenai pemotongan foto gambar pasangan calon yapen selatan, saksi juga mengajukan keberatan, dan ketua kpu mempersilahkan untuk mengajukan keberatan panas, bahwa ada permasalahan yang terjadi distrik konawe yang dilaporkan oleh panas distrik konawe dan juga panas distrik yapen barat, saksi mempertanyakan itu kepada ketua panas bahwa apa perbedaannya sehingga surat keberatan yang disampaikan oleh panas yapen baratiiilangsung ditindaklanjuti sementara yang diajukan oleh panas distrik konawe tidak ditindaklanjuti, bahwa jawaban panas tidak bisa menindaklanjuti karena tidak ada dana untuk mengecek kebenaran masalah distrik konawe, toni nupapati saksi adalah koordinator penggalangan tim pasangan calon nomor urut distrik yapen selatan: saksi disuruh oleh adidaya makasar tim sukses pasangan calon nomor urut koordinator yapen selatan) menemui ketua kpps tps kelurahan serui kota untuk menawarkan lembar surat undangan ditukar dengan uang juta rupiah, ketua kpps tersebut bersedia dan diminta datang hotel kelapa dua: surat undangan tersebut diberikan adidaya dan ditukar dengan uang: saksi disuruh mengambil lembar, dan saksi diberi uang juta rupiah, dan diberi juta untuk transportasi tps tps dan tps surat undangan tersebut sudah ada namanya dan sudah tersisih: pemilih tidak dipanggil, langsung disuruh untuk memilih: masing masing pemilih diberi uang ribu rupiah, saksi tidak lapor panas: lewi bahwa saksi adalah anggota pps kampung wanapompi distrik angkaisera: bahwa hanya ada tps tempat saksi: bahwa pada tanggal september jam sore saksi disuruh tim sukses pasangan calon nomor urut untuk menjemput kepala kampung, karena ada pertemuan hotel kelapa dua, bahwa ada kepala kampung yang berkumpul, bahwa tony besar calon nomor urut mengatakan agar mengamankan suara dikampung kampung, bahwa tps saksi yang menang pasangan calon nomor urut bahwa kepala kampung diberi uang masing masing ribu rupiah: bahwa saksi tidak lapor panas: herman anonim bahwa saksi adalah pemilih tps kelurahan anotaurei: bahwa pada hari rabu, tanggal november jam pagi tim sukses pasangan calon nomor urut datang rumah saksi dan menyuruh saksi untuk memilih nomor urut dan sekaligus memotong gambar pasangan calon, untuk bergambar yang dipotong dihargai ribu rupiah: bahwa saksi memotong gambar menggunakan silet: bahwa saksi mendapat amplop yang masing masing berisi surat undangan dari nano, bahwa saksi mencoblos sebanyak kali, bahwa setelah mencoblos pertama dan kedua, saksi tidak mencelupkan jari tinta, bahwa setelah nobles yang ketiga, saksi memasukan jari tinta, bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut tidak jadi memberikan uang kepada saksi, mospat aura bahwa ketua kpps tps kampung wafat, distrik angkaisera, bahwa pada tanggal november jam pagi saksi didatangi kepala kampong untuk memberikan amplop yang berisi uang sebanyak ribu rupiah untuk dibagikan kepada anggota, dan supaya diupayakan suara untuk nomor urut bahwa saksi tidak mengarahkan pemilih utk memilih nomor urut bahwa tps saksi menang pasangan calon nomor urut bahwa saksi tidak melapor panas: ayub arampayai bahwa saksi adalah anggota kpps tps natabui: bahwa pada tanggal november jam malam, anggota kpps dan pps berkumpul rumah ketua pps, bahwa saksi diberi dua amplop untuk kpps dan pps, yang amplop berisi uang ribu rupiah dan yang satu berisi uang ribu rupiah, bahwa saksi diminta untuk mengamankan nomor urut bahwa pada keesokan harinya masyarakat diarahkan untuk mencoblos kandidat saja yaitu nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa rapat tersebut tidak disepakati karena saksi tidak setuju: bahwa saksi dicopot jadi anggota kpps, bahwa tempat saksi yang menang pasangan calon nomor urut nathaniel wainaribaba: bahwa saksi adalah kepala kampung hadapi, distrik angkaisera: bahwa pada tanggal november jam sore, saksi didatangi tim sukses nomor urut (kepala kampung juga) diminta untuk menghadiri pertemuan hotel kepala dua: bahwa saksi membenarkan keterangan saksi lewi: bahwa saksi diberi uang sebanyak ribu rupiah: bahwa ada kesepakatan kontrak kerja para kepala kampung yaitu yang sudah periode akan diperpanjang jabatannya jika pasangan calon nomor urut menang, bahwa pada tanggal november ada pertemuan kedua hotel kelapa dua, bahwa dalam pertemuan tersebut, kepada yang hadir diminta untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak juta ribu rupiah: bahwa tempat saksi ada tps: bahwa tempat saksi yang menang pasangan calon nomor urut bahwa karena panas ketat maka saksi tidak bergerak, yule hageni bahwa saksi adalah anggota pps kampung yapen, distrik yapen selatan, bahwa saksi didatangi tim sukses nomor urut usia udu, pada tanggal november dini hari rumah anggota pps, bahwa tim sukses nomor urut tersebut memberi uang sebanyak juta rbu rupiah untuk dibagikan kepada anggota pps dan kpps, bahwa tempat saksi hanya ada tps, bahwa saksi diminta untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa saksi hanya mendapat uang sebanyak ribu rupiah: bahwa tempat saksi menang pasangan calon nomor urut rusticus yapanani saksi adalah ketua panas distrik morawa: bahwa ada pelanggaran dan saksi sudah merekomendasikan panas kabupaten namun tidak ditanggapi, bahwa rekomendasi tersebut adalah pelanggaran tps mios num, yaitu setelah selesai pemungutan suara, jam malam kotak suara diangkut menggunakan speed boat yang merupakan kepunyaan tim sukses nomor urut padahal ada transportasi milik kpps, bahwa tps aiwodani, pada tanggal november anggota pps melapor panas distrik bahwa tos punden telah dibuat surat penyataan, memisahkan suara, dengan tujuan memenangkan nomor urut bahwasaksi terjun lapangan bahwa yang color semuanya adalah ketua pps, bahwa saksi membuat surat rekaman kepada panas kabupaten, bahwa tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini: bahwa berdasarkan laporan, tps woo, ketua pps telah memberikan surat suara utk anak bawah umur untuk memilih pasangan calon nomor urut berani aparat bahwa saksi adalah saksi nomor urut tps aibondeni: bahwa sesuai laporan panas kecamatan jumlah pemilih sebanyak suara,: bahwa ketua kpps mengambil surat suara: saksi tidak berani protes: bahwa yang benar benar memilih tps sebanyak orang, bahwa yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sebanyak suara: jenis sembari bahwa saksi adalah anggota kpps, tps kampung yapen: saksi membenarkan keterangan saksi yule hageni, bahwa sebagai harga diri papua harus mendukung orang papua, bahwa saksi menolak uang tersebut namun dipaksa, dieter paroki bahwa saksi adalah anggota kpps tps serui jaya, bahwa surat undangan dibagikan kepada pemilih adalah foto kopi: bahwa ada sebanyak surat undangan untuk tps yang ditulis tangan: padahal tanggal november yang asli datang kantor kelurahan: versus bahwa saksi adalah anggota panas distrik yapen barat, bahwa pada tanggal november saksi bersama anggota panas disandera oleh tim sukses nomor urut bahwa ketika baru masuk rumah, mobil tim sukses nomor urut lewat: bahwa tim sukses nomor urut yohanes, mengatakan ini hukum yang menangkap, bahwa saksi akan dibawa kantor polisi polres): bahwa kemudian pada akhirnya saksi dibawa hotel kelapa dua, bahwa saksi disuruh membuat surat rekomendasi berisi ada perbedaan jumlah suara, yan aparat bahwa saksi adalah ketua panas yapen barat: bahwa keterangan saksi sama dengan saksi versus, bahwa saksi disuruh membuat surat rekomendasi yang isinya tentang penggelembungan suara hasil pleno distrik dari nomor urut dan nomor urut bahwa saksi menandatangani surat tersebut padahal isinya tidak benar, bahwa surat tersebut diantar panas kabupaten: tanggal november saksi melapor polisi, bahwa laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh polisi, denynardo may bahwa saksi adalah sekretaris ppd yapen barat: bahwa pada tanggal november tim sukses nomor urut datang distrik yapen barat mau minta formulir bersama dengan anggota polres yang katanya perintah dari kapolres, bahwa saksi tidak memenuhi permintaan tersebut: bahwa karena ada ketegangan sidang pleno diundur jadi tgl november yang seharusnya tanggal november semena bernard bahwa saksi adalah saksi kpu untuk pasangan calon urut bahwa pada tanggal november sampai dengan tanggal desember pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten yapen: bahwa saksi hadir pada tanggal november sampai dengan selesai: bahwa keterangan saksi sama dengan saksi terdahulu, densemina bahwa saksi adalah pemilih tps kampung wajar, distrik yapen selatan dan juga dari organisasi petapa pemantau tanah papua), bahwa pada tanggal november saksi disuruh ketua kaisar), yang juga merupakan tim sukses nomor urut untuk memilih nomor urut dengan janji akan diberi uang, sekali color ribu rupiah, dan jika mencoblos lebih dari satu maka akan diberi uang lebih: bahwa saksi mencoblos kali, bahwa saksi tidak jadi diberi uang, bahwa yang diberi uang adalah tante saksi, sebesar ribu rupiah: bahwa saksi bertanya kepada bapak mengenai hal tersebut, namun tidak ada penjelasan: bahwa pada tanggal november saksi dan orang pergi hotel utk menagih janji kepada pak kaisar, bahwa pada saat pemilihan semua saksi pasangan calon hadir, bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon: edison work bahwa pada hari rabu, tanggal november pukul kandidat nomor urut menggunakan mobil merah pergi desa wajar untuk menemui ibu ibu rumah ibu wai, bahwa ada sekitar orang yang dijanjikan akan diberikan uang untuk beli pinang, tetapi pada saat pemilihan harus memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi hanya mendengar dari tuan rumah mengenai kejadian tersebut: bahwa kampung wajar yang menang nomor urut agustinus anonim bahwa saksi menerangkan mengenai penjemputan kotak suara pada saat selesai pemilihan tps kampung miosnom, bahwa ada kotak suara dijemput oleh saudaranya pasangan calon nomor urut dengan menggunakan speedboat: saksi ikut menjemput menggunakan perahu distrik, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, genes kendi bahwa pada hari kamis tanggal november saat pemilihan, saksi diajak oleh anggota pps, pena, untuk diarahkan memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut bahwa yang menang desa saksi adala pasangan calon nomor urut dengan memperoleh suara sebanyak suara, bahwa setelah selesai pemilihan, datang perahu speedboat milik saudara pasangan calon nomor urut kampung miosnom, untuk mengangkut kotak suara: bahwa pada saat pemilihan tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon, fridolin bahwa saksi adalah saksi nomor urut rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten kepulauan yapen, bahwa saksi menerangkan mengenai penggunaan media yang digunakan pada saat pencoblosan pada saat pemilihan: bahwa saksi meminta agar kotak suara untuk tps serui kota dibuka, bahwa permintaan saksi tidak dikabulkan oleh kpu: bahwa alasan saksi minta dibuka kotak suara adalah untuk mengetahui keabsahan alat color yang digunakan oleh pemilih: bahwa alasan kpu tidak mengabulkan permintaan saksi untuk membuka kotak suara adalah karena harus meminta rekomendasi dari panas kabupaten terlebih dahulu, hendrik warman bahwa saksi adalah ketua kpps tps wajar yapen selatan: bahwa saksi diberikan uang oleh keponakan bapak tony, pada tanggal november pukul malam hotel kelapa dua: bahwa saksi diberikan uang sebanyak juta rupiah: bahwa yang hadir sebanyak orang yaitu ketua kpps, kepala kampung dan badan musyawarah kampung, serta masing masing diberikan uang sebanyak juta rupiah, bahwa uang tersebut diberikan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa yang menang tps saksi adalah pasangan calon nomor urut hengky ranting bahwa saksi adalah anggota kpps kampung kini distrik angkaisera, bahwa pada tanggal november bersama ketua dan anggota kpps duduk depan rumah salah seorang tim sukses nomor urut ibu jenis gana: bahwa ibu jenis mengatakan, tolong selamatkan pasangan calon nomor urut dan jika menang setelah pemilihan akan diberi uang, bahwa saksi merasa dibohongi karena tidak jadi diberi uang: bahwa tempat saksi yang menang pasangan calon nomor urut otto mandripon bahwa saksi adalah pendukung pasangan calon nomor urut bahwa saksi tps serui kota tidak diberikan formulir c1 kwk.kpu, bahwa alasan tidak berikan formulir tersebut adalah karena hari sudah malam dan keesokan harinya saksi baru diberikan, bahwa saksi diberikan formulir c1 kwk pada malam hari, bahwa saksi terdaftar pada tps serui kota, tetapi saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih: bahwa saksi memilih dengan menggunakan nama orang lain: bahwa saksi datang tps dengan menggunakan ktp, namun tidak diperkenankan untuk memilih, batik warman bahwa tps kampung japan, distrik yapen selatan, dari kandidat, saksi melihat surat suara, gambar pasangan calon nomor urut gambarnya tidak ada karena sudah dipotong: bahwa yang menang tps adalah pasangan calon nomor urut bahwa ada sekitar kertas suara yang dipotong, david number yang didengar persidangan: bahwa saksi adalah ketua kpps tps wajar yapen selatan: bahwa ada pelanggaran money politic, bahwa keterangan saksi sama dengan saksi hendrik warman: saksi memberikan uang tersebut kepada anggota kpps yang lain, saksi tidak menganjurkan untuk memilih calon tertentu: tempat saksi nomor urut menang: pemohon iiiselanjutnya berdasarkanohon kewenangan mahkamah konstitusijpr tanggal september dalam pokok perkara:, padayang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah keputusan memohon nomordapun alasanenundaan: menguatkan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jayapura nomor pen ptupertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kedua menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu kyivketiga keempat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. , ( dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bahwa berdasarkanaka pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura tanggal juli dengan nomor register ptun.jpr dan telah diputus pada tanggal agustus yang kamarnya seperti tersebut atas bukti bahwa sebelum gugatan pemohon disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara jayapura pada tanggal agustus tersebut, pemohon pada tanggal juli telah mengajukan surat permohonan penetapan penundaan tahapan kegiatan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen kepada ketua pengadilan tata usaha negara jayapura: bukti p2). bahwa oleh ketua pengadilan tata usaha negara jayapura setelah menerima permohonan pemohon tersebut,. bukti bahwa walaupun telah ada penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jayapura, akan tetapi memohon tetap melaksanakan tahapan kegiatan pemilukada kabupaten kepulauan yapen: bahwa dalan putusan pengadilan tata usaha negara jayapura tersebut, pada amar putusannya telah menyatakan mewajibkan memohondan menetapkan pemohon, bukti p4) bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan pemohon pengadilan tatausaha negara jayapura adalah surat keputusan nomor pts kpu ky vi1bahwa atas putusan pengadilan tata usaha negara jayapura tersebut,5) bahwa walaupun memohon telah menyatakan banding, dan secara resmi proses hukum masih berjalan, namun tahapan pemilukada tetap dilaksanakan, dan tidak mengakomodir pemohon untuk masuk sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun bahwa selanjutnya memohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada dengan menetapkan tanggal september sebagai waktu pelaksanaan sub tahapan pencoblosan pemungutan suara, bahwa atas desakan pemohon, mak, dengan tidak ada batas waktu, dengan maksud memohon melaksanakan putusan ptun secara baik, tetapi tidak dihiraukan oleh memohon, dan hanya melakukan konsultasi kpu provinsi pada tanggal september dan tanggal oktober bahwa untuk itu kputernyata memohon mengingkari kesepakatan tersebut, malahan melaksanakan pertemuan dengan musica, tanggal oktober dengan agenda menyampaikan hasil klarifikasi dengan kpu provinsi dan rencana waktu pencoblosan pemungutan suara, bukti bahwa selanjutnya memohondengan terbitoleh memohon, dengan tujuan membatalknyata tidak tercantum pemohon sebagai peserta pemilukada, bukti bahwa sini telah nampak dengan jelas memohon telah merdan batal demi hukum: bahwa melihatdanbahwa atas dasarstikan pelaksanaan pemilukada pencoblosan pada tanggal november dengan demikian kegiatan ini adalah tidak konstitusional dan cacat hukum, karena penundaan yang ditetapkan oleh kpu provinsi papua untuk menunda pemilukada tanggal september belum dicabut: bahwa mengantisipasi inkonsistensiyang pada pokoknya menegaskan kepada kpu provinsi dan memohon untuk tetap mengacu pada keputusan penundaan oleh kpu provinsi karena merupakan produk hukum, bukti bahwa dengan melihat arogansi memohon untuk tetap melaksanakan kegiatan pemilukada tanpa menghiraukan arahan kpu provinsi maupun pusat, maka pemohon langsung meminta ketua kpu pusat mengambil alih persoalan ini, dan diwujudkan dengan perintah klarifikasi pada tanggal november bukti bahwa dengan telah dirumahnya objek sengketa oleh memohon dan tidak mengakomodir pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun yang mana telah dilaksanakan pencoblosan pemungutan suara pada tanggal november maka pemohon dengan ini menyatakan pemilukada yang telah dilaksanakan adalah tidak sah dan cacat hukumketua: bahwdandan bukti berdasarkan seluruh uraian atas, maka pemohon mohon kepada ketua mahkamah konstitusi berkenaan kiranya menjatuhkan putusan dengan adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa,etapkan pleno penundaan pemilukada kabupaten kepulauan yapen tanggal september untuk menunda pemilukada tanggal september oleh kpu kepulauan yapen adalah sah dan masih berlaku karena belum dicabut oleh kpu provinsi papua:1menyatakan batal dan tidak sahi2. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemohon iiistrasi dalam rangka pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen bukti surat permohonan penetapan penundaan tahap kegiatan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen kepada ketua pengadilan tata usaha negara jayapura, tanggal juli bukti penetapan penundaan tahapan pemilukada dari ketua ptun jayapura, tanggal juli nomor pen ptun.jpr, bukti petikan amar putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr, tanggal agustus bukti akta permohonan banding memohon, tanggal agustus bukti surat kpu provinsi papua nomor p set kpu xii tentang pemilu kada kabupaten kepulauan yapen tanggal desember bukti undangan rapat kpu kabupaten kepulauan yapen dengan dprd dan musica, tanggal september buktiukti surat panwaslukada kabupaten kepulauan yapen, nomor pnas kd.yap xi tentang penegasan kpud yapen: bukti nota dinas kpu pusat, tanggal november bukti surat ketua kpu pusat nomor kpu xi tanggal november klarifikasi: buktibuktipemohon, bahwa dalam hal ini pemohon adalah pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah, sebagai salah satu peserta pemilukada yang diselenggarakan memohon kabupaten kepulauan yapen pada tanggal november bukti bukti bukti bukti p. bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap1kepulauan yapenkepulauan yapepulauan yapen dengkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen bertanggal desember sedangkan permohonan keberatan terhadap keputusan memohon guo oleh pemohon diajukan mahkamah pada tanggal dessama ini disampaikan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa kami memahami objek sengketa pemilukada mahkamah konstitusi adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada. namun demikian, sampai saat ini kami tidak pernah menerima rekapitulasi hasil perhitungan dimaksud dari memohon dan hanya menerima berita acara rekapitulasi hasil yang kami uraikan kemudian. bahwasebagaimana tersebut dalam lampiradalah sebagai berikut: eman titus sumbar tony besaran frans sandi elizabeth amandel bee misa christian nyawa eren desa hj. dahan arman persie miss man bernard forum lawmanemsa o| ram genes runtuboi ika fruits bisakedelapan pasangan calon, dimana jumlah suara sah dan tidak sah yaitu mencapai yang berarti sebanyak pemilih yang telah terdaftar dalam dpt yang telah menggunakan hak pilihnya, pada hal terdapat fakta hukum sebagai berikut: kelurahan serui jayajaya, maka hanya sebanyak pemilih tetap yang sah terdaftar dalam dpt kelurahan serui jayjayanotaureianotaureianotaureiserui kota, distrik yapen selatan(yang sempat pemohon peroleh hanya berjumlah kartu pemilih). ini berarti sebagian besar yang jika pemohon perkirakan adalah sebanyak kurang lebih ankota, maka hanya sebanyak pemilih tetap yang sah terdaftar dalam dpt kelurahan serui kotkot, kelurahan taraf distrik yapen selatan menurut kesaksian ketua dan anggota kpps tps bahwa semua kartu pemilih tidak sempat dibagikan karena waktu yang sangat sempit untuk menyortir sesuai dengan identitas undangan formulir semua kartu pemilih tersebut masih berada kantor kelurahan dan disimpan oleh lurah. bahwa dari daftar pemilih tetap kelurahan taraf, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih tetap yang sah terdaftar dalam dpt adalah sebanyak pemilih tetaptaraftarafdistrik yapen selatan, seluruh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model kwk.kpu (untuk pemilih) yang diberikan kepada para pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal november dilakukan pada malam hari tanggal november dan dilanjutkan pada pagi hari tanggal november sehingga banyak pemilih tetap yang sah terdaftar dalam dpt yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sekalipun dengan menunjukkan ktp kartu tanda penduduk), termasuk pemohon calon bupati sama sekali tidak mendapatkan surat pemberitahuan dimaksud sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih: surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model kwk.kpu (untuk pemilih) tersebut, mempunyai redaksi yang bermacam macam dan atau tidak sama, yakni: ada yang tercetak tanggal pelaksanaan pada hari, senin september sebaliknya ada yang tercetak tanggal pelaksanaan pemilihan pada hari kamis, november dan bahkan ada yang dicoret tanggal pelaksanaan pada hari senin, september diganti dengan hari kamis, november bukti ada yang tercetak nomor urut pada sudut kiri bagian atas surat pemberitahuan, sebaliknya ada yang tidak tercetak nomor urut, bahkan ada yang nomor surutnya ditulis tangan: bukti p p6. ada yang tercetak identitas pemilih dengan nomor kartu pemilih nkp nomor induk kependudukan nik), sebaliknya ada yang identitasnya ditulis tangan, akan tetapi tidak mempunyai nkp nik: bukti ada yang telah tercetak nama ketua kpps, sebaliknya ada yang ditulis tangan sendiri oleh ketua kpps pada saat pemilihan tanggal november bukti rata rata surat pemberitahuan yang dibagikan adalah foto copy an tanpa adanya kartu pemilih: bukti semua kotak kotak suara tps ditahan oleh masing masing kpps dirumahnya selama lebih dari hari: begitupun tingkat ppd distrik kasino, ppd distrik yapen selatan, ppd distrik angkaisera, dimana semua kotak kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps telah ditahan oleh ppd selama lebih dari hari. bahwa alasan penahanan kotak kotak suara tersebut dikarenakan oleh honor gaji petugas kpps maupun ppd yang belum dibayar oleh memohon: tps dan tps awunawainya pasangan kandidat nomor urut yang bernama supriyanto tidak pernah ada sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga masyarakat tentang tata cara pencontrengan pencoblosan dari memohon, tidak diterapkannykarena terdapat jumlah pemilih tps yang melebihi pemilih tanpa adanya persetujuan dprd kabupaten kepulauan yapen, buktiberikan kepada saksi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pemilihan pada tanggal november mempunyai redaksi yang antara lain dapat kami kutip sebagai berikut: pada hari ini senin tanggal dua puluh bulan september tahun dua ribu sepuluh, kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) melaksanakan rapat pemungutan suara, .dst, pada hal pelaksanaan pemilihan adalah pada tanggal november bukti kelurahan serui jaya distrik yapen selatan, sebagian dari surat pemberitahuan foto copy an dibagi bagikan juga oleh tim sukses pasangan calon nomor urut tidak tersedia dan lampiran laporannya distrik yapen timur pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd pada tanggal november kejanggalan kejanggalan ini menunjukkan bagian dari rangkaian indikasi adanya kecurangan yang dilakukan memohon secara sistematis untuk kepentingan pasangan calon tertentu,kepulauan yapen yang nyata nyatakepulauan yapen tahun yang melibatkan memohon bersama sama pasangan calon nomor urut tony besar, sos dan frans sandi, sc, sos, m.b. bahwa begitupun juga tindakan memohon yang telah mengintervensi urusan partai politik, khususnya partai pelopor dan partai demokrat yang nyata nyata mendukung (dua) pasangan balon bupati dan wakil bupati, namun memohon tanpa dasar hukum telah menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan lolos dalam verifikasi memohon: bahwajoselina spora borat,s. si(si bernard forum, sos, saksi pasangan calon nomor urut drs. decay secepat drs. genes runtuboi, siulirjoselina spora borat,s. sitm.si bernard forum, soslain terdapat cacat hukum dalam lampiran berita acara nomor kpu ky xi1 lampiran model db. kwk.kpu) juga terdapat sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan pemilukada yang dilakukan oleh memohon sebagaimana dimaksud polita angka poin tersebut diatas turut memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urutnamun, telah menjadi yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilukada:vide putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal desemberkepulauan yapenviii bahwa pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang menurut pemohon bersifat terstruktur dan sistematis dan bersifat memanipulasi rakyat publik yapen selain dari yang telah pemohon uraikan pada dalil polita angka adalah sebagai berikut: tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati a). berdasarkan surat memohon tertanggal mei menyebutkan (sebelas) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dukungan koalisi partai politik plus (satu) pasangan tanpa dukungan partai politik yang telah mendaftar pada memohon sebagaimana disebutkan dalam tabel sebagai berikut: bukti vo| memnon (pemarooutne owosifonia parpol koalisi pelopor merdeka barnes ppi pkb petrus mumbai pis koalisi pembaruan dan psi manuel menu ppeubungan dengan ketentuan ini, memohon pada tanggal desember telah mengeluarkan surat keputusan nomor,gerindra pku pdk pds pan ppi robert fontana, sos, merdeka dan pbr koalisi membangun yapen bernard forum, ppi ir. marinus worabay partai kedaulatan dan pbr koalisi yapen berdaulat billy frederik, pds patriot pelopor tony besar, sos pks koalisi yapen membangun dan ppd frans sandi, sc, ppi sos, mba pkpi partai demokrat pdip drs. decay secepat partai koalisi kedaulatan perjuangan yapen berdaulat dan drs. genes runtuboi, republikan pkb pan gerindra willem kayo, sos pnb koalisi yapen beriman dan pdp regina mumbai pni marhaneisme pis pkp pipi ppd drs. frans robert partai demokrat dan pds koalisi kerakyatan juliana agustina ppp daniel ayumi, hanura koalisi yapen sos, mpa mandiri dan partai buruh ardhan arman, pipi pis yulian barabai gerindra betty, se, dan ppd drs. bahari pohan pdp koalisi yapen berbaris rapi pan pnb pkp pni marhaneisme ppen pkb golkar joselina spora pmb borat, s.sit dan padi koalisi yapen bersatu christian nyawa, pbb republikan pkb pan gerindra yulian clemens pnb forum dan pdp koalisi peduli rakyat paulus yapanani pni marhaenisme pis pkp pipi ppd onesimus yayoi, sos dan bastian grafik rela, sos sedangkan dari calon perseorangan yang telah mendaftarkan diri, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut: bukti ketela gang cenderawasih jefri j.v. aparat, sh, jl. teuku umar kel. adolf steve paramore, serui jaya) dan jl. padat karya kel titus sumbar, sos taraf) sos kel. serui jaya jl. stevens kel. serui kota md. tek serui kota inwareo (hbngaata janet eui jaya iaoosesewn jaga janoaral laskar paiderouw, pd, jl. complex sma kel. anotaurei) drs. christian karbala anotaurei) drs. kaler worembai, mantembu) ayumi taraf b). bahwa berdasarkan keputusan memohon berupa surat keputusan nomor pts kpu ky vii tahun telah diputuskan pasangan balon bupati dan wakil bupati yang lolos verifikasi adalah sebagaimana disebutkan dalam table sebagai berikut: nama pasangan calon bupati jabatan dalam dan calon keterangan wakil bupati robert fontana, sos, bupati fusi wakil bupati bernard forum, sos tony besar, sos bupati frans sandi, sc, sos, wakil bupati mba drs. decay secepat waka drs. genes runtuboi, daniel ayumi, sos, aki adan arman, sos joselina spora borat, bupati is.s wakil bupati christian nyawa, s.sip resamgrakat wetan fruits bernard bisa, mpd penerangan onta elisabeth amandel, ama iiammsaa tara sos wakil bupati titus sumbar, sos bahwa hasil verifikasi sebagaimana tersebut dalam keputusan memohon guo, kemudian dipersoalkan dan atau digugat pengadilan tata usaha negara oleh pasangan balon bupati wakil bupati an. petrus mumbai dan manuel menu: pasangan balon bupati wakil bupati an. ir. marinus worabay dan billy frederik, sh, pasangan balon bupati wakil bupati an. elem kayo, sos dan regina mumbai. bahwa gugatan (tiga) pasangan balon bupati wakil bupati tersebut telah mendapatkan putusan akhir yang kamarnya dapat dikutip sebagai berikut: putusan nomor ptun.jpr, tanggal september an. petrus foram mamba dan manuel menu melawan memohon bukti mengadili: dalam penundaan: cocoa menolak permohonan penundaan para penggugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara .cocos mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan ketua.dst: putusan nomor ptun.jpr, tanggal agustus an. ir. marinus barabai dan billy frederik, melawan memohon bukti mengadili: dalam penundaan: menguatkan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jayapura nomor pen ptun., dst,ebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah .,dst.: putusan nomor ptun. jpr, tanggal agustus an. elem kayo, sos dan regina mumbai melawan memohon bukti c). bahwa terhadap (tiga) putusan tersebut, memohon mengajukan banding pengadilan tata usaha negara pada tingkat banding makasar, akan tetapi pada tanggal oktober memohon menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu ky x yang dalam konsideransnya turut memperhatikan (tiga) putusan ptun jayapura tersebut sebagai dasar penerbitan surat keputusan guo. secara logika yuridis hal ini berarti memohon telah menerima (tiga) putusan ptun jayapura tersebut, sehingga seharusnya memohon mengeksekusi putusan ptun jayapura tersebut karena telah coach, namun sampai dengan memohon menyelenggarakan pemilukada pada tanggal november ternyata memohon sama sekali tidak pernah mengeksekusi putusan ptun jayapura dimaksud. d). bahwa terhadap (tiga) putusan ptun guo, berturut turut memohon telah diperingatkan dan atau ditegur oleh: ketua pengadilan tata usaha negara jayapura, berdasarkan surat nomor g pen ptun.jpr bukti ketua kpu provinsi papua melalui surat nomor p set kpu xi bertanggal november bukti ketua panitia pengawas panas) kabupaten kepulauan yapen nomor pnas kd.yap xi tertanggal november bukti kpu pusat) kerdil papua dan ketua revisi pengawasan tertanggal november bukti ketua kpu pusat) nomor kpu xi bertanggal november yang temuannya disampaikan kepada memohon bukti selain itu memohon sebagai pejabat tun telah tidak mematuhi dan atau telah melanggar keputusan menpan nomor yang mengamanatkan bahwa semua pejabat tinggi negara adalah pejabat tata usaha negara apabila terlibat dalam suatu perkara pengadilan tun dan telah ada keputusannya, harus dihormati dan dilaksanakan sebaik baiknya, il. perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan surat memohon nomor kpu ky iv tanpa tanggal, dengan tegas memohon telah memberitahukan hal hal antara lain sebagai berikut: namun dengan berbagai pertimbangan politik, maka pasangan bakal calon perseorangan pemilukada sdr. alex sanggenafa dan yunits majene, mengundurkan diri dan mengalihkan nama dan suara kepada drs. decay secepat sebagai calon bupati dan genes runtuboi, sebagai calon wakil bupati. bukti hal ini berarti, memohon telah mengakomodir pasangan calon nomor urut sebagai bakal calon perseorangan pada saat itu. akan tetapi kemudian memohon mengakomodir lagi pasangan calon nomor urut sebagai bakal calon dengan dukungan koalisi partai politik. selanjutnya, dalam keputusan memohoternyata tersebut nama pasangan calon nomor urut yang didukung oleh partai politik: c). begitupun calon nomor urut sekalipun terjadi dualisme dukungan dari partai pelopor, dan juga partai demokrat, akan tetapi pasangan calon nomor urut dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh memohon, e). begitu pula distrik konawe, tepatnya kampung minum, dimana setelah warga mencoblos, selanjutnya kotak suara dari tps tersebut diangkut oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dengan menggunakan speedboat milik calon bupati pada pasangan calon nomor urut bukti f). disamping itu pasangan calon nomor urut mendapat perlakuan istimewa dari memohon, dimana sebanyak suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut tps aiwondeni distrik konawe, pencontrengan pencoblosannya dilakukan oleh petugas kpps berdasarkan surat pernyataan sikap salah satu tokoh masyarakat setempat yang bernama yan piet row, bukti ii.kepulauan yapen tahun memohon telah melakukan perubahan dari daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir daerah dengan tidak melakukan pemutakhiran dan validasi oleh perangkat daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil, sehingga banyak warga yang tidak dapat mengikuti pemilihan dan atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada tanggal novemberdan juga kesaksian petugas kppskepulauan yapen tahun sebagai berikucc.terdapat pembobolan nama dalam dptkepulauan yapen tahun mobilisasi massa dari luar kabupaten kepulauan yapen adanya mobilisasi massa dari kabupaten waropen sebanyak orang untuk melakukan pencoblosan tps tps yang tersebar kelurahan serui jaya distrik yapen selatan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut tony besar frans sandi bahwa menurut kesaksian salah seorang dari warga tersebut serta kesaksian dari sdr. dance andere, bahwa mereka dijemput dari kampung ureifaisei kabupaten waropen oleh tim sukses pasangan calon nomor urut untuk melakukan pencoblosan tps tps yang tersebar kampung cina tua kelurahan serui jaya kabupaten kepulauan yapen dengan imbalan rp. (seratus ribu rupiah) sekali tusuk color: dari kesaksian tersebut, dikatakan bahwa masing masing dari mereka telah melakukan pencoblosan kali tusuk color, sehingga mereka telah menerima uang dari tim suksesnya pasangan calon nomor urut satu orang rp. (satu juta rupiah): bahwa untuk dapat membuktikan bahwa mereka telah mencoblos pasangan calon nomor urut mereka harus membuktikannya dengan cara menunjuk tanda gambar calon bupati pada kertas suara kepada ibu sandi istri dari calon wakil bupati pasangan calon nomor urut sehingga mereka masuk bilik suara dengan membawa silet outer) untuk memotong gambar calon bupati pada pasangan calon nomor urut bahwa undangan atau surat pemberitahuan formulir yang keseluruhannya berupa foto copy an keseluruhannya diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut kepada mereka tanpa kartu pemilih vi. permasalahan tpspergunakan dan diberikan kepada saksi bertanggal september bahwa tps kelurahan taraf distrik yapen selatan, ketua kpps tps memberikan kesaksian bahwa seluruh pemilih yang datang mencoblos tps menggunakan surat pemberitahuan formulir (untuk pemilih) yang foto copy olehnya sendiri dengan menggunakan biaya yang ditanggungnya sendiri pula dan selanjutnya dibagikan kepada warga tanpa adanya kartu pemilih: tps kelurahan taraf, distrik yapen selatan terdapat pemilih yang terdaftar dalam dpt tidak dapat ikut memilih karena hak pilihnya telah digunakan oleh pemilih lain yang dimobilisasi oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dari tps lainnya serta kelurahan lainnya distrik yapen selatan sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut daftar nama nama pemilih yang tidak memilih pada tps kelurahan taraf distrik yapen selatan dalam pemilu kada tanggal, november nama keterangan kel. kampung yapen undangan memilih messy retno meranti taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih fidelis siswanto taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih nina indrawi taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih hati taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih damayanti taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih scans marahole taraf selatan dipakai orang lainsehingga menurut pemohon permohonan ini didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan untuk itu, sekaligus yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan inimengeluarknomor registrasi perkara ptun.jpr pada tanggal juli yang dalam proses peradilan, majelis hakimseptember dengan amar putusan sebagai berikut: dalam penundaan: menolak permohonan penundaan untuk seluruhnya, yapen undangan memilih jamaluddin taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih mason taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih suyanto taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih irianto taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih dyah ayu larasati taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih salah patah taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih ahmad hasan taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih ariani taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih nina hindari taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih titi handayani taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih jadi taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih siti amini taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih watch latif taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih adhi lagunya taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih jasmani taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih lapang taraf selatan dipakai orang lain febriyanti ramadhani undangan memilih yapen undangan memilih sri rahayu taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih nurmiati taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih muhamad arah taraf selatan dipakai orang lain tag yapen undangan memilih irian taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih ariyanto taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih dwi wulandari taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih iskandar taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih umar taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih aram taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih laude aman taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih indriyani kasar taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih ridwan taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih david demi ayorbaba taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih etik kurniawan taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih markassuwardi almari taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih nursahid taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih harian taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih zakaria suatu taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih kartini taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih muhamad affandi taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih lina taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih andi yamiaponto taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih fuji rani taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih fitria taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih imam safir taraf selatan dipakai orang lain yapen undangan memilih era damayanti taraf selatan dipakai orang lain seputar lokasi tps taraf, distrik yapen selatan, sdr. paulus mari (warga dari kampung kapur distrik rambai) setelah mencoblos tps kelurahan taraf, selanjutnya berjalan menuju tps taraf untuk mencoblos lagi dengan memegang undangan formulir atas nama genes yamungga, namun sebelum melaksanakan niatnya tersebut, sdr. paulus mari dipertanyakan oleh pemohon cawabup, sedang apa disini dan dijawab mau mencoblos, selanjutnya dipersoalkan oleh pemohon cawabup bahwa mengapa kau tidak mengikuti pencoblosan kampong, lalu dijawab kami diarahkan dan diberikan undangan oleh tim sukses toni besar calon bupati pada pasangan calon nomor urut yang bernama kahar untuk mencoblos lagi tps kelurahan taraf karena ketua kpps yang bernama agus kaway adalah tim suksesnya toni besar: bukti tps kelurahan serui kota, distrik yapen selatan terjadi keributan antara warga pemilih yang berdomisili disekitar area tps dengan petugas kpps tps karena tidak mendapat undangan untuk memilih sekalipun mereka telah menunjukan ktp akan tetapi ditolak oleh petugas kpps tps tersebut, bahkan kapolres sendirian turun tangan dengan mengintervensi tugas panas dan kpps untuk menyelesaikan persoalan tersebut: bukti tps wajar distrik yapen selatan sebanyak warga pemilih melakukan pencoblosan pencontrengan lebih dari (satu) kali untuk pasangan calon nomor urut dengan imbalan uang sekali tusuk content pasangan calon nomor urut sebesar rp. seratus ribu rupiah). menurut kesaksian warga tersebut yang diberikan kepada kepala distrik yapen selatan sebagaimana diuraikan pada table berikut ini bukti daftar nama pemilih pada tps kampung wajar yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada pemilukada november hamapomai aam pen tana jua premewaar (atas pemaewaar inn apa premasawaan ear peemaswaan samar komuter barat jam remaewaa ang pemetaan ema kembataat raja cermat remas jemaat tes imamat telah memar anja empat tema emegmat tepat tomegmat jama rembataat emirat hama kembataat 2masa emisi ema emeamaat 2jam imamat sma reformat aroma memes oma temeraat temermat soo remegmat simas kemeataat sam ema saja emigmaat sam repeat sejpasaa temermat sso tomenmaat aroma cermat ses reformat maan tomietaat sos memar angs cermat jajak emirat mes. mn. pemeran jpn mawa| komet| pesat ape mak men aaa maa nan panas raya panas perayaan| oko dell man nan apa pama bea been ape ama saham rasa tps hadapi, distrik angkaisera, sesuai daftar pemilih tetap dpt) jumlah pemilih tetap sebanyak pemilih, sedangkan surat suara hanya berjumlah dengan cadangan (tujuh) lembar. hal ini menyebabkan sebanyak pemilih tidak dapat mengikuti pemilihan karena surat suara tidak mencukupi bukti terdapat ribuan surat suara yang dirusak oleh pemilih dengan cara memotong tanda gambar calon bupati pasangan calon nomor urut seluruh kotak suara kpps sehabis pencoblosan telah ditahan oleh kpps selama lebih dari (dua) hari karena memohon tidak membayar hak hak kpps: vii. permasalahan ppd pleno rekapitulasi ditingkat ppd distrik yapen timur dilakukan pada tanggal november distrik yapen timur tanpa adanya berita acara, sehingga perhitungannya dilakukan atau ditulis papan tulis, sedangkan penandatangan berita acara oleh para pihak barulah kemudian dilakukan serui lbu kota kabupaten pada tanggal november bertempat hotel marina tanpa dihadiri oleh panas maupun masyarakat, akan tetapi didalam berita acara ppd model da kwk.kpu yang ditandatangani tersebut telah dilakukan penipuan tanggal yang seharusnya tanggal pada saat ditandatangani, yakni tanggal november akan tetapi ppd yapen timur telah menulis tanggal november dalam berita acara seolah olah berita acara tersebut ditandatangani para pihak pada saat rekapitulasi tanggal november distrik yapen timur, seluruh kotak suara yang telah dikumpulkan oleh pps kepada ppd untuk lakukan rekapitulasi tingkat ppd telah ditahan lebih dari hari setelah dilakukan rekapitulasi tingkat ppd: viii. permasalahan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon bahwa berdasarkan surat memohon nomor kpu ky xi tanggal november maka dapat diketahui bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan selama (tiga) hari, yakni mulai tanggal minggu, november s.d selasa, november pada hal sama sekali tidak ada alasan yang mendasar dan serius bagi memohon untuk melaksanakan pleno tersebut selama (tiga) hari, bukti bukti bahwa dalam proses pleno tersebut, saksi pemohon dan juga para saksi lainnya selain saksi pasangan calon nomor urut telah mengajukan keberatan karena, namun memohon tidak perduli: bahwa saksi pemohon dan saksi pemohon lainnya selain saksi pasangan calon nomor urut sangat sangatlah keberatan berkaitan dengan keabsahan kartu suara yang dirusak pemilih dengan cara memotong tanda gambar calon bupati pada pasangan calon nomor urut namun memohon bersikeras untuk tidak mau membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang, bahkan memohon dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk membuka kotak kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang, pada hal memohon secara tegas pernah mengatakan bahwa pencoblosan pencontrengan surat suara adalah sah jika menggunakan peralatan yang telah disiapkan didalam bilik suara, bahwa anehnya ketika akan dibacakannya hasil rekapitulasi penghitungan suara ppd distrik yapen barat, memohon sekalipun mendapatkan keberatan dari saksi pemohon dan para saksi lainnya selain saksi pasangan calon nomor urut juga keberatan dari ppd distrik yapen barat, namun memohon dengan arogansinya yang juga dibantu oleh kepala kepolisian resor yapen waropen kapolres) membuka kotak kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang, bahkan kapolres yapen waropen dengan tegas mengancam tembak ditempat bagi pihak yang keberatan serta kapolres dengan arogansinya mengancam ketua ppd yapen barat, bukti tidak ada keputusan memohon tentang penundaan waktu pleno rekapitulasi dari hari rabu, desember hari kamis, desember namun anehnyabahwa saksi pemohon dan saksi lainnya selain saksi pasangan calon nomor urut telah berupaya meminta surat keputusan memohon tentang penetapan dimaksud, akan tetapi memohon tidak bersedia memberikan dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diberikan karena saksi pemohon dan para saksi lainnya selain saksi pasangan nomor urut dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi: bahwa memohon baru saja memberikan keputusan penetapan pasangan calon terpilih kepada pemohon pada hari selasa, november bertempat dirumah sekretaris kpu, sedangkan kepada pasangan calon nomor urut memohon telah memberikan terlebih dahulu, yakni pada saat sehabis berita acara ditandatangani dan keputusan penetapan guo dibacakan oleh memohon, ix. keberpihakan panas kabupaten bahwa panas distrik konawe telah memberikan laporan tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut distrik konawe, akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh panas kabupaten: bahwa panas distrik yapen barat telah memberikan laporan tentang penyuapan yang dilakukan terhadap mereka oleh calon bupati pada pasangan calon nomor urut kepada panas kabupaten, akan tetapi panas kabupaten tidak pernah menindak lanjuti dan bahkan justru mengklarifikasi laporan tersebut sebagai bantuan dari calon bupati pada pasangan calon nomor urut kepada mereka: bahwa begitupun laporan laporan lainnya tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang dilaporkan oleh pemohon bersama pasangan calon lainnya selain pasangan calon nomor urut akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh panas kabupaten: bukti bahwa anehnya laporan dari tim sukses pasangan calon nomor urut tentang pelanggaran ppd yapen barat sekejap saja ditanggapi oleh panas kabupaten dalam suratnya yang meminta memohon segera memerintahkan ppd yapen barat untuk segera melakukan penghitungan ulang tingkat ppd distrik yapen barat.( bahwa sedangka, adalah sebagai berikut: penyuapan terhadap panas distrik yapen barat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tony besar frans sandi, pada hari jumat, november pukul panas yapen barat yang membuat laporan tersebut diciduk oleh aparat kepolisian resort yapen waropen dari tempat tinggalnya: pencoblosan tanda gambar pasangan calon nomor urut dengan cara memotong gambar calon bupati untuk diserahkan kembali kepada tim sukses pasangan calon nomor urut sebagai bukti untuk dapat menerima sejumlah uang: berdasarkan surat bawaslu distrik konawe, nomor pnas kada kky dw perihal laporan hasil temuan kasus pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang ditujukan kepada ketua panas pemilukada kabupaten kepulauan yapen dapat diketahui dan atau terbukti bahwa: suara yang dicoblos tps aiwondeni untuk pasangan calon nomor urut pencoblosannya dilakukan oleh anggota kpps, ibu tania tim sukses) pasangan calon nomor urut telah memberikan sejumlah uang kepada ketua kpps yang selanjutnya diteruskan kepada anggota kpps yang bertugas dibalik suara tps minum untuk dibagi bagikan kepada warga pemilih agar mencoblos pasangan nomor urut kotak suara diangkut oleh speedboat milik calon bupati pada pasangan calon nomor urut dari minum ibu kota distrik ppd atas desakan petugas pam polisi), pada tanggal november sekitar jam wit, aparat kepolisian polres yapen waropen menciduk ketua ppd yapen selatan dari rumahnya dan dibawa rumah calon bupati pada pasangan calon nomor urut dan diintimidasi oleh calon bupati beserta pengacaranya dan juga keluarganya yang menurut kesaksian ketua ppd kepada kepala distrik yapen selatan bahwa dirinya ditekan oleh mereka agar pelaksanaan rapat pleno harus sesuai dengan hasil yang telah diperoleh dari masing masing tps, dan apabila ada pengurangan dan penambahan, maka akan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan ingat, kata calon bupati tersebut bahwa saya juga mempunyai bukti bukti hasil dari tps distrik yapen selatan sambil menunjukkan kepada ketua ppd sekunder berkas yang menurut ketua ppd berisi hasil rekaman semacam formulir c1.kwk, pada tanggal november sekitar jam wit, bertempat depan kantor kembang kabupaten kepulauan yapen, hal yang sama juga calon bupati pada pasangan calon nomor urut lakukan terhadap kepala distrik yapen selatan, dimana calon bupati tersebut mengatakan yang menurut kesaksian kepala distrik yapen selatan sebagai berikut: om, pleno ppd yapen selatan kapan dilaksanakan: saya sudah punya bukti bukti dari tps distrik yapen selatan, jika ada penambahan pertama mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, keduaketigakeempat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara rp. (seratus satu ribu rupiah): bukti dan bukti p 2j. bahwa dalam salinan resmi putusan nomornamun dalam tenggang waktu tersebut, memohon tidak menyatakan banding pt.tun makasar, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (incrach), maka pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua ptun jayapura pada tanggal september bukti p 3j: selanjutnya atas permohonan pemohon dan terhadap putusan yang incrach tersebut, ketua ptun jayapura menerbitkan surat penetapan eksekusi pada tanggal september yang telah atau pengurangan, maka saya akan bawa mk . dan data yang ada pada saya ini yang akan diminta oleh mk., pasangan calon nomor urut adalah sangat berpengaruh pada hasil akhir pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun sehingga sangat merugikan perolehan suara pemohon dan pasangan calon lainnya dikarenakan tidak mengindahkan prinsip pemilukada yang uber dan judul: bahwa jika saja memohon menjaga independennya serta mentaati dan menyelenggarakan pemilihan seturut amanat peraturan perundang undangan terkait, dan begitu pula panas kabupaten yang sangat sangat berpihak kepada pasangan calon nomor urut jugapun turut menjaga independennya dan melaksanakan tugas tanggungjawabnya seturut amanat peraturan perundang undangan terkait: serta tidak ada pelanggaran pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tersebut atas, maka menurut penghitungan yang dilakukan pemohon, khususnya perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) adalah sangat tidak mungkin mencapai suara dan atau hanya berkisar sebanyak sekitar ratusan suara saja. adapun fakta hukumnya adalah sebagai berikut: distrik yapen selatan masih terdapat sebanyak kartu pemilih yang tidak diberikan kepada pemilih yang identitasnya tersebut didalamnya, pengrusakan kartu suara oleh pemilih yang dilakukan dengan cara memotong gambar calon bupati pada pasangan calon nomor urut terdapat lebih dari seratus pemilih yang melakukan pencoblosan pencontrengan lebih dari (satu) kali bahkan mencapai (sepuluh) kali untuk pasangan calon nomor urut dengan imbalan rp. sekali tusuk: terdapat mobilisasi masa dari kabupaten waropen sebanyak orang yang melakukan pencontrengan pencoblosan untuk pasangan calon nomor urut lebih dari (satu) kali dan atau masing masing telah mencoblos memotong gambar calon bupati pasangan calon nomor urut sebanyak kali, maka perolehan suara sah pasangan calon nomor urut hanyalah mencapai sebanyak suara sah dengan penghitungan sebagai berikut: kelurahan serui jaya suara tidak sah kelurahan anotautei suara tidak sah kelurahan serui kota suara tidak sah color lebih dari (satu kali): suara tidak sah potong gambar calon bupati urut2 suara tidak sah jumlah total suara tidak sah dengan demikian perolehan suara pasangan calon nomor urut distrik yapen selatan adalah (lima ratus lima puluh delapan) suara: bahwa distrik yapen selatan yang adalah kota kabupaten kepulauan yapen saja telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon bersama sama dengan pasangan calon nomor urut sebagaimana telah diuraikan sebelumya atas, apalagi kampung kampung pada distrik distrik lainnya, kemungkinan terjadinya kecurangan kecurangan serta pelanggaran pelanggaran sangatlah besar terjadi. pelanggaran kecurangan distrik yapen barat, distrik yapen timur, dan distrik konawe telah membuktikannya:ngberikutnya,pts kpu ky xi1 tanggal desemberri hal hal yang pemohon uraikan dan sebutkan atas, terbukti bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan yapen pada tanggal november yang dilakukan oleh memohon telah melanggar asas asas pemilu yang sangat prinsip yaitu jujur dan adil, serta langsung, bebas dan rahasia, sehingga sangatlah berdasarkan hukum, untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya demi tegaknya demokrasi yang konstitusional maka pemilukada kabupaten yapen yang konstitusional berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil dan fair cukup beralasan hukum untuk mengulang pemilukada seluruh distrik, dengan meny, ir.abuay: dan putusan nomor ptun.jpr, tanggal september, an. petrus foram mamba dan manuel menu,tal demi hukum surat keputusan memohon nomor pts kpu ky x tanggal oktober tentang pengumuman pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten yapen tahun membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum. ir,mbai, dan putusan nomor ptun.jpr, tanggal september, an. petrus foram mamba dan manuel menunomor pts kpu sampai ky vi dengan fotokopi berita acara nomor ba kpu ky vii fotokopi berita acara nomor ba kpu ky vii fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky vi1 fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky vii fotokopi berita acara nomor ba kpu ky vii fotokopi berita acara nomor ba kpu ky x fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky x bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan yape: bukti kartu pemilih kelurahan serui jaya, kecamatan yapen selatan: bukti fotokopi dpt kelurahan serui jaya, kecamatan yapen selatan:yapen selatan) bukti kartu pemilih kelurahan anotaurei, kecamatan yapen selatan: bukti kartu pemilih kelurahan serui kota, kecamatan yapen selatan: bukti fotokopi model c6 kwk.kpura model c kwk.kpu) bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu nomor kpu ky xii bukti fotokopi form keberatan model db. kwk kpu: bukti fotokopi surat kpu kabupaten kepulauan yapen tertanggal mei tentang bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen dukungan koalisi partai politik, bukti fotokopi surat kpu tanggal februari bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura, nomor ptun jpr, atas anam petrus foram mumbai dan manuel menu, bukti surat kpu provinsi papua nomor set kpu xi tanggal november surat panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan yapen nomor pnas kd.yap xi1 tanggal november lembar disposisi kpu: bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura, nomor ptun jpr, atas nama ir. marinus barabai dan belli frederik, sh. bukti fotokopi surat pemberitahuan penetapan eksekusi ptun jaya pura nomor ptun.jpr, atas nama petrus foram mumbai dan manuel menu: bukti fotokopi surat kpu nomor kpu ky iv bukti fotokopi surat panas distrik yapen barat, hal rekomendasi: bukti fotokopi laporan hasil temuan kasus pemilukada kabupaten kepulauan yapen, tanggal november bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten kepulauan yapen nomor pnas kd.yap xi tanggal november tentang perbedaan data rekapitulasi ppd distrik yapen barat, bukti fotokopi surat rekomendasi kpu pusat nomor kpu xi1 tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan sikap yam pit powo, tanggal november bukti fotokopi model da2 kwk.kpu, tanggal november bukti dpt kelurahan hadapi, kecamatan angakaisera: bukti fotokopi surat kpu kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky xi perihal mandat tanggal november bukti fotokopi surat koalisi yapen bersatu, nomor ppk yb ky x1 tanggal november perihal laporan pelanggaran pemilukada: bukti fotokopi surat kpu kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky x1 perihal revisi jadwal rapat rekapitulasi: bukti fotokopi surat bersama calon bupati dan wakil bupati kepada panas pemilukada kabupaten kepulauan yapen tanggal november bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky inggal oktober bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten kepulauan yapen kepada kpu kabupaten kepulauan yapen, tanggal november i2.dalam eksepsi pemohon perkara nomor php.d viiiviii.ptun.jprptun.jpr tanggal september dengan uraian penjelasan sebagai berikut: bahwa putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jpr tanggal september amar putusannya berbunyi: mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan tata usaha negara berupainghukum tergugat untuk membayar biaya perkara perintah dari putusan ptun tersebut adalahpu kabupaten kepulauan. yapen nomor:sebelum mengeluarkan keputusan kpu nomor pts kpu ky x terlebih dahulu memohon melakukan verifikasi pada tanggal september dengan berita acara nomor kpu ky x dan tanggal oktober dengan berita acara nomor192 kpu ky x hasil dari verifikasi yang juga diketahui oleh kpu provinsi papua adalah pemohon tetap tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan calon. terhadap keputusan kpu nomor pts kpu ky x pemohon tidak mengajukan gugatan ptun. bahwa dengan dikeluarkannya keputusan kpu nomor pts kpu ky x memohon telah beritikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jpr tanggal september sesuai dengan amar putusan. bahwa faktanya, setelah dilakukan verifikasi syarat dukungan sesuai dengan berita acara berita acara nomor kpu ky ix tertanggal september dan berita acara nomor kpu ky x tertanggal oktober pemohon memang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan caloperlu memohon tegaskan tidak ada sedikitpun niat atau upaya memohon menghalang halangi pemohon menjadi pasangan calon. sebagai bentuk itikad baik dan menunjukkan niat tidak menghalang halangi, verifikasi yang dilakukan memohon telah diketahui dan di supervisi pula oleh kpu provinsi papua. oleh karena putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jpr tanggal september telah dilaksanakan memohon dan ternyata setelah dilakukan lagi verifikasiperkara nomor php.d viii bahwa pemohon keliru jika menginterpretasikan putusan ptun nomor ptun.jprdengan putusan perkara ptun nomor ptun.jpr bertanggal agustus dapat dilihat dari amar putusannya. putusan perkara ptun nomor ptun.jpr bertanggal agustus yang dijadikan dasar pertimbangan putusan nomor php.d viii memiliki amar putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian: ii..sos. si, dan pen ifi korona, pd. mm yang diajukan oleh: humaine husein, s.h., hum. dan drs. hj. faridatul fujian, s.h., humheld agustin, s.e. dan h.a. drumer ariefl, cahyadi yusuf, sos., m.m. dan irwin andalusiyanto, s.e., scii: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei dan bertanggal mei memberikan kuasa kepada: much. mulyadi, s.h. dan humaine, s.h., keduanya adalah pengacara dan atau kuasa hukum yang berkantor jalan pepaya nomor komplek penebangan, cilegon: indo nurdin s.h., catarina anita, s.h., delon napitupulu, s.h., ronny bert talapessy, s.h., bernard pasaribu, s.h., beratus barry ariyanto, s.h., cut dati mana putri, s.h., dan orlando hutapea, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor hukum kurniawan, indo partners jalan panglima polis nomor kebayoran baru, jakarta: terhadap: komisi pemilihan umum kota cilegon, berkedudukan jal panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kota cilegon, selanjutnya disebut sebagai . memohon ii: nama bagus iman riyadi, ag, m.m., si.: tempat, tgl. lahir cilegon, juli kesekretariatan, lembaga tertinggi negara atau tinggi negara dan kepaniteraan, kepala desa atau sebutan lain?pejabat negara, pejabat struktural dan jabatan, laranganmengenai jabatan struktural dalam pemerintahan daerah kota cilegon sebagaimana poin atas terdapat bukti yang menunjukkan berupa surat pernyataan dari pihak yang memiliki jabatan struktural pemerintah kota cilegon, yaitu surat pernyataan atas nama hasanuddin sebagai ketua rt. rw. alamat link kapita yang ditandatangani atas meterai dengan ditandatangani oleh saksi saksi yaitu abdul mukti, selaku lurah geram dengan stempel pemerintah kota cilegon kelurahan geram kecamatan geram dan anim bertindak atas nama tokoh masyarakat, dimana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan siap memenangkan pasangan iman edi dalam pemilukada kota cilegon pada tanggal mei dan apabila hal tersebut tidak tercapai, maka saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai sebagai ketua dan secara otomatis wakil saya, yakni saudara sayur sebagai plt pelaksana tugas) yang baru. sampai masa saya berakhir sesuai periode tahun yakni tertanggal januari dan setelah masa tersebut dilakukan pemilihan ketua yang baru. demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan hasanuddin telah ditunjuk menjadi ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara yang merupakan penyelenggara pemilu tempat pemungutan surat, hal tersebut nyata nyata telah melanggar dandengan alasan bahwa kegiatan kampanye telah melibatkan jabatan struktural sebagaimana bukti yang menunjukkan bahwa dalam pelanggaran pemilukada kota cilegon tahun nurhayanto yang menjabat sebagai ppk kecamatan pulomerak memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut sehingga jelas telah menimbulkan kerugian kepada para pemohon selaku calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahunberkaitan dengan jabatan struktural karena terdapat bukti yang menunjukkan bahwa jihadi selaku sekretaris camat purwakarta sangat berperan aktif mempengaruhi masyarakat untuk memilih iman edi dalam proses pemilu kepala daerah kota cilegon pada saat pelaksanaan pencoblosan lokasi tps kubang wates kelurahan kota bumi kecamatan purwakarta sehingga nyata nyata merugikan para pemohon selaku calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun karena hal tersebut telah mempengaruhi perolehan jumlah suara:mengenai ketidaksiapan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun dalam teknis pelaksanaannya terutama sebelum saat pencoblosan maupun sesudah saat pencoblosan pada kotak suara: bahwa dasar bukti adalah distribusi kotak suara yang menggunakan mobil bak terbuka tanpa adanya pengawalan, surat pernyataan ketua pps kecamatan grogol tertanggal mei tahun yang telah membenahi kotak suara dengan cara membuka segel dan juga melakukan pembenahan atas penempatan dokumen yang ada tanpa adanya perwakilan saksi dari para pasangan calon, hal tersebut akhirnya diketahui dari keterangan saksi yang mengetahui adanya beberapa kotak telah terbuka segelnya dan telah dilakukan pembenahan atas dokumennya, hal itu berada pada tps tps tps tps tps tps pada kelurahan grogol, kecamatan grogol, salah satu kotak suara tps (dua belas) pps ditangkis kelurahan ditangkis sebagai barang bukti dalam pelanggaran perkara pelanggaran pemilukada kota cilegon yang telah disita polrestelah menimbulkan sangkaan beralasan dalam diri para pemohon bahwa hal tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi para pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon karena tindakan tindakan yang dilakukan oleh memohon yang telah membuat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon menjadi tidak demokratis sehingga terjadi pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon oleh karenanya penetapan tersebut harus dibatalkan: bahwa para pemohon selaku calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon telah berupaya bersaing secara kompetitif dan konstruktif tetapi memohon sebagai penyelenggara pemilukada kota cilego dan administrative sehingga tidak menjamin tegaknya hukum (law enforcement). hal ini ditandai lemahnya respon para memohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan penyimpangan yang telah diajukan oleh para pemohon melalui tergugat dimana para pemohon merasa dirugikan dengan adanya pejabat dalam jabatan struktural yang turut serta dalam kegiatan kampanye, dengan tidak adanya tindak lanjut atas penerimaan laporan nomor pl panwaslukada clg dan penghitungan suara pemilukada yang tidak benar oleh karenanya para pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memerintahkan memohon sebagai penyelenggara pemilukada kota cilegon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon, bahwa agar tidak timbul kekosongan dalam jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon untuk jangka waktu yang lama maka para pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untukahwa, menyatakan para memohon tidak melaksanakan tugas sesuai undang undang,ara pemohon melampirkan alat bukti yang diberi tanda bukti sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kota cilegon nomor kpu ci1g tentang penetapan nomor unikliping koran banten raya post, senin, april peredaran kertas suara simulasi iman edi dipertanyakan,deklarasi kampanye dan pemilukada damai kota cilegon tahun senin tanggal april bukti, bukti fotokopi tata cara kampanye dan audit dana kampanye pemilukada kota cilegon tahun bukti fotokopi surat pernyataan hasanuddin ketua link kapita, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps kelurahan grogol kecamatan grogol: bukti p10 fotokopi kliping koran kabar banten rabu april judul artikel ppk dan pps titik rawan kesalahan , bukti fotokopi kliping koran radar banten rabu, april judul dprd nilai kinerja panas kota cilegon mengecewakan, bukti foto distribusi kotak suara tanpa pengawalan petugas kepolisian, bukti fotokopi ktp atas nama salman, patani, sayur, jaminan, majalah, bukti fotokopi sim atas nama ari gunawan, bukti fotokopi sim atas nama usman, bukti fotokopi ktp atas nama hely nomina, bukti fotokopi ktp atas nama wawan mulyana: bukti fotokopi pengumuman penetapan calon terpilih tanggal mei nomor kpuclg. vktp atas nama reza ardiansyah, yonif irawan: bukti fotokopi ktp atas nama rusli dan ahmad suro: bukti rekaman video berikut transkrip: bukti fotokopi undangan nomor panwaslukada clg tanggal mei dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon:bukti fotokopi surat pernyataan tanggal mei aras nama cahyadi yusuf, sos, mm, dan irwin andalusiyanto, se, sc, bukti fotokopi kliping koran tangsel pos, senin tanggal mei judul artikel terbukti, batalkan ketetapan kpu : bukti fotokopi kutipan yang diambil dari judul cilegon dalam angka , bukti fotokopi jadwal acara musyawarah daerah forum komunikasi rukun tetangga rukun warga, cilegon desember bukti radar banten online dengan judul ketua minta kenaikan uang kesejahteraan, bukti fotokopi killing koran banten raya post, sabtu mei dengan judul aat kumpulkan lurah, bukti fotokopi kliping koran banten raya post, sabtu mei dengan judul honor rt rw cair, bukti fotokopi sosialisasi pembangunan kecamatan purwakarta, selain itu, para pemohon juga mengajukan (sepuluh) orang saksi, masing masing bernama nurkasiyat, majalah, sayur, topik irawan, rusli, ahmad soro, helai nomina, riza ardiansyah, sayur, dan ari gunawannurkasiat saksi mendapat surat suara dari ibu pengajian yang dibagikan sebelum pemilihan yang memuat nomor dan dalam surat suara tersebut, hanya nomor yang mencantumkan gambar dan nama pasangan calon. ibu pengajian berpesan agar memilih pasangan nomor urut untuk menguatkan kesaksiannya, saksi menyerahkan bukti surat suara untuk simulasi yang hanya mencantumkan gambar dan nama pasangan calon nomor urut majalah pada waktu pengajian saksi diberikan surat suara dan disuruh untuk memilih yang ada gambarnya, sayur saksi menyaksikan hasanuddin memberikan pernyataan yang siap memenangkan pasangan iman edy hariadhi dalam pilkada kota cilegon pada tanggal mei apabila hal tersebut tidak tercapai, maka saya siap mengundurkan diri dari ketua rt, untuk mendukung kesaksiannya, saksi menyerahkan bukti surat pernyataan hasanuddin, ketua kelurahan geram, topik irawan saksi menguatkan kesaksian sayur mengenai ketua yang menempelkan surat pernyataan pagar warga termasuk juga pintu pagar rumah saksi: rusli saksi melihat ir. jihadi selaku sekuat (sekretaris kecamatan) purwakarta berada tps mulai dari jam pagi sampai dengan jam sore yang mempengaruhi pemilih dengan cara memiliki untuk mencoblos pasangan nomor urut ahmad suro pemilukada kota cilegon sarat dengan keterlibatan hierarkis struktural mulai dari camat, sekuat (sekretaris kecamatan), pns, lurah, rt, rw, dan lain lain. salah satunya yaitu, tps melihat ir. jihadi selaku sekuat purwakarta berada tps dari jam sampai jam mengintimidasi dan mengintervensi para pemilih dengan mengacungkan tangannya untuk mencoblos pasangan calon nomor urut helai nomina saksi melihat mobil box yang membawa kotak suara tanpa pengawalan dan memotret kejadian tersebut: saksi juga melihat kotak suara yang diangkut dengan menggunakan ojek, riza ardiansyah saksi menguatkan kesaksian helai nomina mengenai mobil box yang membawa kotak suara tanpa pengawalan: sayur pemilukada kota cilegon tanggal mei khususnya kelurahan grogol kecamatan grogol tps sampai tps tidak steril, karena tidak ada pengamanan dari kepolisian: setelah pemungutan suara, kotak suara tps sampai dengan tps kecuali tps sudah dibuka yang dilakukan oleh kpps dan ketua pps kelurahan grogol atas nama ikhwanudin: kotak suara tps sampai tps dibawa kelurahan dengan menggunakan ojek tanpa pengawalan dari kepolisian dan ketua kpps tps bapak dasar selaku tidak melakukan penyegelan terhadap kotak suara tersebut: ari gunawan ada ketidaknetralan ppk kecamatan pulaumerak menghadiri deklarasi dan menyampaikan orasi depan smp saksi merekam kejadian dan dan membuatkan transkripnya, menimbang bahwa memohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal mei yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah pada itu juga, yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon salah pihak para pihak dalam sengketa php diatur dengan tegas dalam, memeriksa bukti bukti dari para pemohon dan memohon: mendengar keterangan saksi saksi dari para pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca kesimpulan dari para pemohon, memohon, dan pihak terkaitimasukkannya bawaslu kota cilegon dalam kapasitasnya sebagai pihak (sebagai memohon ii) dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, menunjukkan bahwa pemohon tidak memenuhi menyalahi menyimpang dari ketentuan pmk tersebut yang secara eksklusif menetapkan bahwa, berdasarkan uraian tersebut ataspermohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima:sehingga permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusitit permohonan pemohon memohon antara lain mengenai: menyatakan para memohon tidak melaksanakan tugas sesuai undang undang:. clg sebagaimana pengumuman nomor kpu clg. terter, maka kiranykanota cilegon tahun dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya pemohon hanya mempersoalkan hal hal sebagai berikut:mpertanyakanmelibatkannya jabatan struktural pemerintah daerah kota cilegon dalam pemilukada kota cilegon tahun teknis pelaksanaan kesiapan penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan: empat permasalahota cilegon tahun yang kewenangan pengawasannya berada pada panas pemilukada kota cilegonota cilegon: ii. dalam pokok perkara bantaha:(satu)ngenai: kpu kota cilego putih: kpu kota cilegon yang menurut pemohon telah memuat nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon tahun yang sudah ditetapkan pada surat suara untuk simulasi dengan tanpa ijin baik secara resmi maupun tidak resmi dari pasangan calon nomor urut dan kpu kota cilegon yang menurut pemohon yang hanya mencantumkan nama pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon tahun nomor urut namun tidak mencantumkan nama dari pasangan yang lain, bahwa terhadap dalil pemohon pada poin dan adalah kesemuanya tidak benar dan terlalu mengada ada, karena kpu kota cilegon tidak pernah mengeluarkan surat suara untuk simulasi seperti yang pemohon uraikan atas: bahwa terhadap pokok permohonan angka mengenaiuntuk pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut pada surat kabar banten raya pos halaman dengan judul peredaran kertas suara simulasi iman edi dipertanyakan" yang diterbitkan pada hari senin, april bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, adalah tidak benar. kpu kota cilegon memohon tidak pernah mengeluarkan surat suara simulasi yang bergambarkan pasangan calon tertentu: bila pasangan calon membuat kreativitas dalam kampanyenya dan kemudian pasangan calon lainnya merasa dirugikan maka seharusnyalah hal tersebut dilaporkan panas pemilukada kota cilegon yang memiliki kewenangan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum: bantahan yang menurut pemohonbahwa terhadap pokok permohonan angka angka dan angkayang menurut pemohon menguntungkan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon dan merugikan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon yang lain, bahwa terhadap dalil dalil pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan bukan kewenangan dari kpu untuk menindaklanjuti ataupun memberikan sanksi terhadap para pejabat yang apabila terbukti terlibat dalam proses pemilu kepala daerah kota cilegon tahun karena hal tersebut sud, bahwa pada angka pemohon tidak jelas menunjukan tempus dewiki tentang kapan nama nurhayanto diduga mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut karena fakta yang ada pada memohon, nurhayanto tersebut telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal maret bantahan yang menurut pemohon, memohon tidak siap sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun bahwa terhadap pokok permohonan angka mengenai kesiapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun dalam teknis pelaksanaannya, terutama sebelum saat pencoblosan maupun sesudah saat pencoblosan pada kotak suara: bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon telah mengkoordinasikan distribusi logistik pemilukada dan wakil walikota kota cilegon dengan aparat kepolisian negara republik indonesia: bahwa terhadap dalil huruf pembenahan dokumen yang dimaksudkan pemohon telah dinyatakan oleh yang melakukan bahwa pembenahan tersebut tanpa atau tidak merubah dan atau merusak isi kotak suara pada tps yang dimaksudkan pemohon: bahwa terhadap dalil huruf dapat memohon sampaikan bahwa permasalahan tersebut tengah dalam penyelidikan penyidikan kepolisian negara republik indonesia dalam hal ini kepolisian resort kota cilegonohon agarhasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada dan wakil kepala daerahubsidikota cilegon tahun bukti fotokopi surat suara simulasi yang dikeluarkan oleh kpu kota cilegon: bukti fotokopi dokumentasi berkas kliping koran seputar kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kpu kota cilegonhimpunan keputusan komisi pemilihan umum kota cilegon dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diuraikan bersama sama dalam permohonan sebagai pihak terkait,nomor urut merupakan simulasi untuk tim sukses pasangan calon nomor urut dan untuk kegiatan internal pasangan nomor urut tersebutketerangan saksi pemohon mengenai beredarnya kertas simulasi, bahwa surat simulasi tersebutpenetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota cilegon periode berdasarkan keputusan kpu kota cilegon nomor pts. kpu clg sebagaimana pengumuman nomor kpu clg. v masing masingduk perkara menimbang bahwa parpihak yang bersengketa merupakan pasangan calon peserta pemilukada bahwamempersoalkan mengenai penetapancilegon nomor pts kpu cl1pemohon pasangan calon nomor urut dan pemohon iiipasangan calon terpilih walikota dan wakil walikotabertanggal mei sehingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari selasa, mei yang terhitung (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal mei menimbang bahwa permohonan para guo pada pokoknya berkeberatan terhadap keputusan kpumei keberatan para pemohon tersebut didasarkan adanya beberapa pelanggaran pemilukada kota cilegon, yaitu sebagai berikut:pelaksanaan kampanye pemilukada kota cilegon tahun telah melibatkan pejabat struktural yaitu: (i) adanya dukungan dari hasanuddin, ketua kpps ketua rt. rw. dalam surat pernyataannya menyatakan, siap memenangkan pasangan imam edi pada pemilukada kota cilegon tahun dan apabila tidak tercapai, maka siap mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua rt: (ii) adanya dukungan dari ppk kecamatan polimerik atas nama nurhayanto,wates kelurahan kota bumi kecamatan purwakarta untuk memilih pasangan calon iman edi. menurut para pemohon, ketidaknetralan pejabat struktural dalam pemilukada bertentangan dengan dan bertentangan dengan bab vii bab peraturan kpu nomor tahun memohon tidak siap dalam penyelenggaraan pemilukada kota cilegon tahunnya disita oleh polres cilegon: menurut para pemohon, ketidaksiapan memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kota cilegon bertentangan dengan dan peraturan kpu nomor tahun menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda sampai dengan dan (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah persidangan tanggal mei yang keterangan selengkapnya telah dimuat dan diuraikan pada bagian duduk perkara, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, memohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal mei yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi: subtansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil pemilukada kota cilegon, dalam pokok perkara bahwa tidak benar memohon telah membuat surat simulasi yang memuat nama dan gambar pasangan calon nomor urutyang terlibat tidak netral dalam pemilukada kota cilegon. sanksi terhadap pejabat tersebut: dalil pemohon angka tidak jelas menunjukan tempus dewiki tentang kapan nurhayanto diduga mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut karena berdasarkan fakta, nurhayanto telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal maret memohon membantah dalil para pemohon mengenai ketidaksiapan memohon dalam pelaksanaan pemilukada kota cilegon tahun dalam penyaluran distribusi logistik pemilukada kota cilegon memohon telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, terkait mengenai pembenahan dokumen, bahwa pembenahan tersebut tidak merubah dan atau merusak isi kotak suara pada tps tersebut, sedangkan terkait mengenai pelanggaran pemilukada, permasalahan tersebut dalam proses penyelidikan penyidikan kepolisian resort kota cilegpihak terkait menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan bersama sama dalam permohonan sebagai pihak terkaitcalon nomor urut merupakan simulasi untuk tim sukses pasangan calon nomor urut surat simulasi tersebut dibuat untuk kegiatan internal pasangan calon nomorsaksi dari para pemohon mengenai beredarnya kertas simulasi, bahwa surat simulasi ituara pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi memohon yaitu:, subtansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil pemilukada kota cilegon, menurut mahkamah bahwa apabila dicermati eksepsi memohon tersebut pada dasarnya menyangkut hal, yaitu (i) permohonan para pemohon salah pihak: (il) permohonan para pemohon tidak termasuk dalam objek sengketa pemilukada mahkamah: menimbang bahwa berdasarkan kedua eksepsi memohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: d" danerdasarkan ketentuan atas, bahwa dalam sengketa pemilukada ada pihak, yaitu: (i) pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagai pemohon: (ii) kpu kip provinsi atau kpu kip kabupaten kota sebagai memohon, dan (iii) pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lain selain pemohon sebagai pihak terkait. namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada pihak lain, selain dari pada pihak sebagaimana ditentukan dalam dan pmk pihak lain tersebut adalah pihak yang berkaitan dalam proses penyelenggaraan pemilu, bahwa pada dasarnya objek sengketa pemilukada mahkamah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, namun mahkamah berdasarkan putusan nomor php.d vi tanggal november memberikan penilaian terhadap proses tahapansebagaimana yang diamanatkan dalam uud proses tahapan penyelenggaraan pemilukada dapat menjadi objek sengketa pemilukada mahkamah harus memenuhi tiga syarat, yaitu pelanggaran pemilukada dilakukan secara (i) terstruktur, (ii) sistematis, dan (iii) masif. untuk mengetahui ada atau tidaknya syarat pelanggaran dimaksud, harus dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf sampai dengan tersebut atas, mahkamah berpendapat eksepsi memohon tidak beralasan hukum: dalam pokok perkara menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo mendalilkan berkeberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota cilegon periode dengan ketetapan nomor pts kpu clg sebagaimana pengumuman nomor kpu clg. v masing masing bertanggal mei dengan alasan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kota cilegon, yaitu (i)untuk mendukung dalilnya tersebut para pemohon mengajukan bukti dan bukti berupa surat pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memuat gambar, nama, dan nomor urut pasangan calon nomor urut bukti berupa kliping koran banten post, senin april dengan judul peredaran kertas suara simulasi iman edi dipertanyakan , serta mengajukan saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah persidangan pada tanggal mei yaitu saksi nurkasiyat, majalah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendapat surat suara untuk simulasi yang memuat nama, gambar, dan nomor urut pasangan calon. saksi diminta oleh ibu pengajian untuk memilih pasangan calon nomor urutmemohon tidak pernah mengeluarkan surat suara untuk simulasi sebagaimana yang dibanggakan oleh para pemohon. untuk mendukung dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti berupa surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun yang tidak menampilkan gambar dan nama dari salah satu pasangan calon yang menggunakan nomor urut dan terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait juga telah membantah dalil para pemohon dengan alasan bahwa surat suara untuk simulasi sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon dibuat sendiri oleh pihak terkait dengan maksud untuk internal pasangan calon nomor urutpada pokoknya menerangkan kertas simulasi sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon hanya dimiliki dan diperuntukkan internal tim pemenangan pasangan calon nomor urut dan tidak disebarkan untuk umum: menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo mendalilkan pelaksanaan kampanye pemilukada kota cilegon telah melibatkan pejabat struktural, yaitu terbukti adanya: (i) dukungan dari pps yang sekaligus sebagai ketua rt. rw. (ii) adanya dukungan dari ppk kecamatan polimerik atas nama nurhayanto:date, kelurahan kota bumi, kecamatan purwakarta untuk memilih pasangan calon nomor urut untuk mendukung dalilnya tersebut, para pemohon mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan hasanuddin, ketua rt. link kapita yang menyatakan, siap memenangkan pasangan calon iman edi dalam pemilukada kota cilegon pada tanggal mei apabila tidak tercapai, maka bersedia untuk mengundurkan dari jabatan sebagai ketua rt. link kapita , bukti berupa kliping koran kabar banten, rabu april dengan judul, ppk pps titik rawan kesalahan sayur dan topik irawan yang pada pokoknya menyatakan melihat ketua atas nama hasanuddin menempelkan surat pernyataannya pintu pagar rumah saksi. hasanuddin dalam surat pernyataannya menyatakan siap memenangkan pasangan calon iman edi dalam pemilukada kota cilegon . saksi rusli, ahmad suro, dan sayur yang pada pokoknya menyatakan ada keterlibatan pns, sekretaris camat bernama jihadi, rt, dalam pemilukada kota cilegon. saksi ari gunawan yang pada pokoknya menyatakan ppk kecamatan pulaomerak tidak netral dalam pemilukada kota cilegon, terbukti telah ikut menghadiri deklarasi dan menyampaikan orasi depan smpapabila benar ada ketidaknetralan pejabat struktural dalam proses pemilukada kota cilegon,dimaksud. pemberian saksi terhadap pejabat yang terlibat dalam proses pelanggaran pemilukad. bahwa terkait dalil para pemohon mengenai keterlibatan nurhayanto yang diduga mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut tidak jelas menunjukan tempus dewiki, karena sesuai fakta bahwa nurhayanto telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal maret pihak terkait untuk membantah dalil para pemohon telah mengajukan saksi bernama ir. jihadi yang memberikan keterangan hadapan notaris rini fajarini dewi, s.h., pada tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi datang tps lingkungan kubang wates, rt. rw. kelurahan kotabumi, kecamatan purwakarta, kota cilegon dalam rangka untuk melakukan pencoblosan. saksi berada tps tersebut dari pukul sampai dengan pukul wib. saksi tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih atau mencoblos pasangan calon nomor urut keterangan saksi ir, jihadi tersebut didukung oleh saksi agus jaya rahmad dan bupati yang menyampaikan surat pernyataan hadapan notaris rini fajarini dewi, s.h., pada tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan saksi telah melihat sendiri ir. jihadi berada tps tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo mendalilkan memohon tidak siap dalam menyelenggarakan pemilik kota cilegon. telah disita oleh polres cilegon. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti berupa surat penyataan ihwanudin, ketua pps kelurahan grogol yang pasangan calon sebagai pemohon: kpujkip provinsi atau kpu kip kabupaten kota sebagai memohon . ill. bahwa alasan alasan yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah pasangan calon pemilukada daerah kota cilegon tahun berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umumbulan maret tahun yang ditetapkan oleh kpu kota cilegon dan telah ditandatangani oleh: ketua kpu kota cilegon yaitu drs. syaiful bahri, mm, anggota kpu kota cilegon yaitu fathullah, ag, anggota kpu kota cilegon yaitu drs. ana najahudin: anggota kpu kota cilegon yaitu edi abdul, sos, mm, anggota kpu kota cilegon yaitu habibi haliburton, st, yang memuat tulisan bahwa demikian putusan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa adapun alasan alasan, hal hal, sebab dan atau latar belakang permohonan yang diajukan oleh para pemohoyaitusehingga permohonan pengajuan pembatalan atas penetapan keputusan komisi pemilihan umum kota cilegon diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk selanjutnya diperiksa serta diputuskan: menyatakan melakukan pembenahan kotak suara, bukti berupa foto distribusi kotak suara tanpa pengawalan petugas kepolisianhely nomina dan riza ardiansyah, pada pokoknya menyatakan melihat mobil box membawa kotak suara tanpa pengawalan aparat kepolisian, menimbang bahwa dalil para pemohon tersebut dibantah oleh memohon yang menyatakan memohon telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pendistribusian logistik pemilukada kota cilegon. terkait dalil para pemohon mengenai pembenahan dokumen, bahwa pembenahan dokumen tersebut tidak mengubah dan atau merusak isi kotak suara pada tps tersebut. sedangkan terkait mengenai pelanggaran pemilukada, permasalahan tersebut dalam penyelidikan penyidikan kepolisian resort kota cilegon, menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para pemohon, alat bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon, dalil bantahan memohon, alat bukti yang diajukan oleh memohon, serta bantahan pihak terkait serta keterangan saksi pihak terkait baik yang memberikan keterangan bawah sumpah, maupun saksi yang memberikan pernyataan hadapan notaris sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat para pemohon telah menghadirkan (sepuluh) orang saksi yang keterangan saksi para pemohon tersebut telah dibantah oleh alat bukti memohon dan saksi faktual dari pihak terkait. bahwa ada kekuatan pembuktian saksi, pertama saksi faktual atau saksi yang mengalami sendiri yaitu mempunyai kekuatan yang tidak terbantahkan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang dapat mematahkan kesaksian dari saksi faktual tersebut, kedua saksi yang melihat yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bawah dari pada saksi faktual, ketiga saksi yang mendengar yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bawah daripada saksi yang melihat. dengan demikian, para pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran proses pelaksanaan pemilukada kota cilegon: menimbang bahwa sepanjang permohonan terhadap memohon cast bawaslu kota cilegon tidak tepat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pihak berperkara (subject itis) dana perkara pemilukada, dengan alasan hukum, sesuai ketentuan undang undang dan pmk nomor memohon (bawaslu kota cilegon) hanya dapat diajukan sebagai saksi itupun jika secara ambtshalve mahkamah memerlukan keterangannya bawah sumpah persidangsehingga tidak beralasan hukummenyatakan permohonan terhadap memohon bawaslu kota cilegon)berdasarkan adanya buktsehingga wajar apabila majelis hakim mahkamah konstitusi dalam perkara guo menyatakan bahwa para pemohon adalah pemohon yang benar dan beritikad baik:dengan warna hitam, bertuliskan untuk simulasi berwarna merah, berlogo kpu kota cilegon secara berwarna, logo pemilukada secara berwarna, berlatar belakang bendera merah putih berwarna, mencantumkan kolom kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) yang berwarna putih berlatar belakang hitam serta dalam kolom tersebut terdapat isian bertuliskan berupa tps kelurahan kecamatan nama ketua tanda tangan berwarna hitam dengan latar belakang warna putih, serta memuat (lima) kolom untuk kelima pasangan calon walikota dan calon wakil walikota: bahwa mengenai surat suara untuk simulasi telah memuat foto pasangan calon secara berwarna dari pasangan calon walikota bagus iman haryadi, ag, mm, dan calon wakil walikota drs. edi ariani, si) kota cilegon tahun namun telah tidak memuat foto pasangan calon secara berwarna (dihitamkan) dari pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon tahun lainnya melainkan hanya dalam bentuk gambar berwarna hitam, padahal gambar wajah dari (lima) pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon telah ditetapkan secara jelas dalamtelah memuat nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota dari seluruh peserta pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon sebagaimana ditetapkan dalam berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota cilegon nomor kpu c1npa ijin baik secara resmi maupun tidak resmi, baik lisan maupun tulisan dari para pemohon, yaitu: nomor urut yaitu drs. humaine hasen, sh., hum dan dra. hj. rt. faridatul, sh., hum: nomor urut yaitu held agustin, se. dan h.a. drumer arief nomor urut yaitu ahmadi yusuf, sos, dan irwin andalusianto, se., sc, yang merupakan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kotamencantumkan nama pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (dua) pasangan calon walikota dan wakil walikota bagus iman haryadi, ag, mm, dan drs. edi ariani, si) kota cilegon tahun namun tidak mencantumkan nama dari pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota cilegon tahun lainnya melainkan hanya dalam bentuk tulisan fulan untuk calon walikota dan anu untuk calon wakil walikota kota cilegon tahun padahal nama seluruh pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota cilegon tahun telah ditetapkan sebagaimanasembilan) bulanoleh karena dalam debat putaran tanggal april oleh calon walikota dan wakil walikota kota cilegon yang disiarkan oleh banten serang, para pemohon pernah menyampaikan keberatan secara lisan mengenai adanya surat suara untuk simulasi tersebut namun tidak ditanggapi dari memohon bahkan mengenai adanya surat suara untuk simulasi tersebut telah dimuat dalam surat kabar banten raya pos, hari senin tanggal april pada halaman (enam) dengan judul peredaran kertas suara simulasi iman edi dipertanyakan yang dalam artikelnya menyebutkan ibu saya mendapat kertas ini dari majelis taklim yang dipimpin oleh salah satu kepala skpd, penebangan kecamatan jombang. hal tersebut menunjukkan bahwa surat suara untuk simulasi tersebut telah tersebar diwilayah penebangan kecamatan jombang dan nyata nyata telah merugikan para pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon karena berpengaruh pada jumlah perolehan suara bagi para pemohon: bahwa artikel dalam surat kabar tersebut juga mengutip pernyataan ketua komisi pemilihan umum kota cilegon syaiful bahri saat diklarifikasi, mengatakan pihaknya tidak pernah membagikan kertas suara simulasi bergambar calon tertentu. kertas simulasi yang disebarkan kpu itu nomor surutnya saja bukan seperti yang sesungguhnya, tetapi nomor surutnya kata syaiful. syaiful menduga kertas suara simulasi dengan hanya gambar salah satu pasangan calon tertentu saja, memang dibagikan tim dari pasangan pasangan bersangkutan untuk kampanye, bahwa kertas suara simulasi tersebut atas tidak sesuai dengan contoh surat suara yang dikeluarkan oleh kpu kota cilegon pada dokumen berlogo dengan tanda dokumen kanan atas yaitu bahwa sebagaimana tertera dalam deklarasi kampanye dan pemilukada damai kota cilegon tahun pada hari senin tanggal april kota cilegon yang telah disepakati oleh para pasangan calon walikota dan wakil walikota kota cilegon dalam bentuk mou yaitu butir akan melaksanakan kampanye edukatif dan penuh tanggung jawab demi terselenggaranya pendidikan politik dan pembangunan demokrasi yang lebih baik, serta butir (tiga) akan tunduk dan patuh terhadap segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengedepankan etika dan moralitas, juga butir (empat) siap dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa para pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut atas dikarenakanberdasarkan alasan mengenai adanya kegiatan kampanye yang melibatkan pejabat dalam jabatan struktural dalam pemerintahan daerah kota cilegon, sehubungan dengan proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota cilegon tahun hal tersebut nyata nyata bertentangan dengan surat komisi pemilihan umum kota cilegon tentang tata cara kampanye dan audit dana kampanye pemilukada kota cilegon tahun dengan tanda dokumen sebelah kanan atas yaitu bahwa dalam surat komisi pemilihan umum tersebut terdapat larangan dalam kampanye sebagaimana tercantum pada halaman dan halaman yaitu: dalam kegiatanyang diajukan oleh: nama menang sitorus tempat tanggal lahir lumban bidang desember jenis kelamin laki laki agama kristen pekerjaan bupati toba samosir periode kewarganegaraan indonesia alamat jalan sutomo nomor desa silalahi pagar batu, kecamatan balige, kabupaten toba samosir, sumatera utara. nama mengatasi silaen tempat tanggal lahir silaen agustus jenis kelamin laki laki agama kristen pekerjaan anggota dprd kabupaten toba samosir kewarganegaraan indonesia alamat jalan d.i panjaitan nomor silaen, toba samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberikan kuasa kepada dr. mandir ismail, s.h, ll.m., dr. s.f. marbun s.h, hum., firma uli silalahi, s.h., david. agung acuan, s.h., m.h., jhon sidi sidabutar, s.h., m.h., masa kertapati, s.h., murni, s.h., ferdinand robot, s.h., dan ade kurniawan, s.h., seluruhnya adalah advokat pada kantor mandir ismail partners law firm, beralamat jalan bandung nomor menteng, jakartaoba samosir, berkedudukan jalan panjaitan nomor balige, kabupaten toba samosir.seluruhnya adalah advokat pada law office fadilah putri lubis partners berkantor jalan bakti aperta ujungpendapatan jasmin simanjuntak, umur tahun, pekerjaan anggota dprd terasa periode alamat desa pardomuan, kecamatan silaen, kabupaten terasa: nama liberty pasaribu, sh., si: umur tahun, pekerjaan pensiunan pns, alamat jalan mpu bantahan nomor balige terasoba samosir tahun iv. alasan alasan mengajukan permohonan bahwa pada rabu, mei oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten toba samosir, provinsi sumatera utara telah diselenggarakanbahwa diikuti oleh (lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengyakni: nomor urut nama calon bupati dr. fi. perlucutan sitorus, kes. nama calon wakil bupati ahmadi lubis, s.h., kn. nomor urut nama calon bupati ir. indo tua siagian, sc. nama calon wakil bupati drs. irfan gani perlindungan siahaan. nomor urut nama calon bupati drs. menang sitorus s.h., mba nama calon wakil bupati mengatasi silaen. nomor urut nama calon bupati drs. ronggo marusu napitupulu, nama calon wakil bupati ir. reward simanjuntak m.m. nomor urut nama calon bupati pendapatan jasmin simanjuntak nama calon wakil bupati liberty pasaribu s.h., msi bukti bahwa dalam pemilukada putaran pertama tersebut pemohon selaku peserta nomor urut didukung oleh partai politik yang terdiri dari: partai demokrasi indonesia perjuangan: partai kebangkitan bangsa: partai nasional indonesia marhaenisme: partai demokrasi pembaharuan: partai barisan nasional, partai matahari bangsa, partai demokrasi kebangsaan, partai karya perjuangan: bukti sedangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut (lima) selaku pihak terkait, hanya didukung oleh partai politik yang terdiri dari: partai pelopor, partai pemuda indonesia, partai indonesia baru, partai merdeka, bahwa pemilukada putaran pertama tersebut diikuti oleh jumlah suara sebanyak (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara, kemudian dari jumlah suara tersebut dinyatakan suara sah sebanyak (delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) suara dan suara yang tidak sah sebanyak (sepuluh ribu delapan ratus empat belas) suara, bahwamohon telah menetapkan perolehan dan presentase perolehan suara sebagai berikut: a), nomor urut dr. fi. perlucutan sitorus, kes. dan ahmadi lubis, s.h., sebanyak suara xx). b). nomor urut ir. indo tua siagian, dan drs. irfan gani perlindungan siahaan sebanyak suara yo). c). nomor urut drs. menang sitorus s.h., mba dan mengatasi silaen sebanyak suara sx). d). nomor urut drs. ronggo marusu napitupulu, msi dan ir. reward simanjuntak, m.m sebanyak suara yo). e). nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h., msi sebanyak suara yo). bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan suara hari sabtu, mei terdapat selisih tipis antara pasangan calon nomor urut drs. menang sitorus s.h., mba dan mengatasi silaen sebanyak suara y6) dengan pasangan calon nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h sebanyak suara yx), pelanggaran pelanggaran pemilukada putaran pertama. bahwa terhadap hasil pemilukadriw pendidikan pihak terkait yang melanggar syarat formil sebagai peserta pemilukada bahwa memohon telah meloloskan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h yang, sebagaimana yang ditentukmenyatakan: berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. selanjutnya dalam penjelasannya, dinyatakan:dalamnomorinyatakan: berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. kemudian dalam penjelasan huruf dinyatakan:selanjutnya dalam huruf dinyatakan. selanjutnya dalam penjelasan huruf dinyatakan: selanjutnya dalam huruf di, antara lain menyerahkankhususnya pendapatan jasmin simanjuntak selaku pihak terkait yang tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan riw pendidikan yang jelas, bahwa oleh karena calon bupati nomor urut selaku pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) tidak dapat menunjukkan riw pendidikannya dengan didukung oleh memohon, maka pihak terkait secara nyata nyata telah melakukan kebohongan publik yang juga berarti melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas pemilu, termasuk pemilukada, yakni asas kejujuran sebagaimana tertera dalam undang undang dasar juncto undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa akibat dari kelalaian atau kesengajaan memohon meloloskan pihak terkait yang sejak awal tidak dapat menunjukkan riw pendidikannya, yang berarti sejak awal sudah tidak memenuhi syarat formil cacat hukum sebagai peserta pemilukada kabupaten toba samosir periode dengan demikian seharusnya sejak awal tindakan tindakan hukum yang berhubungan dengan pemilukada kabupaten toba samosir periode adalah batal demi hukum (void initio): bahwa memohon dengan nyata nyata telah membiarkan adanya itikad buruk dari pihak terkait yang menyembunyikan keadaan riw pendidikan yaitu antara lain: pendapatan simanjuntak tidak memiliki ijazah sekolah dasar sd) sekolah rakyat sr). ijazah sekolah menengah pertama smp negeri pematang siantar) atas nama pendapatan simanjuntak sangat diragukan keabsahannya, karena sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut baru berdiri sejak tahun dimana pada saat itu usia pendapatan simanjuntak yang lahir pada tanggal oktober (sudah berumur tahun). bukti pendapatan simanjuntak tidak memiliki ijazah smk negeri balige karena berdasarkan surat keterangan smk b19 tertanggal maret yang ditandatangani oleh kepala sekolah smk negeri balige, dengan tegas menyatakan bahwa pendapatan simanjuntak pernah sekolah sea negeri balige dan sekarang smk negeri balige, dan hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan simanjuntak tidak pernah memperoleh ijazah sebagai tanda bukti kelulusan dari smk negeri balige. bahwa andaikata benar good non pendapatan simanjuntak memiliki ijazah sea dolok sanggul, yang dikeluarkan pada tanggal november bukti namun daftar nilai ujian penghabisan sea, yang dikeluarkan dolok sanggul tanggal november sesuai dengan legalisasi yang dilakukan dinas pendidikan dki jakarta oleh sumadiyanto adalah tidak lazim, karena hanya memuat mata pelajaran bukti pendapatan simanjuntak memiliki nama yang berbeda beda baik yang tercantum dalam ijazah yang diragukan keabsahannya dengan nama pendapatan simanjuntak sedangkan dalam ijazah yang dikeluarkan brentwirk university untuk gelar master business administration bukti tertera dengan nama jasmin mp. simanjuntak. demikian juga dalam ijazah gelar doktor honorary dalam bidang management yang dikeluarkan oleh chicago international university bukti dan gelar profesor dari chicago international university bukti serta dalam kutipan akta kelahiran nomor kd x tertera dengan namanya jasmin mp. simanjuntak: bukti bahwa perbedaan bulan dan tempat kelahiran pendapatan simanjuntak selaku pihak terkait terdapat perbedaan yang signifikan: berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor kd x terdisebutkan tempat kelahiran medan, pada tanggal oktober dengan nama jasmin pendapatan simanjuntak. berdasarkan surat keterangan nomor sd. tertanggal januari yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten toba samosir dinas pendidikan disebutkan namanya adalah pendapatan simanjuntak tempat lahir desa simanobak lumban muara) tanggal november bukti berdasarkan surat keterangan nomor smk b19 tertanggal maret yang dikeluarkan oleh smk negeri balige namanya adalah pendapatan simanjuntak bukti bahwa adanya keraguan terhadap kebenaran riw pendidikan (keaslian ijazah sd sr, smp, sea, mba, doktor, dan profesor) yang dimiliki oleh pihak terkait pendapatan simanjuntak), sejak awal telah dipersoalkan dan diprotes oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat lsm), antara lain topan dan beberapa media massa harian bersama, harian batak pos, dan harian prestasi). namun, memohon tetap meloloskan pihak terkait sebagai peserta pemilukada kabupaten toba samosir tahun bukti tindakan memohon tersebut nyata nyata bertentangan dengan ketentuan persyaratan formal sebagai peserta pemilukada, bahwa sesungguhnya perolehan angka pemilih yang diperoleh oleh pihak terkait pendapatan simanjuntak) terjadi melalui misrepresentation, sehingga seandainya pihak terkait dan memohon memberitahukan riw pendidikan pihak terkait dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak akan memilih pihak terkait, bahwa apabila keseluruhan rangkaian kesalahan pihak terkait dan memohon tersebut atas, disambung hubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d vi yang dalam pertimbangan hukumnya halaman menyatakan:pertimbangan hukum mahkamah tersebut atas, seharusnya mutasi mutans diterapkan oleh mahkamah terhadap permohonan pemohon, guna meluruskan pemilukada toba samosir, sehingga berjalan sesuai dengan asas asas demokrasi dalam konstitusi: bahwa sejalan dengan itu, untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi yang disebabkan rangkaian kelalaian dan atau kesengajaan dan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan dukungan dari memohon yang nyata nyata ada hadapan mahkamah, maka sudah seharusnya mahkamah berpegang pada moralitas konstitusi dalam uud sebagaimana pernah dilakukan oleh mahkamah dalam perkara nomor php.d vi pelanggaran dalam pendistribusian surat suara bahwa memohon dalam pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksudlah nyata nyata melanggar ketentuan peraturan kpu nomor tahun karena telah mendistribusikan kartu pemilih melalui. bahwa akibat diserahkannya pendistribusian kartu pemilih oleh memohon kepadaternyata kesempatan tersebut telah disalahgunauntuk memenangkan pasangan calon nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h): bahwa membagikan sejumlah uang (money politics) bersamaan dengan menyerahkan kartu pemilih kepada calon pemilih. dengan demikian, perbuatan yang dilakunyata nyata bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. praktik membagikan uang tersebut terjadi antara lain desa narumonda dan kepala desa bukti s.d. bukti serta telah pula mendapat sorotan dari berbagai media massa seperti harian perjuangan, harian batak pos, harian metro tapanuli, harian media tapanuli, dan harian sinar indonesia baru sib (vide bukti bahwa tim sukses pihak terkait juga membagikan kartu pemilih kepada orang yang tidak berhak memilih, sehingga telah terjadi banyaknya pemilih ganda dan atau pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki, misalnya desa tangga batu tps tps dan tps bukti s.d. bukti intimidasi oleh organisasi massa tertentu bahwa memohon bekerja sama dengan tim sukses pasangan calon nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h) telah membiarkan hadirnya organisasi massa tertentu dihampiri setiap tps untuk melakukan intimidasi dan tekanan kepada para pemilih, sehingga akibat kehadiran organisasi massa tersebut telah menimbulkan ketakutan terhadap konstituen pemohon. bahwa dalam kenyataannya banyak ditemukan kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan suara ppk tingkat kecamatan jika dibandingkan dengan penghitungan suara tingkat kpud, bukti bahwa memohon membiarkan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh oknum oknum preman, baik terhadap pemilih maupun terhadap saksi pemohon yang melarang saksi pemohon untuk mengikuti pemilihan ulang desa sitara, kecamatan nassau. bukti ancaman yang sama juga dilakukan terhadap saksi pemohon beberapa tps, sehingga terpaksa harus menandatangani berita acara hasil penghitungan surat bawah suasana rasa takut, mencekam, dan tertekan, antara lain kecamatan segumpal buktiyatakan tidak sah dan batal penetapan pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h sebagai pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun nomor urutetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten toba samosir tahun putaran pertama bahwaatas nama drs. menang sitorus s.h., mba dan mengatasi silaen sebagai yang memperoleh suara yang terbanyak sebesar (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh)menyatakan dan menetapkan(tiga) atas nama drs. menang sitorus s.h., mba dan mengatasi silaeatau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono): berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal mei telah memberikan kuasa kepada: raja simanjuntak, s.h., penahanan hutajulu, s.h., victor nadapdap, s.h., m.m., dan human sinaga, s.h., seluruhnya adalah advokat yang berkantor pada raja simanjuntak partners, beralamat jalan suryopranoto komp. harmoni plaza, blok nomor jakarta pusat, telepoitia pengawas pemilihan umum kecamatan siantar narumonda dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten toba samosi.14a, sebagai berikut:surat pen calonkan nomor tk monas ts tanggal februari bukti fotokopi ijazah smp negeri pematang siantar atas nama pendapatan simanjuntak, bukti fotokopi ijazah sea atas nama pendapatan simanjuntak nomor laa bukti fotokopi daftar nilai ujian penghabisan lampiran ijazah nomor laa bukti fotokopi ijazah brunswick university atas nama jasmin mp. simanjuntak dengan gelar master business administration, bukti fotokopi ijazah chicago international university dengan gelar doktor honorary management atas nama jasmin pendapatan simanjuntak, bukti fotokopi ijazah gelar profesor dari chicago international university atas nama jasmin mp. simanjuntak, bukti fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama jasmin pendapatan simanjuntak, bukti fotokopi surat keterangan nomor sd. tanggal januari yang menerangkan pendapatan simanjuntak benar tamat lulus dari mirandas tahun bukti fotokopi surat keterangan nomor smk b19 tanggal maret yang menerangkan pendapatan simanjuntak pernah sekolah sea balige sekarang smk negeri balige: bukti fotokopi kliping koran harian bersama, harian batak pos, harian prestasi, harian metro tapanuli, harian sindo, harian sib,. media tapanuli, dan harian perjuangan, tentang ijazah yang diduga palsu dari salah satu pasangan calon bupati terasa dan praktik money politics: bukti fotokopi surat panas kecamatan siantar narumonda kepada panwaslukada kabupaten toba samosir tentang indikasi politik uang, bukti fotokopi laporan camat siantar narumonda kepada bupati toba samosir tentang politik uang, bukti fotokopi surat penerimaan laporan lusin panjaitamuller marpaungwinter tampubolorustam butar butardata terkait pemilih ganda, bukti fotokopi data mengenai perbedaan hasil penghitungan suara ppk tingkat kecamatan dengan penghitungan suara tingkat kpu kabupaten: bukti fotokopi surat pernyataan sister pasaribu dan biru sihombing kecamatan nassau: bukti fotokopi surat pernyataan welding napitupulu, rotasi simangunsong, sahat sitorus, rio simangunsong, dan surat penyataan ujung siagian dkk, kecamatan segumpal: bukti fotokopi keputusan bupati toba samosir nomor tahun tanggal november tentang pengesahan keputusan badan perwakilan desa pardomuan nomor bpd tahun tentang penetapan hasil pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala desa: bukti fotokopi surat keputusan bupati toba samosir nomor tahun tanggal agustus tentang pengesahan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa pardomuan kecamatan silaen: bukti fotokopi surat keterangan nomor sd. tanggal maret bukti .1a fotokopi surat surat adanya pelanggaran setiap s.d. .14a kecamatan kabupaten toba samosir, yaitu, kecamatan lumban julu, kecamatan balige, kecamatan tambahan, kecamatan parmaksian, kecamatan narumonda, kecamatan pintu pohan meranti, kecamatan borbor, kecamatan habis saran, kecamatan porsea, kecamatan silaen, kecamatan uluan, kecamatan laguboti, kecamatan segumpal, dan kecamatan ajibata, selain itu, pemohon mengajukan tujuh belas saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dan satu orang hanya didengar keterangannya, dalam persidangan tanggal mei dan tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: kalo uli sihombing saksi adalah kepala sekolah napitupulu: saksi mengeluarkan surat keterangan atas nama pendapatan simanjuntak dari napitupulu, yang dulu adalah mirandas: bahwa arsip dan data atas nama pendapatan simanjuntak tidak dapat lagi ditemukan: bahwa pendapatan simanjuntak benar sekolah dan tamat dari serandos berdasarkan daftar buku induk dari sep berasal dari serandos, bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi pada tanggal januari saksi tidak pernah mengeluarkan pengganti ijazah untuk jasmin simanjuntak: bahwa kpu meminta surat keterangan tersebut tidak dengan paksaan atau harapan maupun janji: hasonangan saksi adalah kepala sekolah sea negeri balige, pendapatan simanjuntak pernah sekolah sea negeri balige, sesuai daftar buku induk: bahwa buku induk tersebut hanya untuk tahun dan tahun dan diisi percaturwulan, saksi mengeluarkan keterangan tersebut dalam bentuk surat keterangan pada bulan april bahwa surat keterangan dikeluarkan oleh saksi atas permintaan kpu: surat keterangan tersebut tidak menyatakan pihak terkait lulus atau tidak dari sea tersebut, hingga saat ini surat keterangan tersebut belum pernah dicabut, saksi sekitar bulan menjadi kepala sekolah sea negeri balige, bahwa kpu meminta surat keterangan tersebut tidak dengan paksaan atau harapan maupun janji: albert sidabutar saksi adalah asisten tata pada, bahwa satu bulan sebelum pencoblosan, saksi membaca koran adanya kecurigaan pada salah satu pasangan calon yaitu jasmin simanjuntak menggunakan ijazah palsu, saksi menugasi kabagtapen untuk meneliti dokumen jasmin simanjuntak sebagai kepala desa: bahwa dari hasil penelitian tersebut, saksi mendapat dua dokumen, pertama mengenai pengesahan skpd tentang pemilihan kepala desa tahun dan yang dua pemberhentian tahun bahwa dalam bupati tersebut terdapat tiga gelar yaitu profesor, doctor dan master business administration mba): saksi tidak pernah melihat berkas kepala desa kpu, tetapi pemerintahan, delman sianida saksi adalah wartawan harian bersama terbitan medan, bahwa pada tahun pendapatan jasmin simanjuntak ikut men calonkan diri sebagai kepala desa salah satu kecamatan selain, pada saat pen calonkan tersebut, sudah terdapat tiga gelar dinamainya: bahwa pada saat pen calonkan menggunakan nama jasmin simanjuntak: bahwa pada pemilu legislatif tahun penggunaan gelar sudah tidak ada lagi, tercatat brosur dan baliho sebagai caleg pendapatan jasmin simanjuntak: bahwa hingga pada pemilukada mei tidak mencantumkan gelar lagi dan sudah menjadi pendapatan jasmin simanjuntak dan orang yang dimaksud adalah sama, bahwa data kehumasan pemuka terasa dalam terdapat gelar yaitu prof. dr. jasmin simanjuntak, mba.: saksi pernah melihat ijazah jasmin simanjuntak yang doctor dan mba: haryanto bahwa saksi melihat keganjilan pada legalisasi ijazah atas nama pendapatan simanjuntak, bahwa pada salah satu lembar ijazah sea negeri tersebut, tantangannya mirip dengan tandatangan saksi (vide bukti bahwa seharusnya ijazah tersebut yang bertandatangan halaman depan dan daftar nilai adalah pejabat yang sama, tetapi pada halaman pertama adalah pejabat kabupaten toba dan halaman sebaliknya mengarah nama saksi, bahwa sebelum tahun saksi menjabat sebagai kepala subdinas pendidikan menengah dan tinggi program provinsi dki jakarta, bahwa lazimnya yang tanda tangan pada halaman pertama dan lembar nilai adalah pejabat yang sama: bahwa berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor legalisasi ijazah dapat dilakukan luar provinsi sekolah itu berada, dengan tujuan untuk memperlancar administrasi, makassar silaen saksi adalah koordinator wilayah kecamatan silaen, saksi menerima uang dari albert panjaitan dari tim saksi disuruh membagikan uang kepada orang oleh tim kaliber nomor pembagian uang pertama masing masing sejumlah dan yang kedua masing masing sejumlah desa silaen, kecamatan silaen toba samosir, saksi membagikan uang dengan dibantu oleh tim ipk balige: bahwa desa saksi terdapat tps dan pasangan terpilih yaitu monas, pasangan nomor martinus june sitorus bahwa seminggu sebelum pemilihan, tim kpps membagikan kartu undangan untuk memilih, bahwa erwin sitorus, ketua kpps pemakaian memberikan kartu undangan tersebut kepada rio marpaung, tim sukses tim kaliber, selanjutnya kartu undangan tersebut dibagikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt maupun yang tidak mendapat kartu undangan, bahwa saksi memiliki kartu undangan memilih yang tidak sempat diberikan kepada pemilih: fernando marpaung anggota panas kecamatan siantar narumonda) saksi adalah anggota panas kecamatan siantar narumonda, bahwa saksi menerima laporan yaitu adanya money politics dari salah satu calon bupati toba samosir dan saksi terjun langsung lapangan dan melakukan investigasi terkait temuan adanya indikasi money politics: bahwa setelah ditelusuri, pasangan calon nomor urut yang telah membagikan uang kepada masyarakat: bahwa pada tanggal april saksi menemukan amplop putih berisi uang dengan symbol bahwa hasil rapat pleno tidak ditindaklanjuti kepada gakkumdu, dan hasil rapat penanya yaitu tidak ditemukan indikasi money politic: marlon sihombing saksi adalah tim sukses monas, bahwa terjadi money politic yang dilakukan oleh tim kaliber, bahwa money politic terjadi kecamatan dan saksi menerima laporannya: saksi mengecek laporan tersebut seluruh lapangan bersama ketua kabupaten, hakim silaen bahwa pemilukada kecamatan banyak mengandung kecurangan: bahwa salah satu tps kecamatan nassau terdapat orang memilih mewakili desa yang jumlahnya kurang lebih orang, bahwa kpu menyatakan akan dilakukan pemilihan ulang, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah sudah terlaksana atau belum: bahwa sewaktu penghitungan suara banyak kertas suara yang batal karena kpu kurang mensosialisasikan tata cara pencoblosan, bahwa menurut laporan tim saksi lapangan, kurang lebih suara yang batal itu hampir s.d. suara untuk monas, bahwa seluruh kejadian tersebut telah dilaporkan panas hanya hingga saat ini belum ditindaklanjuti: sehat sintang paroki saksi adalah tim sukses: bahwa penyelenggaraan pemilukada terjadi dengan kecurangan, bahwa tim kaliber kandidat nomor ijazah yang diserahkan sebagai syarat formal kpu tidak sah: bahwa ketidaktahuan ijazah tersebut telah dilaporkan oleh lsm topan kepada kapolres dan tembusan kpu, tetapi tidak ditindaklanjuti: bahwa terjadi money politic dan terdapat shock terapi dari sebuah organisasi masyarakat ipk) yang hadir setiap tps pada saat pemilihan, bahwa saksi mengalami ketakutan sehingga menandatangani berita acara dan tidak melakukan complain: bahwa saksi mengetahui adanya masalah perbedaan tempat dan tanggal lahir serta ijazah dari prof. dr. jasmin simanjuntak, setelah pemilukada selesai, saksi menerima laporan tentang hasil suara sah dan tidak sah, dan yang paling banyak laporan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut bahwa tim kaliber banyak melakukan pemberian uang daerah balige, lakupati, ajibata, pemakaian, merah uluan dan silaen, sehingga hampir merata seluruh kecamatan, barus sitorus saksi menangkap pihak yang membagikan undangan yang diberikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dpt, saksi pada tanggal mei menangkap orang yang membagikan undangan tersebut desa parma dan desa tangga batu kecamatan parmaksian, bahwa saksi mengambil kartu undangan pemilih rumah anggota pps yang bernama erwin sitorus sekitar lembar, saksi mengambilnya karena orang yang seharusnya mendapat undangan sudah tidak berada desa tersebut, kemudian saksi menyerahkan kartu undangan tersebut kepada winter sitorus selanjutnya diserahkan kepada pengacara pemohon, hotman sitorus saksi tinggal desa tangga batu kecamatan parmaksian, bahwa saksi menerima uang sebanyak dua kali hari dan tanggal yang berbeda, saksi menerima amplop pertama yang berisi uang sejumlah yang diberikan oleh irwan sitorus, sekitar satu minggu sebelum pemilu: bahwa irwan sitorus mengatakan agar saksi memilih kaliber, saksi menerima amplop kedua berisi uang yang diberikan oleh orang yang sama, saksi memilih tim kaliber karena diberi uang, bahwa desa tangga batu pasangan calon terpilih adalah tim monas, rudolf marpaung saksi tinggal desa narumonda viii, kecamatan siantar narumonda, saksi menerima uang sejumlah dari tim kaliber yaitu tahan malang sekitar sebulan sebelum pencoblosan: saksi menerima uang yang dua kalinya sejumlah sekitar seminggu sebelum pencoblosan: bahwa tps saksi yang menang adalah tim monas dengan selisih suara dari tim kaliber, rustam butarbutar saksi menerima uang sejumlah kecamatan siantar narumonda, saksi menerima uang tersebut dari marojohan marpaung, bahwa marojohan marpaung menyuruh saksi untuk memilih nomor saksi menerima uang tersebut minggu sebelum pencoblosan: bahwa tps saksi yang menang adalah tim monas: winter tampubolon saksi tinggal kecamatan siantar narumonda, saksi menerima uang sejumlah dari marojohan marpaung: kemudian saksi menerima lagi uang sejumlah dari marojohan marpaung untuk memilih tim kaliber, tumpang butarbutar saksi menerima uang sejumlah saksi tinggal kampung mario gagasan, kecamatan siantar narumonda, saksi menerima uang tersebut dari marojohan marpaung, sekitar minggu sebelum pencoblosan, electa pasaribu saksi tinggal desa panjang, kecamatan borbor: saksi menerima uang dari tim kaliber dan yang kedua menerima uang saksi menerima uang tersebut dari joshua simangunsong, saksi menerima uang tersebut bulan sebelum pencoblosan: bahwa tps saksi yang menang adalah tim monas: jumongga tampubolon saksi tinggal desa sisa balige, kecamatan balige, saksi melihat siber mencoblos dengan membawa undangan pemilih: bahwa siber bukanlah orang kecamatan balige tetapi dari kecamatan laguboti: bahwa terdapat anak bawah umur yang mencoblos kemudian diprotes, bahwa setelah diprotes, orang tps mengatakan akan menggugurkan satu suara, hanya hingga saat ini tidak ada pembatalan, bahwa tps tempat saksi mencoblos yang menang adalah tim kaliber, bahwa daftar pemilih tps tempat saksi mencoblos sebanyak orang dan yang memilih atas nama orang lain hanya satu orang: saksi menandatangani formulir c1: marojohan marpaung saksi tinggal narumonda viii, kecamatan siantar narumonda,saksi telah membagi bagikan uang kepada tujuh orang sebesar dan yang dua sebesar saksi membagikan uang tersebut karena disuruh oleh tahan malang: saksi menerima tujuh amplop dari tahan malang: tim monas menang kecamatan tempat tinggal saksi,tentang objek perselisihan pemilukadkeberatan yang diajukan oleh pemohon adalah berkenaan dengan masalah riw pendidikan dan identitas pasangan calon nomor urut atas nama pendapatan jasmin simanjuntakdisebutkan: bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daeraheri, bahwa pasangan calon nomor urut atas nama pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu, sh, telah menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasihl kepala daerah kepada memohon. bahwa memohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap setiap jenjang pendidikan yang telah dilalui oleh pasangan calon nomor urut (ic. pendapatan jasmin simanjuntak)kepada memohon. bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh memohon terhadap riw pendidikan pasangan calon nomor urut (ic. pendapatan jasmin simanjuntak), yaitu sebagai berikut: untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sd) telah di, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam huruf peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tehnis tata cara pen calonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menyebutkan?. untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama smp), pendapatan jasmin simanjuntak telah lulus dari sekolah menengah ekonomi pertama sep), pematang siantar pada tahun pelajaran (saat ini sep pematang siantar dilebur menjadi sekolah menengah pertama negeri pematang siantar, hal ini sesuai dengan surat keterangan kepala sekolah smp negeri pematang siantar. untuk jenjang pendidikan sekolah menengah umum smu) pendapatan jasmin simanjuntak telah lulus dari sekolah menengah ekonomi atas sea) balige pada tahun saat ini sea balige telah berganti nama menjadi smk negeri balige). untuk jenjang pendidikan master business administration mba), doktor honorary dan profesor, sama sekali tidak ada kaitannya dengan riw pendidikan yang dicantumkan oleh pendapatan jasmin simanjuntak dalam pengajuan kelengkapan berkas persyaratan administrastoba samosir tahun karena pendapatan jasmin simanjuntak hanya mencantumkan riw pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah ekonomi atas. bahwa dalil pemohon pada point halaman pada intinya menyatakan adanya perbedaan identitas khususnya nama pasangan calon nomor urut atas nama pendapatan jasmin simanjuntak, bahwa terhadap adanya perbedaan indentitas pasangan calon nomor urut atas nama pendapatan jasmin simanjuntak yang saling berbeda antara lain disebutkan pendapatan simanjuntak atau pendapatan jasmin simanjuntak dan atau jasmin simanjuntak pada prinsipnya adalah orang yang sama, hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri balige nomor pdt. pn.b ig, tanggal maret yang salah satu amar putusannya berbunyibahwa alasan alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon tentang riw pendidikan dan identitas pasangan calon nomor urut atas nama. pendapatan jasmin simanjuntak telah terbantahkan sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual serta klarifikasi yang dilakukan oleh memohon, serta putusan pengadilan negeri balige. bahwa gua non, seharusnya persoalan tersebut dilaporkan atau diproses oleh pihak panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) dan diteruskan kepada pihak kepolisian (baik dalam konteks pidana umum maupun pidana pemilu), hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. namun, persoalan dimaksud sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah berkenaan dengan riw pendidikan dan identitas pasangan calon nomor urut atas nama pendapatan jasmin simanjuntak maka jelas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo. tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wali kepala daerah kabupaten toba samosir tahunpada tanggal mei dengan lima pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun yaitu: nomor urut nama pasangan calon kepala keterangan pasangan daerah dan wakil kepala daerah calon pasangan obama" diusung oleh dr. fl. perlucutan sitorus, kes partai ppen dengan jumlah kursi dan ahmadi lubis, sh, kn. dprd (empat) kursi pasangan donovan" diusung ir. indo tua siagian, sc., dan oleh partai demokrat dan partai drs. evan gani perlindungan pkpi dengan jumlah kursi siahaan dprd (lima) kursi pasangan incumbent monas' diusung oleh pdt, pni drs. menang sitorus, sh., mba., dan marhaenisme. pdp. pkb. partai mengatasi silaen barnes, pmb, pdk, dan partai karya perjuangan. pasangan tren" diusung oleh drs. ronggo magnum napitupulu, partai kedaulatan, golkar, msl, dan ir. reward simanjuntak, hanura, partai buruh, partai republikan dengan jumlah kursi dprd (delapan) kursi. pasangan kaliber diusung oleh partai pelopor, partai ppi, partai pendapatan jasmin simanjuntak dan| merdeka dan partai ppi dengan kursiba samosir tahun yang dilakukan oleh memohon pada tanggal mel telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut: nomor nama pasangan calon kepala daerah dan perolehan| persentase urut wakil kepala daerah suara sah| perolehan pasangan suara calon dr. fl. perlucutan sitorus, kes dan ahmadi ubb, s8h, kn. ir. indo tua siagian, sc., dan drs. evan gani perlindungan siahaan mengatasi silaen dan ir. reward simanjuntak, mm. liberty pasaribu, sh., sioba samosir tahun maka pasangan calon nomor urut yaitu pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu sh., si., ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun dengan jumlah perolehan suara sah sebesar (tiga puluh enam nbu dua ratus tiga puluh sembilan) atau dengan persentase sebesar (empat puluh tiga persen) suara. tentang hasil penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahunsama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang kesalahan yang dilakukan oleh memohon dalam melakukan penghitungan suara hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun baik penghitungan suara tingkat tempat pemungutan suara tps), rekapitulasi tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) dan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten toba samosir, bahwa pemohon mengakui hasil rekapitulasi dari memohon dengan perolehan suara pemohon sebesar (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) suara, namun dalam petitumnya pemohon tidak memperhitungkan sama sekali suara pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut terutama perolehan suara pasangan nomor urut yang memperoleh suara sebesar (tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara, artinya pemohon tidak memiliki dasar untuk menyebutkan (mengklaim) suara pemohon sebesar (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) sebagai suara terbanyak dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun bahwa oleh karena itu alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki uraian yang jelas sehinggajadikan dasar atau formalitas dalam mengajukan keberatan: tentang pendistribusian kartu pemilih bahwa proses pendistribusian kartu pemilih dan surat undangan dengan model kwk) yang dilakukan oleh memohon didistribusikan oleh memohon ppk dan oleh ppk selanjutnya mendistribusikannya pps desa kelurahan) dan selanjutnya oleh pps desa kelurahan) memberikan kartu pemilih kepada kpps untuk dibagikan bersama dengan undangan kepada pemilih wilayah pps masing masing, bahwa surat pemberitahuan panggilan model kwk) harus ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) hal ini sebagaimana diatur pada angkaoleh karena itu, uraian pemohon dalam permohonan keberatannya yang mendalilkan tentang adanya pendistribusian kartu pemilih kepada salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut adalah tidak berdasar sama sekali: bahwa selain tidak berdasar, pemohon tidak jugagas berapa banyak pemilih ganda dan atau pemilih yang meggunakan kartu pemilih milik orang lain: tentang intimidasi dan pengancaman bahwa persoalan intimidasi dan ancaman yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak relevan dan terkesan manipulatif karena pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bentuk dan tempat perbuatan intimidasi dan ancaman yang telah disebut oleh pemohon serta gua non terjadinya intimidasi dan ancaman yang disebut pemohon adalah merupakan kewenangan (domain) panitia pengawas panas) pemilu kabupaten toba samosir sesuai dengan tingkatannya, artinya panas kabupaten toba samosir terlebih dahulu mengkaji setiap laporan apakah merupakan tindak pidana, atau administrasi dan atau tidak memenuhi syarat pelanggaran sama sekali: bahwa adapun tugas kewenangan bawaslu kabupaten kota antara laihal ini sesuai dengan ketentuan yangtentang penghitungan suara tingkat ppk dan tingkat kpud bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten toba samosir tidak ada ditemukan perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, karena penghitungan suara tersebut disaksikan oleh beberapa pihak antaranya musica, panas dan para saksi dari pasangan calon, termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut (i.c. pemohon). bahwa oleh karena itu, uraian pemohon dalam permohonan keberatannya yang menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan suara tingkat kecamatan jika dibandingkan dengan perhitungan suara tingkat kpud jelas tidak berdasar sama sekali dan bersifat dugaan semata, bahwa oleh karenanya cukup alasan menurut hukum untuk menolak dalil dalil pemohon guoadalah: menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ditolak untuk seluruhtoba samosir nomor kwk tahun tanggal oktober tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir nomor kwktahun tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir nomor tahun tentang tahapan program dan jadwalkomisi pemilihan umum kabupaten toba samosir nomor kpu ts tanggal maretfebruari tentang penetapan jumlah perolehan kursi dan suara minimal partai politk atau gabungan partai politik dalam pengajuantanggal maret tentang penetapan pasangan calontanda terima pendaftaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun tanggal februari bukti fotokopi surat pen calonkan nomor gpp pk ts i1 tanggal februari model b kwk dan model bb kwk, bukti fotokopi formulir model ab kwk nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye,amantahun dan undang undangbukti fotokopi surat tanda hilang tercecernya barang nomor pol skt spk, tanggal januari bukti fotokopi surat keterangan lulus nomor sd. tanggal januari bukti fotokopi surat keterangan nomor smpn.o7 pp tanggal november dan fotokopi buku induk serta angka nilai, bukti fotokopi surat keterangan tanda kehilangan nomor skt tanggal januari bukti fotokopi ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat atas sea), tanggal november atas nama pendapatan simanjuntak: bukti fotokopi surat keterangan nomor sd. tanggal maret tentang keabsahan surat keterangan lulus atas nama pendapatan simanjuntak, bukti fotokopi surat keterangan nomor smpn.o7 pp tanggal november bukti fotokopi surat keterangan nomor smk blg tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan dari kalo uli sihombing, tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan nomor smpn.o7 pp tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan nomor smk blg tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan dari pendapatan jasmin simanjuntak, tanggal februari bukti fotokopi salinan putusan pengadilan negeri balige nomor pdt. pn.blg, tanggal maret bukti fotokopi tanda terima penyerahan logistik dari kpu kabupaten toba samosir ppk kecamatan se toba samosir, bukti fotokopi surat pernyataan dari ppk kecamatan kabupaten toba samosir, bukti fotokopi pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir nomor kpu ts tanggal februari tentang pengumuman pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada kabupaten toba samosir, bukti fotokopi formulir berita acara nomor kpu ts model kwk tanggal mei tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten toba samosir tahun tingkat komisi pemilihan umumukada kabupaten toba samosir tahun bukti fotokopi berita acara pemungutan suara ulang dusun sitara tps desa lumban rau tenggara kecamatan nassau,ukada kabupaten toba samosir tahun bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan tambahan, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan balige: bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan laguboti, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan segumpal, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan silaen: bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan habinsaran, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan borbor, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan nassau, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan siantar narumonda, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan uluan, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan porsea, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan tambahan: bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan parmaksian, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan pintu pohan meranti, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan bonatua lunasi, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan lumbanjulu, bukti fotokopi formulir seri c kwk, kecamatan ajibatav tanggal mei tentang berita acara serah terima sisa surat suara dan kotak suara, bukti fotokopi berita acara nomor kpu ts tanggal april tentang kesepakatan kampanye damai dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala kabupaten toba samosira dolok sangguldasar mirandas napitupulu:p smp negeri pematang siantar, selain itu, untuk mendukung jawabannya, telah didengar keterangan dari ketua kpu toba samosir, kpps, pps, dan ketua ppk dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: mario tampubolon saksi adalah ketua pps desa sibolahotangsas, kecamatan balige, bahwa terdapat tps pps saksi, bahwa jumlah pemilih tps sejumlah orang: jumlah pemilih tps sebanyak orang, tps sebanyak orang dan tps sebanyak orang: bahwa pasangan nomor urut menang tps tersebut: pada saat pencoblosan semua berjalan lancer, tidak ada keributan: bahwa tanggal mei formulir diberikan kepada seluruh saksi yang hadir dan tidak ada yang keberatan, bahwa hasil rekapitulasi pps dibawa kecamatan pada hari yang sama, batara tambunan saksi adalah ketua ppk kecamatan balige, bahwa pemungutan suara mei berjalan lancar, aman, tertib dan tidak ada keberatan dari para saksi, bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal mei tidak ada keberatan dari para saksi, bahwa saksi yang datang pada saat rekapitulasi ppk hanya saksi pasangan calon nomor dan nomor bahwa saksi pemohon juga hadir ppk pada saat rekapitulasi penghitungan suara tetapi tidak menandatangani berita acara, bahwa hasil rekapitulasi ppk yang menandatangani hanya dari saksi pasangan pemenang saja, nelson simanjuntak saksi adalah ketua kpps, tps desa lumban gol, kecamatan balige: bahwa pendistribusian kartu pemilih sesuai dengan orang yang terdaftar dalam dpt, bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan pasangan calon yang menang pada saat itu adalah pasangan calon nomor perolehan suara dan pasangan calon nomor urut sebesar suara, ketua kpu toba samosir bahwa tps desa lumban rau utara, kecamatan nassau, terdapat satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu satu orang mencoblos untuk kali, selanjutnya bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada mei bahwa tps tersebut terdapat pemilih: bahwa lapangan yang bernama mister segala mengakui bahwa yang bersangkutan mencoblos nomor urutjawaban tertulis,mohonan yang diajukan oleh pemohon, maka pihak terkaitpada halaman dalil pemohon adalah tentang hal: permohonan keberatan dan pembatalan hasil pemilihan umum kepala daerah pemilukada) putaran pertama calon bupati calon wakil bupati kabupaten toba samosir sumatera utara periode adalah dalil yang disangkal oleh terkait, juga pada halaman pemohon menyatakan pada dalilnya yaitu poin provinsi sumatera utara,, justru dalil pemohon semakin tidak memiliki legal standing karena pemilukada terasa tahun hanya satu putaran:toba samosirtoba samositerkaitterkait memandang perlu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa pada tanggal metoba samosir tahun yang sesuai dengan nomor urut pasangan calon yaitu: pasangan calon nomor urut dr. fi. perlucutan sitorus, kes dan ahmadi lubis, s.h., kn, dengan perolehan suara sebanyak suara pasangan calon nomor urut ir. indo tua siagian, dan drs. irfan gani perlindungan siahaan, dengan perolehan suara sebanyak suara suara: pasangan calon nomor urut drs. menang sitorus s.h., mba dan mengatasi silaen, dengan perolehan suara sebanyak suara pasangan calon nomor urut drs. ronggo marusu napitupulu, msi dan ir. reward simanjuntak, m.m, dengan perolehan suara sebanyak suara pasangan calon nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h., si., dengan perolehan suara sebanyak suara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu s.h., msi sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten toba samosir, yaitu: sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati dan suara tidak sah kpu kabupaten toba samosir,, (rincian kpu) berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap kecamatan yang ada kabupaten toba samosir. bahwa rincian perolehan suara sah pasangan calojumlah suara sah pasangan akhir calon kepala daerah dan wakil kepala daerah #|kopmaatamsitisa tra ir. indo tua siagian, sc. dan drs. evan gani akta sela juga ajak damar dae doa doa drs. ronggo marusu (amen pra pos jaja simanjuntak, (eren dom dae doa pama doa late pam pam jumlah seluruh suara sah elu serum seal taksa u ln w a kecamatan jumlah suara sah pasangan akhir calon kepala daerah dan wakil kepala daerah habinsaran borbor nassau porsea narumonda dr.fl. perlucutan sitorus, makes items dos pasa ir. indo tua siagian, sc. bee perlindungan siahaan bag mba dan mengatasi silaen drs. ronggo marusu napitupulu, msi dan ir. reward simanjuntak, pendapatan jasmin bee dan liberty pasaribu, sh., msi jumlah seluruh suara daa desa esa mea tidak sah kecamatan jumlah suara sah pasangan calon akhir kepala daerah dan wakil kepala daerah uluan p.p. lbn. ajibata farmasi bonatua meranti julu lunasi menanam pan pan dan ahmadi lubis, sh. ir. indo tua siagian, sc. dan drs. evan gani perlindungan siahaan arena dom doa dom osn dan ame ban mengatasi silaen drs. ronggo marusu napitupulu, msi dan ir. reward simanjuntak, gan liberty pasaribu, sh., msi jumlah seluruh suara sah ends misa misal(empat ratus sepuluh) tps tersebar (enam belas) kecamatan kabupaten toba samosir, yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal mei pelaksanaan pemilukada pada tanggal mei diikuti oleh pemilih dengan jumlah sebanyak (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara, dengan jumlah yang sah sebanyak (delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara dan jumlahselanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman dinyatakan:: pelanggaran syarat dasi..ast. suara tidak sah sebanyak (sepuluh ribu delapan ratus empat belas) suarlagi pula keberatan guo tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil penghitungan suara. bahwa sesuai tahapan yang dilaksanakan oleh kpu toba samosir, bahwa pemilukada toba samosir diikuti (lima) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan hasil penetapan pasangan calon yang dituangkan dalam keputusan nomor kwk kpu ts tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil daerah kabupaten toba samosir tahunlimtoba samosir pada tanggal maretkwk kpu ts tentang nomor urut pasangan calon peserta pemilukada kabupaten toba samosir yang terdiri dari: nomor urut nama pasangan calon kepala daerah pasangan obama" diusung dr. perlucutan sitorus, kes dan oleh partai ppen dengan ahmadi lubis, sh, jumlah kursi dprd (empat) kursi pasangan dongan' diusung ir. indo tua siagian, dan oleh partai demokrat dan drs. evan gani perlindungan siahaan partai pkpi dengan jumlah kursi dprd (lima) kursi pasangan "incumbent" monas" diusung oleh pdip, pni marhaenisme, pdp, pkb, drs. menang sitorus, sh, mba dan partai barnes, pmb, pdk, dan mengatasi silaen partai karya perjuangan dengan persentase perolehan suara sah pemilu legislatif pasangan tren diusung oleh drs. ronggo marusu napitupulu, partai kedaulatan, golkar, dan ir. reward simanjuntak, aura, partai buruh, partai opd oops kursi dprd (delapan) kursi pasangan kaliber" diusung dengan jumlah kursi dprd (lima) kursi kpu toba samosir telah menetapkan keputusan kpu nomor kpu tsdengan hasil sebagai berikut: calon dan wakil kepala daerah suara sah suara jawaban pihak terkait atas keberatan dan penolakan pemohon terhadap hasil pemilukada kabupaten toba samosir tahun bahwa dalil keberatan pemohon sebagaimana termaktub pada poin yang intinya menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut pendapatan jasmin simanjuntak dan liberty pasaribu khususnya pendapatan jasmin simanjuntak yang tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan riw pendidikan yang jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena syarat syarat pendidikan pihak terkait telah diserahkan dan diverifikasi memohon sebagai berikut: ijazah sekolah rakyat sr) mirandas, bahwa pihak terkait telah menyerahkan surat keterangan lulus nomor: sd. yang ditanda tangani pemerintah kabupaten toba samosir dinas pendidikan negeri nomor napitupulu, kecamatan silaen. yang untuk menguatkan surat keterangan tersebut didasarkan kepada surat peranan guru mirandas: sahat mali sianida, mangaka simanjuntak, kusta napitupulu, tiap sitorus dan menanti simanjuntak teman sekolah pihak terkait sewaktu sekolah rakyat sr) mirandas, ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat pertama sep), bahwa pihak terkait telah menyerahkan keterangan lulus nomor smpn.bahwa pihak terkait juga menyerahkan copy buku induk siswa dan angka nilai pada sep negeri siantar, dan pada riw sekolah dari buku induk tersebut jelas disebut juga pihak terkait berasal dari mirandas: bahwa berdasarkan surat keterangan nomor smpn.0menerangkan bahwa sep negeri pematang siantar yang berdiri dengan sk: juni sk. telah berganti nama menjadi smp negeri vii pada tahun pelajaran ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat atas sea) (laa030364), tanggal november yang dikeluarkan panitia ujian penghabisan sekolah menengah ekonomi tingkat atas sea) doloksanggul, dan pihak terkait tercatat sebagai pelajar sea balige: lampiran ijazah nomor. laa030364 berupa daftar nilai ujian penghabisan sea jurusan tata buku tahun tanggal november bahwa dengan demikian menyangkut persyaratan calon bupati dan wakil bupati sudah diserahkan pihak terkait dan diteliti memohon, khususnya menyangkut syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun dan hal tersebut sudah memenuhi ketentuan poin peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pen calonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana disebutkan: pada angka poin disebutkan jugabahwa dengan demikian materi permohonan yang diajukan pemohon tentang tuduhan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat pendidikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan materi perkara permohonan pemohon jelas jelas bukan menyangkut perselisihan penghitungan suara, dan untuk itu mohon majelis hakim mahkamah bahwa yang didalilkan pemohon pada angka tentang nama pihak terkait, maka berdasarkan penetapan pengadilan negeri balige nomor pdt. pn.blg tanggal maret memutuskan bahwa nama pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak adalah orang yang sama dengan pendapatan simanjuntak, bahwa nama pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak juga jelas tercantum dalam surat keputusan pengangkatan pihak terkait sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten toba samosir periode serta sewaktu pihak terkait menjadi kepala desa pardomuan, kecamatan silaen, bahwa pemohon pada angka menyatakan memohon dalam pendistribusian surat suara melalui salah satu tim sukses pasangan calon nomor adalah dalil yang tidak benar, karena proses pendistribusian surat suara dilakukan dengan pengepakan surat suara beserta alat perlengkapan tps lainnya dalam kotak suara kpu kabupaten yang dilakukan oleh ppk kecamatan disaksikan panas, kemudian kotak kunci dan disegel, selanjutnya distribusikan dari kpu kecamatan, dari kecamatan desa kelurahan dan dari desa kelurahan tps dengan melibatkan panas pemilukada dan pengawalan dari pihak kepolisian: bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonan poin tim sukses pihak terkait membagikan sejumlah uang adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan surat panitia pengawas pemilukada kabupaten toba samosir nomor panwaslukada ts iv tanggal april yang menyatakan bahwa terlahir hakim panjaitan, dkk tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana, bahwa pemohon pada angka mendalilkan banyak ditemukan kesalahan penghitungan suara ppk kecamatan jika dibandingkan dengan penghitungan suara tingkat kpud, adalah dalil yang tidak benar dan pihak terkait mensomir pemohon untuk membuktikan dalilnya, dan ternyata adalah fakta bahwa masyarakat kabupaten toba samosir kecuali pemohon telah menerima penetapan memohon yang menetapkan pihak terkait adalah pasangan terpilih calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten terasa tahun yang telah dilaksanakan pada tanggal mei bahwa petit pemohon poin dan poin dikaitkan dengan poin adalah dalil petit yang tidak bertanggung jawab dan harus ditolak, karena pemohon hanya berniat menghilangkan suara dari masyarakat kabupaten toba samosir yang telah memberikan hak suaranya kepada pihak terkait, semata mata supaya pemohon menjadi rangking pertama dalam perolehan suara pada pemilukada terasa tanggal mei yang lalu, dengan demikian jelas bahwa materi hukum permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan penghitungan suara, tetapi hanya suatu strategi bagaimana menghilangkan suara yang telah diperoleh pihak terkait tanpa dasar hukum apapun. berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dikemukakan toba samosir nomor kpu ts tanggal metoba samosir adalah sah. menyatakanihan umum kepala daerah dan wakil kepala kabupaten toba samosir tahun adalah sahcalon terpilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toba samosir tahun bukti pt fotokopi berita acara nomor kpu tpu kabupaten toba samosir tanggal mei bukti pt fotokopi surat keterangan lulus nomor sd. tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan sahat nauli sianida tanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan mangaka simanjuntak tanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan kusta napitupulu tanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan tiap sitorus tanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan menanti simanjuntak tanggal januari bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir nomor kpu ts tanggal maret yang ditujukan kepada kepala sekolah mirandas napitupulu silaen yang menanyakan keabsahan ijazah a.n pendapatan jasmin simanjuntak, bukti pt fotokopi keterangan lulus nomor smpn.o7 pp tanggal november bukti pt fotokopi angka nilai pendapatan simanjuntak sekolah menengah ekonomi pertama sep) negeri pematang siantar, bukti pt fotokopi surat keterangan nomor smpn.o7 pp tertanggal mei bukti pt fotokopi ijazah sekolah menengah ekonomi tingkat atas sea) tertanggal november bukti pt fotokopi daftar nilai ujian penghabisan sekolah menengah ekonomi tingkat atas sea) jurusan tata buku tahun tertanggal november bukti pt fotokopi salinan putusan pengadilan negeri balige nomor pdt.p pn.blg tanggal maretiv tanggal april perihal pemberitahuan status laporan: bukti pttoba samosir masa jabatan dan pengangkatan anggota dprd kabupaten toba samosir masa jabatan tanggal november selain itu, pihak terkait juga mengajukan enam orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei pada pokoknya sebagai berikut: luhut simanjuntak saksi adalah kepala smp penantang siantar: bahwa tahun saksi dan pendapatan jasmin simanjuntak bersekolah negeri simanobak tetapi hanya tiga tahun dan tahun selanjutnya pindah sekolah rakyat serandos mulai dari kelas empat hingga kelas enam, saksi mengetahui bahwa pendapatan jasmin simanjuntak lulus dari serandos tersebut dan saksi adalah adik kelas: saksi selanjutnya sekolah smp laguboti dan pendapatan jasmin simanjuntak siantar, saksi dan pendapatan jasmin simanjuntak sama sama satu rumah kos align saat saksi sekolah stm dan pendapatan jasmin simanjuntak sekolah sea, pingat solar napitupulu saksi adalah teman sekelas dari pendapatan jasmin simanjuntak sejak kelas empat serandos hingga kelas enam, bahwa seingat saksi tidak ada murid yang tidak lulus pada saat ujian sr, saksi kemudian melanjutkan smp negeri selang dan sma negeri siantar, bertemu lagi dengan pendapatan jasmin simanjuntak saat jakarta: bahwa sekolah dipanggil pendapatan simanjuntak ketika diakses, tetapi ketika bermain dengan teman teman biasa dipanggil jasmin, anggita napitupulu saksi dan pendapatan jasmin simanjuntak satu sekolah mirandas dan ujian bersama natulitali, bahwa saat sekolah tidak ada murid yang tidak lulus, teman simanjuntak saksi adalah adik kelas jasmin simanjuntak: saksi masih kelas satu ketika bertemu dan jasmin simanjuntak sudah kelas tiga, saksi mengetahui bahwa jasmin simanjuntak lulus dari sr: saksi mencoblos tps dan tidak ada keributan ketika pencoblosan berlangsung, tiap sitorus saksi adalah guru serandos, bahwa pendapatan jasmin simanjuntak benar tamat dari serandos: saksi mengajar serandos tahun sampai tahun bahwa pendapatan jasmin simanjuntak, kadang dipanggil jasmin kadang dipanggil pendapatan oleh orang tuanya, saksi mencoblos tps kecamatan silaen, bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan: menuntun siahaan saksi adalah kepala sekolah smp negeri pematang siantar, bahwa pendapatan simanjuntak dengan nomor induk asal sekolah dari serandos, bahwa pendapatan simanjuntak masuk sekolah menengah ekonomi pertama negeri pematang siantar tanggal agustus kelas sep negeri pematang siantar tersebut berubah nama menjadi smp negeri pematang siantar, bahwa pendapatan simanjuntak lulus pada tahun menimbangoba samosir bernama rosita panjaitan sebagai saksi, dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: bahwa laporan yang diterima oleh panwaslukada kabupaten toba samosir sebanyak laporan, temuan saat kampanye dan berdasarkan laporan: bahwa laporan kepada bawaslu kabupaten lebih banyak laporan administratif daripada tindak pidana pemilukada: bahwa bawaslu menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan kepada kpu kabupaten untuk pemilihan ulang tps mana satu orang pemilih memilih mewakili satu tps: bahwa atas saran bawaslu tersebut, kpu melakukan pemilihan ulang pada tanggal mei bahwa pemungutan suara ulang tersebut hanya terjadi satu tps yaitu tps dua desa lumban rau utara, kecamatan nassau, bahwa pelanggaran administratif yang lainnya tidak ditindaklanjuti lagi walaupun telah direkomendasikan kepada penyelenggara, bahwa ada pelanggaran lainnya dimana bentuknya seperti kampanye rapat umum ada yang melebihi waktu sehingga panas dan kepolisian pemberhentiannya: bahwa terdapat laporan mengenai money politic, tetapi laporan yang dimasukkan tersebut sudah melewati batas waktu, sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti: bahwa satu hari sebelum pencoblosan tim bawaslu menerima laporan dari tim nomor yang menemukan uang sejumlah hal tersebut sudah dibawa sentra gakkumdu karena sudah memenuhi unsur pidana pemilu untuk ditindaklanjuti dan saat ini sedang diproses kepolisian: bahwa pelanggaran kampanye lainnya yaitu menggunakan pns dan rumah dinas untuk kampanye, tetapi tidak diteruskan kpu maupun sentra gakkumdu, karena tidak memenuhi unsur unsurnya, bahwa mengenai money politic hanya satu yang diteruskan kepada kepolisian dan pelanggaran administratif hanya satu saja yang ditindaklanjuti yaitu pelanggaran mencoblos mewakili orang lain, bahwa terdapat laporan mengenai penghitungan suara, namun karena panas melihat formulir dan ditandatangani saksi, sehingga tidak ditindaklanjuti dikarenakan kurang bukti, bahwa laporan datang dari kabupaten tim monas, tujuannya untuk penghitungan ulang kecamatan, sementara bawaslu melihat formulir saksi tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ditindaklanjuti: bahwa seluruh laporan yang diterima bawaslu berasal dari seluruh kecamatan, bahwa yang membagi bagikan uang itu adalah tim monas dan seluruh berkasnya sudah diserahkan sentra gakkumdu, bahwa laporan pembagian uang tim monas tidak dilaporkan secara tertulis melainkan melalui handphone: bahwa bawaslu menerima laporan dari kecamatan siantar narumonda kemudian diklarifikasi oleh panas kecamatan yaitu fernando marpaung dan kemudian dituangkan dalam berita acara klarifikasi:.selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman dinyatakan menimbang bahwa semua pilihan sebagaimana diuraikan atas memiliki kelemahan dan resiko, akan tetapi mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam uud tahunbahwa bawaslu kabupaten kemudian rapat dengan panas kecamatan, sehingga dalam rapat pleno diputuskan bahwa pelanggaran pidana berupa money politic tidak memenuhi unsur: bahwa verifikasi mengenai ijazah tersebut dilakukan oleh kpu bahwa bawaslu saat itu belum menerima surat keputusan kpu tentang tahapan pelaksanaan pemilukada: bahwa bawaslu baru bekerja setelah tahapan dpt ditetapkan, tetapi dari bawaslu sejak tanggal januari bahwa penetapan bakal calon tidak melibatkan bawaslu dalam verifikaba samosir sesuai denganoba samosir tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkanpada hari sabtminggupihak terkaitulu mempertimbangkan eksepsi pihak terkait: dalam eksepsi menimbang bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya, menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah berpendapat: bahwa dalam permohonannya angka halaman pemohon mendalilkan keberatan terhadapbahwa dalil tersebut kemudian diperkuat dengan bukti berupatanggal mepihak terkait tidak beralasan hukum, menimbang bahwaterhadap dalil pemohon berkenaan dengan masalah riw pendidikan dan identitas pasangan calon nomor urut (lima) atas nama pendapatan jasmin simanjuntak pihak terkait), mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dalil pemohon tentang adanya perbedaan indentitas pasangan calon nomor urut atas nama pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak), berdasarkan bukti bukti pt berupa penetapan pengadilan negeri balige nomor pdt. pn. blg, tanggal maret yang salah satu kamarnyaselain itu, sesuai pula dengan keterangan saksi pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) bernama pingat solar napitupulu, teman satu sekolah dari pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) mirandas dan tiap sitorus, guru dari pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) mirandas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendapatan simanjuntak sama orangnya dengan pendapatan jasmin simanjuntak. dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai riw pendidikan pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak), hal tersebut telah terbatas sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut: untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sd). oleh karena sesuatu dan lain hal ijazah pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) tidak dapat ditemukan atau hilang maka untuk memenuhi ketentuan poin, pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak) kemudian me bukti bukti bukti pt selain hal tersebut, fakta lain yang terungkap persidangan, bahwa sesuai keterangan saksi dari pihak terkait yaitu saksi luhut simanjuntak, saksi pingat solar napitupulu, saksi anggita napitupulu, saksi teman simanjuntak, teman satu sekolah dari pihak terkait pendapatan jasmin simanjuntak), saksi tiap sitorus guru mirandas, dan saksi menuntun siahaan, kepala sekolah smp negeri vii pematangsiantar, pada pokoknya menerangkan bahwa pendapatan jasmin simanjuntak benar sekolah sr sd mirandas dan tamat dari sr sd mirandas: untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama smp), berdasarkan bukti dan bukti serta keterangan saksi dari pihak terkait yaitu menuntun siahaan kepala sekolah smp negeri vii pematangsiantar dahulu sep negeri pematangsiantar, pendapatan jasmin simanjuntak benar sekolah sekolah smp negeri vii pematangsiantar dahulu sep negeri pematangsiantar dan lulus dari sekolah menengah ekonomi pertama sep) pematang siantar pada tahun pelajaran (saat ini sep pematang siantar), untuk jenjang pendidikan sekolah menengah umum smu), berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pendapatan jasmin simanjuntak lulus dari sekolah menengah ekonomi atas sea) balige (saat ini menjadi smk negeri balige) pada tahun dan memiliki ijazah serta daftar nilai ujian penghabisan bukti bukti pt dengan demikian,: bahwa terhadap dalil pemohon tentang pendistribusian kartu pemilih, menurut mahkamah, dalil tersebut telah dibantah oleh nelson simanjuntak ketua kpps tps desa lumban gol, kecamatan balige yang menerangkan bahwa pendistribusian kartu pemilih sesuai dengan orang yang terdaftar dalam dpt, dan hal itu diperkuat dengan bukti berupa tanda terima penyerahan logistik pemilukada dari kpu kabupaten seluruh ppk kecamatan dan bukti surat pernyataan ppk kecamatan se kabupaten toba samosir. selain itu, pemohon tidakrperinci berapa banyak pemilih ganda dan atau pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon tentang intimidasi dan pengancaman, mahkamah berpendapat, persoalan intimidasi dan ancaman merupakan kewenangan (domain) panitia pengawas pemilukada khusus panas pemilukada kabupaten toba, sebagaimanadan bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan,terlebih lagi berdasarkan keterangan rosita panjaitan, ketua panwaslukada kabupaten toba samosir, persoalan money politics yang terjadi pada pemilukada kabupaten toba samosir dilakukan oleh tim sukses pemohon, dan hal tersebut telah diserahkan sentra gakkumdu dan sedang diproses kepolisian. terkait money politics yang terjadi kecamatan siantar narumonda, berdasarkan bukti pt berupa surat panitia pengawas pemilukada kabupaten toba samosir nomor: panwaslukada ts iv tanggal april pelanggaran pidana pemilukada khususnya money politics yang dilakukan oleh hakim panjaitan, darwin panjaitan, dan marjawan marpaung tidak terbukti, karena tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pidana pemilukada, sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan,yang mempengaruhi hasil pemilukada kabupaten toba samosir, sehingga mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil adanya kesalahan penghitungan suara tingkat ppk dan tingkat kabupaten toba samosir, menurut mahkamah dalil tersebut tidak berdasar, karena pemohon tidak dapat membuktikan tps mana atau ppk mana terjadi kesalahan penghitungan suara. terlebih lagi pemohon dalam petitumnya setuju dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan memohon bagi pemohon yaitu suara. menurut mahkamah tidak terdapat kesesuaian antara polita permohonan dengan petit permohonan, dan pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pencoblosan sebanyak kali untuk pasangan calon nomor urut oleh satu orang bernama mister segala tps desa lumban rau utara, kecamatan nassau, sesuai fakta yang terungkap persidangan, yakni keterangan kpu kabupaten toba samosir memohon), sesuai dengan rekomendasi panwaslukada kabupaten toba samosir, memohon telah melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal mei satu hari setelah pencoblosan tanggal mei dan hasilnya telah disahkan sebagai hasil pemilukada kabupaten toba samosir. dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkanpada hari selasa tanggal delap. selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman dinyatakantahun jo. undang undang tahun selanjutnya dalam konklusi pada halaman dinyatakanbahwa oleh karena permohonanmaka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutusmaria farida indrawi arsyad sanusi panitera pengganti ttd. sholihin nasirajukan oleh pemohon:abupaten toba samosir provinsi sumatera utara sebagai memohon. bahwa pemohon adalah pesertaselenggarakan oleh memohon pada mei bukti bahwa dalammemohon telah menetapkan hasil pemilukada putaran pertamdua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh) suara menduduki peringkat kedua:, provinsi sumatera utaraiyang dilakukan oleh memohon pada mei maka pada selasa, mei pemohon telahxi1, |
hukum lawrence friedman, salah satu cendekiawan hukum terkemuka kita, memberikan pengantar sistem hukum amerika yang komprehensif dalam edisi hukum amerika yang telah direvisi dan terbaru. kaya anekdot dan pernik pernik sejarah, buku yang tak ternilai ini membuat kepemilikan hukum amerika menjadi mudah dimengerti oleh kita semua. tem tulisan yang mudah dimengerti dan dalam ini lebih menjelajah hukum yang tertanam dalam kehidupan sosial daripada yang merupakan perangkat aturan yang terpisah pisah, dan untuk pertama kalinya memberikan kepada pembaca umum wawasan yang dalam terhadap masalah sosial yang baru dalam bidang hukum? marc galanter, university wisconsin law school sebuah buku yang bernilai dan luar biasa . mengenai asal usul perkembangan, dan realitas zaman sekarang tentang hukum amerika vincent buglist, penulis outrage dan shelter shelter penuntun yang pintar dan terpuji. new york times book review lawrence friedman adalah profesor hukum marion rice kirkwood stanford law school. beliau adalah penulis history american law dan buku buku lainnya mengenai masalah hukum dan sosial. penerima banyak penghargaan dalam bidang pengajaran dan ilmu pen ketahuan beliau adalah anggota the american academy acts.and. pt. tetanus jalan gelagah pisangan, ciputat indonesia telp. fax. akan) |
ridwan halim lahir jakarta, tahun adalah asisten ahli madya fakultas hukum universitas bai katolik atma jaya, jakarta. sejak tahun sudah mengajar sebagai guru tamu beberapa study club selain pengajar tunggal study club data sendiri. hingga kini sudah mengajar semua tingkat jaran formal (dari kelas sampai dengan perguruan tinggi tingkat jurusan sos). sejak tahun sudah mulai menjadi analis dan penasihat belajar untuk anak anak semua umur (dalam tingkatan ajaran formal) dan semua jurusan. tulisan tulisannya antara lain: hasil dan ikh tiap evaluasi perannya paramita, panca sendi seorang pengajar sinar harapan kunci keberhasilan menghadapi ujian akhir sinar harapan kelemahan pelajaran mengarang sinar harap tentang jurusan sos sma" sinar harapan, jurusan atau prestasikah yang menentukan sukses? sinar harapan, karya tulis sma jangan diremehkan sinar harapan, les privat, betulkan hanya membuat anak tergantung pada guru? sinar harapan, hak milik keadilan berita buana, dan sejauh manakah kegiatan pendidikan itu boleh dikomersilkan? merdeka, hak milik kemakmuran berita buana, tindak pidana pendidikan perkusi melalui peraturan khusus merdeka, salah cacah dasar terjadinya pembajakan karangan life jen ka, kesadaran umum para oral sekitar mutu diploma dewasa ini berita el) mendalami mulai aktif dalam mengadakan berb| dalam bidang filsafat sejak kini meri mata kuliah filsafat hukum fakultas hukum| tas katolik atma jaya, jakarta, sebagai 'ad kurniadi purbacaraka, s.h. isbn |
tinjauan antropologi hukum hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. oleh karenanya hukum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. banyak persoalan hukum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara normatif tekstual, oleh karenanya pendekatan ilmu sosial, khususnya antropologi sangat menolong untuk dapat menjelaskan tentang bagaimanakah hukum bekerja dan beroperasi dalam keseharian hidup masyarakat. 3berbagai tulisan dalam buku ini memperlihatkan studi antropologi hukum indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum dalam ranah global. para aktor telah menyumbang kepada terjadinya pergerakan hukum dari segala arah menuju segala arah. imbas pergerakan hukum global uga dapat diamati dalam kajian pluralisme hukum indonesia. adanya wacana akses keadilan, hak asasi manusia, perempuan dan masyarakat adat, pemberantasan korupsi, sumberdaya alam dan lingkungan, menampakkan konstelasi pluralisme hukum global dalam konteks lokal. 3uku ini mengajak pembaca, khususnya mereka yang memberi perhatian pada masalah hukum dan kemasyarakatan, baik kalangan akademisi, praktisi, maupun warga masyarakat luas, untuk memahami bagaimana pentingnya mempelajari hukum dengan menempatkannya dalam konteks kemasyarakatan dan kebudayaan mana hukum itu berada. indonesia australia yayasan obor indonesia lai sari aah jl. laju jakarta telepon faksimili e mail yayasan website" www abarorid |
bai kia ter yys lecet hour pembukaan so. co, buku ini berbeda dengan buku hukum pembuktian yu: pang sudan pernah ada. sebab, buku ini membahas bukan hanya teori dan kaidah hukum yang berkenaan dengan hukum pembuktian secara konvensional (pidana maupun perdata), melainkan juga membahas berbagai teori dan praktik pembuktian pengadilan kontemporer, seperti pembahasan berkenaan dengan saksi audit, proses cross examination, pemakaian alat bukti saintifik dengan memakai teknologi canggih, seperti alat bukti tes dna, tes darah, tes urine, tes sidik jari, rekaman video yang dibahas secara apik dengan bahasa yang gampong dicerna, dan dengan menelaah juga bagai mana posisi doktrin doktrin hukum pembuktian modern tersebut dalam sistem hukum indonesia. oleh karena itu, buku ini sudah tentu sangat berguna, baik bagi maha siswa hukum atau kepolisian maupun bagi para sarjana hukum atau sarjana kepolisian, bahkan bagi sarjana lain atau bagi siapa saja yang ingin men dalami bidang yang sebenarnya sangat menarik ini. selamat membaca, semoga bermanfaat. ekk info buku lengkap citra aditya bakti e mail: website: isbn: penerbit citra aditya bakti jl. geusanulun bandung telp.: fax.: |
bila kita ingin mempelajari hukum perdata secara mendalam dan komprehensif, merupakan keharusan untuk meninjaunya bukan hanya dari segi hukum positif, melainkan juga dari segi historis dan komparatif, dengan demikian, kita akan menangkap makna dari hukum perdata tersebut tanpa terikat dengan dimensi waktu dan dimensi ruang. artinya, akan didapati gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang hukum perdata, mulai dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, baik yang terdapat indonesia maupun yang dipraktekkan berbagai negara lain dunia ini. karena itu, buku ini akan berguna bukan saja bagi mereka yang ingin mendalami ilmu perbandingan hukum perdata, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan mendapat nuansa hukum perdata secara baik dan mendalam. selamat membaca, semoga bermanfaat. pt. citra aditya bakti e mail cab @citraaditya.com website aaa isbn mw maki mui penerbit pt. citra aditya bakti: jl. gerusan lin bandung kama telp fax |
berisi tiga bab, buku ini membahas persoalan bantuan asing dan ke mendirikan ekonomi, kebijakan politik dan ekonomi yang amburadul, serta masalah bahan bakar minyak bbm). semuanya ditulis dengan kekuatan data, argumen yang cerdas, serta gaya tulisan yang membuat persoalan rumit jadi mudah. maka, misalnya, kita akan mengetahui dengan gamblang prak tik praktik 'sok kuasa' dana moneter internasional imf) terhadap indon sia. kita pun menjadi paham: benarkah pemerintah mesti ribut soal subsidi bbm begitu harga minyak mentah dunia naik? yang paling menarik, kebijakan ekonomi politik membaca halaman demi halaman kita dan hilang snpdkasnsa seperti diperlihatkan betapa kebijakan unt kang "ag tunggal ekonomi dan politik indonesia karya klik kian gie yang selamaini kurang berpijak pada nalar. diterbitkan oleh penerbit buku kompas. sebagaimana buku sebagaimana buku pertama, buku ini pertama, pikiran yang patut dibaca oleh anggota dpr, terkorosi, buku ini pejabat pemerintah, akademisi, war kumpulanesai tawan, mahasiswa, dan semua ka yang ditulis oleh tangan yang peduli terhadap massalis. klik kian gie harian masalah ekonomi dan itik indo kompas dari kesia. isbn aah. misa jabar ong ini kompas penerbit buku kompas jl. palmerah selatan jakarta lang e mail: buku kompas.com kmn cal |
s5, bae aa. e3i se: tata! bea pen tka ark uii hukumyagara: api tai nd) lisa asa pelaksanaan sistem pemerintahan negara kita tentu didasarkan pada asas asas umum pemerintahan yang baik. maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara, lebih lebih bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan pengadilan untuk mendapat keputusan. dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan hukum formal yang mengatur prosedur jalannya sistem peradilan tata usaha negara dari mulai pengajuan gugatan sampai pada keluarnya keputusan hakim. materi materi yang berkenaan dengan hukum formal peradilan tata usaha negara dibahas dalam buku ini yang memang sudah sejak lama dipakai sebagai buku teks pada fakultas hukum dalam kajian yang relevan. namun dalam edisi kali ini mengalami revisi dan date agar sesuai dengan beberapa amandemen terhadap undang undang yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. dilakukannya upaya tersebut tentu untuk memenuhi kebutuhan referensi khalayak dan beberapa kalangan yang meminati kajian ini, selamat membaca! isbn (oi |
alam hukum perjanjian atau kontrak (contract law) kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak nominat dan kontrak innominata. kontrak nominat merupakan kontrak yang dikenal imam dalam hukum perdata seperti jual beli, tukar menukar, panam sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain lain. sedangkan kontrak innominata adalah na kontrak kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di . masyarakat secara praktik. timbulnya kontrak innominata tersebut karena adanya asas kebebasan berkontak sebagaimana tercantum dalam kuh perdata. buku ini menyajikan secara teoretis perkembangan hukum innominata indonesia seperti kontrak production sharing, kontrak join venture, kontrak karya, kontrak beli sewa, kontrak leasing, dan kontrak franchise. materi buku ini didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data data kepustakaan yang luas. samping itu, penulis juga mampu menjelaskan secara detail berdasarkan analisis analisis dan pengalamannya melalui penelitian dan argumentasi yang kuat sehingga buku ini sangat dibutuhkan dalam praktik bidang hukum kontrak. mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan peminat dalam bidang hukum kontrak dapat mendapakan materi yang disajikan dalam buku ini. isbn baba gea me, |
iii idr: o.g. klinis, s.h., m h. too pada dewasa ini indonesia, audit atau pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menimbulkan banyak persoalan. hal ini tidak akan terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas persamaan depan hukum. asas asas ini akan dilanggar jika misalnya hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawanan hukum secara sempurna. seperti diketahui, untuk menghitung kerugian negara ada tiga kriteria yang harus dipenuhi: pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, ada bukti surat. audit investigasi yang dilakukan secara sampling sering dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti atas dugaan adanya tindak pidana korupsi. sedangkan suatu audit investigasi oleh bpk berlandaskan prinsip kerja harus mengungkapkan hakikat yang terjadi dibalik peristiwa yang diperiksa sesuai dengan asas substance over forms. untuk menjelaskan implementasi prinsip prinsip dimaksud atas, pelbagai tulisan dimuat dalam buku ini, terdiri atas hak hak tersangka pada pemeriksaan kpk, il. opini hukum tentang kurap sebagai das pollen, iii. pengelolaan keuangan daerah, iv. audit investigasi: contoh contoh kasus. penerbit p.t. alumni lan pam jalan bukit pakar timur tel. pbalumm tep ana pagar za, nun nat kara santri aja fgo7kali aan |
telah malang melintang selama kurang lebih dua puluh lima tahun dunia hukum, kantor advokat o.c. klinis associates telah menangani ribuan kasus, baik pidana maupun perdata. o.c. klinis sendiri, yang pada juni genap berusia tahun, juga telah kenyang dengan berbagai pengalaman berpraktik sebagai pengacara. dalam kurun masa yang cukup lama itu, ditunjang oleh kematangan dirinya, oc demikian biasa disapa telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pada semua lapisan. berkali kali tampil menjadi pendekar hukum yang membela orang orang kecil yang tak berdaya. pada saat lain, berkali kali pula membela pengusaha kaya, konglomerat, dan mereka yang pernah berkuasa negeri ini. bahkan, berani tampil sebagai pengacara dua mantan presiden ri, h.m. soeharto dan b.j. habibie, justru ketika keduanya sedang dihujat oleh banyak kalangan. dalam kurun masa itu pula menangani sejumlah perkara yang menarik. mulai dari perkara yang cenderung politis, yang berbobot politik, hingga kasus salah tangkap dan salah vonis. bahkan, dan tim pengacaranyalah yang memelopori pembelaan bidang praperadilan segera setelah disahkan pada tahun mengawali tahun o.c. klinis menerbitkan dua buku yang menarik disimak. pertama, buku narkoba dan perwakilannya indonesia yang kedua,adalah buku ini yang diberi judul, serba ser. kasus menarik, yang isinya mengulas berbagai perkara yang benar: dari sisi hukum, juga yang mengandung sesuatu yang baru bagi dun peradilan dan hukum. inilah sebuah buku yang sangat pantas dib: dan dapat dijadikan studi banding bagi para pengajar, pakar, mahasiswa dan para pengamat bidang hukum. |
daftar isi halaman kata pengantar .oooooooo wooooooo woo. bag pendahulu linn aan latar belakang .cbooo woo identifikasi masalah .ooo. maksud dan tujuan .oooooooo ruang lingkup gammarus metode.cooooco.oco. woo personalia tim .ooooooooo woo bab prinsip prinsip hukum yang terkait dengan transaksi elektronik . pengaruh teknologi informasi terhadap perkembangan hukum .cbooo ketentuan tentang transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik .iii. keterkaitan transaksi elektronik dengan hukum posisi.ooooooooomcoomoidmosswuwua bab iii analisis hukum tentang transaksi pages elektronik .oooooooooooooema uncial model law commerce, electronic transaction certification authority) regulation singapura . bab materi muatan rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi efek kronik yang bersifat khusus. landasan pentingnya peraturan implementasi implementing legislation) tentang transaksi eeneienomik .o. ooo elena ran terminologi hukum terkait transaksi elektronik informasi elektronik terbuka . pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah .oooooooooomt procurement sebagai bagian dari transaksi elektronik bersifat khusus. pembinaan govern mene. pendanaan government . ruang lingkup transaksi elektronik . ruang lingkup transaksi elektronik untuk lingkup tiva .eeeeee ruang lingkup transaksi elektronik untuk lingkup ubl . united states america government act door merek line tis senna meta ana mana bab kesimpulan dan saran kesimpulan .o ipa saran.ooooooooo oom (daftar pustaka .o |
bagi manan lahir kalibalangan, lampung utara pada oktober pendidikan dasar dan menengah diselesaikan daerah asalnya lampung). setelah meraih gelar sarjana fakultas hukum unpad, bagi manan diangkat sebagai dosen tetap almamaternya. mantan aktivis hmi low yang meraih master comparative law mcl) dallas, texas . ini pernah mengikuti english language and orientation program boston university usa dan sandwich program belanda bagi manan yang tahun memperoleh penghargaan satya lencana penegak dari menteri pertahanan dan keamanan ini pernah pula menjabat direktur jenderal hukum dan perundang undangan departemen kehakiman ri. selain mengajar program pasca sarjana s2), hingga sekarang dipercaya pula memberi kuliah nisba program pasca sarjana s2) dan program doktor ilmu hukum universitas islam indonesia yogyakarta. jabatan yang pernahdipegang antara lain sebagai anggota dprd kotamadya bandung staf menteri kehakiman dekan nisba pembantu rektor nisba dan pejabat rektor nisba samping aktif melakukan berbagai penelitian tentang peraturan perundang undangan, bagi manan juga sering diundang dalam berbagai seminar, pertemuan ilmiah dan lokakarya. bukunya yang pernah terbit antara lain konvensi ketatanegaraan peranan peraturan perundang undangan dalam pembinaan hukum nasional lembaga kepresidenan menyongsong fajar daerah dpr, dpd, dan mpr dalam uud teori dan politik kongiwsise00gkmbarke | uud hukum hit teoritik) sistem im! awa pencarian) mena dipublikasikan majalah memenuhi ia. (nisba). beliau adalah guru besar tetap aku':ta unpad, bandung. kini menjabat sebagai ketua mahkamah agung republik indonesia sekarang). eee naa ban era |
daftar isi kata pengantar ketua forum pemantau pemberantasan foreword director division treaty affairs united nations office drugs and crime enam kata pengantar ketua komisi pemberantasan korupsi bagian satu draft resolution united nations convention against draft resolusi konvensi perserikatan bangsa bangsa menentang korupsi bagian djka united nations convention against corruption(unca), konvensi perserikatan bangsa bangsa menentang korupsi, pembukaan chapter generalprovisions oocoroooornonnerenranannanennannannanan ketentuan ketentuan umum article statement purpose ena pernyataan tujuan article use onde nan nnn anne nana nana nana nana ana san anna naa penggunaan istilah istilah daftar isi aa code article consequences acts corruption .oo. . akibat akibat dari perbuatan perbuatan korupsi article compensation for damage milan nan menanam kompensasi (untuk kerugian) article specialized auth otitis moon xenon ena wewenang wewenang khusus article cooperation with law enforcement authorities. san kerjasama dengan otoritas otoritas penegakan hukum article cooperation between national authorities . kerjasama antara otoritas otoritas nasional article cooperation between national authorities and the private kerjasama antara otoritas otoritas national dan sektor swasta article bank setneg lain insiiitaemanaranenananan las san kerahasiaan bank article criminal reg seiiensinii mem amen mna mens catatan kriminal article mursbeeon esai ser bab mamak yurisdiksi chapter international cooperation marina nase esai kerja sama internasional article international cooperation . nnn nana maan kerjasama internasional article iti eni een enna anna aan man ekstradisi article transfer sentenced per s.ooooooo. pengiriman orang orang yang dihukum article mutual legal list ance mann inn nnnnnnha naa bantuan timbal balik dalam masalah pidana article transfer criminal proceedings . . pengalihan proses peradilan pidana article law enforcement cooperation . .i. kerjasama penegakan hukum article joins investigation .oo. investigasi bersama xiv daftar isi article special investigative figures lc. teknik teknik investigasi khusus chapter' asset recovery serisneeiin mika pengembalian aset article bapa din aaa panai ketentuan umum article prevention and detection transfer proceeds crime pencegahan dan pelacakan pengalihan aset perolehan hasil kejahatan article measures for direct recovery property .oo. tindakan tindakan untuk pengembalian aset secara langsung article mechanism for recovery property through international cooperation nfi ati l.o.rrh lennon mekanisme pengembalian aset melalui kerjasama inter nasional dalam penyitaan article international cooperation for purposes confiscation . kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan article span cone havana kerjasama khusus article return and disposal assets .o woo w#w woo om. pengembalian dan penempatan aset aset article financial intelligence unit women unit intelijen keuangan article bilateraland multilateral agreements and arrangements perjanjian perjanjian dan pengaturan pengaturan bilateral dan multilateral article training and technical ass ist ance l.ooo www man pelatihan dan bantuan teknik chapter technical assistance, training and collection, exchange and analysis information .::. bantuan teknis, pelatihan dan pengumpulan, peraturan dan analisis informasi article collection, exchange and analysis information upeti wan nrnnnen nan name pengumpulan, pertukaran, dan analisa informasi mengenai korupsi daftar isitindakan tindakan lain pelaksanaan konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknik chapter vii 'mechanism for implementation oo. erescecaratear mekanisme untuk pelaksanaan article conference the states parties the convention . konferensi negara negara anggota konvensi article secretariat efek eka sekretariat penutup article implementation the convention implementasi konvensi article settlements ute .oooooooooat penyelesaian perselisihan artid signature, ratification, acceptance approvaland accession penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi article entry into force .ooooooo.o woooeeeeenamaaan pemberlakuan article amendment oo. ena nenek rekan perubahan article menaungi ion oom penolakan article repository and languages oom penyimpanan dan bahasa bahasa anfx xvi daftar isi |
budiman n.p.d sinaga, menempuh pendidikan negeri sosial cimahi, smp negeri cimahi, sma negeri bandung, fakultas hukum universitas pajajaran sarjana hukum), fakultas hukum universitas indonesia magister hukum), dan program pascasarjana "mmm pajajaran kandidat doktor ilmu hukum). sejak smp berminat menulis, dimulai dari majalah dinding mading) sekolah, media massa lokal, nasional, buku, hingga beberapa tulisan dapat dibaca dari seluruh dunia melalui internet. tulisan, terutama berupa opini, telah dimuat analisa, berita buana, berita yudha, bisnis indonesia, horas indonesia, jayakarta, jurnal keadilan, media indonesia, tabloid ombudsman, pelita, pikiran rakyat, republika, sinar harapan, suara kpi, surabaya post, sembada, warta kesukaan, waspada. buku yang ditulis antara lain: ilmu pengetahuan perundang undangan, uii press, yogyakarta, memaknai putusan kasasi akbar tanjung , dalam s.f marbun penyunting), akuntabilitas putusan kasasi akbar tanjung oleh mahkamah agung, keterbukaan, keteraturan, sanksi, yogyakarta, uii press, pembentukan peraturan perundang undangan dalam sorotan, jakarta, tetanus, sejak tamat sebagai sarjana hukum sampai sekar sebagai dosen. untuk memperluas pelayanan kepada|| sejak tahun memberikan konsultasi dan bantuan ||. pendidikan dam pelauhamhukumemelatumkantorbuki sinaga partners dengan kekhasan secara sengaja pelayanan bidang hukum tata negara selain bidang! lazim diberikan sebuah kantor hukum. saran dan|| pembaca dapat disampaikan melalui e mail: hukum@i| website: apsis isbn |
drs. sudan stub, si, m.h., lahir lamongan, tanggal april menamatkan pendidikan dasar dan menengah kota kelahirannya penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi fisil ugm yogyakarta lulus tahun pendidikan ditempuh penulis pada magister ilmu komunikasi utomo surabaya lulus tahun dan magister ilmu hukum universitas narotama surabaya lulus tahun semasa menempuh pendidikan penulis aktif organisasi kemahasiswaan, yakni menjabat sebagai wakil ketua pli yogyakarta dan hmi komisariat fisil ugm. berbekal pengalaman aktif organisasi mahasiswa tersebut penulis kemudian terjun organisasi politik hingga menjabat sebagai wakil sekretaris dpw partai amanat ae, nasional jawa timur dan wakil ketua dpw pan jatim riw pekerjaan ditekuni oleh penulis dunia pendidikan sebagai guru ytp kertosono penulis kemudian mendirikan yayasan catur bakti, blimbing, lamongan (pengelola tk, sd, dan smp sultan agung tahun sejak tahun sekarang, penulis menjadi dosen universitas dr. sutomo, surabaya. penulis juga pernah menekuni profesi sebagai peternak, dan saat ini sedang mengembangkan pupuk organik lokasi cair dan biogas dari kotoran ternak daerah daerah pertanian. sejak ea tahun penulis dipercaya untuk menjadi wakil rakyat, yakni sebagai anggota dprd provinsi jawa timur. samping sebagai akademisi dan politisi, penulis juga dikenal sebagai budayawan melalui karya karya cerpen dan catatan budaya yang telah dihasilkan. penulis juga menjadi kolumnis yang cukup produktif melalui artikel artikel yang dimuat media cetak nasional dan lokal, seperti kompas, radar surabaya, mimbar legislatif dprd jatim, dll. buku yang sudah diterbitkan: tim penulis buku berjudul islah sholahudin press): paradoks politik java pustaka): dan amin rais dan demokratisasi indonesia pe. buku dinamika hukum pemerintahan daerah indonesia ini pan memaparkan bahwa sistem pemerintahan daerah indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan tahun pada masa orde lama penyelenggaraan pemerintahan daerah didominasi eksekutif (executive heavy) bawah kontrol pemerintah pusat. kondisi tersebut terus berlanjut pada masa orde. baru yang menjalankan pemerintahan secara sentralistik dan otoriter, yakni semua dikendalikan oleh pusat. sedang pada era reformasi pasca tumbangnya rezim orde baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, tr: akuntabilitas melalui desentralisasi dengan memberi: kepada daerah untuk mengurus rumah tangganyasend sasaran: buku ini sangat bermanfaat bagi kader siswa, pejabat pemerintah dan praktisi pemerintahan isbn b x penerbit: naa lambang mediatama jl. plosokuning raya minomartani, ngaglik, sleman, yogyakarta aga e mail: lambang |
daftar isi non san dang. naas pena bubuk gesakkeb iidukasa "komisi gelap" adalah korupsi. putusan banding perkara pertamina lawan kartikathahir . masalah hukum perdata internasional sekitar putusan banding singapura perkara pertamina lawan kartikathahir cs. persoalan hukum dalam taraf banding. hukumdari tempat memperkerjadi. putusan baru mengenai korupsi setelah putusan high court singapura . sifat kontraktual atau kebendaan dari klaim pertamina. osn anakan anna ata lampiran the court appeal the republic nan sie ser ken, pia heaanarhungg overview the indonesian legal system (with special reference foreign investments). . komentar atas elips commercial arbitration academic draft babak www. perkembangan dan pembinaan hukum baru indonesia melalui yurisprudensi mahkamah lampiran putusan mahkamah agung kr . vili |
segi hukum dana pensiun istilah dana pensiun sebagai badan hukum, yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, mulai dikenal setelah lahirnya undang undang dana pensiun. undang undang tersebut merupakan dasar pe penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja perusahaan. saat ini literatur mengenai dana pensiun masih sangat langka, termasuk literatur yang membahas segi hukum dana pensiun. oleh karena itu, dalam buku ini akan dijelaskan mengenai dana pensiun dan segi hukum. pembahasannya terdiri dari sejarah perkembangan dana pensiun indonesia, badan hukum dana pensiun, asas asas pokok dana pensiun, segi hukum perdata dana pensiun, segi hukum publik dana pensiun, segi hukum pi dana dana pensiun, pembubaran, penggabungan dan pemisahan dana pensiun. buku ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan menambah lagi literatur hukum mengenai dana pensiun. samping itu, buku ini dapat menambah wawasan bagi pengurus dana pensiun, dewan pengawas dana pensiun, pendiri dana pensiun, pemerhati dana pensiun, mahasiswa fakultas hukum, fakultas matematika dan ilmu pasti alam, fakultas ilmu sosial, dan politik), dan pihak pihak lain yang terkait dengan dana pensiun, seperti emiten, perbankan, aktuaris, dan akuntan publik." income saragih, m.a. (ii direktur dana pensiun rajawali pers |
buku ini memiliki tiga kelebihan. pertama, kaya akan referensi mutakhir sebagai rujukan. kedua, data dan analisisnya cukup praktis serta mampu menyeimbangkan antara kajian empiris dan teoritis. dan, ketiga, buku ini merupakan terobosan yang sangat berani tengah tengah masih langkanya kajian tentang e commerce dan contract indonesia . buku ini merupakan sebuah karya yang sangat bernilai dan patut untuk dimiliki." prof. dr. ningyo pramono, s.h., m.s. guru besar fakultas hukum universitas gajah mada, yogyakarta textbook yang sangat menarik ini menawarkan analisis komprehensif tentang hukum dalam kaitannya dengan teknologi informasi ti), cast internet, e commerce dan e contract. dalamnya diuraikan secara mendetail tentang apa dan bagaimana sesungguhnya e commerce dan e contract itu. isu isu hukum terkini yang terkait dengan keduanya, seperti masalah hak cipta. hari. validitas dokumen dan tandatangan elektronik, keamanan, perbukitan. yurisdiksi dan applicable law choice law juga dikaji secara komprehensif. berbagai aspek tentang shrink wrap contract dan click wrap contract diulas secara mendetail. selain itu, dibicarakan pula hubungan timbal balik atau aksi reaksi antara dan hukum, yaitu bagaimana perkembangan mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum berevolusi sebagai respon atas perkembangan guo. model respon hukum revolusioner maupun evolusioner juga dibicarakan dalam buku ini. terakhir, pembaca juga dapat menemukan contoh contoh kasus faktual dan beberapa cyberlaw yang diaplikasikan beberapa negara. common law maupun civil law, isbn (ln |
y sejarah perkembangan dan pelaksanaan konstitusionalisme mmm, indonesia sejak hingga saat ini ternyata telah melahirkan emes tipologi negara yang totaliter dan otoriter. hukum hanya dijadikan alat kekuasaan belaka. salah satu indikasi dan asumsi yang berkembang adalah karena sifat singkat, luwes, dan fleksibel uud sehingga terbuka lebar peluang untuk memberi tafsir dan legitimasi kekuasaan, khususnya eksekutif. atas dasar inilah wacana amandemen uud mulai digulirkan. guna merumuskan amandemen uud berbagai pendekatan dan metode serta disiplin keilmuan digunakan untuk mencermati dan mempertajam substansi, baik dari sisi terminologi bahasa maupun legal drafting. paradigmatik, visi, misi, bahkan prediksi depan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju indonesia baru. buku karya tim kajian amandemen fakultas hukum universitas brawijaya ini menyajikan dasar dasar kritik tentang amandemen, prosedur amandemen, dan sisi kelemahan uud dibahas pula analisis kritis tim terhadap hasil amandemen tahap uud secara tematik. proses perjalanan amandemen tahap yang dipersiapkan oleh pah mpr dideskripsikan juga dalam buku ini. selain itu tim juga menambahkan konsep amandemen tahap uud yang telah disusun secara matang oleh tim. isbn |
meski birokrasi nyaris menjadi buah bibir , namun tidak semua orang memahami makna kata tersebut. melalui buku ini, allow menggali hakikat birokrasi latar belakang dan sejarah kelahirannya, perkembangan kosa katanya dalam bahasa inggris dan jerman. allow pun mengungkap pemikiran max weber tentang tujuh konsep tentang birokrasi modern. samping dipuja puja banyak orang, weber juga tak lepas dari berbagi kritik tajam. allow mengkritik weber karena mengabaikan aspek 'inefisiensi birokrasi . atas alasan ini pu!a, birokrasi kemudian dimengerti sebagai institusi yang kerjanya bertele tele dan tidak efisiensi. kebijakan 'debirokratisasi' sebagaimana dilakukan oleh banyak negara bisa jadi merupakan justifikasi atas buruknya kinerja birokrasi. namun, kebijakan tersebut sesungguhnya hanyalah reaksi atas buruknya kinerja birokrasi, dan bukan dengan maksud meniadakan eksistensi birokrasi. setiap sistem pemerintahan (modern) akan bergantung pada birokrasi, dan karenanya birokrasi tidak perlu dipandang sebagai rintangan dari kegiatan pemerintahan. titik persoalannya adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang efisien dan bertanggung jawab, sebuah kebutuhan vital bagi bangunan pemerintahan yang demokratis. karya allow adalah satu dari sedikit literatur 'tangan pertama tentang birokrasi. sudah sepantasnya buku menjadi acuan para kalangan praktisi politisi, akademisi, mahasiswa dalam 'membaca' kinerja birokrasi dalam kerangka pemerintahan yang demokratis. penerbit tiara wacana isbn antenna teen ape ter der ela |
sebagai panin akan hai yang tidak sing lagi ted agar salaf satu bentuk pesiar,. titi, untuk kebutuhan. modul kerja, nest, pup yang sung, ilir, kreis, bang endah dapa memberikan tengah, kebutuhan, terbit,, bank anting, teka, tegar, upaya bang sedap taliban, intern, nila tambah bagi mas, cakap dan pang selubung,as den sebut, bang jalankan harga dengar, prinsip beats untuk mba keburu start debiiry,, dan wah ban muka panin, regi, bang menantunya klausa, fog ter tefiryafp dan crore terry sangar emang, bagi para praktis, car bagan peluk, bisnis untuk hak dan wajan kurang bidang perkreditan mengupas setara natar asetat, kaus, craig, dalan, patin, reg, bang serta tasingofgan dalan, salah melalui jalur non mitigasi ketika ditata |
indonesia dan konvensi konvensi hukum perdata internasional prof. mr. dr. sudarso gautam buku ini merupakan himpunan karangan mengenai konvensi konvensi hukum perdata international yang mempunyai arti penting bagi indonesia. dalamnya dibahas bab seperti berikut: persetujuan hukum perdata internasional antara republik indonesia dan kerajaan thailand mengenai kerja sama bidang peradilan dalam rangka asean:, konvensi tentang penghapusan syarat legalisasi untuk dokumen dokumen luar negeri: indonesia dan konvensi konvensi internasional mengenai hipotek atas kapal laut dan kapal terbang: jual beli internasional dalam konvensi hukum perdata internasional: persoalan badan hukum dalam konvensi hukum perdata internasional: hukum perdata internasional yang hidup: konvensi arbitrase internasional mengenai perselisihan penanaman modal: indonesia dan konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri: konvensi konvensi hukum perdata internasional yang perlu ditandatangani oleh indonesia: dan jaminan untuk penanaman modal asing melalui bank dunia tiga). tidak diragukan lagi manfaat buku ini bagi para petugas .c pelaksana hukum, para pejabat departemen luar negeri dan departemen kehakiman serta para mahasiswa hukum untuk mendapat pegangan dalam mempelajari berbagai persoalan yang timbul dalam era pembangunan negara kita yang tidak terlepas dari globalisasi dalam segala bidang. penerbit p.t. alumni tan jl. bukit pakar timur tel. babi fax. bandung ni) website ann e mail (nni| |
lalui daftar isi dan alat halaman kata pengantar nan nnonnvenan anna nat nnnamnnknnamanaaaaan lam gga babi pendahuluan node0dn nak anna bagi latar belakang .oooooocoooo ara permasalahan sewouninismememesremete kini maksud dan tujuan .oooooooooooooo dd. ruang lingkup soon anno nana metodologi .i.oooooooooooo oom pelaksanaan kegiatan .iiiiiooddo susunan keanggotaan tim .oid sejarah perkembangan hukum dan media teleconference rod como gegap gempita berita menyambut era teknologi informa si.oeooooo hukum teknologi informasi .iiiddb. respon hukum terhadap perkembangan teknologi info .cbooo reaksi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. alasan alasan yang pro dan kontra dalam penerimaan saksi melalui teleconference . alasan alasan yang pro . ii. alasan alasan yang kontra . ii. pembebanan biaya .eeioiiiii. ses deskripsi tentang hukum pembuktian (dalam perkara pidana) oo. teori sistem hukum pembuktian . sistem pembuktian menurut kuhp . putusan pengadilan fourth circuit amerika serikat, bahwa pemeriksaan melalui teleconference adalah konstitusional . indonesia, pengakuan hukum terhadap dokumen dokumen elektronik dan pemeriksaan terdakwa, saksi, saksi ahli, melalui teleconference .i bab analisis dan evaluasi .voodoo hukum pembuktian dan prakteknya . kekuatan alat kti woo keotentikan bukti bukti elektronik . contoh kasus penetapan pengadilan negeri jakarta pusat .cbooo ionhhinkamm babi kesimpulan dan saran .cbooo woo kesimpulan l.o.ooooooooooooo.ooo daa sae katon daftar pusaka ebi baba nan banana orak seo |
daftar isi bni inn aa nga alasan penggunaan judul. |. coco oom. cara pendekatan . eerasnasa bab ii. pengertian dasar kepegawaian . manusia sebagai tenaga kerja . administrasi kepegawaian . management kepegawaian . sewa nee bab iii. status dan hubungan kerja pegawai negeri san perbedaan antara pegawai negeri dengan pe pajak swasta men ioi ye. beberapa hak dan kewajiban pegawai negeri bab iv. formasi, pengadaan dan pengangkatan pegawai pengertian formasi pegawai negeri . analisa kebutuhan dan analisa jabatan . pengadaan pegawai negeri sipil . pengajuan lamaran ena naa ann pengangkatan pegawai . vii aaa bab upah san ata pengertian upah atau gaji sistem penggajian . kenaikan gaji. tunjangan ena man bab vi. pangkat, promosi dan mutasi . : pengertian pangkat . pengertian promosi. promosi dilingkungan pegawai negeri . . bab vii disiplin dan pemberhentian . disiplin pegawai negeri penata sae rumah sta ana viiubah dengan peraturan presiden nomor tahun perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan jalan tol sumateragian keempat penerbitan surat jaminan pemerintah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam menteri menerbitkan surat jaminan pemerintah. surat jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada kreditur dengan tembusan kepada utama karya persero). surat jaminan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan efektif apabila surat perintah mulai kerja smk) telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. bab alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dan tata cara penganggaran bagian kesatu alokasi dana jaminan pemerintah dalam hal usulan jaminan sebagaimana dimaksud dalam disetujui oleh menteri,, pengembiayaan dalam apbn. www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua penunjukan kpa dan tata cara penganggarandengan memperhatikan hasil perhitungan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalambendahara umum negara pengelolaan investasi pemerintah.bab penyelesaian kewajiban utama karya (persero) kepada kreditur bagian kesatu penyampaian klaim ketidakmampuan utama karya persero) membayar kewajiban kepada kreditur disampaikan melalui klaim secara tertulis oleh kreditur kepada menteri c.g direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dengan tembusan kepada utama karya persero). www .jdih.kemenkeu.go.id klaim sebagaimana dimaksud pada memuat paling kurang keterangan sebagai berikut: ketidakmampuan utama karya persero) untuk membayar kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman, dan jumlah kewajiban (tagihan). klaim sebagaimana dimaksud pada dilampirkan paling kurang: salinan perjanjian pinjaman, salinan surat jaminan pemerintah: rincian kewajiban utama karya persero) yang harus dibayar oleh penjamin (tagihan): dan surat direksi utama karya persero) yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh krediturunit eselon terkait lingkungan kementerian keuanganutama karya persero) berdasarkan perjanjian pinjaman, dan www .jdih.kemenkeu.go.id tidak ada perselisihan antara utama karya persero) dan kreditur mengenai jumlah klaim yang menjadi kewajiban utama karya persero)kreditur. bagian ketiga proses pembayaran klaim jaminan pemerintah berdasarkan hasil verifikasberita acara verifikasi klaim: dan surat tagihan dari kreditur.kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) dengan melampirkan paling kurang: surat pernyataan tanggung jawab belanja spt), berita acara pemeriksaan klaim, danmenerbitkan sp2d untuk rekening kreditur sebagai penerima jaminan. bab vii utang utama karya (persero) kepada pemerintah www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kesatu komitmen pembayaran utang utama karya persero) kepada pemerintah pelaksanaan pembayaran klaim jaminan oleh pemerintah merupakan utang yang harus dibayar kembali oleh utama karya persero) kepada pemerintah. komitmen utama karya persero) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat .komitmen pembayaran kembali utang. surat komitmen sebagaimana dimaksud pada disampaikan hanya satu kali kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan setelah peraturan menteri ini diterbitkan. bagian kedua perjanjian penyelesaian pembayaran utang utama karya persero) kepada pemerintah dalam hal telah dilakukan pembayaran klaim jaminan oleh pemerintah, pemerintah dan utama karya (persero) melakukan perjanjian penyelesaian pembayaran utang utama karya persero) kepada pemerintahngacu pada surat komitmen pembayaran kembali utang sebagaimana diatur dalammuat ketentuan paling kurang mengenai: www .jdih.kemenkeu.go.id pengakuan utang utama karya persero)jumlah cicilan dan tanggal pembayaran cicilan, dan tatapembayaran utang utama karya persero) kepada. pemerintah melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan atau lembaga arbitrase. menteri mendelegasikan penandatangananpiutang pemerintah kepada utama karya persero) yang timbul karena pelaksanaan pembayaran jaminan. bab viii pengelolaan risiko bagian kesatu mitigasi risiko www .jdih.kemenkeu.go.id utama karya persero) wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terjadinya gagal bayar sebagaimana diatur mengenai: upaya upaya terbaik untuk memenuhi kewajibannya, dan rencana untuk mencegah terjadinya gagal bayar. bagian kedua pembukuan dan pelaporan dalam rangka mengelola dampak terjadinya gagal bayar sebagaimana dimaksud dalam utama karya persero) menyampaikan laporan mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar kepada direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko c.g direktorat pengelola risiko keuangan negara dan direktorat strategi.gian ketiga dengan melibatkan unit unit terkait lingkungan kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan proyek percepatan pembangunan jalan tol, dan pelaksanaan pembiayaannya serta kemampuan membayar kembali pinjaman oleh utama karya persero)utama karya persero). bagian keempat pembukuan utama karya ketentuan peralihan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani sebelum peraturan menteri ini berlaku,saya anga pun kepala bian t.u. kes kengerian a3p biro umum tirto nip nlatariat jet www .jdih.kemenkeu.go.id peraturan presiden nomorww .jdih.kemenkeu.go.id jaminan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui menteri keuangan kepada kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman utama karya persero) selaku pelaksana penugasan pengusahaan pembangunan jalan tol sumatera. menteriutama karya persero) adalah badan usaha milik negara yangtugaskan untuk melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol sumatera. kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada utama karya persero) dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol sumatera. pinjaman utama karya persero)utama karya persero) menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari kreditur sehingga utama karya persero) dibebani kewajiban untuk membayar kembali dalam rangka penugasan utama karya untuk pembangunan jalan tol sumatera sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan. perjanjian pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara utama karya persero) selaku debitur dan kreditur dalam rangka memperoleh pinjaman. www .jdih.kemenkeu.go.id kewajiban, yang terdiri dari sejumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman. surat jaminan pemerintah adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah melalui menteri kepada kreditur sehubungan dengan pemenuhan kewajiban utama karya persero) berdasarkan perjanjian pinjamanperjanjian penyelesaian pembayaran utangwww .jdih.kemenkeutujuan, prinsip dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan peraturan menteri ini bertujuan untuk: memberikan pedoman untuk mengatur tata cara pemberian jaminan atas pinjaman yang dilakukan dalam rangka pengusahaan jalan tol, dan mendukung utama karya persero) dalam rangka memperoleh pendanaan proyek pembangunan jalan tol sumatera. bagian kedua prinsip jaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip prinsip sebagai berikut kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal apbn. www .jdih.kemenkeu.go.id i (l) dalam mempertimbangkan prinsip prinsip jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufpenjaminan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud padamberikan rekomendasi kepada menteri. bagian ketiga ruang lingkup jaminan pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban utama karya persero) sesuai dengan perjanjian pinjaman. jaminan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan perjanjian pinjaman utama karya persero) dalam rangka pembangunan tol transdalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, jaminan. www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus kepada badan usaha penjaminan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. bab iii bentuk jaminan dan masa berlaku jaminan bagian kesatu bentuk jaminan jaminan dinyatakan dalam bentuk surat jaminan pemerintah yang ditandatangani oleh menteri dan ditujukan kepada kreditur. bagian kedua masa berlaku jaminan jaminan berlaku sejak surat jaminan pemerintah ditandatangani oleh menteri sampai dengan seluruh kewajiban utama karya persero) terpenuhi. bab tata cara pemberian jaminan bagian kesatu pengadaan pinjaman (l) dalam rangka memperoleh jaminan, utama karya persero) menyampaikan rencana pengusahaan jalan tol untuk dikonsultasikan kepada menteri dengan tembusan direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dan direktorat jenderal kekayaan negara. www .jdih.kemenkeu.go.id rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada memuat paling kurang: aspek hukum, aspek teknis, dan cc. aspek keuangan. rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: model keuangan (financial model), studi lalu lintas: dan biaya investasi. berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada utama karya persero) memulai proses pengadaan pinjaman. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam merupakan pinjaman yang syarat dan ketentuannya (terms and conditions) disetujui oleh menteri. syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh menteri setelah mendapat rekomendasi dari direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko. bagian kedua permohonan jaminan utama karya persero) mengajukan usulan permohonan jaminan kepada menteri c.g direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian pinjaman. usulan permohonan jaminan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri c.g direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko, dengan melampirkan paling kurang: rencana pengusahaan jalan tol, penetapan lokasi, cc. perjanjian pengusahaan jalan tol, www .jdih.kemenkeu.go.id perjanjian pinjaman, laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, dan rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajibannya. bagian ketiga evaluasi permohonan jaminan (l) menteri menugaskan direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko c.g direktorat pengelolaan risiko keuangan negara untuk melakukan evaluasi atas usulan permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam berkoordinasi dengan direktorat strategi dan portofolio pembiayaan dan sekretariat jenderal c.g. biro hukum. berdasarkan hasilrekomendasi kepada menteri. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada memuat ketentuan mengenai: hasil evaluasi atas usulan permohonan jaminan dari utama karya persero), dan persetujuan penerbitan surat jaminan pemerintah. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam belum terpenuhi, direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko menyampaikan pemberitahuan kepada utama karya persero) selaku pemohon jaminan disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuanobstacles that may encountered the proper application law enforce can come from themselves from the surrounding environment. the obstacles that need overcome are: limited ability put oneself the role the other party with whom interacts: the level aspiration not high yet, there little excitement think about the future that very difficult make projections, the absence the ability postpone the fulfillment certain needs, especially material needs, and lack innovation, which actually pair conservatism.? this case includes barriers prevention programs pemberantasan abuse and peredaran narcotic p4gn) held the provincial government lampung and bnn and includes: facilities and menitis factors barriers ability the investigator the investigation process society factors deeds abuse narcotic itself infrastructures the existence acts abuse and illicit narcotic trafficking due two factors, namely external factors and internal factors, namely: internal factors personality factors family factors economic factors external factors drug factors environmental factors friend factors ineffective implementation policy regulation can also caused several things, namely: mentality and morale the related officials are not sufficient, the welfare officers who deal with drug problems low, they are often tempted cooperate with syndicate earn money, the number officers inadequate compared the number people and the size the area: inadequate profesionalisme the apparatus, inadequate facilities equipment, soerjani soeharto, op. cit. gatot pramono, op. cit. pranata hukum volume nomor januari poor coordination between agencies, the level public knowledge about narcotic still very low. narcotic crime very dangerous the survival the younger generation, therefore this crime needs tackle and eradicate. based this, the researchers concluded that there were inhabiting factors the prevention program for the eradication narcotic abuse and illicit trafficking p4gn) carried out the lampung provincial government and the bnn based several factors, both factors from infrastructure, facilities, community and external well internal each individual. this means that carrying out the prevention program for the eradication narcotic abuse and illicit trafficking p4gn), must minimize inhabiting factors and emphasize driving factors that these efforts can carried out properly and meet the goals and commitments the lampung provincial government and bnn. iii. conclusion synergy between lampung province and bnn p4gn the implementation programs the policy implementation process achieve policy objectives. this case the national narcotic agency bnn) program for the prevention and eradication abuse and illicit drugs p4gn) should able achieve its goal, namely reduce the number drug abuse among the younger generation. that implementation necessary achieve the objectives policy and achieve changes mandated policy decisions. the inhabiting factor for the implementation the prevention program for the eradication abuse and illicit narcotic p4gn) that there are factors, namely internal factors and external factors. the obstacles tackling narcotic abuse banda aceh are many, the first lack community participation, the second that people not understand the duties the national narcotic agency, third for drug users are still considered taboo the community, because people feel ashamed that their families are connected drugs, besides this why bnn constrained arresting drug users, lack rehabilitation places, for families who fear their children will arrested, even though fact, arrested does not mean imprisoned, but there possibility that can rehabilitated and outpatient, this makes bnn constrained protecting drug users because from the family does not want cooperate with bnn. pranata hukum volume nomor januari references anton susanto. application the criminal code narcotic indonesia. fair: journal law vol. celana, hant, the concept law enforcement. yogyakarta: liberty. merawat rohani dan strike, application the law the criminal act narcotic abuse category according kriminologi studies (at bnn bengkulu). season law journal vol. fuad, munir. actions against the law, contemporary approach. bandung: pt. citra aditya bakti hamzah, andi, introduction criminal procedure law. jakarta thalia indonesia. harahap, yahya. discussion problems and implementation kurap. jakarta: sinar grafika, ed. cet, mahmud mulyadi, criminal law politics, faculty law, university north sumatra, north sumatra: university north sumatra. rio variety. penyalahgunaan narkoba di indonesia . accessed september 23th siswanto sudarso, law enforcement sociological studies, jakarta: raja grafindo persada. pranata hukum volume nomor januari aga lampung provincial government synergy and bnn p4gn program sri risk, damanhuri wn2 abstract the regulation regarding narcotic currently regulated especially the law the republic indonesia number concerning narcotic. the narcotic law, narcotic are divided into groups which are further mentioned the attachment the law article the narcotic law). eradicate the abuse narcotic indonesia, badan narkotika nasional, abbreviated bnn, was established article paragraph the narcotic law). carrying out their investigative duties, investigators the national narcotic agency bnn) have the authority, among other things: search and conduct tests urine, blood, hair, and other body parts article letters and the narcotic law). keywords: synergy, bnn, p4gn introduction the abuse and illicit trafficking narcotic continues serious threat every country, this due the increase illegal narcotic production and distribution that fast and widespread that longer knows the boundaries between countries, resulting victims drug abuse which have increased every year. the efforts control the narcotic tightly countries the world have been able control the trafficking narcotic europe, america and asia. however, transactions and illicit narcotic trafficking committed organized crime continues increase, that various efforts are needed protect the community from the dangers narcotic. the circulation illegal narcotic increasingly widespread among indonesian society. this course will even more worrying, especially since know that many narcotic problems are currently not only national problem but also urgent international problem overcome. the problem narcotic not new problem indonesia. this can seen the existence law number concerning narcotic, which was then renewed law number concerning narcotic. these two laws were deemed ineffective controlling and supervising well efforts prevent, eradicate the abuse and illicit trafficking narcotic that law number concerning narcotic was re enacted and the current law. article paragraph law number year lecturer law faculty, universitas lampung, lecturer law faculty, universitas lampung, pranata hukum volume nomor januari la7a concerning narcotic explains that: the framework preventing and eradication the abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, with this law the national narcotic agency established, hereafter abbreviated bnn". the bnn based presidential regulation number concerning the national narcotic agency, the provincial narcotic agency, and the regency city narcotic agency. the bnn non structural institution that under and directly responsible the president, which only has the task and function coordinating. law number concerning narcotic, the bnn was upgraded non ministerial government agency and strengthened its authority carry out investigations and investigations. the national narcotic agency expected able assist the government tackle narcotic abuse among the public. article law number year concerning narcotic, explained that: the bnn has the following duties: (a) compile and implement prevention and eradication the abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, (b) preventing and eradication the abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, (c) coordinate with the national police chief the republic indonesia the prevention and eradication the abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, (d) increase the capacity the medical rehabilitation and social rehabilitation institutions for narcotic addicts, whether organized the government the community, (e) empowering the community preventing the abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, (f) monitoring, directing, and increasing community activities the prevention abuse and illicit narcotic and narcotic precursors, (g) carry out bilateral and multilateral cooperation, both regional and internationally, prevent and eradicate illicit trafficking narcotic and narcotic precursors, (h) developing the narcotic and narcotic precursor laboratory, (i) carry out the administration investigation and investigation into cases abuse and illicit trafficking narcotic and narcotic precursor, and (j) prepare annual report the implementation duties and authorities the results the data that obtained from the national narcotic agency website and the supreme court website, there are several examples cases handled the national narcotic agency ensure narcotic case suspects. among these cases: besar sandra, sh. m.kn. number: pid. pn.tk) who were caught using the narcotic type methamphetamine were included group serial number law number concerning narcotic. after the laboratory examination through urine carried out the narcotic test laboratory the bnn, mari tampubolon als rule number: pid. pn.jkt. sel) was caught using class narcotic, based the results laboratories through urine that really contains delta tetrahydrocannabinol and contains methylenedioxymethcathinone and through hair true negative, pranata hukum volume nomor januari eddy als pihak child from thi jun sion number: pid. sgl) was caught with evidence the form (one) clear plastic wrap containing white crystal type meth. based the minutes laboratory examination from the bnn laboratory office evidence white crystals and urine containing methamphetamine and registered group serial number attachment the law the republic indonesia number concerning narcotic. the impact narcotic clearly complex and complicated and can damage the nation's future generations. therefore, order prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking narcotic, whose modus operandi increasingly sophisticated, the expansion investigative techniques through hair, urine and blood drug testing regulated track and reveal narcotic abuse and illicit traffic. based the description above, the researcher interested discussing the proving power narcotic testing bnn determining the criminal act narcotic abuse. the problems this research consist how the synergy between the lampung provincial government and the bnn preventing the eradication narcotic abuse and illicit trafficking (p4gn)? and what are the inhabiting factors preventing the eradication narcotic abuse and illicit trafficking p4gn) implemented the local government lampung province and bnn? ii. discussion synergy the regional government lampung province and bnn prevention eradication narcotic abuse and illicit narcotic p4gn) before discussing the synergy the lampung provincial government and the national narcotic agency the prevention the eradication narcotic abuse and illicit narcotic p4gn), the researcher will first discuss the urgency efforts prevent the eradication narcotic abuse and illicit narcotic p4gn), from the perspective criminal law indonesia. that is, narcotic are actually substances drugs that are very important for medicinal purposes, but they will cause big problems they are used incorrectly. this public disease has become problem for all countries the world, that the majority members agreed the united nation convention against the depict traffic narcotic drugs and psychotropic substances terms national interests, this convention can guarantee legal certainty and justice efforts enforce it. the law the illicit trafficking narcotic and psychotropic substances involving criminals across indonesian territorial borders. addition, for the national interest, especially domestic interests, certainty and benefits will obtained the pranata hukum volume nomor januari framework regulating the circulation narcotic and psychotropic substances for the benefit medicine and science. article law number stated that narcotic can only used for the benefit health services and the development science and technology. there has been culture modern society that both adults and adolescents try avoid negative feelings and manage pain pain taking drugs using drugs, not looking for solutions solutions problems constructive and positive way. which then law number year basically also has (two) sides, namely humanist side narcotic addicts, and tough and firm side dealers, syndicate, and narcotic dealers.: essence, law number concerning narcotic has regulated the types sanctions given narcotic crimes, including: criminal action for abuses victims narcotic abuse, the abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. criminal actions parents guardians narcotic addicts narcotic not enough age article shall punished with imprisonment maximum (six) months maximum fine rp1, (one million rupiah). criminal acts committed corporations article sentenced imprisonment and fine with weighing (three) times. the corporation can punished the corporation can subject additional penalties the form of: relocation business license and relocation legal entity status. criminal actions for people who not report the existence the crime narcotic article shall punished with imprisonment (one) year maximum fine rp. (fifty million rupiah). criminal actions against attempt and criminal consensus committing the crime narcotic and precursors article paragraph shall punished with the same imprisonment accordance with the provisions referred these articles. paragraph imprisonment and fine. the maximum added (one third). criminal acts for ordering, giving, calling, covering with violence, ticker, reducing children article paragraph shall punished with the death penalty life imprisonment, imprisonment for minimum (five) years and maximum (twenty) years and fine least idr (two billion rupiah) and maximum idr (twenty billion rupiah). paragraph shall punished siswanto sudarso, penegakan hukum dalam kajian sosiologis, raja grafindo persada, jakarta, lydia herlina hartono dan satya joana, op. cit, rio variety. penyalahgunaan narkoba di indonesia . pranata hukum volume nomor januari with imprisonment for minimum (five) years and maximum (fifteen) years and fine least rp1, (one billion rupiah) and maximum rp. (ten billion rupiah). criminal action for narcotic addicts who not self report article paragraph shall punished with maximum imprisonment (six) months maximum fine rp. (two million rupiah). paragraph shall punished with maximum imprisonment (three) months maximum fine rp1, (one million rupiah). criminal actions for pharmaceutical industry managers not carrying out their obligations article shall punished with imprisonment for minimum (one) year and maximum (seven) years and fine least rp. (forty million rupiah) and maximum rp. (four hundred million rupiah). criminal action against the proceeds the crime narcotic and narcotic precursor article letter (a), shall punished with imprisonment for minimum (five) years and maximum (fifteen) years and fine least rp1. (one billion rupiah) and maximum rp. (ten billion rupiah). letter (b), shall punished with imprisonment for minimum (three) years and maximum (ten) years and fine least idr (five hundred million rupiah) and maximum idr (five billion rupiah). criminal actions against persons obstructive complications investigation, prosecution and case examination articlepilot pilot captain who does not comply with the provisions article and articlone hundred million rupiah) and maximum rp1, (one billion rupiah). criminal actions for ppn, police investigators, bnn investigators who not implement provisions evidenc(one hundred million rupiah) and maximum rp1, (one billion rupiah). criminal action for the head the public prosecutor's office for not implementing the provisions article paragraphone pranata hukum volume nomor januari hundred million rupiah) and maximum rp1, (one billion rupiah). criminal action for laboratory officers who falsely the results testing article shallwitnesses who provide incorrect informationrp. (sixty million rupiah) and maximum rp. (six hundred million rupiah). criminal actions for anyone who commits repetition criminal offense article shall punished with the maximum sentence plus (one third). criminal acts committed the head the hospital, the head the institute science, the head the pharmaceutical industry, and the head the pharmaceutical trader article are punished with imprisonment for minimum (one) year and maximum (ten) years and fine least rp. (one hundred million rupiah) and maximum rp1, (one billion rupiah). prevention drug abuse should done immediately with participatory measures, including primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention, such the following: primary prevention: prevention aimed individuals, groups the wider community who have not been exposed drug abuse cases. prevention provided providing information and education including alternative activities that they avoid drug abuse and strengthen their ability resist. secondary prevention: prevention aimed individuals, groups the wider community who are vulnerable more indicate drug abuse cases. this prevention carried out through education, counseling, and training that they stop, then carry out positive activities and keep them prioritizing health. tertiary prevention: prevention aimed those who are already users who have suffered from addiction. prevention can done through medical services, rehabilitation, and keeping them from releases and withdrawals. the lampung provincial government together with the bnn then synergized the implementation p4gn preventive step, namely efforts prevent narcotic abuse monitoring channels that can used prisoners detainees, such monitoring posters and visiting places. then depressive step, namely efforts improve and enforce the law against factual threats with firm sanctions. the forms include, among others, reporting the authorities, silent confinement, not being granted rights remission, not being allowed visited within certain time, and others. the regulation regarding the prevention abuse and illicit narcotic abuse p4gn) especially lampung province based the existence narcotic cases that are life the community. revealed the head the lampung provincial national narcotic agency bnn), police brigadier general wayan sukawinaya the number cases illicit trafficking and narcotic abuse lampung province during has increased. the best selling narcotic for circulation and smuggling lampung province type crystal methamphetamine then the second marijuana. then more than that the head the provincial national narcotic eradication agency bnn) lampung, kombes pol henry budiman, revealed that lampung province itself currently the top narcotic abuse indonesia, the prevalence level abuse, lampung now nationally ranked levels out provinces. the main objective the prevention the eradication abuse and illicit narcotic p4gn) program empower all the potential that exists all levels society that conscious carry out movements oppose reject drug abuse and trafficking. the prevention the eradication abuse and illicit narcotic p4gn) revolver around two things, namely demand reduction (suppression reducing demand) and supply control (monitoring supplies suppression reducing supply). the prevention program for the eradication the abuse and illicit narcotic p4gn) implemented nationally and international cooperation. included the demand reduction program are: prevention programs (information counseling, community development) and therapy rehabilitation programs. meanwhile, the supply control program consists the following programs: market supervision and legal channels for narcotic, psychotropic substances and precursor group drugs order ensure availability for medicinal and science and technology purposesprogram harm reduction reduce the negative effects drug abuse. eradication illicit production and cultivation. market supervision and legal way narcotic, psychotropic, dan persecution medication order guarantee availability for medication and technology developmentharm reduction program reduce the negative effects drug abuse. pranata hukum volume nomor januari wiped out illicit production and planting. law enforcement against crimes indonesia which the government the organizer the life the state needs provide protection and welfare for the community through various policies that are agenda the national development program. this government policy incorporated into social policy. one part this social policy the law enforcement policy, including the legislative policy. meanwhile, the criminal policy itself part the law enforcement policy. inhabiting factors preventing the eradication abuse and illicit narcotic p4gn) implemented the lampung provincial government and bnn the inhabiting factors for law enforcement general can seen from several factors, according soerjani soeharto there are factors inhabiting law enforcement including legal factors, regulations and laws. enforcement factors, the parties who form apply the law. infrastructure and facilities factors support law enforcement fasilitator. community factors, the environment where the law applied and enforced. cultural factors, every work, creativity, and feeling created the association life. five factors law enforcement are closely related one another, therefore the essence law enforcement also measure the effectiveness law enforcement. law factor the practice law enforcement the field, there are times when there conflict between legal certainty and justice, this because the conception justice abstract formula, while legal certainty normative procedure. therefore, policy action that not completely based law something that can justified long the policy action not against the law. essence,includes not only law enforcementlaw enforcement, but also peace maintenance, because law enforcement actually process harmonizing the values principles and real patterns behavior aimed achieving peace. law enforcement factor legal function, mentality personality law enforcement officers play important role. the regulations are good, but the quality officers not good, then there problem. therefore, one the keys success law enforcement the mentality personality the law enforce. mahmud mulyadi, criminal law politics, lecture materials the faculty law, university north sumatra, north sumatra: soerjani soeharto, op. cit. bid, hlm pranata hukum volume nomor januari lagi |
sam tespendapatan bagi hasil cukai dan hasil tembakau dan adanya percepatan penanganan covid41r, ld mas lembaran daerah kabupaten indramayu nae nomor tahun seri: lembaran daerah peraturan daerah kabupaten indramayu kabupaten indramayu nomor tahun nomor tahun seri tentang peraturan daerah kabupaten indramayu nomor: tahun penyertaan modal pemerintah kabupaten indramayu pada perusahaan daerah air minum tentang tirta darma ayu kabupaten indramayu penyertaan modal pemerintah kabupaten indramayu dengan rahmat tuhan yang maha esa pada perusahaan daerah air minum tirta darma ayu kabupaten indramayu bupati indramayu, menimbang bahwa perusahaan daerah air minum dam) tirta darma ayu merupakan perusahaan daerah bagian hukum yang modalnya merupakan setda kabupaten indramayu kekayaan daerah yang dipisahkan: bahwa keberadaan dam tirta bahwa berdasarkan darma ayu sebagai perusahaan pertimbangan sebagaimana daerah selain dituntut untuk dimaksud pada huruf huruf memenuhi kebutuhan air minum huruf dan huruf tersebut bagi masyarakat, dam tirta atas, perlu menetapkan darma ayu dituntut pula untuk peraturan daerah kabupaten menghasilkan pendapatan asli indramayu tentang penyertaan daerah, oleh karenanya modal pemerintah daerah dipandang perlu adanya kabupaten indramayu pada penguatan modal bagi dam perusahaan daerah air minum tirta darma ayu untuk tirta darma ayu kabupaten mengembangkan usahanya: indramayu. cc. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengingat undang mengembangkan usaha dam undang dasar negara republik tirta darma ayu, perlu dilakukan indonesia tahun penyertaan modal pemerintah kabupaten indramayu: undang undang nomor tahun tentang bahwa berdasarkan ketentuan pembentukan daerah daerah peraturan pemerintah kabupaten dalam lingkungan nomor tahun tentang propinsi jawa barat berita pengelolaan keuangan daerah, negara tahun penyertaan modal pemerintah sebagaimana telah diubah daerah dapat dilaksanakan dengan undang undang nomor apabila jumlah yang akan tahun tentang disertakan dalam tahun pembentukan kabupaten anggaran yang berkenaan telah purwakarta dan kabupaten ditetapkan dalam peraturan subang dengan mengubah daerah tentang penyertaan undang undang nomor modal daerah berkenaan: tahun tentang maman postman, pembina nip. pembentukan daerah daerah undang undang nomor kabupaten dalam lingkungan tahun tentang propinsi jawa barat lembaran pembentukan peraturan negara republik indonesia perundang undangan lembaran tahun nomor negara republik indonesia tambahan lembaran negarundang undang nomor daerah lembaran negara tahun tentang republik indonesia tahun pemerintahan daerahrepublik indonesia nomor tahun tentang keuangan sebagaimana telah beberapa kali negara lembaran negara diubah terakhir dengan undang republik indonesia tahun undang nomor tahun nomor tambahan lembaran tentang perubahan kedua atasentang perbendaharamajelis tahun tentang pembagian permusyawaratan, akan urusan pemerintahan antara dewan perwakilan daerah dan pemerintah, pemerintahan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan daerah lembaran negara pemerintahan daerah republik indonesia tahun kabupaten kota lembaran nomor tambahan negara republik indonesia lembaran negara republik tahun nomorgelolaan serangan lembaran peraturan menteri dalam negeri tahun nomor nomor tahun tentang tambahan lembaran negara pedoman pengelolaan keuangan republik indonesia nomor daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan peraturan pemerintah nomor menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan tahun naga agar daerah peraturan daerah kabupaten indonesia tahun nomor indramayu nomor tahun tambahan lembaran negara tentang perusak aan nomor sebagaimana telah daerah air minum tirta darma diubah dengan peraturan ayu kabupaten indramayu pemerintah nomor tahun lembaran daerah kabupaten lembaran negara indramayu tahun nomor republik indonesia tahun seri nomor tambahan lembaranlayanan tentang penyertaan modal air minum perusahaan daerah daerah lembaran daerah air minum tirta darma kabupaten indramayu tahun ayu kabupaten indramayu nomor seri lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor seri dengan persetujuan bersama peraturan daerah kabupaten dewan perwakilan rakyat daerah indramayu nomor tahun kabupaten indramayu tentang tata cara pembuatan peraturan daerah kabupaten dan indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu tahun bupati indramayu nomor seri peraturan daerah kabupaten memutuskan indramayu nomor tahun tentang pokok pokok menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah penyertaan modal pemerintah kabupaten indramayu kabupaten indramayu pada lembaran daerah kabupaten perusahaan daerah tirta indramayu tahun nomor darma ayu kabupaten seri: indramayu. peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun bab tentang pengelolaan ketentuan umum barang milik daerah lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor seri dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten indramayu. bab pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten tujuan indramayu yang terdiritujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada dam tirta darma ayu adalah: dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan rakyat meningkatkan permodalan dam tirta darma ayu daerah kabupaten indramayu. sebagai investasi pemerintah daerah: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: perusahaan daerah tirta darma ayu kabupaten pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang indramayu yang selanjutnya disebut dam tirta telah ditetapkan: dan darma ayu adalah badan hukum yang didirikan upaya peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli berdasarkan peraturan daerah kabupaten daerah. indramayu nomor tahun tentang perusahaan daerah tirta darma ayu kabupaten bab iii indramayu.enyertaan modal pemerintah daerah pada dam modal dasar adalah modal yang jumlahnya darma ayu maan rp. ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan !ga ratus milyar rupiah). ketentuan yang berlaku. penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana penyertaan modal daerah kepada bumi adalah dimaksud pada sampai dengan tanggal kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana juni tahun telah disetor sebesar yang telah ditentukan dalam modal dasar. rp. (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh limarupiah), terdiri dari modal dalam bentuk uang sebesar modal dam tirta darma ayu tidak terbagi atas rp. (tiga belas juta rupiah): dan saham saham. modal dalam bentuk aset senilai rp. (tiga puluh enam milyar bab sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam pengendalian belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). sisa penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada akan dam tirta darma ayu wajib menyampaikan laporan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan tahunan kepada bupati setelah diaudit oleh keuangan daerah dan kemajuan perusahaan akuntan publik atau akuntan negara. daerahalam paya mendorong laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam apbd tahun berkenaan. daerah, maka dam tirta darma ayu wajib: pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud menerapkan prinsip tata kelola perusahaan land pada dilaksanakan dengan keputusan goo corporate governance) yang meliputi bupati, setelah mendapat persetujuan dprd. prinsip: transparansi: penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah keadilan: sebagaimana dimaksud pada keadilan, diperuntukkan bagi pelaksanaan program akuntabilitas: dan pengembangan perusahaan dalam bidang responsibility penyediaan air minum bagi masyarakat. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk komitmen sumber daya manusia: asset daerah mengacu kepada peraturan daerah cc. meningkatkan kemampuan untuk melakukan kabupaten indramayu, nomor. tahun strategi bisnis dalam rangka melakukan tentang penyertaan modal peran. pengembangan usaha yang sehat: melakukan langkah strategis untuk meningkatkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kinerja dan produktivitas usaha. pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten indramayu. bab ketentuan penutup ditetapkan indramayu pada tanggal juni bupati indramayu, dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah cap ttd kabupaten indramayu nomor tahun tentang perusahaan daerah tirta darma ayu kabupaten anna sophanah indramayu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan diundangkan indramayu dengan peraturan daerah ini. pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten indramayu, cap ttd hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan cecep nana suryani topik pena pekan lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri peraturan perundang undangan. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal kabupaten indramayu diundangkan. maman postman, pembin. salinan sesuai dengan aslinya ld kepala bagian hukum setda kabupaten indramayu |
belanjpenyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara lembaga yang lebihmbali ketentuan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara lembagnan kem melemah pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada dikerjakan oleh kelompok masyarakatkerjaan secara swakelola merupakan kegiatan yang direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri untuk menghasilkan barang dan atau jasa oleh kelompok masyarakatteknis melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan atau penyuluhan untuk penerima bantuan sosial serta sesuai dengan tugas pokok pemberi bantuan sosial, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat penerima bantuan sosial dan tidak dapat dihitung ditentukan terlebih dahulu, atau pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. pekerjaan swakelola yang membutuhkan keahlian tertentu dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang. arab pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui pembayaran langsung ls): dari kas negara rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dari kas negara rekening lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam atau dari kas negara rekening bank pos penyalur. (l),dana belanja bantuan sosial yang disalurkan merupakan program nasional atau program kementerian negara lembaga yang pengaturannya ditentukan harus dilakukan melalui uang elektronik yang ter registrasipa membuka rekening pada bank pos penyalur. pembukaan rekening pada bank pos penyalur oleh kpsatuan kerja. www jdih.kemenkeu.go,, atau pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank pos penyalur dalam hal dana bantuan sosial merupakan program nasional atau program kementerian negara lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat berbentuk rekening tabungan yang berkarakteristik basic saving account bsa). penggunaan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tabungan berkarakteristik bsa sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan sesuai dengan peraturan bank indonesia dan atau otoritas jasa keuanganlima belasaww jdih.kemenkeu.go.idatau (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf (l) saldo pada rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan. dalam hal terdapat saldo simpanan pada rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada saldo tersebut tidak perlu disetor kas negara. dalam hal bank pos penyalur memperkirakan tidak dapat menyalurkan dana bantuan sosialsosialwww .jdih.kemenkeu.go.id, ppk mengajukan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana bantuan sosialsosialbelanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam. www .jdih.kemenkeu.go.id (l) ppk menandatangani kontrak pengadaan barang dan atau jasa dengan penyedia barang dan atau jasa untuk bantuan sosial yang akan disalurkan dalam bentukkas: atau penyedia barang dan atau jasa sesuai kontrak sebagaimana dimaksud pada (l) bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang nilai per jenis barang bantuannya sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah), bantuan sosial dimaksud dapat diberikan dalam bentuk uang. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam s5) atau langsung kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam (l)s5)perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnycc. jenis dan spesifikasi barang dan atau jasa yang akan dibeli:: persyaratan kesanggupan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk kan ana menyetorkan sisa dana bantuan sosial yang tidak dipergunakan kas negara, sanksi, menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial secara berkala kepada ppk, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan. kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada ppk. ppk melakukan pengujian permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosialgelolaan belanja bantuan sosial. dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial, ppk menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan pencairan dana bantuan sosial. (l) kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah melaksanakan pengadaan bantuan sosial dalam bentuk aww jdih.kemenkeu.gb.idmiskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan olehana aki barang dan atau jasa setelah menerima pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memperhatikan efisiensi penggunaan dana bantuan sosial. bab tata cara pengajuan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana dalam rangka pencairan dana belanja bantuan sosial (l)paling sedikit ramendalam rangka pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau jasa yang diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ppk menyampaikan spp kepada ppm dan ppk dan disahkan oleh ppk. (l) pwww .jdih.kemenkeu.go.id baberdasarkan laporan bank pos penyalur sebagaimana dimaksud pada terdapat rekening atau uang elektronik penerima dana belanja bantuan sosialatau uang elektronik penerima dana belanja bantuan sosialdan huruf www .jdih.kemenkeu.go.idppk menyampaikan surat perintah pembukaan rekening atau uang elektronik penerima bantuan sosial dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada penerima bantuan sosial masih berhak menerima dana bantuan sosial. (l) bank pos penyalur melakukan penyetoran dana belanja bantuan sosialelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada tahun anggaran berjal. penyetoran dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada menambah sisa alokasi pagu belanja bantuan sosial. www .jdih.kemenkeu.go.idtata cara penyetoran dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur sistem penerimaan negara. untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyetoran sisa dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dan s5), dihampiri dengan daftar penerima belanja bantuan sosial. bank pos penyalur menyampaikan laporan kepada ppk dana belanja bantuan sosial yang telah disetor kas negarasosial sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada penerima bantuan sosial yang baru. penerima bantuan sosial yang baru sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui surat keputusan oleh ppk dan disahkan oleh kpa. mekanisme pembayaran kembali belanja bantuan sosial yang telah disetor kas negara sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal perbendaharaan. aan bab vii pengawasan dan pertanggungjawaban bagian pertama kuasa pengguna anggaran dalam rangka penyaluran dana belanja bantuan sosial, kpa bertanggung jawab atas: pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan sosial: transparansi penyaluran dana belanja bantuan sosial, dan cc. akuntabilitas penyaluran dana belanja bantuan sosial. dalam rangka pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam hurufsosial dengan pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosialsanakan paling kurang setiap triwulandana belanja bantuan sosial. dalam rangka transparansi penyaluran dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam aww jdih kemenkeu.grid huruf kpa melakukan publikasi dana belanja bantuan sosial yang dikelolanya kepada masyarakat. publikasi sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan melalui media massa papan pengumuman sarana publikasi lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. publikasi terhadap belanja bantuan sosial sebelum disalurkan paling kurang memuat: program kegiatan bantuan sosial yang dikelola oleh kpa, alokasi dana bantuan sosial: cc. kriteria penerima bantuan sosial, persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial, daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang telah ditetapkan, jadwal dan tempat penyaluran belanja bantuan sosial: dan bentuk bantuan dan tata cara penyaluran belanja bantuan sosial. publikasi terhadap belanja bantuan sosial setelah dilakukan penyaluran paling kurang memuat: jumlah belanja bantuan sosial yang telah disalurkan: jumlah belanja bantuan sosial yang telah diterima oleh penerima bantuan sosial, jumlah belanja bantuan sosial yang belum diterima oleh penerima bantuan sosial, dan daftar penerima dana bantuan sosial.cc, kpa wajibwww jdih.kemenkeu.gb.idhampiri dengan: bukti transfer dari bank pos penyalur rekening penerima bantuan sosial, untuk penyaluran dana belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, bukti tanda terima dari penerima bantuan sosial, untuk penyaluran dana belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang disalurkan secara tunai oleh bank pos penyalur, laporan penarikan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan melalui uang elektronik berdasarkan sistem informasi penyaluran dana bantuan sosial yang dibuat oleh bank pos penyalur, dan berita acara serah terima dan tanda terima barang dan atau jasa dari penerima bantuan sosialkkl. bagian kedua pejabat pembuat komitmen ppk bertanggung jawab atas pelaksanaan: penyaluranitn kan amar pengelolaan belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh kpa, monitoring terhadap rekening bank pos penyalur dalam pengelolaan belanja bantuan sosial terhadap kepatuhan bank pos penyalur dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama, dan cc. penilaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial dan atau. monitoring atas rekening bank pos penyalur sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan sistem informasi yang disediakan oleh bank pos penyalur. ppk menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, monitoring dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada kepada kpa. bagian ketiga pertanggungjawaban penerima bantuan sosial oleh kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalamkurang memuat: jumlah uang, barang dan atau jasa yang diterima, jumlah uang, barang dan atau jasa yang digunakan, cc. penjelasan penggunaan uang, barang dan atau jasa, dan jumlah sisa uang, barang dan atau jasa yang belum dimanfaatkan. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada paling kurang dihampiri dengan: surat keputusan penerima bantuan sosialpenyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah serta (dua) orang saksi, dokumentasi foto film atas barang dan atau jasa yang telah dihasilkan, daftar perhitungan atas jumlah dana yang diterima, dibelanjakan dan sisa dana, dan bukti setoran kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial. nuang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit mana nilai uang disimpan dalam suatu media server atau chip yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran bantuan sosial dan bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudserah terima barang pekerjaan yang ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah dengan penyedia barang dan atau jasa, dokumentasi foto film atas barang dan atau jasa yang telah dibeli sesuai dengan perjanjian kerja sama, daftar perhitungan atas jumlah dana yang diterima, dibelanjakan dan sisa dana, surat pernyataan dari pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah bahwa bukti bukti pengeluaran belanja telah disimpan, dan bukti setoran kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial.www .jdih.kemenkeu.go.id laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada ppk paling lambat hari kalender sejak pelaksanaan pekerjaan kegiatan telah selesai dilaksanakan atau pada akhir tahun anggaran. ppk menyampaikan laporan kepada kpa terhadap: laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah, hasil penilaian kesesuaian laporan pertanggungjawaban, dan laporan terhadap kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. kpa menyampaikan surat peringatan kepada kelompok masyarakat yang ms5) yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau penyampaian laporan pertanggungjawabannya melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada kpa dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian penyaluran dana belanja bantuan sosial untuk tahap atau periode berikutnya kepada kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah diberikan surat peringatan. mekanisme pemberian surat peringatan dan atau sanksi diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial. kpa dapat berkoordinasi dengan api k l untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial yang diterima oleh kelompok masyarakat atau melalui lembaga nonpemerintah. www .jdih.kemenkeu.go.id bagian keempat aparat pengawas internal pemerintah kementerian negara lembaga api k l melaksanakan pengawasan penyaluran belanja bantuan sosial sesuai ketentuan perundang undangan. pengawasan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada antara lain: pencapaian target kinerja penyaluran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, kesesuaian belanja bantuan sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial: cc. akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf transparansi penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial oleh kpa sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanaan tanggung jawab ppk dalam penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam api k l melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. dalam rangka pengawasan penyaluran belanja bantuan sosial, api k l dapat melakukan koordinasi dengan kpa. www .jdih.kemenkeu.go.id bab viii pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial dalam rangka pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial,sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara lembaga berkenaan. berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh sebagaimana dimaksud dalam kpa memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial. petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh kpa sebagaimana dimaksud dalam paling kurang memuat: dasar hukum pemberian bantuan sosial, tujuan penggunaan belanja bantuan sosial,alokasi anggaran danwww .jdih.kemenkeu.go.id dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai ketentuan dalam undang undang atau peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan belanja bantuan sosial. tujuan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kementerian negara lembaga yang berdasarkan ketentursyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat persyaratan bagi yang berhak menerima bantuan sosial berdasarkan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian negara lembaga. penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat ketentuan mengenai mekanisme pembuatan dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial yang sekurang kurangnya berisi informasi mengenai nama penerima, alamat lokasi penerima, bentuk bantuan sosial, besaran bantuan sosial, dan nomor rekening apabila bantuan sosial berupa transfer uang. bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai bentuk bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasa serta mekanisme pengadaan barang jasa. sebagaimana dimaksud dalam pan kama huruf antara lain memuat informasi mengenai proses pengadaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memperhatikan efisiensi penggunaan dana, persyaratan administrasi pencairan dana serta pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial. alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam dipa yang diuraikan menurut program, kegiatan, output, jenis belanja, volume dan jumlah pagu belanja. tata kelola pencairan dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai mekanisme pengajuan pencairan belanja bantuan sosial, persyaratan dokumen pencairan, dan pengujian dokumen pencairan oleh ppk dan ppm. penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial, alur penyaluran bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial secara langsung atau bertahap, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyaluran bantuan sosial. pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial, jumlah uang barang yang disalurkan, sisa dana dan penyetoran sisa dana bantuan sosial, pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial, mekanisme pemberian surat peringatan dan sanksi dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dilampirkan dalam want.jdih.kemenkeu.did rka k l yang disampaikan kepada kementerian keuangan pada saat penelaahan dipa. bab ketentuan peralihan kementerian negara lembaga yang telah melaksanakan penyaluran belanja bantuan sosial sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, dapat tetap melaksanakan penyaluran belanja bantuan sosialdalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial pada kementerian negara lembaga yang bersumber dari apbnann ana anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalamdalam rangka pengalokasian belanja bantuan sosial, aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara lembaga api k l) melakukan revi terhadap rka k l dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa rka k l telah disusun antara lain memenuhi kaidah perencanaan. revi terhadap rka k l sebagaimana dimaksud pada antara lain kesesuaian penyusunan alokasi belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dengan klasifikasi anggaran. api k l melakukan revi dengan mempedomani peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rka k l dan pengesahan dipa. tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:mberdayaan sosial, yang merupakujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari target kinerja kementerian negara lembaga. pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahs5) pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungibelanjaantuan sosial yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: uang, barang, dan atau jasa. bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan keluaran yang tercantum dalam rka k l atau dipa. bab penetapan penerima, pencairan dan penyaluran bantuan sosial bagian kesatu penetapan penerima bantuan sosial ppk melakukan seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam awwidih.kemenkeu.doiddoman umum dan www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal pemberian bantuan sosial dilakukan melalui lembaga nonpemerintah, identitas penerimadan pengesahannya oleh kpa dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial. bagian kedua pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf disalurkan langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk transfer uang. dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang dikerjakan secara swakelola. #width.kemenkeurosiao, what distinguishes 'siri marriages from other general marriages, islam lies two things, first not officially recorded government officials, and second the absence publication. the concept siri marriage like this generally considered valid. this can understood because high all the pillars marriage which are necessity the time the contract siri marriage transaction have been fulfilled. the five pillars marriage usual have been fulfilled. thus, the absence official registration and publication, according high, cannot result the void validity marriage. likewise, publication the public very useful avoid lander. siri marriage the sense marriage that follows the provisions the islamic religion and registered the marriage registrar ppn) the office religious affairs kua) but has not held open and wide reception, this kind marriage usually only informs invites only close family part the family. neighbor. even there food, the cost less. the mention siri marriage here clear because there has been publication the form open halimah event reception. this kind marriage, there usually intentional effort not publish, let alone hide keep secret. marriage contract that not accompanied halimah reception more due circumstances and conditions that are not yet possible because there are other considerations. based the description above, siri marriage then definedmarriage registrar's office. another understanding states that siri marriage marriage that fulfill the provisions islamic law material referred article paragraph law but does not meet the requirements for recording formal requirement regulated article paragraph law year happy susanto, nikah siri apa untungnya, visi media jakarta, dadi nurhaedi, op. cit, happy susanto, nikah siri apa untungnya, jakarta: visi media, idris samulo, hukum pernikahan islam, suatu analisis dari yang dan kompilasi hukum islam jakarta: bumi aksara, pranata hukum volume nomor januari iii. conclusion the law siri marriage according islam divided into two groups ulama, namely classical and contemporary. according classical ulama, namely: the maliki madzhab does not allow siri marriag and witnesses. it's just that the law makruh. meanwhile,, and keeps his marriage secret, can concluded that his marriage false. siri marriage according contemporary ulama, namely: mahmud syalthut, argues that siri marriage invalid voidthe witnesses promised keep secret and not publish it, the fuqaha agreed the makruh.iri marriages like this according the intima' ulama decree, the fatwa commission the indonesian ulama council, are considered valid. references ahmad, baharuddin. hukum perkawinan indonesia studi historis metodologis. jambi syari'ah press iain sts, ahmad, imam.l syatibiy, imam abu ishak ibrahim bin musa. al muwafagat ushul al syari'at. beirut: dar al ilm al malaysia. al amid, ali ibn muhammad al ihram fiy ushul al akam. beirut: dar al fik. pranata hukum volume nomor januari al mancur abuan fadel ramalan din ibn muharram ibnu. lisan al arab. beirut dar al fik. al ourtuby, abu abdillah. op. cit., juz iii. al maliki, imam abu al mandi bin durasi al dasi. aisyiyah al dasi ala al syari al kabir. beirut dar al fik. al maliki, imam baharuddin al oarrafi. al dzakhirah, tagging muhammad al haji. beirut dar al ghaib al islami, al nasa'iy, imam. sunan al nasa'i. beirut dar al fik, tt, juz ii, imam ahmad, musnah imam ahmad, dar al fik, beirut, tt, juz iii. al syafi'iy, imam. al umm, op. cit., juz arifin, nurul. kriminalisasi poligami dan nikah siri. jurnal al adalah ashubli, muhammad. sanksi pidana bagi pelaku nikah siri negara muslim: studi komparatif indonesia dan malaysia . jakarta: skripsi fakultas syariah'ah dan hukum uin jakarta, alawi, wasit. nikah harus melibatkan masyarakat, jurnal dua bulanan mimbar hukum fatah, amr abdul, as siasat asy syar'iyyah fil awan syakhsyiyyah. hasan, iqbal. pokok pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. jakarta: thalia indonesia, hitam, ibnu. mama' al award al mandau award. kairo: maktaba dar al salam,tt.@anuniyyah. jakarta: majelis ulama indonesia, kompilasi hukum islam, buku hukum perkawinan. mardaani. hukum perkawinan islam dunia islam modern. yogyakarta: graha ilmu, majalah al bulus al fighiyyah, edisi th. raja sya ban ramadan pranata hukum volume nomor januari mampu, azmi. al ' adu al urf, dan salah al asyir, mustajaddat fighiyyah dodhoya bawah thomas. nurhaedi, dadi. nikah bawah tangan: praktik nikah siri mahasiswa jogja, jogjakarta: sarjana, kompilasi hukum islam khi) oudamah, muhammad bin gudamah ibnu. al murni. beirut: dar al kitab al arabi. al bahagia, imam. sunan al bahagia. beirut dar al fik. oudamah, ibnu, op. cit., juz vii, syekh al utsaimin, al syari al multi' 'ala aad bustami', riyadh dar ibnu hasyim al fauzi, h), juz xii. used, abu al walid muhammad ibn ahmad ibn. hidayah al mujtahid, juz kairo: mustafa al bab al halal auladuh, susanto, happy. nikah siri apa untungnya. jakarta: visi media, susanto, happy. nikah yang tidak dicatatkan apa untungnya. jakarta: visi media, syarifuddin, amir. hukum perkawinan islam indonesia. jakarta: grenada media, salut, mahmud. al fatwa: dirawat musykilat al muslim al mu'akhir ihi al yaumiyah wajib al ammad. beirut dar al dalam, tt. samulo, idris. hukum pernikahan islam, suatu analisis dari yang dan kompilasi hukum islam. jakarta: bumi aksara, profil, ahmad. hukum perdata islam indonesia. jakarta: pt. raja grafindo persada, yunus, mahmud. hukum perkawinan dalam islam menurut mazhab syafi'l, hanafi, maliki dan handal. jakarta: hidakarya agung, pranata hukum volume nomor januari islamic law views siri marriage benyamin,! khairul arbor, bencana sholihin? abstract the right every citizen form family and continue offspring constitutional right regulated the constitution. this study aims find out how the views islamic law are. the views are taken from the opinions classical and contemporary ulama. this study using the library research method, which research based literature. data collection techniques were carried out searching through various sources such books, journalsthe results the study show that based islamic law presentedthat occurred. some classical ulama such maliki, shaft'i and hanafi not allow siri marriages, while kembali argues that such marriages are makruh. ibn tarbiyah argues that siri marriage false marriage. meanwhile, contemporary ulama such mahmud syalthut argue that siri marriage illegitimate pulled marriage. meanwhile, according intima ulama, the fatwa commission the indonesian ulama council, siri marriage that complies with the terms and conditions marriage but not registered the marriage registrar religiously valid marriage. keywords: siri mariage, siri mariage legitimate, islamic law introduction the right every citizen form family and continue offspring constitutional right regulated article paragraph the constitution everyone has the right form family and continue offspring through legal marriage". law number concerning marriage also stimulates that marriage inner and outer bond between man and woman wife with the aim forming happy and eternal family, household based the one godhead". the our'an and his signs that created for you from yourselves mates that you may find tranguility them: and placed between you affection and mercy. indeed that are signs for people who give thought. ar rum pranata hukum volume nomor januari by law concerning marriage article stated that every marriage recorded according the applicable laws and regulations". for people who are muslim, marriages are registered the kua which located the sub district the interested party, while for non muslims, marriage registration done the civil registry office. marriages that are not recorded called siri marriages have legal force even though they are legal islamic law that there are problems after the marriage, then the case cannot resolved the religious courts.! the view islamic law, marriage act worship and sunnah allah and the sunnah the prophet muhammad. the sunnah allah means according the nature and direction allah the creation this universe while the sunnah the apostle means following the traditions carried out the prophet muhammad saw which have been carried out himself and for his people. marriage also masakan galian strong bond, which considered valid meets the requirements and pillars marriage. based the al gurun and al hadith, the ulama concluded that the things that are included the pillars marriage include prospective husband, prospective wife, marriage guardian, two witnesses, consent, and gaul. the obligation have witnessed according the opinion imam shaft'i, imam hanafi, and imam handal. islamic law prescribed allah swt essentially projected with the intent and purpose (magishid al syari'ah) for the benefit mankind, protecting and protecting humanity. this protection islamic law experts formulated five objectives (al magishid al hamzah), namely the protection religion hijau al din), protection the soul hijau al nafs), protection the mind hijau al 'agl), protection offspring hijau al nasi), and protection property hijau al mal). protection offspring hijau al nasi) one the benefits realized from this purpose through the door marriage. first, islamic law either the our'an al sunnah did not clearly regulate the existence marriage registration. contrast muamalah (udayana) which not done cash for certain time, ordered record it. kompilasi hukum islam khi) amir syarifuddin, hukum perkawinan islam indonesia, jakarta: grenada media, mahmud yunus, hukum perkawinan dalam islam menurut mazhab syafi'l, hanafi, maliki dan handal jakarta hidakarya agung, pranata hukum volume nomor januari aan the demands development, with various considerations benefit, islamic civil law indonesia needs regulate the interest legal certainty society. the our'an, surah al bayaran verse states that the existence authentic evidence through the recording agreement highly recommended. this intended precautions against possible disputes and for the sake legal certainty. even the editor the verse clearly priorities the mention the recorded agreement over the testimony the witnesses. the verse is: you who have believed, when you contract (i.e. when you have contract debt) debt one upon another for stated term, then write down. (o. al bayaran from the verse, analogy (gigas) can made, because there are similarities 'illa (reasons), namely the negative impact caused agreement not recorded. government regulation through the requirement register marriages and prove through marriage certificate part the istilah masalah masalah efforts. the existence witness considered have strengthened the validity marriage and not registration. classical high books, the imams mahal not also discuss the issue marriage registration, apart from arguments that suggest, also that marriage registration has not been seen something very important and has not been used authentic evidence marriage. even though there discussion about marriage registration, siri marriages are still alive some traditions society indonesia. for this reason, the practice unregistered marriage which has the potential create negative implications needs stopped. this termination sole stated article the compilation islamic law khi) that the existence marriage very strong contract militan galian obey allah's commands and carry out him worship." addition, article khi, marriage aimed realizing sarinah, mawaddah, and rahmah household life." indonesia, marriage has several sub terms including, monogamous marriages, polygamous marriages, mut'ah marriages, 'uri (customary) marriages, muhallil marriages, interfaith marriages, siri marriages, underhanded marriages, and other marriages that are colored indonesia. however, the focus this research siri marriage. ahmad profil, hukum perdata islam indonesia, jakarta: pt. raja grafindo persada, baharuddin ahmad, hukum perkawinan indonesia studi historis metodologis, cet ke jambi syari'ah press iain sts jambi, kompilasi hukum islam, buku hukum perkawinan. pranata hukum volume nomor januari the phenomenon siri marriage not new, because this kind marriage phenomenon has been carried out many people from time time. perpetrators unregistered marriages consist various layers society from age, education, and economic levels. siri marriage also caused controversy from various parties the grounds farming the women. siri marriage act thats carried out secret, some are recorded but hidden from the public and some are not registered with the marriage registrar ppn) and are not registered with the office religious affairs kua). siri marriage also known understand marriage. this study aims find out how the views islamic law through the opinions classic and contemporary ulama siri marriages. this study using the library research method, which research based literature literature? data collection techniques were carried out searching through various sources such books, journals,ii. discussion siri marriage the view islamic law according classical ulama the word siri terms language comes from arabic, which means literally, secret" siri marriageoffice. marriage registrar.? also something hidden, and means something hidden, secret, slowly. through the root word siri, siri marriage defined secret marriage, contrast marriages general which are carried out openly. therefore, siri marriage also identified with adultery sexual intercourse, the our'an: and there fault you concerning whatever offer betrothal you intimate women, nestle yourselves. allah knows that you will remember them. but not make any promise with them secretly, exception that you say some beneficent saying al bayaran mardaani, hukum perkawinan islam dunia islam modern, yogyakarta: graha ilmu, iqbal hasan, pokok pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, jakarta: thalia indonesia, happy susanto, nikah yang tidak dicatatkan apa untungnya, jakarta: visi media, abuan fadel ramalan dingin mukarramlbnu al mancur, lisan al arab, beirut dar al fik, tt), juz iv, pranata hukum volume nomor januari the word siaran the verse above the opinion some ulama means: adultery having sexual relations. this opinion was chosen jabar bin zaid, hasan bashi, tadah, al nach'i, al dahak, imam al shaft'l, and imam al kabar.!!secret. according the terminology maliki high, unregistered marriage siri marriage that based will message from the husband, the witnesses keep ita secret for his wife congregation, even local family . the maliki madzhab does not allow siri marriages. the marriage can annulled, and the two perpetrators can punished with hadid (floating stoning), there has been sexual relationship between the two and admits with the testimony four witness, and witnesses. it's just that the law makruh. according history, caliph umar bin al hatta once threatened the perpetrators siri marriages with had punishment. while the hanabilah ulama say that the marriage contract not canceled with request keep the marriage secret, the guardian, witnesses and husband, and wife keep secret, the marriage contract still valid but makruh.! and keeps his marriage secret, can concluded that the marriage false, the same thing was expressed wahbahaz zuhaili who mentions marriage secret unveiled marriage. abu abdillah al gurtuby,op. cit. juz iii, nurul arifin, kriminalisasi poligami dan nikah siri , jurnal al adalah, vol. juli tahun imam abu al mandi bin durasi al dasi al maliki, aisyiyah al dasi ala al syari al kabir, beirut dar al fik, tt), juz vii, nurul arifin, kriminalisasi poligami dan nikah siri . abu al walid muhammad ibn ahmad ibn used, hidayah al mujtahid, juz cairo: mustafa al bab al halal auladuh, nurul arifin, kriminalisasi poligami dan nikah siri . muhammad ashubli, sanksi pidana bagi pelaku nikah siri negara muslim: studi komparatif indonesia dan malaysia ,( skripsi fakultas syariah'ah dan hukum uin jakarta, pranata hukum volume nomor januari siri marriages unregistered marriages have three meanings: the first marriage that carried out secretly without guardian and witness. this the understanding that has been expressed imam al shaft'i: from malik from abi zubair said: that one day umar received report about marriage that was not witnessed except for man and woman, said: this unregistered marriage, and not allow it, knew about it, would have stoned (the culprit). aar above corroborated the hadith abu hurairah ra: from abu hurairah, that the prophet muhammad forbade unregistered marriage al thabrani al pusat from muhammad bin abdul somad bin abu al zirah which has never been mentioned the ulama, for the other narrators, all them are tiga (trusted). marriage this first form not legal. the second wedding which attended guardian and two witnesses, but these witnesses are not allowed announce the general public. ulama have different opinions about the law marriage like this: first opinion: stating that this kind marriage legal but makruh. this the opinion the majority ulama, including umar bin hatta, arwah, sya'bi, nafi', imam abu hadiah, imam al shaft'iy, imam ahmad. the proof the hadith narrated al daruguthni and al bahagia: sourced from abu musa al ash'ari ra, said the messenger allah, said, marriage not valid except with guardian and two just witnesses. (hr. al darugutni dan al bahagia). the above hadith shows that the marriage has been attended guardian and two witnesses considered valid without the need announce the general public. addition, they also say that marriage mu'wadah contract mutually beneficial contract), there requirement announce it, sale and purchase contract. likewise, marriage announcements accompanied tambourine wasps are usually made after the contract completed, impossible include them the terms marriage. for the order announce which contained several hadits, shows recommendation and not obligation. second opinion: states that this kind marriage not valid. this opinion held malikiyah and some the hanabilah ulama. even the maliki ulama imam al staff'iy, al umm, op. cit, juz ibnu hitam, mama' al award al mandau award, cairo: maktaba dar al salam,tt), juz iv, imam al bahagia, sunan al bahagia, beirut dar al fik, tt), juz ii, hadis inidishahihkan oleh ibnu ham, ibnu ham, al mushalla, beirut dar al fik, tt), juz ix, pranata hukum volume nomor januari require the husband immediately divorce his wife cancel the marriage, even they state that obligatory enforce hadid the bride and groom they are proven have had sexual intercourse. likewise, the two witnesses must given sanctions they are deliberately trying keep the marriage the bride and groom secret. they postulate with what was narrated muhammad bin hati al jumah, that the messenger allah said: sourced from muhammad bin al jumah ra. said, rasulullah saw. said, the difference between the lawful (marriage) and the unlawful (adultery) the tambourine drum and the sound the tambourine. hr. al nasa'iy). was narrated from amir bin abdullah bin zubair from his father that the prophet saw said: sourced from amir bin abdullah bin zubair from his father that the prophet saw said, announce marriage, hold the mosque, and beat the tambourine announce it. hr. ahmad, al kirmizi, ibnu wajah). third understanding: siri marriage marriage carried out the presence guardian and two fair witnesses well the gaul consent, only this marriage not registered the state registration institution, this case, the office religious affairs kua). the law siri marriage this third form according the eyes islamic law shari'a), the law valid and does not conflict with islamic teachings, because the conditions and pillars marriage have been fulfilled. according the opinion contemporary ulama the definition siri marriage contemporary high better known 'uri marriage (bawah 'uri). namely marriage that meets the requirements marriage but not officially recorded government employee who handles the marriage. called 'uri (custom) marriage because this marriage custom and custom that has been running muslim society since the time the prophet muhammad and his noble companions, that time they did not need record their marriage contract. imam baharuddin al oarrafi al maliki, al dzakhirah, tagging muhammad al haji, beirut dar al ghaib al islami, juz iv, imam al nasa'iy, sunan al nasa'iy, beirut dar al fik, tt), juz ii, imam ahmad, musnah imam ahmad, dar al fik, beirut, tt, juz iii, imam ahmad,zmi mampu, al ' adu al urf, dan salah al asyir, mustajaddat fighiyyah @hoya bawah thomas, pranata hukum volume nomor januari this understanding can understood that fact there significant difference between syar'i marriage and 'uri marriage, the difference only between official and unofficial, because 'uri marriage legal syar'i's view due the fulfillment all marriage requirements such guardians and witnesses. it's just that has not been considered official the government because has not been recorded the local office religious affairs kua) that easy sue other words: uri marriages are easy fake and sue, while official marriages are difficult sue, long the marriage certificate still there . the definition siri marriage the opinion contemporary ulama include: according mahmud syalthut, believes that siri marriage type marriage which the contract transaction (between man and woman) not attended witnesses, not published (i'lan), not officially recorded, and the husband and wife live legally. secretly that one other than the two them knew about it. high ulama believe that this kind marriage not valid nullwitnesses promises keep secret and not publish it, the fuqaha agree the makruh. according the intima' ulama decree, the fatwa commission the indonesian ulama council underhanded marriage referred this fatwa marriage that fulfill all the pillars and conditions set out high islamic law) but without official registration the competent authority regulated the legislation. that's the opinion referee alawi,? explain exactly what meant siri marriage, marriage that has not been formalized, has not been publicly announced marriage that has not been registered with registration institution. this can both, has not been announced publicly the public, maybe only one them, which has been recorded but has not held wedding reception walimatul urs. amr abdul fatah, as siasat asy syar'iyyah fil awan syakhsyiyyah mahmud salut, al fatwa: dirawat musykilat al muslim al mu'akhir ihi al yaumiyah wajib al ammad, beirut dar al dalam, tt), dadi nurhaedi, nikah bawah tangan: praktik nikah siri mahasiswa jogja, jogjakarta: sarjana,ganuniyyah, jakarta majelis ulama indonesia, wasit alawi, nikah harus melibatkan masyarakat , jurnal dua bulanan mimbar hukum, nomor thn. vii, september oktober1996), pranata hukum volume nomor januari |
bupati brebes provinsi jawa tengah peraturan bupati brebes nomor o2a: tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten brebes tahun dengan rahmattuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati brebes. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun oo4 tentang sister perencanaan pembantu.nan nasional, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana ke4a pemerintah daerah kabupaten brebet:. undang undang nomor tahun o'l{kembaran neg_lt:. undang unda:rg nomor tahun o74:' +t l4,00 nomor tambahan kembaran neq ,tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pem,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, [veleng,g arahan pemerintahan daerah kepada masyarak,l aj peraturan pemerintah nomor tahun oo8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian. dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (kembaran negara republik indonesia tahun oo8 nomor .l: peraturan presiden nomor tahun o15 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun o15 peraturan menteri dalam neg ,eri nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun oo8 tentang tahu dan.oo6 seri nomor lrpjpdi provinsi jawa tengah tahun oo5 (l*2t. peraturan daerah provinsi jawa ten ah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun oi3 2ol8 (kembaran daerah provinsi jawa tengah tahun nomor peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun oo8 tentang urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten brebes (lembaran daerah kabupaten brebes tahun nomor peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun oo9 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten brebes tahun oo5 2o25 (kembaran daerah kabupaten brebes tahun oo9 nomor a): peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun ol3 tentang rencana pembangunan angka menengah daerah kabupaten brebes talun ol2 o17 (kembaran daerah kabupaten brebes tahun nomor menetapkan memutuskan: per{turun bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten brebes tahun rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten brebes tahun adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan salah satu landasan operasional bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten brebes dalam menyusun rancang n anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten brebes tahun anggaran o16. a#t *,j.'r sistematika rencana kerja pemerintah daerah ri( pd) kabupaten brebes tahun 2ulb sebagaimana <irmaksu<i claim pasai tercantum pada lampiran peraturan bupati ini yang terdiri dari (satu) bukal meliputi babi pendahuluan e'a,e v.t\ lrt5r _ri \sl rr,l11l1.s1\ \ltf\i\ l(nrt afr ar,u arr capaian biner.ia pei{selenggarakan pemerintah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan l\e all{ all u,rl.t|fi bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah iau i\lai\a fl( lru k,full al\ i{i' lrl al\ kl(rl(ll1\ jadi(sebagai dokumen perencanaan tahunan kabupaten brebes tahun o16i"nt.r i:: ,\, tt].:, .' , :, . :,'.' ditetapkan brebes pada tanggal a4 ! 2o bupati es. frac idea riyanto u tt lll babi penutup .c ;,:,i.] iii.ii: lt:,,'l ell '. :' full :'., tgl. .t:,jii( dluncanqkan brebes pada ts.'s3;r 34t14 @ j:i r.1iii5 daerah &\^ ^re otsstandar revi atas laporan keuangan kementerian negara mbtelah ditetapkan peraturan men teri keuangan pmk. tentang standar revi atas laporan keuangan kementerian negara lembaga, dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual; bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian negara lembaga yang class11n dengan menerapknyempurnakan standar revi laporan keuangmengingat menetapkan peraturan menteri keuangan tentang standar revi laporan keuangan kementerian negara lembaga; peraturan pemerintah nomor tahun ten.standar revi laporan negara lembaga. keuangan kementerian; menyediakan kerangka untuk menjalankan clan meningkatkan nilai tambah revi; menetapkan dasar dasar untuk pelaksanaan revi; mengevaluasicenter! keuangan republik indonesia, ttd. bambang p.s. bojonegorostandar revi laporan keuangan kementerian negara lembaga pendahuluan definisi tujuan revi ruang lingkup revi sasaran revi waktu pelaksanaan revi kompetensi perepis . . objektivitas perepis keyakinan terbatas hasil revi tahu pan revi kertas kerja revi pelaporan revi kamus istilah pendahuluan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara mengatur bahwa menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran pengguna barang kementerian negara lembaga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan kementerian negara lembaga k l), yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. sesuai tersebut, diatur bahwa menteri keuangan 'berkewajiban menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah pusat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sap) yang berlaku. sejak8:n dengan itu, pemerintah telah menerbitkan standar akuntansi pemerintah sap) melalui. peraturan pemerintah nomor tahun yang berisi sap dengan basis akuntansi kas menuju akrual sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun yang berisi sap dengan basis akuntansi akrual. undang undang nomor tahun tentang keuangan negara menetapkan bahwa pengakuan dan pengukuran pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan basis akrual. dalam nomor tahun disebutkan bahwa penerapan sap berbasis akrualnerapan sap berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan. sampai dengan tahun anggaran pemerintah pusat menerapkan sap berbasis kas menuju akrual danneraca dan catatan atas laporan keuangan lk). dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah pusat, maka sejak tahun anggaran k l yang semula disusun dengan sap berbasis kas menuju akrual harus disusun dengan sap berbasis akrual. dengan penerapan sap berbasis akrual,untuk rriewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, k l harus dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi ai), disampaikan secara tepat waktu, disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sap), dan direvisi. oleh aparat pengawasan intern pemerintah. sesuai dengan undang undang nomor tahun k l semester dan tahunan harus disertai dengpernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan clan belanja negara apbn) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern spi) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan sap. sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab tersebut,harus melakukan revi atas k l semester clan tahunan, yang hasilnya dituangkan dalam pernyataan telah direvisi. hal tersebut diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah. revi atas k l pala hakikatnya bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam k l semester dan tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan k l dan penyampaiannya kepala menteri keuangan, maka revi dimaksud perlu dilaksanakan bersamaan lengan pelaksanaan anggaran dan tidak menunggu setelah k l selesai disusun. selain itu, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah dalam rangka membantu dan mendorong penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, maka rev1u atas k l uga bertujuan untuk membantu menteri pimpinan lembaga dalam menghasilkan k l yang berkualitas clan dapat dipertanggungjawabkan. dengan mempertimbangkan kewajiban revi clan peran pentingnya dalam membantu peningkatan kualitas k l serta amanat peraturan pemerintah nomor tahun perlu disusun standar revi k l sebagai pedoman dalam pelaksanaan revi. definisidefinisi istilah lainnya dan singkatan yang digunakan dalam standar revi ini diuraikan dalam bagian akhir standar revi pada paragraf kamus istilah. tuju;untuk mencapai tujuan tersebut, apabila perepis menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan tau kesalahan dalam penyajian laporanevi tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam revi tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansirevi dititikberatkan pada unit akuntansi dan atau akun k l yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan atau penyajian k l. revi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit unit akuntansi pada kementerian negara lembaga, yaitu tanpa, kappa w, kappa dan apa, serta uap, apps w, apps dan uap. pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing masing tahapan revi. revi terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas: penelusuran k l catatan akuntansi dan dokumen sumber; permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi k l antara unit akuntansi dengan bendahara umum negara bun) secara berjenjang; dan analisis untuk mengetahui hubungan clan hal hal yang kelihatannya tidak biasa. sasaran reviclan k l disajikan sesuai lengan sap, serta menteri pimpinan lembaga dapat menghasilkan k l yang berkualitak l. yang dimaksudkan dengan paralel adalah rev1u dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran clan penyusunan k l semester clan tahunan, serta tidak menunggu setelah k l tersebut selesai disusun. hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan k l dan penyampaiannya kepada menteri keuangan. dengan waktu pelaksanaan revi sebagaimana tersebut atas, diharapkan aparat pengawasan intern kementerian negara lembaga memiliki cukup waktu untuk dapat membantu menteri pimpinan lembaga menghasilkan k l yang berkualitas. kompetensi perepis untuk mendukung dan men jam efektivitas rev1u1u secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut: menguasai standar akuntansi pemerintahan sap); menguasai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara); memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direvisi; menguasai dasar dasar audit; menguasai teknik komunikasi;.yakinan terbatas bandalan, dan keabsahan informasi dalam k l serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan sap. keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan membandingkan saldo akun k l terhadap buku besar; dan membandingkan saldo akun k l terhadap laporan pendukung (misalnya saldo akun aset tetap terhadap laporan posisi bmn neraca; menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari dengan data dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn); menilai proses rekonsiliasi eksternal antara antara data dari simak bmn dengan data dari kekal; cl; dartdiperoleh dengan menilai punya jian berdasarkan sap. tahapan revi pengukuran, clan akun akun dalam pelaporan k l untuk mendapatkan hasil yang memadai, revi perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, clan pelaporan revi. pada setiap tahapan revi tersebut, aparat pengawasan intern kementerian negara lembaga dapat melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait, baik penyusun laporan keuangan pada tingkat apa clan kappa maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu bpk ri. kertas kerja revi sebagai bagian dari pertanggungjawaban clan dokumentasi pelaksanaan revi atas k l, perepis harus menyusun kertas kerja revi kkr), untuk menjelaskan mengenai pihak yang melakukan revi aparat pengawasan intern atau); tingkatan unit akuntansi yang direvisi tanpa, kappa w, kappa atau apa); aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen k l {lra, lo, lpe, neraca, dan lk) yang direvisi; versi yang dinilai dan langkah langkah revi yang dilaksanakan untuk menilai versi; dan basil pelaksanaan langkah langkah rev1u dan simpulan serta komentar perepis. untuk dapat menjamin pengendalian mutu rev1u atas k lbarus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali basil revi dan pelaksanaan revi atas k l dan ikhtisar hasil revi ihr)dandalan, clan keabsahan informasi k l serta pengakuan, pengukuran, clclan paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi clan tau koreksi penyajian k l yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. kamus istilah dalam standar revi ini yang dimaksud dengan: akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam k l secara benar dan tepat. aparat pengawasan intern kementerian negara lembagarsip data komputer adk) adalah ars1p data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya. yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan tau data lainnya. versi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan dan telah disajikan sesuai dengan sapbmn)dokumen sumber ds) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi kel'.tabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam k l yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang undangan. keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam k l yang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. kementerian negara lembaga k l) adalah kementerian negara lembaga pemerintah non kementerian negara lembaga negara atau bagian anggaran apbn yang wajib membuat laporan keuangan. laporan keuangan lk)lan lk., yang berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan h perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, yang dihasilkan dari proses akuntansi. laporan operasional lo)neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan kementerian negara lembaga, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu transaksi dalam akun laporan keuangan berdasarkan kriteria yang diatur dalam sap. pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun laporan keuangan. kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui adalah: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pelaporan; dan (b) transaksitransaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk dapat diakui dan dimasukkan dalam akun laporan keuangan. pengukuran akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana: (a) aset dicatat sebesar pengeluaran kas setara kas nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan (b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. penyajian laporan keuangan kementerian negara lembaga adalah pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara lembaga. penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data. perepis adalah aparat pengawasan intern kementerian negara lembaga untuk melaksanakan tugas revi k l.akuntansi dan pelaporan keuangan instansi sai)hi. peraturan pemerintah nomor tahun clan buletin teknis bullet) yang diterbitkan oleh komite standar akuntansi pemerintahan. unit akuntansi clan pelaporan keuangan adalah unit orgamsas1 kementerian negara lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi clan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari unit akuntansi keuangan clan unit akuntansi barang. unit akuntansikappa w) adalah unit akuntansi (kappa el)pengguna anggaran apa)yang berada bawahnya. center! keuangan republik indonesia ttd. bambang bojonegoropetunjuk teknis pelaksanaan revi atas laporan keuangan kementerian negara lembaga daftar pendahuluan tahu pan revi perencanaan revi pelaksanaan revi pelaporan revi . . . . . prosedur revi tingkat tanpa . . . . prosedur revi tingkat kappa w . . . . prosedur revi tingkat kappa . . . . prosedur revi tingkat apa format contoh formulir surat tugas . format contoh formulir kertas kerja revi kkr) . format contoh formulir catatan hasil revi chr) . format contoh formulir ikhtisar hasil revi ihr) . format contoh formulir laporan hasil revi lhr) format contoh pernyataan telah direvisi . format prosedur revi lra tanpa . format prosedur revi tanpa format prosedur revi lpe tanpa format prosedur revi neraca tanpa . . format prosedur revi dan lampiran lk. format prosedur revi kappa w format prosedur revi kappa el. format prosedur revi apa pendahuluan petunjuk teknis pelaksanaan revi atas k l dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil revi atas k l, serta digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas k l. petunjuk teknis pelaksanaan revi atas k l ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan revi, termasuk dalamnya prosedur revi yang berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh perepis dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian k l. tahapan revi tahapan revi meliputi perencanaan rev1u, pelaksanaan revi, dan pelaporan revi. tahap perencanaan rev1u pada pokoknya meliputi kegiatan untuk menyeleksi dan menentukan obyek revi, proses penyelenggaraan akuntansi dan akun k l yang akan direvisi, dan pemilihan langkah langkah revi. tahap pelaksanaan revi mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan k l pada unit revi, serta penyusunan kertas kerja revi kkr). tahap pelaporan revi mencakup kegiatan penyusunan catatan hasil revi chr), ikhtisar hasil revi ihr), dan laporan hasil revi lhr), yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat tanpa sampai dengan tingkat apa. sebagai dukungan atas pelaksanaan revi, perepis dapat melakukan pendampingan terhadap unit akuntansi kementerian negara lembaga selama pelaksanaan pemeriksaan k l oleh badan pemeriksa keuangan bpk). rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan bpk diawaliegiatan ini dilakukan paling tidak pada tingkat namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pendampingan pada unit unit akuntansi bawahnya sesuai dengan kebutuhan. tujuan kegiatan pendampingan adalah untuk membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan k l oleh bpk. sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam pendampingan pemeriksaan bpk antara lain adalah menjelaskan kepada bpk mengenai hasil revi atas k l agar dapat digunakan oleh bpk; mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan bpk; mengantisipasi permasalahan kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan k l oleh bpk; membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan bpk; mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan bpk untuk membahas hasil pemeriksaan atas k l; dan mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki k l berdasarkan hasil pemeriksaan bpk. pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan bpk dikategorikan sebagai laporan intern untuk kepentingan manajerial. laporan dapat dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat atau nota dinas kepada pemberi tugas. dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan menteri pimpinan lembaga (tergantung pada substansi masalah yang dihadapi) perencanaan revi tahapan perencanaan revi diawali dengan pembangunan komitmen pada tingkat pimpinan kementerian negara lembaga untuk menghasilkan k l yang berkualitas, yang diantaranya melalui penetapan target opini k l yang akan dicapai. selanjutnya, apabila diperlukan maka aparat pengawasan intern api) kementerian negara lembaga atau sekretariat jenderal menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan kualitas k l. dalam menjalankan tugasnya, fungsi tersebut melakukan koordinasi secara intensif dengan unit lembaga terkait, seperti penyusun k l pada tingkat apa, penyusun k l pada tingkat kappa el, dan bpk. koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan k l, termasuk didalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut basil pemeriksaan bpk atas k l periode sebelumnya. melalui koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan perencanaan revi yang efektif untuk menentukan unit akuntansi dan akun akun signifikan yang akan direvisi. tahapan perencanaan revi selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan revi individual yang meliputi penyusunan tim revi, pemahaman obyek revi, dan pemilihan prosedur revi berbasis risiko yang akan digunakan. penyusunan tim revi dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. tim revi sekurang kurangnya terdiri dari (dua) orang, yaitu anggota tim at) dan ketua tim kt), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan pengendali teknis pt) dan peng nyali mutu pm) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu revi atas k l. sebagai dasar pelaksanaan penugasan rev1u atas k l maka pimpinan api atau sekretaris jenderal pejabat yang setingkat pada kementerian negara lembaga membuat dan menandatangani surat tugas revi. surat tugas revi sekurang kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan api atau sekretaris jenderal pejabat yang setingkat pada kementerian negara lembaga) dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan revi. contoh bentuk surat tugas disajikan pada format lampiran peraturan menteri keuangan ini. penyeleksian dan penentuan obyek revi dilakukan dengan menggunakan kriteria kriteria antara lain sebagai berikut materialis. unit akuntansi yang mempunyai saldo akun lra, lo, lpe, atau neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam data k l periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal dari data k l yang sudah diaudit oleh bpk) kepatuhan penyampaian k l dan kualitas k l. unit akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian k l dan atau unit akuntansi yang k l nya tidak disusun berdasarkan dan tidak disajikan sesuai dengan sap, meski memenuhi batas waktu penyampaian k l. signifikansi. unit akuntansi yang menghadapi permasalahan k l yang signifikan, yang antara lain tercermin dalam hasil audit bpk atas k l dan atau hasil revi sebelumnya. ketersediaan sumber daya. penentuan jumlah unit akuntansi yang akan direvisi disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya perepis. pemahaman atas obyek rev1u dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi yang bersangkutan tanpa, kappa w, kappa dan apa) guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan k l. pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami k l triwulanan semester tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya. hasil revi dan atau audit atas k l sebelumnya. bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menanam pengelolaan bmn dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan bmn. peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi. standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi instansi beserta aturan terkait lainnya. pemilihan prosedur revi dimaksudkan untuk menentukan langkah langkah revi yang tepat, dengan mempertimbangkan pada: tingkatan unit akuntansi yang direvisi, yaitu apakah tanpa, kappa kappa atau apa. pertimbangan dan justifikasi prev1u berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan direvisi, yaitu: apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun lra, lo, lpe, neraca, dan segmen dalam yang akan direvisi. apakah semua akun (baik lra, lo, lpe, maupun neraca) atau akun tertentu saja (baik lra, lo, lpe, maupun neraca) yang akan direvisi. penentuan akun lra dan atau neraca yang akan direvisi, dapat didasarkan pada: nilai (besar atau kecilnya) saldo akun; potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai sap, yang tercermin dalam hasil audit bpk atas k l dan atau hasil revi sebelumnya atas k l; apakah semua segmen atau segmen tertentu yang akan direvisi; apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu sa. yang akan direvisi. penentuan aktivitas penyelenggaraan akuntansi yang akan direvisi, dapat didasarkan pada: pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan bmn; pemahaman atas alur kerja _penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan bmn; kelemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, yang tercermin dalam hasil audit bpk atas k l dan atau hasil revi sebelumnya atas k l; rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan revi. pelaksanaan revi rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan rev1u dilakukanoordinasi tersebut diperlukan terkait dengan peribahasa mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan revi kepada unit unit vertikal, pembahasan hasil revi, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. tahap pelaksanaan revi meliputi identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian k l serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi. apabila diperlukan, pada tahap ini api kementerian negara lembaga dapat melakukan koordinasi dengan bpk. kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan atau informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, dan penyusunan kertas kerja revi. metode pengumpulan data dan tau info!masi. berkaitan dengan konsep dasar revi yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat u}.i kpa, kappa w, kappa sampai dengan apa, perepis perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan revi secara optimal. apabila lokasi tanpa yang menjadi obyek revi verse bar secara geografis, maka aktivitas pengumpulan data dan atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab dan tau petugas akuntansi pada masing masing tanpa untuk hadir kappa w dengan terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data dan atau informasi yang diperlukan oleh perepis penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan. dalam tahapan ini, perepis melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan k l pada unit akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan rev1u. penelaahan dilaksanakan lengan berpedoman pala prosedur revi pala masing masing unit akuntansi yang disusun lengan menggunakan kerangka sebagai berikut: langkah langkah revi untuk seluruh akun k l; langkah langkah revi per akun k l, yang berisi: tujuan prosedur revi, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, clan pelaporan transaksi lengan sap clan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam k l; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi akun k l; langkah langkah revi akun k l; clan prinsip class rev1u, yaitu apabila prev1u menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi clan tau kesalahan dalam penyajian k lclan atau kesalahan verse but secara berjenjang. perepis dapat memilih prosedur revi yang dibutuhkan berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan pala tahap perencanaan revi. selanjutnya perepis dapat menambah, mengurangi, memperluas tau memperdalam langkah langkah revi, apabila menurut pertimbangan dan justifikasi perepis hal tersebut harus dilakukan. penyusunan kertas kerja revi. sebagai bagian lari pertanggungjawaban clan dokumentasi pelaksanaan revi atas k l maka p revi harus menyusun kertas kerja revi kkr), untuk menjelaskan mengenai: pihak yang melakukan revi api atau pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris jenderal pejabat yang setingkat pala kementerian negara lembaga); pala tingkatan unit akuntansi mana revi dilakukan tanpa, kappa w, kappa atau apa); aktivitas penyelenggaraan akuntansi clan komponen k l (lra, lo, lpe, neraca, lk) yang clireviu; cl. versi yang dinilai clan langkah langkah revi yang dilaksanakan untuk menilai versi; clan hasil pelaksanaan langkah langkah rev1u dan simpulan catatan prev1u. untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu revi atas k l, maka kkr yang disusun oleh harus direvisi oleh kt, untuk selanjutnya disetujui oleh apabila diperlukan. revi dan persetujuan atas kkr dibuktikan dengan membubuhkan inisial, para tanda tangan dan tanggal saat kkr tersebut direvisi dan disetujui. penyusunan kkr dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan revi, dengan menggunakan contoh sesuai format lampiran peraturan menteri keuangan ini. kkr harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil revi dan pelaksanaan revi atas k l berikutny1u yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur rev1ulaporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direvisipenyusunan catatan hasil revi chr). dalam hal perepis menyimpulkan terdapat penyusunan k l yang belum diselenggarakan berdasarkan dan atau penyajian k l belum sesuai dengan sap, maka perepis harus membuat catatan hasil revi chr) kepada unit akuntansi yang terkait. hal hal yang harus diuraikan dalam chr antara lain adalah penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan atau k l (lra, lo, lpe, neraca, lk) yang harus dikoreksi. permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan k l berdasarkan dan atau penyajian k l sesuai sap. tindakan perbaikan clan tau koreksi yang disepakati oleh perepis clan unit akuntansi clan telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. tindakan perbaikan clan tau koreksi yang disarankan oleh perepis tetapi tidak disepakati clan dilaksanakan oleh unit akuntansi. dalam hal unit akuntansi belum atau belum selesai melakukan perbaikan clan tau koreksi yang tertuang dalam chr, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyampaian k l kepada menteri keuangan (minggu ke juli atau minggu ke februari), maka koreksi clan atau perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan pernyataan telah direvisi. contoh bentuk chr disajikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. penyusunan ikhtisar hasil revi ihr) untuk memudahkan pengguna hasil revi dalam memahami hasil revi yang berkaitan dengan penyajian k l, perepis menyusun ihr yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi clan nilai sesudah koreksi. bulan koreksi dalam ihr mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi bawahnya. contoh bentuk ihr disajikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. penyusunan laporan hasil revi lhr). laporan ini dapat disusun pada tingkatan kappa clan apa sebagai gabungan dari chr clan ihr unit akuntansi bawahnya. tujuan penyusunan lhr adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil revi yang dilakukan. lhr dapat disusun dengan contoh seperti pada format lampiran peraturan menteri keuangan iniclhdan paragraf penjelas (apabila diperlukan yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan atau koreksi penyajian k l yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. contoh format pernyataan telah direvisi disajikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. prosedur revi tingkat tanpa laporan realisasi anggaran. prosedur revi lra tingkat tanpa bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun lra telah sesuai dengan sap serta akurasi, kehandalan dan keabsahan lra telah terpenuhi. prosedur revi lra tanpa disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: langkah langkah revi untuk seluruh akun lra; langkah langkah revi per akun lra, yang berisi:ra; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi akun lra; langkah langkah revi akun lrincian prosedur revi lra tanpa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. laporan operasional. prosedur revi tingkat tanpa bertujuanhandalan dan keabsahan telah terpenuhi. prosedur revio; langkah langkah revi per akun loo; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi akun lo; langkah langkah revi akun lotanpa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. laporan perubahan ekuitas prosedur revi lpe tanpa bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun lpe telah sesuai dengan sap serta akurasi, kehandalan dan keabsahan lpe telah terpenuhi. prosedur rev1u lpepe; langkah langkah revi per akun lpepe; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi akun lpe; langkah langkah revi akun lpeatau kesalahan verse but secara berjenjang. rincian prosedur revi lpe tanpa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. neraca. prosedur revi neraca tanpa bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun neraca telah sesuai dengan sap serta akurasi, kehandalan dan keabsahan neraca telah terpenuhi. prosedur revi neraca tanpa disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut langkah langkah revi untuk seluruh akun neraca; langkah langkah revi per akun neracaneraca; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi akun neraca; langkah langkah revi akun neracneraca tanpa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. dan lampiran tanpa. prosedur revi dan lampiran tanpa bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal tanpa clan kecukupan pengungkapan informasi dalam tanpa telah terpenuhi. prosedur revi dan lampiran tantanpa dan kecukupan pengungkapan informasi dalam tanpa; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi dan lampiran tanpa; langkah langkah revi segmen dan lampiran tandan lampiran tanpa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. prosedur revi tingkat kappa w laporan realisasi anggaran, lo, lpe, dan neraca. berdasarkan prose pelaporan keuangan tingkat kappa w yang diuraikan pada bab angka butir prosedur revi lra, lo, lpe dan neraca tingkat kappa w dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi lra, lo, lpe, dan neraca tanpa yang berada dibawahnya serta proses rekonsiliasi laporan keuangan tingkat kappa w dengan kantor wilayah kanwil) direktorat jenderal perbendaharaan ditjen pbn) prosedur revi lra, lo, lpe, dan neraca kappa w disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:w; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi lra, lo, lpe, dan neraca kappa w; langkah langkah revi lra, lo, lpe, dan neraca kappa wkappa w diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. dan lampiran kappa w. prosedur revi dan lampiran kappa w bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal kappa w dan kecukupan pengungkapan informasi dalam kappa w telah terpenuhi. prosedur revi dan lampiran kappa ww dan kecukupan pengungkapan informasi dalam kappa w; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan rev1u dan lampiran kappa w; langkah langkah rev1u segmen dan lampiran kappa w'dan atau kesalahan tersebut secara berjenjang. prosedur revi dan lampiran kappa w serupa dengan prosedur revi dan lampiran tanpa format lampiran peraturan menteri keuangan ini) prosedur revi tingkat kappa laporan realisasi anggaran, lo, lpe, dan neraca. berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat kappa yang diuraikan pada bab angka butir prosedur revi lra, lo, lpe, dan neraca tingkat kappa dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi lra, lo, lpe, dan neraca kappa w dan badan layanan umum blu) yang berada dibawahnya serta proses rekonsiliasi laporan keuangan tingkat kappa dengan direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan dit. apk) selain itu, mengingat kemungkinan bahwa terdapat tanpa kantor pusat atau tanpa dana dekonsentrasi gas pembantuan atau yang melakukan pelaporan keuangan secara langsung kappa e maka penelaahan juga dilakukan untuk proses kombinasinya tingkat kappa prosedur revi lra, lo, lpe, dan neraca kappa disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut tujuan prosedur rev1uel; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan rev1u lra, lo, lpe, dan neraca kappa el; langkah langkah revi lra, lo, lpe, dan neraca kappa ellra dan neraca kappa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. dan lampiran kappa prosedur revi dan lampiran kappa bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal kappa dan kecukupan pengungkapan informasi dalam kappa telah terpenuhi. prosedur revi dan lampiran kapdan kecukupan pengungkapan informasi dalam kappa el; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi dan lampiran kappa el; langkah langkah revi segmen dan lampiran kappa elkappa serupa dengan prosedur revi dan lampiran tanpa format lampiran peraturan menteri keuangan ini). prosedur revi tingkat apa laporan realisasi anggaran, lo, lpe, dan neraca. berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat apa yang diuraikan pada bab angka butir prosedur revi lra, lo, lpe, dan neraca tingkat apa dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi lra lo, lpe, dan neraca kappa yang berada dibawahnya serta proses rekonsiliasi laporan keuangan apa dengan dit. apk. prosedur revi lra, lo, lpe, dan neracaapa; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi lra, lo, lpe, dan neraca apa; langkah langkah revi lra, lo, lpe, dan neraca aapa diuraikan dalam format lampiran peraturan menteri keuangan ini. dan lampiran apa. prosedur revi dan lampiran apa bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal apa dan kecukupan pengungkapan informasi dalam apa telah terpenuhi. prosedur revi dan lampiranapa dan kecukupan pengungkapan informasi dalam apa; dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revi dan lampiran apa; langkah langkah revi segmen dan lampiran apa.apa serupa dengan prosedur revi dan lampiran tanpa format lampiran peraturan menteri keuangan ini) format contoh formulir surat tugas nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal] surat tugas nomor surat tugas] inspektur jenderal inspektur utama sekretaris jenderal pejabat yang setingkat pada kementerian negara lembaga nama kementerian negara lembaga], dengan menugaskan kepada nama nama yang tercantum bawah ini: '' = ; ; : :: : = . . . . . .( .::.! . : l._ . [ < .::.l ._i_ .: . . = untuk melaksanakan revi atas laporan keuangan nama kementerian negara lembaga] untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal pelaporan]. revi dimaksud ditujukukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan. ruang lingkup revi adalah penelaahan atas laporan realisasi anggaran lra)serta proses pelaporan keuangan pada: unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa) unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah kappa w) unit akuntansi pembantu sebutkan nama tanpa dan lokasinya] sebutkan nama tanpa dan lokasinya] sebutkan nama tanpa dan lokasinya] pengguna anggaran eselon (kappa el) revi dilaksanakan selama hari, mulai tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal selesai) demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. nama kota], tanggal bulan tahun] inspektur jenderal nama terang] nip] format contoh formulir kertas kerja revi (kkr) nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal] indeks kkr disusun oleh tanggal direvisi 'oleh tanggal disetujui oleh tanggal apa kappa kappa w tanpa komponen akun segmen penyelenggara rain akuntansi lra neracalpecontoh pengisian kertas kerja revi (kkr) lra tanpa akun belanja kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderalindeks kkr kkr.bel disusun oleh tanggal jt jan direvisi oleh tanggal jan disetujui oleh tanggal wt jan komponen lra lpe akun segmen penyelenggaraan akuntansi :; ;''!' ,l!c1::. neraca belanjahanya merupakan transaksi pengembalian belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jual transaksi!ij : '.fi \ 1i(f. .i\ : penelaahan rekonsiliasi belanja dengan ppn bel uji petik spm dan sp2d bel penelaahan pengembalian belanja periode berjalan bel penelaahan pengembalian belanja periode sebelumnya bel : l 1ps4 , ' terdapat buah sp2d belanja modal yang belum input senilai s0. setiap transaksi hasil uji petik telah sesuai dengan dokumen yang sah. pengembalian belanja periode berjalan telah dicatat sebagai pengembalian belanja. pengembalian belanja periode sebelumnya telah dicatat sebagai pnb. kkr telah lengkap. contoh pengisian kertas kerja revi (kkr) tanpa akun pendapatan negara bukan pajak indeks kkr kkr.pablo kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderal disusun oleh tanggal jt jan direvisi oleh tanggal jan disetujui oleh tanggal wt janneraca akun segmen pendapatan negara bukan pajak pnb) penyelenggaraan akuntansi \t # j ; ,, lpedengan melakukan uji petik dokumen sumber. teliti apakah pnb lo diterima dimuka yangteliti apakah informasi terkait pnb lo telah disajikan secara memadai dalam lk. penelaahan dokumen sumber dengan buku besar pablo penelaahan pengakuan pnb lo publ0 penelaahan penyesuaian pnb diterima dimuka publ0 penelaahan penyesuaian pnb yang masih harus diterima pablo penelaahan pnb lo publ0 seluruh pnb lo telah dicatat dalam buku besar sesuai dengan dokumen sumber. dari basil uji petik, pnb lo telahsesuai dengan dokumen sumber.pnb lo telah disajikan secara memadai. kkr telah lengkap. contoh pengisian kertas kerja revi (kkr) lpe tanpa kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderaltanpa komponen akun segmen penyelenggaraan akuntansi kanwil djp kantor pelayanan pajak lra neraca lpe kkr.lpe jt jan lw jan wt jan lpe ::. . l p. r ; * :: i , {!; : t f i .: ;dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi kesalahan mendasar telah didukung dengan dokumen sumber. teliti apakah nilaicontoh: ketidaksesuaian del dengan pendapatan disebabkan salah jurnal oleh operator. teliti apakah nilai akun dialihkan entitas lain oke) dalam neraca percobaan telah sesuai dengan nilai belanja dalam lra. contoh: ketidaksesuaian oke dengan pendapatan disebabkan salah jurnal oleh operator.penelaahan kesesuaian saldo awal ekuitas dengan saldo akhir ekuitas periode sebelumnya lpe uji petik dokumen sumber atas dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi lpe kesalahan mendasar. penelaahan saldo akun diterima dari entitas lain del) lpe penelaahan saldo akun dialihkan entitas lain del) lpe penelaahan saldo transfer masuk lpe penelaahan saldo transfer keluar. lpe uji petik dokumen sumber atas transaksi transfer masuk dan transfer keluar lpe penelaahan koreksi surplus defisit lo. lpe pengungkapan unsur unsur pada laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan lpe keuangan ekuitas awal telah sesuai dengan dengan saldo ekuitas neraca periode sebelumnya. seluruh aset yang diterima oleh satker yang berasal dari luar entitas akuntansi hasil uji petik telah tercatat pada akun transfer masuk dan seluruh aset yang keluar dari entitas akuntansi telah tercatat pada akun transfer keluar.berdasarkan hasil revi, diketahui bahwa terdapat transfer masuk peralatan dan mesin berupa komputer dari kantor pusat djp senilai s0. yang belum dicatat sebagai transfer masuk. aset yang keluar dari entitas akuntansi telah tercatat pada akun transfer keluar. transaksi transfer masuk dan transfer keluar telah didukung dengan dokumen sumber yang sah. koreksi hasil revi atas akun surplus defisit telah disesuaikan pada lpe. berdasarkan hasil revi, diketahui terdapat koreksi kurang sebesar rp25. atas surplus defisit laporan operasional yang berasal dari koreksi atas nilai pnb lo.kkr telah lengkap. contoh pengisian kertas kerja revi (kkr) neraca tanpa akun aset tetap kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderal kertaskanwil djp tanpa kantor pelayanan pajak kpp) komponen lra neraca akun segmen aset tetap penyelenggara rain akuntansi kkr.at jt jan jan wt jan lpe . # . : {f jij !; : git :t.\t i : [:; t !f . .t,!:f:;. f; t i l '. :{t : \neracteliti apakah aset tetap yang tidak dimanfaatkan dan amuhibah keluar),. telah direklasifikasi ateliti apakah penyusutan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. :!{ ll. ! {t;. i i j; e, i ?t,f: penelaahan kesesuaian saldo aset tetap dengan at penelaahan. kesesuaian saldo aset tetap dengan lampiran bmn at penelaahan dokumen kepemilikan bmn dan pengangkatannya dalam at penelaahan pemanfaatan bmn dan pengangkatannya dalam at rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dari pembelian at penelaahan mutasi tambah kurang bmn dengan dokumen sumber at penelaahan klasifikasi aset tetap rusak berat at penelaahan penyusutan aset tetap at terdapat selisih nilai aset teadk simak bmn yang input saka belum yang terakhir. terdapat bidang tanah senilai rp300. yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan dan belum diungkapkan dalam lk. penjelasan pemanfaatan aset tetap:rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dari pembelian: terdapat kurang saji peralatan dan mesin neraca sebesar rp30. karena terdapat terdapat pembelian peralatan dan mesinpembelian notebook dengan menggunakan mata anggaran belanja barang) dan belum input simak bmn serta belum diungkap dalam lk. terdapat transfer masuk peralatan dan mesin berupa komputer senilai rp50. yang belum dicatat uji petik telah dilakukan terhadap mutasi aset tetap, dimana seluruh transaksi mutasi aset tetap telah didukung dengan dokumen sumberperhitungan penyusutan telah sesuai dengan ketentuan. kkr lengkap. contoh pengisian kertas kerja revi (kkr) tanpa kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderalindeks kkr kkr.clk disusun oleh tanggal jt jan direvisi oleh tanggal lw jan disetujui oleh tanggal wt jan lpe neraca akun segmen penyelenggaraan akuntansi ; ri, , '#' '.i seluruh akun dan lampiran lk. teliti apakah, dan perubahan nilai jika ada),;dst. penelaahan pengungkapan aset tetap clk at pengungkapan aset tetap poin telah memadai sedangkan poin dan belum memadai. dst kkr lengkap. format contoh formulir catatan hasil revi (chr) nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal] catatan hasil revi laporan keuangan [unit akuntansi] untuk periode yang berakhir pada tanggal [tanggal laporan] nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal] kertas apa kappa kappa w tanpa penyelenggaraan akuntansi: penyajian lk: lra lpe neraca petunjuk pengisian: disusun oleh tanggal direvisi oleh tanggal disetujui oleh tanggallryang diberikan catatan hasil revi untuk tiap akun diisi dengan indeks kkr akun lpe yang diberikan catatan hasil revineracyang diberikan catatan hasil reviunit akuntansi yang menandatangani chr. diisi dengan nama pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani chr. diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani chr. contoh pengisian catatan hasil revi (chr) tanpa nama kementerian negara lembaga inspektorat jenderal catatan hasil revi laporan keuangan kpp untuk periode yang berakhir pada tanggal desember kementerian keuangan republik indonesia disusun oleh tanggal ag jan inspektorat jenderal direvisi oleh tanggal lw jan disetujui oleh tanggal jm jankpp) :y i' : ;'.f j!i'. ii wf j f. d i)lf p1. &i;w l % ) yii i ial l ;tlt w f. 1r f penyelenggaraan akuntansi: jurnal koreksi penambahan akun persediaan sebesar belum didukung kkr nrc dengan dengan memo penyesuaian. terdapat aset tetap berupa gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum yang kkr at belum dilakukan inventarisasi dan penilaian ip) oleh djka dan masih diberi nilai dalam simak bmn. terdapat transfer keluar peralatan dan mesin berupa komputer senilai rp50. kkr at yang tidak didukung dengan dokumen sumber. dst. penyajian lk: lra pendapatan belanja terdapat buah sp2d belanja modal yang belum input senilai l50. kkr bel neraca kas bendahara pengeluaran aset tetap terdapat peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang sudah dilakukan kkr at oleh djka dan sudah ada berita acaranya (lp namun belum input simak bmn senilai rp450terdapat selisih nilai set terdapat kurang saji peralatan dan mesin neraca sebesar rp30. karena terdapat belanja modalcatatan atas laporan keuangan kas bendahara pengeluaran aset tetap terdapat bidang tanah senilai rp300. yang belum didukung dengan kkr at sertifikat kepemilikan dan belum diungkapkan dalam lk.terdapat catatan yang belum diungkapkan secara memadai yaitu: ri;(jika ada), mutasi aset tetap lainnya; kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap. _tt?i i. z ,1i !ij (_' i1fj; i kkr clk belum dilakukan penginputan peralatan dan mesin sebesar rp30. yang berasal dari belanja modal. januari pengendali teknis takson nip januari kepala kpp jackson nip format contoh formulir ikhtisar hasil revi (ihr) nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal] apa kappa kappa w tanpa [sj disusun oleh tanggal [l] direvisi oleh tanggal disetujui oleh tanggal ikhtisar hasil revi laporan realisasi anggaran lra) . status korea sebelum revi ua.ulan koreksi . ; . nama akun rpi., rp) s cli :> belum dlkorebi;{: rp) dlkorekal '.'.=: rp) ':,.;.,; : '. . ,., penerimaan negara dan bah m.m.m m.m m.m m.m penerimaan pajak xxx.xxx. jci cll: xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx penerimaan negara bukan pajak m.m.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx belanja xxx.xxx.m xxx.xxx xxx.xxx m.m belanja pegawai m.m.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx belanja barang m.m.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx belanja modal m.m.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx ikhtisar hasil revi laporan operasional lo) sebelum nama aku.n vi.u rp) pendapatan operasional xxx.m.m pendapatan perpajakan xxx.xxx.xxx pendapatan negara bukan xxx.xxx.xxx pajak beban operasional m.m.m beban pegawai xxx.xxx.xxx beban persediaan xxx.xxx.xxx beban barang dan jasa xxx.xxx.xxx beban pemeliharaan xxx.xxx.xxx beban perjalanan dinas xxx.xxx.xxx u ulan kore.kai rp) m.xxx xxx.xxx xxx.xxx m.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx ,. :: status koreksi sudah belum dlk eks{ dlkorebi rp)usulan korea hall revi rp) m.m.m xxx.xxx.xxx xxx.xxx.m xxx.m.xxx xxx.m.m xxx.xxx.m xxx.m.xxx setelah usulan koreksi hall revi rp) xxx.xxx.m xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx m.m.m xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx beban penyusutan dan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx amortisasi beban penyisihan piutang xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx tak tertatih kegiatan non operasional xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx surplus defisit) dari kegiatan non operasional xxx.xxx.xxx: xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx lainnya pendapatan dari kegiatan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx non operasional lainnya bahan dari kegiatan non xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx operasional lainnya pos luar biasa xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx bahan luar biasa xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx ikhtisar hasil revi laporan perubahan ekuitas lpe) segel\un nama ab perlu rpj ekuitas awal xxx.xxx.xxx surplus laporan xxx.xxx.xxx operasional dampak kumulatif perubahan total koreksi) xxx.xxx.xxx kebijakan kesalahan mendasar koreksi nilai xxx.xxx.xxx persediaan selisih evaluasi aset xxx.xxx.xxx tap koreksi nilai aset xxx.xxx.xxx tetap non evaluasi transaksi antar entitas surplus+ dampak xxx.xxx.xxx kumulatif) kenaikan penurunan xxx.xxx.xxx ekuitas ekuitas akhir xxx.xxx.xxx usulan koreksi rp) xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx status koreksi ucl ;: belum dikoreksi rp) ,' : .' xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx i>koreksi rp) xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx m.xxx:.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx setelah kelud hasil rev:l,u rp) xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx ikhtisar hasil revi neraca i!lt!'tus ko eks sebelum re.viu usulan koreksi ' nama akun rp) rp) sudah.'.: dikoreksi rp) . aset xj1c11:.x:xx xxx.xxx xxx.xxx kas bendahara pengeluaran xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx kas bendahara penerimaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx setara kas xxx.m.xxx xxx.xxx xxx.xxx piutang pajak xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx piutang bukan pajak xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx persediaan xxx.m.xxx xxx.xxx xxx.xxx investasi jangka panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx aset tetap xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx tan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx peralatan dan mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx gedung dan bangunan xxx.xxx.x:xx xxx.xxx xxx.xxx jalan, irigasi dan j ringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx aset tetap lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx konstruksi dalam pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx aset lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx kewajiban xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx ekuitas xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxxbel dikoreksisetelah korek hasil revi rp) xxx.x:xx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx m.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xx:x.xxx cie.xxx.m m.ll:xx.xxx cl:. xxx.xxx xxx.m.m xxx.xxx.xxx xji dl:. xxx:.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.m xxx.m.m xxx.xxx.xxx xxx.m.xxxunit akuntansi. diisi dengan nilai koreksi yang belum dilakukan oleh unit akuntansi. diisi dengan nilai akun seharusnya setelah koreksi. contoh pengisian ikhtisar basil revi (ihr) tanpa kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderal kertas apa kementerian keuangan kappa direktorat jenderal pajak djp) kappa w kanwil djp disusun oleh tanggal ag jan direvisi oleh tanggal lw jan disetujui oleh tanggal jm jan tanpa. kantor pelayanan pajak kpp) ikhtisar hasil revi laporan realisasi anggaran lra) nama akun penerimaan negara dan bah xxx.xxx.xxx xxx.xxx penerimaan pajak xxx.xxx.xxx xxx.xxx penerimaan negara bukan pajak xxx.xxx.:inci: xxx.xxx belanja :inci:.:inci:.xxx :inci:.:inci: belanja pegawai :inci:.:inci:.:inci: xxx.xxx belanja barang xxx.vixx.xkx xxx.xxx belanja modal ikhtisar hasil revi laporan operasional lo) nama akui pendapatan operasional pendapatan perpajakan pendapatan negara bukan pajak bahan operasional beban pegawai beban persediaan beban barang dan jasa beban pemeliharaan seb l m revi rji) :inci:.:inci:.:inci: xxx.xxx.xxx xxx.xxx.:inci: xxx.xxx.xxx :inci:.:inci:.xxx xxx.xxx.xxx ct.l ct.l cix usulan j{rekan :inci:.:inci: xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.m xxx.xxx xxx.xxx m.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx :inci:.:inci:.:inci: xxx.:inci: :inci:.:inci: :inci:.:inci:.:inci: xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.m xxx.xxx xxx.xxx xx:x.xxx .jc stat . koreksi setelah usulan ,_,_.,, : : f belum : ;; koreksi> dlkorekid h sll rel '.::: :;i > :. rp) rp) rp) :::; .'.;.;, :inci:.:inci: :inci:.:inci: xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.m xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx cix.jc ct.l cix bahan perjalanan dinas xxx.xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xxx bahan penyusutan dan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xx.x. xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xxx amortisasi bahan penyisihan piutang xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xxx tak tertatih kegiatan non operasional xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx m.m.m surplus defisit) dari kegiatan non operasional xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xxx lainnya pendapatan dari kegiatan xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx non operasional lainnya bahan dari kegiatan non xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xx.x.xxx xx:x.xxx. jcx operasional lainnya po luar biasa xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.x:xx bahan luar biasa dt. jadi.x jl: xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xkx ikhtisar hasil revi laporan perubahan ekuitas lpe) status koreksi setelah sebelum usulan koreksi nama akun revi koreksi sud bel basil perlu rp) rp) dikoreksi rj>) dikoreksi rp) rp) ekuitas awal xxx.xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx surplus laporan xxx.xxx operasional dampak kumulatif perubahan total koreksi) xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx kebijakan kesalahan mendasar koreksi nilai xxx.xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx jt.l dr:. xxx. persediaan selisih evaluasi aset xxx.m.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx tetap koreksi nilai aset xxx.xxx.xxx xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx.xxx tetap non evaluasi transaksi antar entitas surplus+ dampak kumulatif) kenaikan penurunan xxx.xxx.xxx xx.x.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx ekuitas ekuitas akhir xxx.xxx.xxx xx.x.xxx xx.x.xxx xxx.xxx xxx.xx:x.xxx ikhtisar hasil revi neraca status korea nama akun segel.um rt!vi u ulan korek l ., r aset kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan setara kas piutang pajak piutang bukan pajak persediaanpengerjaan aset lainnya kewajiban ekuitas dalam keterangan rp) rp) sudah bot k t. r. i{:xx.ld m.xxx xxx.belum dikoreksi.korek hasil revi rp) xxx.xxx.xx:x xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xj[j(.]l[]l[x.xx xxx.xxx.xxx terdapat buah sp2d belanja modal yang belum input senilaitransfer masuk atas peralatan dan mesin sebesar s0. yang belum dicatat perhitungan penambahan peralatan dan mesin:kurang saji peralatan dan mesin neraca sebesar rp30. karena terdapat pembelian:n peralatan dan mesin yang belum input dalam simak bmn. kurang saji peralatan dan mesin neraca sebesar rplkurang saji peralatan dan mesin neraca sebesar rp50. yang berasal dari transfer masuk jumlah koreksi penambahan hasil klasifikasi aset tetap aset lainnya sebesar rp200. format contoh formulir laporan basil revi (lhr) nama kementerian negara lembaga] inspektorat jenderal inspektorat sekretariat jenderal] laporan hasil revi laporan keuangan [nama kappa el apa] untuk periode yang berakhir pada tanggal [tanggal laporan] lhr: tanggal daftar isi ringkasan eksekutif dasar hukum tujuan dan ruang lingkup revi metodologi revi gambaran umum obyek revi hasil revi atas laporan realisasi anggaran hasil revi atas laporan operasional hasil revi atas laporan perubahan ekuitas hasil revi atas neraca hasil revi atas dan lampiran hal hal lain yang perlu diungkapkan apresiasi daftar lampiran catatan hasil revi chr) kappa el apa ii. ikhtisar hasil revi ihr) kappa el apa halaman ringkasan eksekutif: berisi mengenai ringkasan umum laporan hasil revi inspektorat jenderal inspektorat utama sebagai aparat pengawasan intern nama kappa e apa] telah melakukan revi atas laporan keuangan lk) nama kappa e dapatclan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pala tanggal tersebut. nama kementerian negara lembaga] sebagai unit akuntansi pengguna anggaran apa) teraliri lari jumlah kappa el] unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon (kappa el), jumlah kappa wj, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah kappa w), clan jumlah tanpa] unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa). revi ditujukan untuk: membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi clan penyajian k l, clan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasilaporan keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada kappa e kappa w, dan tanpa] dalam pelaksanaan revi, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka angka laporan keuangan catatan akuntansi dan dokumen sumber,, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal hal yang kelihatannya tidak biasa. berdasarkan hasil revi yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal hal sebagai berikut: terdapat koreksi penerimaan negara bukan pajak sebesar xxx.xxx, pada kappa e nama kappa el] atas kelebihan pencatatan penerimaan dari denda keterlambatan penerbitan sp2d yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. terdapat koreksi realisasi belanja sebesar xxx.xxx, atas belum dicatatnya hasil rekonsiliasi belanja dengan direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi.terdapat koreksi kas bendahara penerimaan sebesar xxx.xxx, untuk kekurangan pencatatan nama kappa e yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. terdapat koreksi piutang pajak sebesar xxx.xxx, atas kesalahan pencatatan pada nama kappa el] yang belum ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. terdapat koreksi piutang bukan pajak sebesar xxx.xxx, atas duplikasi pencatatan pada nama kappa el] yang belum ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. terdapat koreksi aset tetap sebesar xxx.xxx, atas kekurangan dan kelebihan pencatatan tanah, gedung dan bangunan serta konstruksi dalam pengerjaan, namun unit akuntansi hanya mengakui dan menindaklanjuti sebesar xxxx. dasar hukum: berisi mengenai ketentuan perundang undangan yang mendasari pelaksanaan revi atas kementerian negara lembaga, termasuk surat tugas revi. peraturan pemerintah tahun tentang pelaporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah peraturan pemerintah tahun tentang sistem pengendalian internurat tugas inspektur jenderal nomor ij dan ij tanggal januari tujuan dan ruang lingkup revi: berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup revi atas kementerian negara lembaga. tujuan revi adalah untuk: membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian k l, pada [kappa e kappa w, dan tanpa]metodologi revi berisi mengenai tahapan tahapan dan langkah langkah revi atas kementerian negara lembaga. revi atas nama kementerian negara lembaga] dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa), unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah kappa w), unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon (kappa e sampai dengan unit akuntansi pengguna anggaran apa), yaitu tanpa uraikan tanpa yang direvisi] kappa w uraikan kappa w yang direvisi] kappa e uraikan kappa yang direvisi] revi terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka angka catatan akuntansi dan dokumen sumber.. analitik untuk mengetahui hubungan dan hal hal yang kelihatannya tidak biasa. revi dititikberatkan pada akun yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. gambaran umum obyek revi: berisi mengenai identitas obyek revi dan informasi keuangan secara umum. nama kementerian negara lembaga] disusun berdasarkan jumlah kappa e kappa e yaitu: nama kappa jumlah kappa jumlah jumlah blu tanpa jumlah hasil revi atas laporan realisasi anggaran: berisi mengenai tan revi atas akun lra. penerimaan negara bukan pajak terdapat kelebihan pencatatan atas akun penerimaan negara bukan pajak pada nama kappa el] sebesar xxx.xxx, yang berupa denda atas keterlambatan penerbitan sp2d. belanja terdapat realisasi belanja yang kurang dicatat sebesar xxx.xxx, karena belum dilakukannya hasil rekonsiliasi antara nama kappa e dengan direktorat akuntansi clan pelaporan keuangan. hasil revi atas laporan operasional: berisi mengenai catatan revi atas akun lo. pendapatan negara bukan pajakhasil revi atas laporan perubahan ekuitas: berisi mengenai catatan revi atas akun lpe. transaksi antar entitashasil revi atas neraca: berisi mengenai catatan revi atas akun neraca kas bendahara penerimaan terdapat transaksi kas bendahara penerimaan sebesar xxx.xxx, yang belum dibukukan oleh nama kappa e l]. piutang pajak terdapat kelebihan pencatatan piutang pajak sebesar xxx.xxx, oleh nama kappa e sehingga terjadi salah saji pada neraca semester piutang bukan pajak terjadi duplikasi pencatatan atas akun piutang bukan pajak sehingga terdapat salah saji sebesar xxx.xxx, . aset tetap terdapat kekurangan dan kelebihan pencatatan aset tetap sebesar xxx.xxx, yang terdiri dari: kekurangan pencatatan tanah pada nama kappa el] sebesar xxx.xxx, kekurangan pencatatan tanah pada nama kappa el] sebesar xxx.xxx, kelebihan pencatatan gedung dan bangunan pada nama kappa e sebesar xxx.xxx, kekurangan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan pada nama kappa e sebesar xxx.xxx, hasil revi atas dan lampiran lk: berisi mengenai catatan revi atas lk. hal hal lain yang perlu diungkapkan: berisi mengenai catatan revi atas penyelenggaraan akuntansi dan hal hal lain seperti status temuan bpk ri yang belum ditindaklanjuti, kelengkapan lampiran lk, serta ketidaktaatan waktu penyampaian lk, yaitu: nama unit akuntansi tanggal jadwal keterlambatan penyampaian penyampaian tanpa (aj tanpa [bj tanpa [c] kappa w [aj kappa w [bj kappa apresiasi berisi mengenai apresiasi terhadap obyek revi, pejabat petugas yang aktif mendukung tugas revi. format contoh formulir pernyataan telah direvisi tanpa paragraf penjelas pernyataan telah direvisi kementerian negara lembaga [nama kementerianclan peraturan lain yang terkait. nama kota], tanggal bulan tahun] jabatan penanda tangan] nama penanda tangan] nip) contoh formulir pernyataan telah direvisi dengan paragraf penjelas pernyataan telah direvisi kementerian negara lembaga [nama ke.menteri]kami memberikan catatan atas terdapatnya: kelemahan administrasi piutang bukan pajak pada beberapa satuan kerja berkenaan dengan dasawarsa penagihan; kelemahan pengelolaan aset tetap berkenaan dengan penambahan aset yang berasal dari belanja barang, dan penggunaan aplikasi input evaluasi aset maya) pada satuan kerja tertentu. terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. berdasarkan revi kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga atasata], tanggal bulan tahun] jabatan penanda tangan] nama penanda tangan] nip] format prosedur revi lra tanpa langkah langkah revi untuk seluruh akun lra: prosedur revi teliti apakah rincian akun lra telah disajikan sesuai bas dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi bas. teliti apakah angka estimasi pendapatan dan belanja pada lra telah disajikan sesuai dipa dengan melakukan penelusuran dipa atau revista dan atau dokumen yang dipersamakan lengan dipa. teliti apakah saldo akun lra telah sesuai dengan samulo normal (misalnya: akun pendapatan memiliki samulo normal kredit positif clan akun belanja memliki samulo normal debit positif) lengan melakukan penelusuran buku besar lra. teliti apakah samulo akun lra telah sesuai lengan buku besar lengan melakukan penelusuran buku besar lra. teliti apakah rekonsiliasi internal penerimaan perpajakan dan pnb telah dilakukan antara unit akuntansi lengan unit teknis melalui permintaan keterangan clan penelusuran dokumen hasil rekonsiliasi internal. teliti apakah rekonsiliasi eksternal penerimaan perpajakan, pnb, clan belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan ppn yang terkait melalui permintaan keterangan dan penelusuran berita acara rekonsiliasi. teliti apakah informasi keterangan terkait akun lra telah diungkapkan secara memulai dalam lk. < versi prosedur revi . prinsip dasar: ' ; est. :. .: perepis m si waktu'. ) ; : s:: ell tot ell bl) ss,, .a,versi ;:: s:: ell ell tot . ti) ell e ti) ell ell ell ::id :ra: . . proses11r revi perepis . penerimaperpajakan diakui pada saat diterima pada kas umum negara kun) penerimaan perpajakan selama (satu) periode adalah sebesar total capaian penerimaan perpajakan selama periode pelaporan tau persentase capaian dari anggarannya. akuntansi penerimaan perpajakan dilaksanakan berdasarkan bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak men tat jumlah fotonya jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. pengembalian penerimaan perpajakan yang sifatnya normal clan berulang (recurring) tel input seluruhnya. estimasi penerimaan perpajakan disajikan berdasarkan dipa .;. :. versi ti c:: c:: c:: s:: c:: ell ell ell masi .&! pill waktu .,.: ell ell ell . 't i'll bl) g, s:i s:: ell ell c:: ::id ::id .:i.' . : . pi prosedur revi .' dan atau dokumen dipersamakan dengan dipa terakhir. yang yang dokumen yang diperlukan: estimasi penerimaan perpajakan yang dialokasikan, berdasarkan dipa daftar isian pelaksanaan anggaran) berikut revisinya dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dipa sts) tau dokumen lain yang dipersamakan; lap penemuan perpajakan, misalnya lap penerimaan perpajakan direktorat jenderal pajak djp (data mpn selain pbb, bpt, valuta sing, pengembalian pendapatan) laporan penerimaan direktorat jenderal bea clan cukai jbc lap realisasi penerimaan bm, cukai, peri, dan ppn berupa laporan harian mpo) dokumen pengembalian penerimaan perpajakan, misalnya surat perintah membayar kelebihan pajak spp) surat perintah pencairan dana sp2d) surat perintah membayar spm) memo penyesuaian penerimaan perpajakan; berita car rekonsiliasi bar) atau dokumen lain yang dianggap sah. langkah langkah revi: teliti apakah saldo estimasi penerimaan perpajakan lra tel sesuai dengan dokumen estimasi penerimaan perpajakan yang dialokasikan yang dikelola oleh unit teknis terkait. pereli , " versi esti . s:i mast .!! . waktu ji! fl2 fl2 bl) c:i. .!! .q) f:l,c f:!,c_ ba f:l,c .,; ;.' prosedur r :.rtu , . . ,'. ' teliti apakah saldo penerimaan perpajakan lra telah sesuai dengan ran penerimaan perpajakan dari unit teknis dan bahwa seluruh akun penerimaan perpajakanenerimaan perpajakan. lakukan uji petik atas transaksi penerimaan perpajakan dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen setoran pajak, melalui penelusuran dokumen setoran paj (misalnya pcp) teliti apakah angka yang disajikan dalam lra telah dilakukan cut off per tanggal lra melalui penelusuran laporan penerimaan pernah akan. teliti apakah semua spp yang telah menjadi sp2d telah dicatat dan diakui sebagai pengembalian pendapatan pajak. teliti apakah informasi terkait pendapatan perpajakan lra telah diungkapkan secara memadai dalam lk' :.' : penerima negara bukan pajaknegara bukan pajak pnb) diakui pada saat diterima pada kas umum negara. realisasi pnb pada satu periode laporan adalah sebesar total capaian atau persentase capaian dari anggarannya (estimasi penerimaan) akuntansi pnbjumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. pnb juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terj adi pada tahun anggaran lalu, yang dibukukan sebesar nilai mengembalikannya sebagai pendapatan lain lain. dokumen yang diperlukan: estimasi penerimaan negara bukan pajak yang dialokasikan, berdasarkan dipa daftar isian pelaksanaan anggaran) revisi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dipa;memo penyesuaian untuk pnb; berita acara rekonsiliasi bar) atau dokumen lain yang dianggap sah. langkah langkah revi: perepis < as rsi esti masa . waktu ji! rd. 'tj bl) tot. .,;.:i ::s . . d!. d!; .,;:'. prosedur' revi teliti apakah saldo pnb lra telah sesuai dengan laporan pnb dari unit teknis dan bahwa seluruh akun pnbnb. lakukan uji petik atas transaksi pnb dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen setoran bukan paj ssp yang telah dilengkapi dengan bpn) melalui penelusuran dokumen setoran bukan pajak. teliti apakah setiap transaksi pengembalian belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan dalam akun pnb, melalui penelusuran dokumen ssp jurnalnya. teliti apakah informasi terkait pnb telah diungkapkan secara memadai dalam lk. prinsip dasar "" perepis.: e8ti masi waktu cll' . ,g. cll s:: cl> l!l4 cl> l!l4 . . versi !.' . s:: . cll :: s:a. .!. ::i cll cl> ; ;a cl> cl> l!l4 til tis r revolt belanja kode perkiraan: tujuan prosedur revi berikut id,_. versi .:. ; . esti s:i s:i r:: perepis masi cll cll .!. cll . . . waktu cll cll cll s:a. ::! r:: cll cl> s:i q>\. =:! =:! cl> l!l4 si. prosedur revi belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum negara. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya dilakukan pada saatdokumen yang diperlukan: surat kuasa penggunaan anggaran ska) sko, dan dokumen lain yang dipersamakan; surat perintah membayar spm) surat perintah pencairan dana sp2d) surat setoran pengembalian belanja ssp) memo penyesuaian untuk belanja; laporan realisasi belanja; berita acara rekonsiliasi bar) tau dokumen lain yang dipersamakan. langkah langkah revi:untuk periode berjalan telah diakui dan tat sebagai pengembalian belanja (pengurang nilai belanja) dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi versi prosedur viu.ssp. teliti apakah setiap belanja modal telah dicatat dan menambah aset tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen spm dan sp2d jun dan buku besar. lakukan pengecekan terhadap kertas kerja belanja modal aset tetap yang dibuat oleh unit terkait apabila terdapat selisih antara nilai belanja modal dan nilai yang menambah nilai aset tetap pada simak bmn. teliti apakah informasi terkait belanja telah diungkapkan secara memadai dalam lk. prinsip dasar: ,s;:: c'd c'd . cl) cl) versi r:i s:i c'd .cl . c'd "cs s:i c'd c'd cl) cl)tanpa langkah langkah revi untuk seluruh akun lo: prosedur revi .: . teliti apakah seluruh akun telah dicatat dalam buku b.besar sesuai dengan dokumen sumber. teliti apakah saldo akun telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun pendapatan memiliki saldo normal kredit positif dan akun bahan memliki saldo normal debit positif) dengan melakukan penelusuran buku besar. teliti apakah pendapatan diterima endapatan yang masih harus diterima yang merupakan pendapatan pada periode ber alan telah dilakukan penyesuaian. teliti apakah bahan dibayar muka yang bukan merupakan beban pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian. teliti apakah bahan yang masih harus dibayar yang merupakan beban pada periode ber alan telah dilakukan penyesuaian. teliti secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian telah didukung dengan memo penyesuaian beserta dokumen pendukungnya. teliti apakah keterangan terkait akun telah diungkapkan secara memadai dalam lk. fi." . :\. :: :'.>:; proses r re' v'iu user,,.o: pendapatperpajakperpajakakuntansi pendapatan perpajakan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penemuan bruto dan tidak mencatat jumlah fotonya jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. pengembalian pendapatan perpajakan yang sifatnya normal dan berulang (recurring) telah dicatat seluruhnya bagai pengurang pendapatan pernah akan lo. koreksi dan pengembalian yang ;,'.:. :; ,: \. versi prosedur revi. sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan pernah akan yang terj perpajakan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pala periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. dokumen yang diperlukan: rekapitulasi dokumen surat ketetapan pajak berupa rekapitulasi skp stp, kpk, skala djp, tau dokumen lain yang dipersamakan. untuk jbc, dokumen surat ketetapan pajak dapat berupa surat teguran, surat peringatan, surat paksa, stack stack span, spktnp, spp, sisa, sepak, spkpbkor sts) atau dokumen lain yang dipersamakan; laporan penerimaan perpajakan, misalnya laporan penerimaan perpajakan direktorat jenderal pajak djp (data mpn selain pbb, valuta asing, pengembalian pendapatan) laporan penerimaan direktorat jenderal bea dan cukai jbc laporan realisasi penerimaan bm, cukai, peri, dan ppn berupa laporan harian mpo)dan spmkbm. . . ,, . esti ' perepis jelas''. waktu . versi . . prosedur revi langkah langkah revi: teliti apakah seluruh pendapatan perpajakanendapatan pernah akan tel mencerminkan pendapatan yang merupakan hak periode berjalan. lakukan penghitungan kembali untuk memastikan bahwa saldo pendapatan perpajakan tidak hanya mencerminkan pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak pada kas negara, tetapi juga telah memperhitungkan hak kewajiban yang mun cul akibat penerbitan dokumen surat ketetapan paj ak. teliti apakah upaya hukum yang menyebabkan timbul hilangnya hak tagih atas ketetapan pajak tel menjadi unsur penambah pengurang pendapatan perpajakan lo. teliti apakah nilai pendapatan perpajakan yang berasal dari pembayaran pajak pada kas negara tel sesuai dengan surat set pajak surat seto ran pajak cukai dan pabean serta lap penerimaan pajak laporan penerimaan bea dan cukai. teliti apakah nilai pendapatan perpajakan yang berasal dari penerbitan ketetapan pajak tel sesuai dengan rekapitulasi dokumen ketetapan pajak. teliti apakah kewajiban pembayaran kelebihan pajak telah sesuai dengan dokumen terkait pengembalian perpajakan. ; ), : ,.;," versi esti i:i i:i i:i tel tel perepis masi tel waktu <is <is bj) s:i. i:i . : . . s:l <is <is i:i pot l:d pot .j .j .j .j .j .j .j .j .j .j .j ;;, ';_ proses:ur. evita per".yiu _:; teliti apakah informasi terkait pendapatan perpajakan tel diungkapkan secara memadai dalam lk. prinsip dasar: ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan esti'." invasi w k '.fl : ';:":_: , . ":\:" . c':s s= gi' versi . . cl) 'e:it :.: . .:. (!$ ''.'.;] .s= akuntansi dan atau kesalahan apabilasecara berjenjang. pendapatan negara pajak kode perkiraan: koreksi atas bukannegara bukan pajak pnb) lo diakui pada saat: timbulnya hak atas pendapatan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. pnb lonb loakuntansi pnb lo dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan kelemahan dan atau kesalahan verse but as t si. prosedur revi bru dan tidak mencatat jumlah fotonya jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pnb lo yang terj nb lookumen yang diperlukan:laporan pnb; dokumen kontrak perjanjian terkait pnb; memo penyesuaian untuk pnb. langkah langkah revi:nb lo telah mencerminkan pendapatan yang merupakan hak periode berjalanas umum negara dengan melakukan uji petik dokumen sumber. perepis .' esti.; eel . masi . ::s :::: .;! wali:tu . .; '" ' .: prosedur revi teliti apakah pnb lo diterima di teliti apakah informasi terkait pnb tel diungkapkan secara memadai dalam lk. ,, perlu :nasi w' ktu bl) q, . . . versi i:a. . . ii) .s:: .af s'dur: evi , bebesti . p_brevis. masi : wa jr: .:a: versi ., prosedur revi konsumsi set suhu bunga dengan penggunaan set bersangkutan berlalunya waktu. contoh penurunan manfaat ekonomi tau potensi jasa penyusutan tau amortisasi. penerimaan kembali atas ban yang kelebihan dibayar, yang terjadi pada periode ban dibukukan sebagai pengurang ban pada periode yang sama. penerimaan kembali atas beban yang kelebihan dibayar yang diterima pada periode berikutnya, koreksi atas ban dibukukan dalam pendapatan lain lain. dalam hal mengakibatkan penambahan ban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. dalam. hal badan layanan umum, ban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan um. beban telah dikelompokkan dalam kegiatan operasional clan non operasional. ban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam. kegiatan non operasional. dokumen yang diperlukan: surat kuasa penggunaan anggaran ska) sko, clan dokumen lain yang dipersamakan; surat perintah membayar spm) surat peran tab pencairan dana sp2d) surat setoran pengembalian belanja ssp); memo penyesuaian untuk ban tau dokumen lainnya yang dianggap sah. langkah langkah revi: esti masi perepis . . ,. ."! waktu versi . s::f s:: s:: .ell ell . cl! . . fl) cl! ell ell ,:.'d poi . s:: s:: ell c'd cl> cl> l1c 11c. prosedur revi bahan pegawai kode perkiraan: teliti apakah saldo ban pegawaipegawai yang masih harus dibayar contohnya uang makan untuk periode pelaporan yang belum dibayar ,kenaikan gaji pegawai pada periode pelaporan yang belum dibayar, dll. dokumen yang diperlukan: buku besar; rincian gaji pegawai yang masih harus dibayar; kenaikan gaji pegawai. beban persediaan perkiraan: dapatkan nilai persediaan awal dari saldo awal neraca. dapatkan nilai persediaan akhir berdasarkan stock name persediaan per akhir periode. dapatkan nilai pembelian persediaan berdasarkan dokumen sumber spm sp2d belanja barang persediaan) lakukan penghitung saldo beban persediaan yang disajikan dengan formulasi: saldo awal tam bah penambahan persediaan (baik yang berasal dari pembelian persediaan maupun transfer masuk) per viu esti masi waktu versi s:i cis cis cis .a= . cis cis cis cis gs,, poi ,; cis .g> f:!. ll4 ll4 : .j prosedur revi dikurangi persediaan akhir berdasarkan data dari unit teknis, melalui keterangan dan kembali. permintaan penghitungan dokumen yang dibutuhkan: saldo awal neraca; stock name persediaan; spm sp2d belanja persediaan. bahan barang dan jasa kode perkiraan: dan teliti apakah saldo beban barang dan jasabelanja barang dan jasa yang masih harus dibayar contohnya listrik air dan langganan daya dan jasa lainnya yang sudah digunakan dinikmati pada periode berjalan namun belum dibayar, beban honor yang kegiatannya terjadi pada periode berjalan namun belum dibayar sampai akhir periode dll. bahan belanja barang dan jasa dibayar muka contohnya beban sewa yang dibayar sekaligus untuk (satu) tahun atau lebih harus disesuaikan dan diakui hanya untuk periode berjalan. apabila terdapat bahan barang dan asa yang digunakan untuk membeli persediaan contohnya pembelian atk dengan perepis esti,. masi,' waktu'. . . ase.rsi r:i s:: clf clf clf . . . . .s= . clf c'i "ti bl) ': .!!i clf . prosedur revi menggunakan akun belanja keperluan perkantoran, teliti apakah nilai pembelian persediaan verse but telah dikeluarkan dari nilai beban barang dan jasa. dokumen yang diperlukan: buku besar rincian beban barang dan jasa; nilai realisasi belanja barang dan jasa; dokumen kontrak sewa yang dibayar dimuka; tagihan langganan daya dan jasa yang masih harus dibayar; rincian kas bendahara pengeluaran (terkait pembayaran belanja barang dari. jasa yang belum diserahkan kepada pihak ketiga) ban pemeliharaan perkiraan: teliti apakah saldo ban pemeliharaan tel sesuai dengan penjumlahan rincian akun akunnyaahan pemeliharaan yang masih harus dibayar; beban pemeliharaan dibayar dimuka contohnya kontrak kegiatan pemeliharaan yang dibayar sekaligus (dibayar dimuka) apabila terdapat bebgedung dan bangunan, teliti apakah nilai pembelian persediaan tersebut telah dikeluarkan dari nilai . esti ' perenial masi wattii versi prosedur revi :_ : . . . bahan pemeliharaan. dokumen yang diperlukan: buku besar rincian hewan pemeliharaan; nilai realisasi belanja pemeliharaan; dokumen kontrak sewa. yang dibayar dimuka; tagihan hewan pemeliharaan yang masih harus dibayar; dan rincian kas bendahara pengeluaran (terkait pembayaran untuk pemeliharaan yang belum dibayarkan pihak ketiga) ban perjalanan din kode perkiraan: teliti apakah saldo bahan perjalanan din input dengan benar dan nilainya telah sesuai dengan dokumen sum her terkait bahan perjalanan din yang masih harus dibayar. apabila terdapat bahdung dan bangunan, teliti apakah nilai pembelian persediaan verse but tel dikeluarkan dari nilai bahan pemeliharaan. dokumen yang diperlukan: buku besar rincian ban perjalanan dinas; nilai realisasi belanja perjalanan dinas; perepis esti s:: s:: cll masi wa:ktu cll bl) . .,; versi s:: s:: cll . cll. cf cll ,:a. .!! .,; prosedur revi ,': rincian kas bendahara pengeluaran (terkait uang perjalanan dinas yang belum dibayar) beban penyusutan dan amortisasi kode perkiraan: dan teliti apakah saldo bahan penyusutan dan amortisasimasing masa bahan penyusutan dan amortisasi telah sesuai dengan perhitungan. dokumen yang diperlukan: buku besar rincian hewan penyusutan dan amortisasi; nilai penyusutan dan amortisasi pada kertas kerja. beban penyisihan piutang tak tertatih kode perkiraan: teliti apakah saldo bahan penyisihan piutang tak tertatihbahan penyisihan piutang tak tertatih telah sesuai kertas kerja penyisihan piutang pnb dan kertas kerja penyisihan piutang tp tgr. dokumen yang diperlukan: buku besar rincian hewan penyisihan piutang tak tertatih; kertas kerja penyisihan piutang pajak; kertas kerja penyisihan piutang pnb; perepis versi esti masi ftl c1i ftl . ftl . . 'cu .a= waktu ftl c'd 'ts c:i. ftl cl) pot t:d pot i . versi .'. esti r:i proses r viu perepis masi .& . clf. wa.ktu ill) ell fl) b.o s:: cl> cl> cl> cl> cl> kertas kerja penyisihan piutang tp tgr. pendapatan beban pelepasan aset non lancarbeban pelepasan set non lan car adalah pendapatan beban yang sifatnya tidak rutin yang berasal pemindahtanganan tetap dan harus dikelompokkan sendiri dalam kegiatan non operasional. surplus defisit pelepasan set merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset. pengakuan keuntungan dilakukan sebagaimana pengakuan pendapatan. pengakuan kerugian dilakukan sebagaimana pengakuan beban. . , perevbf esti final waktu r:i cl> cl), versi . . c'd ill) fl) s:: j!i c'd cl> cl> prosedur revi dokumen yang diperlukan: dokumen penghapusan bmn; dokumen lelang bmn; ssp atas penjualan bmn; berita acara serah terima bmn atau dokumen lain yang dianggap sah. langkah langkah revi: dapatkan dokumen pelepasan aset. terkait teliti apakah perhitungan pendapatan beban pelepasan aset telah sesuai dengan dokumen pendukung, antara lain: dijual (risalah lelang atau dokumen penjualan) dipertukarkan bast) dihibahkan bast) dalam hal pelepasan aset tetap akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual, teliti apakah selisih antara harga jual dengan nilai buku aset tetap terkait telah dicatat sebagai pendapatan beban pelepasan aset dan telah dilaporkan pada laporan operasional bagian kegiatan non operasional. teliti apakah dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pertukaran aset dan dalam pertukaran verse but terdapat tambahan kas maka: mitra wajib menyetorkan uang rekening kas umum negara sejumlah selisih nilai lebih antara barang yang dilepas dengan barang pengganti paling lambat sebelum pelaksanaan serah terima barang. atas setoran ini dicatat sebagai pendapatan oleh pemerintah sebagai surplus atas pelepasan aset; apabila dalam tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat esti perepis masi waktu. versi ; . = c1s c1s c1s . .c: . c1s "ti c1s c1s till i:: .i1 c1s prosedur. revi selisih lebih, maka selisih lebih dimaksud dapat dihibahkan dan dituangkan dalam berita acara hibah. teliti apakah informasi terkait pelepasan aset non lan car tel diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. prinsip dasar: perepis esti masi waktu versi s:: s:: s:: s:: c'd .cl . c'd ti) bl) s:: s:: ('d, ii> .d! ii> ii> ii> l:d p,. .j,. esti prosedur revi perepis masi waktu pendapatan beban selisih kurs yang belum terealisasibelum terealisasi adalah pendapatan beban yang timbul pada saat penjabaran pos moneter dalam mata uang asing dalam mata uang rupiah pada tanggal pelaporan. pendapatan beban selisih kurs yang belum terealisasi dilakukan pada saat tanggal pelaporan dengan memperhatikan timbulnya s:: ii> i:aot versi :. . s:: . c'd .cl . ti). c'd "tf ti) . . . ii> ii> ii> l:d l:d prosedur revi11 hak kewajiban atas transaksi dalam mata uang asing tersesetiap pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan telah dijabarkan dalam mata uang rupiah. dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia bi) pada tanggal pelaporan. lakukan penelusuran untuk memastikan bahwa pendapatan beban selisih kurs yang bel terealisasi pendapatan beban yang timbul akibat selisih kurs tengah pada saat transaksi clan kurs tengah pada tanggal pelaporan. untuk awal periode, lakukan penelitian apakah pendapatan beban kurs yang belum terealisasi periode sebelumya telah dilakukan jurnal balik untuk membalik akun tersebut. pendapatan beban selisih kurs yang terealisasterealisasi adalah pendapatan beban yang timbul akibat selisih kurs tengah antara perepis esu masi waktu:u versi s:i s:i s:i .cu . = . c'd c'd 'ti bl) c:a. s:: c'd ii. ii. ii. ti t'll t'll versi s::: r::: masi . .a= . c'd prosedur revi perepis 'ts t'll c'd ill waktu. bl) s::: c'd cl) cl) cl) s::: cl) cl) bl: bl: tanggal pencatatan awal pos moneter dalam mata uang asing dengan tanggal pelunasan pembayaran pos moneter tersebut. pengakuan pendapatan beban selisih kurs yang terealisasi dilakukan pada saat tanggal transaksi dengan memperhatikan timbulnya hak kewajiban atas transaksi dalam mata uang asing verse pencatatan awal setiap pos moneter menggunakan kurs tengah pada tanggal pencatatan. teliti apakah pelunasan pembayaran setiap pos moneter dalam mata uang asing ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal transaksiperlu pendapatan beban biasa .:. pos luar tujuan prosedur revi berikut ini a:versi sti pere vi masi ::s . fl . waktu prosedur revc:m berada luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam cata tan atas lap keuangan. dokumen yang diperlukan: pernyataan manajemen terkait transaksi yang menyebabkan pendapatan beban luar biasa; dokumen penerimaan pengeluaran terkait pos luar biasa yang dianggap sah. langkah langkah revi: teliti apakah atas setiap pengakuan pos luar biasa telah didukung pernyataan mana semen serta kronologi terjadinya peristiwa luar biasa tersebut. teliti apakah peristiwa luar biasa telah memenuhi setiap karakteristik pos luar biasa. apabila tidak memenuhi salah satu unsurnya maka dianggap sebagai pendapatan beban dari kegiatan non operasional lainnya. teliti apakah saldo pendapatan beban luar biasa telah sesuai dengan dokumen pendukung. prinsip dasar: perepis esti masi waktu versi . fl poi ::s cl) q.i c'd ci! ell cl) ell cl) :id versi es.ti s:: s:: perepis nasi ell ell ell ':,; ell pf .cl tot ell ell waktu as tf ill :b. gs, cl. a:: ell : ::id ::id prosedur revperubahan ekuitas langkah langkah revi untuk seluruh akun lpe: jalan dan keabsahan telah terpenuhi, yaitu:dokumen yang diperlukan: laporan keuangan united periode sebelumnya; dokumen pendukung lainnya. langkah langkah revi:kumulatif perubahan akuntansi kesalahan telah didukung dengan sumber. teliti apakah nilai akun dampak kebijakan mendasar dokumen diterima dari entitas lain del) dalam neraca percobaan tel sesuai dengan nilai pendapatan dalam lra. apabila terdapat selisih antara del dengan nilai pendapatan dalam lra, lakukan penelusuran. versi . ._ ,: .' . prosedur r.evi . . teliti apakah nilaiapabila terdapat selisih antara del dengan nilai belanja dalam lra, lakukan penelusuran'lk. prinsip dasar: ,neraca tanpa langkah langkah revi untuk seluruh akun neraca prosedur evi : teliti apakah rincian akun neraca telah disajikan sesuai bas dengan melakukan perbandingan terhadap klasik.kasi bas. teliti apakah saldo awal akun neraca telah sama dengan saldo akhir akun neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran neraca periode sebelumnya. teliti apakah saldo akun neraca telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun aset memiliki saldo normal debut positif dan akun kewajiban memiliki saldo normal kredit positif), dengan melakukan penelusuran buku besar. teliti apakah saldo akun neraca telah sesuai dengan buku besar, dengan melakukan penelusuran buku besar. teliti apakah secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian jurnal koreksi yang terkait akun neraca telah didukung dengan memo penyesuaian, dengan menelusuri keberadaaan memo penyesalannya. teliti apakah rekonsiliasi internal akun neraca telah dilakukan antara unit penyusun dengan unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen hasil rekonsiliasi internal. prosedur revi teliti apakah rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait, antara lain kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) melalui permintaan keterangan dan penelusuran berita acara rekonsiliasi. teliti apakah unsur unsur yang terdapat dalam telah diungkapkan secara memadai dalam lk. prinsip dasar: esti pere viu masi w8. ji:t ;_. 'neraca prosedur revi ', ": : : . : '. kas be.n:pahala mengelu : (kode pergi = f16fendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada bawah tanggung awal bendahara pengeluaran, yang berasal dari sisa ang persediaan up) dan tambahan uang persediaan tup) yang belum dipertanggung jawabkan termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan yang sumbernya berasal dari dana yang belum disetor kembali kas negara per tanggal neraca. kas benda11ara pengeluaran disajikan sebesar nilai rumahnya. apabila terdapat kas dalam valle asing, maka dikonversi dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal neraca. pereli11 versi , . . ._. : . prosedur perlusurat tor bukan pajak( ssp) surat setoran pajak( ssp) spm, sp2d up dan sp2d tup; memviu: teliti apakah saldo kas bendahara pengeluaran yang disajikan neraca hanya mencakup dan tup dengan membandingkan saldo kas ujasa giro) dengan sp2d up dan sp2d tup. teliti apakah saldo kas bendahara pengeluarakas bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran: . , . esti pere viu' masi waktu ;(: versi t'll t'll bl) fl fl) c:i,. . t'll .!!i t'll .ct t'll t'll t'll ; . ., prosedur revi teliti apakah jumlah pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan adalah sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas, register penutupan kas, dan bukti bukti pengeluarannya, melalui penelusuran dokumen dokumen dimaksud. prinsip dasar: perepis :. e$ti ma.si waktu . .(, versi r:: s:i r:: s:i . ::s . . fl) 'ts s:i.t tl4 . s:i s:i r:: ::! pot pot potversi . :.' . . , , pr ed u'.l' r vi4"': : : _=. :,,! :. . \::.;. ' .:: . i;f' . .:.t, i ; . _: .'. . . , :: ,'.: . . . :: . . . . ,. . .' ere, ;,;: , u; jit . ;:: .<. ::s t'< t1s kas bendahara penerima.an (kode pergi : 'lli7) '.'' tujuan prosedur revi berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengatkas bendahara penerimaan yang disajikan dalam neraca adalah kas yang benar benar menjadi hak negaral kas bendahara penerimaan diperoleh dari laporan keadaan kas lkk) bendahara penerimaan yang dihampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. pada akhir tahun, saldo kas bendahara penerimaan harus nihil, namun apabila tidak nihil maka harus disajikan dalam neraca.memo penyesuaian kas bendahara penerimaan; ssp dan ssp. , ., =a '} . . prosedur revi langkah langkah revi: teliti apakah saldo kas bendahara penerimaan yang disajikan neraca hanya mencakup hak negara yang belum disetorkan dan tidak mencakup uang milik pihak ketiga (seperti uang hasil lelang pihak ketiga dan uang jaminan) melalui perbandingan dengan perhitungan yang dibuat oleh unit teknis. teliti apakah saldo kas bendahara penerimaateliti apakah saldo kas bendahara penerimaan telah disajikan sebesar nilai rumahnya dengan menelusuri register penutupan kas. apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, teliti apakah saldo tersebut telah dikonversi dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal neraca, melalui permintaan keterangan dan perbandingan kurs tengah bank indonesia per tanggal neraca. perepis s::: cll masi waktu cll s::: as:ers s::: . cll . pot s:. . kas lainnya dan setara kas (kode perkiraan: lll8lainnya adalahsetara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. kas lainnya dan setara kas dicatat sebesar nilai rupiah nominal. apabila terdapat kas lainnya dan setara kas dalam valuta ametara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. investasi die but setara kas jika investasi tersebut memiliki masa jatuh tempo paling lama (tiga) bulan sejak tanggal kebolehannya. dokumen yang diperlukan: berita acara pemeriksaan kas; sertifikat deposito atau sertifikat lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek paling lama bulan. . .a si _, '.". , .:: .{;'l4t1 perepis masi .,. . cii >waktu cis .&i . . '.'.cs r11 ,; ;::[: f': '. prosedur revi langkah langkah revi: teliti apakah uang pada bendahara pengeluaran selain uang persediaan telah dicatat dalam akun kas lainnya dan setara kas. teliti apakah saldo setara kas yang disajikan neraca hanya mencakup investasi angka pendek yang sangat likuid seperti deposito yang ber angka waktu paling lama (tiga) bulan, melalui penelusuran sertifikat deposito. prinsip dasar: esti perepis masi waktu s:: c'd . .:,, s:: s:: q,,. versi . s:: s:: c'd .cl . . ii) c'd ii) t:at . s:: c'' ' ' prosedur re iu kas blu (lu adalah saldo kas pada instansi pemerintah yang menerapkanmeru pakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan melalui surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja blu (sp3b blu)tau bendahara pengeluaran. dokumen yang diperlukan: daftar rincian saldo rekening koran bendahara pengeluaran pembantu blu; buku kas umum; berita acara pemeriksaan kas; register penutupan kas; daftar sp3b blu. langkah langkah revi: teliti apakah saldo kas blu yang disajikan neraca telah mencakup selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan melalui perbandingan dokumen sumber. versi prosedur revi lakukan uji petik apakah atas rekapitulasi saldo kas blu telah didukung dengan sp3b blu melalui penelusuran dokumen sumber. prinsip dasar: : .,. as rsi esti ,:: l" re viii masi . waktu .ea ."il i , . .:. :. . . . . . ' . . prosedur vju . kas lainnya .blu (kode perkiraan:: il19lainnya blu merupakan kas yang diakui sebagai pendapatan yang sudah diterima blu namun belum disahkan dengan sp3b blu. kas lainnya blu dicatat sebesar nilai rupiah nominal. apabila terdapat kas lainnya dalam laludokumen yang diperlukan: berita acara pemeriksaan kas; rekapitulasi pendapatan blu; rekapitulasi belanja blu; daftar sp3b blu. langkah langkah revi: teliti apakah pendapatan yang diterima blu namun belum disahkan dengan sp3blu telah dicatat dalam akun kas lainnya blu, melalui perbandingan daftar perhitungan yang dibuat oleh unit teknis dokumen sumber. untuk awal periode, lakukan penelitian apakah pendapatan yang pada periode sebelumnya dicatat sebagai kas lainnya blu dan telah disahkan dengan sp3b blu telah dilakukan jurnal penyesuaian untuk membalik akun tersebut. . ,;:, . versi : ''lo prosedur revi prinsip dasar: sti penentu: fua i waktu. versi , ,belanja dibayar muka (prepared) (kode pe :.. dan keabsahan telah terpenuhi, yaitu:belanja dibayar muka dicatat sesuai nilai penyesuaian belanja dibayar muka yang diakui pada periode pelaporan. dokumen yang diperlukan: dokumen realisasi belanteliti apakah saldo belanja dibayar uka telah petenis esti masi waktu as rsi prose4ur re1'iu lakukan uji petik atas belanja dibayar. esti perepis masi waktu :'{:: , as i. . t ._,., ,_ ., ' ' prosedur revi previo. . . uang belanja (prepare{ euro uang muka belanja dicatat apabila ada pembayaran uang muka atas belanja sedangkan prestasi pekerja aan belum diselesaikan seluruhnya atau sebagian, atau pembayaran verse but belum dikembalikan. dokumen yang diperlukan: dokumen realisasi belanja dan prestasi kerlakukan uji petik atas transaksi uang muka belanjesti s:: ,invasi_ c'd waktu c'd s:s p.,. s:: c'd . g, s:s p.,. as rsi s:: . ( ) c:a. c'd . ] :} = s:: s:: c'd c'd .c:i c'd fl) . s:i c'd ', q) ::.:: ::.::j. pendapatan yang. masih''.haru,s diterima (kode perk,irj \n: :i:l43yang harus diterima dicatat sebesar penyesuaian atas nilai pendapatan yang harus diterima pada periode berjalan sesuai yang terdapat dalam kontrak atau dokumen perjanjian yang dipersamakpendapatan pendapatan yang masih harus diterima dalam periode berjalan telah dibukukan sebagai pendapatan yang masih harus diterima dan telah diakui sebagai neraca pada pos aset lancar. teliti apakah saldo akun pendapatan yang masih harus diterima telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan clan telah didukung oleh memo penyesuaian. pere viu .' esti masi waktu versi.', prosedur revi lakukan uji petik atas transaksi pendapatan yang masih harus diterima clan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah dilengkapi lengan dokumen yang sah, melalui penelusuran dokumen dokumen terkait. prinsip dasar esti pere viu masi waktu ".'. versi kesalahan tersebut secara berjenjang. prosedur revi piutang perpajakan (perpajakanntuk piutang perpajakan yang dikelola djp, dicatat sebesar nilai nominal seluruh surat ketetapan pajak skp kb) yang telah disetujui oleh wajib pajak wp) per tanggal neraca. untuk piutang perpajakan yang dikelola oleh jbc, dicatat sebesar nilai nominal seluruh surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk snpbm) yang belum dibayar oleh per tanggal neraca dikurangi dengan pajak dalam rangka impor peri) yang telah diserahkan djp. sal piu tang pernah akanperpajakan. dokumen yang diperlukan: berita acara rekonsiliasi bar) internal antara penyusun dan unit teknis atau dokumen lain yang dianggap sah; dokumen ketetapan pajak, misalnya surat ketetapan atau tagihan pajak sikka skpkbt skp perepis versi . . ,_. i , r" ' .,. _;_,.c_ __j esti masi waktu proses u:r revi pembetulan, surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk snpbm) surat tagihan cukai stack) keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, spot pbb, stp pbb, skp pbb) dokumen setoran pajak, misalnya surat setoran pajak ssp) surat setoran pabean, cukai, dan pajak( spp) surat tanda bukti setor sts) dan dokumen lain yang dipersamakan; memo penyesuaian piutang perpajakan; lap perkembangan piu tang pajak. langkah langkah revi: teliti apakah saldo piutang pernah akan yang disajikan neraca telah sesuai dengan ran perkembangan piu tang pajak dari unit teknis (misalnya seksi penagihan untuk djp atau seksi perbendaharaan untuk jbc) dan teliti apakah seluruh akun piutang pajak yang dikelola oleh unit teknis yang bersangkutan telah disajikan dalam neraca, melalui permintaan keterangan dan penelusuran laporan perkembangan piutang pajak. teliti apakah saldo piutang perpajakanpere u,, j . . esti masi ;.wali:tu versi s:i s:i s:: s:i ,;!! c1i >' ." ill bl) :,] s:i s:i s:i l!l4 l!l4 prosedur revi teliti apakah saldo piutang pernah akan yang disajikan neraca adalah sama dengan saldo awal ditambah mutasi piutang pajak (penambahan dan pengurangan) berdasarkan data dari unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penghitungan kembali. untuk piutang perpajakan yang dikelola jbc: teliti apakah saldo piutang perpajakan yang disajikan neraca telah dikurangi dengan peri yang dilimpahkan djp dengan sp3dri, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen sp3dri; teliti apakah saldo piutang perpajakan yang disajikan neraca telah dikurangi tau tam bah dengan pembayaran sebagian piutang pajak sebagai syarat pena.ikan keberatan banding, melalui penelusuran dokumen spp. lakukan uji petik atas transaksi piutang perpajakan (misalnya skp snpbm sk penghapusan) perepis . esti masi c'ci waktu c'ci s::i pot .fo pot versi .c:i. p. , . . .: s::i c'ci .ci c'ci ill s::i c'cpetang bukan .pajak (kode parkir ,n: fls iutang bukan pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan negara bukan pajak, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. saldo piutang bukan pajakbukan pajak. dokumen yang diperlukan: laporan pnb; memo penyesuaian; dokumen perjanjian kontrak dokumen lainnya yang dipersamakan. langkah langkah revi: teliti apakah seluruh akun piutang bukan pajak yang dikelola oleh unit teknis yang bersangkut tan telah disajikan dalam neraca, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen terkait. teliti apakah saldo piutang bukan pajakversi .: prosedur revi teliti apakah saldo piutang bukan pajak yang disajikan neraca adalah sama dengan saldo awal ditambah mutasi piutang pajak (penambahan clan pengurangan) berdasarkan data dari unit teknis, melalui permintaan keterangan clan penghitungan kembali. penyisihan 'iu'.f : tidak tertatih piutang .bukan paj (kod '.p:e :''it'(;piutang bukan pajak dilakukan dalam rangka penyajian nilai bersih piutang bukan pajak yang dapat direalisasi (net reliable value) nilai penyisihan piutang tidak tertatih telah disajikan secara wajar clan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. dokumen yang diperlukan: dokumen terkait pnb clan kertas kerja perhitungannya. langkah langkah revi: teliti apakah penyisihan piutang dengan ketentuan berlaku. perhitungan telah sesuai peraturan .i : . perepis esti <masi waktu users r:i r:i r:i . f? .cs . c:a. r:i r:i r:i .l. prosedur revi'. teliti apakah saldo atas akun penyisihan piutang tidak tertatih piutang bukan pajak tel didukung dengan kertas kerja perhitungan melalui penelusuran kertas kerja, dokumen pendukung clan perhitungan kembali. perepis bagian lancar,r\). :"raihan tuntutan > perbendaharaan tuna'{tan gan rugi' ;: .: :' (kode rl( i :. t1 .ij)' :_saldo bagian lancar tagihan tgr adalah jumlah piutang atas tuntutan perbendaharaan tp) tun tan perbendaharaan tgr) yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan dan ditagih dalam bulan depan yang disajikan neraca sebagai kelompok aset lancar. setiap transaksi tp tgr telah didukung dokumen yang sah. sal bagian lan car tagihanbagian lancar. = esti m,asi waktu . versi .'. posed.u1die iu ; '!;, . teliti apakah saldo bagian lancarbagian lancar tp tgr merupakan pital,l.g tgr yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam bulan depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan(kode perkiraan: as.versibagian lancar tagihan tun tan perbendaharaan tuntutan ganti rugi dilakukan dalam. rangka penyajian nilai bersih bagian lancar tgr yang dapat direalisasi (net reliable value) nilai penyisihan piutang tidak tertatih bagian lancar tagihan tun tan perbendaharaan tuntutan ganti rugi telah disajikan secara waj dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. dokumen yang diperlukan: dokumen terkait tp tgr dan kertas kerja perhitungannya. langkah langkah revi: teliti apakah perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. teliti apakah saldo atas akutelah didukung dengan kertas kerja perhitungan melalui penelusuran kertas kerja, dokumen pendukung dan perhitungan kembali pere viu versi esti masi .a. waktu &9ot.: ' i :. prosedur revi; ' persediaan (kode akursediaanlam rangka pelayanan kepada masyarakat clan tidak dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan. persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan tel diperoleh dan mempunyai nilai tau biaya yang dapat diukur dengan andal. persediaan diakui pad saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. persediaan disajikan sebesar biaya perolehan (apabila diperoleh dengan car pembelian), harga pokok produksi (apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri) clan nilai wajar (apabila diperoleh dengan car lainnya seperti donasi rampasan) persediaan dicatat berdasarkan basil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi dan disajikan neraca sebesar nilai moneternya. dokumen yang diperlukan: berita car name fisik persediaan; daftar rekapitulasi persediaan laporan persediaan simak bmn) surat penetapan lelang; memo penyesuaian persediaan. pere viu as rsi esti c:s c:s asi. . . waktu'il . bl) c:lt s:i s:i proses ur. revi ; : . ._, langkah langkah revi: teliti apakah persediaan yang dalam kondisi rusak tau usang tel dikeluarkan dari saldo persediaan, melalui penelusuran berita car name fisik persediaan dan daftar rekapitulasi persediaan simak bmn) untuk persediaan pita cukai yang dikelola jbc, teliti apakah nilai persediaan pita cukai neraca tel dicatat sebesar biaya pengganti cetak pita cukai tersebut (bukan nilai pita bukannya) melalui permintaan keterangan dan penelusuran daftar rekapitulasi persediaan simak bmn) teliti apakah saldo persediaan yang disajikan neraca sama dengan saldo fisik persediaan dikalikan dengan biaya perolehan terakhir sesuai berita car name fisik persediaan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran berita acara name fisik persediaan. teliti apakah barang milik negara yang berasal dari sitaan rampasan tangkapan dan telah mendapat penetapan untuk dilelang sesuai daftar rekapitulasi persediaan simak bmn) tel disajikan dalam saldo persediaan neraca melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen dokumen dimaksud. teliti apakah unit akuntansi telah menggunakan aplikasi persediaan yang terdapat simak bmn secara optimal, melalui permintaan keterangan dan perbandingan antara berita acara name fisik persediaan dengan daftar rekapitulasi persediaan simak bmn) perepis , . i versi esti s:: s:: s:: s:: s:: masi c'd .!i c'd . .cl . waktu c'd :,, c'd c:a. . s:i .!i s:i c'd r:: .p prinsip prose4ur re,,.iu dasar: pete u esti masi ell' waktu ell bi) s: . as rsi , .: ;:;: . ._, ,.x ;: . . ell ill >.: ;,] ell t:i ': . , ' . proses1lr revi ' ,' . aset tetap. (kode perkiraan.serta akurasi, keandalan, dan keabsahan telah terpenuhi, yaitugunakan oleh masyarakat um, biaya kebolehannya dapat diukur secara andal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. pengakuan aset tetap akan sangat andaldan bukti kepemilikannya terdokumentasi dengan memadai, serta dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan. untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai waj pada saat neraca awal tersebut disusun. untuk periode selanjutnya, untuk setiap perolehan set tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan tau harga waj (bila tidak ada biaya kebolehannya) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya rangka memperoleh aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. set tap disajikan berdasarkan pere viu. . sti masi waktu versi prosedur re iu, . . ' ' :: . .":' .: biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. apabila penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi clan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai verse but digolongkan clan disajikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan kdp) sampai lengan aset tersebut selesai clan siap dipakai. biaya perolehan lari aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan lyang bersangkutan. aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran (nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan lengan jumlah setiap kas atau setara kas clan kewajiban yang ditransfer diserahkan)lengan kepemilikan aset yang serupa. dalam keadaan tersebut, tidak ala keuntungan cltetap yang diperlukan 'a.versi prosedur evi dan pendapatan lo.ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkperaturan mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing masing akun aset tetap dan akun evaluasi aset tetap. aset bersejarah heritage assets) tidak .harus disajikan neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam lk. beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, seperti bangunan bersel arah yang digunakan sebagai ruang perkantoran, maka aset ditetapkan prinsip prinsip yang sama seperti aset lainnyesti perepis masi :waktu '.: bl) , versi .s:: s:: cd .'& "' fl) c1s s:: poi esti;. prosedur revi perepis: masi waktdokumen yang diperlukan: daftar barang milik negara dan catatan ringkas barang milik negara; daftar realisasi belanja modal, sp2d spm belanja modal, akuntansi, faktur pembelian; berita acara serah terima bmn, bukti kepemilikan bmn; surat keputusan penghapusan; daftar inventaris ruangan dir) laporan barang kuasa pengguna lbkv) lap kondisi barang lkb) dan laporan bmn; memo penyesuaian aset tetap. langkah langkah revi:padprosedur revi . teliti apakah tetap yang tidak dimanfaatkan dan bah keluar) telah direklasifikasi perepis esti d:asi:. waktu:i a$versi '.: s:i s:i .ell ell .s:: s:: s:i .s! .f.t .c: . ell fl) ell t'd t'd ill . f.t s:: s:: ell p. p. . .:::rt:'. versi : ' ':' :, pr sepur re u;":<: :.: prosedur revi1l penyusutan aset 'tetap (kode parkir.aa,n: esuaian nilai verse but dilakukan atas seluruh aset tetap selain tanah konstruksi dalam pengerjaan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (straight line method) sehingga metode penyusutan lainnya tidak diperkenankanpenyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap neraca. dokumen yang diperlukan: daftar barang milik negara dan catatan ringkas barang milik negara; memo penyesuaian aset tetap. langkah langkah revi: dapatkan seluruh daftar aset tetap. identifikasi aset aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disebutkan. :}i0 !:? :: \; .': . . ,. ::; ti pere viu variasi \waktu \;i,}:, \; ;a,versi . t:i r:i r:i cll cll . fl) ell ell ill bl) .g, t:lt ell r:i l::d prosedur viu teliti apakah penyusutan asset sesuai dengan peraturan berlaku. prinsip dasar: :. :: perhitungan tetap tel ketentuan perepis apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan .: '.:.: ' . ,,, e5t :. asi waktu. .:. .;_ :'. .,._ ; : f:i r:: clf :,, versi r:: . clf .cs clf '2c s:i clf .:jenjang. .: prosedur r viutagihan tuntutan perbendaharaan tp) tagihan tuntutan perbendaharaan tgr) adalah piutang yang timbul akibat adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan bendaharawan yang mengakibatkan kerugian negara.p tgr) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu bulan mendatang. setiap transaksi tp tgr telah didukung dokumen yang sah. saldo piutang tagihan tptagihanperepis :.' esu ._ masi waktu _. ' .,, ase:tsi s:: s:: s:i c'd c'd . ,i:i fl) c'd c'd fl) s:i c'd cl> cl>" cl> prosedur revi . teliti apakah saldo piutang tagihantpgr) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu bulan mendatangrinsip dasar: perepis versi {., masi ::s u; waktu .cu .:. ii> cl) 11f. ,,,. : q.e viu aset lainnya (kode p rki : ):; ';: ,aset lainnya terdiri dari piutang jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain lain. setiap transaksi aset lainnya telah didukung dokumen yang sah. seluruh aset lainnya telah tercatat dalam simak bmn. dokumen yang diperlukan: memo penyesuaian aset lainnya; berita acara rekonsiliasi bar) internal atau dokumen lain yang dianggap sah. langkah langkah revi: teliti apakah saldo aset lainnya neraca telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi dari unit teknis pengelola. lakukan uji petik atas transaksi aset lainnyateliti apakah satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan merekam aset tak berwujud dalam simak bmn, melalui permintaan keterangan dan penelusuran laporan aset lainnya. users esti c:: s:: clj . pereli.u< masi 1o1 ;; waktu . .;:. :"a it it' sl.c . ' . prosedur redir . prinsip dasar: ;, ._ esti pere viu kewajiban (kode eiu{i,g akan datang bulan) dan lebih dari (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporakui dicatat jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber day. kewajiban dapat timbul dari: transaksi dengan pertukaran (exchange transaction) transaksi tanpa pertukaran (non exchange transaction), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang perepis . esti nasi waktu versi. s::. s:: jl( .cl . bl) e:a. s:: po4 p4. p,. .; pro edr restu diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan;ment eventsdalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal neraca. dokumen yang diperlukan: laporan rekapitulasi kewajiban; dokumen tagihan; surat perintah membayar spm), surat perintah pencairan dana sp2d) memo penyesuaian kewajiban; berita acara rekonsiliasi bar) atau dokumen lain yang dianggap sah. langkah langkah revi: teliti apakah saldo kewajiban neraca tel sesuai dengan laporan rekapitulasi kewajiban dari unit teknis dan bahwa seluruh akun kewajiban yang dikelola oleh unit teknis tel disajikan dalam lra, melalui permintaan keterangan dan penelusuran lap rekapitulasi kewajiban. lakukan uji petik atas transaksi kewajibanyang terkait (misalnya dokumen tagihan, spm dan sp2d) perepis versi' pros dur revi prinsip dasar: ase!" 1fiu> kelas:iban j.l\n(ika.p)!;nd k (kode }!perkiraan: a11tara lain: utang kepada pihak ,:::ketiga (koj:)e p h .:jtang kepada pihak ketiga terdiri dari: kas lainnya bendahara pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga yang sudah dibelanjakan (dibebankan pada dipa) tetapi belum diserahkan kepada yang berhak. belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga catat sebesar nilai penyesuaian tagihan pihak ketiga tau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga sesuai dengan periode pelaporan. belanja ini belum dicatat sebagai belanja menurut basis kas, tetapi sudah dapat diakui sebagai beban dalam laporan operasional dan harus disajikan neraca sebagai utang kepada pihak ketiga. versi prosedur j evi'.: . dokumen yang diperlukan: berita acara pemeriksaan kas; daftar spm dan sp2d; kenaikan pangkat pegawai; tagihan dari penyedia barangjjasa seperti tagihan listrik, tagihan telepon, dan tagihan pihak ketiga lainnya; memo penyesuaian. langkah langkah revi: dapatkan informasi mengenaieliti apakah tagihan kepada pihak ketiga tersebut telah dibukukan sebagai kewajiban neraca. teliti apakah saldo utang kepada pihak ketiga telah mencakup: kas lainnya bendahara pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga yang belum diserahkan telah dicatat dalam jual penyesuaian sebagai utang kepada pihak ketiga; belanja yang masih harus dibayar telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan. lakukan uji petik atas utang kepada pihak ketig v.ii . : versi . prinsip dasar: apabila ditemukan kelemahan. il . . ,_. . utang .lele bill pembayaran pendar.a t. .n\. '.:. (ko])e per.l{];i,&an: i9.l):' . . .:tang kelebihan pembayaran pendapatan adalah kewajiban pemerintah yang timbul atas kelebihan pembayaran pajak pelunasan piutang pajak dari wajib pajak. utang kelebihan pembayaran pendapatan perpajakan disajikan neraca sebesar jumlah ketetapan lebih bayar sl{, plb kpc spec snpbm) tanggal pelaporan yang belum diterbitkan sp2d nya. dokumen yang diperlukan:clan spmkbm; sp2d; berita acara rekonsiliasi bar) internal antara penyusun clan unit teknis atau dokumen lain yang dianggap sah; memo penyesuaian. langkah langkah revi: teliti apakah utang kelebihan pembayaran pendapatan adalah disajikan sebagai kewajiban sebesar jumlah ketetapan lebih bayar skala kpc spec snpbm) tanggal pelaporan yang belum diterbitkan sp2d nya. versi .,., _ ! . prosedur revi teliti apakah kelebihan pendapatan telah dokumen terkait perpajakan. . samulo utang pembayaran sesuai lengan pengembalian lakukan uji petik atas utang kelebihan pembayaran pendapatan cl.l kesalahan verse but secara berjenjang. prosedur revi pendapatan diterima i>l .'.muka (kode perkiraan: 92fditerima muka dicatat sebesar penyesuaian atas nilai pendapatan diterima muka yang menjadi kewajiban periode berjalpendapatan diterima muka telah dicalakukan uji petik atas pendapatan diterimapis esti masi waktu ase.rsi . prosedur re ,iu prinsip dasar: . . . ti'." perepis . . rasi yakni r:: r:: t'd t'd . en r:i r:i e:i. e:i. versi r:: t'd .c; . . t'd fl) t'd t'd c:s flj . r:i t'd e:. revi uang maka dari ppn. (kode parkir.ang muka dari ppn merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran belum menyetor sisa ang persediaan up) sampai dengan tanggal neraca. saldo uang muka dari ppn yang dicantumkan neraca adalah sebesar sisa uang persediaan up) dan tambahan uang persediaan tup) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali kas negara per tanggal neraca. dokumen yang diperlukan: rekening koran; buku kas umum; berita acara pemeriksaan kas; register penutupan kas; memorevi: teliti apakah saldo uang muka dari ppn yang disajikan neraca hanya mencakup dan tup dengan membandingkan saldo kas asa giro) dengan sp2d up dan sp2d tup. perepis esti masi ::s waktu "' .bl) l:s s:i bl> s:i i;. if versi fl . t:a. (l.f. s:i .s= s:i '' . prosedur revi .,_ teliti apakah saldo uang muka dari ppuang muka dari pp. dokumen ssp nya. prinsip dasar: ' esti }>ere viudan lampiran tanpa kappa w kappa apa i:(. p o,sed ur r vj, : . .' tujuan prosedur revi berikut ini adalah untuk memastikan bahwa aspek formal dan kecukupan pengungkapan informasi dalam telah terpenuhi, yaitu: harus disajikan secara sistematis. setiap pos dalam lra, lo, lpe, dan neraca harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam lk. menyajikan informasi tentang penjelasan pos pos dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain: menyajikan informasi uminformasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian as si prosedur revi \ yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.k. dalam menyajikan lk, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian dan kebijakan akuntansira, lo, lpe, dan neraca. pengungkapan luruh. secara umum, kebijakan akuntansi pada menjelaskan hal hal berikut ini: entitas pelaporan; basis akuntansi yang mendasari penyusunan lk; basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan lkk. . . versi . prosedur revi diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun tahun yang akan datang.dokumen yang diperlukan: lrpneracmpiran laporannyngkah langkah revi: teliti apakah semester dan tahunan telah memuat informasi mengenai: identitas unit kerja pengguna anggaran dan periode penyampaian lk. gambaran ringkas mengenai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. daftar tabel (nama tabel, nomor tabel dan nomor halaman) daftar grafik (nama grafik, nomor dan nomor halaman) daftar lampiran (nama lampiran, .' :' e8t1;,; masa w ktt.i :: :. :.\: . as,versi s:: s:: c'ci . .ci llj c'ci c'ci ill s:: s:i c'ci s:i d.> p,. d.> p,. :id :id pot prosedur r vill . :.: nomor lampiran dan nomor halaman) daftar singkatan (singkatan singkatan yang digunakan dalam lk) pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan 1s1 yang disampaikan; bahwa telah disusun sesuai dengan sap dan bahwa telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern spi) yang memadai. gambaran ringkas mengenai kondisi yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai lra, lo, lpe, neraca, dan lk. lembar muka lra, lo, lpe, dan neraca. penjelasan umum terkait dasar hukum penyusunan lk, kebijakan teknis entitas pelaporan, pendekatan penyusunan lk, basis akuntansi, dasar pengukuran, dan kebijakan akuntansi. penjelasan atas pos pos lra: realisasi pendapatan dan belanja, masing masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi sai (laporan semester atau laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran ber alan) as rsi jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam dipa penerimaan telah dijelaskan lk. realisasi penerimaan juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan penurunan (dalam bentuk tabel per jenis penerimaan) jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam dipa belanja belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial) telah dijelaskan dalam lk. realisasi belanja juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan penurunan. telah disertai informasi tambahan yang menjelaskan jelaskan. penjelasan atas disajikan untuk pendapatan lo dan beban, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; penjelasan hal hal penting yang diperlukan. ,. . versi prosedur revi . ., penjelasan atas lpe diperlukan; penjelasan h'. hal penting yang diperlukan. penjelasan atas pos pos neraca: aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi (laporan semester atau laporan tahunan) kas bendahara pengeluaran disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkanyang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali kas negara per tanggal neraca atau diperhitungkan dengan dana tahun anggaran berikutnya. apabila terdapat bukti bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal harus diungkapkan dalam lk. untuk saldo yang disetor sesudah tanggal desember, harus diungkapkan tanggal setor dan dilampirkan bukti ssp nya. perepis esti masi waktu versi prosedur.' revi kas bendahara penerimaan disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkangas pemerintahan penerimaan negara bukan pajak) saldo kas baik maupun uang pihak ketiga yang masih berada bendahara penerimaan dengan melampirkan rekening koran. apabila masih terdapat uang milik pihak ketiga, maka hal tersebut harus diungkapkan beserta tanggal penyebarannya. setara kas disajikan dan diungkapkan secara memadai. mutasi antar pos pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalampiutang pajakpenilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; a .versi .t; ti _. perepis m.asi . waktu bl) s:s . bll .'. . ,f. )f> prosedur l .yiu .: rincian saldo piutang pajak per unit akuntansi berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; persediaanbenguk.kondisi persediaan;;lk. versi esti c:: i:i c:: .fts c:: ftf perepis nasi ft_ waktu . .!ill . . . ,i1 d:. , . pr sepur v:iu . bahan nilai (jika ada)(jika ada)perepis masi waktu. s::. c1s c1s bl) s:: po. versi s:: s:: s:: f!, . .s= fl) c1s s:i. c1s fl) s:: c1s ell s:: q) if. po. ::id ::id "' ' ' prosedur revi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam lra, lo, lpe, dan neraca, termasuk apabila terdapat hal hal yang tidak berhubungan langsung dengan lra, lo, lpe, dan neraca namun mempengaruhi lk, misalnya reorganisasi, force majeure, sengketa peradilan dan hal hal lain yang berhubungan dengan unit akuntansi. lampiran pendukung yaitu lra pendapatan dan lra pengembalian pendapatan, lra belanja dan lra pengembalian belanja, serta neraca percobaan. lampiran laporan barang pengguna yaitu laporan barang pengguna semester tahunan, laporan kondisi barang (khusus tahunan) dan rincian saldo awal. lampiran blu (apabila terdapat blu) lampiran laporan pemerintah. rekening lampiran tindak lanjut atas temuan bpk, dengan menjelaskan temuan temuan bpk dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta daftar temuan bpk dan tindak lanjutnya. lampiran lampiran lainnya pendukung seperti barang kuasa pengguna persediaan. prinsip dasar: sebagai laporan barang . . a.evi laporan keuangan kappa w prosedur. yiu '.' :: .w melakukan verifikasi atas lra, lo, lpe, neraca, dan beserta adk yang diterima dari seluruh unit akuntansi bawahnya. lra, lo, lpe, neraca, dan kappa w merupakan hasil kompilasi dari lra, lo, lpe, neraca, dan seluruh unit akuntansi bawahnya. kappa w melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait, antara lain kanwil dan tanpadk kappa w; adk dari masing masing tanpa;tanpa'versi . .: teliti apakah saldo setiap akun lra, lo, lpe, neraca dan kappa w telah sesuai dengan jumlah total saldo akun tanpa yang berada bawahnya, melalui penjumlahan ulang seluruh saldo akun lra, lo, lpe, neraca, dan tanpakanwil ditjen perbendaharaan dan rekonsiliasi bmn dengan kanwil djka sudah dilakukan, melalui penelusuran bar. apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi verse but terdapat perbedaan, teliti apakah perbedaan verse but telah diperbaiki dengan meminta keterangan dan bukti pendukung. . pere riu masi waktu . verskeuangan kappa ,"' prosedur: re luebawahnya. lra, lo, lpe, neraca dan kappa e merupakan hasil kompilasi dari lra dan neraca seluruh unit akuntansi bawahnya. kappa e melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait, antara lain ditjen perbendaharaan c.q. direktorat akuntansi dan pela ran keuanganw versi cetak yang salah file:rigkapi dengan pernyataan tanggung jawab (khusus untuk semester dan tahunan); adk kappa eclan adk setiap akun lra, lo, lpe, dan neraca yang diterima dari kappa w sudah dilakukan verifikasi dengan meminta keterangan kepala penanggung jawab unit akuntansi {khusus untuk semester clan tahunan) ti pe:revi masi waktu versi s:i ' ,' t. . l"i . o: . ,.!i4 p.t . ". a.c . proses.llr r viu : . teliti apakah saldo setiap akun lra, lo, lpe, neraca dan kappa e telah seluruh. dengan jumlah total saldo akun kappa w yang berada bawahnya, melalui penjumlahan ulang seluruh saldo akun lra, neraca dan kappa wj"e viu esti ma&i s . .sf wa'.ktu versi r:: r:: . . .!i . .cl fl) f:i. fl) .;, r::ra dan neraca apa . prosedur. revi perepisapadibawahnya. lra, lo, lpe, neraca, dan apa merupakan hasil kompilasi dari lra dan neraca seluruh unit akuntansi dibawahnya. apa melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait, antara lain ditjen perbendaharaan c.q. dit apk (apabila dimungkinkan); adk apa;kappa eversi ti masi c1j . waktu '"" ii> ii> bl) c:at .!! c1j o.> o.> o.> 'p prosedur revi teliti apakah saldo setiap akun lra, lo, lpe, neraca, dan apa telah sesuai dengan jumlah total saldo akun kappa e yang berada bawahnya, melalui penjumlahan ulang seluruh saldo akun lra dan neraca kappa;i.prinsip dasar: pe.revi esticenter! keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro. lampiran peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tanggal desember struktur organisasi sekretariat badan koordinasi penyuluhan provinsi jambi badan koordinasi penyuluhan sekretariat kelompok jabatan fungsional dea sub bagian sup bagian sub bagian umum dan perencanaan kepegawaian keuangan dan evaluasi kelembagaan dan pengembangan bidang ang penyelenggaraan penyuluhan sub bidang kelembagaan dan sebidang pengembangan penyuluhan programa, pengembangan metode dan publikasi sub bidang sub bidang pengembangan pelaku utama pengembangan materi dan pelaku usaha penyuluhan dan kemitraan usaha gubernur jambi dto hasan basri agudalam bab antara angka dan angka disisipkan angka 6a, angka angka dan angka dihapus setelah angka ditambah angka sampai deng6arovinsimbi. unit pelaksanaketentuan bab huruf dihapus dan ditambah huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:dan sekretariat badan koordinasi penyuluhan provinsi, ketentuan bagian kedua paragraf dari sampai dengan dihapus. ketentuan diubah karena kesalahan penulisan sehingga berbunyi, susunan organisasi sekretariat kpid, terdiri dari sekretariat: sub bagian tata usaha, cc.lla sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. ketentuan setelah bagian keempat ditambah bagian kelima, dan bagian keenam bab iii disisi antara dan yaitu sampai dengan yang berbunyi sebagai berikut: bagian kelima sekretariat badan koordinasi penyuluhan paragraf kedudukan sekretariat bakorluh sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi bakorluh yang secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada ketua bakorlubakorluh dipimpin oleh sekretaris. bakorluh diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. paragraf . paragraf tugas pokok dan fungsi sekretariat bakorluh mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibidang koordinasi, pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan dalam upaya pemantapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan tatalaksana, perencanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, perpustakaan dan statistik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat bakorluh mempunyai fungsi: perumusan kebijakan dan programa pemerintah daerah dalam bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional: pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, cc. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan: pelaksanaan penyuluhan wilayah provinsi, pengelolaan pembiayaan penyuluhan, pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pengembangan manajemen perstatistikan dan penyusunan statistik penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pada kabupaten kota, il. penyusunankorluh: dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan bakorluh. paragraf susunan organisasi susunan organisasi sekretariat bakorluh terdiri dari: sekretariat. bagian tata usaha,kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari: sub bidang kelembagaan dan pengembangan penyuluhan, dan sub bidang pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha. bidang penyelenggaraan penyuluhan, terdiri dari: sub bidang programa, pengembangan metode dan publikasi, dan sub bidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha. kelompok jabatan fungsional. struktur lo. struktur organisasi sekretariat bakorluhunit pelaksana teknis badan upt) paragrafupt) ditetapkan dengan peraturan gubernur. unit pelaksana teknis badan upt) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab kelompok jabatan fungsional pada bpbd, sekretariat kpid dan sekretariat dewan pengurus kopi provinsi, dan sekretariat bakorluh,tentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepaldan kepala seksidan kepala bakorluhdewan pengurus kopi provinsi, sekretaris kpid, dan sekretaris bakorluh, . bab bagian kesatu dan bagian kedua diubah dan dihapus sehingga bab bagian kesatu dan bagian kedua berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu eselonering susunan eselon lingkungan bpbd, sekretariat dewan pengurus kopi provinsi, sekretariat kpid, sekretaris bakorluh, dan kepala bp2tsp adalah: kepala bpbd, merupakan jabatan struktural eselon i.b. kepala pelaksana bpbd, dan sekretaris bakorluh merupakan jabatan struktural eselon ila: sekretaris dewan pengurus kopi provinsi merupakan jabatan struktural eselon ib: sekretaris pelaksana bpbd, sekretaris kpid, dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon illa: kepala bagian pada sekretariat dewan pengurus kopi merupakan jabatan struktural eselon ib: dan kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon vkepala seksi dan tim teknisihapusdewan pengurus kopi provinsi, sekretaris kpid, dan sekretaris bakorluh. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bpbd, sekretariat dewan pengurus kopi provinsi, sekretariat kpid, dan sekretariat bakorluhketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:kpid, bakorluh dan komisi bakorluhpenjelasan umum. seiring dengan perkembanganebut. perubahan peraturan daerah nomor tahun ini adalah sebagai pengemban amanat dari undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. untuk menjawab perkembangan pembangunan terutama bidang perubahan lingkungan perlu diadakan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. revitalisasi ini dapat berhasil apabila didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. atas dasar pertimbangan tersebut makdiaturanuntuk dapat terlaksananya sistem penyuluhan yang baik maka dibentuklah sekretariat badan koordinasi penyuluhan yang bertujuansehingga diperlukan sumber daya manusia yang hsejahterakan seluruh masyarakatanggal desember struktur organisasi sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah provinsi jambi fungsional iii iii perencanaan dan administrasi komunikasi hukum perizinan gubernur jambi dto hasan basri agus |
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sta,frie hendrawaty, s.e. si. penguji utama dr. sri hasnawati, s.e., si. sekretaris pendamping muslimin, s.e. si. kedua ujian skripsi tersebut akan dilaksanakan pada hari, tanggal, jam: kamisgugur aditya nomor pokok mahasiswa jurusan manajemen judul skripsi pengaruh penerapan employer stock ownership program esp) kinerja perusahaan studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar bursa efek indonesiae? tetapkan bandar lampung aka janggal april (esai aan (ea papan jan tembusan ekonom yang bersangkutan. arsip jurusan |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi sus lag universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis megan? gedung jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung help. sup teb.unila.ae.id keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor iun26. pp tentang penetapan pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa program jurusan ekonomi pem anak tau, tanggal. april stinantu dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pembimbing (penang organisasi dan tata kerja universitas lampung keputusan menristek diksi nomor: tahun tentang statuta uni entitas lampung keputusan rektor universitas lampung nomor un. kp:e... apaan bandarlampung anta pada tanggal april yel kan. ceo wta lag fair obi dom niyp2 iun26. pp. tanggal apriljudul skripsi npm konsentrasi pembimbing pembantu nip naufal bayan mustafa aida, s.e., bumn) bandar lampung terhadap ekonomi perencanaan peningkatan pendapatan mitra binaan. studi pada rumah kreatif bumn bandar mahathir muhamad analisis pendapatan usaha rumah dr. lies maria hamzah, s.e., makan melalui pemanfaatan jasa ekonomi perencanaan grab food studi pada usaha rumah makan kota bandar lampung) banana alin hafiz amanda pengaruh tingkat kriminalitas, ipm, dr. nairobi s.e.,m. dan pengangguran terhadap ekonomi perencanaan kemiskinan sumatera. . reza harian pratama pengaruh investasi swasta dan tenaga dr. saiful, s.e., kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ekonomi perencanaan tentang. fatchul baik analisis deskriptif konsentrasi lokasi dr. driving ratih y.t s.e.m.m usaha penjualan mobil bekas studi ekonomi perencanaan kasus: jl. pangeran antasari, kedamaian, tj. karang timur., kota bandar lampung) faris hisyam anik determinan tingkat kemiskinan tts mana hamzah, provinsi lampung tahun ekonomi perencanaan ade lestari ketimpangan distribusi pendapatan tor lies maria hamzah, s.e, masyarakat kota bandar lampung. ekonomi perencanaan tkesumaputra resiko pengaruh defisit anggaran fee marselina, s.e, mp.m terhadap pertumbuhan ekonomi ekonomi publik eka. negara asean. men ditetapkan bandarlampung sat padiatanggal april (er tanah gg eko non obi np. fklbsrtisoos1o02tenang,". kawasan. undang undang n! nomor tahun tentang statuta unila. keputusan rektor unila nomor un26 kp tentang pengangkatan daa, s.e.,m.b.a., akt., p.hd.nip. penguji utama dr. reni italia, s.e.,m.si.nip. pendamping ninik dewisisca novela sari npm judul skripsi the determinants enterprise risk management disclosura, patin nias ditetapkan bandarlampung yss non piala april aan syah hj, bas pra nan, kanan ekonom |
kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis jalan priiy' un26. pp. tentang penetapan tim pengisi ujian skripsi mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung sea!. si., akt., nip. penguji utama dr. induk rika gamayuni, s.e.,m.si.nip. pendamping yeni agustina, s.e.,m. sc., akt. nip. hari, tanggal senin, april pukul wib s.d selesai tempat ruang feb unila nama mahasiswa hana ayu maria npm judul skripsi pengaruh good corporate governance gcg) ditingkat leverage terhadap pengungkapan manajemen resiko studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar beis, pada tan april sla sae ava konon lean meme |
kementerian pendidikan dan kebudayaan sow universitas lampung kian gensiuse syarifudin, s.e.,m.s. ak. nip. penguji utama susi sarumpaet, s.e.,m.b.a.,p.md., akt. nip. pendamping dunia amelia,judul skripsi faktor faktor yang mempengaruhi ungerpricing saham saat ipo initial public offerivan ditetapkan bandarlampung ons padatanggal april nip ab!ynip. penguji utama dr. citra dharma, s.e.,m.s.nip. pendamping dunia amelia, s.e.,m. sc., akt., ca. hari, tanggal senin, april pukul wib s.d selesai tempat ruang feb unila nama mahasiswa shinta wulandari npm judul skripsi pengaruh profitabilitas, leverage, dan good corporate governance gcg) terhadap earnings response coefficientpada'tan april les dian pir exa naif nipah6606211990031003 |
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia pe. universitas lampung ket fakultas ekonomi dan bisnis nankernaida sari, s.e., si. sekretaris pendamping ari arifin, s.e., m.s.m kedua ujian skripsi tersebut akan dilaksanakan pada hari, tanggal, jam: jumatkeisya tiara putri nomor pokok mahasiswa jurusan manajemen judul skripsi pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi gojek terhadap kepuasan dan dampaknya pada loyalitas konsumen gojek, april pma papua tgn nairobi lahan nip m6606211990 konon) tembusan yang bersangkutan. arsip jurusan |
tuwww .jdih.kemenkeu.go.id bahwa dalam rangka memberikan perlakuan pajak pertambahan nilai dan mengaturbagi badan internasional dan pejabatnya y, perlu mengubah peraturan menteri keuangan nomor pmkiubah sebagai berikut: antara dansepanjpada diberikan dengan mendasarkan pada perjanjian internasional dimaksud sampai dengan berakhirnya perjanjian internasionalbadan internasional atau subjek hukum internasional lainnya dan telah sesuai dengan undang undang bidang perjanjian internasional. reyang mendasarkan pada ketentuan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan syarat: merupakan badan internasional yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai, dan mendapatkan rekomendasi dari menteri sekretaris negara atau pejabat yang ditunjuk. s5) dikecualikan dari pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufntara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: badan internasional'badan internasionalata dimaksud pada dan tidak dapat dimintakan kembali. dalam hal pemindahtangan,www .jdih.kemenkeu.go.id s5).dan mengajukan permohonan surat dispensasi kepada menteri keuangan.atau dan tata cara pengajuan permohonan, pemberian dan ketatausahaan surat dispensasipajak ann ana aib naa pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan internasional serta pejabatny badan internasional dan atau pejabat badan internasional sebagaimana dimaksud dalam dapat dimintakan pengembalian.ngembalian pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang telah dipungut kepada perwakilan badan internasional serta pejabatnya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal berlakunyakementerian harto nip'2 abstract the increasing number divorce rates that occur particular concern, especially the government and during this covid pandemic, the divorce rate lampung province has increased very significantly. the course marriage, there will definitely problems faced husband and wife where problems that cannot resolved will inevitably lead divorce. divorce usually marked several factors. the factors causing the increase divorce rates during the covid pandemic lampung province were disputes and also barrels caused several things, namely financial problems, child absence, infidelity, communication and differences. hoped that husband wife will understand each other better and understand the conditions that occur, especially associated with the ongoing covid pandemic. keywords: increase, divorce, covid pandemic introduction currently, the whole world, especially indonesia, facing coronavirus pandemic situation better known covid there are many impacts caused this pandemic situation, one which that divorced occur alot, one which lampung province. the increasing number divorce rates that occur major concern for every community, especially the government. corona virus large family viruses that cause disease humans and animals. usually humans can cause respiratory tract infections, ranging from the common cold serious diseases such middle east respiratory syndrome mers) and severe acute respiratory syndrome sars). coronavirus found humans since extraordinary event appeared wuhan, china, december was later named severe acute respiratory syndrome coronavirus sars cov2), and caused coronavirus disease covid lecturer faculty law, universitas bandar lampung, students the faculty law, universitas bandar lampung, nurani. student.ub l.ac.idplpj) issn: vol. agustus, pranata hukum volume nomor januari covid new type disease that has never been previously identified humans. corona this name taken from the latin which means crown, because the shape this virus has spikes that prograde like crown and the sun's corona. the corona virus has triggered outbreak the city wuhan, china, december and after that spread various countries around the world. the world health organization who) declared covid global pandemic march marriage recommendation from every religion indonesia. indonesia itself, marriage contained the constitution article paragraph everyone has the right form family and continue offspring through legal marriage" conjunction with law number (hereafter abbreviated the marriage law). article marriage inner and outer bond between man and woman husband and wife with the aim forming happy and eternal family (household) based the one godhead". marriage event that very important for the journey human life. addition uniting two different individuals, marriage will also automatically change the status both. every couple who has carried out marriage, definitely wants and graves happy and eternal marriage, however, marriage there must problem that will faced husband and wife whose unresolved problems will inevitably lead divorce. this divorce usually marked several factors, such disputes, barrels, disharmony, economic factors, poligami, and on. during the covid pandemic, the number number separations divorced indonesia has increased significantly. based one the indonesian online news, republika co.id, was stated that during the adjustment period, the new habits experienced spike divorced from june july especially the lampung area, based online news, peel off completely, co. said that the divorce rate the lampung region, also experienced increase with total divorce cases.' these figures are extremely high numbers and require special attention from the government. based the description above, the writer interested analyzing the factors increasing divorce rates during the covid pandemic lampung province. the method that the author uses the normative approach method, namely the literature study.ibid.pranata hukum volume nomor januari da1 ii. discussion factors increasing divorce rates during the covid pandemic lampung province kuh pdt regulates divorce where this the abolition marriage judge's decision, the demands one the parties the marriage based the reasons stated the law, article the criminal code. according the kbbi, divorce means separation, breaking relationship husband and wife. besides that, divorce can interpreted according the indonesian language mean "separate from the basic word "divorce". according the term (syara') divorce term release the ties marriage. terms high, divorce known talak" murah". divorce means breaking the bond canceling the agreement. while murah means divorce which the opposite gathering. the words divorce and murah have general and specific meanings. general sense, means all kinds divorced imposed the husband, which are determined the judge. whereas special sense divorce that imposed the husband. according al hadith, halal makruh. based the hadith the prophet saw, the most hated lawful act allah halal hr. abu daud and al hakim). furthermore, another hadith rasulullah saw said that any woman who asks her husband for divorce without any reason, then forbidden for her smell heaven (hr. turmudzi and ibn ma'jah). based the information above, can concluded that divorce the breakup marital relationship and the separation between husband and wife that will create new status, namely widows and widows, divorce one the things that hated allah swt, because divorce can have negative impact. especially from their children and descendants. marriage carried out husband and wife form harmonis and happy household accordance with the provisions the law and also the provisions religion. however, the household there will problems that not allow the way reconcile again, both them choose the path divorce. prior the birth the marriage law, marriage was regulated book the civil code kuh pdt), including provisions regarding the cause divorce. with the enactment law number the rules that apply the criminal code are longer valid seaside. achieving happy family, efforts are made according the ability each family. however, there are also many families who fail seek harmony, nightmares will occur, namely the emergence "divorce" clash that they never expected. the impact divorce causes various problems, including the breakup the family from 87ary hamid. dasar dasar hukum perkawinan islam dan hukum perkawinan indonesia, bina cipta. yogyakarta, pranata hukum volume nomor januari the ties marriage, family relations become tenuis and the most severe impact that will experienced children who are the fruit the marriage itself. the termination end marriage described the marriage law article paragraph conjunction with the compilation islamic law khi) article concerning death, divorce, and court decisions. meanwhile, article government regulation number concerning the implementation law number conjunction with the compilation islamic law khi) article the reasons for the dissolution marriages are follows: one the parties commits adultery becomes drunkard, compact, gambler, and which difficult cure one the parties leaves the other party for consecutive years without the permission the other party and without valid reason for other reasons beyond his control. one the parties gets prison sentence (five) years heavier sentence after the marriage takes place one party commits atrocities severe abuse that endangered the other party one the parties gets disability disease with the result not being able carry out obligations one the parties continues have disputes and barrels and there hope living harmony again the household. elements the increasing divorce rate during this pandemic are found point namely often disputes and barrels with various reasons where each party longer able maintain the integrity the household, can imagined the days passed are filled with colors that can make the atmosphere uncomfortable. this also not only affects married couples but also has the greatest impact children. every behavior, example and lesson from parents will recorded clearly the hearts and minds children. the worst thing that will example applied the life his household that will built his day. there nothing blame about the impact the covid disaster, because this not only national disaster but also world disaster. divorce cases that occurred this time became news both electronic media and social media. due such difficult conditions due the impact covid they chose separate. especially the province lampung itself, recorded the religious courts, divorce cases reached cases from january june based one lampung's online news, namely lambs.co., based the results interviews conducted together with one the staff the lampung high court, was found that not only divorce cases were handled the court, but there were also several other things, but still related divorce other civil cases. the firmansyah matondang.pranata hukum volume nomor januari following excerpt from his interview general, religious courts not only deal with divorce cases that are tried, but there are authorities that are handled including issues marriage dispensation, joint property, poligami permits, adoption children regarding divorce itself, both divorce, whether divorced divorced, indeed the most divorce case." said irwansyah. terms divorce, said irwansyah, there are two things, namely divorced are filed women and divorced are filed men. this shows that civil cases regarding divorce are still the highest cases handled the religious courts and high courts. the high court concluded that they did not know detail what factors were the cause married couple choosing divorce. however, based the grouping the reasons they file lawsuit the court, the most dominant factor the continuous dispute and quarrel. looking the presentation above, women wives dominate filing for divorce and can concluded thatalso barrels can caused several things, namely: financial problem finance one the causes complicated problems that exist when two people are bound marriage bond. usually, this financial problem caused the husband who has little income and not able meet all the needs household life, causing the wife become irritable and emotional. unreliable that the covid disaster has had many impacts various conditions, one which economic and financial. nota few people are directly affected the policies taken the company where they work, the company's income which has increased average now not usual, the company forced reduce its income even reduce the number employees, order keep the company running. this policy felt the family, especially the wives financial managers the household family. the reduced cost for daily needs makes the wives confused and unable share according their respective needs, while know that the necessities life are not decreasing but increasing, this one the triggers for disputes and barrels the household. child absence the presence child the dream every married couple. however, this will trigger barrels and even disputes the couple has been married for years, but has not been blessed with child. usually, both husband and wife will blame each other and will feel the most right. both them sometimes not retrospect themselves find out where the lack both physically and spiritual lies. they think that only giving birth will they have children, fact adopting children pranata hukum volume nomor januari d1a can used solution provide opportunities for both them terms raising children, this usually used some people lure have biological children that the wife can become pregnant (indictment). affair infidelity one the most common reasons for married couples end their marital relationship through the courts. infidelity can triggered satisfied relationship problems, finances, the presence third person marital relationship. during the covid pandemic, the opportunity for infidelity very large, when one the husbands wives has been laid off from their office, their income has been reduced the company due several factors, one which the declining purchasing power the market. communication the business each party often causes communication between husband and wife behampered and different activities result husband wife lack time talk, tell stories just share feelings. result, one them misunderstanding and can trigger fight. communication the key relationship, usually communication well established then any relationship will good, but our communication not good then any relationship live will not good which will lead disputes and fights. difference one the purposes marriage unite two different hearts, perfection and covering each other's shortcomings. the differences include many things such background, nature, character, habits and personality. this difference what causes household more colorful. however, not uncommon for these differences lead compatibility between these two human beings which eventually causes problems the household. iii. conclusionbarrels caused several things, namely financial problems, absence children, infidelity, communication and difference. itis hoped that husbands wives can better understand each other and understand the conditions that occur, especially associated with the ongoing covid pandemic, the maturity each party one the best solutions for household integrity. pranata hukum volume nomor januari referencesijpj) issn: vol. agustus kitab undang undang hukum perdata undang undang nomor tahun tentang perkawinan kompilasi hukum islam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun firmansyah matondang,zahra hamid, dasar dasar hukum perkawinan islam dan hukum perkawinan indonesia, bina cipta. yogyakarta reachangkapranata hukum volume nomor januari |
bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaranmengingat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermula dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara indonesia tahunrlu menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru kabupaten pesawaran;ran negara publik r\r\ magnesia lamin inuhiui zhou, seuagaimaiia isian uiuuau7vt~ cr7\. niniasar, sekolah menengah pertama r^on url ordo t dinrnom berita negerimatan nomor tam bahan lem baran daerah kabupaten pesan aran nomor memutuskan: oforvlro dpd ttd ttd m m <l_x m m pca1pada tttt aaa* dfw17dma aaf aaa aa1dasar dan sekolah menengah pertama tam kanak kanak yang selanjutnya disingkat adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalu pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia (empat) tah sam pai dengan (enam) tahunsemua data satuan pendidikan, peserta mil. _. rru pucuk.uk.au ueruasai kankepala daerah untuk memada bulan mei setiap tahun. r\. . . . . r r r\ t rcmcriiiifc cl'dui milik silia kiri rritls ool .llc .iv .j^ pendaftaran; seleksi sesuai dengan jalur pendaftar pendaftaran yang terdiri dari jalu zonasi, jalu firm asi, jalu prestasi, atau jalu perpindahan orangtua w ali.aipi pin oleh kepada sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepad. bagian kedua persyaratan peisyaia lain calon esei la. didik baru adalah. berusia paling rendah (empat) ahun dan paling tinggi (lima) ahun kelompok dan berusia paling rendah (lima) ahun dan paling tinggi (enam) ahunahun berjalan yang diperuntukkan bag! berjalan; telah menyelesaikan kelas (enam) atau bentuk lam yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, atau doku lain yang menyatakan kelulusan. ( j persyaratan usia seoagamiatia cuma suu dalam rasa rasa aii rasaiur2 .il k0 .l2 dcs2 gin2 scsiisl dirigen irm peserta didik. persyaratan usia yang dimaksud pada dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: ivlenyei dan terluar. pasalmendapatkan surat keterangan hari direktur jenderal vans' menangani hindari j.". . .rnenyelenggar berada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persegi alan usia dalam pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf ilo l o iim r*a1r\r>tan^aan ka.rupa.ten pesawar. menambah ruang kelas bam. dalam pelaksanaan ppdb, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:\ i bagian ketiga jalur pendaftaran ppdb pendaftaran urut> ana sana kan meraih jalur sebagai demon: zonasi; afirmasi; dan perpindahan tugas orang tua wali. pr kotaa.ya.tdiatas tidak berlaku untuk jalurisi clarkii icon pendsjftsrsn ppdb melalui asilumr afirmasi perpindahan orang tua dan prestasi luar zonas. . . rememiutci uae'an dapat mcliucil kali sckuiciii yang uiseieiiggmci fcxi tien masyarakat dalam pelaksanaan ppdb sebagaimana maksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan ppdb bagi sekolah yang selenggarakan oleh masyarakat ditemukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannyamenerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai wajibriot vvrtlnw* ddf vlu) ouv xum j^t'ian.ocmaaiit^lift oifirrlraf fosil vin opal for' lvif l ror\ rlo n prof lr af ofanorar t.suota paling sedikit (limanada sekolah vans' menvelens' s'arakan layanan inklusif. . bagi peserta didik yang pasukan keadaan sehingga seolah olah peserta didik merupakan penyandang diwakili las. \w pasai penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pem perintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekat domisili peserta didik dengantis.pjcnjs.iipendidikan dan kebudayaan kabupaten pesan arantip q ~ ~ t jasai iaiui prestasi sebagai ana asia sua dalam diisi kali eigasai k.au; raport yang lam peran dengan rat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal; prestasi bidang akademi maupun non akademi ik. bukti atas prestasi sebagi ana dim maksud pada diterbitkan paling singkat (nat) bulan dan paling lama (tiga) tahun sejak tangga pendaftaran ppdb. cannot vanaf himaksiid nara alat huruf mpnecninatan nilai cannot nara o i. \~ oo ' (lima) sem ester terakhir. pem alasan bukti atas prestasi sebagai ana dim maksud pada dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. rerpmaankerja sama.r\ ~~~u xxxx u.lcl ciri vdl wxc1x xxxx xxxlcux l^cxoxcux u.cxxgcu.x dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengahi. bagian keep ( tj k.a usia calon peserta musik seoagaimaiia lima sua pada (ij sama, mainexc ksi calon peserta uii baru nias _____ ____ tt __________________ _____ ^tujuiij vivir iuengguiiak.au iaiui zonasi, iaiui afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali dan jalur prestasi. solo voi polen nac area korn xre nini) qa tp front mopaminol on vt. w>dan dituangkan dalam jenis ppdb dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawarobjek calon esei baru k.emas (juli) smp yang menggunakan mekanisme luring dan da.______ ull lui cy< lcu klip llg l<^ d t ville u.cu. c5xc3cl xyliwlcj. cti usia ol, jli lc1 vxc jcx lcu ulidaftar ulang dan pendataan ulang t f vxx vixx xxx v xxv xx vv>vx xxxxx mvx mxx\i (ij ria kanan pa.ua kutai yang enzim uam uau operasional kutai kabupaten kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi iciididikali nuiifurmal infus ikabupaten melakukan koordinasi, pemantauan pelaksanaan ppdb. dan evaluasinilai^hateguran tertulis kepada pejabat dinas pendidikanya kebudayaan kabupaten pesawaran(zj iata cara pemoeriarx sapi sebagaimana lima sua pada atau (xj nurul aai lurah daerah dalam pelaksanaan ppdb wajib berpedoman pada peraturan bupati ini. __________________________________ ____r _______________________ x.* _______ ____ odvuicui yang uic5dciigga leuven.i men rciiiciiiiiaii l avicii univ uact iiiciic lapjvcui tentang pado ditetapkan gedong tataan pada tanggal diundangkan gedong tata pada tanggal i#kareterita daerah kota bandung tahun nomor pangdengan peraturan daerah kota bandung nomor tahun bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan cakupan wilayah pengawasan maka perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja masing masing satuan organisasi lingkungan inspektor menetapkan rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja satuan organisasi inspektoratsatuan organisasi adalah satuan organisasi inspektorat yang terdiri atas inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, sub bagian dan seksi,,pertama inspektur inspektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian kedua sekretariat (l).mbantu sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris bidangparagraf seksi pengawasan pembangunan (l) seksi pengawasan pembangun.bangunan. paragraf seksi pengawasan pemerintahan seksi pengawasan pemerintahseksi pengawasan kemasyarakatan (l) seksi pengawasan kemasyarakat. bab iii wilayah kerja (l)instansi satuan kerja perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja. wilayah: dinas bina marga dan pengairan, dinas perhubungan, dinas kebakaran, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, badan kepegawaian daerah, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, perusahaan daerah pasar bermartabat: bagian pemerintahan umum, bagian keuangan, kecamatan sukamara: kecamatan sukawati, kecamatan cicero: kecamatan andil, kecamatan cilacap, kecamatan oblong, kecamatan bandung wetan, kecamatan cibeunying kaler. wilayah ii, meliputi: asisten pemerintahan, dinas pendapatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pendidikan, dinas tata ruang dan cipta karya, badan pemberdayaan perempuan dan kb, kantor. kantor perpustakaan dan arsip daerah, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat, rumah sakit khusus ibu dan anak, bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah, bagian pengelolaan aset, bagian pembangunan dan sumber daya alam kecamatan cibeunying kidul, kecamatan sumur bandung, kecamatan batununggal, kecamatan regal, kecamatan lengkong, kecamatan kiaracondong, kecamatan antasari. wilayah iii, meliputi: asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung, dinas sosial, dinas kesehatan: dinas pertanian, badan pengelolaan lingkungan hidup, badan kembang lintas dan pemberdayaan masyarakat, rumah sakit khusus gigi dan mulut, perusahaan daerah kebersihan, bagian hukum dan ham, bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, bagian umum dan perlengkapan, kecamatan bandung kulon, kecamatan bojongloa kaler, kecamatan babakan cipanas, kecamatan bajongloa kidul, kecamatan astanaanyar, kecamatan bandung kidul, kecamatan buahbatu: wilayah. wilayah iv, meliputi: asisten administrasi umum, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian perdagangan, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pertamanan, badan komunikasi dan informatika: kantor pengelolaan pemakaman, perusahaan daerah air minum, bagian perekonomian, bagian ketahanan pangan, bagian tata usaha pimpinan, kecamatan antasari: kecamatan panyileukan, kecamatan gedebage, kecamatan biru: kecamatan ujungberung, kecamatan mandalajati, kecamatan dinamo: kecamatan arcamanik. bab tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsionaliv. bab ketentuan lain lain tugas pokok dan fungsi satuan satuan organisasi lingkungan inspektorat sebagaimana dimaksud dalam peraturandal wadi ssaritabmekah kota bandungang perubahan rincian dana bagi hasil pajakpajak tahun anggaran bahwa sesuaiperubahan rincian dana bagi hasil pajak sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan; mengingat menetapkan bahwa sehubungan dengan adanya prognosis realisasi penemuan pajak tahun anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran perlu dilakukan perubahan rincian dana bagi hasil pajbagi hasil pajakdbh pajak) tahun anggaran terdiri atas: dbh pajak penghasilan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan popn) dan pajak penghasilan dan dbh pajak bumi dan bangunan pbb). perubahan nnc1an sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas prognosis realisasi penerimaan dan popn, dan pbb. perubahan rincian dbh clan pasa1 popn dan rp23. (dua ditetapkan sebesar puluh tiga triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam puluh lima juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dbh dan popn sebesar rpl. (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan dbh sebesar rp22. (dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh pat ribu rupiah). alokasi lebih jalur dbh dan popn dan ditetapkan sebesar rp7. (tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: dbh dan popn sebesar rpl80. (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); dan dbh sebesar rp7. (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu ratus rupiah). delapan perubahan rincian dbh clan popn clan alokasi lebih jalur dbh clan popndbh clan alokasi lebih jalur dbhnnc1an dbh pbb ditetapkan sebesar rp24. (dua puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: perubahan nnc1an dbh pemerintah pusat yang seluruh kabupaten kota: pbb dibagikan bagian kepada dbh pbb bagian bagikan secara kabupaten kota; clan pemerintah pusat yang merata kepada seluruh dbh pbb pemerintah pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten kota. perubahan rincian dbh pbb bagian provinsi kabupaten kota; clan perubahan rincian biaya pemungutan pbb. perubahan rincianrmc1an dbh pbb bagianjalur merupakan selisih lebih antara perubahan rincian dibandingkan dengan penyaluran triwulan sampai dengan triwulan iii perubahan rincian dan lebih jalur digunakan sebagai dasar penyusunan revisi dipa dan penyaluran triwulan iv. penyaluran alokasi dbh dan popn, dan pbb tahun anggarandan popn dan dan pbb triwulan dapat dilakukan penundaan paling tinggi (seratus per seratus) dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri 1m,dan popn dan dan dbh pbb sebagaimana dimaksud pada akan diperhitungkan setelah alokasi kurang bayar dbh dan popn dan dan dbh pbb ditetapkan dalam apbn tahun anggaran berikutnydekem? biro umum u.b. i<:'c cola ian.j. kementerian \,: harto . . nip 'fl \ )'l:'< dae rah > p';visi aceh kab. aceh barat k b. aceh best.r kab. aceh selatan kab. aceh sini!:kil kab. aceh tengah kab. j\ceh tenggara kah. aceh timur kah. ac:eh utara ___ kab. bireuen k u. jie t=: kc_\b. simeulue kota banda aceh l\.ota sc1bane: kuta l.ane:sa kota lhokseumawe kab. nal!,an raya kab. aceh java kab. aceh barat daya kab. gayo lues kab. aceh taman.e. kab. bener meriah ta subulussalam :i2 iii ____!_l_ kab. pilih jaya provinsi sumatera utara kab. asahan kab. dairi kab. deli serdang kah. tanah karn kab. labuhan batu kab. langkat kai mandailing natal kab. nias kab. simalungun kab. tapanuli satan kab. tapanuli tengah !\.ab. tapanuli utara !\.ab. toba samosir kola binjai kota medan kota pemakan siantar _!(ota sibolga kota tanjung balai kot tepi1w tine:vi padang: sidem juan kab. pakpak bharat kab. nias selatan kal l lambang hasundutan kab. serdang berbagai kab. samosir kab. batu bara kab. padang_la gunungsitoli p1 provinsi sumatera darat j(alj. limapuluh kola kab. agam kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman kab. panama11 kab. pesisir selatan kab. siiuniun. kab. solok kab. tanah data1 kota bukit tinggi kota padat? panjang kota padang kuta payakumbuh kota sawahlunto kola solar kota pariaman kab. pasaman barati iun anggaran perubahan rincian dana bagi hasil pajak pph dan popn dan alokasi lebih jalur dbh pph dan popn (dalam mpia) rincian dbi l realisasi triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi triwulan iii lebih jalur 11_2. qq_ ()_c!,qq_ ()_,qq_ ,9_.q_ .0qq.,qq_ e:l:l. ,q_q_ ,_q_q_ ____ 8_52. .00q l4'l575. .0qc!,qq_ .0q0,09_ ,qq_ (dalam rupiah) dae rah rincian dbh realisasi triwulan s.d triwulan iii alokasi lebih jalur rincian dbh <lan alokasi lebih jalur kab. dharmasraya kab. solok selatan provinsi riau kab. bengkalis !\ab. indragiri hilir ,___ kab. indra!iri hulu .009_, qq_ t !(ab. kami1r kab. l\.mantan singingi !\ab. f' j;: jalan kab. h.akan hilir kab. rokan i lulu kab. siak h'.uta dumai kola pekanbaru kab. kepulauan meranti p1 visi kepulauan riau h'.ab. bintan kub. natuna kab. karirnya kota salam j<.ota tanjung pinang kab. limun:a ,_.]_ j_\.ab. kepulauan anambas provinsi jambi i69. kab. batanghari kab. bu111w .511_, qoo,oo kab. kerinci kab. merangin !\.provinsi sumatera selatan kab. lahat kah. musi banyuasin kab. musi rawas kab. muara enim f ogan komering ilir kab. ogan komering ulu kola palembang )_ ota pae.ar alam .00_ q.,qq_ kota lubuk linggau kota prabumulih kab. banyuasin kab. .!i provinsi bangka belitung kab. bangun knb. belitung kola pangkal pinang kab. bangka selatan i\.ab. bangka tengah kab. bangka barat kab. belitung timur !." provinsi bengkulu kali. bengkulu selatan kab. bengkulu utara kali. rejang lebong kola bangku l ab. kaur !\:ah. suma oo_ q.,qq_ kab. mukomuko kab. lemon_g kab. kep<'liang kab. bengkulu tanjab ,__1{_ provinsi lampung kc. .b. lampung barat kab. lampung selatan h0. kab. lam2ung tengah kab. lampung utara ._ kab. lampung timur kab. tang,games kab. tula11g bawang kab. way kanan kota bandar lampung kol.i jakarta xii provinsi jawa barat kab. ba11dung kab. bekasi kab. bogor kab. ciamis ,___2. kab. cianjur kab. cirebon kao. garut f. ,__ ___ kab. lndrainayu kab. karawang daerah x.rincian dbi i (do am rupiah) realisasi triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi triwulan lebih jalur 1_!_ q__ kuningan !(ab. majalengka kab. purwakarta kab. subang kab. sukabumi .20_0 ,"' ;: t ii ' ' ' 'l" . ' .:. = o.:: o.:: o"', o' 'o'.j _!_l }(ab. sumedang ___ :.: :.: (= .:. _'l:.: a s ik , n= al:.: a y= ________ _____ .:.l.:. ___ ; ;, .,,.,: .:. .:. . ' j ____!_?._ jola bandung 1___1 _ kuta bekasi bogor kola cirebon kola depok kola sukabumi kola cimahi kota tasikmalaya kola band kab. bandung rat :rl kai pangandaran xiii prodi si b=a . , t . n = . .o o o: r .o o o o r r . . o o .o o' i kab. lebak k<tb. pandeglang ka.b. string kali. tan perang kota cilegon kata tangerang kata serang kola tangerang selatan provinsi jawa tengah !(ab. banjarnegara e.ab. banyumas kab. batang kab. blora kab. boyolali kab. brebes ki:ib. cilacap1> kub. ternak kab. ruangan kab. jepara kab. kara1anyar kab. kebumen kab. kendal kab. kata:n kab. dus kah. magelang pt. .li kab. el<a longa kab. pemalang <f. .ooo .8_ ,o_ _________ .,._ ___ 1_.3_ 4_. 9_4_. _oo_ o , _oo < ,qq_ kab. puri jingga kab. punvorcjo kab. terbang !(ab. semarang kah. sari;en !(ab. sukoharjo kab. tega! kab. temanggung 28_,_k_ a _w_o_n_o g _ i _________ _,__ _____ 9_2_ _o4 ._o _o + _____ _64_ ._7_ _.o_ _o ,o_ o + + 7_ 2_.0_4_ ._o. _o ,o_o wonosobo kola magelang _1l_ kola pekalongan kola salatiga kola semarang kola surakarta kuta tega! provinsi yogyakarta kab. bantu! kab. gunung kidul kab. kulon progo f ' , k.:.:.:a u :. ::i;:.'loc.:.: m:.:a::c n f cc j.:ola yogyakarta xv1 provinsi jawa timur kab. bangkalan kab. banyuwangi kab. blitar kab. bojonegoro kab. ond owo kab. gresik kab. jember kab. jombang kab. kcc. :.: i1:.; __________ _____ .:. .:: .o= o' 'o+ ' ' ' ' = ,co o.:. o+ + l". .o"o:.: o ,o= o' kab. lamongan kab. lumajang madiun e = == +.:"' "'' "'==.:.:.:= f :.:c.:.cc:.+ o.:.,.:.= c ' 'c ' + kai macan kab. malang kab. mojokerto .:ab. nganjuk kab. n awi kab. pacitan kab. pamekasan kau. pasuruan kab. ponorogo kab. probolinggo kab. sampang kab. sidomi:io kab. situbondo kab. sum enc kab. tren_ alek kab. tuban l.20l. = , 'a b". ' t u g a u n g , 2_.0_ .o o = ____ 6_3_2_ .2_ 2_3_ .o_o_o , o _o_ .o ,_7_7 _.o_ o_o ,o o_, t:.:a:.: b l i' "= _0? ___ .5_4_8 _.o_o_ _____ 7_3_2_.3_ 8_5_.8_ o , o_o l_. _.o_ o ,o_ xvii xviii dae rah kola kediri kola madiun kota malang kota mojokerto kola pasuruan kota p1 probolinggo kola surabaya kola balu provinsi kalimantan ban:i.t kab. bengkayang kab. landak kab. karma kab k tayang kab. pon tanak !\.ab. sambas kab sang_gau kab. sin tang rincian dbh (do am rupiah) realisasi triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi triwulan iii lebih jalur q._ . 13_3 ' o o+ 1_ ., 'o. .o 'o,_+ ' ' ' .ooo:oo .0qq,qq_ kota pon kanal< kola singkawang kab. sekadau kub. malawi kab. kayong utara kab. kubu j jalan2karya qq_ kab. barito timur kab. rung raya o + .a,. p1_ la_ g p., is_,_ a_u ________ r c:: : :: = l kab. gunung mas kab. lamandau h:ab. sukamara q,qq_ kab. katingan kab seruyan xix proven:>i i{kalimantan selo.tan kab bandar kai>. barito kuala kab. itt sungai selatan i l sungai tengah kab. hulu sungai tara l(ab. kotabaru kab. tabalong kab. tanah lau kab. ta!lin kola banjarbaru kola banjarmasin kab. balangan kab. tanah bumbu provinsi kalimantan timur kab. baru kab. kutai kartanegara kab. tai barat kab. mulai timur kab. pasir kola balikpapan kola kontan,, kota samarinda kab. penajam paser tara kab. mahakam ulu provinsi kalimantan uto.ra kab. bulungan kab malinau kab. nunukan kah. tana tid ung kola tarakan xxii p1 visi sulawesi utara kab. bolaang mongondow kab. minahasa kab. sangihe ,._.'. i__ kola bitung kota facto kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan kola tomohon kab. minahasa tara kab. bolaang mongondow utara kota kotamobagu kab. keppll provinsi gorontalo kab. boalemo kab. gorontalo kola gorontalo kab. pohuwato kab bone bolango kab gorontalo tara xxiv provinsi sulawesi 'length s.ooo kab banggai kab. banggai kupu laut kab. buol kab toli toli kab. donggala kab morowali ]'ab poso dae rah kota palu kab. pai igi moutong __1. } ab. tojo una una l\ab. sigi kab. banggai laut kab. morowali tara xxv provinsi sulawesi selatan kab. ba11 tang kab. barru kab. bone i\ab. bulukumba kab. enrekang kab. gowa kab. jeneponto ,___il_ ka! luwu !\:ab. luwu tara kai>. maros kc1b. pangkajene kepulauan !\.ab. pin rang kei kepulauan dasar kab. sidenreng rappang! kab. sinjai kab. soppeng kc:1b. takalar kab. tana toraja kab wajo kot po.report kola makassar kola pi:l.lopo kab. luwu timur kab. toraja utara provinsi sulawesi barat kab. majene _l._ kab. mamuju kab. pole:wali mandar kab. mamasa !\ab. temui tara kab. mamuju tengah xxvii pr :wins sulawesi 'engga1 a __!_ kab. buton kab. kuna h'.ab. kolaka kab. muna .:uta kendari kota baubau kab. konawe selatan kab. bombana kab. wakatobi kai>. kolam.;:a tara kab. konawe tara kab. buton tara i\ab. konawe kepulauan kab. kolaka timur kab. ton selatan _!_ !\.ab. lan tengah kab. muna barat xxviii provinsi dali kal baru kab. bangli kab. bulang kab. gianyar kab jt"merana kab. karangasem ' ;:; kab. tungku 11g kab. tabanan kota denpasar xxix provinsi nusa tenggara barat kab. 13ima kah. down u kab. lombok barat kab. lombok tengah s kab. lombok timur i\:ab. bawa kola mataram a kuta bima kab. sumbawa barat kab. lombok utara xxx p1 ov ini nusa tenggara 'l'imu1 ,___1 kali. alor kal. jeli kab. ende kab. flo1 cs timur kab. pang kab lembata kab ang._e,arai kab. ngada kab. sikka kab. sumba barat kab. sumba timur kab. timor tcn11ah ikatan kab. timor tengah tara kola kunang kab. rote ndao kab. manggarai barat nagekeo kab. sumba tengah kab. sumba barat daya !\"ab. manggarai tim kab. sabu raijua kab. alata rincian dbh i{realisasi triwulan s.d tribus lan iii (do am rupiah) alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi lebih jalur ,0u .0q.q,qq_ ,0u (doom ru ill!l daerah rincian bj i realisasi triwulan s.<l alokasi lebih sa\ur rincian dbh dan alokasi triwulan11 iii lebih jalur x.' _v_i_ _m 'buku + ' ' ' ' ' f!_o l000 kab. atu tenggara b. a ' r ' at t ' ' ' ". " 'l' 'o" _ " " o" l r ' ' 'u' ' " o2, kab. tengah i= j(ab. tenggara _____ 1____:1__ !\_ u c __________ l .g j(ota bon 4_. 6_.o o_,_ 4_0_8 ___ .o""o="' o = t kab. seram bagian barat .o' 'o'"'o: ::: = = : : : _ = o= o="' , = o = o t l == ' ' .o"'o:.:: o"' ,o"' o' kab. seram bagian timur logo,oo kab. kcg_1 bulan aru ioo,oo kol: _________ ______ 3_9_.o _o_o _,_ _____ .3_85 .ooo,oo q__ lrn barat daya l_1 ._g_1_11 1_ el_ <_u_ _______ __, _____ _2s!.j._u_l _ ! provinsi maluku ub:lra _+1_ 11_ ._l_ 1a_h_c_ _t '' > ,. o= = .7o7 o_1 _____ = ._., ' ,u o .oo :_1 +!_(<_ d_ _l_ 1a_h_e_ rn_b_a_ _______ _______ ._17_._8 0_0_0_> ______ = = = 9_. " ' .00_q&q_ kuta ternate _!\ ha_l" ' 'a" h' 'c "n" ' t" ir" n" u' r = 57_. _9_6_1_ .0_0_0 + _____ < tidore ! e ulasan ka\ pulau sula kah. halmahera. selatan a79. s kah. lalrnahcra kira :;'.'b pu au ka\ pulau tali xxx111 p1 visi papua i kab. biak for kab. ja_dapur, kal1. ja_jawi_ja_ya kab. merauke = ' " = t = = = = = = . = = ______________ ______ 2_2_ = 9_.o_3_9_ oo_o s1. ____ ________ _._3 1_1_ .o_o_o_ + _____ 0_. _9_2_0_.2_0_0 ._ 0_1____ \ _____ kota a_ "l " " " + o_o_o__, ______ 3_37. l(ab. sarmi .00ll, kccrorn kab. yahukimo jl2. !\:ab. begun ngan bintan kab. tolikara cab. boven digoel ____2_ kab mappi kab. asmat kab waropen kal> supiori kab. buram raya kab. buram tengah kab. yalimo kab. lanny ja_ya kab. uga c : _ , _1_ k_a_b ca_ l_< __________ f ______ .___ ___ b._d o ji _ya_i ___________ ______ 'i_ kab tan jaya '.l9 kab. deiyai _______ 4_1_._ ._o_ + ,__ xxx . o _i_ p u_u_b_a_ _t_ " ' b = ' ., i ' ' o . ' + ' sorong\ kab. manokwari kab. fak f'ak kota strong kab sarung selatan kab raja rapat j(ab. teluk bintuni kab. wondama kab. kai111ana kab. tmnbrnuw ,__ mayoral !\ab. manolnvari dalan .00_0_ ______ !_2 l l\ab. pgu naungan \rak total provinsi tot j{a\> paten lota total na!:>ional ." salin.an sesuai dengan aslinya kepala biro umum menteri keuangan republik ind ones, ttd bambang bojonegoro kepala b t. kementerian ,_; tirto nippph dan aloi<asi lebih jalur dbh pph , dae rah rincian dbh realisasi triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan lokasi triwulan iii lebih jalur provinsi aceh kab. aceh barat l :: i " a b a c_c7 h b c7s_ j t : 5_. t + ' kab. aceh selatan kab. aceh singkil .qq_ kab. aceh tenda11 q___ kab. aceh menodai a kab. aceh timur knb. aceh tru a r .o o o . _ o o' i kab. bireuen kab. pidie ,___1_ + al_ >._s_i_ m_e_ _______ + _._ .0_0_0 + _____ l_. _4_3_._ _5_._ 0_1 kola banda aceh ,__ + ot_a s a_b_ru ' + _._ ._0 .o o_ + l . 7_. _3 ._ 4_0 + kot langsa .2_0 + + 6_. 2_0 kota lhokseumawe kub. na an rava j>ab. aceh java kab. aceh barat daya j;ab. gave lues k a b. \, c h . ran .ru r .o o o . . :.: :.: :.: ' o o' i kub. bener meriah kola subulussalam 'ab. pi<lic java p1 visi sumatera utn.ra kub. asahan kab. dairi kab. deli serdang kab. tanah karo kab. labuhan batu kab. langkah kab. mandailing kab. nias kab. siwalan un __! q__ kab. tapanuli selatan kab. tapanuli tcn1<ah kab. tapanuli utara kab. toba samosir kola binjai kola medan kota pematang siantar kota sibolga kota tan iun balai kola tebing tinggi + " l' ". ' ' . ' ' ,_, ' l .= = + + " .:.: .: a' ' "'. ' ' ' ' kuta pada.uo sidempuan kab. pakpak bharat ias selatan kab. human hasundu lan kab. se. dana berdamai kab. samosir k b. batu bara kab. padam lawas utara kab. paru1g lawas l b. labu han batu selatan kab. labuhan batu tari kab. nias tara kab. nias barat kota gunungsitoli iii profil.si sumatera barat kah. limapuluh kota kab. .j. kab. kepulauan mentawai > " b ._ p_a_ ai ia _i_ ai_n_ru ______ ____ 3_._ _._ .o_ + _____ 2_.4_0_1_. _6_0_._ _,. ___________ .,. _____ kab. pasukan kab. pesisir selatan kab. sijunjung kab. solok kab. tanah datar kota bukit tinggi kola padang pani<uw i ' + k,,_ ot"a l 'a"d"a" t ' . 3_. _____ "_9 + 9_. kuta payakumbuh kola sawahlunto kola solok kola pru zaman kab. panama11 barat kab. dhannasrava l ' ' '.= ".' ' 6c. + l ' ' ' .,_ :.: "." 0r"' kab. solok selatan dae rah rincian dbh (dalam rupiah) realisasi triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi triwulan iii j.,lebih jalur kab. indragiri hilir , l '' 'b_. n._ ra g i1_ i_h_u_i_ u r , r l_a t + ' . kab. kampar kab. kuantan singingi kab. pelalawan kah. rokan hilir kab. rokan hulu g kab. siak kota dumai kola pekanbaru kab kepulauan peranti provinsi kepulauan rian kab. bintan kab. natuna kab. karirnya kota batam kota tanjung pinang kab. lingga kab. kepulauan anambas provinsi jambi kab. batanghari kab. bungo kab. kerinci kab. merangin kab. karo jambi kab. sarolangun kab. tanjung jabung barat kab. tanjung jabung timur kab. tebo j_q__ kola jam kota sungai penuh vii provinsi sumatera selatan ['ab. lalat = m u s y' 'a=s i n + + . + l 9c, .ooo ijab. rawas kab. para enim kab. ogan komering l!i1 kab. ogan komering ulu > rc ta p a l b g r + .o o7 + . kola pagar alam kota lubuk< linggau kota prabumulih kab. banyuasin .___1_ kab. ogan li1 kab. timu kab. oku selatan kab. empat lawang kal penukal abab lematang ilir kab. usi rawas tara viii provinsi bangka belitung kab. bangka kab. belitung kola pangkal pinang kab. ll;ab. bangku tara kab. rejang lebong kota bengkulu kab. kaur kab. seluma kab. komune kab. lemon kab. kcoahian kab. bengkulu tengah provinsi lampung kab. lampung barat kab. lampu1w selatan kab. lampung tengah kab. lampu utara kab lam1>ung timu kab. tank! j!amus kab. tulang bawang kab. way kanan kota ban! jakarta xii provinsi jawa barat kab. bandung kab. bekasi kab. bogor kab. ciamis kub. cianjur1 kab. cirebon kab. garut kab. indramayu kab. karawang kab. nin an kab. majalengka kab. purwakarta kab. subang b_._ _b_u_1_ 3_4_._ .4_3_ .0_0_0 ____ 2_1 dae rah kab. sumedang!}; r kab. tasikmalaya kota bandung is kola bekasi kota bogor kola cirebon kata oe ok kola sukabumi kola cimahi kola tasikmalaya kota banjar kab. bandung barat !\:ab. pangan<lahan xiii provinsi i.banten kab. lebak kab. panda!lang kab. peran ; kab. tangerang kola cilegon kola tangerang kola serang kola tangerang selatan xiv pn:.visi jawa tengah ka.b. banjarnegara kab. banyumas kab. h'.ab. kendal kab. kia ten kab. kudus kab. gelang kab. w kub. pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo kab. rem bang kab. semarang kab. frac::n kab. suka1:jo kab. te1ral kab seminggu !\.ab. wonogiri i.:ab. wonosobo kula magelang kota pekan. :a11 kota salatiga kola semarang kota surakarta kota tc!!.al provinsi yogyakarta kab. bantu! kab. gunung kidul kab. kulon progo kab. sleman kola yogyakarta xvi proven.si jawa timur kab. bang.;:alan kab. 8a1iyuwangi kab. blitar f kab. bojunciwro .___ kab. bondowoso kab. agresi j.;: kab. jember kah. jombang kab. kediri kab. lamongan kab. lumajang kab. madiun kab. age tan kab. lang kab. roberto h'.ab. nganjuk kab. ngawi k<: .b. parit kab. pamekasan kab. pasuruan kab. ponorogo kab. probolinae:o kab. sampang kab. sica1:jo kab. situbondo kab. sumenep kab. trang,alik kab. tuban kah. tulu nggu kota blitar kota l\:diri l\ota madiun kata a!ang kola mojokerto kuta pasu rua.n rincian dbh realisasi triwulan s.d t1wulan iii .2h. alokasi lebih jalur (dalam rupiah) rincian dbi i dan alokasi lebih sahu (domani rupiah) dae rah rincian dbh rcu!i5a;;;i triwulan s.d alokasi lebih jalur rincian dbh dan alokasi tri\\fallax ill lebih jalur kola probolinggo kota surabaya kota batu xvii provinsi kalimantan lla'at kab. bengkayang kal landak !\.ab. kapuas hulu kab. ketapang kab. po11tanak ____ kab. sa1nas kab. sanggau kab. sin tang g kola pontianak ,_.! l ota singkawang ,____!_!_ kab. suka<lau kab. melawi kab kayong tara kab. kubu raya xviii provinsi kalimantan tengah kah. barito selatan l\.a.b. 13barito utara k<lb. h'.puas kab. kotawaringin barat l\.ab. kotawaringin timur kota palari karya kab. barito timur kab. urung raya kab. pulang pisau kab. gunung mas kab. lamandau kab. sukamara kab katingan11 kab. seruan xix provinsi l(kalimantan selatan kab. banjar kab. hari kuala \ab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah s kab. hulu sungai tara !{ berau kab. kutai kartanegara kab. kutai barat kab. tai timur kab. pasir kola ba!ikatan cota bun tang kota samarinda kab. p cairan pasar utara kab. mahakam ulu provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinau ,___1._ kab nunukan kab. tana tidung kota tarakan xxii provinsi sulawesi utara kab. bolaang mongondow kab. minahasa kab. sangihe kuta bitung kola manado kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan i<ota tomohon kub. minahasa utara i<al>. bolaan!?i on ondol utara kola kotamobagu o'u kab. keo. siau tagulandang biaro .ooo kub. minahasa tenggara kab. 13ulang mongondow timur kab. bulan mongondow selatan xpll provinsi gorontalo kab. boalemo kab gorontalo kota gorontalo kah. pohuwato kab. bone bolango kab. gorontalo utara xxiv provinsi sulawesi tengah kab. banggai kab. bana:gai kepulauan kab. buol kab. toli toli kub. do11gala kab. morowali kab. po o kota palu ka! parigi tong kab. tojo una kab. sigi kab. ban j?jz.ai laut o ae a h , 1c ia_ ea. l is_a_ 'r i, v la_n_l s . d , , = in c ia_1_ d b_h_c d , ; lo j triwulan iii alokasi lebih jalur lebih jalur !\ab morowali tara xxv provisi sulawesi selatan kab. bantaeng .0ci h:ab. barru ___.l_ l( a_bc nc' ' . r 9_. t r b .o o o' i 1_._4 _ + '< .,b b ii u k u n 1b a' t .7_3_5_. 3_0_._ _____ 5_._1_4_5_.9_3_0_. _0_0 ' l ___________ l ' . .o o o kab. enrekang 6_ + kab. gowa rl &_ b_._ j_c_n_c o1_ 1t_o ________ _____ 4_.3_o_o_. o + o; j il .o o o' i luwu ,., ., o"' ,. . .,, ., ,.,o,.,o + .:. .:. ' ' ".o"'o"'o' kab. luwu utara !\:ab. arus kab. pangkajene ke1relawan kab. pinrang _____!._;!_, kab. kepulauan selayar h".ab. sitlenrcng rappang kab. sinjai kab. soppeng kab. takalar kab. tana toraja kab. wait kota parepare kota makassar kola palopo 'f2 f " i k = u=' t.:.in .:. r r = = .:. ' . = = o + = =.= l 'l= . .:. kab. toraja tara x.\.'vi provinsi sulawesi barat 1_1_ (a_b_._ j _________ _____ 2_. 1_7_ + h_'<1_b mamuju ______ 3_.0_9_3_._ '8_._8_ + + '5_:_ 1_. = .:.o o_. kab polewali mandar ._.rl.:. (a=l= >.:. m.:.a= .:. n = sa= _________ _____ .:.l = ' t " .:. ' + = .:. =. ' + " l= .:. .= = i mamuju tara kab. mamuju tengah x.xvii pr'provinsi sulawesi tenggara !\a buton kab. konawe kab. kolaka ___ rl 'a=l i.:. __________ ____ = .o o.:.o _. + ' = .:.l .u= o o_1 kendari kota baubau kab. konawe selatan !{ab. bombana kab. wakatobi kab. kolaka tara kab. konawe tara kab. buton utara t =. = "'" . = .:. "' kab. konawe kepulauan kab. kolaka timur kab. buton selatan kab. ton tengah kab. muna barat xa'viii prov1si bali kab. badung kab. bangli kab. buleleng kab. gianyar k=a b j" " =' a ' '"' l .:. .:.o o o' + . .= '.:. .o o= o t l! ' . .o"'o"'o' i kub. l'karangasem __2__ kah. l\l lmgkune .00o !\ab. tabanan kota denpasar x.x'.ix provinsi nusa tenggara barat l(ab. sirna ki'ib. dompu :i kab. lombok barat kab. lombok tenga! kab. lombok timur kab. su111bawa r:ota mataram xxx kuta bima kab. sumbawa barat kab. lombok utara provinsi nusa tenggara timur kab. alor kab. belu !\"ab. ende j\.ab. flores tim !\.ab. pang !\.ab. lembata kab. mang_ arai kab. ngada l\. :1b. sikka kab. sumba barat kub. sumba timu kab. timor tengah sela tan kab. 'impor tengah tara kota kupang kab. rote nilai k<j.b. manggarai barat kab. nagekeo !(ab surya tt:rumah kab. sumba barat data kab. manggarai timur kab. sabu raijua kab. malaka "x.i provinsi maluku kab. maluku tc:negara barat kab. maluku tengah l\.ab. maluku tenggara kab. but r + dae rah h.rincian obh , '( d run rupa l l validasi triwulan s.d alokasi lebih satu rincian dbh dan \lokasi triwulan bih kl1ta n!u_,_ _________ _____ 1_< oo , _____ l i : . :>' = _ :: o == t '.:.: .:.: h:alj. seram bagian barat j\.ab. seram i3<1gian timur f . .' knb. kepulauan aru l lc.' ' 7_ ' .' ' + l . 9_ _ k_o_ ta_'_j'_ ___________ t _____ .o l .0qq_1 _______ ' 7_.= = ' i . ' ' '. ' l _0, o,,o ____j_q.:_ kai). maluku barat duy t :; :: c:: : ::: c: l , = '= . ' j ' ' . '." " l ' ' ' '.' ' ' " "'0_ kab. burn selatan : : :: _______ _____ <l' ' ' ' ' '. provinsi maluku ' ______ ____ , ' '' , = :.: :.: :.:0_1 _____ =.8o., kab. llalnrnhcra tengah kai,. lalrnahcra jara t i _____ 1_2_4_. ____j_ ;uta tcnwtc (i9. ___i__ i(au:l:halmahera timur kula tidur kt::pulasan ,. ., s c . t j ?= :.: ,c0' ' " . "_0' kab. kepulauan !lula kab. halmahera selatan.n :93s:s2""s :o: :o: :o'"" '""". " = . ' """ _o u'"'o j ' ' """" ka . i l limun1.'.ra utara s98_._1_ .o_o_ _____ 9_.6_,_ l 0_._ _9_._ 0_1 _______ _____ 1_3_. 5_9_8_._1 _c o 'o l(ab. l'pulau lvlorotai ill kail. l'pulau lalu _______ .0_5_9_.2_0_0 _______ r _____ 3_1_ .6_7_6_.o_o_o < xx.xiii prodi11si papua > ;, kai,. biak numfor kab. sayap ,,. ., ., 0_1 j ' l . = .' ' .o'"'o' 'o_1 kau. jayawijaya ____'.!__ kail. merauke kab. mimika kai>. l>irc .ooo :: _9'"' '"' """' '""". : o == oo:: f i _3 = kab. paniai kab. puncak aya kail. kepulauan yapen kola jayapura saran kal1. keerom ___!l_ k=a:.: yca,l 'n il 1n o l 9_,0o. o"o' + =======l= = =:====================:========= = l'guru ngan bintang tolikara 1_6 _,_ ov_e_'t1_ ig o_e_ ________ ______ 3_._ 9_9_9_.0_0_0 + .:j kab. mappi kab. asal ioo kab. waropen :: : : ; , " e i a n 1o"""""' r ay a + , : ; ' c :; , : ' : ' : l9 ' : l l :; ' ' ' :; ' : kali. maw\ jerami tc.' 'l r._tl < 2_.r:_,_6_ l_._ _8_._o_ o_, ______ 5_4_9_. 5_._ 4_0 0_, __________ __, ______ .6_6_1_.6_0 8_._ yalimo lanny ,laya ;ab. nduga kab. puncak kab. dogiyai kab. lnn jaya kab. deiyai ioo xx.xiv provinsi papua bara .4_ 0_t < 3_2_,_6_'7_ 8_,8_2_, l_,_o o < kab. sorong ;ab anukwmi l ' f' ' ' k r 9_ .o"o o' ! =.o' '"' = = ' . ' 0_1 ___________ ".= ' ' .o o kuta sorong kab. sorong selatan kab. raja \mal ;ab. tel bintuni ,qq\j_ ,___!i_ kab. teluk wondama kob. kaimana kab. tambrauw ___1_ i__ kab. maybrat kab. manokwari selatan kail. l'c renungan arl"ak total provinsi total !{kabupaten lota total nasional <! . salin.an sesuai dengan aslinya kepala big_ umum menteri keuangan republik indonesia, ttd bambang bojonegoro kepala bagian kementerian ., tirto, nip 984_ i) . lampiran iii pei\tua enter! keuangan republik indonesia nom or<. pmk. tentang perubahan rincian dana bagi basil pajak tahun anggaran perubahan rincian dbh pbb bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten kota tahun angg al nama daerah p1 visi aceh kab. aceh barat kab. aceh besar alokasi definitif realisasi s.d ,lokasi lebih jalur ol( asi definitif dan alokasi lebih jalur ______ 1_k_ a_b_. _a_c_ h_s_c_ la_t_ ________ + ____ 3c_._;.3_;. .:_ kab. aceh singkil .ooo 54_ 8_. 0_0_0_1 ______ 2_1_ 1_2_1_.o_o_o i ______ 3_. 2_8' . ' .o 'o ' o kub. aceh tengah .ooo '18_._o_o_o_i ____ ._1_ 2_1_.o_o_o_t ._ 8_. 5_4_8_. o_o_o l f +1_ _._ _c_e_ h_ _ rc_ _n_,g"'g' _______ .:. .:.:; .ooo > ___ 2_1.; .oco 'o + ' ' ._4c.:. .:.8c.c:.sc. .:.o:.:o:.:o kub. aceh timur kab. aceh utara ! kab. bi1 eun kab. pidie kab. simeulue kola banda acd1 ,_,_ ,o_t_ a_s_a_b_ g if 3_. _0_6_._ qq_,_ ___ 3_._4_ 5_4_8_.o _o._o + ____ 1_2_1_.1_ 2_1_._o_ o ' o+ " 4_2 ' ' . = o " o.:.o kuta lang a kola lhokseumawe r t i kab. gayo lues kah. aceh barat daya kab. aceh jaya kab. akan raya kab. acc:h tamil.mg t t + + < a28. kab. benar meriah logo f + i + kab. pilih jaya qq_ 2_1_ .0_0_0 l ___ 3_._ '1_ kola sui>nurussalam provinsi sumatera utara kab. asahan qqq_ kab. dairi .ooo ._o_o._0_1 '3_. 4_2_8c. .;. ' .o 'o 'o_1 kab. deli serdang __:!__ kao. karo look .00_q_ kab. labuhanbatu kab. langkat f +1_(a_ _._ _a_ d<_ ai_li_n g_n_a_t_ ______ + ____ 3_.3_0_6_.8_2_7_._o_o_o1 _____ 4_2_8_. 5_4_8_._ o+ _____ 1_2_1_._ .o_o_o + . ._8_._5_ 8_.o g_q_ kab. ias + + ___ ______ ____ __, kau. simalungun ,__ kau. tapanuli selatan kai tapanuli tengah _______ 3_.4_2_8_._ _._o_o_o_f ______ 1_2_1 12_ ._o_ ______ :l_. _2_8_._ ' '. o 'o_o l ___, kab. tapanuli ara kab. toba samosir ___ 4_ k_o.t_a_ i'"''i_a_ ____ + 3_._ _._8_ .o_o_o + ____ 3_. _2_8_._ o_o_o t ____ 1_2_1_.o_o_o + ._4_ 5_4_8_. _o_o i 1_5 kota medan 8c. qqq. kata pematang siantar ___ 1_1 _,_ ta_ ib_o lg " ____ _2: ooo 42il.:. _._ ______ ._1_2_1_.o_o_o '+ ' ._4_ .:. .o ' o' o i ___ .1_ _t_a_1_ 'a_n g_b_a_la_i ____ 3_._3_ 0_6_. 2_7_._.o_o_o_,_ _______ 3_. _' 2_8_._ _._o_o_o + ._1_2_1_. o_o_o '+ _ 2_8 .5_4_8_. _ l!q_ _1_9 ,_1,_ o_t_ a_t_c_ in g ri_n ' + _._3_0_6_. 8_2_7_. o_ '3_. 4_2_8_._ _._o_o_ o + ._1_2_1_ o_o_o '+ ____ 3_._ 4_2_ 5_4_8_ o_o_o l kola padang sidempuan _,_1_ _b_ p_a_k p_u_k_b _l_ rn_, a_t _____ ' . ' ' 0_6 .8_2._7_.o _o + ____ 3_._ 2_8_ 5_4_8._. o_o_ f 1_ logo .ouo kab. nias selatan kab. bang hasundutan !\.ab. scn jang bedagai kab. samosir < < + . ! kab. batu bara + t < kull. l'adang lawas ___ 7_2_1_ 0_0_0_ ____ 3_._ .5_4_8_. _c_ __, i . ' 1_(a_b_._ p_a_ct_a_n g_l_a_w_a_s_u_t_a_ra _______ _____ :.: .:. ' '. ' 7_.o o o '+ ' ' ._4_28 . ' ' 8_.oc.o 'o + l 2_l_7_2_1_.o_o_o '+ ._4_2_8_.5_4_8_.o_o_o_ kab. labuhanbatu selatan ___ 2_1_ 7_2_1_. _o_o__,. _____ .4_2_8_. 5_4_8_._ kab. labuhanbatu utara ._7_ 2_1_ 0_0_0_ ____ 8_. 4_8_.0_0 kab. nias utara kab. nias barat = f1 ' '":.:t a ' g= u 1u 1g s i to li' + .3_0_6_.s_ _'7_._o_oo l1 ______ .4_2_8_._ l8_._o_ o+ ____ ._1_ 2_1_ o_o_o + ____ 3_._ 8_._5_4_8_.o_o_o l iii provinsi suruatcra barat kab. simpul kota kab. again f l\:al kepulauan mentawai +1_.::a_b._._ p_a_c_la_11g pariaman kab. pasaman + . .:! r 3_._ _._5_ 8_._o_o_o ;( nama daerah alok.asi definitif regulasi s.d alok.asi lebih alok.asi definitif dan jalur ol(} isi lebih jalur kab. pesisir selatan kab. sigung kab. solok kab. tanah datar kota bukit tinggi kota pad.=rng panjang kota padang kota payakumbuh k ta awal unto kota solok kola pariaman kab. pasaman barat kab. dharmasraya kab. solok selatan provinsi rian kab. bengkalis kab. indragiri hilir kab. indragiri hulu kal. i arn par kab. kuantan singingi kab. lalapan kab. l\:akan hilir kab. l\'.akan hulu kab. siak kola dumai kola pekanbaru kab. kupu lahan meranti provinsi jambi kab. batang hari ooo kab. bungo kah. kerinci > kab. merangin kab. muara jam kab. sarolangun kab. tanj ung jabung barat f kab. tinju jabung tim e . kab. tebo kota . jam kata sungai penuh provinsi sumatera selatan kab. lahat kab. musi banyuasin kab. usi rawas cab. uan1 enim kab. oga komering ilir kali. ogan komering kot pal bang kota prabumulih kota paga1 alam kota buk linggau kab. banyu1sin kab. ogan ller oku tim !\.ab. oku selatan kai>. empat lawang kab. penukal abab lematang ilir kab. musi rawas utara vii provinsi bengkulu kab bengkulu selatan kab. bengkulu1 utara kab. rejang lebong kuta bengkulu kab. kaur kab. suma kab. komune kab. bong kab. kepahiang kab. bengkulu tengah lll provinsi lampung kab. lampung barat kab. lampung selatan kab. lampung tengah kab. lam pung utara kai lam pung timur kab. tanggamus kab. lang bawang !\.ab. way kanan kota bandar lampu kola metro nama daerah ol< asi defi ittf realisasi s.d ol< asi lebih ol< asi fll, iti dan jalur ol< asi lebih jalur kab. pesawaran kab. pringsewu kab. mesuji kab tulang bawang barat 'f8 kab. pt:sisir barat p1 provinsi dui jakarta provinsi jawa barat kab. bandung kab. bekasi uoo kab. bogor kab. ciamis kab. cian kab cirebon gan1t kab. indramayu f k<'\b. karawang kab. kuningan 'f8 kab. majalengka kab. purwakarta kab. bang kab. sukabumi kab. sumedang kab. tasikmalaya kota bandung kota bekasi kota bogor l\.ota cirebon kota depok kota suatu kuta tasikmalaya kota cimahi banjar kab. bandung barat kab. pangandaran provinsi jawa 'engah kab. banjarnegara kab. banyumas kab. tang kab. blora kab. boyolali kab. brebes kab. cilacap kab. de.mak kab. began kab. para kab. karanganyar kab. men kab. kendal kab klaten kab. kudus kab. gelang kab. pati kab. pekalongan kab. perancang kab. purbalingga kab. purworejo kab. rem bang kab. semarang kab. sragen knb. sukoharjo kab. tega! kab. tertanggung kab. wonogiri kab. wonosobo kota magelang kota pekalongan kota salatiga semarang kola surakarta kola tega! xii provinsi yogyakarta kab. bantu! kab. gunung kids kab. kulon progo kab. sleman kota yogyakarta xpll provinsi jawa timur kab. bangkalan kab. banyuwangi nama daerah kab. blitar kab. bojonegoro kab. bondowoso kab gresik kab. jember kab. born bang kab. kediri j<au. lamongan kab. lumajang kab. madiun kab. age tan kab. malang kull. ojokeno ____ iq_ kab. ngan kab. ngawi kab. paci tan kab. pamekasan kab. pasuruan fban kab. tulungagung h'.ota blitar kola kediri kota madiun l\.ota alang mojokerto kata pa urutan kata pn. jbolinggo :l7 kota surabaya kola batu xiv pi provinsi kalimantan sarat kab. bengkayang kab. landak kab. kapuas i lu kab. ketapang kab. mempawah kab. sambas kab. sanggau kab. sin tang kola pun tanak .:ota singkawang kab. sekadau kab. melawi kab. kayong tara kab. kubu raya a"uta palangkaraya kab katingan kab. seruyan !\'ab. sukamara kab. lamandau kab. gunung mas kah. pulang pisau kab. baru knb. tabalong kab. tanah laut kab. tap kuta ba11terbaru kuta banjarmasin kab. balangan oil'. asi definitif l<realisasi s.d aloi\asi lebih i alokasi definitif dan jalur oil'. asi lebih jalur .30g. .d_c:'.2_ .0uo .0uo .0uo .0uo nama daerah alokasi de:fi itw re:alias alokasi lebih aloivisi definitif dan jalur alokasi lebih jalur kab. tanah bumbu xvii p1 provinsi l{kalimantan timur kab. berau kab. tai kartanegara kab. kutai barat kab. kutai tim kab. pasar kota balikpapan kota bontang kota sam adinda kab. penajam paser tara kab. mahakam ulu xviii provinsi sulawesi utara kab. bolaang mongondow kab. minahasa = kab. kepulauan sangihe kola bitung kola manado ! ab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan kola tomohon qq_ kab. minahasa utara !\.ab. kcp. siau tagulandang biaro kota kotamobagu kab. bolaang mongondow tara kab. buli toli kab. donggala kab. morowali kab. kota palu kab. parigi moutong 'f8. kab. tojo una una kab. sigi kab. banggai laut kab. morowali tara x.'{ provinsi sulawesi selatan !\.ab. bantaeng !\ab. barru .0uo kab. bone kab. bulukumba kab. enrekang kab. gowa kab. jeneponto kab. luwu kab. luwu tara kab. maros kab. pangkajene kepulauan kota palopo f8. kab. luwu timajo kota pare pare kota makassar kab. toraja tara xx! provinsi sulawesi tangga1 a kab. ton kab. konawe .ooo kab. kolaka kab. kota kendari kota bau bau kab. konawe selatan kab. bombana f(ab. waka kab. kolaka tara kab. konawe tara . f28. .00u daerah loka definitif realis\si alokasi lebih aloi\si def'initio dan sal uf' aloi\si lebih l satu kab. buton utara kab. konawe kepulauan kab. kolaka tim !\.ab. muna barat kub. lan tengah kab. ton sutan xxii provinsi bali kab. badung kab. bangli kab. lereng kab. gianyar !{ab. jembrana kab. karangasem .':ab. klungkung kab. tabanan kola denpasar xxiii provinsi nn:sa 'tenggara ba1 at kab. kab. dompu kab. lombok barat kab. lon bok tengah kab. lombok timur kab. sum bawa l ota mataram kota bima kab. sum bawa barat ka! lombok utara xxiv provinsi nusa 'tenggara timur kab. kab. belu kab. ende kab flores timur kab. pang kab. lembata kab. anggaran kab. ngada r kali. sikka kab. sum barat kab. sumba timur kab. timor tengah ikatan kab. tim tengah tara kola kupang kab. rote ndao kab. manggarai barat kab. nagekeo kab. sumba barat daya kab. sum tengah kab. manggarai timur kali. sabu l aij kab. alata xxv provinsi maluku kab. maluku tenggara barat kab. maluku tengah kab. mal uku tenggara kab kota ambon j.:ab. seram bagian barat kab. seram bagian timu kab. kepulauan aru kota tuai kab. barat daya kab. buru selatan x:x vi p1 provinsi papua kab. biak numfor kab. jayapura kab. jayawijaya kab. cause . kab. ika kab. nabire kab. paniai kab. puncak jaya kab. kepulauan yapen kola jayapura kab. sarmi kab. keerom kab. tahu kim kab. pegunungan bin tang kab. tol kara t kab. boven digoel nama daerah oll'. asi definitif realisasi s.d alokasi lebih oll'. asi definitif dan jalur ol( asj lebih jalur l<ab. mappi !\ab. asmat kal. waropen kab. supiori ooo kab. mamberamo raya kab. marnberarno tengah kab. limo .0_ kab. lanny jaya uoo kab. nduga kab. dogiyai kab. puncak .00u kab intan jaya kab. deiyai xxvii prov.ini maluku utara !{ab. !halmahera teng::ih kola terlalu kab. halmahera barat kab. halmahera timur kab. halmahera satan kab. halmahera tara .0uo kab. kepulauan sula ooo kola tidore kepulauan kab. pulau morotai kab. pulau taliabu x.'l:viii provinsi banten kab. lebak pandeglang kab. serang kab. tangerang kola cilegon kola tangerang kota serang ooo kota tangerang selatan xxix pi:ovh1si langka belitung kab. bangka kab. belitung qq_ kota pangkal pinang kab. bangka selatan kab. bangka tengah kab. bangka barat ooo kab. belitung tim xxx provinsi boron kab. boalemo kab. oro n kab. tuna !\ab. kupu lahan anam bas kab. karim kota batara uoo :qqq_ kola tanj ung pinang ]{ab. lingga ooo kab. bint< ln xll provinsi papua barat h'.ab. fak fak ooj kab. manokwari kab. strong kola sorong kab. l<aja pat kab. sorong selatan kab. teluk bintuni kab. tel wondama ooo kab. kaimana kab. mayoral kab. tambrauw kab. manokwari selatan kab. pun angan arfak x.xxiii provinsi sulawesi barat kab. majene ooo kab. mamuju kab. polewali mandar kab. mamasa kab. mamuju tara kab. mamuju t ngah .0ljo xxxiv provinsi kalimantan utara ingin ooo nama daerah aloi\si def'initio' realisasi aloi\si lebih aloi\si def'initio dan jalur aloi\si lebih jalur i<ab. malinau kab. nunukan kota tarakan kab. tana tidung jumlah menteri keuangan republik indo kesia, ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala biro, kep la f3bagian kementerian a u. tirto nip t. = bambang bojonegoroaata subulussalam provinsi sumatera utara kab. asahan kab. dairi kab. deli serdang kab. karobh pbb bagian provinsi kabupaten kota tahun anggaran bag!an daerah alokasi definitif per sektor alokasi definitifbagian der'\h alokasi definitif per sektor alokasi definitif nama daerah pertambangan jumlah re.\isasi s.d alokasi! lebih jalur dan alokasi lebih perks perhutanan minyak bumi panas non minyak bumi jalur dan gas bumi bumi gas bumi lainnya tapanuli utara kab. toba samosir kata binjai kota medan .ooo kata pendatang siantar kata sibolga kata tanjung balai kata batu bara kab. padang lawas kab. padang lawas utara kab. labuhanbatu selatan kab. labuhanbatu tara kab. nias utara kab. nias barat ka.ooo kab. pesisir selatan kab. sijunjung kab. solar kab. tanah datar kata bukit tinggi kata padang panjang kota padang kata payakumbuh !.\ kata sawahlunto kata solar ,,( nama daerah ka kampar kab. kuantan singingi kab. pelalawan kab. rokan hilir kab. rokan hulu kah. siak kata dumai kata pekanbaru kab. kepulauan meranti provinsi jambi kab. ba. ung jabung timur kab. tebo kata jam kota sungai penuh provinsi sumatera selatan kab. lahat kab. musi banyuasin kap musi rawas kab. muara enim kab. ogan komering nir kab. ogan komering ulu kata palembang kota prabumulih kata pagar alam kata lubuk linggau kah. banyuasin kab. ogan ilir kab. oku timur kab. oku selat_an kab. empat lawang perkebunan .ooo bagian der h alokasi definitif per sektor pertambangan perhutanan minyak bumi panas clan gas bumi bumi .ooo .ooo loka defi jumlah realis alokasi jalur dan alokasi lebih non minyak bumi jalur gas bumi lainnya .ooo ooo 2s3. .o7 o l ooo bagian der h alokasi! definitif per sektor aloi\si def!niti nama daerah pertambangan jumlah realitas! aloi\si lebih jalur dan alokasi lebih perkebunan perhutanan minyak bumi panas non minyak bumi sal dan bumi bumi gas bumi lainnya kab. penukal abab lematang ilir kah. musi rawas utara vii provinsi bengkulu .ooo kab. bengkulu selatan kab. bengkulu utara kab. rejang: lebong kota bengkulu kab. kaur kab. seluma kab. mukomuko kab. lebong .ooo kab. kepahiang kab. bengkulu tengah lll provinsi lam .ooo kab. tulang ba\vang barat kab. pesisir barat provinsi oki jakarta provinsi jawa barat kab. bandung kab. bekasi kab. bogor '.) kab. ciamis kab. cian b. sukabumi ,a 3bagian der sumedang kab. tasikmalaya kata bandung kota bekasi kota bogor kata cirebon kota depok sukabumi kota tasikmalaya kata cimahi kata banjar kab. bandung barat kab. pangandaran provinsi jawa tengan .ooo kab. banjarnegara kab. banyumas .ooo kab. batang kab. blora kab. boyolali kab. brebes kab. cilacap kab demak kab. grobogan kab. jepara kab. karanganyar kab l<kebumen kab. kendal kab. klaten kab. kudus kab. magelang kab. pati pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga:t .ft9 kab. purworejo kab. rembang kab. semarang r22. kab. sragen kab. sukoharjo kab. tega! kab. temanggung kab. wonogiri ooo kab. wonosobo .ooo kota magelang kata ?pekalongan gl. a.salatiga kata semarang .ooo kota surakarta kata tegal .ooo xii proven.si yogyakarta kab. bantul kab. gunung kidul kab. kulon progo kab. $.! man ka! :ab. gresik kab. jember kab. jombang .ooo.ooo .ooo .ooo kab. ponorogo l'l. kab. probolinggo kab. sampang kab. sidoarjo kab. situbondo kab. sumenep kab. trenggalek .ooo kab. tuban i\:ab. tulungagung 9o7 ooo kota blitar kota kediri ! :ota madiun . f75. kot malang mojokertsal dan gas bur.i.i bumi gas bumi lainnya kota pasuruan kota probolinggo kota surabaya kota batu x!! perkebunan perhutanan minyak bumi panas non minyak bumi sal dan gas bumi bumi gas bumi lainnyabalikpapan ooo kota bontang kota samarinda kab. penajam paser tara kab. mahakam ulu xvm provinsi sulawesi utara kab. bolaang mongondow kab. minahasa kab. kepulauan sangihe kota bitung mana.ooo .ooo kab. banggai kab. banggai kepulauan kab. buol kab. toli toli kab. donggala kab. morowali kab. pos kata palu kab. parigi moutong kab. tojo una una ___'._.'._ kab. sigi kab. banggai laut kab. morowali utara . \ ?roti:asi sulawesi selatan.a.si lebih jalur dan alok.l\keata pare pare kata makassar kab. toraja utara x.xi provinsi sulawesi tenggara kab. buton kab. konawe kab. kolaka kab. muna kota kendari kata bau bau kab. konawe selatan kab. bombana kab. wakatobi .qoo kab. kolaka .34s.ooo kab. badung kab. bangli .s9o.oo.ata mataram kata sima kab. sumba\va barat kab. lombok utara xxiv provinsi nusa tenggara timur kab. ller kab. belu kab. ende kab. flores timur kab. kupang kab. lem bata kab. manggarai kab. ngada kab. sikka kab. sumba barat .ooo kab. sumba timur kab. timur tengah se!atan kab. timor tengah utara kota kupang kab. rote ndao kab. manggarai barat nagekeo kab. sumba barat daya kab. sumba tengah kab. manggarai timur kab. sabu kaiju kab. malaka x.xv provinsi maluku kab. ma!uku tenggara barat kab. maluku tengah kab. maluku tenggara bagian daerah alok.'\si definitif per sektor alokasi definit!f nama daerah pertambangan jumlah realisasi alokasi lebih saltaru kota ambon kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur kab. [{kepulauan aru kota tual kab. maluku barat daya kab. buru selatan x.mamberamo tengah .ooo kab. yalimo kab. lanny jaya kab. nduga dogiyai kab. puncak .ooo kab. intan jaya deiyai vll.ooo kab. halmahera utara bagian daerah aloi<asi def'initio' per sektor aloi<asi definitif' nama der'\kepulauan sula kota tidore kepulauan kab. pulau morotai kab. pulau taliabu x.x lll provinsi banten kab. lebak kab. pandeglang kab. serang ka_?. tangerang . kota cilegon kota tangerang kota serang kota tangerang se!qoo kab. belitung timur xxx provinsi gorontalo .ooo kab. boalemo kab. gorontalo kola gorontalo kab. pohuwato kab. bone bolango kab. gorontalo utara x.v ;:r provinsi kepulauan riau kab. natuna kab. kepulauan anam bas kab. karimun kota batam l<ota tanj ung p!nang kab. lingga kab. bintan xx.xii provinsi papua barat kab. fak fak h:ab. manokwari kab. sorong kota strong kab. raja pat kab. strong selatan kab. teluk bintuni kab. teluk wondama nama daerah perkebunanuerte kab. mamuju kab. polewali andar kab. masa kab. amu utara kab. mamuju tengah xxxiv provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinau kab. nunukan tarakan kab. tana tidung cadangan jumlah :( ' ' bagian daerahsalinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum alokasi definitif jumlah realisasi s.d alokasi lebih jalur dan alokasi lebih jalur menteri kesan gan republik ind ones, ttd. bambang bojonegoro kepalnbagian kementerian .j.' ii .___ ._ tirto (., nip iso f'" \. ii' nama daerah provinsi aceh kab. aceh barat kabbulu salam provinsi sumatera utara kab. asahan kab. dairibiaya pemungutan pbb bagian provinsi kabupaten kota tahun anggaran biaya pemungutan alokasi definitif per sektor alokasi definitift(.ooo nias utara kab. nias barat kota gunungsitoli ill provinsi suatu:?a barat kab. limapuluh kota kab tanah datar kota bukit tinggi kota padang panjang . padang kata payakumbuh kata sawahlunto kata solar kata pariaman kab. pasaman barat kab. dharmasraya kab. solar selatan ri1 pro milisi riau logota lubuk linggau kab banyuasin kab. ogan ilir kab. oku timur kab. oku selatan kab vi way kanan kata bandar lampung kata metro kab. pesawaran kab. pringsewu kab mesuji kab. tulang bawang barat kabi'!arangan kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo biaya pemungutan loka per sektor loka nama daerah pertambangan jumlah rea sasi s.d loka dan alokasib. rembang kab. semarang kab. sragen kab. sukoharjo kab. tega!! .75_6.l!kab. ponorogo kab. probolinggoata blitar kata kediri kata madiun kata malang kata mojokerto kata pasuruan kata probolinggo kata surabaya kaata pontianak kajalur perkebunan perhutanan minyak bumi panas non minyak bumi sal dan gas bumi bumi gas bumi lainnya.45_5..eoo kota manado .oo!olaang mongondow selatan xix provinsi sulawesi tengahkab. sidenreng rappang soo kab. soppeng kab. takalar kab tana toraja kab. wajo kata pare pare kata makassar kab. toraja utara xxi provinsi sulawesi tenggara kab. buton kab. konawe biaya pemungutan alokasi definitif per sektor nama daerah pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi panas dan gas bumi bumi kab. kolaka kab. muna kata kendari ka!a:;>sumbawa kata mataram kota bima kab. sumbawa barat kab. lombok utara xxivjumlah non minyak bumi gas bumi lainnya realisasi s.d alokasi lebih jalur alokasi definitif dan alokasi lebih sal aya pemungutan loka per sektor alo!\a define! nama daerah pertambangan jumlah realis s.d loka lebih dan lokal7.!umi bumi gas bumi lainnyaeniaya pemungutan alokasi defi nitixxx provinsi gorontalo kab. boalemo kab. gorontalo kaata strong !'. kab. raj ampat kab. strong selatan kab. teluk bintuni kab. teluk wondama kab . nunukan kata tarakan kab. tana tidung , , nama daerah perkebunan jumlah biaya pemungutan.ooo ooo salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum alokasi definitif jumlah realisasi s.d alo!(as! lebih dan ol( as! lebih jalur jalur menteri keuangan republik ind ones,. ttd bambang bojonegoro kepala bagian kementerian nip '.> <), ( . |
bupati tanjung jabung timur a.m jj. peraturan bupati kabupaten tanjung jabung timur nomor: tahun tentang pedom dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timurmenjadi pasien rujukan dari puskesmas wilayah kabupaten tanjung jabung timur dipandang perlu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah untuk transportasi, dengan ketentuan pasien sebagaimana dimaksud merupakan peserta yang telah terdaftar dan memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan atau jaminan kesehatan masyarakat daerah jamkesmasda): bahwa proses rujukan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf diatas butuh sampingan dari keluarga dan petugas kesehatan yang merujuk pasien dari puskesmas ketempat rujukan, serta diberikan dana bantuan untuk transportasi dan akomodasi untuk menunjang dan membantu kelancaran pelaksanaan pendampingan terhadap pasien: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat perlu suatu pedoman yang5perhatikan surat edaran gubernur jambi nomor dinkes tentang pemantapan pelaksanaan program jamkesmasda se provinsi jambi: keputusan kepala dinas kesehatan provinsi jambi nomor pkm dinkes tentang petunjuk teknis program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat daerah jamkesmasda) provinsi jambi tahun memutuskan menetapkpemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur: bupati adalah bupati tanjung jabung timur: dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten tanjung jabung timurjaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut jamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran pemerintah pusat apbn): jaminan kesehatan masyarakat daerah yang selanjutnya disebut jamkesmasda adalah jaminan kesehatan masyarakat:: puskesmas adalah semua puskesmas kabupaten tanjung jabung timur: tempat rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh puskesmas. sebagi tempat perawatan lanjutan meliputi rumah sakit umum nurdin hamzah, rumah sakit umum provinsi jambi rsu raden matter jambi), rumah sakit jiwa provinsi jambi, rumah sakit umum diluar provinsi jambi yaitu rsu mohammad mesin palembang dan rsu cipta mangun kusumo jakarta: pasien adalah pasien peserta jamkesmas dan atau jamkesmasda wilayah kabupaten tanjung jabung timur yang mendapat rujukan dari puskesmas untuk dirawat: pendamping pasien adalah keluarga yang mendampingi pasien ketempat rujukan dan mendampingi pasien dari puskesmas hingga proses perawatan ditempat rujukan: petugas kesehatan pendamping pasien adalah pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, tenaga honorer pada puskesmas dan atau dinas kesehatan yang ditunjuk pejabat berwenang untuk membantu pasien rujukan dalam proses pengurusan rujukan dari puskesmas hingga ketempat rujukan: dana bantuan adalah dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien menuju tempat rujukan, dana bantuan transportasi dan akomodasi yang diberikan kepada pendamping keluarga pasien yang dirawat yang diperuntukkan bagi yang menunggu pasien dirawat dan dana bantuan yang diberikan kepada petugas kesehatan dari puskesmas dan atau dinas kesehatan yang mengurus serta mengantar pasien tempat rujukan. bab maksud dan tujuan diberikannya dana bantuan ini dengan maksud ai) mengurangi tingkat kesulitan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan: bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan: bantuan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya yang belum terwujud pada jamkesmas dan atau jamkesmasda, seperti biaya transportasi dan akomodasi baik bagi pasien, pendamping pasien maupun petugas kesehatan yang mendampingi pasien. dana bantuan diberikan bertujuan: meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin: meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. bab iii ketentuan penerimaan dan besaran dana bantuan dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien diperuntukan sebagaiiskin tempat asal. besaran dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien yang dirujuk disesuaikan dengan pengeluaran yang rill dan atau sesuai peraturan yang berlaku. besaran dana bantuan yang diberikan kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan untuk pasien yang dirawat rumah sakit umum nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan sebesar rp. perhari untuk (satu) orang pendamping: untuk pasien yang dirawat rumah sakit umum raden matter jambi dan rumah sakit jiwa provinsi jambi, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping pasien diberikan uang harian sebesar rp. , hari tujuh puluh lima ribu) per hari dan penginapan maksimal sebesar rp. , hari seratus lima puluh ribu) per hari untuk (satu) orang pendamping: untuk pasien yang dirawat rumah sakit umum mohammad mesin palembang hari dan penginapan maksimal sebesar rp. , hari dua ratus ribu) per hari untuk (satu) orang pendamping: untuk pasien yang dirawat rumah sakit pusat cipta mangunkusomo jakartahari dan penginapan maksimal sebesar rp. , hari tiga ratus ribu) perhari untuk (satu) orang pendamping: dana bantuan transportasi diberikan sesuai dengan pengeluaran yang ril dan atau sesuai peraturan yang berlaku. pendamping pasien yang diberikan dana bantuan maksimal sebanyak (dua) orang kecuali untuk uang penginapan hanya diberikan untuk (satu) orang. petugas kesehatan yang diberikan dana bantuan untuk mendampingi pasien sebanyak (satu) orang. dana bantuan untuk keluarga pendamping pasien diberikan maksimal selama minggu dan dapat diperpanjang kembali sampai batas waktu bulan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit bersangkutan. dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien rumah sakit umum nurdin hamzah diberikan selama hari. dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien rumah sakit umum daerah raden matter jambi dan rumah sakit jiwa provinsi jambi diberikan selama hari. dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien rumah sakit luar provinsi diberikan selama hari. bab persyaratan administrasi penerima bantuan syarat syarat penerima bantuan dana dana bantuan transportasi pasien foto copy kartu jamkesmas jamskesmasda: foto copy ktp pasien yang dirawat: cc. surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit yang merujukdirawat rumah sakit umum nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur foto copy kartu jamkesmas jamkesmasda: foto copy ktp pasien yang dirawat: cc. surat rujukan dari puskesmas: surat keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat rumah sakit umum nurdin hamzah. dana bantuan pendamping pasien yang dirawat rumah sakit daerah raden matter dan rumah sakit jiwa provinsi jambi foto copy kartu jamkesmas jamkesmasda: foto copy ktp pasien yang dirawat: surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit kabupatenrawat rumah sakit umum luar provinsi foto copy kartu jamkesmas jamkesmasda: foto copy ktp pasien yang dirawat: "a) surat rujukan dari rumah sakit umum provinsi jambitugas kesehatan pendamping pasien surat perintah tugas dari kepala puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten tanjung jabung timur: bukti surat rujukan dari rumah sakit yang dituju: foto copy kartu jamkesmas jamkesmasda pasien yang dirujuk. bab tata cara pembayaran biaya dapat diklaim dinas kesehatan kabupaten tanjung jabung timur dengan menyertakan kelengkapan syarat syarat penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud pada dan disertai bukti bukti pendukung seperti kwintal hotel penginapan dan kwitansi tiket jasa transportasi yang sah. bab sumber dana dana bantuan pendamping pasien miskin yang dirujuk dan dana bantuan petugas kesehatan merujuk pasien miskin dari puskesmas rumah sakit provinsi dan luar provinsi bersumber dari apbd kabupaten tanjung jabung timur dengan nomor rekening bab viianggaran dana bantuan tersebut kepada bupati tanjung jabung timuyr bupati tanjung jabung timur tua humanis skm sebaran halim zumi zola zulkifli ip. diundangkan saba padatelah teliti energinya kabar angan amaya sendi nip 1je9dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang bahwa terwujudnya kemudahan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara mudah dan bebas merupakan hak bagi masyarakat yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi, bahwa dengan semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasikabupaten magelang sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan berdasarkan topografi merupakan daerah yang berdekatan dengan gunung berapi aktif, sehingga dalam rangka perlu melakukan pengaturan pembangunan, penataan danataan dandasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada huruf menara terdiri atas: menara yang dibangun atas tanah (green field): dan menara yang dibangun atas bangunan (roof top). berdasarkan jenis komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf menara terdiri atas: menara bagi radio komunikasi: menara bagi koneksi internet: cc. menara bagi siaran radio, menara bagi siaran televisi, dan menara bagi telepon seluler. berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf menara terdiri atas: milik perorangan, milik badan usaha, dan milik pemerintah. berdasarkan penggunaan layanan operator sebagaimana dimaksud pada huruf menara terdiri atas: a.menara operator tunggal, dan b.menara bersama. bagian kedua bentuk konstruksi menara konstruksi menara terdiri dari (tiga) bentuk yaitu: konstruksi menara tunggal (monopoli): konstruksi menara rangka (self supporting): dan konstruksi menara tunggal dengan penopang kabel used masi). desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan meletakkannya. selain ketiga konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada dimungkinkan digunakan jenis konstruksidaerah wajib mengacu rim. rimcc. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali, menentukan lokasi lokasi menara: standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara: kepastian peruntukan dan efisiensi lahan, menjaga estetika dan keindahan wilayah: meminimalisasi gejolak sosial: meningkatkan citra wilayah,: oo.: dan menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua rencana lokasi menara cell plan) penetapan rencana lokasi menara (cell plan)rim. rencana lokasi menara (cell plan) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga pembangunan menara penyediaan menara dilaku: rim, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang wilayah kabupaten, rencana lokasi menara (cell plan). dalam (satu) zona paling banyak dibangun (empat) menara dengan jarak radius (dua ribu) meter. operator hanya boleh membangun (satu) menara dalam (satu) zona: lokasi dan koordinat menara:identitas hukum sebagaimana dimaksud padaarus mendapatkan izin gangguan dari pemerintah daerah melalui skpd terkait dengan pelayanan perizinan. persyaratan, ketentuan, dan tatacara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (1l) pembangunan menara kawasan tertentu haruscagar budaya, kawasan pariwisata: kawasan lindung, kawasan garis sempadan, kawasan rawan bencana alam: kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop):, kawasan pertahanan dan keamambangunan menara kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: bentuk dan desain menara wajib berwujud menara kamuflase: bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan atau kawasan setempat, merupakan bagian dari menara bersama. selain pembangunan menara dimaksud pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dapat dibangun sistem mikrolet. pembangunan menara operator tunggal diizinkan dengan ketentuan: untuk keperluan jaringan utama,, dan dalam rangka meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dalam bentuk konstruksi menara tunggal (monopoli) dan atau menara kamuflase. dalam mewujudkan pembangunan menaralaksanakanngoperasian menara pengoperasian menara dilakukan oleh: penyedia menara, danmenara khusus pembangunan dan pengoperasian menara khusus dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini. bab penggunaan menara bagian kesatu penggunaan menara operator tunggal menara operator tunggal digunakan: untuk keperluan jaringan utama,: dan cc.bersamabersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangaorat jenderal yang menangani telekomunikasi untuk melakukan mediasi dan mea7 bagian ketiga prinsip penggunaan menara bersama jl)terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menarabupati. bab perizinan pembangunan menara bagian kesatu perizinan setiap pembangunan dan pengoperasian menara wajib memiliki izin meliputi: izin prinsip, izin gangguan, dan izin mendirikan bangunan. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan peraturan bupati. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii jaminan pembongkaran menara (l) setiap penyedia menara dikenakan uang jaminan pembongkaran menara. ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembayaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan bupati. ketentuan mengenai besaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab viii hak dan kewajiban penyedia menara dan pengelola menaranyedia menara yang telahukan pemeriksaan atas bangunan menara secara berkala setiap (enam) bulan sekali: melaporkan penggunaan menara bersama meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara secara berkala setiap tahun, melaporkan dalam hal terjadi perubahan data penggunaasuransi dan partisipasi pembangunan penyedia menara wajib mengasuransikan setiap menara yang dimiliki. asuransi sebagaimana dimaksud pada meliputisarana pendukungnya. dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia menaramengenai pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatimenara2mt. tp2dan pengoperasi2mt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur skpd terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab retribusi terhadap pemberian izin gangguan dan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan. terhadap pemanfaatan ruang atas pembangunan menara dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab xmbangunan dan pengelolaan menara yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui skpd yang membidangi perizinan pembangunan menarakibat yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengelolaan menara. ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan atau kerugian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii sanksi administratif setiap penyedia menara dan atau pengelola: denda administratif: pencabutan perizinan, pemutusan aliran listrik, pembongkaran bangunan, dan atau pemulihan fungsi ruang. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan kas umum daerahusahaan listrik negara yang berwenang. penyedia menara harusdalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran menara dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada penyedia menara. ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab xivpenyedia menara dan atau pengelola menara yang melanggar ketentuan dan atau huruf huruf dan atau huruf sehingga mengakibatkan:hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyedia menara yang membangun menara tanpa dilengkapi perizinnyedia menara yang tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam diancam hukuman pidana kurungandan adalah pelanggaran. bab xvi ketentuan peralihan menara yang telah berizin serta lokasinya sesuai rencana lokasi menara (cell plan) harus digunakan sebagai menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis menara bersama. menara yang telahrizin dan lokasinya tidak sesuai rencana lokasi menara (cell plan) harus dibongkar atau dipindahkan sesuai rencana lokasi menara (cell plan) paling lama (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini. dalam hal menara dipindahkan sesuai rencana lokasi menara (cell plan) sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan: penyedia menara mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada dan konstruksi menara harus memenuhi syarat secara teknis untuk digunakan sebagai menara bersama. menara yang belum berizin dan lokasinya sesuai rencana lokasi menara (cell plan) serta memenuhi syarat teknis menara bersama wajib dilengkapi izinlengkapi izin dantidak sesuai rencana lokasi menara (cell plan) harus dibongkar paling lama (satu) tahun sejak berlakunyamenarakabupaten magelang. keberadaan menaradan pengoperasian menarabersama oleh pemerintah daerah. saat ini kabupaten magelang belum ada peraturan daerah khusus untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan menar, maka dipandang perlu segera membentuk peraturan daerah tentang pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. ii. demi cukup jelas. dt huruf yang dimaksud dengan keselamatan adalah keselamatan bangunan menaradari gangguan perusakan dan pencurian. huruf yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kemanfaatan menara untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara. huruf yang dimaksud dengan keindahan adalah keindahan menaradengan bangunan sekitarnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan konstruksi menara tunggal (monopoli) adalah konstruksi menara yangkonstruksi menara rangka (self supporting) adalah konstruksi menara yangkonstruksi menara dengan penopang kabel used mast) adalah konstruksi menara yangkuat, tahan cuaca adalah bahan yang mempunyai daya anti korosi seperti plat besi galvanis atau bahan sejenis. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud bangunan lainnya antara lain papan reklame dan tiang lampu penerangan jalan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas (sipil militer)dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang termasuk menara khusus adalah menarazin prinsip adalah izin yang diberikan oleh bupati terkait pemanfaatan ruang daerah. huruf yang dimaksud dengan angunan,ingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten magetelekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan base transceiver station bts) yang selanjutnya menjadi penyewa pengguna menara bersamikroletjangkauncana induk menara telekomunikasi yang selanjutnya disingkat rim adalah kajian akademis terpadu mengenai pembangunan menara dan infrastuktur jaringan telekomunikasi daerah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan tata ruang daerahbatasan area persebaran peletakan menara berdasarkan potensi ruangjabat pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat ppn, penataan dan pengendalian menara berdasarkan asas: keselamatan: keamanan: kemanfaatan: keindahan, dan keserasian dengan lingkungannya. bagian kedua tujuan pembangunan, penataan dan pengendali keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara daerah: danmbangunan penataan dan pengendalian menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut: mewujudkan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan, mengedepankan kepentingan masyarakat, mengoptimalkan fungsi suatu menara, mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunanbagian kesatu jenis menara jenis menara dibagi berdasarkan: tempat berdirinya menara, jenis komunikasi, kepemilikan: dan penggunaan. |
tanya (ahkabupaten polewali mandar tahun ppa inn pe nrp lal omi dana kemang gun ring pembangunan jangka menengah idarraei kabupaten postal mandar tahun esai: sumur but) dek hindi ibrahim masdar bupstslawgil mandar wakil bupati polewali mandat,? pnp repo nas bab kedudukan rpm rpm kabupaten polewali mandar tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dan wakil bupati dalam arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaranregulasi dan kerangkapendanaan yangbersifat indikatif. dokumen perencanaanskpd, rkd, senja skpd atika rpm sistematika rpm terdiri dari bab pendahuluan bab gambar bangunan daerah bab viii indikasi rencana program prioritas yang disertai rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah klinik pemerintah dan swasta menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, sinambung balcanica limboto tubi tanaman alu campalagian luo fo)persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahapanindikator tahapan atau indikator kebutuhan dasar keluarga (basic needs), yaitu pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk rumah, bekerja sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga sakit dibawa sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber pergi sarana pelayanan kontrasepsi dan semua anak umur tahun dalam keluarga bersekolah. tahapan keluarga sejahtera (ksi) adalah keluarga mampu memenuhi (enam indikator tahapan ksi, tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari (delapan) indikator kisi atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga. indikator keluarga sejahtera (ks ii) atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga, yaitu pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging ikan telur, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir rpm kabupaten polewali mandar tahun keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas fungsi masing masing, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur tahun bisa baca tulisan latin, pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat obat kontrasepsi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel persentase keluarga pra sejahtera pra kabupaten polewali mandar, pra jumlah keluarga jumlah sumber data kkb dan pemberdayaan perempuan kab. polewali mandar, tabel persentase keluarga sejahtera (ksi) kabupaten polewali mandar, ksi jumlah keluarga jumlah sumber data kkb dan pemberdayaan perempuan kab. polewali mandar, tabel jumlah keluarga pra sejahtera pra dan keluarga sejahtera (ks dan lembaga swasta melakukan aktifitas aktifitas sosial diantaranya dengan memberikan santunan kepada korban bencana alam, dan memberikan kursus keterampilan bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur maupun kepada penduduk yang mengalami cacat fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. permasalahan sosial kabupaten polewali mandar sampai dengan tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, lanjut usiaterlantar, anak terlantar. dari datapermasalahan yang ditangani oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten polewali mandar diperlukan fokus dan prioritas dalam penanganan masalah sosial sertaprioritaspenganggaran. tabel penduduk rawan sosial kabupaten polewali mandar, anak balita terlantar anak terlantar anak nakal anak berhadapan dengan hukum anak jalanan anak dengan kedisabilan lanjut usia terlantar tuna susila penderita napa korban bencana alam orang dengan hiv aids gepeng sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, ketenagakerjaan angkatan kerja padatan jumlah penduduk usiakerja kabupaten polewali mandar sebanyak orang atau persen dari total penduduk. sekitar persen dari jumlah penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, dan sisanya, persen bukan angkatan kerja. jumlah angkatan kerja laki laki lebih besar dari perempuan. bahkan hampir setengah dari seluruh perempuan usia kerja memutuskan untuk tidak bekerja atau mencari pekerjaan. dari seluruh angkatan kerja tersebut, persen bekerja dan selebihnya menganggur. sedangkan dari seluruh bukan angkatan kerja, sebagian besar persen) mengurus rumah tangga, rpm kabupaten polewali mandar tahun dan selebihnya sekolah dan lainnya. lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah inikabupaten polewali mandar, angkatan kerja bekerja pengangguran bukan angkatan kerja sekolah mengurus lainnya tak (tingkat partisipasi angkatan kerja) tpt (tingkat pengangguran terbuka) sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, berdasarkan tabel atas, penduduk usia tahun atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin bahwa dari persen angkatan kerja terdapat persen yang bekerja dan persen yang masih menganggur. dari persen angkatan kerja yang bekerja tersebut berdasarkan datatahun s d pada tabel jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja luar negeri terdapat kontribusi jumlah masyarakat kita yang bekerja luar negeri sebagai tenaga kerja indonesia tki) yaitu padatan terdapat orang tki dan terus mengalami penurunan hingga tahun tersisa sekitar orang. tenaga kerja wanita mempunyai jumlah yang cukup besar dari total jumlah tenaga kerja yang bekerja luar negeri. tabel jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja luar negeri kabupaten polewali mandar, yang bekerja luar negeri jumlah tki jumlah total sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, saat ini, kabupaten polewali mandar juga telah berkembang perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia swasta yang disingkat optis. jumlah optis tersebut dari tahun hingga2013 terusmengalami peningkatan dan saat tahun terdapat perusahaan penyalur tenagakerja. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia swasta optis) kabupaten polewali mandar, perusahaan penyalur tenaga nor kerja indonesia swasta optis) 201e jumlah optik jumlah sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, tingkat partisipasi angkatan kerja tak) dan tingkat kesempatan kerja tkk) dalam lima tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja tak) kabupaten polewali mandar menunjukkan tren meningkat. angka tak meningkat persen pada tahun menjadi persen pada tahun dan kemudian menurun menjadi persen pada tahun kecenderungan ini secara umum menunjukkan semakin banyaknya proporsi angkatan kerja kabupaten polewali mandar yang memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. peningkatan tak ini seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian kabupaten polewali mandar dalam beberapa tahunterakhir. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja kabupaten polewali mandar, less) .,?,?,.!.,.,. .!,!, .!.!. ,.!,:,!,!,!?!?!.!.!., f5.: saja tingkat partisipasi angkatan kerja taki sek tingkat kesempatan kerja teki sumber data bps kab. polewali mandar, tingkat pengangguran terbuka tpt) sejak tahun tingkat pengangguran terbuka tpt kabupaten polewali mandar menurun secara konsisten. tpt padatan sebesar persen dan kemudian menurun tajam menjadi persen padatan angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh angkatan kerja kabupaten polewali mandar, hanya persen yang tidak bekerja atau belum memperoleh pekerjaan (menganggur). penurunan ini menjadi tampak istimewa karena berlangsung tengah meningkatnya tak. pertumbuhan rpm kabupaten polewali mandar tahun ekonomi yang cukup kuat (di atas persen per tahun) tampaknya berkontribusi terhadap penurunan tpt dan peningkatan tak. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik tingkat pengangguran terbuka tpt) kabupaten polewali mandar, laa soo bal soo a90 sja tingkat pengangguran terbuka tpt) sumber data bps kab. polewali mandar, trend penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun sebagaimana ditampilkan pada grafik atas, sejalan dengan trend penurunan jumlah pencari kerja dan jumlah pencari kerja yang diserap lapangan kerja dari tahun daya serap lapangan pekerjaan ditahun ketahun terlihat cukup menggembirakan hal ini disebabkan semakin terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru, pencari kerja khususnya perempuan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan laki laki. pada tahun saja jumlah pencari kerja perempuan sebanyak orang sedangkan laki laki hanya orang. tabel jumlah pencari kerja yang terdaftar dan terserap lapangan kerja kabupaten polewali mandar, pencari kerja lk pr lk pr pr lk jumlah pencari kerja terdaftar adaa pane yang terserap sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun penanaman modal dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka kabupaten polewali mandar masih memerlukan aliran penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri dn) dan penanaman modal asing a). dengan keanekaragaman sumber daya yang ada kabupaten polewali mandar, pemerintah kabupaten polewali mandar berupaya menawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya polewali mandar yakni untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan pemilik modal. jenis dan jumlah izin yang dilayani oleh dinas pendapatan dan perizinan selamatan dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jenis dan jumlah izin yang dilayani oleh dinas pendapatan dan perizinan kabupaten polewali mandar, situ ho izin gangguan sup sup mikro sup kecil sup menengah sup besar tdp izin usaha industri iui) ijuk formulir ijuk izin pemasangan reklame imb kartu pengawasanraktek perawat asuhan keperawatan) izin pendirian apotek izin usaha sarana pariwisatakebudayaan penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin kabupaten polewali mandar serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah kabupaten polewali mandar untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli polewali mandar yang beragam. untuk mengetahui perkembangan kebudayaan kabupaten polewali mandar dapat dilihat pada capaian kinerja urusan kebudayaan sebagai berikut tabel indikator kebudayaan kabupaten polewali mandar, penyelenggaraan festival seni dan budaya kali kali kali kali kala kip klp kesenian kebudayaan yang dibina persentase organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya sumber data dinas kebudayaan dan pariwisata kab. polewali mandar, kepemudaan dan olah raga pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan kabupaten polewali mandar didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan perkan prasaranaolahraga. pembinaan terhadaptabel jumlah karang taruna kabupaten polewali mandar, kriteria tahun tumbuh berkembang maju percontohan jumlahuntuk bidang olahraga, masyarakat kabupaten polewali mandar termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar olahraga. sampai dengan tahun organisasi klub olahraga yang ada tercatat sebanyak organisasi klub, dan jumlah kegiatan olahraga sebanyak kegiatan. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, mempunyai kemauan dan kesadaran untuk bernegara serta mengerti dan bersedia untuk menggunakan hak politiknya. berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten polewali mandar melalui kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melakukan fasilitasi pembinaan terhadap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. tabel jumlah partai politik, jumlah pemilih, jumlah ormas dan kegiatan pembinaan politik kabupaten polewali mandar, tahun partai politik jumlah parpol daerah parpol jumlah parpol peserta pemilu parpol jumlah pemilih jwa laki laki jwa perempuan jwa persentase kasus perselisihan partai politik yang terselesaikan "sen jumlah ormasterdaftar dan aktif jumlah kegiatan pembinaan politik daerah sumber data kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kab. polewali mandar, rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk kabupaten polewali mandar cenderung menurun selama periode dimana rasio tersebut menurun dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun ini disebabkan oleh jumlah posisi pamong praja mengalami penurunan secara absolut, dan pada saat yang samajumlah penduduk terus bertambah. pada tahun jumlah polisi pamong praja sebanyak orang, menurun dari orangpadatahun untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel rasio jumlah polisi pamong praja kabupaten polewali mandar, uraian jumlah polisi pamong praja jumlah penduduk rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk sumber data satuan polisi pamong praja kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara utamadalam pembangunan daerah. sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat daerah dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah berperan sebagai pelaksana dan sebagai penanggungjawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan daerah yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang sertapelayanan publik. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum. peningkatan pelayanan tersebut merupakan konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah, telah ditentukan urusan pemerintahan mana yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi,secarabersamanahan, keamanan, moneter,hinggrpm kabupaten polewali mandar tahuolewali mandar tahun tata carapengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun sebagaimana dimaksud pada mengacu padaperaturan yangrpm kabupaten polewali mandar tahupenyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada standar pelayanan minimal spm) yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahapususan daerah. pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai prosesbupati seperti terlihat padatabel berikutapbd peraturan daerah peraturan bupati pengelolaan keuangan daerah peraturan daerah peraturan bupati sumber data bagian hukum dan perundang undangan setda polewali mandar, dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di governance melaluyang bebas kkn, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negarpm kabupaten polewali mandar tahun untuk menyelenggarakan pemerintahan, kabupaten polewali mandar didukung oleh pegawai sebanyak orang pns pada akhir tahun yang tersebar pada seluruh skpd. adapun data jumlah pns dari tahun sebagaimana tersaji dalam grafik berikut grafik jumlah pns kabupaten polewali mandar, aa sumber data badan kepegawaian dan diklat daerah kab. polewali mandar, berdasarkan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tanggal julijabatan struktural lingkungan pemerintah kabupaten polewali mandar sebanyak jabatan, terdiri dari eselon jabatan, eselon ill.a jabatan, eselon iii.b jabatan, eselon iv.a jabatan, eselon iv.b jabatanurusan pemerintahan skpd pelaksana urusan wajib, bidang pendidikan . kemudian dan oikhreea dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dinas kesehatan kesehatan rsud badan lingkungan hidup lingkungan hidup dinas tata ruang dan permukiman pekerjaan umum dinas pekerjaan umum perumahan dinas tata ruang dan permukiman penataan ruang perencanaan pembangunan statistik bappeda dinas pendapatan dan perizinan penanaman modal sekretariat daerah bappeda koperasi dan ukm dinas koperasi, umkm kependudukan dan catatan sipil dinas kependudukan dan catatan sipil ketenagakerjaan sosial dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi rpm kabupaten polewali mandar tahun urusan pemerintahan skpd pelaksana bp4kkp ketahanan pangan dinas pertanian dan peternakan dinas kehutanan dan perkebunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak badan koordinasi keluarga berencana dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan keluarga sejahtera pemberdayaan masyarakat dan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa desa perhubungan komunikasi dan informatika dinas perhubungan, komunikasi dan informatika pertanahan sekretariat daerah sekretariat daerah otonomi daerah, pemerintahan dinas pendapatan dan perizinan umum, administrasi keuangan inspektorat daerah, perangkat daerah, bdd kepegawaian, dan persandian sekretariat dprd badan penanggulangan bencana daerah kesatuan bangsa dan politik kantor kembang dan lintas dalam negeri satuan polisi pamong praja kebudayaan dinas kebudayaan dan pariwisata kearsipan perpustakaan kantor perpustakaan dan arsip daerah urusan pilihan, bidang dinas pertanian dan peternakan pertanian dinas kehutanan dan perkebunan bp4kkp dinas kehutanan dan perkebunan kehutanan bapakku dinas kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan bapakku energi dan sumber daya mineral dinas pertambangan, energi dan mineral pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata industri merek rentan dinas perindustrian dan perdagangan ketransmigrasian dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sumber data bappeda kab. polewali mandar, diolah ketahanan pangan kualitas konsumsi pangan ditunjukkan denganmakandata pada periode tahun skor pola pangan harapan kabupaten polewali mandar mengalami fluktuasi mulai dari persen tahun mengalami penurunan tahun dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun sebesar persen namun kembali mengalami penurun pada tahun sebesar point menjadi persen. berkenaan rpm kabupaten polewali mandar tahun dengan hal tersebut, sehingga penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel tabel bawah ini: tabel skor pola pangan harapan kabupaten polewali mandar, kelompok pangantotal sumber data bp4kkp kab.status kewaspadaan gizi dan pangan kecamatan sinambung waspada waspada rawan rawan balcanica rawan rawan rawan rawan limboto rawan rawan rawan rawan tubi tanaman rawan waspada rawan rawan alu rawan rawan rawan rawan campalagian waspada waspada aman aman luo waspada rawan rawan rawan wonomulyo waspada waspada aman aman matilei waspada rawan rawan aman tayang aman aman rawan rawan matahari aman waspada aman aman polewali aman aman aman aman binuang waspada aman aman aman andreaei waspada aman rawan rawan matangnya waspada waspada rawan rawan bulo waspada waspada rawan rawan sumber data bp4kkp kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun berdasarkan data yang diolah oleh badan penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan bp4kkp) kabupaten polewali mandar tahun dengan menggunakan (tiga) aspek indikator utamaketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, aksesterhadap pangan dan pemanfaatan pangan, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun s d kecamatan balcanica dan limboto status kewaspadaan gizi dan pangan masuk dalam kategori rawan , dan hanya kecamatan polewali yang masuk dalam kategori aman dan khusus tahun 2011s d2012,terdapat (sebelas) kecamatan yangterkategori rawan . koperasi dan usaha kecil menengah ukm) jumlah koperasi polewali mandar mengalami peningkatan dalam limatahun terakhir. padatan jumlah koperasi sebanyak unit dan kemudian meningkat menjadi unit padatan namun tidak semua koperasi dalam keadaan aktif dan memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah. pada tahun pemerintah daerah menargetkan jumlah koperasi aktif sebesar persen dari seluruh koperasi yang ada. target tersebut dapat dilewati dengan capaian kinerja sebesar persen. angka ini terus membaik pada tahun dimana persentase koperasi aktif sudah mencapai persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel persentase koperasi aktif kabupaten polewali mandar, jumlah koperasi aktif jumlah koperasi persentase koperasi aktif sumber data dinas koperasi, kab. polewali mandar, berdasarkan dara perkembangan jumlah koperasi dan prosentase koperasi aktif, pada tahun dari koperasi terdapat koperasi diantaranya bergerak sektor riil atau sekitar persen terdiri dari koperasi sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor kehutanan dan sektor industri. dari koperasi sektor riil tersebut persen masih aktif dan persen sisanya terkategori sebagai koperasi yang tidak aktif yang dapat dilihat padatabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel persentase aktif koperasi sektor riil kabupaten polewali mandar persen), koperasi sektor riil pertanian perkebunan peternakan perikanan kehutanan industri persentase sumber data dinas koperasi, umkm kab. polewali mandar, pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, lebihtifpenyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten polewali mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut tabel indikator pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten polewali mandar, jumlah desa kelurahan yang difasilitasi penataan dan desa desa desa desa pengembangan kemasyarakatan kalanya pemberdayaan persen persen persen jumlah bahan peralatan hasil expo teknologi tepat guna ttg) peralatan peralatan peralatan peralatan jumlah bumdes unit sumber data bmpd kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun statistik sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang statistik. dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah program pengembangan data informasi statistik daerah. penyelenggaraan urusan statistik kabupaten polewali mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerjaurusan statistik sebagai berikut tabel. indikator statistik kabupaten polewali mandar, buku daerah dalam angka ada ada ada ada ketersediaan buku produk domestik regional bruto pdrb) ada ada ada ada ndak indeks pembangunan ada ada ada ada ketersediaan buku indeks kesejahteraan ada ada ada ada rakyat indera) ketersediaan buku indeks kejahatan konstruksi ikk) ada ada ada ada sumber data bappeda kab. polewali mandar, beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validasi data. karena ditangani secara bersama antara bps, skpd daerah dan instansi sertalembagaterkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. hal ini berakibat timbulnyaskpd instansi lembaga terkait penanggungjawab datadalam menyediakannya. kearsipan pelaksanaan urusan kearsipan kabupaten polewali mandar dilaksanakan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah dengan jumlah sdm dan sarana prasarana masih terbatas. untuk mengetahui capaian kinerja urusan kearsipan kabupaten polewali mandar dapat dilihat pada tabel berikut rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel indikator kearsipan kabupaten polewali mandar, pena no9 insan jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, orang jasa, rujukan) jumlah sdm pengelola arsip lkd orang box arsip unit sumber data kantor perpustakaan dan arsip daerah kab. polewali mandar, komunikasi dan informatika jumlah jaringan komunikasi sejak tahun jaringan telepon kabupaten polewali mandar tidak mengalami perubahan signifikan. selama periode jumlah jaringan telepon stasioner tidak bertambah, sedangkan jumlah jaringan telepon seluler hanya bertambah satu unit. sampai dengan tahun total jaringan telepon sebanyak tujuh unit, yang terdiri atas unit jaringan telepon seluler dan unit jaringan telepon stasioner. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jaringan komunikasi kabupaten polewali mandar, jumlah jaringan telepon seluler jumlah jaringan telepon stasioner total jaringan komunikasi sumber data dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, jumlah surat kabar nasional lokal jumlah surat kabar (koran) yang beredar kabupaten polewali mandar sebanyak jenis, dimana lima jenis merupakan koran terbitan nasional dan limajenis lainnya merupakan koran terbitan lokal. jenis koran terbitan nasional yang berada kabupaten polewali mandar, antara lain, harian kompas, harian seputar indonesia, harian fajar, harian pedoman rakyat, harian tribun timur sedangkan koran terbitan lokal yang beredar kabupaten polewali mandar, antara lain, harian radar sulbar, harian polewali pos, harian sulbar ekspress, harian sandel pos, harian pare pos. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikut: rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah surat kabar nasional lokal kabupaten polewali mandar, dan sumber data dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, jumlah penyiaran radio lokal jumlah penyiaran radio dan televisi kabupaten polewali mandar meningkat dari unit padatan menjadi unit padatan peningkatan jumlah tersebut kontribusi oleh pertambahan jumlah penyiaran televisi nasional. sedangkan jumlah penyiaran radio, baik lokal maupun nasional, tidak bertambah dalam limatahun terakhir. kabupaten polewali mandar juga belum adatelevisi lokal yang beroperasi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah penyiaran radio lokal kabupaten polewali mandar, dan jumlah penyiaran radio lokal jumlah penyiaran radio nasional jumlah penyiaran lokal jumlah penyiaran nasional total penyiaran radio lokal sumber data dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, perpustakaan jumlah perpustakaan jumlah perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah, kabupaten polewali mandar meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. mengacu pada datatahun jumlah perpustakaan meningkat hampir kali lipat hingga tahun jumlah perpustakaan pada tahun telah mencapai unit, dimana diantaranya merupakan milik pemerintah daerah dan unit merupakan milik non pemerintah (perpustakaan perguruan tinggi dan sekolah swasta). untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah perpustakaan kabupaten polewali mandar, jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda) jumlah perpustakaan milik non pemda total perpustakaan sumber data kantor perpustakaan dan arsip daerah kab. polewali mandar, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun sering dengan peningkatan jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan juga terus meningkat dari tahun tahun. dalam lima tahun terakhir, jumlah pengunjung meningkat sembilan kali lipat, dari orang menjadi orang peningkatan jumlah pengunjung paling tajam terjadi pada tahun untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten polewali mandar, jumlah milik pemerintah daerah (pemda) jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda total pengunjung perpustakaan sumber data kantor perpustakaan dan arsip daerah kab. polewali mandar, fokus layanan urusan pilihan pertanian tanaman pangan secara umum, volume produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija kabupaten polewali mandar selama tahun menunjukkan tren positif. komoditas kacang kedelai menunjukkan peningkatan paling signifikan, yaitu meningkat hampir lima kali lipat dari hingga peningkatan ini kontribusi oleh pertambahan luas areal sebesar dua kali lipat pada periode yang sama. beberapa komoditas menunjukkan penurunan luas areal, seperti padi ladang dan jagung, namun tetap menunjukkan peningkatan produktivitas. ubi jalar merupakan satu satunya komoditas tanaman pangan yang menunjukkan penurunan tingkat produktivitas. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun ditetapkan polewali padatanggal juli bupati polewali mandar, andi ibrahim sadar diundangkan polewali pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten polewali mandar, ism ail, lem baran daerah kabupaten polewali andartahun nomor noref peraturan daerah kabupaten polewali mandar, provinsi sulawesi barat (nom tahun sii rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel produksi dan produktivitas tanaman pangan kabupaten polewali mandar, padi sawah produksi ton) produktivitas kw ha) padi ladang produksi ton) produktivitas kw ha) jagung produksi ton) produktivitas ton) kacang kedelai produksi ton) produktivitas kw ha) ubi jalar produksi ton) produktivitas kw ha) sumber data bps kab. polewali mandar, infrastruktur pertanian berdasarkan data luas lahan persawahan kabupaten polewali mandar tahun mengalami fluktuasi, tahun tercatat lahan persawahan seluas mengalami peningkatan padatan seluas ha, namun pada tahun terus mengalami penurunan hingga mencapai tetapi masih diatas luas lahan persawahan tahun salah satu hal yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian adalah alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman khususnya pada daerah perkotaan dan tercatat dari tahun hingga tahun luas lahan yang beralih fungsi sebanyak ha. tabel perkembangan kondisi lahan persawahan kabupaten polewali mandar, kondisi lahan persawahan beralih fungsi percetakan sawah sumber data dinas pertanian dan peternakan kab. polewali mandar, dalam rangka meningkatkan produktivitas petani dan meningkatkan mobilitas hasil produksi pertanian sentra sentra pemasaran, maka dibutuhkan infrastruktur pendukung berupajalan tani dan jaringan irigasi, dalam kurun waktu telah dibangun jalan tani sepanjang meter bersama unit jembatan tani dan meter saluran irigasi tersier untuk sarana pengairan. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel perkembangan infrastruktur pertanian kabupaten polewali mandar, infrastruktur pertanian jalan tani meter) jembatan tani unit) jaringan irigasi tersier meter) sumber data dinas pertanian dan peternakan kab. polewali mandar rasio jalan tani terhadap luas lahan persawahan saat ini adalah yang artinyadalam persawahan hanyaada kilometerjalan tani, hal ini tentunya masih sangat jauh dari kondisi ideal. demikian pula rasio lahan persawahan terhadap jaringan irigasi tersier yaitu yang artinya setiap kilometer jaringan irigasi tersier melayani sekitar lahan persawahan dan inijugamasih sangat jauh dari kondisi ideal. perternakan komoditi andalan peternakan kabupaten polewali mandar adalah sapi dan kambing, khususternak sapi, selama kurun waktu (lima) tahun dari (tiga) jenis yaitu sapi perah, sapi brahman dan sapi bali terus mengalami trend peningkatan yang signifikan. tahun sapi perah sudah mulai memproduksi susu dengan kuantitas produksi namun mengalami penurunan padatan yang disebabkan menurunnyajumlah populasi dari ekor tahun terus menurun hingga tersisa ekor tahun untuk jenis sapi brahman terus mengalami trend peningkatan yang positif dengan laju pertumbuhan rata rata tahun adalah ekor per tahun. produksi daging untuk komoditi ternak sapi lokal jenis sapi bali, mempunyai kecenderungan penurunan berkisar ton per tahuproduksi komoditi andalan peternakan kabupaten polewali mandar, sapi perah jumlah ekor) produksi susu liter) sapi brahman jumlah ekor) sapi bali jumlah ekor) produksi daging ton) kambing jumlah ekor) sumber data dinas pertanian dan peternakan kab. polewali mandar, salah satu penunjang utama peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) adalah kemampuan sumber daya manusia petani dalam mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan kelompoktani. berdasarkan data dari bp4kkp kab. polewali mandar, bahwajumlah kelompok tani kabupaten polewali mandar yang dibina kurun waktu adalah sebanyak kelompok dan tidak mengalami perkembangan kecuali dalam hal pembinaan terhadap klasifikasi kelompok yaitu pemula, lanjut, madya dan utama. berdasarkan data bps tahun bahwa persen atau sekitar jiwa penduduk kabupaten polewali mandar bekerja sektor pertanian, dengan asumsi bahwa terdapat orang dalam kelompok tani, maka terdapat sekitar jiwapetani yang sudah berkelompok atau hanya sekitar persen dari total jumlah penduduk yang bekerja sektor pertanian. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perkembangan kelompoktani padatabel bawah ini tabel perkembangan jumlah kelompok tani kabupaten polewali mandar, tani pemula lanjut madya utama jumlah sumber data bp4kkp kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun kehutanan produksi hutan kabupaten polewali mandar padatan berupa meter kubik kayu, sedangkan hasil lainnya yaitu rotan sebesar ton. komoditi tanaman kehutanan kabupaten polewali mandar terdiri dari tanaman kehutanan non kayu dan tanaman kehutanan multi purpose tree'atau ts. untuk tanaman kehutanan non kayu, komoditi aren dan rotan merupakan komoditi utama, kedua komoditi ini saat ini terus berkembang khususnya pada produk hilir dalam bentuk produk jadi. komoditi aren misalnya, hampir semua produk makanan tradisional khas polewali mandar berbahan baku dari aren, demikian pula halnya dengan komoditi rotan saat ini terusberkembang produk hilir produk jadi komoditi rotan. komoditi murbei sebagai bahan baku utama pertemuan sutera, dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir terus mengalami perkembangan baik dari luasan lahan maupun produksi murbei dan konon yang dihasilkan. untuk lebihjelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel perkembangan komoditi kehutanan non kayu kabupaten polewali mandar, kayu murbei luas lahan (ha) produksi (ton) rotan luas lahan ha) produksi ton) aren luas lahan ha) produksi ton) sumber data dinas kehutanan dan perkebunan kab. polewali mandar, tanaman kehutanan mpt's yang potensi untuk dikembangkan kabupaten polewali mandar adalah sukun, mangga, durian, rambutan, mahoni, gmina, jati lokal, sengon dan glodokan. komoditi utama yang saat ini gencar untuk dikembangkan adalah gmina yang dimulai sejak tahun dengan jumlah pohon pohon dan terus meningkat hingga tahun sebanyak pohon. jumlah total jenis tanaman kehutanan mpt's yang telah dikembangkan hingga tahun adalah sebanyak pohon yang tersebar seluruh wilayah kabupaten polewali mandar, khususnya pada daerah daerah kawasan hutan yang kritis dan rawan terhadap penggundulan hutan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat padatabel berikut rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel perkembangan komoditi kehutanan mpt's kabupaten polewali mandar pohon), mpt's sukun mangga durian rambutan mahoni gmina jati lokal sengon glodokan sumber data dinas kehutanan dan perkebunan kab. polewali mandar, pengembangan jenis komoditi tanaman kehutanan atas merupakan implikasi dari semakin tingginya laju kawasan hutan kritis yang disebabkan angka perambahan hutan dan kasus illegal logging yang disebabkan tingginya nilai ekonomi komoditi hasil hutan. salah satu penunjang utama peningkatan produksi hasil hutan dan pemeliharaan terhadap hutan lindung adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan. berdasarkan data dari bp4kkp kabupaten polewali mandar, bahwa jumlah kelompok kehutanan kabupaten polewali mandar yang dibina kurun waktu tahun terus mengalami peningkatan, tahun sebanyak kelompok dan meningkat terus menjadi kelompok yang terdiri dari kelompok pemula dan kelompok kategori lanjut. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel perkembangan jumlah kelompok kehutanan kabupaten polewali mandar, kehutanan pemula lanjut maya utama jumlah sumber data bp4kkp kab. polewali mandar, jika diamati dari besaran luas areal dan volume produksi, kelapa dalam dan kakao merupakan dua komoditas penting bagi kabupaten polewali mandar. pada tahun komoditas kelapa dalam mencatat luas areal dan produksi masing masing dan ton. sedangkan kakao mencatat luas areal rpm kabupaten polewali mandar tahun dan produksi masing masing dan ton. komoditas kelapa dalam menunjukkan tren menurun, baik luas areal maupun volume, dan sebaliknya, komoditas kakao menunjukkan tren meningkat. dari tahun hingga produksi kakao meningkat sekitar persen, sedangkan kelapa dalam menurun sekitar persen. untuklebihjelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel luas areal dan produksi tanaman perkebunan kabupaten polewali mandar, kelapa dalam luas areal ha) produksi ton) kelapa hibrida luas areal ha) produksi ton) kopi robusta luas panen ha) produksi ton) kopi arabika luas panen ha) produksi ton) cengkeh luas panen ha) produksi ton) kakao luas panen ha) produksi ton) kemiri luas panen ha) produksi ton) sumber data bps kab. polewali mandar, berdasarkan data bps tahun luas areal tanaman perkebunan rakyat kabupaten polewali mandar sebesar ha. dari luastersebut, atau persen merupakan luas areal tanaman perkebunan rakyat yang menghasilkan. luas areal tanaman perkebunan yang menghasilkan meningkat persen) dari tahun tanaman perkebunan yang tertinggi produksinya adalah tanaman kakao dan kelapa dalam. produksi masing masing mencapai ton dan ,07ton. rpm kabupaten polewali mandar tahun kelautan dan perikanan produksi perikanan kabupaten polewali mandar didominasi oleh perikanan tangkap. rata rata kontribusi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan mencapai persen. produksi perikanan budidayamasih didominasi oleh sektor pertambakan yang kontribusinya mencapai persen, yang sebagian besar berada dalam kawasan megapolitan perikanan. secara umum, jumlah produksi perikanan dari tahun telah melampaui target dengan rata rata tingkat capaian sebesar persen per tahun. capaian bawah target hanya terjadi padatan yang disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi perikanan budidaya rumput laut. namun secara keseluruhan produksi perikanan kabupaten polewali mandar terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata rata sebesar ,09ton per tahun. padatan volume produksi perikanan telah mencapai ton yang merupakan pencapaian tertinggi dari empat kabupaten lainnya provinsi sulawesi barat. tabel kinerja sektor kelautan dan perikanan kabupaten polewali mandar, capaian produksi perikanan capaian jumlah konsumsi ikan cakupan binaan kelompok nelayan j6) produksi perikanan kelompok binaan sumber data dinas kelautan dan perikanan kab. polewali mandar, jumlah kelompok nelayan binaan kabupaten polewali mandar dari tahun terus mengalami peningkatan. pada tahun jumlah kelompok nelayan yang telah memperoleh pembinaan dari dinas kelautan dan perikanan sebesar persen dari seluruh kelompok nelayan yang ada kabupaten polewali mandar. jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan melalui apbd sebanyak kelompok sedangkan melalui apbn sebanyak kelompok yang tersebar tujuh kecamatan pesisir yang ada kabupaten polewali mandar. selain itu, jumlah kelompok nelayan kabupaten polewali mandar juga terus mengalami peningkatan, yang pada tahun telah mencapai kelompok. salah satu penunjang utama peningkatan produksi hasil perikanan perikanan tangkap dan budidaya) adalah kemampuan sumber daya manusia nelayan dalam mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan. berdasarkan rpm kabupaten polewali mandar tahun data dari bp4kkp kabupaten polewali mandar, bahwa jumlah kelompok tani kabupaten polewali mandar yang dibina kurun waktu tahun adalah sebanyak kelompok dan mengalami peningkatan tahun sebanyak dan tetap stabil hingga tahun sebanyak kelompok, pembinaan dilakukan terhadap klasifikasi kelompok yaitu pemula, lanjut, madya dan utama. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel perkembangan jumlah kelompok perikanan kabupaten polewali mandar, perikanan pemula lanjut madya utama jumlah sumber data bp4kkp kab. polewali mandar, sheridan sumber daya mineral penyediaan pasokan energi listrik kabupaten polewali mandar disediakan oleh perusahaan listrik negara pln) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumah tangga. berdasarkan data bps polewali mandar sampai tahun persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pln sebagai sumber penerangan sebesar persen atau meningkat dari tahun persen). berdasarkan data dinas pertambangan, energi dan mineral kabupaten polewali mandar, padatan jumlah rumah tangga pengguna listrik pln sebesar rt, sedangkan rumah tangga penggunalistrik non pln sebesar rt. tabel berikut memperlihatkan distribusi listrik pln dan listrik non pln dirinci berdasarkan kecamatan. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel distribusi listrik pln dan non pln menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, pengguna pengguna listrik tangga bulo tubi tanaman andreaei tayang luo balcanica limboto binuang campalagian wonomulyo sinambung matahari matilei polewali jumlah sumber data dinas pertambangan, energi dan mineral kab. polewali mandar, berdasarkan tabel atas, sampai tahun masih terdapat rumah tangga kabupaten polewali mandar yang belum menggunakan listrik, baik listrik pln maupun listrik non pln. pariwisata kepariwisataan merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti: hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan yang indah dan iklim yang nyaman. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik kabupaten polewali mandar dari tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dikarenakan adanya upayapemerintah mengelola dan mengembangkan obyek wisata yang ada sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatobjek wisata dan kunjungan wisatawan kabupaten polewali mandar, objek wisata kunjungan wisatawan mancanegara (orang) kunjungan wisatawan domestik (orang) sumber data dinas kebudayaan dan pariwisata kab. polewali mandar perdagangan sektor perdagangan merupakan sektorkabupaten polewali mandarcapaian kinerja urusan perdagangan tunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pdr tahun sampai dengan tahun tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb adb kabupaten polewali mandar, tah lapangan usaha san sektor perdagangan sumber data bps kab. polewali mandar, industri berbagai aspek yang terkait dengan industri kecil kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan selama periode tahun pada tahun jumlah industri kecil sebesar unit dan kemudian meningkat menjadi unit pada tahun peningkatan tersebut telah berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi. pada tahun nilai produksi telah mencapai milyar atau meningkat sebesar persen dibanding limatahun lalu. seperti halnya dengan koperasi, tidak semua industri kecil memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah. pada tahun cakupan pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya sekitar seperempat persen) dari total industri kecil yang ada. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikut ini: rpm kabupaten polewali mandar tahun penjelasan atas peraturan daerah kabupaten polewali andar nom tahun tentang rencana pem bangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi bupati dan wakil bupati, danmaka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten polewali mandar tahun untuk kurun waktu (lima) tahun mendatang. rpm kabupaten polewali mandar merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati untuk jangka waktu tahun yaitu sejak tahun sampai dengan tahun yang penyusunannya berpedoman pada ipjp dan rtrw kabupaten, serta memperhatikan rpm rpm provinsi, rpm dan rtrw kabupaten lainnya. rpm kabupaten polewali mandar ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerahrkd)lama6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. rpm kabupaten polewali mandar tahun sii tabel jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri kecil kabupaten polewali mandar, jumlah sentra unit) jumlah perusahaan unit) jumlah tenaga kerja orang) nilai investasi juta) nilai produksi juta) sumber data bps kab. polewali mandar, perkembangan jumlah industri kecil yang membentuk sentra terus mengalami peningkatan padakurun waktu (lima) tahun terakhir pada tahun jumlah sentra industri kecil sebanyak dan meningkat secara signifikan hingga tahun sebesar sentra yang tandai dengan semakin banyaknya bermunculan pusat pusat penjualan produk industri kecil. perkembangan jumlah sentra ini tidak didukung oleh kualitas daya saing produk khususnya pengembangan kemasan yang lebih baik, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha yang berimbas kepada minimnya inovasi dan kreatifitas pelaku usaha dalam meraih peluang pasar. grafik persentase industri kecil berdasarkan komoditi kabupaten polewali mandar, industri sandang pemintalan benang, pertemuan, pejalan jadi) industri pangan makanan dan minuman tradisional) industri kerajinan kayu, rotan, bambu, gerabah dil) penggilingan gabah pilkada reparasi, bengkel, sumber data bps kab. polewali mandar, berdasarkan grafik diatas, klaster industri sandang dalam hal ini pemintalan benang, pertemuan tradisional dan industri pakaian jadi mempunyai prosentase pelaku usaha yang sangat besar yaitu sebesar persen dari total pelaku usaha industri kecil sekitar unit usaha, industri pangan, industri kerajinan dan penggilingan gabah masing masing persen, persen dan persen ketiga jenis komoditi ini merupakan komoditi unggulan kabupaten rpm kabupaten polewali mandar tahun polewali mandar yang banyak digeluti oleh masyarakat dan mempunyai pasokan bahan baku yangberlimpah. ketransmigrasian capaian kinerja layanan umum pada urusan ketransmigrasian kabupaten polewali mandar diukur dengan indikator kinerja: transmigrasi swakarsa mandiri (tsm dan jumlah lokasi transmigrasi baru. tabel jumlah pemberangkatan transmigran kabupaten polewali mandar, tahun denis transmigran mean tsm non program jumlah bekasi lokasi transmigrasi baru sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah pengeluaran konsumsi perkapita riil disesuaikan seiring dengan kemajuan ekonomi kabupaten polewali mandar, pendapatan per kapita riil juga memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari tahun ketahun. pendapatan per kapita riil meningkat dari padatan menjadi padatan atau meningkat rata rata persen per tahun. capaian ini berada atas angka provinsi sulawesi barat dan menempatkan kabupaten polewali mandar pada posisi kedua tertinggi setelah kabupaten majenependapatan perkapita riil disesuaikan kabupaten polewali mandar, edi belo, haa kancah soo sme ska polewali mandar sulawesi barat sumber data bps prov. sulawesi barat, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan perkapita sebulan pada tahun pengeluaran per kapita sebulan wilayah perdesaan hanya sekitar tiga per empat dari wilayah perkotaan. total pengeluaran perkapita sebulan wilayah perkotaan dan perdesaan masing masing sebesar dan penduduk wilayah perdesaan juga mengalokasikan anggaran dengan proporsi yang lebih besar untuk konsumsi bahan makanan ketimbang penduduk wilayah perkotaan. sekitar persen dari total pengeluaran penduduk wilayah perdesaan dialokasikan untuk konsumsi bahan makanan, sedangkan penduduk wilayah perkotaan hanya sekitar persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini:perkotaan perdesaan pengeluaran pengeluaran pengebaanan erna karun konsentris badannya walkapari mekanis hina pengeluaran. korupsi sumber data: bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun fokus fasilitas wilayah infrastruktur rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kabupaten polewali mandar terusmeningkat dari tahun tahun. ini disebabkan oleh jumlah kendaraan yang bertambah lebih cepat ketimbang panjang jalan. fakta ini juga menunjukkan bahwa jaringan jalan kabupaten polewali mandar semakin padat dari tahun tahun. pada tahun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar yang berarti bahwa terdapat unit kendaraan untuk setiap panjang jalan. padahal lima tahun lalu, rasio tersebut hanya sebesar untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kabupaten polewali mandar, uraian panjang jalan km) jumlah kendaraan unit) rasio sumber data bps kab. polewali mandar, luas wilayah produktif lahan produktif adalah lahan yang mempunyai nilai ekonomis, atau memiliki kemampuan untuk berproduksi. kabupaten polewali mandar memiliki beberapa kawasan yang produktif untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. untuk lebih jelasnya dapat, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel luas wilayah produktif ha) kabupaten polewali mandar, sawah padi sawah dan padi ladang) holtikultura sayuran) kelapa kelapa dalam dan hibrida) kakao kopi kopi robusta dan arabika) kemiri kawasan pemeliharaan ikan kolam, tambak dan sawah) kawasan hutan lindung dan hutan produksi sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun jumlah orang barangan terangkut angkutan umum mobilitas penduduk kabupaten polewali mandar pada umumnya melalui transportasi darat. jumlah orang yang terangkut dengan angkutan umum, baik melalui terminal maupun dermaga, menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. sedangan jumlah barang yang terangkut cenderung konstan dalam tigatahun terakhir. padatan dari seluruh orang yang terangkut, sekitar persen melalui terminal, selebihnya melalui dermaga. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah orang barang yang terangkut angkutan umum kabupaten polewali mandar, uraian dermaga bandara terminal jumlah sumber data dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, ketersediaan air bersih air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. ketersediaan air bersih yang ada belum dapat melayani semua permintaan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. oleh karena itu, ketersediaan air dapat mengurangi penyakit karena air (waterborne disease), sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. ketersediaan air bersih yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu, baik yang tinggal wilayah perkotaan maupun pedesaan. terdapat kecamatan yang belum terjangkau air bersih kabupaten polewali mandar yaitu kecamatan bulo, putar, matangnya, luo dan balcanica. sedangkan kecamatan lainnyatelah telah terjangkau ketersediaan air bersih tetapi tidak untuk semua wilayah pedesaan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada persentase rumah tangga rt) yang terlayani air bersih pada tabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel persentase rumah tangga rt) yang terlayani air bersih kabupaten polewali mandar, polewali matahari binuang andreaei wonomulyo matilei tayang campalagian sinambung limboto alu sumber data bappeda kab. polewali mandar, fasilitas listrik fasilitas wilayah lainnya yang sangat penting adalah jaringan listrik. pada tahun jumlah kwh terjual oleh pt. pln sebanyak kwh dengan jumlah pelanggan unit. dari jumlah tersebut, unit persen) merupakan pelanggan rumah tangga. jika dibandingkan dengan total rumah tangga yang ada kabupaten polewali mandar, yang mencapai rumah tangga, maka pln hanya mampu melayani kurang dari persen. kemampuan pln untuk menyediakan listrik bagi seluruh polewali mandar yang masih relatif terbatas, menuntut pemerintah daerah untuk mengupayakan listrik non pln wilayah wilayah yang tidak mampu dilayani oleh pln. pada tahun jumlah yang telah menggunakan listrik non pln wilayah yang tidak terlayani pln sebanyak rt. capaian ini, meskipun telah sesuai dengan target pemerintah daerah namun masih tergolong rendah. jumlah polewali mandar saat ini, menurut data bps, sebanyak rt. dari jumlah tersebut, hanya sekitar persen rt) diantaranya yang telah terlayani oleh listrik pln. ini berarti bahwa masih terdapat sebanyak persen rt) yang belum terlayani listrik pln. dengan demikian, target dan capaian sebesar sesungguhnya masih sangat rendah karena hanya persen dari seluruh yang tidak terlayani listrik pln. fasilitas telepon dan sarana telekomunikasi kecuali warung telekomunikasi warnet), semua sarana telekomunikasi kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan selama tahun jumlah pelanggan telepon meningkat dari sambungan menjadi sambungan pada periode yang sama, rpm kabupaten polewali mandar tahun kki meningkat dari menjadi dan bertambah dari menjadi sebaliknya, warnet menurun dari unit menjadi unit dalam empat tahun terakhir. pada tahun warnet dan kki hanya terdapat lima kecamatan, yaitu sinambung, wonomulyo, matilei, polewali dan binuang. sedangkan hanya terdapat dua kecamatan, yaitu wonomulyo dan polewali. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel telepon dan sarana telekomunikasi kabupaten polewali mandar, pelanggan telepon warnet kki wifi sumber data bps kab. polewali mandar, jenisdati jumlah bank serta cabang cabangnya jenis dan jumlah lembaga keuangan bank kabupaten polewali mandar terusbertambah dari ketahuntahun. padatan jumlah kantor bank telah mencapai unit atau bertambah unit dibandingkan tahun dalam lima tahun terakhir, telah bertambah masing masing satu unit kantor bri, bank mandiri dan telah beroperasi jenis bank baru yaitu btn, bpr nurul ikhwan, dan bank rustica. pertambahan jenis dan jumlah bank kabupaten polewali mandar mengindikasikan semakin membaiknya kegiatan ekonomi daerah ini. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jenis dan jumlah bank dan cabang cabangnya kabupaten polewali mandar, bri bank sulselbar bni bank danamon bank mandiri btn bars nurul ikhwan bank rustica jumlah sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun ketersediaan hotel penginapan jumlah hotel dan penginapan kabupaten polewali mandar mengalami peningkatan dari unit pada tahun menjadi unit pada tahun seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan penginapan, jumlah kamar dan tempat tidur juga menunjukkan peningkatan. selama periode dan jumlah kamar dan tempat tidur meningkat lebih dari dua kali lipat. sebagian besar dari jumlah tersebut adalah hotel klas melati dan penginapan, sedangkan hotel berbintang hanya satu unit. kabupaten polewali mandar belum ada hotel berbintang atas. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel jenis, kelas dan jumlah penginapan hotel kabupaten polewali mandar, dan gunakan tempat jumlah jumlah tempat yana aka engeli tidur hotel kamar tidur hotel bintang hotel bintang hotel bintang hotel bintang hotel bintang hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) jumlah penginapan hotel sumber data bps kab. polewali mandar, ketersediaan restoran rumah makan restoran atau rumah makan merupakan istilah untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepadamasyarakat sertamenyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan tertentu untuk makanan dan pelayanannya. perkembangan jumlah restoran rumah makan kabupaten polewali mandar padatan sebanyak unit dan mengalami penurunan sebanyak unit sehingga menjadi unit tahun untuk melihat perkembangan jumlah restoran rumah makan kabupaten polewali mandar, dapat dilihat padatabel berikut ini: rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel perkembangan jumlah restoran rumah makan kabupaten polewali mandar, dan uraian restoran rumah makan sumber data dinas pendapatan dan perizinan kab. polewali mandar, fokus iklim berinvestasi perlindungan konsumen jumlah kasus perlindungan konsumen kabupaten polewali mandar selama periode terus mengalami penurunan. dari kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang ditemukan tahun menurun menjadi kasuspadatahun kasusperlindungan konsumen yang mempunyai prosentase terbesar adalah kasus kasus alat ukur takar timbang dan perlengkapannya http) yang belum diterpa sebesar persen selanjutnya adalah barang barang kadaluarsa (expired date) sebesar persen, berikutnya adalah bahan bahan yang mengandung zat pewarna dan zat pengawet. tabel jumlah kasus perlindungan konsumen kabupaten polewali mandar, kasus perlindungan konsumen alat utt belum tera dan tera ulang barang kadaluarsa expire) barang barang tidak ber barang elektronik tanpa garansi petunjuk berbahasa indonesia cara pencantuman klausul baku kosmetik dan obat obatan kadal ee! obat obatan kadaluarsa dan diindikasikan mengandung bahan pengawet mak indikasi makanan dan minuman yang diindikasikan mengandung zat pewarna daging ikan diindikasikan mengandung zat pengawet (borgx formalin) pengaduan konsumen atas penggunaan barang jasa jumlahangka kriminalitas faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi salah satunya adalah tingkat keamanan dan ketertibandaerah. angka kriminalitas kabupaten polewali mandar padatan sebanyak kasus, meningkat sebanyak kasus tahun menjadi sebanyak kasus. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah kriminalitas yangterjadi setiap bulan padatabel bawah ini tabel angka kriminalitas kabupaten polewali mandar kasus), dan tahun tahun sumber data polres kab. polewali mandar, jumlah demonstrasi jumlah demonstrasi dan unjuk rasa kabupaten polewali mandar dalam ditahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. pada tahun jumlah demonstrasi sebanyak kali dan menurun menjadi kali pada tahun isu politik dan isu ekonomi menjadi pemicu terjadinya demonstrasi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah demonstrasi kabupaten polewali mandar, bidang politik ekonomi kasus pemogokan kerja jumlah demonstrasi unjuk rasa sumber data satuan polisi pamong praja kab. polewali mandar, simpanan dana masyarakat jumlah simpanan dana masyarakat lembaga keuangan berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. pada tahun jumlah simpanan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, tetapi kemudian menurun sekitar persen pada tahun dari ketiga jenis simpanan, tabungan yang menunjukkan peningkatan yang stabil. giro mengalami penurunan, sedangkan simpanan berjangka sangat fluktuatif. padatan total simpanan danamasyarakat kabupaten polewali mandar telah mencapai triliun. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun demvisi, misi dan program bupati dan wakil bupatidan wakil bupati terpilih.pembangunan manusia.cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel simpanan dana masyarakat menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, giro juta) simpanan berjangka juta) tabungan juta) jumlah juta) sumber data bps kab. polewali mandar, kemudahan perijinan dari berbagai layanan perizinan kabupaten polewali mandar, menunjukkan bahwa layanan imb memiliki waktu pengurusan lebih lama hari) dibanding layanan perizinan yang lain (rata rata hari). untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel lama proses perizinan kabupaten polewali mandar, (hari) (dokumen) (rata rata maks rp) sup tdp iui tdi imb sumber data dinas pendapatan dan perizinan kab. polewali mandar, pengenaan pajak daerah jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)jumlah pajak yang dikeluarkan jumlah insentif pajak yang mendukung iklim investasi jumlah retribusi yang dikeluarkan jumlah retribusi yang mendukung iklim investasifokus sumber daya manusia kualitas tenaga kerja secara umum, kualitas angkatan kerja tenaga kerja kabupaten polewali mandar masih sangat rendah. dari seluruh angkatan kerja kabupaten polewali mandar, sekitar sepertiga diantaranya tidak pernah sekolah dantidaktamat sd. sedangkan angkatan kerja yang hanya tamat sekitar seperempat dari total angkatan kerja. namun jumlah angkatan kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat maupun yang hanyatamat terus menurun. sebaliknya, jumlah angkatan kerja yang tamat smp sma dan universitas semakin meningkat dari tahun tahun. pada tahun proporsi angkatan kerja yang mampu menyelesaikan pendidikan diploma dan sarjana, telah mencapai persen dari total angkatan kerja, padahal ditahun sebelumnya hanya persen. untuk lebihjelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan jiwa) kabupaten polewali mandar, tidak belum pernah sekolah dan tidak belum tamat . . smp . sma diploma dan universitas jumlah sumber data dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. polewali mandar, tingkat ketergantungan tingkat atau rasio ketergantungan penduduk kabupaten polewali mandar cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. pada tahun rasio ketergantungan sebesar rasio ini menunjukkan bahwa setiap penduduk usia produktif (umur tahun) hanya menanggung penduduk usia tidak produktif tahun dan tahun). penurunan rasio ini juga mengindikasikan membaiknya struktur penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia produktif yang lebih cepat ketimbang pertumbuhan usia tidak produktifetergantungan penduduk kabupaten polewali mandar, data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ata kian akan nn) prog tag nita san lanang part ai. sob as mnet yana perda yan lag a13 aga baba (ai ita mat ppn akan mate mata lan enda meta pore dato deng kat dato jl, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bab iii gam baran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan kebijakan keuangan daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten polewali mandar dilakukan dengan mengacu pada. berbagai peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut menekankan perlunya pemerintah daerah untuk melakumasyarakat dan perbaikan pelayanan publik. kerangka pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten polewali mandarprinsip prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. kinerja keuangan masa lalu kinerja pelaksanaan apbd untuk dapat memahami kemampuan keuangan pemerintah kabupaten polewali mandarpendapatan daerahpengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepadamasyarakat sebagai hakikat penyelenggaraan pemerintahan. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun (dalam miliar rupiah) rata rata rincian pendapatan tahun tahun tahun tahun tahun pertumbuhan daerah fe) pendapatan ann pendapatan asi!maintpana penyesuaian dan otonomi khusus bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah sie ti0 bea lainnya sumber data dinas pendapatan perizinan kab. polewali mandar, ket : ") angka sementara dalam kurun waktu pemerintah kabupaten polewali mandar telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun sebesar rp. milyar dan meningkat menjadi rp. milyar pada tahun selama kurun waktu tersebut, pendapatan daerah kabupaten polewali mandar bertumbuh rata rata persen per tahun. peningkatan total pendapatan daerah kontribusi oleh peningkatan pad, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. dari struktur pendapatan daerah, dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah polewali mandar. selama periode rata ratakontribusi danaperimbangan mencapai rpm kabupaten polewali mandar tahun persen dengan kecenderungan menurun. pada tahun dana perimbangan sebesar milyar persen dari total pendapatan daerah) dan meningkat menjadi milyar persen) tahun atau bertumbuh rata rata persen per tahun. jenis dana perimbangan terbesar adalah dana alokasi umum dau) yang bertumbuh rata rata12, persenpertahun. pada periode yang sama pad bertumbuh rata rata sebesar persen, namun kontribusinya terhadap apbd hanya rata rata persen per tahun. sementara kontribusi lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar persen dari total pendapatan daerah kabupaten polewali mandar. besarnya sumbangan lain lain pendapatan daerah yang sah terutamadikontribusi oleh danapenyesuaian. dengan mencermati kondisi struktur pendapatan daerah kabupaten polewali mandar, mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah polewali mandar masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan mobilisasi pendapatan yang bersumber dari pad yang hanya menyumbang sekitar persen pertahun. meskipun peran pad terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih cukup rendah, namun realisasi pad kabupaten polewali mandar tahun sebesar rp. milyar meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun yang hanya sebesar rp. milyar atau bertumbuh rata rata persen per tahun. ini menunjukkan ada upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah polewali mandar untuk mendorong peningkatan pad. diantara keempat objek penerimaan yang bersumber dari pad, retribusi daerah merupakan sumber utama pad, kemudian disusul oleh lain lain pad yang sah dan pajak daerah. jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan terbesar bagi pad adalah pajak penerangan jalan, dimana pada tahun sebesar rp. milyar meningkat tiga kali lipat menjadi rp. milyar pada tahun kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah rata rata persen. selain pajak penerangan jalan, beberapa jenis pajak daerah yang mempunyai prospek cukup baik adalah pajak pengambilan galian yang mencapai rp. jutaditahun meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, pajak restoran yang mencapai rp. juta tahun dan bpt sejak tahun telah memberikan penerimaan sebesar rp. jutaan meningkat menjadi rp. milyar padatan rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel penerimaan pajak daerah menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, pajak hotel pajak restoran pajak hiburan pajak reklame pajak penerangan jalan ppj) pajak golongan pajak air bawah tanah pajak walet pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) total sumber data dinas pendapatan perizinan kab. polewali mandar, ket : ) angka sementara pada periode yang sama, peningkatan penerimaan retribusi daerah kontribusi oleh ketiga jenis retribusi daerah, namun yang terbesar adalah retribusi jasa umum sebesar persen per tahun. pada tahun retribusi jasa umum sebesar rp. milyar meningkat menjadi rp. milyar atau bertumbuh rata rata persen selama periode penerimaan retribusi jasa umum terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, yang mencapai persen, disusul oleh retribusi pelayanan sebesar persen. kinerja belanja daerah dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang cenderung linear. pada tahun realisasi belanja sebesar rp. milyar, kemudian meningkat menjadi rp. milyar pada tahun selama periode belanja daerah bertumbuh rata rata persen per tahun. porsi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja tidak langsung rata rata sebesar persen, sementara porsi belanja langsung rata rata persen pertahun. tabel realisasi belanja daerah kabupaten polewali mandar,total sumber data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, ket : ) angka sementara rpm kabupaten polewali mandar tahun belanja tidak langsung belanjatidak langsung merupakan belanjaan dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yangtabel proporsi anggaran belanja tidak langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar,umber data: diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, ket : ) angka sementara realisasi belanja tidak langsung untuk empat tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, dimanapadatahun jumlah belanjatidak langsung sebesar rp. milyar, meningkat pada tahun menjadi rp. milyar, dan kemudian meningkat lagi pada tahun menjadi rp. milyar. peningkatan tersebut terutama kontribusi oleh peningkatan belanja pegawai. dalam kurun waktu limatahun terakhir, porsi belanja pegawai cenderung meningkat dari persen menjadi persen padatan pada periode yang sama, rata rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar persen. hal ini berarti hampir persen belanja tidak langsungterserap dalam belanjapegawai. belanja bantuan keuangan juga memperoleh alokasi belanja cukup besar, berkisar antara rp. milyar hingga rp. milyar dalam kurun waktu proporsi belanja bantuan keuangan terhadap total belanjatidak langsung rata ratasebesar persen pertahun. belanja langsung belanja langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. belanja langsung merupakan alokasi pembiayaan strategis yang sifatnya direct fund atau terarah secara spesifik terhadap target target pembangunan yang telah diprioritaskan. dalam kurun waktu empat tahun belanja langsung mengalami peningkatan dari rp. milyar menjadi rp. milyar atau bertumbuh rata rata persen pertahun. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel realisasi anggaran belanja langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, tahun tahun tahun tahun tahun uraian belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal sumber data: diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, ket: ) angka sementara belanja langsung terbesar dialokasikan untuk belanja modal. rata rata proporsi belanja modal terhadap total belanja langsung mencapai persen per tahun. porsi belanja barang dan jasa menempati urutan kedua dengan rata rata persen per tahun. meskipun porsi belanja modal merupakan yang terbesar diantara jenis belanja langsung lainnya, namun menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun tahun. sebaliknya, belanja pegawai meskipun memperoleh alokasi belanja langsung terkecil, akan tetapi proporsinyacenderung meningkat. grafik proporsi realisasi belanja langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalkecenderungan penurunan proporsi belanja modal ditahun turut dipengaruhi oleh rendahnya capaian realisasi belanja modal yang hanya sebesar persen dari target. ketidakmampuan pencapaian tersebut antara lain dipicu oleh realisasi belanja modal tanah yang hanya rp. sementara alokasi anggaran yang disiapkan mencapai milyar. rpm kabupaten polewali mandar tahun pengendalian terhadap pelaksanaan rpm dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuangdalam rpm. evaluasi terhadap pelaksanaan rpmpembangunan10 rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel target dan realisasi belanja modal menurut jenisnya kabupaten polewali mandar rp. tanah peralatan gaung bangun jalan jar. aan tetap lainnyaterdapat lima jenis rencana peruntukan belanja modal tahun dan namun tidak satupun yang terealisasi persen dari yang ditargetkan. yang paling rendah capaian realisasinya adalah belanja gedung dan bangunan yang hanya terealisasi persen dan tanah sebesar persen padatan alokasi belanja modal untuk tanah semakin menurun dari tahun sebelumnya, yaitu hanya persen. neraca daerah menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang informasi keuangan daerah, neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintahdengan adanya neraca daerah, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitasdan rasio aktivitas sertakemampuan aset daerah rpm kabupaten polewali mandar tahun untuk penyediaan danapembangunan daerah. dari data yang tersedia, tampak jelas bahwa aset pemerintah kabupaten polewali mandar dalam kurun waktu bertumbuh rata rata persen. porsi pertumbuhan terbesar terdapat padapiutang pemerintah daerah yang meningkat dari rp. milyar padatan menjadi rp. milyar padatan atau meningkat sekitar diakali lipatdan tanggung jawabjumlah kewajiban pemerintah kabupaten polewali mandar khususnya dalam hal utang dalam negeri pemerintah pusat berkurang sebesar persen dari rp. padatan menjadi rp. pada akhir tahun dan direncanakan akan selesai pada tahun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten polewali mandar selama kurun waktu selalu dapat melaksanakan kewajiban jangka pendek finansialnya dengan tepat waktu. tabel neraca daerah kabupaten polewali mandar, bulan aset aset lancar kas piutang persediaan investasi jangka panjang investasi man rmann investasi dalam dana bergulir investasi permanen penyertaan modal pemda pada bank sulsel penyertaan modal pemda pada perusahaan daerah penyertaan modal pemda pada dam kab. polewali mandar aset tetap tanah peralatan dan mesin sedangkan bangunan yan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya jae, euisicaka 84t0 pengerjaan sumur ofo penyusutan rpm kabupaten polewali mandar tahun uraian perum bulan aset lainnya tagihan penjualan angsuran ganti kerugian daerah sunken dengan pihak kedua aset tak berwujud o?o aset lainnya jumlah aset bea kewajiban kewajiban jangka kanan ybean lainnya bagian lancar utang jangka panjang lainnya utang jangka pendek . ininya utang pajak kewajiban jangka sarana utang dalam negeri meng keg eir pemerintah pusat utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya ekuitas dana ekuitas dana naa baa. siapa cadangan piutang cadangan persediaan dika, fenapeen ditangguhkan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek ekuitas dana nan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang diinvestasikan dalam aset tetap gpp, liver aset lainnya dana yang harus span gag, merek yg, pembayaran utang jangka panjang jumlah kewajiban alasan sumber data diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun adapun total hutang yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten polewali mandar pada akhir tahun sebesar rp. milyar. beberapa rasio dapat diterapkan untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah, diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang. rasio likuiditas atau rasio lancar menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagihkas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek berdasarkan nilai aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. tabel analisis rasio keuangan kabupaten polewali mandar, ( o) rasio lancar (current ratio) rasio cepat (quick ratio) rasio total hutang terhadap total asset rasio hutang terhadap modal rata rata umur piutang hari) sumber data diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar pemerintah kabupaten polewali mandar selamakurun waktu tergolong baik, yang berarti bahwa pemerintah kabupaten polewali mandar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. rasio cepat (quick ratio) pemerintah kabupaten polewali mandar menunjukkan angka lebih dari angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten polewali mandar mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknyadalam waktu dekat. kebijakan pengelolaan keuangan asa lalu kebijakan pendapatan daerah dengan mencermati gambaran umum pendapatan daerah, terlihat pada kebijakan pendapatan daerah lebih diarahkan pada upaya mobilisasi peningkatan pendapatan asli daerah. hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan pad cukup cepat sebesar persen per tahun dalam periodetahun meskipun proporsinyaterhadap total pendapatan relatif kecil. sumber pad yang terbesar adalah retribusi daerah dan pajak daerah. ini menggambarkan bahwa penekanan arah kebijakan peningkatan pad berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. padaperiode yang sama, penerimaan dari dana perimbangan cenderung meningkat hingga tahun dengan laju pertumbuhan yang cukup lambat sekitar persen per tahun. dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah masa lalu, peningkatan pendapatan daerah untuk lima tahun depan tetap rpm kabupaten polewali mandar tahun melanjutkan kebijakan pendapatan yang potensial dan menyempurnakan kelemahan sistem pengelolaan pendapatan pada periode yang lalu. adapun kebijakan pendapatan daerah yang diarahkan pada peningkatan pad pada masasebelumnya adalah: peningkatan penerimaan dari objek pajak yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan melakukan penagihan lebih intens kepada subjek pajak, menggali sumber sumber pendapatan baru, mengoptimalkan penerimaan dari objek objek pajak yang belum tergarap dengan baik, melakukan pendampingan dan asistensi skpd dalam proses penetapan target target penerimaan retribusi: melakukan uji petik terhadap sumber sumber pad potensial untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan, melakukan penegakan hukum dan peraturan perundang undangan untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah, memberikan reward and punishment kepada wajib pajak atas ketaatan dalam membayar pajak, memberikan kampanye taat pajak agar masyarakat semakin mengerti akan posisi dan peran strategis pajak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, melakukan pelayanan mobilekepadawajib pajak secara periodik, melakukan konsolidasi internal berupa perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan sdm, dan peningkatan kualitaslayanan. selain kebijakan peningkatan pad, pemerintah daerah tetap melakukan langkah langkah strategis yang terkait dengan sumber pendapatan daerah yang lain seperti lain lain pendapatan daerah yang sah. hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah cukup berarti. kebijakan belanja daerah sebagaimana amanah rpm kabupaten polewali mandar tahun belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiaykebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, dan berbagai pelayanan umum lainnya, sertadalam rangkapemenuhan layanan rpm kabupaten polewali mandar tahun pengembangan potensi unggulan daerah (core competence). mencermati perkembangan realisasi belanja daerah pada periode tergambar bahwa kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja tidak langsung dengan proporsi yang lebih besar daripada belanja langsung. kebijakan belanja tidak langsung tetap didominasi oleh pembayaran gaji pegawai sebagai belanja wajib dan mengikat. sementara pada belanja langsung, kebijakan diarahkan pada pembiayaan program prioritas sebagaimana termuat dalam rpm kabupaten polewali mandar tahun adapun bentuk kebijakan padaprogram prioritasadalah peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengembangan sistem pelayanan publik, peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan dan aset, penataan organisasi dan tata kerja birokrasi daerah, serta peningkatan sistem pengendalian intern pemerintahan daerah, pembangunan daya saing ekonomi daerah akan diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi, peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta kewilayahan komoditas unggulan, peningkatan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan daya saing usaha masyarakat, penguatan lembaga keuangan mikro, koperasi dan umkm, optimalisasi pengelolaan pertambangan, pengembangan home industry dan ikm, promosi dan penanaman modal, pengembangan sarana dan prasarana blk, optimalisasi pengelolaan potensi kepariwisataan, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan, peningkatan pendayagunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan kepada optimalisasi pengawasan tata ruangan pengendalian lingkungan hidup: peningkatan kualitas sdm dan kesejahteraan sosial diarahkan pada penguatan implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, pemeliharaan nilai nilai budaya lokal, peningkatan apk dan apm pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan indeks pemberdayaan gender, peningkatan angka usia harapan hidup, penurunan prevalensi kurang gizi anak balita, penurunan angka kematian anak dan ibu, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah, peningkatan kualitas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, yatim piatu dan fakir miskin, rpm kabupaten polewali mandar tahun penguatan demokrasi, politik, hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada peningkatan pemahaman dan penegakan hukum dan ham, perwujudan kehidupan politikyang demokratisdan kondusif. kebijakan pembiayaan daerah analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah padataan daerah pada periode terutama terkait dengan penghitungan kapasitaspendanaan pembangunan daerah. berdasarkan analisispendapatan dan belanja daerah padabagian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa pada periode sebelumnya pemerintah kabupaten polewali mandar menganut anggaran surplus pada tahun kemudian anggaran defisit padatan dengan memperhitungkan komponen pembiayaan, besaran pengeluaran pembiayaan setiap tahun sangat berfluktuasi, sehingga turut mempengaruhi perolehan defisit riil. padatan defisit riil kabupaten polewali mandar sebesar rp. milyar menurun tahun menjadi rp. milyar tabel penurunan defisit riil pada tahun disebabkan oleh adanya pertumbuhan perolehan pendapatan daerah yang lebih cepat sebesar persen dibandingkan dengan pertumbuhan belanja sebesar ,12persen. tabel penutup defisit riil anggaran kabupaten polewali mandar, endang data belanja daerah pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil ran meneer layanan: sisa lebih permit cara jaa pasa pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang pisahkan penerimaan pinjaman daerah sarinah semen penerimaan piutang daerah total realisasi energi ban maan iin pembiayaan angkatan ahun berkenaan sumber data diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, ket :") angka sementara surplus yang terjadi padatan dan menggambarkan bahwa seluruh belanja daerah pemerintah kabupaten polewali mandar dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya. akan tetapi, ditahun rpm kabupaten polewali mandar tahun dan belanja daerah harus ditutupi dari penerimaan pembiayaan. terlebih pada tahun dengan nilai defisit yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah kabupaten polewali mandar harus mengambil kebijakan dengan melakukan pinjaman sebesar rp. milyar dan menggunakan siapa tahun lalu. dari seluruh komponen penerimaan pembiayaan, spa tahun lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan terbesar dimana pada tahun mencapai rp. milyar, namun menurun tahun menjadi rp. milyar. berdasarkan tabel terlihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung mengalami penurunan dari rp. milyar pada tahun menjadi rp. juta pada tahun tabel realisasi sisa lebih perhitungan anggaran kabupaten polewali mandar, uraian dari dari perum rp rp siapa rp tan rp. siapa jumlah spa tag penerimaan penampakan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah sisa penghematan sea akibat sumber data diolah dari data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, pada periode terlihat bahwa pad selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. demikian juga dengan komponen dana perimbangan, hanya pada tahun realisasi penerimaan berada atas target, sementara periode lainnya tidak melampaui target. ini berarti, beberapakomponen danaperimbangan tidakterealisasi persen. secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa spa yangterjadi pada tahun disebabkan oleh adanya penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah yang berada atastarget dan sisapenghematan belanja atau akibat lainnya. sisa penghematan belanja berlangsung hingga tahun dengan besaran nilai yang cenderung meningkat dari rp. milyar tahun menjadi rp. milyar ditahun kerangka pendanaan berdasarkan permendagri nomorpembangunan daerah rpm kabupaten polewali mandar tahun secara utuhmenengah daerah kabupaten polewali mandar selama (lima) tahun depan yakni tahunprioritasutama. oleh karena itu, untuk mengetahui kapasitas fiskkabupaten polewali mandardandepan. selain itu, proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan disamping dipengaruhi oleh asumsi makro juga dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat. pada bagian ini akan dijelaskan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah kabupaten polewali mandar selama lima tahun depan yaitu tahun anggaran yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung maupun belanja langsung, serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplusmaupun defisit anggaran yang direncanakan. penyusunan proyeksi keuangan daerah pemerintah kabupaten polewali mandar selama lima tahun depan tersebut didasarkan pada asumsi asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa tren pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi depan, prediksi belanja belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun depan. analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama pada periode tahun terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, total pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah kabupaten polewali mandar rata rata rp. milyar atau bertumbuh dengan rata rata persen. untuk komponen belanja tidak langsung wajib dan mengikat rata rata per tahunnya sebesar rp. milyar persen) selama tiga tahun terakhir belanja gaji dan tunjangan mendominasi struktur belanja tidak langsung wajib dan mengikat dengan rata rata persen dan sebesar rata rata5, persen berlokasi padabelanjabantuan keuangan, serta rpm kabupaten polewali mandar tahun selebihnya berlokasi pada belanja anggota dprd dan belanja bunga. sementara belanja langsung wajib dan mengikat rata rata rp. milyar atau atau bertumbuh dengan rata rata persen. dalam periode tahun belanja wajib dan mengikat pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan adalah pembayaran pokok utang, dimana pada tahun besarannya cukup besar, namun padatan berikutnya menurun drastis. tabel pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama kabupaten polewali mandar, rata ratelanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa belanja langsungpembiayaan pengeluaran pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang total b4c) sumber data bagian pengelola keuangan setda kab. polewali mandar, ket: angka sementara analisis proyeksi data proyeksi pendapatan tahun selama periode tahun ketergantungan fiskal pemerintah kabupaten polewali mandar terhadap pemerintah pusat cukup besar. hal ini ditandai oleh proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar persen, sementara proporsi pendapatan asli daerah hanya sebesar persen. untuk menghasil,mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harusdipenuhi. adaduaasumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran: dan pokok pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu pad dan dana perimbangan. rpm kabupaten polewali mandar tahun bag dan bupati polewali mandar kata pengantar puji dan syukur kita lanjutkan kehadiran allah swt, tuhan yang maha kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah nya sehingga penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten polewali mandar tahun dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyusunan rpm kabupaten polewali mandarpenyusunan rpm adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama (lima) tahun depan. secara umum materi rpm bersisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah. sehingga rpm kabupaten polewali mandar ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten polewali mandar tahun secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi. harapan kami dalam mengemban amanah sebagai bupati dan wakil bupati polewali mandar masa bakti adalah mengajak seluruh pemangku kepentingan secara bersama sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan masyarakat polewali mandar secara lahir dan batin. dengan bekerja keras dan dengan ketulusan hati serta penuh rasa tanggung jawab insya allah kita dapat mewujudkan visi'"'. xvi rpm kabupaten polewali mandar tahun selama periode tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar berkisar antara persen dan persen atau rata rata persen per tahun. prestasi pertumbuhan ekonomi tersebut kontribusi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. untuk periode lima tahun depan, pertumbuhan ekonomi diprediksikan lebih akselerasi dengan kisaran rata rata persen per tahun dengan harapan bahwa kebijakan nasional tetap konsisten dalam mendukung penganggaran kabupaten polewali mandar melalui dana perimbangan, kebijakan pemerintah daerah polewali mandar terkait dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta kebijakan yang mendukung kerjasama dengan sektor swasta. selain itu, asumsi tersebut juga harus diiringi oleh tingkat inflasi yang relatif stabil dan tingkat pengangguran beradapadarata rata persen pertahun. meskipun pada periode sebelumnya kecenderungan tingkat pengangguran menurun, namun dengan mencermati kondisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat relatif lebih cepat terhadap tingkat kesempatan kerja. hal ini berarti jumlah angkatan kerja yang mampu terserap dalam lapangan kerja relatif lebih lambat. prediksi pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam lima tahun depan terutamapeningkatan pad. tabel asumsi makro ekonomi kabupaten polewali mandar, pertumbuhan ekonomi inflasi ye) tingkat pengangguran terbuka persentase penduduk miskin pad milyar) dana perimbangan milyar) sumber data data proyeksi berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, maka pad diprediksikan meningkat dari rp. milyar pada tahun menjadi rp. milyar pada tahun atau bertumbuh dengan rata rata persen. tingkat pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai persen pertahun. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel proyeksi pendapatan daerah kabupaten polewali mandar, rata rata pendapatan pad dana perimbangan pen atan daerah yang sah sumber data data proyeksi ket data tahun bersumber dari proyeksi apbd kab. polewali mandar untuk mencapai angka tersebut, pemerintah kabupaten polewali mandar melakukan berbagai upaya yang signifikan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah antara lain melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkrit bagi peningkatan peran pad dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah kabupaten polewali mandar. salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak pbb dan bpt yang menurut undang undang pajak yang baru akan dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. terkait dengan berbagai upaya tersebut, kontribusi pad terhadap pendapatan daerah diprediksikan meningkat setiap tahun dengan rata rata persen per tahun. sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan meskipun sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, namun diprediksikan masih tetap mengalami peningkatan sebagai sumber pendapatan daerah kabupaten polewali mandar, namun peningkatannya diprediksikan persen atau lebih lambat dari periode sebelumnya yang mencapai rata rata persen per tahun. hal ini terutama akibat dari kebijakan dana bagi hasil pajak pbb dan bpt yang diserahkan kepada daerah. pendapatan daerah yang bersumber dari lain lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata rata persen per tahun. secara keseluruhan, pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, namun proporsinya direncanakan mengalami penurunan dan diganti oleh kontribusi pad dengan prediksi yang cenderung meningkat. total pendapatan daerah diprediksikan mencapai rata rata rp. triliun pada periode atau bertumbuh rata rata sebesar persen pertahun. penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, rpm kabupaten polewali mandar tahun serta rencana rencana strategis pemerintah kabupaten polewali mandar lima tahun depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi spa yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. hingga tahun komposisi belanja daerah kabupaten polewali mandar terdiri atas pos belanjatidak langsung persen) dan posbelanjalangsung persen). total belanja keseluruhan diprediksikan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang diakomodasi oleh satuan kerja perangkat daerah skpd). hal ini sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi, kebijakan dan strategis kepala daerah. untuk itu, kebijakan belanja pemerintah daerah kabupaten polewali mandar diarahkan pada peningkatan proporsi belanjalangsung yaitu rata rata35, persen per tahun dari total belanja daerah yang direncanakan, sedangkan belanja tidak langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata rata persen per tahun. hal ini berarti pada periode tahun kebijakan belanja daerah masih didominasi belanja tidak langsung dengan proporsi yang relatif sama dengan periode sebelumnya. alokasi belanja langsung tetap diarahkan pada belanja modal dengan proporsi yang lebih besar melebihi rata rata proporsi belanja modal pada periode sebelumnya. pada periode yang sama, belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis belanjawajib lainnya. pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan rata rata sebesar persen pertahun, yang terdiri atas pertumbuhan belanjalangsung rata rata sebesar persen pertahun dan pertumbuhan belanjatidak langsung rata ratasebesar persen pertahun selamaperiode grafik proyeksi komposisi belanja daerah kabupaten polewali mandar, gane le) belanja langsung mess belanja tidak langsung si proporsi langsung sik proporsi tidak langsung sumber data data proyeksi rpm kabupaten polewali mandar tahun pada periode tahun belanja wajib mengikat yang setiap tahun harus dianggarkan oleh pemerintah dikelompokkan dalam duakomponen, yaitu: (i) belanja wajib pada belanja tidak langsung seperti belanja gaji pegawai dan tunjangan serta belanja untuk pejabat pemerintah dan legislatif, (ii) belanja langsung seperti belanja telepon, listrik, dan air bersih. berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat padaperiode tahun tergambar total belanja (langsung dan tidak langsung) dan pembiayaan mengalami peningkatan dari rp. milyar menjadi rp. milyar. dengan mengacu pada data realisasi periode sebelumnya disertai dengan kebijakan pemerintah daerah, baik pada aspek pembiayaan maupun pada aspek belanja, yang mempengaruhi belanja wajib dibidang pendidikan serta dukungan asumsi ekonomi makro, maka untuk periode lima tahun depan, belanja dan pembiayaan wajib dan mengikat diprediksikan meningkat setiap tahun dengan rata rata persen pertahun milyar padatan meningkat menjadi rp. milyar padatan dari angka proyeksi tersebut, porsi terbesar ditempati oleh belanja tidak langsung terutama belanja gaji dan tunjangan pegawai. tabel proyeksi belanja dan pembiayaan wajib, mengikat serta prioritas utama kabupaten polewali mandar, milyar rupiah) belanja tidak langsung pagan pena total belanja dan iaioteann sans6 prioritas sumber data data proyeksi per(lima) tahun depan selama periode lima tahun depan, pertumbuhan pendapatan daerah diprediksikan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah. hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran pemerintah rpm kabupaten polewali mandar tahun daerah yang mengarah kepada kebijakan surplus anggaran. pemanfaatan surplus diarahkan pada penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok hutang. setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka kapasitas fiskal riil pemerintah kabupaten polewali mandar dapat dilihat dalam tabel kapasitas fiskal riil direncanakan mengalami peningkatan dari rp. milyar pada tahun menjadi menjadi rp. milyar pada tahun atau meningkat setiap tahun dengan rata rata pertumbuhan sebesar persen per tahun. besaran kapasitas riil fiskal tersebut dialokasikan sesuai dengan skala prioritas. total rencana pengeluaran untuk prioritas yang meliputi belanja langsung setelah diperjuangkan dengan belanja langsung wajib dan pengeluaran pembiayaan berkisar antara rp. milyar sampai dengan rp. milyar pada periode tahun sementara untuk total belanja prioritas yang meliputi belanja tidak langsung setelah dikurangi belanja tidak langsung mengikat berkisar antara rp. milyar hingga rp. milyar. ini berarti kebijakan penggunaan kapasitas fiskal riil diarahkan padabobot yang lebih besar padabelanja langsung. setelah memperjuangkan kapasitas fiskal riil dan rencana seluruh pengeluaran baik pada prioritas maupun pada prioritas ii, pemerintah daerah kabupaten polewali mandar menetapkan rencana surplus anggaran dalam masa periode dengan rata rata rp. milyar pertahunpendapatan pencairan dana cadangan maa ril perhitungan total penerimaan dikurangi: belanja dan pengeluaran anyar wajib dan utama kemampuan sumber data data proyeksi rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kabupaten polewali mandar, tahun proyeksi obatan:! labil.b il.c i.d) pao:2e s20.2a tkdl) rencana alokasi pengeluaran prioritas belanja tidak langsung dikurangi: ui.bil i i iin) sumber data data proyeksillpersen. program prioritas harustinggi, memberikan dampak luaspadamasyarakat dengan rpm kabupaten polewali mandar tahun daya ungkit yang tinggi pada capaian visi danserta berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi skpd termasuk peningkatan kapasitaskelembagaan yang berhubungan dengan itu. prioritaslll. tabel kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah alokasi prioritas prioritas prioritas sumber data data proyeksi rpm kabupaten polewali mandar tahun analisis isu isu strategis pp. ken teng na. da. der mau cek mari ana bag baba aa, mang, lis mang teriakan, a, ut." kam sen hi: ain bai pen tem meet rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun ppl aaa bab analisis isu isu strategis permasalahan pembangunan daerahmerintah kabupaten polewali mandar telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuarapadatercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan analisis atas kondisi umum daerah, capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, maka secara rinci identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program program pembangunan untuk limatahun depan adalah sebagai berikut urusan wajib urusan pendidikan ketersediaan sarankan prasarana pendidikan yang berkualitas semua jenjang tingkatan pendidikan masih terbatas terutama daerah daerah terpencil, masih tingginya angkabutahuruf, masih rendahnya angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang tingkatan pendidikan dan ma, kualitasguru masih rendah dan distribusinyabelum merata, kemampuan penyediaan layanan paud relatif masih rendah: 9g. lokasi dan sarana prasarana sekolah umumnya belum mewadahi kebutuhan tumbuh dan kembang anak, penguasaan dan pengembangan iptv masih rendah. urusan kesehatan ketersediaan sarankan prasaranakesehatan yang berkualitasmasih rpm kabupaten polewali mandar tahun terbatasterutamadi daerah daerah terpencil, sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan paramedis masih berbatasan belum memadai baik dari segi kualitasmaupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal: sistem layanan kesehatan rsu daerah belum optimal, status kesehatan ibu dan anak masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian ibu aki), angka kematian bayi akb), dan angka kematian balita kaba): status gizi masyarakat masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka gizi buruk, kurangnyapengetahuan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat pubs): 9g. ketersediaan air bersih setiap rumah tangga belum maksimal: ketersediaan sanitasi setiap rumah tanggabelum maksimal) belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan: pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal. urusan pekerjaan umum masih tingginya persentase panjang jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak, masihtingginya persentase panjangjaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi rusak: masih belum optimalnya rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas areal persawahan, masih rendahnya partisipasi petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi: masih rendahnya kualitas dan kuantitas drainase, terutama daerah perkotaan, masih rendahnya aksesibilitas penduduk terhadap air minum perpipaan terutamapadadaerah terpencil dan masyarakat miskin. urusan perumahan masih banyak hunian rumah yang kondisinyatidak layak huni: masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan hunian rumah yang sehat dan layak, masih terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan, masih terbatasnya lahan yang siap bangun untuk dijadikan sebagai lahan perumahan. rpm kabupaten polewali mandar tahun sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada dprd polewali mandar dan semuapihak yang telah membantu penyusunan dokumen rpm ini. semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan polewali mandar depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho allah swt, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan malahan bagi masyarakat polewali mandar. polewali, juli andi ibrahim sadar rpm kabupaten polewali mandar tahun xvi urusan penataan ruang adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertanian, pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan, masih terjadi disparitas pertumbuhan wilayah antara wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan, cc. masih banyaknyapemanfaatan ruang yang belum memiliki izin: banyaknyabangunan yang melanggar garissempadan: tingginya alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi menjadi kawasan terbangun, tingginyaalih fungsi kawasan hutan menjadi non hutan, 9g. belum tersedianya rencana rinci yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. urusan perencanaan pembangunan tingkat konsistensi dokumen perencanaan masih rendah, masih rendahnyakapasitassumber dayaperencanaan: belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah mangkurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan: belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. urusan perhubungan terbatasnya sumber dayamanusiasesuai kualifikasi yang dibutuhkan: belum optimalnyafungsi terminal angkutan darat belum berfungsinyapelabuhan pengumpan sirop, masih minimnya prasaranaperhubungan. urusan lingkungan hidup tingginya degradasi kawasan hutan yang mengakibatkan merosotnya ketersediaan air baku untuk air minum dan irigasi, ancaman banjir, kekeringan, tanah longsor dan menurunnyakeanekaragaman hi, penurunan kualitas lingkungan hidup akibat meningkatnya pembangunan yang tidak ramah lingkungan, aktifitas transportasi dan industri terutama kawasan perkotaan, tingginya kerusakan terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove akibat aktifitaspembangunan dan kegiatan masyarakat masih kurangnya instalasi pengolahan air limbah ipar): ketersediaan ruang terbuka hijau rth) masih sangat terbatas wilayah perkotaan, rpm kabupaten polewali mandar tahun belum adanyarencana induk sistem persamaan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola sampah yang semakin meningkat volumenya, 9g. terbatasnya sarana pengumpul sampah (mobil, motor gerobak pengangkut sampah dan tenagapekerja), masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan lingkungan bersih dan sehat. urusan pertanahan masih banyaknya tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat karena belum memiliki alas hak untuk proses pensertifikatan, rendahnyakesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan terkait konfiktanah. urusan kependudukan dan catatan sipil masih terdapat persen penduduk yangbelum memiliki ktp, masih terdapat anak yang belum memiliki akte kelahiran: belum optimalnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan siak): masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan padaperistiwapenting kependudukan, belum tersedia dokumen kearsipan kependudukan tingkat kelurahan dan desa. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih rendahnya keterlibatan perempuan atau kesetaraan gender dalam jabatan politik, dan jabatan publik, masih kurangnyaperan perempuan dalam pengambilan keputusan: masih kurangnyapenganggaran yang pro gender dan anak, masih terdapatnyaanak bawah umur yang dipekerjakan: masih tingginyajumlah kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan kabupaten layak anak. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera masih tingginya pus yang ingin ber kb tidak dilayani (unset need) sekitar persen, belum bertanya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi: cc. kualitasdan kuantitaspetugaslapangan belum optimal, pemutakhiran data kependudukan dan keluarga diduga) belum optimal. rpm kabupaten polewali mandar tahun urusan sosial pelayananprogram kesejahteraan sosial masih sangat terbatas, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi: cc. masih terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia bidang pelayanan sosial, masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). urusan ketenagakerjaan masih tingginya angka pengangguran, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja belum memadai, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, khusunya pada sektor formal, kurangnya informasi tentang potensi penciptaan lapangan kerja, minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja. urusan koperasi, usaha kecil menengah belum optimalnya pengelolaan kelembagaan usaha, utamanya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan km, masih rendahnyajumlah koperasi sektor riil: rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan umkm, lemahnya akses permodalan pelaku umkm kepada bank maupun lembagakeuangan formal lainnya, lemahnyajaringan usahakan kemampuan kemitraan pasar usahakecil. urusan penanaman modal lemahnya jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha khususnya transparansi dalam prosesperizinan dantatacarapenanaman modal: iklim usaha yang tidak kondusif untuk menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah ukm minimnyainvestasi baik domestik maupun asing. urusan kebudayaan aktualisasi nilai nilai budayadaerah mulai menurun, masih kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga masih terdapat kawasan yang belum mendapat perhatian pemerintah, cc. masih kurangnya dokumentasi sejarah kebudayaan. urusan kepemudaan dan olahraga kualitassumber dayamanusia yangbelum memadai, rpm kabupaten polewali mandar tahun belum tersedianyadata yang akurat tentang klub olahraga bagi pemuda, cc. minimnyapencapaian prestasi olahraga, belum optimalnya penanganan pembinaan terhadap kelompok pemujaan olahraga. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi: kurangnyafasilitasinfrastruktur politik: cc. koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang belum optimallum dikembangkannya jabatan fungsional khusus dan jabatan fungsional umum, masih kurangnya sistem informasi berbasis data base yang dikembangkan oleh skpd, distribusi dan pengembangan karir pns belum terlaksana dengan optimal) hasil hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan, rendahnyapengembangan dan optimalisasi sumber sumber pad, kegiatan penanggulangan bencanamasih padasebagai prioritas, sarankan prasaranapenanggulangan bencanayang masih kurang, proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta menetapkan sistem peringatan dini masih kurang, banyak potensi sumber daya pada daerah yang dapat menjadi konflik apabila tidak diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan akan memberikan manfaat bagi daerah apabila diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama, baik dengan pemerintah daerah yang berbatasan, maupun dengan pihak lain yang terkait: penataan batas wilayah administrasi antar desa kelurahan dan kecamatan serta kabupaten yang belum tertatadengan baik, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang merupakan pendelegasian kewenangan bupati kepadacamat untuk rpm kabupaten polewali mandar tahun lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum berjalan secara optimal dan merata. urusan ketahanan pangan berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian akibat alih fungsi atau konversi lahan pertanian, rendahnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal khususnya daerah terpencil, belum optimalnyaperan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap upayadiseminasi dan peningkatan produksi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pola konsumsi masyarakat khususnya bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masih rendahnya sumber daya manusia (pengetahuan dan keterampilan) aparat desa, masih kurangnyajumlah kelembagaan masyarakat desa, belum memakainya kelembagaan ekonomi desa dalam mengelola potensi desa, masih kurangnyakesadaran masyarakat untuk melaporkan secara cepat permasalahan yangterjadi pemerintahan desa. urusan statistik kualitassumber dayamanusiadi bidang kestatistikan belum memadai, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan dan analisa database perencanaan pembangunan, belum optimalnya dukungan seluruh skpd yang terkait dengan proses pembangunan database yangvalid dan akurat: sarankan prasaranapengelolaan dataran statistik belum memadai, kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya databasis rendah. urusan kearsipan sarankan prasaranakearsipan belum memadai, kualitasdan kuantitassumber dayamanusiaurusan komunikasi dan informatika masihminimnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika, masih rendahnya kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika, rpm kabupaten polewali mandar tahun masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan informatika. urusan perpustakaan sarankan prasaranapengelolan perpustakaan belum memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (pustakawan) belum memadai, cc. minat bacamasyarakat masih rendah. urusan pilihan urusan pertanian rendahnyakemampuan dan keterampilan sumber dayamanusiapetani, jumlah penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebesar persen: rendahnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, perkebunan, dan peternakan, kurangnya upaya untuk peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian, perkebunan, dan peternakan, ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengelola bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan sudah semakin berkurangkarenarendahnyaregenerasi petani, belum maksimalnyapemberantasan hama penyakit tanaman pertanian, perkebunan, dan peternakan, 9g. menurunnya produktivitas lahan akibat intensifikasi berlebihan dan penggunaan pupuk kimia secaraterusmenerus, belum terpenuhinya lembaga penyuluh untuk peningkatan target produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan, kurang efektifnya penyuluhan bagi pelaku usaha agrobisnis dan agroindustri, masih banyak lahan terlantar karenatidak didukung dengan infrastruktur yang memadai sepertijalan usahatani dan jalan produksi yang baik, kurangnya prasarana dan sarana pendukung penunjang kawasan sentra sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. urusan kehutanan rendahnya pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya hutan, rendahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan pengelolaan hutan, rendahnyakualitasdan kuantitasaparat pengawaskehutanan, kurangnyaupaya intensifikasi tanaman hutan non kayu, rendahnyakapasitastenagapenyuluh sektor kehutanan. rpm kabupaten polewali mandar tahun urusan energi dan sumber daya mineral masihterdapat rumahtangga yang belum terlayani listrik, masih banyaknyapenambangyangtidak memiki izin, rendahnya kesadaran penambang terhadap resiko dampak lingkungan dan keselamatan kerja. urusan pariwisata sarankan prasaranapariwisata belum memadai, pengelolaan potensi dan obyekwisatayang belum optimal: cc. masihterbatasnyaobyekwisata, rendahnyapengembangan potensi kepariwisataan daerah: kurangnyaintensitaspromosi dan publikasi destinasi pariwisata. urusan kelautan dan perikanan rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia nelayan, kurangnya kemampuan nelayan mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasaranatangkap berbasisteknologi informasi: cc. semakin berkurangnya hasil tangkapan khususnya daerah daerah pesisir, rendahnya upaya pengembangan perikanan darat khususnya daerah terpencil, rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan sarana tempat pelelangan ikan, minimnya penguatan kapasitas nelayan dalam kegiatan pengolahan pangan hasil perikanan, 9g. kurangnya upaya untuk peningkatan produktivitas dan mutu produk perikanan. urusan perdagangan rendahnya kemampuan manajemen pelaku usaha perdagangan, minimnya informasi harga harga komoditi bagi pelaku usaha perdagangan, cc. minimnya upaya promosi usaha dan potensi potensi komoditi unggulan lokal: rendahnya kemitraan usaha perdagangan. urusan industri rendahnyakemampuan pelaku usaha industri pengrajin: rendahnya kualitas produk unggulan daerah khususnya daya saing pengemasan: pengembangan industri pengolahan hasil hasil pertanian, perikanan, peternakan dankehutanan belum maksimal: minimnyapengembangan kawasan pemasaran produk industri yang rpm kabupaten polewali mandar tahun berbasissumber dayalokal: rendahnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pengolahan tepat guna. urusan ketransmigrasian belum optimalnyabimbingan dan penyuluhan kepadaparatransmigran: terbatasnyasaranadan prasaranapermukiman dan saranapendukung lokasi transmigrasi. isu strategis isu isu strategis kabupaten polewali mandar diidentifikasi berdasarkan permasalahan sertatantangan yang dihadapi kabupaten polewali mandar depan, serta mengakomodir berbagai isu strategis pembangunan regional maupun nasional. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan republik indonesia nkri) dan provinsi sulawesi barat, kabupaten polewali mandar perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pemerintah pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan nantinya dapat selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. isu strategis global dan nasional pencapaian millenium development goals gs) tujuan pembangunan milenium yang terdiri dari (delapan) tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun oleh negara yang menandatangani rumusan deklarasi milenium pada september tahun termasuk indonesia. untuk mencapai tujuan tahun diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama sama memastikan kemajuan kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat indonesia dan kabupaten polewali mandar padakhususnya. masyarakat ekonomi asean ea) dalam waktu yangtidak terlalu lama negara negara asean telah bersepakat untuk memberlakukan masyarakat ekonomi asean (mea) yang pada intinya tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara negara negara anggota asean. liberalisasi perdagangan ini akan berimbas pada meningkatnya intensitas persaingan pasar domestik akibat membanjirnya produk produk dari negara negara asean serta meningkatnya persaingan pasar rpm kabupaten polewali mandar tahun ekspor karena tidak adanya lagi restriksi dalam perdagangan internasional lingkup asean. kabupaten polewali mandar tak terkecuali, akan menerimadampak atas kondisi ini dan karenaitu perlu mengantisipasinya dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, produktivitas, dan kemampuan berinovasi terhadap pelaku ekonomi lokal. pemanasan global global warning) peningkatan suhu rata rata permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan sertapengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik pabrik modern, sertapembangkit tenaga listrik dan lainnya. implementasi desentralisasi dan otonomi daerah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir, bukan hanya berimplikasi pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunannya, tapi juga menuntut tumbuhnya potensi sumberdaya pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam jangka panjang. kemandirian pembangunan daerah dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional. untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat nkri. salah satu implikasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah, menuju kemandirian pembangunan setiap daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, menuntut aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah mata investor, baik lokal maupun asing. investasi diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan pengangguran, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya entrepreneurship lokal. pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tanggamiskin. pembangunan kawasan perbatasan dan pulau pulau terpencil kebijakan pembangunan nasional untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan terpencil memberi peluang untuk berkembangnya pembangunan pada daerah daerah yang sebagian wilayahnya masih terbelakang dan aksesibilitas rpm kabupaten polewali mandar tahun terbatas, termasuk polewali mandar. keterisolasian dan ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik horizontal sehingga harus diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi juga melalui pengembangan kerjasama antar wilayah. isu regional sulawesi optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi wilayah sulawesi dominasi sektor sektor primer dalam perekonomian wilayah sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. sementara keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan. kabupaten polewali mandar harus mengambil peran dalam pengembangan komoditas unggulan regional, terutama yang terkait dengan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan bidang bidang strategis lainnya. interkonektivitas domestik antarwilayah integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. samping itu, posisi strategis wilayah sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian kbi dan kti. sebagai pintu gerbang sulawesi barat dalam jalur transportasi trans sulawesi, kabupaten polewali mandar merupakan daerah yang sangat strategis dalam arus mobilisasi barangan manusia antar provinsi sulawesi. posisi strategisini harusdapat dimanfaatkan untuk peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana wilayah sulawesi dikaruniai keragaman yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan faunawilayah lainnya indonesia. spesies endemik sejumlah flora dan fauna pulau sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing masing. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah sangat penting dilaksanakan. rpm kabupaten polewali mandar tahun daftar isi kata pengantar .o.voodoo woo www woman anna xvi daftar isi penanaman xvii daftar tabel .ooooocooo woo. woman daftar grafik .o.cbooo woo woo malahan daftar gambar .cbooo# wo. oom makananenak xxx babi pendahuluan. woman latar belakang.o.o.ooo woo woo. oman2 landasan hukum .voodoo woo anna hubungan antar doku men.ooo woo momo mmanaaan6 sistematika penulisan .cbooo moon maksud dan tujuan .ooo woo woo mna babi gam baran kondisi daerah. monnnnnnnna aspek geografia demografi .ooooooo woo karakteristik lokasi dan wilayah .o.oooocc12 potensi pengembangan wilayah .i.room18 wilayah rawan bencana .iooooooo komodo. demo afi .voodoo# menennnannnnnn anna aspek kesejahteraan masyarakat . wooooooooo32 fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi . fokus kesejahteraan sosial.ooooooo.o fokus seni budaya dan olahraga. aspek pelayanan umum .voodoo nomor. nomor wom maan fokus layanan urusan wajib .ooonnn42 fokus layanan urusan pilihan.oooonennn89 aspek daya saing daerah .voodoo. oom fokus kemampuan ekonomi daerah .ooo101 fokus fasilitas wilayah infrastruktur .o.oa103 fokusiklim berinvestasi.o.ennannnnnnn fokus sumber daya manusia.powo.oom111 babi gam baran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan .e.o.oooooonenneknnnnnnannnnaann a13 kinerja keuangan masa lalu.cbooo womoomm kinerja pelaksanaan apbd.cbooo woo neraca daerah .ooooooo woo woo oom kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. kebijakan pendapatan daerah. woooonn kebijakan belanja daerah.voodoo xvii rpm kabupaten polewali mandar tahun isu provinsi sulap esi barat beberapa isu strategis pembangunan daerah provinsi sulawesi barat yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi, antaralain keterbelakangan dan ketertinggalan dengan mengacu pada kriteria yang disusun oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal, seluruh kabupaten yang ada provinsi sulawesi barat terkategori sebagai daerah tertinggal. dari lima kabupaten, kabupaten mamasa dan kabupaten mamuju utara merupakan daerah yang paling tertinggal. kedua daerah ini, infrastruktur jalan sangat buruk, fasilitas listrik dan air bersih sangat terbatas, jaringan telepon sama sekali belum tersedia, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan jauh dari memadai, dan seterusnya. akses kabupaten mamasa yang hanya bisa melalui wilayah kabupaten polewali mandar, menempatkan daerah ini dalam posisi penting dalam mengurangi ketertinggalan daerah daerah sulawesi barat secara keseluruhan. apalagi kabupaten mamasa merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten polewali mandar. tingginya tingkat kemiskinan meskipun tingkat kemiskinan sudah jauh membaik dibandingkan ketika daerah ini baru memisahkan diri dari provinsi sulawesi selatan, namun angkanya masih jauh berada atas rata rata nasional. berada pada posisi ke dari provinsi indonesia. kabupaten polewali mandar merupakan salah satu yang berkontribusi besar dalam tingginya tingkat kemiskinan provinsi sulawesi barat, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan provinsi akan berimplikasi kuat pada kebijakan pembangunan daerah kabupaten polewali mandar secarakeseluruhan. mutu pembangunan manusia indeks pembangunan manusia ipm) provinsi sulawesi barat telah mengalami perbaikan signifikan. meskipun demikian, secara relatif, ipm provinsi sulawesi barat tidak mengalami perubahan berarti, yaitu posisi ke dari provinsi indonesia dan masih jauh berada bawah angka nasional. kebijakan pembangunan provinsi yang mengedepankan perbaikan mutu pembangunan manusia akan berimplikasi kuat terhadap kebijakan pembangunan daerah lingkup provinsi sulawesi barat, termasuk kabupaten polewali mandar yang juga berkontribusi pada rendah dan lambatnya peningkatan mutu pembangunan manusia provinsi sulawesi barat secara keseluruhan. salah satu isu penting yang dituju dalam perbaikan mutu pembangunan manusia ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sdm) secara menyeluruh. sejumlah indikator kualitas sdm provinsi sulawesi barat tampak sangat rendah dan berada bawah rata rata nasional, seperti angka melek huruf, rata rata lama sekolah, serta proporsi penduduk rpm kabupaten polewali mandar tahun yang menyelesaikan tingkat pendidikan sekolah menengah atas sma) dan perguruan tinggi pt), juga relatif sangat rendah. kondisi ini akan berimplikasi pada kebijakan pembangunan daerah kabupaten polewali mandar yang juga mencatat indikator indikator kualitas sdm yangmasih rendah. infrastruktur secara keseluruhan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah provinsi sulawesi barat sangat terbatas. hampir setiap tahun, jalur utama yang menghubungkan antar kabupaten selalu terputus akibat jembatan yang rusak atau tanah longsor. layanan listrik dan air bersih hanya mampu melayani rumah tangga dengan jumlah yang sangat terbatas. begitu pula layanan telepon hanya mampu melayani rumah tangga tiga kabupaten dari lima kabupaten dengan jumlah yang sangat terbatas. pelayanan publik berbagai bentuk layanan publik relatif sangat terbatas, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun dari segi jangkauan dan sebaran. layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemerintahan, belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. terbatasnya infrastruktur dan kapasitas kelembagaan aparat serta anggaran menjadi penyebab utama terbatasnya berbagai layanan publik. kebijakan pembangunan provinsi sulawesi barat yang mendorong peningkatan pelayanan publik juga akan berimplikasi padaimplementasi kebijakan pembangunan kabupaten polewali mandar. komoditas unggulan sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian, pengembangan komoditas unggulan menjadi sebuah keniscayaan. dari hasil identifikasi, sedikitnya ada empat komoditas unggulan provinsi sulawesi barat yaitu kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa dalam. namun keempat komoditas unggulan tersebut masih diperhadapkan pada berbagai masalah, seperti rendahnya tingkat produktivitas, kualitas, dukungan teknologi, pemasaran dan stabilitas harga. artinya, upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi juga harus menjadi perhatian pokok pemerintah daerah kabupaten polewali mandar lima tahun depan. rpm kabupaten polewali mandar tahun isu kabupaten polewali andar berdasarkan isu isu strategis global dan nasional, serta regional sulawesi dan provinsi sulawesi barat yang diidentifikasi sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang akan dihadapi pemerintah kabupaten polewali mandar dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun depan. isu isu strategis ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius guna mewujudkan masyarakat polewali mandar yang sejahtera, antaralain peningkatan kualitas sumber daya manusia kondisi kualitas sumber daya manusia kabupaten polewali mandar yang masih rendah ditandai oleh indeks pembangunan manusia ipm) yang rendah. meskipun ipm kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan dari tahun tahun, namun ipm kabupaten polewali mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten provinsi sulawesi barat. karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia kabupaten polewali mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya sulawesi barat, bahkan daerah lainnya indonesia. penanggulangan kemiskinan kabupaten polewali mandar sampai saat ini masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten polewali mandar. hinggatahun sebaran penduduk miskin sulawesi barat, dominan berada kabupaten polewali mandar. kondisi ini memaksa kebijakan pembangunan daerah kabupaten polewali mandar lima tahun depan harus secara terintegrasi dan terpadu antar sektor serta terkoordinasi secara vertikal untuk secara sinergis mengimplementasikan program program penanggulangan kemiskinan secaranyata. pembangunaninfrastruktur belum memadai ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih kabupaten polewali mandar masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi daerah. oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu (lima) tahun depan. pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) daerah daerah terisolir terpencil perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar rpm kabupaten polewali mandar tahun desa. pengembangan ekonomi kerakyatan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah kabupaten polewali mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. selain itu peran umkm, industri kecil rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. orientasi perbesaran skala ekonomi dan peningkatan produktivitas harus menjadi isu pokok agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinannya. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan isu tentang lingkungan hidup kabupaten polewali mandar telah menjadi permasalahan regional dan nasional. pembangunan kabupaten polewali mandar yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan upaya upaya untukserta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. demikian juga upaya pelestarian sumber daya hutan dan pengembangan kawasan kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem. antisipasi dini pada sejumlah daerah rawan bencanajugaharusmenjadi perhatian dalam limatahun depan. reformasi birokrasi dan tata kelola seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka dan kritis kabupaten polewali mandar, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah kabupaten polewali mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, penatalaksanaan, manajemen sdm aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks. rpm kabupaten polewali mandar tahun rpm kabupaten polewali mandar tahun visi misi tujuan dan sasaran an. ik) tai rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun maa vbrkiiii bab visi, misi, tujuan, dan sasaran visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten polewali mandar tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten polewali mandar, sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten polewali mandar tahun yaitu: polewali mandar yang maju, mandiri, dan sejahtera . visi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada kabupaten polewali mandar serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka visi pemerintah kabupaten polewali mandar yang hendak dicapai padatan adalah visi atasdapat dijelaskan sebagai berikut: pembangunan yang rata didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dari pemerintah kabupaten polewali mandar untuk memenuhi hak hak dasar masyarakat dan menyediakan pelayanan publik secara merata kepada seluruh masyarakat, serta keinginan untuk mencapai tingkat kemajuan ekonomi dan sosial yang serasi dan seimbang seluruh wilayah kabupaten polewali mandar. pembangunan yang berkeadilan diartikan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah kabupaten polewali mandar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pelaku pembangunan, berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang berbeda, baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun manfaat. polewali mandar yang sejahtera dimainkan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik material dan mental spiritual. sejahtera secara fisik material ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, sedangkan sejahtera secara mental spritual ditandai dengan keselarasan hubungan antara manusia dengan tuannya, antara sesama manusia (yang harus dilandaskan pada nilai nilai budaya spam andar yaitu saling menguatkan, bersinergi, sipakala'bi, sipakaraya, dan disayangi), dan antara manusia dengan lingkungan alamnya. rpm kabupaten polewali mandar tahun misi untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten polewali mandar atas, maka ditetapkan misi pembangunan kabupaten polewali mandar tahun sebagai berikut: mewujudkan sumber dayamanusia yang berkualitas dengan berlandaskan padanilai nilaiagamadan budaya. mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. meningkatkan infrastruktur gunamendorong daya saing daerah.. tujuan dan sasaran dengan mengacu pada visi dan misi atas, dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut: meningkatkan kualitaspendidikan dan kesehatan sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah membaiknya indeks pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angkamelek huruf dan rata catalana sekolah, membaiknya indeks kesehatan yang ditandai dengan bertambahnya angkaharapan hidup. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya implementasi nilai nilai keagamaan, budaya dan kebangsaan yang ditandai dengan persentase organisasi antar dan intra umat beragama yang dibina, persentase organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya, jumlah kegiatan pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan: meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan jumlah konflik sosial. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan gender dan indekspemberdayaan gender. meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan potensi usahaekonomi lokal rpm kabupaten polewali mandar tahun sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah membaiknya kinerja perekonomian daerah yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha industri mikro, kecil, dan menengah yang ditandai dengan bertambahnya nilai produksi km, pembesarnya kontribusi industri pengolahan terhadap pdrb (adik), berkembangnya pariwisata daerah yang ditandai dengan meningkatnyajumlah kunjungan wisataper tahun, meningkatnya aktifitas perdagangan, restoran, dan hotel yang ditandai dengan pembesarnya kontribusi sektor perdagangan, restoran, dan hotel terhadap pdrb. meningkatkan kualitaskesejahteraan masyarakat sasaran sasaran yangingin dicapai adalah membaiknya taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnyapersentase penduduk miskin, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan pdrb) perkapita dan pengeluaran perkapita, meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan terjangkau yang ditandai dengan menurunnya persentase penduduk bangsawan pangan. meningkatkan kesempatan kerjakan berusaha sasaran sasaran yangingin dicapai adalah meningkatnya keinginan masyarakat untuk bekerja dan berusaha yang ditandai dengan membaiknyatingkat partisipasi angkatan kerja, tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja baru yang ditandai dengan menurunnyatingkat pengangguran terbuka. meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan sasaran sasaran yangingin dicapai adalah meningkatnya produksi dan mutu produk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah pembesarnya kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb, meningkatnyajumlah produksi perikanan darat dan laut: terkenalnya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung polewali mandar sebagai lumbung pangan sulawesi barat yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas lahan persawahan terhadap luaswilayah, pembesarnya kontribusi produksi padi polewali mandar terhadap sulawesi barat cc. meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta rpm kabupaten polewali mandar tahun pemeliharaan keanekaragaman yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas hutan lindung terhadap luas kawasan hutan, meningkatnya proporsi luaskawasan hutan mangrove, meningkatnya pembinaan dan pengawasan usahapertambangan yang ditandai dengan meningkatnya persentase penambang yang memilik izinkan memenuhi good mining practice, meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas rth terhadap luas kawasan perkotaan, meningkatnya persentase kasus pengaduan lingkungan yang terselesaikan, meningkatnya cakupan penghijauan penanaman vegetasi untuk produksi biomassa wilayah rawan kerusakan tanah, meningkatnya cakupan layanan informasi statuskualitasair dan udara, terwujudnya pengembangan wilayah yang terencana dan terkendali yang ditandai dengan meningkatnya persentase kawasan strategis yang ditetapkan melalui perda, meningkatnya cakupan penanganan kawasan rawan bencana. meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika sasaran sasaran yangingin dicapai adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang ditandai dengan meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, meningkatnya panjangjalan kabupaten dalam kondisi sedang, meningkatnya persentase jalan desa dalam kondisi baik, meningkatnyajumlah jembatan dalam kondisi baik, meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber daya air lainnya yang ditandai dengan meningkatnya rasio jaringan irigasi dengan luaslahan sawah, cc. meningkatnyasaranadan prasaranatransportasi yang ditandai dengan meningkatnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, meningkatnya persentase ketersediaan sarana dan prasaranakeselamatan transportasi darat, meningkatnya pelayanan akses informasi yang ditandai dengan meningkatnyacakupan layanan aksesinformasi. meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang ditandai dengan berkurangnyaluaskawasan kumuh, meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni yang ditandai dengan meningkatnyajumlah rumah tidak layak huni yangtertangani: cc. meningkatnya cakupan layanan air minum yang ditandai dengan rpm kabupaten polewali mandar tahun kebijakan pembiayaan daerah .io.cbooo kerangka pendanaan . wooooooo woo woman analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas uta .oo oo. woman analisis proyeksi data .cbooo woo momo babi analusisisu isu strategis.ooooooooomooomomom permasalahan pembangunan daerah .ooooooo. isu strategi s.o.cbooo voodoo anne babi visi, misi, tujuan dan sasaran. mata tujuan dan sara .cbooo woo mna babi strategi dan arah kebijakan .voodoo weeenennnnnnnnnnnn babi kebijakan dan program pem bangunan daerah . bab viii indikasi rencana program yang disertai kerangka pendanaan .oooooeenannennnnnnnnnnnnnaa201 babi penetapan indikator kinerja daerah. oo. babi pado transisi dan kaidah pelaksanaan . pedoman tran sisi .ooooooo woman kaidah pelaksanaan .ooooooooo.o woomoman266 rpm kabupaten polewali mandar tahun meningkatnyacakupan layanan air minum perpipaan, meningkatnya cakupan layanan persamaan yang ditandai dengan meningkatnyapersentase layanan sampah terangkut tpa, meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan yang ditandai dengan meningkatnyarasio elektrifikasi. memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah yang ditandai dengan membaiknya predikat laki, peringkat ppd dan opini pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data yang ditandai dengan meningkatnya persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan, dan meningkatnya persentase data skpd yang terintegrasi meningkatnya kualitas dan profesionalisme sdm aparatur yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pemenuhan kompetensi sdm aparatur yang memenuhistandar kompetensi, terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. meningkatkan kualitas pelayanan publik sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas layanan perizinan yang ditandai dengan menurunnyalamawaktu rata ratapenyelesaian perizinan: terwujudnya layanan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan yang ditandai dengan membaiknya indeks kepuasan masyarakat, meningkatnya persentase sarana dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik. rpm kabupaten polewali mandar tahun lal kang #el.als (fc sis ols i2 s| alone kaj kaj z|g ala kla ke) sla (el (el :|a ale isl ku) kel ss? kasi 32c kej rai ka) kei ke) ko) pan ta) sasis kai alaska gp? kti pad e|x slo 2x5 sl|o ela @|c @nlo (s8 als (pd bad e|g | , dlc o$ leo (ss (le (s3 ka) s|g ses sis |le2 (3s|s sic carr @| |c ssl (asaagast (al |esi3 kan aja aja aja bra kzl oo. is. sela (s8 c| ko) kel ko) | (en reg s|e kuy s2s$ gal (le (sa eksis sisi3i$gs s#si ols s|s kui tai ke) gix s|s cl25 fang ska (ja sis sis? |eksis cla els gie sisa ss. |s ke) s|s sis s|s (ses selesai (es? sps3 sis tes a|t o| x p|e sis @|o t|s ol nga sang ojo iss cost sis o0| sis ka) $g02 ko) actor$ v2. $9253x 2sra03 "do kaj let ef ayo best rpm kabupaten polewali mandar tahun eksis sasis | ola kon) six koo) ona has kos) ke! akan tang kei w|x gs, |s ke) ke) ola s|g sim ole sig ka) sls ani o|c e| o|c kan gla olu ole ole $55s kej ol. ala s|? c|p axa ssssstg elo slr cr|la2 syst (ss oscar sera ulu k2) s|e sega se3 ola ses o|s kai slc s|s s| |l0 s38 als (5s (s2 gsr st, fudantad s|lc had sz? |s53 sas8 pages (s3 ?|s iss sei leo g sl y2ik c| s|x g| s g|x cl|s ax|o |o0 g|c g|s o.| v|s a|g c|je ole gaossersda sis s$ar sasa jas asa ka) ta) |s5 s3?5s s5s08a. ka) (ng rpm kabupaten polewali mandar tahun ka) s|c ka) csi i3 z|a |a nn| ts) |( kan ka) a44 ka) ale g| ko) ke) e|o pan s|g kal kru g|s g3s5 pai kt) pl3 atas gns is loss 3la sla bat si. ke) ke) tt. ?rc|s daa @s522ss . kej ss3 sad ($$ sea ira ss. (sj els ela da. t|z (sos |ss a22 s2. gia sis z a( s| 8zg |e a|(x ask g|s c|d ddu la. t|a (ps sc. els s|s |s sis e|t sie els sis ale c|o elo slo s|s s|o s s e |s sis jae pat mp4 tt? kej suca ss$ s3. an: s8. eos rpm kabupaten polewali mandar tahun kan ka) pal leg hai has o|s c|n kal ka) c|s | g 2lc ku) ela g|s s|o sesi si5 |o 5s s|e gala elo c|3a35 s|x s|s (s2 sle else (ci c|s s| 5js sar solo c|sc olo slo c| sess (solat sy. ole kej els ole o|c xoo ola . . |o ko) siz g|c nun s|e (se ala o|t ko) c|s g| s.s sis sis sl(2osc sa3 kel game s| 1s? o| s|s ka) kan suga sss iic gs3$ a35 pat s3s200f2 rpm kabupaten polewali mandar tahun ag, bab maan strategi aan una arah kebijakan (ea tenun kumala (abg bur pad nge benny erna nana data goes ara, jaa pt, kepang han dep ben gate engan yoko isa maa nana toe eka, nan senna akan atap bitung "nah" aa, year kbps naa pan ana fe sega ar, raises batam ns e. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahumengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran rpm dengan efektif dan efisien. selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi serta meningkatkan kapasitaskelembagaan pemerintahan daerah. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi fokus utama dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten polewali mandar dalam limatahun depan. ini mudah dipahami karena fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah (ditandai dengan tingginya angka kemiskinan) dan kualitas sumber daya manusia juga masih relatif rendah (ditandai dengan rendahnya indeks pembangunan manusia). kedua dimensi pembangunan ini telah menjadi penyebab utama mengapa kabupaten polewali mandar masih dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal. kedua dimensi pembangunan ini juga menjadi substansi penting visi, misi, dan program bupati wakil bupati terpilih dan telah menjadi sorotan berbagai stakeholder pembangunan kabupaten polewali mandar dalam beberapatahun terakhirmenjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan merupakanberdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfungsi depan. rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokuskan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. visi dan misi pembangunan daerah yang telah dirumuskan, selanjutnya menderivasi tujuan dan sasaran sebagaimana yangtelah dirumuskan dalam bab menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan rpm kabupaten polewali mandar tahun (se c|c cs. ulo ssz3 css |c$ sasis sss |(s38|s8 s|s al. raj g1 2ls2 se| e88 (sasis alone y|c c|o s|s s|s |ss |( s opi8 (s3 sis2 o|. s|s s2|s n|a|uod gal s|c|c s|c s|s|s es3|sa kej ega o|t kel c|o g|c s|ls a33 8s? t|s sg? s|s sm| |sc g.i|2a|2s c|s "3s s|sic ggs|z (ni some 2sg$|ss c|$ |s$| sig so|2c, o|lt sis sar tss slc d|t c|t sosis, ss$$t3 #selasa (ss | s (as) mega (sg? b8c les s5? sela (gs (s8 saga sasis las alat tel asas| sgr|$ o0| xs soc s|s l|x s|o s|ic? | s s.|s ra) :. s|lo|c s|c sc|s gelar p3ssg |( sisgsisgalss s|o slssslse (ss cs? bls o|g sale s|ls ale sc|$ as n|s s|s ke) g|v persis3sec swa (sisi3 esersrot si, ol. se s alone s2s$s| |s ale kasi cl. pala sz| s c|(ce sss ssl g kel s|c kes) t |t sia sa|z eksis?s|s582s, @| s kav) ke) ka) sis) mgn ka) fr|s|? : ) sman ee.| $ o0s|c b| c|t sas| ko) ko) kami o|z #lc|s& 23x s|c s|r| s.s 8g. jmd kabupaten polewali mandar tahun ke) ke) iss bean ke) s8. raj ka) s|$s ka) cs3( da0 a|c kal s|s s|las3c s|o elo sls c|t x|e s|s sel jelas (eselaila (ag a55 c|e (s2 (sc (sa (sg tud s.t tas pis sus sis sis i90 g|s e|s 3g| s|c s|s o|a0 six clo g|o ses cas tor gd|lac| a|o alis s|s a|$ s|g sis gor sa| 23cs2s|? ola sis ses sis ser iss 25r212 |s ko) ke) sisa ss s33$ ele s|g2 los sle s| z:| s|e|s s5| a|z| o|s se| o|e iin| sial ko) s|e &|s (eksis ss|ic ss|e a|c los o|&s says |c s|o s|s c|e |s c|s s|x (ss s3le das do co o|o s|s (s3 ke! sk. s|c s|s3| b|s|s si8scs $|s s8. ge) err v|e ac| mn: ini e'c| s| s d s|s| cite sir s f sr dte.u. wo) ko) rpm kabupaten polewali mandar tahun ke) ke) kz) ggs yos te) or|s skor$ s|t .|g an|x rss c3?$ ce. s|z @|c ka) tej s|e sore kan s|& g|s vo|s ale sos sy. |c (s5 |(s els ka) e($ ser jess .($ dis &c| s|a s|s sle2 kej s|s (en 3le lyga |$ elu sesat pes ieee sci uu3 (8s s$sarisesjy a|lo 20k ses a| so| cs? s|? o|s sis lol a|g 0g. o|e g| 2s| slo| tai b|o0| o?|a8 s| z| sia eo0| g|c o| |(g k33 3s8s$r elo s|s on| s|c kn) g|s s r25 sess |(ss a z2 kg) |.s tai ke) teh g22 & (s|s |s|a sis 3x) tas, scr 898cc ss3s33ss? s?s5is sasis saya tot c352 390cc ses s3p3$ e825 ama c|s s|s sa, ts. na ta. sa: ke) rpm kabupaten polewali mandar tahun sah kan bupati polewali andar provinsi sulawesi barat peraturan daerah kabupaten polewali andar nomor tahun tentang rencana pem bangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali andar tahun dengan rahm tuhan yang nasional rpm n)rpm) ditetapkan dengan peraturan daerahrpm kabupaten polewali mandar tahun daftar tabel babi gam baran kondisi daerah tabel luas wilayah menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, .cbooo wo# women ana tabel letak geografi dan ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan kabupaten polewali andar, . tabel luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng kabupaten polewali mandar. tabel das( daerah aliran sungai) kabupaten polewali mandar . tabel jumlah curah hujan menurut bulan (dalam mm) kabupaten polewali mandar, . tabel luas lahan sawah dan bukan sawah menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel produksi buah buahan kabupaten polewali mandar ton), .ooooooocoo###iinannnnnknnnnnn anna tabel kriteria kesesuaian lahan untuk perkebunan .i.oo woo wana tabel jumlah ternak yang keluar dari kabupaten polewali mandar ekor), .o.ooooooo.o tabel produksi perikanan tangkap komoditi andalan kabupaten polewali mandar, .i.iii.ooooood2 tabel produksi perikanan budidaya dan rumput laut kabupaten polewali mandar, tabel infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi) tambak kabupaten polewali mandar, .diisi.food3 tabel nama perusahaan, jenis izin dan lokasi tambang kabupaten polewali mandar, .ooooooooo.tabel jumlah bencana alam menurut jenis bencana (dalam kk) kabupaten polewali mandar, . tabel titik evakuasi kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah laki laki dan perempuan menurut umur kabupaten polewali mandar, . tabel sumber pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar (persen), .ooooooo woo. woo. rpm kabupaten polewali mandar tahun kej tai ke) ko) bad kai s|v bal |s s|x sx|u |c o|s s|s c| bela sis ar? ks) kel cs|(z ec| ea|$ sl. css a| kal u|s | scr kai kena s|la s|c (as |( s|? z2| s|ac c| sa|8g$|s a|s s|c sis iss s8|si8 3lo s|s| vas a|x css s| c|s soy sa. s$|s glo s83 |s g|s sis sis sisi? sis sis ke) gs32 s $ kej fri ka) kej ban sll. ke) put pad ke) ira sz (s$s olx (ss |( (s2 ges og. kei ses e|s sc #|s c|tc kol ga| 23ar |c sle g|c& a22 ors g| r$ oto s0|gaga (usir kai ac83 os| sis mna tes$ ss3 (5s s0? sosis ini c'|s aa. rpm kabupaten polewali mandar tahun k5) kel tol |(s kel ke) ss|? kol s|g c|s ke) c|s bra kel kel (sj |c bri kel (ul ke) re) ke) |g s|s ko) (ah k21 s.|s b|x s|s s|t s|s s|s s|s e|c ke) c|z a| sl s|s siecle ssa sisi2 ssi sss s3g sls (s8 as| sa? s|a c|c |c ss| se( ss3| s| | c| s| 8s. mp3 o|s |( slot1 s|o oososclosocloc|loc srsg sis ee|s |s s|s sis s|c s|c g|c sela elo ajo o|o $|o s|s s|o s|s | s ko) t8$ s|s|o 90c | s c|(2ls s|ps 5s. en. o rf rpm kabupaten polewali mandar tahun (2x35 ks) o|c fans 3c|c sosis ko) sc| o|. ira kan n|u jes esisgasis oo. kel taj ss20 g|s kel s|a a|c c|c c|g alas sg|s o| c|(g8 bai |$ s aise|$ taj pad s2. kel (ats sore ?|s sss ola o|o0 t|o n|c c| gos a|s o|$ e|s c|a o|c c|$ s| s ssg|o c|o |o sa|c &|c c|c o|c s|c a| sa| c|a koi koi c|s ss|u olx sis sis c|xsx b|x sis ala2 s|e s|e c|o |lo so|sc coc o0|c |c secret |2e|tc salsa asas statis|s ola ola ojo ela sla ela sja ke) kej sas s|s s|s |& wy| kej siklus las is.agl3 sal kej slo s|a s|a|s s|a | |l0 s|s s|s sim|c ale a20 s|s g| | c|u2|c co| sa| (2g s2s|s sis ce3 |c e|c sss2si c|ix iseogsssrs ssgraisz| a|o kru ira my|9o s |s o| s ulc sjc ole s|e 5s. a|8s ko) ke) era c|sg x|a|z s|a s|s sisi ka) slc asal2s|s zea ss g|x doc less ses( 5ras3es$ nag s|s| (ng (3s s|ip|s f|ss cs rpm kabupaten polewali mandar tahun urusan pemerintahan skpd pelaksana urusan wajib, bidang pendidikan oo. ama (kepemudaan dan karana media hamssitehi parodi dat olahraga dres kesehatan kesuburan tea haasan tingkat hidup. deh koo (dinas tara bung gam permukiman pekerjaan umum pers pekerjaan umi pelemahan yna penataan buang dinas tata huang yan permukiman perencanaan pembangun dipa peran penari mei penanaman modal sekretariat daerah bappeda press dan ukm dinas koperasi dam umkm tinta din kepepauelkiar dan catatan sipil tan jad ketenagakerjaan dinas sosis, tenaga kerja dan sereal merampas (aa epa ketahanan pangan dinas pertanian dan pemeran. nn. . finas wahutavan dan perkebunan lai peregerdayasn perempuan dan dpandungon ang badan. kopi nasi keluarga deretan kar "h, keluarga berencana dari keluarga pemberdayaan peaulpuan eat pemberdayaan masyarakat dum badan femberdayani mac fraksi dan (to. perhubungan biner pertahun yan, komunikasi dan mel hi: komunikasi ian hambatan informatika faa pertarahair seareintit serah senegara daerah otonomi cyanea, pemerintahan dinas pendapatan dan perairan tan? umur, admnlerasi keuangan inspektorat. berada, perangkat daerah, broo kepegaantan, dan pemandian sekretaris dprd badan penggalangan bandara dengan inap bertuan bangsa dan publik dam kantor kembang dan lines sekuat polisi parrot prota kebudayaan dies kebudayaan dim tarekat jikamanan pig etos (ae perundangan kantor pergesiakssa dan kep duran urusan pilihan, bidan han dies pertanian dan peranakan partantar dinas kehutanan dar perkebunan amp maa taneja dinas kehutanan dan perkebunan kehutanan ea. eran enpababey dai kelautan dari perikanan akan aan pera dan muncul energi dan sumber pare rival dira pertambangan, energi dan mineral papias tebodeggan dan iai ledakan berlapangan dinas permedusirtan led sea dinas sasis tenaga kenalan |revanergrasan dean ana rencana pemda agunan jangka menengah daerah tahun bab vii kebijakan dan program pem untuk mencapai sasaran. sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah kabupaten polewali mandar selama periode tahun dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah kabupaten polewali mandardaerah kabupaten polewali mandarmisi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan padanilai nilaiagamadan budaya program untuk mendukung misi ini adalah urusan pendidikan program pendidikan anak usia dini program wajib belajar dasar sembilan tahun program pendidikan menengah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan program pendidikan non formal program manajemen pelayanan pendidikan urusan perpustakaan program pengembangan budayawan pembinaan kepustakaan urusan kesehatan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pustu dan jaringannya program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan program standarisasi pelayanan kesehatan program pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah rpm kabupaten polewali mandar tahuingkatan pelayanan kesehatan lansia program upayakesehatan masyarakat program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan program pengembangan lingkungan sehat program promosi kesehatan dan pemberdayaanorganisasi antar dan intra umat beragama urusurusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeriantasan penyakit masyarakat urusan pemberdayaan perempuanhidup perempuan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera program pembinaan keluarga berencana program pelayanan kontrasepsi rpm kabupaten polewali mandar tahun misi mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan program untuk mendukung misi ini adalah urusan koperasi, usaha kecil menengah program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif ukm program penciptaan iklim ukm yang kondusif urusan industri program peningkatan kemampuan teknologi industri program pengembangan industri kecil menengah program pengembangan sentra sentra industri potensial urusan perdagangan program pembinaan pedagang kaki lima dan asourusan pertanisarana dan prasarana infrastrukturnerapan teknologi peternakan urusan kehutanan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan program rehabilitasi hutan dan lahan urusan ketahanan pangurusan kelautan dan perikanan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar program pengembangan perikanan tangkap program pengembangan budidaya perikanan program pengembangan sistem penyuluh perikanan program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan rpm kabupaten polewali mandar tahun pengendalian sumber daya kelautan urusan pemberdayaan masyarakaturuspemasaran pariwisataks) lainnya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial urusan ketenagakerjacegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam program penanganan darurat bencana program tanggap darurat bencana urusan penataan ruang program perencanaan tataruang program pengendalian pemanfaatan ruang urusan lingkungan hidup program pengelolaan ruangterbukahijau program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sda program perlindungan dan konservasi sda program peningkatan pengendalian polusi urusan energi dan sumber daya mineral program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumber daya mineral program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan urusan penanaman modal program peningkatan dan promosi kerjasama investasi urusan perencanaan pembangunan program perencanaan pembangunan ekonomi urusan perumahan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran rpm kabupaten polewali mandar tahun urusan pekerjaan umum program pembangunan trap talud brondong misi: meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah program untuk mendukung misi ini adalah urusan pekerjaan umumngembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air lainnya program pembangunan saluran drainase gorong gorong program pengembangan infrastruktur perdesaan urusan perumahan program pengembangan perumahan urusan lingkungan hidup program pengembangan pengelolaan persamaan urusan perhubungan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan program pembangukerja samainformasi dengan mass media urusan energi dan sumber daya mineral program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan energi misi program untuk mendukung misi ini adaluatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah program penguatan reformasi birokrasi program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah program peningkatan tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh rpm kabupaten polewali mandar tahun program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawkualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan catatan sipil program penataan administrasi kependudukan urusan perencanaan pembangunan program perencanaan pembangunan daerahekonomi program perencanaan pembangunan sosial budaya program perencanaan prasarana wilayah dan sda program pengembangan data informasi urusan statistik program pengembangan data informasi statistik daerah urusan pekerjaan umum program peningkatan saranadanprasaranapemerintahan urusan penanaman modal program peningkatan dan promosi kerjasama investasi rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel perkembangan jumlah pasar kabupaten polewali mandar, .cbooo women tabel distribusi pdrb kabupaten polewali mandar atas dasar harga berlaku, .oooooco woo. m35 tabel distribusi pdrb kabupaten polewali mandar atas dasar harga konstan, .oco.ooo. muda. tabel jumlah organisasi kesenian dan pemuda kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah kegiatan pemuda kabupaten polewali mandar, tabel apk anak usia0 tahun kabupaten polewali mandar tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) kabupaten polewali mandar, .iiiiiioo.i. tabel angka partisipasi sekolah aps) menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, .i.oooooooo44 tabel ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten polewali mandar, .cbooo tabel jumlah guru dan murid pendidikan dasar kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah dan rasio rumah sakit per jumlah penduduk kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah tenaga medis kabupaten polewali mandar, tabel jumlah dokter kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah dokter umum menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, .oooooooooo woo18 tabel jumlah tenaga non medis kabupaten polewali mandar, tabel jumlah tenaga non medis menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah lahir hidup, jumlah kematian bayi, akb dan akb kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah lahir hidup, jumlah kematian bayi, akb dan akhir menurut kecamatan kabupaten polewali mandar .voodoo won ennnnn nenek tabel jumlah posyandu dan balita kabupaten polewali mandar, tabel jumlah posyandu dan balita menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu kabupaten polewali mandar, .oooooooooo woo. rpm kabupaten polewali mandar tahun xxi kang kang $$? mo) cc. fa) ss. mm. ana ana ara sd.i3 srs ten slag kzl sis kej gis si asi tok sera kas) r2im kg) sm? koi tii zeb3 ss $o| see ne: "$$ pai rei sea is sdi ea3 peter ie. air erat dia test selai esa gai pep bis pal pati gala aa. pangan islam ama $$? tai ser a22 gta ses b22 tn: ss8335 da8 s8, s8, $2s peng "nsi|s sa) ka) tai ss2 rpm kabupaten polewali mandar tah ahun s5) jan jan ko) ko) ko) a83 . cus kal sis per sgt sss nol e$ mal lrc soc e09 edit tik sac ats yes a e kaos kej d$ ka) gol gen ag) sbo c.u8 ssefssrs see gol a39 $y acc 0gx za: sori suc t$area $$. les gross$rdu sya sos sess sc. ya. ton cell od0 rpm kabupaten polewali mandar tahun kai kai kai kai kai kai ko) ko) ko) ko) ko) kol kol kol kol kol raj e e . ht kol t0313528 pso, tel tai kkn h m si, toy iiy tes at|0a dtg 9o 09k dus lag gos|a kas kan bass to. csssrat ana kei sha a00 kej 855p dutsog dll0 gag. s$s$ s0. #8f er?dal rpm kabupaten polewali mandar tahun amdal s8. o|s ke) ke) tang tang tang kei tai ka) naa c9$ men ce. sc, ngk) kej ba) (sz ss. yss dot est (cs cin ss1 fan) sss and s8? rpm kabupaten polewali mandar tahun |l8 ios nas| si5s se5 89g 5x8 5x8 $ $ mal ka) es. e02 log isak en fej (ee keg da: gr$ spi. $ s jo835503 osx cas cah $ srt .let lip 50osx oo. plot soo ke! kay (tn sah kej te) ta) had toy e$x2 soo. a20 rpm kabupaten polewali mandar tahun tenis) geri kej men ko) kel mena mer kav) a35 sa. a33 k2) 8s? seni nb. wen? ko) png! kasi see: .|s s5. sesi pepsi laba te) poin a44 dag dean naa sini mem (se alat te) si, p8x53b3 a.a kol bai ko) 383i men e8s3$ hai din s5 rpm bupati: polewali lewat mand lar tahun sla mma dulu 8g. vuu|u ka. g3| s|a pal ong kei no) to) to) to) to) (s8? (s8 ena nas pan (tp e.$ kal kej d)| s|loc dal, ,|o a|s ooo aa! tes 2st fee dos k21 s5. $g0s dut susu ips a30 ass es rpm kabupaten polewali mandar tahun (si (si a|c nadal sferis mas) ss|$ tela kai els kel kei kei (gg to) to) da. su|$ o1| a22 ta. ac) has tea ken, ke22 ko) a.s saus tai tai oke ss. 20x ss$ gus sg. isa, tau sf35 os. 0ot| got sus eksis o|c eergorgsag its 2go otr pes s8 . oles da2l sas go. es9 cc? ssi tes sagu rpm kabupaten polewali mandar tahun sc. ba, pens 8g. 9fxg ku) uea desa pei sah33 fan se) 8s? k2) na) a.s a23 .g kej oo. (ea was ken, ser sla sa) ole |e sort infra tni) koi cl ke) ken bgt a| s sjc a11 dg. g|s cu? las a.a oo) 2wow0 yg35$ s3es s53tr53s2g0sxe2 ad. pap pts) rpm kabupaten polewali mandar tahun a2. si pas @598g ?$ 9g? ss$ ama tof ef. ena) pri dpi ce. aga es, $$: ss. eng ken, ak: ki: mal3 $$, fbs ang tag sis ia, pagi ben kek ane. sat dike andai penta bis lea tia se$ pesgagaar ira esia s$ss$y35 s5$ ma$ ses feb ata seg susu3 rpm kabupaten polewali mandar ahun tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel panjang jalan keseluruhan berdasarkan kondisi jalan km) kabupaten polewali mandar, . tabel rasio jaringan irigasi kabupatentabel persentase rumah tinggal bersantai kabupaten polewali mandar, . tabel indikator perumahan kabupaten polewali mandar, tabel rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah perkotaan kabupaten polewali mandar, . tabel rasio bangunan ber imb per satuan bangunan kabupaten polewali mandar, .ooo5 tabel rasio bangunan ber imb per satuan bangunan menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, tabel dokumen perencanaan pembangunan kabupaten polewali mandar, . tabel rasio ijin trayek kabupaten polewali mandar, tabel rasio ijin trayek menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, .o.oooooco oom tabel jumlah uji kir angkutan umum kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah pelabuhan laut udara terminal bis kabupaten polewali mandar, . oo.@ tabel jumlah volume sampah dan produksi sampah kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah tpa sampah, daya tampung dan volume produksi sampah kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah tanah yang bersertifikat kabupaten polewali mandar, . omong63 tabel jumlah penduduk kabupaten polewali mandar, . tabel persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintah kabupaten polewali andar, . tabel indeks pembangunan gender ipg) menurut variabel pembentuknya kabupaten polewali mandar, . xxi rpm kabupaten polewali mandar tahun a22 ora s$ s8? a25 bpi 3s a28 koe) tai a|s ses, 3s os, see? yag js| aad (ea) kel rpm kabupaten polewali mandar tahun bal (ss a32 isa its. sc. 23x sai $$ $ kal bad fat cc. 8st gac ka) "ca kas ka) tax ka) sa alc ass gy53 sos had sts 90x g8r get pps 0s0o | tv. 8s tool? a33 tea sen st. sec asg oa0 ses t22$ sls slc sen (a02 sis ke) sis sis rat c|is 922cc ajo say? sis ale cug3 bea, igo als sed cost sss33 bk) k2) os. sun sos aan tes ann doc pan ssotuosx osc tv? gc3 ist s.e 5status5 olu jer2s3 bie oot soto esa ect orbat 5x23 nova rpm kabupaten polewali mandar tahun gas dot bola 3x. nan of25s isi a81 si53 en) coc doc (st a53 fk) kel des kada ks) ke) ss. k23) ke) ld to) a81 a83 tenar (seo drs doc drs doc ooc ka) ken, has zss 05x 2x9 0rcr8 atau$ |egg s53e3 to) doc fo) ctg38 io0 s0) sen g20c man ajo gulat coc (is $ss$ a52. go0c s8. ko) nose gl. co3za ovc 5a0 :c amal tel gs5 kai ss$ ll. ka) oo. a0o :c rpm kabupaten polewali mandar tahun ke) nas (an ig. "ss pen ec, tas cas eg5 tone cas aio ordo 95k panai pan st059239 sea sisi seal cc? kal sae lag a38 sts ge. a32 tapi aa? aa? (ea) no) ke) bag kol ke) aang bag dd. sc sis ajl gula tx. salt s5. tidar go. gis sig obor3s3lo0 siraflats203 tu.u deli 200orr passes rpm kabupaten polewali mandar tahun yo ka) ka) ka) ka) mn) bad cs? es. olo 2nd o053 a89 ss |es5 aon? anta cha ta) had |$ kene se) se) c3| s$$ ala o|s dor tt o| sat c$ ko) karel kena |e less (s5 on: s$gs5g3 ss$ kai kai alt fei k2) far) hd. d2dor cagar sss ses (ni ean0 snow tas org s|$ tls sts tg. uses0i sia ssia tes 583s5 rpm kabupaten polewali mandar tahun ke) sg. kai t2, sass a28 uv. s3. kal s5 kej ka) k2) 8s. t ) hana (avi kal tan . (aj aa! kat ses sg. dg. ke) kao pan kai rr. ses koi 33an hse loc diss class ( xes (ses dung sar sis c$s szr elus 5x5 os) kol ke) $z8 oo, tsc s$$ les rpm kabupaten polewali mandar tahun ke) doc bela kej ana 3s5s$ ria dus a.s a58 2s. doc png ka) (el ka) ana era kai sa. ass. sis. (s8 tea asal bus alis ts. s5. ol5 se. als dor to) sz? (sgg |ss$g s8a ses $$ sc. sg. s & "nas ttg do? c2. sls rpm kabupaten polewali mandar tahun ks: kej eri nana o0n oka at|o gri solo ta) sej (ea t5a toc et9c (es edo s5sl$ s2? yg. s85$ ,s$ sate $3te tai ta$ kej kej kej kej kej kej kej kas kel tsc (aj kol to) ka) eni sec nasi ne2 t30 ko) d9. e$e9$ see t358 gac ko) t225 tas) kep) 'p. ko) kej tang ks) tai ke) tan nis rana gal? koe lis sisa2553$ iss320013221212153 (ani kar o|s st05$ kg. 1o) iso sis ko) dot ets st553 a20 rpm kabupaten polewali mandar tahun kej kej kej k2! kal ko) ko) kei (aj d. rc. .c ts. tesla kej o0 oles luc ros lao sc. loss dor laut ike) mala ttoogkl gate lc stik ser deras3 82x kai ssa jang o|s pane si) | o vi coo svg |t o| g cas iii5 oo8r$ toge bki cos oc d2. amors5 aa) iccu oaeno|l8 mei |x olhocxs |5358s. dur . 09uo a . kej cc. v3. cos sule, feses2ai a00 rpm kabupaten polewali mandar tahun kal nada ima sar s2? tan esl. el. sll 8c8 d09gcs dgc3 9gc3 cas sate ar$ jo. sel tag el. slo &s8$ esok $o5 eso c3l cut c3t exa esa te) ke) ss. s2. r.cles sc|x ola ee. sus sek u|eu3 dgutvultct $s8 . ?|5g lot a00 core? aux dr. 0ls ka) sdr 825r2 $o0|y mis e23 ear $ss (se89 p9533 ka) kai dag fan sis kej fal oil get oke eyes los ss2oo voor sono soo ten kol sts ss?tabel rasio kdrt kabupaten polewali mandar, tabel rata rata jumlah anak per keluarga kabupaten polewali mandar, .ooooooooo. tabel persentase peserta aktif kabupaten polewali mandar, tabel jumlah tenaga penyuluh kabupaten polewali mandar, tabel jumlah tenaga penyuluh menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, .ooo. tabel jumlah klinik pemerintah dan swasta menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel persentase keluarga pra kabupaten polewali mandar, tabel persentase keluarga sejahtera ksi) kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah keluarga pra sejahtera pra dan keluarga sejahtera (ksi) menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . woo tabel penduduk rawan sosial dan kabupaten polewali mandar, . tabel kabupaten polewali mandar, .oooooooomo13 tabel jumlah tenaga kerja indonesiakan bekerja luar negeri kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia swasta optis) kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah pencari kerjakan terdaftar dan terserap lapangan kerja kabupaten polewali mandar, . tabel jenisdati jumlah izin yang dilayani oleh kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten polewali mandar, . tabel indikator kebudayaan kabupaten polewali mandar, tabel jumlah karang taruna kabupaten polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun xxi saka 9s saree sos king elo a23 ink: feel bil img ks) yes s|$ sen bela ojs si, sis menara yos (sc ten asi ?@zr221820632 ess sit olx | als 28sc rpm kabupaten polewali mandar tahun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tujuan sasaran kwan kinerja impact sh strategi aa, kebijakan nona mean kinerja outcomes tan uhp kinerja output kerja input anggaran kiri kencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun ina aiadalam rpm kabupaten polewali mandar tahubeserta kebutuhan pendanaannya. pencapaian target kinerja program (outcomespolewali mandar namun juga dari sumber pendanaan lainnya apbn, apbd provinsi, dan sumber sumber pendanaan lainnya). namun demikian, pencantuman pendanaan dalam gambar hanya yang bersumber dari apbd kabupaten polewali mandar. gambar indikasi rencana program prioritas rpm program program untuk menengah bab viii pemenuhan layanan skpd dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (ewe. seluruh rencana program tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan dan dan disertai dengan kerangka pendanaan yang dirinci per tahun selama rentang waktu lima tahun depan. program program dimaksud selengkapnyadapat dilihat padatabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun pel cal spa ata? lah pen er3 bala sala elsa era das jas pali terisi he e tie: plerseererera si3l (ellas lal #irisisiel#lel #l3 isis isl elslsislarsi| is| issue bis|posisi sisi si. lalat (ajal sis isis sim islsisisi isis shamela (2i iislslsisl lal fiomnnn is| telsisisalsatsl salsa ajal felis sis|isisisisisi sel sal elalsisisisi3i kej tee ke) e|zlsleala (eksis iislslsisl lal i2| (slabel sis |sl jelata siz2|s|2i3|sis| sis lelsislsis s3)? lalat 2lejejelelalal 2lalalsl sel ajal talalafesha ala mma lilla aje ora dalelalelalsla sia: s|sls we: sis sel ialelalala lalu size islslsl alas izlslsis &|s s|z s|s|s|sis|s|sj| finnnnn s|s| hae: hi: sis3| |3is| sisi alel izin sisi isis sla| slalaleirjlala sel sel ela sz: sis|sjalsisisi seal sel slalslals|etal sis fis isle sis menang ko) bpn ssl lalelslalelel stel alalelal setelah (else lelet |s| isis|sisi8 sia sis alis e|s|s|sisi|s| tere slalsisi sal aja elalelalalaisi heal naa tali pus ala s|inisiasi s|#| 2ller sisi ha: tang sal deals pep lelsjelelslar s|gl3 ala kal msi nasi mati mes mati mina gelap era rai tjaroajra apa sia. 2lalsjala jel sisisisisisisi ssi isis sel lalalelalslale asi #lalalela lalat islslelsisla isl islslela dela fals telaga s|s|sisisisis| kasi fo5 lal lala #lx sasis sis lists islalal lal islalerslelalela jahe talslals (asih felelalalala lal hari ielsjalalsl #lelsjelsjejsi lel. 'z3l3 pend telah,la lali lada lele pln lela beo sii| isabela ale (ea dalam dar lea) sel (ajal #sole issn sela das asal ses ata) sel alas sala spa stela sis ala) jera sia kal selera salaf false dala kelolaan besa data a83 tel ise alah sfajals perlassalalsal lasso ita tes jalalslal salah sala tells dag iga balada jalal sela tele aja s|saja je) jee si| ola sel haji ti: teri: bela alel plat lali sil (sila lal ed: sel dasa lag sll selera lis lili isl lela sele: see bl: belle rpm kabupaten polewali mandar tahun ebi ebi islas lal lafal jelalafashaksfa isleleks baek lalelalsi salsa831 (s|sls #laisilszislelsis| s|g isis lal mean bacan asal jalapa lalai selama sis (sisi sis jala is|s s|s ing lala (s|sja classis|is3| |sis3| z|s sisi| sisi islsisisi|s|sis| sis disisi (s|gls isles|(s | sis isles #isis3is isis i2tis s|sis s|s| sis is3| ils slalalalsi oles s|s|s sisi bai s|g hana aster ahererererera sisi| |(s|$| sla (sis lalelejs| z|g s|s sells iislalsiz iis|s|ls ais| |z |3j|g s|versi3| |$|s| sizes| (sisi slalsisis| isis|l s|s sells ink sis i(s|s|s isles isis sis| sasis| jadi3g slelelsis| s3| sisi|s skala slalslsi|sis|lsl lejslja sisjelsis| seal sla ps: lelap efefef felelehsfala jesse jelek isl sisi| isis3 iis isisialsisis|s iss #isis ietajajajsjalsi (sisa #| | is| nina ilslslslesl isl isis isl sis| is|s| s3jelejalsi sis isis s|s|s sisi slalalela tesla lela sala lo, issn hana #ss islah. le8 szl isslosalasteghas js:lelsalls las eksis final pen dilas bags psms per a23 jenis. pas fajesja2 else penahan age tesla den bana sel bel pasa |s | |s3sd alas |sz|sasis se) isi |azl lords #elg saga dallas| gengsi3esl asal (s3 sales? |ss| des ss) ses sloss| e jasa| a22 3sf3 intl sat laa tele ala pele pada laki? |asl des jaslssaaslalas9s les idz| tesla (as (ag elastis 53k (isl asa lasjeses desainer jera deals jas das sela pala? aje eat pete por pal jaga pai rla pile zla ass |sa tel jinja: jala f2ls siz islelalt bal? il: sas i32 psi peri list alla kas fest pan sela ellas selapis sasa saja isl |class |ssl3 dass jasa alsace lesi der gajah jeda jalasketslasjasja jaga sells jess lelaalk delle. dad dora dosis dasa gal fliltekan$ |r) #ta |ssr kei rpm kabupaten polewali mandar tahun ile t i:i lslslslsls lali is, lalalala lal halsall daa ban ban slalalalalal| slalalal #lesi3lsler is3 isle leh sis lalu isi3 (levels|si i8|s| is| iss iis disisi|8is is|sis| isi is|s|sisi|s| isl:isi isle|ls| isi isis ssi s3| issn sll sel sasis las (8s elon s|s3| sz| (s3 s|s|$|s$ si3 iislelels sis sis ilslele les iis isl s3i sie laflelst eza tan ta. (ala tesla las| jelas islalal sll (s3 ss| (sg istri ceg s|is|s|3s sis las l a err is| is|83is| els|s| isis (sis isi3 is|s|s|23i8| (xl3| isl (similis|s| seal les isi iis|ls| iss: sis isi3| |s3 is|si3| s|a31s8| isi iisisials ser sales belanja asi |3z| is|l2ls lor tis slslsisi s|sj|s teleisrerarar: era teroris is trs |2j2j8l3 il3| legal3l isl jelsjala lalu iis| |i8| isis| isl els berisi sis sl| i|s sisi|s lal sisir iisisisisisi| (s| isi (s3? iisisisis jaflslel isis sis issn ss| #la sll (ss sak lalat| is|malala is3| ssi |s3| s|s eror: per tes yes tes des dns esa dns jelajah lele selalu isflalsislet |s|s|s3is| isis|s| lel i8|s|s|s| |(s isi$ig| iss asi |as3i3 sg. (a23 isl otot isi ssi sisa ssi s|s|si #l isis i|s fi53 bal iss jalil (al (sal sesi s|s igs| s|s sissleal. tas isa jas i33 dale: it: las sala jess isl stelsel (pas alias jet 033sl it. #5l ss.|ssel sipil talas sos jas jesaldsalss isaslasles misal basel belagjarilstal 2s) eksis edanidssala sel isl eta pat jas) sel sslasslatal ban ela stel apa pala asep tal tea peralatan a33 b2eleeleal pain tebal gif bie taji deal isl sasftss) ssl |esse sal a3| (age sial s|s3 sslasgl| leela sea ala tells rel bela table tel las leg lasi$ eka last 3a2| (rs s1. iss iso lela pole "lal s8) 3ls sis alas zs|s iga bt: #s|s 3la rsl| el? (eksis (ss jaa las elsa les las ssl is. is$ sela asal3.( is. zea (esj3 afl |?s| |3si el2.l3s pal sale else jeslesj33 jesus|e sala2,| lesjerjea gs|a jelas assess| esslaejlesisalaga iss less isa |ennes| |fa|tal dialerjes|ss| |ss| des lele lele lele bee rpm kabupaten polewali mandar tahun la. sed cal celah ( el el isl lzs| baba tegal deal ian bejat) das jelas| sisa ssler lesley| jesjesj| jis|l belas pas pdslasg sisa sel gas |leajlaa salsa| bslas| |lalat| sal lsslssl jails3| (s8 gajah jasa| jas eag lasjlas| a35 (a5|a5| |as| gelael lalat| iis (ls isl zja sis| (s| pps isi i3l isis air iss pel kat tag nna mac masa dea ti. lela hanjaja, sja seals| isi3i| esa all sil z|z z|z an: deel jejak jelajah jelajajal slejejejalaf 2g| (sg sisi sis|jsa| jaja| istal| (sj s8i seals| |s8| (si (sisljal |le|z s|s|s| |lel8| pmr ale ssl isi| is| seals llsl ssi (sis s|s sal i2| (sisi isle disisi| isi| sela sis legal tele lal elelelaalalil islalaljalt isi #(else3 saksi isis sis|s| (sis| logo ssl isz|z s|s sisi isis| magi s|s| |s|s s|s| lela halal ala lala| tesis bersisi isis ole tangga dan 8s|ss| | lol zal ila sz|a iiz| isle| pal sel isis| is|sis is| is| sis tgl kiki kan hmi zal lala sil il.| isl s|s ssel s|s isle| lal sll fee lel (e|ls| iss (s|s3| sls iss (3s 32ls iss (3s issue (ss jas iz3l, als is. #s$# ssl2 iss.la 2s. bel cibdesales deret) peso aaa dean ada lal islan laa bela asa g3z3|se.ls2sed |s3| 2elarjatels2 stay ss3|sss|? (is s3.| issn|3ss i$sis3 ssisgasi|seal este 2s) jes2sisa sela jas3|23s| las dsasleselssj2rg se) ieasslss| eglesisssjasilssesa |a?l (edasalasal aneh test alas salon asas clenlasa esai asa bale lai enjedodal seba dealer lets dialasaa enlanjeaala isa sja bal jat gb3 anja ($$ jest s|. piala las delia tele lala lal lala sesal ala dia tale #|s sal (bslas ala lala jasa ella basis lala jess ti5 lola (selasa ser stel peta alel tote ita carlos ialah pa: wisata| lala eagles ala (es|l lala silat sela3 #|sf jas asal |as| laa33 sls l lsslsal se|8s| #|fa| (sal jala) pele ebe seleb lela della rpm kabupaten polewali mandar tahun ala .sl sls| sisi isi il. selasa?) isl zls las mea ball blantika eslealasl lela ajal bin casa isl selaslael lal #ls las s| lal isasi isis isla| sls|s| sl|sisi pi: sis lalai raja elsa sisi3 sis isis sisi? iselagok lelah jala ssi #is| (sj (?is (sja e|s isl is| isi3| saja srs ala jeli sisi zls| isz isle sls| i3| s|s isis eje| |e| #|$ sis #|s| |sg isi jalal isis sill isl sis isis| si|s|s isi s|s (sis| isle sis isi isl sela sis isize len alan sisi sila eng isl isle isl isl is| area sis isis inisiasi sis isi jazz 8s|s3| assisi isis sis isi s|s3|s (s|sisi (gi isis s|s js sls isi? islam eis s|si|z| sla| is| isis isi #is| (sj i is sisi (s| classis sis lsl2| isis sel sail |s ssi ssi isi sis isis isis pgn dan kaa rai 82ls iss (ss pan is. lai talasan pere jee. pellasal da3 sir das lag, sekadailkasl jaslagastlea, telat3| dah ga3ao elsa kerala irlsdolesal tas delete men asas radang den esslaila? eri sapa eel cipta eat iaf era tea gata samedi ati lalat ebe alas sega tala penjajah dosa ea3 jaga adala tas (ea see gel haa dark ala ats jas jet salsa eze sis es) c#$ a13 ss| bls isolasi fei, s|ls sa| le, lal palas sal saja (la ala jalan jalal jail aa) las kelas sisiltalis isi rilis| |felis eleeekle else lele rpm kabupaten polewali mandar tahun sts8l s$ls8l |s3 s3| d3. la.) isslssl sela'laf perasa kelas a13 salsa |sa #s|3z| belas| 8e| asasi sell dosa das jas das laa isa ala bejat) solid) ja? ja? |ad| ja? f3. (3s) is| seals| sela (alas s|la ils lala ill islelxl |aj isla i83| llsl el masala mai mana gelar jera? is| #l81 lamella gis| is|l sisi sis isis (sis al aa. skala talas #sls isis iss lala 8ag s|s| sis (elsa lis ebe slams| |s3| iblis sis sia .|slm all sis| isasi lists| inisial iss isl sm. iblis las #lalu stelsel lela las s|s|s leal8| las sel iis s3: ist kelas sl|g sls| nia si bag none isak lal lala: ialah #lel iis isis isi #isl jala tno felefslal kelas lele jalanan jana is| isle iis|sis sls sel i3lal3l page b|s hei fs) mangga pan eta ere 83ls s|sela oscars 8zls (s8 ssel. les jal says iss. ss5 islas les. sse| jak: lala leh ask 2alias sala ieslala saltalasah ago las jos sl3 jelas.| dela dak ss2| isflalts 2e| ssel2a2l los sslalasiszl sis jas esa luas asa sala perletarl tangan ian palas kesal meme sala data esa gila lara laa lase lai silselatalasi lap jeselale sisa tel lala isles aerial asal dir aan jonjajas erlasjadgl222| sales jesslala lala jala gala peliilsat basa das lia aaaaaa pelajari pal talaga sila |es jajar jap sla2ji 3lal slave lel3 lola tesla alata a13 sil jo2ls lashes| aga s8| lselssl s|?|s fe! s3| sal ela sulsel| s|lela |is| sesal |la3 ss3|ss| ss| as| bim isl is5la,la jsslsal alas ferro jang #lala laa jesleala lateral #le ja8l les asal dosa dee sela asal #lolos dsa lal dal bal bass e8sl de: dis sei dis isl sal dea jis| rpm kabupaten polewali mandar tahun (gs b3je3| (s3) bel tan selevel oat tera, terlalu selera lal kanan sesil iss sel sel sel slalilala alasan tersisa) laris. selang jala isya jaja aja zls| is| sls| lsz|s| is| sis 8js isi jala lalai lala sla biak s|s| s|s|s is| #|s|a #lal sisi| is| pen beras lala manga era ss) eng sis| #|s sls| s|a8 sl| lal 8s| 8la3| sesal sal ale a33 sma. isle isl seal isl sal s|s| s|s sisi iis isis elsa selalu lela #lel #lala lala #lal sis|a desa png zls| g|s 2x33 alat disela lela bela patel pranala pala bira #ls| maa maan maa ati siz| igs isl sig lele isil$ lalalola fasis sel a|l2| s|s| lala lal brian sisi rl|al s|s3| ane jelata lala sekitar ari |s| pele zls| g3l lal sl3| selsemjasg ella kemenakan sep jalar 8zls ses lal3 (sz 83ls sala dee dada raja (af eal sal sia del saldana sisa dasa dal, jaa sala isolasi sal pen lela aan aslsalesil asa dos dara lala jar an: realita asal |ssl33 ser|l al? kelas| tes dosa gara eat balet (f3 ass sala teh, fleet. b3) (z2 sls #late an: esa tali er8 ksgloa #las|?. l8| as) slot tebal atas tertahan ala dar isis) tel sel lele isi jessi? |kelas ess4 |ef| las) leah dosa dal record (sale. des lela besar dal ash dasa lan 2s| sel |s3| issn 8s| rsa |2s| |s| |is| belle eee lele else rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah partai politik, jumlah pemilih, jumlah ormasdan kegiatan pembinaan politik kabupaten polewali mandar, .ooo. tabel rasio jumlah polisi pamong praja kabupaten polewali mandar, .ooooooooo nana. tabel skor pola pangan harapan kabupaten.voodoo.d3 tabel persentase koperasi aktif kabupaten polewali mandar, tabel persentase aktif koperasi sektor riil kabupaten polewali mandar, . tabel indikator pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten polewali mandar, .cbooo.& tabel indikator statistik kabupaten polewali mandar, . tabel indikator kearsipan kabupaten polewali mandar, tabel jaringan komunikasi kabupaten polewali mandar, tabel jumlah surat kabar nasional lokal kabupaten polewali mandar, dan . tabel jumlah penyiaran radio lokal kabupaten polewali mandar, dan . tabel jumlah perpustakaan kabupaten polewali mandar, tabel jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten polewali mandar, .ooo.ooooooo tabel produksi dan produktivitas tanaman pangan kabupaten polewali mandar, .cbooo. tabel perkembangan kondisi lahan persawahan kabupaten polewali mandar, .o.cbooo woo. tabel perkembangan infrastruktur pertanian kabupaten polewali mandar, .ooooooo wo. woo. tabel jumlah produksi komoditi andalan peternakan kabupaten polewali andar, .ooooooo. tabel perkembangan jumlah kelompok tani kabupaten polewali mandar, .oo. xxiv rpm kabupaten polewali mandar tahun palatal lis isa a29 sales |s3| ss)sasis3| ss$lsr| sr) bilal bless euler iss aslsalsal sol sel sel sll lesfesfasfas lag tata lal lalu efek telah jala fajajajal referer #is|a istri3 isis isis bis sel lalat isis isl (ales isle talk3 telelelal are tae ejejerara jalelalal pel dajajalsl #selfie 3alejlas folalaja| #lal s|s$ else telalale para area were las |a2 leela| sis|s|sla isis bad jalal| slalsajsl |g 8s|s3|s| (elo jajejelsl is3| #|alel8 sel jajejals isis tia (s3 inisial isislsl isis| s3 |. lela belalai asias las is. sg. sss| blast dalam delia deslislata dela jaa las se|f |a2o| (eslsalesias, legal sel sal iss (sa |ssl as? |sesi |as|selsslass ssel nan: #las (sel sa: asal iesisala sel2s|l esjagsl selir |g3 sel gds| leejaslaala jas asal |tags |zs| ss5 sl2s| is lesi) lista alas lesi sig asal asia lasiasal else ala bela jai jasa jas aa|a |ra isla ie. las le. jala jeslalalal aji ps2 eri jatlelalela.ta fat se| sileleleteag tea ee3 s3| persis is(ls3l3ls ss|3a sel llsl sala dosis pelatih sala latlelelelsa ala lesjaslaa |sas| asal5| arja| alsos sulsel is3| sisi| sis salsa sala: solisi| celana e i rpm kabupaten polewali mandar tahun seal lala lal lal sasis els| isl isl (el ej| lesley 2l3| jelas s|3l segi skedalsl isl ssh bisa) ide lalat jalal bl. skdalel alel sel gila lela tentakel lal lalat gelar lal lal jal delelele lelah lalalala jali lal lal isl bes gala) s|s sisi ajal sja sosial lal leh (sl sed lela talas |2lsj jah jah (sj lele lalat lala sisi sial lal sial |s| sls|s blafalel jera jala lala fafafeajalafalelafalalsialalelelalalalelafa sel ela lal lamella(slelslels|ajalalalslelslajelalel ala mes psi nisani mangan png pangan pare baba sisisisis isisisis| disisi sisi seisi sis an. (sisa |ej inisiasi| isi isl isi 2lealalal2jalanan2l 2lalajalal2jalalahal 2jelajah jaja bela lela jos jaja slelelelelejelele elelelejela|elejelej aja jalafsfa dela bela ef3 lelelela belaka iss selalu lele ella sjalaisi sale jala (sj jalsislela(slslalal levels lala lelalale lela iblis| isa isl i3| is|sisisisisisisisis|2isisisisisisisisisisis ojololel ejerlelelejoisjelololelolejlelajaoje #lelsisis islelslelal elalsislalelelslelalg sisi isis sisislsis melalui sis ag. ieleleleha ala jelas fel issn slelelslslslelalsfafelelelelef alelelelaf "ag maa masi dengan dgn ana dengan mean dan lal hati hai inai saat sti dai ati saat nanti moss dat isi most most mosi most saat mati most small tel alel iss lelslelelelel lalelsal lelelalelal lol ele |alas| jal isl (al jejelalalalalalalsi2|2lelalajal elelajalsla classis| isla lal isi isislslelelelsielsi sislelslalelelslel sila is|sislalajslelsi else labels|sislalslalsj ala halsall:lelelsisisis isislalelelsisialelal sis cng sis siapa| b|s|sh3l ssi eis3ig iri lslalelal sls sis si: jejajel saj |el jah lelah lelelafejajalajafs elalajalalaefalajaj aja bslas| jelas |al lal (elsiselalalalais| asli rle|sle alejelzi sia inisiasi izl isl izl isl isis isislsisisisisis|sisialsislsisgisislsisis #|s jalal:la| selevel ala |ajalelalel slalejals| isislslelsi asli kisialelslel isielelal ala nia iri3isi disisi sis esslelahalalelela je level iss 2lealalal2jalanan2l 2lalajalal2jalalahal slsisisj (sj (sj (sj s|sisisisisisisis is|similis|sis|disisipi sis #belalai jala faj jal lensa ielelsiesleleleisfals lelelelels isa #labels lele isl issn jala sea aleselsis gee else kls 2lealalal2jalanan2l 2lalajalal2jalalahal jelajah jaja jala jala #legal levels| slejalels slelelejsls| levels| sja jejlelsjela jelajah ajal lalai islelelslelelelelel ole level lele lele lele inisiasi isl sea sel isis) |slslelelsjelalels| sja |sela|3le |3jel2| isisisisi sis isl ss) jalsisle|g|algiris| sis lelelsisisisislalsis sis sisi isis situs| inisiasi| isi isl isi 2lealalal2jalanan2l 2lalajalal2jalalahal slelalela telaah jelas lalai slelelelelejelele elelelejela|elejelej aja aaa all pan pres dela ldan| fest belas ser dor aselsta) asl adl e2l333, rar jasa pegas lalat lan salsa peta asal t3d "adal talasan desa reda aa, atla |ss sja jar eri bel, fila es, ata (se gl: kala sela,| issn s3) tar fasal doa fat jeslegf jelas belas jas dar talas jaa #lelaletalalale elevate pele pee else pool rpm kabupaten polewali mandar tahun seal sial sasis sis. edilelilals delapan lal lala. kdalaltalal (ela lol sls lalai jiwa adal lal ella allah eng sal panda lele ella lela telah sed: zlelelalalsis shall sia selalu #dallas istana s|: aras ass elalarsisia ala lela ear gila islalelala halal ali lala etal2alajarsisjelajajs isislalsialsjs|slalslal elsa slalajflarsl fals ielalejalalagla sisisislalsisisis| sisi slalslaisislelajalslal pte lal lelah fala jala jala iss slalslalafsja tereresieeesisisisieteiereeia eeereerera sislelsisisislelaisisisialajajalsir isisisisisisjelslalsis iisisislolel8la|l siglalalsjs|ala sis iisieisi3isis lele lele lalai isisislalsislala eigisisisisisislelslelgisisisislelsis(sl isjalelalajelala jelalalslalsjals sasis|s isi #islelelslalsielelsle|sisisisisisisisisisislels isi elelelslelsisislolelelslelslolefeleja isisissisislelsisfa tersier were: sisi naabrrrerabe rebrebrrbararrreharranar ajal sjalejajalalsja fals isslalslela ejaan page pepe isla|s|similis mas lelehelelelslelahalal elelalalalelalalalaleh sela lalai belalai alel alatas elalalalal ejelelelelelajelehalejefajalajalelalejslelalsle|jelas (ella jelajah elelalalalslalajslsjaja pada nanang para pas kan man min nen men der men ben besi esa besi alalelelelelele halal alelalelafelale|slalafelslalahealelajalelals(slalajelalalelelalala ele ialah leg islelslelelajsjal ajal halal etal sia lele lala lagi slsleisis sisisjalalsisisisis|sisislslalslalala|disisi isl lele sial folelofslefalejefs slelsisislelelel eng is| asia si2slalelaslalalhsis|ias zisisisisisisisisisisi sisi sisi disisipi sisi sisi si2sisi|lz|izl gagal fla jasa| aff isis isis islslehejalsjalslalelslalalelsjalela lela (elejalalslala lela jelelsislalajsjaja sislelalsislal hajalslalalelalelajal slalelala|l2 ala lalai elelahersfelersialarslalsjejela #isisisisislelele sisisislalalsja(disisi se| jal isis lelalalalalalalsish iisisisisisisisisisisi sisi 2i2sisi sisi sisi ii2isis|szl @slelelelelelejelehalefafalalajalejalejelalslslele lele jelslajelalel jelalalalslalelelejala slaisislelalsisla|sja|sjalelalelajajejalajel alel jelelajalajajajal jalal jajajejsjala sizisislalslela (s2 elalsislejesjsla lela ala ieislatelslslsajel (sis (sisislslels pin (elelslallalalela lela jala safe jala (efcfff ala lele aja aje bia $$. maa kegggggggan rpm kabupaten polewali mandar tahun |s|s salah s|sls seal jalal #l2ls (2g isl3la| sjs sela jalafalelalalatafalsjela #telah lelatalo lal ellas lalu las selama sja cas elepapdel lele latar lala ana disegel pedia men akan ana kanan: milad malala lala lala lalat salah jelas sala #lala sala sala tea pen mea atc issn dies resi miss iss jelelalal lal lelalelafalalajelslajafsfalalsfalalsisfalelnlelelals lela lelalala s|#lslalsi isl lalsjsisisisisistalal:lsisisisi |sisisisisisisisisi sisi etal sis lsi ssl lelelsjlelslsi sis isi si is isisislalelsislelslelejelel sel sis lalai isl iblis isisisisialals isis isislelslalslsjelalaljalals| lala jalslalg . naa s|elz slalealalal tai les isislalslslalslalalalalalalslalalalaelalalalal alah salah sle isl felsfslsisisisisislsis isis lssisisfslsls sisi lel islslsl3 falefalaf jala tafeialafa tatkala lafal are fells jalafalalafa tefelefa lela dela afa isisizisil isl lelslelalsisislelslslrisislslslalslelalsisis iisilslslsisislalslal sisisisl isis i isisisisisisisisisisisisisielsisisisisisisisisisis isis isisielx ilsislalal jojo lelalolrsislslaloelelsigslal isa eleloloelslel leisjeoelelr leluasa jeleisiolel lele lelolelelelalalelala lelslalslsisislelolalslal islalsitisis #raja sislelelaljala si i isi rale sis isis ssi isi isisisisisisi sis sis similis sss ssi3sisi sel sini sja sebab ahrbaaaarn ara aahbahbhararb haa isisisla| (si isisjgisis|ajal|s|sisi|slalelsisjalajslels|sisisjeisie|legal isisislsl (al isisjelelslslslsislslelelslsisieislelelalal sasis sae cnn ale al lelelalal isl ielalaslsilslalalaslelalalalalalalalalalalelalalalalal lal alah mile |disisipi (sj isisisisisisisisisisi isis|s isisisisisis(sisisisisisisisisisisisis bejeralar teja jersiaisisisrsisisrsisiehsisialarsisisisisis isiefarsiersisrsrara slalsisisi isl lelslelelelsislelsisielelelelelsisislsisisle sial sel sel sel sislelslal i8i lel8irlelsislsisisislelslalaislalslelsisisiz disisi|slelsjalelal: sislelelsl slalrisislelelelelalelslelelelal lelelsjelelafsjeleler lelalelrje s| lal lelrlelalririririsirlaelririrloelelelelslelairlelel islam lelelrfo siclalsjafelahjelelelelsi efelelsis fals del la|slams jafeefenfaefefafaf seal esa b|disisipi isi isisisisisisisisisisje|s|similis|sisisisisis|sisi sisi se|sisi |elementer tere ieieisreieieishetsiereieiseisiarara slelsisisis ieisisiererere sis label jelalals islajajalahsfalefalaja jala ale lelefalalaja ajal jajal ieklolaj data fefalafafalelalafele halal jala |efalalalafslelalejalalahajalalala lal" lelsislefrisislalelslals| ira fals lelsielarelele ella fefajela lelelalal isl ielalalsislalalslelalalalalalalalalalalelalalalalal lal alah jelehalsl tel jelejelelajalafalslslals jalefalalalafalalejelelalelelalelalsja lal (el jaja sela s|jaja sala jala sis sss aje isis els lal sis isisisisia 2asal zlz 2lelah2lal lealalalalala2lha2la2jlalhajlalal 2la2lala2lajalalalal 2jlalajal alah 2jalalala "em (elalajel jelajelalelalelejajelajalejalalslajejajelahajalejalalelalalajela pr. ira aan rpm kabupaten polewali mandar tahun jual |aa) gak lesi (sal ieslasleslas (salsa blelslel aajelalalalala lela (ale jala isl a33 lela laa ela lalat jelas issue fajar islilail: #lelsjala als (el sel afelalsh salaf kalah lelah adala lela jala sta jafar salle| slz|s|lars| s|siswa| s|s| |gz isa lal skala lala jas ol. 'eee nanga mere eee| 2e|sis3|s jeli trs 2silver seals isfalala #lalalslels (sala leg |(z sie ejalalal isla jelas lala erie tetererei:s aha: 3alas lala jala selalu |s$| (s2 l|sj similis s|s| is| (sj nat mnc mes maa sil inisiasi rear sloss isl malala| is| (ss sel s|s| is|sisi|3s ola isis|skala malala| pedal jajar bisa fla ala sal ps: #lisis| el selalu| makan: jelelaja halal lala sia lala ktt han tan kan nan pan dos issn las, sela t.se3 sesi pes ea, desah fasa jadwal lets) daselepals isoassas (alas das: isa keras setan asa dera aoa dela salad waralaba (ee ajg tebal gasal santa dat sel gagal sala tal delle selai iga telaga jose) dae selasa sasa pagi pes asas |asil |at' jelas las jasa dasa |i2let (a85 jar jga sja isa jos) jas sales asa dag s3, ale #les.| fals salinan #5s |alas| isl salah eat les,l arlelsalala ssel alas esa lesjalssiaj s s| sel |s|sal3s jar jos else bean der pan bbs toe modal doo deal les las: lrs jess jar jas tesla masala?jal beli lelelilelelilel lelelele lele ooo tele ele jelas isle tele rpm kabupaten polewali mandar tahun lal elalelal al, ella lalai #lslesis isi isl ala zlslalalalelal2 lelalala sis|s lelarahalalelalsialslalalelslelah jelas lala langsa lane istana ng cl: jalalsistalalalslalshelalalalalsl ssl iss las jejak jejejelelal saja ajajaja nag islalejajejalajsjs|2lalalajelalsi (s3 els i3l lal |z|s falelelefefatelalelelalelalelalal lalafeta fals li "lala ielelslefelafalelelalelalelelalsl lee raja aaa an: "isis jelelelejelelelelel ejelelejelelel s|s |alsisisisisisisisisisis(s|sosial jejalslaja jala isisisisisisisisisisisisisisisis| (sisa sis i3s sala #lala sisi|s isis issue|sisisjelelri bil lele jelejalejalalajelelejelejelejejel #lelslejala jelsisisleislalelelelahsfajelajah elajalar dfelalotelelaatelolalelelalalal pahala lala falah ali slelelele idea elelalalalelal |elalslsl ajal sislslelelalslslelelalsh ssl8j| jelersjalelalsjela sjajalsjala tejejeerere siri ielelalsjalslslalelajalalslslalal (elelalala sja sis (elsisjalaalasisislejalaisisis) salajalsjs jala s|s|s png jejaka| ela ajal raja| aaa jzislalsisisisisisi sisi s|s|sisi isisjla jajejaj sej ellen jajal lelsisl lela lelehan alel alalslala il: isl: isi isi resi kel asi desi masa mini meleleh alelelelelel alel eta jelajah en els (elslsislelslejelel sel slslsfsl s#zls less8leleh, 3d, sal ser lss|solssletasi lessons tag jas dea, ialah segala) ss) sxg33 a2s iss is3,l2as| isl sesilisjeslesesges kesalah lsilesajass) sales esa beralas|es| asia isa salsssl (ssl segelas|s salas sale ssi22g pr) 5s), sela2 s|ss3is83s melana gia asdasilnsale jesjesalanal assamana s38 css|l esjesagas jesalsg dal lar asal lesi? bag menjual soj2ags2 jerat tesla ja25) dela laa jefjasjas edit (er3gs |asla jas baja jasa maka lala ala doa tere ola tesla dos pele |aslaslas| sal3 lal jasisalssl3 ass sales is#3ssl eni says.|s kasus2|sela2| |sel3 s , |agama|lse|as| gal issn zs| 2e3 tablesl ss. as| (ala #gs |sejak|sejak| #ales alaa las gta jenlsslsslasi #s|ssl $ | isl s$s |ss|ss|solusi |ss|ss| saj asal san |is|is|is|2r| |es| sa|es| 82a| elelelele tele rpm kabupaten polewali mandar tahun isle| sat) s2) pen zola selalalhalslalals leleh iesdeeda tag bet aan bapa jual (sol jalal als alah lalat2t alah ega geog bada dada parsha dai ngira #selalu tata lelelelelala lal adalah fergedesag beat asas eragandang les class| lalalelalel 2ls laliga sds55a p5s4 sal (salsa heli jalal hem aga hard a255 mangsa ala isa sr) ar) terjaga is| jelaisis ale alabama |elajala|sis bii lala lalelsisjalejalelajajslajajslals #lela #ls|a isis ielsisis isis similis sja malala gigs rels leslesleislelsisisisi sisi seal asia glee (s5 dal ielalahe lele meleleh sis|sisjalels is|s sil |s| (s| jslslele jelslalsis|s isis |s|s|se|s lala isi lala jalajsiesisislsisis lalat|seals g|s isl? isl is| isisisja lelelelsisislala|sisi(s ssi |s|s ori kai is| |e| (sis|s| 2jsjajzizi2| sls| (sz isis (s|s jelsisis isisisisis eksis jelek sel lala iesisrisisisisisisisisisisisisisisisisis ss) |s| j2lsjelajejelsjalal sjelslejalala (el |s| (alejejejajelajalalajalajajalela sis |2la8 |s| (s| jelsisisisislalelsisis| s|lelelsls #lelsajs |s|# jas isi ias isis sie| esa lela |2l lelelelelelelelelel shell oleh oleh lal) lele elsa jelajalajalejalalel alajalals| sis sel ala isl saja jelalaleslelslelalalala|lalang sja ls| (elsisialaalslalsisislalalsials sel lala isl jelalahsisisisisislejejelsisisja s|s| |s| |g jalslsis isislajsis| sial a|lisis #|s |sjg ilegal sis) sislelsl sis| sis g|s meja han: sasis eta betah selaslosal dos sales jas asas |3a palailiai sesi jasa jasa ipalasslesl asia belalang| s3s| jagal las| bea gelas ez2 asisglese| 3zs| (3s les 2sje selaslasil majas |2s|as js |a |ass|3s verlag |esa lss arja game jala #l. valos jess fals salah ala ale lol jis asi lala selalu seal salsa jas a35 f8s silabis is| deal tas fla selig|sell fajejasial sja dal lisa bilalaalal lal till sala lsa egjalaslal #la.l das aje jasjajas less sel ses sala laa deli|lis| |esl s2| s33 |8t obabeleele lele jelek rpm kabupaten polewali mandar tahun sls ls8| telah dong deal dsal darr dota alas te) jas salaalzalaa b5) jas enfenloes dor dengan fense jalal fesjerlerjen jen oas tea beast ss| sesal dasa jarjerjas (3s |as| jalan|as| |asas sis tail sls tfs akan bagi bei feb pee pele fee pee blade lal isi sis (sisilia ela jala lal majalah ilajsla #lalu lila jajaran tag bas sal eng saksi: s|32j|$j|s$ sleafsfaj eri jaja teja s|s|zja isi isis |s| #less isi isl lala lsl isl cnn ale seal s|lists |s|3s sls| |a3l s|s isl 8s|s|s|s isi is| isl ras |aja sisi i8| boss jelajah isl lal isl iss (ale jal3 lal #asal levels |al iss mana isl isl bells lela ala inn han silus3|ls | . #.e, eol besselsi fans jalapa das isi dole dela leah dede kelas2| es| 25s jas, istana las ,laseekai passes| ses |s, ssalesjssss) #s| sells s|l3gs3ker selai sen ese dasa las asas sales eps peel sela eslartebsa pelan dansa dani eng less alma| miai desas jallesetkas disease asal ses (sal sasa set dala 2g3 lzl3 palas kal gan| dang asa papa bahasa ata dae girl eta els335) bel tas ate disela ter terarah deal per leah (patahan gta bal eni sila ie,la lss| (s3 is? isis sil (sis pas taal? asal la, #s| |last isla jel (s3) sel3g szl i#3lz iss| iss z#| asa ida isles (e3hz las| js2 ola jelang taste selo ofa pena, gel sale |a8 jelas ja, das jail lailesles| leal (dal day (ea) deldalssdal |f2| pes elo jelek eeee pee de t isis elsa jafatatajaja ielsfafafafalst rpm kabupaten polewali mandar tahun sal das |so|l iss| pki faj |s| |a3| #la| |s| lai alas) #lsl sis| ana zls lalelelalata isla i3l isi sls| |s3| is| isl alel #ls| isi lala lal 8la isl says alas isis gls mai pos is" #l3| lala seal | | ssl lal sisi isi fe: is| ig) si, alat sel sl#classis lali leaks jala jee les szl| is| isi (si isis sisi isi kana sis isi sells #lalu lela sial isis jali sisi i | |g z|s ela selama |s| lal saja slslsja #lelehan lalai lal isi s#lz| basi sisi sis ale s|sis #lsl3z ank #palatal ane 222i lela jalal: calls alas jelas ass has isis si|disisi pepes ear sle|s3|si t:lz isa sh: 8zla isa s3: s8, isis| sal #s| |s3$ el) 8s| ss2| panjang asal a13 salin ooe deal kale lalai lesti selesai selasa esa doel pala abal jelas asal been ala data lala |as| yat| las sele les are) zl3$ aae raja ii: sel io, lala el. pit pelat $ s les| isl asal lo lali doa las| llsl lal l8l seal ja? leah dosa dai laal last ileeganjelal ela ian dasi: elelelela rpm kabupaten polewali mandar tahun hasil lo kls szk gelas|l |lss| (ss |sejak lai |hasil draf ben laal pad ega aah per aja las| |as| |s$ k43 szl szjasl3 jala iss fallax majalaya| lala jalapa #ls lal isl lalelaisla sisa jasa alel slealalalal elips (ss (s3 s3l83l3| age plat etal ae: lalaljals| sasis silsila rej mereka seals ist #|a #lelelslsl isis s|s lzj sales #isle jeli ssl| legales ala jelajah jaja lel8l i8ja tag isi ing #lsl isis3 isl ulang sei sela raja t:3ls sis lalat #z2|s e2s jas ina ber data lia tele des basil isa belas.) isa has. jas jaselasel data fsa lela salsa oo) dergsalase sal tees selada seselesalta.2asl b23) del issa le sasa 3s) salad ssl lalat pest) sara 2st sisi sasis3sl sal sesaat )ssjasal lesisaslasgl |tel |asal sss| 2s2ja5 aslgasl lasso elsa ala |slave| (ss, saas| sisi ats desalasil isa lala sesal (asjledaleas| jas) size sesslsg las jis jes alles lala neslarsl selaslasal 333l sala tel set)e lag leaf ja? alel alas (aje jes sebelas isa sss ma: ja bai arja s|sjg s3|s #lao, tesla 31ls eksis pole pelat #sla los isla lis (ss los asal2 tia gelas las jei les (s2la, |23l (ssi hh: hilir pen lela tells tele dee ele leh rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel perkembangan komoditi kehutanan non kayu kabupaten polewali mandar, .i.i.o93 tabel perkembangan komoditi kehutanan mpt's pohon) kabupaten polewali mandar, .ii.ooo94 tabel perkembangan jumlah kelompok kehutanan kabupaten polewali mandar, .oo. tabel luas areal dan produksi tanaman perkebunan kabupaten polewali mandar, .ii.ooo95 tabel kinerja sektor kelautan dan perikanan kabupaten polewali mandar, .ooo o oo. tabel2. perkembangan jumlah kelompok perikanan kabupaten polewali mandar, .i97 tabel distribusi listrik pln dan non pln menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan kabupaten polewali mandar, .i.i. tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb adik kabupaten polewali mandar, . tabel jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri kecil kabupaten polewali mandar, .o. tabel jumlah pemberangkatan transmigran kabupaten polewali mandar, . tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kabupaten polewali mandar, . tabel luas wilayah produktif ha) kabupaten polewali mandar, wo. mnenanannnananan tabel jumlah orang barang yang terangkut angkutan umum kabupaten polewali mandar, . tabel persentase rumah tangga rt) yang terlayani air bersih kabupaten polewali mandar, . tabel telepon dan sarana telekomunikasi kabupaten polewali mandar, .oo wo.ooo. tabel jenisdati jumlah bank dan cabang cabangnya kabupaten polewali mandar, . tabel jenis, kemasan jumlah penginapan hotel kabupaten polewali mandar, dan . tabel perkembangan jumlah restoran rumah makan kabupaten polewali mandar, dan . tabel jumlah kasus perlindungan konsumen kabupaten polewali mandar, . tabel angka kriminalitas kabupaten polewali mandar kasus), dan .ooo woo rpm kabupaten polewali mandar tahun misil distal tes aas jstor| disaster feri asa, da, elles asi laser) dos ksesloslasd (sales) dosa las (sal tati lam z2) letkol kelas tablesl das las asasi isa isa sirih sipil basa atg isslsil sil das jail jelas pala bea jajar dat jar jas #hanjaja ajo pjajarrjalarg lsl3 pal lesi3| :sa lelehan ptn del bla elo seleb lela lela men tesis|l l3| isis|s lala isis aja ele saj isl ala sss tm : akakakak sak isl issn3| flags isis sis sia sis .| s|s seh lela level #lz poli lela lala jalajafaja islalssisiala els elj jelrearelsraa isl assisi isl dana bag sasis isis sl23| salsa las css ls3 sisi isla| salah sells fee elo siswa| sasis iss isl isis 23t isl2 jas desah tes sale s2) plate. lang, |assi8 5s, enlpalasal ses (ssel |z31s s|asz|ss| talsssis38l s3| |$s|sss| classis las sis detsalesjan salat jalan bias falah able tesla la? za" 2asglasl asli sila las lbelatal a25 jstalsil issn sea bpr jasa nasa lalat asas| sja bas asli jas aslasisaal isi (sela baris bela tele lesjersl jasa aja saja sal "el. jesus lali tata ane: tele lara lal telat pele ees |les| talaga perlsafasla (az szl |a| pelan| alas alaska|l celasjas la. teslezlel liar dosa deal sja #goals bao deals last dota jas boat ee: itsliflal jas ijin dalan |ea aoi sls rpm kabupaten polewali mandar tahun i8s| (2s 3s) |dsl (252ls |as|s8 pmn |dal las| jersey esa keselatan2| (es massa jae asal isassealsa jerlasjleslas bea pata ale jas jas jejak #|sl (s3 sla lal sela #lais lalai lal tris jaleisjala istana sis |raja lea ag. lal tail lelsisls isles sirosis isa jap sis jelajah nal iel lt isl saja sis (sisa sel (sja sis |als #labels 3la bls aaa ten si: (else sie les| lela e|s ala gereja |sia sis sis lala ie far sela ss) sela lal saja sis (al sisi sia iss #lel fals slalsisils |fja dea ratapan tatacara telaah tanpa #les lalalsl jelajah istana alla sel is| ella 8ls sls classis tal pele pi: . lal slslsls #ls (sala s|s sala |ad sisa las is|.gls sales la, ssel bala lets ida ja lalai kel lossless|$as| is3loss| |olz |aussi sja ja3 |asjeszg|sss| s$| les ses isl gas les (ss jaslaselessj asal asas| 3s) sel ses: sesi asal (se esl jasa ea) isl saajatil as) bas les| |es| s5l las) (s5 (ses) less s5? release label talas iga laa) landasan talas las ela ajari) esa |selesai22e| s5las|assslsel sel ese d3? s|asi jas l3s selalu sal etal esa that jas mass |small sela lala ss |ssel|s las| des deli jidai pal il. il. lal |else pan es: #|s s|2s #la markas jalan fan slot alaa las sala fem ala doa feses jae3 sela j53 (ssi bela talas #lss #lot8 (sisa :les ses ala las |33s last les lisjerpsn deli) |is3 e|ii |dalidlisja bebebe lea elo isle rpm kabupaten polewali mandar tahun kelas| jesissla3 baimimi: ora tenga ea) (elsa talas laslaslarl islas jae) jarlsilse| jera sls| jelas |aja jeli8 els8| (alsos bsa era sell. jebolan elf tears jera: jalal alel siswa lilselal.l am: jefsslslelan laa s|3t sia hana zej jelefsjslal sja ls| g|sl3 s|sjg isl isle|s islelalsls jala sls| cells5label els sisisisis|s asal #last, dls iss sls| i$| spp sl:isl|as lele jalil ona: lela aje file lsf tala har els ter elang see dosa jalar lela doa asli8l musala isl | silsila ata dat kepala alas) issn ssl28| |sl3 gai lela regi bela tar osi alel arja s|g lal tea ala lele sja sle sis b3. bio tali. jali (esl2 (el2,| laslesja las) ssl blelisla #sl jasa2 dee ted isl rpm kabupaten polewali mandar tahun dad ixy kini ilk penetapan indikator kinerja daerah konsep kawa. memadai kinerja humani2t2din yamunanse tamunidas keamanan tamatan aku m20 karya hii mol msi memujudicar sumber daya manusia yang berkualitas abangan berlandaskan pasa misal hilal agama dan busirga janwamsestmntimat pama paw antena paw job "et rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bab penetapan indikator kinerjaetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomespmid dapat dicapaiindikator kinerja daerah dalam rpm kabupaten polewali mandar tahun meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap misi rpm indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam permendagri nomor tahun yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing. target indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi sulawesi barat serta arahan ipjp kabupaten polewali mandar tahun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah. rpm kabupaten polewali mandar tahun yy3 tsi00 5x03 slalom|s| vis alo ont alel aula ale |a ts2 alolslcsi old aul|o annan si . isles| e|e| isis 2r s ito) ko) w|& memes |r| ke) is) olx kay a18 kal s |la& ala sl|a isl bai rig olx ko) fa) lalolal see| isla t|8lalu al|o s|& ila faj dira kop) iri r|irx eur lau ito) koe) ogy ss (to (to kek isis| (sis sisi |s|g ome ke) kaj o|s|e|?g kaj slelrlrla sis a|s fav) ka) fo) bag (s|s ke) cu. sai. |.| |alssissslsa |s|e| s|t siti esi9sg last sis? o10 |s|s| ala velg aglaglo| (s|s sms 5elusi |s| ssesgssas| a|x als glo cet ol. (le| sipil elev (s| lela slot a|s| sir sog sssjlala tai ole sic ka) tao sin gcigecle g|s s|z k3) s|& cla oo3el3| a|z lolos rpm kabupaten polewali mandar tahun ular8| aas sisislels|lalat|(sis 2els| ilslolsloleleo iliecisig 21ol1|lx i polri| .|o ls) v|o slalaualslsel aaa iisislelslel3|ssi2 nia slo|lsislalols iiglalsilni 2long tej s|c kai le) te) o|ls|sel ata slalsjlelalan siri salah sla aia sis| iir flag8ja| ale tua ker) lolslel isle iis iis iis| se|s toni s1o1sisi ira|kelola sls ialelsisi2lolelsitis .|g lal (islslols lal |si8 sel level i|s iig kari olulelel sirlelolel s|ela sl4l2 to. fee) ondol |g keo sis had kel wlo ole droz irl ppa kej kel lolo (el ban sl|eslaslsisi il8la gokil ke) nai wellsi ke) slo icz| s3| similis| s|is|s| s| &|( ssi|s|s|s|$ elit laaaaaaalaalala sis ng: fla ke) kran ica s!| sis cl3 s|s selai sl sig ml s|s|. l|o kej c|c oni (siglum|si|zis s13 slelsisis les isi8 sila fis o|s szl|sala g|c (is olx lo| six #1z ren o | | pan kami au) |o0|c g19 sic cal (s2| sie|sxi olx lola (sol lalu sis gi 5i3 n|a slalalals |( six |slu cia pal ola sisa cis kan sis ela 5close| sis si2 (2g|e| sis lag |c| gi8 selasa sisi sig sis six o|gis cc| isl el slelescie sa|es sepsis slsgisf| s|o g|g ssesete sel3 sis tml vlolknslololol laualolslololni| i i i i elalalalalalalalala rpm kabupaten polewali mandar tahun it0o025, tes (s|s| s|g kep) te) tepi oen (s| | s|s eng u|s "|(8g|s al8 bl| tor lan tap kep) tepi tej ku) aro kes) kes is lola tiro kong kej kep) to) tas 2e|g| s|s gigi| dadar sl18| ci3 kej c|s s|s als ein ku) c $ gi. kej gsc kog ke) glo2cis (g6| |oy pena mo) osis ku) ka) bis kis pic ko) a|ls sel2 sis doc|s olc s| fa) si2 sis sis sls got, s|s fal sis a|c s|c (si sip kal |axl|a g| s|le sig gle sis gla sis xic gl sis c|is n| o.lo.i|is o|c alc slo las| ase | sos s|g yes ets sesi (ssi$sisi @nsa ssssos3sites3 sgs$ p3$ tml kap (to k o kep kep kep rpm kabupaten polewali mandar tahun goo oix0 ej| s|sisi|(s|s lol finalis|r|la3ls r18 to. te) kai kana te) ito) (te tor esai ker) fo) (ep) tep) tan kep) ola trs ken s|s |2z lord zoo tol tej in5 ka) |z oh3r ss. tp) tp) ssl|els |( |g lela |zi|s ke) ke) iss tai ka) ke) sie lsg s|s elo |ec dah sss $| c| ke) o18 kosi (el kel sa) si logis pai ciz8 g|a| sis sis ku) |e. sl sis gis else gis g|c ka) o|z s|i ola sx|l cls os l laris sa| sal. si5 ci9 ss|sec ela cis sis oli bekas izx( ls (to lolo aa) lalu rpm kabupaten polewali mandar tahun il00 . tep) lela oon kep) ke) kari iri" tep) kor ( | ka) kep) ke) bar kej lal kep) ka) niro5s osis ua tas ker) suara | | sel |s3 (si? ke) a.a (s2jox szi akan s|( in) (s(sv ti5 na sis iss jas yes g@lx sig i5$ sos c|c sasis ps ses|$ (ss adi ajo n|g (eselssol |s|?s seas ciu sila |g oojuxe g|x isc sort 3ssegssip( 318cc les sec ossia| sis sisi sie sis|$ d:220s opold llw rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah demonstrasi kabupaten polewali mandar, tabel simpanan dana masyarakat menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, .ii.i tabel lama proses perizinan kabupaten polewali mandar, . woo a10. tabel jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan kabupaten polewali mandar jiwa), tabel rasio ketergantungan penduduk kabupaten polewali mandar, .ooooocco wo.o wmmnnnanannnnnnnnn babi gam baran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun .ioooooco# wo woo w#w#w# mna tabel penerimaan pajak daerah menurut jenisnya kabupaten polewali andar, .i.oi tabel realisasi belanja daerah kabupaten polewali mandar rp. .oooooooooooooo117 tabel proporsi anggaran belanja tidak langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, . tabel realisasi anggaran belanja langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, . tabel target dan realisasi belanja modal menurut jenisnya kabupaten polewali mandar rp. tabel neraca daerah kabupaten polewali mandar, . tabel analisis rasio keuangan kabupaten polewali mandar, tabel penutup defisit riil anggaran kabupaten polewali mandar, .ooooocoocoo.o wo# oom tabel3. realisasi ssa lebih perhitungan anggaran kabupaten polewali mandar, . tabel3. pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama kabupaten polewali mandar, tabel3. asumsi makro ekonomi kabupaten polewali mandar, xxvi rpm kabupaten polewali mandar tahun s5a0 lola 2y1903 sla sel sisislaislolnla z2ape i| awal slot slololx ke) les nla ola lola .isla oleh eisgislaislolnja fav) nja zi3is lagi solo slololx isi fan slogan nebula slelsisglaol sla icixrislo|o kue) n|o nn: ol|lo ka) kui oles sieleisla lo| kang oln s|c kan mean kop) oclc xl: roll" tan he) ara aula si8info olx s138 olah sisislelsiris sis s|sis yo) (si sx|o hee) slsliag loss (aj lola klasik long logo ola o0 og5 2gs oht0o3 oles|a s|elsislololololalw slalom sel2l slolrtlolslol 9dua w| olo (ea gls isi sell s|s sislslslsisisisisis bela seal flalalalalalar uni ko) gus is sig lalai2| is| s|z @issue| spezia asia seri sigala (oi iis ils isis meleleh. lal islsisis|s| ela sis ke) sizisisisisi3| s|(s5 21s|s sisi|isisislejelsis sis83 all s|l3 aloalolala| a|2g s|clo| aisislaolelelelo|e|elc uzg isi| s|s elelelelelelels gloss| ala clalalolalula cita cisislo isisisisisisisisisis sis s|g sela|alias|ala|s dig |lo|s apsis ol |lo|olok olx s| slsglel slolelels|sisi s|c tls| iis iis ila isis|is| ajal ssj|alma slololololololo s|s|vols sisisisisisisisis ala sliadla|eiasisia disisi label isi lalolafuo al? rpm kabupaten polewali mandar tahun teen olualulol |o ara lelelelsisisisjala| peg tangan senna pencarian penari big sis olualulol |o ala lelololalololalulal aksi sari kaa nun bara sad ha) sisi|5151s515 i1s olualuleslala all lolslelaloelalalalal aan ul shah ts) |kolonel i | | i i| fee alololwlwmlw ala sisirlalololalala bpi telelele feel its ololulolol|lo sloss elalololalalal si8sisi sis sini otsisitisi i i i i | olololninin sia sisi sslelololaualalal | sis level spot tni kolese|51515151isi has olololololnx oht t05 locale isisialaslaelalalalal gz2s sisi| elelelelael ear ito) | i| i i | misc c|s o|o|& o|ol|o ko) melulu a|alau mp3 oll|ls| sl|sis|s alslelaelalala s| isis teu 1s kol isis a90 kai a|is|ci|c alz sisi isi3 a|z s|s|sis aiaislalala ata disisi c|cl|g lela slalalia sosial lgs sie i olololsisis isis alabama s|isis|i iig2a o|g celana sisisizisiti sisi z2 slololsslo|lolos |2l release isis. |s|s(s(s2jojo| sisi disisi sisi sisi(s|s|is|isis|l2l2| isi ololologlolalais s3l3l3i s|s s|el|e|sis ulaolalsgsjs| ole |sx|x|ix lists|x|ixixlolololololo|lg ssisisleleleasieleloisisis|3i3|sisi jejajesajaja|ajajejajejaja ke) feel ala lull |w& ol label han sis rpm kabupaten polewali mandar tahun (ia 3yc0o3 b2aha naa ss) six ko) kel aas $&| sip iss ish0 mas gugur next its) segelas vas sse831s$ sin uses32 sori fu) iso kol ke) |(v8 bai kej xzt ato pam (3s salsa (se 5l85 coz 2xz s9o|s8 ss33 si soe| ses? tol ss z3 |2e is$2s3 as| has #ggssesgak tuan (s3 sales| hkg usgal2r s52 cite sar besar: s21353| sg sia sara exit aa. ss5| ses awal$c8 hpa sena sas sle asih sela sales sis sis pals a15 5s: velg sio, selo blog slo ss? ke) 3s2s$e:z rpm kabupaten pol awal ali mandar tahun (ia tu, globe (er bag to) ei gitu gabe gosip kej pjalajalaja isi |(s5|s$ lal tn: ?sis sus a23 ttl (s8 smm: (ar nrz tca|ga ep, 512c se| $: sol 2e|sisi es| jas cc? cal: kol ss| |s$ (2x3 v$a cc|s sole ko) ges c|s se(salah|s del|s 2e2 sol|s sisa sasa eksis ko) t359| |s2|s esta2g ses ol|zola sln sasa2e ss| are issues ka) s| tel ss55 ss|22i22 selaslasaraaan asas slasjasis s|les (te rs) fee rpj kabupaten pol wali mandar tah ke) it) a|o lag #lolos opsir 8i|r| 9g. ke) tel tel tel lola vls|i loss moj it) mt) ts) it) it) 1s) it) kej isi8 rio ko) free tg) mt) it) soul|2lg clslelsik ko) te) te) s|lalu tej i1& it) it) ola ht) is) nag na) a1|w lsd i|s| lela ito 1x lalu 2ai kai ht) isla an8 ka) ega ito) kai kai c|c ka) ka) ka) ka) ka) ka) ul kol kol kol ke: ols| alla als six (sis mss is|ll lalu (sie (se ams? is| (ek (sis isis sis slz l2|2g ke) ke) nad 51c sis ci jelsaels,i8 |ale fan) sig s|g s|c el2 i8 gis sis tlw elc s|s pl3 sic soal lela els i(sisa(gsi2 (ss kzl ii assisi iso le, sis (3s (si? dic sic sic ls sis lolos|s|s si. ala sic sis ola |c|s ggs ola iis g|s sisi sss ala ola 8lo ela seal| ko) kep) (ep) se| rpm kabupaten polewali mandar tahun biu fals gmane eka zahir iga: s|$ fs) ito aj ala asi al? (on lgi fs) mnet bag sal awal als ii8|s ban ska san tel te) ho.# fo) kej see lal anis ker) kan kej spn ala fis fs) size3 oke casts she s1 keep pai f|s| s|s|s| ka) isl sis |als| ita taj org ci3 koj era s|lis 2x8 sisi 2o|s i2 (ss ko) sis s8|s gxz sma ols iss aj team (8s s|s|s |ag sis sisasgs s51|s eksis jala slg sela plasa raj 0l08 c|s sis sel ko) 0s. a23 sisi sis misses sa(s single sib ses sis 5size| #persis sas lan sasa dan sj3 alas | |a apl rpm kabupaten polewali mandar tah isa sll 20yz0 solo ke) app sia |eg|s|sj|s aux ke) kej laj lolo walls bag bad al| s|sis ello |g|s|s|g (ea) ei8iz free datu su103 di2|s game rxivlo kat ega s|sis c|a sloss| $., assis cjs |s ol. ttl sis solo cic ara s(o sio gia sis cc: classic sis si cl c|g kaj ks) olc siasaassclo i$z cells is ?di82 .|s da9 elsa ls o ssi$8s$| (ss sis sela sis i8 (8g a53 ale sega (sc se| cin 'oslo sa| .| |s slo ello slo glw cin tau c5| |le ic|s|s sle else sis nan (st sit 5s) ole sis sio g3| s|s eis3i5 #is sis si5i2 alma slim gim ol slsaslssx9| sis|i lalu3sis o(s sis s|s ala ojo el. lala ala ojo sja ola cia seleb alel rpm kabupaten polewali mandar tahun (ia kode merta aina sesat s|s s|s| sg| al8 ko) sg| anis si |s| um sza0|x uso5 om3 obat te) tan ( jala (se sselscis is8| melodi|g (sg s|s sells|s te) |(s ss|s (ss jas maa ko) ca|gis sosial|g bad fils o0|s taj tu3 cja c3s$ sang$ gel sis gla lc osis ss, jne a|o so| sig w|g cela sis sis t5 g25ss3signs a12 8ss eggs jesus$3e as olga 2e| sis sle kej (gsi3 peta asa aan sis ggs sela ole peer esa ole tit ola sisi8s$ 5s(swiss? air ke) sis tan sz| rpm kabupaten polewali mandar ahun haa isi our lg) sire(s sasis slow lol kes) tee) ala kta kes) (s) ssl| asi soul kes) koe) koe) kep) siri kro) sisi isk0 oma x|a sana lal sehat sisi|s s|s|si|s kp) kp) kp) kp) kp) kp) kp) kp) ?|(t|s elelele kei tai kai ala kej kej ola jin gus fan) egi c1s gis iis (aj sisa ssi? else kso tia kej ke) c|s s|s ke) go|en g|e sela5assis (ajo eksis temu pers2 osis (#sl sls ist taj a.a slo iss sic sie sol ko) a53 dic a5l sis ef$ siang elis sos s|g loc isa 3igs. sle sis so| yss blog|l jas sisa pistol sis slo sis sis (s cls ke) ke) ke) ke) ka) ke) sis 5les eksis segala slave | s|lc$ sis sis (s |ds| ol sis bisnis3 s8s3 tan fe1 gsx rpm kabupaten polewali mandar tahun tua too game zar kep3 sha kej lin s|sis|is| se200| show pare aan kej kej menahan #lelajla is|s| xxc fan axa is$ ois koj koi sis 2x2 ka) fat s|(sasis tik ps0 |s$ ies5 ig sa|sz|$ sex| e23 is8 gls al5 sala #c53 |s s2is bah sila ess |gg sis s|z eigelasaas naa gus dal kasi sis fis ine gal gal slam2 ss 892g| sela sales ala isis asl3 aam lo10 sz23 pmd kabu paten lewat mandai tahun tabel3. proyeksi pendapatan daerah kabupaten polewali mandar, .oooooococo wo# wooomom## mna tabel3. proyeksi belanjaan pembiayaan wajib, mengikat serta prioritas utama kabupaten polewali mandar,.iii.i tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kabupaten polewali mandar, tabel kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah .i.ooo woo. momo babi visi, misi, tujuan, dan sasaran tabel5. keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah kabupaten polewali mandar .ooo woo. woo babi strategi dan arah kebijakan tabel6. strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten polewali mandar, . babi kebijakan dan program pem bangunan daerah tabel7. kebijakanumum dan program pembangunan kabupaten polewali mandar, . babviii indikasi rencana program yangdisertai kerangka pendanaan tabel8. indikasi rencanaprogram prioritaskan disertai dengan kebutuhan pendanaan.o. babi penetapan indikatorkinerja daerah tabel9. penetapan indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten polewali mandar, . tabel9olewali mandar, .iii.diisi. rpm kabupaten polewali mandar tahun xxvi (ia 2ie32 msl olok para sales ale cit kes) pole to) raj |(s| sis nla sis sis alr had ala lsl sis its) fee) sis (ea tan sir ko) lele ajal lele tp) sll tan (ea to) lol als lele a18 te) ajal (sis |g lol ts) fi dhx03 ial din aal sl: tan iye sisir s|s naa sel sisi s|s| |s3| |s|si|s|3s ssi sls|s i(s|si|isi|si|sis ko) ko) lala (an (an (an (an (an (an (an sil iix to) kej o|s sie kai isis isl sls #|s|s laj i2| lse| ?|s agro se) ale sasis as| |(& a02 els ssi sales2 cl. ssel sis$| sis sila 5lc (ssi2 ss5 i15si| (s8 sel s|is | (sisi2s aci to) ieee elw .|sig c&s| solo lolos| |( (sal$ (e5| ejo0 ssi sols| las |3r|asias|2s8s| sis |(s uii sig sisi (s2) (gs sigsigsigs| (gs sis|ss|s| ss|( sa| sa| sa| selsisslsi (aris sis sissiseissi sasis|islas| (sajsaseisesel| sslsissis| issississis s(s9| (ss ax|la ola ola ela ela ela kep) feel rpm kabupaten polewali mandar tahun zhs s|s a g|g el. ir| ko) ts) lel8|u| s|s s|s o1| ka) aau kal |s|s isis.| tan "8s (sg (8s sis (s$i3 tes sis ato (sasis s|s sos ggs alga gasing see etal sale berjasa cso sis sis sls raga ses $|s ola z3 baris usia sig sis sisi sig sis 853i ss | ssl2 segi cl2 sis nee #ssel salah glc sig olc se|8s| tss sis sir $$ ses eksis sis dole ysc ss: e|s2is ani pra han se8o|8s| sser l8 sis 9gis sis? p53e ssi fe) ls lel|xs rpm kab paten polewali mandar tahun ilo 5yt0zs ne) zahra c|r ke) te) s|n (te) fee) modulo ke) te) ito) ito) ts) kep alr diri tts olx ko) tee) kej kel tee) s|s ial ke) gomolo oloaolwluwulw ena loss kari ts) ol ke) olla" kep olx bis sho3 ks) slulolx nlolululw dz2ato skola s| ol| gan ka) ka) clo|cis ka) ka) kol kol kol kol kol kol kol kol kol sl|ol|akses| sisik kaj kaj kaj ala sx| s|$ ke) sc8g| o| slg ara sisislol|g c2 83t|s signals sis so| saksi as3l ss sleolsi| zl|s fa) tej isj els sis s0| |8x s|is|s| 2z cal solo sls|a| sig a35 sis g|($ slo vs. xs|o s| ssi oles sl5lo slo ko) ko) kas a3e a18 s|sisi|alc xsigcias| cc? slelsic (sc siais a|sl|o|s| (ex c|locis alone ss$ s(5lolos| sso|3ss ls rise32 rpm kabupaten polewali mandar tahun aa. ogc0oz i g png los she (ee) sic te) ke) o| tej ko) fee) al |x bagi kai le) bara ao. ta) ke) ke) baba bata ol| eni ker leo bio l|cg kek s8. sele selasa uks isi3o duo sa320013505 (z8 fan lol (ss kol obz ic. ttl kol kel kej a92 ka) dls ada sle &. sis sis s|$ c|a armin (2s ko)) 1x5 s1? ein ale. s|& slc.i|c|c (sc s|s is33 si58| |(s$|s$s a13s| kep rpm kabupaten polewali mandar tahun feri syc3 kel pee ozh8 (tej kej pen 2i (sg o|( |a2 sia (ec isis sig bud ko) ola aka nlo los ke) sla ala diri|a3g ko) "|g tej kej ala klo play gr222 hani agar | |s te) |#ol|oldid s|a| iso d5|& s|o|s lang lala lala sis ko) cci se) sis sls o|s ke) sss olz tiga. g|x ems 5i8 |sis| sls3s @|g ela ena: sia elsa | ls (ole |e5i s|d a10 sis sis (s|s (2s je|sasis2ts ks) k2) s|(s0i8 o|c sis close csisals s|c alun tang aldo sos ka) cl|o s|m misc dulu aim sio 5lc oslo05 .| els sici elc az|la sls sis selalu class s9, ls ole sie ola ale sis sis o| | si si2 $z213 rpm kabupaten polewali mandar tahun ro. gst ko) ana lalu sma (s8 liye |s| s( | isis rani fad ke) #|s ke) kel ke) kej ke) gus sis rol c|x se) sio |iz sin kej sis cic (sasis sss eren lal is. sis s3a$ ssaciao slasjsealoac sjs rz9 ieolgc|ss oa3s| susah citra iselasjas ss5s ssetlalo (st song u2$ las sa5| sesi elo scglpsloclog osf$lal gg y208 sc|a si33sl . |s sesi sas sel ai sasis sisselos ses (s2 ojo lag cell (s9 a3lb rejo s(sss9gs sisi ola sic 3o0r 33loa odo ala eerie ola ke) kep) rpm kabupaten polewali mandar tahun 2yc03 ama (to) oz2sh8 keo) bebe bela te) han ts) (ni (ni foj ira ke) ke) kar) ken r lalu in) ker) esp ea ss. ss. sa|ga s3|sc3 s2| iselssisel (sa ala la| se| disease|se| soe s|r 22j2rg bag kel kel otg art kera kera sisi |ss|(3cis$ (is (3g saja3g e3z c| s|53s|(53al23 |s5 ns3| d losing legi2o sel os|ocio kei nci iis sel2e s sic els s|c g| s2 so|so|$go isg gy|s ?|xg a|x oc| it) koi koi olx 0c|oc i|s logis sslasistjo pauls uda c|o si8sz| | 8sx| d| x sis so$ calcogcalc$ (car ss|es| erisokc s iso yse lo alcsalonloac ojo eo|( ogl ol erc edits o8o0|oc|ss(sasis 3s5s3s(3o 3tka saolsola ola ala ke) kep) rpm kabupaten polewali mandar tahun geser ga ke) ke) ke) ( ) ke) kai ss. ke) sis kej t9s8 beat ke) ke) band ka) kaj tol s8| s3|s 8l a22 pesiar hit s9| z38 $ s s55 ket ss|s rz0 tellanaa f2lgg ss| ssi3 salsa dit las s2is$ se| see tot ha: ana deaalkal era sig eefelta segelas ss|s3 sela esa ss$ss3 s2|s$ 2in0 sekolah ss|s' ss? tol so( sc asia egg ss|e sig bslas ku) #stssalan tibet sesali eksis (ss sis sis rai las inn big daan ses spa .x|tu esj lina ko) nina ing pena taat esta feel rp. jmd kab upa ten polewali andar tahu n2014 akal kej kej kej kej kel kej kej 2acre s|size|s|s sis int kan ka) ka) tenan ko) maa kar kar fid isi sela sis ala isis kte ala kte lalu 2ak ana ihr ai| peta . sg| |s3| sal$g| s3| man pakan pelan kay sea (belge osis ses2 |(s static d d sio cola tis asasi iso 3i sis |( goa kai sis ato soda anglais latlacla (is es|s scola iesslasis olsaiscs e8i2e neo bela acloclac 1c k a s id da|c t|o caps tema gas es eg sol|s sis oa. sos sesisesisels (is (is finals ?la s55is so|sols s5c selasa selssisa2g cl is eksis sis elx oo. ob| six cix xix als bis sis soy swt atc wates o|c c|ic o|lc songs sus5is sos|s s |g sis els a0lc se|9ga sacisoesrore e9go ole 09x ka) sisi|so|s ko) fee) fax kep ke) koe) fee) rpm kabupaten polewali mandar tahun tun a00 yt0 kos gah (te i|s|s| #is isl a2| is| |s| i|sg|s| (s| is| bas |(s| (sj |s| see e|s| |s| (sj #|s|s nat se500 dyt03 tao lg) sisi #|s lala pala lali #|# (ala #lali #lel| ke) ttl sis ara (cs |s ata |3g9 to) a|c sao or3 sis 8sl53 ols& ta) kej gxz msc sis e5lc pd? o(s a99 #sasis3 olo olo tera s8? sa| cis pan els selsejssa sloss|$g zl22 sai sal5 sis? swiss3 dismiss late pale saja velg slag sela sae azan pers ende garis sess lc. temen sss s8is sesi age a13 ko) g| fo) sasis nini gaga ten ing tni amin aan eee es? rp. jmd kabupaten polewali lewat mand tah daftar grafik babi gam baran kondisi daerah grafik perkembangan jumlah penduduk kabupaten polewali mandar, . grafik persentase penduduk usia tahun yang bekerja menurut lapangan usaha kabupaten polewali mandar, . ooo31 grafik jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan kabupaten polewali mandar, grafik jumlah penduduk berdasarkan agama kabupaten polewali mandar, .ooo woo woo32 grafik pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar, grafik perbandingan kontribusi pdrb kabupaten terhadap pdrb provinsi sulawesi barat, .o34 grafik pertumbuhan pdrb perkapita kabupaten polewali mandar tahun . nan grafik jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten polewali mandar, .ooo grafik perbandingan ipm kabupaten polewali mandar dengan provinsi sulawesi barat, .ooo. grafik angka melek huruf kabupaten polewali mandar, grafik katadata lama sekolah kabupaten polewali mandar, grafik angka partisipasi kasar sd, dan kabupaten polewali mandar, .oooooooooom40 grafik angka partisipasi murni sd, smp dan sma kabupaten polewali mandar, .i.oo. grafik angka harapan hidup ahh) kabupaten polewali mandar, . grafik persentase balita gizi buruk kabupaten polewali mandar, .voodoo woooooo woo grafik jumlah rumah ibadah kabupaten polewali mandar, . grafik rasio ruang terbuka hijau kawasan perkotaan polewali kabupaten polewali andar, . grafik2. jumlah penumpang angkutan umum kabupaten polewali mandar, .ooooooooo. grafik2.. om66 xxvii rpm kabupaten polewali mandar tahun ors0oz lol hal lele sah ala mt) kej lal tra kej ana small ke) ftj k mt) ala elle level|i isa ts) (e) fe) kan kan ts) kan kan kan kan asi lolalelelelel| nan bai its) kei ke) ani| ka) kalau palu kej kej olah levels ago e| bal kanan ten) theme iss (la lela a84 sila kai sis (cs si ela sis (ssel (s3 e| sia epa sis sis seni is2s iss lele sis ole ala fat fix ipc a20 |(2sxi3ec|c is o1l2 olo si besi sis slo sis lala 5sla sla sis slo sis te) te) si3 oleo sio glo s|g fed ola olm tim on|o locals sjlasje sisca sli $ sl3 | co. gic lz els sis gic solo elsa s|close 5ic hlm tol sis sis sisi3 sim sin alu sis sslssglssis (ss si a( als sis sis re33kco res tml kep) its) (to) keo) kep) ts) ts) lul kta) rpm kabupaten polewali mandar tahun biu 2apa gabe ke) ss|s ke) ke) tel isis ke) ke) e|e sila kes) |s|g g|g bag ke) lia s|sis bea is|g sis (si s| ke) te) g|g ke) box ser isf" zat dasar are tee) |s|s ko) s|$|s pan toj and s|&ls in) fa) a23 iss si.is a8ci$ zs |s| ,| s|s s|c ssgisis sls g|s polo kai kej si8 sib sisi pasa |o3 se|s sciasig sec$ sis |s els goals si$ es) alt g|s sis sig e|s kel gis sis dod sasa uses sis sia c|s els ala aga alga papan saat ena |e|g sis cis tesla 2easa alla sja inner saat kel sr|g|s lan ani sis (en cin spa asal ito "?j als sis sirosis bal sisalsiss oles (ni tee isi rpm kabupaten polewali wali ndar tahun itu, piza 2yc zsh3 s|n te) |s tel o|is|s (el (el |siz|s tel o|is|s ris|s bag bag vl|o| ole| wall situs|s|s| ind (el (el (el vlo|8g (el kep) |sis| s|s (sis $5a0 eni 9sur kep) i|similis sis isis isis pia s|als sis ko) lag kanan: see lelilala ala slelceis|s a93 sex ssi3 sa s$ si? aro s3so23 sila g| sis ne3z ssia sala kel ada g(s call2 usg sie sis laa joss olo raj ola tag pss mana sis sis ssiaalslals tot pengisi (tp 8ls salsa sea als sla levels sss list args el al2 ses eps las tata aer jaga pilar raja bes ellas aja 3gagal to) sil olo ola sel|s|s sis ear tea ala tea dea melepas naa fis elsa lslsals alas nan ola ela fe, kept rpm kabupaten polewali mandar tah ahun biu y00 para zat aha fee (s|f (ni nia ksp) ke) s|(s|r (ni all fee) ken kej ban kto) ka) kep) ke) (nt lsi sls ke) ksp) kel kej keg) kej tas snt03 ke) esia dar sis ts) (ni ko) toj sis i3| tang ko) ok3 ss: 3x3 nn: s5g ke) ke) (sn s|s 3lcs ala o| ssi sasis xic eksis cis see sis sig sis uls t595 ssi sesi sja:i3 sig sis 5sas sea deals sela.ja piala jab pinem jean cesis sie pln ko) s|s iss sel s(s a18 sal nine dlo senada: sego tata kam sis sis teja ldr ea? tel kse) ses sis sis ke2) iss ke) fs) rpm kabupaten polewali ali mai ndar tah ti3 bsb sela lal pj| aka s|s3| s|8g sx|$ (2lal$|g als sir |g apl sia s|3s ana zen ori ost: s|sz|s al. #lala s| see ful a50 sls e3z o|( s85s82 3ss$ 3ic osis s i2 ss|s says als$ ka) flat olg sie sis n|d to) ka) s|c sissleas adat esa kel c|s had age ala a23 tea kerala saja sis s18 asigzsi3 (eh jasa ala talas bass badar yes sit |s alas asia ke) sja sal ding ke) s(s| apl rpm kabupaten polewali mandi ndar tah a30 gajah he| |s|s| and |s|s|g ko) hai sig duke shs 229m ala plalalali lela (s2 ja: s|s pasi ato sgs|s kol sl| ko) ko) s8, segi (aj he) s|o s| pai ss. file 2s paus s#|lo8(sc (ps3 |2g s|s sis kal had in) solo clo2 nee ana ol| ini her ke) s9s gs| hina ns| jaa parelasja: s?| ko) s2: bal sss beli3| s|g tah lel issn|os kelas kas ola isle ser |ss3g sasis rp. jmd kabupaten polewali wali anda tahun h532 gst dat wol nag ini ko) 25ss "ip pan sea ka! g88|g|s iis|i akal sll sol ka) lol gita paper l90nt 288p mor han kena bis br2lja3| sss alla tenan team sell malala tzu s|s ira cs, lo le$ 2xz ag: (ce 8l san sis 8s8.| s|3i3g89 boga (dh pem esia sja sells sel8 esp kei (2s, @asjasasi c|a sg$|s 8le seisegeis si2 sis ls. ale swasta se3 sea balgslg sis s13 sos o|g pep uang uan rpm kab paten polewali ali mandar tahun 2ite3 os zen geser zgh kal sis ise| pad kej age| (8s| tea) kel ko) sal g|s (se (es legi kon) kel ko) s|e|s| (sel|se|s tej (to (te |a| (38g| lan mt) tol pes rel order ka) |e2| (sg sa) 2a| iss (ss|s les is$ls |(s (s5 ssg|s issue|s org sc|$c|2s|g 3s9| rxz |2g| ssi aci 5xs| so| sia sla sisa asas|23s|ss|os lea mana) gelas| s5| (sala seksual|as| kai as|a2i so|rs2|8s| sela e5|8s3|8c balok|loc ssel3|s s3isis2|gs|ss3| elo sl3$ oluglux| oo| |8s| ss| sa| |sn|3s| "ae sal asl asas asasi jala ass ej2 kp) kp) nol. (z2 olson|s |eejasjor| se|dalem| jala segala slaolao ajc 20x ter) rpm kabupaten polewali mandar tahun (oke era lola (to) slololeoelo sis lol slolgisis| ss| s|cs|r mt) lolslelslol|ella label | .ps ( i(sisca slg ol irol int lalu diiris|(s|s lol kan ol |o mpa label s|s |isasi isis|(si|g lola ala tel ol sislolxlilx isle s|sini| alun t|o ala ala |ls novel|l lela ssl|a kai sial sloleirsisig slolulsls isisloerai islolalaisgiri tolol2lo aldol kep) lol i8lololgsials|s|s lol ken) |2eol |la aula isi kan rels lol kai alm (ta alis sisisisisisisis s#|s| ten ts) divisi sisi siri sigi isl ill& ala slam olslololo lel sbi sir isi silsloalolwloela ais icleleloelsl slot bila (sells ii lolalala saja sis ils iislelo male pari sls|s ansdakala sal i8isis|si sasis| sisi sla ko) tee islam isisisisis isi8 seal ka) sl. c1lc s| sisiszisisi# i|sis|g missile visuals2 ais|ff finis| ala c| fe) s|s sia ol ss|c asu o|s|s pan pss asia 21g kal s| o| | c sle s|s 81x clanci i315 |isi| s|el.sejak sig gis sl |8ls|l sis|als isis dog otopsi|z sis isle|s|( sg| seal32 ssi selalu a|aul ke) isla s|s| sis s|x leci|si| (six ss|x lelelsisisi sis sisi (isis|sis sig |(s8isisisisisi sisi| s8sisi$ sis sje(sls| s|s| s|iso slalalol posisi slelolgis i|c|x|s|s s| ols isis|s lil (s8 |e|s1sisi levels|seal sesi glejelelsja jala 31s| g ig| | a isx ateis|0joglo| lau rpm kabupaten polewali mandar tahun c18| ana 20leisisisisi lha o|$ to) kes als kis kraj olo| sla ana eng sisi sl|e fa) o|z ten ololsis sis isisiris| isi isi|g i|i legal2 iga|(sis (co) s|g io) kp) awlolalola|a lola lol sis kes) kraj fs) ke) kan s|wg| |eja si" lalu s|slolelsis aslalaliriol ris ka) 955ur olla sipil lc| ko) fe) tel bag sll ala diri3iri s|s @lel2 (ala (aj k3) eme sl. z|3g ela alm sx| sic ii5s kai |sisi ella da9 slolsxlsl9 pen c2: ssi5 lalalalale s$ s|s sis |x|x| x| ke) sola | s cis ci? to) sslolololols si8 mo) ke) kej ola sll. tlo pur a39 sis s|sls| sis seals dls .0z|o als sici|d sis ka) sig s|o|e| eeysags o1|l sss slelelejeisos lalat esj el| sis o|9g ajo si313 ala rpm kabupaten polewali mandar tahun grafik2. tingkat partisipasi angkatan kerjakan tingkat kesempatan kerja kabupaten polewali mandar, grafik tingkat pengangguran terbuka tpt) kabupaten polewali mandar, . grafik jumlah pns kabupaten polewali mandar, grafik persentase industri kecil berdasarkan komoditi kabupaten polewali manda, . grafik pendapatan perkapita riil disesuaikan kabupaten polewali mandar, .voodoo woo..oooooooo wo # w#w# wmonmennnnnnnnn anna babi gam baran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan grafik proporsi realisasi belanja langsung menurut jenisnya kabupaten polewali mandar, . grafik proyeksi komposisi belanja daerah kabupaten polewali mandar, . rpm kabupaten polewali mandar tahun xxx o|s ila0o s|e islsislol|8lol oyc0g 'lolelcilula g2zhs isis ols total l dea kit lola slot vls ke) ole n|d ssl|e ini2 i8lo|l8l|lo tlolela| s|elg lol bola ala inilah s|lokal olx |o tia s|g s|s sisisisgisisis te) isis lolslalalalala s|la |s lel.isolat| |& |a o|a aa. sl|s vlolelslolglo sl isi la alusi ssi jel vla kes) bin isa ka) ali ole sls sik islelelw kal lo sisi i| isislela|lgslal s|s i8lg il ala lal siglaolal |& ols ts) ss| i8i lelolelo a.a ssl|s icisleaolalal isle sl lokal2l lokal sis lalelsila|3gi i uea ka) |a sis sll eksil o|ln fee 2uk05 inisial ola an) lol ega al? place i|o aal|lo tia s|c| ssi3|g ci|sic i|c alo lolo bsisisira8 kon mas masi masi bln mas mag kai ka) clslsc skala fa) en) isis sis ato slw lala te) ss| six clean'| ne3 sisi| c|o lsl elsa 2x2 z |x| isle|s| s|s| |s tis 2allow slaloaloalalals |29lz(s (pis|ls|s|sisi i5i|5i g| sle slololsi. oat (ssi isis s|2l olas isis s|sis| si gis|s lolo c|c c|c i|dc |sio soslcleo|o|aol|s| es| sie sle|e(zs58 sis sle level ele eje|e @nr38 s203131313131313 rpm kabupaten polewali mandar tahun iia sz2sh ass sisi kept aan: sisi keo) 2sls| ian ke) sel sir saja isi |e| s(s| ani kan kej bni dp: aer |s| lw sisi" rai show sasha s|sl|s lol sis ko) lari |s| #malala #|s|sis cell el3 ke) kej tai kel olx ian scl bad kai (al gelar hai sl|eci sal |( ini (si sis ko) tot sig :as sela sis a28 z| dar cis kof 2ie z2is s|s|asal sis 8g s|sf el sla sl sib sir aaa aan si sis nz| te: |a ala alis sis gls sis sis si sj pre ggs ke) jati sis sis si? 21z apl rpm kabupaten pol wali andar tahun iso 0yc0o3 tp) 3z2apa g3out lini (sj kej ana gaga iar (bd rxz jus arc ato fe) tg| ses p55 a|s bin: s|a a|e rpm kabupaten polewali mandar tahun io0o aaa fto) aro ane ke) ala ke) o|lol ker isl k3) fee) feel ter) mts) mts) ts) koe) koo) koo) aas ke) tee ke) fa) ana mat) tol ke) kep) pita || tt) kej feri ke) te) kep) ito ira akalalagl ala pad kto) bsz00 isl fee) zaro levels i|s| el| ko) ka) ka) ts) sls| ala tang tang tang (en k2) s|& owu sig le sis sio a05 selo rena sisi (sb (se pan ola sls eis iso .| isis |$ ala c | alis h2am s|cl| 2lo sslelsz sis cal tis el isis |( diya o0| sol ala lola .| si c| sle $a els iis eg| is| sis sl| o|s sisa ol& ela elsa sesi (sio 3la(& i3 so| sie ala a1$ ke) ola koo) rpm kabupaten polewali mandar tahun rpm kabupaten polewali mandar tahun pedoman transisi kaidah pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bab pado transisi dan kaidah pelaksanaan pedoman transisi rpm kabupaten polewali mandar tahun akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten polewali mandar sampai dengan tahun khusus untuk tahun meskipun penyusunan program dan kegiatan dalam rapid masih mengacu pada rpm periode sebelumnya, namun rpm kabupaten polewali mandar tahun sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada apbd perubahan sedangkan untuk tahun penyusunan program dan kegiatan masih mengacu pada rpm kabupaten polewali mandar tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya rpm kabupaten polewali mandar periode berikutnya kaidah pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut bupati polewali mandar mempublikasikan rpm kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi satuan perangkat daerah skpd) dan dprd dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing. pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik baiknya program program pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen rpm kabupaten polewali mandar tahun bupati polewali mandar berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnyavisi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, sekretaris daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun agar seluruh program program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif: badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten polewali mandar berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan rpm kabupaten polewali mandar tahun pemantauan terhadap penjabaran rpm kabupaten polewali mandar tahun dalam rencana kerja pembangunan daerah rkd), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd) dan rencana kerja senja) skpd, seluruh skpd dalam lingkup pemerintahan kabupaten polewali mandar berkewajiban menyusun renstra skpd dengan berpedoman pada rpm kabupaten polewali mandar tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan senja skpd setiap tahunnya, evaluasi atas pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun dilakukan setiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rpm kabupaten polewali mandar tahun dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun maka diperlukan: (i)pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing masing pimpinan skpd, (ii) kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari masing masing kepala skpd sesuai dengan tugas dan kewenangannya, (iii) kepala skpd melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya, dan (iv) kepala bappeda menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan seluruh skpd, perubahan rpm kabupaten polewali mandar tahun hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan atau merugikan bertentangan dengan kepentingan nasional. perubahan mendasar dimaksud,perubahanapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, perubahan rpm ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. rpm kabupaten polewali mandar tahun pembangunan jangka menengah daeraholewali mandar tahun daftar gam bar babi pendahuluan gambar pola hubungan dokumen rpm dengan dokumen perencanaan lainnya. babi gam baran kondisi daerah gambar peta administrasi kabupaten polewali mandar . gambar peta geologi kabupaten polewali mandar. gambar peta kawasan hutan kabupaten polewali mandar. gambar piramida penduduk kabupaten polewali mandar, . babviii indikasi rencana program yang disertai kerangka pendanaan gambar8. indikasi rencana program prioritas rpm . xxx rpm kabupaten polewali mandar tahun pendahuluan nagita n maa) mane aa: pol) manda lah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bab pendahuluan latar belakangdan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang ipjp ipjp), rencana pembangunan jangka menengah rpm prmd), dan rencana pembangunan tahunan rencana kerja pemerintah rkp rkd). ipjp ipjp adalah dokumen perencanaan untuk periode (dua puluh) tahun. sedangkan rpm rpm adalah dokumen perencanaan untuk periode (lima) tahun, dan rkp rkd adalah dokumen perencanaan untuk periode (satu) tahun. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)dokumen rpm merupakan dokumen perencanaan (lima) tahunan yang penyusunannya berpedoman pada ipjp dan rtrw kabupaten serta memperhatikan rpm, rpm provinsi, rried dan rtrw kabupaten lainnya. rpm kabupaten polewali mandar tahun merupakan tahapan pembangunan (lima) tahun ketiga dalam ipjp kabupaten polewali mandar tahun pada tahapan ini pembangunan daerah lebih diorientasikan pada peningkatan daya saing daerah. sasaran utama dan berkembangnya komoditas unggulan terutama dari hasil industri pengdalam ipjp kabupaten polewali mandar, tahapan ini dinamakan tahapan akselerasi. sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, rpm kabupaten polewali mandar tahun ini memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. prosespenyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokrat, dan partisipatif. rpm kabupaten polewali mandar tahun pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan suatu rencanamereka dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan, mengakomodir aspirasi, dan menciptakan rasamemiliki. berdasarkpm ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. penyusunan rpm kabupaten polewali mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutayaitu meliputi persiapan penyusunan rpm, penyusunan rancangan awal rpm:keberadaan rpm ini akan menjadi pedoman kerja bagi kepala daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas tugasnya selama (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur dewan perwakilanrpm akan dijabarkan setiap tahunnya dalam rencana kerja pembangunan daerah rkd) dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd). landasan hukum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten polewali mandar tahun dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang undangan, antararpm kabupaten polewali mandarpm kabupaten polewali mandapm kabupaten polewali mandar tahun01)andar tahun lembaran daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor hubungan antar dokumen pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaiturpm yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam ipjp kabupaten polewali mandar tahun rpm kabupaten polewali mandar tahun merupakan tahap ketiga dari tahapan pelaksanaan ipjp kabupaten polewali mandar tahun peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten polewali mandar telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata ruang wilayah sehingga penyusunan rpm memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam rtrw melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan polapemanfaatan ruangkabupaten. rpm ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan renstra skpd yang rpm kabupaten polewali mandar tahun berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah skpd). selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, rpm sebagai dokumen strategik dijabarkan dalam kebijakan tahunan berupa rencana kerja pembangunan daerah rkd) yang akan menjadi acuan bagi skpd dalam menyusun rencana kerja senja) skpd dan rencana kerja anggaran rka) skpd. rkd kabupaten polewali mandar akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten polewali mandar. pola hubungan antara rried dengan dokumen perencanaan lainnya daerah dapat dilihat padagambar bawah ini gambar pola hubungan dokumen rpm dengan dokumen perencanaan lainnya rajin diperhatikan any dipedomani dal, polewali manda tahu i01la join pmid prov dijabarkan dijabarkan pid kabupaten diperhatikan diacu senja skpd atau labupatra sistematika penulisan sistematika yang digunakan dalam penyusunan rpm ini sepenuhdokumen rpm kabupaten polewali mandar tahun terdiri atas10 (sepuluh) bab dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan, memuat uraian beberapa hal yang menjadi latar penulisan. bab gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi rpm kabupaten polewali mandar tahun umum kabupaten polewali mandar yang terdiri atas. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, pada bab ini diuraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangkapendanaan. bab analisis isu isu strategis, membahas analisis isu isu strategistentang permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi dan isu strategis yang merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif dan negatif terhadap daerah masa yang akan datang. bab visi, misi, tujuan dan sasaran, memuat visi beserta penyebarannya, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode tahun bab strategi dan arah kebijakan, berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah,, memuat program prioritas berdasarkan urusan pemerintahan, indikator kinerja program prioritas, target kinerja program prioritas, serta pagu anggaran untuk setiap program prioritas. bab penetapan indikator kinerja daerah, dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah kabupaten polewali mandar dalam (lima)tahun depan. bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan rpm kabupaten polewali mandar tahun maksud dan tujuan maksud penyusunan rpm kabupaten polewali mandar tahun adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi kabupaten polewali mandar tahun sedangkan tujuan penyusunan rpm kabupaten polewali mandar tahun adalah sebagai berikut rpm kabupaten polewali mandar tahun menjabarkan visi misi, dan program bupati dan wakil bupati kabupaten polewali mandar melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dari tahun sampai dengan tahun menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusudan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid), memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur: menjadik rpm kabupaten polewali mandarpm kabupaten polewali mandar tahun rpm kabupaten polewali mandar tahun gambaran umum kondisi daerah seram rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali mandar tahun bab gambaranolewali mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada wilayah provinsi sulawesi barat. dengan luas wilayah darat t2. km dan luaswilayah laut km?, sertapanjang garispantai km . berdasarkan letak geografis, kabupaten polewali mandar berbatasan dengan sebelah utaraberbatasan dengan kabupaten mamasa sebelah selatan berbatasan dengan selat makassar sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pinrang sebelah barat berbatasan dengan kabupaten majene gambar peta administrasi kabupaten polewali mandar sumber data rtrw kabupaten polewali mandar, secara administratif, kabupaten polewali mandar terbagi dalam (enam belas) kecamatan yang terdiri atas desa dan kelurahan dengan luas wilayah km . kecamatan tubi tanaman merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah km? atau persen dari seluruh luas wilayah kabupaten polewali mandar. sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil rpm kabupaten polewali mandar tahun adalah kecamatan sinambung dengan luas km atau hanya persen dari total luas wilayah kabupaten polewali mandar. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel dibawah ini. tabel luas wilayah menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, luas area persentase terhadap luas kecamatan km2) kab. polewali mandar ( c)d0. kab. polewali mandar sumber data bps kab. polewali mandar, letak dan kondisi geografi secara geografi, kabupaten polewali mandar terletak pada posisi lintang selatan dan bujur timur. untuk lebih jelasnya, letak geografi perkecambahan dan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat padatabel bawah ini tabel letak geografi dan ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, lintang selatan bujur timur permukaan laut sinambung o1' balcanica limboto o0' tubi o1' tanaman alu campalagian 2g' luo wonomulyo matilei tayang matahari polewali binuang andreaei matangnya bulo sumber data bps kab. polewali mandar, topografi dari sisi topografi, sebagian besar atau persen dari luas kabupaten polewali mandar memiliki topografi berbukit, persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar persen dari luaskabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara persen dan persen dari luas kabupaten). dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan kabupaten polewali mandar harus dilakukan dengan ekstrahati hati agar sumberdaya alam yangtersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini: rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng kabupaten polewali mandar topografi kelas lereng ( o) luas ha) persen datar landai bergelombang berbukit bergunung sumber data hasil perhitungan peta, bappeda geologi berdasarkan peta geologi, sulawesi skala lembar majene dan bagian barat lembar palopo, sulawesi puslitbang geologi, kabupaten polewali mandar terdiri dari enam formasi batuan, yaitu ga) aluvium apps) napal pam barang, tapi) batuan terobosan,: tmp) batuan gunung api wali bong, tmm) formasi mandar, tmp) formasi map: tav) batuan gunung api adang, dan kls) form asi latimojong. gerakan gerakan sesar banyak terdapat sebelah barat dengan arah yang bervariasi tapi umumnya berarah barat laut tenggara. sesar ini sebagian besar berada pada formasi mandar. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padagambar bawah ini gambar peta geologi kabupaten polewali mandar t buru be. sumber data rtrw kabupaten polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun hidrologi kabupaten polewali mandar mempunyai beberapa sungai yang merupakan sumber air. sungai sungai ini selanjutnya dapat menjangkau pengembangan berbagai keperluan. sungai mempunyai multifungsi yang sangat vital diantaranya sebagai sumber air minum, industri dan pertanian atau juga pusat listrik tenaga air serta sebagai sarana rekreasi air. wilayah sungai maluku krama yang merupakan wilayah sungai lintasprovinsi dengan daerah aliran sungai das). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel das daerah aliran sungai) kabupaten polewali mandar mandar alu, balcanica, limboto, luo, sinambung, tubi tanaman alonso alu, bulo, campalagian, limboto, luo, matilei, matangnya, tayang, tubi tanaman, wonomulyo matahari andreaei, binuang, bulo, matilei, matahari, matangnya, polewali, tayang, wonomulyo binuang andreaei, binuang, polewali sirop binuang timo balcanica, campalagian, limboto, sinambung jumlah sumber data peta digital, klimatologi selama tahun jumlah hari hujan kabupaten polewali mandar tercatat hari hujan dengan curah hujan sebesar mm. jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan februari hari) sedangkan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan desember mm). curah hujan menurut bulan dapat dilihat padatabel bawah ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah curah hujan menurut bulan (dalam mm) kabupaten polewali mandar januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober november desember jumlah sumber data bps kab. polewali mandar, penggunaan lahan dari sisi penggunaan lahan, sebagian besar wilayah kabupaten polewali mandar berupa lahan perbukitan dan pegunungan yang ditutupi hutan dan belukar. lahan yang relatif datar diusahakan untuk pertanian yang terdiri dari persawahan irigasi, sawah tadah hujan, tambak, tegalan, perkebunan kakao rakyat, perkebunan cengkeh rakyat, pertanian lahan kering tegalan, dan kebun campuran. lahan non pertanian terdiri atas hutan, semak belukar dan rumput rumputan, gawit dan lahan miring curam, lahan permukiman pekarangan, dan pulau karang. penyebaran hutan primer dan sekunder masih dijumpai daerah perbukitan dan pegunungan. dari hasil pengamatan lapangan, juga ditemukan beberapa perbukitan gunung yang telah gundul akibat penebangan kayu serta diusahakan petani untuk perkebunan kakao, durian, langsat, dan cengkeh. perubahan penggunaan lahan wilayah kabupaten polewali mandar terjadi karenapertambahan penduduk dan terbukanya jaringan jalan sehingga memungkinkan penduduk untuk membuka usaha pertanian terutamapengembangan tanaman kakao pedalaman lahan miring. sedangkan pada wilayah dataran rendah, terutama yang masih dekat dengan laut, sebagian lahan persawahan telah diubah menjadi lahan tambak dan sebagiannya lagi telah dijadikan lahan perkebunan dan permukiman. sebagian besar wilayah kabupaten polewali mandar merupakan kawasan hutan yang mencapai ha. terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam. berdasarkan proporsi luaskawasan hutan ini maka dapat dikatakan masih cukup ideal, namun pada kenyataannya banyak rpm kabupaten polewali mandar tahun kawasan hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai kawasan lindung. untuk lebih jelasnya dapat dilihat padagambar bawah ini gambar peta kawasan hutan kabupaten polewali mandar ( . . hk. sumber data rtrw kabupaten polewali mandar, potensi pengembangan wilayah kabupaten polewali mandar memiliki banyak kawasan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi kawasan yang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pada kawasan pertanikawasan pertanian tanaman pangan kabupaten polewali mandar merupakan salah satu daerah penghasil tanaman pangan provinsi sulawesi barat yang tersebar beberapa kecamatan. untuk lebih jelasnyadapat dilihat padatabel bawah ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel luas lahan sawah dan bukan sawah menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, sawah ha) lahan kering lainnyajumlah sumber data bps kab. polewali mandar, kawasan pertanian hortikultura, yang tersebar kecamatan binuang, andreaei, matahari, tayang, matangnya, wonomulyo, polewali, campalagian dan tubi tanaman. perkembangan produksi pertanian holtikultura kabupaten polewali mandar dapat dilihat padatabel dibawah ini: rpm kabupaten polewali mandar tahu, rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel produksi buah buahan kabupaten polewali mandar ton) holtikultura belimbing duku langsat durian jambu biji jambu air jeruk mangga nangka nanas pepaya pisang rambutan salak bawang merah bawang daun petai kacang panjang cabe tomat terong ketimun kangkung bayam sumber data bps kab. polewali mandar, kawasan perkebunan, yang mencakup tiga kawasan, yaitu: kawasan perkebunan kakao tersebar kecamatan tayang, polewali, balcanica, alu, andreaei, wonomulyo, binuang, matangnya, limboto, campalagian, bulo dan matilei: kawasan perkebunan kelapadan kawasan perkebunan kopi robusta tersebar kecamatan binuang, andreaei, tayang, bulo, alu, limboto, tubi tanaman dan matangnya. pembangunan pada sektor perkebunan ini menempuh strategi pemberdayaan hulu dan memperkuat hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing serta melibatkan partisipasi masyarakat perkebunan guna penerapan organisasi modern berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek). kriteria lahan yang dibutuhkan bagi pengembangan tanaman perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya, pada dasarnya berbagai jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan rpm kabupaten polewali mandar tahun baik pada ketinggian antara meter diatas permukaan laut. untuk lebihjelasnya dapat dilihat padatabel bawah ini tabel kriteria kesesuaian lahan untuk perkebunan jenis tanah litosol, moto alluvial, grumosol, bakalan podsolik regosol litosol kelerengan solum tanah tekstur tanah berniat, berdebu, berniat, berdebu, berkuasa halus kasar porositas tinggi sangat tinggi sedang dan rendah sangat rendah curah hujan drainase baik agak cepat sangat cepat akan tanpa genangan antara bulan bulan sumber data rtrw kabupaten polewali mandar tahun kawasan peternakan, yang terbagi atas tiga kawasan budidaya, yaitu: kawasan budidaya ternak besar tersebar kecamatankawasan budidaya ternak kecil tersebar kecamatan binuang, matahari, wonomulyo, campalagian, sinambung dan limboto. kesesuaian lahan untuk peternakan hanya mengacu pada kelas kesesuaian lahan untuk padang pengembalian (pastur), hal ini disebabkan komoditas peternakan tidak menghendaki persyaratan tanah dan iklim yang spesifik. kabupaten polewali mandar memiliki potensi pengembangan ternak besar maupun ternak kecil dan unggas khusus untuk ternak besar pemasarannya melalui perdagangan antar pulau, sedangkan ternak kecil sebagai konsumsi lokal. untuk lebih jelasnya dapat dilihat padatabel berikut ini tabel jumlah ternak yang keluar dari kabupaten polewali mandar ekor), sapi kerbau kuda kambing ayam itik sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun kawasan perikanan, yangterdiri atastiga kawasan yaitu: kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. potensi kelautan kabupaten polewali mandar tersebar kecamatan dan desa kelurahan dengan panjang garispantai yang membentang dari desa paku kecamatan binuang hingga desa bandung kecamatan sinambung yang dalamnya terdapat buah pulau. kabupaten polewali mandar juga memiliki beberapa komoditi tangkap unggulan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel produksi perikanan tangkap komoditi andalan kabupaten polewali mandar, perikanan andalan tuna cakalang tongkol telor ikan terbang layang kakap kerapu cucu cumi sumber data dinas kelautan dan perikanan kab. polewali mandar, tabel produksi perikanan budidaya dan rumput laut kabupaten polewali mandar, budidaya air tawar luas kolam (ha) produksi ikan nila (ton) produksi ikan mas (ton) produksi ikan lele (ton) budidaya tambak luas tambak ha) produksi bandeng ton) produksi udang ton) budidaya rumput laut luas lahan budidaya ha) ane rumput laut basah andi rumput laut kering sumber data dinas kelautan dan perikanan kab. polewali mandar, guna mendukung aksesibilitas produksi perikanan khususnya tambak diperlukan jalan tambak dengan rasio perbandingan setiap tambak membutuhkan jalan tambak sedangkan dalam rangka meningkatkan produktivitas diperlukan saluran irigasi tambak yang memadai rpm kabupaten polewali mandar tahun dengan perbandingan setiap tambak membutuhkan saluran irigasi tersier. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi) tambak kabupaten polewali mandar, perikanan jalan tambak jembatan tambak jaringan irigasi primer sekunder tersier sumber data dinas kelautan dan perikanan kab. polewali mandar, berdasarkan data dinas kelautan dan perikanan tahun bahwa tahun panjang jalan tambak yangterbangun adalah yang artinya dalam rangka meningkatkan aksesibilitas produksi perikanan masih diperlukan sekitar jalan tambak, dan saluran irigasi tersier tambak yang telah terbangun adalah yang artinya jika ingin meningkatkan produktivitas tambak diperlukan saluran irigasi tersier. kawasan pertambangan terbagi atas tiga kawasan, yaitu: kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan pertambangan gas dan minyak bumi, dan kawasan pertambangan panas bumi. komoditi pertambangan andalan kabupaten polewali mandar terdiri dari tambang tembaga, biji besi, granit dan menit, mika, lempung, pasir kuarsa dan zeolit. lahan pertambangan ini pada umumnya memiliki luas dan tersebar beberapanama perusahaan, jenis izin dan lokasi tambang kabupaten polewali mandar, tambang iso iron doors biji besi dmp penang dan desa his, kec. hendrik international iup biji besi dmp desa pasang, kec. matahari, dan mineral eksplorasi pandangan, kecamatan andreaei desa tayang, dan iso, kec. tayang gemar beras biji besi dmp dan dewa ingemakkombone, kon matahari anihkeraalnen operasi gea pelet dan batetangnga, kec. pt. rida utama bersatu beras bijih besi dmp nata o.kontan mon masa bandnya dalam iup desa tayang barat, kec. tayang, desa pt. bumi pertiwi makmur resesi bijih besi dmp papua tangga dan desa anda kec. matilei sumber data bps kab. polewali mandar, kawasan industri terbagi atas tiga kawasan, yaitu: kawasan industri pengolahan hasil pertanian, kawasan industri pengolahan hasil peternakan, dan kawasan industri pengolahan hasil perikanan. kawasan industri tersebar semua kecamatan namun paling banyak terdapat kecamatan polewali dan wonomulyo yang pada umumnya merupakan industri kecil menengah ikm). untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah inisnisindustri aan nilai produksi (unit) (eta rp. ind. pengeringan ikan ind. pembuatan minyak kelapa ind. pembuatan virgin coconut oil vco) ind. pengupasan kemiri dan kakao ind. pengasapan kopra ind. pembuatan roti dan kue kering ind. pembuatan gula merah ind. pengolahan kopi bubuk ind. balok ind. kecap ind. tempe ind. tahu ind. makanan lainnya (wajik, madu, kerupuk, nata coco dan garam berilium) rpm kabupaten polewali mandar tahun jenis industri nilai produksi (unit) rp. ind. minuman ringan ind. ayaman rotan dan bambu ind. kerajinan kayu ind. meubel kayu ind. meubel rotan ind. percetakan ind. abu gosok dari sekam ind. pabrik tegel terasa ind. genteng pres dari semen ind. gerabah dari tanah liat ind. batu bata ind. rotan polis ind. goulding dan komponen bahan bangunan ind. pemintalan benang sutera ind. pertemuan kain sutera ind. pemintalan tali ind. kasur dan kapuk ind. pakaian jadi dari tekstil sumber data bps kab. polewali mandar, kawasan pariwisata adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan hidup. kawasan pariwisata ini terbagi atas dikawasan, yaitu: kawasan wisatabudayadabn kawasan wisataalam. kawasan pariwisata berdiri dari pariwisata budaya tradisional mandar kecamatan sinambung, limboto, balcanica, alu, campalagian, luo, dan tubi taram anu. pariwisata budaya tradisional jawa kecamatan wonomulyo. kawasan pariwisata alam terdiri dari wisata pantai pulau. wisata bawah laut (penyelaman snorkeling) sebelah utara pulau pasir putih kecamatan binuang, perairan pantai labuan kecamatan campalagian, perairan palippisdi kecamatan balcanica. wisata air terjun kecamatan tayang, binuang dan andreaei. rpm kabupaten polewali mandar tahun wilayah rawan bencana sesuai dengan posisi geografis, topografi wilayah, dan kondisi alam, kabupaten polewali mandar cukup rentan terhadap bencana alam. wilayah rawan bencanaalam kabupaten, antaralain bencana tanah longsor meliputi wilayah kecamatan alu, tubi tanaman, balcanica, matilei, andreaei, bulo, tayang, matangnya dan binuang. abrasi dan erosi pantai kawasan gelombang pasang dan banjirbanjir meliputi wilayah kecamatan sinambung, limboto, campalagian, luo, matilei, wonomulyo, tayang, matahari, binuangdan polewali. dan tubi tanaman. alu, tubi tanaman, bulo, andreaei, dan matangnya. kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang beradaintrusi air laut meliputi wilayahbencana alam yang sering terjadi kabupaten polewali mandar serta titik evakuasi pada saat terjadi bencanabencana alam menurut jenis bencana kabupaten polewali mandar (dalam kk), banjir kebakaran angin topan abrasi gempa bumi longsor bencana sosial jumlah sumber data bps kab. polewali mandar, tabel titik evakuasi kabupaten polewali mandar, matilei lap. sepakbola tenggelam luo kantor camat smkn luo mpn luo mampu lap. tembak lelo masjid nurul huda ugi baru alu perbukitan alu puskesmas mts drama totally kantor desa pustu godang godang ddi dibuang tpa dusun tempo sinambung puskesmas mts drama totally limboto kantor desa pustu godang godang ddi dibuang tpa dusun tempo sdn renggang masjid nurul bahar bandung sdn inpres limboto smpn sinambung ddi sinambung mpn sinambung sumber data badan penanggulangan bencana daerah kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun demografi berdasarkan data bps hasil proyeksi tahun jumlah penduduk kabupaten polewali mandar mencapai jiwa yang terdiri atas jiwa laki laki persen) dan jiwa perempuan persen). jika dibandingkan lima tahun lalu, jumlah penduduk kabupaten polewali mandar meningkat sekitar persen. pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi padatan yaitu sebesar persen yang disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan. data penduduk tahun merupakan hasil sensus, sedangkan data tahun sebelum dan sesudah merupakan dataproyeksi. jumlah penduduk kabupaten polewali mandar dominasi oleh kelompok usia produktif tahun) yang mencapai persen dari total penduduk. penduduk usia muda tahun) menempati urutan kedua terbesar dengan proporsi persen dari total penduduk. sedangkan, penduduk usia tua tahun keatas) hanya sekitar persen total penduduk. secara implisit, rendahnya proporsi penduduk usia tinggi mengindikasikan rendahnya usia harapan hidup penduduk kabupaten polewali mandar. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan gambar dibawah ini grafik perkembangan jumlah penduduk kabupaten polewali mandar, aan pe), sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun gambar piramida penduduk kabupaten polewali mandar, piramida penduduk kabupaten polewali mandar z5: (nn laki laki perempuan ana np3. o a (ea.a1a sumber data bps kab. polewali mandar, rasio jenis kelamin (sex ratio) kabupaten polewali mandar sebesar yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki laki, dengan perbandingan setiap perempuan terdapat orang laki laki. komposisi ini disebabkan oleh usia penduduk perempuan yang relatif lebih panjang ketimbang laki laki. tingkat kepadatan penduduk kabupaten polewali mandar mencapai ribu jiwa km? pada tahun kecamatan polewali mencatat tingkat kepadatan tertinggi, yaitu jiwa km? , disusul kecamatan sinambung jiwa km ). sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan matangnya jiwa km?). fakta ini menegaskan bahwa penyebaran penduduk kabupaten polewali mandar sangat tidak merataantar wilayahrpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah laki laki dan perempuan menurut umur kabupaten polewali mandar, umur laki laki perempuan laki laki perempuan jumlah sumber data bps kab. polewali mandar, dari sisi lapangan usaha, sebagian besar penduduk kabupaten polewali mandar bekerja sektor pertanian, yang mencapai persen dari seluruh penduduk usia tahun yang bekerja. sektor perdagangan menempati urutan kedua dengan persentase sebesar persen. sedangkan sektor industri mencatat angka terendah dengan persentase sebesar persen. meskipun demikian, persentase sektor perdagangan dan sektor industri cenderung meningkat, dan sebaliknya, persentase sektor pertanian cenderung menurun. gambaran ini tampaknya dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi kabupaten polewali mandar dari sektor pertanian sektor perdaganganpersentase penduduk usia tahun yang bekerja menurut lapangan usaha (petasan manufaktur perdesaan janmiasa laitinyw tenun20h1 kel 100e paham dat lia sumber data bps kab. polewali mandar, kabupaten polewali mandar termasuk daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. initerlihat dari jumlah penduduk usia tahun yang lulus sebanyak jiwa pada tahun tidak sebanding dengan penduduk usia tahun yang lulus smp hanya sebanyak jiwa, yang berarti disekitar jiwalulusan tidak melanjutkan pendidikan tingkat smp atau setidaknya tidak mampu menamatkan pendidikan smp. begitupun dengan lulusan smp pada tahun yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat sma atau setidaknya tidak mampu menamatkan pendidikan smp yang mencapai jiwa. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini: grafik jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan kabupaten polewali mandar, b.0o00 too a00 jae mbd bed ttg smp| gema ana age aga sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun berdasarkan data bps kabupaten polewali mandar, komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun didominasi oleh agama islam sebanyak jiwa atau persen), sedangkan jumlah pemeluk agama kristen sebanyak jiwa persen), katolik jiwa persen), dan hindu jiwa. secara umum kondisi kehidupan antara umat beragama kabupaten polewali mandar cukup kondusif. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik jumlah penduduk berdasarkan agama kabupaten polewali mandar, jiwa jiwa islam jiwa kristen protestan kristen katolik pura jia sumber data bps kab. polewali mandar, aspek kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan kabupaten polewali mandar. tingkat kesejahteraan masyarakat dimaksud dinilai dari tiga fokus yaitu: fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga. fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kabupaten polewali mandar, menjelaskan kondisi dan perkembangan masalah pertumbuhan ekonomi, struktur pendapatan domestik regional bruto pdrb), pdrb perkapita, laju inflasi, dan kondisi kemiskinan. pertumbuhan ekonomi secara umum, pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar cukup kuat terutama dalam tiga tahun terakhir. pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun yaitu mencapai angka dua digit persen). meskipun pada tahun berikutnya mengalami sedikit perlambatan, namun tetap mencapai angka atas persen per tahun, yang menempatkan kabupaten polewali mandar sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi provinsi sulawesi barat. rpm kabupaten polewali mandar tahun untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar, pertumbuhan ekonomi (persen) sumber data bps kab. polewali mandar, sumber pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar berasal dari sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa jasa. pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar sebesar persen padatan bersumber dari sektor pertanian sebesar persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar persen, dan sektor jasa jasa sebesar persen. ini mengindikasikan bahwa peranan ketiga sektor tersebut sangat penting bagi perekonomian kabupaten polewali mandar. dengan kata lain, jika terjadi perlambatan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar secara keseluruhan akan mengalami perlambatan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini: tabel sumber pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar (persen), lapangan usaha pertanian dotdan jasa ieee perusahaan jasa jasa produk domestik regional bruto pdf) sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun dibandingkan dengan kabupaten lainnya provinsi sulawesi barat, produk domestik regional bruto pdrb) kabupaten polewali mandar jugarelatif besar. pada tahun dengan pdrb sebesar milyar, kabupaten polewali mandar menyumbang sekitar persen terhadap pembentukan pdrb provinsi sulawesi barat, yang menempatkannya pada posisi kedua terbesar setelah kabupaten mamuju yang menyumbang sebesar persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padagrafik bawah ini grafik perbandingan kontribusi pdrb kabupaten terhadap pdrb provinsi sulawesi barat, majene polewali mandar mamasa mamuju mamuju utara sumber data bps provinsi sulawesi barat, salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan sumber sumber pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar adalah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran berupa fasilitas pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan jasa yang beredar. perkembangan jumlah pasar yang dikategorikan sebagai pasar kecamatan dan pasar desa tahun tidak terlalu mengalami pertambahan dari segi jumlah, dan pasar desa tidaklah menunjukkan pertambahan. pada tahun pasar kecamatan bertambah menjadi unit yaitu pasar kecamatan bulo dan pasar kecamatan binuang. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel perkembangan jumlah pasar kabupaten polewali mandar, jumlah pasar pasar kecamatan pasar desa jumlah pasar keseluruhanpasar kecamatan dan pasar desa kabupaten polewali mandar yang melayani keperluan kebutuhan pokok masyarakat mampu menyerap pelaku pasar sebanyak pedagang pasar yang menempati sarana dan prasarana pasar yang persen merupakan milik pemerintah daerah dengan kondisi persen tanpa bangunan, persen semi permanen dan persen bangunan permanen. struktur produk domestik regional bruto pdrb) struktur ekonomi kabupaten polewali mandar masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang sekitar setengah terhadap total pdrb. namun kontribusi sektor pertanian cenderung melemah dalam tiga tahun terakhir. sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontributor terbesar kedua terhadap pdrb dengan peran yang fluktuatif. kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pdrb rata rata hampir persen selama periode tahun sedangkan sektor jasa jasa menempati urutan ketiga dengan kontribusi rata rata sekitar persen per tahun dan cenderung konstan dalam tiga tahun terakhir. secara umum, perekonomian kabupaten polewali mandar tidak mengalami perubahan struktur ekonomi yang berarti dalam limatahun terakhir. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel pdrb baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan bawah ini: tabel distribusi pdrb kabupaten polewali mandar atas dasar harga berlakuperusahaan jasa jasa aa. domestik regional bruto sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel distribusi pdrb kabupaten polewali mandar atas dasar harga konstannjasa produk domestik regional bruto pdrb) wei sumber data bps kab. polewali mandar, pdrb perkapita seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pdrb per kapita kabupaten polewali mandar juga bertumbuh secara konsisten. selama periode pdrb per kapita kabupaten polewali mandar meningkat dari menjadi atau meningkat rata rata persen per tahun. kenaikan pdrb yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk, menyebabkan pdrb per kapita mengalami peningkatan. namun capaian tersebut masih berada bawah pdrb per kapita provinsi sulawesi barat yang pada tahun telah mencapai ,83juta. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padagrafik bawah ini grafik pertumbuhan pdrb perkapita kabupaten polewali mandar, lo. ka. bear, 00ordo soon airport perkapita rp) sumber data bps kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun kondisi kemiskinan persoalan kemiskinan, masih menjadi isu utama dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. penanganan permasalahan kemiskinan memerlukan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas yang harus ditangani secara terintegrasi yang menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, serta memfasilitasinya agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat, guna mengurangi penduduk miskin. penduduk miskin kabupaten polewali mandar masih relatif tinggi dan mengalami penurunan yang cukup lambat dari tahun tahun. penurunan hanya berlangsung dari persen padatan menjadi persen pada tahun yang menjadikan kabupaten polewali mandar sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi provinsi sulawesi barat. secara absolut, jumlah penduduk miskin kabupaten polewali mandar mencapai ribu jiwa pada tahun menurun dari ribu jiwa pada tahun kecamatan balcanica, limboto, sinambung, dan campalagian merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin kabupaten polewali mandar. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten polewali mandar, feses jumlah penduduk miskin jiwa) @mmm persentase penduduk miskin persen) jojo sumber data bps kab. polewali mandar, fokus kesejahteraan sosial pada fokus kesejahteraan sosial ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang terdiri dari aspek indeks pembangunan manusia ipm), dan angka harapan hidup ahh). rpm kabupaten polewali mandar tahun indeks pembangunan manusia ipm) capaian kualitas hidup tercermin melalui indeks pembangunan manusia ipm). dalam limatahun terakhir, ipm kabupaten polewali mandar mengalami peningkatan paling akselerasi dibanding kabupaten lainnya provinsi sulawesi barat. namun demikian, ipm kabupaten polewali mandar masih menjadi yang terendah provinsi sulawesi barat dengan nilai ipm sebesar capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia kabupaten polewali mandar masih berada bawah rata rata provinsi sulawesi barat dan nasional untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik perbandingan ipm kabupaten polewali mandar dengan provinsi sulawesi barat, ee (ca.aa) 201i sdjslpn polewali mandar ipm sulawesi barat sumber data bps kab. polewali mandar, angka melek huruf amh) angka melek huruf kabupaten polewali mandar dalam limatahun terakhir mengalami peningkatan sebesar point. pada tahun amh kabupaten polewali mandar sebesar persen, meningkat menjadi persen pada tahun angka ini menunjukkan bahwa masih ada persen penduduk usia tahun atas kabupaten polewali mandar yang buta huruf. capaian ini masih berada bawah amh provinsi sulawesi barat yang mencatat angka persen pada tahun amh kabupaten polewali mandar juga cenderung konstan dalam tiga tahun terakhirangka melek huruf kabupaten polewali mandar, # aso2| w w w w w @@math polewali mandar amh sulawesi barat sumber data bps kab. polewali mandar, rata rata lama sekolah rls) angka rata rata lama sekolah rls) mengalami peningkatan, meskipun relatif lambat. rls kabupaten polewali mandar meningkat dari tahun menjadi tahun capaian ini menunjukkan bahwa penduduk kabupaten polewali mandar yang berusia tahun keatas secara rata rata hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas dua smp. angka rls kabupaten polewali mandar masih berada bawah angka rls provinsi sulawesi barat. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini: grafik rata rata lama sekolah kabupaten polewali mandar, . . io "goo sr) a1 @@m ris polewali mandar pres sulawesi barat sumber data bps kab. polewali mandar, angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi urn (apm angka partisipasi kasar apk) untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan tren positif. peningkatan paling signifikan terjadi pada apk sma, yang meningkat dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun apk smp meningkat dari persen menjadi persen pada periode yang sama. peningkatan paling kecil terjadi pada apk yang hanya meningkat dari persen menjadi persen pada periode yang rpm kabupaten polewali mandar tahun dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten polewali andar dan bupati polewali andar utusan menetapkan peraturan daerah tentang rencana pem bangunan jangka menengah daerah kabupaten polewali andi unsur penyelenggaratersedia. rpm kabupaten polewali mandar tahun sama. peningkatan ini mengindikasikan membaiknya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan. paralel dengan peningkatan apk, angka partisipasi murni apm) kabupaten polewali mandar juga meningkat secara konsisten untuk semua jenjang pendidikan. untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada grafik bawah ini grafik angka partisipasi kasar sd, smp dan sma kabupaten polewali mandar, 200s walk tahun @apk smp1s tahun| aksi tahun sumber data dinas pendidikan kab. polewali mandar, grafik angka partisipasi murni sd, smp dan sma kabupaten polewali mandar, bkk tapi pare: warm smp tahan tool garam tahan sumber data dinas pendidikan kab. polewali mandar, angka harapan hidup ahh) angka harapan hidup ahh), yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, mengalami tren positif kabupaten polewali mandar. meskipun demikian, ahh kabupaten polewali mandar bergerak perlahan dari tahun padatan menjadi tahun pada tahun capaian ini berada bawah ahh provinsi sulawesi barat yang telah mencapai tahunangka harapan hidup ahh) kabupaten polewali mandar, na ga. ngga exist jam) stool lss2o) (s5s3 @@m ahh polewali mandar path sulawesi barat sumber data: bps kab. polewali mandar, fokus seni budaya dan olahraga fokus pembangunan pada bidang seni budaya dan olahraga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. semakin banyak organisasi kesenian dan organisasi pemuda, maka menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat. jumlah organisasi kesenian, pemuda dan olahraga jumlah organisasi kesenian, pemuda dan olah raga menunjukkan peningkatan dalam limatahun terakhir. peningkatan paling tajam tampak pada organisasi olah raga yang meningkat hampir lima kali lipat selama periode hampir semua kecamatan memiliki organisasi olah raga, tetapi tidak semua kecamatan memiliki organisasi pemuda. jumlah organisasi olahraga paling banyak terdapat kecamatan polewali dan binuang. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah organisasi kesenian dan pemuda kabupaten polewali mandar, jumlah organisasi kesenian jumlah organisasi pemuda jumlah organisasi olahraga sumber data dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kab. polewali mandar, jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga peningkatan jumlah organisasi pemuda dan olahraga tampaknya tidak berjalan paralel dengan peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga. jumlah kegiatan kepemudaan dan olah raga cenderung stagnan dalam limatahun terakhir. bahkan padatan jumlah kegiatan olah raga justru menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnyakegiatan pemuda kabupaten polewali mandar, jumlah kegiatan pemuda jumlah kegiatan olah raga jumlah lapangan olahraga sumber data dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kab. polewali mandar, aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pendidikan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, oleh karena itu pembangunan pada bidang pendidikan kabupaten polewali mandar merupakan sebuah strategi sebagai cerminan tingginya peradaban bangsa. bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang sadar akan siapa dirinya (jati diri) dan apa yang menjadi tujuan bersamasebagai bangsa (cita citanasional). pendidikan anak usia dini paud) pergerakan angka partisipasi kasar paud kabupaten polewali mandar dari tahun tahun mengalami peningkatan yang sangat tipis bila kitamenghitung partisipasi anak usia0 tahun seperti dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel apk anak usia tahun kabupaten polewali mandar jumlah penduduk jumlah aud polewalidari tabel diatas, dapat dilihat bahwa apk paud tahun hanya sebesar persen dan padatan naik menjadi persen atau naik sebesar persen, sedangkan target nasional adalah sebesar persen tahun pendidikan dasar dan menengah. aps kabupaten polewali mandar untuk kelompok umur tahun sd mi) dan tahun (smp m ts) menunjukkan tren positif. meskipun aps tahun lebih tinggi dibandingkan dengan aps tahun, namun aps13 tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. aps tahun meningkat dari persen padatan menjadi persen padatan sedangkan aps7 tahun meningkat dari persen menjadi persen peningkatan ini menunjukkan membaiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan meningkatnya daya serap lembaga pendidikan kabupaten polewali mandar, sedikitnya dalam lima tahun terakhir. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) kabupaten polewali mandar, sd mi murid usia7 jumlah penduduk kelompok usia 12thn apsis mi smp m jumlah murid usia18 15thn jumlah penduduk kelompok usia thn apssmp mtabel angka partisipasi sekolah aps) menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, sd mi jumlah jumlah malah kecamatan suman penduduk murid penduduk murid aps usia aps 12thn usia thn thn thn sinambung balcanica limboto tubi teme: dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kab. polewali mandar, rasio penduduk usia sekolah terhadap jumlah sekolah rasio penduduk usia sekolah terhadap jumlah sekolah, baik untuk sd mi maupun smp m ts, cenderung semakin membaik. rasio untuk sd mi menurun dari orang per sekolah menjadi orang per sekolah selama periode sedangkan untuk p m ts, menurun dari orang per sekolah menjadi orang per sekolah pada periode yang sama. membaiknya rasio tersebut, mengindikasikan bahwajumlah gedung sekolah, baik sd mi maupun smp m ts, bertambah lebih cepat dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten polewali mandar, sd jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 12thn rasio smp m jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia thn rasio sumber data: dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kab. polewali mandar, rasio murid guru rmg) rasio murid terhadap guru rmg), baik untuk sd mi maupun smp m ts, cenderung meningkat dari tahun tahun. untuk sd mi, rmg meningkat dari murid per guru menjadi murid per guru selama periode untuk p m ts, juga mengalami peningkatan dari murid per guru menjadi murid per guru pada periode yang sama. capaian ini sudah lebih baik dari target standar pelayanan meminum spm) yaitu murid per guru. membaiknya rasio tersebut, mengindikasikan bahwa jumlah guru, baik untuk sd mi maupun smp m ts, bertambah lebih cepat dibandingkan dengan jumlah murid. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: tabel jumlah guru dan murid pendidikan dasar kabupaten polewali mandar, pendidikan sd jumlah guru jumlah murid rasio jumlah guru jumlah murid rasiokesehatntingnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat disertai dengan ketersediaan sarana dan prasaranakesehatan. jumlah rumah sakit jumlah rumah sakit kabupaten polewali mandar tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, yaitu hanya tiga unit, yang terdiri atas unit rumah sakit umum daerah rsud) dan dua unit rumah sakit tni dan polri. akibatnya, rasio rumah sakit terhadap penduduk terus membesar karena jumlah penduduk terus meningkat. pada tahun rasio rumah sakit terhadap penduduk meningkat dari padatan menjadi padatan angka yang disebut terakhir menunjukkan bahwa setiap rumah sakit kabupaten polewali mandar akan melayani orang. rasio ini tampaknya terlalu besar dan masihlah dari kondisi ideal. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah dan rasio rumah sakit per jumlah penduduk kabupaten polewali mandar,umum daerah jumlah seluruh rumah sakit jumlah penduduk rasio sumber data dinas kesehatan kab. polewali mandar, ket kategori rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat pertama jumlah tenaga medis secara keseluruhan, jumlah tenaga medis kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan, dari orang pada tahun menjadi orang padatan jumlah dokter (dokter umum,dokter ahli, dokter gigi dan ptt) juga menunjukkan tren meningkat, meskipun sedikit menurun pada tahun sedangkan jumlah tenaga medis lainnya (bidan, bidan ptt, perawat, dll.) cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. pada tahun jumlah dokter (termasuk dokter ptt) telah mencapai orang, dan tenaga medis lainnya mencapai orangtenaga medis kabupaten polewali mandar, dokter umum dokter gigi dokter ahli dokter ptt bidan bidan ptt perawat, dll jumlah sumber data bps kab. polewali mandar, jumlah dokter jumlah dokter (umum, ahli dan gigi) kabupaten polewali mandar menunjukkan kecenderungan meningkat, meski mengalami sedikit penurunan pada tahun dari dokter padatan sebelumnya menjadi dokter (tidak termasuk dokter ptt). akibatnya rasio dokter terhadap penduduk meningkat dari penduduk untuk setiap dokter menjadi penduduk untuk setiap dokter meski demikian, rasio ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasio limatahun lalu. secara umum, rasio ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan rasio ideal, yaitu penduduk untuk setiap dokter. kecamatan matangnya mencatat rasio paling rendah, dan sebaliknya, kecamatan luo mencatat rasio paling besar. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah dokter kabupaten polewali mandar, jumlah dokter umum, ahli, gigi) jumlah penduduk rasio penduduk dokterdokter umumbps kab. polewali mandar, jumlah tenaga non edis seperti halnya dengan jumlah dokter, jumlah tenaga non medis secara absolut menunjukkan penurunan pada tahun jumlah paramedis pada tahun sebanyak orang dan menurun menjadi orang pada tahun peningkatan jumlah tenaga non medis paling tajam terjadi pada tahun yang meningkat persen dari tahun sebelumnya. pada tahun rasio tenaga non medis terhadap jumlah penduduk sebesar artinya, setiap tenaga non medis kabupaten polewali mandar akan melayani orang. kecamatan matangnya mencatat rasio tenaga non medis paling rendah, dan sebaliknya, kecamatan tayang mencatat rasio paling besar. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah tenaga non medis kabupaten polewali mandar, jumlah tenaga non medis jumlah penduduk rasiotenaga non medis menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, non medisangka kematian bayi akb) dan angka kelangsungan hidup bayi akb) angka kematian bayi akb) mengukur kasus kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusiatepat satu tahun. akb kabupaten polewali mandar menunjukkan kecenderungan menurun dari bayi menjadi bayi per kelahiran hidup capaian ini tampak positif karena jumlah kelahiran hidup cenderung meningkat dari tahun tahun. namun tetap penting dicatat bahwa akb ini merupakan kasus kematian yang dilaporkan (facility based) dan tidak sepenuhnya mencerminkan kasus kematian bayi yang sesungguhnya (community based). akb tertinggi terjadi kecamatan tayang dan luo, sedangkan terendah terjadi kecamatan tangga dan limboto. untuk lebihjelasnya, dapat dilihat padatabel berikut ini: rpm kabupaten polewali mandartahunan.puluh) tahun.an.duapuluh) tahusatuan kerja perangkat daerah kabupaten polewali rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah lahir hidup, jumlah kematian bayi, akb dan akb kabupaten polewali mandar, jumlah lahir hidup jumlah kematian bayi angka kematian bayi akb) angka kelahiran hidup bayi akb) sumber data dinas kesehatan kab. polewali mandar, angka kelangsungan hidup bayi akb) merupakan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. akb kabupaten polewali mandar menunjukkan angka yangkonst an, kecuali padatan akh tertinggi terjadi kecamatan matangnya dan terendah kecamatan luo. ini mudah dipahami karena akb berkebalikan dengan akb, dimana daerah dengan akb yang tinggi akan memperlihatkan akb yang rendah, demikian pula sebaliknya. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah lahir hidup, jumlah kematian bayi, akb dan akb menurut kecamatan kabupaten polewali mandar usia bawah tahun hidup kelahiran hiduprpm kabupaten polewali mandar tahun persentase balita gizi buruk persentase balita gizi buruk kabupaten polewali mandar menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam limatahun terakhir. jika mengacu pada data tahun maka persentase balita gizi buruk menurun separuh pada tahun penurunan paling tajam terjadi pada tahun yang merupakan angka persentase balita gizi buruk paling rendah, yaitu persen. angka ini menunjukkan bahwa setiap balita, satu diantaranya menderita gizi buruk. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik bawah ini grafik persentase balita gizi buruk kabupaten polewali mandar, pan s5ada bea persentase balita gizi buruk sumber data: dinas kesehatan kab. polewali mandar, jumlah pos pelayanan terpadu posyandu) meskipun jumlah posyandu cenderung meningkat dari tahun hingga namun rasio posyandu terhadap balita tidak mengalami perubahan berarti. ini disebabkan oleh pertambahan jumlah balita yang meningkat secara paralel dengan pertambahan jumlah posyandu. pada tahun rasio posyandu terhadap balita sebesar yang berarti bahwa secara rata rata setiap posyandu melayani balita. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio tersebut mengalami sedikit peningkatan. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah posyandu dan balita kabupaten polewali mandar, jumlah posyandu jumlah balita rasio sumber data dinas kesehatan kab polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah posyandu dan balita menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, sinambung balcanica so.jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu pustu) dari berbagai jenis fasilitas kesehatan, puskesmas pembantu pustu) yang menunjukkan peningkatan paling signifikan. jumlah pustu meningkat dari unit pada tahun menjadi unit padatan sedangkan jumlah puskesmas dan poliklinik masing masing hanya bertambah satu unit selama periode akibatnya, rasio puskesmas terhadap penduduk terus meningkat, dan sebaliknya, rasio pustu terhadap penduduk cenderung menurun. laju pertumbuhan penduduk yang relatif lebih cepat ketimbang pertambahan puskesmas telah menyebabkan rasio puskesmas terhadap penduduk cenderung menurun. keberadaan puskesmas menyebar seluruh wilayah kecamatan, dan bahkan beberapa kecamatan telah memiliki puskesmas lebih dari satu, seperti kecamatan campalagian, wonomulyo, polewali dan binuang. rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu kabupaten polewali mandar, uraian jumlah puskesmas jumlah poliklinik jumlah pustu jumlah penduduk rasio puskesmas persatuan penduduk rasio pustu persatuan penduduk sumber data dinas kesehatan kab. polewali mandar, tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, jumlah puskesmas poliklinik pustu kecamatanpekerjaan umum panjang jaringan jalan secara umum, kualitas jalan kabupaten polewali mandar terus membaik. ini ditandai dengan meningkatnya, baik secara absolut maupun relatif, panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang. secara absolut, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat sekitar tiga kali lipat selama kurun waktu secara relatif, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari persen menjadi persen pada periode yang sama. sebaliknya, panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat menunjukkan penurunan, rpm kabupaten polewali mandar tahun baik secara absolut maupun relatif. capaian ini menjadi tampak istimewa areatotal panjangjalan jugaterusmeningkat dari tahun tahun. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel panjang jalan keseluruhan berdasarkan kondisi jalan km) kabupaten polewali mandar, panjang jalan (km) baik sedang rusak rusak berat total sumber data bps provinsi sulawesi barat, jaringan irigasi panjang jaringan irigasi, baik primer, sekunder maupun tersier, kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan dari tahun tahun selama periode panjang jaringan irigasi primer meningkat dari menjadi pada saat yang sama, panjang jaringan irigasi sekunder meningkat dari menjadi sedangkan panjang jaringan irigasi tersier meningkat dari menjadi proporsi jaringan irigasi tersier mencapai lebih dari setengah terhadap total panjangjaringan irigasi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel rasio jaringan irigasi kabupaten polewali mandar, panjang jaringan jaringan primer jaringan sekunder jaringan tersier total panjang jaringan sumber data dinas pekerjaan umum kab. polewali mandar, jumlah tempat ibadah mengingat mayoritas penduduk kabupaten polewali mandar beragama islam, maka jumlah tempat ibadah juga didominasi oleh masjid dan mushola. sampai dengan tahun jumlah masjid kabupaten polewali mandar sebanyak unit dan mushola sebanyak sedangkan jumlah gereja protestan dan gereja katolik masing masing sebanyak unit dan unit. untuk lebihjelasnya, dapat dilihat padagrafik dantabel berikut ini rpm kabupaten polewali mandar tahun grafik jumlah rumah ibadah kabupaten polewali mandar, unit unit unit sumber data bps kab.kecamatan pemeluk (unit) (unit) (unit) pemeluk (unit) pemeluk (unit) pemeluls kab. polewali mandar sumber data bps kab. polewali mandar, rumah tinggal bersantai selama kurun waktu jumlah rumah tinggal bersantai kabupaten polewali mandar, cenderung meningkat. pada tahun jumlah rumah tinggal bersantai sebesar rt, dan meningkat menjadi pada tahun atau meningkat persen. peningkatan ini jauh besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah tinggal secara keseluruhan. akibatnya proporsi rumah tinggal bersantai terhadap total rumah tinggal, juga menunjukkan kecenderungan meningkat. pada tahun proporsi rumah tinggal bersantai sebesar persen, meningkat dari persen pada rpm kabupaten polewali mandar tahun tahun namun capaian ini sesungguhnya masih tergolong rendah, mengingat masih ada sekitar persen rumah tinggal yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel persentase rumah tinggal bersantai kabupaten polewali mandar, uraian jumlah rumah tinggal beraksen sanitasi jumlah rumah tinggal persentase sumber data dinas kesehatan kab. polewali mandar, perumahan informasi tentang perumahan menjadi penting untuk melihat sejauhmana masyarakat telah menikmati rumah. dengan melihat kondisi rumah, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan dibidang perumahan. penyediaan perumahan kabupaten polewali mandar masih didominasi oleh rumah milik sendiri. penyediaan jaringan instalasi listrik maupun air dam dari tahun tahun pun terus meningkat. untuk mengetahui indikator perumahan tahun2011 padatabel bawah ini tabel indikator perumahan kabupaten polewali mandar, tahun status kepemilikan rumah milik sendiri saram rumah dinas bebas sewa rumah menurut jenis lantai bukan tanah persen tanah rumah menurut jenis dinding tembok kayu persen bambu lainnya jumlah sambungan rumah tangga pln) analog prabayar jumlah jumlah sambungan rumah tangga dam) luas permukiman kumuh jumlah rumah tinggal layak huni jumlah rumah tinggal tidak layak unit sumber data berbagai sumber bps, pln, dam dan dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar), rpm kabupaten polewali mandar tahun penataan ruang ruang terbuka hijau rth) ruang terbuka hijau berfungsi sebagai wadah bersosialisasi bagi warga, tempat berkumpul, tempat evakuasi jika terjadi bencana alam, juga sebagai tempat bermain bagi anak anak yang semakin sulit bagi mereka dapatkan terutama wilayah perkotaan. rasio ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan kabupaten polewali mandar dapat dilihat padatabel bawah ini: tabel rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah perkotaan kabupaten polewali mandar, luas ruang terbuka hijau ha) luas wilayah ber hpl hgb ha) luas wilayah rasio ruang terbuka hijau sumber data dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar,. grafik rasio ruang terbuka hijau kawasan perkotaan polewali kabupaten polewali mandar, luas wilayah luas wilayah ber hpl hgb luas ruang terbuka hijau rasio ruang terbuka hijau sumber data dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar,. rasio bangunan ber per satuan bangunan jumlah bangunan kabupaten polewali mandar yang memiliki izin mendirikan bangunan imb) masih sangat kecil. dari total bangunan sebanyak unit, hanya unit yang memiliki imb, atau hanya persen. dengan kata lain, setiap bangunan kabupaten polewali mandar hanya sekitar bangunan yang memiliki imb. jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, proporsi bangunan ber imb paling tinggi terdapat kecamatan polewali dan disusul wonomulyo. ini mudah dipahami karena keduawilayah tersebut merupakan wilayah perkotaan. lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikut: rpm kabupaten polewali mandar tahun tabel rasio bangunan ber imb per satuan bangunan kabupaten polewali mandar, jumlah bangunan ber imb jumlah bangunan proporsi bangunan ber imb sumber data dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar, tabel rasio bangunan ber imb per satuan bangunan menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, bangunan ber ber imbtata ruang dan permukiman kab. polewali mandar, perencanaan pembangunan penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu rpm nasional, rpm sulawesi barat dengan rpm kabupaten polewali mandar tahun untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategismerintah daerah, perlu semakin ditingkatkan. pelaksanaan perencanaan limaselain dijabarkan dalam dokumen rkd, rpm kabupaten polewali mandar tahun rpm juga dijabarkan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd). ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat padatabel bawah ini tabel dokumen perencanaan pembangunan kabupaten polewali mandar, tahun indikator tersedianya sela ipjp tidak tidak kabupaten polewali mandar yang ada ada ada ada telah ditetapkan dengan perda tersedianya dokumen rpm yang ada ada ada ada telah ditetapkan dengan perda tersedianya dokumen rkd yang telah ditetapkan dengan perkara persentase renstra skpd yang selaras dengan rpm, (p6) persentase senja skpd yang selaras dengan rkd, sumber data bappeda kab. polewali mandar, perhubungan jumlah arus penumpang angkutan umum jumlah penumpang angkutan umum kabupaten polewali mandar terus meningkat dari tahun tahun selama periode pada tahun jumlah penumpang angkutan umum sebanyak orang dan kemudian meningkat menjadi padatan atau meningkat hampir persen. peningkatan ini mengindikasikan bahwa penduduk kabupaten polewali mandar memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. mobilitas penduduk dilakukan dengan mengunakan kendaraan bis dan kapal laut. penduduk kecamatan wonomulyo dan polewali memiliki tingkat mobilitas yang paling tinggi. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut rpm kabupaten polewali mandar tahun mandarpembangunan tahunan daerah. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten polewali mandarkabupaten polewali mandarruang kabupaten polewali mdatadan informasi, baikpm kabupaten polewali mandar tahun grafik jumlah penumpang angkutan umum kabupaten polewali mandar, foo000 akan: de jumlah penumpang bis sumber data: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, rasio ijin trayek ijin trayek angkutan umum jalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikelompokkan atas angkutan trayek tetap dan teratur dan angkutan tidak dalam trayek yang dikenal sebagai izin operasi. dapat dilihat rasio ijintrayek padatabel bawah ini tabel rasio ijin trayek kabupaten polewali mandar, uraian izin trayek perkotaan izin trayek perdesaan jumlah izin trayek jumlah penduduk rasio izin trayektabel rasio ijin trayek menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, jumlah izin trayek total jumlah izin rasio kecamatan jumlah izin trayek penduduk perkotaan perdesaan race trayeperhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, jumlah uji kir angkutan umum kir adalah uji kelayakan kendaraan bermotor roda empat, yang gunanya untuk menilai apakah komponen komponen kendaraan tersebut masih layak untuk berada jalanan. jumlah kendaraan umum kabupaten polewali mandar yang telah melakukan uji kir dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah uji kir angkutan umum kabupaten polewali mandar, angkutan umum jdih jdih jdih jdih jdih jdih jdih jdih jdih jdih mobil penumpang mobil bus mobil barang jumlah sumber data dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. polewali mandar, jumlah pelabuhan laut udara terminal bis tabel jumlah pelabuhan laut udara terminal bis kabupaten polewali mandar, uraian jumlah pelabuhan laut jumlah pelabuhan udara jumlah terminal bislingkungan hidup persentase penanganan sampah volume sampah kabupaten polewali mandar terus menunjukkan peningkatan dari tahun tahun. pada tahun jumlah sampah sebesar dan meningkat menjadi pada tahun meskipun mengalami peningkatan volume, namun persentase sampah yang mampu ditangani memperlihatkan tren meningkat. padatan volume sampah yang bisa ditangani kurang dari setengah, dan pada tahun volume sampah yang bisa ditangani telah mencapai persen. namun capaian ini juga mengisyaratkan bahwa masih ada sekitar persen sampah yang belum bisa ditangani. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel jumlah volume sampah dan produksi sampah kabupaten polewali mandar, jumlah volume produksi sampah m3) jumlah sampah yang ditangani m3) persentase sampah yang ditangani sumber data dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk jumlah tempat pembuangan sampah kabupaten polewali mandar meningkat dari tahun tahun. jika mengacu pada data limatahun lalu, tempat pembuangan sampah meningkat lebih dari dua kali lipat. peningkatan tempat pembuangan sampah telah berdampak terhadap peningkatan dampungtempat pembuangan sampah dan volume sampah yang juga meningkat lebih dari dua kali lipat. meskipun demikian, volume produksi sampah masih lebih besar dibandingkan dengan daya tampung tempat pembuangan sampah. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini: tabel jumlah tpa sampah, daya tampung dan volume produksi sampah kabupaten polewali mandar, jumlah tpa sampah unit) jumlah daya tampung tpa sampah m3) persentase sampah sampah yang ditangani sumber data dinas tata ruang dan permukiman kab. polewali mandar, rpm kabupaten polewali mandar tahun pertanahan urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan pertanahan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. indikator urusan pertanahan kabupaten polewali mandar tahun dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah tanah yang bersertifikat kabupaten polewali mandar, tahun jumlah tanah yang bersertifikat (bangunan gudang) per tahun hak milik dokumen hak guna dokumen hak pakai dokumen persentase konflik tanah yang teridentifikasi dan melibatkan persen pemerintah daerah yang ditindaklanjuti persentase sertifikat roda yang terbit persen sumber data bagian pemerintahan setda kab. polewali mandar, kantor pertanahan kab. polewali mandar, kependudukan dan catatan sipil pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan. keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan adminstrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang undang yangberlaku. penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam peraturan presiden nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil serta peraturan presiden nomor tahun tentang penerapan ktp berbasis nik secara nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten kota. implementasi sistem informasi administrasi kependudukan siak) line perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas sdm dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan sia kon line. menurut catatan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, jumlah penduduk kabupaten polewali mandar tahun adalah orang dengan komposisi penduduk perempuan sebanyak orang dan orang laki laki. pelayanan administrasi kependudukan kabupaten polewali mandar yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil antara lain pelayanan ktp, kk, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga rpm kabupaten polewali mandar tahun ada beberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal spm) yangharus dicapai. tabel jumlah penduduk kabupaten polewali mandar, tahun denis data satuan jumlah penduduk jwa laki laki jiwa laki laki persen perempuan jiwa perempuan persen persentase ketersediaan data base kependudukan area persentase enrolment ktp e persen persentase kepemilikan persen kartu keluarga persentase kepemilikan akta persen kelahiran sumber data dinas kependudukan dan catatan sipil kab. polewali mandar, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak partisipasi perempuan lembaga pemerintah secara umum, partisipasi perempuan lembaga pemerintahan kabupaten polewali mandar cukup tinggi. dari seluruh pegawai lingkungan pemerintahan kabupaten polewali, sekitar persen berjenis kelamin perempuan. dengan kata lain, setiap tiga orang pegawai, satu diantaranya perempuan. tingkat partisipasi perempuan lembaga perempuan dari tahun ketahun terus meningkat. jika diamati berdasarkan jabatan, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon iii dan juga sudah menunjukkan angka yang cukup baik. namun, untuk eselon ii, tingkat partisipasi perempuan masih relatif kecil, meski pada tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. saat ini, persentase perempuan yang menduduki eselon hanya persen, yang berarti bahwa setiap orang yang menduduki eselon ii, hanya satu yang berjenis kelamin perempupersentase partisipasi perempuan lembaga pemerintah kabupaten polewali mandar, persentase perempuan jabatan eselon persentase perempuan jabatan eselon iii persentase perempuan jabatan eselon iv.a persentase perempuan jabatan eselon iv.b jumlah pekerjaperempuan lembagapemerintah persentase pekerjaperempuan lembaga pemerintah sumber data badan kepegawaian dan diklat daerah kab. polewali mandar, indeks pembangunan gender ipg) dan indeks pemberdayadengan memperhatiselamatan ipg kabupaten polewali mandar tercatat sebesar persen naik persen dibanding ipg tahun sebesar persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel indeks pembangunan gender ipg) menurut variabel pembentuknya kabupaten polewali mandar, sumber data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indeks pemberdayaan gender idg)dgperempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan penatalaksanaan serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. perkembangan idg kabupaten polewali mandar dari dari tahun sebesar persen mengalami peningkatan sekitar persen tahun menjadi persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel berikutketerlibatan perempuan sumbangan tahun perempuan sebagai tenaga perempuan idg parlemen manager, dalam profesional, teknis pendapatan kerja sumber data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, grafikindeks pembangunan gender ipg) diindeks pemberdayaan gender idg) sumber data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga kdrt) baik secara absolut maupun relatif, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga kdrt) kabupaten polewali mandar terus meningkat. hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kdrt semakin meningkat. secara absolut, jumlah kasus kdrt meningkat lebih dari tiga kali lipat selamaperiode yaitu dari kasus kdrt menjadi kasuskdrt secara relatif, rasio kdrt terhadap jumlah rumah tangga, meningkat dari menjadi rasio ini menunjukkan bahwaterjadi satu kasus kdrt setiap rumah tangga polewali mandardrt kabupaten polewali mandar, jumlah kdrt jumlah rumah tangga rasio kdrt terhadap jumlah sumber data kkb dan pemberdayaan perempuan kab. polewali mandar, pengembangan kabupaten layak anak kabupaten layak anak adalah kota kabupaten yang menjamin hak setiap anak sebagai warga negara. sedangkan pengertian anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. indikator kabupaten layak anak berdasarkan permanen dan tahun yang harus dipenuhi kabupaten polewali mandar sebagai berikut kelembagaan,: dan perlindungan khusus. sedangkan prinsip kota layak anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, setiap anak mempunyai hak hidup, mendengar dan menghormati pandangan anak. pengembangan kabupaten layak anak kabupaten polewali mandar dalam memenuhi indikator berdasarkan permanen dan tahun sudah persen. keluarga berencana kb) dan keluarga sejahtera ks) rata rata jumlah anak per keluarga jumlah rata rata anak per keluarga yang ada kabupaten polewali mandar adalah anak per keluarga pada tahun dan mengalami penurunan pada tahun menjadi anak per keluarga. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel rata rata jumlah anak per keluarga kabupaten polewali mandar, uraian jumlah anak jumlah keluarga rata ratajumlah anak per keluargapersentase peserta aktif jumlah pasangan usia subur kabupaten polewali mandar cenderung meningkat selamatan demikian pulajumlah peserta aktif juga menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. namun persentase peserta aktif berfluktuasi. kadang meningkat dan kadang menurun. hal ini disebabkan karenaterjadi drop atau ganti carapenggunaan alat kontrasepsi. pada tahun terjadi drop dari persen tahun menurun menjadi ,58persen. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel persentase peserta aktif kabupaten polewali mandar, jumlah peserta aktif jumlah pasangan usiasubur persentase peserta aktif sumber data kkb dan pemberdayaan perempuan kab. polewali mandar, cc. jumlah tenaga penyuluh secara keseluruhan, jumlah tenaga penyuluh kabupaten polewali mandar menunjukkan peningkatan, dari orang pada tahun menjadi orang padatan sampai jumlah pengawas penyuluh (pkb) koordinator juga menunjukkan tren meningkat dari tidak ada tahun meningkat menjadi orang tahun sampai untuk lebih jelasnya, dapat dilihat padatabel bawah ini tabel jumlah tenaga penyuluh kabupaten polewali mandar, ko) uraian pkb koordinator pkb pkb jumlahtabel jumlah tenaga penyuluh menurut kecamatan kabupaten polewali mandar, sinambung balcanica limbo tubi tanaman all campalagian luo wonomul matilei tapan matahari polewali binuang andreaei tangan bulo kab. polewali mandar sumber data kkb dan pemberdayaan perempuan kab. polewali mandar, jumlah klinik klinik adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau rumah sakit dikelola oleh pemerintah termasuk tni dan polri maupun swastadan lembaga swadayaorganisasi masyarakat som) serta telah terdaftar dalam data kb. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel bawah ini: rpm kabupaten polewali mandar tahun |
bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran perusahaan daerah air minum dam) wai rai tipalayo kabupaten polewali mandar serta untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat guna mencapai bupati polewali mandar target millenium development goals gs), diperlukan tersedianya sarana dan prasarana provinsi sulawesi barat air minum yang didukung dengan penyertaan modal pemerintah kabupaten polewali peraturan daerah kabupaten polewali mandar mandar, nomor tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tentang huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah penyertaan modal kabupaten polewali mandar kepada pemerintah kabupaten polewali mandar perusahaan daerah air minum wai tipalayo kepada perusahaan daerah air minum wai tipalayo kabupaten polewali mandar: kabupaten polewali mandartahun tentang bupati polewali mandar, perusahaan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor menimbang bahwa berdasarkan ketentuanjo.pengelolaan keuangan daerah, republik indonesia tahun nomor diamanatkan bahwa penyertaan modal tambahan lembaran negara republik pemerintah daerah pada perusahaan daerah indonesia nomor ditetapkan dengan peraturan daerah,sumber daya air lembaran negara republik tentang penanaman modalmbentukan peraturan perundang pertanggungjawaban keuangan negara undangrovinsi sulawesi barat tentang pengembangan sistem penyediaan air lembaran negara republik indonesia tahun min daerah lembaran negara tentang perubahan nama kabupaten polewali republik indonesia tahun nomor mamasa menjadi kabupaten polewali mandadoman pembinaan dan pengawasan perubahan kedua atas undang undang nomor penyelenggaraan pemerintah daerahtahun tentang organ dan kepegawaian negara daerah lembaran negara republik perusahaan daerah air minum,mbagian urusan pemerintahan keuangan daerah, antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan peraturan menteri dalam negeri nomor pemerintah daerah kabupaten kota tahun tentang perubahan kedua atasinvestasi pemerintah lembaran tahun tentang pembentukan produk negara republik indonesia tahun nomor hukum daerah, tambahan lembaran negara republik peraturan menteri keuangan nomor indonesia nomor pmk. tentang hibah dari peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tentang tata cara pengadaan pinjaman luar keputusan menteri dalam negeri nomor negeri dan penerimaan hibah lembaran tahun tentang pedoman penilaian negara republik indonesia tahun nomor kinerja perusahaan daerah air minum, tambahan lembaran negara republik keputusan menteri negara otonomi daerah indonesia nomor nomor tahun tentang pedoman peraturan pemerintah nomor tahun akuntansi perusahaan daerah air minum, tentang hibah daerahrepublik lembaran daerah kabupaten polewali mandaranggaran pendapatan dan belanja daerah yang dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten polewali mandar selanjutnya disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang bupati polewali mandar dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, memutuskan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan aabanaana nana bnn (usaha modal pemerintah kabupaten polewali pada suatu usaha bersama dengan pihak mandar kepada perusahaan daerah air ketiga, dengan suatu imbalan tertentu. minum wai tipalayo kabupaten polewali mandar. pembinaan daerah adalah semua penerimaan yangperlu dibayar kembali dan atau bab pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ketentuan umum maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. investasi daerah adalah penggunaan asset dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dengan royalti, manfaat social dan atau manfaat daerah adalah kabupaten polewali mandar. lainnya sehingga dapat meningkatkan pemerintah daerah adalah pemerintah sea pena antah dalam rangka pelayanusahaan daerah air minum wai tipalayo kabupaten polewali mandar selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah air minum wai tipalayo polewali mandar. bab bab iii maksud dan tujuan besaran dana sumber penyertaan modal daerah penyertaan modal daerah maksud penyertaan modal daerah pada dam besaran dana penyertaan modal daerah adalah untuk peningkatan sarana dan kepada dam sebagaimana dimaksud dalam prasarana air bersih air minum dan ditetapkan sebesar rp. peningkatan cakupan pelayanan dam dua milyar rupiah). kepada masyarakat. penyertaan modal daerah sebagaimana tujuan penyertaan modal daerah pada dam dimaksud pada bersumber dari adalah untuk: program hibah air minum bantuan aus aid. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan diminum air bersih khususnya bab kepada masyarakat berpenghasilan rendah pengelolaan penyertaan modal daerah menambah permodalan dam dalam rangka asa pengembangan investasi, dan penyertaan modal daerah sebagaimana cc. peningkatan cakupan pelayanan air minum dimaksud dalam dalam bentuk uang kepada masyarakat guna mencapai target dan akan dianggarkan pada apbd perubahan millenium development goals gs). kabupaten polewali mandar tahun anggaran penggunaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan damengkalis provinsi riaupegawai aparatur sipil negardan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten bengkalislakukanbesar adalah cuti yang diberikan kepada asn yang bekerja secara terus menerus selama (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lamabengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagaipengelolaan barang milik daerah. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tpp daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk: meningkatkan disiplin, memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya: dan cc. meningkatkan kesejahteraan. bab prinsip dan kriteria pemberian tpp bagian kesatu, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan: dan optimalisasi. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada hurufmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai dan ppp. efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada hurufdan ppp. optimalisasi sebagaimana dimaksud pada hurufkriteria pemberian tpp kriteria pemberian tpp berdasarkan: beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja: kelangkaan profesi:dan ppp yang melaksanakan tugasnyaatau batas waktu normal minimal jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan). besaran persentase tpp yang diberikanegawai dan ppppada diberikan kepada pegawai dan ppp yang telah menyampaikan hasil capaian periodik kinerja pegawai dari rencana kinerja pegawai secara elektronik dan atau manual. tpp berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai dan ppp yang dalam melaksanakan tugasnya berada daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau lokasi terpencil. daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentudimana kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah daerah. tpp berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai dan ppp sebagaimana dimaksud pada apabila indeks tpp tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada atas (satu koma lima puluh). besaran persentase tpp berdasarkan tempat bertugas maksimal sebesar 50y6 (lima keterangan: atpptb alokasi tpp berdasarkan tempat bertugas. tpp basic tpp tpp berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai dan ppp lain. tpp berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai dan ppp yang melaksanakan tugas dan pekerjaa: fi. pegawai dan ppp pada satuan polisi pamong praja, dinas perhubungan, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pemadam kebakaran dan pegawai dan ppp yang bertugas pada seksi transit kantor camat, dan atau pegawai dan ppp yang bertugas pada seksi transit kantor camat sebagaimana dimaksud huruf dikecualikan pada kantor camat talang mandau. pegawai dan ppp yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah. besaran persentase tpp pegawai dan p: jabatan pimpinan tertinggi pemerintah daerah: dan atau ppt (maksimal tpp) pegawai dan ppp yang memiliki keterampilan untuk pekerjaan bersifat khusus dan langka. pegawai dan ppp sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan melalui keputusan bupati atas usulan kepala perangkat daerah. alokasi tpp berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada diberikan minimalketerangan: atppkp alokasi tpp berdasarkan kelangkaan protes. tpp basic tpppegawai yang menurut peraturan perundang undangan diberikan insentif khusus. pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan bupati atas usulan kepala perangkat daerah. insentif khusus sebagaimana dimaksud adalah insentif bagi: jasa pelayanan bagi pegawai pada rsud: upah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tunjangan profesi guru tpg), tunjangan khusus guru tkg), dan tambahan penghasilan tamsil) guru pada dinas pendidikan: dan petugas ketatausahaan keuangan seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. besaran tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pemberian tpp setiap pegawai dan ppp dapat diberikan tpp berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan dianggarkan dalam apbd. ppp (minimal tpp) (s) pegawai dan ppp sebagaimana dimaksud pada adalah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pemerintah daerah. pemberian tpp kepada pegawai yang ditugaskan menjadi pelaksana tugas plt) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: selain menerima tpp dari jabatan defenitif yang diembannya, diberikan juga tpp sebesar (dua puluh persen) dari total tpp pada jabatan yang ditangkapnya (pelaksana tugas), atau menerima tpp penuh jabatan yang ditangkapnya pelaksana tugas) dan tidak menerima tpp jabatan defenitifnya. pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. pegawai yang mengalami mutasi jabatan yang surat penyataan pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal pada bulan berjalan, tpp yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan atau tempat tugas yang baru. cons dapat diberikan tpp sebesar 80x (delapan puluh persen) dari besaran nilai tpp berdasarkan kelas jabatan. pegawai pusat dan daerah lainnya yang bekerja pada perangkat daerah dapat diberikan tpp dengan ketentuan: berstatus dipekerjakan (titipan) diperbantukan pada pemerintah daerah: dan tidak menerima tambahan penghasilan tunjangan kinerja remunerasi atau sejenisnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara danfatau anggaran pendapatan dan belanja daerah lain. pegawai pindahan atas permintaan sendiri dari pusat provinsi kabupaten kota lain pemerintah daerah yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan tpp apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama (tiga) bulan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan, dan pembayarannya dihitung mulai bulan keempat. bagi pegawai daerah yang berstatus dipekerjakan diperbantukan kepada instansi vertikal atau daerah lainnya, diberikan tpp dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan tunjangan kinerja remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari apbd lain atau apbn. pegawai yang ditunjuk sebagai penjabat kepala desa dan sekretaris desa dapat diberikan tpp sepanjang tidak menerima tpp atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundangan tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas. pegawai yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun sebelumnya, tidak diberikan tpp sampai yang bersangkutan melaporkan dan telah diterima oleh komisi pemberantasan korupsi kpk). bab besaran tpp besaran tpp bagi pegawai dan ppp diberikan sesuai dengan kelas jabatan. besaran tpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab pemberian tpp bagian kesatu penilaian pembayaran tpp setiap bulan dinilai berdasarkan: tingkat disiplin, dan hasil penilaian kinerja yang terdiri dari nilai periodik sasaran kinerja pegawai dan nilai periodikkan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan,penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian rencana kinerjainisiatif kerja, kerjasama: dan kepemimpinan. kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan bagi pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.bobot penilaian, penilaian capaian sasaran kinerja pegawai skp): penilaian perilaku kerja, lembar hasil pengukuran kinerja periodik pegawai, dan rekapitulasi kehadiran pegawai. bagian kedua pengurangan pegawai dan ppp yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan tpp dengan ketentuan sebagai berikut: pegawai dan ppp yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja diberikan pengurangan (lima) persen) dari total tpp: pegawai dan ppp yang tidak masuk kerja selama (lima) s d sembilan) hari kerja secara berturut turut pada bulan berjalan diberikan pengurangan (empat puluh persen) dari total tpp, pegawai dan ppp yang tidak masuk kerja selama (sepuluh) s d (lima belas) hari kerja secara kumulatif pada bulan berjalan diberikan pengurangan (tujuh puluh lima persen) dari total tpp: pegawai dan ppp yang tidak masuk kerja lebih dari (lima belas) hari kerja secara kumulatif pada bulan berjalan tidak diberikan tpp: pembuktian tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dilihat dari rekapitulasi absensi secara online (swafoto) atau manual. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan tpp dengan ketentuan sebagai berikut:tiga) bulan: pegawai3 (tiga) bulan: pegawai3 (tiga) bulan,tiga) bulan, pegawaitiga) bulan: pegawaitiga) bulan, pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tpp diberikan sesuai dengan jabatan setelah dilakukan penurunan jabatan, pengurangan tpp sebagaimana dimaksud huruf sampai dengan huruf dilakukan mulai bulan berikutnya. pegawai yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada badan pertimbangan kepegawaian dan terbukti tidak bersalah, kekurangan tpp yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinyatersebutoleh aparat penegak hukum, maka tpp dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai pegawai. bagian ketiga pembayaran tpp tpp dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing masing perangkat daerah pada kelompok belanja operasi. pembayaran tpp dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan januari tahun anggaran berkenaan. tpp bagi pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pada tahun berjalan dibayarkan terhitung sejak salinan keputusan kenaikan pangkatnya diterima oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang bersangkutan. tpp pada bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang undangan. tpp bulan desember mulai dibayarkan pada tanggal (dua puluh satu) desember tahun berkenaegawai dan ppp atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji. bagian keempat penghentian pembayaran tpp tpp tidak diberikan kepada pegawai dan ppp yang: cc. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib: cuti diluar tanggungan negara, menjalani masa bebas tugas masa persiapan pensiun, tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan keputusan bupati, melaksanakan tugas belajar, dan. pegawai yang menjalani cuti tahunan, lebih dari (dua belas) hari kerja diberikan tpp sebesar pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari (lima belas) hari kalender dan cuti besar paling lama (tiga) bulan diberikan tpp sebesar tpp bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada dan tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku makaerkai gan aslinya kab, kab: agi paten bengkalis s(seed enero rasyidnew york, august (an) manufacture means all processes, other than production, which drug may obtained and includes refining well the transformation drugs into other drugs. lo) medicinal opium" years opium which has undergone the processes necessary adapt for medicinal use. (p) opium" means the coagulated juice the opium poppy. (ga) opium poppy" mean the plant the species paper sormiferw (rx) poppy straw" means all parts (except the seed) the opium poppy, after moving. preparation" means mixture, solid liquid, containing drug. (t) production" means the separation opium, coca leaves, cannabis and cannabis resin from the plants from which they are obtained. lu) schedule i", schedule ii", schedule iii" and schedule iv" mean tbe corresponding numbered liat drug preparations annexed this convention, amended from time time accordance with article (vw) secretary general" means the secretary general the united nations. (vw) special stocks" means the amounts drugs held country territory the government such country territory for special government purposes and meet exceptional circumstances, and the expression "special purposes" shall constructed accordingly. (x) stocks" means the amounts drugs held country territory and intended for: consumption the country territory for medical and scientific purposes, (ii) utilization the country territory for the manufacture drugs and other substances, (iii) export: but does not include the amounts drugs held the country territory, production fabrication stupffiants: utilization gtupffiants pour fabrication d'autres stub saints, preparations tableau iii substances non vis8es par presente convention utilization daille pivot pour fabrication stupefianta: conservation atupffisnta, deportations expectations stupffiants daille pivot: spesies stupffianta affederation des kuantitas spesies: stocks stupffiants dicembre l'ann$e lavelle leg statistiques rapportent: superficie dfterminable des cultures pivot opium, les statistiques ayant trait aux sujet mentions paragraph exception faite i'alinea d), serong stables annuellement serong fourier organ plus tard juin 1l'anne servant celle lavelle elles rapportent: les statistiques ayant trait sux sujet mentions 'alinea paragraph serong tables trimestriellement serong fourier organ dans dalai d'un mois computer fin trimester august elles reapportent, les parties sont pas tenuis turnir statistiques ayant trait aux stocks specialty miss elles fourniront department des statistiques ayant trait aux stupffiants imports acquis dans pays territoire pour les begins scisux, ainsi gu'aux kuantitas stupffiants prflevfa sur les stocks spfcisux pour satisfaire aux begins population civile, oam tua maptitle limitation fabrication 'deportation ganti totale #hague stub sifat gui sera fabrigute et, import par pays territoire guelcongue cours d'une.anne donne dera pas etre supbricure.& some.des element servants awska ganti# congomnfe, dans limit '&valuation correspondance, des fins mfdicales scientifiques: ganti& utilis, dang limit '8valuation correspondance, vue fabrication.d'autres.stupffianta, de.pr operations.du tableau iii substances.hon rises par presente convention ghuwhla ganti& exports ganti vers$e stock afin porter celui ci niveau specific4 dang evaluation correspondance: ganti8 eglise, dans limit evaluation correspondance, pour les begins #pfciaux. some des e&laments #numeros paragraph sera fruit toute ganti8 gui aura et maisie mise sur march8 licita, ainsi gue toute ganti8 prelevee sur les stocks siau pour satisfaire aux begins.de population civile, organ constant gue ganti8 fabric import8e court. d'une singe donne exclude some des ganti?s enumfrees paragraph compte menu des deduction revues paragraph present article, 'excfdent ainsi constant8 gui subsistersit fin 'anne sera dfdiit, l'anne suivante, deg ganti gui driven #tre fabrigufes imports, gini gue total des #valuation dini paragraph l'article st'il ressort des statistiques dea deportations des exportationg (article gue quantity export destination d'un pays territoire guelcongue dipaksa total des evaluations relatives pays territoire, db. tel gu'il est dini paragraph l'article augment des kuantitas declares come ayant et8 esportes deduction faite tout exefdent constant aux terms paragraph prfserit article, organ peut faire notification aux state, gul, son aris, devraiant fire informs. des reception d'une tell notification, les parties n'autoriseront plus, pendant 'anne court, acute exploration nouvelle stub sifat dont b'git destination pays territoire cause, saus dans cas oli une evaluation supplfmentaire aura t8 bourne pour pays territoire gui concerns fois toute ganti importir excfdent ganti8 supplfmentaire requires ii) dans les cas exceptionnels oli ltexportation est, l'avis cover nement pays exportateur, indiopensable traitement des maladewa, article bis limitation production opium production d'opium par pays territoire guslcongue sera organis$e contr8l#e tell mani8re gue, dang measure possible, ganti produkte cours d'une anne donne soit pas supfrieure 1l' valuation, #table conformfment paragraph l'article ganti d'opium gu'il est prev producer, organ constant, d'apsis les renseignements gui lui agron ete mourns conformfment aux disposition sente convention, gu'une partie kuil found une @valuation conformfment paragraph 'article n'e pas limit8 1opium produit 'interior ses frontiers des ius limited conformfment aux evaluations pertinentes, gu'june quantity importante d'opium produkte, excitement illicitement, 'int rieur des frontiers cette partie, t6 mise sur march6 illicit, organ peut, apr83 avoir examine les applications partie int#rescue, gui driven lui fire prisentfes dang df&lai d'un mois servant notification late constitution, decider dfduire tout partie .montana ganti8 gul sera produkte total des evaluation tel gu'il.est.dini paragraph article pour premiere anne une tell deduction sera techniguement applicable, compte menu '3vogue l'anne des engagements contrastuels auxguels partie cause sura souscrit vue d'exporter l'opium. cette decision deva render effect jours apsis gue partie int$rescue aura regu notification, organ, apr8s avoir notizie partie intfressee decision relative une edition prise conformfment paragraph ci desus, entrega consul tation avec file afin.d'appointer une solution satisfaisante situation, kh, situation n'est pas resolve d'une mani?re satisfaisante, organ out, s'il lieu, appliduer les disposition l'article ll, pregnant decision relative deduction revue paragraph ci desus, organ indra compte non settlement toutes les circonstences pertinentes, notamment cells gui content naissance probl2me traffic illicit vis8 paragraph ciwdegsus, miss aussi toute nouvelle measure @appropriate control gue partie adopted. article disposition speciale applicable culture orgue situation dans pays territoire d'une partie est' tell gue i'interaction culture pivot opium, locale planet cannabis est, son avis, measure plus appropriate pour protege sant8 publique, empu?cher gue des atupffiants point d&turns vers traffic illicit, partie intfressfe interniran culture. partie gui internet culture pivot opium planet cannabis rendra les mesures approprifes pour sisir les plants multi&s illicitement pour les dftruire, saus pour petite kuantitas nfcessaires pour partie aux fins recherches scientifiques. article organisme nationaux opium ll. toute partie gui antoine culture pivot opium vue production d'opium etablira, elle deja fait, maintiendra plusieurs organisme etat (designs ci apsis dang present article par terme "organisme") charges d'exeres les fonctions stipulfes present article. toute partie liste paragraph precedent appliguerg les disposition ci apres culture pivot opium pour production l'opium opium l'organisme dflimitera les region designer les porcellus terrain culture pivot opium vue production d'opium sera sutoriste: les cultivateurs titulsires d'une licence dflivree par 'organisme serong sells amutorisis liver cette culture, chaque licence spfcifiera superficie terrain sur level cette culture est sutoriste: ad) tout cultivated pivot.d opium sera menu liver organisme totality nicole d'opium, 'organisme achter cette raconte rendra math?riellement possession dis gue possible, mais plus tard dang dalai quatre mois computer fin ecole: organisme aura seul droit, gul concerns 'opium, d'importir, d'exporter, liver commerce gros conserved des stocks, l'exception dea stocks ditebus par les fabricants d'alcalofdes opium, d'opium medicinal eparstiong base d'opium. les parties sont paa venues d'tender cette clause 'opium medicinal aux preparations base opium. les fonctions administrative revues paragraph serong exeres par seul organisme etat constitution partie intfressfe permen. article restrictions production 'opium destiny commerce international ah) 'une des parties 'intention commenced producer 'option d'augmented production d'opium, elle indra compte demande mondiale @'opium existence, conformfment aux evaluations publishes par organ, afin gue production d'opium n'entrance pas une surproduction d'opium dans 'ensemble monde. acute partie n'autorisera production 'opium bugmentera production d'opium si, son avis, une tell production sugmentation production sur son territoire issue d'elementer traffic illicit lfoplum, sous reserve des disposition paragraph une partie, gui ler janvier produisait pas d'opium pour 'exploration, desire exporter sur l'opium gu'elle produit des ganti s n'exc edan pas ring tonnes par an, elle notified organ, poignant cette notification des renseignementa concernant les contr les digusur exists par presente convention gui concerns production l'exploration l'opium ii) nom pays des pays vers leagues elle compte exporter opium, organ putra soit approves cette notification, aoi commander partie intfresste pas producer d'opium pour l'exploration. ume partie sutra gu'une partie design8e paragraph desire producer plus king tonnes d'opi resting 'exploration par an, elle notified conseil, poignant cette notification des renseignementa epproprits, comprise l' valuation des ganti#s gui driven &tre produkte3 pour 'expectations il) les contr oles existent proposes gui concerns l'opium gu: doit stre produit: ili) nom pays des pays vers leagues elle compte exporter cet opium, conseil putra soit approves notification soit recommended partie intfresste pas producer d'opium pour 'exploration. nonobstant les disposition des alias paragraph une partie gul, pendant les dix ann ses gui ont priced imm statement ler janvier export& 1l'opium produit par elle putra continues exporter l'opium gu'elle produit. s. kh. aa) une partie n'importir d'opium d'maupun pays territoire saus l'opium est produit sur territoire d'une partie mentionnfe paragraph ii) d'une partie gui agresif une notification organ conformfment sux disp ditions l'alinea paragraph iii) d'une partie gui regu l'probation conseil conformement aux disposition l'alinea paragraph nonobstant les disposition 'alinea present paragraph, une partie peut importir 'opi produit par tout pays gui produit export# l'opium pendant les dix ann$es gui ont pr code ler janvier organisme agency control national et6 table fonctions aux fins affinis l'article dans pays int press celui ci poss@de des moyen8s efficacy faire aorta gue l'opium gu'il produit n'alimente pas traffic illicit. les disposition present article n'emp8theron pas partie producer 'opium ganti8 suffisait pour ses besoinsj d'exporter 'opium sisi dans traffic illicit une autre partie, conformfment aux evidences presente convention. article control veille pivot une partie gui permen culture pivot opium pour des buts autres gue production 'opium rendra toutes les mesures nfcessaires pour assure gue l'opium n'est pas produit partir bela parts opium: gue fabrication stupffiant3 partir ville pivot est control falcon satisfaisante. les parties applicueront veille pivot system certificate d'importetion d'autorisations d'exploration prev aux paragraphs l'article les parties fourniront les memes statistiques sur l'fimportation 'expr tation daille padat gue cells gui sont proves pour les stupffiants sux paragraphs 'article article courier feuille coca partie guthrie culture courier, elle jui appliguera, ainsi gu' feuille coca, regime contr ole prev 'article pour pivot opium, gui concerns 'alin8a paragraph cet article, |'obligation impor8e 'organisme mentioning@ sera settlement d'enter materiel element possession r&cole, aussitot gue possible apres gu'elle aura #t8 faite. dans measure possible, les parties front provider 'arrachage tous les locales existent etat sauvage. elles dftruiront les cocaiers cultures illigaelement. article disposition suppl8mentaire relatives feuille coca les parties event permettre |'utilization feuille coca ovr preparation d'un produit aromaticum gui dera content maupun alkaloid elles event, dang measure nfcesanmire cette utilization, permettre production, l'deportation, l'exploration, commerce detention ces feuille3. les parties fourniront sfparfment les valuation (article les statistiques (article concernant les feuille coca destined pria ration d'wn tel produit aromaticum:s towtefois, n'y sur pas lieu faire les memes feuille coca sont utilities pour l'extraction d'alkaloids ainsi gue pour celle produits aromatigues, fait est prices$ dana les evaluations les statistiaima. article contr ole cannabis une partie authorises culture planet cannabis vue production cannabis rising cannabis, elle lui appliguera regime contr ole evu i'article gui concerns 'le control pivot @opium, sente convention s'appliguera pas culture planet cannabis exclusivement des fins industrielles (fires grains) pour des buts horticulturaux, les parties adopteront les mesures gui event stre nfcessalres pour empecher 'abs des feuille planet cannabis traffic illicit cells ci. article fabrication les parties exigeront gue fabrication des stupffiants @'effect sous licence, saus grand cette fabrication east effect par une des entreprises etat. liv) retail pharmaciste other authorized retail distributors and institutions qualified persons the dulu authorised exercise af therapeutic scientific actions, (v) "special stocks"i (y) territory" means any part state which treated separate entity for the application the system import certificates and export @utborizations provided for article this definition shall not apply the term "territory" used articles and h6. yor the purposes this convention drug shall regarded "consumed" when has' been supplied any person enterprise for retail distribution, medical use scientific research: and "consumption" shall constructed accordingly. artilade substances under control percent measures control which are limited specified drugs,. the drugs schedule are subject all measures control @applicable to. drugs under this convention and particular those prescribed articles (ce), and the drugs schedule sre subject the same measures control ruas schedule with the exception.of the measures prescribed article paragraphs and respect the retail trade. preparations other than those schedule iii are subject the same measures control the drugs which they contain, but estimates (article and statistics (article distinct from those dealing with these drugs shall not required the case such preparation, and article paragraph fel and article bd, paragraph (b) (ii) need not apply. b les parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes entreprises migrant fabrication stupffiants participants .b) soumettront regime licences les tablissements les local dans leagues fabrication peut faire) exigeront gue les fabricants stub8giants titulair d'une licence muniasent persis periodigues faisant led categories les kuantitas stub saints gu'ils surat droit fabriguer. dependent, persis periodigue sera pas cessaire pour les separations. les parties emp8theron 'accumulation, possession des fabricants stupffiant2, kuantitas stub saints daille pivot excfdant cells gul sont n@cessaire fonctionnement normal 'entreprise, compte menu situation march. article commerce distribution ll. aa) les parties exigeront gue commerce distribution des stub giants s'effectuent sous licence, saus commerce cette distrik button sont effectscommerce distribution des stupffiant3 participant: ii) soumettront regime licence les e&tablissements les local dang leagues commerce cette distribution event faire. dependent, une licence sera pas nfcessairement require pour les pr&separations, "&) les disposition des alias concernant regime des licences s'appligueront pas nfcessairement aux personnes dissent authorises exeres des fonctions th$rapeutigues ocu scientifiques agissant dang: 'exercise ces fonctions, outre, les parties emp@theron aussi 'accumulation, possession des commergants, des distributors, des entreprises etat, des personnes giment @utoristes visits ci desus, ganti stupffiants daille pivot exc edan cells gui sont nfcessaires fonctionnement normal 'entreprise, compte menu situation march8: exigeront gue les stupsfiants point mourns dispensasi des particulier gue sur ordnance medical. cette disposition n'est pas nfcessairement applicable aux stupffiants gue des particulier event 1galement obtenir, utilis, dispenser @minister l'occasion 'exercise dissent sutorist leurs fonctions th$rapeutigues: ii) les parties agent ces mesures eceasaires souhaitables, ellen exigeront gue les ordinances prescrivant des stub?giants tableau point series aur des formulas officielle gui serong fourier sous forme carpet touches par les butorites administrative comp events par les associations professionnelles authorises. est souhaitable gue les parties eigen gue les offers scribes imprimfes stupgfiants, les announces publicitaires quelque nature gu'elles point ainsi gue les notices descriptive relatives aux stupffiants utilitas des fins commercials, les conditionnements contenant des stupffiants les etiquette sous lenguelles les stub6giants sont mis venue, indiguent denomination commune internationale commune gue par organisation mondiale sant kh, une partie juge gu'une tell measure est nf@cessaire souhaitable, elle exigua aue tout conditionnement contenant stub8giant porte double filet rouge tres apparent. polis dans level conditionnement est expfdif porter pas double filet rouge. les parties exigeront gue 'ftiguectte goes lavelle une rogue est mise venue indie nonmfment les stupffiants gu'delle content ainsi gue leur poids leur percentage. l'obligation turnir ces renseignements sur etiquette s'appliguera pas n&cessairenent stupffiant disneys particulier sur prescription magistrate, les disposition des paragraphs s'appligueront pas nfcessai rement commerce detail distribution detail des stub saints tableau ii. article disposition specials relatives commerce international parties permettront pas scierment 'exploration stupffiants destination d'un pays territoire guelcongue, n'est conformfment aux lois rdglementa pays territories dans les limited total des #valuation afferentes pays territoire, tel gu'il est dini paragraph il'article ajoutant les ganti gui driven #tre rfexporttes, les parties exerceront dans les ports frames les songs branches meme surveillance meme control gue dans les autres parties leurs territories, extant extends, toutefois, gu'alles pourront appliguer regime plus sg2verge, les parties contrfleront moyen d'une licence i'deportation l'exploration des stupefiants saus dans les cas cette deportation cette exploration eat effectiveune tell deportation exploration participant, kosova) hague partie sutorisant 'deportation 'exploration d'un stub sifat bxigera i'abstention d'une @utorisation'a' deportation d'exploration distinct pour hague 'deportation exploration, gu'il s'aise d'un ou'de plusieurs stupffiants: bj) cette authorization indiguerd le nom stupffiant, denomination commune internationale elle existe, ganti8 importir exporter, les nom addresses 'importateur l'exportateur spfcifiera priode durant lavelle l'deportation i'fexportsation doit etre effectules l'authorization d'exploration indiguers cure numero date certificate a'importstion (paragraph ainsi gue 'authority8 gui i'a deliver8. l'authorization d'deportation putra permettre d'importir plusieurs evo18. avant liver une sutorisation d'exploration, les parties exigeront certificate d'deportation, deliver per les authorities compftentes pays territoire importateur attendant gue l'deportation stupffiant ocu des stupffients dont est question'est'epprouvle certificate sera produit par personne l'tablissement demtidant 'autorissation d'exploration. les parties conformeront mutant gue faire putra'su modele certificate d'deportation spprouv6 par commission. une copies l'authorization d'exploration sera joint &'hague voi, gouvernement guf'deliver l'authorization d'exploration'en'dresser und copies gouvernement pays territoire importateur. ha) orgue l'deportation effective orgue periode fife pour 'deportation prend fin, gouvernement paya territoire importateur reversa gouvernement pays territoire exportateur 'avtorisation d'exploration, avec une mention speciale cet effect. mention profit8e spfcifiera quantity effectivement import. quantity effectivement export est inf rieure celle gui eat indigufe dans l'authorization d'exploration, les authorities compftentes indigueront ganti# effectivement export sur 'authorization d'exploration sur toute copies officielle celle ci, les expectations sous forme d'envoys addresses une bangun campe d'une personne different celle dont nom figure sur l'authorization d'exploration ocu une note postal serong intertitel. les expectations sous forme d'envoys address entrepdt douane serong intertitel, saus gouvernement pays importateur precise sur certificate @d'deportation produit par personne ' tablissement gui demande 'autor station d'exploration gu'il approx8 l'deportation 'envoy afin gue celuirci soit pos dang entrepdt douane. parent cas, l'authorization d'expr tation pricisera gue 'envoy est effect cette fin. tout retraite l'entre douane sera subordonng lea presentation d'un persis amanat des stories dont relive 'entre6t, et, dans cas d'uenoi destination ' tranger, seri assisi1 une exploration nouvelle.su.sens presente convention, les envoys stupffiants entrant dang territoire.d'une partie portant sans #tre accompagnfs d'une authorization d'exploration serong revenue par les authority compftentes. al. une artis n'sutorisera pas passage transit sur son territoire, direction d'un autre pays, d'um envoy guelcongue stupffiants, gue cet envoy act non charg# vehicle gui transporte, saus copies 'auto citation d'exploration pour cet envoy est present3e aux authority comp states jadi partie. les authorities compftentes d'un pays territoire guelcongue travers level passage d'un envoy stupefiants est autores prendront toutes les mesures nfcessaires pour empecher diroutement audit envoy vers une destination autre gue celle gui figure sur copies l'authorization d'expr tation joint 1l'envoy, moins gue gouvernement pays territoire travers level edit envoy s'effects a'mutorise dfroutement. cover nement pays territoire trailer toute demande dfroutement comme s'il s'agissait d'une exploration pays territoire transit vers pays territoire nouvelle destination. diroutement est stories , les disposition des alias paragraph s'appligueront galement entre pays territoire transit paya territoire d'oli l'envoy print movement et8$ export. maupun evil atupffiants transit pos6 dang entropi douane peut tre songs traitement guelcongue gui wodifierait nature ces atap saints, l'emballage peut stre modify4 sans 'gutorisation des authority comp events. les disposition des paragraphs relatives transit des stub variants sur territoire d'une partie sont pas applicable cet envoy est transport2 par voie rienne condition gue 'afronef n'atterrisse pas. dang pays territoire transit. 'afronef fait stterrissage dang pays territoire, ces disposition s'appligusront dang measure les circumstances 'eigen. les disposition present article potent pas prejudice cells tout accord international gui finite control courant ' tre exec6 par toute partie sur les stupffiants transit. acute des disposition cet article, part les paragraphs s'appliguera nfcessairement aux preparation tableau iii. article disposition sp ciale concernant transport des stub saints gans les crosses premiers seconds des navies atronefs effectuant des parcours internstiomaux transport international par navies afronefs kuantitas liniteces stub@fans susceptible d'fire n$cessaire pendant voyage pour 'admins ration des premiers seconds pour les cas d'urgency sera pas considered comme ung deportation une exploration sens presente convention. des precautions approprifes serong proses par pays d'imatriculation pour emp8cher ll'usage induk des stupffiants mentions paragraph leur tournament des fins illicit. commission recommandera ces precautions consultation avec les organisations internationales comp events. les stub@giants transporter par navies ocu afronefs conform@ment aux disposition paragraph serong sous aux lois, elements, pernis licences pays d'immatriculation sans prf juice droit des authority& morales comp tetes provider des vfrificatlons, inspection autres operations contr sle bord des navies afronef3. l'administration ces stub sifat cas d'urgency sera pas considirte come contrevenant aux disposition l'article paragraph b). article detention stub santa les parties permettront pas detention stupffiants sans &utorisation legal. article mesures surveillance @'inspection les parties exigeront.: gue toutes les per3ones gui des licences sont dflivrtes apple cation presente convention gui occupants dea poster direction surveillance dana une entreprise etat table conformfment presente convention eumissent les kualitas nfcessaires pour appliguer effectivement fidelement les disposition des lois elements edits execution de. presente convention, b).9ue les sutoritea administrative, lea fabricantsa, les comercants, les hommes science, les #tablissements scientifiques les h6pitaux element dea registers serong consignfes les ganti es.de hague stub@giant fabriguf hague operation portant sur l'acquisition 'alienation stub@fields. ces registers serong conserved pendant une priode gui sera pas inf rieure deux ana, dans les cas des carpets touches article paragraph alinea b) @'ordonnences m dicale sont utilis ces carpets touches, comprise les touches, serong @galement conserv s pendant une periode gui sera pas inf&rieure deux ans. article lutte contre traffic illic'action preventive impressive contre traffic illicit, cette fin, elles pourront utilement designer service propri charge cette coordination, s'assistent mutuellement dans lutte contre traffic wikicite3 ac) goopfreront etroitement entre elles avec les organisations inter nationales compftentes dont elles sont membres afin meter une lutte coordonnfe contre traffic illicit: yeilleront gue cooperation internationale des services propri soit effective par des votes rapids: s'assureront gue, jorge des pieces justice sont transnises entre des pays pour pursuit d'une action judiclaire, transmission soit effective par des votes rapids l'address des instances design$fes par les parties: ses par voie diplometiave3 fourniront organ commission, elles agent propri , par 'intermfdiaire secr empire general, outre les renseignementa regis vert 'article des renseignements ayant trait aux activities illicit constants v'int&rieur leurs frontiers relatives notamment culture, production, fabrication, 'usage traffic illicit des stupffiantsi fourniront les renseignements visit paragraph precedent, dana toute measure possible mandiri aux dates gue organ fixes son cite, demande d'une partie, organ putra 'sider turnir ces renseignementa souvenir ses efforts yue require les activit e#s illicit maire stupffiants 'int rieur des fronti8res celle ci. article disposition annales sous reserve ses disposition constitutionnelles, hague partie adopted les mesures cessaire pour gue culture production, fabrication, l'extraction, separation, detention, 'offre, mise venue, distribution, l'chat, venue, liaison, quelque titre gve soit, courage, l'envoy, l'exp edition transit, transport, 'impor tation 'exploration stub@giants yon conformis aux disposition presente convention, tout autre acte gui, 'avis jadi partie, serat contrary aux disposition presente convention, constituent des interactions punissables lagu'elles sont communes intentionnellement pour gue les interactions graves point possible @'un chitiment adekuat, notamment phineas prison d'autres eines derivatives libert&. nonobstant les disposition non ses 'alinea precedent, longus des personnes utilisant falcon abusive des stub8giants front commas ces infarction, les parties pourront, lieu les container pronounce une sanction p isle leur rencontre, comme complement condemnation sanction finale, soumettre ces personnes des mesures traitement, d'education, post cure, adaptation r&integration sociale condor moment aux disposition paragraph 'article bus reserve des disposition constitutionnelles hague partie, bon ast2me juridigue legislation nationale, chance des interactions #numfor2es paragraph sera consider comme ime infarction distinct, elles sont communes dang des pays diff grants: li) participation intentionnelle i'une guelcongue despite infarction, 'association l'sentence vue comnmettre tentative committee, ainsi gue les actes prep retires les op@eines proves paragraph3l,facture such preparations. the drugs schedule shall also included schedule and subject all measures control applicable drugs the latter schedule, and edition there: (a) party shall adopt any special measures control which its opinion are necessary having regard the particularly dangerous properties drug included: and (b) party shall, its opinion the prevailing conditions its country render the most appropriate means protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession use any such drug except for amounts which may necessary for medical and scientific research only, including clinical trisula therevith conducted under subject the direct supervision and control the partyparagraph (f), and articles bia, and the coca leaf those articles and and cannabis those article tiparagraph (e), article paragraph subparagraph article bis and articles 2h: and and and respectively. iii) les condemnation prononcbes stranger pour ces interactions serong proses consideration aux fins d'tablissement ecidivej iv) les interactions graves prfcitfes, gu'elles silent communes par des nationaux des strangers, serong poursuivies par partie sur territoire lavelle i'infarction t8 commune, par partie sur territoire lavelle dflinguant trousers son extradition n'est pas acceptable conformfment legislation partie janelle demande est adressfe, edit dflinguent n'a pas gj3 poursuivi juga. chance des interactions fnumbrfes aux paragraphs ii) event article est plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout trait8 d'extradition consul entre les parties. les parties s'engaged comprendre ces infarction comme cas d'extradition dans tout trait8 d'extradition conclude entre elles. ii) partie gui subordonne i'extradition 'existence d'un traits est sasis d'une demande d'extradition par une sutra partie avec lagusile elle n'est pas life par trait d'extra dition, elle latitude considered presente convention comme constituent base juridigue 'extradition gui concerns les interactions num$res aux paragraphs ii) present article. extradition est subordonnle aux autres conditions revues par droit partie require. iii) les parties yui subordonnent pas 'extradition 'existence d'un trait# reconnsissent les interactions snumfrles aux paragraphs ii) present article comme cas d'extra dition entre files dans les conditions pr ues par droit partie require. iv). l'extradition sera.accord6e conformfment legislation partie gui demande d'extradition est adressfe et, sang juice des disposition des alias bj) ii) iii) present paragraph, jadi partie aura droit refused d'accorded ll'extradition les authority comp3tetes consider$rent gue l'infarction n'est pas suffisamment grave. acute disposition present article porter atteinte aux disposition. droit penal d'une partie maire jurisdiction. les disposition present article serong limited mati?re comp defence par legislation finale chance des parties, article maisie confiscation tous stub@giants, toutes substances tout mat ariel utilis8s pour committee 1june guelcongue des interactions sistem 'article destinys committee une tell infarction, pourront @tre saja config&s. article mesures contre i'abs des stupffiants les parties envisageront avec une attention particuli8re 'abu3 des stupffiants prendront toutes les mesures possible pour prfvenir pour @gagurer prompt dfpistage, traitement, education, posture, adaptation r@integration sociale des personnes interest sesi elles coordonneront leurs efforts ces fins. les parties favoriseront, sutan gue possible, formation d'un personnel pour assure treatment, post cure, adaptation rlintfgration sociale des personnes gul absent stupffianta. les parties prendront toutes les mesures possible pour rider les personnes gul ont mesin dang l'exercise leur profession actu$rir connaissance des problfimes pos par i'abs dea stub@giants par prevention, elles developperont sushi cette connaissance dans grand public s'il lieu grande gue j'abs ces stupffiants dipandu tr8s partement. article bis accords evoyant creation centres rbgionaux une partie l'time souhaitable, dang lutte gu'elle mene contre traffic illicit des stub#giants, compte menu son regime constitutionnel, juridiaus administratif, elle g'efforcera, sollicitant elle desire les avis techniques organ ocu des institutions socialists, faire tabir, consultation avec les autres parties int@resumes region, des accords prfvoyant creation centres regional recherche scientifique d'education vue esquire les provides dfcoulant l'usage traffic illicit des stupffianta. article application mesures nationales contr5le plus sfv#res gue cells gu'exile presente convention nonebstant toute disposition sente convention, sulung partie sera, sera census etre, emp3chte d'adopted des mesures control plus btrictes plus #vres gue cells gui sont proves par presente convention, notamment d'exile gue les separations tableau iii les stupffiants tableau point sous aux mesures contr ole applicable aux stupffiants tableau certains d'entre elles, elle juge cessaire oppbortun pour protection sant& publique. article langues convention proc edule signature, ratification d'adhesion pr ler aft signature tous les etats membres organisation des nations unies, tous les etats non membres gul sont parties statut cour internationale justice membres d'une institution sp ciamis&e des nations unies et. galement tout autre etat gue conseil peut invited devenir partie, presente convention est louise ratification. les instruments ratification serong depok autres secretary general. sente convention sera ouverte 'adh sion des etats vis&s paragraph apres ler act les instruments d'adh$sion serong deposit autres secretary general. voir paragraphs note minaire. article entre digusur presente convention entrega digusur 'expiration trent?me jour gui spire date d@pdt guarantifme instrument ratification d'adh sion, conformfment 'article pour tout autre etat dfposant instrument ratification d'adhesion apres date d$p audit guarantifme instrument, presente convention entrega digusur 'expiration treatise jour gui suara depot par cet etat son instrument ratification d'adh&sion. article application territoriale pr sente convention s'appliguera tous les territories non mftropo retains gu'une partie repr sente sur plan international, saus consent temen presale d'un tel territoire est cessaire vert soit constitution partie territoire interest8, soit costume. cas, partie s'efforcera d'obtenir dans plus bref dalai consentement territoire gui est cessaire et, orgue consentement aura t6 often, elle notified secr taire gfnfiral. presente convention s'appliguera territoire territoire design s par notification, des date reception cette derni zre par secrftaire general. dans les cas consentement readable territoire non metropolitan n'est pas cessaire, partie interest dfclarera, moment signature, ratification 'adh&sion guez territoire territories non etropolitains s'appliqu presente convention. ibid. article territories aux fins des articles toute partie peut notified secrftsire general gu'aux fins des articles 'un ses territories est divisi& deux plusieurs territories gue deux plusieurs ses territories 8ont groups seul. deux plusieurs parties event notified secrftaire gfn6ral gu'a suite 'institution d'une union douanigre entre elles, ces parties constituent seul territoire aux fins des articles toute notification faite vert paragraph ci desus rendra effect ler janvier l'anne gui suara celle oli late notification est faite. article abrogation des treat&s international ant rieurs des 'entre digusur presente convention, ses disposition bbrogeront remplaceront, entre les parties, les disposition des trait ci apres convention internationale 1l'opium, sign haye, janvier accord concernant fabrication, commerce intfrieur 'usage 'opium prepare, sign gen@ve, fevrier convention internationale l'opium, sign8e genre, fevrier convention pour limiter fabrication elementer distrik button des stub saints, sign e geneva, juillet accord pour contr ole consolation 'opium fuer extreme orient, sign bangkok, novembre protocol sign& lake success, dicembre amendment les accords, conventions protocols sur les stub saints concludes haye, janvier gen6ve, fevrier fevrier juillet bangkok, novembre genre, juin saus gui concerns ses effects sur dernier ces conventions: les conventions accords visas aux alias e), teks gu'ils ont et& amends par protocol vis&e 'alinea f): protocol sign& paris, novembre plant sous contr6le international certains rogue non videos par convention juillet pour limiter fabrication r elementer distribution des stub giants, amend par protocol sign& lake success, dicembre protocol vivant limiter elementer culture pivot, ainsi gue production, commerce international, commerce gros l'emploi 'opium, sign8 new york, jun protocol entre digusur. des 'entre digusur presente convention, 'article convention pour expression traffic illicit des rogue nuisibles, signed genre, juin sera, entre les parties late convention, gui sont aussi parties presente convention, abiog8 templat par 'alinea paragraph 'article presente convention, toutefois, une tell partie putra, apres avoir inform secrftaire g n&ral, maintenir digusur edit article article disposition transitcires ll. les fonctions organ dont creation est prove 'article serong, partir date d'entre digusur presente convention (article paragraph exercise provisoirement, selon leur nature, par comic& central permanent execution des disposition chapitre convention mentioning 'alinea 'article hh, tell gu'elle et amended, par organ control, crf& execution des digo ditions chapitre convention menticnnge 'alin$a j'article hh, tell gu'elle 6t8 amended. voir ci lessons texte 'article protocol (voir galement paragraph note minaire) article disposition transitoires les fonctions organ international control des stub saints revues par les amendments contents dans ev8 par convention unique non amended. conseil economie social fixer date lavelle organ tel gu'il sera constitute8sutera, l'regard des parties convention unique non amend2e des parties aux trait num@res 'article late convention gui sont pas parties pr sent protocol, les fonctions organ tel gu'il est constitute vert convention unique non amended. gui concerns les membres noms eux premieres elections gui suivront l'augmentation nombre deg. membres organ, gui passer les fonctions king membres prendront fin bout trois ans, cells des sept autres membres prendront fin lling ci desus serong design s par triage sort effectif par secr e taire general immfdiatement apres au'il bura et& proved premi8re section. conseil fixer date janelle nouvel organ mentioning article entrega fonctions, cette date, edit organ assume les fonctions comic# central permanent chiles 1i' organ control mentions paragraph 'gard des etats gui sont parties aux traits enumfrts l'article gui sont pas parties pr@sente convention. article penonciation il. 'expiration d'un dalai deux ans computer date 'entre digusur presente convention (article 4l, paragraph toute partie putra, son nom nom d'un territoire gu'elle repr sente sur plan international gui retire consentement donn vert 'article h2, dfnoncer presente convention dfposant instrument cet effect autres secrftaire general. secrftaire general recoil dfnoncistion avant ler juillet ou. cette date, elle rendra effect ler janvier l'anne suivante:, dfnonciation est rescue apres ler juillet, elle rendra effect comme elle avait t8 rescue 'ann8e suivante avant ler juillet cette date. sente convention indra expiration si, par suite df#nonciations noticies conformfment aux disposition paragraph les conditions son entre digusur proves paragraph 'article descent d' tre replies. article amendments toute partie putra proposed amendemen presente convention. texte audit amendemen les reasons gui 1l'ont motive serong comuunidufs secr taire gfn$ral gui les communiguera aux parties conseil, conseil putra decider soit convoguer une conf6rence, conformiment paragraph article chart des nations unies, vue d'studies 'amendemen proposal soit demanded aux parties elles accepted l'amendemen propos? aussi les primer presenter &ventiuellement conseil leurs observations sur cette proposition. projet d'amendemen distribute conformfment paragraph present article n'a &t8 reject& par acute partie dans les dix huit mois gui silent communication, entrega imm@statement digusur. toutefois est rejects par une partie, conseil putra decider, compte. menu.des observations: des parties, s'il convent convoguer une. conference chart d'studies edit amendemen. article arenas il. still s'live entre deux plusieurs parties different concernant l'interpretation i'application presente convention, lestes parties consulteront vue euler different par voie nfgocistion, @'enquete, mediation, concilistion, d'arbitrase, record des organisme regional, par voie judiciary par d'autres moyen pacificus leur choix. the parties shall use their best endeavour apply substances which not fall under this convention, but which may used the illicit manufacture drug, such measures supervision may prasticeble. parties are not required apply the provisions this convention drugs which are commonly used industry for other than medical scientific purposes, provided that: (a) they ensure appropriate methods featuring other mean that the drugs used are not liable abused have ill effects (article paragraph and that the harmful substances cannot practice recovered and (b) they include the statistical information (article finished them the amount each drug used. article changes the scope control here party the world health organization has information which its opinion may reguler amendment any the schedule, shall notify the secretary general and finishere the notification made party, the world health organization. here notification relates substance not already schedule schedule (i) the parties hall examine the light the available information the possibility the provisional application the substance all measures control applicable drugs schedule ii) pending its decision provided subparagraph (iii) this paragraph, the commission may decide that the parties apply provisional that tout different genre gui n'aura pas st8 right par les moyen proves paragraph sera sous cour internationale justice. article reserves transitoires une partie peut, moment signature, ratification l'edition, server droit d'authorises temporsirement dans 'un ses territories l'usage 'opium des fins gusi mfdicales: l'usage opium numeri mastication feuille coca: ad) l'usage cannabis, rising cannabis, d'extracts ventures cannabis des fins non mfdicales: production, fabrication commerce des stub saints visi bux lintas aux fins mentionnfes dans edits alias. les reserves faits vert paragraph serong soumises aux restrictions suivantes les sedikit mentionnfes paragraph pourront stre authorises gue dans measure elles saint traditionnelles dans les territories pour leagues lea serve est faite #talent autores ses ler janvier acute exploration des stupffiants visas paragraph aux fins mentionnges dans edit paragraph putra etre autoriste destination d'un etat non partie d'un territoire august presente convention s'appliance pas aux beres j'article h2: ce) seule pourront stre authorises fuer 'opium les personnes inmatricultes cet effect avant ler janvier par les storia&s comp events: aa) usage 'opium des fine gusi mfdicales dera #tre boli dang d lai guinee ans computer 'entre digusur presente convention, comme pr vu paragraph l'article ll: mastication feuille coca dera fire above dans dalai vingt king an8 computer 'entre digusur pr sente convention, come prev paragraph 'article l'usage cannabis des fins autres gue mfdicales scientifiques dera lesser aussitdt gue possible mais tous cas dans d&lai vingt king angs computer l'entre digusur presente convention, comme prf evu paragraph l'article li, g6) production, fabrication commerce dea stub@giants vis#s paragraph pour les usages mention&s audit paragraph detroit &tre fruits finalement supprimis meme temp3 gue ces usage3. toute partie faisant une reserve vert paragraph dera include dans rapport annuel gu'elle dresser secretary general, conformement 'alinea paragraph 'article expos$ des progr8s accomplish court l'anne prictdente vue render effective l'abolition 'usage, production, fabrication commerce vis8e paragraph turnir organ des evaluations (article des statistiques (article sfipardes pour les activit s sujet deaguelles une reserve sura ere faite, mandiri sous forme prescribed par organ. aa) une partie gui fait une reserve vert paragraph fourid pas rapport mentioning l'alinea paragraph dans les six mois sultan fin l'ann$e lavelle ont trait les renseignements gu'il content, li) les evaluations wentionnfes 'alinea paragraph dans lea trois mois servant date fife cet regard par organ condor moment paragraph i'article iii) statistiques mention$es ifalinfa paragraph dans les trois mois servant date elles driven etre fourier conformfiment paragraph 'article organ secrftaire g netral, selon cas, dresser partie cause une notification indiguant son regard disandera turnir ces rensen elements dans dalai trois mois computer reception cette notification. partie conform pas, dans dalai indicus ci desus, demande organ secrftaire g normal, reserve question faite vert paragraph cedera d'avoir effect. etat gulautres reserves ll. acute serve n'est autorisfe doors des reserves faits conforufment l'article aux paragraphs giants. voir ci lessons texte l'article protocol (voir #galement paragraph note minaire) article serves tout test peut, moment oli signe present protocol, ratified adh sre, faire une reserve sur tout amendemen gu'il content sutral'article bis (article present protocol), 'article (article pr sent protocol), 'article (article present protocol), 'article (article present protocol), l'article paragraph alinea (article present protocol), l'article (article present protocol) 'article bis (article present protocol) etat gui aura feat des reserves putra tout moment par voie notification cite retired tout partie ses reserves. est note gu'un etat dfsirant faire une reserve l'un plusieurs des amendemen conformfment 'article ci desus protocol doit d'aboard devenir partie convention unique non amends 'i1 l'est pas encore), puis ratified protocol adh$rer faisant reserve desire. tout etat peut, moment signature, ratification l'adh&sion, faire des reserves sur les disposition suivantes presente convention paragraphs 'article paragraph l'article paragraphs l'article ih, alinea paragraph 'article article tout etat gui desire devenir partie convention mais gui veut stre stories . faire des reserves autres gue cells gui sont #numeris paragraph present article 'article peut adviser secr taire general cette intention. moins gu'd 'expiration douce mois apres date communication reserve question par secrftaire gfinfral, tiers des etats gui ont latifi8 convention ont adh&r avant fin late periode n'agent &leve des objections contre elle, elle sera consid free comme autoriste, extant extends toutefois gus les tata gui front e ley& des objections contre cette reserve n'front pas sauber 'regard etat gui formulae @'obligation juridigue d&courant presente convention, sur lavelle porte serve. lka reserves. article note fictions secrbtaire gfn@ral notified tous les etats mentions paragraph i'article les signatures, ratification adhesion conformiment l'article k03 date lavelle presente convention entrega digusur condor event l'article ce) lea dinonciations conformfment l'article h6: les declarations notifications conformfment aux articles texte table par secrftaire jendral alit conformfment l'article protocol mars pour secr taire g nf ral conseiller juridigue, tableaux liste des stupffiants inclusa tableau acetylmethadol (ac tony dim $thylacine diphfnyl l, hektare) allylprodine (a11y1 math1 menoleh propionoxy l pipfridine) alphacetylmethadol (alpha ac story dimfthyleamino dip&nyl h,h hektare) alphameprodine (alpha 6thy1 methyl phenyl4 propionoxy h pip riding) alphamethadol (alpha dinfthylamino diphone1 reptans1 alphaprodine (alpha dim$thy1 ph nyl l propionoxy h pip riding) anileridine (ester ethyligue 'acid para eminoph$n8thy phenyl pip riding carboxyliguerk benzethidine (ester gthyligue 'acid (benzyloxy ethyl) ph8nyl pipfridine carboxyligue t) benzylmorphine (benz1 morphine) betacetylmethadol (b&ta ac$tony dim thylacine b diphtnyl ,k4 hektare) betameprodine (beta eth1 m thy l ph&nyl h propionoxy h pip riding) betametmadol (beta dimethylamino b dip nyl l, etanol betaprodine (b8ta dimethyl ph&nyl h propionoxy h pip ricaine) cannabis, resin cannabis, extracts ventures cannabis cetobemidone (meta hydroxy eny1 h methyl propionat h pip riding) clonitazene (para chlorbenzy1 difthylaminofthy1l nitro benzimidazole) coca, feuille cocaine (ester mfthyligue benzoylecgonine) concentrate daille pivot (meti@re tenue ligue daille pivot sub traitement vue concentration ses alkaloids, orgue cette maire est mise dans commerce) desomorphine (dihydro esoxymorphine) dextromoramide (#) m6thy1 oxo h diphone1 (pyrrolidiny1 but1 h morphine diampromide (n (m&thylph sn thylacine) prop1 propionanilide) diethylthiambutene (difthylamino di (thi ny1 ') but8ne dji hydromorphine dimenoxadol (dim&thylaminofthy1l story phenyl l, acetate) dimepheptanol (dim&thylacine dip nyl reptans1 dimethylthiambutene (dim thylacine di (this6ny1 ') betina l) bitrate dioxaphetyle (morpholino h dip8ny1 bitrate d' thy1) diphenoxylate (ester &thyligue l'acid (cyan diphone1 propil) ph nyl pip riding carboxyligue l) dipipanone (dip eny1 h, pip riding heptanone eggonine, ses esters drives gui sont transformables ecgonine cocaine eteylmethylthiambutene ( phylum sthylamino di (think1 buton l) etonitazene (di&thylacine stay1) para zthoxybenzyi metro benzimidazole etoxeridine (ester &thyligue 'acid (hydroxy story) &thy1 ph&ny1 pip riding carboxyligue l) furethidine (ester sthyliaue 'acid (t8trahydrofurfuryloxy6thy1 engl l pip riding carboxyligue h) heroine (diacetylmorphine) hydrocodone (dihydrocodeinone) hydromorphinol (hydroxy lh dihydromorphine) hydromorphone (dihydromorphinone kydroxypethidine (ester ethyligue 'acid mete hydroxy nyl methyl l pipsridine carboxyligue k) isomethadone (dimtthylamino m@thy1 dip nyl h,h hexagon levomethorphanem ( ) methoxy n n&thylmorphinane levomoramide ( ) m ethyl1 oxo l dip6ny1 (pyrrolidiny1 but1 h morphine levophenacylmorphane ( )hydroxy n ph#necylmorphinane levorphanol" ( ) hydroxy n m6thylmorphinane metazocine (hydroxy timothy1 benzomorphane dextromfthorphane ale ) nttnoxy n m ethylmorphinans dextrorphane l(e) hydroxy n m ethylmorphinane sont expressfment exclude present tableau, methane (dimethylamino dip4nyl heptanone mephyldesorphine (methyl delta d8soxymorphine) methyldihydromorphine (methyl1 dihydromorphine) methyl1 engl h piperidine carboxyligue h (acid) memohon (m8thy1 dihydromorphinone) morpheridine (ester &thyligue 'acid (morpholino thy) ph nyl pipfridine carboxyligue h morphine morphine methobromide autres d$riffs morphinigues note pentavalent n oxkymorphine morphine (myristylbenzylmorphine nicomorphine (dinicotiny1 morphine) norlevorphanol al )hydroxy morphine normethadone (dimethylamino diphone1 l, hexagon normorphine (dem$thylmorphine) opium oxycodone (hydroxy 1lh dihydrocodtinone) oxymorphone (hydroxy 1h dihydromorphinone pethidine (ester sthyligue 'acid methyl phenyl pip riding carboxyligue l phenadoxone (morpholino dip engl h, heptanone phenampromide (n (methyl1 pip riding &thy) propionanilide) prenazocine (hydroxy dimethyl1 ph n&thy1 benzomorphane phenomorphane (hydroxy n ph n&thylmorphinane phenoperidine (ester gthyligue l'acid (hydroxy ph ny1 propil) ph&ny1 h pip$riding carboxyligue b) piminodine (ester ethyligue 'acid phenyl l (ph nylamino propil) pdip riding carboxyliaue k) proheptazine (dim thy1 .phenyl propionoxy azacyeloheptane) properidine (ester isopropyligue l'acid methyl phfnyleh pipfridine carboxyliauek racemethorphane (? ) m6thory n m thyimorphinane racemoramide mean1 oxo dip ny1 (pyrrolidinyl but1 h morphine racemorphane (#) hydroxy n m ethylmorphinane7 thebacone (ac&tyldihydrocod8none) thebaine trimeperidine (timothy1l engl h propionoxy h pipfridine): les iso@res des stupffients inherits tableau, saus exception express, dans town les cas oli ces isomers event existed conformfment designation chimie apfcifite, les esters les others des stub giants inggris present tableau, moins gu'iis figures dang autre tableau, dans tous les cas ces esters others event existed, jas sela des stupffiants inherits event tables, comprise les sel d'ester, others d'igomdres visas ci desus, dang tous les cas oil ces sel percent existed. substance all measures control applicable drugs schedule the parties shall apply such mengurus provisiongily the substance question: (iii) the world health organization finds that the substance 1able similar abuse and productive similar ill effects the drugs schedule schedule convertible into drug, shall communicate that finding the commission which may, accordance with the recommendation the world health organization, decide that the substance shall added schedule schedule ti. the world health organization find that preparation because the substances which contains not liable abuse and cannot produce 1ll effects (paragraph and that the drug therein not readily recoverable, the coma sson nay, accordance with the recommendation the world health organization, add that preparation schedule iii, the world health organization finds that drug schedule particularly liable abuse and produce ill effects (paragraph and that buch liability not offset substantial therapeutic a@advantages not possessed substances other than drug schedule iv, the commission may, accordance with the recommendation the world health organization, place that drug schedule iv. where notification relates drug already schedule schedule preparation schedule tii, the commission, apart from the measure provided for paragraph may, accordance with the recommendation the world health organization, amend any the schedules by: (a) transferring drug from schedule schedule from schedule schedule (b) deleting drug preparation the case may be, from schedule. maa liste des stub8giants isplus tableau acetyl hydrocodeine coding m6thylmorphine dextropropoxyphene (e) dimgtbylamino l eth1 dip&nyl propionoxy butana hydrocodeine ethylmorphine 6thy morphine) norcodeine (n dfm@thylcod sine) pholcodine (morpholinyl ethylmorphine)) les isomers des stupffiants inherits tableau, saus exception express dans tous les cas oli ces isomers event existed conformfment designation chimie scifi8ej les sela des stupffiants inherits present tableau, comprise les sel leurs iso@res vis#s ci desus, dans tous les cas ces sel event existed. liste des separations includes tableau iii ll. preparation des stupffiants servants acbtyldihydrocod eine, cosine, dextropropoxyph3ne, dihydrocod sine, ethylmeorphine, noicon ine, pholcodine, orgue ces preparations contiendront plusieurs autres components tell manager gu'elles prfsentent pratiguement pas issue d'abs gue stupffiant suisse etre cup r par des moyen aisdment mis oeuvre dana une protection gui constituersit danger pour ganti& publique: quantity stub saints n'excfdera pas milligrarmes par unit& prise concentration sera pas supiricure pour dan les separations forme non divisie. separations cocaine renfermant maritim pour cocaine call8e cocaine base preparations d'option morphine contenant maximum pour morphine calculate morphine base andre, contenant plusieurs autres components tell maire gu'elles prfisentent pati element pas issue d'abs gue stupffiant pulse #tre cup sre par des moyen ais3ment mis oeuvre dans une proportion gui constituerait danger pour dan8 publique. preparations sechs divisi$es diphfnoxylate unites d'administration contenant maximum milligrammes dip$oxalate call8 base moons microgrammes sulfate d'atropin par unit8 d'administration. tulis ipecacuanhae opsi composites pour pour d'opium pour pour racing d'ipfcacuanha, bien melanda avec pour d'un autre component pula rules non stub6giant. preparations correspondent 'une guelcongue des formulas enumfrees dans present tableau, langes ces preparation avec toute substance contenant pas stupffiant. liste des stupffiants isplus tableau cannabis resin cannabis desomorphine (dihydrodesoxyworphine) heroine (dead stylmorphine cetobemidone sta hydroxyphenyi h methyl propionat l pip riding) les sel des stub saints inherits present tablesa, dang tous les cas ces sel event existed. (ge kak e n41 me) ee3 kakek e an fssaliiotitokaw (be la l pkaancb mas, berkelahi line bee ( ha were ng) (nek ce ah) xx. alert selanadpelteelenas gos eka draw pbb (e nh)ax feri. (be laser eme lawweb) (ut mep) mehbtake dams, lt setan pe. peri (end kat siak era en) ykerezolgmrakremk kai meter, ab2 nee) bebereexisesetorreri ( baik bye ata&). nep ketikan dnakaenmn read, kakak heart. name kelas dasar: kan kaa mgn kir name, dumalbene n (sa ( hb2ew et) itenesuri, kxeemane. rena) (ai kah) (eko uti&n sit ( hb5nep) aan mea, rab ah) sebe a4 aka ends ba, wae bk, kali mea, kakbemetkanela, #arena rei naik, kemanyanklaken he, hari kan read, kaka tagmuke, selera, am era, kak ekor eni, kenelkukiu ket kala, nyeri teka, lerngamena an, resi kesaaear, kets etyonks seb ak, ane kak. . kamar, kurgerlaketkx mereka, flex: kena", merkbrena. bki, karna kelas (gabah, hemasena, kesan ce) k kee mi" tki (genus cannabis) me, aa) ak kk , kelamaan awan na, kk ban" adk alienus erythroxylon) eg ka. a"5at?a, uban, barat. tor. rem kee tenakene kia. eng menyewa sa4. k eya" akenakaioena. kr" korea. ton ariana. k a bn" fererannenga, tenar ah. ke mks ak" era", peranan kbr nh. kuba an" kakek, keb e nikel ke, ke hn diaken ema lhe board. such decision shall become effective with respect each party the date its receipt such cowmmication, and the parties shall thereupon take such action may required der this convention. (la) the decisions the commission amending any the schedules shall subject preview the council upon the request of aiy party titled within ninety days from receipt notification the decision. the request for review ball sent the secretary general together with all relevant information upon chieh the request fop review based: (by the secretary general shall transmit copies the request for review and relevant information the commission, the world hsieh organization and sll the parties inviting them submit comments within ninety days. a11 comments received shall submitted the council for consideration: le) comedy may confirm, alter reverse the decision the commission, and the decision the council shall final. notification the council's decision shall transmitted all states members the united nations, non member states parties this convention, the commission, the world health organization, and the board: (ad) during tendency the review the original decision the commission hall remain effect. decisions the commission taken 'in accordance with this article shall not subject the review procedure provided for article 12m ma kredit kerang, ata dur pia wae apa pj, baba", ndkekuxen hs, k ba" abk ar. k user"&, mereenf paper somniferun l.) ko) k eee" hukeeknenaasnd (erika). kia, bomakemeara krs. k peta, kuda. deh krl esa hey kn . "karo ank , eka sintang kakek ank rk kak ? a4, uksnbak. enka" ur mlnkfekeryola kirana akan ralat wae x0) kera", ilanarana tia kakek blurb lease ie, (hh) #eykeryolaalaekekahan di) fa: there rka ke: ww) sednmahgs ensemara3, kelak peiaansentenkanglangar, lgn" ara. uk eme boneasei sas mail karet menelan nsp pk. aexlkentsu t lkabutak mb bemanute, eeb utara, seo keh here, ann mp, yah ank rpg, eman krtneskedeanganaana, dengan kaamarertakr nem angka kok bat. fhm bate. gat & sab gzt setukkat site eme. wek aes kaki aah, sikelgkelmanslkait sekam ika. yesasia seo ah. cbkatilerep lahalenaresi (sta8) (sts), letak elmorkasitka (il) em. mean21nindsaka arab, psi aokkesmesil urat lam bak kota rea, (style) rem esa) te, karo kal elsa kek wes mang, ket wara make yen, ist, fan kain rer ala oke ek, were ebi kaakethunin ar, lankpaeiae5ean, peak pke aneh aa. team, ek, gfkelansiaa rak, keneentakasekenkemey he, kr. atas dakemem neh banksia koa, meh k25, f2sps.iusnsai, were asas take, kankkastasar ii. kita sepak kata yka cr, #ih k2 ng t ketuk: st2&, pih a8t shh3 bts sabekfai b2te ket eburnea ea). kaenakasa aan pen kru era. #aemtiilefaangkes, email2 m3, melawan ag, yeaneki ben eru hal dari eng kesemrpeli (gskdesa karkepaeyalkla eka: kamar irak atk) pama hah ken eny #yererilmkreni a61e man er, ala eni ok. #selam6ahan gan nek ran mana, pre, mea, behnyaonatehasaman kah, #ekansenanset saya ank met (ud beselarang wrarerkuln, mean heru kent rekan mikha, bia kmr ta) kecil ark kamar hee ama kmr pearl area, strand rea, akan pan aaa mri matahari, haa ama raga weriehaiekanndtsisrnra, area, keeper (bem), ferkprrbaake, nersanir ara, mana mama. mer makrnataemkkahas mia atk (bsm), keebokepcen sasak, ineerersu abri soket, menanam daa pra maket, mio yrsakemaamaa rekan main, bnakakslomieneaa akkerilagmen, aff agen nx: kdkesoneipenaka, release kek ena mars. knokastenkikunerekwerseumasane ahh kaki liiluarea, kok baekje2error #aenegkanaa scene eka laki lerateneear, nbp make, benar nep epa dara kr: bbknnsonkiraa k9esa evil kartkekarn, kata terapi, san exa tari: cc) bylekukerafsn sari eyonereker ets sxlupkaemasan ea, kangana h4. sa. erilagafaa: d9) erbakib, sasmarunn ak. krarkekiemnantemela are. buk kane era: eekemlaslkakgan s#desa gan ana bkengbanea, ene bi. char, uneblelaselmarar. sak eka karaoke karekekaha ekaresenakekae han gena ep, bak era krs emak oek make. fkseske goa ken ke, anak ken kkelemkiasria, memakan sad age hee enak abe ek, ana kpk kaa eka, atas. kesan tam, tab kata katy, nee ate aka kis alah rena akan kekar pikat rutin, ymn pen kel serta. aaj yaa rar #massanya, weyakta es. #urica gen nia peh ales bela vb) ##agar ikea harian eme epe la. karna kena teeieemal, era tha ena. syari koe helm ren ape, srk wraps. #yanapatiharen, swat tera eub sem kek. nillekgxam ale kemasan. salam, at, knee en, haben aas ast selasa era hape pa, #harkamarin been5 kasi. desk rar hati sen ade eer ara hb, kua meh menag, tteee. malang kaa kan #as cause as, ville. ekorneem e1, kenasalaslasa karo al, pug, lten #hasarenn ge, span keramat ane toba mean eni, abk kepulan bra efek asin kek lara, hasan #manfsahin lemari bayan, enne peta, #maliisnaamue keras. nan let naragasaati ati, teepemonata, bip #bangkanyaergerai, beberkan memerataroneek lemo$, #waka terbit. manila ag, dibeli sen. #janssen3ea013, ede see krl, kaprnabeen ereekali ne, bet kane ea &. ha, siklon balas, getened yan peenkekrket epa ken, narereu, att braftaarun neng p6$, nun enak uk x kena. beriaekanga$, aan, betilankionean cmangahi ran eb keb bahan enak hh. las knee sman ane ket farr, ae. mars e4erengeaa era mere sika pg, #maberenkiia eni, cek tas mekar benih. ampere nih, shalat rak aan aka #hatfsleknk aan nca bae. years nam free ars ran man rekan real eme hari karo jade babak more, pasasiaie san. skema e0 kapal kak kamen, gaan lauren tee rena me, konrerraliaan nama, takes hehe rs, canons pola article general obligations the parties shall take such legislative and administrative measures may necessary: la) give effect and carry out the provisions this convention within their oun territorleaj (b) co operate with other states the execution the provisions this convention: and (e) subject the provisions this convention, limit exclusively medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and passes bion drugs. article the international control organs the parties, recognizing the competence the united nations with respect the international control drugs, agree entra the commission narcotic drugs the economic and social cowell, and the international arctica control board, the functions respectively assigned them under this convention. never, emaakoxanknenakengd. ani kane, tisasnsuekamorta sa, kanterkark fee sering ras gema kearah, #mberatokar the, wina em, tegar rre ika maa ara rena ika fa, klakptidangaiokt ai, tum kain kuli abon may isi at, katun perak, tmemarkaalenka area ar, aio eafarkata. emanasi ar sala ge. are ea. nata bra ukir ab. kenatlarun bekam ora hns raha ke, reekkamokahakng eme rn, kage, kekyeresf aid ukpga, ular kir kan 3y2 keras. manakah era, baku maa lan kk, nph3, mapy pe. aslekier tbukagal ramah. btslrsaseelfas kps take en, bima: biatfiat gh, penstrrunng ak, turyaserkn, #atrata muka kan. bilasnsner hi, mamlsrane, tuenamnerlbarerrolang kent ra, kaart el, giorstr, reehangeru mal oem ak. kank tea. ag. fmanankekasasiaenaete3, 2x63, enya, henaklitaekah. weablrebpaahekakap inka agarule wexkaliein, aneh shp kak eva, mnakkkiaigann kal 8mur, njafunera far. #ternemasnkastunabeerne, nis arus, #narasi sinar kasar2, btn als krama cmatlnelkekang nos, ttetuks ike m karkareakehembria, dekem aku ngkmrerarysah, remote, ukbbuneirrer enngkenxa, ger letak asabaeta nar para3. stik tani fmananfetlererkelaxl era, hen aman lai dell, kmarsukn mke une, hmaeoatafkasiaen. nona henaereya, snarruhunenni, narebngrakorsakeretuna. #bengis bea pra. bta enskemanbsaemke kre. pare ban skin task. bem seen kaki cek, niktanyn ar. gta tag kang kekenanerarars gina, fasa. kangen ana keb kemang male eka saluriakeepar eni, sekuler bee para kkr para ngyang see them las, fim ama eye kit berita rei anak, #aenkemamerkheenfare kelak, ban kena era skdenesihs ib, keeabasnygaara, alam blast sme kerkegrefarunake, een goa ka. milk kanan bb) gunyertiasi uefa) raga aerial koda (wali ke: bakar: wika iai arek kena afe laba por era een kel kaloartlaka, nyata iia) daa bak, ahp et5 asi esamekekas dok kat ka, mle, abangnya, berkata sara t k2a al mat surga, nike tila, wah keren ohh teh rekan giok kaerneek kue raka momen laki ile, atemsrae para kke.if & psmatturakan nya go). wawkask en, et spb kamerekna tak ya, sikka ioi eka, like. wm) kekieekrengntken telekuta enak eet nbl ari ega #merata shrink63, sman tatih kb. sake shen etik fe, sera i seliataka kaa i & zat kiri. #kamneee ol, beematknfrara, lema comal arak nkh like, eko: kerana, term meh keramik emn lkerbannsrern kesra: ereupaare hl) te) pre hak ran ral kentauremeri ash ngh: tlemnrab semua. kteinetiwakike, kayen, kesah, bentienderat ekastorleaa, afe taktis eomaykenkeaa, teaarrr skaekarlrnegsn kie, cnrabiagmash kek ireeserilnafmnara, ukerieeenrah keke, rais, #zt & sai #meraalekasaeanaeamasok kaa ket butik. baik, #ebansararuke: bagus rap, ghseuker. melaoanakay ab: #ikb: ieleseekakn asam ob: baku ran, skambksni es. mebekake rem bule kab, kaa ite lp, #fansub sennsamanieenas2 hhe kkerekelanar aan ek, web han tm, met lekenerrasepkasta ipar bob hh, kbarokamne got) mel akan lore, bieta amal klon ika merasa aka, hak bean doi #sebkelenar eye mea karena era rb, batam kan. #eurrolkesar rin keren ta3: di) #aea, skema sera nan es. bir eee emeramlnbaefdns5taken, ceri piatu retak total pu. siak lee ora chem konkarrak one bela unearth nfoeakebsanngn bh, kbhdeik ee, pabkkek lth, batak aka bet kok nnsenaesa, tuksjut eps bak ebr pe, nee eme kan era binaan, kks mop era ktb an, mee alkana ka. #mamerlxesomek tama ebk barnes, pexmmekuk rn, usaneasi. kexmuyanaka, #patung kan shu. marlxiesokixtak been, kosan al, seen amanda, teksyasan kesan kan. 25k get ron nsabdasehkesy elia akut, spb serrarbyakparil sana rante ank ehm, armada pa. i8abbr kaebumnanekkmel eka emak an, mana rekan run ir. #itik bra mea tagar sxkafaboakaknma, kher jabatan (rute manila), utk kpi me. herbert kep mba ban kit banemati me: bian eretan bae ama bkn hah, kasuma ran bara hara. anenpam lih gr. neo ekeananeuakrebas oma. umat kit kokekkalsk aa, karet peta, glantamarbanauebazr, #kabur. barba kane sh, ngarebae nh. kanan tart atb biara na. miartmesenyi, mana kan e r am. atu hms lek era emkanyifgai mere pena hat, landslag rer, maka nba pierersrba persnya. kemang hiulrep sana ketik eba epa, untlmepanpenai ek. kkb jaran, mamre ma f a 0kapi keke, derenpekusftalangkemih, ext tas per keanaasatep kmunbhham eeh di) benklibaknsa cranes. fan gee ia, karya aan ba, #sakersmk 2g, laba kue bay e93, nkatisigarrbarya: pendek suke: ktmpbamarukane mas, ti) #enklisamisa erke es. eka reka sh, ekabeny eni bag dek, mane aia a b2t ekumksmamabemi ba. (a) #aexaaeterriima ala bh: article expenses the international control organs the expenses the commission and the board will borne the united nations such manner se these expenses such amount the general assembly finds suitable and case3s from time time after consultation with the governments these parties, article review decision and recommendations the commission except for decision under'article each decision recommendation adopted the commission pursuant the provisions this convention shall subject approval modification the council the general assembly the same uny other decisions recommendations the commission. semakna: gi) elreliokal hana: ti) ckeluoka take kenari, seamoknas, gangwemae aa a 02h yepamabamemeukas ada, prakasa ken remuk, kalkakkeukke bak kta, kemnmehielaae: aprehangeng ah, gbk kanak kaa. atik psi nen koes bekam eaba seri nl kh, wan. karaoke bh: oo) mereka king sebunaeessaseai sbumsateomnate evan s##menkerenmab merek tar work opk fake ran kaa. bta elan bytes3, steak g i katenbaekneana, bekas mori, gkakomk arekekkkarakkaroak makanan catat aa. dhan tes, tbk kat eee lanbsekpat apa its lga ra2 mas, eklakro& atas ra. du. ra. kaankangnas aer (fa) bee (ets), par nererlokan kets ybakukaa eka, kekar. sfa& saewerlkemulpkasrae ig, opened tembak eras men ea, anantfeeila (menari kel eka ban pre. kaerarlekk uhk pake ra, bita& aenanaskeronlaly, esayis ae, ir, skala nn: fmaasrsekbae menara: ubaryeee net ale ram ran: c0) deras basa ak, rka mars. bangka man ti. sanam ana, kik ker reseenikelians ba. rak s#annasakenno lokal, caa saya span: #amatir seen rar hi) nsartalaeemeteaka ih, ear aa, cc) dekat pemain were rielewaa tha, taka. kabin: sisi wakil, wei. ara. melaka ahm paket maa tema kersen elsa et: gd) bean aen rela kak. kombatan aatkerteklsyi kejar: ti) ikabamalmerlakeh, ntmc ban aan female kkg nota. maa yuk bb, kmekgasesakans sana, atque sr) sama, kebun bal arekerokene ari hak pre ssbayalxerlasen, maker nata keaasasnokbaaku. like rak ie. syenasocakpianksrma sar beau ak. lmekelrn semata tenis maret keh. alokblomatatnaamab oke korelasi ker: fat katering klik, senekareruge teratai kimi noburril eng: kekekenstasa smp meriam near, skauncbokah kak seolah ran en, crrgbp roe. seen: lele eekabeeamarai, llk aka: emasaersekomarki lema r4bl. lean akangaunnlelkmaani pak rker kamu ark he. kieyuenanabala wah r3, eau karabakh. araasmhans gabba, hieakarah mei rar, cc) snekiankurat (akan amarumx. kak kek. #nesramiekain, nmahemaerma lee map rakai, kaehlanng srk mater kia krb feri ek, ska nan kas mask aa. bana bal nk bor ban mere mater bam. baerbamlawe maker arena awan, sea, kap era mal co) serah san mere sera eka apa ken rep pan len, benn bahan barat aan wee pada aka ehh nah. kramer mma tab, beras hiten asma lama bir eparki ea, ketik maa, hab sun rab aan. kao rat, menyerap#, neraka tak sera menara aa, pg. #aonteekenaea korek, kawan are kebenaran bah eh, reki. f5, kkr bnn rn, kembar yen kek keb enak berubah, bai kam len bna, saran ren kas ran hita bo, sama era biro (oa. kerlekgp kook eng, kel mieke here lemari, kaki. fo. enaheseah, tuas u5eruryil kab, ket mete olteekenaekan as. pers eda me, skomncnumaxen tea kentaur efek hee ae. ta. kane, mokkelan, memesan enak hf. #stz&k paper ani pake dag kal arms see sek paksa biak an, span rta akad, slenarelpae uhk la niaga mpa, snanmntfekamenlpye warkerka mario lele eme tlraiae er, ctorelenan kena arena ken. asam oka kun kel aoa. jarak aaa kakek kerana, patas span ar: maan ron kala, tika like kesakkea, perak ene ura nenek: sama mea akan. nemxrern sita, rsa kur bar ah, mia penaresa. weakatrmakah (seta, alam laser reg. batik kanak pria kelakuan aka. berarak maf, sar: ebanyefusa, lebak aksen, #genasiorityee lemak kie: kerb, hinnabo aneh: bekekmsmnlenkare ne, uni aha leh: akselemaa kaa at: c0) ariel ayameekiska ha, nusa ber omaeekek line naga tekak are kew ka: klip ih, eetasinen she kkm serat heru nek earn, kata bond epe anh: rtekmemamerwnyake arena nik olx ae, take ena aaa asp giwkaruerken, beta uasfayekekelarasr, smaenaker, atas ega tkerarei, emtek3, suka, ane emn ara. bakan keke mey apa ms. ra. k9. la. mil uetlxakal beta. en. miami, ukemeatasukaha heran ta. banyak, tabo halal tea, ayamnya me, cerestnke omarkart. an. sep. arie eli h, kemaren nanga, kematian pr3o il. waepnae amal eme sae ir: kasus eka, pekerja, dsa hl) elekikrso. bki ikat, kah sakimemu yakni merkalns ed) ialah team: di) kel etheneantarintya, garasi: wv) searadace rek keng aku kanal, lembab ari orasi matras, kena kak. kkg ika pens ame ana kanan anp ain er. sae kelas yen kan era s0e al) ykamfeniesangaa, peaskaktang kama kabar, teererbukaa kaki tipe mak enak span gan ara di) kusam genteng raya lake article functions the comulaaion the commlsalon authorised consider all matters pertaining the aims this convention, and particular: la) amend the schedules accordance with article (b) call the attention the board eny matters which may relevant the functions the board: (ce) make recommendations for the implementation the lima and provisions this convention, including programmes scientific research and the exchange information geluti technical nature) and la) draw the attention nopecomposition and functions the board ll.st least five persone nominated the world health organisation: members the board shall person yho, their competence, impartiality and disinterestedness, will command general confidence. during their tera office they shall not hold any position engage any activity which would 219m tu) era marak eh, exa kan yeoeunasarn aau, kedelai dek kopek, saat au) ya, fan pee rin ye, kemensukey krakatau ber ar. di. kemnskepgali tlp pa. kerani, b2f masa las tas muka ina. muara nak bahan pabrik her bad ita aeon nei era, merapees up, feb. kerelengraba kartika soe arak a43. eerbebiasiakk. spy nsh ara k fg, memuat far kekkei kabel meet akan hyiomerlte, kntabrdianeaesarn, ara book fe, a. beta kel rengat kasar sana aman kit ih, read seaplane pre pop aa, faeulare gd, baba herakaka tuang kene make oral, pb, bea kerana pena baik bahkan kanak, kkb ktrungesaorksaka kkale perak oa, bayaran yaa ras atm renang aib rekan esa tenurpak han bh, t40 mob abe kant eaa entnemrsearu. seek per iban numar dae angela3. bara jambi alan, spi mart ara te. aaa fb, mea were ae, kat la kan beres mkkmeria. wah kak #ut x0 bnn tc. kanan epi area hal dea horror, kaa fee reu poker ber atm ern han bem serena batak enm kap mana rapa ren bei, rak sera maya marak ir. bmd, bea enak mes kaa obb beta maa, emb kaa tino pedia kak ahi62 drum. mekerpangla kek ne, kamannts moe ana kl. sangewani. ar. nak: menata. $2t&. bit kabel cakaarbarak, memutar $2t&. #2t & beta, kiral2 ngianawan ml, amer ara efek aal. makan ngakak luka kel eme, ekh sst&. s2h sas5i keju ema a al. real des mpa bani bah n pkwkk. guru maka eak kamen, kamar ih, disney era tis8 ale: a #e a ftehekiatins era: halaslai bekasi iu. age, (c) alle aje epa kennekbana: as latspeaeaksne rab ata esa lee aal bessannbke aka hg, awasi lai bderyghangie a e a ps sifat, aleessat o. asbesahas me #latsneewnksn, a2 t as 40k kena kskeansfan gen kenatrer kakukpinea, bayar ala korea aluakene bela maa re: awal aeh belaka kate huai i peragistne seo las ketapel sma akb kan: ialeesaalisaeoapann rasa raja bkn. kamereranea (make k), kane, asalaasfaneba eme enam kon gan kena gear keramat asa work ae, pakar kek elkenkesar, sut i1 bearer ut do) sales are kam kok kkn beda bara (ae enka ehh saat: (es 8e1us5 kepe rsa kru kak kpa benar mart. eyenalslatange t6dies a9. a8n oke kaa nakal mere, #man aka ink epa sra kanan krs, uri kambreki (but ka ek, aah erabkbsrrkeenekkaenl ereksi sak chan duka dansbkeretasa nrerizur, kap belia asma kak ben hal , a keane ra. barel eyonatrkank retak feh apa na. sek etn enak kalukakke mean maemerkp, warna nan pkereekas pen ima akn aa. #sara ot anetiaea 4as lan pp, amentesamnal, laentefamna l, do. eot lreossemmalye aan, nerpkts kek game. iorekrexi, semi, babenakteela bunka, s a 0ke ei4 a n2k463i3, kumala nu mereka imajiner, sut ka dites luar angkukarken, kobe wak. eciagebemana bls. luclreosganek beras annae, eysaaearn ta) kkb react kau mmo konflik ge: #wemanaseritrn2 gie, yehmeyari kta rela tor bertiga tama war eat berat, dere kh, beblngi aneka, 2kemamamnkangi, kengakanfna mer. buta baba nan akan ereksi, ngk, kemkoaa. dek era ak, asankekra dasar, efek fe, sofa #diatas. adnan kaget ir: #aba ak: bh: gak: kaka. ka. kerjakan tee nbaufokeurika en, pebaiamk. il, iai aku fair dek palari kepala lang, hal ht ha s a exo were, s imkeibemarnker, tari sekar kek asana kaa ml. c0) #wesleielat )ame a bkoeknayaefrai #abateebnbatana tam era etik. sda user atangksut 4e tinekeriesii fak. #aaktelanenanarmre ek, cekikataa tama even koin. inkenbrlomaruaee male, ane hrm, srk. ari kena un.: #mereka din ea. heayehtasteh laktase tok era were kenatxwtkaka, cereus mar (stal) titik s1). hem kena peringkat kanak, akh sab: di) femareik5 dak ses kar, ereliokaa: di) free ankeakn emas ar, kee3 says eka, uea bak (plus) daxkakurkanga, #ht kok nan nah. hari kanak emak k2e kena kkn ak. reuromesaund mohtkrnnara h. sax0o haru break male nokia, teri juri. ktokatls terpana kan tanaman rg. wae bh). by & #maktteeake ene be, kur, catal eng bta. b ler maa (kebal), sama d. sumba kur ie, blk eum (kir esa) kane ss), bam (kur abk), jul bea (kick), sepak esr), page hok (keb oa, tas (kue era keb yas2 (ane star). aim tum run aia eb, merek ( hb en) kana kh net iri mere koku, sari ben (or eka refer ben kie (ae), liable impar their impartiality the exercise their fictions. the council shall, consultation with the board, make all arrangement necessary ensure the full technical independence the board din carrying out its functions. the council, with due regard the principle agultable geographic representation, shall give consideration the importance including the board, suitable proportion, persons possessing knowledge the drug situation the producing, manufacturing, nd consuming countries, and connected with such countries. kh, the board, co operation with governments, and subject the terus this convention, shall endeavour limit the cultivation, production, manufacture ehoard under this convention shall those most consistent with the intent further the s article terus office and enumeration members the board the members the board shall serve for period five years, and may re elected. the term office each member the board shall end the eve lha first meeting the board which his successor shall entitled attend. member the board who has failed attend three consecutive session hall deemed have resimen. the council, the recommendation the board, may dismiss member the bike aksi gi5ka i binti maan: iok konten, name bkk rek sulam rena research anon bpk aro brklaar, gelaran dea bagan rei piatesal n, ukakenuk cot, bpa ara pala kau are merk are kombi etik px. keromekamnu kokarkemara $. bit tampan maa yk: ket tenants era: kew kamar era kemaren ker uk k mt2k wt4 kaset aka, beken h26sa tebu ana kn, ber: ha: mag ara are. les( .mae o hae a4, xlp) alat nbe fe ke ngel akn) a les 2eae fee lee) a kyun (a ze p& kt baa ake) a kw ela hae e8$ fe) a hgt 27e ke hak abm) teman a aku 4a ke aka br) kain alt) ako src) keb fame) b meps$ mah ae xlp) b green (b 0e pr head ke) fae 2k re) cgi 2pe#e ke anak s ge) ki. kiri. kereta keras a buruk aki) rel fak sebarkan pg) ens (sss love yan gie ann lead arose (b) a3, lxe s3) te) 38k) bebebe (n2(kla be) abk) lalat 20ae #ma4) tk) ade u ure l, klb keke (pak, re) alert pe, we) tk) tabel (tb digo el) cewek i kwe) ke ake e3) ker 2xe ake kb) kep. hkartaoziknaret akan3 flat nc3 pali, ' 4ya#a) tk) rten place a late ark) kevin( (2kelas)cei4 ke au z3) ken warga) ke rame kp.) far uma) layan adi sea) lab begun a eke y2 ame karo) #eya ae pe xxe om) kel i bek px year) zn5 arus (d ak haag) error (d 5ke te)3ek) arya (d e& n kue 3p3 rue"( ek fao) eee sk kur) ey l( pak 2ke bm) wak aek a6 dak) age px a3f) fe xe akb &r kec fa ame bet dur) are #rlk) 25k dra karim sea (ne 3a) gema wa) arabs ke) feel pak et cm) kog ( it3t) kena por (b) pali kakek (b) ee pe) kak. panen selaykea flavin exa) ran fe ke ame sr.) made didik x#e ri) week fa aisle hs) mal ' er 1pe ) kle ko) ee n xle04) kerang (o1 be kak) a6a ee kana) age kr.) seks, 5fe ke yuna axh) feri fk abe buah) pds( at fx0a gp) erd) 7r ax ef 4ee) teo) kes xe n te34) #pr (la #er beri ul, s epe ke nas ake) oo. ahenrbseeeelelati kh, teks ha, kena: make ikan kaa, bita nke, kel) aman aa, relik keras kayak ana eun lm. tea tkb aek) peesslew( (h ak pe ek ket) like e3h) kinen fish) bit gak. og): awan lektieken ara, cek kh, kena: sma aaa era, delxpka harap kaa, aka pama a18b, tb, are yan, laika, cot, kie, ba: sta hse teka aa, kentara yaa, merprbsanele sek, ako, ewbefalame pin engan hee yaersetek over, re, kek rb. gee, arg enkuktea kersofana, kios lao enak bag perawat oil ala b1, melparekeugenf akb, hmektbaneah tea bak mekabnn, bps kse ber ade kie, arabe sesal kir kura. het. pp105 rar ok, ra, be. atari ara aia rokan koeatnk eka dee amors: iii aka lg) year(a m eke fx hel ake), ama aet pupr ak, (an board v where vacancy occurs the board during the term office member, the council shall fill such vacancy soon possible and accordance with the applicable provisions article selecting another member for the remainder the term. the members the board shall receive adequate remmeration determined the general assembly. article rules procedure the board the board shall elect its cun president.and such other officers may consider necessary and shall adopt its rules procedure. the board shall meet often as, ite opinion, may necessary for the proper discharge its functions, but shell hold least two sessions each calendar year. the gurun necessary meetings the board shall consist eight members. article administration the estimate system the board shall fix the date dites which, and the manner which, the estimates provided article shall finished and shall prescribed the forms therefore. emuhaa kohbehuma hapkotuyeckux cpeicpbax topi ton tiotipabkamm, bhecehhimm hee cootbetctbim ttpotokonom. nonpabkax eimhom kohbehlun hapkotuyeckux cpenctbax i9si ton optahusahmr benmhkh hhx baim berynntenbnoe mpumeyanue coor berperan crash ilporokona nompaskax neuron kohbehumm haepkor tunueckux ccpencrpax rona, cosepwenkon keren menara rona, temepansuni cerpetapp nro tobu rekor punk kohbehumm kapkotuyeckux cpencrmax 1i96i rona (umenyenoni annee panas kohbehuma) moitpabkamu, bhecehhumu hee cootbetctbmuu ilpororonom. hacrosuui yokymerr conepxut tert enu hoi kom abah, bkecehhbimm hee ipo tokoh mm, kotor gun mpu har kondepenunen prabu baung odregunennsx anni yna brecenua nomark eranya konsepnya kota cux ccpencr bax rona, mpoxonuswen xenon mara i972 rona, lot tokoh nonpaskax enunoni koh kotuuyeckux nctbax i9si rona (uwenyemny yankee ilporokon rona) serynun uny bryce pon cootbetctbmu ityhktom car u hpororona. uro kacaerca oro rocynapc ba, kotopoe yxe mencerca cropokof ennnoi kohbehuku chart xpahenue tekepanphonmy cekperapy most pandu kayu jim. tpmcocnmhshum, none nati cna pageno pokoboto no uta patupukauum coen menu ilportorony is72 rona, nocnenuun bctyiut punya tuh mem none cyan xpa drum rocyuap com kky (cm, cat u ipororona rona). lk, jin6oe rocynapc bo, topo ctahobutca cropowon neuron xonpenyuu none seryanekna uny ipotokona i972 rona, enu oho gaga net kom meme huu, cunraerca?: aa) crtoponoi anno konsenuyuu, bhpacehhhmu hee nompaska mm: crop hok encok kombenunn, 6e3 hhh hee pompa othowehmm gol proporsi aro konsekuen, crasarioni iporokonom i9 rona (cm. cra tpn tipororona i972 roda). ina gnervenua luka tpa horor marijuana smm noosbnchh check, rapax epunoni kousenyun, osarmasneh hux tlepexogune noctanobiehuan ipyrue oro boru", teks cootbetctbydumk cari tporoxona rona knwuem non hoc thb check. jua ebimhaa konbehuma hapkotmubckux cpeictbax i96i ton tiotpabkami, bhecehhhmu hee cootbetctbmm tipotokojiom tompabkax bishop korbehini! hapkotvyeckyx cpeictbax 196i pola ipeswoyna crotone, osagoyehhne 3nopohkem onaronony mem coba, tp13 baa, uto ipsum hapkotuyeckux cpenctb min oo contact tb. heogkoamniim ana osmstuyshma gong ctpananuk uto honden ntb dihati harnexayne mph ana ynobnetb sha morpednocreh hak tu recki pence bax ang kux senen, pus hasan, hap kko mahir abnketcr cepat ihm 3nom ana ots hnx anu pesta hom skohomuyeckom otiachoc una hero ever ba, cog bag bok osasahhoc mpenotbpatutl ato 3no gopotelca hum, upuhumaa bhmmahm ee, yto adpekturhme mep tomb 3no0ynotpsonchua hapkotnyeckumm cpenctbamm point mipuhatua koopemhmpobahh5iix yhm bepcafb hnx mep, nohumaa, yhmbepca hic mep tpesynt mexnyhapomhoto co tpyahuyectba, pykoboummoto temu tpmhimiamm sbienbnmm not ike ogwx yemen, tp13 ban kommer oprasusauyun ssenuke hnx kayu o0actu kong pong han kotukamm nar, ton bah telecom hhh mekkyheponhhe 0pt hakormnmc5 pam kax tofi opranusaumu, kena sakmouu oowenpmemnenyn mexnyhaponhyn kohbehumn, pameran ctbynumse hotobophii hapkotumyeckux cpenctbak, otpahmuymbanumk mono nb bobahme kotuyeckuk gcpenctbe menmumhckumm hayuhnmm hamm tpenycmat bunuh noctoahh ooe mexuyh ooe cotpyuhmyectbo koh tpo ana crew ctenenka itu tipmhumiiob yemen, hactofumm orn aac unm keine hum: crassa orpepernenua hockonpxy mens hix cnyuaax ompenene ke3aho hos uji koh tekst treble anno hmukec kim pemenohua iipmmehanotca toctahobneruam konsekuen: komune" osmayasr mexnykaporuiht komuter kontponn han hak tamu, kamuaduc" layar benny uku aac kua kahhasnc bertamu unm nnonamu (3a uckrnwuenuen mmc ob, scm ohm coi obokdantca bepxyuka opt una mibngyeha comma, kaum has ban ohm nnn odosnaveni, pacrenue kankaduc" osmauser mode pacrenme pola cannabis. mona kamualtuca" osuavaer otikenghhyk mon, ouumchhyn unm oummsiihyn, mojipyehhyk pactehua kah us, rn) kokanmosui yor" osnauaer acre indoor bura pora erythroxylon. luar kora" csyayaer nuc kokamhob oro kota, ucknnyehmem nmc eb, topix aneh tahun, kontur tmo antkanouun iktohm ha. komuccus" haber komuccun hap kota yec kum ccpencr camera, cover" layar ikoromuyeckuh counansuni cover opranuwsauun ssenuzehunx hari, un) kyn tusupopanne" hayat kynbtubmpobahme namun maka, kokamnobopo acta unm hua kam had uc. haproruyeckoe cpencrno" ogyauaer node been tbe, sknnyehemk enberg ii, erect ben hun unk unse neck ik. temepansuaa accantnea" osmavaer temepansnyno accandnep orang daun odsenusenunx hans. hesakonuni door" oshayaert tmbupobanme unu o0oe nec anne cen kompos happy moctahobnohuy hacrogue konsensus. broad" buses" ocasayap cootbetctbynnmx cmmcnobnx kax, dusuyeck koe mepemeyen kapkotnyeckuk cpenctb opened oro rocynapc mpenenh upyroro rocyyapert unm tpe neno from tepputo pun mpenenir roi temp crop toro rocynap cbo. oo) ysrotosnemne" oahayaet bce mpoiccci, mckjnyehycm tipo3bok coba, mpm tnomowm kotopnx ont$ nonyyehhi kota yec cpenctba, tom uncle pad mpo banner, take mpespame kotuyeckux ntb tme kota pence ea. menmuknckun oni" oorayaer oni, nggsepruuica pado tke, heon koamnoh ero ipumehehma menuumrckon yeni, comuni" haber bep biumyica cok oni horor marka. onutpai mar" oghayaer pacrenue saya paper somniferum mako bas sonoma" osyavaer bce yyacru ucktwuehmem lemah) ko weh oro onm oro maka. ilpenapar" os3 layar meta, tbepuyn unu kunya, kot par put kako im tn5 hapkotuyeckos cpe ntb. d). ipowasoncrzo" osuauaet orueneune ona, nmc koka, kah madura amonia kahhasuca pactehmu, kotophx uim kotopnx ohm encok i", crucork ii", caucork iii" cocok iv" ognavyanr co otbetctbehho eep obahhme tepe pkotuveckux cpengtb tipe atom, itpuhjio hac token kon bentuk k3m hamu, otome bpe bpomchu bhecehh hmx cootbetctbum star leh temepansnii cerperaps" layar temepanp horor berberapa oprauns3asuh hennunennux hantu. cneuunanbuie franc 3anan" oihayant konumyectba hapkotvvecknx cpenctb, haxonamlkca tpenenax ahi jim putopum paci pake tmp coba atom ahh unm tep putopmu ana chcumanghix tp3byte ctbehhix versi, take nyali mckiwumte hnx doctorate ctb) mpa hne "come uen thumb cootbetctbehho, crnancrne 3anan" odhayapr konuyecrpa pkotuyeckux cpenctb, haxonauuxca kako m uv ayah tpa kanon hnoynl tepputopuh mpeg has hayoanix ama: norpebnesua mpemenax atom pan unm tepputopum uji menuumhgkux kayu yemen unm. menonsgopakua mpenenax ahn unm temp ana m3totobnehua hapkotmubeckux cpsuctb pygmy bemecte uji bulosa, bkiwyant konuyectb hapkotuyeckmk cpenctbe, kaxonaumxca mpenenax mathrm pssi unm pputopkh pacnopexehmuu: iv) posunmunux anrerapei unu apy tuk nomkhhk oopasom jnonhomovchhnx poshmyhnk top objek, kke yupexnenmh unm kbanupunnpobahhnk mpm wectbnehmm umm tepangbtuyeckux unm hayunlk yhkumk, ana emmorhehur kotopnx ohu monkhsim copa3om ynosnkolongri, ham pune nel aan cknanckux sanam", teppuropus" osuayaer dyn yac makoto moy tocynapctba, paccmatpubgemyk otnenghar enmhmua una penuh impure nnn cnctcmh cbm netenbcrb bb03 paspewennii bobo3, mpeaycmotpshhnx cara the ito otperenehke othocutca menutup "tepputodar", kak oko ynotpcona tca cra that yeni hacrosuek konsensus hapkoruveckoe cpe ntb paccmatpmbsetca kak "norpednenhoe", ecu hoctabmeho moody july unm jutpmatuk ana poshkuhoto ppa ipepene hua, meamumhckofo time hma jim nia hay uho mc neno tokoh tn3 lep muh "notpednekne" matoa cootbepctbehko, crayon bewecrtsa, nonnexamne urpnp kmushumem mep kohtpona, meme kotopnx orp ahmyeho tmpeyenen ykasanhsinm pkotmueckumm cpenctbamu, hapkotuveck cpcnctba, bknyeh hwe crmcox nopnewar poem team koh pona, ipumehumiim hap kotuyeckum cpencrhbam ochobehmm hacrorwei konsemunun, un, var hoc tu, meta menu cahaya erarbax ba, haproruryeckne pence ba, kipvenhne crucork ii, connexa ten team kom ona, uto kotuyeckms cpsnctba, bkjwmushh cocok unp chem mep, nnucahhnx nhk tax ratu thowehum pobhuyhon toppobiim tipernaparu, ucxywuenuen tex, tombe bkanushhi cancer iii, ronnexstr tem kejam kohtpona, uto hapkotuyeckms coba, tope hux cone tca, tpenctabmehur one hnx ucuncnemuh (kretek i9) cra tnceruveckux bene hun (crater enctabnaemix heim hapkotmueckkm open cteam, tpedyerca cnyyae takut menara tob, monnyhkt cta aau clarus more hate, ilpenaparu, brmovenuue cancer iii, connexa tem mean koh oja, uto mpenapartil, cokepxamme hap beck kne mencoba, bkmovyehhnc cocok ii, ncxnpuennem roro, euro konnyaku yurt cra tpu si, yto kacaetca timo ere hua poihuuhoto pacitpenenehur, hkt cra mott tmpumehatbca ana yemen ucuncnemun (crassa i9) franc tnyeckux menemui (cara ttpedyemar nitbopmauus pahhunbaetca konmuyectbamy hapkotmyeckmx cpenctb, mono nb3 odahhix u3totobnchva takut mpenaparob. hapxoruueckne cpencrsa, kipuennwe cocok iv, briwuao tts race cancer nopnexat bcm meta koh ona, humid kotmyeckmum mpeg cuban atom mocncuhem circ ke, kode toro! kanan corona uhu mater np0e uang kohtpoja, to pue, mhehuk, ooxoimmii, yumthbaa obo onacihie kofic makro hmoyrl bkinyehhoto tak copa3om hap uyeckoro pence baj sonar tropika, enu, mismo, cyusctb umc tpa cno bua pendant handover tionkonawuum ciiccosom xpahhi hapogloro 3no pos gnarononyuna, sanpewaer itpomibonctbo, iro toenehme, bubo3 bbo9 tos makro hapkotuyeckoto cpe coba, top obit ancihii unm tpumehehuc, uckivytehmem jim konnuectb, ketone mott gut hcogxonumni aas ncemumnckov mayu hon yccneyo barenpceko paru, bannya kikhuvockns mcnntomka, tpobonymns ton henocpsnctbehhhin had mem kohtponcn arah acropolis nnn tonnexauve tak hence tbehhomy had aneh koh oamnenne epa kohtpons, iipmmehrembim bcm hapkotioyec kim cpenctbam, bknnyehhnm concord ovi nonnayaer non nevcrane noc tano resmi nopriryuktra hyuk kra charm craven onc, tpa ton nec tane oct obnghmi rare kan onc toy nei time toctahobnehum cara thu omuftani mak, kok kct, pac kahhaoumc, maktaba cono nnc kah hanya connexa meta koh pona, iipenycmotpehhnm cootbetctbehho togyurkre nynrra taran nonnynukre nyata kraton cat tbe guc cratbax crotone mean bce ganucawee, utomo mpumoha bener nognagawun non 1yencrmue hacroawei kom bentuk, korpus ory meno imbang nia me3a koch otobmehua hapkotmyeckux cpenctb, takut tepi 'anoda, kame mott ntb tpaktnyeckn ocyusctbunm, groponu odasann putera noctahobnghua hacroamen konsensus hapkotuyeckum cpenctbam, tome oohyho mono mb3 nica mpomuwnjechhoctu kia ucm uhi, iumumnckue june, tpm ycnobuu, a) omu odecneun bap cpe action ine xxa metoo iehatypanuh unm mpyimmm cnocosbmm, toon mono takut ogpbiom hapkotvyeckue pence ntb mpduetom 3noto hmf unm bn3imbas$ bpcanne mocnencrsua (yurt grammy take, toh pence dementia t$p paktuyecku mob hn?, gc) bknmuant nctarnfemng umm status mycckme ebonciun (crates konnvecrno kanojo hap yec oro open tba, hcnondiobannoto takut gpa3o crassa usmehemua chee hma koh ona tex cnyuarx, koran kakar ubah corpora unu bcemupnan oprannsauna baparocokpahsnhua pac kobaran cbekehmamu, top me, iio mhehmino, mott tpebosath hma makoto hugo ctimckos, ohm ybenomnant atom pe hepanblloro kkperapa tmpsnctabngt atm cbenehma tontbepxnghus yka sah ybenomnehua, pemepanpuii cexpetapp npemposoxnaet yybenomnehue note cbcrehma, kotophe cumtaet othocaummucs nen, croponam, komuccnun yu, ecx be nomnefmc nen tca humus cropokoni, bcemupuoi oprannsayuni hpabookpa hua. rex cnyuarx, korea become karier tca makoto nico bewecrra, eme biji oro cancer unu concord ii, crotone paccnamrpusak crete umenimxcr cbenehlu boimoxhoc photo tpumshehma nanhomy cty bce mep kohtpona, ipmmeharemsix hapkotnyeckum cpenctbam, bknduehhwnm crnrcor bmpepp helen noctahobtehma, kak ito mpsaycmotpcko tonnryarxte ill nacroryero putra, komuccua boxer not nou th, robi crotone space mpumerann tomy select bco mcp the board shall, respect countries and territories vhiadh this convention does not apply, request the governments concerned parish estimates accordance with the provisions this convention, any state fails fummdsh estimates respect any ita territories the date specified, the board shell, far possible, establish the estimates. the boer establishing such estimates shall the extent practical co operation with the government contained, the board shall examine the estimates, including supplementary estimates, and, except segaris requirements for special purposes, way reguler such information considers necessary respect any country territory behalf which estimate has been punished, order complete the estimate explain any statement contained therein. the board, with view limiting the use and distribution drugs adequate amount regu.he,. addition the reports mentioned article the board shall, buch times shall determine but least annually, issue such information the estimates dis opinion tecdilitate thecerrying out this convention, koh pona, tipumehaemns hapkotnusckum cpenctbam, bkjwyehhhm connor il. crotone bpemenko tmp hah takut eye cty, otonom urut pub, tl1) enu bcemmpuas oprakusanug anpasooxpakemus nut, uro yaf hoc been tbo cii tpe tom ahanotmyh iloytio tried neha honda ahanotmuh open tocncnctbua, tro hap kota yec open ba, imye hue cancer cnico ii, unm uto oho roket tperpameho hak telkom open coobwaer tom belum komucecun, korban roket, cootbetctbnu eko menuju bcemnpno oprausaynn abooxpahehua, noctahobu th, uto maros wec tpo nowiki!o nodasneno query unu cnncny ii, menu bcemuphas oprannsayua anpasooxpame hua halo amt, kokoh mendapat, bcnenctbme comnepxanuxca hem been tb, cnocodall car tom bmoyntotpeonehua roket minta bpcnhix moc nnen (yurt conepxaweeca hem hapkotuveckoe cpenctbo most yye ho, komuccua mother, coor berr buu pekomennauuc bcemtp1on opraunnsanyun snpasooxpa hua, noda tot nap cnucexy iii, s5. enu bcemupnas oprarunsauna apa boo xxp shenhua hakouut, uto kako moy kotuyeckoe cpsanctbo, kayu hoe cancer oco geino cnocofno csi enmetom inoytnotpaonekua bhi3cuba been hue moc natur (nyeri uto akan chocoghoc kommehcmpyetca cyiectbehhhmum tepanle btnyeckumu tpemmywoctbamu, kotopnmm oonanant tue been tba, mtomumo hapkotu ye ckm penata, bknyyehh x cnucork iv, komuccna boxer, coor ber pexomenganuneh bcemupuon oprahusayun 3npa book aneka, hect 3ro hap tu yyecroe pence3o cancer iv, tte cnyuasx, korea ysexomnenne kacaerc oro hap ye koro cpenycr ba, yke bkinyehhoto cucur unu cucur ii, unu menara t&, kinase hydro. rumor iii, komuceng, nom mph ipe nycmotpehhom nhk roket, cootbetctbum mennauneni bcemmpoi opraonmaaunu bmpabooxpahehua, mime nom ctiuckob: l nepeneca kako hu hak otn decree cpe action cure cnuncor unn cura cancer unu mckmuub koe hapkotnveck cpsuctbo unm open at, jabucnmoctu cnyyaa, oo anuncia. inbox mocranopnenme komuccuu, rmpunsroe uun hacroguen cta coobyaerca tenepanbuum cerperapem ucm rocypape ban une oprannsayun gsegunen h x huni, perum rocyuzapcrsam yyacruuka kor penukar, abntakummca une opranun3ayun odsegumennnx huni, celup pra husanynn 3npa blora komuter. take nocrakonnenne aet othoncnum kain topan yen rionyyenusg ta koro coo owe us, crop mpu hutan mone b3roro takut mep pu, kaki ory eed oba ochobahun hac ttoamen konbenuynn, tlocranosnenua komucenu, uamehawune dok ob, connexa nepecuotpy codecom tio ipo che, nona khon bubon cropokon tevepye ba hora hen, ultah ana tonyyehua yeenomnenma 3tom noctahobnghum, ipocsba mepecmorpe nocmnraetcn jekepasir home cekperaph mec aceh othoca nca ney ukbopman mini, kor topi baha npo coba meme matpc3 penepansanh cerperaps mpemposoxuyaer komm mpo ck6n repec tpe othocpuynca yen mudopmanun komuccun, celup hon operan3ayun 3paso oxpancnia"y bce toplam, mpennarag cabut5 com samoyahma referee neb hora nen, bce nonyuennne saneyanua mpencrasnawrca country ana paccmotpehma: ber roket ium tb, mime unu otmehut$ toctamontehma ko muncul, pewenne cobra insecta okohyatenghiim, ybenomnehua pewehum opera tociniant bcm rocyxapersam une oprannsaunu ghepnkonkunx hati, rocynapcrsam uact kow bentuk, namum mca une ham paku saya gregnmesunx kayu, komucenn, bcemupnon pranks3ayun supanooxpane hua komuter: tlepronauansmoe nora hosnenne komucenn ocraerca june yan mpoyenypu repec mora, tloetanosnemua komuccun, mpu tune coo tbetctbuu acronym cramrseh, connexa ue1 type repec kota, tipenycmo tpe khon crate i2 crassa dune sasatenrcrsa ctopohu mpu hanan take 3akononatenb hhs shmunuctpstmbhng mean, kak ory heogxonumn toto, utomo! beru neiicranue buronan noctahobnchua macro aan kom benuynun mperenax code ben enx tep pupuh: cotpyunnuart apr umm ynapctbamm bhtojihehmm tioctarobnehuk hacroameii konsensus: mpu ycnosuu codrmneuna noche hosneuni hacrosueii konsensus okpaimun hckinumtengko nmumhckmmm uhn enam tipomibonctso, maro tonne oe, babi, boi, pacmpenenehus hapkotuyeckux cpenctb, toptobnp umm tipumehehus xpa me. crater mexnymaponkue orang kor tong crotone, mpuayasaa muerte pra husain odtepukenanx huni or hoenn kemuyhaponh kohtpona han kapkotuyeckumm nctbamu, ornata koch dacputs komuccuu hapkornuec kum open team okohomuyeck cow ai5h oro cover mexnynaponnomy murray koh poj han hapkotukamm kati cootbetctbehho upmcboehhde corona act panci kon begitu. cara pacxopui mexgryuaponunx promo korona pacxopnn komuccun komuter refer opranunsayug obsegukenunx unik tag tag topan, kot ynet ompenenatpca temepanpmoli accamoineen, cropomu, topik ananta une opramusauru odseyunesrux haru, buat mokphtus dtm pacxonob kue mmi, tone temepanpian accandnea cunraer cipabcnambnimy kotopwe ohs open peta bpemehm koncyastauum men tamu 3tmx crop. cara? hepecmorp nocranonnemuh pekouengaunii komuecun uckmbuennem noc bne uh, tpmhmmsemix orr iac cra tpo kanye noc tano uji nau ka, tmpuhatwe komuccreli ochobahmu noctahob hui bacroaueh konpenunn, honneur yrnepxneunp uiu h3menenun crop cover unu temepansuon accandneun vakum pasok, kak mpy tioctahob neha unm pekon nauka komuconn. crassa gyukuun komuccuun komnccua tra bologna pacem marpusats onp ch, mmen othohen yeng yactoaueh kon benua, hock: subcats ng3meme hug cucu coat ber taun crarheti sps humaine komuter one gcrogrenpersa, stone mott oth hukuman kowyreras mena dianut othocute hua xu3h5 versi noctahobnghmy hacronmei kokseyunu, kawan tmotpommii uhn ucc inen bahu kayu hon undopmaunei, gawat: tocynapc tb, abnanwuxca yuacthukamu konsenunun, nora honneur eko naim, topik mpu mae ochobahuu hac konten kom belum, tem produk ohu pacu penn mpo tpmhatkm mep cootbetctemu takut moctahobnekmamu pokomeniaumamu, cara nowrap bynkynnu komuter kowurert colour tpunaanarn une hob, uso pasang codecom cnenynumm atom: rpn nema meamumhckum, bap makonoruusc kum unm hap male btnyeckun dibom cuka, banyak were kpafihen meme nm, yka3ahn bce whom prank3agen 3pado oxp hma, gs) secara june circa jun, ykajahhmx pctbamv ujiehamu oprannsanun grenunemunx kayu croponamu, cocroasuumu nema mmu pra kusan odsenumennnx harun, unenamu komuter ponsel nna, tope, uny boen kom keren ho ct, gecmpucrpac though baht ecobanhoctu, nyt monkioba kca comma roseum, long conform? non tn, orm honkhh jarum is oro img hoc unm jarum kako termend ten, ketone jik mtobpenut$ cmpuctpacthoctu mpm bntionhehum umm choux hukum. bet, tio copeyanun komurerom, mpunnmaer bce heodxonnmie mph jia luar nonton texhuyeckok hesapucu mourn komuter rru bntionhehum cbook hukum, ber, yun ttu baa nonum opa3o tipuhumn lipase inu boro reorpahuye oro ipenctabute coba, npuhumast bhumahvms baxhoct5 bkinyehma corak komuter ipa renn bom uuc hhrm othomehmm mu, tayanunx pamen nojiokehua hapkotmyeckumm cpenctbamu kak omiboiauni mopotobiaknuuk, tak notpesifkunk hapkotukm ctpahax cbasahhnk tahun ctpabamu, komuter, cotpygsuvecree ipamutenbcr system toctahob ngh hac tongue konsekuen, crpemurca orpahnuu kristus obama, ipo mbbonctbo, m3totobnehme ucnonkiobahme hapkotuyeckux cpekctb hoc ta touch konuvectbom, osxonumbim yaa menmumhckux hay hix ncu, gecneunt ann aia taku nenek open atu he3ako tubmpobahma, ipombbouctbo, mitotobnehums cio bobahme kota yeckhx ntb he3 kohhmim dopo kota cux cpenctb, bce meps, ttpusumaemiie komnrerom coor err bnn uacroayei konten ken, nojkhm meta mu, handonsweli bremen otbsyahuumm mea co tur pasbutun cotpyahuyectba mex tpa tenki mmu komureron secnevehhw mean3 una toctorhh oro inallora ipa ctbammu komitetom, korupsi ynet oka3math mme teme ciocosctbobat$ mpo menenun adgektmbhix hamohanilhnx mep, abierhik hoctumeh yeni uacroruek konsekuen, craig porn monnomouni bognarpaxgenne yne hon komuter nen komuter cocoa ton monxhoc steve piatu net ory tepe3 opini, ie cox nonuomouni kaxpnoro une komnrera ncreraert uakanyne temp boro sacenanug komuter, otonom &ro tree mhu mee tabo tipmcytcotboba th, une komuter, koloni tctboban tex nong katcnkhhx cecak, cuutaetca ywenumm otctabky. cover, pekomennayun komunrera, roket otc akut ahojknoctm 1990oro aneka komureta, xoropuh tepectan obesa ygnobmam, yctahobneh hnm' nia unehctbr cra tbu ina penatua taro peromenpanun etc, utroque hee noc nba une hon komuter, cnn komurete omrkpisaerca hua levy hms cpo tojiiomo kbekoto hoo nema komnreta, covert sanonnget try pakancun kparvafiunit, bobmokhocth, cook otbetctbum tpumehumnmu tilt hobi mampu cta omar tato toro pola boro une ha. nen komuter nonyyap cootbetct yice both area me, mep topo orpeyenawtca tenepansnohi accandneeni, crarsall osasuna mpoyexyps komnrera komune naturae boro mpencenarena aku upytmx uonkhocthnx nku, kotopnx comcast doyuommimu, umum aae bom mpa buna komune codupaerca rar uac to, kak to, ero mhenmio, oxe heobxonu ana hannekayero bison hma ero hukum, tipobonut hee ecchi axiom koamehuaphom ny. body, heodxogumui karena hua komuter, cocrapnamr boleh unehob. crassa lpumenenne cncrtemu ucuncnenuh komuter ycranasnubaert cook unm paku mopanok mponctabnchua uuc nakuti, penyu tpe hb crates ycramamnn bert gpa3 gna 3rom menu. i7 ortnowemyu cepak tepung topan, kotopnue hac tanya kon benda pacmpocrpanserca, komuter trout sawktepecobannne mpasurenbcr mmpencta bath ucumcnghma cotnacho tioctahobnghuam hacroanen kounsenmun. enu kako indo rocynapcrso mpencramnaet hasnaverno mmy copy uncle hum box teppuropun, to, knock bto bosmokho, btm ucumcnghua yctahabnumbantcr komurerom. ycramopnemun tarno ncyucrek komune, ito meme bom mono tu,: center tpy hye true san telecom him abuse com. komet paccmatpusaer ucuncne tom uuc hononhute hng mcuncjiehma, roket, mcknmyehmem topo, uto kac arc ted hochi nusa cneymanp uenoi, pado tpe nctabnekua rakai undopwaun, topan cou oskonumoy copa unu pputopun, aneh otopsi onto mpencrasneno ncuucnenne, tem toch jakohunt$ costa hms ucumcnshmu iim ogbachu nodo8 boneka wee tam jaabiecnmo, komuter yenny ora huy len mono jobahur pac npe nen hua kko tnyeckuk cpsnctb noctatouhhm konmyectbom, hsooxonmmmm pia menmumhckux hyuk senen, iia oosctsushma hajmuua ank takut uenoi par yani, bobmokhoctm, cook ytb kaget ucumcnghma, ton mens monhutenphme ucumcnehma, mu, nama jimat pecobahhoto maute nb coba, mox vmbmehu kaum cne hua. ciryvae pas hornacui mek tpa but ten action komurerom nocnenunh ynet meth ipa coctabna th, coolwatk iyonukobat$ bok cosctbehh ucumcnenma, tom umc uo soshite hme ucumcnehua home nokrnano ynomanytin cra tbe is, komuter ycranamnusae mp8 com, poke pa3 ton, iygnukyet take cbenehma, kacaoyneca ncuucnenuh, trophy, ero mhenmio, nyt odneryat mpo revenue xm3h5 hacroamen konsenuyu. cara ipnmenenne cuctemu crarycruyeckux cheek mii komuter ompenenaet nopanok copy then nghu crarucruveckhx cbe hun, then ycmotpehhnx the yctahabnmbaet oopasiim nan ana prov yen, komune paccwarpusaer mpencrapneu hus cbetehur, utuh eng th, bmmonhchh croponof unu nsw ipy tum napctbom moctahob hys nacrosueh komsenunun. komuter moet tpedosarp mpencrasne hus taxon fans ven unbopuaunu, kotoran content heo oxo aia toro, ton nonomhut$ mim oobachu having, conepkammeca daun ctatuctuyockux cbenermsx. koumnerenuwm komuter boru rupawan com hua dick3uba much othocmtei ctatuctuyeckon hop mall mu, kacapmelca hak tuyeckuk cpsnctb, tproyemix ana cnsumangchnx penuh, crassa messi, pun mse mue komureton una gecnevye bua vucnonhehma noctarobnekun konsensus enu pesynstate acc tpe hua hun, penctabneh upabntemkctbamu ochobahum octahobnekum hac konten konpenyun, unu cbenghmn, cooswehhix pra opramusaunyu gsegukenunx hari ynu cntelmannsupobahehmm pek namamu,un ycnobum, uto ahm ono spe kownconeii pekomengauuw komuter, uin mempan tense tbehhpnu tahubaiimamm mii mekayhapouhmmm above ctbehhnmu optahmionunbmu, korona hence nctbehho komnstehthn nahm met kohan tatubhmih static tpu ikohomuteckom counmanphom bere coor bertrand ima cargo4 drama opramusauyun odsepusekunx haunt unu nonbayotoa toboghhm ctatycom core mall koro konawe hua codecom, konten meer oclektmbhno tipmimhii cuma th, uto year bne hue yemen hacroauei konserunu taxon toa non cepheanon yrposoi pesynprare hebnonkshua kakak ngo croponoi, pano unn teppnropueni nocramon pemain hacronnye kowsenuun, kommune meer pano mpenoxur sangre pecobahhomy tpabmtengkctby tpkctyimt5 kohcynktomman uji dipicu ero tipenctabutl benua, cru keke judo corona ynn celana, uin tepputopma, bimonkanaa moctahob hua kac trayek konsenunu, rana bakhhm atom hes akor oro kyjibtbbmpobshma, tipombbonctsa unm m3totobnehma, umm hebakohh oro oboporta uji he3a koch oro tpe one hua hapkotnyeckiy cpenctb scsm mmsetca nokabaten cbo hanura nephew hom oracc toro, uro nan hag corona ungu drama, put roket cta takut tpo komuter meer paso mpennoku ttr daun tepe cobanhomy tpsbmtengctby mupuctyim kochi taiimam. grpyenuem pasa komureta odpawarti bhu anne topo, bera komuccmnu poc, ykadbahhmm any kre ume, komune paccmarpusaer kak konduuenunasp hye epoch6y uctabnghum cbe hum ooblachsnmc aah horor mmparnrensc t5a unm then note kohcynltaumax kochi tamu, tipobonunmis ipabutenkctbom cootbetctbum hactosumm nonnyiktom. none mpunarua mep, open tpubasmix b mtonnynkte bln, komuter, cmn tpusnaet oskonmmim, moet sangkut5 tepe cobbhhomy iipabntengctby tipuhatk take koppektmbhne mep, kaku mpeg ctasjiaotga tipu cywectbynukx doctorate obat heck kemumu ana non noctahobnghmm hacroamet konsensus, komuter boxer, cnn nonarser, uro taka meta heo oxl uma uen buachemma omh boiipocob, ynomahytix moa hito ha fero ikta, tmipounoku janhtepecobahhomy rutengctby iipobectm 20m article adadnistrakien the statistical returns system ine board shall determine the banner and form which statistical returns hall finished provided article and hall prescribed the forms therefore. the board shall examine the returns with view determining whether party any other state has applied with the provisions this convention. the board way reguler such further information considers necessary complete explain the information contained such statistical returns. shall not within the competence the board question express opinion statistical informatif respecting drugs required for special purposes. article measures the board ensure the execution provisions the convention ls recommendstatus special agreement with the council, the board has objective reasons believe that the aimrevisions this convention, the board shall have the right propose n3iucn toro opaca boek temp utopia tamu cpencrsamu, karena rahhoc itpabemte cbo content ymecthhmu, bcm sauntepeco bannon mma but cbo tpuhumaet enne ocy ctbitehum toto uiyushma, oho mmpocutr komuter mpenocrasu tt: emy open jkcneptm3mh ygnytm nhu mil gone nm, gnapawunx heo gxonummon kom ten toc aia okayama sonic tema bojikhocthnm imam nach oro mpa burenscr baa ipu cerme nen tpelnoke oro mayuenua, judo unu nya, korosi kamu tet ham epe baca pemoctabn nach ipanurernpbcr by, iopnekat nod hnn stem tipabute com. jcnobma ms3yudha poem gro bep uwehma otpenenartca cpe bom kohcynetamun mean tpa tej com komurerom. ilpasurenncrtr cooduaer komuter pesyirsrarax yan oro uyghur koppektushix sepak, koto oho contact ookoammiim tuha tp. bean komuter yaxonut, uro yankee mpabutendctbo nano yrobnctbopute foto oobachehma other cnenahhos ochobahuu non ikta time open hmo uji tipmnanio hmkakux koppektubhix mep, top ono apel tpmhaty ochobahmm mounyuk bbm, him uto cymectbyet cepat3 haa ogctahobka, tpe syh wan cobmecthnx mep mex oncom yeob uejilk ucipabiehma, roket opa tut5 bim crop, com bera komuccyu bro oderoatenper bo. kode tree mocrynaet takut odpasom tom ciiyuge, @cim hne yee men kounsenyun cra bursa non cepat3 rpo3y can bosmoxhoctu jymobmetbopmtenbho poin bot bom mhm odpasom. mute mocrynaer takut ogpajom take tom cnyuae, cnm khaxouut, uto cywectbyet copies ogctahobka, pssynnaa cobmecthix mep memuyhaponhom ypo bhe penuh ucipabnenma, uto pobenghmo tak osctahobku bene crop, camera komncecuu mencerca handover nec o0gpa3hhm otonom acteur takut cobmecthhm pam) uoc nne pacu sha kanon komureta cnn takonhe mentor, toknaob komuccun harmony bonpocy ber more paru tr5 bhu hke temnepant bok accanlnen olcrosrenpc tbo, 2i obatan humaine dropout, bera komuccnn karo judo ob corte cbo cootbetctbmm tion hitam bule, komuter moet, @jim u3h tak vcrruii heo osmium, ko hho crop iipmoctahobu bob hapkotnyeckux ntb, bios hapkotitlockux penata, unm npyroe, nah ayn copa unu tep europe unn nan hon span unm epp utopia, nuovo ykajarhum pok, moo tek top, toka komuter pus user none hue nano tpa ham pnt ynobnetbopmte him, samt epe cobahhos ooc cbo roket pena dot hol ipo cover, konser meet paso yonukobeba hoknanh iio jolie pola, top gim ipe tom paccmotpehur ochobahum tmoctahobnchuh hacrormcen cra tbn, perps bakat cover, topi paccuraert been corporal. enu hombre onyonuko bisa ttakxom bonang kako ngo pewenne, bihecehhos ochobahmm actor cat5u, unm kak ago othocaimeca hahhomy epoch cpenenna, onukyer hom take moh dam telecom horor mpanhrenp tha, mocnennee tom tmpocur, enu ako mme yal cnyyae revenue komureta, ony bunko hoe ochobahuu bronze tpu, tomato nmh track, rhoma iim coba nomi mbnokehil blade rocynapc teo tmpurnawaertca tpucytctboba sacenyanun koe mutata, otonom, cootbetctbum hacroayen cra then, pacu tpu barca bopo, hero spec tbehho @ro kacanuuica. penenun komuter, bimocumue ochobahmm kactoamen cateid, hmmantca umhctbom ubs tpe noc bce une hom komuter, cara gnc texnngeckas gunancoras kong gryuaax, koran komuter cuutaet ymectrkhm jim60 konon hence, nuno kay cbo alb hamba team, minokemhuhm iry tax crash conan bamhtepecobahho p3but coba roket pekomengosath komnetenthnim pra hak opramngayun gseguhenmnx kayu cicumannsmpobahhnm zekne ayam pelo tabnghms nahhomy pante nb cty tex yeon usu dunancoson mon unm tom nyok noyyepxry bunuh toro ypasurenhc ba, shik bnunomhehmo ero orba nnp ctb, bri any uux hacroanen konsekuen, keluar menu, pen cmo pphh rapax guc. crassa dorongan komnrera komuter cocrasnget monoton conan boemi galore takut konon hu hide moknann, ketone cumtaet ooxoumnnmu, cone jaune take shan3 ucuucjehmm ctatmctuyeckmk cbemehun, umekivxkca ero paciopa ketum, cootbetctbydimx ciyuaax, other lachehurx, tak bue gmn tahm pabutenlctbamu unm satpowehh nux, manchu sam ya hamm pekomehraihamm, ketone komuter toxenoer cena tp. otm hokiank mpencrannan toa cover pepes kouuccuw, xotopas moet mentah tahun me yama, kane comcast ookoaumimn. dru moknagn coodyaprca cropomanm, saren sorry onk barca hew panpuium cekperapem, topo paspemaht teori hoe pac upo tpa he hub cara cerperaprat oocnyxusanne komuccuu komuter cekrperapuarom mpenocrasnaerca yenepanpunm cerperapem. uacrnocru, cekperaps komureta nasnauaerca terepansunm cerperapem koncynp tahun komnmrerom, class code dropout sony code tpa bne hue una uenoi tpu nora hob hactonyet konperunmu. area clemens, cooduaemue croposamu tenepans cekperapp crtoponu coobmanwr pekepanr home cekrpertapp cbenehua, top ory sanpamusarnca kowunconenk, kak heo6xogunne ana bminonkehuka choux gyukuun, yacthocty: exeroynme nokia time huu kon berupa tepputopmak teori bce sako apapun, mijabacmix pena bpemehm ank simon hus hacroameh konsensus: yrarkue genuine, tone kowuecna prayer, thou temp cnyyac he3koch oro odopora, bkipyar kaki cnyyae katy nor hem bakohhoto bogota, kotophm roket bakhhm img motong, uto ykasahna othocntengho uctouhmkob utama hapkotmueckux pence ida sakohhoto oboporta, hugo bcnenctbus koimyectb, topix het pub, unm nctonob, impure hex jiwamu, jahumanmumuca jakohhnm o00potm) marpaung ampera maute ctbehhnk yupekkonum, ynonhomoyeh hex binabatl paspewen bobo3 musim cbu lereng biro. crotone coodgap yiomahytme tipeunnyuen hate cbenehua takut paso com tak onahkax, kame moko tpsinoku komuccua. rata ucuncnenunn note hocrehn otu cpsactbax crotone mpencrapnmot komune tty exeronko kanoi box temp to phi nopanke ope, mpeanncan hnx kommretom, nncuncne pasocnaninx onankax cmenyduum ipo konuvecrsa hap cpsactb, ahashayehhnx ana torpedo neha menmumhckux haruhi nax3 gc) rkonumuecr kotmleckux penata, peahbohatehhix ana m3toto resmi apytux hapkotuyeckux cpe tb, mpenapatos, move cocok iii, bener kotopie pacipoctpahaetca kac toman konsensual alam cknancrne sarai kotuyeckuk cperctb toah berada toro raya, kotopomy mcumcnehma othocator) konuvecr aap kotmyeckuk cpsactb, hs0 fonemis una mono hma cnsnmankhnx cknahckuk aac rn) nnowars rerrapax) reorpahnyeckoe ctomonokehus 3em un, nonnekxanen mono np3 tahun jia kynbtmempobahua onmmhoto maka, mpudnmsutenp koe konyyectbo out, kotopoe mpenmonareerca iponanecrn: kuno tpomhunehhnx mpsnnpuatum, kot nyt u3totobiiatk cmhtetkvockme kapkotuyeckus cpenctba: konmuect cuhtetmyeckux hapkotuyeckux cpenctb, top msyotobnehh kaum unpuatum, yniomahytik penny tem nounyhkte. keerom buy ynomanytik nyu kre cra tbu ror mcumcnehun kakak temp utuh kax hapkotuyeckomy pe by, ugckiwuyehmem ots cuhtetmyeckuk hapkotuveckux cpenctb, coctabiketca common konuycctr, ykasahhnx moanyhktax hera hacroamen cra tbu, hobasnnehuem jwmooto konmuectba, oy oca pna nob ee1 hua ywsctbynumx yeradps mpeninywero tua cknanckuk jacob ypobha, ompemenea horor cor nac mon hkxty hara keerom bsigetos, anomaly tbx nny kre rambu uto kacbetca bbo sa, iure champ gue, tor ounce huh tim tio kanon temp utopia coctabnaetca mim cyan kong ctb, ka baik monnyektax tyu tra hacroamei cra thu, nodannenu ndor konmuectba, tpe6numeric ana nobenghma cyuecctbydimx berapa mpexunymero rona cktancku 3naco yeob ha, ompenene oro corona rny kra uni koflmyecr ba, ka3photo noniryh kre iry kra hac kommen cta babmcumoctm toto, koe deux konmyectb konsul. lam geo yer ob, ytiomahytnx garpu ctor mcumcnshum kanon tepputophum kakimu cuntetuyecko hap anyam cko open coctabnaetca unm common konuyectb, ykasahhmk nonnyukk tak nym kta macronueii crayon, hodanle hue nos oro konmvyectba, tpsoykmstoca ana nobokohma yicctbykumk berada mpeninyuero rona cknanckux barlacoh polka, oip een oro corona noanyukty hara ujm comma konmuoctb, ykosahhix noa nny kre nacrorweni ratu, dabucumoctu toto, kako thx ko yaec torque. ucuncnenna, tpenctabnahemme cotnacho mpsimayunm toni hitam etomi cro fakta, m3mehaktca hannekawmm oopabom, toon yce ko0 jin cbo, komodo dun hanoxeh apec kortopoe sio harem ocbogokioho una bakohhoto mcnongbobahua, oo0e komuyectbo, aaron uma hnx jacob ana yeob ope hua ted hore papan oro hacenenna, goe rocynapc roket week rona mpe astana hotonkutenghho uhcumcnghua lachehmem ogctorte ctb, bn3babu heooxonmmocte takut mcumcnehuri crotone benownapr komuter tone, pure hhrm ana yctahobnehua tokabahhnix ucuncnehmak konum ctb, baku moimehenmax ykabahhon merona. gyeom biiyeto ykadahhnx rambu mpu human bhu man kain ciyyaax moctahobnghua cra thu onc, ucu mine hua xun mpe bimarpc crassa cramrnernveckue. benua, mpenctanngemue komuter crotone mpencramnapt komuter karno box temp utopia mo par some, mpe nnncahhny komuretom, crarucrunyeckhe been pasocnanunx komurerom onankax nenywuu bompoca empon3 cbo unm otot hapkotuyeckuk ntb: ucnonpso bare hak yec note una mstotosnghua jipyinx kotmueckux cpenctb, iip kelapa tob, bkyinyehhiix nvucork iii, bemecra, korona pacific pahaetca hacroguas konpenuna, rare ncnonp3o bande mako nia m3totobnehma hapkotmyeckux cpenctb, torpelnenue hak tuueckux cpe acar bb03 bobot pkotuyeckux cpsnctb makoto colors$ hajlokeune aperta hapkotmueck cpoactba pacnopskchuc umu3 knanckne sana hapkotmyeckux cpeuctb coctoshmh nekara toro rona, kotopomy dtu bene hua oth oscars mt) nonnewmaaca ompenene huw tinowanp, cio np3y tom kyngtmbv posanue ornuikoro maka. cramucruyeckue cseneuug bompocam, yasa nuke cken noanyhkta it, coctabiantca hero nho mpec mre komuter nominee mona rona, cenenywyero otonom, ohk othocatca, crarnerunvecrne bene boiipocam, ykajahhhm noni hk nyata coctabiantca tokbapta tmpencrasngptca korutety mecauhnm cook umc hun tana, kotopomy ohm othocatcr. crtopony dosamu coodyarb ctatuctu hua cuma hnx cknanckuk bamacax, mpsnctabiakt ote cbenehma hapkotuyeckix open bax, bbe hhx daihyo pay unm teppmtopun unm mtpmoc hhn hhrm create unu temp topan ana cneunanbh yeni, take onm yec bax hapkotuyeckux cpexctb, mbbatix ctsumanghhx ckianckux bara cob ana yiobnetb hua tpe hockey rpaxyanckoro hacereuna, cara orparuyerne sro bne hua bola 00une konnyecrsa kaxjoro kotuyeck oro cpe rata, m3r toebnchh oro be3encore mbok crayon unu temp topten steve hme mindoro rona, kojkhn tipcbiwa common kin konuyectb: konnvecr ba, nompedne horor, peron cootbetctbypweyo mcumcnohua, dia menuumhckux hay ihm penuh) sg) konnuecr ba, uno np3 ubah mmpenenak cootbetctbyun mcumcngeua, juga u3totobnghma yuk hapkotnyeckux rcti, mpenaparon, enp yye hnx motor iii, electra, kotopue pacmpocrpangetea hacroamaa konsberuna: biusesennoro konnuecraa, konmuecr ba,. osabnshh oro cknanckum ancam joke kedua takobiix ypobhr, yka3photo cootbetctbyomem ucumcnehun: konuyecrma, mp1o opere horor, ipengnax cootbetctbyowopo umc neha, ang creyuanbam kenali: has count connect aux il, bmunraetca cake kodim yec bo, kotopoe sin hanokek apec topo gulo ocb odo nel ana bakohhoto moto bonatua, take bca koe konum cbo, ban tte li3 cucu ib hhx ckmanckex banco ita hoki ipaxianck hacenen hua, benua komuter hangout, m3rotobmenhoc bbh enh icon haho rony komuyoctbo ipebmwa comma konmyscte, yka3ahh bnyetom konmyectb, hcooxonumix kre hacronneh tarik, beaknil yoriko benin tahun opa3om crapunicg komet rona uaniwek toanckut cnsnywuem tony live konlusctb, kodomo koimoi gut5 m3 fotobnchn tim bbe3ehm, ummot&r ucumcterun, kak mpe nyh kre charm tas enu crarucruueckux hun bbo3e purpose (cara penyet, uto konuyoctbo, bbe3ehog n simo gtpah kim teppmtopun, tpesumaet ucumcne hui ans yan hon cupang unu tepputopu kak ato ompeneneho ryukyu crater ijo, nogabnohkem konuuyectb, nokasahhnx kax bibebehhhe, tico white jmo oro minuta, yctahobnehhoto night hyuk hacronueh cra tpn, komuter moneter yonecry aroma akre be top pct, tone, hup komuter, 1tonkin 3tom ntoctabnghh hibocthoc th3 onyyeuyw arora benomnenna croponii paspewakt ksh oro rona luka koro nabi heliwero bub jako hapkornuyec koro cpu coba bty gtpah minum tepputopun, kpo me! cnyuaa mpencrasmnenyua nan hoi create unu epp putopnu konon foto ucumcnehur othoimehum kak kommysctba, bbejehhoto eep mcumchohua, tak hsooxoenmmopo konojhu nnp oro yye ba, unm il) mermounrenpunx cnyugeb, oral hbo3i, mhehuk mpasurenscrha bmbosameh gtpah, heo aum aja hua oonlhnx. rampa 6uc orparnyenne spons bonar ong tiponsrorerwo ong copa hon unn tepputopueh pra hu3peta kost ponumpyetca tak atom, produk, hack bto bobmokho, obccnsun th, tgl konuyectbo onm, ipni bene hos teyehme loro rona, he. ucumcmehma ipomabonctna oma, yctahobmehhoto cootbetctbmm tim hitam nyu kra mampu cnn komune chose menempuh, mewukkc ero pacnopm:cnn co otbetctbinu moctahobnchmamu hactonme4 korpenuun, mpu uut dalumuenwn, uto kakak nu crop ha, mpencrasunwar umum corona moninynkty nyh kra cat y orpanuuuna tmpeyernax cbo ipa huu tponbboucteo tima sakohhnmm namu cotnacho cootbetctbykuumm vciucnekuam uto hau hoe komuyectbo oma, omibenehhoyo jakohho unm ee3 koho mpexyenax. pandu tali crtopomu, moc tyn nno hun popor, none asthma paslachehum game telecom rok crotone, mpencrenngeurn steve moc ybemomnehma ynomahyton bakjuuchuk, most tempati eye mohon mim yactmuho makoto konuuvecraa konuvect ba, nogmexamero tom3sortby, tora cuu cine hun, ompeneneh horor monnyukte nyata cra tahu cneaywumm ton, kot buyer roket. tekhuyecku cye mhectbineh, system bpemehm roma nopobophmk ogairte ctb tio akcnopty oma, oto revenue ncrynaet cmn kepe3g ncbanocto none genom hua hem ttepeco hoh cropomu, alone ynenomnenus gamhrepecosankoh crotone penentu, mua tom. mmb othowenkm beta.b cootbetctbmm hitam bule, kamu tet kohcyaltmpyetca atom croponoli c.espn ynobnetboputenghofo paspewer ogctahobkk. bem o0ramona yaobnetboputengho paspeweka, komuter moet tpmmehut5 tioctahobnshma cta tpu tom cnyuae, karya enec oo gpa3ho. tlpunuar pewenne buyut cootbetctbmm tyhktom we, komuter yuutumaet othocammsca nahhomy odm crogtenpctr ba, tom uuu cne ofctomrenper ba, baik kotoplimm bo3 kader mpo ore mma hebakohh oouop tta, toma tar nhk blue, make cootbetctpynume howe mean kohtpona, ketone motm out tempati pan hoh proponen. the government concerned the opening consultation request finish explanations, i , without any failure implementing the provisions tha convention, party country territory has become, there expasumption drugs, the board has the right propose the government concerned the opening consultparagraph (d) below, the board shall treat confidential request for information and explanation government proposal for consultations and the consultations held with government under this subparagraph, (b) after taking action under subparagraph (a) above, the board, satisfied that necessary b0, may call upon the government concerned adopt such remedial measures hall seem under the circumstances necessary for the execution the provisions this convention. (ce) the board may, thinks such action necessary for the purpose assessing matter referred subparagrarh (a) this paragraph, propose the government concerned that study the meter carried out its territory such means the government seems appropriate, the government concerned decides undertake this study, mes request the board make available the. expertise and the services one more person with the reyuisite competence assist the officials the government the proposed study, the person persons vom the board intends make available shall subject the approval the government, the modalitas this study and the time limit within which the study has completed hall determined consultation between the government and the board. the government shall commune cate the board the results the study and shell indicate the remedial measures that considers necessary take. crassa oneynanp hne ono hua othocnten5ho tubmpobahur "ex cyryuaax, koran ywiec banme copa mim tep putopmu cno near sampewenne tube baru moro maka, kka oro kyra pacrenung kannada hanlonee uenecoodpas hoki, yux mhehmn, melon yna oxpahih pon oro moto bba onarononyuna mpenyipexpe hua terpesona hapkotuygckuk cpsnctb he3 akohhhim goo hrepecona haa corona sampeyan takes kyj tub lobatus, corpora, ganpewapyas kyj pmb pobahme nomor oro maka uji pac hua madura, tpuhmmaet cootbetct yume resmi una toli hanokutl aspect jmo hes akovo kyiltubmp mio pac hma yhmutoku xx, uckimychmem iux konmyectb, heo oxonmmnx hhrm crotone nng kayu hix uccneno barenpckux penuh, crew n tocynapc ttsennie yupexgenng o9mkn corpora, paspemawwar tub pobahme mmm oro ana ipombron coba utama, cougar, eci toro ewe cuenbdia, coucpxut ouo onto tpabutengct behind upekye hun (annee mac tone cra the me remix yupexgenue") yng bunonuenua dukun, tpe ycmatpuboemnx macro rue cathen. tangan akan corpora tpumenget kynbtumbmpobahmn horor maka ana spons bog tiha oti kuma toctahobnghma: yupexrehne ompeyenaet pangan yyyactku mnm, tko paspewaerca kynstmbmpobahmo otnmmh oro maka yna spons boncrpa ong. gc) tmb upo bar hosbonaetcr temienensiiam, monty uubiivm hkkehbug yypexpenun. bokator autenonu torno ykasusaptca pas merk ngh iin ordo paspewaerca ptubmpob bhm bce seunenensun, sanumanuneca ynltubupobahmem bunuh maka, insan cuabarh tech opa umm yupexgenup, yupexgenue nokynaer berniat dakthyeckoe. coopahh bonus boimoxho koper, nos hee, sepeda verse secara okohyarum ook pokal. otuomernn benua yupexuenne meer ucknpumte ooe pado bola, b5ribosa,. ontobok opr bnm cohepmahua ckianckmx sati br, izumo kx, otopsi hmen? pukat baiikanomnob onna, menmumhckoto oka pena parts.ong, ctoponsi odasanu pacmpocrpakath uckivumtenghoc abo monmumkcknm nuh mpenapatu onna. ilparntenrcrsennne gakuen, bioma bmnonhantca eumrhm tante ctbehhnm yupexhshmem, eci oto honyckastca kohctu men yarkohi colors, cara kum orparuuenne, mpongnopet our una mean kapan hom pro tcau karasenudo corpora hamepesaerca itpomibonctbo oka unm benua comet byhmee tipombbounctbo, tpmhumset bhiunah cy wecteykuny pohon ipo tum cootbetctbum ucuucnehmhaum, ony kobenihmu kommretom, tem utuh iipomibonctbo oma hhrm croponoi irpubeno tepempousboncr mme. crotone pajpewant omb casa comma ybenuyenma acct sy were iipomiborctbs oma, enu, mhehuio, tak ipombbonctso unu benunyei hoe om3bonobo tepputopum mok tipmbectu hejakohhomy glory onk codnwnennem terra cnn akan auto corona, kompas papa i9si rona mona guna onu ang akenopra, ketat bubut5 tpombboaumim otk koruuect bax, mpe bhuwanunx ron, benomnget komuter, mpencrasnan metre tum ybenomiechmem cbe hur othocmt eight haxogaweica june cuc koh ona, kak ato pede cor tac hacroamei konsekuen orromemun untuk, topi owner tpowaseneh bee ll) masanya orang him gtpah, kotopyk minim, cootbetctbehho, koroner meme bae tca bobo3u tot oni3 komuter boxer nun6o ono spur take ben tienne, nusa moet peroleh kasar hon crotone, rock usbotung oma ana chopra, tex cnyuaax, korea kakamenndo ctopoma, unca crop, topix yob putra here kencer ipo mbbonmte onm bola konnuec bax, type bbmapunx ton ron, ben mnet from ber, mpencranmnad mec 3tum ybenomnehmem othocai nyeri cmencnua, bkimyah cbe hua othocmte ho: mpennonaraemix konuvect kotor none ombbenchn ana bubba, ii) cyuecrnypmen unu yae cuc kohtpoia othowehum oma, kotopim pomabeneh: iii) nyassana pan gtpah, kotopyh vii, cootbetctkchho, konon hamepebaetca bhbosutk dot nuh, ber nno ono per aro nom me, nomor pekomehnoba tropole, prodi spons benua ina bubo3a, hesapucumo noctanomnemuh nonnyuktos tropika, kompas tep mon eca ner, hence tbehho mpenwect basuki upaya rona, amnesia ilmu, kotopiii ara tana iipombbeia, roket iipononkat5 b5ibu opini, kotopuli onbbonnt. cropowwu.ne boat sufi kako v nn gtpah jim teppmtopum, mcknnyeh m.utama, benghhopo. tepputophu crotone, ynomyae mon here crops, kompas ysenowuna komuter, kak irpenycnorpeno nny da: uim cropornn, kotoran nonryunia ono genre bera, kak open tpe nongnyuk kre hesasucumo nonnyukra hacroguero nyata, crotone more about$ onm, ombak hhn bobo3a motor ctpahou, ipo3 sena ire3na otm nep mon satu net, penwectsobab unx usaha i9si rona, enu ara copa ha.canada. code xxu ctbohahn oprah koh ona uji yupexne ana yemen,. m3nnokonhhik cta the ocy we cancer obhektuahne mep hna toto, ton tpombbotumim now cyan hoesakohhnh bogor. tocrarosnemna yacroauehi exact ykt kak crotone: ombbohuti oni konmyec tbk, noctatoyhix ana cod hnx noted horrens bulbosa nun, sanepxannuk konegcra koch oodopora, temp top perlu proponen, cootbetctbum tpesobahmamu hac true konsenaunu, cara kourpons man takson conomoki corona, paspemawmar cela passenenue onu horor mara naga penuh mkk, ycm tipombbonctbo onm, tahum head nonum tepi.hia toto, atom3 roro onuikoro maka sson nulis marotonnenne hak nyc site makoto economy han name koh bano cbs cooki ipn hao othowehmm :makoto cos cuc cbn keren ctb bbd paspewehul boa, cmo ohvy aax garpu ctopokn mpencrtannapr cra tuc beck cbenghua bos bios makoto cojiomhi, kot sapta othombhmm hapkotuyeckuk cpenctb corona ronny ikta cars u rata hokaumoshh ket nmc tpa koka cnn kakasenudto corona paspewaet yinltub pobahme kokamhoboto kota, oha ipm het my, take jim cre kon pona, kak open tpe table othowehum kohtpona kan otmuhnm makam, tro kacaerca jonny yasan ron tea oorjahhoc th, bosnokehhaf toma atom cra tpe yypexye hne, coctomt bctytinchum barrnyeck koe bnanerue ypoxae kpartyanuuni, book hot, giok none okohyahma @ro yoopkh. ctoponu, meme boamomhoctu, ipmhmmant pmi bhkopyebmbahmo bce hukopsactyuuhk kokanhobnx kyoto huutoran 3tm pac ten cnyuae hobakonhoto tmbhpobsnma, crassa dornonunntenpunce nora hosnenna, kacanmnmeca jiu the koka cropornti more paspewat ucnonbiobahme nmc the nia otot neha bkycobo been ba, coyepxamero kaki jisoo bjikajiomnob, uv, nockoibky ato ogkommmo una tak mono obama, try puspewath tpo m3boanctbo, bbo3, hbos deux. nkc eb, tak topiobin umm anon ue. crops menara bant one kuno hua (berapa i9) ctapucru beck csepemuma (cara nuc koka, vomonbsyemek aja npm tobnghma tahhoto ycoboto meta, mckipyenmem ilmuan korea came nmctba koka mcnmombiyktca una mbbnetehua kak ajikajiompob, tak bkycob oro coba, bto ogctoaten cbo lachoho umum cne ctatuctuyeckuk cbenehmak, cratera kontponr nan kannaduco enu karas kubo propana paspewaer tub banme pactchma ha oca una ton3 bon tba kahhaomca unm month had uuc, tpm mens mpu atom cre mmy kohtpona, kak mpenycmo topeng cra tre oth kohtpona han onmmhnm makam, hacrtonuas konberuna mpumenserca pacrenun nns ca, ndtubh demo mckmmunteji5ho uns iipommunchhnx bo1 kho tema) pna gaon bon ba, crops pun maw takut mean, ory ont$ heo ozon tpe nyitpekdehma bnoyinotposnchma jimotbamm pactehua kahhaouca bakon odopora, crassa uorortosnenye il. crotone mrpedypr, tobu maro hapkotmuyeckmux cpe ntb oocyye ctbnanoci nmuehbmam, mckamyenmem cnyyaob, dto m3totobnehme ctbnfetca ynapctbehenm sandmatmem unm ctbokhhimy they npeatuamy. otoponus koutponnpynpt bce anp usta, ustotoenanime hap kotuvec cpencraa unm sahmmakimeca bum mitotobnehkem3 gc) kou tponupy tpm nomor nuke hari mpenmpuarua tiomemenhma, korosi takes iro tobnehme roket une mpedyut, produk tepung amushbun dudukan ttu hapkotuyeckuk ponte non tep pmoamuockm paspemehka touch ykaiahmem kuno kojimyectb hapkotmveckux cpenctb, kotophs met pado m3kotoba th. onna mepnonnyec koro paspeweina player una otobnghua pena pato . cropomu akan cocpenotoyehkh pacu hum uka hob hepkotuyeckhx cpenctb konmuectb kotuueckux cperctb makoto cono mh, mpebmwanimx kojimvectba, oox oog mke ana hopmanghom yer teh hoot tpenrpua na, yet men kohtwhktypi pura, champs toprosng pacmpenenenne proporsi teduh tou toptobaa kapkothyeckumm cpenctbamm pacrirpemenek hme uec tenang nmienbmam, mckinyehkem cnyuacb, koran toptobna unm mpenene ocywectbmiaetca tocyaapctbchhnm tpentpmatkem mim tocyaapctbehhnmm tps rtpmatmamu3 colors: kowrponumpypr a3cex nuu sce tipeanpuatma, ocymecctbiiskung top tonk hapkotuyeckumu cpenctbamm uim pac opened hko 9a humaniimeca atom toprosneh unm pacipenenehnem) kon tponwpyo mpm oum mmushom entpuatua nonenenma, kot taka toptobna mnm pactipenonghme roket nmo metros tpedoranue muuenanax roket thom tpe kapata tloctarnosnerna nonnyurtos cs, kacapuueca nemann, ory tpmmeha umum, jiojikhim atom yionhomoyehhnm ocyiecctbiat$ korra ohm ocywsctbnant bpaycghne yuh hakim. oropounu true: noryckawr cocpenoroyerna pen hulk bus, pace menutenkh5hix ahmbaumn, tocynapctbehhax mpsntpmatun minim nojikanm pasok ynonmomoyehhix jitu, ynomanytix bh, kojimyectd hap kota yeckmx cpehcte makoto column, mpebinakunk konumyectsa, hsooxolumne ana homa hom hoctmu, gyeom cywcct yemen kohbkhktypn puskas penyu iisnbabnghur mermimnckmk tob aia noctabku him biaya hapkotuyeckmuk cpeactb otaenghnm jamuan: bto tpesosahke roket othocuthca tem kapkotuyeckmm cpe cteam, top tie hme numa mott jakohhnm 00ppa3om rtonrnyua thb, menonaoba th, oti ynka uji hasil bawa ocyuecreneh mmm hajinekxame paste hhn kepala btu yeux il) enu cropornu currant atu tepi ookonnmunm uim ketat nhe him, ohm tpegyht, utomo penentu hap kotuyus cpe coba, bkiwvuehh cancer binucusarucr odm menang gna ax, ketone bunyckantca kom tehthhmm bngctamu unm ynonhomoyehhnmm, ogeccmohanhhliimu accoumalimanu bung khmukek kop kamu. henarensko, tou topeng pado banu o003 hayehma mexnyhaponh aaperuc ubah oro habbahua, coo owen horor bcemupnoh opranunsaunek pabookpahehma meghna unk yathnx ipennokehmak hapkotuyeckuk rcti, bca koro pona pekan me, onucarenp hom nmreparype, oth camera hapkothysckum cpe cteam np3ye mon ona kom mep yec kuk nenek, tpe heni bila kob iaketob, colepkanyx potm yec open tta, 3tm tax, non kotopnmm hapkotu pence tenant pony. enu kakasenndo crtopona contact taku mep hormon natenlron, oha speler, roly buy tpe yra kiosk nakita, comp camera pkotuyec koe pence bo, uji ero media ach biji mar han acha monica. bear ynakoska camera, conepxanero take hap kormyec koe ntb, nota ume hbomhom pac hoh conoce. ctopomu mrpesypr, uro atuketkax, kotophmu hapkotuveckme cent cry nat.b mpolaxy, tomo ykainbajio enu baca unu mporekh tax cojgepxa hue pkotuyeckux itb, oto pado oth oo tensor kasau cbenghkum otuketkax roket pumehatlca hap kow tumyeckum cteam, otnyckbemim otislham imam len saya, hocranonnerya try more ipumehatkca podhmuhom top bng hapkotuyeckumu cpenctbamm, bkinyehhhmm crvcor ii, ynm pos opepene hun. crassa cneyuesipnue noc tanonnenua, kacanynmeca niyhapoyhon topiobnu crotone cosuartenp pa3pemain bo3 hapkotuyeckux cpenctb tahu unm pmtopme, uha kak? coat ber buu jakohamu mpabunamm random crpannu tepputopuu, npenenax aurora ncuncnenyh ana yan hoi akh pputopum, kak bro ompenene hyuk kre cra tipu samnenuen connect mpeg has hhi ang peskcnop ta. hbx nowrap sowa crook ocyuecrenmor take kaya venue tali nb, mpyx actas choux put uh," tem, ombak, uto oem most tpumehat$ none crore tepi, roports aa) konepormpyor nono tintekoni bbo9 bobo8 kotnyeckuk: pencar, mekmnuehmem yasa, koran tak oo9 unu hbo3 chief ctbnaetca tocynapctbehhnm ipantpuatuem iim togyrapctbehhimu mpe tpmatkamu) gc) kontponpyo sex nmu mpsntpuatua, wectbarkumg bbo9 minim bobo3 sahumanumeca takut bbo3om uji bobo9om, ay kamar corona, paspewanyar unu bubo8 hapkotuyockhx cpehctb, tpooyet nonyushua kenkhoto cbunste coba bobo him pass penenun bus3 una kokoro cny yar boba iim bulbosa, hojabucnmo toto, kacbstca dto photo unm cko kuk hapkotmuggkuk een tak pspew unm sfenglctbs ykasnbaetca heasahinc hapkotuveckoto open tba, mexayhaponhoe header pupobahhos ha3bahu, cnu takes tca, kong year oo, honneranee body unu bmbouy, hau me bande mpec umioprepa akcmop tepat, take ok, teen kow oro oke tbnh naik kbo3 unm bebas3 paspewennu bobo2, kpo toro, ykaimbaetca mep yara cbunete cbo bos tyn tak manee ero yypekge ones csunerenbcr boi mok tponycmatpmbatkcr boi koin komm taptmamn. telepon tem kak bugar paspewenue boa, topo hmw oyr open ctabnehma bbo3h oro cemn tea, bmiahhopo kom tenthimu bngctamu bosameh crpanwu unm teppntopumn, otonom nomo ynoctobcpeno, blog ynomahytoto hom hap avec koro open unm kotnysckmk penata psspewen, tak cbunotenlctbo tpenctabnaetca umum tipon tpuatmem, mokanumm grabnehns tonyyehuu rma boa. topo tpukepkmubantca, bobmoxhoctm, pas anarko bbo9h tenbotba, ytbepmnshhoto kownceneti. ho (dader subparagraph (a) above, has called adopt any remedial measures which has been called upon take under subparagraph (b) above, that there serious situation that needs cooperative action the international level with view remedying it, may call the attention the parties, the council end the commission the matter. the board shall act.e, after consid. the board, tal this article, and comunicati the council, which shall forward all parties. the board publishes this report mlm koran binosumag nap tua nona composoxpatpbcs konten paspeweuua bio9, tipautoj cbo, bijanuee paspemelime bo2, nocunaer itam engctby bosgamen gtpah unm teppmtopmn kotak pspew alone toro kak bb09 m3be unm moc toro kak cook, ha3hayshham nia bbo9ia, tipabmte latto brosnyeli penn him ep put bosmpamaet above lobby foramen ahn uji tepputopuu pa3 pewenne bobo3 coat berr yemeni hem hapnucbn, noma tok hannumck nono oli yasa maktnyecku bbe3eh konnyectbo: enu dakruyecku be3e hailee kojimyectbo, to, kot ope ykasaho pew hum bobo3, o9hayehhom pewehum bce odbuuuanh hhx koma kom hthiimi bnactamm ykasibaetca ktuvyecku bhipeser hoe konuyectbo bo3 june omrmpamnerui mpec tou boro aum hka ans pula photo, to, topo jykajaho pa3pe hmm hbo3, boc ipewaerca. basis june abnehua mpmimchoto tamokehh oro cara bocrrpeyaerca, note hue cry yae rapa abu cbo bone gtpah ots bbo3hom cbmnetengctbe, mpenctabnaemom jimuom jim yu penenun, nshu biinaye pa3pe hua bomb, uto oho paspewaer eye bbosumom tap tuu nnc more hhrm conan. tak cnyuae paspewenk bobo3 ykabmbbetca, uto bobo3 tom3nomatch troli yes. scskyw bunuh mpurkcsoro take oro cahaya tpe guerra paaspemenne biar tei, hmm kotopnx haxonmtca rahim tamokeh him conan, cnyuyae hampa bren pahami iy, biaya pacu baer kak hobi bebas cmn hair tony konsekuen. io. lapang haprotuteckux pence bbobumar tepputopuk kako hoy cooki bmbosumaa tepputopum ce3 cotpoboknanuecto paipewehur bobo3, mojnekut senepkahun tamokehhwmk biactamu, skm il, crotone daspemaot oxo xxe hua tpbhimtom hapkotuyecknx open tb, mink udytyw company, hedabmcnmo toto, chan onn peso3o unik cpe note, kotophik ohm ipo nucl, nckimyehuem cnyuaen, koran kom them batam troli crotone mpendabnena kontur spe hua bobo3. i2, kourerenruse paru ahh unu temp top, kepe3 tropis paapewe mpo bo3 tatum hapkotmueckky cpenctb, tpmkumant o6conomie pm, una toto yoon ipenotbpata nyt iap tum home ha3hayenun, to, topo odossayeno comp box mane tap tuo klub paspemenua boa, mok seinen cnyyaes, kerja tipomobolutca pespenen tipabmtenlctba gtpah cp purun, kepe3 trophy tpoxonu nan har nap tua. ilpapnurenpctuo nan hoi tpa uny tep putopmm paccmatpubaet bakon math apkovi uecknx cpenctb, othocute kot toctytimno saabnehuc ugm nyt, kak tatum bobo8a path jim temp tpa span wii tepputopiw hob oro has hyena, cyrus yameyenve pa3w demwemo, moctahobngema tico yhktob hito tpu not taiko othomenmam mean tpa unu teppuropuei ananta pano unu temp top mei, yaa mep bona sta marga guna busesena. i8, hurarar papua beck open haxonayaaca tiang ungu momen has mtimchom tamokehhiim conan, tionbeptatlca mepepaborke, topan una mpupony hepkotuysckuk pencar, bertopik peut, jiakoska moke paspewenua kompeten hux pnacreh, mocramosnenna nynktos kacanumeca posts hap ye cux cpenctb kepe3 tepputopmk oncom crop, mpumehsotca tex iny ax, koin map tropole june penuh, meme bodi bos uny tem, mpm ycnobum, uto cabinet mpometaet han atom ynn temp to puri ananta ge3 can ku. enu mpombbonmt mocanky rok copa tempat pmu, dtm moctahobnghma tipmmehantca moctonbky, no cko oictoatenpctba toro penyu tt. salju is. hocramosnemna hacrosmehi cra thn haluan opera hum kaku ago mekkah ohu frame huh, orp pahmumbantuk kohtpoi ih, kot more ymectbirtbca contoh crop han hapkotuyeckumm cpenctbamu, makna unca te, ie, hunt hacronmeii crash, hne nonnyuk tra yuk aenaetga are nnp hhm oth rerun npenapatob, bki nen hpx cucur iii, rata cneuuanpune nocramosnenna, kacapuneca mpo yoga otmyeckik cpenctb biiteukax bom tomo canon jle tob mean japon co0gema lk. ipsos cyan unu mone tax mentah onh coocwehua otpahuyeh hhx konmyoctb hapkotuyeckmx cpeictb, hsocxonmmnk nytewcctbmm unm pico ina okodahna nep bon tomo unm dkctpehhnix ciiyysax, cuh tata bobot, bmiboiom unm tpahbutom chi hac trayek konsekuen. cymecrsypmme mep peroctopomhocth npuhumaktca paham perc akun ana open iphone hua hebannekxayero kcnonbiobbhna hapkotmysckux cpenctb, ynomshytix terpesona bakohhnm bobot, komuccua, coretan han kaummu mexnyhaponhnmu oppahmiammanu, men hye tak mph ipenoctopokkocth. mapkotuyecrum pence3am, pob mim yna minim camonctax com otbetctbun iyu il, meant jako, jipabmia moctahosnghur sepele huk nameh3max gtpah petmctpauum, oe3 meda ana kaki tico tab komnetenthnx mochi bacaan ombbohu mposepry, uhcickuyp ipmmoha ntmc mpn koh ona gop tty canon mim moneter, hpumenenye takut hapkotuyeckux cpenctb bkctpehhik yang paccmatpmbaetca kak hape pado hmy monnyukta taru crassa xpamenne mapkotuyeck open crotone paspewant xpa benua kotmyteckuhk cpenctb, uha kak ochobahnu sakshi oro paha, omi rata mean naysopa uncnekunn topos tpedypr: urdu bce numa, yann nmuyohiun cootbetctbmv tra hobnchuamu hair token konsensus ynn panuwapnne pektopckus uin ht nonkhoctm rocyuapct hbx psatnpmatmak, coshahhnx chatbot comm hacroauch konsekuen, odnayanu kannexawen banubukanmei ana objek stub oro took hua km3hb tioctarobnehum takut bakohob mpabmuii, kotor usaha tol nelihpj roh mpasnrenpct ben begitu, dudukan tu, toptobuh, push ne, yuhbhig uhctntyth onp hyun san mcu, nova3hbanunme jiu coba kakapo metotobnehh hapkotuuyeck peactba kanojo tome foto hut mcnonkbobahma hapkotmyeckuk open tb. itu seniman ot betctbchho cokpahantca. tey hee byx netra iln nonpsosanun khmrkamm peu ina bmimcnbohur peuenros (noanynkt rambu bta kuku, bkimyaa open km, take coxpahantca teen hee ibox not. cara meps goire desa spot nomor gyeom box kohctutyumohhnk, tipabobex anmuinctpatub hix cure crown: tpuhmmant bhytputocyaspctbehhme mew una amhauum mpe tmbox pempeccubhix memompa ttu mpo tub he3ako oro oboporas 3roh ohm mott bom ana xena ha3haus cootbetcteykmhmm pra opsi gene otbetctbehanm takik koopamhaimn) milih nomorapr pyr pyr tpobenehmu kamnahum sophie hey kohhhim 0g0potm: mtecuo corbyn hutan apr approx komune hth5imu mekkah pothnmu optahmbammamuk, unghamu katodik ohm cocoa, uia see hur jiacobahhom mna gopbbe he3 akohhnm atom) obecneun bar gnc toe ocyyec hms xuyheponh tahu scuba okay cootbetctbyouumk optahamu: odecneywsan?, tou tex lunak, korea aia coined horor mpe nemo hua tpedyerca nepexaya sexy pohon nopanke npunmyoci nokymehtob, akan nepelaya tpomsboumna ongtphm opa3om paham, tropis gyu kadang ctopokamu: tpebosanue hapywaet tpa crop tpebosarp, ogh oduunanpune nokykehtii hotpabnanmc5 hum jvi nomatuvyeckum tem$ tpenctabnant, ecu ohk cuman lenecoodpas komuter komnecun pepes temepanbnoro berberapa, konon hen cbenghmam, tpe gye corona coarse i8, cpenerna hedakonaoti korte hot, cba baskom hapkotnyeckummu cpenctbamu, tmpenenax cbook ipni, tom ungu cbemehua he3akohhom kynstmbupobahum, tom3boanctbe, m3crotone hum kolom ofopote ucnongpbobihmm hapkotmyeckuk cpsicpb: then tanah benzema, jytiomahytne miponsnyucm nyheter, na koko bto boimokho, takut gpa3om takes com, kak atom roket ocu komuter: cryyuae nmocrynne hna mpocbbu cropomu ko mute roket mpejioxv c5om cooker upe nctabnehmk deux cbenehmm tpe hum coklat mpe nen nax box pahami jakohhyk nen hoc th, cbayahhyn hapkotuuyeckhmu nctbamm, mlm create docramoprenur kakasannag ay) codmonesuem cbook kohctntyumokank uyohny kagak corona mpurumaer mean, kotopns odecneuat uto thbmpobahmo mom3boruto, m3totobmghms, m3bnoyehmo, tipmyotobnghme, xpamschme, mpsno ox6 hme, mpsanokehme kommepyeckumm amm, pac mpenenenue, ike, tanaka, xoc kaki mio ycnobmak, makna cbo, ottipabka, peo tupabka tpahamtom, bos, boi babi hap kotutockux opener hapywenwe noo tahoe huh kacromuet konsemmy cake monroe neiorsme, kotopoe, hmk crop, maker track hape men nioctohobnohun kacroarmehi kounsenunmu, ony mpa hakasyomumm moabmamu tox ciptaan, kota ohm bep ymmmnohho, take uto cepat3 hmo mpsctyimehua okt nonnekatl cootbototbykiiemy harapan yn, yacthoctu tupemknm sakimyshmem mim mhm cit nmu hma cbogoan, hesasucuno nocramonnennh sln sro tornyhkta actor meh cra tbu tex ikan, kota juga, ynotpoonapume hapkotuyeckumm cpenctbamu, cob uap take tipectynnehma, ohn mott tpsaycmotpe kay bangun ocymnohma hakayahun, jisoo yotionhehmo hakasanmo, prod otkomonum takut mpumenannc5 cootbetctbun nyu kro orang menu, aneh noyehms, bocnmtahme, ha0mole hue mmm toro okohyanha luh yogi, bocctahobnehmo tpyhocnio coshoctu kayen bo., c06monennem kohctutyumohhnx orp aha han proton, custom papa bhy ero jaksa canoe mepewucneuuix nyu kre mpecrynyemuii, can oam cosepmenn pajak ctpahax, paccmatpmubatlca kak otnenlhoe ory uno mes mei yununennoe coyyac tue kako jisoo mpecryunenuh, yuan tue coodmecr yen bep hma nokywehua cob koro ubo tammy mpec huk monoton but hse 1enc tema imhahcobng kaum claim tpe ctyiniseuamm, tiepsumcngkhnmm hactorme crash, nyt mshabst5cr haka3yemnmm noahmamm, then cmotpehhnmm nyuktre mhoctpahhhy yeob kne misc yimshua yimtnbatkoa ata mere cra hob hua poumimbmima iv) yno many tne bumi ceased mpoctyichuma, @cjm ohm bep moo tpemuanamu whom pas anon mhoctpshiiamh, mpecnenyntor proponen, epp putopuu topan bee hoe mpecryuneuyne, cropononi, temp top kotopoti gkapyke ctyihuk, eci budaya non cuma tio jakoham crotone, kotopoh olpamena coorhercruyh tpochba, semu ctjnhuk eye mon expr pence . nobahyn mro bop ony @ye cronaca. kanon uya mepeuncnenusx iry krom nacronmeii ota tmpecryane cum term nonitexbumm bkinuyenyw yec mpe ctyunehka, beku bua uy, kodok norodom bnnayo, saking hni very cropomamm. ohn oga3nica kimia take ipe ctytimekma kayectbo mpectyijichmm, bnokyumk binary, ool feromon bulan, bakmoyasmny rny hukum, beru corona, ooycnobnmbannaa buna hanuiymem york bola, nornyuser toes bmn mpok crop hn, tools meer kotoba budaya, oha roket cbo6my ycmotpehmm paccmatpubats hac tony konpemuyo home hum mpecrynnenufi, nepewcneh hnx akrab ha crore tatsu, avec mpuimueck ochobahma nia budaya, budaya ocymecrenaetoa coo tctpuu mmm ycnobuamn, mpenycmatpmbasmnmm bakohonatenipctbom ohn, kotopoki odpamema mpocsda bunuh. iti) crotone, o0ycnosnywaanyue buya hantu oro bola, paccmarpusap oth hak mok colon mpecrynne nepeuncneh hme nyi trax nacroameh charan, layout pectyunokmn, biekyumk bha cootbotctbmm ycnobmamn,. nycmotpehhmmu sakohonatensctbom ctopohu, kotoran shamela ipochla budaya. iv) biaya paspemaerca otbetotbum sakohonatengctbom crotone, kor topan odpameha ipocphda engage, hewan kusumo nono hum mor yhktob iii) yactoam nero tahkta, damkar tropika meer tabo taksa t$p bh name tek onyygak, kota komnetehthng biiactm tok cro poem cuman, uro yahoo poctytinehme abiiaetca norma toho .co o3hnm, borpocex ppucgukuuu nocramosnenna ytonobh upa bamhtepocobah topo mep pemmynnctbenhyn noctahobnehuamm actor mei rain, auto conepxameeca nacronmei chambre paru baer mpmhulta, ctytinghma, kotophm oha othocmtca, otpongaaktcr, scngnyutca kapan tea cropomoli cornacuo buyrpenhemy mpa nano cropomu. create hanomenne opera kon pnckanuna jln gwe hapkoruueck open ba, been mpe neti og0pjymobahua, meno bobahhns ipe ihadhayghhno ijin cobepnshur mpoctyunghuh, ko pnx toboputca chart non lewat hans aperta duckman. cara menu gop56u n0yno tpe hak hapkotmyeckumu cpenctbamu cropowu ynenawt code rumah tipuhmmakt bosmoxhne pm, campagne then noynotpecnehua hapkotuysckumu cpo bsa mmu hee nation me, ncysnme, bocnmtahme, bocctahobjehmo slim tpjrocnocoshocth, bos pamen onectbo cootbetctbyduux jitu adp hne hum noo okohyahma umm jioyohma, koopumhu pnt com ycmnma ama uoctukohur oru penuh, dropout coneiicr byn hackonlko dto bo3moko, montotobke kia neymar, bocctahobnehma tpynocnocochoctu, boibpawehua gec teo nmi4. bnoymotpeonawimx hapkotkyeckumm cponctbamu, taiko ana haoimkohua hum noc okohybhma mmu yen ma. crop human bobmoxhno mean, toon nic toba hakomnshun ami, kotor bto heo komando padat, mampu notpsonehua hapkotuyockumm cpenctbamm oto tpenotepamohua, take crocodompostth oghakomnohnn team ipo one menu hace hua cnyuae, eci @ot$ macho toto, yto mono tpe hne hapkotu ysckemm cponctbamu operate mpo macutadu, rasa ouc oornamenus perut hantu uen cnn propana cunraer kemarau hnm kayoctbo coctabhom yac ceo mep, haipabnohhhk tomb lakon spot hap cpsnctb, nonkhhm gyeom box kohctu yumohhon, mps3bobot aju kuctpatmbhom custom, eci oha 3to mokenbet, ipm texhuyeckom bere topeng komnreta unu cisumankimpobahhix upe hun, moc bye noctkkehmo, kohcyaltaukn apytummu jamhtepecobahhn cropokamu cannot pagine, cornamenuit, perry cmatphbakukx hkg petmohanyhnk hayuhonccnenobate cux tpocbetupenbmix ob3 ana copy mode main, boshukaknymmu babi hejakohhnm kuno nh9 bahu ocopotom hapkotuteckmk cponctb. hi9 cratera tipymezenue none crporux mep kko pona hau egapusokkuk cpenctpauu, yem mop,. pede mix ochobahum hacronyey kon benang hesanncumo kaku nn go. tahosnghun hac monyet konsenunu auto mpenstarayer, musim cumtastca datctsyknmm, crop tmp humani gone spoke uji glee cypohue mean kohtpona, te, koto then cmatpubaktca hactormel kom benuneii, rm, yactuocru, pado th, atom kenapa th, bkanyohhno cocok iii, mnu napkotnvecrue cpencrsa, hye oncom ii, nonnexann neu tahun team kontpona, tpumehaemim hapkotuusckum pence3an cura ti, ketone, mhehuk jahhoh crotone, hex bumi umk konawe ana orphan ha porno anoporha onarononyuka. drama fans konsesus mpoyenypa nognucanua, parupjukauyy sipucoshuhohma hactonmar kowsenuna, anrnniicruli, monanckuii, kataltorui, pyccruh dpannyocauii teks ketopong pas tehtkuhn, otkputa aja morumcahua aurora i9gi rona oro rocynaper ba une oprannsaunn odrenumeninx hangul, mrborn rocyuapcrma, batang oca rom optimum9a unu gnegunenunx houthi, aenmoneroca yuactuukon crarytra mexnynaponnoro cyan nan une hom kokoro s man polah yupexnekua oprannsauun odrennuenmix hawaii, rake men oro rock napctba, topo cover roket tpurnacu croponoh koupenunn. om. hyuk tnu bcr ime hom tpumsyahmm, decision taken under this article any information relating there, hall also publish therein the views the government concerned the latter requests. hk, eny case decision the board which published under this article is.not unanimous, the views the minority shall be.stated. any state shall invited represented meeting the board which a.question directly interesting considered under this articleil, paragraphs and the board, with the agreement the government conceded, may recommend the competent undeaa obligations under this convention, including those set out referred articles and bis. article report the board the board shall prepare annual report its work and such additional reports considers necessary containing alam analysis3 the estimates #nd statistical information its disposal, and, appropriate ses, aan acronyms konsemuna nonnexut parufnkaunu. perudukanmonnne rpa motel kanta xpanenye temepansuony berperan. hacronmarn komsenuua orxpnuta none asryoera i96gi rona ana mpico @nhhohua toc hap ctb, ykabahhnx nhk akta puc nhhohum nan tca xpa hence tenepaspkomy berperan. crassa berynynenye .uny ii. hacronyjas honsenuna berynaet uny utuatim neh, cyh hr, ienyhb isro katon cyan pagename, cootbetctbuu co: cathen o,.cocok boro akta papan uun unm tpucosnmhohum, otuonennu m6oro rocynapersa, .cyatwero xpahechms akt satu gukamun unn tuc hum cne nat anak kpanehme ykabahhoto pokonoro.ak ta, hac tomar konsensus porynaer uny unuatim yen cne ccpauun xpa hms tum yaapctbom hero akta patuhukauuu kim tpmcogruhehum, ceria tepputopyansnoe mampu men heyne hactonmas konsenuna mpmuennetca ceu bkemetpono hhm tepputo imam, mexayhaponhno othomehma kotopnx kekar jisoo tropika mencerca otbotctbohkoh, mckiwuyehken seb, karya open ute cronache tak tepputopum tpsoyetca kohctutyumen yahoo opo ohn unm telecom ban hoki teppetopun unm korea toro tpebyer dayak. 9tom cnyuae penuaan corona crapaerca odecneyath hec oxoanmos name jamhtepecobahhon tepputopum kparualtwni, bobmokhoctu, cook you oro orang ben inner tom teneparipnoro cekperapa. hacroayas konsen uma tmpumehsretcr tepputopum unm teppmtopmam, ykasahhnm tak tam xe. fboaomishmu, uka nonyushma mocnenkero temepanpunn cerpertapen, rex cnyuanx, korea penyapu tten oro cor inac ononehom tepputopukh tpedyerca, bah telecom haa corona moment non ceh ua, parubukannu wii tpmcoonuhehka ykasnbhaet bkemetpono hyn tepputopmp uiu tepputopun, korpus hacroamas konpenyua name hari cara hate tepputopun ana yen! nocat hopneuni care janda corona more benomern jenepansnoro tapa, uto una nenek cari onm tepputoputi pasnenena r86 minim cko temp top jim cko temp uto dul nuhantca tepputopun. rise mekong crop morr ybenomurs temepansmoro berberapa, upo pen istat oopabobahua media hhrm tsmokehhopo w3a dtu tow pohon coctebiiant una one craft i9, segundo tepputopun. indo benomnenne, ona ochosahum nyheter nacional meh car n, borynaer uny antara rona, cnenyuuero otonom ordo hanjaho bto ybokomnehmo. cara tipexpamonye karena nex enx mexuyhaponenx york bopo . hocranosnenns nacronmen konsensus, berynnekun uny, gamerant,. nar neiorpue othomehuax enjoy cropohamu, nnow koka gniokydmuk pob: mexnynaponroi konsekuen unnyu, monnucanmoi tare ban jonas cornamenua othocute tpombboactba onmyma uya kypehua, tpe pro bin mcompbobahka, moanmcahhopo xenon espana rona3 mewnyuapon hon kon onkymy, noankcshhon menang terpana rona: kon bermutu orpanunyenun mon3sonar erna htauimh pacmpenenehna kotuyeckux cpe tb, noanmcahhom menes wna i9si rona: cornawerna yctahobnehum koh ona han iny ilanpmem crore, nounnncan horor banrkore honda i93i rogan tipororona, nopnucanmoro lix cfecec berada home rona, bhacohuk m3mekehmm ornamen ma, kohbekuhu ipotokonn hap ty yeux open aax, jak penn tare armada i9i2 rona, semen espana roda, espana rona mona 19si roda, banrkore mondar i9si rona sense mona rona, lucky hne ero 1dict bua oot horernun mocnegnek hasbahhnx kohbehuuh3 xx) konsensus cornamennit, ynonanytnk voa letak kl, komehehmamu, hhrm ynomahytnm nonrnyarre ilporokonom i946 rona: tipororona, moynncen horor namee moda ijab rona, pac mmpocrpanapuero mex aap nhm kon tpop rekap tbohhne bemectba, noynapapune non neicraue konsemunu mona i9si rona ora hmyghmm ipo bontoa erna men tim pac pengnehua hapkotuyockhx cpenctb, h3m hohmamm, bhocehhnma hee ilporokonom, norma jezik cfecec berada io46 jonas ilporoxona open uun erna nyamuk kyjiptmbmpobohmua pacrenng maka, ipomabonctba onmyma, meknyhaponhom onto bon topropnu 6ro not ognehua, monumcahk hsw lope mona rona, ein otot iportokon bcrynun nefcrane. beryrnnesun uny hacronmuek kou menuju rampa konsonumy sophie kohan gop potm bpsahix kap ctbenhnx mec tb, moanukcam rok sense moda i9s6 rona, othowehkax merry uroponanu roti konsensus, apnghwumuca tare cropokamu hacroameh konpenyun, meteora her neic math, owner 3amoena mon yhktom cra na tommy kon menuju mp1 ycnomun, tro take topos more item beom neh mug temepanpuoro cekperapa coxpanyurh cung ytiomahytyn crash cara hepexontne noctamosnenna boryinneuna uny hacrommeh konsenumu (yuk crash oyukunn kownterta, mpenycuorpenune clarkei bpemenko bhnonhantca moctonnnum ner tpanphnk komutator, yipemtehhnm ochobahmum nanum konsensus, ykasannoli nuke cra tsu yemen penakut, kontponsrnm opramom, ypexge fonem och bantu ray kornperumu, yasan kre cra tbu majene rno peyaknun, cootbotctbuk xopaktepom cootbotcteydnmy yhkurh, hate mpu bokura rekor cra tbn i9orokona i972 rona (cw. take bctyimtojilhom tipumeyahum): cara hepexoprue mocramonnerua . serynnekua cuy hacronmero ilporokona coo meter bun nyu kro ratu bye gyukunk mexnynaponnoro komuter koh onh han kapkotmkamk, mpenycmotpshhns tpa kami, congpxann muda hacronmem ilpotorone, bunofiuswtoa komuretom, yupexnen hin bank engkol kombenuun gea. been hnx hee nona bok, (cu. pon. corn nen. cp.) bahan con bet yctanasnusaert nat bctytinehka hob bioma coarse komureta bon olasannocrn, haruna ato paru, kom humat ceda othowenmm tocynapctb, abiandumxca ayat hukum mepeunc hhi the yorosopon, asnaoyuxca cro hacrommeh konsekuen, oyukunn jlocrogunoro trans roro ko mereka kontponpnoro prana, yrkasenunx nymkte ll, (mponorxenne) dkohomkysckum counenpnnil cone ycranamnn baer yard bernie hua komuter, yupexyeakoro coo bum cone ka umma hactorwem ilporokone notpaskaumn, com oof3ahhocth. heunuar aro! paru, yupexnenuni takut opera komuter pun met ceda othomehnm tex room bannon kohbehumu oeb he hoo rok othowehum tex yyyacthmkob kotobopob, nepeukcnei hnx crater egunoli kou besutan, top ana pria croporamn macronmero ilpotokona, hyukunu komuter, super kehhoto cootbotctbuk auto! konsenuneni oes been hik hee monpanok, . ipm eprix sudopax mone ysenutenna guna une komunrera oruhhaniatu tpuhanuatu yunehob cook nonhomoumy wec une tekent kepe3 tpm rona, pok tionhomoymy comm npyimk ehog ope3 yet. dk, yenepansunt cerperaph hemenneuuo okohyahum iep bnx goo ompenenaet tio kpe go, kto yeob cumtactca m9opahhnm ykajahhi tep bahaya hni cpo rona. 5g. rampa fesoncauna tlo ncreyenyu nsx ner orynnem uny hacroayon kon benar (nart mampu molar corona more kak cbooo me hm, tak mem tepputopmm, top hover mornyhaponhyw otbotctsehhoct5 kotoran bima path ramos gootbetctbmu crash cronache, nenoncwposarp hacronnyn kousenump rmcsienuna aktor, chatham nen tenepanhaomy cekperapp, deroncauna, ecu oma monyuena tenepanpunn cekpetapem oom rony mna palme, perynaer uny aanbapa cnenyhuero rona, scsm oma. nonyuena none won, ora bcrynaet. ny, kak scan oka guna nonyuena pog unm perang cnenyowom pour. . nekoraye uacronmeh konsekuen ipe tca, ecu pesyilhtate huni, tar hhx cotnacho nyn ll, ycnobua, hoooxonumns ana betyinehma cmn orang nhk cra tmp repecrapr cymectboba th. rata tompapxu ll, iida corona more ponyoxuty onna hacrommeh konpenunn, teror oof taro mompasku ocho hua una coolyanrca pen danbhomy io, kotopnh cooduaer aux cropoham country, cover roket kontra hos oo1 uro 1ora cognata here huma cootkotctbum hkt garpu rasa opranuwsanruu odsenuienhwx hani una pac cmo perma anno hoon tpa nuovo 56m unto center ompocurs crop en, upmhumakt jim ohm ano lepas ky, take tpochtk iipencra cover one amsuahma hoon mpsnnokehur. enu mpennoxennas norrpasnk ka, pasocnanyag ochobahuu nonnyuktra hacronmeni cra thk, oman toko n mundo cropokohi teuenyne bo cemhajiiath medali tiocjie paccmiiku, oka nocat toro bcryrnaet uny. cnn upennoxennar morpaska otknohketca kko m yin oo. croponoli, ber roket poin th, yan un, iehhix crook, nokia co3 baka depend una paccmotpshma troli nompasku. cara cnopswu cnyuae bognuknosenua kokoro nnn copa nya unm hec nlb kamu cropoyamu teh tonkobahma unm ipu hua hacronmen kom berumur dtm opo kohcynetmpyetcr meki koboi ues paspewen mna crispa iry tem meter bopo pacu obama, ccp oahkyectba, mmm upe hua, apourpaxa, hua petmohajehnm paham, cyngghoto pado atenctba uji 1youmu mmphsimum cpencpbamu cooctsehhomy copy. jlwbof crop makro pona, korupsi moke pspew ykajahhnm nyh kre trem, nepenaetca paspemenue mexnyuaponuni cyn. rata hepexognse oro boku ll. ilmu nonnncannn, parubukaumu unn tpumcognmhehum karya corona more fob ete cocok paso bremen paspematr box tepputo pan: kbaikmenhumhckoo tienne hne onu xypenue ong: sesame ynucrhep kokas ynorpednenne kannada, monk kannada, bkctpak x . hactoek kahhasuca una hemonmumnckuk enews mpomssoncr karo tomnenma hapkotuuysokuk cpsnctb, nona bytes monnyhktax tr, toptobik umm ina ykosahhnx tam yeni, orosopru, cnenannue cornacio nyunrty nonmetal cnouydiumn orp ahm ayam3 yrovasyrue unn note ory cnt5 aspera omm mockongky ohm #enaotca oonuhimu tepputopmax, othowshuk topik jenaka oro bop crop ohm omi paspemonu antara i96i rona: co) benda noma tnk hapkoruyeckux open ana ka bahan tam uenoi neyvacrnyhnyn hacronmei konsepnya company anu tipeneri temp km, open hacronyaa konsenuna pacmpocrparser corona charge paspemaertca: xypenne ora paspemaetc tonekko inmiiam, kodomo tkctpmpo ban ana otot kom think bracraun antara jonas kea3mmeamumhckos yno poonohuo cuma nono onl ame teyeune tathapuatn ter, untar uha bctyinehma hacrormeki konsekuen, kak oro penyu motpemo nuke garpu kxesanme mmc thes koka homo mpekpameho teyohmc vanuatu nan not, guitar una botyiohka hacromuei koupennun, kar 3rto penyu tpe here ratu ynowpednenne kan madura ams yeni hnx, monmuumnckus me, mojo ipe atu hoa bogmokho koper, bakon cnyuae yeh vanuatu satu jet, cuma.c iha bctyunehma uny hacrommeh konsensus, kak aro mpenycuotpe nuke ratu 4lj xx) mponasonct m3rotobnshmo hapkothyeckux cpenctb, yiomahytek nuke take topyobna umm, nia boro yiuomanytik tom bomb mononbsosahya, tonkin cokpamehn kohsuyhom cyo te, ipe pamen cokpamehmem ipe batuk kuno mcnongiobehma. propana, ken iap uan otobopky ochobahuy ikta senovaer b01 monopoli conan, mpencrasnaemuii tenepanp home kpe aph ochosshum (honnyukta naura cramrmn order hoctuthytom mpenmnyumm ron mporpecce hampabiohuu jmkbunolnmh ynotpecnghur, mpomibonctba, mbtotobnehma jim topyobjim, kotophnx boputca ryu kte tpencrasnger komuter pasnenkume kuncen hua (cara i9) carrec beck menenun (catatan kacahmmeca oro ope hhi bomb nter hot nopanke ijo me, kasanunx komuretom, enu corona, cnenaswaa corona hyuk orosopry, mpec banner: ykasahhoto moa ornata even west necaisb youne kenya rona, kot othocutca ata hanya: it) yrosanmnx nopryurre ncuncnennh teyenno meta none pola, yctahobngrh oro una roh nen komuretom ooc kra ratu i2, ykasemunx nounyukte ctatuctmyeckux csonohum beyonce mecaicb none cpo ka, yotahobnghmopo naa mpencrasne hua ochobanum hyuk kra tpb komuter unu temepanpuni cekrpetaps, babucumoctu doctorate ctb, mocunaet yah hoh crotone ysenomnenue aosuanuk toc uur mpec ta bmt specie mme nghu tpexmecauhnm nonyughum ybenomienma pok. enw corona ucnonnget ka3 hann cook dro mpocndn ko mereka unu temepanproro berberapa, orobopka, cena than ochobahmm nyata ll, tepat ny. tocynapcerso, cuenarwee pkm, roket, tiocpejictbom tim mehhotpo ybenomnehua,. infos bia path minum yaitu cheahkhhx oro book. crown hpyrue.orosopru iorryckan tor kh, ckenahhho cootbetctbum cramseli unm noctarobngamamu hukectonypumx nyhktob huge mpu boputea teror claim ilporokona io72 rona (cm. tante nature ory site hom tipumouahun): gara orosoprn tipu nognucesun unu parubukaunu hacrosmero ilporokona unn tpmcoenuhehun lemy infos tocynapctbo mok cena otobopkk othohehum conepxamelica hen tpa kckiwuehmem nyuktob ratu (crassa hacronmero ilporokona), hyuk tos garpu (rasa hacroamero ilpororona), nur bel .corampu (crash d.zacrommero ilpororone),. crash (tata macrormero ilpororona), cramtpu gre (cara xa monero ilpororona), chart foramen nacromyero iipotorona), craft odorata hacroamero ilpotorona), charm (enam hacroamero tipotorona), nonnyukra nyonya crash (utara hacronmero ilpotorona), catatan (cara sacrormero ilpororona) garpu 6nc (crassa hacrommero ilporokona)#. ra. tocynapcerso, cnenasmee oro bop ku, boxer, mocpenctbom tim moh hop ybenomishua, mode ploma birth path unm ctu crenahhhx book. opener otot th, uto yocylapctba, kenanimo ckojiat$ oo tokoh unu none pompa enam cootbetctbmm bawoykasah hom carpet ilporokona i9 rona, nomen exo crap croporemu encok kousenyun buecenua hee pompa bok (cnn oro ewe cxenanun) nowiki paru ouu poh iporoxon rona unu ipmcoenmhutlcr cootbetctbum kenasmom oro bop koh, account the @explanation, any, given. hy. required governments, together with any observations and recommendations which the board desires make. these reports shall submitted the cowell through the cownloaion, #oleh may make such comments gees fit, the reports shall communicated the parties and subsequently published the secretary general. the parties hall permit their restricted distribution, article secretariatebeneral consultation with the board, article special administration the parties shall maintain species @administration for the purpose applying the provisions this convention. article information finished parties the secretary general the parties.shall. turkish the secretary.general such information the comeiselon mey request being necessary tor the performance its functions, and particular: tipu nognucamun, parnfukantun ynn ucok huk ibrpctbo roket nokia otobopkm othomshum cnenykumk moctahob hni hac tome konpenunn: ing kro cat u i25) naura charm nugros baru i4y nonnyurra clears keratin a8, tocynaperno, xenapmee cars ctoponon, tsm, toon cena otobopkmu uhm, te, tone cootbotctbmu hitam hsctonrmehi garpu unn crarheli more ybenomu tak meme huh temepansioro berberapa. cru nereyenun semana ttu memakan uha beyonce hur temepansunu cekperapem court ber hye oro bop bra otkionmetca mohon per tocyjiapctb, tope temui banyu hac tuanya kon belum tpucosamekinci toro mora, oha cuhtastca tumor, tpm jonobum,: monako, tto tocynapctsa, kotopie imam tomb oro bop ku, odasann tpu math cela ot homehmm nabi otobopky aspctba koro moo wpmunuueck oro sate coba ochobahmu hacroamei konsensus, sampar harmoni yan hoi oro bop kok. yocynapcrso, onenapmee oro bop kky, roket tiocpefctbom tim mouhoti ybomommehur amors bpom oopatho uim yac chenahhnx oro bopo rarr jbonomnehka terepansanii cerperaps bemomnaer nce rocynaperna, kasahhmo nynkre l.stars togniuncenunax, pat adukan aax tpmcosnmhohmak cootrotctbum crarsehi nare scryunenua nacroamei konsekuen cnn coor ber bnu co. crane ai) henohcaunax cootbetctbmm cathen pr) punk ybenomishmax gootbototbmm cta amu mercer nonrotomnen tekepanpha cekperapen anrycra roya cootbetctbeh cratseit ilpotoxona mara rona. temepanpioro berberapa: konmcroncynsr 62m cttmcku hepesens maprornteckux pence sanecemunx cancer anetwimptajioii anertorcu punetrunamuko l, l nndenunrenran) juwiipoimh (o ayun l net hmi tomo kcntimttep ai5ravetwimetanon (anda d ayetokon numetunamuho t pngehunt an) ajipdametipoimh (anita 9r1n le met por itpotmo kcmnitopunyh ajikbambitajioni (anda nuverunaunmo ,t anderen rentan) ajipoatipojuh (tanpa l, i pamer pen nel itpoimo kcmtimtepunyh aris fpmiiih pape amntodenorun b ben winner ua b onokuniti otunobnn abw kapdokonon kuno tn) kehsriyii len engine konon un) pohkimum buruh i on otonom abw kapblononohi kuno behsmjimopsyh densunyopdun) betanetiwimetaion sera 01re tto immetunamuho log rujitotitah) betameiifponyh gera arun 1l zernyi benci otimoho kcunmtepuauh betametajion cera rumetungmuho hun peti akan) betatiponmh sera l, puvetun li tenun l onto mnet uah kahhabuc, amonia kabhaeuca okctpaktn hactonkm kahhaemoa knohmtaseh rapa x1op0 eh31n 1i imo tmngmyhodtan hutton shommuna3on) jimat koka kokah (merunomuli cnoxmuht idwp censonnokronuua) kohiiehtpat makoto conomie (parapuan, nonyuseuit, karya mako co homa hay monde tata tone koh nen span nym ofqp kanuxoa ankanonnon, enm atom eep man ctahobmtca iipenmotom toprosnn) kesomopomh kernmponeorxcenmophun) yekgrpomopamuii gea oran k00 anpenun h i ppo rumit) gurun mophonuu) bmamiipomuji (n verungenetunamuno) money mponvohanarnna nmotwitmambyteh (s puotunamuno 1l, pn tenun) 0ren) amiunpomopimh nmmehokcanon nuverunamnuos tun roku lennbenunayertat) dumeintentahon smpumerunamuko ampunderun renrakon) niat witmamey teh puverunamu ho 1n ( ' rumpun) 1l eaten) bmokcasetuneytmpat (tun mophonuno nubeuundprupnt hurehokcwiat 3memang i yue runmponun pon uan ancpunml onokhum dtmnobmn amp kap kuc ti!) imtinaroh pubehun nunepunua rentang) oktohmh, 6ro cnownue dupu pombbonhms, kotopms mott ont5 tpespayenn. 3ktohmh kokah otivimetwetmamby teh. orunuetunamuko l, i nu rumpun) il 6ren) otohuraseh. lepuotunamnnos tn a 3to cmo eh3 pog semua3on srokcepunyh 2m( ump kon tun b buntut btnnokem adu kap kuno tu) ketujuh cim2et enparunpodgpdepuno keluar un) rur kaun 4moniokhsik otmtiobnm sup. kadoohobon kuc tn) epoch (auauerunuophun tmnpokooh (gurunporkonen hon tilponopslhoii ( rumporcunurunpomopdun tmnpomopsoh (aurunpomopdunon) tumpokcktetnimk (( neta runpokcnderun l merundung buruh i cnokrih kuno sup kap roboh kucnotu) usometanoh smpumernnamuno metan h, t anbenun re kanon ketobenmnoh meta rngpokcuhenun il menurun mon runtime bunuh nebombioprahf (( ) b metokcn n merunuopdu han hebomopamur (( ) mlm ket uno kco i nndb nun l nupporanun) hebosehalnyimopsah (( ) bmrunpokou heraunnmopbunan jebopdahon (( ) rumpokcu n uerunuopdukan met a3o1mh punpoken i tpumetln e120 mohan) medajoh (e pumerunamuuo b, 4eynbennn rentahoh) metwinesopomh (s urun negara reoxcuvopbun tererponerophan metokcu metunmopd nek topan (() runporcu n metrnimopbunan) inhumans uckjip toro camera. metiouimtutpomopomh kerungurunponopbun mot kel mantan pun mete kadoohobba kuota mptonoh (s yerungurunpo mod mopoepuih mopbonykootun yeb the kanutncpmnmh nokia orunosuh idwp pado bok kuno tu) mopcuh moprmhmbetobkpommi true satu panen https about tipomgbohhnho onna mopgmeh. okami musuh mmpucrundensnnopdun hukomop@ih muukotmhunm onh hopmebopsahoji (( ) b pugporkcunopdnnak hopmdtajoh gumerunamuno l, lkenyibehm it pekcahoh) hopmopsyh (name trunmopduu ott okcmkohoh rumpon kca upn urung none thor) okcumopon (i4 rugporcunurunpomopbu hon) tetmimh (i marun benunnnnepunuu l ctorhnm dtunobnm amp kapok bon kuno) behajokcoh mopbonuno l, k nnbenun rentang) behamiipomun (n (l 1etrn mnnepnan dan) ton un) behasolmh runpoxcu i ru un )e hutan en3o opak behomopsah rnyporcu n henstunuopdnnah) behotiepmiuh rnmporen been rmponun) le unnunep oke otunobny idwp kapdomosoi kuncoro) immuhonmh (a tenun l ( i behknamuho pun) timnepmruh khm dtunobim abu kado kucinoth) mpopentasuh pumetun i be hnn mp otimorokc sabuk rentan) tpomepuimh (i marun been inner una kso tponmnobih gmp kado hoon kucnoth) pahemeiopoah. meteran n merunuopunan) panemopamun (a)eha un a 0x00 gpe#un lomppormpumun) gurun mopibonuu pamemopsah rnmporen n yerunuopbunan) tebakan (averunpurunpokonenton) merah tpumenepniyh time true i bengkel pon mohokcmtktisdunuh) m3omep, @cim yakobus hho mckjimuchmn, hapkotuyeckuyx cpencrb rom cumncke tex ciiyymax, kota cthobahme takut m3omo pos bo3 kho. nahhoto konkret xmummyeckoto oso3hayenun) noken mpoctns adbwpu, eci ohm ury upset hpytom ciimcke, kotuyeckux cpeactb, umcntinxca hactofimem nuke, bo. ax, korea ctbobahmo tak coxhhx mpoctix pob boimokhos com yce kotuveckux cpsnctb, eee crore, yar con cnoxhix ob, mpc upo u3om pob, kak cdot pen bumi, ciyyaax, hanya cywectbobahme takut cone bosmokho. tepeyen: hapkornyeckux open gtb, banecenunx crvcor alnetwuni video korem lonem merunuophun mekctpomponokcubeh ((h) h name tuna ho tun l, nufbenun onl mo hokoneyramn) autmnpokonevmih otwimopsmh smarunmophun hopkonemh (n nemernnkoneuu month (mopbonusunstun monsun): m3omep, enm takobme mpe hho mcknnyehn, hapkotuyeckux enc centre tex uua ax, kota cywectbobahue takut um30o me pob boimoxho tampak nahhoto kohkpethoto xummyecko pro oos hua: con napkotumyeckux cpeuctb, mepet hix crime, com vdomepob, kak uycmotpeho bible, cex yaa, korea uec tbo bande tarik config bog mox ho. tlepeyenp haproruyecnnx pencar, 3anecenunx nuco iii il, tpenaparu anetuanurugporkonemua, nen mekcrpomponokenhena, purun kkoxnenha, othnmopdeha, opkoneu honbkonmba, mpm ycahobuu: uto ohm coe imtech num ynm heckongknmm uhtpcamehtrmu takut pasok, mendapat tpenctrapnaet unm open tanket he3 haunrelh crerenu only hoc 3noy tpe one hun, take takut 00pb3om, uto pkothysckoe cpe tbo roket mbbiioyeho yah oro mpernapara tpm mon ywectbumi noc ood uji konmyectbax, top motif tipenctabk onachoct5 aia japon oro bopo ka! conepxar bule ioo hap tnyockoro open coba @suhu nos ipm kohesi aim time molesta hepasaenei h.k mpenapartax. ilpenaparu kokain, conepramue bumi o,1l rpoyenra okay ne secure kokah 0chobahmo, mendapati oka mou ha, conepxamue bumi rmpouyenta mph nepecvere seg bonn mop h occhi me, cogamrehun saham heckonpkumm mhiponmohtamu takut dopaiom, uto kak hsi mendapat menara bae unm then ctabnaet hes nauyrenb hok tenshi onachoctb dnoynotpecnshma, take tahm opa3om, uto hapkotm gecko cceecc tho vibneveho jauh oro mpenapara mpm tolong ocywectbmmnx cnocooob unm konmvectbbk, kotor jik per cabut5 onachoctk ana japon horor mopobela, hoan mpenapatros aubenokcunata belum une, conepkaune blue anbenokcunata nepecuere ochobah hee mukpoipammob shokun oro, pompa @hlhumuy noah, pelvis ipecacuanhae opsi composites moyen ctor orang nosuke mpouenrob nopowka kop aneka kaya hh, apollo mean moro .mpoyemramu ndor upyroro much peivmehta nopowke, cow male kaku jing hapkotuyeckux acts, ilpenaparu, cocrasnennne kaki nn pop ykasahhnhx cro ctiimcke, check tak kenapa tto alim com, con kami hapkotukob. mepeuesp hari tunyeckun ccpepncra, danecemunx cocok kebhabuc cosa kahhabmnca nesomopemh (purunponeokennophun tkpomh (yuauetunnopdnu ketobemunoh (m mera runporcnbenun il rerun i powo runner ukm gong bce kotuveckuk cpenctb, menenun hhi atom cnymcko, tex cnytafk, kota oopajobahme takut cone boimokho, (a) annual report the working:of the convention within tech their: territories: (b) the text all lavs and regulations from time time promulgated order give effect this convention: (e) buch particular the commission shall determine concerning caps illicit traffic, including particular each case illicit traffic discovered. which may importance, because the light thrown the source from which drugs are obtained for the illicit traffic, because quantities involved the method employed illicit traffickerss and (a) the names and addresses the governmental authorities empowered issue export and import suthorisstions certificate3, parties'ball finish the information referred the preceding paragraph such manner and such dates and use duck forms the cownilosion may request, article estimates drug regu rement the parties shall finish the board each year for tech their territories, the manner and form prescribed bhe board, estimates forma supplied respect the following matters: quantities drugs consumed for medical and scientific purposes (b) quantities3le) stocks drugs held december the year which the estimates relate: nam convention unica sobre estupepacientes enmendada por el, protocol modification convention unica sobre estupefacienyes nations nidas nota preliminary conformidad con articulo del protocol modification convention unica sobre estupefacientes, hecho gincbra marzo tirto konvensi8n unica sobre estupefacientes (mis adelaide lambda convention unica) enmendada por ese protocol sido prepared por sekretaris general. presente documento comprendre texto konvensi unica, enmendado por protocol, gue fuc aprobado por conference las nations nidas para examiner enmiendes convention unica s0sobre estupefacientes, celebrado genera del marzo protocol modification convention unica (mfs adelaide ilamado protokol entr6 vigor agosto conformidad con pfrrafo articulo con respect cuslauler estado gue sea parte konvensi6n nice gue deposit ante sekretaris general instrument ratification adhesion protocol depuis fecha gue haya despositado cuadragfsimo instrument ratificsei adhesion, dico protocol entra& vigor trigfsimo dfa sigulente fecha guc age estado haya denositado instrument (danse los articulos del protocol todo estado gue league ser parte convention unica depuis entrada vigor del protocol seri considered, haber manifestasi ese estado una intensif different: parte convention unica forum enmendadas parte convention unica enmendada con respect toda parte esa convention gue est8& obligasi por protocol (fase articulo del protocol para fasilitas jas references han agregat notas pie pagina. con respect los articulos convention unica gue referee disposiciones transitorias" otras reserves", los textos ios articulos correspondents del protocol han sido reproducidos por completo notas pie pagina. convention vica sobre estupefacientes enmhendada por protocol modification convention unica sobre estupefacientes preambulo las parts, preocupadas por salud fisika moral humanitas, reconociendo gue uso medico los estupefacientes continua sindo indispensoble para miliar dolor gue leben adoptarse las medias necesarias para garantizar disponibilidad estupefacientes con tal fin, reconociendo gue toxicomanfa constitute mal grave para individu entrada religio social econ&mico para humanitas, conscience obligation prevent combat ese mal, considerando gue para ser finances las medias contra uso indebido estupefacientes hace necesaria una acc8n concertada universal, estimando gue esa accion universal exile una cooperation internacional orientasi por principis id ntico objectives comune, reconociendo gue las nations nidas tienne competence materia fiscalizacifn estupefacientes deseando gue los $ranks internacionales competence pertenezcan esa organizacibp, deseando concert una convention internacional gue sea aceptacifn general, sustitucifn los tratados existence sobre estupefacientes, por gue limit uso estupefacientes los fines ficos cientfificos establezca una cooperation una fiscalizacidn internacionales constants para &1l logo tales finalidades objectives, por presente acuerdo siguiente: articulo definitions salvo indication express contrerio gue contexto ecija otra interpretasi bn, aplicarfin texto presente convention las siguientes definitions: por junta" etienne junta internacional fiscalizacifn estupefacientes, por "cannabis" etienne las unidades, florida.o con bruto, plant cannabis exception las sekilas las horas nidas las unidades) las cases &trafo resin, cualguiera gue sca hombre con gue las design. cz) por "plant cannabis" etienne toda plant del genera cannabis. ad) por "resin cannabis" etienne resin separata, bruto purificada, obtenida plant cannabis, por "augusto coca" etienne plant rualesaulera species del g nero erythroxilon. por "hoja coca" etienne hoja del augusto coca, salvo las horas las gue haya extrafdo toda ecgonina, cocaine cualesguiera otros alkaloids ecgonina. 8g) por comisibn" etienne comisifn estupefacientes del consent. h) por consent" etienne consent economic social laa nations nidas. por "cultivar" etienne cultivar adormidera, del augusto coca plant cannabis, por "estupefaciente" etienne cualguiera las sustancias las listas ii, naturalis sint ticas, por asamblea general" etienne asamblea general las nations nidas, por "traffic ilfcito" etienne cultivar cualguier triifico estupefacientes, contrarios las disposiciones presente konvensi8n. por "importaciln" "exportacibn" etienne, sus respective vendidos, transporte material estupefacientes estado otro territorio otro del mismo estado. por "fabrikasi bn" etienne todos los procedimientos, distinctus producer6n, gue permian bener estupefacientes, includes refinacifn transformasi6n unos estupefacientes otros. por "pio medicinal" entilende pio gue sometime las operations necesarias para adaptarlo uso medico, por "pio" etienne juga. coagulado adormidera. por "adormidera" etienne plant especie paper somiferum por "pada adormidera" etienne todas jas parts (except las sekilas) plant adormidera, depuis portada, por "prepared" etienne una mencela, slide 1fluida, gue content estupefaciente. por "production" etienne separation del pio, las horas coca, cannabis retina cannabis, las plantas gue obtienen. uu) por lista im, lista ii", lista iii" lista iv", etienne las listas estupefacientes preparados gue con esa numeracifn, adegan presente convention, con las modifications gue introduzcan perildicamente las miss begin dispuesto articulo por sekretaris general" etienne sekretaris general las nations nidas. por "existential especiales" etienne las candidates estupefaciente gue encuentra pass territorio poder del gobierno ese pass territorio para fines oficiales especiales para hacer frente circungtencias excepcionalea, expression "fines especiales" entenderk consecuencia, xx) por "existential" etienne las candidates estipefacientes gue mantienen pass territorio gue destinasi: consume pass territorio para fines modicus cientfricos, ix) utilizaci6n pass territorio para fabrication preparation estupefacientes otras stanclas, iii) ala exportacifn: pero comprendre las candidates estupefacientes gue encuentra pals territories iv) poder los farmacfuticos otros distribuidores por menor @utorizados las institutions personas calificadas gue jerman, con denda authorization, functions terap$sticas cientfficas, como existenciss especiales. por "territorio" etienne toda parte estado gue considered como entidad separata los effects. aplicacifn del sistema certificados importaciln amutorizaciones exportaci preistr articulo esta definition aprica vocal "territorio" sentadu gue emblem los articulos h6. los fines esta convention, considerarf gue estupefaciente sido consuming" cuando haya sido entrenador una persona empresa para distribution por menor, para uso medico para investigation scientific, glabra "consume" entenderf consecuencia. articulo sustancias seutas fiscalizaci il, con exception las medias fiscalizacifn gue limited estupefacientes geterminados, los estupefacientes lista starin sujet todas las medias fiscalizaci applicable los estupefacientes virtue presente convention.y,.en particular, laa revistas los articulos c), los estupefacientes lista estar sujet las misses medias fiscalizacifn gue los lista salvo las medias presceritas articulo incisus respect del elcomercio por menor. los preparados distinctus agufllos liste iii starin sujet las miss medias fiscalizaci gue los estupefacientes gue contentlan, pero con respect dicos preparados, exigirfn las revisions (articulo las estadisticas (articulo gue corresponding los referidos estupefacientes, seri necesario aprica dispuesto por los articulos incisa incisa ii). kh, los preparados lista iii estar sujet las miss medias fiscalizacifn gue los gue contentlan estupefacientes lista ii, except gue seri necesario aprica caso las disposiciones del articulo jl, pirrafos ni, gue respect adguisidifn distribusi6n por menor, las del articulo partido b), gue, los fines las revisions (articulo stad sticas (articulo s9lo cexiriri informacion relative las candidates estupefacientes gue eileen fabrication dicos preparados, los estupefacientes lista serin tambun includes lista stalin sujet todas las medias fiscalizaci applicable los estupefacientes gue figuran esta ultima liste adams, las siguientes: las parts adoptarfn todas las medis especiales fiscalizacifn gue jungen necesarias' vista las propiedades particularmente peligrosas estupefacientes gue rata: lag parts prohibirfn production, tabricacifn, exportacifn inportaci8n, elcomercio, posesif uso tales estupefaciente3, julio las conditions gue prevalezcan pass haven gue sea ste medio mf3 apropiado para protege salud bienestar pfiblicos, con exception las candidates necesarias inicamente pare investigation medica cientffica, includes los experiments clinics con dicos estupefacientes gus realize bajo vigilancia fiacalizacifn parte est sujet vigilancia fiscalizaci directs, adams las medias fiscalizeci6n applicable todos los estupefacientes lista pio estar& sometime les disposiciones del partido del sarafstarin sujet las medias fiscalizaci prescritas partido del pfrrafo del articulo partido del pfrrafo del articulo los articulos bis 2l3 respectivamente, yam las parts harun todo posible para aprica las medias fiscalizaciln gue sean factfiles las sustancias seutas las disposiciones esta convention, pero gue peran ser utilizadas para fubricacifn licita estupefacientes, las parts starin obligadas aprica las disposiciones presente convention los estupefacientes gue san comlmnmente industria para fines gue sean m dicos cientfficos, siempre gues. por jos procedimientos desnaturalizacifn apropiados por otros medios, loren imperio gue los estupefacientes utilizados peran prestasi uso indebido producer effects nocivos (art culo incisa gue sea posible practice recuperar las sustancias ncias: inclusa los datos estadfstircos (articulo gue suministren las cifras correspondents candida'de cade estupefaciente utilized esta forma. articulo modi ficacifn espera aplicacifn fiscalizacifn siempre gue una las parts organisasi mundial salud postal datos gue, partner,.peran exilis modifikasi cualguiera las listas, notificarfin sekretaris general facilitarfn los etos gue based notification, sekretaris general commicarf note dicaci los datos gue considered pertinentes las parts, komisi6n cuando notification procera laguna las parts, orgenizacifn mundial salud, cuando notification refer una sustancia gue est8 include las listas ii, las parts examinarfn, teniendo cuenta informacion gue dispora, posibilidad aprica provisionelnente sustancia gue rate todas las medias fimcalizacifn gue rgen para los estupefacientes lista ii) antes tomar una decision conformidad con partido iii) este pfrrafo, comisifn podr decider gue las parts apliguen provisional mente ficha sustancia todas las medias fiscalizaci6n applicable 10m (@) quantities drugs necessary for addition special stocks (e) the area (in hectares) and the geographical location land used for the cultivation the opima poppy: (r) approximate quantity opium produced: the number industrial establishments which will manufacture synthetic drugs, and (h) tre quantities synthetic drugs manufactured each the establishments referred the preceding aubparagraph. lperagraphs la), (b) and aa) paragraph this article, with the sdaditilsparegraphs (a), (b) andamount specified under subparagraph (f) paragraph this article, whichever higher, 25m los estupefacientes lista las parts aplicarfin tales medias referida sustencia con carficter provisional: iii) organizsacifn mundial salud comprueba gue ficha sustancia pesta uso indebido puede producer effects nocivos partidos los los estupefacientes las listas ii, gue puede ser transformasi products gue presse uso indebido similar gue queda producer effects nocivos semejantes, comumicar& dictated comisifn, cual podr, conformidad con rekomendasi6n organisasi mundial salud, decider gue incisa ficha sustancia lista lista ii, organization mundial salud comprueba gue prepared, dada las sustancias gue content, pesta uso indebido puede producer effects nocivos (incisa gue contenido estupefaciente puede recuperar con facilidad, comisifm podr&, conformidad con recomendacifn organization mundial salud, include este prepared lista iii, organi aci8n mundial salud comprueba gus estupefaciente lista particularmente susceptible uso indebido producer effects nocivos incisa gue tal susceptibilidad est& compensate por ventajas terap sticas apreciahles gue postal otras sustancias sino los estupefacientes lista iv, comisifn podr, conformidad con recomendacifn organisasi mundial salud, include este estupefaciente lista iv. cuando una notification refer estupefaciente las listas prepared lista iii, komisi6n, sin perjuicio las medias revistas inci3o podr&, conformidad con recomendacifn orgenizacibn mundial salud, modi vicar cualguiera las listas: transfiriendo stupefaciente lista laa lista lista lista retirando estupefaclente prepared, segini caso, una las listas. toda decision gue tome comisifin aprica este articulo, seri comunicado por sekretaris general.a todos los estados membres las nations nidas, los estados membres gue sean parte konvensi sn, organisasi mundial salud junta. ficha decision entra vigor respect cada una las parts fecha gue recibe tal comunicacifn, las parts adoptarin entrances las medias regueridas por esta konvensi gn, las decisions comisifn:gue modifiguen cualesguiera las listas starin seutas revision por consefoy preview solicitud cualesgulera las parts presented dentro plato novena das contains partir fecha recibe notification decision. solicitud revision seri presented sekretaris general junto con code informacion pertinente gue base ficha solicitud revision. bh) sekretaris general transitif copies solicitud revision informacion'pertinente comisifn, organi zain mundial salud todas las parts las invited& gue formule sus cbservaciones dentro plato novena das. todas las observations gue kecilan serin sometimes consent para gua este las examine, consent podr confirma, modifier revoir decision komisi decision del consent seri definitive, notificeciln decision dsl consent seri transmitida 'los estados membres las nations nidas, los estados membres parts'en convention, comisifn, organisasi mundial salud junta. hientras transmit revision, seguir vicente decision original comisibn. las decisions domisili sadoptadas conformidad con este articulo estar seutas procedimjento revisi preistr articulo j7. a2. articulo obligations generales las fares adoptarfn todas las medias legislative admin strativas gue peran ser necesarlas: para dar cumplimiento les disposiciones presente convencifin sus respective territories: para cooper con los demos estados ejecucifn las disposiciones presente convention, ec) sin perjuicie las disposiciones presente convention, para limiter exclusivamente producer sn, fabrikasi8n, exportacifn, important sn, distribusi8n, elcomercio, uso posesif estupefacientes los fines dicos cientfficos, articulo los 6ranks internacionales fiscalizacifn las parts, reconociendo competence las nations nidas materia fiscelizacifn internacional estupefacientes, convened enconendar comisifn estupefacientes del consent economic social junta internacional fiscalizaci estupefacientes, las respective functions gue presente convention les align, kat articulo gaston los organs internacionales fiscalizaci los gaston komisi$n junta serin sufragedos por las nations nidas forma gue decide asamblea general, las parts gue sean membres de.las nations nidas contribuirfn dicos gaston con las candidates gue asamblea general considered eguitativas file peri6bdicamente, previa consulta con los gobierno aguellas parts, articulo revision las decisions recomendaciones comisibn' except las decisions formats acuerdo articulo las decisions recomendaciones aprobadas por comisilfn cumplimiento sus disposiciones estar subordinadas aprobacifn modifikasi6n del consent asamblea general, misa mantra gue otras. decisions recomendaciones komisi6n. lita articulo functions comisifn comisifn tenda autoritat para estudio todas las questions relacjonadas con los objectives esta convention, particular para: hodificar las listas begin dispuesto articulo b): dealer atencifn junta cualguler question gue tenga' relation con las functions misa, hacer recomendaciones para aplikasi las disposiciones esta convention logo sus propfsitos, particular recomendar programas investigation cientffica intercambio informacion carficter cientffico tfenicos. segala stencilwer medias acuerdo con tales decisions recomendaciones, articulo komposisi functions junta junta composer& tree membres, gue consent designer& forma siguiente: tres membres gue postal experience medica, farmacolfgica yarmacfutica, elegido una lista cinco personas, por menos, protestas por organization mundial salud: diez membres elegido lista personas protestas por los estados membres las nations nidas por las parts gue sean membres las nations nidas, los membres junta hairpin ser personas gue por competence, imparcialidad designer@s, inspired confianza general, durante mandato porn oocupar cargo agung mercer actividad gue queda redundan detrimento imparcialidad desempefio dea 8us canciones, consent, consulta con junta, tomar todas las medias necesarias para garantizar total independencia tecnica junta desempefio sus tmcionea. consent, teniendo debidamente cuenta principio distribution geografia litativa, estudio# convenience gue former parte junta, una proportion eguitativa, personas gue conoczcan situation materia estupefacientes los passes productos, febricantes consumidores gue est vinculados con sos passes. junta, cooperation con los gobierno con sujeciln las disposicicnes presente convention, tatar limiter cultivar, production, yabricacifn uso estupefacientes candida decade necesaria para fines medico cientfficos, asegurar disponibilidad para tales fines imperio cultivar, production, fabrication, traffic uso ilfcitos estupefacientes, todas las medias adoptadas por junta virtue presente convention serin las mis adecuadas propbsito komentar cooperation los gobierno con jimat establecer mekanisme para manner dif&logo articulo durasi6n del mendata remmeracifn los membres jimat ll, los membres junta ejercerfn sus functions durante cinco flos porn ser reflects, mandato cada membre junta expirarf aspera primera mesin junta gue tenga derecho asisten successor, cuando membre junta dee asisten tres performs sessions consecutive considered4 gue renuncia, consent, recomendacifn junta, podr destituir membre la: junta gue retina las condicicnes necesarias para format parte ella gmn conform pfrrafo del articulo ficha recomendariln diberi lontar con voto afirmatif nueva membres junta, cuando durante mandato membre juta guide vacante cargo, consent cubrirf ficha vacante eligiendo otro membre por resto del mandato mayor brevedad conforuidad con las @isposiciones applicable del articulo g6. los membres junta percibirfh una remuneracifn adecuada gue jari asamblea general, articulo reglamento junta ll. junta elegi& presidente las personas gue ocuparfin los cargo directives gue considered necesarios aprobarf reglamento, junta reuni& con frecuencia gue crea necesaria pera buen desemperio sus tuncicnes, pero celebra& por menos dos reunion annales, las sessions juta rubrum seri ocho membres. articulo funcionamiento del sistema revisions junta fajar fecha fecha mantra gue hairpin facilitate las revisions, begin dispuesto articulo preseribir4 emblem formulation facto, junta pendiri los gobierno los passes territories los gue aprica presente konvensi6n, gue facility sus previsicnes conformidad con dispuesto en'la presente konvensi bn, estado ministra las revisions respect agung bus territories fecha tiada, junta las establecer& media posible. junta establecerf fichas revisions, colaboracei6n con gobierno interesado, siempre gue esto gea factfile, juta examining las revisions, inclusa les suplementarias saldo cuando rate necesidades para fines especiales, podr redir los datos: gue time necesarios respect de, cualguier pdfs territorio cpyo nombre haya suministrado revision, para completarla acara cualguier declaration gue figure ella, junta, con miras limiter uso distribution estupefacientes entidad adecuala neceseria para fines ficos cientfficos asegurar disponibilidad para tales fines, confirma m4s rfpidamente posible las revisions, include las suplementarias, podr wodificarlas con consentimiento del gobierno interesado. caso desacuerdo entre gobierno junta, est ultima hendri derecho establecer, comunicati publica sus tropis revisions, inclusa las suplementarias, demi los informed mencionndos article junta publica, las sports gue determine pero por mens vez afo, formation sobre les revisions gue queda, prefer, facility aplicacifn presente cave icin, gua articulo puncicnamlento del sistema informacion estadistica junta determinan smo presentase informacion estadistica segan dispuesto articulo prescribirf emblem formulation leste facto. june seminar8 informacion gue recibe, para determinan jas parts. cualguier otro estado cumplido las disposiciones presente convention, junta podr redir los denis datos gue time necesarios para completa explicit jos gue figures informacion estadistica, hb, junta tenis competence para formula objections express opinion cerca los datos estadisticas relatives los estupefacientes necesarios para fines especiales. articulo adidas june para asegurar cumplimiento las disposiciones presente con benci3n si, basfindose examen informacion presented por los gobierno junta conformidad con las sisposiciones presente convention, informacion transmitida por organs organisms especializados les nations nidas oo, siempre gue sean aprobadas por comisifn premis recomendacifn junta, por otras organizations intergubernamentales organizations gubernamentales internacionales gus postal competence directa auto gue rate est reconocidas como entidad consultivas por consent economic serial con erreglo articulo carta las nations nidas gue goen condition analog por acuerdo especial del consent, junta tiene zones objectives para career gue jas finalidades presente convencibp correa grave religio orgue una parte, pass territorio cumplido las disposiciones presente convention, tenang derecho proponen a81 gobierno interesado celebration consulta solicitarle explicaciones, si, aun cuando hasan dead cumplirse las disposiciones convention, una parte, pais territorio converted centro importante cultivar, production, fabrication, trifida uso ilfritos estupefaciertes, hay aprueba gue existe diego grave gue league selo, junta hendri derecho proponen gobierno interesado celebracio consulted, sin perjuilcio del derecho junta segala atencidn las parts, del consent komisi6n las questions mencionadas partido d), solicitud informacion las exwplicaciones gobierno protesta consulta las consulta celebrates con gobierno virtue del presente partido consideration santos confidential3, depuis actual virtue del partido a), junta, comprobado gue es.bconsejen para ejecucifn las disposiciones presente convention, junta, consider necesario para evaluasi ima question mencionada partido supra, podr& proponen gobierno interesado realisasi estudio respect territorio, por los medios gue gobierno estiime apropindos, gobierno interesado, decide realitas ese estudio, podr4 redir ala junta gue tonga disposition los medios tin aprobacidta. gobierno comunicati junta los resultados del estudio indicate las medias correctoras gue consider necesario adopted. (oasum the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (agum the amounts specified under subparagraph (h) paragraph this article, whichever higher. (a) the estimates finished under the preceding sub for the regulrementa the civilian population, any state may during the year finish supplementary estimates with explanation the circimatanses nacessitating such estimates. the parties shall inform the board the method used for determining quantities shows the catimatas and any changes the said methodkhalil not exceeded. article statistical returns finished the hoard the parties shall finish the board for each their territories,: junta consider gue gobierno interesado dead dar las expliceciones satisfactorias gue han solicitado conform particperacifn plant internacional con miras golucifn, per4 sefialar auto atencifn las parts, del consent comisifin, junta diberi preceded asi cuando los objectives presente convention coran grave pelindo haya sido posible resolver satisfactorlemente auto otro modo. junta deer& preceded del mismo modo comprueba gue existe una situncifn grave gue reguler adoption medias cooperation internacional con miras solution gue hecho seminar esta situation atencibn las parts, del consent komisi6bn todo.mfs apropiado para fasilitas esta kooperasi gn, depuis examiner los informed junta, caso, comisifn sobre auto, consent podr4 sefialar ester atencifn asamblea general. junta, cuando serial auto atencidn las parts, del consent comisifn virtue del partido del incisa polri, comprobado gue necesario preceded asi, recomendar las parts gue cesena importir drops del pass interesado, exportarlas el, je, hacer sambas jonss, estado interesado podr lentera question ante consent, junta tenda derecho publica informe sobre cualguier question yelacionada con las disposiciones este articulo comumnicarlo consent, cual rematik todas las parts, junta hace publica dico informe una denisi6n armada virtue este articulo cualguier informacion relacionada con mismo, tambi n include8f los pintas vista del gobierno interesado, este solicitare, hk. decision junta gue sido publica acuerdo con sate articulo unfnime, tambun harf publica opinion minora, cuando june discuss guest8n gue virtue dispuesto este articulo interest directamente pass, este seri invited estar representasi reunion junta, necesitarf una mayora dog tercium del total membres junta para adopted decisions virtue este articulo, articulo bis asistennya tecnica financier los ceo gue time pertinente, paralelamente las media @nunciadas los pfrrafos del articulo ll, sustituciln ellas, junta, acuerdo con gobierno interesado, podr recomendar los grants competence jraciones gue contrato virtue presente konvensi sn, entre ellas las estipuladas mencionadas los articulos bis, articulo informed junta l,. junta redectarf informe anual sobre labor los informed complementarios gue considered necesarios, dicos informed contendrfn, dennis, analisis las revisions las informacion estadisticas gue dispora junta, cuando procera, une indication las aclaraciones fecha por los gobierno gue les hasan period, las lumiere, junto con las observations recomendaciones gue junta desde hacer, estos informed serin sometimes consent por intermedia comisifn, gue formula las observaclones gue time oportunis, estos informed serin comunicado las parts publicains posterioruente por sekretaris general. las parts permitirfn gue distribuyan sin imitasi n, articulo secretary los servicios secreterta comisifn junta serin suministrados por sekretaris general. obstat, sekretaris junta seri nombrado por sekretaris general consulta con junta. articulo administrasi6n especial les parts mantendrfn una administracilin especial gue estar cargo aplicecifin las disposiciones presente convention, articulo datos gue suministrarfin las parts sekretaris general las parts facilitarfin sekretaris general los datos gue comisifn queda redir por ser necesaricos para gesempefio sus canciones, particular: informe anual sobre aplikasi6n presente konvensi6n cada uno sus territorio: texto todas las leyes reglamento promulgados periddicemente para power practice esta conventions ce) los datos gue pada komisi6n sobre los casos traffic licita, especialmente los datos cada cago descubierto trfifico illicit gue peran tener importance, sea por arrojar luz sobre las fuentes gue provienen los estupefarlentes para dico fico, bien por las candidates gue rate todo idempleado por los traficantes ilfcitosj los nombres las directions las autoridades facultadas para expedir premios certificados exportacifn important6n, las parts suministrarfn los datos mencjonedos incisa anterior, del modo fecha gue file comisifn utilizando los formulation gwe ella indie, articulo revisions las necesidades estupefacientes lag parts facilitarfn anualmente junta, respect cada uno sus territories, del modo forma gue ella estableaca formulation proporcionados por ella, sus revisions sobre las questions sigulentes: candida estupefacientes gue seri consuming con fines dicos cientificos: candida estupefacientes gue seri utilized para fabric otros estimefacientes, prepares della lista iii y'sustancias las gue aprica esta convention: las existential estupefacientes diciembre del afi gue referee las revisions, 2h jeng las candidates estupefacientes necesarias para agregat las existenclas especiales: superficie terkena (en hectares) gue destinasi cultivar adormidera publicaci geogrfificas candida approximata pio gue producer: numero establecimientos industrialis gue fabricarfn estupefacientes sintbticos, hn) candidates estupefacientes sint ticos gue fabricarf cada uno 1c8 establerimlentos mencionados partido anterior, fecha las deducciones gue referee pfrrafo del articulo total laa revisions para cada territorio cada estupsfaciente, except pio los estupefracientes sintfticos, sera suma jas candidates indicates los partidos a), del sarafapeartado del pfrrafo fecha las deducciones gue referee pfrrafo del articulo por gue respect las importaciones, pfrrafo del articulo bis, total las revisions pio para cada territorio seri suma las candidates indicadaa los partidos a), del pfirrafo este articulo, mis candida necesaria para gue las existential disponibles diciembre del afo anterior alcancen candida revista, begin dispuesto partido del pfrrafo candida indicate partido del pfirrefo este articulo esta ultima mayor, ilechas las deducciones gue referee pfrrafo del articulo total las revisions cada estupefaclente sint tico para cada territorio seri suma las candidates indicates los partidos an), dcl pfrrafo este articulo, mfs candida necesefrrafo sung las unidades indicates partido del pfrrafo este articulo esta claims mayor, las revisions proporcionadas virtue diaspuesto los aperbados precedence este plirrafo modificarfn begin corresponds para tener cuenta toda entidad decomisada gue lego haya entrenador para uses ilfcitos, asf como toda candida retired las existential especiales rara las necesidades poblacion civil, cualgwier estado podr6 fasilitas durante afi revisions suplementarios exponicndo las reasons gue justifiguen fichas revisions, las parts comunicarfn junta metode idempleado para determinan las candidates gue figures las revisions cualguier medificacifn introduced dico metode. fecha las deducciones mencionadas pfrrafo del articulo komando considerecifn, media posible, las disposiciones del articulo bis, deburan excederse las revisions, articulo datos estadisticas gue siministrarfn junta las parts 3uministrarin junta, respect cada uno sus territories, del modo forma gue ella establezca foruularios proporcionados por ella, datos estadisticas sobre les cucstiones siguientes: production fabrication estupefacientes: uso estupefacicntes para fabrication otros estupefacientes, los preparados lista iii sustancias las gue mplices esta konvensi6n, as1 como pada adormidera para fabrication @stupefacientes, consume estupefacientes: importaciones exportaciones estupefacientes pada adormidera: decomiso estupefasientaes destino gue les da: ir) existential estupefaciemtes diciembre del afi gue referee jas estadisticas: superficie determinable cultivar sdormidera, los datos stad sticos relatives las questions mencionadas pfrrafo salvo partido da), establecerfn anualmente presentarfin ala junta mis tartar junio del afo siguiente afirfin junta dentro del mes siguiente trimester.a gue referee, les parts estar obligadas presenter datos estadisticas relatives las existential especiales, pero presentation separadamente datos relatives los estupefacientes importados contenidos pass territorio con fines especiales, powo sobre las candidates estupefacientes retiradas jas existential especiales para setisfacer las necesidades poblacion civil, articulo imitasi fabrikasi6n importaciln cantidaed total cada estupefaciente fabricada important por cada pass territorio afi excederf sma las sigulentes cantidadea: candida consuming, dentro los 1mites las revisions correspondents, con fines medico cientfficos: entidad utilized, dentro los limited las revisions correspondents, para fabrication otros estupefacientes, preparsdos lista iii sustancias lag gue aprica gta convencitni candida exported: entidad afiadida las existential con objet jlevarlas nivel fido lag revisions correspondientesj entidad adguirida, dentro los 1mites las revisions correspondents, con fines especiales, suma las candidates indicates pfrrafo reducing toda candida gue haya sido decomisada entrega para uses lfcitos, asi como toda candida retired laa existential especiales para las necesidades poblacion civil. junta illegal conclusion gue candida fabricada important afi determined exceed suma las candidates indicates pfrrafo fecha las deducciones prescritas por pfirrafo ese articulo, todo excedente asi determined gue sublist final del afi deducirf, afo sigulente, las candidates gue hasan fabricerse importance del total las revisions, determined pirrafo del articulo hk, las informacion estadisticas sobre importaciones expertaciones (articulo indicate gue candida exported cualguier pass territorio exceed del total las revisions relatives dico pals territorio, segini geterminada pfrrafo del articulo mfs las candidates gue figures como exported deducidos los excedentes begin determine incisa este articulo, june podr& notificar este hecho los estados gue, juice junta, desa comunicarse ficha informacion: cuando kecilan esta notification, las parts autorizarfn durante sfc bingung nueva exportarifn del estupefaciente question pais territorio gue rate, salvo: dico pass territorio via una nueva revision gue corresponds momento sus importaciones candida suplementasi gue newsite: ii) casos excepcionales, cuando, juice del gobierno del pass exportador, exportaci sea indispensable para tratamiento los enfermos. articulo bis limitation production del pio production pio cuslguier pass territorio organisasi fiscelizar& tal modo gue secure gue, media posible, candida produrida gio cualguiera except las revisions candida pio gue .se producer, establecidas conformidad con partido del pfrrafo del articulo junta, basfsented unas revisions canformidad con partido del pfrrafo del articulo limited pio produced dentro sus fronteras los times 1mitos conform las revisions pertinentes gus una candida importante del pio produced, licita ilfcitamente, dentro las fronteras ficha parte, sido deaviada traffic ilfcito, podr despu@s estudio las explicaciones parte gue rate, gue deberfinfrrafo del articulo para sio immediate gue ficha deduction queda realizarse tfcnicamente, teniendo cuenta estation del afi y,las obligations contractuales respect exportacibn del pio. esta decision entra4 vigor novena dias depuis haber sido notificada parte gue rate. depuis notified parte interesada decision adopted conform pfrrafo supra respect una deduction, junta consular4 con ese parte fin resolver satisfactoriamente situation. situecifn resolve formula satisfactory, junta, caso, podr& actual conform dispuesto articulo ll, adopted decision respect una deduction, conformidad con pfrrafo supra, junta tenda& cuenta todas las circunstancias del caso, includes las gue origines problema del traffic licita gue hace references dico pfrrafo sino tambun cualesguier nuevas medias pertinentes fiscalizacibn gue peran haber sido adoptadas por parte, 30m (a) production manufacture drug (b) utilization drugs for the manufacture other drugs, preparations schedule iii and substances hot covered this convention, and utilization poppy straw for the manufacture drugs: le) consumption drug: (ad) imports and exports drugs and poppy straw: (e) seizures drugs and disposal thereof: stocks drugs december the year which the return related and (g) ascertainable area cultivation the opium poppy. la) the statistical returns respect the matter referred paragraph except subparagraph (a), pb) the statistical return respect the matters referred subparagraph paragraph hall prepared quarterly and shalls respecting special stock, but shall finish separately returns respecting dres meet the regulrementa the civilian population. article limitation manufacture and deportation the total the quantities sach drug manufactured and imported any country territory any one year shall not exceed the the following: articulo disposition special applicable cultivar cuando las conditions existence pass territorio una fate seen tales gue, juice, prohibition del cultivar de.la adormidera, del augusto coca plant cannabis result medi m$s adecuada para protege salud publica evita gue los estupsfacientes sean objet traffic ilfcito, parte interesada prohibits dico cultivar, una parte gue proba cultivar adormidera plant cannabis tomar las medias apropiadas para secuestrar cualguler plant ilfcitamente cultivar destruirla, except peguefias candidates regueridas por parte para prop6situs cientfficos investigasi sn. articulo organisms nacionales para fiscalizacifn del pio las parts gue permian cultivar adormidera para production pio deburan establecer, han hecho ya, manner, uno mis organisms oficiales (llamados este articulo, ahora adelaide, organisme) para desempefiar las canciones gue asinan presente articulo, fichas parts aplicarfn sel cultivar adormidera para production pio pio las sigulentes disposiciones: organisme desigmarf las tomas las perjelas terkena gue permisif cultivar adormidera para preduccifn pio: s6lo porn dedicates dico cultivar los cultivadores gue postal una licence expedida por organisme mlm c). cada licence especificar& superficie gue autoritat cultivar, todos los cultivadores adormidera starin obligados entrega totalitas sus cosechas pio organisme, organisme compare tomar& posisi6n material fichas cosechas, antes posible, m4s trader cuatro meses depuis terminata recoleccifn: .&) organisme tenda derecho exclusive importir, exporter, dedicates comerclo por mayor manner las existential op10o gue allen poder los febricantes @lcsloldes pio, pio medicinal preparados pio. las parts est obligadas extended este derecho exclusive iopio medicinal los preparados base nio. las funcibnes administrative due referee incisa serin desempefadas por solo organisme pubblico konstitusi8n parte interesada permit, artfloulo limitation production pio para elcomercio internacional una las parts proyecto inicia production pio komentar production anterior, tenang presente las necesidades mundial con arreglo las revisions publitadas por junta, fin gue producelfn occasion superprodnccifn pio mundo, bingung parte permitirk production momento jde la producer6n pio cree gue tal production tal momento territorio puede occasional traffic ilfcito pio. sin perjuicio dispuesto incisa parte gue enero producta pio para exportacibn desde exporter pio gue produce candidates gue exceed cinco toneladas annales, notificarf junta proporsional#f con ficha notification informasi cerca de: fiscalizacifn gue, acuerdo con presente convention, aplicerk pio gue ser produced exported, ii) nombre del pass passes los gue espera exporter dico pios junta podr akrobat tal notification recomendar parte gue product pio para exportaciln, cuando una parte gue sea las adidas incisa desde producer pio para exportacifn candidates gus eceran cinco toneladas annales, notified# consent proporcionarg con ficha notification informacion pertinente, gue compressa: las candidates gue calculus producer& para exportaci sn: li) fiscalizacifin applicable protesta respect del pio gue producers iii) nombre del pass passes los gue espera exporter dico pio: consent aprobarf notifikasi podr recomendar parte gue product pio para exportacifn, obstat dispuesto los partidos del incisa parte gue durante los flos inmediatamente anterior enero exportaba pio gue producta, podr continua exportando pio gue product, 33m las parts importarfn pio ingin pass territorio, salvo pio produced territorio de: las parts adidas incisa ii) les parts gue hasan notificado junta, segini dispuesto partido del incisa iti) las parts gue hasan recibido aprobacifn del consent, begin dispuesto partido del incisa obstat dispuesto partido este incisa, las parts morfin importir pio, produced por cualguier pass gue haya produced exported pio durante los afiks anterior enero siempre gue dico pass haya establecido mentega organ organisme fiscelizacibn nacional para los fines enunciados articulo ligue medios eficaces para asegurar gue pio gue produce desain trifida rcito. las disposiciones este articulo insiden gue las parts: produsen pio sufficient para sus tropis necesidades: exported otras parts, conformidad con las disposicionea esta convention, pio gue decomisen trfifico ilfcito, articulo yiscalizacibn pada adormidera las parts gue permian cultivar adormidera con fines gue sean production pio adoptarfn todas las medias necesarias para gue: product pio esa adornidera, vb) fiscalice modo adecuado fabrication estupefacientes base pada adormidera, les parts aplicarfn pada adormidera regimen licences importaciln exportacifn gue prev los incisus del articulo las parts facilitarin cerca importacidn exportecifn pada adormidera 1os mismo datos estadisticas gue eigen para los estupefacientes partido d) del incisa partido del incisa del articulo articulo augusto coca las hopes coca las parts gue permian cultivar del augusto coca aplicarin mismo las horas coca sistema fiscalizacifn establecido articulo para fiscalizacifn adormidera: pero, respect del incisa da) ese articulo, obligasi6n impressa organisme al1f audio seri solamente tomar posesif material bosscha mfs pronto posible depuis del fin misa. media posible, las parts obligarfin arranger rain todos los asbestos coca gue crezcan estado silvestris destruirin los gue cultivar 11fcitamente, articulo disposiciones suplementasi3 references las horas coca general las parts porn autoritat uso horas coca para preparation agent saporffero gue content ningen elcaloide media necesaria para dico uso, autoritat production, importacifn, exportacibn, elcomercio posesif fichas horas, las parts suministrarfn por separate revisions (articulo informasi6n estadistica (articulo respect las horas coca pera preparation del agent saporfferu, except media gue las miss horas coca utilized para extract8n alkaloids del agent saporffero asf expligue informacion estadistica las revisions, articulo fiscalizaci8n cannabis ll. una parte permit cultivar plant cannabis para producer cannabis resin cannabis, aprica#f ese cultivar mismo sistema fiscalizacifn establecido articulo para fiscalizacifn adormidera, presente convention aprica8 cultivar plant cannabis destinasi exclusivemente fines industrialis (fibre sevilla9) hortfeolas, las parts adoptarfn las medias necesarias para imperio uso indebido trefico ilfcito las horas plant cannabis. articulo fabrikasi las parts exigirfn gue fabrication estupefacientes realize bado regimen licences con exception del caso gue estos sean fabricator por empresas estates, lag parts: ejercerin una fiscaliszacifn sobre todas las personas empresas gue dediguen fabrication estupefacientes perticipen ella: someterfn regimen licences los establecimientos locales gue ficha fabrikasi queda realizarse: ce) exigirfn gue los fabricated estupefacientes guides haya ootorgado licence tengan premios periodics los gue eapecifigue class candida estupefacientes gue est n autorizados fabric, sin embargo, seri necesario exilis este reguisito para fabricated preparados., las parts impedirfn gue acumulen, poder los fabricated estupefasflentes, candidates estupefacientes pada adormidera superiore las necesarias pare funcionamjiento normal empresa, teniendo cuenta las conditions gue prevalezcan mercado. articulo elcomercio diatribucifn las parts exigirin gue elcomercio distribution sgtupefacientes est sometimes'a licence, except cuando dico elcomercio distribution realize una empresa empresas del estado. las parts: yiscalizarin todas las personas empresas gue realize dediguen elcomercio distribusi8n estupefacientes: ii) someterfn regimen licences los establecimientos locales gue queda realizarse dico elcomercio distribution, seri necesario exilis reguisito licence respect los preparadosj las disposiciones los partidos relatives licences no aplicarfn necesariamente las personas debidamente sutorizadas para mercer functions terapfuticas cientfficas, mientras las jerman, lag parts deburan tambun: imperio gue poder los comerciantes, los distribuidores, las empresas del estado las personas debidamente autorizadas antes mencionadas, acunulen candidates estupefacientes pada adormidera gue eceran las necesarias para ejercicio normal de' comercial, halida cuenta las conditions gue prevalezcan mercado: exilis menetas m dinas para ministro despacito estupefacientes particular, este regulsito aprica4 necesarismente los estupefacientes gue una persona queda bener, pusar, entrega administrasi legalmente ejercicio gus functions terapfuticas debidamente autorizadas ii) las parts seniman gue estas medias son necesarias convenience, exigirfn gue las menetas los estupefacientes lista extiendan formulation oficiales gue les autoridades publica competence las asociaciones profesional autorizadas fasilitas forma talonarios. resemble gue jas parts mexican gue las kertas veritas impress estupefacientes, propaganda cualauier class los folles description estupefacientes, nue eileen con fines commercials, jas envolturas interiors los paguetes gue contentlan estupefacientes, las etiqueta con gue presenter vena los estupefacientes indien las denoninaciones comune internacionales comunicado por orpanizaci6n mundial salud, una parte consider gue tal media necesaria disable, expr gue pagucte, envoltura interior del estupefaciente ller una doble banda roja perfectamente visible. envoltura exterior del baguette gue content ese estupefaciente lleva& doble banda roja, las protes cxirirfin gus etiqueta con gue presente vena cualguier estupefaciente indie contenido estupefaciente exact, peso proportion. fate reguisito del rotulado aligarh necesuriamente estupefaciente nue entrega persona baja recta medica, las disposiciones los incisus aplicarfn necesarinmente elcomercio por menor distribution por menor los estupefacientes lista ii, articulo disposiciones especiales references sal elcomercio internacional las parts permitirin sabiendas lea exportacifn estupefacientes ingin pdfs territorio, salvo: conformidad con las leyes reglamento dico pass territorio: dentro los ignites del total las revisions para ese pais territorio, segan defined pirrefo del articulo mfs las contidades destinadas reexportacifn, las parts ejercerfin los puerto francis las zonas francis isme inspection tiscalizacifn gue otras parts territorio, sin perjulcio gue peran aprica medias mis several. las parts: ujercerfn fiscalizacifn las importaciones exportaciones estupefacientes, salvo cuando estas sean efectuadas por una empresa empresas del estado: kjercerfn una fiscelizacifn sobre toda persona sobre toda empresa dengue important exportacifn estupefacientes, lag parts gue permian exportacifn importacifn estupefscientes exigirfin gue ortega una autorizaci6n different importacifn exportaciln para cada important6n exportaciln, rate uno mfs estupefacientes, ficha autorizaci6n indicate nombre del estupefaciente: denominasi col internacional, lumiere: candida gue importance exportarse nombre direction del importador del exportador, especificarf periodo dentro del cual harf efectuarse importacifn exportacifn, autorizaciln exportaciln indicate, demi, numero fecha del certificados important8n (incisa @utoridad gus expedido, autorizaci important6n podr& pemikir gue importacifn efectlie mis una expeditie sn. antes concedes permisi exportacilbn, las parts exigirin gue persona esteblerimiento gus silicate presente certificados important8n expedido por las autoridades competence del pass del territorio importador, gue const gue sido autorizada importacifn del estupefaclente los estupefacientes gue mencionan el. las parts ajustarfin media'de posible modelo certificados important aprobado por comlsifn. cada expedition diberi acompafiada una copia del permisi exportaci6n, del gue gobierno gue haya expedido enviro una copia gobierno del pass territorio importador. una vez efectuada importaciin, una vez expired plato fido para ella, gobierno del pass territorio importador revolver4 permisi exportacibn, debidamente anotasi, gobierno del page territorio exportadors ali la) the quantity consumed, within the limit the relevant estimate, for medical and scientific purposes, (b) the quantity used, within the limit the relevant estimate, tor the manufacture other drugs, preparations schedule iti, and substances not covered this convention: (ce) the quantity exported: (a) the quantity added the stock for the purpose bringing that stock the level specified the relevant estimate) and (e) the quantity acquired within the limit the relevant estimate for special purposes. from the bum the quantities specified paragraph there shall deduced any quantity that has been seized and released for licit use, well any quantity taken from spesial stock for the requirements the civilian population, the board finds that the quantity manufactured and imported any one year exceed the sum the quantities specified paragraph less any deduction required under paragraph his article, any excess established and remaining the end the year hall, the following year, deduced from the quantity manufactured imported and from the total the estimates defined paragraph article kk. la) appears from the statistical returns imports export (article that the quantity exported any country territory exceed the total the estimates for the country territory, defined anotasi indicate candida efectivamente importadas exported realidad una entidad inferior especificada permisi exportaci sn, las autoridedes competence indicarfn dico permisi las copies oficiales correspondents candida efectivamente exported, ouedarfn prohibits las exportaciones dirigidas partido postal banco cuenta una persona entidad distincta desimnada permisi exportaciln. @edaran prohibits las exportaciones dirigidas alma eduangs, mens' gue certificados importaciln presented por persona establecimiento gue bolivia pernis exportacibn, gobierno del pass imported declare gue eprobado importecitn para deposito almacfn aduan, ede task, permisi exportacifn amber& especificar gue importacifn hace con ese dest para retired una expedition consignada almacfn aduan seri necesario permisi las gutoridades cuma jurisdiction est6 comprendido almacfn betina extranjero, considerarf como una nueva exportacifn sentadu presente convention, las expeditions estupefacientes gue entre territorio parte salman del mismo sin acompaffadas permisi exportacifn serin detenidas por las autoridades competence, ll, bingung parte permitirh gue pasien travis territorio estupefacientes expedidos otro pass ungu sean descargas del vehicle gue los transport, menos gue presente las antoridades competence esa parte una copia del permisi exportacifn correspondence esa expedition, las gutoridades competence pass territorio gue hasan permitido trfinsido una expedition estupefacientes deberfin adopted todas las medias necesarias para imperio gue expedition destino distinct salim del indkondo.en la .topik del permias exportacifn gue compare, menos gue gobierno del pass territorio por gue pase expedition atrice cambio destino, gobierno ese pass territorio considered todo zambia destino gue silicate como una exportacifn bel pass territorio trf density pass territorio nuevo destino, storia cambio destino, las disposiciones los partidos del incisa serin tambun aplicadas entre pass territorio transit pass territorio del gue prodi$ originalmente expedition. bingung expedition estupefacientes, tanto hall trfinsito como deposited almacfn ds. aduan, podr ser sometime cualguier manipulasi gue pada modifier naturale del estupefaciente. tarpoco podr medificarso su.embalaje.sin permisi las autoridedes components. las disposiciones los incisus relatives paso estupefacientes traits del territorio una parte aplicarin cuando expedition gue se.rate.sea transportasi por una acronave gue atrice pass territorio fansite, aeronave aterrima tal pais territorio, emas disposiciones serin aplicedas media guc las circunstancias recuperar, las disposiciones este articulo aplicarfn sin perjuicio las diskusi cones cualguier acuerdo internacional gue limit fiscalizecitn gue queda ser ejercida por cualguiera las parts sobre los estupefacientes transit, con exception dispuesto apertedo del incisa incisa bingung disposition este.articulo aplicarf necesariamente caso los preparados liste iil, ani artfloulo disnosiciones especiales relatives transporte drops los botiguines primeros guxilios bagus neronaves les illness internacionales transporte internacional por bagus aeronaves las candidates limitadas drops necesarias pera prestacifn primeros auxilios para caso9g argentea cursor del ville, considerarf como importacibn, exportacifn transit por pass sentadu esta convention, deburan adoptarse las precautions adecuadas por pass auricula para evita uso indebido las drops gue referee incisa desviacifn para fines ilfcitos. domisili recomendar8 fichas nrecruciones, consulta con las organizations internacionales pertinentes. las deras transportadas por bagus aeronaves conformidad con dispuesto pfrrafo estar suites las leyes, reglamento, premios licences del pass matrficula, pero sin verjuicio del derecho las sutoridades locales competence efectuar comprobaciones inspecciones adopted otras medias fiscalizacibn ordo del buku aeronave, administratif fichas gross caso urgent necesidad considered# gue constitute una vjolacifn las disposiciones del partido del articulo articulo posesif estupefacientes las parts olo permitirin posesif estupefacientes con autorizacifn legal, 13m arbfeulo medias fiscelisaci inspeksi6n las parts exigirfin: gue todas las personas genes concern licences virtue presente convention gue open cargo directives inspeccifin una empresa del estado esteblecida begin diapuesto esta convention, tengan idoneidad adecuada para silica fiel eficazmente las disposiciones las leyes reglamento gue dicte para dar cumplimiento dismay gue las autoridades administrativa, loa fabricated, los comerciantes, los hombres ciencia, las institutions cientfficas 1os hospitals eleven registro gue content las candidates cada estupefaciente fabricator, cada adgulsicifn destino dado los estupefacientes. dicos registro servis conservados por periodo dos afiks por menos, cuando utilized telonarios articulo incisa b)) menetas oficiales, dicos talonariloa conservation tambun durante periodo dos afiks por menos, articulo lucha contra office ilfcito teniendo debidamente cuenta sus .regiments constitucional, legal administrative, las parts: asegurarfn plant nacional une coordination accion preventive represi contra trfrico ilfcitos para ello morfin designer mn servicios anroplado gue enlarge ficha koordinasi sn, safety eyudarfn mutunmente lucha contra traffic ilfcito estupefaclentes cooperation estrechamente entre con las organizations internacionales competence gue sean membres para manner lucha coordinate contra traffic rcito: gelaran por gue cooperscifn internacional los servicios apropiados efectfle forma expeditie cuidarfn gue, cuando transmigran pals otro los autos para accion judicial, btransmisifn efecthe forma expeditie los grants desimnados por las parts: este reguisito prejuzga derecho una parte exilis gue even las piers autos por via diplomatic: ft) proporcionarfn, considered apropiado, junta ala komisi6n por conductor del sekretaris general, demi informacion revista articulo informacion relative las actividades cita estupefacientes dentro sus fronteras, include references cultivar, producer bn, fabrication, traffic uso ilfcitos estupefacientes: media posible, proporcionarfn informacion gue hace references partido anterior mantra fecha gue junta silicate: pide una parte, junta podr ofrecerle 2sesoramiento area proporsional informacion tatar redir las sctividndes ilfcitas estupefacientes dentro jas fronteras parte, gam articulo disposiciones penuliskasi sn, extraction, preparation, posisi sn, kertas general, kertas vena, distribusi sn, compra, vena, despacito cualguier concept, correlate, expedition, expedition transit, transporte, importacifn exportacifn.de estupefacientes, conformis las disposiciones esta convention cualesgulera otros scots gue opinion parte peran efectusrse infracciln las disposiciones presente konvensi en, considered como melitus 'se cometes intencionalmente gue los melitus graves sean castigados forma secunda, especialmente con panas prison otras panas privacifn libertad, obstat dispuesto partido anterior, cuando laa personas gue hasan uso indebido estupsfacientes hasan cometido sos melitus, las parts morfin vez de declararlas culpables sancionarlas penalmente, dens declararlas culpables sancionarlas, someterlas medias tratamiento, edukasi sn, stratamiento, rehabilitation readaptacifn social, conformidad con dispuesto en. pfrrafo del articulo .bi reserve dispuesto por constitucion, del regimen jurfidico legislasi6n nacional cada parte: cada uno los melitus enumerator incisa compete differences passes, considerarf cameo elit distinct, li) participation deliberate confabulacifn para cometes cualguiereg sos melitus, como tentative cometerlos, los actor preparatorios operations financier, relatives los melitus gue rata este articulo, considerarfin como melitus, tal como dispute inicio ili) las condena pronunciadas extreextranjero, tanto por nacionales como por extranjeros, serin jugador por parte cpyo territoado sentenciado. cada uno los melitus enumerator pirrafo incisa ii) del partido del pfrrafo del presente articulo considerarf include entre los melitus nue den luar extradici5n todo trabajo extradition celebrado entre las parts. las petesfuturo3 ii) una parte, gue subordinat extradition existence trabajo, recibe tre parte, con gue tiene trabajo, una solicitud extradition, podr$ discrecionalmente considered pres ente convencilbn como base jjuridica necesaria para extradici reference los melitus enumerator pfrrafo incisa li) del partido aa) del pfrrafo del presente art culo. extradition ester sulit las demi conditions exigidas por derecho parte reguerida: lii) las parts gue subordinat extradition existence trabajo reconocerfin los melitus enumerator pfondicicnes exigidas por derecho parte reguerida: i7m iv) extradition serifrrafo, esa parte tenda derecho negara concedes extradition sus autoridades competence considered gue elit suficientemente grave, las disposiciones del presente articulo starin limitadas por las disposiciones del derecho penal parte interesada, materia jurisdiction. lk, bingung las disposiciones del presente articulo nectar& principio gue los melitus gue referee han ser definidos, perseguidos castigados conformidad con legislasi6n nacional cada parte. artfecuto aprehensibn decomiso todo estupefaciente, sustancia utensilio empleados comisifn melitus mencionsdos articulo destacados tal fin morfin ser objet aprehensifn decomiao. artflenlo medias contra uso indebido estupefacientes las parts prestarfin stencil especial prevention del uso indebido estupefacientes fronta identifikasi sn, tratamiento, edukasi bn, postratamiento, rehabilitation readaptacifn social las personas afectadas, adoptarin todas lis medias posible facto coordinarfn sus esfuerzos ese sentadu, mam las parts fomentarfn, media posible, formecidn personal para tratamiento, postratamlento, rehabilitation readaptacifn social genes hasan uso indebido estupefaciantes, las parts procurarfin pesta asistennya las personas cpyo trabajo asf ecija para gue legen conoce los problems del uso indebido estupefacientes prevention fomentarfn animisme ese conocimiento entre pubblico general, existe religio gue ditunda uso indebido esdupefacientes. articulo bis acuerdo conducentes creationico junta los organisms especializados asf desa, promoter&, como parte lucha contra africa ilfcito, celebration, consulta con otras parts interesadas misa region, acuerdo conducentesfifico ilfcitos estupefacientes, articulo aplikasi6n medias nacionales fiscalizaci mis stricta gue las establecidas por esta convent1i8n obscene dispuesto presente convention, stark veda las parts podr presumirse gue les est8 veda, adopted medias fiscalizaciln mls stricta rigurosas gue las revistas convenciiin, ya en especial, gue exid oue los preparados.de lista iii los estupefacientes lista gulden sujet todas las medias fiscalizaci applicable los estupefacientes lista aguellas gue, juice parte interesada, sean necesarias convenience para protege salud publica. articulo idioma convention rocedimlento para firma, ratifikasi?n adhesi presente konvensi?n, culos textos chino, espanol, francis, ingl rus son igualmente aut entitas, guevara bieta, hasta agosto firma todos los estados membres las nations unites, todos los estados membres gue 30n parts statuta corte internacional justicia membres organisme especializado las nations nidas, igualmente todo otro estado gue consent queda invited gue sea parte, presente convention est& sujet ratifikasi sn. ios instruments retificacibn serin depositados ante sekretaris general, presente convention estar bieta, depuis del agosto adhesion los estados gue referee pfrrafo los instruments adhesi8n serin depositados ante sekretaris general, ease pirrafos nota preliminary, paragraph article with the addition the amounts shown have been exported, and after deduction any excess established paragraph this article, the board may notify this fact states which, the opinion the board, should informed, (b) receipt such notification, parties shall not during tbe year question authorized any further export the drug concerned that country territory, except: li) the event supplementary estimate being punished for that country territory respect both any quantity over imported and the additional quantity required, (it) exceptional cases where the export, the opinion the government the reporting country, essential for the treatment the sick. article bis limitation production opium il. the production opium any country territory shell organized and controlled such manner ensure that, far possible, the quantity produced any one year shall not exceed the estimate plum produced established under paragraph ( ) article the board finds the asia information ita ) article has not limited opium produced within its borders licit purposes accordance with art culo entrada vigor presente convention entra& vigor orig simo dfa sigulente fecha gue haya deposito kuadrat$simo instrument ratification @design, conformidad con articulo h0ksimo instrument, presente convention entra.en vigor trirfsimo dia siguiente gue ese estado haya deposito instrument ratification adhesion, art culo aplicecibn territorial presente convention aplicarf todos los territories metropolitan cuma representation internacional jera una jaa parts, salvo cuando reguler consentimiento previo tal territorio.en virtue constitucion parte del territorio interesado, cogtumbre, ese caso, parte tatar bener antena posible necesario consentimiento del territorio, vez contenido, notificar3 sekretaris general. presente convention aprica4 territorio territories mencionados ficha notification, partir fecha gue recibe sekretaris general. los casos gue reguler consentimiento previo del territorio metropolitan, parte interesada declara, momento firma, ratification adhesion, gug territorio territories metropolitan aprica presente convencifna, iba, articulo territories gue referee los articulos las parts porn notificar sekretaris general gue, effects los articulos 3l, uno sus territories, est& divisio dos mfs territories, gue dos mis estos considered solo territorio, dos offs parts porn notificar sekretaris general gue, consecuencia del establecimlento una union aduarera entre ellas, konstituen solo territorio los effects los articulos toda notification fecha con arreglo los incisus este articulo sortir effects enero del afo siguiente agu&l gue haya hecho notification. articulo abrogacibn los instruments internacionales anterior enter vigor presente convention, sus disposiciones abrogarfn sustituirfin entre las parts las disposiciones los siguientes instruments: convention internacional del pio, armada wilaya enero acuerdo concerniente febricaci$n, elcomercio interior uso pio prepared, firman genera febrero ce) convention internacional del pio, armada genera febrero ad) convention para limiter fabrication reglamento distribution estwpefacientes, armada cinerea julio acuerdo para supresi del hfibito kumar pio lelang oriente, firman bangkok noviembre protocol firman lake success nueva york) diciembre gue modified los acuerdo, conventions protocols sobre estupefscientes concertados haya enero genera febrero febrero julio bangkok noviembre genera junio salvo gue affect esta betina convention: g&) las conventions acuerdo mencionados los partidos e), modificados por protocol menclonado partido f): protokol firman parts noviembre gue some fiscalizacifn internacional kertas drops comprendidas convention del julio para limiter fabrication reglamento distribusi estupefacientes, modificada por protocol firman lake success nusa york) diciembre 19k6: protocol para limiter reglamento cultivar adormidera production, elcomercio internacional, elcomercio por mayor uso del pio, firman nueva york junio caso gue dico protocol. hubert entrada vigor. entra vigor presente convention, partido del incisa del article abrogarf sustituirg, entire las parts gus sean tambun convention para supresi del trkfico ilfcito drops ncias, armada genera junio las disposiciones del articulo esia ultima convention, pero emas parts morfin manner vigor dico articulo previa notification sekretaris general. ima articulo disposiciones transitoriaa ll, partir fecha gue entre vigor presente convention (incisa. del articulo las functions junta gue referee articulo serin desempefladas provisicnalmente por comite central permanent constituldo con arreglo cepftulo convention gue referee partido del articulo lk, modificada, por organ fiscalizaci constituido con arreglo capftulo convention gue referee partido del articulo hb, modificada, segan reguieran respectivamente fichas functions. continuscifn reproduce texto del articulo del protocol (v ase tambun pfrrafo nota preliminary): articulo disposiciones transitorias partir fecha gus entre vigor presente protocol conformidad con dispuesto pfrrafo del articulo las funcionesde.la junta internacional fiscalizacifn estupefacientes osen desempefiadas por junta constituida con arreglo convention unica modificada, consent bcondmico social tidak fecha gue entra functions junta constituida con arreglo las modifications contenidos presente protocol, partir esa fecha, junta constituida ejerceri, respect las parts conventiog functions junta constitute con arreglo convention unica modificada. el. periodo sasis los membres elects primera election gue celebra depuis miliar cdmposicifn junta once tree membres expiry4 los tres anos, los otros siete membres expirarg los cinco afiks, los membres junta culos performs hasan expiry cumplirse mencionado periodo initial tres anos serin designator mediate sorted gus efectuarf sekretaris general las naci nes nidas inmedjatamente depuis terminata primera election. lm consent fajar fecha gue entra functions nueva junta gue rate articulo partir esa fecha, data juta ejercerk, respect los estados parts los instruments enumerator & n articulo gue sean parts presente konvensi sn, las functions del comic central permanent del organ fiacalizaci mencionados incisa articulo denuncia una vez transcurridos dos eff8, lontar fecha entrada vigor presente cunvencifn (articulo incisa toda parte, proprio nombre cualguiera territories cuma representation internacional jera gue haya retired consentimiento dado segini dispuesto articulo podr& denuncia presente convention. mediate instrument eleito deposito poder del sekretaris general, sekretaris general recibe denuncia antes del jilid cualguier alo dico ifa, sta sunting facto partir del enero gel afi siguiente: recibe depuis del julio, denuncia sortir facto como hubert sido recibida antes del julio del afi sigulente ese dfa. presente convention cesar estar vigor si, consecuencia las denuncia formulas segini incisa dejan cumplirse las conditions estipuladas incisa del articulo para entrada vigor. articulo modificeciones gualauler parte podr& proponen una modification esta convention, texto de.cualguler modifikasi asf protesta los motives misa serin comunicado sekretaris general guier, vez, los comunicati jas parts consent. consent podr decider: gue convogue una conference conformidad con incisa'h del articulo carta las nations nidas para considered modification protestas gue presente las parts awetan modification protesta les pada gue presenter sal consent commentaries cerca misa, cuando una protesta modification transmitida con regio dispuesto partido del incisa este articulo haya sido rechazada por bingung las parts dentro los meses depuis haber sido transmitida, entra& automfticamente vigor, obstat, cualguiera las parts recharsa protesta modifikasi sn, consent podr decider, teniendo cuenta las gbservaciones recibidas las parts, convotarse una confdrenfia para onsiderar tal modification. articulo controversial surge entre dos mis parts una controversial cerca interpretation lea aplicacifn presente convention, fichas parts se.konsultan con fin de. resolver.la controversies por via negociacidn, investigation, mediasi on, conciliaci bn, arbitrase, recursos grants regionales, procedimiento judicial otros recursos pacificus gue ellas elijah. cualgulera controversial esta indore gue haye sido result forma indicate incisa seri foetida corte internacional justicia. articulo reserves transitorlas firman, ratificar adherirse convention, toda parte node4 reservasi derecho mutorizar temporalmente cualgulera sus territories: uso del pio con fines casi mfdicosj uso del pio para war3 ce) mesticacifn hca coca, uso cannabis, resin cannabis, extracts tinctures cannabis con fines dicos: producer bn, fabrication elcomercio los estupefacientes mencionados los partidos para los fines ellos especificados, las reserves tormuladas virtue del incisa starin sometimes las siguientes limitations: las actividades mencionadas incisa butorizarfn s6lo media gue sean tradisionalis los territories respect los cases formule reserve estuvieran autorizadas ellos enero permitirk bingung exportacifn los estupefacientes mencionados. pfrrafo para los fines gue indian, con destino estado gue sea parte territorio gue apliguen las disposiciones presente convention segini dispuesto articulo h2, ce) s$lo psrmitir4 gue lumen pio las personas inscripta estos gfectos por las autoridades competence enero 196k. uso del api para fines casi ficos deer ser abolish plato de: afiks partir entrada vigor presente convention conform lo. dispuesto incisa del articulo hl, masticacifn hoja coca guevara prohibits dentro los afiks siguientes entrada vigor presente convention. conform diapuesto incisa del articulo bl, uso cannabis para fines gue sean dicos clentificos diberi cesar antes posible, pero todo caso dentro plato afiks partir entrada en'vigor presente convention conform dispuesto'enelvinciso del articulo production, fabrikasi6n elcomercio los estupefacientes gue rata incisa para cuaigulera los uses mencionedos, reducirfn suprimirfn finalmente, media gue redundan sudirman gicos dos, toda parte gue formule una reserve tenor dispuesto indigo including informe anual gue suministrar sekretaris general, conformidad con dispuesto partido del incisa del articulo una regia los progress realizados afo anterior con miras supresi8n del uso, production, fabrikasi6n elcomercio mencionados incisa facilitate& junta revisions (articulo informacion estadisticas (articulo para cada una las actividades respect las cases haya formula una reserve, forma mantra prescritas por junta, aa) parte gue formule una reserve tenor dispuesto inci6 daya penyiar: informe mencionado partido del incisa dentro los seis meses siguientes fin del afo gue referee informasi6bn: ii) las revisions mencionadas partido del incisa dentro los tres meses sigulentes fecha tiada por junta segini dispuesto incisa del articulo iii) las estadisticas mencionadas partido del pfirrafe dentro los tres meses siguientes fecha gue debian haber sido fecilitadas segi dispuesto incisa del articulo junta sekretaris general, segini caso, notificerg parte interested retro gue injure, pendiri gue remota esta informacion dentro plato tres meses lontar fecha gue recibe notification. parte etienne dentro este plato petition cinta del sekretaris general, reserve formula virtue del incisa sedari sin facto, estado gue haya formula reserves podr4 todo momento, mediate notifikasi por secreto, retired todas parte sus reserve3. artfento otras reserves nose permitirin otras reserves.gue les gue formule con arreglo dispuesto articulo ios pfrrafos siguientes, continuation reproduce texto del articulo del protocol (fase tambun parrafo nota preliminary): articulo reserves firman protocol, ratificarlo adherirse el, toto estado podr& formula reserves cualguler enmienda contenido, exception las enmiendas los srrafos del articulo (articulo del presente protocol), pfrrafos del articulo tartfcilo' :del presente protocoloyy a los pfrrafos del. articulo (articulo del.presente protocol), articulo (articulo del presente protocol), articarticulo del presente protocol), partido del pirrafo del articulo articulo 1lh del presente protocol), article laritfculo del presente protocol) articulo bis articulo del presente protocol) estado gue haya formula reserves polri todo momento, mediate notification por secreto, retired todas parte sus reserves. cabe segala gue todo estado gue desde formula reserves una varitas enmiendas conformidad con articulo del protocol anterior debu primer pasar ser parte convention unica enmendada (si hecho ya) despu&s ratificar protocol adherirse con sujecifn reserve deserta, 60m relevant estimates and that significant amount opium produced, whether: lightly the party concerned, which hall submitted within one month after: notification the finding question, decide debut all, portion, such mount from the quantity produserhall take effect ninety datetoa deduction, the board shall consult with that party order resolve the situation satisfactory. kh, the situation not satilafactorily resolved, the board may utilize the provisions article here appropriate. taking its decision with regard toa deduction under paragraph above, the board she&above, but also any relevant new control measures which may have been adopted the party. 30m irma, ratificar adherirse convention, todo estado podr formula reserves las siguientes dispasiciones misa: incisus del articulo incisa del articulo incisus del articulo lh, partido del incisa del articulo articulo todo estado gue genera ser parte convention, pero gue desde ser notorizado para formula reserves distincta las mencionadas incisa del presente articulo articulo notificarf intensif sekretaris general. menos gue dentro plato meses lontar fecha comunicacifn rigida dicos estados por sekretaris general, sea objetada por terbit los estados yue hasan ratificado presente convention hasan adherido ella antes expiry dico plato, reserve considerarf sutorizada, gnedando entendido, sin embargo, gue los estados gue hasan formula objections esa reserve egtarfin obligados sumur, para con estado gue formula6, bingung obligasifin jurfdica daripada presente convencif8n, gue sea afectada por ficha reserve, kh, estado gue haye formula reserves podr todo momento, mediate notification por secreto, retired todas parte sus reserves, articulo notiricacilones sekretaris general notificarf todos los estados mencionados incisa del articulo las firman, ratificnciones adhesion conform articulo lo) fecha gue presente convention entre en. vigor conform articulo h1: laa denuncia fecha conform articulo h6: las declarations notifications fecha conform los articulos texto prepared por sekretaris general agosto conformidad con articulo del protocol marzo por sekretaris general: sensor jurfdico listas enumeraci s$n los estupefacientes includes lista acetilmetadol acetoxi b dimetilamino l ,i di fenilheptanol) alilprodina alil l metil b.fenil h propionoxipiperidina) alfacetilmetadol (alfa acetoxi f dimetilaminoeh ,h difenilheptanol) alfameprodiwa (alfa etil l metil h fenil b propionoxipiperidina) alfametadol (alfa b dimetilamino l ,h dikenal etanol) alfaprodina (alfa l, dimetil lh fenil hmwpropionoxipiperidina) anileridina (@ster etflico del cido i para aminofenetil l fenilpiperidina l carboxylic) benzetidina (&ster etflico del acid benziloxietil) b fenilpiperidina h carboxylic) benzllmorfina bensilmorfina) betacetilmetadol (beta acetoxi dimetilaminosk, l difenilheptanol) betameprodina (beta etil l metil h fenil h propionoxipiperidina) betametadol (betawbedimetilaminomh ,imdifenil etanol betaprodina (berasal, dimetil k.seni1 b propionoxipiperidina) cannabis resin los extracts tinctures cannabis cetobemidona meta hidrolik seni1l l metilmelwpropionilpiperidina) clonitazeno para clorbenzil l dietilamida til nitrobenzimidazol) coca (horas de) cocaine ester metflico benzoilecgonina) concentrate pada adormidena (el material gue obcine cuando pada adormidera entrada process para concentration sus alkaloids, momento gus pasa elcomercio) desomorfina (dihidrodeoximorfine) dextromoramida ((#) l meti1 b 0x0 dikenal b ( pirrolidinil) butil norfolino) diampromida (n (metilfenetilamino) propil propionanilido) dietiltiambuteno dietilamida l,1l di ( ' tenis bueno) dihiuromorfina dimenoxadol dimetilaminoetil 1l told 1l,l di fenilaciteto) dimefeptanol dimetilamino l ,h di seni1 etanol) dimetiltiambuteno dimetilamino l,led ( ' tenis) l bueno) butirat dioxafetilo (etil i morfolino difenilbutirato) difenoxilato ( ater etflico'del cido piano i difenilpropil) h fenilpiperidina l carboxylic) dipipanona h di seni b piperidino heptanona) ecgonina, sus esters derivados gue sean convertible ecgonina cocaine etilmetiltiambuteno etilmetilamino l, di ( ' tenis ) 1l bueno) etonitazena dietilaminoetil para etoxibenzil nitrobenzinidazol etoxeridina ester etftico del acid hi aroxietoxd etil l renilpiperidina l carboxylic) fenadokona morfolino l,h diberi1 heptanona) fenampromida ( meti1 piperidinoetil )propionanilido) fenazocina ' hidrolik dimetil1 genetik benzomorffn penomoran hidrolik n fenetilmorfinfn) fenoperidina ester etflico del cido alel i hidrolik fenilpropil ) h fenilpiperidina l carboxylic) furetidina ester etflico del cido tetrahidrofurfuriloxietil) h fenilpiperidina l carboxylic) terima (diacetilmorfina) hidrocodona (dihidrocodeinona) hidromorfinol (1lwhidroxidihidromorfina) hidromorfona (dihidromorfinona) hidroxipetidina ester etflico del cido i meta hydroxy fenil metilpiperidina l carboxylic) isometadona dimetilamino metil h h di seni1 hexagonal) mlm levometorfan$ (( emertoni n metilfornin levomoramida (( ) meti1l l 0xo i di fenil he pirrolidinil) butil worfolino) levofenacilmorfan (( ) 3ehidroxi n fenacilmorfinfn) levorpanol# (( ) hidrolik n netilmorfinin) metazocina ' hidrolik2, ,9mtrimetil benzomorfbn) metadata (g dimetilamino h ,b di fenil heptanona) metildesorfina metil delta deoximorfina) metildikidromorfina metildihidromorfina) metil h fenilpiperidina l carboxylic (cido) memohon metildihidromorfinona) morferidina (&ster etflico del cido morfolinoetil ) h fenilpiperidina h carboxylic) morfin morfin metobromide otros derivados morfin con nitrogen pentavalente morfin n oxide tirosina (miriatilbenrilmorfina) hicomorfina dinicotinilmorfina) norlevorfanol (( ) 3ehi&roximorfinfn normetadona dimetilaminorl,h di fenil hexagonal) normorfina (demetilmorfina) topic oxicodona liwhbidroxidihidrocodeinona) oximorfona (1k hidroxidihidromorfinona) piridina ester etflico del cido metil hmfenilpiperidina k carboxylic) piminodina ester etflico del cido i fenil fenilaminopropil) piridina h carboxylic) dextrometorffn ((#) 3i metode n metilmorfinfn) dextrorffn ((#) hidrolik n metilmorfinfin) est expresamente excludes esta lista, proheptazina dimetil h seni1l h propionoxiazacilcloheptano) properidina ester isopropf tico del sido 1metil l fenilpiperidina h carboxylic) racemetorfan #) metode n metilmorfinfn) racemoramida ((#) meti1 h 0x0 dikenal h (i pirrolidini1) bumi1 morfolino) racemorfan ((#) 3ehi doi n meti lmorfinfn) lebanon (acetildihidrocodeinona) tebing trimeperidina dimetil l fenil iepropionoxipiperidina): los is$maros, menos gue est expresamente exceptuados, los estupefacientes esta lista, siempre gue existence dicos beras sea posible dentro nomenclature mimica especificada esta lista los esters teres, menos gue figures otra lista, los estupefacientes esta lista, siempre gue sea posible format dicos esters everest lag sales los estupefacientes enumerator esta lista, inclusa las sales esters, exeres isomers las ondiciones antes expuestas, siempre gue sea posible former fichas sales. enumeraci los estupsfacientes includes lista acetildihidrocodeina coding metilmorfina) dextropropoxifeno ((# mhwdimetilamino i detil di seni1l propionoxibutano) kidrccodeina etimor ina ieetilmorfina) norcodeina (n demetilcodeina) folzodina (merfoliniletilmorfina): los isomers, menos gue est expresamente exceptuados, los estupefacientes esta lista, siempre gue sea posible format dicos geos dentro nomenclature gufmica especificada esta lista. las sales los estupefacientes enumerator esta lista, inclusa las sales los is5maros las conditions antes expuestas, siempre gue sea posible format fichas sales. enumeraci6n los preparados includes lista iii preparados de: aretildihidrocodefna, moderna, dextrepropoxifeno, dihidrocodefna, etilrorfina, folcodina, norcodefna en lp3 caso8 gue est mercado con uno varios ingredients mis, tal modo gue prepared ofrezca poco ingin perigee abuse tal mantra.gue estupefaciente queda separate por medios sencillos cantidadea gue ofrezcan religio para salud publica. contenido estupefaciente except miligram por unida postal sica concentrate except del los preparados divididos. los preparados cocaine gue contentlan mfe base anhidrat est n mezeladod con uno varios ingredients mis tal modo gue prepared ofrezca poco ingin religio abuse tal mantra gue estupefaciente queda gepararse por medios sencillos candidates gue ofreszcan religio para salud publica. los preparados slides difenoxileato gue contentlan mis miligram difenoxilato calculator como base menos microgramos sulfat tropika por unida dosis. pelvis ipecacuanhak pit composites lol polo api 10p gde polo raf ipecacuana, bien mezclados con cuslauler otro ingredient polo, gue content @stupefasiente lagu los preparados due responden cudlesyuiera las formulas enumeradas ika lista menulis dicos preparadas con tualguier ingredient gus content estupefaciente lagu b9 snumeraci5n los estupefacientes includes liat cannabis resin cetobemidona (i meta hidroxifenil 1l metil propionilpiperidina) desomorfina (dihidrodeoximorfina) heroin (diacetilmorfina) las sales todos los estupefacientes enumerator esta lista, siempre gue sea posible former fichas sales, article special provision applicable cultivation ll..@hell take appropriate measures serilentifle research purpose. article national opium agencies party that permata the cultivation the opium poppy for the production opium small establish, has not already done so, and maintain, one more government agencies (hereafter this article referred the agency) out the fictions required. under the article. bach such party shall apply the following provisions the cultivation the opium poppy. for the production opium and opium: (a) the agency shall designate the areas which, and the plots land which, cultivation the opium poppy for the purpose producing clim shall permitted. (vb) only cultivars licensed the agency hall authorized engage such cultivation. ibu certified true copy vi copies certified conform vi november (ce) each licence shall specify the extent the land which the cultivation permitted. la) all cuktivators the opium poppy hall be required deliver their total crops opium the agency. the. agency shall purchase and take physical possession such crops soon possible, but not later than four months after the end the harvest. (e) the agency shall, respect opium, have the exclusive right importing, sporting, wholesale trading and maintaining stocks other than those held manufacturers opium saikaloide, medicinal opium opium preparations. parties need not extend this exclusive right medicinal opium and opium preparations. the governmental mentions referred paragraph shall discharged single government agency the constitution the party concerned pernis it. article limitation production opium for international trade il. la) any party intends initiate the production opium increase existing production, shall take account the prevailing world need for opium accordance with the estimates thereof published the board that the production opium 'by such party does not result over production opium the world, (b) party shall not permit the production opium increase the existing production thereof its opinion such production increased production its territory may result illicit traffic opium. la) subject paragraph where party which january was not producing opium for export desires export opm which producer, amuntai not exceeding five tons annually, shall notify the board, publishing with such notification information regarding: li) the controls force required this convention respecting the opium produced and exported: and (i1) the name the country countries which expects export such opium, end the board may either approve such notification may recommend the party that not engage the production opium for export. (b) where party other than party referred paragraph desires produce pilih for export amounts exceeding five tons annually, shall notify the council, finishing with such notification relevant information including: the estimated amounts produced for export: (ii) the controls existing proposed respecting the opium produced: (ili) the name the country countries which expects export such opium: and the council shall either approve the notification may recommend the party that not engage the production opium for export. notwithstanding the provisions subparagraphs (a) and (b) paragraph party that during ten years immediately prior january exported opium which such country produced may continue export opium which produces. 33h kh, (ah party shall not import opium from any country territory except opi produced.in the territory of: .dil.k party referred paragraph (ii) party that has notified the board provided.in subparagraph (a) paragraph lil) party that has received. the.approval of.tha. council provided subparagraph (b) paragraph (b) wotwithatanding subparagraph (a) this paragraph, party may import opium produced any country which produced and exported opium during the ten years prior january such country has established and maintains. national. control organ.orogeny for the purposes set lutein article ).and.has force effective. means ensuring that the opium produces' not diverted into the illicit traffic. the provisions this article not prevent party: (a) from producing opium sufficient for ita own requirements3 (b) from sporting opium seized the illicit traffic, another party accordance with the requirements this convention. article control poppy straw party that permits the cultivation the opium poppy for purpose other than the production toplam shall take ali measures necessary ensure: hm (la) that opium not produced from such opium puppies and (b) that the manufacture drug from poppy straw adequately controlled, the parties shall apply poppy straw the system import certificates and export authorization provided article paragraphs the parties hall finish statistical information the import and export poppy straw required for drugs under article paragraphs (d) and (b). article the coca bush and coca leaves ifa party permata the cultivation the coca bush, shall apply there and coca leaves the system controls provided article respecting the control the opium poppy, but regard paragraph (d) that article, the requirements imposed the agency therein referred hall only take physical possession the crops soon possible after the end the harvest, the parties shall far possible enforce the promoting all coca buses which grow wild, they shall destroy the coca buses illegally cultivated, article additional provisions relating coca leaves the parties may permit the use coca leave for the preparation flevouring agent, which hall not contain any alkaloid, and, the extent necessary for such use, may permit the production, import, export, trade and possession such leaves, the parties hall finish separately estimates (article and statistical information article respect coca leaves for preparation the flavouring agent, except the extent that the same coca leaves are used for the extraction alkaloids and the favourite agent, and explained the estimates and statistical information, article control cannabis ifa party permits the cultivation the cannabis plant for the production cannabis cannabis resin, shall apply there the system controls provided article respecting the control the opium poppy. this convention shall not apply the cultivation the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) horticulture purposes' the parties shall adopt such measures may necessary prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves the cannabis plant, article manufacture the parties shall reguler that the manufacture drugs under licence except here such manufacture carried out state enterprise state enterprises,united nations the parties small: (a) control all person and enterprises carrying engaged the manufacture drug: (b) control under licence the establishment and premises which such manufacture may take place: and (ce) require that licensed manufacturers drugs obtain periodical permits specifying the kind and amounts drugs which they shall entitled manufacture, periodical permit, however, need not required for preparations, the parties shall prevent the accumulation, the possession drug manufacturers, quantities drug and poppy straws, article trade and distribution fa) the parties shall require that the trade and distribution drugs under licence except here such trade distribution carried cut state enterprise state enterprises, (b) the parties shall: (i) control all persons and enterprises carrying engaged the trade distribution drugs: (ii) control under licence the establishment and premises which such trade distribution may take place, the requirement licensing need not apply preparations. (ce) the provisions subparagraphs (a) and (b) relating licensing need not apply persons dulu authorized perform and while performing therapeutic scientific function , the parties shall al30o: (a) prevent the accumulation the possession traders, distributors, state enterprises dulu authorized persona referred above, quantities drugs and poppy stra: and (b) require medical prescription for the supply dispensation drugs individual, this regulrenent need not apply such drug individuals may lawful obtain, use, dispenser minister comnexlon with their dulu authorised therapeutic functions and li) the parties dem these measures necessary desirable, require that prescription for drugs schedule should written official forma injured the form sounterfoil books the competent governmental authorities authorized professional associations, desirable that parties require that written printed offers drug, advertisements every kind descriptive literature relating drugs and used for commercial purposes, interior wrapping packages containing drugs, and labels under which drugs are offered for sale indicate the international non proprietary name communicated the work4 health organization. kh, party considers such measure necessary desirable, shall reguler that the inner package containing drug wrapping thereof shall bear clearly visible double red band, the exterior wrapping the package oleh such drug contained shall not bear double red band, party shall require that the label under which drug offered for sale show the exact drug content weight percentage, this requirement label information need not apply toa drug dispenser individual medical prescription, the provisions paragraphs and need not apply the retail trade retail distribution drugs schedule ii. article special provisions relating international trade the parties shall not knowing permit the export drugs any country territory except la) accordance with the laws and regulations that country territory: and (b) within the limit the total the estimates for that country territory, defined paragraph article with the addition the amounts intended rewexported, the parties shall exercise free ports and zones the same supervision and control other parts their territories, provided, however, that they may apply more drastis measures, the parties shall: (la) control under licence the import and export drugs except here such import export carried out state enterprise enterprises (b) control all persons and enterprises carrying engaged such import export, fa) every party permitting the import export drugs shall require separate import. ar.report. authorization. obtained for. cach such import export whether consists3 one more drugs, (b) such authorization shall state the name the drug, the international nonepropriletary name any, the quantity imported exported, and the name and address the importir and exporter, and shell specify. the perjam.within wurde the deportation exploration must affected, (ce) the export authorization shall.also.state the number and date the import certificate (paragraph ) and the authority whom has been issued, (a) the import authorization may allow deportation more than one congigument. before issuing export authorization the parties hall require import certificate, issued the competent authorities the importing country territory and terrifying that the deportation the drug drug referred therein, approved and such certificate shall produced the person establishment applying for the export authorization, the parties shall follow closely may practical the form import certificate approved the comma gaon. copy the export authorization hall accompany sach consignment, and the government issuing the export authorization shall send copy the government the importing country territory, ti. fa) the government the importing country territory, when the deportation has been affected when the period fixed for the deportation has expired, shall return the export authorization, with endorsement that effect, the government the sporting country territory. (b) the endorsement shall specify the amount actually imported, fe) ifa lesser quantity than that specified the export authorization actually exported, the quantity actually exported shall stated the competent authorities the export authorization and any official copy thereof. experts consignmenta toa post office box, toa bank the recount party other than the party named the export authorization, shall prohibited, exports consignments bonded warehouse are prohibited unless the government the importing country certifies the import certificate, produced the person establishment applying for the export authorization, that has approved the deportation for the purpose being placed bonded warehouse, such case the export authorigsslion shall specify that the consignment exladictlon over the warehouse and, the case foreign destination shall treated were new export within the meaning this convention, consignments drugs entering leaving the territory party not accompanied export authorization shall detained the competent authorities, ll. party shall not permit any drugs consisted another country pass through its territory, whether not the confinement removed from the conveyance #which carried, unless copy the export authorization for such consigrment produced the competent authorities such party, the competent authorities any country territory through which consignment drugs permitted pass shall take all due measures prevent the diversion the consignment destination other than that named the accompanying copy the export authorization unless the government that country territory through which the consignment passing authorizes the diversion, the government the country territory transit shall treat any requested diversion the diversion were export from the country territory transit the country territory new destination, the diversion authorized, the provisions paragraph la) and (b) shall al30 apply between the country territory transit and the country territory which originally exported the consigywent. consignment drugs while transit, whilst being stored bonded warehouse, may subjected any process which would change the nature the drugs question, the packing may not altered without the permission the competent authorities, the provisions paragraphs relating the passage drugs through the territory party not apply here the consignment question transported aircraft which does not land the country territory transit, the aircraft lands any such country territory, those provisions shall applied far circumstances require, the provisions this articlethe parties over drugs transit, nothing this article other than paragraphs (a) and need apply the case preparations schedule iii. dam article special provisions concerning the carriage drugs first aid kits ships aircraft engaged international traffic the international carriage ships aircraft such limited amounts drugsimport, export passage through country within the meaning this convention, appropriate safeguard shall taken the country registry prevent the improper use the drugs referred paragraph their diversion for illicit purposes, the commission, consultation with the appropriate international organization, hall recommend such safeguard, drugs carried ships aircraft accordance with paragraph shall subject the laws, regulations, permata and licences the country registry, without prejudice any rights the competent local authorities carry cut check, inspection and other control measures board ships aircraft, the administration such drugs the case emergency shall not considered violation the requirements article paragraph (b), article possession the parties shall not permit the possession drugs except under legal authority. h3 article measures of. supervision and inspection the parties shall reguler (a) that all persons who obtain licences provided accordance with this convention, vho have managerial supervisor position state enterprise established fin accordance with this convention, shall have adequate qualifications for the effective and faithful execution the provisions such laws and regulations are enacted pursuant thereof: and (b) that governmental authorities, manufacturers, traders, scientists, scientific institutions and hospitals keep such records will show the quantities each drug manufactured and each individual acquisition and disposal drugs. such record hall respectively preserved for period not less than two year, where counterfeit books (article paragraph (b)) official prescription are used, such books including the counterfoils shall also kept for period not desa than two years, article action against the illicit traffic having due regard their constitutional, legal and administrative systems: this end they may useful designate appropriate agency responsible for such coordination3 salim (b) wasiat each other the campaign against the illicit traffic narcotic @ruas: (c) co operate closely with each other and with the competent international organizations which they are members with view maintaining coordinated campaign against the illicit traffic: (da) ensure that international cooperation between the appropriate agencies conducted expeditions winners and (e) ensure that here legal papers are transmitted internationally for the purpose prosecution, the transmitted 2affected expeditions manner the bodies designated the parties this requirement ball without prejudice the right party reguler that legal papers sent through the diplomatis channel: and: requested party, the board may offer its advice finishing the information and endesvouring reduce the illicit drug activity within the orders that party. ita. article penal provisionsyunishable offences when committed intentionally, and that serious , (b) notwithstanding the preceding subparagraph, when abuses drugs have committed such offences, the parties may provide, either altereli) each the offences enumerated paragraph committed different countries, shall considered asa distinct offences la and financial operating connection with the offences referred this article, shall punishable offences provided paragraph ll: lii) foreign convictions for such offences shall taken into account for tbe purpose establishing residivis: and (iv) serious offences heretofore referred committed either nationals foreigners shall beprosetuted the party those territory the offence was committed, the party those territory the offender.is found if. extradition not acceptable conformity with. the law the party. to.oleh application made, and such offender has not already been prosecuted and judgement given. (b) face the offences enumerated paragraphs land (a) (ii) this article shall deemed be'included extraditable offence any extradition treaty existing between partie3,, (ii) ifa party which makes extradition conditional the existence treaty receives repealand (a) this article, extradition shall subject the other conditions provided the law the requested party, (titi) parties which do not. make extradition. provided the law the requested party, k7 lin) extradition shall granted conformity with the law the party which application made, and, notwithetandirng subparagraphs (b) and (i, the providing this article shall subject the provisions the criminal law the party concerned questions jurisdiction, kh, nothing contained this article shall affect the principle that the offences which refers shall defined, prosecuted and punished conformity with the domestic law party. ketel seizure and confiscation aay drug , substances and equipment used intended for the commission any the offences, referred to.in article shall liable.to seizure and conflasation, article measures against the abuse drugs the parties shall give special attention and take all practical measures for the prevention abuse drugs and for the early identification, treatment, education, aftermcare, rehabilitation and social integration the persons involved and shall coordinate their efforts these enda, bawa the parties shall far possible promote the training personnel the treatment, daftar care, rehabilitation and social integration abuses drug. the parties shall take all practisable measures assist persona whose work reguler togian.an understanding the problema abuse drug and ite prevention, and shall iso promote such understanding among the general publik there isa risk that abuse drugs vill become widespread, article bis agreement regional centres ifa party.considers it desirable part ita action against the. illicit traffic drug, having sue regard its constitutional, legal and amindotrative system, and, desires, with khe technical advice the board the .specialized agencies, . article application striker national control measures than those required this convention notwithstanding anything contained this convention, party hall not be, deemed be, preceded from adopting measures control wore strict severe than those provided tiba convention end particular from hg requiring that preparations schedule iii drugs schedule subject all such the measures control applicable drugs schedule its opinion necessary desirable for the protection the public health welfare. article languages the convention and procedure for. signature, ratification and accessionaugust behalf any member the united nations, any non member state which party the statute the international court justice member specialized agency the united nations, and also any other state which the council may invite become party. this, this convention shall open after august for accession the states referred paragraph the instruments accession shall deposited with the secretary general. see paragraphs and the introductory note. arptlole forty into force this conventionh0, respect any other state diposting instrument ratification accession after the date deposit the said portlet instrument, this convention shall come into force the thirteenth day after the deposit that state its instrument ratification accession. article territorial application this,, such case the party ball endeavour secure the needed consent the territory within the shortest period possible, and when that consent obtained the party shall notify the secretary general, those casesis convention applies. ipa. article territories for the purposes articles and any party may notify the secretary general that, for the purposes article and one its territories divided into two more territories, .or that two more its territories are consolidated into single territory. two more parties may notify the secretary general that, the result the establishment custom union between them, those parties constitute single territory for the purposes articles and ji. any notification under paragraph above shall take effect january the year following the year oleh the notification was muda. article termination previous international treaties the provisions this convention, upon its coming into force, hall, between partner kereta, terminata and replace the provisions the following treaties: (a) international opium convention, signed the hague january (b) agreement concerning the manufacture of, internal trade in. and. use prepared opium, signed geneva february la) international opium convention, signed geneva february (a) convention for limiting the manufacture and regulating the distribution narcotic drugs, signed geneva july (le) agreement for the control opium smoking the far fast, signed bangkok november ama ( ) protocol signed lake success december amending the agreements, conventions and protocols narcotic drugs concluded the hague january geneva ll. february and february and july bengkok november and geneva june except affects the last named convention: (8g) the conventions and agreements referred subparagraphs (a) (e) amended the protocol 19h6 referred subparagraph (?), (hn) protocol signed paris november bringing under international control drugs outside .the. scope the convention july for limiting the manufacture and regulating the distribution narcotic drugs, amended the protocol sized.at lake success december protocol for limiting and regulating the cultivation the poppy plant, the production of, international and wholesale trade in, and use opium, aimed new york jwe should that protocol have come into force. upon the coming into force this. convention, article the convention for the suppression the illicit traffic dangerous drugs, signed geneva jme hall, between the parties there which are alam parties this convention, terminated, and shall replaced paragraph (b) article this convention, provided that such party may notification the secretary general continue force the said article jam article transitional provisions the functions the board provided for article shall, from the date the coming into force this convention (article l1, paragraph provisional carried out the permanent central board constituted under chapter the convention referred article (c) awarded, and the supervisor body constituted under chapter the convention referred article (a) amended, such functions may respectively require, the following the text 'of article the protocol (see also paragraph the introductory notes article transitional provisions the functions the international karotis control board.. by.the amended single convention., from that date the board constituted unemended single convention. the members elected the first election after 'bhe increase the membership the board from eleven thirteen members the terma six members shall expire the end three years and the terma the other seven members hall expire the end five years, kh, the members the board whose terms are expire the end the abovemmentioned initial period three years shall chosen lot daun the secretary general immediately after the first election has been completed, ita the council shall fix the date which the new board referred article shall enter upon its duties, from that date that board shall, with respect the states parties the treaties enumerated article which are not parties this convention, undertake the functions the permanent central board and the supervisor body referred paragraph article denunefation after the expiry two years from the date the coming into force this convention (article n1, paragraphn its consent given accordance with article denounce this convention an. instrument writing deposited with. the secretary general, the denunciation, received the. secretary general before the first day july any year, shall take effect the first day january the succeeding year, and, received after the first day july, shall take effect had been received.on before the first day july the succeeding year, this convention shall terminated if, result denunciations made accordance with paragraph the conditions for its coming into force laid down article il, paragraph cease exist. game secrotaryelleneral who shall communicate them the parties and the council, the council may decide either: la) that conference hall called accordance with article paragraph the charter the united nations consider the proposed amendasnki (b) that the parties shall asked whether they accept the. proposed amendment. and also asked. submit. to. the. council any. comment the. proposal. ifa proposed amendment circulated under paragraph (b) this article haa not been rejected any party within eighteen months after has been circulated, ball thereupon. enter into force, if, however, proposed amendment. rejected any party, the council may decide, the light comment received from parties, whether conference shall called consider such amendment,. article disputes ll, there should rise between two more parties dispute relating the interpretation application this convention, the said parties shell consult together with view the settlement the dispute negotiation, investigation, mediation, reconciliation, arbitration, .course regional bodies, judicial process other peaceful means their own choice, introductory note accordance with article the protocol amending the single convention narcotic drugs, done geneva march the text the single convention narcotic drugs, (hercinafter called the single convention) amended that protocol has been prepared the secretary general, the present document comprises the text the single convention, amended the protocol which was adopted the united nations conference consider amendments the single convention narcotic drugs, held geneva from marah the protocol amending the single convention narcotic drugs, (hereafter called the protocol) entered into force august accordance with paragraph its article respect any state which already party the single convention and deposits with the secretary general, after the date deposit the fortinet instrument ratification accession, instrument ratification meccesaion the protocol, the latter will come into force the thirteenth day after the deposit that state its instrument (see articles and the protocol). hk, any state which becomes party the single convention after the entry into force the protocol shall, failing expression different intention that state: (fa) considered party the single convention amended,e protocol (see article the protocol). foot notes have been adisi facilitate reference. the case articles and the single convention, entitled transitional provisions" end other reservations", the text the corresponding articles the protocol have been inserted full foot notes. jaa any such dispute which cannot settled the manner prescribed shall referred the international court justice for decision, article transitional reservations party may the time signature, ratification accession reserve the right permit temporarily any one its territories! (la) the gusi medical use opium: (b) opium smoking: (ce) coca leaf chewing: (d) the use cannabis, cannabis resin, extracts and tinctures cannabis for non medical purposes: and (e) the production and manufacture and trade the drug referred under (a) for the purposes mentioned therein, the.reservations under paragraph shall subject the following restrictions (a) the activities mentioned paragraph mey authorised only the extent that they were traditional the territories respect which the reservation made, and were there permitted january (b) export the drugs referred paragraph for the purposes mentioned therein. may permitted noneparty toa territory which this convention does not apply under article l2, (ce) only such persons may permitted smoke opium were registered the competent authorities this effect january (a4) the gusi medical use opium must abolished within years from the coming into force this convention provided paragraph article (e) coca leaf chewing muat abolished within twenty five years from the coming into force this convention.a3 provided paragraph article the use cannabis for other.than medical and scientific purposes must discontinued soon possible but any case within twenty five years from the coming into force this convention provided paragraph article h1, (g) the production and manufacture and trade the drugs referred paragraph for any the uses mentioned therein must reduced and finally abolished simultaneously with the reduction and abolition such uses, party making reservation under paragraph shall: (a) include the annual report finished tao the secretary general, accordance with article paragraph (a), account the progress made the preceding year towards the abolition the use, production, manufacture trade referred under paragraph and (b) finish the board separate estimates (article and statistical returns (article respect the reserved activities the manner and form prescribed the board, fa) ifa party which makes reservation under paragraph fails finish: the report referred paragraph la) within six months after the end the year which the information relates: (ii) the estimates referred paragraph (b) within three months after the date fixed for that purpose the board accordance with article paragraph (iti) the statistics referred paragraph (b) within three months after the date which they are due accordance with article paragraph the board the secretary. general, the case may be, shall send the party concerned notification the delay, and shall request such information within period three months after the receipt that notification, (b) the party fails comply within this period with the request the board the secretary general, the reservation question made under paragraph shall cease effective, state which has made reservations may any time notification writing withdraw all part ita reservations. article sok other reservations reservations other than those made accordance with article with the following paragraphs hall permitted, the following the text article the protocol, (see. alam paragraph the introductory note):" state which has made reservations may any time notification writing withdraw all part its reservations, will noted that states that wish make reservation one more the amendments accordance with the above article the protocol should first become parties the single convention ita amended for (if they have not already done so), and then should ratify access the protocol subject the desired reservation, any state may the time imatge, ratification accession make reservations respect the following provisions this convention: article paragraphs and article paragraph article 1l, paragraphs and article il, paragraph (b) and article state which desires become'a party but wishes authorized make reservations other than those made accordance.with paragraph this article with article may inform the secretary general such intention, unless the end twelve months after the date the secretary general' communication the reservation concerned, this: reservation has been objectid one third the states that have ratified keseleo this convention before the end that period, shall deemed to'be permitted, being understood however that states which have objectid the reservation need not argumen towards the preserving state any level obligation under this convention which affected the reservation, kh, state which has made reservations may any time notification writing withdraws all part ita reservations, article notifleatione the secretary general hall notify all the states referred ton paragraph article h0: la) signatures, certifications and accession8 fin accordance with article (b) the date upon which this convention enters into force accordance with article h1: (ce) denunciationg secordanee with article hb: and (ad) declaration end notifications under articles and text established the secretary general august accordance with article the protocol march for the secretary general: the legal counsel, schedules list drugs included schedule acetylmethadol acetoxyebmdimethylaminoel ,h diphenylheptane allylprodine (3wakil methyl hephenylebspropjonoxypiperidine) alphacetylmethadol (alpha acetoxy b dinethylaminoel ,h.diphenylheptane alphameprodine (mikha ethyl methyl chenyi i propionoxypiperidine) alphamethadol (alpha bwdimethylaminoeh hwdiphenylm3 etanol) alphaprodine (alpha l1, dimethyl phenyl l propionoxypiperidine) anileridine (i para aminophenethy1 b phenylpiperidine l carboxylic acid ethyl ester) henzethidine (2wbenzyloxyethyl) h phenylpiperidinewk carboxylic acid ethyl ester) benzylmorphine benzylmorphine betacetylmethadol (beta 3oncetoxyebedimethylaminoeh ,h diphenylheptane betameprodine (beta ethyl l methyl hmphenylelmpropionoxypiperidine betamethadol (betawbwdimethylaminowt ,h.phenyl etanol) betaprodine (betawi, i dimethylodi phenylekmproplonoxypiperidine) cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures cannabis clonitazene (2para ehlorbenzyl l diethylaminoethy1l nitrobenzimidazole coca leaf cocaine (methyl ester of. benzoylecgonine) concentrate poppy straw (the material arising then poppy stra has entered into process for the concentration its alkaloids when such material made available trade) desomorphine (dihydrodeoxymorphine dextromoramide ((#) bw 2methyl1 0x0 phenyl h ( pyrrolidinyl) but1 morphine) diampromide (n 2mmethylphenethylamino) prop1 proplonanilide diethylthlambutene diethylamino l, di (2t phenyl imbutene dihydromorphine dimenoxadol met bylaminoetby1 l ethoxyel ,lediphenylacetate) dimepheptanol (6w dimethylaminomli ,i diphone1 3metanol) dimethylthtambutene dimethylaminoml,1dim( ' phenyl ) lebutene) dioxaphetyl bitrate (ethyl # morpholino 4iphenylbutyrate) diphenoxylate (1el iweyanow3, diphenylpropyl ) i phenyipiperidine l c carboxylic acid ethyl ester) dipipanone ,hmdiphenyl ebmpiperidinem 3ehbeptanone) ecgonine, its esters and derivatives which are convertible ecgonine and cocaine eteylmethylthiambutene etbyimethylaminowl, di ( 'phenyl jelebutene) etonitazene diethylaminoethyl para ethoxybenzy1l nitrobenzimidazole) etoxeridine hydroxyethoxy) eth1 hmphenylpiperidine h carboxylic acid ethyl ester) furethidine (2wtetrahydrofurfuryloxyethyl )mb phenylpiperidinewhmearboxylic acid ethyl ester) heroin (diacetylmorphine) hydrocodone (dihydrocodeinone hydromorphinol (1h hydroxydihydromorphine hydromorphone (dihydromorphinone) hydroxypethidine (l.meta hydroxyphenylei methylpiperidinemlmcarboxylic acid ethyl ester) isomethadone (6dimethylaminow5 methyl1elb,bwdiphenyl hexagon ketoremidone (i meta hydroxypheny1 methyl l propionylpiperidine) levomethorphany (( )w3mmethoxymn methylmorphinan) levomoramidb (( )wkw 2methyl1 h 0xow3, diphone1 b (i pyrrolidinyl) but17 morphine) levophenacylmorphan (( ) 3hydroxy n plenary imorphinan levorphanol (( hy&roy n methyimorphinan metazocine '.hydroxy2, ,9etrimethy1l benzomorphan) dextromethorphan ((#)e3 methoxy l methylmorphinen) and dextrorphan ((x) 3hydroxy n methylmorphinan) are specifically excluded from this schedule, methane dimethbylami nok edi chenyi mheptanone methyldesorphine (g methyledelta deoxymorphine) meteyldihydromorphine (6mmethyidihydromorphine) methyl hephenylpiperidine h carboxylic acid memohon smmethyldihydromorphinone) morpheridine morpholinoethyl ) kmpheny1piperidine h carboxylic acid ethyl ester) norpetne morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives morphine n oxide morphine (nyristylbenzy1morphine hicomorpkine dinicotinylmorphine morleyorpranol (( ) hydroxymorphinan normethadone dimethylaminob ,imdipheny1 3ehexanone) normorphine (demethyimorphine opium oxy lhmhydrorydihydrocodeinone) oxymorphone .hyaroxydihydromorphinone peteidine methyl ltephenylpiperidine carboxylic acid ethyl ester) phenadoxone (6morpho indah, hm3iphone1 heptanone phemampromide (n (1empty1m2mpiperidinoethyl) propionanilide) phenazocine '.hydroxy dimethyl phenethyl tebenzomorphan phenomorphan (3mhydroxyen mphenethylmorphinan) phenoperidine 3hydroxy phenyl propil ) h phenylpiperidine b carboxylic acid ethyl ester) piminodine (bwpheny1 le( 3ephenylaminopropyl) piperidine l carboxylic acid ethyl ester) proheptazine dimethyl1 h phenylekmpropionoxyazacycloheptane) properidine methyl i phenylpiperidineebecarboxylic acid isopropyl. ester) racemethorphan ((t) methoxy n methyimorphinan) racemoramide ((#) k methyl1 0x0w3, 3ediphenylehw(lepyrrolidinyl). but1 morphine) racemorphan hydroxy n methylmorphinan thebacon (acetyldihydrocodeinone) thebaine trimeperidine dimethyl phenyl h propionoxypiperidine) and the isomers, unless specifically excerpted, the drugs this schedule whenever the existence such isomer possible. within the specific chemical designation: the ester and others, unless @appearing another schedule, the. drugs'in this schedule whenever the existence.of. such. waters others possible: the salts the drugs listed this schedule, including the.salts of. esters, others and isomers provided above whenever the existence such salts possible, untai liat drugs included schedule acetyl hydrocodeine coding methylmorphine dextropropoxyphene )mh diimethylamino 3methyl l diphone1l 2wpropionoxybutane dihydrocodeine eteylmorpetne ethylmorphine) norcodeine (n demethylcodeine) pholcodine (morpkolinylethy morphine): and the isomers, unless specifically excerpted, the drugs this schedule whenever f he existence such isomers possible within the specific chemical designation: the salts the drugs listed this schedule, including the salts the 1isomers provided above whenever the existence such salts possible, bnn list prepare tons included schedule iii preparations acetyldihydrocodeine, coding, dextropropoxyphene, dihydrocodeine, ethylmorphine, korcodeine, and pholcodine when la) cowpounded with one more other ingredients such vay that the prepa, and (b), preparations cocaine containing not more than per cent cocaine calculatebase and compounds with cone more other ingredients such way that the preparation has no, oragrammes diphenoxylate calculated base and not less than mikrogram atropin sulphate per dosage unit. l,. pelvis ipecacuanhae opsi composites per cent opium pounder per cent ipecacuanha root, pounder well mixed with per cent any other powered ingredient containing drug. s5, prepserationsg confirming any the formulae listed this schedule and mixtures such preparations with any material which contains drug, list drugs included jin schedule cannabis and cannabis resin desomorphine (dihydrodeoxymorphine heroin (diacetylmorphine) ketobemidone (b meta hydroxyphenyl methyl1l h propionylpiperidine and the salts the drugs listed this schedule whenever the formation such salts "ia possible, convention unique sur les stupefiants tell gue modified par protocol portant amendemen de la convention unique sur les stupefiants organisation des nations unnes note liminsire confornfment 'article protocol portant amendemen convention unicus sur les stub santa date gende mars secrttaire general table texte convention unique sur les stupffiants (ci apr?s dfnommte convention unique) sous forme modify se. event document compound texte convention unique, tell gue modified par protocol adopt& par conference des nations unies charge d'examiner les amendments convention unique sur les atupffiants gui lieu genie mars protocol portant amendemen convention unique sur les stub saints (ci apsis dfom protocol est entre digusur alit conformfment paragraph 'article audit protocol. pour tout etat aja partie convention unique gui, apres date dep guerantifme instrument ratification d'adh&sion, pose aupr?s secrftaire general instrument ratification dfadhision protocol celui ci entrega digusur trentilme jour gui suara dfp5t par cet etat son instrument (voir articles protocol tout test avi devient partie convention unique apres 'entr2e digusur protoceke.de est, fate d'avoir expr@ une intention different, consider8 comme extant "a) partie convention unique tell gu'elle egt amended: partie convention unique non amended regard toute partie cette convention gui n'est pas life par protocol (voir article protocol afin feciliter lecture document, secretariat about des notes bas page. dans cas des articles convention unique intitulfs disposition transitoires" autres serves", texte des articles correspondent protocol t8 reproduce int@galement notes bas page, convention unique sur les stupefiants tell gue modified par protocol portant amendemen convention unique sur les stupefiants preambule les parties, soucieuses sant& physique morale 'humanis6, reconnsissant gue l'usage medical des stub saints demeure indispenasable pour boulder couleur gue les mesures values driven etre proses pour assure gue des stupffiants point disponibles cette fin, reconnaissance gue toxicomanie est eau pour 'individu continue danger economie social pour l'humanis4, conscience revoir gui leur income prevent combattre tleft, considterant gue pour fire efficacy les mesures proses contre 'abs des stub saints driven 8tre coordinates universelle, eatimant gu'une action universelle cet ordre exile une cooperation internationale guide par les memes principles vivant des buts commune, reconnaissance competence organisation des nations unies maire control des atap saints dfsireuses gue les organs international intfresses point group s dans cadre cette organisation, disireuses conclude une convention internationale acceptable pour tous, replicant plupart des. traits. existent relatifs aux stupffiants, militant l'usage des stupffiants aux ping.mfdicales scientifiques etablissant une cooperation internationale constant pour metre oeuvre ces principles attendee ces buts, convenient gui suit naa article premier definition bau indication express sens contrary saus context exile gu'il soit autrement, les definitions ci aras s'appliguent toutes les disposition presente convention terme organ" d&signe organ international contr@le des stub cinta, terme "cannabis" design les commits florin8res oufructiffres planet cannabis 'exclusion des grains den feuille gui sont pas accompanied des format@s) dont resin n'a pas t2 extrait, delle gue soit leur application. ce) l'expression "planet cannabis" signe toute planet genre cannabis, lt'expression "rising cannabis" design rising s#8par se, brute ocu purifise, tenue partir plate cannabis. terme "coogler" design toute spice a'farbustes genre erythroxylon, l'expression "feuille coca design feuille confer exception feuille dont toute l'ecgonine, cocaine tout autre alcalde ecgoninigue ont et8 eleven, terme commission" design commission des stub saints conseil, terme conseil design conseil economie social des nations unies, terme "culture" design culture pivot opium, courier planet cannabis, terme "stupffiant" design toute substance des tableaux ii, gu'elle soit naturelle synthftigne. l'expression assemble generale dingin assemble generale des nations unies. l'expression "traffic illicit" design culture tout traffic stupffiants contraires aux buts presente convention. les terms "deportation" "exploration" disignent, chan avec son seng particulier, transport materiel stupffiants d'un etat dans autre etat d'un territoire dang autre territoire mine etat, single convention narcotic drug3, amended tee protocol amending the single convention narcotic drugs, preamble the parties, concerned with the health and welfare mankind, recognizing that the medical use narcotic drugs continues indispensable for the relief pain and suffering and that adequate provision muat made ensure the availability narcotic drugs for such purposes, recognizing that addiction narcotic drug constitutes seriosa evil for the individual and draught with social and economic danger mankind, consensus their duty prevent and combat this evil, considering that effective measures against abuse narcotic drugs require co ordinated and universal action, understanding that such universal action call for international co operation funded the same principles and aimed common objectives, acknowledging the competence the united nations the field narcotic control and destroys that the international organs concerned should within the framework that organization, seiring conclude generally acceptable international convention replacing existing treaties narcotic drugs, limiting such drugs medical and scientific use, and providing for continuous international co operation and control for the achievement such aims and objectives, hereby agree follows: terme "fabrication" design toutes les op$rations, autres gue production, perrettant d'obtenir daa stupfrianta compound purification meme gue transformation stub saints d'autres atap saints, l'expression "opium m dikenal" design 'opium gui sub les epa rations nfcessaires pour son utilization th$rapeutigue, terme "opium" design latex passi pivot opium. l'expression pivot opium" d@signe planet 'egp3ce paper somniferum l'expression "daille pivot" design toutes les parties l'exception des grains) pivot opium, apres fauchage, terme "pr tion" signe melanie, solid ocu guide, contenant stupffiant, terme "production" design l'operation gui consists recueillir l'opium, feuille coca, cannabis rising cannabis des plantes gui les fournissent. les expressions tableau i", tableau ii", tableau iii" tableau iv" b'entendent dea lists stub saints separations annex ses presente convention gui pourront #tre modifies temps autre conformfnent article l'expression secrftaire general" design secretary general organisation des nations unies, l'expression "stocks apfciaux" design les kuantitas stupffiants dftenues dans pays territoire par gouvernement pays territoire pour ses begins spfciaux revision circumstances exceptionnelles: 'expression "seasons eaux" edit s'entendre confluence, terme "etika" design les ganti stupffianta dftenues dana pays territoire destined une consolation dicale scientifique dang pays territories ii) fabrication preparation stupffianta d'autres substances dans pays territoire: iii) l'exploration: mais n'input pas les kuantitas stupffiants dftenues dang pays territoire par iv) lespharmaciens d'autres. distributors dftaillants autoriste et. les tablissement. les. personnes.guslifits. dang. exercise. giment autores8 leurs. fonctions thfrapeutigues scientifiques, tant gue stock spfclaux, terme "territoire .design toute.partie d'un. etat. gui.est. latte comme une entity distinct pour i'application system certificate d'impor tation d'autorisations d'exploration.prev l'article.3l. cette definition s'appliqu pas terme "territoire tel gu'il est employ6 aux articles aux fins cette convention, stub sifat sera consid2r come congo lors'il aura t& found toute personne entreprise pour distribution detail, pour l'usage me dicat pour recherche selentifiaues le mot "eonsommation" a'pentandra conformiment cette definition, article substances soumises contr sle saus.en gui concerns les mesures contre limited des stupsfiants longs, les stupffiants tableau sont songs toutes les mesures control applicable aux stupffients visas par presente convention et, particulier, me3res revues dans les articles ci arts paragraph les stub saints tableau sont sous aux memes mesures control gue les stupffiants tableau l"exception des mesures revues aux paragraphs l'article gni concerns commerce detail, les preparations autres gue cells tableau iii sont promises aux mines mesures control gue les stupffiants gu'elles continent, mais les #valuation (article les statistiques (article autres gue cells rapportant ces stupffiants serong pas requires dans cas tells preparations les disposition 'article (paragraph c) 'article paragraph serong pas appligules. les preparations tableau iii sont soumises aux memes mesures control due les preparations yui contijennent des atupffiants tableau ii. toutefois, les paragraphs b), l'article et, gui concerns leur acquisition leur deliverance detail, l'alinea l'article jk, serong pas nfcessairement appligufs, aux fins des evaluations (article )et des g#statistiques (article les renseignements demands serong limits aux muantitta stupffiants utilities dang fabrication despite prfparstiong. les stub saints tableau serong galement inclusa tableau sounds toutes les mesures control applicable aux stub giants dernier tableau, outre les parties detroit adopted toutes les mesures apfciales control gu'elles jugeront nfcessaires raison des propri tes particuli3rement dangereuses des stub saints visa, les parties detroit si, leur avis, situation dans leur pays fait gua c'est moyen plus propri protege sant8 publique, interfere production, fabrication, a'exploration 'deportation, commerce, detention 'utilization teks stupffiants 'exception des ganti#s gui pourront #tre nfcesbaires exclusivement pour recherche dicale scientifique, comprise les essais clinigues avec edits stub saints, gui detroit avoir lieu sous surveillance contr ole directs late partie #tre subordo&s cette surveillance contridle, plus des mesures contr6le applicable tous les stupffiants tables 'opium est sous aux disposition 'article paragraph alinea f), des articles bis, 2l, feuille coca aux disposition des articles cannabis aux disposition ll'article pivot opium, coaster, planet cannabis, daille pivot les feuille cannabis sont sous aux mesures control proves repec movement 'article paragraph alinea e), 'article paragraph alinea g), 'article bis aux articles 2k, ke) leg parties front tout gui east leur pouvoir afin goumettre & das mesures surveillance mutant gue faire putra les substances gui kontras vibes par pr sente convention, mala gui event stre utilities pour la:fabric cation illicit stub6giants, les parties sont pas venues d'appliguer les disposition presente convention aux stupffiant3 gui sent couramment employees dans ll'industrie des: fins autres gue les wins medical scientifiques, condition gu'elles present des mesures pour cmpfcher, courant des proctdts sppropries ensturation ocu par tout sutra moyen, gue les stupffiante sini employ2s dissent donner lieu des abu producer des effects ncis (article. paragraph gue dang pratique substance nocide suisse #tre rfcupfree: bh)" gu'elles fastest figures "dana les yenseignements statistiques (article gu'elles fovrnissent ganti8 have stupffiant ainsi employ8, article modifications champ d'application control xia si.une partie ocu organisation mondiale sant& eat possession renseignements gui, son avis,.indent cessaire modifier l'un l'sutra des tableaux, elle dresser secrftaire g @normal une.notification accompagnte tous les yengeignements pertinents l'appi de cellecai, secrftaire general comuniguerea cette notification les renseignements gu'il jugara pertinents aux parties,.& commission et, notification &t& adressbe par une partie, organisation mondiale ganti8, une notification rapport.i.une substance gui n'est pas daj& inscribed tableau tableau ii, i). toutes les parties exawineront, compte menu des renseignementa digponibles, possibility d'appliguer provisoirement substance toutes les mesures contr3le applicable aux stupefiants tableau ii) attendant decision, prise vert sous paragraph iii) present paragraph, commission peut decider gue les parties appliguent provisoirement late substance toutes les mesures control applicable aux stub giants tableau leg parties apple fueron provisoirement ces mesures substance question, iii) organisation mondiale de la sant8 constant gue cette substance peut donner lieu des abs analogues producer des @fete ncis analogues ceux des stupffiants tableau tableau ji, gu'elle est transformable stupffiant, elle adviser commission, celle ci putra alors decider, selon recommendation organisation mondiale ganti, gue cette substance sera inggris tableau tableau ii, organisation mondiale sant& constant gu'une preparation peut, raison des substances gu'elle content, donner lieu deg gabus producer d'free ncis (paragraph gue stupffiant gu'delle content n'est pas facilement rfcuptrable, commission, selon recommendation organisation mondiale sant2, putra inspire cette preparation tableau iii, organisation mondiale sant constant gu'un stupffiant tableau est particulifrement susceptible donner lieu des abs producer des effects notif3 (paragraph gue danger n'est pas comment? par des advantages thfrapeutidues appriciables gue possfdernient pas des substances autres gue cells tableau iv, commission peut, selon recommendation organisation mondiale sant inspire stupffiant tableau iv, lors'une notification trait stupffiant tableau tableau one preparation tableau iii, commission, mise part 'action prove par paragraph peut, selon recommendation organisation mondiale sant , modifier imun 'autre des tableau, soit trans rant stub defiant tableau tableau tableau tableau ayant stupffiant une preparation, selon cas, d'un tableau, toute decision commission prise application present article sera cormunigute par secrftaire general tous les tata membres organisation des nations unies,'sux etats non membres parties presente convention, organisation mondiale sant organ, decision rendra effect regard hague partie date reception commune cation susvisfe, leg parties preprint alors toutes mesures requires par presente convention. toute decision corrosion modifier tableau sera brownlow 'examen conseil une partie'en feat demande dang les quatre vingtedix jours gui suivront reception notification decision. cette demande sera present3e secrftaire gfn@ral avec tous renseignementa pertinents 'appi, secrftaire general communiguera copies cette demande des rensen elements pertinents commission, organisation mondiale santo toutes les parties, gu'il invited presenter leurs observations dana les quatre vingt dix jure, toutes les observations revues serong soumises 'examen conseil, conseil putra confirmed, modifier ocu seluler division'de commission, statue dernier resort, decision sera notizie tous les etats membres organisation des nations unies, sux etats non membres parties pr&sente convention, & la commission, organisation mondiale sant# organ, aa) attendant son examen per conseil, decision commission restoran digusur, les decisions commission proses application present article serong pas soumises 'examen prev 'article article obligations generales les parties prendront les mesures legislative administrative gui pourront @tre nfcessaires.: pour executed las disposition presente convention dans leurs progres territories pour coop ser avec leg stres etats 'execution des disposition late convention: sous reserve des disposition presente convention, pour limiter exclusivement aux fins medical scientifiques production, fabrication, 'exploration, l'deportation, distribution, commerce, l'emploi detention des stupffiants. article leg organs internationeux control reconnsissant comp defence organisation des nations unies mati?re contr ole international des stub giants, les parties convenient confer commission des stupffiants conseil conomique social organ international contr6ls des atupbfiants les fonctions gui sont respectivement attributes ces organs par presente convention. article expenses des organs international control organisation des nation unies assume les expenses commission organ dans des conditions gui serong determines par assemble generale, les parties gui sont pas membres organisation des nations unies contribueront aux rais des organs international contr ole, assemble generale giant p riodiguement, apres avoir consult8 les cover nement ces parties, content des contributions gu'elle jugara suitable, article revision des d&visions recommendations commission saus gui concerns leg decisions pr@ues 'article toute decision recommendation adopted par commission execution des disp ditions presente convention est prise &ous serve 'probation conseil assemble generale toute modification adopted par 1l'un 'autre ces organs ?re gue les stres decisions recownandations commission. article fonctions coymledion commission est habilis examiner toutes les questions ayant trait aux buts presente convention, particulier modifier les tableaux conformfment 'article spieler l'attention organ sur toutes les question gui event avoir trait aux fonctions celui ci, formulir des recommendations pour metre oeuvre les disposition presente convention attendee les but gu'toile vise, comprise des programmes recherche scientifique les changes renseignements caractaire scientifique technique: attire i'attention des etats non parties sur les decisions recommendations gu'elle adopted conformfment aux fonctions gue lui confirm presente convention falcon gu'ils examining les mesures gu'elle peut tye menge render vert presente convention. article composition attribution organ organ compose tree membres plus par conseil ainsi gu'il suit trois membres ayant 1exp science decine, pharmacology pharmacy crisis sur une liste d'au moins king personnes esignses per organisation mondiale bant3, dix membres choosing sur une liste personnes disignfes par les membres organisation des nations unies par les parties gui n'en sont pas membres. les membres organ driven &tre des personnes gul, per leur competence, leur impartialit8 leur dfsintfressement, inspired confidence centrale, pendant dure leur mandat, elles driven occupied maupun poste liver acute activit8 gui soit nature les empfcher d'exeres avec impartialit# leurs fonctions. conseil prend, consultation avec organ, toutes les disposition nfcesagnires pour assure kleine ind&pendance technique dernier dans 'exercise ses fonctions. conseil, regard principe d'ume representation gfographigue #suitable, doit tenis compte 'int8rft gu'il faire enter dang organ, proportion e@suitable, des personnes gui sent courant situation maire stupffiants dans les pays productevurs, fabricants consommateurs gui agent des attached avec vestita pays. h4, sans juice des stres disposition presente convention, organ, agissant cooperation avec les gouvernement, b'efforcera limiter culture, production, fabrication l'usage des stupffianta aux montana regis's des fins mfdicales scientifiques, faire sort gu'il soit satisfait d'emp@cher culture, production, fabrication, traffic 'usage illicit des stupfeeni3re rider facility toute action efficacy des gouvernement yue d'attendee les buts presente convention. article dure mandat remuk$ration des membres organ les membres organ sont &lus pour king ans ils sont r#eligible. mandat hague membre organ termine veille premiere # ance organ lavelle son succegseur droit singer, membre organ gui t8 absent lors trois sessions consecutive sera consid sr8 comme dfmissionnsire, article definitionhall apply throughout the convention: (ta) board" means the international narcotic control board, (b) cannabis" means the flowering writing tops 'the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied the tops) from which the resin has hot been extracted, whatever name they may designated, (ce) cannabis plant years any plant the genus cannabis, (fa) cannabis resin" means the separated resin, whether crude verified, obtained from the cannabis plant, (ey coca bush" means the plant any species the genus erythroxyion, coca leaf" means the leaf the coca bush except lea? from which cegenine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed, (ae) commission means the commission narcotic drugs the council, (n) council means the economic and social council the united nations, (iy cultivation" means the cultivation the opium poppy, coca bush or cannabis plant. drug" means any the substances schedules and ii, whether natural synthetic, kk) general assembly" means the general assembly the united nations, illicit traffic" means cultivation trafficking drugs contrary the provisions this convention, (ma) import" and "export" mean their respective annotations the physical transfer drugs from one state another state, from one territory another territory the name state, cam conseil peut, sur recommendation organ, vogue membre organ gui templat plus les conditions requires paragraph l'article cette recommendation doit 8tre formulae par vote afirmatif neuf membres organ, orgue siege dun membre organ devient vacant cours mandat son titulair, conseil pouvoir cette vacante client autre membre aussi gue possible pour reste dure mandat, conformfment aux disposition applicable l'article les membres organ resident une rfmunfration appropriate dont montana est fix par assembly e centrale, article element intfrieur organ li. organ elit son president les membres dont section lui para nfcegssire pour konstituen son kursus adopted son element int rieur, organ unit musisi solvent gu'il juge nfcesasire l'accomplish segment satisfaisant ses fonctions, mais doit tenis moins deux sessions par anne civile, kuorum indispensable pour les reunion organ est huit membres, article application regime des evaluations organ fixer date les dates auxguelles les evaluation detroit etre fourier, conformfment l'article ainsi gue forme sous lavelle elles detroit fire prfsentfes, prescript dea formulaires cette fin. gui concerns les paya territories suxgusle b'appliqu pas presente convention, organ invited les gouvernement int reses turnir les evaluations conformfment aux disposition celle ci, cas etat fournirsit pas conformfment date fife les @valuation relatives 'un ses territories, organ les etablira lui name dans measure possible, et, mutant gue faire putra, cooperation avec gouvernement interest$, organ examiner les #relations, comprise les evaluations suppl& mentaire, ct, self gui concerns leg resting spfciaux, scurra demanded pour harus pays territoire pour level une evaluation aura #t2 bourne, les renseignements gu'il istimewa nfcesasaires afin complete les #valuation d'&lucifer tell indication gui s'y trouve, vue limiter l'usage distribution des stupffiants aux montanus regis des fins medical scientifiques faire sort gu'il soit satisfait, organ confirmed dans plus bref dalai possible 1e3 evaluations, comprise les. evaluations suppl ewentaires: source aussi les modifier avec consentement gouvernement intfressa, cas dfgaccord entre gouvernement organ, dernier aura droit a'tabir, communique publiek ses progres evaluations, comprise leg @vyalustions supplfmentaires, outre documentation pr vue 'article organ publica, aux dates dgu'il aura fixes, manis moins une fois par an, les renseignementa relatifs aux evaluations gui lui peraftront revoir facility l'application presente convention, article application regime des statistiques organ fixer manager forme sous lesguelles les statistiques detroit etre fourier comme prev l'article prescript leg formulaires cette fin. organ examiner les statistiques afin determined les parties tous autres etats sont conformis aux disposition presente convention. organ putra demanded les renseignements supplimentaires gu'il istimewa nfcessaires pour compl ster ces statistiques #lucifer tell indi cation gui s'y trouve. organ n'aura pas competence pour poster dea questions primer ung opinion guet des statistiques relative aux atap saints regis pour les begins spfciaux. article mesures render par organ pour assure 'ex edition des disposition convention ll. si, apres examen des renseignementa address#s organ par gouvernement conformtment aux disposition presente convention des renseignements communiques par des organs des nations unies par des institutions sp ciamis$es cu, condition gu'elles point agrees par commission sur recommendation organ, soit par d'autres organisation intergouvernementales, soit par des organisations internationales non govern iementales gvi ont une competence direct maire gui sont dot&ea du. statut konsultatif supresi conseil economie social vert article chart des national unlesfricusement compromise fait gu'une partie pays territoire langue d'ex&outer les disp #ditions presente convention, organ droit proposed d'enter consultation avec gouvernement interest8 lui demanded des applications,. si, sans gu'il ait mangu$ d'ex@outer les disposition presente convention, une partie pays territoire eat devenu centre important culture, production,.de fabrication, de.traffic consolation illicit stub saints, gu'il existe manifestement grave issue gu'il devient, organ droit proposed d'enter consultation avec gouvernement intfressa2, sous reserve droit gu'il possible d'spieler 'attention des parties conseil commission sur question, binti gu'il est prev 'linda ci lessons, organ consid erra comme confidentielles une demande rengvenues avec gouvernement vert des disposition present alinea. apres soir agi conformtment 'alinea ci desus, organ peut, s'il juge cessaire faire, demanded gouvernement int great render les mesures corrections gui, raison des circumstances, event parasite nfcessaires pour assure 'ex caution des disposition presente convention, organ peut, s'il juge cessaire pour elurider une question liste il'alinea ci desus, proposed.au gouvernement interest8 faire entreprendre une #tude celle ci, sur son territoire, manajer gue dernier juge appropriate. gouvernement interest& decide d'entreprendre cette etude, peut.primer organ turnir des moyen techniques les services d'une plusieurs personnes possfidant les qualifications requires pour assisted les agent gouvernement dang etude question, les personnes gue organ propose metre disposition gouvernement serong soimises l'agreement dernier. les modalitas etude d lai dans level elle doit.@tre achieved.serong arrftfs par voie de.cessaire premiere, dl) organ constant gue gouvernement interest6 hangus de donner des applications satisfaisantes beregu'il e6t6 init& faire conformtment l'alinea ci desus, oua sigfig$ d'adopted toute measure collective gu'il &t invite render conformfment 'alinea ci eggs, gu'il existe une situation grave @exigeant des mesures coop$ration inter nationale vue d'y remedies, peut spieler l'attention dea parties, conseil commission sur question. organ agora ainsi les buts presente convention font eriecusement compromise s'il n's pas et8 possible rfsoudre sutrement question falcon satisfsisante, agora meme manis s'il constant gu'il existe une situation grave gui reguler des mesures cooperation internationale, s'il consid3re gu'en vue remedies cette situation, attire 'attention des parties, conseil commission est moyen plus propri6 facility une tele comp station, stres examen des rapports stables par 1l' organ, eventuellement par commission, conseil pent spieler l'attention assemble sentral sur question, orig'il apple attention des parties, conseil commission bur une question conformtment 'alinea paragraph ci desus, organ peut, s'il juge une tell measure cessaire, commander aux parties d'after 'deportation stub@giants provenance pays interest8, 'exploration stupffiants destination pays territoire, ou, fois, 'impor tation l'exploration, soit pour une periode determine, soit jusqu's gue situation dans pays territoire lui donne satisfaction. etat interest droit porter question event conseil, organ droit publiek rapport aur toute question vise par les disposition present article, cormuniguer conseil, gui transmettra toutes les parties. organ publik dang rapport une cision prise vert present article, deg renseignements concernant cette decision, doit galement publiek l'avis gouvernement interest celuirci demande, lk, dans les cas une d cision organ publik conform@ment present article n'a pas et prise l'unanimit6, l'opinion minority& doit stre export, out stat sera invite faire represented aux stance organ cours desguelles est examine une question i'its&resistant directement aux terms present article. les decisions organ proses vert present article driven etre adopt ses majority8 des deux tiers nombre total das membres organ. article bis assistance technique financier dans les cas juge appropris, organ, agissant accord avec gouvernement int forces8, peut, sort parallalement, sci aux lieu place des mesures #notches aux paragraphs 'article commander aux organs comp3tents des nation3 unies aux institutions spfcialisfes gu'une assistance technique ocu finance?re, 'une 'autre fois, soit bourne audit gouvernement afin d'appuyer ses 6efforts pour s'acquitted ses obligations dfcoulant presente convention, particulier cells gui sont stimulates mentionnges aux articles bis, article rapports organ organ tablet rapport annuel sur ses travaux tous autres rapports suppl mentaire gu'il peut ester necessaires dang leagues figures galement une analyse des @valuation des renseignements statistiques dont impose et, dans les cas approprifa, expos2 des applications gue les gouvernement ont fowrnir ont t depuis turnir, ainsi gue toute observation recommendation gue 1l' organ peut pouvoir formulir, ces rapports sont present s conseil par 'intermfdisire commission, gui peut formulir les observations gu'elle juge oportunis, bea rapports sont cowmunigufs aux parties publics ult srisurement par secrftaire gentel. les parties autorisent libre distribution ces rapport. article secr@tarian les services secr tarian commission organ serong mourns par secrftaire general. toutefois, secr taire organ sera nomm par secrftaire general consultation avec organ, article administration speciale les parties maintiendront une administration ciale charge dfappliguer les disposition presente convention. article renseignementa turnir secrftsire pfnfral par les parties les parties fourniront secrftaire general les renseignements gue commission peut demanded 'tant gue nfcegsaires pour l'exercise ses fonctions, notamment rapport annuel relatif fonctionnement convention dans chan leurs territories temps autre, les tetes toutes les lois tous les elements promulguta duk donner 'effect presente convention: toutes precision gue'la commission disandera sur les affaires trafik illicit, notamment les details hague affaire traffic illicit d couverte gui pourront presenter 'importance soit raison lumiere gu'ils extent sur les sources d'approvisionnement stub saints traffic illicit, soit raison des kuantitas cause metode utilis par les trafiguants illicitess.et leg noma addresses des autoritat administrative abilities liver les autorisations certificate d'exploration d'impertation, les parties fourniront les renseignements press paragraph prec@dent, sous forme aux dates indigufes utilisant tela formulaires dont commission putra demanded 'emploi, article evaluations deg begins stub$giants les parties adresseront organ, hague ann pour chan leurs territories, mani?re song forme gu'il prescript, des evaluations ayant trait aux sujet servants tables sur des formulaires mourns par 1l' organ les ganti&s stupffiants gui serong consommfes des fins medical scientifiques: lea ganti atupffiants gui serong utilis$tes pour fabrication @'autres stupffiants, preparations tableau iii substances non vista par presente convention, les kuantitas stub saints gui serong stock dicembre i'anne lavelle les evaluations rapportent: da) leg kuantitas stupffiants an'il est cessaire a'fajouter aux stocks apfeiaur: superficie (en hectares) itemplacement gtographigue des terres gui serong consacrtes culture pivot opium ganti6 approximate opium gui sera produits nombre des tablissements industrial gui fabrigueront des stub giants aynthftigues: les kuantitas atap saints synth tiques gui serong fabrigufs par chan des #tablissements mentions 'alinea precedent, sous reserve des deduction proves paragraph l'article total des @valuation pour hague territoire pour hague stupffiant l'exception opium des stupffiants synth tiques sera some des ganti specifies aux lintas a), b).et paragraph present article, mugmentfe toute ganti# n@cessaire pour porter les stocks existent dicembre 'anne pricfdente niveau value conformfnent aux disposition l'alinea paragraph sous serve des deduction prfyues paragraph 'article gui concert les deportations paragraph l'article big, total des evaluations d'opium pour hague territoire sera soit some des ganti2s sp cities aux alias a), paragraph present article, augmented toute quantity cessaire pour porter les stocks existent decembre l'anne prictdente niveau value conformfment aux disposition l'alinea paragraph soit quantity spfcifite l'alinea f ) paragraph present article elle est plus elev#e gue premiere, @).$0us reserve. des deduction proves.su.paragraph. .de 'article total des #valuation hague. stupffiant.synth2ligue.pour shade territoire.sera soit some des.ganti specifies aux alias a), paragraph pr sent article, augmented ganti cessaire pour porter les stocks.existent. dicembre. de.k'anne presidente niveau walet conformfment aux disposition i'alinea paragraph.l, soit.la comme des kuantitas specifies l'alinea paragraph present article elle eat plus eleven gue premi8re, les evaluation fourier vert des alias presidents present paragraph serong modifies selon gu'il conviendra, mani@re tenis compte toute ganti# simile.puis mise sur marah licita, ainsi aue de. toute ganti prfleve sur les stocks spfcisux pour satisfaire aux begins population civile. tout. etat putra, turnir en. core d'anne, des evaluations supplfmentaires exponent. les. circumstances gui les indent nfcessaires, les parties.front connafttre &o1l' organ metode employee pour diberi miner.les kuantitas indicates. dans les evaluation les modifications. gui murni #tre apportfes cette metode, sons serve.dea.deduction.pr aves.au .paragraph u'article compte. menu cas f#chant des disposition 'article big, les &lalu nations detroit pas. #tre depussbes, article statistiques turnir '0gane les parties adresseront organ, pour chan leurs territories, mani?re sous forme gu'il prescript, des statistiques ayant trait sux sujet servants tables sur des forwulaires mourns par orgkabupaten magelangbab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: pembangunan daya tarik wisata dilakukan dengan cara: memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata, dan mengembangkan inovasi daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan strategis pariwisata daerah. bagian keempat pembangunan fasilitas umum dan pariwisata pembangunan fasilitas umum dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata, peningkatan kualitas fasilitas umum dan pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan daya saing kawasan strategis pariwisata, cc. pengembangan saranpembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan kawasan strategispelaku usaha, cc. pengembangan fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus, dan pengembangan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata. peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: pengembangan dengan skema kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, dan pengembangan dengan skema kemandirian pengelolaan.gembangkan transportasi darat yang nyaman dan aman kawasan strategis pariwisata, dan mengembangkan fasilitas sarana pejalan kaki dan disabilitas.mperbaiki kualitas prasarana angkutan umum, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana angkutan umum.ingkatkan akses dan dari kawasan strategis pariwisata, dan memperluas jaringan transportasi dan dari kawasan strategis pariwisata. bagian kelima pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf melaluingkat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata. penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona. bagian kelima pembangunan investasi bidang pariwisata pembangunan investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui: peningkatan kemudahan investasi, dan peningkatan promosi investasi bidang kepariwisataan. strategi pembangunan investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam meliputi: mengembangkan sistem birokrasi arah penyederhanaan sistem investasi bidang pariwisata, menyediakan informasi peluang investasi kawasan pariwisatasanakan melalui: pemasaran terpadu, dan pengembangan promosi destinasi tematik. pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata, dan mengembangkan strategi pemasarandestinasi tematik sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: mengembangkan keterpaduan sinergi promosi berbasis tema tertentu antar pemangku kepentingan pariwisata, dan mengembangkan strategi pemasaran berbasis tema tertentu yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan. babpeningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan daya saing usaha pariwisata, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan sistem dan skema peraturan perundangan undangan dan insentif untuk usaha pariwisata, peningkatan kemudahan investasi dibidang kepariwisataan dengan cara mengembangkan peraturan perundang undangan investasi bidang pariwisata, cc. penggunaan teknologi informasi dalam usaha pariwisata kawasan strategis pariwisata. strategimengembangkan pola kerja sama untuk keadaan daruratsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten kota lain, dan optimalisasi organisasi kepariwisataan pelaku usaha dan masyarakat. koordinasi antar dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan mengintensifkan komunikasi antar sektor. optimalisasi organisasi kepariwisataan pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara:, dann para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunyang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh skpdlakucc. penegakan hukuma17 penjelasan atasumum pariwisata merupakan sektor unggulanalah satu dalam. lebih lanjut, dalam disebutkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan, diatur dengan peraturan daerah. rencana induk pembangunan kepariwisataan daerahencana induk pembangunan kepariwisataan daerahencana induk pembangunan kepariwisataan daerah diatur dengan peraturan daerah untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. pentingnya rencana induk pembangunan kepariwisataan pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebuta19pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lairovinsi adalah provinsi jawa tengdua pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan industrihuruf yang dimaksud dengan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum dan pariwisata adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah antara lain berupa pengurangan dan keringanan pajak daerah, pengurangan dan keringanan retribusi daerah dan percepatan pemberian perizinkawasan strategis pariwisata ksp kecamatan industri pengembangan wisata alam| kecamatan kaliangrik dan budaya gunung sumbing kecamatan kajoran kecamatan tempuran candi selogriyo kecamatan bandongan desa wisata kembangkuning kecamatan salaman (sebagian) desa wisata mangunsari kecamatan secang (sebagian) desa wisata munggangsari desa wisata prajeksari desa wisata bawang desa wisata sambal desa wisata senopati desa wisata bangli desa wisata adipura wana wisata senopati kesenian rakyat kuliner ksp kecamatan grabag pengembangan sarjana alam kecamatan galak air terjun sekarlangit lembah merapi merbabu kecamatan tegalrejo air terjun seloprojo kecamatan pakis air terjun grenjengan kembar kecamatan sawangan (sebagian) air terjun kedung kadang kecamatan candimulyo keep pass kecamatan secang (sebagian) telaga blender pendakian gunung andong pendakian merapi dari kenalan pakis pendakian merapi dari banyudono pemandian air hangat candi umbul makam sunan gepeng makam panembahan nabi noto makam kyai condrobumi candi lumbung desa wisata pagergunung desa wisata munengwarangan desa wisata bawang desa wisata mangunsari agro wisata banyudono kesenian rakyat kerajinan kerajinan tanduk pulang secang kuliner ksp kecamatan lumbung pengembangan wisata kecamatan dukun vulkanologi dan budaya| kecamatan mungkin (sebagian) merapi kecamatan sawangan (sebagian) candi ass kecamatan muntilan (sebagian) candi pendem makam pasteur vanity makam kyai muri desa wisata keep desa wisata temanggung agro wisata salak lumut pos pengamatan gunung merapi babadan upacara adat istiadat kerajinan kuliner dt ksp kecamatan mertoyudan borobudur dalam bayangan| kecamatan mungkin (sebagian) arung jeram sungai elo merapi kecamatan muntilan (sebagian) goa gondopurowangi kecamatan salam watu kendil kecamatan ngluwar untuk setuju kecamatan borobudur kecamatan salaman (sebagian) candi borobudur candi mendut candi tawon candi tanggal candi ngawen candi losari makam kyai raden santri pasaran pangeran singosari museum haji wid museum mini wayang nasional langgar agung pangeran diponegoro desa wisata borobudur desa wisata candirejo desa wisata giripurno desa wisata giritengah desa wisata gunungpring desa wisata karanganyar desa wisata karangrejo desa wisata kebonsari desa wisata mendut desa wisata ngargogondo desa wisata pucungrejo desa wisata tanjungsari desa wisata tuksongo desa wisata wonorejo desa wisata wringinputih desa wisata jamur kauman desa wisata sukorejo taman anggrek mandala wisata pemandian tirto adji pembibitan ikan ngrajek pembibitan ikan melayu pembibitan ikan cangkang taman rekreasi mendut taman suroboyo pengembangan subkawasan pelestarian sp) ksn borobudur upacara adat istiadat kesenian rakyat upacara dan pameran topan aji kerajinan kuliner bupati magelang, ttd zaenal arifinpeta kawasan strategis pariwisata daerah peta kawasan strategis pariwisata daerah #ddd pi) 2nan ikan daeng tea akan mba atas tea ag, kab. semarang temanggung ang pin anbetiak enya, ng. semana pihak kab. wonosobo: r3, eee hat maa (kerena ahosbaia dhsalelanis oma aa, ana weni kab. boyolali) men bwg tan gangsa kab. eigen| diatas gea map fsp ega pal siy aah" pena nan fe kab. sleman kab. purworejo arora im, bra balen sales provinsi d.i. yogyakarta karna tia pen rae mesum sisa ria pama ernie eniunbuneas: pemasaran pariwisata: industri pariwisata, dan |
international convention maritime search and rescue' adopted hamburg, germany april article general obligations under the convention.voodoo. article other treaties and interpretation .oooooooooo oo. article iii amendments .oooooooo nana article signature, ratification, acceptance, approval and accession article entry into force . ooo nana article denunciation . oo. article vii deposit and registration .o.ooooooooo maa article viii languages .ooo#o#o#oo manakala chapter terms and definitions. oom chapter organization and co ordination .ooo#o#o# aan arrangements for provision and co ordination search and rescue services. development national search and rescue services.ooo woo establishment rescue co ordination centres and rescue sub centres. co ordination with aeronautical services. wo woo designation search and rescue facilities .oooooooo woo woo equipment search and rescue units .oooooooooo woo chapter co operation between states .o.cbooo##o# mom co operation between states.ooo oom chapter operating procedures .voodoo hana2 preparatory measures.oooooooo woo www napas information concerning emerges cie .oooooooo woo wo. mom mma cil note: the original text this convention available .pdf. the cil version this convention incorporates the amendments adopted the following resolutions the maritime safety committee the imo: msc. adopted may amendments) and msc. adopted may amendments). the amendments entered into force january and the amendments entered into force july unofficial text centre for international law http international convention maritime search and rescue initial anti on.oooooonnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnn emergency phases .ee.oco woo www maan procedures followed rescue co ordination centres and rescue sub centres during emergency phases.i.ii.ooooooco www www om. www nenas co ordination when two more parties are involved .voodoo.mo woo15 on scene co ordination search and rescue activities .voodoo1 termination and suspension search and rescue operations. chapter ship reporting systems.ooooooroo.o oom mana16 general. woo w#w## jne dekat esa operational requirements.ooooooooooo woo types reports.ooo#o# woo www bekas use ste .voodoo#o## alam akan nanas unofficial text centre for international law http page2of17 international convention maritime search and rescue operation between states co operation between states parties shall co ordinated their search and rescue organizations and should, whenever necessary, co ordinated ordination centrerequest from other rescue co : and make the necessary arrangements co operation with other identify the most appropriate place(s) for disembarking persons found distress sea. each party shall ensure that its rescue co ordination centres provide, when requested, assistance other rescue co operation and co operation and co ordination with responsible authorities other states. parties shall co ordinated and co operate ensure that masters ships providing assistance marking persons distress sea are released from their obligations with minimum further deviation from the ships' intended voyage, provided that releasing the master the ship from these obligations does not further danger the safety life sea. the party responsible for the search and rescue region which such assistance rendered shall exercise primary responsibility for ensuring such co ordination and co operation occurs, that survivors assisted are disembarked from the assisting ship and delivered place safety, taking into account the particular circumstances the case and guidelines developed the organization. these cases, the relevant parties shall arrange for such disembarkation affected soon reasonably practical. chapter operating procedures preparatory measures each rescue co , ordination centre, readily obtainable when necessary. each rescue co unofficial text centre for international law http page 120f17 international convention maritime search and rescue ordination centre sub centre, and then assist with search and rescue communications appropriate, ordination centre rescue sub centre concerned. rescue co person, vessel other craft has failed make expected position safety report. aler, ordination centre rescue sub centre, appropriate, shall extend the official text centre for international law http page 140f17 international convention maritime search and rescue: and after the declaration the distress phase, the centre co ordination whenever possible, the rescue co ordination centre the region. on scene co ordination ordination taking into account the apparent capabilities the on scene co ordination and operational requirements. there responsible rescue co ordination centre or, for any reason, the responsible rescue co ordination centre unable co ordinated the search and rescue mission, the facilities involved should designate on scene co ordination ordination the operations, the on scene co ordination may take this decisionrescue co the rescue co ordination centre rescue sub centre concerned shall initiate the process identifying the most appropriate place(s) for disembarking persons found distress sea. shall inform the ship ships and other relevant parties concerned thereof ,,the parties the convention. noting the great importance attached several conventions the rendering assistance persons distress sea and the establishment every coastal state adequate and effective arrangements for coast watching and for search and rescue services, having considered recommendation adopted the international conference safety life sea, which recognizes the desirability co ordination activities regarding safety and over the sea among number inter governmental organizations, seiring develop and promote these activities establishing international maritime search and rescue plan responsible the needs maritime traffic for the rescue persons distress sea, wishing promote co operation among search and rescue organizations around the world and among those participating search and rescue operations sea, have agreed follows: article general obligations under the convention the parties undertake adopt all legislative other appropriate measures necessary give full effect the convention and its annex, which integral part the convention. unless expressly provided otherwise, reference the convention constitutes the same time reference its annex. article other treaties and interpretation nothing the convention shall prejudice the modification and development the law the sea the united nations conference the law the sea convened pursuant resolution xxv) the general assembly the united nations nor the present future claims and legal views any state concerning the law the sea and the nature and extent coastal and flag state jurisdiction. provision the convention shall constructed prejudicing obligations rights vessels provided for other international instruments. article iii amendments the convention may amended either the procedures specified paragraphs and hereafter. amendment after consideration within the inter governmental maritime consultation organization (hereafter referred the organization): (a) any amendment proposed party and transmitted the secretary general the organization (hereafter referred the secretary general), any amendment deemed necessary the secretary general result amendment correspondingannex the convention international civil aviation, shall circulated all members the organization and all parties least six months prior its consideration the maritime safety committee the organization. (b) parties, whether not members the organization,(c) condition that least one third the parties shall present the time adoption the amendments. (d) amendments adopted accordance with sub paragraph (c) shall communicated the secretary general all parties for acceptance. (e) amendment article paragraphs the annex shall deemed have been accepted the date which the secretary general has received instrument acceptance from two thirds the parties. (f) amendment the annex other than paragraphs shall deemed have been accepted the end one year from the date which itis communicated the parties for acceptance. however, within such period one yearparagraphs the annex shall enter into force: (i)(il) with respect those parties which accept after the condition mentioned sub paragraph (e) has been met and before the amendment enters into force, the date entry into force the amendment, (iii) with respect those parties which accept after the date which the amendment enters into force, days after the deposit instrument acceptance. (h) amendment the annex other than paragraphssubparagraph (f),the parties present and voting the maritime safety committee the time the adoption the amendment. amendment conference(a) upon the request party occurred least one third the parties, the organization shall convene conference parties consider amendments the convention. proposed amendments shall circulated the secretary general all parties least six months prior their consideration the conference. (b) amendments shall adopted such conference two thirds majority the parties present and voting, condition that least one third the parties shall present the time adoption the amendment. amendments adopted shall communicated the secretary general all parties for acceptancesub paragraphs (e), (f), (g), and (h) respectively, provided that reference sub paragraph (h) the maritime safety committee expanded accordance with sub paragraph (b) shall taken mean reference the conference. any declaration acceptance of, objection to, amendment any notice given under sub paragraph (h) shall submitted writing the secretary generalstatnovember until october and shall thereafter remain open for accession. states may become parties the convention by: (a) signature without reservation ratification, acceptance approval:,the secretary general shall inform states any signature the deposit any instrument ratification, acceptance, approval accession and the date its deposit. article entry into force the convention shall enter into force months after the date which states have become parties accordance with article iventry into force for states which ratify, accept, approve access the convention accordance with article after the condition prescribed paragraph has been met and before the convention enters into force, shall the date entry into force the convention. entry into force for states which ratify, accept, approve access the convention after the date which the convention enters into force shall days after the date deposit instrument accordance with article iv. any instrument ratification, acceptance, approval accession deposited after the date entry into force amendment the convention accordance with article iii shall apply the convention, amended, and the convention, amended, shall enter into force for state diposting such instrument days after the date its deposit. the secretary general shall inform states the date entry into force the conventionthe deposit instrument denunciation with the secretary general who shall notify states any instrument denunciation received and the date its receipt well the date which such denunciation takes effectreceipt the secretary general. article vii deposit and registration the convention shall deposited with the secretary general who shall transmit certified true copies thereof states. soon the convention enters into force, the secretary general shall transmit the text thereofarticle viii languages the convention establishedentic. official translations the arabic, german and italian languages shall prepared and deposited with the signed original. done hamburg this twenty seventh day april one thousand nine hundred and seventy nineannex ordinated rescue co , co ordination centre within which search and rescue services are provided: rescue co ordination the conduct search and rescue operations within search and rescue region: rescue sub centre". unit subordinate rescue co : ordination centre rescue sub centre, ordination". person designated co ordinated search and rescue operations within specified area: secretary general". the secretary general the international maritime organization". chapter organization and co ordination arrangements for provision and co ordination search and rescue services parties shall, they are able individually co the notion person distress sea also includes persons need assistance who have found refuge coast remote location within ocean area inaccessible any rescue facility other than provided for the annex. parties shall, either individually or, appropriate, co organisation available resources, communication facilities: co ordination effectively support search and rescue services, parties shall, individually co s ordination centres other centres providing search and rescue co ,unofficial text centre for international law http page9of17 international convention maritime search and rescue ordinated use available facilities, and establish close co operation with other states establish rescue co ordination centres rescue sub centres. each rescue co ordination with aeronautical services parties shall ensure the closest practical co unofficial text centre for international law pagenonfisik untuk, serta ketentuan lebih lanjut mengenai dana alokasi khusus nonfisik diatur dengan peraturan menteri keuangan; mengingat bahwa untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik1.; .bamenetapksaha22a, angka 22b, dan angka 22c, sehingga berbunyi sebagai berikutafirmasios kinerja adalah dana bos kinerja22a. dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak atau. 22b. dana fasilitasi penanaman modal adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. 22c. dana ketahanan pangan dan pertanian adalah dana yang ditujukan untuk mendukung kebudayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil penayangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestarikementerian negara lembaga. anggaran1mamswasta)k nonfisik terdiri atas: dana bos; dana tpg pns; dana tamsil guru pns; dana tkg pns; dana bop paud; dana bop kesetaraan; dana bop museum dan taman budaya; dana bok; dana bomb; dana pk2ukm; dana pelayanan adminduk; dana pelayanan kepariwisataan; dana bantuan bps; dana pelayanan ppa; dana fasilitasi penanaman modal; dan dana ketahanan pangan dan pertanian. dana bos sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bos reguler; bos afirmasi; dan atau bos kinerja. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kementerian lembaga menyampaikan perkiraan kebutuhan pendanaan masing masing dak nonfisik kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lam bat bulan januari, dengan ketentuanperkiraan kebutuhan dana bos, dana bop paud, dana tpg pns, dana tamsil guru pns, dananyampaikan perkiraan kebutuhan dana bok; lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang menyampaikan perkiraan kebutuhannyampaikan perkiraan kebutuhan dana pk2ukm; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri menyampaikan perkiraan kebutuhannyampaikan perkiraan kebutuhannyampaikan perkiraan kebutuhannyampaikan perkiraan kebutuhan dana pelayanan ppa; lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal menyampaikan perkiraan kebutuhan dana fasilitasi penanaman modal; dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian menyampaikan perkiraan kebutuhan dana ketahanan pangan dan pertaniinsi, kabupaten dan kota; dana bop paud untuk provinsi, kabupaten, dan provinsi, kabupaten, dan kota; dan dana bop museum dan taman budaya untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (la) provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan provinsi daerah khusus ibukota jakar danbudayaw, sebagaimana dimaksud pada tidakperkiraan kebutuhan anggaran berjalan; dan untuk pen1apan data sampai akhir tahuantara dan disisipkan (satu) yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang melakukan penghitungan alokasi dana bomb untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (la) provinsi sebagaimana dimaksud pada merupakan provinsi daerah khusus ibu kota jakarta. dana bomb sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bantuan operasional balai penyuluhan kb; biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi; biaya pergerakan program kampung kb; bantuan operasional pembinaan program bagi masyarakat oleh kader kb; dan bantuan operasional lainnya yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan dang kb. penghitungan alokasi dana bomb sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut: bantuan operasional balai penyuluhan dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan kb; biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan; biaya pergerakan program kampung dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program dikalikan dengan jumlah kampung kb; bantuan operasional pembinaan program bagi masyarakat oleh kader dilakukan berdasarkan biaya operasional pembinaan program dikalikan dengan jumlah kader kb; dan bantuan operasional lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kb. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: kernel talakukan perhitungan alokasi dana pelayanan ppa untuk provinsi, kabupaten dan kota. penghitungan alokasi dana ppa sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: jumlah kegiatan operasional pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan biaya satuan per kegiatan; jumlah kegiatan operasional pencegahan kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dengan biaya satuan per kegiatan; dan jumlah kegiatan operasional penguatan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dengan biaya satuan per kegiatan. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan penghitungan alokasi dana fasilitasi penanaman modal untuk provinsi, kabupaten, dan kota. penghitungan alokasi dana fasilitasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: jumlah kegiatan pengawasan dan pemantauan proyek dengan biaya satuan per kegiatan; jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pembinaan pelaku usaha dengan biaya satuan per kegiatan; dan jumlah kegiatan operasional lainnya yang mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal dengan biaya satuan per kegiatan. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan dang pertanian melakukan penghitungan alokasi dana ketahanan pangan dan pertanian untuk kabupaten dan kota. penghitungan alokasi dana ketahanan pangan dan pertanian bagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: jumlah kelompok masyarakat peserta program pekarangan pangan lestari yang didanai dana ketahanan pangan dan pertanian; jumlah balai penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang melakukan pendataan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pertanian dengan biaya satuan per balai; dan jumlah kegiatan operasional lainnya yang mendukung program ketahanan pangan dan pertanian daerah dengan biaya satuan per kegiatan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam melakukan penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kementerian lemba; jumlah sasaran; biaya satuan; besaran pagu per kegiatan ruang lingkup; hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya; formulasi pengalokasian; dan rencana alokasi per daerah. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada kementerian lembaga menyampaikan rincian alokasi per daerah kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan untuk dilakukan penghitungan paling lambat minggu keempat bulan september. hasil penghitungan alokasikepada dewan perwakilan rakyat pada saat pembahasan na: bos menurut provinsi, termasuk dana cadangan bos; bop paud menurut provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan bop paud; tpg pns menurut provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan tpg pns; dana tamsil guru pns menurut provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan dana tamsil guru pns; tkg pns menurut provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan tkg pns; bop kesetaraan menurut provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan bop kesetaraan; bop museum dan taman budaya menurut provinsi, kabupaten, dan kota; bok menurut provinsi, kabupaten, dan kota; bomb menurut provinsi, kabupaten, dan kota; dana pk2ukm menurut provinsi, kabupaten, dan kota; dana pelayanan adminduk menurut provinsi, kabupaten, dan kota; dana pelayanan kepariwisataan menurut provinsi, kabupaten, dan kota; dana bantuan bps menurut provinsi, kabupaten, dan kota. dana pelayanan ppa menurut provinsi, kabupaten, dan kota. dana fasilitasi penanaman modal menurut provinsi, kabupaten, dan kota; dan dana ketahanan pangan dan pertanian menurut kabupaten dan kota. alokasi dana sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam peraturan presiden mengena1 rincian apb;i penunjukan bank tern pat menampung rsud. dalam hal terdapat perubahan rekeningwajib menyampaikan pemberitahuan perubahan rekening sekolah kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perbendaharaan. berdasarkan pemberitahuan perubahan rekeningelolaan dana bos; sebagai berikut: paling lambat bulan juli untuk penyaluran tahap dan tahap ii; danbelum diterima sampai dengan batas waktu reguler per tahapanpenyaluran dana bos afirmasi dan atauataukebudayaan melalui aplikasi pengelolataudimaksud pada bagaimana yang direktorat jenderal perimbangan keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran dana bos afirmasi dan atau dana bos kinerjatau dana bos kinerja. dalam hal rekomendasi belum diterima sampa1 dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyaluran dana bos afirmasi dan tau dana bos kinerjaafirmasi dan atau dana bos kinerjasetelah paragraf bagian keempat bab ditambahkan (tiga) paragraf yakni paragraf paragraf dan paragraf serta tar dan disisipkan (enam) yakni dan pas sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf dana pelayanan ppa penyaluran dana pelayanan ppapelayanan ppppppappappa. laporan realisasi dana pelayanan ppelayanan ppppa, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana pelayanan ppappa tahap yang menunjukkan paling sedikit (lima puluh persen) dari dana yang diterima rsud; dan ran realisasi penggunaan dana pelayanan pppppelayanan ppa1ja berikutnya. paragraf dana fasilitasi penanaman modal penyaluran dana fasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modal kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modalfasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modal tahun anggaran sebelumnya; dan paling lambat tanggal november untuk laporan realisasi dana fasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modal. laporan realisasi dana fasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modal fasilitasi penanaman modal, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana fasilitasi penanaman modal tahun anggaran sebelumnya; dan penyaluran tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana fasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modalbadan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modalfasilitasi penanaman modalketahanan pangan dan pertanian penyaluran dana ketahanan pangan dan pertanian dilakukan secara bertahap, dengan ketan tuan ketahanan pangan dan pertanirtaniketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran sebelumnya; dan paling lambat tanggal november untuk laporan realisasi dana ketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertanian. laporan realisasi dana ketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertanian bagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah kernel tarian keuangan direktorat jenderal perimbangan keuangan menerima laporan realisasi dana ketahanan pangan dan pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut: penyaluran tahap berupa laporan realisasi dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran sebelumnya; dan penyaluran tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana ketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertanirtanianketahanan pangan dan pertanian: dana bos reguler yang telah disalurkan rekening sekolah; atau dana tpg pns, dana tamsil guru pns, dana tkg pns, dana bop paud, dan atau dana bop kesetaraanpermohonan penyaluran dana cadangan bos reguler, atau pemerintah daerah menyampaikan permohonankebutuhan penyaluran dana cadangan bos reguler, tpg pns, dana tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, dan atau bop kesetaraan. berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dana cadangandirektorat jenderal perbendaharaankali selama tahun anggaran. berdasarkan hasil perhitungan kebutuhdana tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, atau bop kesetaraan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat sisa dana cadangan tpg pns, dana tamsil guru pns, tkg pns, bop paud, bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah wajibdihapus; dan melaporkan sisa dana bos kementerian keuangan c.q direktorat jenderal perimbangan keuanganbudayawan tahan bidang pemeran melakukan verifikasi atas kebutuhan riil dana ppa; lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan verifikasi atas kebutuhan riil dana fasilitasi penamaan modal; dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan verifikasi atas kebutuhan riil dana ketahanan pangan dan pertanian. bmaan modal, dan dana ketahanan pangan dan pertanianrekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan belum diterima atau tidak memenuhi persyaratan persentase penyerapan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf penyaluranhentikan. dalam haljawab pemerintah daerahdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai:(l);ppfasilitasi penanaman modalketahanan pangan dan pertanianketentuan mengenai pengelolaan dak non~registrasi kementeriandana alo kasi khusus nonfisik format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak (ppa) laporan realisasi penyerapan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak (ppa) provinsierlindungan perempuan dan anak sisa dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak(6l (7l (8l (6l+(7l (9l j+(8l realisasi penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan dan anakpelayanan perlindungan perempuan dan anak setelah dikurangi pengembalian rsud persentase penyaluran sisa dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak rsud s.d. tahap ini (15l(17l, tanggal kepala biro badan dinas pengelola keuangan(19l (tanda tangan asli dan stempel basah) (20l nama . nip .pelayanan perlindungan perempuan clan anakerlindungan perempuan clan anakerlindungan perempuan clan anak yang terdapat rekening kas umum daerah. diisi jumlah penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan clan anakdiisi jumlah penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan clan anakii. diisi jumlah kumulatif penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan clan anak melalui sp2d kabupaten kota s.d. tahap akhir laporan. diisi dengan jumlah dana dana pelayanan perlindungan perempuan clan anak yang tidak terpakai clan dikembalikan rsud. diisi jumlah kumulatif penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan clan anak s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana dana pelayanan perlindungan perempuan clan anak yang tidak terpakai clan yang dikembalikan rsud. diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran dana pelayanan perlindungan perempuan clan anakna pelayanan perlindungan perempuan clan anak rsud tahun sebelumnya. diisi jumlah sisa dana pelayanan perlindungan perempuan clan anak tahap clclan stempel basah. diisi nama lengkap clan nip penandatangan laporan. laporan penggunaan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak kab. kota prov . (1l sampai dengantahap . (2l tahun anggaran . (3l yang bertanda tangan dibawah ini . menyatakan bahwa saya yang bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan ini dengan rincian sebagai berikut: pagu sisa nama kegiatan kegiatan realisasi output satuan pagu ket )={ ) { bantuan operasional pelayanan korban kekerasan korban terhadap perempuan dan anak termasuk typo biasa media legal . dst bantuan operasional pencegahan kekerasan kegiatan paket terhadap perempuan dan anak termasuk typo) pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sekitar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk typo . dst bantuan operasional penguatan unit pelaksana iii teknis daerah perlindungan perempuan anak kegiatan utd ppa) pelatihan manajemen kasus bagi sdm utd ppa . dst total pagu kegiatan total paru apbn . demikian laporan ini dibuat dengan sebenar benarnya total sp2d: total return sp2d netto: tempat tanggal kepala opd teknis (tanda tangan asli clan stempel basah) nama . nip . petunjuk pengisian uraian diisi sesuai dengan nama provinsi kabupaten kota yang dilaporkan diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan isi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan diisi sesuai dengan jabatan yang bertanggungjawab terhadap pelaporan diisi sesuai dengan jumlah angka netto penyerapan dan terbangnya diisi sesuai dengan tempat membuat laporan diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan diisi sesuai dengan nama jab tan teknis diisi tanda tangan dan stempel asli diisi sesuai dengan nama lengkap diisi sesuai dengan nipformat laporan realisasi penyerapan dan penggunan dana fasilitasi penanaman modal (fpm) laporan realisasi penyerapan dana fasilitasi penanaman modal (fpm) provinsi kabupaten kota . l1tahun anggaran . r2i sampai den gan tahap . (3l yang bertanda tangan bawah ini . menyatu.kan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan dana fasilitasi penanaman modal sisa danafasilitasi penanaman modalfasilitasi penanaman modal setelah dikurangi pengembalian rsud persentase penyaluran sisa dana fasilitasi penanaman modal rsud s.d. tahap ini (6l (7l (8l j+f7l (9l j+(8l (15l (9l (16l (9l (14l bukti bukti realisasi pembayaran kepada pihak.k ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang bela.r11i, tanggal kepala biro badan dinas pengelola keuangan(l9) (tanda tangan asli dan stempel basah) r2oi nama . t21i nip . ptun\fasilitasi penanaman modal yang terdapat rekening kas umum daerah. diisi jumlah penyaluran danadiisi jumlah penyaluran danana fasilitasi penanaman modal melalui sp2d provinsi kabupaten kota s.d. tahap akhir laporan. diisi dengan jumlah dana danana fasilitasi penanaman modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana dananadana fasilitasi penanaman modal rsud tahun sebelumnya. diisi jumlah sisa danajenis kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal verifikasi dan evaluasi lpm . dst pengawasan pelaksanaan penanaman modal evaluasi pelaksanaan perizinan dan atau perizinan berusaha . dst bimbingan teknis sosialisasi kemudahan berusaha sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha . dst total laporan realisasi penggunaan dana fasilitasi penanaman modal (fpm) provinsi kabupaten kota . <1l sampai dengan tahap . <2aj tahun . (2bj perencanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan permasalahan jumlah penerima realisasi presenta kesesuaian manfaat pagu apbn jumlah penerima manfaat antara dpa kodifikasi penggunaan output skpd dengan masalah jumlah satuan rp) jumlah satuan rp) tidak proyek . . proyek . . . . . . proyek . proyek . . . . . peserta peserta . pelaku saha . pelaku . usaha . . . tempat . tanggal . mengetahui, kepala opd teknis . (5l tanda tangan dan stempel)!6l nip. petunjuk pengisian uraian diisi sesuai dengan nama kabupaten kota. a b diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan. diisi jenis kegiatan dalam lingkup dana fasilitasi penanaman modal, yang terdiri dari: pemantauan pelaksanaan penanaman modal kolom ii. pengawasan pelaksanaan penanaman modal iii. bimbingan teknis sosialisasi kemudahan berusaha masing masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas. kolom diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing masing jenis kegiatan fpm kolom diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing masing jenis kegiatan fpm kolom diisi jumlah total pagu permasimg masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan kolom diisi jumlah target (yang tel dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing masingjenis kegiatan fpm. diisi satuan target (yang tel dilaksanakan sampai dengan periode kolom pelaporan)' penerima manfaat pada masing masingjenis kegiatan fpm. kolom diisi jumlah realisasi penggunaan dana bomb permalink masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan. diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi kolom penggunaan dana fpmkolom diisi kesesuaian antara dpa skpd dengan petunjuk tekniskolomformat laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian laporan realisasi penyerapan dana ketahanan pangan dan pertanianketahanan pangan dan pertanian sisa dana ketahanan pangan dan pertanian rekening kas umum daerah tahun sebelumnya (5ldana ketahanan pangan dan pertanian melalui sp2d kabupaten kota tahap tahap kumulatif s.d. tahap ini pengembalian rsud realisasi penyaluran dana ketahanan pangan dan pertanian setelah dikurangi pengembalian rsud persentase penyaluran sisa dana dana ketahanan pangan dan pertanian rsud s.d. tahap ini(19l (tanda tangan asli dan stempel basah) nama . nip .ketahanan pangan dan pertanidana ketahanan pangan dan pertanidana ketahanan pangan dan pertanian yang terdapat rekening kas umum daerah. diisi jumlah penyaluran dana ketahanan pangan dan pertanipenyaluran dana ketahanan pangan dan pertanikumulatif penyaluran dana ketahanan pangan dan pertanian melalui sp2d kabupaten kota s.d. tahap akhir laporan. diisi dengan jumlah dana dana ketahanan pangan dan pertanian yang tidak terpakai dan dikembalikan rsud. diisi jumlah kumulatif penyaluran dana ketahanan pangan dan pertanian s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana dana ketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertaniketahanan pangan dan pertanian rsud tahun sebelumnya. diisi jumlah sisa dana dana ketahanan pangan dan pertaniclan stempel basah. diisi nama lengkap dan nip penandatangan laporan. jenis kegiatan bidang ketahanan pangan kegiatan pekarangan pangan lestari p2l) pengadaan sarana pembibitan bangunan fisik bun bibit . dst pengembangan templat peralatan pengolahan templat . dst kegiatan pertanaman pembelian polybag . dst penanganan pasca panen fresh handling product (pengemasan) . dst operasional kegiatan p2l pendampingan . dst jumlah laporan realisasi penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian kabupaten kota . (ll sampai dengan tahap . (2al tahun . (2bl perencanaan kegiatan jumlah penerima pagu apbn jumlah penerima manfaat manfaat jumlah satuan rp) jumlah satuan kelompok kelompok pelaksanaan kegiatan realisasi penggunaan persentase output rp) . masyarakat masyarakattern pat . tanggal . (4l mengetahui, kepala opd teknis . tanda tangan dan stempel)(6l . . . . nip. 2a b kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom petunjuk pengisian uraian diisi sesuai dengan nama kabupaten kota diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkandiisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan dkpp jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporanjenis kegiatan bidang pertanian pendataan pertanian biaya operasional admin bpp honor petugas admin bpp paket data bpp bantuan paket data bulan) koordinasi dinas biaya transport bahan dan atk pelaporan atk dan komputer supplies penggandaan dan dokumentasi pencetakan dan penggandaan laporan jumlah laporan realisasi penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian kabupaten kota . lll sampai dengan tahap . [2al tahun . l2bl perencanaan niatan pelaksanaan kegiatan jumlah penerima pagu apbn jumlah realisasi penggunaan manfaat penerima jumlah satuan rp) jumlah satuan rp) ii'" ii'" ii'" . bpp . bpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tempat . tanggal . mengetahui, kepala teknis . tanda tangan dan stempel)(6l . . . . nip. persentase output petunjuk pengisian uraian diisi sesuai dengan nama kabupaten kota 2a b diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan kolomkolom diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan dkpp kolomjenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan kolomformat rekapitulasi sp2d dak nonfisik kapital surat perintah pencairan dana (sp2d) yang diterbitkan untuk penyaluran dana . sampai den gan semester . tahun anggaran . sp2d nilai rp) ket. nomor tanggal jumlah engel a1an 1sa ana rsud pengembalian nomor jumlah tanggal nilai rp) tempat tanggal . kepala biro badan dinas pengelola keuangan ket. (tanda tangan ash dan stempel basah) nama . nip diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keu angan center! keuangan republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum .b. (,;:;: brian umum iat ttd. sri mulyani indrawi |
makam acara pidana tidak memberi keputusan atas barang bukti surat yang diajukan dimuka sidang dan memberi keputusan atas sesuatu barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang tidaklah mengakibatkan batalnya putusan. judex pasti tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang. petasan mahkamah agung tg. juli k k1 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung susunan majelis ketua prof, sarwono s.h, hakim2 anggota sri biodjati wiranto soesilo s.h. d.h. lumbanradja s.h.urakarta tanggal september pid., dalam putusan mana terdakwa: wirotaruno, umur kira kira tahun, berumah kangen seluruh dan kecamatan jaipur kabupaten karanganyar, pekerjaan dagang: penuntut kasasi (berada diluar tahanan sementara): yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut bersantai sama dengan terdakwa il: tio joe hong karena dituduh: primaire ter kada sk. agbagi diatas tanah tersebut, subsidiari bahwa terdakwa terdakwa bersama sama 'atau masing masing gegara sendiri sendiri pada waktu idapvditempat:yang telah di abaikan'dalam "tuduhan tersebut diatas, dengan 'sengaja telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah: ala dengan memperhatikan k.h.p. dan h.ilr. yang bersangkutan, penuntut kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan ke jabterdakwa ke yang tersebut diatas wirotaruno terang: bersalah melakukan kejahatan: "dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut u.u. oleh pejabat yang berwenang. melanggar kue. maa tuduhan subsidiari terhadap 'dari tuduhan sub siniar: menyatakan bahwa terdakwa tio joe hong karena sudah menit gal dunia, karena itu tuntutan jaksa hapus: dian menghukum oleh karena 'itu untuk terdakwa wirotaruno: hukuman pidana lainnya (tiga) bulan hari penjara,, disebabkan karena terhukum melakukan sesuatu per buatan perintah: tersebut dan dengan perintah khusus agar supaya terhukum dalam waktu bulan harus sudah ". membongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah ps. tempat lain, pen nina menghukum pula untuk membayar biaya perkara? ono biaya perkara untuk terdakwa ke ditanggung oleh negara: denga memerintahkan agar. supaya barang bukti: yang berwujud sebidang ps, yang terletak dikeluarkan: jaipur di: serahkan kembali kepada negara c.g. kantor agraria daerah karanganyar: moda adab panen putusan mana dalam pemeriksaan tingkat 'mandiri:telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi semarang dengan putusannya tanggal mei pid. pt. smg., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: sea merah adha san menerima permintaan: pemeriksaan. dalam peradilan tingkat bukti surat surat yang diajukan dimuka sidang al: . surat. keputusan kepala agraria daerah karanganyar: no, kada ska: agr tertanggal, tentang putusan: pencabutan. hak pakai sementara yang. diberikan kepada biro taruhan tio joe hong terhadap tanah .ab. bahwa dalam waktu bulan, terhitung dari tanggal surat keputus ini. harus. sudah meninggalkan tanah ps. tersebut dengan l. mengosongkan tanah ps. tersebut, surat pengantar tertanggal. januari kada. agr tentang pengiriman kutipan surat keputusan kep. agraria daerah karanganyar tersebut kepada wirotaruno dan tio joe hop. surat perintah menyetop pekerjaan pembangunan dpu ktr tertanggal april tentang menghentikan pekerjaan pembangunan yang dilakukan wirotaruno dan tio joe hong. surat perintah tersebut dikeluarkan d.p.u, daerah tingkat karang anyar, bagian seksi panitiyoso. surat. laporan dari ast. widodo jaipur aer. tertanggal, oktober tentang laporan bahwa wirotaruno (terdakwa) masih terus mendirikan bangunan rumah dapur lagi, dengan pasangan batu merah diatas tanah ps. tersebut. surat dari menteri pertanian agraria tertanggal juni tentang hak pakai tanah pekarangan ps. yang diberikan . kepada tan hien kim dinyatakan batal, barang bukti berwujud sebidang tanah pekarangan ps. yang terletak kelurahan jaipur. bukti surat surat dan barang barang bukti tersebut diatas diakui ke besarannya oleh terdakwa dan saksi saksi. menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri surakarta menghubung kan dan mempersesuaikan satu dengan lain dari bukti bukti yang telah diuraikan tersebut diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta yang terjadi, ialah sebagai berikut: bahwa kira kira pada tahun rumah rumah kepunyaan djoko suharto dan atmosuwito: yang terletak diatas tanah ps. di kelurahan jaipur, telah dibongkar oleh yang berwajib, setelah peka tangan tsb. kosong: wirotaruno (terdakwa) dan tio joe hong (celah mati) berusaha untuk menempati tanah pekarangan ps. 4sb. yang kemudian 'telah memperoleh surat izin pakai sementara dari kep. agraria daerah karanganyar yang lama, tertanggal maret dengan mengganti kerugian uang sebanyak rp. kepada tan him kim yang mempunyai hak pakai tanah ps. isb. kemudian membangun rumah diatas tanah pekarangan ps. tsb: selama waktu membangun telah pernah diperingatkan oleh yang berwajib supaya #menunda. dulu. 'pembangunannya, oleh karena berdasarkan surat keputusan. dari' kepala: agraria daerah: karanganyar yang baru ter 0s tanggal: januari mencabut hak pakai sementara tanah sekarang lan ps. no: .yang:diberikan kepada wirotaruno dan tio joe hong dan perintah pengosongan' tanah ps. tsb. surat keputusan isb. telah diterimanya, akan tetapi oleh wirotaruno (terdakwa) surat keputusan tsb. tidak diterima dengan baik dan membiarkan saja, bahkan mene ruslan pembangunannya, meskipun sudah ada peringatan dari yang berwajib untuk menghentikan pembangunannya,:. alasan terdakwa karena sudah memperoleh surat izin.hak pakai sementara dari kep. agraria. daerah karanganyar yang lama dan pula telah mengganti kerugian uang sebanyak. rp. kepada tan hien kim, pada hal. yang sebenarnya hak pakai sementara terhadap tan hien kienwtidak disetujui diizinkan oleh menteri pertanian dan agraria .di jakarta, dengan surat keputusan tertanggal juni nan menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan adanya fakta' yang dis uraikan tsb. diatas, maka pengadilan negeri perlu. meninjau apakah tuduhan jaksa yang dilimpahkan kepada terdakwa terdakwa dapat diserap kan pada fakta yang terjadi tsb. diatas dalam hal ini ditetapkan lebih dulu unsur unsurnya dari tuduhan jaksa tsb.ialah sebab tuduhan primaire: unsur unsurnya antara jain "sengaja .tidak menuruti perintah atau per mantan yang. dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang ber tugas mengawasi sesuatu . tana naa unsur "kesengajaan" ini dapat diterapkan kepada. tindakan terdakwa yang mendiamkan atau membiarkan saja keputusan kepala agraria daerah karanganyar yang baru, bahkan terdakwa terus melanjutkan pembangunan rumahnya, pada hal terdakwa telah mengerti surat keputusan tsb. dan juga telah menerima surat dari d,p.u. daerah karanganyar bag. seksi panitiyoso yang memerintahkan untuk menyetop pembangunan rumah. nan unsur. "tidak menuruti: perintah. atau.permintaan. menurut undang undang oleh pejabat yang berwenang ini dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa yang sebenarnya telah mengerti. bahwa kepala agraria daerah karanganyar yang dahulu memberikan izin hak pakai sementara terhadap tanah ps. tetapi setelah hak pakai,sementara dicabut oleh kepala agraria daerah karanganyar tidak dituruti dan tidak diindahkan, bahwa tidak melaksanakan perintah pengosongan ps: tsb. bai unsur penjabat yang bertugas untuk mengawasi sesuatu" ini dapat diterapkan pada tindakan dari kepala agraria daerah karanganyar yang berwenang mengawasi tanah tanah ps. setelah diadakan penyelidikan ternyata bahwa hak pakai sementara yang diberikan pada terdakwa tidak syah, maka telah dikeluarkan keputusan untuk mencabut hak pakai semen tara terhadap tanah ps, yang diberikan kepada terdakwa dan tio joe hong tsb. wewenang kepala agraria terhadap tanah tanah ps. tsb. telah dimengerti oleh terdakwa. pan anak (ian thea menimbang, bahwa setelah diuraikan tsb. diatas, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan tuduhan primat ialah: hah net sbn edar lengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut undang undang oleh penjabat yang berwenang, melanggar ps. kluhhlp. karena itu harus dihukum. sedang tuduhan subsidiari (sebagai penggantinya) tidak perlu dibuktikan, oleh karena telah terbukti'dalam tuduhan primaire, menimbang, bahwa untuk terdakwa tio joe hong) karena berdasarkan surat keterangan dari penjabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan saksi ny. tio joe hong telah meninggal dunia, maka tuntutan jaksa terhadap diri terdakwa tsb. dinyatakan hapus sesuai dengan klu.h,p. menimbang, bahwa pengadilan negeri perlu menanggapi pied (pembelaan) dari pembela yang akan diuraikan dibawah ini. pembela berpendapat bahwa terdakwa sudah bersikap ngoko (bhs. jawa), oleh karena sudah" ganti kerugian kepada tan hien kim yang diketahui oleh kepala agraria daerah karanganyar yang lama, se banyak rp. dan sudah mendapat surat izin pakai sementara, kok izin hak pakai sementara isb. dicabut tidak diberi alasan alasan nya. terhadap pendapat tsb. pengadilan negeri memberikan tanggapan .b.b.: sikap yang ngoko dari terdakwa itu sebenarnya dibuat buat saja, sebab sebenarnya ada maksud untuk mendiamkan atau membiara kan atau nyepeleake (bhs. jawa) perintah dari penjabat yang berge nang, bahkan faktanya terdakwa malahan melanjutkan pembangunan rumah dan menambah membangun dapur rumah, pada hal terdakwa sudah mengerti bahwa sudah ada penyet penyetoran pekerjaan pem bangunan oleh d.p.u. bag, seksi panitiyoso daerah karanganyar. jika terdakwa merasa rugi atas pencabutan hak pakai sementara dan menganggap bahwa surat keputusan pencabutan hak pakai sementara tsb. tidak syah, tentunya bertindak untuk menuntut tindakan kepala agraria yang baru tsb.: tetapi" faktanya terdakwa mendiamkan saja atau membiarkan saja, bahkan melanjutkan pembangunan rumah yang bersifat permanen diatas tanah ps. tsb. diatas. pembela berpendapat bahwa surat keputusan pencabutan hak pakai sementara yang diberikan pada terdakwa adalah tidak syah, terhadap pendapat pembela tsb. pengadilan negeri memberi tanggap s.b.b.: bahwa terdakwa statusnya baru mendapatkan hak pakai sementara, maka jika ternyata bahwa pemberian hak pakai sementara itu salah dan tidak mentaati ketentuan ketentuan yang ada dalam surat hak pakai.sementara, menurut peraturan yang ada dapat dicabut oleh penjabat yang memberikan hak pakai tanah ps. tsb. adapun yang digunakan dasar untuk memberikan hak pakai sementara kepada terdakwa dan tan joe hong, adalah hak pakainya tan hien kim, yang sebenarnya telah dibatalkan oleh menteri pertanian dan agraria jakarta, dengan suratnya tertanggal juni dan lagi dalam surat hak pakai sementara ditentukan bahwa pemakai (terdakwa) :tidak boleh mendirikan bangunan yang permanen, pengadilan negeri berpendapat bahwa sebenarnya latar belakang terdakwa sampai mendiamkan surat keputusan pencabutan hak pakai sementara, bahkan melanjutkan pembangunan rumahnya, terdakwa merasa mempunyai kekuatan atau membanggakan usaha usaha, bahkan reaksi reaksi dari partainya ialah p.k.i. yang pada waktu itu masih jaya jayanya, karena ternyata bahwa terdakwa dan tan joe hong adalah anggota p.k.i. menimbang, bahwa pengadilan negeri tidak menemukan alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk alasan peta'af dan alasan pem benar bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan, menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pengadilan negeri perlu memperhatikan faktor yang meringankan dan yang memberatkan telah sbb: yang meringankan belum pernah dihukum. dimuka sidang menunjukkan sikap yang sopan dan umurnya sudah lanjut, yang memberatkan aa. ternyata mungkin, sehingga menukarkan pemeriksaan. perbuatan pidana mengurangi kewibawaan penjabat. mengingat, pada yang bersangkutan. mengadili: menyatakan terdakwa kel yang tersebut diatas, wirorarunondangundang oleh penjabat yang ber wenang , melanggar k,u,lh.p. tuduhan subsidiari terhadap dari tuduhan subsidiari. menyatakan bahwa terdakwa tio joe hong, karena sudah me tinggal dunia, karena itu tuntutan jaksa hapus. menghukum oleh karena itu untuk terdakwa wirotaruno: hukuman pidana lamanya (tiga) bulan hari pena ra, dengan perintah bahwa hukuman penjara tsb. tidak usah dijalankan, kecuali jika dalam waktu tahun ada keputusan hakim yang menentukan jain, disebabkan karena terhukum melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan tsb. habis, atau karena 'ter hukum tidak memenuhi syarat'khusus yang ditentukan dalam perintah tsb. dan dengan perintah khusus agar supaya terhukum dalam waktu bulan harus sudah membongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah ps, ketempat lain. menghukum pula untuk membayar biaya perkara. biaya perkara untuk terdakwa ditanggung oleh negara. memerintahkan agar supaya barang bukti yang berwujud sebidang tanah ps, yang terletak kelurahan jaipur diserah kan kembali kepada negara c.g. kantor agraria daerah karanganyar. demikianlah putusan pengadilan negeri surakarta pada hari: selasa tanggal oleh kami wrote s.h hakim ketua, ny. soeglarti s.h. dan ny. suryani hakim anggota, dan pada hari itu juga oleh hakim ketua tsb. diumumkan dimuka sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh jaksa harsono, panitera pengganti: radja, serta didengar terdakwa tsb, banding dari'terdakwa wirotarunos segelas eta tu. menguatkan: putusan pengadilan negeri. surakarta tertanggal september1967 pid.:yang dimohonkan banding itu: menghukum terdakwa tersebut untuk membayar. biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini: iss memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas. perkara yang bersangkutan kepada. kepala pengadilan negeri surakarta. . lane mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi kas. yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri surakarta yang menerangkan, bahwa pada: tangga!.risalah kasasi tertanggal jaipur, agustus dari penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri surakarta pada tanggal agustus . melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal januar? dalam. kesimpulan mana jaksa agung pada pokoknya ber pendapat, bahwa kiranya mahkamah agung akan. menolak permohonan kasasi tersebut: data melihat surat surat yang bersangkutan! menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang 1d.tahun sejak undangundang tersebut mula! berlaku pada tanggal juli undangundang mahkamah agung inde nesta dinyatakan tidak. berlaku in,.agustus dan penuh tut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggai agustus seria risalah kasusnya telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri surakarta pada tanggal agustus dengan. demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan alasannya' telah diajukan dalam tenggang tenggang: dan dengan cara. menurut. undang undang, oleh. karena mana permohonan kasasi.tersebut formil dapat diterima: . . menimbang, bahwa:keberatan keberatan yang diajukan oleh .penuntut kasasi pada pokoknya adalah: sj. bahwa penuntut kasasi menduduki tempat denganjalan yang jujur, juga' mendirikan bangunan bangunan melalui jawatan jawatan yang ber wenang: "s2. bahwa'apabila.penuntut kasasi harus membongkar rumah rumah, maka penuntut kasasi mengalami kerugian yang tidak sedikit, . . a). bahwa mengenai bukti bukti surat.dalam amar putusan tidak disebutkan keputusannya. saat laa sub). bahwa bukti surat sebidang tanah, karena merupakan barang yang tidak.diajukan dimuka sidang, maka hakim pidana tidak berwenang untuk memutuskannya . .i menimbang: mengenai keberatan keberatan ke l: il. bahwa. keberatan itu tidak,dapat dibenarkan karena keberatan semacam itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasi! pembuktian. . dalam. undang undang tahun mengena! keberatan ke ben nang tan kana bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena ' dan bana ken man bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tidak diajukannya' bukti surat.sebidang.tanah dimuka sidang tidaklah mengakui batkanbatalnya putusan, walaupun "benar, .bahwa mengenai "surat surat bukti pengadilan tinggi belum memberi.keputusan,,. sedang sebidang tanah yang dimaksud tidak diajukan sebagai barang bukti: . . menimbang, bahwa walaupun: demikian putusan: pengadilan tinggi tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang barang bukti yang tidak diajukan dimuka sidang dan bukti bukti surat yang belur diberi keputusan oleh pengadilan tinggi: aan"tersebut diatas: nan memperhatikan undang undang yang'bersangkutan: pandan memutuskan menolak .permohonan: kasasi. dari penuntut kasasi: wirotaru ter sebut: pep memperbaiki putusan pengadilan negeri surakarta tanggal septum ber pid. yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi semarang tanggal mei' pid pt. smg. seperti tertera'dibawah ini: ta, menghapuskan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: memerintahkan: agar supaya barang bukti yang berwujud se bidang tanah p.s. yang terletak kelurahan jaipur di serahkan kembali kepada negara c.g. kantor agraria daerah karanganyar : menambah kata kata dalam amar putusan sebagai berikut: surat surat bukti berupa: ii. surat keputusan kepala agraria daerah karanganyar kada sks agr tertanggal januari surat pengantar tertanggal januari kada agr surat perintah menyetop pekerjaan pembangunan dpu ktr tertanggal april surat laporan dari ast. wedana jaipur agr. ter tanggal oktober surat menteri pertanian dan agraria tertanggal juni dimasukkan sebagai lampiran dalam berkas perkara .mei oleh prof. surdjono s.h. wakil ketua sebagai ketua, sri biodjati wiranto soesilo s.h. dan d.h. lumbanredja s.h. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu, tanggal juli oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh busthanui arifin s.h. dan d.h. lumbanradja s.h., hakim hakim anglo ta, tidak dihadiriemarang pid pt. sanidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh ha kim tunggal atas penetapan ketua dalam sidangnya, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya terdakwa: wirotaruno, umur: tahun, berumah kangen, kelurahan dan kecamatan jaipur, kabupaten karanganyar, pekerjaan dagang. (terdakwa berada diluar'tahanan' sementara): . pengadilan tinggi tersebut: telah membaca: ). berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkaranya "terdakwa tersebut berikut keputusannya tertanggal september: no: pid, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa yang tersebut diatas, wirotaruno:.u. oleh penjabat yang berwenang melanggar 'kuh.p. tuduhan subsidiari terhadap diri terdakwa, karena sudah terbukti pada tuduhan perisai maka tidak perlu dibuktikan, karena itu dilepaskan dari tuduhan subsidiari: haa menyatakan, bahwa terdakwa tio joe hong, karena sudah menang gal dunia, karena itu tuntutan jaksa hapus, menghukum: oleh karena itu untuk terdakwa wirotaruno hukum pidana lamanya bulan hari penjara disebabkan karena terhukum melakukan sesuatu "perbuatan '. perintah khusus agar supaya terhukum dalam waktu bulan'harus:sudah demi bongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah ps:: tempat lain asia amat menghukum pula untuk membayar biaya perkara: biaya perkara untuk terdakwa ditanggung'oleh negara: memerintahkan agar supaya barang bukti yang 'berwujud sebidang tanah yang terletak dikelurahar' jatipurodiserahkan kem bali kepada negara c.g. kantor agraria daerah karanganyar: surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, bahwa pada tgl. september terdakwa. biro warung, telah mengajukan permohonan akan peradilan'tingkat:banding terhadap keputusan pengadilan negeri surakarta: binaraga menimbang, bahwa permohonan'akan peradilan tingkat banding oleh terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan: dengan. cara.yang telah ditentukan oleh undang undang oleh karena: itu permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut dapat diterima . menimbang, bahwa oleh terdakwa tidak dimajukan:risalah banding: menimbang, bahwa keputusan pengadilan: negeri, surakarta tersebut atas alasan alasan yang telah diuraikan didalamnya'dan yang. disetujui oleh pengadilan tinggi dan dijadikan sebagai alasannya: sendiri adalah sudah tepat mempersalahkan terdakwa tersebut telah: melakukan: tindak.pidana sebagaimana yang dituduhkan padanya, 'oleh' karena situ: keputusan: peng adilan negeri tersebut harus dikuatkan satu dst pes meningkat akan futsal fatwa! dari undang undang yang bersangkutan: menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari.terdakwa. wirotarunor:. .i. oo. menguatkan putusan pengadilan negeri surakarta tertanggal septum ber pid. yang.dimohonkan banding itu, menghukum terdakwa. tersebut.untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini). .: memerintahkan pengiriman. sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada kepala pengadilan negeri demikianlah.diputuskan pada hari semir tanggal mel oleh kami, schon senja s.h. hakim pengadilan tinggi tersebut, putusan mana pada.hari itu juga terus diucapkan dimuka umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh ny. noer scejiina, panitera pengganti. putusan: pengadilan negeri, surakarta pid. demi keadilan berdasarkan.ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri surakarta", mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaranya terdakwa. wirotaruno, umur tahun, berumah kangen, kelurahan dan kecamatan jaipur, kabupaten karanganyar, pekerjaan dagang, terdakwa berada. diluar tahanan sementara. sabat aan usia todo range umur tahun, berumah kangen, kelurahan dan run! sad kecamatan jaipur, kabupaten karanganyar, pekerjaan dagang, terdakwa berada.diluar tahanan sementara. pengadilan negeri tersebut: . telahsmembaca surat penetapan hari sidang nomer pid. ter tanggal: daan misa iss telah'membaca dan mempelajari, surat surat pemeriksaan permulaan yang dibuat dan disusun oleh kepolisian resort karanganyar. telah" mendengar pembacaan surat tuduhan jaksa pada kejaksaan negeri karanganyar serta surat. pemberitahuan surat tuduhan tersebut kepada terdakwa: lah dena telah mendengariketerangan terdakwa ke. dan. keterangan saksi saksi. telah: memeriksa dan: mendengarkan pembacaan surat bukti bukti. s0101 telah mendengar: permintaan: (reguuisitor) jaksa, yang bermaksud upaya pengadilan negeri surakarta menghukum terdakwa oleh karena '"'bersalah' telah melakukan' kejahatan sebagaimana tercantum didalam k.u.h.p. dan perpu.nomer tahun dengan hukuman 'panjang namanya (delapan) bulan, 'segera :dimasukkan dalam "tahanan sementara, dan barang bukti yang berwujud: sebidang tanah p.s. diserahkan kepada negara cg. kantor agraria daerah karanganyar, ba guna rumah yang berada diatas tanah tersebut dirampas untuk negara. telah mendengar pembelaan (pleno) dari pembela, yang maksudnya mohon pada pengadilan negeri surakarta, supaya membebaskan terdakwa dari semua tuduhannya, oleh karena: terdakwa telah mendapatkan hak izin pakai sementara yang waktunya belum habis dan pengadilan negeri sebenarnya belum dapat memeriksa perkaranya terdakwa, karena belum ada putusan dari pengadilan tinggi mengenai perkara perdananya terdakwa. telah mendengar replika dari jaksa dan akhirnya mendengar pula publik dari pembela yang maksudnya tetap pada pendapatnya masing masing menimbang bahwa terdakwa terdakwa diajukan dimuka sidang peng adilan negeri surakarta, dituntut dan dituduh oleh jaksa pada kejaksaan negeri karanganyar, yang pada pokoknya s.b.b.: primer:nor kada sk. aplagi diatas tanah tersebut. subsidiari bahwa terdakwa terdakwa. bersama sama atau masing masing secara sendiri sendiri pada waktu dan ditempat yang telah di uraikan dalam tuduhan tersebut diatas, dengan sengaja telah memakai tanah tanpa izin yang 'berhak atau kuasanya yang syah. melanggar k.u.h.p. jo. perpu no: tahun menimbang, bahwa terdakwa ialah tio joe hang menurut surat keterangan dari kecamatan jaipur, telah meninggal dunia, sedang ter dakwa wirotaruno dimuka sidang didampingi seorang pembela bernama tong sin lokadjoio) yang berlandaskan pada surat kuasa tertanggal maka menimbang, bahwa terdakwa .dimuka sidang menyangkal memang kiri semua tuduhan jaksa yang dilimpahkan kepadanya, dengan memberi keterangan yang pada pokoknya s.b.b.: haa lai bahwa benar telah mempunyai rumah diatas'tanah nomor: kelurahan jaipur, yang telah memperoleh: hak pakai sementara tehadap tanah ps. tsb. dari kepala agraria karanganyar. tertanggal s3 maret: , dengan mengganti kerugian sebanyak rp. (ul) kepada! penghuni jama ialah tan hien kim (sudah mati). bahwa: benar mengetahui bahwa pada waktu itu ada pembongkaran .rumah. kepunyaannya djogosukarto yang juga terletak ditanah ps. tsb. oleh pihak yang berwajib. bahwa benar telah menerima kutipan surat keputusan yang menetap kan mencabut hak pakai sementara tanah ps. tsb, dan dalam waktu bulan lagi harus sudah dikosongkan, surat pencabutan tsb. dari kepala agraria daerah karanganyar tertanggal, bahwa benar setelah menerima surat kutipan pencabutan tsb. didiami kan dibiarkan saja yang seolah olah tidak menerima, oleh karena tidak menyetujui, keberatan karena itu tidak bersedia memindahkan rumah nya ketempat lain, bahkan merubah dan membangun lagi rumahnya yang terletak tsb. diatas. bahwa benar telah digugat oleh kepala agraria karanganyar juga pengadilan negeri surakarta, perkaranya telah diputus bahwa kepala agraria karanganyar dimenangkan, karena itu bangunan bangunan yang ada diatas tanah ps. tsb. harus dikosongkan, akan tetapi putusan tsb, tidak diterima, maka mengajukan banding pengadilan tinggi. bahwa benar pernah diperingatkan oleh penjabat setempat bahwa rumahnya harus dibongkar tidak boleh meneruskan pembangunannya, tetapi peringatan tsb, dibiarkan saja. bahwa benar bukti bukti surat yang diajukan dimuka sidang ini dikenal dan diakui semuanya. menimbang, bahwa keterangan saksi saksi yang didengar dimuka sidang dibawah sumpah agamanya masing masing, pada pokoknya s.b.b.: saksi djogosukarto: bahwa benar mulai th. kurang lebih telah menempati tanah psd nomor yang semula kepunyaan ditempati solar, dengan meng |ganti kerugian uang sebanyak rp. maka telah mendirikan rumah diatas tanah ps, tsb. kemudian kira kira tahun waktu pulang dari jakarta mengetahui bahwa rumahnya yang terletak diatas tanah ps. tsb. telah dibongkar oleh yang berwajib atas perintah body karanganyar, setelah diurus kantor agraria karanganyar diberi penjelasan bahwa persoalan pembongkaran rumah dan menempati tanah ps. tsb. akan ditinjau lagi, akan tetapi ternyata bahwa tanah ps. tsb. akan ditinjau lagi, akan tetapi ternyata bahwa tanah ps, tsb. kemudian ditempati oleh orang lain ialah terdakwa. kira kira th. diberitahukan kepala agraria karanganyar bahwa sudah ada surat dari kementerian pertanian dan agraria jakarta, yang maksud surat membatalkan hak pakai atas tanah tsb. yang diberikan kepada tan hien kim cs. dan membenarkan bahwa tanah ps, tsb. adalah hak pakainya, juga telah diberitahu bahwa: hak pakai sementara tanah aps. terhadap tio hang. cs. telah dicabut.oleh kepala agraria daerah karanganyar. berani benar saksi atmosoewito: bahwa benar kiraikira mulai th mendirikanirumah diatas ps. tanah' tsb: berasal membeli dari lurah desa jaipur ialah prawirosuparno dengan harga rp: selanjutnya setelah mene pati rumahnya kira kira dalam waktu lima tahun, telah diperintahkan oleh yang berwajib p.d.m, karanganyar untuk membongkar rumah nya, oleh'karena takut maka'rumahnya'dibongkar sendiri, dan waktu itu mengetahui bahwa rumahnya djogosukarto'juga dibongkar oleh yang berwajib,'setelah rumah rumah tsb. dibongkar lalu ada'orang lain ialah tio hang sudah mati dan wirotaruno (terdakwa) mendirikan rumah lagi diatas tanah ps: tersebut, mereka 'iti' mendapat izin dari mang tidak mengetahui. saksi: suwardi judowirijadi, hartowiredjo dan suprapto, yang memberi keterangan yang sama ialah: bahwa saksi masing masing telah menerima perintah dari atasannya untuk melakukan dan menyaksikan pembongkaran'rupiah rumah liar yang didirikan diatas tanah ps. no 'di kelurahan jaipur antara dan. rumah kepunyaannya dijogositkarto. pena saksi tambahan: sono: eat bahwa benar menjabat' sebagai kepala: agraria daerah karanganyar yang baru, telah berusaha menyelidiki tentang persengketaan tanah ps, yang terletak kelurahan jaipur, yang hasilnya bahwa tio joe hang dan wirotaruno yang menempati tanah ps. tidak syah karena itu telah dikeluarkan 'surat keputusan yang mencabut hak pakai sementara yang telah diberikan menurut'surat keputusan kepala agraria yang lama tgl. maret dan telah memerintahkan supaya segera membongkar rumahnya, suntuk dipindahkan ketempat ain. akan tetapi surat keputusan yang dikeluarkan tsb: tidak diindahkan oleh tio joe hang dan wirotaruno, bahkan wirotaruno: melanjutkan pembangunan rumahnya. bea bahwa benar kantor agraria daerah karanganyar telah mengajukan gugatan perdata kepada wirotaruno' (terdakwa) pengadilan negeri surakarta, telah diputus wirotaruno :dikalahkan karena itu dihukum harus mengembalikan tanah ps. dalam keadaan' kosong ke pada kantor agraria daerah karanganyar, tetapi putusan pengadilan negeri tsb. tidak diterima. oleh wirotaruno, mengajukan banding pengadilan tinggi. . ana pen saksi ny. tio joe. hong: core lai esa engan bahwa benar isteri syah dari tio joe hong yang sekarang telah me tinggal dunia, yang waktu sekarang:ini.benar.masih menempati rumah tinggal suaminya yang terletak diatas tanah ps, dekat:rumah nya. wirotaruno (terdakwa), mula mulanya. bagaimana suaminya dapat menempati tanah ps. tsb., tidak mengerti sama sekali. |
hukum acara pidana. karena pemeriksaan persidangan pengadilan negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada praejudicieel geuchik tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking menurut rib., yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa. acara yang seharusnya ditempuh ialah sidang ditunda sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak aras tanah iru dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata, atau langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti: bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidandi garut tanggal pebruari pid spn grt dalam putusan mana perkara para tertuduh il. ayubii. izin bin wanita, umur tahun, lahir dan bertempat tinggal kampung serut, desa pasirwaru,. kecamatan limbangan, kabupaten garut, pekerjaan tanj :. iii. umat bin wanita, umur tahun, lahir dan bertempat tinggal kampung serut, desa. pasirwaru, kecamatan limbangan, kabupaten garut, pekerjaan tani iv. dedetertuduh tertuduh berada luar tahanan yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduhpasti setidak tidaknya pada bulan maret atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun sawah blok gambar termasuk desa pasirwaru kecamatan bi. limbangan setidak tidaknya suatu tempat lain yang masih ter masuk wilayah hukum pengadilan negeri garut dengan sengaja dan melawan hak telah memiliki padi sebanyak ke, setidak tidaknya lebih dari harga rp. , , barang mana yang sebagian maupun se buruhnya adalah milik mereka para tertuduh. perbuatan mana diatur dan diancam berdasarkan kuhp,dapat ditentukan dengan pasti tapi setidak tidaknya sejak bulan oktober sampai dengan sekarang tanah sawah blok gambar seluas da, sawah darat blok serut seluas dan blok mundur luas atau setidak tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri garut telah dengan sengaja memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah atau menguasai atau meng garap tanah sawah darat seluas tersebut atas, sehingga dari per buatan mereka para tertuduh tersebut atas telah merugikan kuasa nya yang syah yaitu amad bin ansar atau ami safron bin ahmad, perbuatan mana diatur dan diancam berdasarkan (cuba dan sub adan undang undang dengan memperhatikan undang undang yang bersangkutan telah dinyatakan adalah soal persengketaan hak milikoleh karena perkara ternak wa terdakwa dalam per kara ini ialah soal: persengketaan hak milik, maka pengadilan. negeri tanah darat tersebut oleh wanita. di bahwa mengenai repel surat penyerahan tanggal oktober itu dibuat oleh lurah desa pasir' waru mencap' samsudin rumah lurah tersebut. bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa telah meng ambil tengahan padi dari blok gambar sebanyak dari peng garamnya oyo dimana oyo tersebut disuruh menggarap sawah ter sebut atas perintah bapak saksi yang bernama ahmad. .bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa terdakwa secara bersama sama telah menyerobot penggarap tanah darat blok mundur dan kp, serut dan merusak atau menebang pohon pohon yang ada'di atas tanah darat tersebut. ii. saksi achmad famili bin uso, bahwa saksi menerangkan pernah mengadakan akan tetapi tidak ada penyelesaian. bahwa keesokan harinya saksi bersama sama dengan dili pernah menyaksikan penanda tanganan segel surat penyerahan itu oleh wanita dan ayub rumahnya wanita kira kira jam bahwa sebelum segel surat penyerahan ditanda tangani oleh wanita dan terdakwa ayub tidak dibacakan terlebih dahulu, hanya kelihatan yang membaca itu terdakwa izin. saksi mendengar dari ami safron bahwa penyerahan sawah dan tanah darat tersebut pada jam malam atau jam tanggal oktober nan saksi ikut menanda tangani dalam surat penyerahan itu. ii. saksi yoyo bin sanusi. bahwa saksi pernah menggarap sawah yang terletak blok gambar pada akhir tahun atas perintah ahmad, bahwa saksi pernah menanyakan kepada ahmad bahwa sawah ini dari wanita: bahwa pada waktu memotong padi dari sawah tersebut saksi memberitahukan kepada ami safron sebagai wakil dari ahmad. bahwa sewaktu padi sudah beres dipotong dan'akan dibagi dua dengan ami safron datang terdakwa terdakwa akan mengambil hasil perannya dan oleh saksi perannya'itu diserahkan kepada ter dakwa terdakwa. bahwa sebelum saksi menyerahkan hasil paron padi tersebut kepada terdakwa terdakwa pernah menanyakan terlebih dahulu apa sebabnya paron padi ini diambil oleh terdakwa terdakwa dan ter dakwa terdakwa menjawab disuruh oleh bapaknya wanita) supaya diambil dari saksi. iv. saksi engcup syamsudin bin enje. bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah yang diadakan balai desa pasir waru pada tangga! oktober antara wanita dan ahmad yang diambil oleh ami safron. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaian dan saksi selaku kepala desa telah menyarankan kepada kedua belah pihak agar hal ini diselesaikan secara kekeluargaan. bahwa saksi pernah mengetik surat penyerahan tersebut yang konsepnya kata ami safron dapat sdr. holl. bahwa saksi pernah ikut menanda tangani dalam surat menyerah itu setelah ditanda tangani oleh wanita, jempol oleh ahmad dan saksi saksinya. saksi dili bin hadisengan ahmad yang diwakili oleh ami safron. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaian, bahwa keesokan harinya kira kira jam saksi telah disuruh oleh ahmad untuk membawa segel surat penyerahan itu kepada wanita untuk ditanda tangani, bahwa saksi menyaksikan sewaktu wanita menanda tangani segel surat penyerahan tersebut rumahnya. wanita dan juga saksi me lihat terdakwa ayub ikut menanda tangani dalam segel surat menyerah itu. bahwa surat penyerahan itu tidak dibacakan dahulu hanya di baca oleh terdakwa izin saja. saksi ikut menanda tangani dalam surat penyerahan itu, avi. saksi dengan ahmad bin iroki. bahwa musyawarah itu tidak uda penyelesaiannya. mna saksi ikut menanda tangani dalam surat penyerahan itu. setelah ditanda tangani oleh yang bersangkutan aurita dan alim): saksi saksinya, serta lurah desa pasir waru: saksi: tidak mengecek, terlebih dahulu akan kebenaran surat penyerahan itu. hanya saksi percaya saja kepada penanda tangan yang terlebih dahulu. vi, saksi asin hilman bin bahri. i.rmi. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaiannya dan pada waktu itu wanita minta tempo untuk pikir selama minggu. saksi mendengar dari tua kampung dili bahwa wanita telah menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut pada keesokan harinya setelah musyawarah tersebut dan saksi beserta ami sarmi mendapat panggilan dari lurah desa pasir waru agar pada hari itu pergi rumah murah tersebut. menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka haruslah terbukti unsur unsur dari tindak pidana itu menimbang, bahwa terdakwa terdakwa telah dituduh melakukan kejahatan sebagaimana tercantum dalam tuduhan yaitu pencuri an sebagaimana tercantum dalam k.u.h.p, dan tuduhan yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana tercantum dalam pasa! sub dan peraturan pemerintah pengganti undang undang menimbang bahwa oleh karena terdakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan dalam tuduhan adalah ber hubungan erat dengan apa yang dituduhkan dalam tuduhan ii, maka dalam: hal ini pengadilan negeri membahas terlebih dahulu .tuduhan yaitu sebagaimana tercantum dalam sub dan peraturan pemerintah pengganti undang undang bahwa unsur dari tindak pidana itu sebagai berikut dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya , menimbang bahwa sehubungan dengan unsur tersebut atas baiklah diperhatikan dan dihubungkan dengan terdakwa terdakwa maupun dengan keterangan saksinya muka persidangan atau dengan saksi yang lainnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan pendapat menimbang bahwa sawah dan tanah darat yang diserahkan atau dikuasai dan digarap oleh terdakwa terdakwa itu bagi pengadilan negeri masih merupakan tanda tanya apakah benar benar sudah. merupakan hak milik mutlak dari ahmad. sebagai penyerahan dari wanita atau bukan? menimbang, bahwa jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan suatu bukti tertulis yaitu photo copy penyerahan, pasir waru oktober antara wanita bin ahmad dan ahmad bin ambar. menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam surat menyerah itu ada kalimat berbunyi antara lain saya pihak satu pada hari minggu tanggal oktober jam hadapan pemerintah desa pasir waru memisahkan tiruannya ahmad bin ambar atau yang tidak masuk dalam surat hibah dari ahmad kepada saya wanita) antaranya tanah sawah luasnya yang terletak gambar. tanah sawah (pekarangan) luasnya da. yang terletak kam pung serut. tanah darat luasnya ha. yang terletak blok mundur, desa sukadana. tanah tersebut diserahkan kepada pihak kedua ahmad) se bagai satu satunya akhliwaris (adiknya yang masih hidup): menimbang bahwa akan tetapi isi dari surat penyerahan tersebut dengan kalimat tersebut atas telah disangkal kebenarannya oleh terdakwa terdakwa dan bertentangan pula dengan keterangan dari saksi saksi yang mengikuti musyawarah tanggal oktober itu sendiri, dimana menurut keterangan saksi saksi tersebut sebagaimana telah disebutkan atas, bahwa pada musyawarah tanggal oktober antara wanita dengan ahmad itu tidak ada penyelesaian. menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya hal tersebut atas timbul tanda tanya dari mana dasarnya akan kebenaran isi surat penyerahan itu menimbang,: bahwa oleh karena ternyata baik menurut keterangan tidak wa terdakwa maupun keterangan saksi saksi sebagaimana terurai atas bahwa pada musyawarah tanggal oktober itu tidak ada penyelesaian, tegasnya wanita tidak menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut kepada ahmad, sehingga dengan demikian isi: surat penyerahan tanggal oktober bertentangan dan atau' tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tegasnya pada musyawarah tanggal oktober menimbang, bahwa saksi ami sarmi bin ahmad di,muka.per hidangan menerangkan bahwa penyerahan itu dilakukan pada jam malam atau jam tanggal oktober rumahnya wanita sendiri, akan tetapi hal ini tidak ada seorang saksikan yang menyerang kan dan atau mengetahui akan serah terima sawah dan tanah darat tersebut dari wanita kepada siapa wanita menyerahkan sawah dan tanah'darattersebut. . . menimbang bahwa berdasarkan dan h.i.r, sekalipun tersebut berlaku untuk acara perdata,dapat juga digunakan dalam acara pidana, sepanjang mengenai bukti bukti tersebut tidak disangkal oleh terdakwa menimbang bahwa sehubungan dengan alat alat bukti yang diadu kan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini disangkal oleh ter dakwa terdakwa, maka hal ini harus dibuktikan lebih lanjut mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas sawah dan tanah darat tersebut, sedangkan proses. acara pidana tidak demikian halnya menimbang, bahwa pengadilan tinggi bandung dalam putusannya tertanggal pid. ptb. berpendapat. sengketa hak atas sesuatu barang, merupakan sengketa mengenai suatu hak per data, yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim perdata dan bukan oleh hakim pidana. menimbang, bahwa majelis sependapat dengan putusan pengadilan tinggi bandung tersebut menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan negeri garut yang memeriksa perkara pidana dalam perkara ini. menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara terdakwa terdakwa dalam perkara ini, karena perkara terdakwa terdakwa dalam perkara ini adalah hak milik. tegasnya persengketaan hak perdata. menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, pengadilan negeri menganggap tidak perlu untuk membahas tu tuhan menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) photo copy surat penyerahan tertanggal oktober tetap terlampir da lam berkas perkara ini, kecuali apabila bukti tersebut akan digunakan oleh yang berhak untuk perkara lain. menimbang, bahwa ongkos perkara seluruhnya ditanggung oleh negara. mengadili menyatakan, oleh karena perkara terdakwa terdakwa dalam per kara ini ialah soal persengketaan hak milik, maka pengadilan negeri, demikianlah diputuskan pada hari ini, selasa tanggal pebruari oleh kami djaja jaelani s4, hakim ketua, djafar surgawi nata dan ato harsono, masing masing sebagai hakim anggota pengadilan negeri garut, berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri garut tanggal desember s.p. bid. pn. grt. keputusan mana diucapkan muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dan hadapan: ending sugandi. jaksa, komarudin ch. m., panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh terdakwa terdakwa dan pembela.:oktober pid. ptb yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan banding tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri garut tertanggal . pebruari pid. s.p.n. garut, yang dimohon ban ding, pane mengadili sendiri dom menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tak dapat diterima: barang bukti berupa (satu) photo copy surat penyerahan ter . tanggal oktober tetap terlampir dalam 'berkas perkara babe membebankan biaya.perkara dalam 'peradilan ini kepada negara. mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi no: pid. s.pn garut yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal pebruari jaksa pada kejaksaan negeri garut telah. mengajukan per mohon kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut . . memperhatikan risalah kasasi tertanggal pebruari dari jaksa sebagai penuntut 'kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri garut pada tanggal pebruari ena nan melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal. oktober :: tersebut ana asu:: dalam un dang undang tahun sampai kini belum ada, maka mah kalah agung menganggap 'garut, dengan demikian pemohoutusan pengadilan tinggi adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, yakni setidak tidaknya ada kesalahan dalam pelaksanaannya dan sama sekali tidak melaksanakan cara' me lakukan peradilan yang mesti diurut menurut undang undang ani bahwa penuntut kasasi sangat keberatan terhadap putusan peng arifin tinggi dimana dinyatakan bahwa tuntutan jaksa, tidak dapat diterima sedangkan berdasarkan ketentuan undang undang: ada' (tiga) macam putusan yang tercantum dalam dan h.lr.: kanan menimbang, bahwa atas ketentuan ketentuan tersebut. mahkamah agung berpendapat bahwa keberatan keberatan tersebut dapat diterima karena pe pemeriksaan persidangan pengadilan negeri telah berlanjut dam ter: bentuk pada "praejudicieel geuchik tentang hak milik atas tanah ter sebut, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking , menurut r.lb. yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa, lagi pula yang seharusnya ditempuh ialah menunda sidang sampai hakim perdata menentukan: siapa yang berhak atas ta nah tersebut dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata atau langsung diputus oleh hairy pidana berdasarkan bukti bukti dalam pemeriksaan pidana . menimbang, bahwa berdasarkan. alasan alasan. yang diuraikan atas mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan tinggi bandung harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri seperti ternyata bawahan,. memperhatikan undangundang no, tahun undang undang tahun dan undang undang no: tahun ama memutuskan. menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi jaksa pada kejaksaan negeri garut: membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tangga! oktober pid. ptb. dan mengadilisendiri dan mengembalikan perkara'para tertuduh ayub bin wanita, ii: ftin bin wanita, iii, umat bin wanita, iv. de bin wanita, kepada pengadilan tinggi bandung untuk dibuka kembali pemeriksaannya dan diputus dalam tingkat banding membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada.'dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal". april oleh busthanul arifin sebagai. ketua, dengan di hadiri oleh sri biodjati wiranto soesilo dan poerwoto sehari gandasoebrata sh, jaksa agung muda dan dihadiri oleh ny. mp. lesi lolo, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh para: penuntut kasasi. mas putusan pengadilan tinggi bandung, tgl, oktober piterdakwa ayub bin wanita, umur tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal kampung serut, desa pasirwaru, kecamatan lim tangan, kabupaten garut, pekerjaan tani izin bin wanita, berumur tahun, dilahirkan dan bertemu lipat tinggal kampung serut, desa pasirwaru, kecamatan limbangan, kabupaten garut, pekerjaan tani umat bin wanita, berumur tahun, dilahirkan dan bertemu pat tinggal kampung serut, desa pasirwaru, kecamatan limbangan, kabupaten garut, pekerjaan tani dede bin wanita, berumur tahun, dilahirkan dan bertemu pat tinggal kampung serut, desa pasirwaru,: kecamatan limbangan, kabupaten garut, pekerjaan tani pengadilan tinggi tersebut: telah membaca surat surat pemeriksaan pengadilan negeri garut serta putusannya tanggal pebruari pid pid. p.n, garut, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan, oleh karena perkara terdakwa terdakwa dalam: per kara ini ialah soal persengketaan hak milik, maka pengadilan: negeri "yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, kan menetapkan, bahwa barang bukti berupa (satu) photo copy surat penyerangmenimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama jaksa pe buntut umum pada tanggal pebruari telah memohon pe pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah di beritahukan kepada para terdakwa pada tanggal pebruari dengan seksama menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding ter sebut, diajukan oleh jaksa penuntut umum terima memperhatikan memori banding yang telah' diajukan dalam perkara ini menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan perkara muka persidangan hakim pertama, bahwa sehubungan dengan: alat alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum persidangan ter nyata haruslah dibuktikan lebih dahulu siapa yang sebenarnya berhak atas sawah tanah darat tersebut menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tinggi berpendapat tuntutan jaksa penuntut umum masih belum waktunya diajukan, karena perihal siapa pemilik tanah yang hasilnya diambil oleh para terdakwa masih dalam sengketa dan belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu tuntutan jaksa tersebut, haruslah dinyatakan tak dapat diterima, dengan dewiki an, maka barang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara menimbang, bahwa berhubung dengan pendapat pengadilan tinggi tersebut atas, oleh karena putusan hakim pertama tersebut beaten tangan dengan putusan ini, haruslah dibatalkan, dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang kamarnya akan disebutkan bawah nanti menimbang, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada negara memperhatikan akan dari undang undang dan tertentu am ketentuan hukum laingarut tertanggal pebruari pid. s.p.n. grt., yang dimohon banding mengadili sendiri menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tak dapat diterima barang bukti berupa (satu) photo copy surat penyerahan ter tanggal oktober tetap terlampir dalam berkas perkara membebankan biaya perkara dalam peradilan ini kepada negara demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pengadilan tinggi bandung pada hari kamis tangga! oktober oleh kami adi kanojo soetjipto sh, ketua pengadilan tinggi bandung, sebagai hakim ketua, dengan rachmat suryadharma dan ny. kursi yah bestaan masing masing sebagaiseptember p.t.b. putusan.hadirnya jaksa penuntut umum dan para terhukum. pemanenan putusan pengadilan negeri garut, .tgl. pebruari pid. spn. grt. putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri garut. telah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara perkara ini telah mendengar keterangan terdakwa terdakwa dan saksi saksi telah mendengar pula uraian tuntutan jaksa yang pada pokoknya jaksa berpendapat bahwa terdakwa terdakwa terang bersalah pelaku kan kejahatan sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa terdakwa dalam. tuduhan dan ii, untuk mana jaksa menuntut agar terdakwa terdakwa dihukum penjara masing masing selama (lima) bulan segera masuk, sedangkan barang bukti berupa: sawah dan tanah yang dibicarakan dalam (satu) photo copy surat penyerahan ter tanggal oktober dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahmad bin ambar serta terdakwa terdakwa dituntut pula membayar ongkos perkara memperhatikan pembelaan pembela terdakwa terdakwa yang akhirnya berkesimpulan agar terdakwa terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan menimbang, bahwa terdakwa terdakwa telah mungkin melakukan apa yang dituduhkan terhadap terdakwa terdakwa baik yang tercantum dalam tuduhan maupun dalam tuduhan menimbang, bahwa terdakwa terdakwa dalam persidangan telah menerangkan antara lain sebagai berikut bahwa terdakwa terdakwa menerangkan bahwa sawah yang ter letak blok gambar, tanah darat (pekarangan) kp. serut dan tanah darat blok mundur adalah kepunyaan bapak terdakwa bernama wanita dan wanita memperoleh barang tersebut dari kakeknya ter dakwa terdakwa yang bernama ahmad. bahwa terdakwa terdakwa menerangkan bahwa sawah dan tanah darat tersebut sewaktu bapaknya wanita masih ada telah digarap oleh bapaknya, dan setelah meninggal dunia sawah blok gambar digarap oleh ibu terdakwa terdakwa sedangkan tanah darat kampung serut dan blok mundur oleh terdakwa terdakwa secara bersama sama sampai sekarang. bahwa terdakwa terdakwa telah mengakui bahwa benar pada tanggal oktober bertempat balai desa pasir waru telah di adakan musyawarah mengenai barang sawah dan tanah darat tersebut atas antara bapak terdakwa terdakwa wanita) daun ahmad bin ambar dengan dihadiri oleh wanita, terdakwa dan ami safron, kepala desa pasir waru, engcup syamsudin, ahmad famili, # dili, ahmad dan a.h. abdulmanan, bahwa terdakwa menerangkan musyawarah tersebut antara bapak terdakwa wanita) dan pihak ahmad yang diwakili oleh. ami safron itu tidak ada penyelesaian tegasnya. wanita tidak menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut kepada pihak ahmad ami safron). bahwa terdakwa terdakwa telah mengakui memang benar telah mengambil hasil padi dari sawah blok gambar sebagai perannya dari penggarap oyo atas suruhan bapak terdakwa terdakwa wanita) dan padinya itu diserahkan kepada wanita. bahwa terdakwa dan telah menanda tangani surat penyerahan tersebut tanggal oktober rumah bapaknya, wanita yang disodorkan oleh tua kampung dili tanpa dibaca dahulu apa isinya segel itu, ti. bahwa terdakwa izin menerangkan benar telah membaca segel surat penyerahan tanggal oktober itu tapi secara per lahan lahan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi terdakwa itu tidak ikut menanda tangani dalam segel surat penyerahan itu. menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan keterangan saksi bawah sumpah yang antara lain me sedangkan sebagai berikut saksi ami safron bin ahmad, bahwa saksi mengakui anaknya dari ahmad bin ambar dan telah mewakili bapaknya .dalam musyawarah tanggal oktober antara wanita dengan pihak bapak saksi ahmad). bahwa saksi telah membenarkan bahwa pada musyawarah tanggal oktober tidak ada penyelesaian. penata bahwa saksi menerangkan bahwa wanita menyerahkan sawah dan tanah darat itu setelah musyawarah selesai yaitu pada jam atau jam tanggal oktober rumahnya wanita. akan: tetapi saksi sendiri tidak mengetahui terjadinya penyerahan, sawah. dan |
hukum acara pidana. karena terhambatnya pengajuan permohonan kasasi adalah diluar kesalahan dan kemampuan pemohon kasasi, permohonan kasasi dapat diterima. putusan mahkamah agung tgl. k k putusan pengadilan negeri di tulungagung tanggal april pidana dalam putusan mana tertuduh kaplan alias soeharto, umur tahun, pekerjaan kamituwo, tempat tinggal dukuh ngadirojo, desa pojok, kecamatan gangren, kabupaten tulung agung, tertuduh penuntut kasasi berada luar tahanan: yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduh utama:. bahwa tertuduh seorang diri atau bersama sama dan bersekutu satu sama lain pada hari jum'at tanggal november jam 'sore, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu, masih dalam tahun dukuh ngadirojo, desa pojok ke catatan gangren: kabupaten tulungagung, atau setidak tidaknya dalam daerah hukum pengadilan negeri tulungagung, dimana tertuduh berada dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang ternyata bernama sangat, umur tahun, tempat tinggal dukuh ngadirojo desa pojok gangren, dengan cara menempeleng dengan tangan arah kepada atau setidak tidaknya bagian dari pada anggota badan, penderita sangat. akibat dari pada penempelengan pe pukulan yang dilakukan oleh tertuduh tersebut atas, saksi sangat menderita, yaitu pingsan. melanggar kuhp. pengganti: bahwa tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan utama atau setidak tidaknya setelah kejahatan. yang diuraikan atas terjadi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi sangat dengan cara cara seperti tersebut dalam tuduhan utama atas akibat .dari perbuatan tertuduh, saksi sangat menderita, yaitu ping san melanggar kuhp, kawasantan menyatakan bahwa terdakwa tersebut salah melakukan: penganiayaan ringan .ong putusan mana dalam pemeriksaan pada. tingkat banding telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal oktober pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut1976 pidana yang dibanding itu. nan dan dengan mengadili sendiri: neng menyatakan kesalahan terdakwa kaplan al. soeharto tersebut atas tentang apa yang sub utama dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan metersebut di atas bersalah melakukan kejahatan: penganiayaan ringan . bag menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama tttutuh) ha menghukum terdakwa juga untuk. membayar ongkos perkara, kecuali dalam hal dibebaskan dari tuduhan yang dibebankan kepada negara. mengingat akan 'akta tentang penuntutan kasasi no: yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri tulungagung yang menerangkan. bahwa pada tanggal mei "penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi 4terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut, eta pan memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal mei dasi penuntut kasasi tersebut" risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri pada tanggal mei melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal mei na. dalam kesimpulan n, tuah kekuasamaksudkan dalam. undang undang tahun sampai k demikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku lagi, bukan undang undang tahun 'secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal hat yang telah diatur dalam undangengan undangpril dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal mei serta risalah kasasi. nya telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri tulungagung pada tanggal mewaktu dan dengan cara menurut. undang undang, menimbang, bahwa akan tetapi karena kejahatan yang tuduhan dianggap terbukti oleh hakim pertama adalah kejahatan penganiayaan ringan ex. kuhp, maka menurut undang drt. tidak di mungkinkah naik banding, menimbang, bahwa pengadilan tinggi telah keliru dengan menerima per pohonan banding dari jaksa, maka karena itu putusan pengadilan tinggi b9 pid. tanggal oktober harus dibatalkan: menimbang, bahwa pemohon kasasi adalah tertuduh yang telah menerima keputusan pengadilan negeri: menimbang, bahwa seharusnya permohonan kasasi dari tertuduh ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melampaui tenggang waktu menurut undang undang yang dihitung dari tanggal keputusan pengadilan negeri: menimbang, bahwa akan tetapi mahkamah. agung berpendapat bahwa ter lambatnya pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi adalah luar kesalahan dan kemampuan dari pemohon kasasi, lebih lebih lagi hal ini disebabkan oleh ke kebiruan pembanding, dalam hal ini jaksa dan juga kekeliruan pengadilan tinggi, maka karena itu permohonan kasasi 'dapat diterima, menimbang, bahwa pengadilan negeri telah salah karena menjatuhkan pidana yang lebih dari maximum yang dilancarkan kuhp, oleh karena mana putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal april pidana haruslah dibatalkan pula dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dengan. memperbaiki hukuman yang. dijatuhkan, seperti tercantum dalam amar putusan bawah ini: memperhatikan undang undang tahun undang undang no, tahun dan undang tahun memutuskan tan menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: kaplan alias soeharto ter sebut membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal oktober pid. dan putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal april pidana dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa: kaplan alias soeharto bersalah melakukan kejahatan: penganiayaan ringan . menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar rp4. (empat ribu rupiah) menentukan bahwa hukuman denda ini jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama (lima belas' hari menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini. demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari senin tanggal pebruari oleh busthanul arifin sebagai. tanggal maret oleh. ketua tersebut dengan. dihadiri oleh kabul arifin dan purwosunu hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh jaksa agung muda karena berhalangan, dan dihadiri oleh eddy junaidi sh. mcj, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi . putusan pengadilan tinggi surabaya tg pidana. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa "pengadilan tinggi jawa timur surabaya, mengadili perkara perkara pidana tingkat banding dengan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pesan kaplan soeharto, umur tahun, pekerjaan kamituwo. tempat tinggal dukuh ngadirojo, desa pojok, kecamatan pantau,. kabupaten tulung agung terdakwa diluar tahanan). pengadilan tinggi tersebut.beserta putusannya dalam perkara itu tertanggal april pidana yang.kamarnya sebagai berikut: menyatakan rp. (sepuluh. ribu rupiah): subsidi (satu) bulan ringan. d0. menghukum pula membayar ongkos dalam perkara ini.april prabowo, jaksa pada kejaksaan negeri tulungagung, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut. memperhatikan memori banding jaksa tanggal april kontra memori banding terdakwa kaplan al. soeharto tanggal mei menimbang, bahwa permohonan banding jaksa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang undang, maka oleh karena 'itu dapat diterima. menimbang, bahwa jaksa dalam memori bandingnya tanggal april mengemukakan pada pokoknya, bahwa berkeberatan atas keputusan pengadilan negeri tulungagung tanggal april pidana tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan yang dirasakannya terlalu ringan dengan mengemukakan alasan alasan yang memberatkan perkara terdakwa menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan persidangan hakim pertama ternyata, bahwa ada dua tuduhan utama yaitu kuhp, dan tuduh pengganti kuhp. menimbang, bahwa dari: pemeriksaan hakim pertama tidak terbukti bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi penderita sangat me timbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencahariannya, maka tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan'akan: kesalahan terdakwa tentang tuduhan utamanya, dan karenanya harus dibebaskan dari tuduhan "tersebut. menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa persidangan yang disertai dengan keterangan tentang hal ihwal cara.ia melakukan perbuatan'itu dan dikuatkan oleh keterangan saksi saksi dibawah sumpah yang satu sama lain. bersesuaian dan ber sambutan, maka kesalahan terdakwa tentang apa yang sub tuduhan pengganti dituduhkan kepadanya sebagaimana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam kmp. yaitu kejahatan penganiayaan ringan terbukti dengan sah dan meyakinkan dan karenanya harus dihukum. menimbang, bahwa tentang hukumannya, hakim pertama i.c. telah meja tuhan hukuman denda yang melampaui batas maksimum untuk delik tersebut diatas oleh karena itu putusan hakim pertama harus dibatalkan. menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukumannya pengadilan tinggi :mem pertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan perkara terdakwa se bagai berikut menimbang, bahwa hal hal yang memberatkan perkara terdakwa ialah bahwa adalah seorang kamituwo yang seharusnya sebagai pengayoman rakyat tidak ma hakim sendiri dengan memukul orang, rakyatnya. harusnya bertindak bijaksana dengan memeriksa dulu duduk persoalannya dan bila perlu mencari pemecahannya, setidak tidaknya memberi nasehat seperlunya dan bahwa orang yang dipukulnya yang sudah tua usianya sampai jatuh. menimbang, bahwa sebagai hal yang meringankan ialah bahwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan sudah agak tua juga umurnya. menimbang, bahwa pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat akan tujuan pem berikan hukuman berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dan akan disebut dibawah ini sudah segumpal dengan kesalahannya. menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara. mengingat akan ketentuan ketentuan dari undang undang yang bersangkutan. mengadili pidana yang dibanding itu. dan dengan mengadili sendiri menyatakan kesalahan terdakwa kaplan al. soeharto tersebut diatas tentang apa yang sub utama dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan"tersebut diatas bersalah melakukan kejahatan penganiayaan ringan . . menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (tujuh) hari. menghukum terdakwa juga untuk membayar ongkos perkara, kecuali dalam ha! dibebaskan dari tuduhan yang dibebankan kepada negara. demikian diputus pada hari sabtu oktober tujuh puluh enam, oleh kami: setop s.h.:, hakim tinggi pada pengadilan tinggi jawa timur surabaya dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh kami, hakim tersebut, dengan dihadiri oleh husni poli'i, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut, akan tetapi tidak dengan hadirnya terdakwa. putusan pengadilan negeri tulungagung tg. pidana.pemeriksaan pendahuluan, mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi. mendengar pula tuntutan hukuman jaksa: menimbang, bahwa terdakwa dituntut melakukan kejahatan pelanggaran seperti tersebut dalam tuduhan diatas, menimbang. bahwa persidangan terdakwa mengaku kesalahannya terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya menimbang. bahwa berdasarkan pengakuan atas terdakwa dimuka sidang pengadilan negeri. disertai dengan hal ihwal selengkapnya sedang kebenarannya peristiwa dalam pengakuan itu dikuatkan oleh keterangan saksi saksi dibawah sumpah. maka pengadilan memandang terbukti menurut hukum dan keyakinan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, per buatan mana merupakan suatu kejahatan sebagaimana termaktub didalam dan diancam hukuman oleh k.u.h.p. maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dihukum kewajiban mem bayar ongkos dalam perkara ini, menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam pokok putusan ini, sudah seimbang dengan kejahatan yang perbuatannya. menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan luar. menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan cukup pula memperhatikan faktor faktor yang berhubungan dengan pencegahan umum (general preventif) dan pencegahan khusus (bijzondere preventif), memperhatikan selain tersebut diatas, seterusnya pada bagian dan pasa! dari elemen indonesia yang diperbaharui: memberi keputusan menyatakan,hakim memberikan keterangan kepada jaksa dan terdakwa akan haknya untuk mohon pemeriksaan dalam tingkat bandingan dalam tenggang yang ditetapkan atau untuk menerima baik putusan ini, dan selanjutnya kepada. terdakwa diberi keterangan akan haknya bahwa sesudah mohon bandingan, untuk mencabut per pohonan itu atau mohon supaya menjalankan putusan dipertangguhkan (empat belas) hari untuk dalam tempo itu mengajukan ampun grasi, maka setelah itu persidangan lalu ditutup. selanjutnya. dibuat berita acara pemeriksaan.ini yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti tersebut, panitera pengganti tersebut hakim, ttd. ttd. moebanoehardi sharif |
hukum acara perdata. manja naa dan ml. sen bnn inna eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai.keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh judex facts tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan rid, eksepsi tersebut, harus diajukan pada jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi. lana hal yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi yang merupakan ovum. putusan mahkamah agung tg. september no, sip pala demi..perkara man vio oen gie alias hermanto, bertempat tinggal gg, warudojong no, sukabumi, penggugat untuk kasasi dahulu pelawan pembanding dan melawan: dina inai thung lian al. tunggawidjaja, bertempat tinggal jl. ipar no, sukabumi, tergugat dalam kasasi dahulu tertawan berbanding .:' mahkamah agung tersebut nan'pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap surat panggilan kepala pengadilan negeri sukabumi tanggal juni' (dalam perkara tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli melawan penggugat .untuk kasasi sebagai tergugat asli yang pada pokoknya: atas dalil dalil dag penamaan "' bahwa surat gugatan dari tertawan, pelawan belum pernah menerimanya: bahwa surat panggilan yang pertama dari pengadilan negeri sukabumi tertanggal maret pelawan tidak ada menerimanya dari pengadilan negeri tersebut dari surat. panggilan tertanggal: tersebut menurut pegawai pengadilan negeri itu sendiri, menyatakan tidak pernah membuatnya sedang surat tersebut pelawan terima dari. komando ressort. kepolisian kota iaaf tan pan kari 35t: bandung: bahwa surat surat yang kedua kali dan ketiga kalinya pelawan terima dari seorang nona het, nio oen joan sedangkan surat yang tertanggal mel: pelawan terima pada tanggal mei akan tetapi pelawan dalam keadaan 'sakit dan tidak hadir dimuka persidangan: bahwa atas hal hal.tersebut pelawan menuntut pada pengadilan negeri sukabumi supaya memberi putusan sebagai berikut lan eno tan membatalkan putusan verse pengadilan negeri sukabumi tanggal mel pdt, memerintahkan membuka persidangan kembali pada pengadilan negeri tersebut sebagaimana mestinya dengan menunjukkan alamat pelawan yaitu bertempat tinggal jl, tanin kotamadya bandung bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri sukabumi telah mengambil.putusan, yaitu putusannya tanggai september perut. mei pdt. dengan perubahan, yaitu mengenai jumlah uang.yang harus diserahkan oleh tergugat asli. pelawan) kepada penggugat asli (tertawan) berjumlah rp. rp, ap. rp. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)tiga ribu'rupiah|' sate masabandung dengan putusannya tanggal jul perd ptb., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut mein : . memperbaiki putusan pengadilan negeri sukabumi tanggal septum s. ber1968 perd, sukabumi sehingga harus dibaca sebagai berikut: '&x. menerima perlawanan pelawan sekarang pembanding menyatakan. pelawan pembanding sebagai pelawan yang tidak' benar. mengabulkan gugatan tertawan penggugat sekarang berbanding. untuk seluruhnya . ato anata #.s menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservation besar) tersebut yang, dilakukan oleh iskandar syah th. jurusnya luas biasa pada, pengadilan negeri di. sukabumi, pada hari rabu, tanggal maret. menghukum pelawan tergugat pembanding. untuk. membayar uang sejumlah rp. (dua ratus ribu rupiah) rp. (seratus ribu dengan seksama memperhatikan putusan sela dalam perkara ini tanggal pebruari perd, ptb, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat pelawan sekarang pembanding memerintahkan kepada hakim pengadilan negeri sukabumi untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan untuk membubuhi meterai (nazagelen) secukupnya dalam produk bukti hitam sesuai dengan ketentuan tercantum dalam pasat undang undang meters tahun jo. memerintahkan supaya sehelai salinan sesuai dari ini perlengkapan itu selesai, dikirimkan kembali kepada kami pengadilan tinggi .bnn memperhatikan surat pembelaan (memorie) banding yang diajukan'oleh pihak tergugat asli pembanding sekarang tertanggal september surat memori banding mana pada tanggal oktober telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama kau.surat balasan memories banding mana pada tanggal oktober juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama man tentang hukumnya menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai mana terurai dalam putusan hakim pertama yakni pengadilan negeri sukabumi tertanggal september dan yang telah disetujui oleh pengadilan tinggi serta dijadikan pula sebagai pertimbangan tertimbang an atau alasan alasannya sendiri, maka putusan hakim pertama tersebut adalah tepat menimbang, bahwa akan tetap! hakim pertama tersebut telah memberikan amar putusan yang tidak benar, sehingga putusan tersebut perlu diperbaiki mengingat akan undang undang yang bersangkutan mengadili memperbaiki putusan pengadilan negeri sukabumi tanggal september perd. sukabumi sehingga harus dibaca sebagai berikut: 3gl menerima perlawanan pelawan sekarang pembanding menyatakan pelawan pembanding sebagai pelawan yang tidak benar mengabulkan gugatan tertawan penggugat sekarang berbanding untuk seluruhnya menyatakan syah dan berharga sita jaminan conservation besar) tersebut yangdilakukan oleh iskandarsyah jurusnya luar biasa pada pengadilan negeri sukabumi, pada hari rabu, tanggal barat menghukum pelawan tergugat pembanding untuk membayar uang sejumlah rp. (dua ratus ribu rupiah) rp. (seratus ribu rupiah) rp. (tiga puluh ribu rupiah) rp. (dya ratus tujuh puluh mbu rupiah) kepada tertawan penggugat berbanding, dengan menerima tanda pembayaran yang syah dihukum pula'semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap ikracht van gewijerp. , (tiga ratus lima puluh lima rupiah) demikianlah diputuskan pada hari rabu, tanggal juli tujuh puluh satu,s oleh kami, menawan sh, hakim pengadilan tinggi bandung hakim tunggal), berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan tinggi bandung tanggal januari perd. ptb. keputusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan terbuka dengan dihadiri oleh manurung panitera pengganti tersebut, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara putusan pengadilan negeri sukabumi p1968 pdt,io oen gie al, hermanto, tan |. tinggal berumah jl, tamil kotamadya bandung. pelawan melawan ny. thung lian al. tunggawidjaja, tinggal berumah jl, ipar ,, kotamadya sukabumi tertawan pengadilan negeri tersebut membaca semua surat surat . mendengar keterangan kedua belah fihak tersebut, tentang duduknya perkara: menimbang, bahwa. pelawan telah mengajukan 'perlawanannya kepada kepala pengadilan negeri sukabumi, tanggal juni yang berbunyi sebagai berikut tan "gi" surat gugat dari tertawan, pelawan belum pernah ceritanya surat panggilan yang pertama .dari. pengadilan negeri sukabumi, han bahwa pelawan yang pada senin tanggal maret jam pagi, harus hadir muka persidangan, pada waktu tersebut diatas ketika pelawan menghadap dimana kantor pengadilan negeri tersebut menurut keterangan diri'seorang pegawainya yang bernama iskandarsyah t.h., bahwa panggilan pengadilan negeri untuk pelawan itu tidak ada, sedangkan surat panggilan mana diterimanya oleh palawan dari komando ressort. kepolisian kota besar bandung. masa cri surat panggilan yang kedua. kalinya,: bahwa pelawan harus: menghadap persidangan pengadilan negeri yang pala hari kamis tangga! mei, jam pagi, surat panggilan mana oleh pelawan yang pertama. menerima tanggal mei dengan perantaraan nona het dan yang kedua kalinya, menerimanya tanggal mei dengan perantaraan sdr, nio oen joan, dan . ann annan ad." surat panggilan yang ketiga kalinya atau yang terakhir, bahwa pelajari harus menghadap persidangan pengadilan negeri perdata tanggal mei dan surat panggilannya retorika pada tanggal mei hanya, pada waktu. tersebut diatas maka pelawan tidak hadir dimuka persidangan, 'dari karena pelawan didalam keadaan sakit ang ema maka dengan hal hal yang telah terurai diatas tadi, perawan atas kemerah hati dan dengan kebijaksanaan bapa, sudi apalah kiranya keputusan pengadilan negeri perdata verse tersebut dapat kotanya, dibatalkan kemudian persidangan dibuka kembali dengan diadakan pemeriksaan sebagai mana mestinya, beserta mohon pula agar supaya tiap tiap. panggilan untuk pelawan ditujukan langsung kepada alamat tersebut diatas. nagan dan selanjutnya mengutip keadaan keadaan sebagaimana' tertera'dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, tentang pertimbangan hukum pan menimbang, bahwa maksud perlawanan pelawan adalah seperti terurai diatas saat menimbang, bahwa perlawanan diajukan oleh pelawan dalam waktu tenggang berdasarkan undang undang, maka oleh karena mana "perlawanan pelawan tersebut dapat diterima menimbang, bahwa oleh karena persidangan diakui olah kedua betah fihak yang i.c. ternyata seperti tercantum dalam gugatan'asli dari penggugat sekarang tertawan, maka tidaklah perlu lagi dibuktikan dan sudah pastilah bahwa pelawan telah menerima pinjaman uang yang jumlahnya sebanyak rp: yang memakai tanda penerimaan masing masing tanggal sejumlah rp. dan tanggal sejumlah rp." bo!o00. dan rp. ta: win menimbang, atas pinjaman tersebut dengan tidak memakai claugule waktu, begitu pula tidak memakai jaminan apapun menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut pelawan akan memberi keuntungan untuk tiap tiap bulannya kepada terlawancterlawan, terhitung sejak pelawan menerima uang tersebut diatas . @baden menimbang, bahwa dalam jawabannya persidangan pelawan. telah, menyerahkan uang sejumlah rp. yaitu untuk pengembalian sebagian. sl. dari pinjaman pokok tersebut diatas, olah karena sejak bulan oktober:. mengenai keuntungannya akan dibebaskan alah tertawan' penggugat asil) menimbang, bahwa diakui pula oleh fihak tertawan, bahwa.'memang tertawan telah menerima uang .sebanyak rp. akan tetapi" jang tersebut adalah untuk pembayaran keuntungan saja, oleh karena pelayan sejak. menerima pinjaman uang pokok tersebut sama sekali belum: pernah "menyerah. kan keuntungannya tee naan bahwa, diakui oleh tertawan bahwa keuntungan itu 'akan"dibebaskan #apabila pelawan paling lambat pada akhir tahun harus sudah mehgernbali: kan.pinjaman pokoknya, akan tetapi ternyata sampai sekarang pelawan 'tidak .memenuhi kewajibannya tersebut, karena mana tertawan merasa dirugikan oleh pelawan lah menimbang::bahwa walaupun perjanjian pinjam meminjam.uang, tersebut . tidak memakai klausul. waktu, akan tetapi' diakui oleh pelawan sendiri tergugat asli) bahwa'memang pelawan telah lalai.untuk memenuhi kewajiban .nya,.maka' penuntutan kembali uang pinjaman oleh teriakan penggugat asli) dari pelawan' dapat dikabulkan masa anto menimbang, "bahwa walaupun dalam jawabannya pelawan telah mence bahkan:.keuntungan sampai berjumlah rp. kepada tertawan, olah. karena fia! tersebut dibantah oleh tertawan serta pelawak tidak dapat membaik ikan kebenaran jawabannya tersebut, oleh karena .mana mengenai hal ini pengadilan menganggap tidak perlu memperhatikan menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa mengenai jumlah uang yang rp. "(vide surat bukti dan hitam) tersebut haruslah dianggap sebaga! pembayaran keuntungan dari pelawan kepada tertawan, oleh karena mana.putusan pengadilan negeri tanggal mel no:: pdt, harus'tetap dikuatkan dengan perubahan jumlah keuntungan yang dituntut oleh tertawan (penggugat asti) harus dikurangi dengan jumlah yang diterimanya yaitu rp. rp. rp, jadi jumlah yang harus dikembalikan oleh pelawan kepada pahlawan berjumlah rp: rp. rp. menimbang, bahwa oleh karena pelawan adalah fihak yang dikalahkan, maka juga dalam putusan ini, pelawan harus dibebani ongkos perkara. memperhatikan ketentuan undang undang yang bersangkutan mengadili menerima perlawanan pelawan memperbaiki putusan pengadilan negeri sukabumi tertanggal mei pdt. dengan perubahan yaitu mengenai jumlah uang yang harus diserahkan oleh tergugat asli pelawan) kepada penggugat asli tertawan) berjumlah rp. rp. rp. rp. drug ratus tujuh puluh ribu rupiah) ana'ini, yang hingga kini direncanakan berjumlah rp, (tiga ribu rupiah) demikianlah perkara ini diputus pada hari. kamis, tanggal september oleh kami, pranata,. hakim pengadilan negeri df' sukabumi, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh. hakim disidang terbuka serta dihadiri oleh iskandarsjah t.h. panitera i.b:, dan dihadiri oleh kedua belah fihak tersebut diatas. goa baung tan rupiah) rp. tiga puluh ribu rupiah) rp. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada tertawan penggugat berbanding, dengan menerima tanda pembayaran yang syah menghukum pula.rrach! van gewijssebesar rp. (tiga ratus lima puluh lima rupiah)" bahwa sesudah putusan terakhir ini diberikan kepada kedua belah pihak pada tanggal agustus kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding .diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tangga! agustus sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukabumi permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya yang ditanda tangani oleh. kuasanya khusus yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada 'tanggal agustus bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal agustusseptember . menimbang, terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang tahun sajak undang undang tersebut .mulai berlaku pmahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bas dari undang undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan:ger."lengan bnitergugat dalam kasasi. penggugat asal telah mengelabui: pengadilan negeri sukabumi, karena mengajukan.gugatan dengan alamat'yang salah dari penggugat untuk kasasi #tergugat asal, walaupun tergugat dalam |. kasasi penggugat asal mengetahui alamat. yang: sebenarnya, "sehingga perkara ini diputus. dengan versa bahwa dengan diterimanya perlawanan penggugat untuk kasasi tergugat asal terhadap putusan verse itu, pengadilan negeri wajib memperhatikan h.i.r. apalagi tersebut telah diajukan sebagai except, dan seharusnya pengadilan negeri menolak gugatan tergugat dalam kasasi penggugat asa! bahwa perkara ini adalah wewenang pengadilan negeri bandung . bahwa putusan pengadilan tinggi maupun putusan pengadilan negeri adalah bertentangan dengan hukum acara perdata dengan akibat merugi "kan penggugat untuk kasasi tergugat asal dan menguntungkan tergugat dalam kasasi penggugat asal dalam soal waktu dan ongkos ongkos perjalanan bahwa tergugat asal sebenarnya hanya perantara, karena yang berhutang sebetulnya adalah pihak: iii menimbang tana mengenai. keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan r.i.d. eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat diajukan lagi mengenai keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini juga tidak. dapat dibenarkan, karena apa yang diajukannya bukan bersifat eksepsi tentang kompetensi relatif, melainkan sekedar mengemukakan alasan bahwa penggugat untuk kasasi tergugat asa! tidak menerima panggilan karena bertempat tinggal bandung. meskipun dalam hal ini seharusnya' hakim menyatakan tidak dapat diterima, tetapi karena. hal.ini tidak. bersifat mutlak maka tidak ada alasan untuk membatalkannya :. tenang mengenai keberatan ad. |. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan belum pernah diajukan kepada pengadilan, sehingga merupakan suatu noun yang tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, menimbang, bahwa walaupun demikian pengadilan tinggi salah rienne terapkan hukum mengenai dictum "membayar rp. (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum akibat kelalaian penggugat untuk kasasi tergugat asal . karena 'kalau ini bersifat ganti rugi, maka tentang ganti rugi tidak pernah dilakukan bp. pemeriksaan kalau ini bersifat uang paksa, maka hal ini tidak mungkin, karena hanya dapat dilakukan kalau dihukum untuk melakukan suatu perbuatan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan pena dilan tinggi sekedar mengenai dictum ganti. rugi'"" tersebut dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan pena dilan tinggi tersebut untuk selebihnya, sehingga kamarnya berbunyi seperti yang "akan disebutkan dibawah ini, baik. yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi nio oen gie alias hermanto tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tanggal juli perd. ptb,,. sekedar mengenai dictum yang berbunyi dihukum pula tergugat harus membayar akibat kalinya tergugat sejumlah uang tersebut diatas sebanyak rp. (dua ratus lima puluh rupiah) setiap han semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang, tetap (yacht dan gewijsde)" dan dengan mengadili sendiri menguatkan putusan pengadilan tinggi bandung tertanggal juli perd. ptb. tersebut untuk selebihnya menghukum penggugat untuk kasasi tergugat asalsabtu, tanggal. agustus dengan prof. sarwono sh.,., wakil ketua sebagai ketua, sri widoyati wiranto soesilo sh. dan r,z. asi kin kusumah armada sh.,., hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal september oleh ketua. tersebut dengar. dihadiri oleh sri. widoyati wiranto soesilo dan r.z. miskin kusumah armada. pihak. dedak putusan' pengadilan: tinggi bandung perd. p.t.b, mada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. nanti san putusan sela. inn bia dan pengadilan tinggi bandung yang mengadili perkara perkara perdata, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah'ini dalam perkara :., beth bah nia oen gie al. hermanto, bertempat tinggal gg. warudoyong no, sukabumi, (semula sebagai tergugat, sekarang sebagai pembanding) lawan hung lian al, tunggawidjaya, (semula sebagai penggugat, sekarang sebagai berbanding) pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat surat pemeriksaan pengadilan negeri sukabumi tanggal september perd. sukabumi, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dikabulkan gugat penggugat dangan tidak hadirnya tergugat (version) ditetapkan syah dan berharga sita jaminan (conservation besar) tersebut yang dijalankan oleh iskandarsyah th. jurusnya luar biasa pada pengadilan negeri sukabumi, pada hari rabu, tanggal maret dihukum tergugat harus menyerahkan uang kepada penggugat sejumlah tu: rp, ditambah keuntungan sebanyak rp: jumlah sea rp3300, (tiga ratus ribu rupiah) #sd dihukum tergugat harus membayar akibat mulainya tergugat, sejumlah yyacht van gewiisde) dihukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar rp. (lima puluh tiga rupiah) menimbang, bahwa tergugat pada tangga! september telah mengajukan permohonan: dengan: saksama . daan mei tekad memperhatikan surat pembelaan (memorie) banding yang. diajukan, olah pihak tergugat asli pembanding sekarang tertanggal september. surat memorie banding mena pada tanggal oktober telah diberitahukan kepada'pihak lawan dengan saksama banasurat balasan (memori) banding mana pada tangga! oktober juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara tersebut telah. diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat pend lain menurut undang undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima "da menimbang, bahwa dari beri.a acara pemeriksaan didepan hakim pertama yakni pengadilan negeri sukabumi, ternyata bahwa 'pelawan . tergugat semula pembanding sekarang telah mengajukan sebagai alat bukti, surat tak bermeterai, dalam mana ditulis adanya penerimaan uang sejumlah rp. (dua ribu lima ratus rupiah) oleh tertawan penggugat semula .berbanding sekarang: (llet produk bukti p ii hitam) menimbang, bahwa oleh sebab hakim pertama tersebut telah mempertim bangka surat tak bermeterai tersebut, sebagai suatu alat bukti syah: maka hakim wajib menyuruh pelawan tergugat pembanding untuk membubuhkan meterai (nazegelen! produk bukti p l hitam tersebut, sesuai dengan ketentuan tercantum dalam fasal undang undang meterai tahun no, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, nyatakan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim pertama tersebut adalah kurang lengkap, sehingga oleh sebab itu harus dilengkapi menimbang, lebih lanjut bahwa pengadilan tinggi berkenan. untuk buruh pemeriksaan tambahan guna perlengkapan tersebut diatas, dilakukan oleh hakim pertama tersebut yakni hakim pengadilan negeri sukabumi, yang untuk keperluan termaksud harus. membuka pemeriksaan sidang kembali mengingat undang undang yang bersangkutan mengadili menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat #pelawan sekarang pembanding memerintahkan kepada hakim pengadilan negeri di sukabumi untuk membuka, kembali pemeriksaan persidangan untuk membunuh! meterai (nazegelan) secukupnya dalam produk bukti hitam sesuai dengan ketentuan tercantum dalam undang undang meterai tahun" ja. memerintahkan supaya sehelai salinan dari ini'" perlengkapan itu selesai, dikirimkan kembali kepada kami pengadilan tinggidemikianlah diputuskan pada hari: selasa, tanggal enam belas pebruari tujuh puluh satu, oleh kami menawan sh, hakim pengadilan tinggi bandung hakim tunggal), bedasarkan surat penetapan: ketua pengadilan tinggi bandung tertanggal januari perd, ptb, keputusan mana diucapkan. pada hari itu juga dimuka umum dalam persidangan terbuka dihadapan manurung panitera pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara putusan pengadilan tinggi bandung perd ptb. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha:esa putusan pal pengadilan tinggi! bandung, yang mengadili perkara perkara. perdata, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara nio gen gis al. hermanto, bertempat tinggal gang warudoyong no, sukabumi, . (semula tergugat sekarang pembanding) lawan thung lian al. tunggawidjaja. bertempat tinggal jl. ipar sukabumi, (semula penggugat sekarang berbanding) mengutip uraian tentang hal ini seperti tercantum dalam keputusan pengadilan negeri sukabumi, tanggal september perd. sukabumi! mei no, pdt, dengan perubahan, yaitu mengenai jumlah uang yang harus diserahkan oleh tergugat as!i pelawan) kepada penggugat asli tertawan) berjumlah rp, rp. rp. rp. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut(dua ratus rupiah! menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukabumi, tanggal september tergugat emban ding telah mengajukan permohonan |
hukum acara perdata. pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas haky. suhartono, bertempat tinggal di jalan pulang adi surabaya penggugat untuk kasasi dahulu pemohon pem gugat untuk kasasi sebagai pemohon telah.mengajukan permohonan sebagai berikut: bahwa rumah yang pemohon tempati pulang adi adalah rumah pemohon sendiri yang pemohon peroleh sebagai hibah dari wisman, bahwa bangun tersebut belum resmi karena belum ada izin bangunan dari kotamadya surabaya demikian juga tanahnya belum ada izin resmi dari kotamadya surabaya tetapi pendaftaran tanah kotamadya surabaya telah dibuat atas nama pemohon: bahwa pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh surat penetapan dari pengadilan negeri surabaya atas tanah dan rumah karena tanah tersebut terkena peraturan pelebaran jalan, bahwa dengar adanya penetapan pengadilan negeri surabaya pemohon memperoleh kepastian hukum untuk mentaati ketentuan dari pemerintah daerah kotamadya surabaya tersebut: bahwa berdasarkan hal hai tersebut pemohon menuntut kepada pengadilan negeri surabaya agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut menetapkan pemohon sebagai pemilik yang syah atas rumah terletak jalan pulang adi no, surabaya yang dibangun atas tanah dengan hak sewa, bahwa permohonan tersebut telah ditolak oleh pengadilan negeri surabaya yaitu dengan keputusannya tanggal april s.p., keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi surabaya dengan keputusannya tanggal juni pdt: bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada pemohon 'pem banding pada tanggal agustus kemudian terhadapnya oleh pemohon pem banding diyang dibuat oleh panitera pengadilan negeri surabay ma.gang waktu dan dengan cara yang ditentu, bahwa pemohon kasasi berdasarkan fakta terakhir yaitu pada tanggai april telah memiliki "pernyataan hak milik atas bangunan rumah jalan pulang adi surabaya yang diketahui oleh rt! pulang argo rw. pulang argo dan lingkungan nagel (bukti p.s pernyataan hak milik), pernyataan hak milik atas diberikan berdasarkan kenyataan bahwa pemohon memang nyata nyata pemilik dari rumah pulang adi surabaya, terbukti dari biaya biaya yang dibebankan kepada pemohon (bukti bahwa pemohon telah memproses pengesahan hak milik tanah kepada surabaya hingga sekarang untuk memperoleh ketetapan resmi (bukti menimbang, bahwa keberatan keberatan ini semua tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak pernah diajukan sebelumnya baik pada pemeriksaan peng adilan negeri surabaya maupun pengadilan tinggi surabaya (ovum) dan tidak lah pada tempatnya hal hal itu diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi: menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan pertimbangan tersebut atas menurut pendapat mahkamah agung berdasarkan alasan sendiri keputusan peng adilan tinggi surabaya yang telah menguatkan keputusan pengadilan negeri surabaya harus dibatalkan karena pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah , tanpa adanya sengketa atas hak tersebut: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi ny. suhartono tersebut dapat diterima dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini sehingga amar nya berbunyi sebagai yang akan disebut bawah ini, memperhatikan undangundang tahun undang:ny. suhartono tersebut: membatalkan keputusan pengadilan tinggi jawa timur surabaya tanggal juni pdt yang telah menguatkan keputusan pengadilan negeri surabaya tanggal april tersebut. dan dengan mengadili sendiri. menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, menghukum pemohon sekarang penggugat untuk kasasi untuk membayar ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tetapkan sebanyak rp. ,dr. santoso poedjosoebroto s.h, wakil ketua sebagai ketua, samsoeddin abubakar s.h. .dan jndroharto. s.h.tersebut, dengan dihadiri oleh samsoeddin abubakar dan hendrotomo sh, hakim hakim anggota, dan t.s, alamiah sulaeman sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak putusan. pengadilan tinggi surabaya tgl.kara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan akhir sebagai tertera bawah ini, atas permohonan nyonya suharrini, bertempat tinggal jalan. pulang adi surabaya, sebagai pemohon pembanding. pengadilan tinggi tersebut, telah membaca, surat surat dari berkas perkara dan semua surat yang ada hubungannya dengan perkara ini: tentang kejadian kejadian. mengutip uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan surat penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri surabaya dalam permohonan pemohon nyonya suhartono) yang diucapkan muka umum pada tanggal april no, s.p., yang isi penetapannya berbunyi sebagai berikut menolak permohonan pemohon tersebut atas: menghukum pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai pada hari keputusan ini direncanakan sebanyak rp. (delapan puluh rupiah), membaca surat keterangan yang dibuat oleh m.b. mohamad soleh, panitera pengganti pengadilan negeri surabaya p.u. tanggal mei yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut nyonya suhartono (pemohon pembanding) mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan negeri surabaya dengan surat penetapannya tertanggal april s.p., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding: menimbang, bahwa pemohon pembanding tidak mengajukan surat penjelasan (memorie). banding: tentang hukum. . menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pemohon pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam undang undang maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima: menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon pembanding ternyata adalah meragukan dan tidaklah cukup dapat membuktikan bahwa rumah tersebut adalah hak milik hari nada olahan namhandine cahinsoa dengan demikian pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri surabaya dalam surat penetapannya ter tanggal april s.p., yaitu bahwa permohonan tersebut haruslah ditolak, dan dengan demikian penetapan pengadilan negeri surabaya tet sebut dapatlah dikuatkan: menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pembanding tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat ini haruslah dibebankan kepadanya:peradilan tingkat banding dari pemohon pembanding tersebut, menguatkan penetapan pengadilan negeri surabaya tertanggal april no, s.p.: menghukum pemohon pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding, yang hingga saat keputusan ini dijatuhkan ditetapkan sebesar rp. , (seratus dua puluh lima rupiah): memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri surabaya: demikianlah diputus pada hari satu juni oleh kami: sutomo s.h. ketua pengadilan tinggi tersebut sebagai hakim tunggal, keputusan mana kam. bacakan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh made judyartha s.h., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon pem: banding tersebut. pan putusan pengadilan negeri surabaya tgl. s.p. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri surabaya mengadili perkara perkara perdata, telah mengambil penetapan atas surat per. pohonan yang bunyinya sebagai berikut kepada yth. bapak ketua pengadilan negeri surabaya surabaya, maret dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini ny. suhartono, bertempat tinggal panjang adi surabaya, selanjutnya disebut pemohon, mengajukan per pohonan penetapan atas hak milik berdasarkan hal hal sebagai berikut bahwa rumah yang terletak jl. panjang adi surabaya, yang sejak tahun sampai sekarang pemohon tempati adalah merupakan milik pemohon sendiri, yang pemohon peroleh sebagai hibah lisan dari seorang laki laki bernama wisman, alamat jadikan surabaya. bahwa rumah termaksud diberikan sebagai hibah kepada pemohon sebagai syarat untuk berlangsungnya perkawinan antara wisman dan pemohon sebagai isterinya. bahwa bangunan rumah tersebut masih belum resmi, karena belum ada izin bangunan dari kotamadya surabaya: demikian juga tanahnya belum ada izin resmi dari kotamadya surabaya, akan tetapi pendaftaran tanah kotamadya surabaya dengan melalui r.t. dan r.w, panjang ordo, telah dibuat atas nama pemohon berdasarkan pengumuman walikota surabaya, yaitu dengan pengisian formulir pendaftaran tertanggal juni (terlampir sini sebagai bukti dan bahwa pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh surat pe tetapan dari pengadilan negeri surabaya karena tanah termaksud terkena peraturan pelebaran jalan seperti tersebut dalam surat ikhtisar tanah dari kotamadya surabaya yang terlampir sini, bahwa surat penetapan pengadilan negeri surabaya sangat diperlukan oleh pemohon untuk memperoleh kepastian hukum bagi pemohon akan usahanya memenuhi dan mentaati ketentuan dari pemerintah daerah kotamadya surabaya bagi status hukum tanah dan bangunan yang selama ini telah dikuasai! oleh pemohon secara sah. bnn berdasarkan segala hal. dan bukti.di atas naka pemohon agar bapak ketua pengadilan negeri surabaya sudi kiranya memberikan penetapan: menetapkan pemohon sebagai pemilik yang sah atas rumah terletak jl. panjang adi. no, surabaya, yang dibangun atas tanah dengan.hak sewa atas perhatian dan bantuan bapak, saya diucapkan banyak terima kasih. hormat saya, pemohon, td. ny. suhartono) pengadilan negeri surabaya, telah membaca surat permohonan tanggal maret dari: nyonya suhartono bertempat tinggal hi. panjang adi surabaya, yang pokoknya bermaksud mohon supaya pemohon ny. suhartono) tersebut ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas sebuah rumah terletak jl. panjang adi no, surabaya: telah melihatadalah benar pemakai tanah kotamadyaformulir pendaftaran jl. panjang adi surabaya, tanpa! (buktisejak tahun bertempat tinggal jl. panjang adiikhtisar tanah panjang adi surabaya (bukti mendengar dalam sidang permusyawaratan pemohon: menimbang, bahwa pemohon menerangkan tetap pada permohonannya, menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengacu kan surat surat bukti tersebut atas, menimbang, bahwa surat surat bukti yang diajukan oleh pemohon itu tidak memberi keyakinan kepada pengadilan negeri, dan karenanya pengadilan negeri berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, dan harus ditolak: mengingat pada dari undang undang yang bersangkutan: menetapkan menolak permohonan pemohon tersebut atas. menghukum pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai pada hari keputusan ini rencana sebanyak rp. (delapan puluh rupiah). demikian penetapan ini diambil dalam sidang permusyawaratan pengadilan negeri surabaya pada hari selasa tanggal april oleh kami, nyonya husna data valid, hakim, dengan dihadiri m.b. mohamad saleh, panitera enggan |
reg. sip hukum acara: bantahan (verzet) terhadap conservation besar bersifat insidenta pokok "perkara, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor. pala putusan mahkamah agung tanggal juli sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. mahkamah agung opa mengadili dalam' tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: bok wirjosuhardio alias sudjinah, bertempat. tinggal desa wironaanggan, kelurahan wironanggan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta, penggugat. untuk .kasasi: dahulu. melawan pembanding, tangs melawan: bea an, mangunredjo, bertempat tinggal karang, kelurahan wironanggan, d0. kecamatan gataktersebut:. aer karsidjan siswosugito, bertempat tinggal keraton tengah ida sala, tergugat tergugat. dalam kasasi. dahulu, .penggugat peng: gugat merangkap sebagai tertawan berbanding:: dan aa. homganuha karno, bertempat tinggal warung. teko,. sebelah utara sriwedari sala, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat merangkap sebagai tertawan il pembanding: ona mahkamah agung tersebut: kan dane melihat suratsurat yang bersangkutan?lawan telah mengajukan perlawanan terhadap conservation besar yang dilakukan lebih dahulu oleh pengadilan negeri. sukoharjo tanggal september daftar pdt. (dalam "perkara. tergugat tergugat dalam kasasi sebagai penggugat penggugat asli) melawan. turut. tergugat . tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa atas ketetapan kepala pengadilan negeri surakarta tertanggal agustus daftar pdt. telah disita (conservation besar) sebidang sawah letter yang perincian tentang letak, blok dan batas batasnya seperti yang disebut dalam surat gugatan: kepunyaan pelawan sendiri, sedangkan pelawan tidak mempunyai hubungan apapun dengan tertawan il: bahwa pelawan menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan warna sekali mengenai perkara tertawan: bahwa berdasarkan hal hal tersebut pelawan menuntut pada pengadilan negeri surakarta supaya memberi putusan sebagai berikut: menyatakan sebagai hukum bahwa pelawan adalah satu satunya: pemilik yang syah atas tanah tersebut diatas: memerintahkan pencabutan dari segala sitaan atas tanah tersebut diatas: tim menghukum pula terbatas pertama untuk membayar semua biaya perkara: bahwa terhadap perlawanan tersebut pengadilan negeri surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal september perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan seluruhnya permohonanto) kepada tergugat mammoth),cernkembali tanah sawah.dan tanah:.hingga kini sejumlah rp. .: menolak seluruhnya permohonan gugatan membantah dok wirjosuhardjo), aan menghukum membantah bok wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah rp. putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat merangkap sebagai terbatas tertawan dan membantah pelawan telah diperbaiki oleh: pengadilan tinggi, semarang dengan putusannya tanggal september:.:. pdt pt. sang, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan banding dari pada pembanding tersebut: menguatkan keputusan pengadilan negeri surakarta tanggalhingga berbunyi' sebagai dibawah ini: sawah'tersebut terletak timur desa karang tersebut diatas, bahwa karena karno (tergugat) tidak mendapat tanah pekarangan, maka lalu: karsidjan siswosugito( penggugat iit) memberikan kepada tergugat sebagian tanah pekarangan a.z. sebelah barat seluas i.k. m2, dengan batas batas sebagai berikut: tag utara ? jln. kecil kampung. timur2 kebun (pekarangan) karsidjan siswosugito. bnn selatan : kebun pekarangan) ordo alias pali. inn c0. barat. jin, besar tengah kampung. nan tanah pekarangan tersebut terletak desa karang tersebut diatas, adapun sawah dan'tanami pekarangan tersebut seharga lebih kurang rp. (satu juta rupiah). bahwa dengan catatan dari penggugat penggugat sawah dan tanah pekarangan yang diberikan kepada tergugat tersebut tergugat tidak mempunyai wenang mass, bahwa tibaitjba pada tahun karno (tergugat) yang sekeluarga dengan orang tuanya (penggugat), sudah meninggalkan petunjuk petuah petuah dari orang tuanya tersebut diatas diantaranya: pen tidak'mau melanjutkan sekolah bahkan tidak maupulang, tidak mau mengeluarkan kepada orangtuanya, mengadakan pemborosan (minta uang kepadorang tuanya untuk keperluan sekolah tetapi nyatanya tidak masuk .sekolah sehingga. dikeluarkan sekolahnya), bagan bahkan akhir akhir ini. sawah dan tanah pekarangan tersebut ada tanda tanda akan dijual. bahkan orang tuanya penggugat:penggugat telah berkali kali menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. pan bahwa penggugat penggugat mempunyai kekhawatiran tergugat akan menjual sawah dan tanah pekarangan tersebut, karena (tergugat) telah mulai menawarkan penjualannya sawah dan tanah pekarangan tersebut maka penggugat penggugat mohon supaya pengadilan negeri surakarta mengadakan penistaan conservation atas sawah dan tanah pekarangan tersebut, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut: bahwa tanah sawah dan pekarangan patok dan yang sekarang menjadi sengketa adalah didapat oleh mangunredjo dan karsidjan siswosugito dari pembelian, sedang pengeluaran uang pembayaran juga mangunredjo dan karsidjan siswosugito. bean bahwa setelah sawah dan pekarangan tersebut dibelinya, kuasa penggarapan dan yang menguasai hasilnya dari semenjak itu pula, juga mangunredjo, sedang karno belum lemah menguasai penggarapan dan menguasai hasilnya. bahwa sampai dengan surat gugat kami tanggal mei kami ajukan pengadilan negeri surakarta, penguasaan garapan dan penguasaan hasilnya juga mangunredjo, kan bahwa hubungan dengan berita acara penyitaan yang dijalankan lebih dahulu (conservation besar) perut, tanggal agustus yang dengan penjelasan surat dari pengadilan negeri surakarta tanggal agustus bahwa sawah dan pekarangan dikembalikan kepada tersisa, tersisa dalam hal ini falah: mangunredjo, karena semenjak dulu penggarapannya adalah mangunredjo, sedang karno sebagai tergugat semenjak dulu belum pernah menguasai garapan maupun menguasai hasilnya. maka berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat penggugat mohon kepada pengadilan negeri surakarta, untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut: primaire: menyatakan syah dan berharga penistaan conservation atas sawah dan pekarangan tersebut diatas: membatalkan pemberian sawah dan pekarangan oleh penggugat dan penggugat kepada tergugat: membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat dan oleh siapapun yang berupa: penggugat. menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada penggugat dan penggugat pula membantu pada pembalikan nama dalam surat dikukuhkan pada penggugat penggugat: menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, subsidi: memberi keputusan atas perkara ini seadil adilnya, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menimbang, bahwa membantah pelawan dengan surat bantahan perlawanan terhadap penistaan lebih dahulu (conservutoir besar) pdt. tertanggal september bermaksud mengajukan bantahan perlawanan sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat ketetapan paduka bapak kepala pengadilan negeri surakarta tertanggal agustus daftar pdt. antara mangunredjo dan karsidjan siswosugito (terbatas melawan karno (terbatas ii), maka telah ikut serta disita sebagai jaminan barang kepunyaan membantah, yang berupa sebidang tanah sawah letter blok. no, s.ii luas ha, blok s.ii luas. hay. blok s.ii luas ha., yang batas batasnya adalah sebagai berikut: sebelahutara jalan besar, sebelah timur sawah milik mangunsurnarto, sebelah selatan jalan batas (pematang), boga sebelah barat sawah milik mentotenojlo. naa bahwa membantah adalah satu satunya pemilik yang syah dari tanah sawah tersebut: manish cc. bahwa meskipun membantah dengan lewat bapak lurah wiroanggan telah memberitahukan kepada panitera pengganti jurusnya dari pengadilan negeri surakarta yang datang kantor kelurahan untuk melaksanakan penistaan tanah tersebut, tetapi tanah sawah membantah tersebut diatas telah disita juga atas dasar surat "ketetapan paduka bapak kepala pengadilan negeri surakarta pdt. tertanggal agustus bahwa membantah tidak mempunyai hubungan apapun saja dengan terbatas kedua, sebagaimana telah dinyatakan oleh terbatas kedua, bahwa membantah menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali mengenai perkara antara terbatas dan terbatas ti, berdasarkan atas keadaan keadaan tersebut diatas, maka dengan hormat kami mohon kepada bapak kepala pengadilan negeri surakarta, sudi apakah kiranya meluluskan: permohonan kami, dengan memberi keputusan yang dapat"dijalankan dengan segera sebagai berikut: inn belah menyatakan sebagai hukum, bahwa membantah adalah satu satunya pemilik yang syah atas tanah tersebut diatas, ann memerintahkan pencabutan dari segala sitaan'atas tanah tersebut diatas, menghukum pula terbatas pertama untuk membayar semua biaya perkara, menimbang, bahwa pada ari sidang: yang digelapkan, para pihak yang berperkara datang menghadap, setelah usaha perdamaian tidak berhasil maka dibacakan surat gugat pdt. dan surat gugat bantahan (perlawanan) penistaan lebih dahulu (conservation. besar) pdt. fihak penggugat dan membantah tetap meneguhkan pada gugatannya dan bantuannya tersebut diatas: menimbang, bahwa atas gugatan pdt. tersebut, pihak tergugat karno) mengajukan jawaban sebagai berikut: ann bahwa gugatan penggugat penggugat mangunredjo dan: karsidjan siswa sulit) keseluruhannya tidak benar dan menolak semuanya, dengan alasan alasan sebagai berikut: pen ban bahwa sawah"dan pekarangan yang terdaftar dalam buku. dan dalam kelurahan wiroanggan,. yang terletak. kelurahan wiroanggan adalah hak miliknya sendiri, yang asalnya dari pembagian harta benda sebagai barang warisan untuk kemudian hari, dari ayah dan'kakaknya ialah penggugat peng gugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito), adapun sawah baik verse, hut, telah saya jual lapas kepada bok wirjosuhardju (pelawan membantah) melalui penjabat setempat, dengan harga satu seperempat juta rupiah, tang tersebut telah kami terima semua, sedang tanah pekarangan masih tetap seperti semua, jati saya sudah merasa tidak mempunyai hak milik dari terhadap sawah tersebut, .: menimbang. bahwa atas perlawanan (bantahan) terhadap pensiunan lebih dahulu (conservatotr besar) no, p4. pihak tertawan mangunredju dan karsidjan siswosugito) melalui kuasanya sumantri) mengajukan jawaban sebagai berikut: med ungu bahwa perlawanan (bantahan) dari. pelawan bok wirjosuhardjo) tidak:dapat dibenarkan seluruhnya, karena itu menolak'atas bantahan tersebut dengan memberi alasan alasan sebagai berikut: bera bean ama bahwa penistaan lebih dahulu (conservation besar) terhadap sawah patok dan pekarangan az. yang telah dijalankan oleh jurusnya pada pengadilan negeri surakarta, atas dasar surat perintah. penistaan lebih dahulu (conservation besar) dari kepala pengadilan negeri surakarta, adalah syah menurut hukum, pelawan membantah bok wirjosuhardjo) bukan pemilik sawah berperkara, oleh karensawah tersebut masih dalam kekuasaannya dan penggarapan sawah tersebut masih pada tertawan terbatas ke mangunredjo), dan dikukus sawah tersebut masih disimpan oleh terbatas tertawan karena itu sawah tersebut termasuk barang yang digugat: adapun alasan alasan tertawan terbatas dalam mengajukan gugatan, minta juga disita lebisi dahulu sawah dan pekarangan tersebut, oleh karena sudah ada dosa desus yang kuat bahwa sawah tersebut akan dijual oleh tergugat karno) kepada pelawan membantah bok wirjosuhardfo): sedang fihak terbatas tertawan ke karno) atas bantahan perlawanan terhadap penistaan lebih dahulu (conservation besar) dari pelawan bok wirjosuhardjo) mengajukan jawaban sebagai berikut: bahwa bantahan perlawanan terhadap penistaan terlebih dahulu (conservation besar) sawah berperkara, adalah dibenarkan keseluruhannya, karena itu dapat diterima, dengan alasan, bahwa sawah berperkara tersebut memang benar telah menjadi miliknya pelawan membantah, yang asalnya dibeli dari terbatas tertawan okamoto): menimbang, bahwa atas jawaban tergugat karno), pihak penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) melalui kuasanya sumantri) mengajukan tangkisan (replika) sebagai berikut: bahwa membenarkan sawah dan pekarangan berperkara adalah berasal dari penggugat penggugat yang disematkan pada tergugat okamoto), akan tetapi tergugat belum tidak mempunyai wenang mass,: karena dimaksudkan. agar supaya dikemudian hari jika sudah hidup berkeluarga sendiri dapat: digunakan sebagai bekalriya, maka kenyataan sawah dan pekarangan tersebut belum diserahkan kepada tergugat karno), masih dikuasai dan digarap (dikerjakan) oleh penggugat, juga pikukuhnya masih disimpan oleh penggugat: adapun sawah berperkara tersebut sudah dijual kepada pelawan membantah bok wirjosuhardjo) tidak sepengetahuan persetujuan dari penggugat, maka tidak mengerti sama sekali jika sawah berperkara tersebut telah dijual kepada pelawan bok wirjosuhardjo) karena itu penjualan sawah berperkara tersebut tidak syah menurut hukum: menimbang, bahwa atas jawaban terbunuh tertawan mangunredjo dan sp. karsidjan siswosugito) maka fihak pelawan bok wirjosuhardjo) melalui kuasanya soeharto) mengajukan tangkisan (replika) sebagai berikut: bahwa sawah berperkara adalah miliknya sendiri, yang dibelinya dari terbatas tertawan karno) dengan syah, hanya penyerahan secara nyata belum dapat dilaksanakan dan belum dibalik namakan kepada pelawan karena dihalang halangi oleh terbatas tertawan dengan cara mengajukan gugat, yang minta juga penistaan lebih dahulu (conservation besar): sedang atas jawaban dari terbatas tertawan karno), fihak pelawan bok wirjesuhardjo) melalui kuasanya tirto) mengajukan replika sebagai berikut: bahwa menguatkan dan membenarkan seluruhnya jawaban dari terbatas tertawan' karno) tersebut: menimbang, bahwa atas tangkisan (replika) dari penggugat penggugat tersebut, pihak tergugat karno) mengajukan (publik) sebagai berikut: bahwa'ia tetap pada jawabannyyang telah diajukan dimuka persidangan dan tetap menolak atas gugatan penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito):. menimbang, bahwa atas tangkisan (replika) dari pelawan membantah tersebut pihak terbatas tertawan mangunredjv dan karsidjan siswosugito) melalui kuasanya( sumantri), mengajukan publik sebagai berikut: nana bahwa tetap pada jawabannya yang lelah diajukan muka sidang, dan tetap menolak seluruhnya terhadap bantahan perlawanan permintaan lebih dahulu (conservation besar) dari pelawan bok wirjosuhardjo). menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kejadian kejadian seperti dengan jelas, termuat dalam berita acara persidangan ini, tentang hukum kan menimbang, bahwa gugatan penggugat penggugat, bantahan perlawanan konservatif besar dari membantah pelawan, dan jawaban jawaban' dari tergugat, terbatas tertawan:tertawan seperti telah diuraikan tersebut diatas, hape menimbang, bahwa jawabanjawaban tergugat karno) terhadap gugatan gugatan penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito). pada hakekatnya merupakan pengakuan sebagian dan penyangkalan selebihnya, dengan kesimpulan sebagai berikut: tana telah diakui oleh tergugat, bahwa sawah dan pekarangan yang terdaftar dalam buku dar az. yang terletak kelurahan wiroanggan, adalah "berasal dari pembagian harga benda sebagai warisan untuk kemudian hari, dari ayahnya" yaitu penggugat mangunredjo) dan kakaknya yaitu penggugat karsidjan siswosugito, tetapi tentang awali patok sekarang ini bukan hak milik lagi, karena sudah dijual lepas kepada pelawak bok wirjosuhardjo), sedang pekarangan az. no masih tetap seperti keadaan semula: membenarkan, bahwa selama mempunyai hak milik sawah patok dan pekarangan az. belum pernah menggarap mengerjakan' sendiri, dan pikukuhnya belum tidak disimpannya, semuanya masih dikuasai dikerjakario leh ayahnyyaitu penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito): menimbang, bahwa jawaban jawaban terbatas tertawan mangunredjo dan karsidjan siswosugito) terhadap gugur bantahan perlawanan conservation besar, dari pelawan bok wirjosuhardjo) pada hakekatnya menyangkal tidak membesar . kan seluruhnya, dengan kesimpulan sebagai berikut: inn bahwa sawah patok yang sekarang disengketakan adalah termasuk harta benda yang digugat, karena itu dimohonkan juga penistaan lebih dahulu (conservation besar) dan telah dikabulkan oleh bapak kepala pengadilan negeri surakarta, selanjutnya telah dilaksanakan penistaan lebih dahulu oleh wakil jurusnya pengadilan negeri suram yang telah membuat berita acara penistaan yang syah menurut hukum, pelawan pembantu bukan pemilik sawah tersebut, karena sawah tersebut masih dalam kekuasaan penggarapannya pihak terbatas teriakan juga dikukus masih dipegang oleh terbatas tertawan sedang jawaban terbatas tertawan karno) terhadap bantahan perlawanan conservation besar dari pelawan bok wirjosuhardjo) pada hakekatnya membenarkan dan mengakui seluruhnya, yaitu bahwa benar sawah patok yang seorang ini visit lebih dahulu (conservation besar) oleh pengadilan negeri surakarta, adalah hak miliknya pelawan bok wirjosuhardjo) yang asalnya dibeli dari terbantahflerlawan karna): menimbang, bahwa dalan pemeriksaan selanjutnya, pengadilan negeri surakarta perlu menetapkan pembagian beban pembuktian dalam perkara tersebut sebagai berikut: oleh karena gugatan penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) diakui sebagian dan disangkal selebihnya oleh tergugat karno), maka dianggap merupakan penyangkalan seluruhnya, oleh karena itu pihak penggugat penggugat harus membuktikan gugurnya (diberi beban pembuktian), oleh karena gugat bantahan perlawanan penistaan lebih dahulu (conservation besar) dari pelawan bok wirjosuhardjo) disangkal seluruhnya, oleh terbunuh tertawan mangunredju dan karsidjan siswosugitoy maka pihak pelawan harus membuktikan bantahan perlawanannya terhadap, penistaan lebih dahulu (conservation besar) (diberi beban pembuktian), sedang pihak terbatas tertawan karno), karena telah mengakui seluruhnya, tidak perlu diberi beban pembuktian: menimbang, bahwa pihak penggugat dan terbatas tertawan mangunredjo dan karsidjan siswosugito) yung diberi beban pembuktian atas tugasnya, telah menyerahkan bukti surut dan saksi saksi, yang setelah dinilai kebenarannya dan dihubungkan satu dengan lainnya oleh pengadilan negeri surakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa pada tanggal pebruari kisaran alias wignyodihardjo telah melayarkan balik stat sawah tangannya patok buku yang terletak'di desa karang, kelurahan wiroangyan, kepada penggugat manguriredjo), selanjutnya dibalik station kepada anaknya yang bernama karno (tergugat) waktu itu masih umur tahun, untuk bekal hidup, jika nanti berumah tangga. sendiri, karena itu tidak boleh dijual kepada orang lain, maka"sawah'sanggar tersebut tetap dikuasai dan digarap oleh penggugat mangunredjoy hasilnya untuk keperluan biaya sekolahnya tergugat karno), jadi kenyataannya" tergugat karno) belum menguasai dan menggarap sawah sanggar yang disiarkan padanya, bahwa pada tanggal september karsidjan siswosigito (penggugat) telah memberikan hak atas sebagian tanah pekarangan miliknya az: no468 kepada karno (tergugat), yang belum dapat dibalik silakan kepada karotis (tergugat) dan keadaan tanah pekarangan masih total dokument aan ditutup fel mutigunradjo (penggugat): aus bahwa! bulan oktober mangunredjo (penggugat) bermaksud untuk mencabut mak milik atas semua benda yaitu sawah sanggar patok dalam buku no, 'dan tanah pekarangan no az. dari karno (tergugat) dengan alasan bahwa karno terganggu ingatannya (tidak normal), maksud tersebut dimohonkan kepada bupati kepala daerah tk. sukoharjo, dengan sepengetahuan lurah desa wiroanggan partodarsono (saksi) dan asisten wedana gatak, hasan arifin (saksi): pencabutan hak milik tersebut oleh pihak asisten widodo gatak dan widodo kartasura, telah mufakat dapat dicabut hak milik tersebut dengan alasan bahwa karno (tergugat) terganggu ingatannya (tidak normal), 'bahwa"bulan oktober mangunredjo (penggugat) mohon: bantuan kepada pihak kepolisian setempat, untuk mendidik anaknya yaitu karno karena sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi sendiri, maka oleh pihak kepolisian distrik kartasura telah dilakukan penyelidikan untuk berusaha mendidik, akan tetapi tidak berhasil, karena karno (tergugat) telah terpikat ajaran mistis warung teko muka sriwedari sala, dan tidak bersedia pulang desanya, tingkah lakunya seperti orang yang tidak normal dengan menggunakan pakaian serba hitam dan sudah'tidak mau lagi sekolah karena itu telah dikeluarkan dari sekolahnya, bahwa penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) setelah tidak berhasil "untuk memperingatkan perbuatan perbuatannya tergugat okamoto), bahwa mendengar kabar dari orang orang yang ingin membeli jawab, bahwa sawah patok buku yang disiarkan tergugat karno) akan dijual oleh tergugat karno), maka penggugat penggugat mangunredjo dun karsidjan. siswosugito).dengan menunjuk kuasanya yaitu sumantri, mengajukan gugatan pengadilan negeri surakarta, pala tanggal mei dalam gugatannya dimohonkan juga permintaan penistaan lebih dahulu .(conservation besar), disamping itu 'berusaha juga untuk mencegah agar supaya sawah berperkara tidak jadi dijual pada orang lain, bahwa pada tanggal juli malam hari sawah berperkara tersebut telah dikerjakan digarap oleh orang atas suruhan wirjosuhardjo (suami dari pihak pelawan yaitu bok wirjosuhardjo), dengan tidak sepengetahuan izin dari penggugat:( mangunredjo), maka oleh penggugat temali diperingatkan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga terjadi peristiwa perebutan penggarapan sawah tersebut, bahwa pada tanggal agustus telah dilaksanakan penistaan emily dahulu (conservation. besar) oleh wakil jurusitu dengan saksi saksinya, atas perintah kepala pengadilan negeri surakarta tertanggal agustus perintah untuk menjalankan penistaan lebih dahulu (conservation besar) atas sebidang sawah dan pekarangan yang tersebut dalam surat gugat penggugat, dalam berita acara penistaan yang dijalankan lebih dahulu (conservation besar) telah diuraikan bahwa jrususita tidak dapat bertemu sendiri kepada pihak tergugat karno), maka bertemu dengan lurah desa wiroanggan dalah partodarsono, setelah menunjukkan surat perintah dari kepala pengadilan negeri surakarta, lalu diadakan penistaan terhadap sawah militer dan tanah pekarangan az. yang terletak kelurahan wiroanggan dengan dijelaskan bahwa sawah dan tanah yang. sudah disita dengan tidak merugikan bagi pihak yang berperkara, diserahkan kembali kepada tersisa lewat lurah desa wiroanggan, untuk dirawat baik baik,jangan sampai rusak, dijual, digadaikan atau diliburkan kepada orang lain: selanjutnya pada. tanggal agustus jurusnya yang menyita' sawah dan pekarangan tersebut, telah 'mengirimkansurat penegasan penistaan kepada lurah desa wiroanggan, yang menegaskan bahwa sebelum ada putusan pengadilan negeri surakarta, pihak penggugat dan tergugat tidak diperkenankan menjual atau menggadaikan kepada orang lain, jadi keadaan tetap seperti semula, yaitu stat masih tertulis atas nama tergugat karno) dan penggarapan masih dilakukan oleh pihak penggugat mangunredio): bahwa pada bulan agustus teluh terjadi perebutan penggarapan sawah hai berperkara antara penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) dengan pelawan bok wirjosuhardjo) sehingga pamongpraja dan angkatan kepolisian setempat mengambil tindakan preventive, untuk mencegah jangan sampai terjadi bentrokan antara kedua pihak: selanjutnyoleh pamongpraja setempat diambil kebijaksanaan, sawah tersebut sebelum ada keputusan dari yang berwenang pengadilan negeri surakarta) maka penggarapan dikerjakan oleh kedua pihak, ialah tempat kepada mangunredjo (penggugat) dan tempat pada bok wirjosuhardjo (pelawan) dan yang tempat lagi untuk disewa oleh pabrik gula, hasilnya sepeda disimpan dulu kelurahan wiroanggan: menimbang, bahwa pihak tergugat dan terbatas tertawan karno) telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti perlawanan terhadap bukti bukti. yang diajukan oleh. pihak penggugat dan terbatas tertawan mangunredio) dan karsidjan siswosugito), menyerahkan bukti surat surat yang dapat: diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa pada tanggal april hadapan penjabat pamongpraja setempat. lurah desa wiroanggan dan asisten wedana gatak tergugat: karno) telah menjual lepas sawah tangannya kepada bok wirjosuhardjo (pelawan) yaitu patok persil terdaftar dalam buku no: dengan harga satu seperempat juta rupiah sudah dibayar lunas, tetapi kenyataan sawah belum. saya serahkan kepada pembeli, oleh karena saya tidak menguasai mangga rapnyajadi hanya stat saja bahwa pada tanggal. agustus menyatakan tidak: terimaterhadap penyitaan lebih dahulu (conservation besar) atas sawah tangannya patok xx. dalam buku oleh karensawah sanggar tersebut telah dijual lepas'kepada bok wirjosuhardjo (pelawan): bedah bahwa. membenarkan sawah. sanggar dun peperangan:: tersebut : adalah pemberian dari penggugat penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugitoy dan sampai sekarang ini belum pernah menguasai dan menggarap mengerjakan'sendiri hanya mempunyai stat: pend bahwa membenarkan pada waktu sekarang ini sudah tidak sekolah: lagi karena sudah masuk mempelajari ajaran mistis dan diharuskan selalu berpakaian: serba . bahwa:.benar. waktu menjual sawah tangannya tersebut, tidak minta persetujuan lebih dahulu pada ayahnya (penggugat) jadi atas kehendaknya sendiri, sebab sekarang. ini merasa: sudah dewasa dan menerangkan kepada penjabat setempat bah wa:dikukus sawah tangannya telah hilang, menimbang,. bahwa pihak membantah pelawan bok wirjosuhardjo) yang diberi.beban pembuktian atas bantahan perlawanannya terhadap penistaan lebih dahulu (conservation besar) telah menyerahkan. bukti bukti surat surat dan saksi saksi, yang setelah dinilai kebenarannya dan dihubungkan satu dengan lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: tan .bahwa: pada tanggal april hadapan penjabat pamongpraja setempat lurah desa wiroanggan dan asisten wedana gatak, telah membeli sawah sanggar'patok:. no: versi buku ymgpterletak kelurahan wiroanggan, .asil dari karno' (tergugat terbatas tertawan dengan 'rga satu seperempat juta rupiah, uang sebanyak tersebut telah diterima karno sendiri, akan tetapi waktu itu belum dapat diserahkan sawah yang dibeli tersebut: dan belum dapat dibalik namakan, dalam hal membeli sawah tersebut telah dibuat persetujuan jual beli antara karno (tergugat tertawan il) dengan bok wirjosuhardjo'(pelawan): tang bahwa bulan juli berdasarkan surat persetujuan jual beli sawah tersebut: maka mulai akan mengerjakan sawahnya,'akan tetapi dihalang halangi oleh terbatas tertawan mangunredjo dan karsidjan siswosugito), sehingga terjadi perbuatan penggarapan sawah tersebut: maa bahwa pada agustus alus dasar surat perintah penistaan lebih dahulu (conservation besar) dari ketua pengadilan negeri surakarta, mulai hendak menggarap lagi sawah berperkara, tetapi tidak berhasil karena terjadi perebutan, sehingga akan: pihak penjabat setempat kepolisian dan pamongpreja) ikut serta menyelesaikan, yang. akhirnya ditetapkan oleh penjabat setempat bahwa satu tempat dikerjakan oleh .membantah pelawan bok wirjosuhardjo) satu. tempat dikerjakan oleh terbatas tertawan mangunredjo) dan satu tempat lagi disewa oleh pabrik gula, sedang hasilnya sepeda disimpan kelurahan wiroanggan, :. menimbang, bahwa pihak terbatas tertawan mangunredjo dan karsidjan siswosugito), telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti perlawanan atas bukti bukti.yang diajukan oleh pihak membantah pelawan bok wirjosuhardjo), "menyerahkan bukti surat surat dan saksi saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut: maa shan bahwa pada tanggal mel telah. mengajukan permohonan gugat ditujukan kepada tergugat karno) dalam tugasnya itu telah dimohonkan juga penistaan lebih dahulu (conservation besar) atas sawah dan pekarangan terpercaya. karena ada alasan alasan bahwa tergugat berusaha untuk menjual .sebagian seluruhnya. permohonan penistaan lebih dahulu (conservation besar) dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri surakarta, karena itu telah diadakan penistaan oleh jurusnya panitera pengganti pengadilan negeri surakarta, dalam :.berita acara penistaan lebih dahulu (conservation besar), dijelaskan sebagai'berikut: . bahwa sawah sanggar dan pekarangan berperkara, teluh disita dan juga dijelaskan, bahwa barang barang yang telah disita diserahkan kembali kepada tersisa lewat, lurah. desa wiroanggan, untuk dirawat baik baik, jangan sampai dirusak, dijual, digadaikan atau diliburkan kepada orang jain: guna menjelaskan berita acara penistaan lebih dahulu (conservation besar) tersebut oleh panitera pengganti pengadilan negeri surakarta dengan suratnya tertanggal agustus no, pdi, sudah ditegaskan bahwa stat: atas numa sawah berperkara masih tetap tertulis karno (tergugat) sedang penggarapan masih dilakukan oleh mangunredjo (penggugat): bahwa tentang jual beli sawah berperkara antara karno (tergugat terbatas pan ii) dengan bok wirjosuhardjo (membantah) tidak sepengetahuan mangunredio (penggugat dan terbatas i), pada hal sawah berperkara selamanya dalam kekuasaan dan penggarapan mangunrejo, dan tidak merasa menyerahkan sawah berperkara kepada bok wirjosuhardjo (membantah), karena itu jual beli sawah tertera tidak syah menurut hukum yang: berlaku, menimbang, bahwa dengan kesimpulan kesimpulan pembuktian yang telah diuraikan tersebut diatas, maka pengadilan negeri surakarta telah dapat mem butiran adanya suatu peristiwa sebagai berikut bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah. sebidang sawah: letter b15 dan pekarangan az. semuanya terletak kelurahan wiroanggan: bahwa sawah dan pekarangan berperkara, mula mulanya adalah hak milik nya mangunredjo dan kasihan siswosugito (penggugat terbatas kemudian sawah berperkara diberikan kepada karno (tergugat terbatas ii) adalah anak nya waktu itu baru umur tahun, maka sawah berperkara diatas disiarkan pada karno tersebut, sedang tanah penayangannya belum dibalik namakan kepada karno: bahwa oleh karena karno (tergugat terbatas ii) masih sekolah, maka penggarapan terhadap awali dan pekarangan berperkara, tetap. dikerjakan oleh penggugat terbatas hasilnya digunakan untuk biaya sekolahnya! bahwa sejak karno (tergugat terbatas ii) tahun belajar mistis warung teko muka sriwedari sala, tidak sekolah lagi dan tidak pernah.pula . desa, orang tuanya, bahkan ada gejala pikiran sudah tidak normal.lagi, . maka fihak mangunredjo dan karsidjan siswosugito (penggugat terbatas telah berusaha agar supaya karno (tergugat terbatas ii) kembali: sejalan yang berair ialah seperti keadaan semula dan disamping itu. berusaha suntuk mencabut kembali sawah dan pekarangan berperkara yang telah"diajukan kepada penjabat yang berwenang yang oleh pejabat pejabat yang berwenang telah die tubuhnya maksud: pencabutan kembali sawah dani pekarangan. terperkaraterse but ser dalam gugatan biasa: mengabutkari gugat penggugat seiruhunya! menyatakan benar dan berharga (verklaart voor goed van aarde) penistaan lebih dahulu (conservation besar) atas sawah dan pekarangan macam sengketa: ata membatalkan pemberian sawah dan pekarangan: sengketa oleh peng: gugat penggugat berbanding mangunredjo dan karsidjan siswosugito) kepada tergugat pembanding karno), tan nenek membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat pembanding. dan oleh siapapun yang berupa jual beli, pinjam meminjam dan ain lain,: pendek kata semua perjanjian mengenai sawah dan pekarangan tersebut,: karena tidak dengan izin para penggugat, tania memerintahkan:. gelas) tergugat pembanding karno) menyerahkan kembalissawah sengketa dan pekarangan sengketa kepada .para penggugat berbanding dan membantu pembalikan nama sawah atas nama penggugat berbanding mangunredjo) dan apabila perlu dalam hal karno tidak suka memberikan bantuannya, balik nama itu dilakukan (oleh.yang berwajib) tanpa bantuannya karnotoj ordo menghukum tergugat pembanding untuk membayar semua .biaya perkara dalam peradilan' tingkat banding ini, .yang hingga kini ditetapkan sebesar rp. (du ratus tiga rupiah): . nan dalam gugatan perlawanan: . . ati maan menyatakan pelawan pembanding sebagai pelawan yang tidak benar, menolak perlawanan pelawan pembanding seluruhnya. pan menghukum pelawan pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalarnperadilan tingkat banding ini,.yang hingga kini ditetapkan sebesar rp memerintahkan pengiriman salinan resmi dari: surat'.keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada kepala pengadilan negeri surakarta : bahwa sesudah putusan.lawan pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, diajukan .pdt pt, smg. pdt. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukoharjo permohonan mana disertai oleh memori alasan alasannya yang diterima .di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal oktober itu jugasecara saksama, menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang tahun '' lagi, namun .bahwa pada mei mangunredjo dan karsidjan siswosugito (pengguna gat terbatas telah mengajukan gugatan terhadap karno (tergugat) pengadilan: negeri surakarta dengan maksud mencabut stat hak milik sawah berperkara dan menarik kembali pemberian tanah pekarangan berperkara dari karno, (tergugat terbatas ii) dengan disertai permohonan penistaan lebih dahulu (conservation besar) oleh pengadilan negeri surakarta permohonan 'pen sitaan: lebih. dahulu (conservation besar) dikabulkan, maka pada tanggal agustus: telah dilaksanakan penistaan lebih dahulu (conservation besar) oleh pengadilan negeri surakarta, pasa aaaa bahwa pada" tanggal september bok wirjosuhardjo (membantah pelawan) "telah mengajukan gugatan pengadilan: negeri surakarta, menggugat pada mangunredjo dan karsidjan (terbatas dan' karno (terbatas ii) yang maksudnya: membantah melawan terhadap penistaan lebih dahulu (conservation besar) terhadap :sawah berperkara," dan: menyatakan bahwa sawah berperkara adalah hak miliknya, yang asalnya membeli dari karno (terbatas' ii) pada tanggal april pembelian mana: telah dilaksanakan di hadapan pejabat setempat, tetapi belum menerima penyerahan sawahnya dari penjual karno), menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri surakarta membuktikan ada nya .peristiwa keadaan keadaan tersebut diatas, maka perlu ditinjau adanya alasan alasan hukumnya yang akan diterapkan pada peristiwa keadaan yang .kerja tersebut diatas, dalam 'hal ini pengadilan negeri akan meninjau adat kebiasan an yang berlaku tempat terjadinya peristiwa keadaan yang terjadi tersebut alah tentang. bahwa suatu keluarga yang mampu (kaya) mempunyai anak banyak, sewaktu hidupnya telah memberikan 'stat hak milik sebidang sawah dan.pekarangan kepada anak anaknya yang masih ikut dalam keluarganya, yang akan diperuntukkan sebagai bekal anaknya'jika nanti sudah berkeluarga sendiri, karena itu sawah dan' pekarangan yang sudah disiarkan pada anaknya tersebut kenyataannya masih dalam kekuasaan keluarga, baik yang: mengerjakan maupun yang membayar pajak pajak pada pemerintah, sedang hasilnya untuk sepenting keluarga! tan bahwa pengadilan negeri surakarta setelah meninjau adat kebiasaan verse:: but berpendapat membenarkannya, karena telah: dapat: membuktikan, bahwa kenyataan sawah dan pekarangan berperkara masih tetap dalam kekuasaan penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) jadi belum diserahkan ke pada tergugat karno) karena itu tergugat karno) belum pernah mengeja: kan menggarap dan membayar beban pajak pajak sawah dan: pekarangan 'terner:' kara dan lagi telah dapat diperkuat adanya' bukti bukti, bahwa pejabat setempat wedana, camat dan lurah desa) telah menyetujui kehendak penggugat ma:" ngunredjo dan. karsidjan siswosugito) untuk mencabut menarik kembali 'member rian stat hak milik sawah dan pemberian pekarangan berperkara" dari tergugat karno). dengan alasan bahwa tergugat karno) agak kurang normal pikiran, akibat masuk pelajaran mistis warung teko muka sriwedari sala: . keadaan tidak. normal fikiran tergugat karno) tersebut. dapat' dibuktikan adanya" hasil pemeriksaan dokter rumah sakit jiwa "di surakarta atas dirinya tergugat karno) yang disimpulkan bahwa karno (tergugat) tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya: menjual tanah sawah berperkara: menimbang, bahwa dengan adanya adat kebiasaan tersebut diatas, maka tergugat karno) tidak berwenang menjual sawah saatnya tanpa persetujuan penggugat mangunredjo) yang hasil penjualan untuk kepentingannya sendiri, ha) tersebut ini sebenarnya tergugat karno) telah mengetahuinya, karena itu cara menjual sawah berperkara dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dewiki ' juga pelaksanaan jual beli sawah berperkara oleh pengadilan negeri surakarta dinilai dengan tidak jujur, hal ini dapat dibuktikan bahwa tergugat karno) secara diam diam telah menjual sawah berperkara kepada membantah bok wirjosuhardjo) hadapan pejabat setempat, dengan menyerang: kan bahwa pikukuhnya hilang, yang oleh pejabat setempat lurah desa dan camat) setempat perjanjian jual beli sawah berperkara tersebut disyahkan, pada .hal sebenarnya pejabat setempat tersebut telah mengetahui, bahkan telah me menyetujui bahwa penggugat mangunredjo den karsidjan siswosugito) hendak mencabut menarik pemberian sawah dan pekarangan berperkara dari tergugat karno), terutama pejabat lurah desa setempat mengetahui benar bahwa tergugat karno) anak dari penggugat mangunredjo) meskipun mempunyai stat hak milik sawah berperkara, tetapi nyatanya tergugat karno) tidak menguasai dan membayar. beban beban pajak pajak sawah berperkara, tetapi kenyataannya pejabat setempat tidak minta, pendapat persetujuan lebih dahulu pada penggugat mangunredjo), karena ternyata bahwa harga sawah berperkara sebenarnya sangat rendah murah: dengan uraian tersebut diatas, pengadilan negeri surakarta berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli sawah berperkara tidak dilakukan. dengan jujur, karena itu tidak syah menurut hukum, meskipun formalnya dilakukan hadapan pejabat yang berwenang membuat akte jual: beli sawah berperkara, menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri berpendapat bahwa jual beli sawah berperkara tersebut diatas tidak syah, maka dengan sendirinya sawah berperkara bukanlah hak miliknya membantah bok wirjosuhardfo), hat: ini diperkuat dengan adanya bukti bukti, bahwa pihak penjual sawah berperkara falah terbatas karno) setelah mengadakan perjanjian jual beli. sawah berperkara belum menyerahkan sawah berperkara secara nyata. kepada pihak pembeli ialah membantah bok wirjosuhardjo), penyerangan tersebut tidak mung kin terjadi oleh karena pihak penjual sawah berperkara tersebut tidak menguasai secara nyata sawah berperkara, dan diperkuat lagi adanya bukti bahwa belum terjadi balik nama alas diri pembeli ialah pembantu bok wirjosuhardjo), hai tersebut juga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak penjual telah terbang tah. tl secara diam diam tanpa persetujuan terbatas mangunredjo) telah menjual sawah berperkara tan menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan negeri surakarta berpendar pat bahwa sawah dan pekarangan berperkara adalah masih termasuk harta benda keluarga vterbantah mangunredjo) dan karsidjan siswosugito) maka dapat dimintakan:penistaan lebih dahulu (conservation besar), oleh .pihak: penggugat mingunredjo'es)karena itu ketua pengadilan negeri surakarta telah mengambil kan permintaan penistaan lebih dahulu (conservation besar) terhadap. sawah dan pekarangan berperkara, yang selanjutnya. telah dilaksanakan penyitaan lebih dahulu (conservation besar) dengan cara cara yang syah menurut. hukum:: menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri surakarta, menguraikan hu kaumnya diterapkan pada peristiwa keadaan,: yang .telah terbukti dengan syah tersebut: diatas, maka masih dianggap perlu untuk mempertimbangkan :.pihak mana yangharus mengerjakan: (menggarap) sawah 'berperkara setelah keputusan, perkara ini diumumkan, yang mana selama dalam .pemeriksaan perkara.tersebut berlangsung muka persidangan pengadilan. negeri surakarta" telah ditetapkan oleh penjabat setempat bahwa berperkara digarap dikerjakan oleh: penggugat mangunredjo)' dan membantah bok wirjosuhardjo) masing masing satu: tempat, penetapan penjabat setempat tersebut oleh. pengadilan negeri surakarta dapat dibenarkan, karena itu penggarapan sawah berperkara selama pemeriksaan kiper hidangan pengadilan negeri surakarta berlangsung digarap dikerjakan oleh pihak penggugat mangunredjo cs) dan membantah bok wirjosuhardjo) yang: masing masing satu. tempat sawah. berperkara, dengan calasanzalasan untuk menjaga keamanan, kelancaran pemeriksaan .perkara. tersebut buku persidangan" dan lagi pengadilan negeri surakarta belum mendapatkan menilai bukti bukti: yang diajukan oleh pihak pihak perkara). anggap menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri surakarta menilai bukti bukti yang: diajukan para pihak yang berperkara 'dan setelah menguraikan alasan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perlu diadakan 'per ubahan penetapan penggarapan sawah berperkara tersebut, yang ditetapkan bah penggarapan mengerjakan sawah berperkara dikembalikan seperti keadaan semula. sewaktu diadakan penistaan lebih dahulu (conservation besar) 'atas' dasar perintah ketua pengadilan negeri surakarta, ialah 'stat terhadap sawah tertera adalah terbatas karno) sedang 'penggarapannya' tetap "pada terbatas ro. mangunredjo :cs), sedang tanah pekarangan berperkara tetap seperti keadaan menimbang, bahwa pengadilan negeri telah dapat menyimpulkan yang terakhir, bahwa sawah dan tanah pekarangan berperkara adalah masih termasuk harta benda keluarga penggugat mangunredjo dan karsidjan siswosugito) yang: belum dipecah pecah untuk diwariskan pada anak anaknya: menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pembuktian adanya peristiwa ', keadaan keadaan yang terjadi dan alasan alasan hukumnya yang telah diuraikan laba tersebut diatas, maka permohonan gugatan penggugat mangunredjo dan kursi dan siswosugito) dikabulkan seluruhnya, sedang permohonan gugatan perlahan . penistaan lebih dahulu (conservation belum) dari membantah bok wirjosu harjo) ditolak seluruhnya: menimbang, bahwa untuk biaya perkara ini untuk permohonan gugatan mangunredjo dan karsidjan siswosugito (penggugat) dibebankan kepada karno (tergugat), sedang dalam gugatan bok wirjosuhardjo (membantah) dibebankan kepada bok wirjosuhardjo (membantah): mengingat akan dari undang undang yang bersangkutan mengadili: mengabulkan seluruhnya permohonan l"kembali tanah sawah dan, ta mah pekarangan tersebut kepada penggugat, pula membantu membalik hingga kini sejumlah rp. menolak seluruhnya permohonan gugatan membantah bok wirjosuhardjo): menghukum. membantah bok wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini "yang hingga kini sejumlah rp. demikian diputus muka persidangan pengadilan negeri surakarta, pada hari satu, tanggal september oleh kami, difoto sarjana hukum, hakim pengadilan negeri surakarta dan pada hari itu juga oleh hakim.tersebut, keputusan tersebut diumumkan dengan dibantu oleh panitera pengganti teki darmowijono, serta didengarkan oleh pihak pihak yang perkara. panitera pengganti, hakim, ttd tukik darmowijono: .ttd difoto sh. penggugat untuk kasasi dalam berpori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah: bahwa unsur2 dalam putusan pengadilan negeri surakarta tersebut diatas: tidak wajar mengenai hukumnya atau bertentangan dengan kenyataan dan atau hukumnya, karena bahwa sawah tersebut dalam buku persil dan adalah milik mangunredjo ialah menggugat asal dan masih berada dalam kekuasaannya meskipun telah diserahkan kepada tergugat asal, hal ini adalah bertentangan dengan kenyataan dan atau hukum, karena penyerahan sawah tersebut adalah dengan pertimbangan "margin kula sampun wadah sanggar petambak'" tanpa syarat dan mutlak: bahwa tergugat asal agak kurang normal pikirannya terbukti dari.surat keterangan dokter rumah sakit jiwa surakarta, yang kesimpulannya adalah bahwa tergugat asal tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya menjual: sawah sengketa, hal ini adalah bertentangan dengan kenyataan dan atau. hukum karena sewaktu didengar keterangannya depan sidang pengadilan negeri tergugat asal telah memberi jawaban yang wajar dan dapat diterima oleh hakim, dan surat keterangan tersebut tidak menyebut bahwa tergugat asal agak tidak normal: menimbang: ana mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang!semarangrupa. itu tidak dapat dipertimbangkan.. kesalahan menetapkan atau karena melanggar peraturan peraturan hukum'yang: berlaku, sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun kata kata tersebut tidak berarti bahwa pemberian bersifat mutlak dan tanpa syarat, dari pemeriksaan terbukti bahwa sawah sengketa tidak pernah: dikuasai atau diambil hasilnya oleh penggugat untuk kasasi pelalawan, mengenai keberatan ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena sudah dengan tepat. dipertimbangkan jual beli sawah sengketa dianggap. tidak syah .bukan karena penggugat untuk kasasi tidak normal pikirannya melainkan karena penggugat untuk kasasi "tidak. berhak" menjual tanah sengketa, sesuai dengan syarat syarat yang: melekat :pada. pemberian, maka sawah sengketa diberikan dengan tujuan sebagai bekal hidup kalau penggugat untuk kasasi sudah berkeluarga dan bukan untuk diperdagangkan, disamping itu mahkamah agung mempertimbangkan pula bahwa penggugat untuk kasasi. mengetahui bahwa sawah sengketa. tidak dikuasai oleh tergugat, sedangkan saksi pamong praja seharusnya tidak dapat memberikan: kesaksiannya karena sudah diberitahukan sebelumnya oleh tergugat dalan kasasi penggugat asal, bahwa:pemberian dicabut kembali hal mana disetujui oleh pamong praja tersebut menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat mahkamah agung putusan pengadilan tinggi dan. putusan pengadilan negeri tersebut harus diperbaiki .kedudukanprosesuil dari pada penggugat untuk kasasi dengan alasan alasan sebagai berikut: karena jual beli antara tergugat dan penggugat untuk kasasi membantah dibatalkan, maka seharusnya membantah juga digugat: san bantahan (verzet) terhadap conservation besar bersifat insidenti. pokok perkara, sehingga kedua. perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor,. . . yang tepat secara prosesi ialah "tagging dari penggugat untuk kasasi sehingga menjadi tergugat iibok wirfosuhardjo alias sudjinah tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan pengadilan tinggi:un memutuskan: menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: bok wirjosu harjo alias sudjsinah tersebut dengan perbaikan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal september pdt pt. smg.: dan putusan pengadilan negeri surakarta tanggal september perdata sebagai berikut: menerima bantahan sebagai permohonan untuk menyatukan diri pada tergugat asli dan memasukkannya sebagai tergugat ii, menghapuskan pdt. (perkara bantahan dari keputusan. pengadilan negeri surakarta sehingga hanya bernomor pdt. pengadilan negeri surakarta, naa dan memperbaiki keputusan pengadilan tinggi semarang no, pst pt. smg. sekedar mengenai kedudukan para pihak yang berperkara, sehingga harus dibaca menjadi karno (pembanding, tergugat asal dan bok wirjosuhardjo alias sudjinah (pembanding ii tergugat asal ii) melawan mangunredjo (berbanding i penggugat asal dan berbanding il penggugat asal i)ujuh ratus dua puluh tujprof. sarwono sh., wakil ketua sebagai ketua, r.z. miskin kusumah armada sh. dan indroharto sh.,, dengan dihadiri oleh r.z. miskin kusumah armada sh. dan indroharto sh., hakim hakim anggota dan t.s,: ketua, ttd r.z. miskin kusumah armada sh. ttd prof. sarwono sh. (ttd indroharto sh. panitera pengganti, ttd t.s. alamiah sulaeman sh. putusan pengadilan tinggi semarang pdt pt. sinco, oleh ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkaranya: karton, berumah surakarta dengan alamat warung toko, di : sebelah utara sriwedari sala, semula sebagai tergugat, merangkap sebagai terbatas tertawan ke ii, sekarang sebagai pembanding: bok wirjosuhardjo alias sudjinah, berumah desa baronang gan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta, semula sebagai . membantah pelawan, sekarang sebagai pembanding . melawan: naa nana mangunredio, berumah karang, kelurahan wironanggan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta: phagebgangn karsidjan siswosugito, berumah keraton tengah i 4a sala, semula sebagai penggugat penggugat, merangkap sebagai terbatas ssoyterlawan ke l, sekarang sebagai para'nis tentang duduknya perkara: memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan surat keputusan. pengadilan negeri surakarta, tertanggal september perdata, yang diutusnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan "seluruhnya permohonan gugatan penggugat penggugat. mangun: rejo dan. karsidjan siswosugito): menyatakan syah dan berharga penistaan lebih dahulu (conservation besar atas sawah dan pekarangan berperkara): membatalkan pemberian sawah dan pekarangan berperkara oleh penggugat mangunredjo'dan karsidjan siswosugitserupa jual beli, pinjam meminjam dan lain lain pendek kata! menghukum tergugat karno) menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah, menghukum seluruhnya karno) membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sejumlah rp. . snn menolak seluruhnya permohonan gugatan membantah bok wirjosuhardio): menghukum membantah bok wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sejumlah rp. . membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri surakarta, bahwa pada tanggal september tergugat mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah' diputus oleh: pengadilan negeri tersebut. dengan keputusannya tanggal september. perdata,banding tersebut telahdiberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan oleh wk jurusnya pengadilan negeri tersebut pada tanggal oktober dan pada tanggal oktober se. memperhatikan memori banding dari pembanding tertanggal agustus dan memori banding balasan dari berbanding tertanggal september yang kesemuanya telah diberitahukan kepada pihak pihak yang bersangkutan dengan sempurna oleh wk. jurusnya pengadilan negeri tersebut pada tanggal oktober dan pada tanggal maret tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan dan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding oleh tergugat pembanding diajukan dalam tenggang dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam undang undang dan dengan saksama telah diberitahukan kepadpihak lawan juga syarat syarat lain telah dipenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa hakim pertama telah dengan tepat menggunakan alasan alasan sebagai dasar: keputusannya, hal mana disetujui sepenuhnya oleh pengadilan tinggi, kecuali mengenai amar keputusannya yang perlu diadakan perbaikan sehingga amar tersebut berbunyi sebagai dibawah ini, menimbang, bahwa oleh karena para pembanding dalam hat ini dipandang sebagai pihak yang dikalahkan, maka ada cukup alasan untuk membebankan semua biaya perkara dalam tingkat banding kepadanya: mengingat akan undang undang yang bersangkutan: mengadili: menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari pada pembanding tersebut, menguatkankeputusan pengadilan negeri surakarta tanggal.sehingga berbunyi sebagai dibawah ini: dalam gugatan biasa: mengabulkan gugat penggugat seluruhnya: menyatakan: benar: dan berharga (verklaart voor goed. en. yan aarde) penistaan lebih dahulu (conservation besar) atas sawah dan pekarangan. macam sengketa: membatalkan pemberian sawah dan pekarangan sengketa oleh penggugat penggugat berbanding mangunredjo dun karsidjan siswosugito) kepada tergugat pembanding karno): membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat pembanding dan oleh siapapun yang berupa jual beli, pinjam meminjam dan lain, pendek kata semua perjanjian mengenai sawah dan pekarangan tersebut, karena tidak ana dengan.izin para penggugat: bela memerintahkan. gelas) tergugat pembanding karno): menyerahkan kembali sawah sengketa dan pekarangan sengketa kepada para penggugat berbanding dan membantu pembalikan nama sawah atas nama'penggugat berbanding mangunredjo) dan apabila perlu dalam hal. karnototidak suka memberikan bantuannya, balik nama itu dilakukan (oleh yang berwajib) tanpa bantuannya karno: menghukum tergugat pembanding untuk membayar semua! biaya: perkara dalam peradilan tingkat banding ini," yang hingga kini ditetapkan sebesar rp. (dua ratus tiga rupiah): dalam gugatan perlawanan: menyatakan pelawan pembanding sebagai pelawan yang tidak benar: menolak perlawanan pelawan pembanding seluruhnya, menghukum pelawan pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar rp. rp. sasa memerintahkan pengiriman salinan resmi dari surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada kepala pengadilan negeri surakarta, demikianlah diputuskan bahari rabu, tanggal september oleh hadipoernomo sh.muka umum pada persidangan:terbuka dengan hadirnya kardinal, panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. panitera pengganti, hakim, ttd kardinal. ttd hadipoernomo sh. putusan pengadilan negeri surakarta no:. perdata demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha esa. pengadilan negeri surakarta, mengadili dua perkara perkara 'perdata yang digabungkan menjadi satu, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut, dalam perkaranya: nan mangunredio, berumah di karang, kelurahan wironanggan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta, karsidjan siswosugito, berumah keraton tengah ida sala, sebagai penggugat merangkap sebagai terbatas tertawan ke i: tag melawan? sat karno, berumah di surakarta dengan alamat: warung toko, sebelah utara sriwedari sala, sebagai tergugat merangkap sebagai terbatas tertawan ke ii: bok wirjosuhardjo alias sudjinah, berumah:di desa wrong gan, kelurahan wiroanggan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta, sebagai membantah pelawan, anta melawan: mangunredjo, berumah. karang, kelurahan wiroanggan, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, surakarta? .: karsidjan siswosugito, berumah kampung keraton tengah lf4a sala: karno, berumah surakarta dengan alamat warung teko, sebelah utara sriwedari sulu, sebagai terbatas terbawah dan merangkap sebagai penggugat dan tergugat: pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat penyerahan perkara perdata persidangan pengadilan: negeri surakarta: telah membaca berkas perkaranya: telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi: telah membaca bukti bukti surat dan lain lainnya: tentang kejadian menimbang, bahwa dua surat gugat pdt, dun no, pdt, yang disengketakan salah satunya adalah sawah yung sama yaitu: sebidang sawah letter terletak kelurahan wiroanggan, karena itu untuk. memudahkan pemeriksaan, menu rangi biaya biaya perkara, dan memperce pat penyelesaiannya, ditetapkan untuk digabungkan menjadi satu dalam pemeriksaan dimuka persidangan: menimbang, bahwa dalam pemeriksaan muka sidang, mangunredjo dan karsidjan siswosugito (penggugat dan terbatas tertawan diwakili oleh sumantri, yang berlandaskan pada suara kuasa tanggal mei sedang karno (tergugat dan terbatas tertawan il) bertindak sendiri dan bok wirjosuhardjo alias. sudjinah (membantah pelawan) diwakili oleh soeharto projohurdjono, yang berlandaskan pada suara kuasa tanggal september menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian muka sidang tidak dapat berhasil karena itu perkara tersebut diperiksa: menimbang, bahwa penggugat dan terbatas tertawan dengan surat tugasnya pdt, tertanggal mei dan surat tambalan penjelasan buatnya tertanggal september bermaksud mengajukan gugatan penggugat kepada karno (tergugat dan terbatas tertawan sebagai berikut: bahwa kurang lebih tahun sdr, mangunredjo tersebut diatas karena mengingat anak anaknya banyak (tujuh orang anak laki laki semua) maka ingin memberikan warisan warisan kepada anak anaknya agar kelak kemudian tidak ada sengketa anak. dengan anak, karena itu sdr. okamoto anak mendapatkan bagian sawah: menurut buku atas tanah milik. no, s,f luas: s,i luas: s,i luas: dengan batas atas sebagai berikut: utara jin. besar timur sawah milik sdr. mungunsumurta, selatan jin, batas pematang). barat. sawah milik sdr, bok kasandimedjo, |
hukum atara pidana meskipun berdasarkan u.u. tahun u.u. mah kalah agung indonesia tidak berlaku lagi, mahkamah agung. ber 'pendapat bahwa u.u. tersebut .harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah u.u,permohonan kasasi jang diajukan jaksa karena jabatan tanpa su: rat kuasa dari jaksa agung dianggap sebagai permohonan kasasi pi hak (party kasasi), permohonan kasasi formil tidak dapat diterima .kalau risalah .kasasi tidak ada ditujukan. putusan mahkamah agung tg. pebruari kr demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa mahkamah .endari "tanggal. november fid. dalam putusan mana terdakwa: sorga hasurungan: simorangkir, umur |kira2. 'tahun, lahir tapanuli, bertempat tinggal terakhir kendari, pekerdjaan kepala kejaksaan ne geri kendari (dalami pemberhentian sementara), penuntut kasasi (berada 'dalam "tahanan sementara sejak 'tanggal ok tower maa jang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut, karena itu tut: primaire: sen tana entah desa bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal oktober kira2 djam dimuka. lembaga pemasyarakatan kendari se tidak2nja dalam per jalanan dari rumah kepala kejaksaan negeri kendari ke lembaga pe masjarakaten kendari se tidak2nja pada hari itu djuga atau se tidak2nja pada suatu waktu dan tempat jang tak dapat ditentukan dengan pasti daerah tingkat kendari dalam wilayah hukum daerah tingkat satu sulawesi tenggara atau daerah lainnya indonesia, terdakwa telah membawa pisau komando, atau senjata penikaman 'ataupenusuk lainnya subsidiari: bahwa terdakwa pada waktu jang akan disebut dibawah ini kota kendari daerah tingkat kendari, se tidak2nja disuatu tempat jang terletak dalam wilayah hukum daerah tingkat sulawesi tenggara se bagai kepala kejaksaan negeri kendari, djadi sebagai pegawai da lam menjalankan jabatannya, atas dasar dari suatu kehendak jang te lah direncanakan terlebih dahulu telah meminta atau menerima pem ajaran seolah olah jang diminta itu harus dibakar baik kepadanya sen diri, baik kepada pegawai negeri jain atau kepada kas umum, sedang kan ia, terdakwa, harus mengetahui bahwa apa jang diminta itu harus nja tidak perlu dibakar jaitu: pada suatu waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan pebruari djam siang ruangan kerdja kantor kejaksaan negeri kendari telah meminta dari seorang pedagang kendari bernama thay uang sebanyak rp. (dua ratus ribu rupiah) jang kemudian diturunkan mendjadi rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) atau se tidak2nja lebih dari rp. (dua ratus lima puluh rupiah) dengan ancaman kalau ti dak sanggup sediakan akan dihukum minimum tahun dan se lanjutnya terdakwa menyuruh thay menjadikan emas se banjak gram jang kemudian diturunkan mendjadi gram, pada suatu waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun dirumah jabatan kepala kejaksaan negeri kendari telah meminta setara meminjam dari pedagang kendari bern lie siong kok, uang sebanyak rp. lima ratus ri rupiah) setidaknya lebih dari rp. (dua ratus lima puluh rupiah) pemberitahuan mana karena belum berhasil, kemudian me buruh lie siong kok meminta sejumlah uang tersebut kepada pemilik2 toko tionghoa kota kendari. lagi subsidiari: bahwa ia, terdakwa pada waktu jang akan disebut dibawah ini kota kendari daerah tingkat kendari atau se tidak2nja disuatu tempat ##. jang terletak dalam wilayah hukum daerah tingkat sulawesi. tangga "ora telah membuat kebiasaan membeli barang2 dengan maksudsupafa sendiri atau orang lain mendapat barang? itu dengan tidak. meluas .kan sama sekali pembayarannya' itu: nn, . pada suatu waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan september enam puluh empat terdakwa" telah mem beli rokok. ford.sebanyak .sio rp. jang jumlah har ganja rp. , tiga puluh ribu rupiah) dari: seorang pada gang jang bernama liong chief merk toko liem' mau di. djalan pelabuhan kendari, jang (dua) bulan kemudian hanja dibakar se banjak rp. (tiga belas ribu rupiah), pada suatu waktu jang tidak dapat ditentukan dengan, pasti dalam tahun enam puluh empat terdakwa telah. memanjakan da seorang pedagang jang bernama lai tjk ming merk toko ming hoo tinggal dijalan merdeka kendari satu peti rokok ford jang mana tinggal (dua) karton dan itupun sudah tipe san oleh "orang lain untuk dibakar, jang kemudian oleh terdakwa diminta untungnya. dan oleh karena terdakwa tahu bahwa suntingan dari rokok tersebut tidak begitu besar terdakwa ti dak djadi mengambil keuntungan tersebut dan kemudian: sebelum antaranya terdakwa meminta membeli (seratus) liter beras dan (satu) kg. gula dari saksi lay tjk ming jang harga seluruh nja rp. (lima belas ribu rupiah) jang hingga kini tidak terbesar, c. pada suatu waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan september enam puluh empat se tidak2nja dalam ta hun terdakwa telah membeli daging seberat tx. kg: rp. (lima ratus rupiah) atau .harga .seluruhnya. rp. (tiga belas ribu tudjuh ratus: lima puluh rupiah) dari seorang pe dagang bernama lam. siau jung merk toko hua king dijalan laut no, kendari jang kemudian dihadiahkan begitu. sadja, ka rena terlalu lama tidak dibakar, dengan memperhatikan alat undang2 darurat tahun l.n. tahun alat dan dan 379a serta dan k.u.hp. serta undang2 dan' h.r: jang bersaing hutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan2dengan membebaskannya dari. bagian tuduhan bab subsidi sub dan bagian tuduhan bab lagi subsidi sub bahwa terdakwa:. sorga hasurungan simorangkir tersebut bersalah melakukan kejahatan2: membawa senjata menikam penusuk tanpa 'hak izin! pemerasan (knevelarij): ani menjadikan kebiasaan membeli barang2 dengan maksud mendapat ba rang? itu untuk dirinya sendiri atau orang2 lain, dengan tidak membayar menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (satu) tahun dan (enam) bulan: km, nan menimbang, bahwa pada waktu terdakwa menjalankan hukuman 'itu, lamanya terdakwa ada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini. mendjadi tetap. dikurangkan. segenapnja dari hukuman penjara tersebut, menentukan, bahwa' terdakwa tidak akan diwajibkan bekerja diluar ge dung untuk orang2 jang dihukum, mempertahankan tahanan sementara dari terdakwa tersebut: memerintahkan merampas senjata jang dipakai sebagai tanda bukti da lam perkara ihi untuk dirasakan: menghukum terdakwa pula membayar segala biasa perkara ini, kecuali biasa perkara jang: mengenai pembebasan kesalahan terdakwa dari bagian? tu tuhan sebagai ternyata diatas ditanggung oleh negara: putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi makassar dengan putusannya tanggal pebruari p.t. pid. sekedar mengenai amar putusan pengadilan negeri tersebut, amar putusan pengadilan tinggi. mana lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menerima. permohonan bandingan dakwa, sorga hasurungan simorangkir, dengar membatalkan putusan pengadilan negeri kendari tertanggal november no: pid. sekedar mengenai amar putusan, ten tang pembebasan atas tuduhan lagi subsidi sub memperbaiki amar pu tuan pengadilan negeri kendari tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut: membawa senjata menikam penusuk tanpa hak izin: kerakusan (knavelary), hl. menjadikan kebiasaan membeli barang2 dengan maksud. mendapat ba rang2 itu untuk dirinya sendiri. atau orangan, dengan tidak membayar lunas, menguatkan putusan. pengadilan negeri tersebut untuk selainnya: menghukum terdakwa untuk membayar biasa atara jang jatuh dalam tingkat bandingan ini, mengingat akan akta2 tentang penuntutan kasasi jang masing? dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri kendari, jang menerangkan bahwa berturut2 pada tanggal. maret dan tanggal maret. penuntut kasasi dan ramlan agenda, jaksa pada kejaksaan negeri ma kaisarmakassar, maret:.: dari persatuan jaksa2 tabang makassar daerah sulawesi selatan dan tenggara makassar jang diajukan untuk dan atas nama penuntut kasasi. tersebut. risalah kasasi mana diterima kepaniteraan pengadilan tinggi: makassar: pada tanggal. maret:. :. . . : nia melihat surat? jang bersangkutan, kena menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan. . . dar:hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan mahkamah agung, maupun karena. undang2 jang: menurut alat' dari undang2 itu mengatur atara kasasi lebih lanjut 'belum'tiara kasasi mah kalah agung masih perlu menggunakan. ketentuan? dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut, menimbang bahwa tidak nyata bahwa jaksa pada kejaksaan negeri makassarmana permohonan kasasi dari jaksa harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak: menimbang bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberitahu kan kepada terdakwa penuntut kasasi pada tanggal maret dengan demikian baik permohonan kasasi dari terdakwa maupun: dari jaksa pada kejaksaan negeri makassar telah diajukan dalam tenggang dan. dengan tiara menurut undang2, akan tetapi dalam berkas. perkara tidak nyata, bahwa per satuan jaksa2 tabang makassar daerah sulawesi selatan dan tenggara makassar mendapat kuasa khusus dari terdakwa untuk mengajukan risalah kasasi itu, demikian pula tidak "nyata bahwa jaksa tersebut telah mengajukan risalah kasasinja dimana dimuat alasan2 dari permohonannya untuk pemetik saan dalam tingkat kasasi, oleh karena mana berdasarkan undang? mahkamah agung indonesia baik permohonan kasasi dari terdakwa "maupun dari jaksa pada kejaksaan negeri. makassar .harus dinyatakan tidak dapat diterima: dasi memperhatikan undang? jang bersangkutan: memutuskan: menyatakan tidak dapat diterima permohonan:kasasi dari penuntut kasasi: sorga hasurungan simorangkir.dan jaksa pada kejaksaan negeri: makassar tersebut. dah |
koperasi perkebunan kelapa sawit bukit harapan, diwakili oleh ir. djonggi sitorus, kewarganegaraan indonesia, pekerjaandalam hal ini memberi kuasa kepada: amir syamsuddin sh., mh., tumbuh simanjuntak, sh., mohamadiantoro, sh., llm., ch. agustina, sh., bambang mulyono, sh., nurhasyim ilyas, sh., mh., hironimus dani, sh., mh., yosef badeoda, sh., mh., dan barakah antar, sh., semuanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan advokat pengacara, berkantor menara sudirman lt. jalan sudirman kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember pemohon kasasi, dahulu penggugat berbanding: melawankrisna ryacudu, sh., mh., supardi, sh., mariana duty sirait, sh., zaenuri, sh., dan catur agus santoso, sh., semuanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pegawai departemen kehutanan ri, berdasarkan surat kuasa khusus s.h3 menhub i1 tanggal februari memohon kasasi, dahulu tergugat pembanding: mahkamah agung tersebut, yurisprudensi mahkamah agungsekarang pemohon kasasi, dahulu sebagai penggugat, telah menggugat sekarang memohon kasasi, dahulu sebagai tergugat, muka persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, pada pokoknya atas dalil dalil: objek gugatan (object van gescbil) bahwa yang menjadi objek gugatan gw1l1 tanggal september perihal sebagaimana tersebut atas (terlampir), bersama ini kami beritahukan sebagai berikut: dalam surat menteri kehutanan tersebut atas antara i: pembukaan kawasan hutan and clearing) tersebut butir (satu) yang saudara lakukan merupakan pelanggaran hukum, penetapan ganti rugi tegakan sebagaimana tercantum dalam surat menteri kehutanan menhub itand clearing dilaksanakan: berkenaan dengan hal hal tersebut atas, dengan diterbitkannya surat ini, maka surat menteri kehutanan nomor: menhub iiiyurisprudensi mahkamah agungmenghasilkan sebagaimana tersebut atas,wo menerbitkan penetapan penundaan lebih lanjut surat menteri kehutanan menhub ii,yurisprudensi mahkamah agung ii. dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat tergugat menhub ii tentangiiy. objek gugatan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang bisa digugat, yurisprudensi mahkamah agunglainr3pasa!kamar, yurisprudensi mahkamah agung ri2008tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp219. (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan tergugat putusan pengadilan tata usaha negara jakart:, mengadili sendiri, menimbangdesember diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal desember sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi ptun jkt. yang dibuat oleh panitera pengadilan tata usaha negara jakartaanuari yurisprudensi mahkamah agung bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding, yang pada tanggal januariii. bahwa apabila diamati dengan cermat, inti pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta adalah pemohon kasasi telah mengetahui surat objek sengketa semenjak melayangkan surat kepada menteri kehutanan pada tanggal november dan pada tanggal september pada saat memohon kasasi diperiksa di bap polda, yang apabila dikutip dari halaman paragraf ketiga dan keempat pada putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta pt.tun.jkt. adalah sebagai berikut: menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta berpendapat bahwa pihak penggugat tergugat telah mengetahui surat obyek sengketa (bukti pembanding adalah sejak melayangkan surat kepada menteri kehutanan sebagaimana tertera dalam surat penggugat berbanding nomor kpk bh x1 tanggal november sehingga gugatan penggugat berbanding yang diajukan pada tanggal januari terdaftar kepaniteraan pengadilan tata usaha negara jakarta bawah nomor: ptun.jkt telah melampaui batas waktu (sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor tahun menimbang, selain hal tersebut atas, dalam putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta tersebut atas, dimana putusan pengadilan adalah merupakan bukti otentik bagi majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, ada kata kata bahwa pihak penggugat berbanding baru mengetahui keberadaan surat keputusan tergugat nomor: menhub tanggal oktober obyek gugatan) pada tanggal september yang lalu , yurisprudensi mahkamah agung bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dalam memutus perkara pt.tunjuk. hanya mendasarkan pertimbangannya secara sumur pada bukti dan tanpa menilai dan mendalami bukti bukti dan fakta fakta lain yang terungkap dalam persidangan tingkat pengadilan tata usaha negara jakarta: bahwa bukti pun tidak dinilai secara mendalam oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, karena majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara tidak melihat kepada siapa surat keputusan itu dituju. dalam bukti tersebut terlihat bahwa surat keputusan tersebut ditujukan langsung kepada pemohon kasasi atau dengan kata lain pemohon kasasi merupakan pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara tersebut: bahwa bukti bukti dan fakta fakta lain yang terungkap dalam persidangan yang tidak dinilai oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara adalah: pemohon kasasi baru menerima secara resmi surat keputusan tergugat menhub ii tertanggal oktober dalam pemeriksaan persiapan pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal februari hal ini telah dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara sidang: bahwa dengan baru diterimanya secara resmi surat keputusan tergugat menhub tertanggal oktober pada pemeriksaan persiapan pada tanggal februari maka tidak mengherankan apabila pemohon kasasi baru menyadari bahwasanya telah terjadi kesalahan kutip dalam pengajuan gugatannya yang seharusnya bernomor menhub ! ditulis oleh pemohon kasasi dalam gugatannya menjadi menhub ii sehingga majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta memerintahkan kepada pemohon kasasi untuk mengubah gugatannya tersebut dengan menyesuaikan nomor surat dari menhub menjadi menhub bahwa kesalahan kutip tersebut juga terlihat juga pada bukti yang mengutip nomor surat yang salah, yaitu dengan nomor surat menhub ii yang seharusnya menhub ii bahwa adanya pengakuan dari memohon kasasi pada halaman paragraf pertama dalam eksepsi dan jawaban memohon kasasi pada yurisprudensi mahkamah agung persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, yang secara tegas menyatakanyang dituju dan kembali departemen, sehingga semestinya penghitungan tenggang waktu tidak lagi pada diterimanya tetapi sejak diketahuinya surat dimaksud . atau dengan kata lain tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwasanya pemohon kasasi telah menerima surat keputusan tersebut, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwasanya majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara telah memenuhi ketentuan undang undang tentang mahkamah agung yang terakhir telah diperbaharui dengan undang undang tahun sehingga sudah sepatutnya mahkamah agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, karena jelas jelas bahwasanya majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku tersebut adalah: salah menerapkan ataubahwa hal hal yang dapat mengindikasikan telah terjadi salah penerapan atau pelanggaran oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara adalah sebagai berikut: bahwa telah secara tegas menyata, yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam tersebut terlihat adanya dua masalah pokok, yaitu: masalah yang pertama adalah semenjak kapan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut mulai berjalan, tenggang waktu sembilan puluh hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima keputusan tata usaha negara atau sejak saat mengetahui keputusan tata usaha negara, masalah yang kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima keputusan tata usaha negara dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui keputusan tata usaha negara: bahwa dalam penjelasan diterangkan untuk, bahwahal ini diatur dalam surat edaran mahkamah agung republik indonesia: bahwa dengan demikian terlihat bahwasanya ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam dan surat edaran mahkamah agung tahun istilah itu adalah menerima dan mengetahui: bahwa istilah menerima ditujukan kepada pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, seperti halnya gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut ditujukan kepada ketua kpk bukit harapan, sedangkan gugatan juga diajukan oleh ketua kpk bukit harapan, bahwa istilah mengetahui ditujukan kepada pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, namun mereka merasa sepenting yurisprudensi mahkamah agung annya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, seperti halnya gugatan diajukan oleh karyawan atau anggota kpk bukit harapan atau gugatan diajukan oleh kreditur kpk bukit harapan atau pihak ketiga lainnya yang merasa kepentingannya dirugik. kepentingan yang dirugikan tersebut dapat berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan akses untuk penggunaan lahan atau kekhawatiran tidak dapat dibakarnya tagihan oleh kpk bukit harap: bahwa ternyata majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara salah menggolongkan posisi pemohon kasasi sebagai pihak yang mengetahui adanya surat keputusan memohon kasasi menhub karena pemohon kasasi bukan merupakan pihak yang tidak dituju atau bukan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan. padahal seharusnya majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara menggolongkan pemohon kasasi sebagai pihak yang menerima surat keputusan memohon kasasi menhub ii hal ini dapat dibuktikan dengan pemohon kasasi sebagai pihak yang dituju yang namanya tercantum dalam keputusan memohon kasasi menhub ii dan pemohon kasasi juga merupakan pihak yang mengajukan gugatan secara langsung kepada memohon kasasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan surat keputusan menhub i1 tersebut, bahwa sebagai akibat salah menggolongkan pemohon kasasi dalam golongan pihak yang mengetahui surat keputusan memohon kasasi menhub ii bukannya menggolongkan pemohon kasasi sebagai pihak yang menerima surat keputusan memohon kasasi menhub ! maka gugatan pemohon kasasi dinyatakan telah lewat waktu oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara: ji. bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, pemohon kasasi tidak pernah menerima surat keputusan memohon kasasi menhub ii hal ini dapat dibuktikan dengan: pemohon kasasi baru menerimanya surat keputusan memohon kasasi menhub ii pada saat pemeriksaan persiapan yurisprudensi mahkamah agung r12008 pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal februari yang telah dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara sidang: bahwa dengan telah diterimanya surat keputusan memohon kasasi menhub ii pada tanggal februari pemohon kasasi baru menyadari adanya kesalahan pengutipan nomor surat keputusan memohon kasasi yang merupakan objek sengketa, yang seharusnya ditulis menhub ii ditulis oleh pemohon kasasi dalam surat gugatannya menhub ! sehingga diperintahkan oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta untuk memperbaiki gugatan tersebut, telah diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban memohon kasasi dalam persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, mana dalam halaman paragraf pertama disebutkan bahwa departemen kehutanan telah mengirim surat dimaksud, tetapi surat tersebut tidak sampai pada alamat yang dituju dan kembali departemen kehutanan ri: bahwa menurut indroharto, sh., dalam bukunya usaha memahami undang undang tentang peradilan tata usaha negara, buku berbicara pengadilan tata usaha negara, terbitan pustaka sinar harapan, tahun pada halaman disebutkan: dapat diperkirakan, bahwa cara yang dapat dilakukan badan atau jabatan tata usaha negara agar yang berhak untuk menggugat itu (biasanya yang namanya disebut dalam keputusan tun yang bersangkutan) benar mengetahui tentang adanya keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada dirinya, dapat dilakukan dengan: menyampaikannya per kurir: ii. memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menceritakan keputusan tata usaha negara itu kantor badan atau jabatan tata usaha negara yang bersangkutan: ii. mengirimkan keputusan itu dengan perantaraan pos yang dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa, iv. mengumumkan keputusan tata usaha negara itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, atau apabila tidak, pada tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass media setempat: yurisprudensi mahkamah agungl september yang lal:, surat tergugat 0:surat tergugat gvo bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan bukti dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, memohon kasasi telah memilih cara mengirim pemberitahuan dengan cara mengirimkan keputusan dengan perantaraan pos dan terbukti bahwasanya pemberitahuan tersebut telah kembali kepada memohon kasasi sehingga pemohon kasasi tidak pernah menerima surat keputusan memohon kasasi menhub tersebut, dengan kata lain berdasarkantenggang waktu sembilan puluh hari dihitung semenjak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, yaitu semenjak tanggal februari yaitu pada saat pemohon kasasi menerima surat keputusan menhub i1 dari make lis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta pada saat pemeriksaan persiapan, padahal dalam rangka pelayanan publik sudah selayaknya memohon kasasi, sebagaimana aparatur bidang tata usaha negara, adalah kewajiban jabatan untuk memberitahukan menyampaikan keputusan tata usaha negara tersebut kepada pemohon kasasi dan menjamin kepastian penyampaiannya secara hukum dengan bukti bahwa pemohon kasasi sebagai pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara tersebut benar benar telah menerima keputusan tata usaha negara yang dimaksud: bahwa hal hal yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadapadalah sebagai berikut: menyatakan dalam penjelasannya dikemukakan sebagai berikut: dalam kenyataannyaharus menampilkannya pada gugatan yang diajukan. tetapi baik penggugat yang tidak memiliki keputusan tata usaha yurisprudensi mahkamah agung . bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta telah melanggar ketentuan ini dengan tidak mempertimbangkan adanya fakta fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta, bahwasanya pemohon kasasi telah meminta kepada majelis hakim pengadilan tata usaha negara untuk meminta kepada memohon kasasi surat keputusan menhub ii yang pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh pemohon kasasi, karena surat tersebut kembali kepada memohon kasasi: bahwa surat keputusan memohon kasasi tersebut diterima oleh majelis pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal februari pada saat pemeriksaan persiapan: bahwa pada saat pemeriksaan persiapan tersebutlah pemohon kasasi baru menerima secara resmi surat keputusan memohon kasasi menhub ii dari memohon kasasi melalui majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta pada saat pemeriksaan persiapan, bahwa pemohon kasasi baru menerima secara resmi surat keputusan memohon kasasi menhub i! tersebut dibuktikan kembali dengan adanya perbaikan penulisan nomor surat yang tercantum dalam gugatan pemohon kasasi dari sebelumnya ditulis menhub ii menjadi menurut bahwa dengan demikian apabila pemohon kasasi telah menerima asli surat keputusan memohon kasasi, tidak akan mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kesalahan dalam penulisan nomor surat keputusan memohon kasasi yang menjadi obyek gugatan pemohon kasasi: bahwa hal hal yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran undang undang tahun tentang peradilan tata usaha yurisprudensi mahkamah agung ri2008 negara yang telah diperbaharui dengan undang undang tahun oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, adalah sebagai berikut: bahwa menyatakan alat bukti ialah: surat atau tulisan, ii. keterangan ahli, ii. keterangan saksi, iv. pengakuan para pihak: pengetahuan hakim, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta telah mengesampingkan alat bukti berupa pengakuan para pihak yang dalam hal ini adalah pengakuan memohon kasasi dalam eksepsi dan jawaban dalam persidangan pengadilan tata usaha negara jakarta yang telah secara tegas menyatakan bahwa departemen kehutanan telah pernah mengirimkan surat dimaksud, tetapi surat dimaksud tidak sampai pada alamat tujuan dan kembali departemen, bahwa pengakuan memohon kasasi yang merupakan salah satu alat bukti ini ditunjang dengan bukti lain berupa bukti surat atau tulisan yang dimuat dalam bukti bukti ita, yaitu berupa fotokopi amplop surat yang dikirim oleh memohon kasasi kepada pemohon kasasi yang kembali kepada memohon kasasi. bukti bukti ini ditunjang pula oleh adanya fakta persidangan yang dicatat dalam bukti berita acara pemeriksaan persiapan tanggal februari bahwa memohon kasasi menyerahkan dan menunjukkan keputusan tata usaha negara objek sengketa dimaksud kepada majelis hakim. hal tersebut telah pula terekam dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta pada halamanke dan bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan karena pengadilan tinggi tata usaha negara telah salah dalam penerapan hukum tentang penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan undang undang tahun tentang perubahan atas undang undang yurisprudensi mahkamah agung tahun tentang peradilan tata usaha negara, oleh karena itu putusan pengadilan tinggi tata usaha negara harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa pemohon kasasi penggugat telah mengajukan gugatan dalam sengketa ini walaupun secara formal belum pernah menerima surat keputusan dimaksud secara fisik: bahwa keterangan pemohon kasasi penggugat tersebut sesuai dengan pernyataan memohon kasasi tergugat pada waktu pemeriksaan persiapan yang menjelaskan bahwa surat keputusan yang dikirim via pos kepada pemohon kasasi penggugat telah di retour dikembalikan kepada pengirim, yaitu memohon kasasi tergugat: bahwa ketika majelis hakim pengadilan tata usaha negara jakarta menyerahkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ini, ternyata nomor surat keputusan berbeda dengan nomor surat keputusan yang tersebut dalam surat gugatan pemohon kasasi penggugat, namun perbedaan ini hanyalah mengenai kode nomor surat keputusan, yaitu huruf bukan angka sedangkan tanggal surat keputusan maupun redaksi dari surat keputusan maupun alamat yang dituju oleh surat keputusan adalah sama sehingga tidak ada perbedaan yang substansial: bahwa dengan diserahkannya surat keputusan secara fisik kepada pemohon kasasi penggugat, seharusnya surat keputusan tersebutlah yang harus digugat, namun karena majelis telah menganjurkan perbaikan gugatan, maka anjuran majelis tersebut dapat dibenarkan demi terwujudnya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dengan demikian tidak perlu diajukan gugatan baru dengan telah diperbaikinya surat gugatan sesuai dengan nomor dari surat keputusan yang diterima ketika pemeriksaan persiapan tersebut dilakukan: menimbang, bahwa oleh karena itu pada hakekatnya substansi gugatan adalah sama dengan surat keputusan yang diterima pada waktu pemeriksaan persiapan: menimbang, bahwa pemohon kasasi penggugat menerima surat keputusan itis secara fisik adalah pada saat pemeriksaan persiapan, hal mana bukanlah merupakan kesalahan pemohon kasasi penggugat, karena seharusnya dengan dikembalikannya surat keputusan tersebut kepada pengirim, maka seyogyanyalah memohon kasasi tergugat berusaha agar surat keputusan dimaksud sampai kepada pemohon kasasi penggugat, sehingga kelalaian yurisprudensi mahkamah agung memohon kasasi tergugat sebagai pejabat tata usaha negara tidak dapat ditimpakan kepada pemohon kasasi penggugat dan tidak patut menjadi beban yang merugikan pemohon kasasi penggugat sebagai rakyat dan warga masyarakat pencari keadilan, menimbang, bahwa karenanya dalam perkara guo, mengenai perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak pemohon kasasi penggugat menerima surat keputusan itis secara fisik pada saat pemeriksaan persiapan dimaksud pada tanggal februari sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalammenimbang, bahwa alasan alasan kasasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi: menimbang, bahwa mahkamah agung sependapat dengan pertimbangan hukum dari pengadilan tata usaha negara jakarta, sehingga oleh karenanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tata usaha negara yang telah tepat dan benar, selanjutnya menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangankoperasi perkebunan kelapa sawit bukit harapan, dan ikt tanggal juli serta mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan bawah ini, menimbang, bahwa oleh karena memohon kasasi berada pihak yang kalah, maka harus dibebaniyurisprudensi mahkamah agung mengadili: mengabulkan permohonan kasasi koperasi perkebunan kelapa sawit bukit harapan tersebut:jkt tanggal juli mengadili sendirini oleh titi nirmala siagian, sh., mh., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, marina sidabutar, sh., mh., dan imam soebechiak. sutiyoso, sh., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. yurisprudensi mahkamah agungkehutanan menhub , bahwa surat tergugat guo bersifat individual karena ditujukan kepada koperasi kelapa sawit bukit harapan,:hutan dan hanyalah berupa padang ladang ilalang belaka:yurisprudensi mahkamah agungahat ujung batu tersebut,,yurisprudensi mahkamah agungdan menengah republik indonesia dengan badan hukum bh kdk f:fii: yurisprudensi mahkamah agungt, membayar: provisi sumber daya hutan pdh) atas produksi perkebunan sesuai dengan tarif yang berlaku, turun tuphhbk tanaman dan pdh tersebut disetor kas negara sebagai penerimaan bukan pajak pnb), areal perkebunan kawasan register dilarang di hgu kan,,,, il.ti tanggal september penggugat bersama sama dengan adrianus lungguh sitorus membuat pernyataan yurisprudensi mahkamah agunghi1 alasan dan dasar hukum pembatalan surat tergugatiiiszeker heidsbeginsel): bahwa pembatalan sepihak tergugat melalui suratnya menhub tanggal oktober namun pada tanggal september dengan suratnya menhubyurisprudensi mahkamah agungii, agas proporsionalitas, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas azas permainan yang layak hetyurisprudensi mahkamah agueos, bahwa akan tetapi, sesuai dengan::rp575 milyar: investasi pabrik kelapa sawit rp100 milyar: investasi pabrik kelapa sawit rp65 milyar:yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung kaidah hukum suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk petang pantat aran mengabulkan gugatan perceraian. nomor register. pdt kana tanggal: putusan :::. september majelis eos dis, syamsuhadi irsyad, sh. akan uns riyal ka'bah. m.a. man bin drs: andi syamsul alam, sh.mh. klasifikasi tentang perceraian duduk perkara bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal desember sesuai akte dan dikarunia anak yaitu margaret lahir tanggal maret nora lahir tanggal november dicky yulianto lahir tanggal juli bahwa penggugat dan tergugat selalu berbeda pandangan hidup yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. bahwa penggugat telah mencoba memperbaiki keadaan dengan pisah tempat tidur namun tidak "berhasil dan sejak agustus penggugat pergi jakarta untuk usaha cari nafkah. bahwa harapan untuk hidup rukun tidak ada lagi penggugat mohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraianhuruf peraturan pemerintah no, tahun (perselisihan dan percekcokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam. rumah tangga: yurisprudensi mahkamah agung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat lebih dari tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan. bahwa dicky yulianto yang telah berusia lebih tahun, karena itu tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi, sehingga gugatan agar anak tersebut dibawah perwalian ibu ditolak. amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari: sie sie hak sie size hwa). membatalkan putusan pt. jawa timur tanggal april pdt pt.sby dan putusan pn. surabaya tanggal mei pdt. pn.sby. dan mengadili sendiri . dalam konvensi: babno: tanggal desember putus karena perceraian sense entah memerintahkan kepada panitera pn. surabaya untuk mengirim'npensi man menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, kan dalam konvensi dan rekesebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). dan pembuat kaidah hukum klementinasiagian, selie. sie hak sie size hwa bertempat tinggal jalan lebak arum h1 surabaya, dalam bal ini diwakili oleh kuasanya adi raharja s.h., pengacara berkantor jalan manyar kartika surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal oktober pemohon kasasi, dahulu penggugat pembanding: melawan hadi subianto djajapurnama bertempat tinggal jalan lebak arum surabaya, memohon kasasi, dahulu tergugat naa berbandingsurabaya pada pokoknya atas dalil dalil bahwa penggugat asli dan tergugat asli melangsungkan perkawinan jember pada tanggal desember dengan akta perkawinan catatan sipil jember, tanggal desember bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai (tiga) orang anak yaitu margaret, perempuan, lahir jember pada tanggal maret nora, perempuan, lahir jember pada tanggal november dicky yulianto, laki laki, lahir jember pada tanggal juli bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli kemudian ternyata telah terjadi jurang pemisah yang dalam, karena adanya perbedaan pandangan hidup yang yurisprudensi mahkamah agung menyolok yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. bahwa penggugat asli merasa tidak ada lagi keharmonisan untuk hidup sebagai suami isteri karena sering terjadinya pertengkaran tersebut. bahwa penggugat asli telah mencoba usaha perbaikan dengan pisah kamar tempat tidur, namun tidak berhasil dan sejak bulan agustus penggugat asli telah meninggalkan tergugat asli pergi jakarta untuk berusaha mencari nafkah. bahwa penggugat asli datang surabaya pada waktu margaret menikah bulan november dan bulan april pada waktu nora sakit, serta bulan agustus pada waktu margaret melahirkan. kemudian setelah itu kembali lagi jakarta. bahwa anak yang bernama dicky yulianto lahir jember tanggal juli belum cukup umur dan selama ini penggugat asli yang mengasuh, mendidik dan memeliharanya, maka adalah wajar apabila penggugat asli yang ditetapkan sebagai wali anak tersebut. menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas penggugat mohon kepada pengadilan negeri surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan gugatan perceraian penggugat ini. menyatakan putus karena perceraian daftar perkawinan pokok tahun perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan jember, akte perkawinan catatan sipil jember, tanggal desember menetapkan penggugat sebagai wali ibu dan anak penggugat dengan tergugat, yang belum cukup umur bernama dicky yulianto, laki hari, lahir jember, pada tanggal juli memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri surabaya, untuk mengirimkan turunan resmi keputusan ini kepada kantor pencatatan sipil surabaya, untuk dicatat dalam buku daftar perceraian, bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. hoa menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat asli telah mengajukan gugat rekonpensi sebagai berikut eat bahwa tergugat rekonpensi telah pergi jakarta dengan meninggalkan anak anak tanpa alasan yang sah, dengan demikian tergugat rekonpensi telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baik bagi anak anaknya, terutama anak bernama dicky yulianto yang masih bawah umur. bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila perkawinan penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan cerai tergugat rekonpensi dikabulkan, maka agar penggugat rekonpensi ditetapkan sebagai wali ayah dan anak bernama dicky yulianto tersebut. yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas, penggugat rekonpensi mohon kepada pengadilan negeri surabaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut dalam' reopens menerima gugatan rekonpensi tergugat konvensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, menetapkan tergugat konvensi penggugat rekonpensi sebagai wali ayah dan anak yang masih bawah umur bernama dicky yulianto, lahir jember pada tanggal juli sebagaimana ternyata dan kutipan akte kelahiran tahun tertanggal juli yang dikeluarkan oleh catatan sipil daerah tingkat jember: dalam konvensi dan reopens menghukum penggugat konvensi tergugat reopens untuk membayar biaya perkarei pdt. pn.sby. yang warna berbunyi sebagai berikut dalam konvensi menolak gugatan penggugat seluruhnya: dalam rekonpensi menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensi dinyatakandiperhitungkan sebesar rp: (delapan puluh delapanwa timur dengan putusannya tanggal april pdt pt.sby.: yurisprudensi mahkamah agung bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pengingat pembanding pada tanggal oktober kemudian terhadaptertulis pada tanggal oktober sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi no pdt. pn sby. yang dibuat oleh wakil panitera pengadilan negeri surabaya, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri surabaya tersebut pada tanggal okton penggugat pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri surab. tea sai bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon kasasi diantaranya adalah bahwa pemohon kasasi dan memohon kasasi telah pisah tempat tinggal lebih dari (empat) tahun dan keterangan saksi yang diajukan pemohon kasasi menguatkan adanya pisah tempat tinggal tersebut, yaitu widyawati santoso dan rani santoso, keduanya secara jelas menerangkan bahwa pemohon kasasi dan memohon kasasi telah lebih (empat) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon kasasi semula jakarta dan kemudian tinggal rumah kontrakan surabaya. disamping itu ketiga anak pemohon kasasi dan memohon kasasi menerangkan bahwa pemohon dan memohon kasasi sudah lebih dari (empat) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga timbul pertanyaan. apakah pisah tempat tinggal lebih dari (empat) tahun tersebut dapat dikatakan tidak ada perselisihan yang mendasar. oleh karena ita pemohon kasasi mohon agar putusan judex facts tersebut dibatalkan. nan menimbang, mengenai keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, dalam perkara guo judex facts telah salah menerapkan hukum karena memahami perselisihan dan percekcokan yang diatur dalam huruf peraturan pemerintah tahun sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, seharusnya tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yurisprudensi mahkamah agung menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat lebih dari (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, karena tidak mungkin suami isteri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan. menimbang, bahwa tentang anak yang bernama dicky yulianto lahir tanggal juli telah berusia lebih dari tahun, oleh karena itu tidak bawah kekuasaan orang tuanya lagi, sehingga gugatan agar anak tersebut bawah perwalian ibunya harus ditolak. menimbang pula, bahwa mengenai tuntutan rekonpensi tergugat agar ditunjuk sebagai wali dan anak bernama dicky yulianto tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan atas, oleh karena anak tersebut sudah dewasa, maka gugatan rekonpensi tentang perwalian anak dan tergugat harus ditolak. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi sie sie hak (sie size hwa) tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tinggi jawa timur pdt pt.sby. tanggal april dan putusan pengadilan negeri surabaya pdt. pn.sby. tanggal mei tersebut, selanjutnya mahkamah agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebut bawah ini: menimbang, bahwa memohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka perkara dalam seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada memohon kasasi: memperhatikan dan undang undang tahun undang undang tahun dan peraturan lain yang bersangkutan: mengadili mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi sie sie hak (sie size hwa) tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi jawa timur tanggal april pdt pt.sby. dan putusan pengadilan negeri surabaya tanggal mei pdt. pn.sby.: mengadili sendiri dalam konvensi il.tanggal desember putus karena perceraian, yurisprudensi mahkamah agung memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri surabaya untuk mengirim kan untukpeksidrs. syamsuhadi irsyad s.h.mh. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang. dr. riyal kabah ma,, dan drs. andi syamsul alam, sh, m.h., sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal september oleh karena ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh dr. riyal ka'bah ma. dan drs. andi syamsul alam, sh. hakim hakim anggota dan drs. edi riyadi, sh.mh., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim hakim anggota ketua ttd. ttd, dr. riyal ka'bah, ma. drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. ttd. drs. andi syamsul alam, salah. panitera pengganti. ttd. edi riyadi, sh,m.h. yurisprudensi mahkamah agung biaya biaya il. mereka .oooooov nama rp. redaksi. an code seeveraenntnnnarna rp3 inisiasi .o.oo |
dan reg no, sip ketentuan. dalam peraturan pemerintah tahun sidak bermaksud untuktuntutan mengenai pengosongan rumah karena pemutusan hubungan 'isi menyewa masuk wewenang kantor urusan perumahan, akan. tetapi dalam hal pengosongan atas dasar jual beli pengadilan berge nang memeriksanya. . . nan putusan mahkamah agung bnn tanggal mei sip. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa! mahkamah agung tan mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan. putusan sebagai berikut dalam perkara aan tina sumantri, bertempat tinggal jln, nanas ban dung. dan penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding, melawan: rsu bertempat tinggal di jln, kemuning, bandung, badan nana nana tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding, . . mahkamah agung tersebut, mma betah enam melihat surat surat yang bersangkutan). says menimbang 'bahwa dari surat suratbandung: pada" pokoknya atas dalil dalil, era bahwa pada tanggal september di: bandung telah dibuat satu surat perjanjian jual beli" diatas segel antara penggugat asli. sebagai pembeli dan tergugat asli sebagai penjual atas sebidang persil dan sebuah rumah" yang, berdiri diatasnya yang terletak di jalan nanas bandung, bahwa ternyata sampai tanggal november yaitu jangka waktu yang diberikan kepada tergugabasli untuk menyelesaikan pembalikan hak milik atas porsi dan rumah tersebut serta. pengasingannya tidak dilaksanakan oleh tergugat asli, bahwa ternyata pada surat jual beli sub dan tidak juga dilaksanakan oleh tergugat asli: inn bahwa" penggugat asli telah berulang kali menegur tergugat asli dengan san dan tulisan agar suka melaksanakan pembalikan hak milik atas persil dan rumah tersebut dari tergugat asli kepada penggugat asli, walaupun dengan 'secara baik, akan tetapi tidak berhasil: bahwa. penggugat asli khawatir, tergugat asi akan memindah tanganan persil dan "rumah 'tersebut kepada orang lain, maka penggugat asli mohon diletakkan sita pengenalan (conservation helai) atas rumah dan persil tersebut: bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat asli menuntut pada peng adilan negeri bandung supaya memberi putusan sebagai 'berikut: primaire u. memutuskan: menyatakan syah dan berharga sitaan pengenalan tersebut diatas, menghukum.persil dan rumah tersebut diatas segera setelah putusan pengadilan mempunya! kekuatan hukum .dan diserah kan kepada penggugat: suesidair memberikan putusan menurut peradilan yang baik: primaire.dan subsidi ongkos ongkos perkara menurut hukum: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri bandung telah meng ambil putusan, yaitu putusannya tanggal september19 yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menguatkan 'tuntutan penggugat untuk sebagian menghukum tergugat untuk melaksanakan melakukan pembalikan nama .ee atas. persil. dan rumah jalan nanas no, bandung dari tergugat. kepada penggugat. pok pes. menyatakan diri tidak berwenang memeriksa tuntutan penggugat sub menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini yang sampai sekarang: dirancang: sebanyak rp. (seratus dua belas ribu lima ratus mpia) ul.putusannya tanggal juli p.t. perdata: 'bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua bulan pihak pada: tanggal april gal april sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh, panitera pengadilan negeri bandung, permohonan mana kemudian disusul olehrimemori alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal april itu juga, nan .bahwa'setelah "itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal mei 'telah' diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat pembanding diajukan jawaban: memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri bandung'pada tanggal mear . dang undang, maka oleh karena itu dapat diterima, kan menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori:kasusnya tersebut pada pokoknya ialah: bahwa pengadilan tinggi telah salah: melaksanakan: peraturan pemerintah. tahun' yang secarjelas: menentukan, bahwa setiap per jalan yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akte, dan bahwa'akte tersebut merupakan satu satunya alat bukti menimbang, bahwa keberatan itu tidak: dapat dibenarkan, karena hal tersebut: telah dengan tepat dipertimbangkan oleh judex facts, bahwa ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun tidak bermaksud.bahwa walaupun demikian keputusan judex facts harus dibatalkan dengan mempergunakan. alasan !ain (op andere golden), bahwa mengenal bagian pengosongan yang dianggap bukan. wewenang judex facts, dalam hal pendorong: karena pemutusan hubungan. sewa menyewa memang tepat, tetapi dalam hal pengosongan atas dasar jual beli, maka judex facts berwenang memeriksanya: menimbang bahwa berhubung dengan apa yang dipertimbangkan diatas, karena. sudah jelas terjadi salah penerapan hukum, lagi pula bahwa gugatan penggugat asal adalah benar dan tepat, maka: menit bang bahwa dalam perkara ini penguat untuk kasasi tergugat asal tetap berada".memutuskan.n: menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: tina sumantri tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta tanggal juli p.t. perdata dan putusan pengadilan negeri bandung 'tanggal september. dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan seluruhnya: menghukum tergugat untuk melakukan balik nama rumah dan tanah sengketa atas nama penggugat: pan menghukum tergugat dan setiap orang yang mendapat: hak dari. padanya .y. mengosongkan dan. menyerahkan. rumah dan tanah sengketa. kepada penggugat: snn menghukum tergugat, sekarang penggugat untuk. kasasi akan. membayar & semua biaya perkara baik. yang jatuh" dalam tingkat pertama dan tingkat banding. maupun. yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. ditetapkan sebanyak. rp. (sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung. pada hari: rabu, tanggal mei dengan prof. subjektif sh, sebagai ketua, indroharto sh, sabtu, tanggal :mbe1 oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh busthanul arifin sh,dan miskin kusumah armada sh, hakim hakim anggota, dan sultan, panitera pengganti .b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. hakim hakim anggota nan ketua: ttd. busthanul arifin sh, jud prof. subjektif sh., ttd. miskin kusumah armada sh, panitera pengganti .b., hid sultan, putusan pengadilan tinggi jakarta p.t, perdata ken demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang 'maha esa putusan pengadilan tinggi! jakarta yang mengadili perkara perkara perdata. dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan sebagai dibawah ini dalam perkara tina sumantri, bertempat tinggal jln. nanas ban dng, dulu tergugat sekarang pembanding. |. lawan: bertempat tinggal jin. kemuning bandung, dulu penggugat sekarang berbanding. .: pengadilan tinggi tersebut, pen telah membaca surat surat mengenai perkara tersebut) tentang duduknya perkara: mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan: negeri bandung tanggal september yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: anna mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, nan menghukum tergugat untuk melaksanakan melakukan pembalikan nama. atas persil: dan rumah jln. nanas bandung dari tergugat kepada penggugat: menyatakan diri tidak berwenang tuntutan penggugat sub menghukum tergugat supaya lima ratus rupiah) yang lama, menimbang bahwa pembanding dulu tergugat pada tanggal oktober yang telah. mohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, per dimohonkan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal okto ber ka, tentang hukumnya menimbang bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putus ian tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara. serta memenuhi sarat (sarat lain menurut undang undang oleh karena mana permohonan itu dapat diterima: menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan oleh ha kim pertama dalam putusan tersebut diatas yang oleh pengadilan tinggi disitu jui dan dijadikan sebagai alasan alasannya sendiri putusan pertama tepat dan benar dan karena itu dapat dikuatkan, menimbang bahwa sebagai pihak yang dikalahkan pembanding dulu terigu gat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, memperhatikan akan dalam undang undang dan hukum yang bersangkutan: mengadili: menerima permohonan bandingan tersebut: menguatkan putusan pengadilan negeri bandung tanggal september no, sip., yang dimohonkan bandingan, menghukum "pembanding dulu tergugat untuk membayar biaya perkara ini da lam kedua tingkatan biaya mana dalam. peradilan bandingan banyaknya rp. (seratus dua puluh rupiah) u.l.: demikianlah diputuskan pada hari rabu tanggal juli oleh kami: sarwono s.h.zaini abidin 'engan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. tag ftd, panitera pengganti hakim tunggal zaini abidin) (r. sarwono s.h). putusan pengadilan negeri bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan 'yang maha esa: putusan nana pengadilan nagori bandung yang mengadili perkara dalam: tingkat: pertama telah menjatuhkan keputusan yang tercantum dibawah ini dalam" perkara gu aan gatal antara or, to, bertempat tinggal jln. kemuning bandung sebagai penggugat, lawan: tina sumantri, bertempat 'tinggal jalan nanas s8aw bandung, sebagai tergugat, pengadilan negeri tersebut: setelah. melihat. surat surat didalam "perkara ini: tan setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi saksi: had tentang duduknya perkara: menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal dekem ber yang diajukan oleh kuasanya liem ujian swan sh. telah mengacu kan gugatan terhadap tergugat seperti berikut: bahwa.duduknya perkara adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal september bandung telah dibuat satu surat perjanjian. jual beli" diatas segel antara penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual dari sebidang persil dan sebuah rumah .diatasnya yang terletak jin. nanas bandung surat perjanjian tersebut dicampur kan surat permohonan gugat ini dan dianggap seluruhnya .termasuk dalam surat gugatan ini: ana bean bahwa ternyata sampai tanggal november yaitu jangka waktu yang diberikan kepada tergugat "untuk menyelesaikan pembalikan hak milik atas persil dan rumah. tersebut diatas serta mengosongkan rumah tersebut diatas: tidak dilakukan oleh tergugat: bahwa .ternyata pula bahwa sarat sarat sub dan dari surat perjanjian "jual beli" tersebut diatas tidak dipenuhi oleh tergugat: ana bahwa setelah ditegur oleh penggugat berulangkali secara lisan maupun tulisan tergugat tidak mau atau tidak memenuhi kewajibannya untuk. kelak kanakan pembalikan 'hak milik atas versi! rumah tersebut diatas dart tergugat kepada penggugat sehingga dengan demikian tergugat ternyata telah lalai, bahwa berhubung pada saat ini tergugat sedang: asyik berusaha untuk'menuju indah tanganan persil dan rumah tersebut di atas serta harta ke kayan pendeknya menjauhkan persil.dan rumah serta hak kekayaannya" dari penggugat. maka penggugat dengan segala hormat mohon agar ketua peng adilan negeri bandung. menetapkan penyitaan pengenalan atas surat surat hak milik. atas persil dan rumah tersebut atas serta atas harta kekayaan tergugat :tersebut. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas penggugat dengan segala hormat mohon agar pengadilan negeri bandung berkenan memutuskan de ngan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun banding atau batahan primaire memutuskan: menyatakan syah dan berharga sitaan pengenalan tersebut atas. menghukumversi! dan rumah tersebut. atas segera setelah putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hu kum. dan diserahkan kepada penggugat: subsidi memberikan putusan menurut peradilan yang baik: primaire dan subsidiari ongkos ongkos perkara menurut hukum memperhatikan selanjutnya segala apa yang terjadi persidangan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini seperti yang telah disalahkan dalam berita berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat hendaknya hal hal tersebut dianggap telah termasuk dalam surat keputusan ini tentang hal hukum menimbang bahwa maksud gugatan penggugat salah seperti tersebut atas, menimbang tentang tuntutan pengosongan rumah pada umumnya rumah. rumah sengketa khususnya bahwa urusan ini adalah termasuk hak khusus bagi kantor urusan perumahan sehingga pengadilan negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa tuntutan tersebut: . menimbang bahwa tergugat sebagai jawaban menerangkan. bahwa berjanji an jual beli tertanggal september antara penggugat dan. tergugat:, me mengenai tanah dan rumah sengketa sebenarnya adalah pinjaman uang dari. terigu gat kepada penggugat sebesar rp. alis bahwa asal usulnya pinjaman uang tersebut adalah sebagai berikut: bahwa mula mula tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dengan diharuskan membayar bunga sebutannya. bahwa sesudah hutang dengan bunganya berjumlah rp. (seratus empat puluh ribu rupiah) maka oleh karena tergugat meminjam uang, karena tidak dapat meluasnya maka pinjaman uang itu dibaharui menjadi perjanjian judika: tertanggal desember dengan "jumlah pada. rp, ann ben (seratus empat, puluh ribu rupiah) dan yang digagalkan itu berupa persil dan rumah di atasnya yang terletak jln, nanas bandung tersebut: bahwa sesudah itu tergugat pala tanggal juni masih pernah membayar rp. , (dua puluh ribu rupiah) dari pinjaman yang pada waktu itusbesarnya rp. seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). bahwa' sesudah itu tergugat tidak bayar lagi baik pinjaman maupun bunganya sehingga.pada tanggal september perjanjian jual beli akad tanggal desember itu dibabarui lagi dengan perjanjian jual beli sebagai mana :dimaksud dalam gugat penggugat tersebut sebesar rp. (dua. ratus ribu.rupiah) itu: bahwa: tergugat. sejak dari september. mengakui. meminjam uang kepada. :penggugat: sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) dari dari . rp. itu oleh. tergugat. pernah dibayar rp. (dua ribu rupiah) kepada penggugat pada tanggal juni ana bahwa: tergugat pada tanggal. mei dan tanggal agustus telah mencuci. lagi masing masing sebesar rp. . menimbang bahwa .penggugat untuk .membuktikan dalilnya telah meta sukan antara lain surat perjanjian jual beli tanggal september jenis merah) dan juga memperdengarkan saksi saksinya yakni nang ny. merk.upardjo dan rachmat nini sumantri yang masing: masing persidangan telah didengar dengan sumpah, menimbang bahwa dari bunyi surat perjanjian tersebut: yang kebenarannya diakui oleh: terdiri oleh. tergugat berhubung dengan kesaksian kesaksian saksi tersebut maka menurut hukum terbukti bahwa. pada tanggal september antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan jual beli tanah .berikut rumahnya terletak jin. nanas bandung dengan harga rp. sebagai didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya. menimbang bahwa tergugat mempertahankan bahwa sesungguhnya hu bunga hukum antara penggugat dan tergugat persetujuan pinjaman yang sambil menunjuk kepada isi surat penggugat tertanggal november o016 kl (jenis hitam) terutama kalimat bahwa tuan tergugat masih punya tunggakan hutang: sebesar. rp. kepada client saya (penggugat) dan kepada .isi surat atas kartu nama subroto)" tertanggal juni. hitam) kwitansi sebesar rp. , masing masing bertanggal mei dan agustus dan hitam) yaitu mengenai penyisihan hutang dari tina sumantri tergugat) kepada penggugat. tan menimbang bahwa tergugat kurang teliti: waktu menelaah surat hitam tersebut sebab termasuk adalah soal yang tercantum dalam akte tentang gal desember hitam) dan bukan mengenai meterai dari akte tanggal september merah) tersebut. menimbang bahwa dengan demikian pengadilan dapat mengikut uraian penggugat bahwa cicit yang dikemukakan oleh tergugat dan yang telah terima dari tergugat adalah mengenai pinjaman uang oleh tergugat dari pengguna gat dan berhubungan dengan isi surat merah tersebut tapi tidaklah berke nan dengan jual beli seperti termuat dalam akte merah: menimbang bahwa berhubung dengan pertimbangan belakangan ini pada pendapat pengadilan tergugat tidak berhasil membuktikan sehingga membuktikan penggugat tetap kuat. menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengemukakan bahwa jual beli yang tercantum dalam akte tanggal september merah) itu adalah tata batal menurut hukum sebab tidak dilakukan penjabat pembuat akte tanah: menimbang bawa pengadilan mengenai hal ini tidak sependapat dengan tergugat sebab menurut peraturan pemerintah secara jelas. pas .menentukan bahwa akte penjabat yang ditunjuk oleh menteri agraria hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akte itu adalah surat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah (berikut rumahnya) sehingga jual beli tanah rumah sengketa antara penggugat dan tergugat adalah syah karena sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak sekarang ini bandingkan keputusan pengadilan negeri bandung tanggal oktober yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta tanggal juni p.t. perdata), menimbang bahwa berhubung dengan hal hal yang diuraikan atas maka tuntutan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menghukum tergugat memikul segala ongkos dalam perkara ini: memperhatikan dari undang undang yang bersangkutan. mengadili: menguatkan tuntutan penggugat untuk sebagian: menghukum tergugat untuk melaksanakan melakukan pembalikan nama atas persil dan rumah jalan nanas. bandung dari tergugat kepada penggugat. ea. menyatakan diri tidak berwenang memeriksa tuntutan penggugat sub. menghukum tergugat: lima ratus rupiah ill). las demikianlah diputuskan pada hari ini kamis tanggal september oleh kami rubin sh, hakim pengadilan negeri tersebut dan 'pada'saat itu juga keputusan tersebut diumumkan hadapan kedua belah pihak tersebut. panitera penggant!' hakim ttd. ttd dicatat sini bahwa terhadap keputusan atas tergugat: pada: tanggal oktober menyatakan naik banding. kan |
hukum pidana, hukum acara pidana penggantian uu. deviden.tahun dengan uu, tahun tidak merupakan perubahan perundang undangan dalam arti taat kuhp. bana bahwa suatu badan hukum 'tidak dapat disita putusan mahkamah agung tg: maret k kf tan susunan majelis: ketua subjektif s.h. hakim anggota lm. abdurrahman s.h. busthanul arifin s.h. indroharto s.h. panitera pengganti luar biasa: mujahidin abidin. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa mahkamah .agung mengadili perkara: pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut: malah ama aan mahkamah agung tersebut: membawa putusan pengadilan ekonomi djakarta tanggal oktober , dalam putusan mana terdakwa. yang twin ming alias young tjong jong, umur kira2 tahun, lahir kan hok tja' kian, tiongkok, bertempat tinggal terakhir djl. kota pang utara djakarta, pekerdjaan presiden komisaris n.v, kosmo, sahara dan smart shirt mills ltd., penuntut kasasi (berada dalam tahanan sementara sejak tgl. januari s d tgi. oktober jang diajukan dimuka persidangan pengadilan ekonomi tersebut, karena di tuduh: kam inn dani kang pertama: bahwa: dia. sebagai penduduk deviden indonesia, sejak atau kira? sejak .tanggal juni sampai dengan tanggal juni setidak2nja sampai dengan tahun1956 dengan sengaja atau tidak de ngan. sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk melaporkan pada salah satu bank jang ditunjuk oleh luapan lembaga alat2 pemda jaran luar negeri) berupa 'jang dipunyai atau jang di perolehan diluar negeri pada waktu atau sesudah 'peraturan deviden ber laku jaitu disimpannya dalam the shanghai commercial bank ltd. ll. kedua! bahwa dis sebagai penduduk deviden indonesia sejak atau ajak "tunggal juni sampai dengan tgl. juni dak tidaknya. sampai dengan zaitun dengan sengaja dengan: sengaja telah melalaikan kewajibannya, untuk kepada salah satu bank jang ditunjuk oleh luapan len pembayaran luar negeri) berupa jang dip diperolehnya diluar negeri, jaitu jang disimpannya dalam commercial bank ltd. hongkong, sedang diketahuinya bah terdapat: kewajiban. untuk. melaporkan. alat2 pembayaran jang dipiunjainja atau diperolehnya itu berdasarkan tertentu perolehan itu berdasarkan ketentuan jang disebut dalam tau deviden verordening: ketiga: bahwa dia sebagai penduduk deviden indonesia sejak sedari tanggal juni sampai dengan tanggal setidak2nja dengan sampai tahun dengan sengaja ata ngan sengaja telah memperoleh menggunakan membebankan tanganan alat2 pembayaran luar negeri berupa hk.$ disimpannya didalam the shanghai commercial bank ltd. tanpa izin umum atau izin khusus jang diberikan oleh atas nam keempat: bahwa dia sebagai penduduk deviden indonesia pada sejak tahun sampai kira2 tahun. jang bulan dai ona tidak. dapat. dipastikan lagi, dengan sengaja atau tidak deng telah mengeluarkan alat2 pembayaran dari djakarta keluar hongkong, setara ber ulang2, hingga semuanja mempunyai sejumlah hk.$. alat2 pembayaran mana kemudian nja atau: disuruh dikirimkannya dari hongkong kepada fan r.r.t. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 mana tidak memperoleh izin umum atau khusus jang dib atas nama luapan.: kelima: bahwa dia" sebagai penduduk deviden indonesia pada kira2 tahun sampai dengan kira2 tahun jang tanggalnya tidak. dapat dipastikan lagi, dengan sengaja atau sengaja telah. melalaikan kewajibannya untuk melaporkan kan satu. kantor bank jang ditunjuk oleh luapan lembaga ajaran luar. negeri). berupa hk.$. jang disia diperolehnya diluar negeri jaitu hongkong pada waktu atau aturan deviden berlaku: keenam:. . bahwa: dia sebagai penduduk: deviden indonesia: pada sejak. tahun . sampai dengan kira2 tahun jang tanggai?nja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengaja ata ngan sengaja, telah melalaikan kewajibannya untuk: mence pada salah satu bank jang ditunjuk oleh lain alat2 putusan pengadilan ekonomi djakarta: putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa pengadilan ekonomi djakarta, mengadili dalam .tingkat serta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa2: ll. badan hukum n.yv. kosmo, badan hukum n.v, sahara, kedua duanya berkedudukan djakarta, pengadilan ekonomi tersebut: membawa surat2 jang bersangkutan) mendengar terdakwa dan saksi2: mendengar reguisitoir jaksa. penuntut umum jang kesimpulannya supaja terdakwa2 dihukum dengan perampasan semua kerajaan terdakwa? karena telah terbukti kesalahan mereka terhadap apa :jang dituduhkan terhadap me reka menurut undang2 dan keyakinan: menimbang, bahwa kepada terdakwa? dituduhkan sebagaimana tertua tum pada awal berita atara persidangan perkara ini, menimbang, bahwa terdakwa? dengan perantaraan wakil mereka tan kian tiang dan yang siu yeh pada hakekatnya mengaku kesalahan mereka, menimbang tentang tuduhan terdakwa diterangkan oleh wakilnya se kadar pentingnya, bahwa baru dalam tahun mendjadi direktur p.t. kosmo, bahwa pada waktu p.t. kosmo diperkirakan jaitu. dengan akte notaris tertanggal april (bahasa hitam) jang mendjadi direktur untuk pertama kalinya ialah oey tiang lim, dan pemegang. saham2 p.t. tersebut oey tiang lim sebanyak .saham rp. , . yang jin ming alias toen yong sebanyak saham rp. . idi ada sebanyak saham rp. , . bahwa hanja mendengar dalam sidang2 perkara kriminal biasa dan ekonomi jang berturut turut dipimpin oleh hakim a:b. lebih s.h. dan: soehendro henderson s.h., bahwa saham2 yang jin: ming' sebenarnya adalah kepunyaan orang jang bertempat tinggal hongkong situ wan chen sien dan nona chow serta saham? idi ada adalah kepunyaan jogja thin, jang harganya sejumlah rp. , dipinjamkan kepadanya kira2 dalam tahun kemudian telah dioleskan kepadanya tan kian tiang tanpa ajaran, menimbang, bahwa mengenai tuduhan terhadap terdakwa ii, wakilnya menerangkan bahwa hubungan p f. kosmo dan p.t. sahara adalah pinjaman setara timbal balik bahan2 misalnya plat inter dan lain2: menimbang, tentang tuduhan terhadap terdakwa ii, wakilnya dalam hidangan menerangkan, bahwa p.t. sahara didirikan tahun atau 195i sedang: dia mendjadi direktur, dalam bulan. maret tahun bahwa megang pemegang saham waktu itu adalah: yang jin wing .: untuk rp. nn. tjan then nio. .: untuk rp. , lim yin how . untuk rp. dahlan somawinata. . untuk rp. , bahwa ada seorang tenaga buruh sebagai ahli mesin pada p.t. sahara jang datangkan dari hongkong jang mendapat upah atau gaji dari p.t. saham djuga bahwa mengenai tenaga buruh jang didatangkan dari luar negeri ada izin pemerintah, bahwa dalam bulan maret susunan direksi adalah sebagai berikut: rektor lim yin how dan yang siu yah, dan presiden komisaris yang jin mir bahwa jang: mengatur penempatan ahli dari hongkong dan dipekerjakan p.t. sinar sahara adalah yang jin ming: bahwa p.t. sinar sahara mengambil meminjamkan bahan baku dari kosmo jang diperhitungkan setiap achir tahun, bahwa tidak pernah dikeluarkan saham untuk orang jang berada luar nge bahwa kenal orang2 dari hongkong bernama tuan wan chen sien miss audrey chow jang diperkenalkan padanja oleh yang jin ming, wak mereka datang indonesia. menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar atas sumpah saksi2: li. oey tiang lim, bahwa dia adalah salah seorang pendiri dari n.v, kosmo dengan saham sebanyak rp. jaitu 50fo dari modal jang telah diset sedangkan kedua pendirinya jang lain ialah: yang jin ming den, modal saham rp. atau dari modal jang disetor dan ada dengan modal saham rp. atau dari modal telah disetor:: .! bahwa:dia pada tanggal april tahun diangkat sebagai derek its sedangkan yang. jin ming mendjadi. presiden komisaris dan idi mendjadi komisaris. . kan do, bahwa dalam tahun tan kian tiang mendjadi direktur, dia djadi' komisaris sedangkan yang. jin ming. tetap menjabat presi komisaris, nn, bahwa tan kian tiang mendjadi komisaris karena mengambil oper ham saham dari idi ada tanpa ajaran, bahwa jogja jin pindah hongkong dalam tahun dan median pernah datang indonesia dan menandakan saksi tentang itu dan jawabnya, bahwa belum ada keputusan karena perkaranya berlangsung, bahwa dia kenal wan chen sien dan dalam tahun waktu kuno indonesia pernah katakan kepada saksi bahwa wan chen sien dan .tuan chow yuk how telah menanam 'kapital sebanyak atas nama . yang twin ming: yang jin ming, bahwa n.v. kosmo didirikan dalam tahun: dimana ia mem: punja saham2 jang meliputi dari modal jang disetor sedangkan pada p.t. sahara mempunyai saham2 sebanyak dari modal jang telah disetor, bea bahwa modal itu tidak berasal dari orang2 hongkong: bahwa wan chen sent bertempat tinggal hongkong dan adalah k melansir bahan email: " bahwa tenaga? jang didatangkan dari hongkong berasal dari pabrik lucky enamel jang dipimpin oleh chow yuk how saksi idi ada: bahwa pernah tercatat sebagai pemegang saham n.y. kosmo seba njak lembar rp. dan wang sejumlah rp. .itu pinjam dari jogja jin dengan perantaraan. oey tiang lim:. pan bahwa kenal jogja jin karena dalam tahun tinggal djakarta: bahwa kemudian mengobarkan saham? tersebut kepada. tan kian tiang tanpa pembayaran atas suruhan tuan oey tiang lim menimbang, bahwa kemudian dikatakan keterangan saksi2: . wan chen sien, audrey chow alias chow pei fong, yok shih mei, tang fung yan to, tsai tsun, biang ming, chang ching fung, ching sung, jang diberikan atas janji, kecuali saksi audrey chow alias chow pei fong jang memberikan keterangan atas sumpah, kesemuanya itu diberikan kantor konsulat jendral republik indonesia. hongkong, sebagaimana .tercantum dalam berita atara pemeriksaan pendahuluan jang dibuat oleh team pemeriksa kejaksaan negeri istimewa djakarta, jaitu jaksa2 haryanto wahana s.h. dan soeria koesoema s.h. atas sumpah jabatan mereka masing2, menimbang, bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan? saksi? ini tidak dapat digunakan ukuran jang sama sebagaimana halnya dengan keterangan? saksi? jang didengar indonesia, oleh sebab saksi2 jang diperiksa di luar negeri itu, sekalipun didengar atas janji atau sumpah dapat memberi ket tangan apa sadja jang dikehendaki mereka, biarpun menyimpang dari pada kebenaran, oleh sebab mereka tak dapat dituntut karena "sumpah palsu berhubung mereka itu tidak ta'luk pada jurisdiksi r.l, lagi pula keterangan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat dijelaskan lebih lanjut dalam persidangan, bila hakim menghendaki: menimbang, bahwa hanja saksi wan chen sien sajalah jang menyerang kan bahwa dari modal p.t. kosmo atas nama yang thing ming adala) kepunyaan dia wan chen sien dan saksi audrey chow, akan tetapi ini tidak dikuatkan oleh keterangan? saksi? dalam dan luar negeri, malahan kilwakil terdakwa dan serta saksi2 oey tiang lim baru mendengar kemi dian sidang pengadilan negeri dan pengadilan ekonomi ketika yang tiny ming diperiksa sebagai terdakwa: menimbang, bahwa pula dalam persidangan dari kesaksian2 saksi2 tiang lim dan idi ada ternyata bahwa saham2 sebesar rp. jan kemudian dioleskan kepada tan kian tiang adalah hasil pinjaman jogja thin dalam tahun sehingga merupakan hutang pribadi dari ada dan bukan investasi modal dari jogja thin tersebut: menimbang, bahwa oleh sebab itu menurut pendapat hakim, apa jan tercantum dalam akte pendirian p.t. kosmo (bahan hitam) tentang per gang pemegang saham yang jin ming dan idi ada dan saham2 mereka jumlah rp. dan rp. adalah benar, sehingga oleh seba itu tidak terbukti dengan sjah kesalahan terdakwa terhadap tuduhan pertama oleh sebab mana harus dibebaskan dari tuduhan itu menimbang tentang tuduhan ke terhadap terdakwa bahwa menurut pendapat hakim tidak terbukti kesalahan terdakwa baik dengan surat buku maupun dengan kesaksian, oleh sebab mana harus dibebaskan dari tuduhan iti menimbang tentang tuduhan terhadap terdakwa i!, bahwa baik dari surat bukti maupun kesaksian2, tidak ternyata bahwa hasil keuntungan p.t. kosm digunakan untuk mendirikan p.t. sinar sahara, melainkan kedua perusahaan tersebut saling membantu satu dengan jang lain tentang bahan baku sejak timbal balik, menimbang, bahwa oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dai tuduhan itu, memperhatikan u.u. dar. tahun lembaran negar elemen indonesia jang dibaharui, dan ketentuan undang2 lain jang bersangkutan: mengadili menyatakan kesalahan terdakwa2: p.t. kosmo dan p.t. sinar bahan terhadap apa jang dituduhkan pada mereka tidak terbukti menurut undang dan keyakinan: . membebaskan mereka oleh sebab itu dari semua tuduhan: menetapkan bahwa biasa perkara ini harus ditanggung oleh negara: memerintahkan untuk mengembalikan barang? bukti jang termuat dala: berita2 atara penistaan jang bersangkutan kepada kedua terdakwa tersebut. luar negeri berupa hk.$. jang dipunjainja atau diperoleh diluar negeri, jaitu hongkong, sedang diketahuinya bahwa padanja' ter dapat kewajiban untuk melaporkan alat2 pembayaran luar negeri jan gipunjainja atau diperolehnya' itu" berdasarkan ketentuan jang disebut dalam alat' atau deviden verordening: : ketujuh: bahwa dia: sebagai penduduk. deviden: indonesia pada atau kira! . sejak tahun sampai dengan kira2 tahun' jang bulan? ian . tanggal?nja tidak, dapat dipastikan lagi, dengan sengaja atau tidak ngan sengaja telah memperoleh menggunakan membebaskan memindai tanganan alat? pembayaran luar negeri, berupa hk:$ hongkong, tanpa mendapat izin umum atau khusus dari atau atas nam: luapan5 kedelapan: bahwa pada atau kira? pada tanggal april setidak2nja pada atau kira? bulan april dengan sengaja atau.tidak dengan sengaja telah memasukkan dari luar negeri kedalam wilayah r.i. me jalur pelabuhan tanjung priok "barang berupa mobil sedan masing2 merk chevrolet no, motor chasis dan merk dodge nu. motor dengan tidak mendapat pem belasan dari atau atas nama pemerintah ri, dan tidak pula dapat mem perlihatkan surat keterangan umum atau khusus' jang diberikan oleh atau atas namu pemerintah r.i, jang menyatakan bahwa atas perti tangan' pembesar tersebut pemasukan barang? itu tidak merugikan ke adakan devices r.i: ataupun tidak bertentangan dengan tujuan or romantic devices dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2 jang ditunjuk .oleh atau atas nama pemerintah r.i: jang menyatakan bahwa telah dipenuhi aturan2 'jang telah ditetapkan bagi: mencapai tujuan ordonansi. dengan djalan pada waktu" dan "melalui 'tempat ter sebut diatas dengan sengaja atau tidak dengan sengaja ia telah me masukkan kedalam wilayah r.i. buah mobil sedan dari rupa2 tersebut diatas sedangkan ia" tidak ada mendapat pembebasan ari jang berwajib dan tidak ada pula surat keterangan umum atau'khusus untuk memasukkan mobil itu kedalam wilayah r.i. dan:djuga' tidak'ada mem punja dokumen2 jang menyatakan telah memenuhi aturan2 dalam hal memasukkan mobi! itu: annum beta kesembilan: bahwa sebagai penduduk deviden: indonesia: pada atau kira kira tahun dengan. atau tidak dengan sengaja' telah memasukkan alat2 pembayaran 'luar negeri kepunyaan seorang bukan penduduk deviden indonesia dari hongkong .ke djakarta jang nilainya kira2 sebanding de ngan rp. salat2 pembajakan mana telah ditanamnja dalam indonesia dari hongkong djakarta jang 'nilainya kira2 sebanding de ngan rp. alat2 pembayaran .mana telah ditanamnja dalam bentuk 207p saham2 p.t. kosmo djakarta tanpa izin umum atau khusus jang diberikan oleh atau atas nama luapan.: dengan .memperhatikan dari r.lb. dan undang? tindak pidana eko nomi, serta peraturan? jang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah pelaku kan kejahatan seperti jang diajarkan dalam amar putusan tersebut jang leng hanja berbunyi sebagai berikut: menyatakan kesalahan terdakwa yang thing ming alias jong tjong jong jang tersebut diatas tentang perbuatan2, jang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan? sub. pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan, sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan: sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari tuduhan? tersebut: menyatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan? ke jabatan jang dituduhkan kepadanya dalam sub2 kelima, keenam dan ketujuh sebagai terbukti, jaitu: il.laporkan kepada salah satu bank jang ditunjuk oleh luapan, alat2 pembayaran luar negeri, berupa hk.$ jang disimpannya diluar negeri, hongkong ,njerahkan kepada salah satu bank, jang ditunjuk oleh luapan, alat2 perbatasan luar negeri, berupa hk.$, sebagai penduduk deviden indonesia, kira2 dalam tahun sampai dengan kira2 tahun dengan sengaja menggunakan.: menghukum terdakwa karenanya, dengan hukuman?: penjara selama (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara: denda sebanyak rp. subsidi bulan kurungan: sebagai hukuman tambahan: menetapkan pabrik pabrik p.t. kosmo dan p.t. sinar sahara, jang te lah disita oleh penuntut umum dengan surat pensitaannja, tertanggal oktober ek sp untuk waktu selama tahun, dibawah deperindra, sedang sesudah itu, dipulihkan kembali kepada keadaan se mula, sebelum pabrik2 tersebut ada dibawah pengampunan, baik oleh pihak sepeda, maupun oleh pihak kejaksaan, menentukan, bahwa biasa perkara ini, dibebankan kepada terdakwa , putusan" mana pada pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki "sekedar mengenai hukuman tambahannya, oleh pengadilan tinggi ekonomi djakarta dengan putusannya tanggal maret p.t. ekonomi, jang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: . menerima permohonan bandingan tersebut: ses memperbaiki putusan hakim pertama sekedar mengenai hukuman tam bahan seperti jang tercantum dalam putusannya tertanggal oktober singkat) dalam perkara terdakwa tsb. bernama: yang thing ming alias young tjong jong, jang dimohonkan peradilan bandingan) menyatakan menyita untuk negara! p.t, kosmo, dan p.t. sinar sahara, lam dengan segala barang2: jang tak tetap dan jang tetap baik jang berwujud maupun jang tak berwujud: menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnya: menghukum terdakwa pula untuk membayar biasa perkara ini dalam ting kat bandingan"', mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh pa nitra kepala bagian pidana pada pengadilan negeri istimewa djakarta jang menerangkan, bahwa pada tanggal agustus penuntut:kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap: putusan pengadilan negeri tersebut: memperhatikan risalah kasasi tertanggal djakarta, agustus dari prof. dr. gou siong. s.h. jang. diajukan untuk dan 'atas nama penuntut: kasasi berdasarkan atas surat kuasa tertanggal agustus risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri istimewa djakarta pada tanggal agustus anasasi tersebut: tan: indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi, namun baik karena bab iv. dari.. dari undang? itu :mengatur atara atara lebih lanjut belum ada, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa. dari undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang. dinata ? jang mengenai: atara kasasi mahkamah agung masih perlu menggunakan ketentuan? dalam undang2 mah kalah agung indonesia tersebut: menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal agustus dan permohonan kasasi diajukan pada tanggai agustus? jang diajukan penuntut kasasi pada po kornea adalah: bahwa pengadilan tinggi ekonomi telah salah menerapkan alat kitab undang? hukum pidana karena tidak melakukan peraturan jang menguntungkan penuntut kasasi berhubung dengan digantinja undang? devisa tahun dengan undang? tahun bahwa pengadilan tinggi ekonomi telah menjatuhkan hukuman tanpa bukti2: bahwa pengadilan tinggi ekonomi telah salah menerapkan r.i.b. dan undang2 tahun dengan menyita suatu badan hukum: bahwa pengadilan tinggi ekonomi dalam putusannya tidak memuat alasan? nja jang mendjadi dasar dari putusan itu: menimbang, bahwa mengenai keberatan? kasasi ke ke dan ke tidak dapat dibenarkan karena: mengenai keberatan ke penggantian undang? devisa tahun dengan undang2 tahun tidak merupakan perubahan per undang zan dalam arti alat kitab undang2 hukum pidana mengenai keberatan ke keberatan ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pem buktikan, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, dan keberatan se 2 no: tahun mengenai keberatan ke dengan menyetujui putusan pengadilan ekonomi maka pengadilan ting ekonomi telah mengoper pertimbangan pengadilan ekonomi: menimbang, bahwa mengenai keberatan kasasi ke dapat dibenarkan: karena melangkah benar bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita, menimbang, bahwa karena kesalahan tersebut maka putusan pengadilan tinggi ekonomi harus dibatalkan dan mahkamah agung dengan mengadili sendiri akan menguatkan putusan pengadilan ekonomi djakarta: memperhatikan pasai2 undang2 mahkamah agung indonesia dan undang2 jang bersangkutan: memutuskan: menerima permohonan. kasasi dari. penuntut kasasi: yang twin ming alias young tjong jong tersebut, kan naa membatalkan putusan pengadilan tinggi ekonomi djakarta tanggal maret no, p.t. ekonomi tersebut: haa: dan dengan mengadili sendiri: nan nn, menguatkan putusan pengadilan ekonomi djakarta tanggal oktober kanan membebankan biasa perkara dalam tingkat ini kepada penuntut kasasi. putusan pengadilan tinggi ekonomi djakarta: no, p.t. ekonomi. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa putusan pengadilan tinggi ekonomi djakarta, mengadili perkara perkara tindak pidana ekonomi dalam peradilan bandingan, telah menjauh kan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa: yang jin ming alias young tjong jong, umur kira2 tahun, dilahirkan hok tja kian tiongkok, ber tempat tinggal djalan ketapang utara djakarta, pe kerajaan presiden komisaris n.v. kosmo, sahara dan smart shirt mills ltd. terdakwa berada dalam tahanan sementara sejak tanggal dja: nuri s d tanggal oktober pengadilan tinggi ekonomi tersebut, telah membawa surat? pemeriksaan pengadilan ekonomi djakarta singkat) dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam itu tertanggal oktober singkat), jang perkara itu tertanggal oktober singkat), jang amar: nja berbunyi sebagai berikut: menyatakan kesalahan terdakwa yang jin ming alias young tjong jong "jang tersebut diatas tentang perbuatan2 jang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan2 sub pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan. sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena: "tuduhan? sub pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan "sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena: "ig harus dibebaskan dari tuduhan tuduhan tersebut: menyatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan per "buatan kejahatan jang dituduhkan kepadanya dalam sub sub kelima, keenan gan ketujuh sebagai terbukti, jaitu: sebagai penduduk deviden indonesia, kira? dalam tahun sampa dengan kira? tahun dengan sengaja telah melalaikan dewa djibannja, untuk melaporkan kepada salah satu bank jang ditunjuk oleh luapan alat alat pembayaran luar negeri, berupa hk.$. jang disimpannya diluar negeri, hongkong : sebagai penduduk deviden indonesia, kira2 dalam tahun camps dengan kira2 tahun dengan sengaja telah melalaikan dewi djibannja, untuk menjerahkan kepada salah satu bank, jang ditunjuk (oleh luapan, alat2 pembayaran luar negeri, berupa hk.$. sebagai penduduk deviden indonesia, kira2 dalam tahun sampai kira2 tahun dengan sengaja menggunakan" menghukum terdakwa karenanya, dengan hukuman:hukuman: penjara selama (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada didalam tahanan sementara, . ben denda sebanyak rp. (satu juta) subsidi bulan kurungan. sebagai hukuman tambahan: menempatkan pabrik2 p.t. kosmo dan p.t, sinar sahara, jang telah disita oleh penuntut umum dengan surat pensitaannja tertanggal okto ber ek sp untuk: selama" tahun dibawah pengampunan deperindra, sedang sesudah itu dipulihkan kembali kepada keadaan 'se mula, sebelum pabrik2 tersebut. ada dibawah. pengampunan: baik oleh pihak sepeda, maupun oleh pihak kejaksaan: menentukan, bahwa biasa perkara ini, dibebankan kepada terdakwa?" memperhatikan memori banding dari terdakwa tertanggal november oleh kuasa terdakwa dan tambahan memori banding tertanggal november oleh terdakwa sendiri: menimbang, bahwa permohonan banding jang. diajukan oleh terdakwa dilakukan dalam tenggang dan dengan tiara menurut undang2 serta pelanjut nja dianggap sebagai tidak bertentangan dengan alat undang2 drt. tahun dapatlah dinyatakan diterima: menimbang, bahwa mengenai pokok perkara majelis dapat menyetujui pendapat hakim pertama, seperti jang diuraikannja dalam keputusannya verse but diatas, mengenai pernyataan bersalah dari terdakwa terhadap kejahatan jang terurai dalam sub dan dari tuduhan: menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman pun majelis dapat me njetudjui, kecuali mengenai hukuman tambahan: bahwa pertama tama apa jang dimaksud oleh hakim pertama sebagai hu kuman tambahan (meletakkan perusahaan dibawah pengampunan) menurut alat (a) lembaran negara tahun adalah tindakan tata tertib: bahwa menurut pendapat majelis adalah lebih tepat apabila kepada kedua perusahaan jang dimiliki terdakwa dikenakan hukuman tambahan seperti jang dimaksudkan dalam alat (d) dari lembaran negara tahun menimbang, bahwa oleh karena itu keputusan hakim pertama dapat di kuatkan dengan memperbaiki ukuran hukumannya: mengingat kecuali pada tersebut diatas djuga pada hukum lain berdasarkan undang2 jang bersangkutan: mengadili: . menerima permohonan bandingan tersebut: '. memperbaiki putusan hakim pertama sekedar mengenai hukuman tam bahan: seperti jang tercantum dalam putusannya tertanggal oktober singkat) dalam perkara terdakwa tersebut bernama: yang thing ming alias young tjong jong. jang dimohonkan peradilan bandingan: menyatakan menyita untuk negara: p.t. kosmo, dan p.t. sinar sahara dengan. segala barang? jang tak tetap dan jang tetap baik jang berwudhu maupun jang tak berwujud: menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnya, menghukum terdakwa pula untuk membayar biasa perkara ini dalam ting kat bandingan. aan |
aan gay hukum adat pokok gugatan: pembagian waris antara anak laki2 dan perempuan me : (surut hukum adat batak. ratusan mahkamah agung tg. januari sip lafahri, tinggal djalan tanin sibolga, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat berbanding pembanding! melawan: aan salah perempuan), tinggal padangsidimpuan, dewan negeri lesung batu, kecamatan padangsidimpuan, kabupaten tapanuli selatan, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat pembanding berbanding: perempuan siri your, tinggal di padangsidimpuan, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat turut berbanding: mahkamah agung tersebut: pan melihat surat2.kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka pengadilan negeri padangsidimpuan pada. pokoknya atas dalil:. bahwa orang :tua peng gugat asli dan tergugat asli bernama hadji mohd. arsyad pada waktu me tinggal dunia meninggalkan harta peninggalan barang pusaka dan barang2 pen: tjaharian, jaitu rumah2 dan tanah2 jang disebut pada s d vii dalam surat buat, bahwa harta peninggalan tersebut dan hasilnya sejak meninggalnya ha dji mohd. arsyad dikuasai dan diambil oleh tergugat asli bahwa. penggugat asli sebagai anak dari almarhum hadji mohd. arsyad baik menurut hukum: is lam maupun menurut adat batak tolong ate berhak mendapat bagian: dari harta peninggalan almarhum hadji mohd. arsyad tersebut bahwa. karena sampai sekarang penggugat asli belum menerima bagian dari harta peninggalan tersebut, maka penggugat asli menuntut supaja pengadilan negeri padangsidem puan memberi putusan sebagai berikut: menetapkan, mengadakan pembagian menurut hukum islam atau adat tolong ate jang djuga serupa besarnya antara pendakwah dan terdakwa: menetapkan (satu pertiga) mendjadi hak bahagian pendakwah dari har peninggalan almarhum h.m. arsyad: menetapkan, bahwa pendakwah, sejak meninggalnya ajah pendakwah dan terdakwa, berhak untuk menerima (satu pertiga) dari semua hasil? jang diterima oleh terdakwa: menghukum terdakwa membayar kepada pendakwah (satu pertiga) da hasil2 jang diterima oleh terdakwa: menyatakan, supaja .putusan ini dapat dijalankan dengan terus walau pun verzet atau banding: menghukum terdakwa menyetujui putusan ini: menghukum terdakwa membayar semua ongkos2 perkara tanggal pebruari per. ps., jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan dakwa sebahagian: menetapkan, bahwa diantara pendakwah dan terdakwa atas harta pe tinggalan dari orang tua mereka hadji mohammad arsyad diadakan pemda bagian menurut hukum adat batak tolong ate : menetapkan bahwa (satu) pintu rumah dan tanahnya, jaitu sebahagian dari sub dalam surat dakwa jang mana watas?nja: sebelah timur dengan rumah ahlihadji mohan mad nur hakim dan hadji abdul malik, sebelah selatan dengan djalan mesjid (djalan besar), menurut adat tolong ate mendjadi bahagian dari pendakwah dari harta pe tinggalan dari ayahnya, hadji mo? perkara sampai. hari ini ditaksir sejumlah rp. (tudjuh ratus empat puluh lima. rupiah), menolak dakwa buat selebihnya: mengangkat sita jang dijalankan oleh siahaan panitera pengganti' pa pengadilan negeri ini menurut rentjanasita tanggal november per. ps.: ditaksir harga sekarang kira2 rp. bahwa sewa rumah tsb. diatas sejumlah rp. satu bulan sejak .tahun sampai sekarang, jaitu berjumlah bulan atau rp. rp. , , terdakwa jang tetap menagihnja, ili. (satu) pintu rumah dengan tanahnya letaknya dijalan mesjid padang sidempuan jang berbatas: sebelah timur dengan rumah bahagian h.m. nur hakim: sebelah barat dengan djalan ketjil mesjid (pekarangan bagas godang), sebelah utara dengan pekarangan pusaka h.m. nur hakim, h.a. malik'dan fahri, sebelah selatan dengan djalan besar, ditaksir harga sekarang kira2 rp. , bahwa sewa rumah tersebut diatas ini sejumlah rp. satu bulan sejak tahun sampai sekarang jaitu berjumlah bulan atau rp. rp. terdakwa tetap menagihnja, iv, (satu) rumah dengan tanahnya letaknya dijalan mesjid bahagian ladang padangsidimpuan, jang berbatas: sebelah timur dengan gang ketjil, sebelah barat dengan rumah pekarangan tanah pusaka h.m. nur. hakim, abd. malik dan fahri, tag sebelah utara dengan tanah pekarangan lie kun jin, sebelah selatan dengan rumah pusaka h.m. arsyad, ditaksir harga sekarang kira2 rp. . bahwa sewa dari tersebut diatas ini sejak tahun "sampai sekarang sejumlah rp, satu bulan atau bulan atau rp. rp. tetap ditagih oleh terdakwa: sebidang kebun have letaknya siadabuan' padangsidimpuan jang ber watas: sebelah timur dengan kuburan tina, don bal pasa sebelah barat dengan sawah haruslah. batak ama sebelah utara dengan sawah ria. ' . bnn sebelah selatan dengan sawah dja handoko. ditaksir harga sekarang kira? rp. vi. sebidang kebun have sisipan padangsidimpuan jang berbatas: sebelah timur dengan batang air. nan sebelah barat dengan kebun parsulian. tan sebelah utara dengan rupa sibulutolang.: sebelah selatan dengan kebun bgd, sesagkupon. ditaksir harga sekarang kira? rp. . nih. sebidang tanah dikampung marantjar padangsidimpuan jang berbatas: sebelah: timur. dengan tanah berasal dari mendiang penghulu maddie sebelah. barat: dengan djalan. st, mohd. arif. sebelah utara dengan tanah berasal dari bahagian abd. malik. sebelah selatan dengan tanah pekarangan chang kui, st. gura dan rumahan mandau, iugsnja kira2 meter, ditaksir harga sekarang kira2 rp. bahwa harta2 tsb. diatas sejak meninggalnya orang tua (ajah) pendaki: sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa: bahwa hasil?nja djuga dikuasai oleh terdakwa: bahwa pendakwah bersama ini meminta bahagian dari harta2 peninggalan ajah pendakwah, oleh karena pendakwah sampai sekarang belum ada menerima: bahagian: dari harta2 tsb. diatas, bahwa dalam peraturan agama islam tidak dibeda2kan anak perempuan dengan anak laki2: bahwa ibu dari pendakwah dan terdakwa telah menyatakan melepaskan hanja dari harta peninggalan ajah pendakwah: bahwa pendakwah menurut hukum islam berhak atas harta2 peninggalan: ajah pendakwah sebanyak (sepertiga): bahwa pendakwah menurut adat batak, jaitu adat tolong ate drug berhak atas (sepertiga) dari harta2 tsb. diatas: bahwa pembagian2 harta2 dari semua keturunan pendakwah dan tei dakwa jang telah berlangsung djuga dilakukan menurut hukum islam: berhubung dengan alasan2 tsb. diatas pendakwah mohon' kehadapan tua pengadilan negeri, supaja dengan putusan memutuskan: menetapkan, mengadakan pembagian menurut hukum islam atau ada tolong ate jang djuga serupa besarnya antara pendakwah dan terdakwa: il. menetapkan (satu pertiga) mendjadi hak bahagian pendakwah dari hart peninggalan almarhum h.m. arsyad: al, menetapkan, bahwa pendakwah, sejak meninggalnya ajah pendakwah terdakwa, berhak untuk menerima (satu pertiga) dari semua hasil jang diterima oleh terdakwa: iv. menghukum terdakwa membayar kepada pendakwah (satu pertiga) hasil2 jang diterima oleh terdakwa: menyatakan, supaja putusan inj dapat dijalankan dengan terus wali pun verzet atau banding: vi. menghukum terdakwa menyetujui putusan ini: vii. menghukum terdakwa membayar semua ongkos2 perkara, asi menimbang, balita dimuka sidang pada hari jang ditentukan pendakwah ada hadir dan buat terdakwa ada hadir anaknya jang bernama mohammad arsyad alias sutan mohammad, arsyad, sedang terdakwa tidak hadir dan telah dicoba buat berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan sesudahnya dia surat pengaduan pendakwah' tersebut dan 'surat dari wakil pendakwah tang gal september jang menyatakan, bahwa terdakwa pada tang gal september telah meninggal dunia: ii. surat wakil pendakwah tanggal september dalam mana pendek |. meminta supaja sebelum perkara diputuskan disita lebih dulu: harta2 berperkara: tana ann ini, surat perintah hakim tanggal november per. ps., iv. rentjanasita tanggal november per. pss menimbang, bahwa pendakwah atas bunyi surat pengakuannya tersebut di dengar menerangkan tetap atas bunyi surat pengakuannya itu dan seterusnya meminta supaja sita jang dijalankan atas harta2 berperkara dapat dipandang berharga: dan nana menimbang, bahwa pendakwah dimuka sidang seterusnya . memperbaiki bu nji dakwaan, jaitu perkataan terdakwa dalam surat pengaduan itu harus nja dibawa terdakwa dan sebagai penjelasan menerangkan lagi bahwa hanja mohammad arsyad alias sutan mohammad arsyad "tersebutlah satu zja anak dan jang mendjadi ahli waris dari terdakwa hadji fahri, menimbang, bahwa dimuka sidang mohammad arsyad alias sutan mo ammad arsyad tersebut mengaku bahwa dialah satu?nja anak dan jang men djadi ahli waris dari terdakwa hadji fahri, . menimbang, bahwa dimuka sidang ahli waris dari terdakwa memungkiri bahwa pendakwah adalah seibu setapak dengan ayahnya terdakwa hadji fah ri, oleh karena menurut setahun ayahnya itu tidak mempunyai saudara, menimbang, bahwa menurut keputusan sela dari pengadilan negeri ini bertanggal desember telah dinyatakan, bahwa pendakwah adalah anak perempuan jang sjah dari almarhum hadji mohammad arsyad dari itu sete russia dinyatakan, bahwa dakwa pendakwah dapat diterima (ontvankelijk), menimbang, bahwa seharusnya ahli waris dari terdakwa atas bunyi surat pengaduan pendakwah didengar memberi pendjawaban: .' . bahwa semua harta? jang tersebut dalam surat dakwa ada dalam tangan: nja, akan tetapi tidaklah semuanja harta2 itu masuk peninggalan dari hadji mohammad arsyad, oleh karena tanah sub iii jang tersebut dalam surat dak adalah masih pusaka bersama diantara mendiang terdakwa hadji mo ammad nur hakim dan hadji abdul malik: beat bahwa djuga rumah2 jang tersebut dalam surat dakwa tidak termasuk harta2 pusaka oleh karena terdakwa sendirilah sewaktu hidupnya mendirikan rumah2 itu: bahwa pendakwah sebagai anak perempuan menurut adat batak tidak berhak. mendapat. bahagian .atas harta. peninggalan ayahnya ataupun harta pu saka jang ditinggalkan ayahnya, oleh karena jang berhak atasnya salah hanja anak laki2 jang mendjadi ahliwaris dari ayahnya sedang anak perempuan me turut adat batak bukanlah ahli waris: bahwa dia tidak tahu atas dasar hukum apa selama ini dilakukan pem bahagian atas harta2 peninggalan dari keluarganya, akan tetapi menurut pen dapatnya adalah hal itu terserah kepada orang2 tua mereka jang menentukan tiara bagaimana sukanya pembagian dari. harta2 mereka kepada anak2 me reka oleh karena nenek "mereka pun dahulu sewaktu menentukan pembawa gian harta?nja termasuk harta2 berperkara kepada anak?nja hanja menetap kanna dengan satu acte dihadapan jang berwajib sebagaimana seharusnya me turut pendapatnya menimbang, bahwa pendakwah atas pendjawaban dari waris terdakwa didengar menerangkan tetap atas bunyi tuntutannya dan seterusnya menyerang kan, bahwa dia akui jang rumah2 berperkara adalah jang didirikan terdakwa akan tetapi wang buat mendirikannya adalah diperolehnya dari hasil2 harta peninggalan dari hadji mohammad arsyad: menimbang, bahwa dimuka sidang waris terdakwa menjerahkanpendakwah untuk di. pelajari sedang aslinya dimasukkan dalam surat2 perkara dan jang mana isi nja sebagai berikut: tentang dakwa pendakwah: bahwa hadji fahri jang dituntut dalam perkara ini sebagai terdakwa meninggal dunia pada tanggal september bahwa jang memajukan jawab ini, adalah anak kandung dari mendiang hadji fahri dan sebagai ahliwaris satu2nja meneruskan perkara ini sebagai terdakwa bahwa pendakwah dengan dakwaan menuntut pembagian dari harta peninggalan dari hadji mohd. arsyad antara pendakwah dan terdakwa bahwa menurut dakwa pendakwah dalam perkara ini harus dilaksanakan peraturan hukum islam, bahwa terdakwa tidak mengaku dan memungkiri dakwa pendakwah::. bahwa mendiang mohammad arsyad meninggal dunia dalam"'tahun ataupun .kira2.pada waktu itu dengan tidak membuat suatu. wasiat ''ter lebih dahulu: ban bahwa meskipun keluarga jang bersangkutan dalam perkara ini" taat se kali "kepada" agama islam, akan tetapi sebaliknya mereka. dan djuga mendiang hadji mohammad arsyad sendiri tidak pernah menjauhkan dan.menempati ikan dirinya diluar hukum adat jang berlaku tapanuli selatan: bahwa 'andaikatapun benar bahwa keluarga jang bersangkutan: dalam .per kara ini dan djuga hadji mohd. arsyad hidup menurut hukum islam dan men jauhkan dirinya dari peraturan2 adat batak good non hal jang: sedemikian itu belum lagi membawa akibat bahwa dalam perkara ini harus dilaksanakan peraturan hukum islam dan .pembagian harta peninggalan mendiang hadji mohd. arsyad harus dilaksanakan menurut "hukum islam: . bahwa menurut pendapat terdakwa dalam perkara. ini harus dilaksanakan peraturan hukum adat, djuga karena tidak ada peraturan jang dapat dieja ikan sebagai dasar jang membolehkan pengadilan negeri. buat. melaksanakan peraturan hukum islam, bahwa pembagian harta peninggalan diantara ahli waris hanja dapat dilaksanakan dengan menyimpang dari ketentuan2 menurut 'hukum adat, dji pewaris semasa hidupnya dengan tegas menentukan kehendaknya dengan itu dengan membuat suatu wasiat: bahwa sekarang bukanlah demikianlah hanja tan bahwa menurut pengetahuan terdakwa dalam perkara mengenai pem bahagian harta peninggalan djuga dari orang jang beragama islan pengadilan negeri tetap melaksanakan hukum adat (al. keputusan pengadilan negeri pa dangsidempuan ttg. desember. no,. pengadilan tinggi me dan januari reg berita pengadilan tinggi medan bahwa menurut hukum adat pendakwah dan terdakwa bukanlah ahli waris dari mendiang. hadji mohd. arsyad: kan ana bahwa pendakwah sebagai anak perempuan jang telah kawin hanja mem punja hak pakai atas harta peninggalan dari mendiang hadji mohd. arsyad jika tidak ada ahli waris jang lain, ben bahwa karena mendiang hadji mohd. arsyad mempunyai .ahli. waris me turut adat, jaitu mendiang hadji fahri, pendakwah tidak. mempunyai .hak pa kai atas harta peninggalan dari mendiang hadji mohammad arsyad (menurut keputusan tsb.): bahwa menurut adat tolong atapun pendakwah bukanlah ahliwaris jang berhak atas sebahagian dari harta peninggalan dari ayahnya, bahwa menurut adat tolong ate ahli waris (dalam hal :ini terdakwa tidak dapat diwajibkan buat menjerahkan sebahagian dari harta peninggalan kepada anak perempuan (dalam hal.ini pendakwah). sebagaimana anak prem puan. (dalam: hal ini pendakwah) tidak mempunyai hak buat .menuntut. seba bagian dari harta peninggalan dari ayahnya sebagai bahagianya dari ahli waris, bahwa menurut adat tolong ate pemberian dari ahliwaris kepada ani perempuan dilakukan dengan sukarela menurut kemauan sendiri dengan tid: ada paksaan: bahwa andaikatapun pendakwah sebagai anak perempuan berhak atas bahagian dari harta peninggalan dari ayahnya good non menurut hukum pendakwah tidak dapat menuntut pembagian dan penyerahan dari harta tinggalan dari ayahnya karena terdakwa jaitu ibu dari pendakwah dan siang hadji fahri masih hidup pengadilan tinggi medan ttg. mei reg berita pengadilan tinggi medan hal. bahwa. dengan alasan seperti diuraikan diatas itu dakwa pendakwah tiri dapat diterima ataupun harus ditolak: tentang harta peninggalan: bahwa rumah2 jang disebut oleh pendakwah dalam surat dakwaan lam sub ii, iii dan semuanja didirikan sesudah tahun jaitu ses dana terjadi kebakaran dalam tahun ataupun kira2 pada waktu bahwa rumah? tsb. didirikan die mendiang hadji fahri sendiri deng: wangsa sendiri, dan oleh sebab itu adalah kepunyaannya sendiri: bahwa karena itu rumah2 itu bukanlah termasuk dalam harta2 penis jalan mendiang hadji mohd. arsyad: bahwa andaikatapun pendakwah adalah ahli waris dari mendiang mohd, arsyad good non pendakwah tidak berhak menuntut pembagian mah2 itu dan sewa rumah2 itu dari tahun sejak sekarang: bahwa andaikatapun pendakwah adalah ahli waris dari mendiang hae mohd, arsyad good non pendakwah tidak berhak atas sewa dari rumah jang dalam tahun telah terbakar dari sejak tahun hingga tahu karena sewa rumah itu sebagai rechten dari harta peninggalan mendiang hadji mohd. arsyad bukanlah hak pendakwah sebagai ahli waris aki tetapi dari terdakwa setjukupnja untuk penghidupan sehari2: bahwa sebidang tanah kampung marantjar padangsidimpuan buka lah berasal dari mendiang hadji mohd. arsyad akan tetapi jang dipasok dari pembagian harta mendiang hadji abd. malik antara ahli warisnya, jai adalam tahun bahwa terdakwa selanjutnya hendak memajukan bahwa sejak tengahan tahun terdakwa hendak mendirikan pintu rumah ked diatas tanah jang letaknya djalan mesjid: bahwa rumah2 kedai itu bukanlah sadja untuk kepentingan terdakwa akan tetapi untuk: kepentingan kota padangsidimpuan djuga perlu .dididik: rumah? kedai jang baru: bahwa usaha terdakwa hingga sekarang tidak dapat diteruskan''dan halang sekali karena menurut rencana sita jang ttg. november per. ps. diatas tanah jang dimaksud itu telah ditaruh sita pence jalan dan selama sita itu belum dicabut pembangunan rumah? baru itu ti dak.dapat dimulai, bahwa karena terdakwa djuga memajukan sebagai tangkisan bahwa dak pendakwah tidak dapat diterima demi ini dimohonkan kehadapan paduka tuan hendaklah kiranya paduka tuan terlebih dahulu mengambil keputusan tentang tidak dapatnya diterima dakwa pendakwah sebelum lagi mengambil ke putusan tentang pokok perkara. dengan alasan seperti diuraikan diatas itu demi ini dimohonkan tehadap: paduka tuan hendaklah kiranya paduka'" tuan menerima ataupun menolak dakwa pendakwah seanteronja. menimbang, bahwa pendakwah atas surat pendjawaban dari waris ternak tersebut didengar menjerahkan dimuka sidangwaris terdakwa untuk: dipelajari dan aslinya dimasukkan dalam surat? perkara dan jang mana bunyinya sebagai berikut: pendakwah dengan hormat memajukan jawab atas pendjawaban dari arsyad (seterusnya disini disebut terdakwa anak kandung dari falli jang telah meninggal dunia pada tgl. september sbb. bahwa arsyad dalam perkara ini adalah sebagai satu2nja anak dari mendiang fahri dan pendakwah menuntut bahagian adalah dari mendiang hadji fahri dari peninggalan harta2 orang tua pendakwah, bahwa dalam perkara ini pendakwah bukan meminta kepada pengadilan negeri supaja diadakan peradilan pengadilan) hukum islam, akan tetapi pen dakwa meminta dengan perantaraan pengadilan, supaja pengadilan menetap kan 'bahagian pendakwah, jaitu bahagian menurut pembagian jang berlaku da jam keluarga pendakwah dan terdakwa jaitu menurut agama islam, pemda bagian mana antara pendakwah dan terdakwa il tidak dapat dilaksanakan .lag dengan damai, jang mana selama ini tetap masih dapat dilaksanakan lagi dan hanja antara pendakwah dan terdakwa jang tidak dapat dilaksanakan, bahwa keterangan dari terdakwa bahwa pengadilan negeri harus laksanakan pembagian menurut hukum adat, hal. ini adalah tidak .benai dan dimungkiri oleh pendakwah, oleh pengadilan negeri sewaktu2 dapat meng adakan pembagian menurut bermacam2 tiara, jaitu menurut jang berlaku diantara mereka jang bersangkutan, ada jang menurut adat batak, adat mondo pesisir, adat komando minangkabau, hukum islam dsb.nia: bahwa putusan pengadilan negeri padangsidimpuan ttg. desember no, pengadilan tinggi medan, januari reg berita pengadilan tinggi medan hal. seperti jang dimaksud ole terdakwa adalah tidak serupa dengan maksud dakwa pendakwah,. bahwa seterusnya dalam putusan tsb. diatas pendakwah (anak perempuan) selain dari memperoleh hak pakai, djuga dinyatakan mempunyai hak milik, jaitu dengan dihukumnja terdakwa: membayar ganti kerugian kepada pendek dari harta2 jang dijual oleh terdakwa dalam perkara tsb. diatas, bahwa pendakwah seterusnya mohon perhatian pengadilan negeri tentang pengakuan terdakwa jaitu bahwa semua ahli waris dari suatu keluarga ha rus mentaati wasiat dari orang tua mereka, pengakuan mana dalam perkara ini telah dapat dianggap sebagai suatu keputusan: bahwa orang tua pendakwah dan terdakwa (h. fahri) semasa hidupnya telah mewasiatkan, bahwa dua pintu rumah, jaitu rumah djalan mesjid dalam surat dakwa, tidak termasuk lagi mendjadi harta pusaka keluarga h.m. ar .sjid, akan tetapi telah ditetapkan (mewasiatkan) mendjadi hak milik dari pen dakwa, bahwa dengan wasiat ini dengan pengakuan terdakwa tsb. diatas, ru mah tsb. adalah hak milik pendakwah, bahwa selanjutnya keterangan: terdakwa bahwa menurut adat batak anak perempuan jang telah kawin hanja mempunyai hak pakai, adalah tidak benar dan dimungkiri oleh pendakwah, bahwa pada zaman penjajahan belanda dalam mana adat batak ada lah sangat keras dipegang, anak perempuan jang telah kawin dibenarkan dan ditentukan adat djuga untuk mendapat, bahagian dari harta keluarganya ho long ate): bahwa zaman kemerdekaan 'ini, hak perempuan: dan hak laki2 hampir serupa sadja (berdasarkan kehendak masyarakat sendiri) dan dalam adat ba tak tapanuli selatan ini djuga telah selalu dipraktekkan, bahwa perempuan. (kawin atau belum kawin tidak mendjadi soal) berhak atas peninggalan dari orang tuanya: bahwa tolong ate ada disebut dalam adat batak dengan pengertian bahwa perkataan tolong ate itu termasuk djadi satu undang2 dalam adat batak: bahwa keterangan terdakwa jang menyatakan, bahwa tolong ate di lakukan hanja dengan sukarela.menurut kemauan sendiri, adalah menurut pen dapat pendakwah tidak benar dan dimungkiri: bahwa seterusnya tentang keterangan terdakwa dengan jawabnya ber: tanggal medan, januari mengenai kedudukan harta2 jang diperkaya kan, pendakwah memungkiri kebenarannya dan pendakwah berpegang kepada jawab arsyad pada 'sidang2 jang lampau, jaitu terdakwa telah mengakui, bahwa harta2 jang diperkarakan adalah semuanja harta pusaka dari mendiang h.m. arsyad: bahwa mengenai sebidang tanah kampung marantjar padangsidimpuan (saba rumput) terdakwa telah mengakui, bahwa tanah itu berasal dari pem bahagian abd. malik: bahwa tanah tsb. asal mulanya terdakwa sendiri tentu telah menge tahunnya, nan bahwa tanah tsb. mula2nja adalah .tanah' bahagian dari isteri almarhum syech maulana kabhi (kenapa disini seorang perempuan mendapat bahagian?), bahwa setelah meninggalnya isteri dari almarhum syech maulana kabhi tanah tsb, dibagi antara jang berhak menurut hukum islam, jaitu antara abd. malik dan fahri (jika hidup h.m. arsyad tentu. pembagian antara abd. malik dan h.m. arsyad) dan bukan dibagi menurut hukum adat (buktinya: h.m. nur hakim, ahli waris dari syech maulana kabhi menurut adat batak, tidak mendapat bahagian), bahwa seterusnya jang mempunyai asal dari harta2 jang diperkarakan jaitu almarhum using glr, tuan hadji uhd. nur alias tuan hadji uhd. nur alias tuan syech islam maulana membahagiakan harta2nja menurut hukum islam, jaitu djuga memberikan bahagian kepada anak?2nja jaitu jang perempuan ber nama kalsium, jaitu menurut acte notaris tgl. mei . bahwa dengar keterangan2 tsb. diatas' sekarang pendakwah berpendapat telah dapat membuktikan, bahwa pembagian jang berlaku diantara keluarga pendakwah dan terdakwa2 adalah tetap menurut hukum islam, berhubung dengan alasan2 tsb. diatas pendakwah menyatakan: tetap bu. nji dakwa (tot persisten als bij isch), menimbang, atas permintaan pendakwah untuk membuktikan dasar tun tuannya bahwa dalam keluarga para berperkara. anak perempuan djuga men dapat bahagian atas harta peninggalan ayahnya, telah didengar tiga saksi2 jang menerangkan diatas sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut: hadji mohammad nur hakim (saksi 'ke iv) jaitu saudara satu nenek dari terdakwa dan anak dari saudara suami terdakwa il: bahwa menurut setahun adalah atas harta? peninggalan dari neneknya dengan terdakwa bernama hadji mohammad nur telah diadakan pem bahagian diantara anak2nja akan tetapi dia tidak ingat lagi apa2 harta itu dan bagaimana jara pembahagiannja dilakukan, akan: tetapi .seteru nja menerangkan bahwa mengenai pembagian itu ada suratnya pada dia jang diperbuat dimuka jang berwajib surat mana' diserahkan oleh saksi dimuka sidang dan seterusnya dikatakan dan sesudah ditandai de ngan s merah dimasukkan dalam surat? perkara. ii. hadji abdul malik (saksi djuga saudara satu nenek dari terdakwa dan anak dari saudara suami terdakwa hi: nang bahwa almarhum neneknya jang bernama maulana hadji mohammad nur mempunyai orang anak laki2 dan satu perempuan dan bahwa anak2 nja jang laki2 itu ialah jang sulung bernama syech abdul hakim dan anaknya. bernama hadji mohammad nur hakim, jang kedua syech ab dul djalil dan anaknya bernama hadji abdul malik, jang ketiga hadji mohammad arsyad. dan anaknya bernama hadji fahri dan pendakwah jang keempat hadji hasbullah jang penuh dan hadji harun dan anaknya hanja seorang perempuan, bahwa neneknya itu meninggalkan banjak harta? dan selasih hidupnya sudah ditetapkannya pembagian dari harta zja atas anak2nja itu, akan tetapi tidak terang baginya apa anaknya jang perempuan itu djuga men dapat bahagian dari harta zja itu: il. mangaradja undang sobolaon: bahwa dia kawin pada tahun dengan saudari ajah pendakwah dan terdakwa dan namanya isterinya itu ialah kalsium jang telah meninggal pada tahun bahwa isterinya itu mempunyai semuanja saudara, jaitu ajah saksi iv, hadji mohammad nur hakim bernama syech besar, ii. ajah saksi hadji abdul malik bernama syech abdul djalil, iii. ajah pendakwah dan terdakwa bernama hadji mohammad arsyad, iv. bernama hadji harun dan bernama hadji hasbullah dan bahwa nama mertuanya itu ialah maulana hadji mohammad nur, bahwa dia seterusnya tahu jang mertuanya itu meninggalkan harta? jang boleh dibilang termasuk hanja dan bahwa harta2 itu telah dibagi di antara anak2 dari mertuanya itu, bahwa isterinya djuga mendapat bahagian jaitu setumpuk kebun jang di tumbuh, kira2 pohon kelapa dan selain dari itu kepada isterinya djuga diberikan wang rp. dan satu sado dan seekor kudanya, bahwa harta kebun jang diterima isterinya itu menurut tafsirannya ada lah kira2 dari bahagian dari masing2 saudaranya jang lima itu: menimbang, bahwa pendakwah atas bunyi surat s merah jang diserahkan oleh saksi hadji mohammad. nur. hakim didengar memberi pendjawaban: bahwa dia mengaku kebenaran dari bunyi surat itu dan seterusnya .me: sedangkan: bahwa surat itu dapat membuktikan bahwa pihak perempuan djuga men: dapat bahagian atas harta2 peninggalan dari ayahnya, oleh karena dalam rat itu anak perempuan serta isterinya dari maulana hadji muhammad nur djuga mendapat bahagian dari hartanya itu, menimbang, bahwa waris terdakwa atas bunyi surat s merah didengar memberi pendjawaban: bahwa dia mengaku kebenaran dari bunyi surat itu dan walaupun adamedan dengan putusannya tanggal agustus no, jang amarna berbunyi sebagai berikut: menerima banding: memperbaiki keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan tanggal pebruari per ps., dimana perkara kedua belah pihak jangsub dari surat dakwa pendakwah, membenarkan keputusan pengadilan negeri."ter sebut untuk selainnya: menghukum kedua belah pihak masing2 separuh membayar ongkos2 per kara dalam pemeriksaan taraf banding ini, sampai hari ini dihitung dipihak pendakwah pembanding banyaknya rp. (dua ratus sepuluh rupiah) dan dipihak terdakwa pembanding banyaknya rp. (sembilan belas rupiah dan ima: puluh sen), teaahliwaris dari almarhum hadji fahri diajukan permohonan untuk pemeriksaan ka sasi dengan surat jang diterima kepaniteraan pengadilan tinggi medan pada tanggal desember sebagaimana ternyata dari surat keterangan no, jang dibuat oleh panitera pengadilan tinggi tersebutgi medan tersebut pada tanggal januar: kasasi lebih lanjut belum ada, maka mahkamah agung..a guo beserta alasan?nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama" diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tiara jang ditentukan dalam undang2, nsasi dalam surat itu disebut, bahwa pihak perempuan ada mendapat bahagian atas harta peninggalan dari almarhum hadji mohammad nur, akan tetapi hal itu bukanlah membuktikan bahwa djuga pihak perempuan dari keturunan almarhum hadji' mohammad nur menurut hukum. islam atau adat batak berhak mendapat bahagian atas harta2 peninggalan itu, oleh karena alma hum. hadji mohammad jumlah sewaktu hidupnya jang berhak atas semua har ta2nja dan terserah kepadanjalah sepenuhnya kepada siapa2 harta2nja akan 'di berikannja, menimbang, bahwa pendakwah atas pendjawaban dari waris terdakwa menerangkan: bahwa berpendapat, bahwa tiara pembagian dari harta2 peninggalan dari almarhum hadji mohammad nur menurut surat pembagian tersebut adalah berdasarkan hukum islam dan bukan berdasarkan adat dan bahwa buktinya selanjutnya ialah mengenai tiara pembagian dari setumpuk tanah dikampung marantjar jang dinamai sawah rumput sub vii dalam surat pena duan tanah mana menurut surat sebahagian s merah lebih dulu telah daten tukan sebagai" bahagian dari maros jaitu isteri maulana hadji mohammad nur dan bahwa maros itu ialah ibu dari ajah saksi hadji abdul malik dengan ajah terdakwa sedang isteri pertama dari maulana hadji moharnrnad nur jaitu ibu dari ajah saksi hadji mohammad nur hakim telah lebih du meninggal! dunia: kana bahwa menurut adat adalah saksi hadji mohammad nur hakim ha rus mendapat bahagian dari tanah itu, malahan sebagai turunan jang tertua harus mendapat dua bahagian, akan tetapi jang membagi2 tanah itu adalah hanja terdakwa dan saksi hadji abdul malik jaitu turunan dari isteri ke dua dari maulana hadji mohammad nur, bahwa dari. kenyataan itu menyatakan, bahwa keluarga para berperkara pada umumnya menuruti hukum islam, . menimbang, bahwa saksi atas keterangan dari pendakwah tersebut di dengar menerangkan: ban bahwa benar jang neneknya perempuan ada lain dari nenek perempuan dari saksi dan terdakwa akan tetapi pembagian atas tanah jang demak . sud adalah dilakukan atas persetujuan antara dia dengan saksi dan ter 'dakwa dan bukanlah didasarkan atas hukum agama atau adat batak dan bahwa dia sebenarnya djuga mendapat: bahagian dari tanah itu walaupun dak sebanyak bahagian dari saksi dan terdakwa masing2: menimbang, bahwa pendakwah atas keterangan dari saksi tersebut di dengar menerangkan: nan bahwa benar jang saksi djuga mendapat bahagian dari tanah itu, akan tetapi hanja sebahagian ketjil' sadja, jaitu dan 'itu bukanlah dapat di anggap sebagai bahagian malahan hanja sekedar pemberian sadja: menimbang, bahwa waris terdakwa atas pendjawaban pendakwah atas keterangan saksi didengar menerangkan: bahwa tetap atas pertahanan bahwa selama ini tidak ada dasar jang tertentu mengenai tiara pembagian harta2 pusaka? mereka malahan pem bahagian itu biasanya dilakukan jaitu barang siapa jang mendjadi kepala ke para, maka terserahlah padanja untuk menentukan pembagian dari harta2. nja ataupun harta pusaka mereka jang harus dibagi, menimbang, bahwa seterusnya terdakwa dimuka sidang menjerahkan lagi satu surat pendjawaban tertanggal maret beserta tembusannja surat mana sesudah dikatakan tembusannja diserahkan pada pendakwah untuk dipelajari' dan aslinya dimasukkan dalam surat? perkara dan jang bunyinya se bagai berikut: bahwa menurut jawabnya pendakwah hanja menuntut agar supaja pena dilan negeri menetapkan bahagian pendakwah dari harta peninggalan mendiang h.m. arsyad menurut hukum agama islam atau adat tolong ate: bahwa maupun dalam surat dakwaan biarpun dalam jawabnya pendek tidak menyebut kedudukannya terhadap harta peninggalan itu dan tidak menyebut sebagai apa dimadjukannja dakwa ini: bahwa jika pendakwah sebagai ahli waris menuntut agar supaja bagian nja ditetapkan menurut hukum agama islam, penetapan itu dilakukan ber dasar atas peraturan hukum islam jang tidak dapat dilaksanakan dalam per kara ini: bahwa jika pendakwah sebagai anak perempuan menuntut agar supaja bahagianya ditetapkan menurut adat tolong ate, penetapan itu dilakukan menurut hukum adat dan dengan sedemikian pendakwah telah mengaku bahwa harta peninggalan h.m. arsyad tidak akan dibagi menurut hukum islam dan perkara ini harus diputus menurut hukum adat, bahwa dengan pengakuan seperti disebut dalam sub tsb. pendakwah telah mengaku bukan ahli waris dari h.m. arsyad) bahwa tuntutan agar supaja bahagian pendakwah ditetapkan menurut hu kur islam mempunyai dasar jang bertentangan dengan tuntutannya agar su pada bagiannya ditetapkan menurut adat tolong ate: bahwa terdakwa tidak pernah mengaku bahwa h.m. arsyad ada. mem buat surat wasiat ataupun telah mewasiatkan dua pintu rumah jang letak nja djalan mesjid kepada pendakwah: bahwa andaikatapun benar bahwa h.m. arsyad pernah mewasiatkan pintu rumah djalan. mesjid kepada pendakwah good non pendakwah ti dak menyebut rumah mana jang letak djalan mesjid jang disebut dalam surat dakwa jang dimaksudnja sekarang, sehingga tidak terang apa jang.di maksudnya dalam jawabannya, bahwa andaikatapun benar bahwa h.m. arsyad pernah mewasiatkan pintu.rumah djalan mesjid jang disebut dalam surat dakwa kepada pen .laksa jan karena itu dua pintu rumah itu telah mendjadi hak milik pen dakwa dan bukan lagi termasuk dalam harta peninggalan h.m. arsyad good non dengan memajukan hal ini pendakwah telah mengadakan perubahan dalam dasar dakwaan dan tuntutannya karena pintu rumah itu dalam surat dak hanja disebutnya sebagai harta peninggalan h.m. arsyad: bahwa pendakwah sebenarnya tidak mempunyai kepentingan buat menua: tut agar supaja ditetapkan bahagianya dari harta peninggalan h.m. arsyad karena selama terdakwa (ibu dari pendakwah dan terdakwa masih hidup pembagian harta peninggalan itu tidak dapat dilakukan, dengan alasan sedemikian dakwa pendakwah tidak dapat diterima. tentang barang2 jang dituntut: bahwa pembagian tanah jang letaknya kmp. marantjar sidem puan adalah dilakukan diluar pengadilan atas persetujuan dari jang berkenan tangan: bahwa tanah jang disebut dalam sub iii dari surat dakwa adalah baru diterima oleh mendiang fahri pada tgl. maret ataupun kira2 pa waktu itu dan tidak pernah mendjadi harta peninggalan dari mendiang h.m, arsyad: bahwa terdakwa tidak mengakui selain dari pada jang diakuinya de ngan terang dalam jawab2nja: bahwa terdakwa tetap berpegang bahwa dakwa pendakwah tidak dapat diterima ataupun harus ditolak. menimbang, bahwa seterusnya pengadilan negeri merasa perlu untuk men dengar orang2 sebagai ahli2 untuk menerangkan tentang tiara pembagian menurut hukum islam dari harta peninggalan seseorang diantara .anak2nja laki? dan perempuan dan oleh karena itu buat itu pengadilan negeri dalam dja buatannya telah mendengar dua ahli2 jang menerangkan diatas sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut: lobe mahmud sitompul dan hi. imron basis, masing2 tersendiri akan tetapi dalam garis besarnya serupa, jaitu bahwa menurut hukum islam (sja rak) adalah seorang perempuan berhak mendapat bahagian dari harta pening jalan dari ayahnya: tan aan ala bahwa dasar perbandingan dari bahagian "anak laki2 'dengan' bahagian anak perempuan adalah bahagian anak laki? dua kali sebesar: bahagian anak perempuan, misalnya jika harta itu ada tiga, maka dua buat anak laki2 dan satu buat anak perempuan: bahwa ibu dari anak2 itu djuga berhak mendapat bahagian dan baha gian ibu itu ialah dari jumlah harta'jang akan dibagi itu dan jang ting gal lagi baru dibagi diantara anak?nja itu, bahwa dengan tiara pembagian jang dia terangan diatas demikianlah pada umumnya dilakukan tiara pembagian dari harta peninggalan menurut hukum islam diantara anak2 dan isteri seorang jang meninggal dunia, akan tetapi pembagian itu hanja dapat dilaksanakan atas persetujuan dari me reka jang akan berbahagia itu: menimbang, bahwa seterusnya pendakwah menerangkan: bahwa keadaan dari terdakwa ialah umurnya telah lanjut dan sudah ada kira2 tahun dan tidak sehat lagi mendjadi tidak bisa lagi mentari nafkah sendiri apalagi dia tidak bisa melihat lagi (buta) jang mana keadaan terdakwa ini diakui oleh waris terdakwa menimbang, bahwa atas pertanyaan pendakwah menerangkan: bahwa pencaharian suaminya ialah mundur pada jawatan pekerdjaan umum dan bahwa dia dengan suaminya itu mempunyai orang anak diantara nja baru seorang jang telah lepas dari tanggungan mereka, menimbang, bahwa selanjutnya para berperkara menerangkan tidak ada tapi jang mereka hendak kemukakan selain dari wakil pendakwah membawakan dimuka sidang surat pembelaannya tanggal januari dan sesudah me njerahkannja dan ditandai dengan dimasukkan dalam surat2 perkara dan sesudahnya para berperkara masing2 minta putusan. tentang hukumnya menimbang, bahwa ujud tuntutan ialah sebagai diterangkan bermula, menimbang, bahwa pendakwah sebagai anak perempuan dari hadji mo ammad arsyad dan sebagai saudari kandung dari terdakwa dalam intinya menuntut dari terdakwa bahagianya atas harta peninggalan dari ayahnya hadji mohammad arsyad tersebut jang besarnya baik menurut hukum islam maupun menurut hukum adat batak dari harta peninggalan itu dan dju menuntut dari hasil2 harta2 tersebut jang telah diterima oleh ternak sedang tuntutan terhadap terdakwa hanyalah untuk menyetujui ke letusan, menimbang, bahwa peraturan dalam permbahagian harta peninggalan ba keluarga bangsa batak didaerah hukum pengadilan negeri ini jang berlaku hanja menurut adat batak kecuali semua jang bersangkutan dalan pemda bagian itu atas kerelaan mereka bersama menghendaki peraturan jang lain mi saja peraturan menurut hukum: islam dan lain2: menimbang, bahwa walaupun dari pemeriksaan perkara ini ternyata bah keluarga dari para: berperkara. mulai dari almarhum hadji mohammad nur: sampai kepada para: berperkara dalam kehidupan mereka tetap berdasar kan pada hukum2 islam, akan tetapi dimana terdakwa memungkiri' bah dalam keluarganya sebahagian baik mengenai harta pusaka maupun me. mengenai harta peninggalan dilakukan menurut hukum islam, akan tetapi pem bahagian itu hanja terserah kepada kemauan orang jang akan membahas ba rangka itu, maka dari itu tuntutan pendakwah supaja harta peninggalan dari ayahnya itu dibagi menurut hukum islam tidak dapat diterima dan oleh karena itu seandainya pendakwah berhak menerima bahagian. atas harta pe tinggalan ayahnya itu jang dapat dilaksanakan hanja menurut hukum adat batak: menimbang, bahwa sekarang jang harus dipertimbangkan apa pendakwah berhak menurut adat batak tolong ate mendapat bahagian atas harta pe tinggalan ayahnya: menimbang, bahwa walaupun menurut adat batak menurut kebiasaan bahagian tolong ate itu biasanya diberikan kepada anak perempuan oleh ahli waris atas dasar wasiat atau atas dasar kesediaan dan kerelaan ahli waris, akan tetapi walaupun wasiat itu tidak ada dan walaupun ahli waris tidak bersedia atas kerelaannja memberikan adat tolong ate itu perempuan itu selamanya berhak kepada maranggi dan anak boru dari ahli waris dan kepada hatobangon dalam kampung untuk meminta bahagianya menurut adat tolong ate pada waktu mana maranggi dan anak boru serta hatobangon menentukan besarnya bahagian tolong ate itu setara jang adil dan seteru nja memaksa ahli waris memberikan bahagian tolong ate jang telah di tentukan itu kepada sanak perempuan tersebut: menimbang, bahwa adat tolong ate itu menurut biasanya hanja jang paling banjak dari harta peninggalan itu jang dapat diberikan kepada anak perempuan dan bahagian jang itu hanja dapat diberikan jika jang mendjadi ahli waris dari harta itu hanja dari turunan ranting keluarga itu misalnya anak saudara dari jang meninggalkan harta ataupun ahli waris jang lebih jauh dan djuga jika perempuan ada dalam keadaan keluarga jang kurang mampu sedang harta peninggalan itu ada banjak sedang jang mewarisi harta itu ada masuk keluarga jang mampu: menimbang, seterusnya bahwa djuga harus dipertimbangkan apa pendek dapat diterima dengan tuntutannya sedang ibunya dengan terdakwa masih menimbang, bahwa walaupun ada peraturan didaerah hukum pengadilan negeri ini bahwa seorang janda berhak menguasai harta peninggalan suami nja, akan tetapi peraturan itu hanja berlaku atas seorang janda .jang tidak mempunyai anak kandung jang mendjadi ahliwaris dari suaminya itu dan har peninggalan suaminya itu akan jatuh kepada 'ahliwaris bahagian ranting keluarganya misalnya kepada anak saudara dari suaminya itu, ataupun kepada ahli waris jang lebih jauh, menimbang, bahwa dalam perkara ini tidaklah sedemikian 'hanja mala. han jang ternyata ialah bahwa harta2 berperkara sekarang semuanja telah ber ada dalam tangan dan kekuasaan ahli waris terdakwa menimbang, bahwa oleh karena itu dakwa pendakwah walaupun ibunya masih hidup dakwaan itu dapat diterima (ontvankelijk): menimbang seterusnya, bahwatuntutan mengenai hasil harta? berperkara patut ditolak oleh karena adat batak tolong ate itu hanja menentukan bah: harta jang diberikan kepada jang bersangkutan hanja dari harta jang ada dan bukan turut: diberikan dari hasil ataupun jang tidak ada lagi, sebab ba bagian tolong ate itu bukanlah bahagianjang tertentu: menimbang lagi, bahwa mengenai tanah jang di' kampung marantjar (sub vii dalam surat pengaduan) walaupun andaikata tanah itu diperoleh ternak . dari sebahagian dengan hadji abdul malik hal itu tidaklahmendjadi soal dimana tanah ini djuga berasal dari almarhum hadji mohammad nur jang kemudian jatuh mendjadi bahagian anak darianaknja atau tjutjunja atas dasar bahagian anaknya itu, jaitu hadji mohammad arsyad atau ajah ternak il: menimbang lagi, bahwa andaikata rumah2 berperkara adalah jang diairi kan oleh terdakwa djuga hal itu tidaklah mempengaruhi pada tuntutan pendakwah oleh karena rumah itu didirikan dari hasil2 harta peninggalan jang lain itu, menimbang, bahwa berhubung semua alasan? jang tersebut diatas dan memperhatikan jang hadji mohammad arsyad hanja meninggalkan dua orang anak jaitu terdakwa dan pendakwah dan memperhatikan banyaknya harta peninggalan dari hadji mohammad arsyad jang sebahagian besar terdiri dari rumah2 ataupun tanah perumahan jang letaknya dibuat pasar padangsidimpuan dari itu jang mempunyai harga tinggi dan djuga memperhatikan bahwa se sudah indonesia merdeka masyarakat menghendaki supaja perempuan itu sudah indonesia merdeka masyarakat menghendaki supaja perempuan itu ber hak mendapat bahagian dari harta ayahnya ataupun suaminya demikian djuga memperhatikan jang keluarga terdakwa adalah orang jang berdasarkan ke hidupkan kepada hukum isim sedang ahli? jang didengar menerangkan bahwa seorang anak perempuan berhak menerima bahagian dari harta peninggalan jadinya sebanyak dari bahagian ahli waris laki2 dari itu pada pendakwah patut diberikan bahagian tolong ate dari harta peninggalan ayahnya: menimbang, bahwa sekarang hanja jang tinggal jang harus dipertimbang kan tentang besarnya bahagian tolong ate itu: menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa :seorang anak perempuan berhak mendapat bahagian tolong ate setinggi2nja bahagian, akan tetapi bahagian jang. sebesar itu hanja dapat diberikan atas dasar2 sebagai diterangkan diatas: menimbang, bahwa menurut kebiasaan sebagai keadaan kekeluargaan dan keadaan hidup jang ada pada para berperkara bahagian tolong ate . itu ha nja diberikan sebahagian ketjil dari harta peninggalan itu jaitu hanja sekedar pertanda bahwa perempuan itu telah mendapat bahagian dari harta pening jalan. ayahnya, dari itu setara jang adil telah patut jika padanja hanja die ikan satu pintu dari harta berperkara jaitu sebagaimana disebutkan dalam amar keputusan ini dan selebihnya patut ditolak: menimbang, bahwa walaupun dakwa hanja sebahagian jang dikabulkan, akan tetapi setara jang adil ongkos2 perkara semuanja patut dipikirkan pada ahli waris terdakwa memperhatikan jang bersangkutan dari elemen indonesia jang telah diperbaiki. memutuskan: mengabulkan dakwa sebahagian: menetapkan, bahwa diantara .pendakwah dan terdakwa atas harta .pe tinggalan dari orangtua mereka hadji muhammad arsyad diadakan pembawa gian menurut hukum adat batak tolong ate , menetapkan bahwa (satu) pintu rumah dan tanahnya, jaitu sebahagian dari sub. dalam surat dakwa, jang mana watas zja: sebelah timur dengan rumah ahli tai hadji mohammad nur hakim dan hadji abdul malik: sebelah selatan dengan djalan mesjid (djalan besar). menurut adat tolong ate mendjadi bahagian dari pendakwah dari har peninggalan dari ayahnya, hadji mu2 perkara sampai hari ini ditaksir sejumlah rp. (tudjuh ratus empat puluh lima s0 rupiah), menolak dakwa buat selebihnya, . . mengangkat sita jang dijalankan oleh siahaan, panitera pengganti pada pengadilan negeri ini menurut rentjanassita tanggal november no, per. ps. nana pada pokoknya ialah: bahwa pengadilan tinggi medan memutus bertentangan dengan apa jang telah terbukti karena: tidak.dapat dibuktikan adanja warisan, dan andaikatapun ada, ma rumah2 jang diwariskan sudah tidak ada lagi sebab sudah habis terbakar: semua rumah asal tidak ada lagi sebab habis terbakar, semua rumah jang ada sekarang didirikan oleh orang lain jang ine news tapak rumah tersebut dan dengan demikian bukan didirikan dengan uang berasal dari hasil harta pusaka itu: bahwa pengadilan tinggi medan salah menetapkan hukum adat sebab: menurut adat tolong ate jang dapat diberikan oleh ahliwaris ke pada anak perempuan ialah bagian jang dibagi diberikan. dengan sukarela dihadapan radja2 adat jang menentukan pula besarnya dan barang mana dari harta peninggalan jang akan diserahkan itu: anak perempuan tidak berhak menentukan harta mana jang hen dak diterimanya sebagai tolong ate, dan ahliwaris tidak dapat di. wajibkan untuk menjerahkan harta jang bukan harta peninggalan: menimbang: mengenai keberatan ad. ii: bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu me ngarai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan. keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pe. hukum jang berlaku sebagaimana jang di maksud dalam undang2 tahun mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena menurut 'pen dapat mahkamah agung putusan pengadilan tinggi jang mempergunakan :hu kum adat batak tolong ate telah memberikan bagian warisan kepada anak per empat lebih banjak atas pertimbangan kemajuan kedudukan wanita dan hak2 wanita ditanah batak, jaitu pintu rumah beserta tanah pekarangan jang tersebut pada sub surat gugat, adalah sudah tepat dan adit: menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan diatas, lagi pu dari sebab tdk ternyata bahwa putusan pengadilan tinggi medan dalam per untuk kasasi tersebut harus ditolak, memperhatikan undang? jang bersangkutan, peraturan mahkamah agung indonesia tahun dan pasa! undang2 tahun memutuskan: |. menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk .kasasi: hadji fahrilima rupiah dua puluh putusan pengadilan tinggi medan no, perdata. atas nama keadilan keputusan pengadilan tinggi medan, memberi keadilan didalam perkara? perdata ditingkat banding, mengambil keputusan dalam "perkara: salah (pr), tinggal padangsidimpuan, dewan negeri lesungbatu, ke. tamatan padangsidimpuan, kabupaten tapanuli selatan, dahulu pendek sekarang pembanding: lawan: hadji fahri, tinggal djalan thamrin sibolga dahulu terdakwa sekarang djuga pembanding: ii. siti your (pr), tinggal padangsidimpuan, dahulu terdakwa sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut: memperhatikan surat2 diantaranya surat2 penambah pemeriksaan: tentang duduknya perkara: mengambil segala jang tertera didalam keputusan sela dari pengadilan tinggi medan tanggal pebruari didalam perkara an tara kedua belah pihak jang mana amarna berbunyi sebagai berikut: menerima banding dengan memundurkan keputusan jang penghabisan: diperintahkan kepada pengadilan negeri padangsidimpuan supaja se telah hakim untuk itu menentukan hari persidangan memanggil kedua belah pihak dengan sempurna melakukan pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas: diperintahkan kepada panitera dari pengadilan negeri tersebut akan mean buat surat pemeriksaan dari persidangan itu dan beserta surat2 perkara .ini akan mengirimkannya dengan selepas mungkin kepada pengadilan ting ji, menahan keputusan tentang ongkos2 jang terbit dalam keputusan sela ini sampai keputusan jang keputusan: menimbang, bahwa perintah "ntuk menambah pemeriksaan telah dia bukan, sesudah mana surat? jang bersangkutan telah diterima pula oleh pengadilan tinggi beserta surat? penambah pemeriksaan: tentang hukum: memperhatikan hal2 jang tertera didalam keputusan sel dari pengabdi lan tinggi tersebut dan seterusnya: menimbang, bahwa duduk perkara telah dibentangkan dialami keputusan belanja tanggal pebruari menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan telah dilakukan meskipun ha singa tidak begitu memuaskan, menimbang, terlebih dahulu tentang susunan pihak2 jang berperkara, se bagaimana jang telah dibayangkan oleh pengadilan tinggi dalam keputusan belanja, bahwa, oleh karena terdakwa hadji fahri telah meninggal dunia . belum perkara mulai disidangkan, oleh sebab itu datang menghadap satu2nja anak lelaki dari terdakwa bernama muhammad arsyad, maka untuk .ke pentungan menjalankan keputusan dimana tersebut terdakwa hadji fahri, harus dibawa muhammad arsyad . menimbang, bahwa jang mendjadi persoalan dalam perkara ini adalah se bagai berikut: hukum apakah jang dipergunakan? hukum adat ataupun hukum islam? ii. sepeninggal harta meninggal dunia dalam tahun hukum adat ma naskah jang dipakai? hukum adat jang berlaku pada tahun ataupun hukum adat jang berlaku sekarang pada waktu perkara diputus?! . lil. apakah rumah2, jang mendjadi sengketa sekarang ini termasuk. kedalam pusaka hadji muhammad arsyad? ataupun, apakah 'rumah? itu didirikan dengan hasil dari pusaka tersebut? iv. benarkah, sebagai jang didalilkan oleh pendakwah, bahwa dua buah ru mah telah diserahkan kepadanya dengan memakai wasiat? menimbang tentang hal2 tertera diatas sebagai berikut: tentang hal sub. tan jang dipergunakan ialahhukum adat, meskipun disana sini didalam tu buh hukum adat itu ada terdapat faktor2 dari hukum islam. tentang hal sub. il: kang tea jang dipergunakan ialah hukum adat jang berlaku dalam tahun yakni tahun, dimana harta2 sengketa mulai mendjadi bahan perselisihan diantara kedua belah pihak. hang tentang hal sub. tii: terdakwa membuat tangkisan bahwa rumah2 asal tidak ada lagi, sebab habis terbakar lama sesudah meninggalnya sepeninggal harta. hal ini da pat dibuktikan. bahwa rumah2 itu didirikan dengan hasil dari pusaka yakni satu hal jang dibantah oleh terdakwa, tak dapat dibuktikan oleh pendakwah. tentang hal sub. iv: dalil pendakwah, jang disangkal oleh pendakwah, tak dapat dibuktikan pendakwah. menimbang, bahwa kesimpulan dapat dibuat, bahwa pendakwah hanja hak atas bahagian menurut adat tolong ate . bahwa pada prinsipnya pengadilan tinggi menyetujui keputusan dan per tangan pengadilan negeri, akan tetapi bagian pendakwah sebanyak jang dibentuk oleh pengadilan negeri mungkin sekali sesuai dalam suasana hukum adat lam tahun bahwa pengadilan tinggi menjatuhkan keputusan dalam asana jang jauh berbeda dari suasana dalam tahun mengenai peduduk wanita dan hak? wanita, oleh sebab itu menurut alur dan patut, bagian dakwa haruslah lebihkan dari suasana sehingga pendakwah patut dapat semua harta jang disebut oleh pendakwah dalam sub dari dakwaan: menimbang, bahwa dengan demikian keputusan pengadilan negeri tang hal tersebut harus diperbaiki, tetapi selebihnya dapat dibenarkan. menimbang, bahwa pengadilan tinggi mendapat cukup alasan untuk bentukan, supaja ongkos? jang dikeluarkan dalam pemeriksaan taraf bandar ini, dipertanggungkan kepada kedua belah pihak masing2 separuh: memperhatikan akan dan titel vii buku dari kitab undang hukum atara perdata dan undang2 darurat tahun mengadili: menerima banding: memperbaiki keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan tangga: pebruari per. ps., didalam perkara kedua belah pihak jandari surat dakwa pendakwah, membenarkan keputusan pengadilan negeri te: sebut.suntuk selainnya, menghukum kedua belah pihak masing2 separuh membayar ongkos2 kira dalam pemeriksaan taraf banding ini, sampai hari ini dihitung dipika pendakwah pembanding banyaknya rp. (dua ratus sepuluh rupiah) dipihak terdakwa pembanding banyaknya rp. (sembilan belas rupiah lima puluh sen). putusan pengadilan negeri padangsidimpuan per. ps. atas nama keadilan keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan, bersidang padang: .depan, sebagai hakim pertama mengadili perkara perdata, telah memutuskan. dalam perkara: salah (pr), tinggal padangsidimpuan dewan negeri lesungbatu, ke #jabatan padangsidimpuan, kabupaten tapanuli selatan, pendakwah: lawan: hadji fahri, tinggal djalan thamrin sibolga, siti your (pr), tinggal padangsidimpuan tersebut, terdakwa2: pengadilan negeri tersebut, melihat surat2 perkara, mendengar para berperkara, saksi2 dan ahli2. tentang duduk perkara: menimbang, bahwa surat pengaduan pendakwah bertanggal september isinya adalah sebagai berikut: bahwa pendakwah dengan terdakwa adalah seibu setapak, jaitu anak dari almarhum hadji mohd. arsyad, bahwa orang tua pendakwah dan terdakwa sewaktu hidupnya adalah men djadi kabhi (pejabat agama) padangsidimpuan dan bahwa orang tua pen dakwa dan terdakwa adalah seorang jang berdasarkan kehidupannya kepada hukum? agama islam, dan boleh dikatakan tidak pernah: melakukan suatu pekerdjaan atau tindakan jang melanggar hukum islam dan" tetap menjauhi .adat2 batak, jang banjak melanggar hukum2 islam peraturan2) islam: bahwa mendiang orang tua pendakwah dan terdakwa berasa) dari keluar jang tetap berpegang kepada hukum islam dan tetap menjauhi peraturan2 adat? batak jang banjak peraturannya berlawanan dengan hukum islam, jaitu sejak dari ajah almarhum mohd. arsyad bernama mohd, nur alias syech maulana, jaitu sewaktu hidupnya mendjadi kabhi dan guru agama islam padangsidimpuan dan meninggal sewaktu menuntut ilmu mekkah, jang djuga tetap berpegang kepada hukum islam, bahwa setelah meninggalnya mohd. nur alias syech maulana saudara 'kandung dari ajah pendakwah dan terdakwa bernama abd. hakim meng gantikannja sebagai kabhi dan guru agama padangsidimpuan ini: bahwa sesudah meninggalnya abdul hakim beliau digantikan sebagai kabhi dan guru agama islam padangsidimpuan ini oleh ajah pendakwah dan terdakwa sendiri dan seterusnya digantikan pula oleh adiknya bernama harun, jang djuga berpegang kepada peraturan? agama islam: bahwa sampai sekarang jang mendjadi pengurus atau imam dari mesjid besar padangsidimpuan ini, ialah keturunan masuk. anak dari hadji mohd. arsyad bernama mohd. nur hakim: bahwa terdakwa fahri sendiri selama hidupnya adalah djuga seorang jang mementingkan peraturan agama islam dari peraturan? lainnya dan bahwa terdakwa, sendiri adalah mendjadi kabhi (pejabat agama islam) sibolga, bahwa riwayat keluarga dan ajah pendakwah dan terdakwa sendiri dan dari riwayat terdakwa sendiri sekarang pendakwah berpendapat, telah dapat dibuka ikan, bahwa jang terpakai dan jang tetap dipergunakan dalam keluarga pen dakwa dan terdakwa, ialah hukum? islam (djuga pembagian harta perkawinan senja), jaitu menurut agama islam: bahwa almarhum mohd. arsyad hanja mempunyai seorang anak pe perempuan (pendakwah) dan seorang anak laki? (terdakwa): bahwa almarhum mohd. arsyad ada meninggalkan harta, jaitu harta jang berasal dari pencaharian dan jang berasal dari pusaka, jaitu harta? se. perti tersebut dibawah ini: (dua setengah) pintu rumah dengan tanahnya letaknya djalan mes did padangsidimpuan, jang berbatas: sebelah timur dengan rumah ahli waris hadji harun: sebelah barat dengan rumah pusaka abd. malik, h.m. nur hakim dan hadji fahri: sebelah utara dengan pekarangan pusaka fahri, h.m, nur hakim dan abd. malik: sebelah selatan dengan djalan besar, ditaksir harga sekarang rp. bahwa sewa dari rumah tsb. diatas sejumlah rp. , satu bulan se ajak. tahun sampai sekarang, jaitu berjumlah bulan atau rp. rp. terdakwa tetap jang menagihnja. ii. (tiga) pintu rumah dengan tanahnya letaknya dijalan mesjid padang sidempuan, jang berbatas: hah sebelah timur. dengan gang ketjil, sebelah barat dengan rumah pusaka hadji harun, sebelah utara dengan pekarangan pusaka hm. arsyad, sebelah selatan dengan djalan besar, |
walikota surakarta provinsi jawa tengah peraturan daerah kota surakarta nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surakarta, menimbang bahwa pengarusutamaan gender merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjamin persamaan hak asasi manusia melalui kesetaraan gender berbagai aspek kehidupan, bahwa pengarusutamaan gender kota surakarta bertujuan untuk mengintegrasikan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, bahwa pengarusutamaan gender belum memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan setiap daerah dalam hal ini kota surakarta, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu peraturan perundang undangan daerah sebagai penjabaporan diatur dalam peraturan walikotaterhadap pelaksanaan pug berdasarkan rpm, renstra,mendatang. bab vii peran serta masyarakat dan penghargaan dan media dapat berperan serta dalam pelaksanaan pug., perangkat daerah, dan media yang berperan aktif dalam danada perangkat daerah, peningkatan kapasitas focal point pug dan pokja pug: dan strategi pencapaian kinerja. walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk. walikotapemerintahan bidang pengawasan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pug bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. selain pendanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pug sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat menerima pendanaan pelaksanaan pug dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi jawa tengah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan subpugplt kepala bagian hukum sekretariat daerah kota surakarta kepala bidang pembinaan dan evaluasi kinerja asn pada bpsdmarusutamaan gender umu. konvensi ini adalah titik tolak pembangunan responsif gender yang terus menggelora dan ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan oleh pemerintah indonesia. pelaksanaan pengarusutamaan gender berasaskan pada nilai nilai: penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, keadilan, adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki laki dengan tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki laki, partisipasi, adalah kemampuan dalam memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya, kesetaraan,meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki laki maupun perempuan, inklusi, adalah proses yang memusatkan perhatian dan merespon keanekaragaman kebutuhan baik perempuan, laki laki, anak anak, dan kelompok marginal lainnya hingga mereka mendapatkan akses, berpartisipasi, memiliki kontrol dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan daerah, arus utama, adalah fokus dan diterima secara luas: non diskriminasi, adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda bedakan,instruksi presiden nomor tahun tentang pengaurusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjadi tonggak untuk menguatkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. bukan hanyaaja, namun berbagai kebijakan responsif gender yang lebih tinggipun telah dirumuskan. mulai dari program pembangunan nasional propelan) hinggmengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dalam beberapa seperti yang menyatakan bahwailanjutkan dalam penjelasan demi yang dimaksud berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. pentingnya pug dalam pembangunan daerah ini secara eksplisit tertuang dalam lampiran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yaitu mewajibkan penyelenggara pemerintahan baik pemerintah maupun pemerintah daerah menyelenggarakan urusan konsumen wajib yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. tujuan dari penerapan dan pelaksanaan pug dalam proses proses pembangunan,dalam perencanaan, pelaksanaanmberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pelanggaran respons. harus diakui berbagai fakta yang ada kota surakarta menunjukan masih banyaknya ketimpangan gender dan anak. belum optimalnya penyelenggaraan pug juga sebagai akibat dari belum optimalnya perangkat daerah dalam menyelesaikan isu gender secara terintegrasi. untuk memberikan landasan hukum bagi upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah kota surakarta perlu menetapkan peraturan daerah yang akan menjadi dasar dalam pelaksan, dan kegiatan pembangunan daerah. keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap, kegiatan dan subbab tanggung jawab, tugas dan wewenang pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pug daerah. pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pug sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan: penguatan kelembagaan pug, ppg: pug, dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pug. pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam berwenang: membentuk pokja pug sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menetapkan kebijakan pug daerah sebagai pelaksanaan kebijakan pug nasional dan kebijakan pug pemerintah provinsi jawa tengah, cc. menetapkan strategi dan panduan pelaksanaan pug daerah: dan mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pug daerah. bab iii penguatan kelembagaan kelembagaan pug daerah terdiri atas: pokja pug, tim teknis pug, tim penggerak pug, dan focal point pug. penguatan kelembagaan pug daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan: pembentukan dan peningkatan kapasitas pokja pug, pembentukan dan peningkatan kapasitas tim penggerak pug, dan pemilihan, penetapan dan peningkatan kapasitas focal point pug setiap perangkat daerah. pembentukan pokja pungkatan kapasitas pokjacc. pembentukan tim teknis yang mampu melaksanakan analisis anggaran, optimalisasi tugas dan kewenangan masing masing anggota pokja pug, dan pembentukan sekretariat pokja pug. tim teknis pug sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap anggaran daerah, melakukan advokasi pengarusutamaan gendertim teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas personil yang melaksanakan tugas perencanaan masing masing perangkat daerah dan unit kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim teknis bertanggung jawab kepada pokja pug. pembentukan tim penggerak pug sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh walikota. peningkatan kapasitas tim penggerakdan optimalisasi tugas dan kewenangan masing masing anggota tim penggerak pug. tim penggerak pug sebagaimana dimaksud pada beranggotakan perangkat daerah unit kerja yang: membidangi urusan penunjang perencanaan, menjadi unsur staf walikota bidang organisasi, cc. membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membidangi urusan penunjang pengelolaan keuangan, dan membidangi urusan penunjang pengawasan. pemilihan dan penetapan focal point pug sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setiap perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemilihan dan penetapan focal point pug sebagaimana dimaksud pada memperhatikan pemenuhan kemampuan dan pemahaman tentang pug. setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas focal point pug. ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan pug diatur dalam peraturan walikota. bab ppg bagian kesatu umum ppg dilaksanakan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penganggaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua perencanaan pug pemerintah daerah menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif gender dalam: rpm: renstra perangkat daerah, dan senja perangkat daerah. setiap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif gender dalam rpm, renstra perangkat daerah dan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufsetiap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan responsif gender dalam senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melalui analisis gender oleh masing masing perangkat daerah. setiap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender berdasar analisis gender harus dituangkan dalam gbs. bagian ketiga penganggaran penganggaran dilaksanakan dengan memasukkan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan responsif gender yang ditetapkan dalam rpm, renstra perangkat daerah dan senja perangkat daerah masuk dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran. ketentuan lebih lanjut mengenai ppg diatur dalam peraturan walikota. bab pelaksanaan pug dalam rangka mempercepat pelaksanaan pug daerah, pokja pug menyusun rad pug. rad pug sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan pug daerah. ruang lingkuppelaksanaan pug diatur dalam peraturan walikota. |
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak kota magelang oleh: ananda yusliwidaka, satrio ageng richardi, program studi hukum, fisil untar abstrak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan keterampilan yang kurang dari orang tua anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yakni dengan mempekerjakan anak. selain itu, anak kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tua. kota magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah permasalahan tersebut. sehingga pihak pemerintah daerah kota magelang yaknan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) kota magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bentuk bentuk kekerasan terhadap anak kota magelang dan bentuk perlindungan hukum dilakumagelang sertanak. penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dengan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. hasil penelitian ini bentuk bentuk kekerasan kota magelang adalah kekerasan fisik, psikis berupa pembelian, seksual berupa pencabulan, dan perilaku menyimpang berupa tawuran, kemudian untuk perlindungan hukumdalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang perlindungan anak. upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak adalah dengan melalui jenis layanan, yang meliputi pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan. kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi anak, hak hak eksploitasi anak halaman pendahuluan dilakukan dalam maupun dikirim luar negeri? antara kasus kasus yang latar belakang masalah melibatkan (mengorbankan) anak perempuan anak merupakan suatu amanah dan bawah umur, salah satu operandi yang karunia tuhan yang maha esa, yang digunakan adalah penipuan?. sebagian dari dalam dirinya melekat harkat dan martabat mereka adakalanya tidak mengetahui kalau sebagai manusia seutuhnya. anak merupakan dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek generasi muda sebagai penerus cita cita dari tindak kejahatan yakni salah satunya perjuangan bangsa. selain itu, anak memiliki eksploitasi anak dibawah umur. rata rata peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat mereka yang masih berumur bawah khusus yang menjamin kelangsungan tahun yakni antara usia tahun. eksistensi bangsa dan negara pada masa dalam undang undang depan. nantinya anak mampu memikul nomor tahun tentang perlindungan tanggung jawab tersebut, maka perlu anak sebagai perubahan undang mendapat kesempatan yang seluas luasnya undang nomor tahun yang untuk tumbuh dan berkembang secara berbunyi setiap orang yang melanggar optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berakhlak mulia. dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan perkembangan zaman paling lama (sepuluh) tahun dan atau dan kemajuan teknologi, ditambah lagi denda paling banyak (dua dengan pengetahuan pendidikan yang rendah ratus juta rupiah). dan kemampuan keterampilan yang kurang bunyi undang undang dari orang tua anak, hal inilah yang nomor tahun tentang perlindungan membuat orang tua orang tua dengan anak setiap orang dilarang menempatkan, mudahnya melibatkan anak untuk membiarkan, melakukan, menyuruh mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. melakukan, atau turut serta melakukan salah satu alasan dan faktor pemicunya eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual adalah karena himpitan ekonomi. terhadap anak. indonesia, kasus jual beli dan perkosaan dari atas, anak tidak boleh terhadap anak khususnya anak perempuan untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, bawah umur sering terjadi. dengan situasi terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap tersebut, tentu banyak sekali kerugian yang anak. realitas hak asasi perempuan dan anak dirasakan oleh anak. untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sejumlah kasus menunjukkan ketika sudah dilanggar sejak dini. hak hidup pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran bermartabat dan bebas dari bahaya yang sindikat bisnis anak anak, baik yang mengancam dirinya telah direduksi olehabdul wahid dan muhammad irfan. perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas halaman hasil penelitian dan dalam hal anak sebagaimana pembahasan dimaksud pada luka berat, maka pelaku dipidana dengan hasil penelitian pidana penjara paling lama bentuk bentuk kekerasan (lima) tahun danfatau denda terhadap anak paling banyak rp100. (seratus juta rupiah). setiap anak berhak atas dalam hal anak sebagaimana kanan hidup ema dimaksud pada mati, maka pelaku dipidana dengan pidana perlindungan dari kekerasan dan penjara baling (lima diskriminasi. pada kenyataannya belas) tahun danfatau denda kondisi yang ada saat ini adalah masih paling banyak rp3. jauh dengan kondisi tersebut. masih (tiga miliar rupiah) akan seperi dari ketentuan sebagaimana kekerasan verbal, fisik, mental bahkan dimaksud pada aya sampai kepada pelecehan seksual. dan apabila yang yang paling memprihatinkan, ternyata melakukan penganiayaan tersebut pelaku kekerasan terhadap anak ini orang tuanya malah sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak. selain itu dalam rupa adapun aturan mengenai tindak diatur pula mengenai bentuk pidana kekerasan atau ancaman bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan memaksa anak melakukan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual persetubuhan dengannya atau dengan dan kejahatan lainnya. orang lain diatur dalam secara teoritis, faktor faktor yang undang undang nomor tahun mendorong timbulnya kejahatan anak tentang perlindungan anak adalah terletak pada luasnya gerak ruang rupa). untuk ancaman tindak lingkup kehidupan manusia, yang saling pidananya diatur dalam rupa berhubungan saling pengaruh yang berbunyi sebagai berikut: mempengaruhi serta kait mengait satu setiap orang yang melanggar sama lain. faktor faktor yang paling ketentuan sebagaimana dimaksud mempengaruhi yaitu antar lain: dalam dipidana dengan faktor lingkungan dana penjara paling lama lingkungan adalah semua benda so) tahu tanam latar dan materi yang mempengaruhi antara denda banya hidup manusia, seperti keselamatan pane (tujuh puluh dua jasmani dan rohani, ketenangan lahir juta rupiah). halaman batin, kesejahteraan, dan lain lain. berperilaku suka meniru dan rasa dalam hal ini tampak erat hubungan keinginan yang besar untuk antara alam dengan sekitarnya dan memiliki, akan mudah tergiur apa manusia. pengaruh lingkungan yang yang didemonstrasikan oleh terkecil yakni rumah tangga sangat kalangan yang mewah. hal ini tentu berpengaruh terhadap psikologis saja mendorong anak untuk dan kelakuan anak, apalagi melakukan kejahatan pencurian atau ketidakharmonisan hubungan orang memiliki dengan paksa. oleh karena tua dalam rumah sangat itu kemiskinan itu dapat mendorong mempengaruhi sekali tingkah laku orang untuk berbuat jahat. jadi dan perkembangan jiwa anak. faktor ekonomi sosial merupakan dalam lingkungan sehari hari, anak factor yang pendorong untuk yang tidak dapat bimbingan dan mengarahkan anak untuk perhatian dari orang tua akan melakukan kejahatan. mengakibatkan anak terperosok faktor psikologis dalam hal hal yang negatif, seperti psikologi ataupun ilmu jiwa adalah merokok, mencuri, narkotika, suatu ilmu yang mempelajari bahkan sampai pergaulan bebas. tindakan atau tingkah laku manusia oleh karena itu, anak menjadi nakal yang dihubungkan dengan jiwa para tidaklah secara mekanis, tetapi pelakunya. kenakalan anak anak lingkunganlah yang memberi diakibatkan oleh beberapa hal yakni pelajaran. jadi tampaklah bahwa masa pubertas dan kelainan jiwa. faktor lingkungan juga memegang gambaran umum pusat peranan dalam mempengaruhi atau pelayanan terpadu mendorong anak untuk bertingkah pemberdayaan perempuan dan polah melakukan kejahatan tanpa anak p2tp2a) kota magelang pertimbangan yang matang. visi dari p2tp2a faktor ekonomi sosial optimalisasi kualitas sdm melalui keadaan ekonomi yang sangat perlindungan dan pemberdayaan buruk dapat mengakibatkan keadaan perempuan dan anak untuk anak anak dari keluarga yang membangun keadilan dalam rangka bersangkutan tidak menentu, karena penegakan hak hak perempuan dan kehidupan sehari hari tidak anak, sehingga dapat menjadi mencukupi bagaimana pula mengatur perempuan dan anak yang berjasa keluarganya, sedangkan setiap hari depan cerah demi kesejahteraan diri, mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga dan masyarakat. pokok rumah tangga. hal inilah sedangkan untuk misi dari yang mendorong terjadinya tindak p2tp2a kejahatan. apalagi dalam menjadikan p2tp2a sebagai masyarakat, anak dari keluarga yang tempat untuk pemberdayaan tidak mampu, anak tersebut pasti halaman perempuan dan anak yang jumlah tindak pidana kekerasan terpadu terhadap anak yang terjadi kota sebagai pusat untuk pelayanan magelang, menurut keterangan dari baik informasi, pelatihan dan sulistyo rini sebagai full timer pembinaan untuk perempuan dan pusat pelayanan terpadu anak pemberdayaan perempuan dan membangun kebersamaan anak p2tp2a) kota magelang dengan masyarakat dalam rangka pada tahun sejumlah (dua pencegahan dan penanggulangan puluh satu) kasus dan tahun sedangkan untuk struktur sejumlah (tiga belas) kasus. keanggotaan dari p2tp2a kota menurut beliau bentuk bentuk magelang adalah sebagai berikut: kekerasan yang terjadi kota struktur keanggotaan p2tp2a cahaya magelang magelang itu berupa kekerasan titik yakni pernah terjadi salah satu sekolahan dasar sd) kota magelang. kemudian ada bentuk kekerasan secara psikis yakni bee pembelian terhadap anak juga, bahkan yang paling memprihatinkan adalah kejahatan seksual berupa bee pencabulan yang dilakukan oleh gurunya sendiri terhadap (dua berikut dijelaskan mengenai puluh kepalan) siswa kelas prosedur dalam pelaporan masyarakat tindakan ini mengundang perhatian p2tp2a dari orang tua korban, dan meminta amen warna tam mau ala untuk pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual dikeluarkan dari sekolahan dan dilaporkan kepada "aki pihak yang berwajib, namun kenyataannya pelaku tindak pidana massa kejahatan seksual oleh pihak sekolahan dengan berbagai pertimbangan untuk pelaku hanya diberi surat peringatan sp) dan a dipindah kelas saja. untuk kejahatan lainnya yakni berupa tindakan tawuran antar sekolahan dan bentuk bentuk kekerasan keterlibatan anak dalam kota magelang pertunjukan sepak bola, bahkan dalam kejahatan ini ada sebagian halaman anak yang sampai pada ranah adalah dengan melalui jenis pengadilan sebagai bentuk layanan, yang meliputi pertanggung jawabannya. dari pencegahan, pengurangan resiko beberapa bentuk kekerasan atas, kerentanan dan penanganan. pihak p2tp2a melakukan dalam rangka untuk pendampingan secara intens sampai mewujudkan dari perlindungan terselesainya kasus tersebut. anak diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum yang kewajiban dan tanggung jawab dilakukan oleh pusat pelayanan dari pemerintah daerah, terpadu pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan orang perempuan dan anak p2tp tua atau wali berkewajiban dan kota magelang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah penyelenggaraan perlindungan segala kegiatan untuk menjamin anak. sehingga keterlibatan dari beberapa pihak inilah yang dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh merupakan hal yang terpenting berkembang, dan berpartisipasi dalam melaksanakan bentuk secara optimal sesuai dengan pencegahan, selain itu terlihat juga harkat dan martabat kemanusiaan dalam perda kota magelang tahun serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tentang perlindungan anak sehingga perlu kiranya hak anak pencegahan ini harus menipu itu wajib untuk dijamin, perumusan an, dilindungi, dan dipenuhi oleh tami pendek orang tua, keluarga, masyarakat, pencapaian anak gan rina negara pemerintah dan kekerasan, perlakuan salah, pemerintah daerah eksploitasi dan penelantaran kota magelang untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan hukum uap aka, bear, terhadap anak dilaksanakan oleh orang pusat pelayanan terpadu sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan perempuan dan manan kamp anak p2tp2a) kota magelang. ah ani pai p2tp2a dalam melaksanakan sara perlindungan hukum disesuaikan bata and dengan peraturan daerah kota kaikan kapasitas magelang nomor tahun pelayanan perlindungan anak tentang perlindungan anak. upaya yang selip uli pengembangan yang wajib dilakukan untuk kapasitas kelembagaan dan melaksanakan perlindungan anak tenaga penyedia layanan halaman meningkatkan kemampuan kesimpulan anak untuk mengenali resiko bentuk bentuk kekerasan terhadap anak dan bahaya dari situasi atau kota magelang berupa: perbuatan yang dapat kekerasan fisik yakni pernah terjadi menimbulkan kekerasan, salah satu sekolahan dasar sd) kota perlakuan salah, eksploitasi, magelang: dan penelantaran anak kekerasan psikis yakni pembelian terhadap anak kota magelang, sedangkan untuk penanganan kejahatan seksual yakni pencabulan anak yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh gurunya sendiri diatur dalam perda terhadap (dua puluh kepalan) siswa kota magelang tahun kelas tentang perlindungan anak adalah perilaku sosial menyimpang yakni meliputi pelayanan pengaduan, berupa tindakan tawuran antar tindakan penyelamatan, pemulihan, sekolahan. reintegrasi sosial dan perlindungan perlindungan hukum yang dilakukan oleh hukum. dinas pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum dalam kasus perempuan, perlindungan anak, yang terjadi kota magelang pengendalian penduduk dan keluarga mengenai korban kejahatan seksual berencana kota magelang dan pusat berupa pencabulan yang dilakukan pelayanan terpadu pemberdayaan oleh gurunya sendiri terhadap perempuan dan anak p2tp2a) kota (dua puluh kepalan) siswa sekolah magelang terhadap anak yang merupakan dasar kelas sedangkan untuk korban dari kekerasan adalah melaksanakan anak dengan perilaku sosial perlindungan hukum yang disesuaikan menyimpang, kota magelang dengan peraturan daerah kota magelang pernah terjadi adanya tawuran antar nomor tahun tentang sekolahan dan keterlibatan anak perlindungan anak. upaya yang wajib dalam pertunjukan sepak bola, dilakukan untuk melaksanakan bahkan dalam kejahatan ini ada perlindungan anak adalah dengan melalui sebagian anak yang sampai pada jenis layanan, yang meliputi pencegahan, ranah pengadilan sebagai bentuk pengurangan resiko kerentanan dan pertanggung jawabannya. sehingga penanganan. pencegahan ini harus meliputi: dari beberapa kasus atas perlu perumusan kebijakan, program, dan kiranya memperoleh penanganan mekanisme pencegahan anak dari yang cepat, termasuk pengobatan tindak kekerasan, perlakuan salah, dan atau rehabilitasi secara fisik, eksploitasi dan penelantaran psikis, dan sosial, serta pencegahan meningkatkan kesadaran dan sikap penyakit dan gangguan lainnya. masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan simpulan informasi mengenai dampak buruk halaman kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, satjipto raharjo, ilmu hukum, citra dan penelantaran anak aditya bakti, bandung. meningkatkan kapasitas pelayanan siswanto sudarso, viktimologi dalam perlindungan anak yang meliputi sitem peradilan pidana, sinar grafika, pengembangan kapasitas kelembagaan jakarta timur. dan tenaga penyedia layanan abdul wahid dan muhammad irfan. meningkatkan kemampuan anak untuk perlindungan terhadap korban mengenali resiko dan bahaya dari kekerasan seksual advokasi atas hak situasi atau perbuatan yang dapat asasi perempuan). ketika ditata menimbulkan kekerasan, perlakuan bandung. bandung. salah, eksploitasi, dan penelantaran irma setyowati soemitro, aspek hukum anak perlindungan anak, bumi aksara, saran jakarta. undang undang nomor tahun perlu kiranya memperoleh penanganan yang tentang perlindungan saksi dan cepat, termasuk pengobatan dan atau korban. rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, undang undang nomor tahun serta pencegahan penyakit dan gangguan tentang perlindungan saksi dan lainnya serta perlu adanya peran orang tua, korban. keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, undang undang nomor tahun dan pemerintah daerah dalam menjamin dan tentang perlindungan anak. melindungi serta memenuhi hak anak. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. daftar pustaka peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang penyelenggaraan from syamsudin menyala dan perlindungan perempuan dan anak suhartono, kejahatan anak korban kekerasan suatu tinjauan dari psikologi dan peraturan daerah kota magelang nomor hukum, liberty, yogyakarta. tahun tentang pencegahan dan arsip rosita, masalah perlindungan penanganan korban perdagangan anak, akademindo, bandung. orang bambang waluyo, viktimologi peraturan daerah kota magelang nomor perlindungan korban dan saksi, sinar tahun tentang perlindungan anak grafika, jakarta. muhammad joni dan zulchaina tanaman, aspek hukum perlindungan anakdalam perspektif konvensi hak anak, citra aditya bakti, bandung. philips hadron. perlindungan hukum bagi rakyat indonesia. surabaya bina ilmu halaman tindak kejahatan." hak hak terhadap anak keluarga berencana kota wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh magelang dan pusat pelayanan orang tua, keluarga, masyarakat, negara, terpadu pemberdayaan pemerintah dan pemerintahan daerah. perempuan dan anak p2tp2a) kota magelang saat ini untuk kota magelang terhadap anak korban kekerasan dan bentuk bentuk yang merupakan korban dari kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, kekerasan? oleh karenanya dengan adanya peraturan daerah kota magelang nomor tahun tujuan dan manfaat penelitian tentang penyelenggaraan perlindungan tujuan penelitian perempuan dan anak korban kekerasan untuk mengetahui bentuk bentuk diharapkan dapat menanggulangi dan kekerasan terhadap anak kota mencegah permasalahan tersebut. sehingga magelang dan bentuk pihak pemerintah daerah kota magelang perlindungan hukum dilakukan yakni dinas pemberdayaan masyarakat, oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, masyarakat, perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga perlindungan anak, berencana dan pusat pelayanan terpadu pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dan anak keluarga berencana kota p2tp2a) kota magelang harus melakukan magelang serta pusat pelayanan perlindungan hukum baik secara preventif terpadu pemberdayaan maupun represif terhadap anak. perempuan dan anak p2tp2a) berdasarkan uraian atas, maka kota magelang terhadap anak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang merupakan korban dari yang berkaitan dengan masalah kekerasan kekerasan anak. terhadap anak yang dituangkan dalam judul manfaat penelitian perlindungan hukum terhadap korban ada beberapa manfaat yang ingin kekerasan anak kota magelang. dicapai melalui penelitian ini, antara lain sebagai berikut rumusan masalah manfaat teoritis apa saja bentuk bentuk dalam lingkup teoritis atau kekerasan terhadap anak kota akademis, hasil penelitian magelang? ini diharapkan dapat bagaimana bentuk perlindungan memberikan kontribusi, hukum yang dilakukan oleh sumbangan pemikiran bagi dinas pemberdayaan pengembangan dan masyarakat, perempuan, pengkajian ilmu hukum, perlindungan anak, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk dan hukum pidana yang ibid, halaman berkaitan dengan bentuk selanjutnya diatur dalam bentuk kekerasan terhadap yang memuat batasan minimum usia untuk anak dan mengenai dapat kawin bagi pria adalah tahun dan perlindungan hukum bagi wanita tahun. sedangkan definisi anak korban kekerasan terhadap menurut undang undang nomor tahun anak kota magelang. tentang perlindungan anak manfaat praktis adalah seseorang yang belum berusia secara praktis hasil (delapan belas) tahun, termasuk anak yang penelitian ini diharapkan masih dalam kandungan. sehingga anak yang dapat menambah khasanah belum dilahirkan telah memperoleh suatu pengetahuan, membantu, perlindungan hukum. dan memberikan acuan menurut arief rosita tentang masalah bagi pemerintah daerah, korban kejahatan (victim right) yang para penegak hukum, dimaksud dengan korban adalah mereka peneliti, dan segala pihak yang menderita jasmaniah dan rohaniah yang terlibat yaitu untuk sebagai akibat tindakan orang lain, yang mengetahui bentuk mencari pemenuhan diri sendiri atau orang perlindungan hukum bagi lain, yang bertentangan dengan kepentingan korban kekerasan anak dan hak asasi yang menderita . kota magelang. selanjutnya secara yuridis pengertian korban yang termaktub dalam undang und tahun tent tinjauan pustaka nomor tun nang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan kor dalah pengertian secara yuridis nya olah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, definisi anak sesuai dengan undang dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan undang nomor tahun tentang oleh suatu tindak pidana . kesejahteraan anak dalam angka itu seseorang vang belum mencapai umur menurut peraturan pemerintah nomor umu yang tahun tentang tata cara (dua puluh satu) tahun dan belum pernah perlindungan terhadap korban dan saksi kawin. selain itu, menurut undang undang saksi dalam pelanggaran ham yang berat, nomor tahun tentang perkawinan korban adalah orang seseorang danau tidak mengatur secara langsung tolok ukur kelompok orang yang mengalami kapan seseorang digolongkan sebagai anak, penderitaan fisik dan mental dari ancaman, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana yang memuat syarat perkawinan un? bagi orang yang belum mencapai umur pun tahun mendapati izin dari kedua orang tua. siswanto sudarso, viktimologi dalam sitem bambang waluyo, viktimologi peradilan pidana, sinar grafika, jakarta perlindungan korban dan saksi, sinar timur, hlm. grafika, jakarta, hlm. halaman sedangkan sesuai dengan ini tampak erat hubungan antara alam angka peraturan daerah nomor tahun dengan sekitarnya dan tentang penyelenggaraan perlindungan manusia. kemudian pengaruh perempuan dan anak korban kekerasan, lingkungan yang terkecil yakni rumah korban adalah perempuan dan anak yang tangga sangat berpengaruh terhadap mengalami kesengsaraan dan atau psikologis dan kelakuan anak, apalagi penderitaan baik langsung maupun tidak ketidakharmonisan hubungan orang tua langsung sebagai akibat dari kekerasan. dalam rumah sangat mempengaruhi sebenarnya banyak hubungan korban sekali tingkah laku dan perkembangan dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji jiwa anak. kemudian dalam melalui hubungan darah, persaudaraan, lingkungan sehari hari, anak yang tidak famili, ataupun kekeluargaan. misalnya dapat bimbingan dan perhatian dari pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual orang tua akan mengakibatkan anak dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan terperosok dalam hal hal yang untuk memperebutkan harta waris serta negative, seperti merokok, mencuri, kekuasaan dalam pengaruh keluarga. narkotika, bahkan sampai pergaulan sejenis hubungan ini atau hubungan bebas. oleh karena itu anak menjadi orang orang dekat pelaku ataupun korban jahat tidaklah secara mekanis, tetapi seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis lingkunganlah yang memberi pelajaran. dan sebagainya.' jadi tampaklah bahwa factor lingkungan juga memegang peranan dalam faktor faktor kejahatan terhadap mempengaruhi atau mendorong anak anak untuk bertingkah polah melakukan faktor faktor yang mendorong kejahatan tanpa pertimbangan yang timbulnya kejahatan anak adalah sangat matang. komplek sekali. masalahnya terletak pada faktor ekonomi sosial luasnya gerak ruang lingkup kehidupan keadaan ekonomi yang sangat buruk manusia, yang saling berhubungan saling dapat mengakibatkan keadaan anak anak pengaruh mempengaruhi serta kait mengait dari keluarga yang bersangkutan tidak satu sama lain. faktor faktor yang paling menentu, karena kehidupan sehari hari mempengaruhi yaitu antar lain: tidak mencukupi bagaimana pula faktor lingkungan mengatur keluarganya, sedangkan setiap lingkungan adalah semua benda dan hari mereka harus mencukupi kebutuhan materi yang mempengaruhi hidup pokok rumah tangga. hal inilah yang manusia, seperti keselamatan jasmani mendorong terjadinya tindak kejahatan. dan rohani, ketenangan lahir bathin, apalagi dalam masyarakat, anak dari kesejahteraan, dan lain lain. dalam hal keluarga yang tidak mampu, anak ibid, hlm tinjauan dari psikologi dan hukum, sa. from syamsudin menyala dan liberty, yogyakarta, ,hlm31. suhartono, kejahatan anak suatu halaman tersebut pasti berperilaku suka meniru pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh dan rasa keinginan yang besar untuk mana pemerintah telah berupaya memberikan memiliki, akan mudah tergiur apa yang perlindungan (hukum) pada anak sehingga didemonstrasikan oleh kalangan yang anak dapat memperoleh jaminan atas mewah. hal ini tentu saja mendorong kelangsungan hidup dan menghidupkannya anak untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. pencurian atau memiliki dengan paksa. berdasarkan undang undang oleh karena itu kemiskinan itu dapat nomor tahun tentang perlindungan mendorong orang untuk berbuat jahat. anak, yang berkewajiban dan bertanggung jadi faktor ekonomi sosial merupakan jawab terhadap penyelenggaraan factor yang pendorong untuk perlindungan anak adalah negara, mengarahkan anak untuk melakukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, kejahatan keluarga, dan orang tua atau wali. faktor psikologis hukum internasional melalui psikologi ataupun ilmu jiwa adalah suatu pembentukan konvensi hak anak telah ilmu yang mempelajari tindakan atau memposisikan anak sebagi subjek hukum tingkah laku manusia yang dihubungkan yang memerlukan perlindungan atas hak hak dengan jiwa para pelakunya. kenakalan yang dimilikinya."' salah satu pokok materi anak anak diakibatkan oleh beberapa hal hukum konvensi hak anak adalah adanya hak yakni masa pubertas dan kelainan jiwa terhadap perlindungan.'? dalam hak terhadap perlindungan salah satu kategori nya perlindungan hukum terhadap yaitu mengenai larangan eksploitasi anak, anak sebagaimana kemukakan dalam anak mempunyai suatu hak hak yang konvensi hak anak yang berbunyi hak anak harus diakui dan dilindungi negara serta atas perlindungan dari eksploitasi dan pemerintah. perlindungan anak menurut penganiayaan seksual termasuk prostitusi angka undang undang dan keterlibatan dalam pornografi . perlindungan anak, adalah segala kegiatan tindakan eksploitasi seksual pada anak untuk menjamin dan melindungi anak dan yang sering terjadi masyarakat adalah hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, sebagai berikut: berkembang, dan berpartisipasi secara membujuk anak perempuan dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat dimensi iming gaji yang besar, padahal kemanusiaan, serta mendapat perlindungan akan dipekerjakan sebagai pekerja dari kekerasan dan diskriminasi. seksual, rendahnya kualitas perlindungan anak kekerasan seksual, dalam bentuk indonesia banyak menuai kritik dari perkosaan, berbagi kalangan elemen masyarakat. arsip rosita, masalah perlindungan anak, muhammad joni dan zulchaina akademindo, bandung, hlm. tanaman, aspek hukum perlindungan oid, hlm. anakdalam perspektif konvensi hak anak, hid. citra aditya bakti, bandung, hlm. halaman memaksa anak laki lakinya untuk il. memperoleh penggantian biaya melakukan sodomi, transportasi sesuai dengan kebutuhan, membujuk anak anak untuk dijadikan mendapat nasihat hukum, dan atau pekerja seksual sebagi mata pencaharian, memperoleh bantuan biaya hidup dan sementara sampai batas waktu pelaku mendekati anak perempuan perlindungan berakhir: dan dengan mencarinya lalu mempercayai oo. mendapat pendampingan. agar mau menyerahkan keperawanannya dalam undang undang nomor setelah itu dijual germo. tahun tentang perlindungan anak sedangkan mengenai hak hak korban dalam undang undang tersebut, secara yuridis dapat dilihat dalam perundang diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab undangan, salah satunya undang undang pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga nomor tahun tentang perlindungan negara lainnya berkewajiban dan saksi dan korban sebagai pengganti undang bertanggung jawab untukmemberikan undang nomor tahun tentang perlindungan khusus kepada anak. perlindungan saksi dan korban, yakni dalam perlindungan khusus untuk anak yang undang undang tersebut mengalami eksploitasi secara ekonomi menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, dan atau seksual diatur dalam yaitu sebagi berikut: undang undang nomor tahun memperoleh perlindungan atas tentang perlindungan anak yakni: keamanan pribadi, keluarga, dan harta perlindungan khusus bagi anak yang bendanya, serta bebas dari ancaman dieksploitasi secara ekonomi dan atau yangberkenaan dengan kesaksian yang seksual sebagaimanadimaksud dalam akan, sedang, atau telah diberikannya, merupakan kewajiban ikut serta dalam proses memilih dan dan tanggung jawab pemerintah dan menentukan bentuk perlindungan dan masyarakat. dukungan keamanan, perlindungan khusus bagi anak yang memberikan keterangan tanpa tekanan, dieksploitasi sebagaimana dimaksud mendapat penerjemah, dalam dilakukan melalui: bebas dari pertanyaan yang menjerat, penyebarluasan dan atau sosialisasi mendapatkan informasi mengenai ketentuan peraturan perundang perkembangan kasus, undangan yang berkaitandengan mendapatkan informasi mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi putusan pengadilan, secara ekonomi dan atau seksual, mengetahui dalam hal terpidana pemantauan, pelaporan, dan pemberian dibebaskan: sanksi: dan dirahasiakan identitasnya, pelibatan berbagai perusahaan, serikat mendapatkan tempat kediaman pekerja, lembaga swadaya masyarakat, sementara, dan masyarakat dalam penghapusan mendapatkan tempat kediaman baru, eksploitasi terhadap anak secara ekonomika atau seksual. halaman hukum sejatinya harus memberikan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam perlindungan terhadap semua pihak sesuai pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dengan status hukumnya karena setiap orang dan perlindungan represif bertujuan untuk memiliki kedudukan yang sama hadapan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk hukum. setiap aparat penegak hukum jelas penanganannya lembaga peradilan. wajib menegakkan hukum dan dengan sarana perlindungan hukum itu ada dua bertugas untuk memfungsikan aturan aturan macam, yakni yang pertama adalah sarana hukum. perlindungan hukum secara preventif, yang hukum juga merupakan kepentingan mana tujuannya untuk mencegah terjadinya hukum yang berguna untuk mengurusi hak sengketa, dan yang kedua adalah sarana dan kepentingan manusia, sehingga hukum perlindungan hukum secara represif yakni memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. metode penelitian perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari sifat penelitian suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum penelitian ini merupakan penelitian yang diberikan oleh masyarakat. pada hukum normatif dan empiris. penelitian dasarnya peraturan hukum merupakan hukum normatif adalah penelitian hukum kesepakatan masyarakat tersebut untuk yang menggunakan data sekunder. penelitian mengatur hubungan perilaku antara anggota hukum empiris adalah penelitian hukum yang anggota masyarakat dan antara perseorangan menggunakan data primer. penelitian ini dengan pemerintah yang dianggap mewakili dikatakan merupakan penelitian hukum kepentingan masyarakat. normatif dikarenakan yang diteliti yakni pengertian perlindungan hukum bahan pustaka atau data sekunder, yang menurut satjipto raharjo, perlindungan mencakup bahan hukum primer dan sekunder hukum adalah memberikan pengayoman yakni perlindungan hukum terhadap korban terhadap hak asasi manusia ham) yang eksploitasi anak. penelitian lapangan dirugikan orang lain dan perlindungan itu dilakukan untuk memperoleh data primer diberikan kepada masyarakat agar dapat yakni mengenai bentuk perlindungan hukum menikmati semua hak hak yang diberikan yang diberikan oleh dinas pemberdayaan oleh hukum. masyarakat, perempuan, perlindungan anak, menurut philips hadron, pengendalian penduduk dan keluarga perlindungan hukum bagi rakyat sebagai berencana kota magelang penelitian tindakan pemerintah yang bersifat preventif lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan represif. perlindungan hukum yang primer berupa fakta fakta empiris yang ada preventif bertujuan untuk mencegah dalam praktik. terjadinya sengketa, yang mengarahkan satjipto raharjo, ilmu hukum, citra pid. aditya bakti, bandung, hlm. fbid, hlm. halaman jenis penelitian dan penanganan korban peneliti mendasarkan pada dua jenis perdagangan orang penelitian yang dilakukan, yaitu: peraturan daerah kota penelitian kepustakaan magelang nomor tahun jenis data tentang perlindungan data yang diperoleh dari penelitian anak kepustakaan merupakan data sekunder. bahan hukum sekunder. data sekunder ini terbagi menjadi bahan hukum sekunder jenis bahan hukum, yaitu: merupakan bahan hukum yang bahan hukum primer. memiliki sifat tidak mengikat bahan hukum primer merupakan dan berfungsi untuk bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan mengikat yang terdiri dari: terhadap bahan hukum primer undang undang dasar serta sebagai bahan uud pendukung, yang terdiri dari: kitab undang undang buku yang berkaitan hukum pidana kuhp): dengan perlindungan undang undang nomor hukum, tahun tentang buku yang berkaitan perlindungan saksi dan dengan hak hak anak, korban: dan undang undang nomor jurnal, bahan internet, tahun tentang karya ilmiah yang perlindungan saksi dan berkaitan dengan korban, permasalahan yang undang undang nomor diteliti. tahun tentang penelitian lapangan perlindungan anak, penelitian ini dilakukan untuk undang undang nomor memperoleh data primer secara tahun tentang langsung dari responden. perlindungan anak. pengumpulan data menggunakan peraturan daerah kota metode wawancara langsung magelang nomor tahun terhadap dinas pemberdayaan tentang masyarakat, perempuan, penyelenggaraan perlindungan anak, perlindungan perempuan pengendalian penduduk dan dan anak korban keluarga berencana kota kekerasan magelang serta pusat pelayanan peraturan daerah kota terpadu pemberdayaan magelang nomor tahun perempuan dan anak p2tp2a) tentang pencegahan kota magelang. halaman lokasi penelitian alat pengumpulan data lokasi penelitian: alat pengumpulan data pusat pelayanan terpadu yang digunakan peneliti pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan dan anak p2tp2a) kota melaksanakan penelitian magelang lapangan adalah pedoman subjek penelitian wawancara. pedoman ka. bidang wawancara yang digunakan pemberdayaan oleh penulis merupakan perempuan dan daftar pertanyaan yang perlindungan anak, disusun secara sistematis ka. seksi. dan berkaitan dengan pemberdayaan masalah yang dibahas perempuan, dalam penelitian. ka. seksi. perlindungan anak, analisis data dan data yang diperoleh dari penelitian ka. seksi sistem kepustakaan dan penelitian lapangan data gender dan selanjutnya dilakukan pengelompokan, anak. diseleksi dan dianalisis. metode yang cara pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk melakukan cara pengumpulan data analisis data penelitian adalah metode dalam penelitian lapangan kualitatif, yaitu dilakukan dengan adalah dengan wawancara membandingkan data primer yang diperoleh langsung terhadap dari penelitian lapangan pada dinas responden. wawancara pemberdayaan masyarakat, perempuan, dimaksudkan untuk perlindungan anak, pengendalian penduduk melakukan tanya jawab dan keluarga berencana kota magelang secara langsung antara serta pusat pelayanan terpadu peneliti dengan subjek pemberdayaan perempuan dan anak penelitian untuk p2tp2a) kota magelang dan data sekunder mendapatkan data. dalam yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. penelitian ini fokus pada hasil akhir yang dicapai adalah perbedaan bentuk perlindungan antara teori dengan praktik lapangan atau hukum terhadap korban masyarakat. hasil dari analisis selanjutnya eksploitasi anak yang disajikan secara deskriptif. diberikan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) kota magelang |
kkegiatan pengembangan seni budaya lokal dan regional provinsi jambi perlu dibentuk, b.jamb:nu tusustruktur organisasi utd taman budaya jambi utd taman budaya jambi sub bagian tata usaha seksi seksi pelestarian dan penyajian dan pengembangan penyebaran informasi kelompok jabatan fungsional gubernur jambi, zumi zola zulkifli pemerintah derah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah gubernur adalah gubernur jambi sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi jambitaman budaya jambi yang selanjutnya disebut utd taman budaya jambi adalah tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiritaman budaya jambi pada dinas. utd taman budaya jambi sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bagian kedua susunan organisasi utd taman budaya jambi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. susunan organisasi utd taman budaya jambi terdiri dari: kepala utd taman budaya jambi, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelestarian dan pengembangan, kepala seksi penyajian dan penyebaran informasi, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd taman budayaman budaya jambi utd taman budaya jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinasutd taman budaya jambi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan labor berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi seni budaya: pelatihan dan bimbingan seni budaya: cc. pelaksanaan pameran dan pergelaran seni budaya, pelaksanaan festival, lomba dan sayembara seni budaya, pelaksanaan ceramah, sarasehan, loka karya, workshop, diskusi, seminar dan temu karya: pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi karya seni budaya: pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenian, pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga utd, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. paragraf kepala utd taman budaya jambi utd taman budaya jambi dipimpin oleh seorang kepala utd taman budaya jambi. kepala utd taman budaya jambi mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasionalkepala pid taman budaya jambi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program kerja utd, mengoordinasikan seluruh kegiatan utd: pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait pada dinyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd taman budaya jambi. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan dan urusan perpustakaan utd taman budaya jamb: pelaksanaan penyusunan laporan utdestarian dan pengembangan seksi pelestarian dan pengembanganlestarian dan pengembangan mempunyai tugas pelestarian dan pengembangan seni budaya jambi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelestarian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan penggalian dan penelitian, pelaksanaan kegiatan pendokumentasian, cc. pelaksanaan kegiatan pelestarian, pelaksanaan kegiatan kaderisasi: pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan: pelaksanaan tugas peningkatan apresiasi dan kreativitas: pelaksanaan kegiatan pemupukan potensi seni budaya: pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. paragraf seksi penyajian dan penyebaran informasi seksi penyajian dan penyebaran informasinyajian dan penyebaran informasi mempunyai tugas penyajian dan penyebaran informasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyajian dan penyebaran informasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan publikasi, pelaksanaan pergelaran dan pameran seni budaya, cc. pelaksanaan kegiatan simposium, seminar dan ceramah, pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi karya seni budaya: pelaksanaan kegiatan studi banding, workshop dan diskusi: pelaksanaan kegiatan festival, lomba dan sayembara seni budaya: pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenianman budaya jambtaman budaya jambman budaya jambman budaya jambtaman budaya jambtaman budaya jambman budaya jambtaman budaya jambman budaya jambi akan dilakukan evaluasi secara rutin. bab vdirasakan semakin berat, dipandang sudah saatnya mengakhiri penetapan oleh pemerintah atas harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri berupa agas dan avtur, bahwa dengan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri berupa agas dan avtur untuk selanjutnya dilepaskan kepada mekanisme pasar, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, dipandangmber lakuk: minyak diesel (lima ratus rupiah), minyak bakar (tiga ratus lima puluh rupiah).dengan ditetapkannya harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam untuk selanjutnya harga jual eceran bahan bakar minyak berupa agas dan avtur untuk setiap militernya didasarkan pada harga pasar dan terhadapnya berlaku ketentuan umum bidang perpajaberlakunya keputusan presiden ini,sebagaimanapong pondok aren barat sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan jakarta serpong kan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan tol serpong pondok aren barat motor serta besarnya tarif tol. pertama alan bebas hambatan serpong pondok aren barat sepanjang ditetapkan menjadi jalan asal tujuan besarnya tarif tol rp) perjalanan perjalanan gol gol iia gol iib pondok aren barat serpong serpong pondok aren barat ketiga golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua adalahputusan presidenuntuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi karet natuna, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi karet natuna dengan mengacu pada keputusan presiden nomor tahun tentang kawasan pengembangan ekonomi terpadu.yaitu menambah ketentuan baru diantara dan yang dijadikan sebagai yang berbunyi sebagai berikut kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam karet natunpengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam karet natunnatunnatuna, untuk diolah lebih lanjut: cc. penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha luar karet natuna kepada pengusaha karet natunnatuna atau oleh pengusaha karet lain kepada pengusaha karet natuna: penyerahan barang kena pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha karet natuna kepada pengusaha kawasan berikat atau oleh pengusaha karet natunanatuna, penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha luar karet natuna kepada atau antarnatunnatuna: pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh."dalam upaya untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas tim nasional reformasi menuju masyarakat madani, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap susunan organisasi tim nasional tersebut: sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu. mengubah susunankhususnya pada tim pelaksana, kelompok reformasi kelembagaan, dan kelompok reformasi sosial budaya, serta menambah kelompok baru yaitu kelompok reformasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga susunan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani seluruhnya sebagaimana terlampilampiran keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal pebruari susunan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani voor nama dasatanpapa #ovwontorutindoneta pawang sewmrawamaaran hamid anggota soedibyo rahardjo anggota wiranto anggota hal anggota mmemassma sofia effendi ketua praktiknya wakil ketua jimmy asshiddigie wakil ketua dewi fortuna anwar wakil ketualaude jamaluddin koordinator aburizal bakrie anggotafjipto anggota sofyan tari anggotataufik abdullah koordinator abdul hadi anggota makmur makajafri sarin anggota jimmy asshiddigie koordinator albert hasibuan anggota andi mattalatta anggota jerman rajagukguk anggota harkristuti harkrisnowo anggota hartono margono anggotafahri gaffa anggota husni rahim anggota asli jalal anggotabur akan susunan organisasi dan keanggotaansehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut susunan organisasi dan keanggotaan badan koordinasi energi nasional terdiri dari ketua merangkap anggota menteri pertambangan dan energi anggota menteri pekerjaan umum: menteri perindustrian dan perdagangan: menteri pertahanan keamanan panglima angkatan bersenjata republik indonesia, menteri perhubungan: menteri pertanian: menteri kehutanan dan perkebunan: menteri negara riset dan teknologi kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi: menteri negara lingkungan hidup kepala badan pengendalian dam pak lingkungan: menteri negara perencana naan pem bangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional: menteri negara zendaya gunakan badan usaha milik negara kepala badan pembina badan usaha milik negara, kepala badan tenaga nuklir nasional: direktur utama perusahaan pertama tangan minyak dan gas bumi negara pertamina). sekretaris merangkap anggota direktur jenderal listrik dan pengembangan ener gi, departemen pertama tangan dan energi, sebagai sekretaris direktur jenderal minyak dan gas bumi, de parlemen pertambangan dan energi, sebagai sekretarisdalam rangkkuota negara negara anggota dana moneter internasional perlu ditingkatkan, bahwa pada tanggal januari dewan gubernur dana moneter internasional telah menyetujui kenaikan kuota negara negara anggota dana moneter internasional, sebagaimana tertuang dalam resolusi bahwa dalam rangka menindaklanjuti persetujuan wakil negara republik indonesia yang telah diberikan atas kenaikan kuota dimaksud serta untuk memenuhi persyaratan bagi berlakunya secara efektif resolusi dewan gubernur dana moneter internasional dimaksud, negara republik indonesia perlu menyampaikan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota dimaksud, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dit: agreement the international monetary fund lembaran negara tahun nomor memutuskan men. menyetujui kenaikan kuota republik indonesia pada dana moneter internasional dari sdr (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu special drawing rights) menjadi sdr (dua miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu special drawing rights) sebagaimana telah diputuskan oleh dewan gubernur dana moneter internasional pada tanggal januari melalui resolusi tentang increase @notas fund members eleventh general review. menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri keuangan, segera menyampaikan pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam kepada dana moneter internasional, nomor xxii) tanggal desember telah disetujuberlaku efektif sejakrescue astronauts,. mengesahkyang telah disetujui melalui resolusi perserikatan bangsa bangsa nomor xxii) tanggal desembermulai berlaku efektif sejak tanggal desanggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalamindische comptabiliteitswet staatsblad tahun nomor seba glampirketentuan angka angka diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut adalah kepala kantor satuan kerja pemimpin proyek untuk pelelangan yang bernilai sampai dengan (lima puluh miliar rupiah), menteri ketua lembagagubernur kepala daerah tingkatlelanganpengambilan keputusan mengenai penetapan meme nang pelelangan diatur lebih lanjut oleh direksi pertamina." ketentuan angka angka diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan barang jasa dengan cara pemilihan langsung adalah, menteri ketua lembaga untuk pemilihan langsunggubernur kepala daerah tingkat untuk pemilihan langsung yang bernilai atas (lima puluh miliar rupiah): pilihan langsungketentuan tentang pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemilih langsung diatur lebih lanjut oleh direksi pertamina." menambahkan ketentuan baru mengenai pemeriksaan kemudian yang menjadi angka viii, yang seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut "viii. pemeriksaan kemudian terhadap pelaksanaan pelelangan dan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dan dan angka huruf dan keputusan presiden ini, menteri gubernur bupati kepala daerah melaporkan hasil penetapan pemenang pelelangan dan pemilihan langsung kepada menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh instansi pengawasan dibawah koordinasi menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara: tata cara pemeriksaan kemudian sebagaimana dimaksud dalam butir diatur oleh menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara."riteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industri tertentu presiden republik indonesia, menimbang bahwa pemberian fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut: bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengatur kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industririteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan bidang usaha industri tertentu. bab status perusahaan perusahaan baru yang menanamkan modalnya dibidang industri yang tergolong pionir dalam bidang usaha sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran keputusan presiden ini dapat mengajukan permohonan fasilitas perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun fasilitas perpajakan menurut peraturan pemerintah tahun ini tidak dapat diberikan kepada perusahaan perusahaan yang memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan presiden nomor tahun nomor tahun ataupun sebaliknya. kerugian yang dialami perusahaan selama jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tidak dapat dikompensasikan atas penghasilan perusahaan tersebut pada tahun tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu fasilitas perpajakan tersebut. bab fasilitas dasar jangka waktu fasilitas dasar yang dapat diberikan kepada kegiatan kegiatan usaha pionir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dibedakan menurut lokasi luar pulau jawa bali (kategori dan pulau jawa bali (kategori ii). kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi luar pulau jawa dan pulau bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak banyaknya (lima) tahun. kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi pulau jawa dan pulau bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak banyaknya (tiga) tahun. bab iii fasilitas tambahan samping diberikannya fasilitas dasar sebagaimana tersebut pada diatas, bagi yang dapat menunjukkan kinerja nyata berupa penyerapan banyak tenaga kerja, adanya kepemilikan saham oleh usaha koperasi, serta investasi yang cukup besar dapat diberikan fasilitas tambahan. bagi perusahaan yang pada tahap produksi komersial dapat mempekerjakan orang tenaga kerja indonesia tki) dapat diberikan fasilitas tambahan selama (satu) tahun. bagi perusahaan yang pemilikan sahamnya sejak produksi komersial minimal (dua puluh persen) dimiliki oleh usaha koperasi diberikan fasilitas tambahan selama (satu) tahun. bagi perusahaan yang realisasi investasinya mencapai minimal nilai setara dengan juta luar investasi untuk tanah dan bangunan dapat diberikan fasilitas tambahan selama (satu) tahun. fasilitas tambahan sebagaimana atur pada dan tersebut dapat dimanfaatkan secara sendiri sendiri tanpa harus merupakan kesatuan prasyarat yang saling terkait. bab jangka waktu pembangunan batas waktu pembangunan proyek untuk bidang usaha tertentu yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada adalah selambat lambatnya (lima) tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang. jangka waktu fasilitas yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan fasilitas dasar pada dengan fasilitas tambahan pada dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya. apabila perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya dalam jangka waktu kurang dari (lima) tahun, maka penghematan waktu tersebut dapat ditambahkan kepada jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan dan apabila penyelesaian pembangunan proyek melampaui jangka waktu (lima) tahun, maka kelebihan jangka waktu tersebut dikurangkan terhadap jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan dan bab ketentuan teknis keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan keputusan presiden ini, bagi perusahaan perusahaan pma mdn ditetapkan oleh menindas kepala bkpm, sedangkan bagi perusahaan non pma mdn ditetapkan oleh menteri keuangan. keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut pada ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industri tertentu. pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan hal hal teknis administratif dibidang perpajakan sehubungan dengan pemberian fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dilakukan oleh direktorat jenderal pajak. bab lain lain daftar sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan presiden ini dapat ditinjau kembali secara berkala berdasarkan kebutuhan dan perkembangan, dengan tetap berpedoman pada kriteria kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahunrechtsregel jurnal ilmu hukum vol agustus p issn e issn raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian waralaba dikaitkan dengan asas kebebasan berkontak studi kasus c.v rocket fried chicken) fitur khairiyati fakultas ilmu hukum, universitas pulang email received: revised: accepted: ags abstract ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan territorial suatu negara. salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang indonesia diistilahkan dengan waralaba. peraturan pemerintah tahun tentang waralaba memberikan defenisiindonesia aturan hukum mengenai waralaba franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan melalui undangundang belum tersentuh oleh pemerintah. hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. perjanjian waralaba yang telah terdaftar. kata kunci waralaba, perlindungan hukum abstract business expansion has generated the boundaries space, time and territorial country. one the breakthrough done the business the development business through franchise system indonesia termed the franchise. government regulation concerning franchises grant franchise definition special right owned individual business entity kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . business system with business characteristic order market goods and services that have proven successful and can utilized and used another party under the agreement franchise. indonesia the rule law franchise franchise) not complete, considering the arrangement through the law has not been touched the government. this necessary avoid franchises from desirable losses due the incomplete set laws protecting them. the franchise agreement special treaty for the parties which relates, relates registered intellectual property rights. keywords: franchising, legal protection pendahuluan waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. waralaba bukanlah sebuah alternative melainkan salah satu cara yang sama kuatnya dan strateginya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. bahkan system waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, sumber daya manusia sdm) dan manajemen. waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan tangan penerima waralaba.! konsep bisnis waralaba akhir akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat menjamin mendatangkan keuntungan, faktor ini yang kemudian menjadi magnet untuk menarik animo masyarakat secara luas. melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada system yang terpadu dalam waralaba, majalah info franchise, juni diakses, mei fitur khairiyati waralaba juga mengetahui secara persis rahasia dagang dari perusahaan tersebut. oleh karena itu maka sebaiknya dilakukan pula perjanjian antara perusahaan dan karyawan untuk melindungi rahasia dagang suatu waralaba. untuk itu menurut penulis harus dibuat pula perjanjian antara karyawan dengan perusahaan penerima waralaba untuk melindungi rahasia dagang. perjanjian tersebut antara harus memuat kesepakatan sebagai berikut: karyawan harus dari waktu waktu dan atau berdasarkan waktu yang ditentukan oleh perusahaan secara lengkap memberitahukan dan memaparkan kepada perusahaan, secara tertulis, seluruh hasil karya, pekerjaan, penemuan, desain, perbaikan dalam bentuk apapun, yang telah dibuat, dihasilkan dan atau dikembangkan oleh karyawan. (termasuk dari mana sebelum perjanjian ini diadakan) dan atau yang kelak akan dibuat, dihasilkan dan atau dikembangkan oleh karyawan, selama masa karyawan bekerja perusahaan, yang berhubungan dengan usaha usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan atau setiap pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan. hal ini selanjutnya disebut sebagai invensi perjanjian ini berlaku terhadap semua invensi yang telah dan atau akan dibuat, dihasilkan dan atau, baik yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan dalam hak paten, hak cipta, hak merek, rahasia dagang atau perlindungan hukum lainnya baik yang telah dibuat, dihasilkan dan atau dikembangkan selama dan atau luar jam kerja reguler perusahaan, baik yang telah dibuat, raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . dihasilkan dan atau dikembangkan dengan menggunakan fasilitas perusahaan atau luar fasilitas perusahaan. seluruh invensi akan menjadi hak milik tunggal dan ekslusif dari perusahaan dan berkaitan dengan tujuan perjanjian ini akan dianggap sebagai bagian dari informasi rahasia dagang, baik yang telah atau belum diwujudkan dalam bentuk nyata. karyawan setuju bahwa setiap invensi akan dianggap sebagai penemuan atau ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan work made for hire) dan perusahaan akan dianggap sebagai penemu atau pencipta dari ciptaan tersebut. dalam situasi mana suatu invensi atau ciptaan ditetapkan bukan sebagai penemu atau ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan work made for hire), maka karyawan, tanpa dapat mencabut kembali, menyerahkan dan mentransfer seluruh hak kepemilikan atas ciptaan tersebut kepada perusahaan. karyawan akan membantu dan bekerjasama dengan perusahaan baik selama masa karyawan bekerja perusahaan dan atau setelah karyawan tidak lagi bekerja perusahaan, dengan tanggungan biaya secara penuh dari perusahaan, agar perusahaan mendapatkan dan memiliki seluruh hak paten, hak cipta, hak merek, rahasia dagang atau perlindungan hukum lainnya sehubungan dengan invensi tersebut. karyawan akan menandatangani semua dokumen dokumen yang berhubungan dengan invensi dan melakukan hal hal yang dianggap perlu dalam rangka mendapatkan raih fitur khairiyati perlindungan hukum bagi invensi tersebut dan menyerahkan hak kepemilikan secara penuh dan ekslusif kepada perusahaan untuk seluruh invensi, dalam menghadapi gugatan gugatan hukum apapun dari pihakpihak lain terhadap perusahaan. karyawan tidak akan mendapatkan kompensasi tambahan dalam bentuk apapun atas setiap dan seluruh invensi yang dihasilkan karyawan bekerja perusahaan. karyawan menyatakan bahwa selama masa karyawan bekerja perusahaan, karyawan tidak pernah dan atau tidak akan membeberkan kepada perusahaan, rahasia dagang apapun, informasi rahasia dan atau informasi yang menjadi hak milik pihak manapun juga, secara umum tidak beredar secara luas khalayak luas dan publik. karyawan menyatakan bahwa seluruh tindakan yang diisyaratkan oleh perjanjian ini untuk dijalankan oleh karyawan, dan dalam kapasitas kewajiban sebagai karyawan perusahaan, tidak akan melanggar perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia confidentiality non: disclosure agreement). perjanjian penyerahan hak atas kekayaan intelektual assignment intellectual property rights agreement) dan atau perjanjian perjanjian lainnya dengan siapapun yang pernah mempergunakan jasa karyawan sebelumnya, baik karyawan berposisi sebagai tidak terbatas pada karyawan,konsultan, kontraktor. karyawan akan menanggung segala tanggung jawab dan melepaskan perusahaan dari segala tuntutan yang mungkin muncul dari pihak manapun kemudian hari. penalti berbentuk ganti rugi sebesar jumlah tertentu akan dikenakan terhadap karyawan dalam situasi mana raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . karyawan melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian ini. karyawan menyetujui dan memberikan izin kepada perusahaan untuk memodifikasi perusahaan baru tempat karyawan bekerja atau kepada siapapun yang mempekerjakan karyawan kemudian hari, akan adanya kewajiban kewajiban dari karyawan terhadap perusahaan, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini. setiap klausul dalam perjanjian ini dan klausul dalam perjanjian ini secara keseluruhan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara penuh terhadap pihak pewaris, eksekutor, administrator dan perwakilan hukum lainnya dari pihak karyawan. hal tersebut dimaksudkan bagi keutuhan penjagaan kepentingan perusahaan, para pengganti yang akan menduduki jabatan penting perusahaan dan bagi orang orang atau lembaga lembaga atau bentuk bentuk identitas lainnya yang ditunjuk perusahaan. karyawan menyatakan bahwa karyawan cakap menurut hukum dan berhak untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini. setiap klausul dalam perjanjian ini adalah terpisah dan berdiri sendiri. apabila ada klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat melaksanakan menurut hukum yang berlaku, maka klausul klausul lainnya tidak akan terpengaruh dan klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat melaksanakan menurut hukum akan diubah agar menjadi sah dan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin menurut hukum. perjanjian ini dibuat dan berlaku berdasarkan hukum yang berlaku republik indonesia. raih fitur khairiyati dengan ditandatanganinya perjanjian ini secara sah oleh kedua belah pihak, maka semua perjanjian sejenis sebelumnya, baik yang secara lisan dan atau tertulis, dianggap tidak berlaku lagi. ketentuan lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam adenium atau perjanjian terpisah, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan merupakan satuan kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. karyawan menyatakan bahwa karyawan telah membaca, mengerti dan bersedia untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian ini. karyawan telah diberikan kesempatan untuk meminta keterangan dan penjelasan lebih lanjut tentang hal hal yang kurang dimengerti dari perjanjian ini. perjanjian ini dibuat dalam (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya, yang mana masing masing perjanjian mempunyai kekuatan yang sama. kewajiban kewajiban karyawan dalam perjanjian ini tetap berlaku secara penuh terhadap karyawan, walaupun karyawan sudah tidak bekerja pada perusahaan dengan alasan apapun juga. hambatan lainnya yang dapat terjadi dalam perjanjian waralaba menurut penulis, adalah pada saat pelaku usaha baru pertama kali melakukan usaha waralaba, baik dalam kapasitas sebagai pemberi waralaba maupun penerima waralaba. hambatan tersebut dapat terjadi oleh karena para pihak belum memahami aspek aspek hukum dari waralaba, sehingga tidak memiliki pedoman yang baik. keadaan ini dapat berdampak pada raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . perlindungan hukum hari dalam waralaba, mengingat pelaku usaha tidak menyadari arti penting dari perlindungan hari tersebut sebagai inti dari suatu waralaba. ketidaktahuan para pelaku usaha waralaba dapat terlihat dalam penyusunan perjanjian waralaba, dimana dalam perjanjian waralaba tersebut, tidak terdapat klausul khusus yang mengatur tentang perlindungan hari dari waralaba tersebut. dengan demikian akan terdapat kelemahan dari perjanjian tersebut, yang akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu yang berakibat terjadinya permasalahan hukum, khususnya pelanggaran hari, seperti rahasia dagang suatu waralaba. permasalahan ini akan teratasi apabila pelaku usaha waralaba memakai jasa konsultan untuk mendampinginya dalam melakukan negosiasi bisnis dan pembuatan perjanjian. penulis melihat arti penting seorang notaris dalam merumuskan perjanjian waralaba, agar dapat menjadi suatu perjanjian yang seimbang dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya, khususnya dalam bidang hari. oleh karena itu untuk dapat berjalannya suatu bisnis waralaba dengan baik maka para pelakunya harus mempergunakan konsultan ahli waralaba dan konsultan hukum atau notaris, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. kesimpulan bentuk hukum perjanjian waralaba cv. rocket fried chicken sesuai dengan dan peraturan pemerintah tahun tentang waralaba,raih fitur khairiyatisebelum pembuatan perjanjian waralaba antara cv. rocket fried chicken dengan waralaba atau kuasanya dalam hal ini denganmberi waralaba juga harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjibahwa perjanjian franchise adalah. kendala kendala yang dihadapi dalam perjanjian waralaba yaitu adanya perjanjian yangsebaiknya dilakukan perjanjian antara perusahaan dan karyawan guna melindungi rahasia dagang. kendala lain adalah apabila pelaku usaha baru pertama kali melakukan usaha waralaba maka para pihak belum memahami aspek aspek hukum dari waralaba maka pelaku usaha waralaba perlu menggunakan jasa konsultan hukum atau notaris untuk menghindari raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . permasalahan hukum yang dihadapi dikemudian haria@imam syamsudin menyala, pokok pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya, yogyakarta, liberty, abdul kadir muhammad, hukum perikatan, bandung, citra aditya bakti, abdul salinan, hukum bisnis untuk perusahaan, teori dan contoh kasus, jakarta, grenada media group, adrian studi, hukum waralaba, jakarta, thalia indonesia, amir karam, sukses usaha lewat waralaba, jurnalindo aksara jakarta, grafika, anggiani, hukum perikatan perikatan yang lahir dari perjanjian), semarang, badan penerbit undip, arus akbar silondae dan andi ariana, aspek hukum dalam ekonomi bisnis, mitra wacana media, badan penerbit undip. gerald poster, bentham and the common law dalam abdul manan, reformasi hukum islam indonesia, jakarta, raja grafindo persada. gunawan wijaya, lisensi atau waralaba, suatu panduan praktis. handoko dipo, sukses usaha memperoleh dana, dengan konsentrasi, @been, pedoman membeli dan menjalankan franchise, terjemah jakarta, elex media komputindo. johannes ibrahim dan lindawati sewu, hukum bisnis dalam persepsi manusia modern, fitur khairiyati bandung, ketika ditata. leonardo salman, kewirausahaan teori, praktik, dan kasus: kasus, penerbit selembar empat. lil rasjid dan ira thani rasjid, pengantar filsafat hukum, bandung. martin mendelsohn, franchising: petunjuk praktis bagi franchise dan franchise, jakarta, pt. pustaka binaan perindo. mochtar kusumaatmadja, pengantar ilmu hukum, suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya hukum, jakarta. peter mahmud marzuki, pengantar ilmu hukum, jakarta, kencana grenada media group. purwahid pabrik, asas asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian, semarang. dasar dasar hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang undang, bandung, mandar maju. setiawan, pokok pokok hukum perikatan, bandung, bina cipta. subjektif, hukum perjanjian, jakarta, intermeso. haryono projodikoro, asas asas hukum perjanjian, bandung, sumur. richard burton simatupang, aspek hukum dalam bisnis, jakarta, rangka cipta. setiawan, segi segi hukum trade mark dan licensing, varia peradilan. undang undang peraturan pemerintah tahun tentang waralaba. peraturan mentri m dag per tentang penyelenggaraan waralaba. kepmenperindag mpp kep tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . artikel anonymous, franchise dan pengertiannya harian pikiran rakyat), februari anonymous, donald's hamburger: suatu jaringan franchise internasional kini telah memiliki outlet jakarta harian kompas), januari anonymous, mengenal istilah waralaba dalam perjanjian baku majalah ilmiah fakultas hukum universitas diponegoro) gunawan widjaja, salam franchise.com, april majalah info franchise, juni roy embel dan tidy ardiansyah, tujuh jurus pendanaan tahun kuda air, jakarta, usahawan th. xxxi, siti malikhatun badriyah, perlindungan hukum terhadap pihak adherents vol. xxx januari maret yohanes heidi purnama, salam franchise.com, maret fitur khairiyati yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. setidaknya dalam tiga tahun terakhir animo masyarakat indonesia terhadap munculnya peluang usaha waralaba sangat signifikan. animo ini terseleksi pada (dua) cermin yakni: jumlah pembeli waralaba dan jumlah peluang usaha (business opportunity) yang terkoneksi menjadi waralaba. waralaba atau dalam bahasa inggris disebut franchise sendiri berasal dari bahasa lainnya kni francorumrex yang artinya bebas dari ikatan yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. pengertian franchising (pewaralabaan) sendiri adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan danarangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. secara sederhana, benang merah waralaba adalah penjualan paket usaha komprehensif dan siap pakai yang mencakup merek dagang, material dan pengolahan manajemen.? waralaba bukanlah suatu industri baru bagi indonesia, legalitas yuridisnya sudah dikenal indonesia sejak tahun dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun1997 tanggal juni tentang waralaba, yang disusul dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor: mpp kep tanggal juli1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. peraturan ini kemudian dirubah dengan peraturan pemerintah republik nomor tahun majalah info franchise, juni diakses, mei raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . tentang waralab. namun menurut gunawan widjaja pengaturan mengenai waralaba indonesia tidaklah seketat negara negara lain, seperti amerika serikat, yang mengatur waralaba dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti ketentuan federal yang diatur dalam titel chapter federal trade commission ftc), sub chapter part tentang disclosure requirements and prohibition concerning franchise and business opportunity ventures maupun dalam aturan negara bagian state) berdasarkan pada uniform franchise and business opportunities act ufo). waralaba dalam perspektif hak kekayaan intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama sama dua jenis hak kekayaan intelektual tertentu, yaitu merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasiasal) dan rahasia dagang. hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis hak kekayaan intelektual tersebut tidak dapat dipisahkan. dalam hal hak kekayaan intelektual yang diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusian arang dengan demikian hari merupakan unsur gunawan widjaja, salam franchise.com, april diakses mei gunawan widjaja, salam franchise.com, april diakses mei raih fitur khairiyati yang sangat signifikan dalam waralaba tanpa ada hari yang terdapat dalam waralaba maka dapat dikatakan suatu usaha bukanlah waralaba, oleh karena itu perlindungan hukum hari dalam perjanjian waralaba menjadi sangat penting dalam mendukung usaha waralaba. waralaba sebagai subsektor perdagangan memerlukan perlindungan yang memadai. syarat menjadi pemberi waralaba yang menjalankan system waralaba adalah mempunyai hari yang terdaftar departemen hukum dan ham. oleh karena itu dapat dipastikan apabila hari dari pemilik waralaba tidak terdaftar maka usahanya tidak akan dapat dikembangkan dalam bentuk waralaba dan tidak terlindungi secara hukum. berdasarkan uraian atas, dapat diketahui bahwa hari dalam waralaba merupakan unsur yang terpenting, mengingat apabila suatu usaha waralaba tidak memilki hari tertentu maka dapat dipastikan usaha tersebut bukanlah waralaba, dengan demikian hari dalam waralaba harus mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini perjanjian waralaba menjadi sangat signifikan dan menentukan dalam memberikan perlindungan hukum tersebut, melalui perjanjian waralaba tersebut berbagai aspek perlindungan terhadap hari diatur dan disepakati oleh para pihak. oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan hukum terhadap perlindungan hari dalam perjanjian waralaba dalam bentuk penulisan tesis. permasalahan berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan yaitu: raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . bagaimanakah perlindungan hukum perjanjian waralaba cv. rocket fried chicken dikaitkan dengan asas kebebasan berkontak? kendala kendala apa yang timbul dari perjanjian waralaba dikaitkan dengan asas kebebasan berkontak? metodologi penelitiankecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul dalam gejala gejala yang bersangkutan. penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan bahan hukum. penelitian normative tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti: peraturan perundang: undangan, teori teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. pembahasan perlindungan hukum perjanjian waralaba bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba hak kekayaan intelektual dalam pemberian waralaba dengan beranjak pada rumusan, pengertian dan konsep waralaba indonesia yang telah dijelaskan atas dapat diketahui bahwa raih fitur khairiyati dalam pemberian waralaba senantiasa terkait pemberian hak untuk menggunakan dan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual tertentu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk: merek, baik yang meliputi merek dagang maupun merek jasa, ataupun indikasi asal (indication origin) tertentu: suatu bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata cara, prosedur, sistem dan lain sebagainya yang bersifat khas yang terkait dengan, dan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap output atau produk yang dihasilkan dan selanjutnya dijual, diserahkan atau diperdagangkan dengan mempergunakan merek dagang, merek jasa atau indikasi asal tersebut atas, yang dinamakan dengan rahasia dagang. dari kedua jenis hak kekayaan intelektual tersebut, selalu dan senantiasa terdapat unsur pembeda antara waralaba yang satu dengan waralaba yang lainnya. unsur pembeda tersebut terletak dalam sifat, bentuk dan jenis hak kekayaan intelektual yang diwaralabakan. dalam pemberian lisensi merek, sudah dengan tegas menyebutkan bahwa merek yang dilisensikan adalah merek yang harus mempunyai perbedaan dengan merek merek lainnya yang telah terdaftar pada kantor merek dan karenanya memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri. merek merek yang tidak terdaftar, selama belum dilakukan pendaftaran oleh pihak lain masih dapat dipergunakan secara bebas, namun dengan batasan bahwa segera setelah merek merek tersebut telah didaftarkan, maka tidak ada hak lagi bagi pihak lain untuk mempergunakan merek tersebut selain pemilik terdaftar dan mereka yang memperoleh hak lebih lanjut. apabila kita cermati peraturan pemerintah nomor tahun tentang waralaba, terdapat beberapa konsep perlindungan raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . hukum terhadap usaha waralaba, yaitu: huruf yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar. sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisnis waralaba, menghilangkan keragu raguan akan waralaba yang ditawarkan: terdapatnya ketentuan yang mengharuskan dibuatnya perjanjian waralaba dalam bahasa indonesia: keharusan pemberi waralaba untuk memberikan prospektus sebelum membuat perjanjian waralaba, sehingga sangat melindungi kepentingan calon penerima waralaba. adanya aturan ini memberikan ruang bagi calon penerima waralaba untuk terlebih dahulu mempelajari waralaba yang bersangkutan: ada keharusan untuk mencantumkan klausul minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus memberikan perlindungan hukum. hambatan dalam perlindungan hukum perjanjian waralaba berdasarkan peraturan menteri perdagangan dag per tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba, maka anggapan penerima waralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain menjadi kurang tepat, sebab permendagri tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. artinya, pendapat yaitu secara absolut menolak penerima waralaba untuk mengalihkan know how (salah satu elemen dalam hari) yang raih fitur khairiyati diterimanya kepada pihak lain, bertentangan dengan permen. hal ini pasarkan pada pemikiran bahwa permendagri memberikan opsi (bukan larangan) para pihak, yaitu apakah penerima waralaba dilarang atau diperkenankan membuat perjanjian waralaba lanjutan. jika ada kewajiban bagi penerima waralaba untuk merahasiakan serta tidak memberitahukan kepada pihak ketiga apa yang diperolehnya dari franchise, maka dalam perjanjian harus dicantumkan keterangan keterangan apa sajakah yang harus diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. pada saat pemberi waralaba terikat pada suatu perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, pemberi waralaba tidak diperkenankan untuk mewaralabakan produk atau jasa yang sama dengan merek dagang yang sama kepada penerima waralaba lainnya lokasi lokasi yang berdekatan. apabila hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan persaingan antar unit waralaba lokasi lokasi tersebut. pembatasan ini juga berlaku bagi penerima waralaba terhadap penerima waralaba lanjutan. dalam pemberian hak eksklusif untuk mempergunakan dan atau memasarkan produk atau jasa daerah tertentu, para pihak juga harus mempertimbangkan peraturan peraturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat. suatu hak eksklusif untuk mempergunakan dan atau memasarkan produk atau jasa dapat termasuk dalam kategori kegiatan kegiatan yang dilarang berdasarkan undang undang tahun yang bertujuan untuk menghapuskan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat indonesia. jika pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba sebelum jangka waktunya berakhir, maka pemberi waralaba dapat raih kajian teoritis perlindungan hukum perjanjian . membuat perjanjian waralaba lain apabila semua masalah yang timbul dari perjanjian yang berakhir tersebut telah diselesaikan dan dinyatakan dengan jelas dalam suatu surat pernyataan bersama antara para pihak yang terlibat. dengan demikian, pada dasarnya waralaba berkenaan dengan pemberian izin oleh pemberi waralaba kepada orang lain atau beberapa orang untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis. pemberian izin ini meliputi penggunaan hak hak pemilik waralaba yang berada bidang hak milik intelektual (intellectual property rights). pemberian izin ini kadang kala disebut dengan pemberian lisensi. perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan perjanjian waralaba. pada perjanjian lisensi biasa hanya meliputi satu bidang kegiatan saja, misalnya pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu atau pun lisensi pembuatan satu beberapa jenis barang tertentu. sedangkan pada perjanjian waralaba, pemberian lisensi melibatkan berbagai macam hak milik intelektual, seperti nama perniagaan, merek, model dan desain. sebenarnya waralaba memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar pemberian izin lisensi penggunaan atau penjualan atau pembuatan satu atau beberapa jenis barang tertentu saja. selain hal tersebut atas, apabila dalam perjanjian waralabahal ini akan menjadi permasalahan tersendiri. dalam keadaan ini penerima waralaba mungkin saja tidak melakukan pelanggaran hari akan tetapi karyawan adalah pihak ketiga yang akan berpotensi untuk melakukan peniruan terhadap ciri khas dari pemberi waralaba, mengingat karyawan dari perusahaan raigor tahun yang diajukan oleh: nama alex sandi ridwan, s.ip., m.si pekerjaan mantan kepala desa sentul alamat desa sentul rw kecamatan babakan madang nama hasen habib hengky tornado pekerjaan wiraswasta alamat jalan bunga, nomor rw kelurahan palmeiras, kecamatan mataramantumpal sh., dan samsudin, s.h., para advokat pengacara, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada denny indriawan, s.h., dan kurniadi, s.h., para advokat dan pengacaragor, berkedudukan jalan tegar beriman nomor urut cibinong, kabupaten bogor: dalam hal ini memberi kuasa kepada: dr. mia amati, kepala kejaksaan negeri cibinong, yang beralamat jalan tegar beriman nomor cibinong, kabupaten bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kab bertanggal september yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi nomor sk 6s bertanggal september kepada saksi, s.h., endang triresminingsih, s.h., lenny mardaani, s.h., harun rasyid, s.h., soko hadi, s.h., dan siswatiningsih, s.h., para jaksa pengacara negara, yang beralamat kantor kejaksaan negeri cibinong, jalan tegar beriman, kecamatan cibinong, kabupaten bogor. tulisan, s.e., m.m., romli eko wahyudi, kh., si., drs. gotfridus garis peran, si., dan haryanto berbakti, sh., para anggota komisi pemilihan umum kabupaten bogor, serta drs. dadang sulaeman, agus hendra, s.h., ferdinand semi pardede, s.ip., tri handayani, s.h., si., jumlah, s.e., udin syafruddin, s.h., emilia kurniasari, s.e., mega tresnowati, md., dan gumelar armada, s.e., para pimpinan dan staf sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kab bertanggal oktober yang beralamat kantor jalan tegar beriman nomor urut cibinong, yang semuanyayasin dan hj. nurhayanti sh, mm, sehingga jelas jelas sangat mempengaruhi perlas. rachmat yasin, mm. dan hj. nurhayanti sh. mm. si. sebesar suara, diperoleh melalui cara cara yang melawan hukum atau setidaknyadalam kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan kecamatan yang ada kabupaten bogor, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan pasangan calon, yang menguntungkan pasangan calon nomor urut saja yang kebetulan pasangan calon nomor urut masih menjabat bupati kabupaten bogor dan sebaliknya merugikan pasangan calon pemohon. bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum pelaksanaan pemilukada kabupaten bogor dilakukan secara sistematis sebagai berikut: adanya mobilisasi guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal mei bupati bogor rachmat yasin. ternyata acara sarasehan tersebut menjadi acara kampanye pasangan calon nomor urut untuk menjadi bupati bogor berikutnya: dalam acara tersebut panitia seharusnya menampilkan potret pendidikan kabupaten bogor layer, namun yang muncul adalah profil, pasangan calon nomor urut secara terang terangan meminta para guru yang hadir untuk memilihnya menjadi bupati periode berikutnya dengan kata kata saya berharap para guru memilih saya agar saya bisa memimpin tahun keenam, janji janji kampanye pasangan calon nomor urut hadapan guru adalah: gaji akan dinaikkan dilihat dari masa kerja, minimal rp. tunjangan kesehatan akan dinaikkan dan akan diberikan berupa akses untuk guru honor yaitu apabila suami atau istri yang ngehonor sekolah apabila dirawat rumah sakit masuk class (dua) apabila dirinya terpilih kembali menjadi bupati kabupaten bogor.i sertifikasi, tapi ternyata acara tersebut menjadi acara kampanye bupati rahmat yasin untuk meminta dukungan pencalonan bupati berikutnya. dedi ade bachtiar selaku kepala dinas dprd selalu menghilang dari kantornya. kadis dprd karena kesibukannya memberi dukungan kepada pasangan incumbent yaitu pasangan jelang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bogor.pasangan incumbent yaitu pasangan i halnya kadis dprd," tegasnya. bahwa pada meihal pada saat itu dirinya masih menjabat sekretaris daerah, dia meminta dukungan sela sela kegiatannya sebagai sekda kabupaten bogor dengan menyatakan: saya sudah dipercaya rahmat yasin menjadi calon bupati bogor, saya terima amanah ini. apalagi k. kata nuri disela sela sambutannya pemkab bogor. dalam pidatonya nuri mengatakan, rachmat yasin tak hanya pandai berkata kata. tapi juga mampu bekerja dalam memimpin kabupaten bogor. sehingga,. kata nurhayanti. bahwa pada tanggal juni drs. h.rachmat yasin,mm selaku bupati bogor mengundang sebanyak undangan dari kalangan rt, rw, lintas dan kades, untuk berkumpul gedung sentul internasional conference center sica), mana saudara drs. rachmat yasin, mm., dengan menyatakan: untuk meningkatkan tunjangan bantuan desa bands), dapat dilaksanakan apabila saudara rachmat yasin terpilih kembali menjadi bupati bogor . pada kesempatan tersebut pasangan calon nomor urut juga memberikan hadiah paket umroh kepada pengurus dan yang berprestasi, program rebo keliling boling) pada kecamatan dan jumat keliling jumping) pada masjid kecamatanskpd, camat, kepala desa dan rw,sahadapan bupati bogor, rachmat yasin sebagai berikut: kalau book jangan makan ikan asin rebo keliling kecamatan parung pada tanggal desember bahwa perangkat skpd, camat, kepala desa dan rw,syaratkan dukungan kepada bupati untuk dipilih kembali sebagaimana dilakukan kecamatan parung. bahwa pada acara rebo keliling tersebut ditutup dengan pantun yang berisi mengajak warga parung untuk memilih pasangan calon nomor urut yang disampaikan warga parung dihadapan bupati bogorhajijumat keliling jumping) masjid masjid pada kecamatan kabupaten bogor diantaranya adalah pada masjid rahman desa diadem gombong pada tanggal november dengan mensampaikan masyarakat bisa can bayar. jika ada hutang bupati waktu dulu pada jaman kampanye diutarakan masyarakat kalau belum bayar) sebab non? waktu abdi ngan satuan deui lima tahun pertama sudah selesai tahun (karna apa .waktu saya cuma satu tahun lagi asyarakat.bagus (tidak tau depannya nanti bupati yang baru bisa suka seperti begini .tidak.?.itu masalahnya.(keluhan perasaan) waktu sekarang pribadi (diri) bupati suka :jumping (jumat keliling) suka apa itu namanya .silaturahmi .suka turun langsung masyarakat. bagus) tapi katrina eta lebah eur dana bungkul jadi bupati ngel .tah ini perlu diwaspadai. (tetapi takut itu lagi maunya saja jadi bupati tetapi kenyataannya males.nah ini perlu diwaspadai) penganggaran dana banpengalokasian dana bantuan infrastuktur desa kepada desa dan kelurahan kecamatan se kabupaten bogor pada september pada masa kampanye, dengan total dana sebesar rp. (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah yang berasal dari apbd kabupaten bogor,juni bumi perkemahan mandala, sukaraja kabupaten bogor. jenis jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif bahwa adapun pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten bogor tahun terstruktur adalah sebagai berikut: adanya temuan panitia pengawas pemilihan bupati dan waviii pts panwascam tanggal agustus hampir seluruh tps diwilayah kabupaten bogor yang berjumlah tps mengadakan suatu kegiatan doorprize yang anggarannya lebih dari rp. (dua ratus ribu rupiah) per tps berupa kulkas, televisi dan kulkas. bahwa anggaran yang dikeluarkan hanya untuk doorprize saja merupakan anggaran yang cukup besar, wajar pemohon bertanya kepada memohon: dari manakah sumber anggaran doorprize tersebut apakah kabupaten kabupaten dalam nkri setiap mengadakan pemilukada mengadakan doorprize? memohon kpud bogor tidak pernah mensosialisasikan kepada pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut serta pasangan calon nomor urut tentang doorprize pada masing masing tps, diadakannya doorprize jelas tidak memiliki dasar hukum sama sekali, pada kecamatan citeureup di: desa hambatan, sebagai peringkat semm. dan hj. nurhayanti sh. mm. si.) bahwa memohon kpud bogor telah melakukan pembiaran atas pelanggaran pelanggaran tata tertib sebagi saksi tps dari pasangan calon bupati calon wakil bupati bogor, fakta yang terungkap hampir seluruh tps kabupaten bogor saksi dari nomor urut drs. rachmat yasin, mm. dan hj. nurhayanti sh. mm. si.mm. dan hj. nurhayanti sh. mm. si.) terus menerus melakukan kampanye. sesuai fakta yang terungkap dalam rapat pleno terbuka kpud bogor dalam rangkapemohon berpohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat kiranya menghadirkan ketua bawaslu kabupaten bogor agar dapat menjelaskan masalah perolehan suara kecamatan yang bermasalah terutama kecamatan tenjolaya, pada saat peti suara dibuka dan mengeluarkan hasil rapat pleno kecamatan dalam penghitungan suara bahwa amplop hasil penghitungan suara sudah ditemukan tidak tersegel lagi hal ini menimbulkan perdebatan yang sengit antara memohon dan ketua bawaslu kabupaten bogor. begitu juga mengenai kecamatan iseng yang menimbulkan perdebatan sengit antara ketua bawaslu dengan ketua kpud bogor mengenai adanya perbedaan perolehan suara lebih dari suara. dan begitu juga kecamatan gunung sindir, kecamatan kemang dan kecamatan ciomas seluruhnya yang menjadi pokok permasalahan adalah perbedaan perolehan suara yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon nomor urut bahwa agar masalah tersebut dapat terungkap dengan jelas dan terang pemohon berharap kepada majelis hakim hakim yang terhormat untuk menghadirkan ketua bawaslu hadapan sidang yang mulia ini, karena semua bukti bukti pelanggaran yang diperlihatkan pada umum ada pada ketua bawaslu kabupaten bogortizen. bahwa tidak ada kaitanan dengan pemerintahan desa. bahwa dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh memohon kpud bogor) secara terstruktur, sistematis dan masif serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga telah berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilukada bogor. bahwa dengan berdasarkan hal hal tersebut diatas maka pemohon sangat dirugikan dalam proses pemilukada yang penuh kecurangan dan cacat hukum tersebut dan dengan tegas kami memohon kepada majelis hakim konstitusi memerintahkan kepada kpud bogor untuk melakukan pemilukada kembali kabupaten bogor. waste jurisprusdentie yurisprudensi tetap) mahkamahi1.4j nama drs. rachmat yasin, mm. alamat jalan tegar beriman, kelurahan tengah, kecamatan cibinong, kabupaten bogor, jawa barat nama hj. nurhayanti, s.h., m.m., alamat jalan tegar beriman, kelurahan tengah, kecamatan cibinong, kabupaten bogornomor skk khusus ry x bertanggal oktober memberi kuasa kepada sugeng teguh santoso, s.h., kaharuddin bakri, s.h., heru widodo, s.h., hum., supriyadi adi, s.h., samsudin, s.h., dimas pradana, s.h., aan sudirman, s.h., januar massa, s.h., si., m.h., dan martina, s.h., m.h., para advokat yang tergabung dalam tim advokasi dan bantuan hukum rachmat yasin nurhayanti ya), yang beralamat jalan tegar beriman, kelurahan tengah, kecamatan cibinong, kabupaten bogor, jawpangeran selatan tahun karena adanya pelanggaran yanabupaten bogorbupatiabupaten bogor tahun vi.masa bakti menyatakan tidak sah atau tidak mengikat berita acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun nomor ba ix tanggal september membatalkan keputusan kpudtelah bulan masa jabatan bupati rachmat yasin usai dan adanya penggantian ketua kpu kabupaten bogor.hj. nurhayantiogogor nomor pts kpu kabbogor tahun tanggal juli buktiapat pleno nomor baikiebukti fisik tidak ada,februari bukti fotokopi surat dari panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kecamatan cibinong, nomor viii pts panwascam bertanggal agustus kepada ketua pps se kecamatan cibinong, perihal himbauan: bukti kliping bertanggal juni dengan judul janji rekrut lebih banyak dokter spesialis, bukti sampai foto saksi pasangan calon nomor urut dengan bukti p 11c memakai seragam batik rahmat yasin centre, hampir seluruh tps: bukti sampai foto foto memohon mengadakan doorprize dengan bukti hampir pada setiap tps saat hari pencoblosan p 12b dalam pemilukada kabupaten bogor, bukti foto ketua bawaslu kabupaten bogor sedang mempersoalkan amplop penghitungan suara kecamatan tenjolaya yang sudah tida tersegel lagi, bukti fotokopi berita delapan6.com, tentang pemkab bogor berikan bantuan pembangunan desa dan kelurahan: bukti fotokopi artikel, tentang ada door prize dalam pemilihan bupati kabupaten bogor, bukti fotokopi artikel, kepala skpd wajib hadiri kegiatan rebo keliling, bukti fotokopi foto foto sarasehan para guru guru yang sudah bersertifikasi sica sentul bogor, hari selasa, tanggal mei bukti fotokopi berita dari bigoplus.com, dengan judul minta para guru memilihnya kembali menjadi bupati, bukti fotokopi berita dari pos kota, dengan judul ribuan guru merasa dibohongi, dprd bogor panggil disdik, bukti berita dari berita bogor, dengan judul, guru diminta bayar rp. ribu: bukti bukti fisik tidak ada: bukti rekaman acara pembentukan rachmat yasin center) kerdil xii kecamatan parung panjang, tanggal november oleh bupati bogor, bukti rekaman acara boling sman gunung putri, bukti p 23a rekaman acara boling kecamatan parung, bukti rekaman acara jumping desa caleg, kecamatan gombong, tanggal november yang dihadiri oleh pihak terkait, bukti fotokopi himbauan kepada masyarakat desa ciptaan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilukada kabupaten bogor dengan cara mengintimidasi, pemohon pada tanggal oktober mengajukan bukti tambahan kepaniteraan mahkamah yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti namun penyerahan bukti tambahan tersebut telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu tanggal oktobersmara bahwa sehari sebelum keberangkatan acara pertemuan sica yang dilaksanakan pada tanggal juni ada pembagian batik yang bergambar logo kabupaten bogor dari pihak desa kepada rt rw: batik tersebut tidak ada hubungannya dengan pasangan calon dan pemilukada, hanya warnanya saja hijau, acara sica dalam rangka hut kabupaten bogor, jika tidak memakai batik maka tidak diizinkan masuk acara sica tersebut, saksi datang acara tersebut kapasitasnya sebagai ketua rw: bahwa pada saat datang acara sica tersebut saksi datang terlambat, yaitu pukul wib, sedangkan acara selesai pukul wib: bahwa pada acara tersebut saksi mendengar bapak rachmat yasin bupati bogor) yang juga menjadi calon bupati bogor berpidato mengenai perkenalan dengan rt rw dan akan meningkatkan honor rt rw, para kepala desa dan para serta lintas hadir pada acara tersebut, dengan menggunakan batik kecuali lintas: rahmat yasin mengimbau kepada dan agar mengikuti pemilihan pilbup kabupaten bogor, dan memberitahukan kepada anggota masyarakatnya, tidak ada himbauan dari rachmat yasin yang kebetulan juga sebagai calon bupati kepada para peserta yang hadir untuk memilih rachmat yasin, selain pertemuan gedung tersebut, saksi juga pernah mengikuti acara masjid as salam, citeureup, yang tanggalnya saksi lupa, namun yang saksi ingat acara mesjid tersebut setelah acara gedung sica, bahwa masjid as salam tersebut, rachmat yasin mengajak untuk memenangkan pilbup dan akan meningkatkan honor dan serta lintas: setelah acara mesjid tersebut ada hadiah cangkir yang terdapat gambar rachmat yasin dan wakil, serta nomor urut namun mengenai nomor urut tersebut saksi tidak yakin karena tidak jelas, bahwa saksi sebagai ketua setelah mengikuti pertemuan tidak mengajak masyarakat untuk memilih pak rachmat yasin, saksi tidak mengetahui dana doorprize tps, kartini bahwa pada saat pemilihan tps ada pembagian doorprize dari panitia penyelenggara, pembagian doorprize tersebut setelah saksi selesai memilih: saksi tidak bertanya doorprize tersebut untuk apa dan dari siapa: sugiarto bahwa setelah saksi selesai memilih, saksi pulang rumah: tetangga saksi mengantarkan hadiah doorprize dari kpps sebuah ember rumah saksi, bahwa ketika tetangga saksi mengantarkan ember tersebut, tidak ada pesan dari pasangan calon atau pasangan calon mana yang dipilih: bahwa pemberian doorprize tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada:kewenangan mahkamah konstitusi terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada poin angka sampai dengan memohon sependapat dengan pemohon bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk pemeriksa perkara guo. bahwa pemohon mendalilkalainnya dalam penyelenggaraan pemilukada yang bersifat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara. bahwa atas dalil pemohon, memohon tidak sependapat dengan dalil tersebut karena konstitusi. permohonan pemohon kabur obscure libel) bahwa permohonan yang diajukan pemohon kepada mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah), kabur tidak jelas (obscure libel) dengan alasan sebagai berikut: dalam polita tidak diselain itu, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh memohon secara terstruktur, sistematis dan masif, tetapi sebagaimana dimaksud. justru yang diuraikan oleh pemohon lebih kepada hal hal yang bersifat asumsi. hal inianaknya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. dalam petit pemohonpadahal sesuai dengan ketentuan huruf angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun permohonan sekurang kurangnya memuat uraiantit angka pemohon memohon kepada mahkamahtahun petit yang dimohonkan oleh pemohon tidak jelas, karena salah dalam mencantumkan objek permohonan. yang seharusnya sebagai berikut: berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun adalah dengan nomor ba ix tanggal september sedangkan dalam petit pemohon tidak menyebutkan nomor berita acara hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud. berita acara penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun dengan nomor ba ix sedangkan pemohon menyebutkan dengan nomor ba 1xdangkan pemohon menyebut denganmembatalkan keputusan kpu kabupaten bogoruntukmentara tidak cukup alasan yang diuraikan pemohon dalam polita untuk dilaksanakannyabahwa dalam petit angka pemohon memohon untuknurhayanti sebagai pasangan calon terpilih, sementara tidak cukup alasan yang diuraikan pemohon dalam polita untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bogor tahun bahwa atas hal hal tersebut atas, jelas tidak ada kesesuaian antara polita dengan petit yang diajukan pemohon. bahwa pemohon dalam menyampaikan permohonannya mahkamah konstitusi tidak disertai dengan alat bukti. sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun . permohonan yang diajukan disertai alat bukti. berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas bahwa permohonan yang diajukan pemohon kabur'tidak jelas (obscure libel). dalam duduk perkara, fakta dan alasan permohonandalil pemohon pada duduk perkara angka karena memohon dalam menyelenggarakan pemilu bupati dan wakil bupati bogor tahun senantiasa berpegang pada asas mandiri dan adil dengan telah menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud padaihan umum, yaitu (bukti t 1j: bertindak netral dan tidak memihak terhadap calon tertentbahwa dalam rangka menegakkan asas mandiri dan adil sebagaimana dimaksud atas, memohon telah mengambil sikap dan langkah tegas terhadap penyelenggara tingkat bawah yang terindikasi tidak netral sebagai berikut: memberhentikan anggota pps desa padaherang kecamatan gunung putri yang terlibat dalam kegiatan pertemuan pasangan calon nomor urut sesuai surat rekomendasi yang disampaikan olehkpu kabupaten bogor nomor pts kpu kab tanggal september (bukti memerintahkan pps desa pelajari kecamatan jerukpps desa pelajari kecamatan jeruk nomor pts pps pls tanggal september (bukti memerintahkan pps desa babakan kecamatan isengpanas kecamatan iseng nomor panas kec tanggal september sebagaimana tertuang dalam keputusan pps desa babakkewenangan mahkamahcamatan iseng nomor pts pps kpps ix tanggal september (bukti 4j. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan pemohon pada duduk perkara angka karena memohon dalam melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan uraian sebagai berikut: rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada tanggal september sesuai dengan keputusan kpu kabupaten bogor nomor pts kpu kab tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten bogor nomor pts kpu kab tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati bogor tahun (bukti t 5j rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat, sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. (bukti t 6j rapat pleno dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dengan membawa surat mandat dari tim kampanye yang diserahkan kepada memohon, sesuai dengan undang undang nomor tahun (bukti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tahapannya sudah, dan pelantikan (bukti t 8j memohon telah memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh kpu kabupaten bogor, sesuai dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun faktanya dalam proses rapat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang menuliskan keberatan dalam formulir model db2 (bukti sesuai dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun setelah selesai melaksanakan rekapitulasi, kpu kabupaten bogor membuat berita acara model db kwk.kpu) nomor ba ix dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara tanggal september kemudian ditetapkan dengan keputusan kpu kabupaten bogor nomor pts kpu kab tanggal september dengan hasil sebagai berikut: (buktisesuai dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun memohon telah menyerahkan (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf atas kepada masing masing saksi pasangan calon dan bawaslu (bukti berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, memohon menetapkan pasangan calon nomor urut atas nama drs. rachmat yasin, dan hj. nurhayanti, sh.,mh.,m. sebagai pasangan calon terpilih melalui rapat pleno terbuka dengan berita acara nomor ba ix dan ditetapkan dengan keputusan kpu kabupaten bogor nomor pts kpu kab hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun menyata(bukti berdasarkan uraian atas, bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan memohon sudah sah menurut hukum dan apa yang didalilkan pemohon tidak benar, selain itu pemohon tidak bisa menunjukan ketentuan peraturan perundang undangan mana yang telah dilanggar oleh memohon dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan memohon. jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon pasti akan ada peringatan dari bawaslu sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh bawaslu. adapun dalil pemohon yang menyebutkan memohon melakukan penyalahgunaan wewenang dan bertindak untuk menguntungkan calon tertentu, dengan tegas memohon menolak dalil tersebut karena: pemohon tidak mampu menunjukan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang seperti apa, kapan dan mana dilakukan oleh memohon, sehingga apa yang didalilkan pemohon tersebut sangat mengada ada, memohon dalam menyelenggarakan pemilu bupati dan wakil bupati bogor tahun berpedoman pada asas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu juncto peraturan bersama kpu, bawaslu dan dkpp nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum yaituitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas. (bukti cc) apabila dalam penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati bogor memohon melanggar asas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf atas, maka bawaslu sesuai kewenangannya akan melakukan teguran bahkan melaporkan memperkarakan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) begitupun peserta pemilu maupun masyarakat bisa mengadukan apabila memohon melakukan pelanggaran atau terindikasi melakukan pelanggaran. faktanya memohon tidak menerima laporan peringatan pengaduan dari bawaslu atau pemantau atau masyarakat yang menyebutkan bahwa memohon menyalahgunakan kewenangan dan bertindak bersama aparat untuk menguntungkan pasangan calon nomor urutyang menyatakan adanya temuan panitia pengawas pemilu kecamatan cibinong tentang ketua dan anggota kpps yang merangkap menjadi anggota center disetiap kelurahan sebagaimana surat bawaslu kecamatan cibinong nomor viii pts panwascam tanggal agustus maka memohon melakukan penelusuran terhadap pengaduan tersebut dan tidak ditemukan indikasi sebagaimana didalilkan pemohon. bahwa terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka maka memohon menjelaskan sebagai berikut: dana doorprize yang disediakan disebagian tps berasal dari swadaya kppsjuga dilaksanakan daerah lain seperti kabupaten kuningan dan kota bogor cc. memohon. terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka memohon jelaskan bahwa. terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka memohon menganggap hal tersebut bukan sebuah pelanggaran, sesuai dengan surat edaran nomor kpu kab tanggal september tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati bogor tahun poin angka yang menyebutkan saksi dilarang menggunakan atribut pasangan calon (memuat foto atau nomor urut atau nama atau visi misi program) pada saat hari pemungutan suara tps . (bukti terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka memohon sampaikan bahwa dan tidak ada perbedaan perolehan suara serta diterima oleh semua saksi pasangan calon dan bawaslu. (bukti terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka memohon sampaikan bahwa permasalahan untuk kecamatan iseng, pemohon salah dalam menempatkan dalil, faktanya tidak ada perbedaan perolehan suara kecamatan iseng sebanyak suara. tidak adanya perbedaan perolehan suara pada tanggal september karena sesuai sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam . pada saat itu saksi pasangan calon kecamatan iseng tidak mencatatkan keberatan pada model kwk.kpu. (bukti t 16j begitu juga yang terjadi kecamatan gunung sindir, kemang dan ciomas. karena tidak ada perbedaan perolehan suara kecamatan kecamatan guo. (bukti bukti t 18j, (bukti t 19j terkait dengan dalil pemohon pada huruf angka memohon jelaskan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari memohon untuk menjawab. berdasarkan uraian dimemberiijke verklarraad) menyatakan sah dan benarbogor tingkat kabupaten bogor dhasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun menyatakan sah dan benar berita acara nomor ba ix tanggal september tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun dandalam hal majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.peraturan bersama komisi pemilihan umum, badan pengawasankeputusan komisi pemilihan kabupaten bogor nomor pts kpu kab tentang pergantian antarwaktu anggota pps desa padaherang kecamatan gunung putri pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun tanggal september bukti fotokopi keputusan pps desa pelajari nomor pts pps p1s tentang pergantian antarwaktu anggota kpps desa pelajari kecamatan jeruk pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun tanggal september bukti fotokopi tindak lanjut pengaduan pelanggaran yang dilakukan pps desa babakan kecamatan iseng, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bogor nomor pts kpu kab tentang perubahanmaret bukti fotokopi daftar hadir rapat pleno terbukaingkat kabupaten, tanggal september bukti fotokopi surat mandat seluruh saksi pasangan calon pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan tingkat kabupaten bogor pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogogor tingkat kabupaten: bukti fotokopi berita acara rapat pleno nomor ba ix tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahunab perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati bogor tahun tpstenjolaisegunung sindikemciomas, bukti rekaman pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten bogor:mahmud fauzi saksi adalah ketua ppk tenjolaya: pada tanggal september, saksi melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara kecamatan tenjolaya, yang dihadiri anggota ppk, pps, panwascam, camat, wakil kapolsek, wakil danramil, saksi nomor urut dan nomor urut hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut sesuai dengan yang saksi pegang yaitu formulir da1: bahwa saksi mengetahui kotak suara tidak tersegel sesudah penghitungan suara kabupaten: berita acara hasil penghitungan suara ditandatangani oleh semua saksi, tapi ada satu lembar yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan: mohamad pribadi saksi adalah ketua ppk ciomas, bahwa kecamatan ciomas tidak pernah terjadi perbedaan perolehan suara. hal tersebut dibuktikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dihadiri oleh ppk, saksi pasangan calon nomor urut dan panwascam, tidak ada yang mengajukan keberatan, bahwa saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir bahwa benar sebagian tps wilayah ciomas, kpps mengadakan doorprize pada hari pemungutan suara yang merupakan inisiatif dari masing masing kpps untuk meningkatkan partisipasi pemilih. namun, ada juga beberapa kpps yang tidak mengadakan doorprize tps: bahwa dana doorprize tps, berasal dari swadaya kpps, acara doorprize tersbut tidak ada larangan dari panas, polisi, maupun gakkumdu karena sudah dikoordinasikan, suhendar saksi adalah anggota ppk kecamatan kemang, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara kecamatan kemang tidak ada perbedaan suara, bahwa pada saat rapat plenocam dan ppl nya, tidak ada yang mengajukan keberatan, saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, bahwa doorprize kecamatan kemang memang ada setiap tps, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kehadiran pemilih tps. hal tersebut atas inisiatif dari para kpps se kecamatan kemang yang biayanya dari swadaya kpps, yang diambil dari biaya operasional pembuatan tps: pengadaan doorprize diketahui oleh panas dan tidak ada larangan: eko wardoyo saksi adalah ppk kecamatan cibinong divisi sosialisasi, bahwa sesuai dengan surat bawaslu kecamatan cibinong nomor yang berisi imbauan agar penyelenggara pemilu bersikap netral dan menjaga integritas sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun ppk cibinong sudah melakukan pengawasan dan penelusuran kepada seluruh kpps wilayah cibinong, sebelum hari pemungutan suara yaitu pada hari minggu, tanggal september tidak bahwa, momuuk) ditemukan ketua dan anggota kpps yang merangkap sebagai anggota rachmat yasin ry) center, agung hari wibowo saksi adalah anggota ppk kecamatan iseng: bahwa kecamatan iseng, tidak ada perbedaan perolehan suara. hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil rapat pleno yang dihadiri oleh ppk kecamatan iseng, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut serta panwascam tidak ada yang mengajukan keberatan: saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, kecamatan iseng tida ada door prize:bogor nomor urut dalam pemilukada kabupaten bogor tahun bahwa peserta pemilukada kabupaten bogor tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bogor tentang penetapan nama nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bogorbogor tahun adalah sebagai berikut: bej mamapasargan can bahwa memohon komisi pemilihan umum kabupaten kabupaten bogorogor sesuai dengbogor,pasangan calon terpilih dalam pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten bogor tahun dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: ingatan urut pasangan calon dan dan muhammad aksi, dan dengki taman mm., mh. karyawan fathrachman, sh,mh bahwa dengan memperhatikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten, suara terbanyak diraih oleh pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut atas nama drs. rachmat, mm. dan hj. nurhayanti, sh., mm., mh. dengan suarabahwa salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten bogor yakni pasangan calon dengan nomor urut atas nama alex sandi ridwan, s,ip.,msi. dan dengki tornadoyang pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten bogor tahun telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten bogorbogor mendiskualifikasi pihak terkait danemohon pihak terkait" uraikan dia i. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dati dati permohonan pemohon, kecuali terhadap hatogorbogobogor yang tersebar tps, pada desa kelurahan kecamatan se kabupaten bogor. bahwa setelah pihak terkait mempelajari perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon, tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan atau mempersengketakan selisih hasil perhitungan suara antara pemohon yang meraih sebanyak suara atau mencapai dengan pihak terkait yang memperoleh suara sebanyak suara atau mencapai yang selisih perbandingannya adalah sangat tidak signifikan. terhadap dalil pemohon poin mengenai bupati bogor rachmat yasin pada tanggal mei, ternyata acara sarasehan tersebut menjadi acara kampanye pasangan colon nomor urut untuk menjadi bupati bogor berikutnya, pihak terkait sampaikan keterangan, bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan. tidak benar, karena, setelah pihak terkait mengklarifikasi dinas terkait, memang pada tanggal mei ada acara sarasehan guru gedung sentul internasional conference center sica)yang saat itu masih menjabat. kehadiran bupati rachmat yasin adalah sebagai pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembinaan dan tidak ada hubungannya dengan pemilukada bogor tahun dancalon calon peserta pemilukada. terhadap tuduhan bahwa dalam acara tersebut panitia seharusnya. menampilkan potret pendidikan kabupaten bogor layar, namun yang muncul adalah profit. bahwa setelah pihak terkait klarifikasi, faktanya adalah dalam acara tersebut adalah tidak benar dan dapat dipastikan bahwa pada rentang waktu tersebut tidak pernah ada profit rachmat yasin dalam konteks untuk maju kedua kalinya. oleh karenanya, dalil guo tidak beralasan menurut hukum. terhadap tuduhan bahwa pasangan calon nomor urut secara terang terangan meminta para guru yang hadir untuk memilih menjadi bupati periode berikutnya dengan kata kata saya berharap guru memilih saya agar saya bisa memimpin tahun keenam. bahwa setelah pihak terkait klarifikasi, dalam acara tersebut tidak pernah ada himbauan ataupun ajakan untuk memilih pihak terkait, terlebih pada saat itu rachmat yasin belum menjadi pasangan calon dan belum ada penetapan nomor urut. oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi mahkamah untuk menolak dalil guo. terhadap tuduhan adanya janji janji kampanye pasangan calon nomor urut depan guru, dalil guo adalah tidak benar dan mengada ada. perlu pihak terkait klarifikasi, bahwa dalam sarasehan guru sica tersebut ada dialog antara peserta dengan bupati rachmat yasin, yang salah satunya menyampaikan permintaan agar pemerintah daerah memberi subsidi untuk guru honor non pns sebesar rp. , , kemudian direspon dengan tanggapan dari rachmat yasin bahwa dirinya sependapat dengan gagasan peserta sarasehan untuk memperjuangkan dalam apbd tahun berikutnya, sehingga penghasilan guru guru honor non pns setidaknya mendekati upah minimum regional pegawai swasta dan apabila disetujui oleh dewan dprd kabupaten bogor), akan dibuatkan perlu nya. kemudian perlu disampaikan juga, bahwa pada saat acara berlangsung tanggal mel belum ada tahapan pendaftaran pasangan calon yang ditetapkan memohon, termasuk juga belum ada penetapan jadwal kampanye dalam pemilukada kabupaten bogor tahun terhadap dalil pemohon poin mengenai tuduhan sertifikasi, tapi tempat acara tersebut menjadi acara kampanye bupati rachmat yasin untuk meminta dukungan pencalonan bupati berikutnya: dedi ade bachtiar selaku kepala dinas dprd selaku menghilang dari kantornya, kadis dprd karena kesibukannya memberi dukungan kepada pasangan incumbent yaitu pasangan raya jelang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bogor. dengan ini pihak terkait bantah bahwa itu semua tidak benar. tidak ada tindakan dari kepala dinas pendidikan kabupaten bogor yang mempengaruhi maupun yang menggiring guru guru untuk wajib mengikuti acara sarasehan sica dengan biaya dibebankan kepada guru guru dan dibungkus mater sertifikasi. acara tersebut murni gagasan pgri dan disdik yang khusus untuk guru guru yang sudah bersertifikasi dan adanya pengeluaran dari guru yang hadir, bukan karena dipaksa oleh disdik, tetapi lurah sukarela para guru untuk kesuksesan acara tersebut. kemudian dalil pemohon dalam kalimat:incumbent yaitu pasangan ra! halnya kadis dprd, tegasnya. dengan ini pihak terkait sampaikan kepada persidangan ini, bahwa dalil guo hanya mengutip penggalan berita sebuah media cetak lokal, yang tidak didasari fakta hukum yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. terhadap dalil pemohon poin mengenal tuduhan bahwa pada mel saat itu dirinya masih menjabat sekretaris daerah dia meminta dukungan sela sela kegiatannya sebaga sekda kabupaten bogor dengan menyatakan: saya sudah dipercaya rahmat yasin menjadi calon wakil bupati bogor saya terima amanah ini. apalagi kata nurhayanti disela sela sambutannya pemkab bogor. dalam pidatonya nurhayanti mengatakan rachmat yasin tak hanya pada berkata kata tapi juga mampu bekerja dalam memimpin kabupaten bogor. "sehingga, kata nurhayanti. dengan inl pihak terkait bantah, bahwa sangat mustahil hal itu terjadi oleh karena keputusan rachmat yasin untuk berpasangan dengan hj. nurhayanti baru ditetapkan secara internal oleh partai pengusung pada detik detik terakhir menjelang tutupnya pendaftaran peserta pemilukada tanggal juni tepatnya penutupan pendaftaran. pada bulan mei rentang waktu sebagaimana dituduhkan pemohon, bapak terhadap dalil pemohon mengenai tuduhan, bahwa pada tanggal juni drs. rachmat yasin, selaku bupati bogor mengundang sebanyak undangan dari kalangan rt, rw, lintas dan kades untuk berkumpul gedung sentul internasional conference center sica) mana saudara drs. rachman yasin, dengan menyatakan "untuk meningkatkan tunjangan bantuan desa bands) dapat dilaksanakan apabila saudara rachmat yasin terpilih kembali menjadi bupati bogor. pada kesempatan tersebut pasangan calon nomor urut juga memberikan hadiah paket umrah kepada pengurus dan yang berprestasi. dengan ini pihak terkait bantah sekaligus klarifikasi agar tidak menjadi fitnah yang menyesatkan, bahwa acara tersebut adalah peringatan hari ulang tahun kabupaten bogor yang berlangsung dari tahun tahun, yang dihadiri para pimpinan partai politik se kabupaten bogor, dihadiri pimpinan dan anggota dewan, serta juga dihadiri oleh masyarakat luas, termasuk kalangan rt, rw, lintas dan kades. perlu juga diklarifikasi tentang adanya pembagian paket umroh, hal tersebut sudah berjalan dari tahun tahun danbidan desa berprestasi, guru berprestasi: dan yang terpenting dart itu semua, tidak ada ajakan maupun paksaan dari pihak terkait untuk mendukung dan memenangkan dalam pemilukada kabupaten bogoradanya tuduhan program rebo keliling boling) pada kecamatan dan jumat keliling jumping) pada masjid,.kbd, camat, kepala desa dan rw,rtkalo book jangan makan ikan asin,,,,,. acara rebo keliling kecamatan parung pada tanggal desember bahwa perangkat skpd, camat kepala desa, dan rw,rtparung cc. acara jumat keliling jumping) masjid masjid pada kecamatan kabupaten bogor diantaranya adalah masjid rahman desa diadem gombong pada tanggal november dengan mengdisampaikan masyarakat bisa can bayar. (jika ada hutang bupati waktu dulu pada jaman kampanye diutarakan masyarakat kalau belum kebaya) sebab non? waktu abdi ngan satuan deui lima tahun pertama sudah selesai tahun karena apa ?. waktu saya cuma satu tahun lagiemasyarakat .bagus (tidak tahu kedepannya nanti bupati yang baru bisa suka seperti begini.tidak.? itu masalahnya.(keluhan perasaan) waktu sekarang pribadi (diri) bupati suka, jumping (jum'at keliling suka apa itu namanya . silaturahmi.suka turun langsung masyarakat. bagus)gor, bahwa oleh karena permohonan pemohoyang lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten bogorsehingga sesuai dengan fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang dibogor tahun ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa menurut ketentuan nomor urut tahun juncto nomor tahuntapi katrina eta lebah eur dana bungkul jadi bupati ngel.tah ini perlu diwaspadai (tetapi takut itu lagi maunya saja jadi bupati tetapi kenyataannya males.nah ini perlu diwaspadai). dengan ini pihak terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan yang merugikan masyarakat kabupaten bogor, sebagai berikut: tentang rebo keliling boling). program tersebut tidak tiba tiba diadahadakan menjelang pemilukada tetapi telah berjalan sejak tahun dan sebelum dijalankan, program boltentang jumat keliling jumping). program tersebut juga tidak tiba tiba dada adakan menjelang pemilukada tetapi bahkan telah berjalan lebih lama lagi, yakni sejak tahun tepatnya sejak drs. rachmat yasin terpilih menjadi ketua dprd kabupaten bogor dan sebelum dijalankan, program jumpjumping merupakan program untuk menangkap aspirasi rakyat yang tidak seluruhnya dihadiri oleh bupati, tetapi berbagi bersama wakil bupati dan ketua dprd kabupaten bogor secara bergantian wilayah yang berbeda bedaenganggaran dana bapada tanggal september pada masa kampanye, dengan total dana sebesar rp. (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah yang berasal dari apbd kabupaten bogor:lini bumi perkemahan mandala. sukaraja kabupaten bogor. dengan ini pihak terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi bahwatanggal septemberrta merta langsung pada tanggal september bupati pun. dengan demikian, dalil agadanya temuan panitia pengawas pemilihan bupati dan ii pts panwascam tanggal agustus dengan ini pihak terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, sekaligus klarifikasi bahwa rachmat yasin centre bukanlah tim kampanye maupun tim pemenangan pihak terkait dan rachmat yasin centre tidak mempunyai anggota, yang ada adalah pengurus yang jumlahnya sangat terbatas dari kalangan akademisi, sehingga tidak benarbagaimana didalilkan pemohonada kecamatan citeureup desa hambatan, sebagai peringkatdan hj. nurhayanti sh,mm,m.s1), dengan ini pihak terkait bantah bahwa itu semua tidak benar, dan setelah diklarifikasi ternyata adanya pemberian (enam) ekor kambing dimaksud terjadi setelah selesainya pencoblosan dan sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat atas tingginya partisipasi pemilih didaerah tersebut, dan tidak ada ajakan dari camat untuk memilih pihak terkait dan tidak ada pula perintah dari pihak terkait kepada camat untuk memberikan kambing dimaksudbahwa memohon kpud bogor telah melakukan pembiaran atasfakta yang terungkap hampir diseluruh tps kabupaten bogor saksi dari nomor urut drs. rachmat yasin, dan hj. nurhayanti sh,mm,m. sidan hj. nurhayanti sh,mm,m. si) terus menerus melakukan kampanye. bahwa meskipun dalil guo dialamatkan kepada memohon, namun perlu pihak terkait klarifikasi bahwa tidak adasedangkan penggunaan pakaian batik hijau saksi pihak terkait tidak bermaksud mempengaruhi pemilih dan tidak pula ada larangan atas tindakan tersebut. dengan demikian, dalil guo telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak"ptaan." bahwa tidak ada kaitannya dengan kepemerintahan desa. bahwa pihak terkait sampaikan, dalil pemohon guo tidak diarahkan untuk memilih pasangan pihak terkait. perlu pihak terkait sampaikan bahwa dengan himbauan dari kepala desa citizen kecamatan ciawi, seandainya itu ada, berpotensi menguntungkan perolehan suara pemohon desa tersebut. dengan demikian, dalil guo telah terbantahkan dan beralasan hukum untuk ditolak. selain dari pada itu, pihak terkait perlu sampaikan tentang adanya pelanggaran yang justru dilakukan oleh pemohon berupa kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari jam pada saat kunjungan tokoh perguruan muhammadiyah kecamatan leuwiliang, bogor. atas dasar argumentasi bantahan dan keterangan pihak terkait atas, jelas dan nyata bahwa tidak ada satupun pelanggaran pelanggaran yan dituduhkan pemohon kepada pihak terkait yang bersifat terstrukturtidak beralasan menurut hukum,amar putusanmilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun nomor bai viirbaikan pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun nomor ba viii tanggal agustus bukti pt fotokopi berita acara nomor ba ix tentang rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun tanggal september1ix tanggal september model db kwk.kpu): bukti pt fotokopi keputusan kpupt fotokopipt fotokopi surat edaran bupati bogor nomor bpp tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam kegiatan pemilihan umum tertanggal juli bukti pt fotokopi kliping koran terbitan harian pelita pada tanggal juni dengan judul puncak hjb ke bertabur penghargaan : bukti pt kliping koran terbitan harian jurnal bogor pada tanggal juni dengan judul bidan cileungsi raihpergulatan camat penerima tba": bukti pt fotokopi kliping koran terbitan harian pikiran rakyat pada tanggal juni dengan judul sepuluh ketua memperoleh penghargaan bukti pt fotokopi nota dinas yang dibuat oleh sekda kabupaten bogor kepada bupati bogor perihal laporan hasil rapat forum koordinasi pimpinan daerah tertanggal mei selain itu, pihak terkait mengajukan lima orang saksi, yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan pada oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dadang santana bahwa kegiatan gedung sica dilaksanakan pada tanggal mei dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional, yang kegiatannya adalah kegiatan ilmiah, khususnya diperuntukkan untuk bersertifikat: bahwa acara tersebut dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten bogor, dan dihadiri oleh para guru guru yang sudah bersertifikasi: acara tersebut sudah rutin dilaksanakan hampir tahun: dalam acara tersebut dihadiri oleh bupati, pada tanggal mei tersebut belum ada tahapan pilkada, rustandi saksi adalah pns disdik, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi pak dadang, bahwa kegiatan jardiknas setiap tahun dilakukan, yang memang yang dihadiri oleh para guru yang sudah punya sertifikasi: bahwa dinas pendidikan sebagai penyelenggara lebih kepada memfasilitasi karena tema kegiatan tersebut adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru, yat jangka saksi adalah pns kasual pendidikan pada bagian pelayanan sosial setda kabupaten bogor: bahwa kegiatan yang dilaksanakan sica, saksi selenggarakan pada tanggal juni dalam rangka hari jadi bogor. bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum sebelumnya. nama kegiatan tersebut adalah silaturahmi akbar tegar beriman award yang diselenggarakan oleh panitia hari jadi bogor yang merupakan ajang pemberian penghargaan dari kabupaten bogor kepada masyarakat maupun aparatur yang berprestasi, yang berjumlah kategori, hadiah yang diterima oleh pemenang adalah umrah bagi perorangan dan hadiah uang untuk kelompok maupun nonmuslim, bahwa pada tanggal juni tersebut saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu sudah memasuki tahapan pemilukada atau belum (di dalam keterangan saksi, memohon menambahkan bahwa pada tanggal juni tahap pencalonan sudah dimulai, namun saat itu belum ada penetapan calon. penetapan calon dilaksanakan pada tanggal juli bambang widodo tarekat saksi adalah pns camat citeureup: bahwa pembagian kambing adalah sebagai bentuk apresiasi kepada pps pps yang tingkat partisipasi politiknya tinggi, minat kehadiran masyarakat tinggi, juga administrasi pelaporan tingkat ppk tinggi. hal tersebut atas inisiatif dari saksi yang dananya dari dana pribadi, bahwa pembagian kambing dilakukan setelah pleno perhitungan suara yang dilakukan pada tanggal september sesuai dengan tahapan pilkada tingkat ppk kecamatan. hal tersebut juga dilakukan pada saat pilbup juga, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat: saksi tidak pernah menyampaikan kepada pelaksana pilkada yang ada tps tps, maupun juga kecamatan bahwa kalau rachmat yasin menang, maka akan dapat hadiah, kecamatan citeureup ada tps, kambing yang dibagikan sebanyak ekor kambing, supardi saksi adalah pns ketua dkm masjid rahmah desa caleg, kecamatan gombong: bahwa pada tanggal november bupati dalam program jumping jumat keliling) datang desa saksi, bersama rombongan dari pemda. acara tersebut merupakan acara rutiprovinsi atau kpubogor tahun yang memenuhi syarat berdasarkan: keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bogor nomor pts kpu kab. tanggal juliabupaten bogor tahun keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bogor nomor pts kpu kab. ogor tahun yang susunannya sebagai berikut: urut dan muhamad aksi, s.pd.i alex sandi ridwan, s.ip, hengky tornado amma dan hj. nurhayanti,sh,mm,m h.karyawan fathurachman,sh,mh ir. adrian, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan keberatan terhadap: berita acara rapat pleno rekapitulasibogor tahun nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumgor,bertanggal septgemukakan:: permohonan pemohon kabur karena dan petit pemohon tidak menguraikan permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon,, serta pemohon salah dalam mencantumkan objek permohonan, i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohonbahwa dalam hal pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran apa saja yang memenuhi kualifikasi kewenangan mahkamah. menurut mahkamah,maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pemohon. dengan demikian menurut mahkamah eksepsi memohon guo tidak tepat menurut hukum, adapun objek permohonan pemohon menurut mahkamah sudah tepat sebagaimana tercantum dalam petit perbaikan permohonan yaitu. demikian juga dengan petit petit lainnya dari pemohon juga sudah direnvoi depan persidangan. adapun mengenai eksepsi memohon bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk dan jenis pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, sistematis dan masifmemohon bahwa permohonan pemohon kabur tidak tepat menurut hukum, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah,pada pokoknya mendalilkan pihak terkait pada tanggal mei telah memobilisasi para guru se kabupaten bogor untuk menghadiri acara sarasehan guru gedung sentul international conference center sica) yang dimanfaatkan oleh pihak terkait sebagai ajang kampanye bagi dirinya dengan cara meminta kepada para guru yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih pihak terkait, dan dijanjikan apabila pihak terkait terpilih kembali menjadi bupati bogor, pihak terkait akan menaikkan gaji guru dan tunjangan kesehatan serta akan memberikan akses kepada guru honor. satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten bogor juga memaksa para guru untuk menghadiri acara sarasehan guru tersebut yang biayanya dibebankan kepada para guru dalil pemohon tidak benar dan menyesatkan. adalah memang benar pada tanggal mei gedung sentul internasional conference center sica) telah diselenggarakan acara sarasehan gurupihak terkait) yang kebetulan pada saat itu masih menjabat. kehadiran bupati bogor rachmat yasin pihak terkait) adalah dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilukada kabupaten bogor tahun dalam acara tersebutpara calon peserta pemilukada. untuk membuktikan dalil bantuannya tersebut atas pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt dan pt serta saksi saksi dadang santana dan rustandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara sica pada tanggal mei adalah dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional yang sudah rutin dilaksanakbenar pada tanggal mei gedung sica telah diselenggarakan acara pertemuan oleh para guru se kabupaten bogor yang juga dihadiri oleh bupati bogor pihak terkait) dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional. namun demikian, penyelenggaraan acara tersebut bukanlah atas inisiatif dari pihak terkait melainkan atas inisiatif pgri bekerja sama dengan disdik dinas pendidikan kabupaten bogor). dari bukti bukti yang diajukan pemohon tidak cukup meyakinkan mahkamah bahwa acara tersebut telah dimanfaatkan oleh bupati bogor dalam hal ini pihak terkait untuk mengkampanyekan dirinya sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten bogor tahun yang kemudian ditindaklanjuti oleh para guru yang hadir pada acara tersebut dengan cara cara yang menguntungkan pihak terkait. lagipula andaikan dalil pemohon benar bahwa acara sarasehan tersebut telah memaksa para guru untuk hadir, menurut mahkamah, pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah para guru yang hadir dengan cara dipaksa tersebut telah menguntungkan pihak terkait pada pelaksanaan pemilukada kabupaten bogor tahun sehingga merugikan pasangan calon yang lainnya. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten bogor, nurhayanti pihak terkait), memanfaatkan acara pembukaan muda gabungan organisasi wanita gow), dengan cara mensosialisasikan dirinya sebagai calon wakil bupati bogor dan meminta kepada peserta yang hadir untuk mendukung dirinya pada pemilukada kabupaten bogor tahun pemohon tidak mengajukan bukti surat tulisan, maupun saksi untuk membuktikan dalilnya: terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah dan mengemukakan bahwa keputusan rachmat yasin untuk berpasangan dengan nurhayanti baru ditetapkan secara internal oleh partai pengusul pada detik detik terakhir menjelang tutupnya pendaftaran peserta pemilukada kabupaten bogor tahun yaitu pada tanggal juni penutupan pendaftaran). pada bulan mei. oleh karena itu dalil pemohon tersebut mustahil terjadi, pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan,guo tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang meyakinkan mahkamah. oleh karena itu dalil pemohon guo menurut mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum: i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dana bantuan sosial yang dimaksudkan untuk memenangkan pihak terkait yaitu: pada tanggal september saat masa kampanye, ada pengalokasian dana bantuan infrastruktur desa kepada desa dan kelurahan kecamatan se kabupaten bogor sebanyak rp. (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal oktober ada pemberian hadiah kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada desa se kabupaten bogor: pada tanggal juni bumi perkemahan mandala, sukaraja kabupaten bogor, ada pemberian paket sembako:namun tidak mengajukan saksi, terhadap dalil pemohon atas, pihak terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil pemohon tidaklah benar.cara serta merta. bupati pihak terkaitbuktidana bantuan sosial yang dimaksudkan untuk memenangkan pihak terkait seperti yang didalilkan oleh pemohon. bukti yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti hanyalah berupa fotokopi berita atau artikel dari website yang tidak dapat diyakini oleh mahkamah bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga menguntungkan pihak terkait dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten bogor tahun dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon guoada tanggal juni pihak terkait mengundang undangan dari para kepala desa, ketua rt rw, dan lintas untuk berkumpul gedung sica, dan mengkampanyekan dirinya dengan mengatakan pada pokoknya apabila pihak terkait terpilih kembali menjadi bupati, maka tunjangan bantuan desa bands) akan dapat dilaksanakan. pada acara tersebut pihak terkait juga memberikan hadiah paket umroh kepada pengurus rt rw yang berprestasi, untuk membuktikan dalil guo, pemohon menghadirkan saksi asmara yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menghadiri acara pada tanggal juni gedung sicapihak terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa acara pada tanggal juni adalah hari ulang tahun kabupaten bogor yang sudah rutin dilaksanakan dari tahun tahun. acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan partai politik se kabupaten bogor, pimpinan dan anggota dewan, serta juga masyarakat luas, termasuk kalangan rt, rw, lintas dan kepala desa. adapun pembagian paket umroh, juga sudah berjalan dari tahun tahun yangkepada bidan desa berprestasi, dan guru berprestasi. dalam acara tersebut tidak ada ajakan maupun paksaan dari pihak terkait untuk mendukung dan memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten bogoryat jangka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara sica pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor tahun nomor pts kpu kab dan tanggal septembern keputusanhingga berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon telah memenuhi syarat dan mempunyaapat pleno rekapitulasi perp tanggal september bahwa oleh karena penetapan hasil rekapitulasi pengsebagai berikut: tanggal september hari minggu, sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja, tanggal september hari senin adalah hari pertama setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara, tanggal juni adalah acara hari ulang tahun atau hari jadi bogo, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa pada acara hari ulang tahun kabupaten bogor yang diselenggarakan gedung sica pada tanggal juni dan dihadiri oleh para pengurus rt, rw, dan lintas dimanfaatkan oleh pihak terkait dengan cara melakukan kampanye depan peserta yang hadir untuk kemenangan dirinya pada pemilukada kabupaten bogor tahun lagipula tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa setelah acara tersebut para pengurus rt, rw, dan lintas menindaklanjuti acara tersebut dengan cara mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih pihak terkait pada pemilukada kabupaten bogor tahun hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon depan persidangan, asmara yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada acara hari ulang tahun kabupaten bogor, pada tanggal juni gedung sica tidak ada himbauan dari pihak terkait kepada peserta yang hadir untuk memilih pihak terkait. oleh karena itu dalil pemohon guo, menurut mahkamah,, satuan kerja perangkat daerah skpd), camat, kepala desa, pengurus dan diarahkan oleh pihak terkait untuk hadir pada acara rabi keliling boling) dan jum'at keliling jumping) yang dibiayai oleh apbd, dengan acara yang diawali dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari bupati bogor pihak terkait) dan ditutup dengan ucapan pantun yang isinya pada pokoknya mengajak masyarakat untuk memilih pihak terkait, serta memberikan uang kepada anggota masyarakat yang mengucapkan pantun tersebut. acara tersebut terjadi kecamatan gunung putri, kecamatan parung, dan mesjid mesjid kecamatan yang berada kabupaten bogor, diantaranya mesjid rahman desa diadem, gombong, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti dan dalam bentuk rekaman yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti serta saksi asmadan pada pokoknya mengemukakan bahwa program rebo keliling boling), bukanlah program yang secara tiba tiba diadakan menjelang pemilukada tetapi sudah berjalan sejak tahun yang sebelum dijalankan, terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) untuk diajukan dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah rapid) dan disetujui oleh dprd kabupaten bogor, yang kemudian ditetapkan dalam apbd untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. program, apalagi perintah untuk memilih dan memenangkan pihak terkait. adapun program jumping juga hampir sama dengan program boling, baik dari segi prosesnya maupun pelaksanaannya, namun program ini sudah berjalan sejak tahun dan tidak ada ajakan, permintaan ataupun perintah untuk memilih dan memenangkan pihak terkaisupardi yang pada pokoknya menerangkan kegiatan program jumat keliling jumping) dilakukan secara rutin desa saksi (keterangan selengkapnya termuatada program rabi keliling dan jum'at keliling yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bogor, namun dari bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa pihak terkait telah memanfaatkan program rebo keliling dan jumat keliling tersebut dengan cara melanggar hak atau paksaan untuk kepentingan pihak terkait. namunbogor tahun yaitu dengan cara: ketua dan anggota kpps wilayah kecamatan cibinong merangkap menjadi anggota rachmat yasin ry) center setiap kelurahan, dan hal tersebut menjadi temuan panwascam cibinong, hampir seluruh tps yang berada kabupaten bogor mengadakan doorprize yang sumber dananya tidak jelas, adanya pembagian kambing kecamatan citeureup yang dilakukan oleh camat citeureup, pps, ketua mui, dan mustika kepada beberapa desa, membiarkan saksi saki pihak terkait seluruh tps yang berada kabupaten bogor menggunakan atribut pihak terkait berupa batik yang berarti membiarkan pihak terkait melakukan kampanyep 12b, bukti dan bukti serta saksi saksi asmara f., kartini, dan sugiarto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian doorprize pada saat acara pemilihan tps (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara), terhadap dalil pemohon atas, memohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: adanya temuan panwascam cibinong tentang ketua dan anggota kpps yang merangkap menjadi anggota center setiap kelurahan, memohon telah melakukan penelusuran terhadap temuan tersebut, namun tidak ditemukan adanya indikasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon,dananya berasal dari swadaya kpps. memohon memang:, pengunaan batik oleh para saksi setiap tps bukanlah sebuah pelanggaransaksi saksi mohamad pribadi, suhendar, dan eko wardoyo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian doorprize atas inisiatif kpps dan tidak ditemukan adanya ketua dan anggota kpps yang merangkap sebagai anggota centeyang diajukan oleh pemohon dan memohon, mahkamah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut: mahkamah telah menemukan fakta bahwa memang benar ada surat dari panwascam cibinong bernomor viii pts panwascam bertanggal agustus perihal himbauan, yang pada pokoknya berisi adanya temuan panwascam cibinong ketua dan anggota kpps wilayah kecamatan cibinong merangkap menjadi anggota center setiap kelurahan (vide bukti namun berdasarkan keterangan saksi memohon depan persidangan, eko wardoyo ppk kecamatan cibinong), setelah saksi melakukan penelusuran seluruh kpps wilayah cibinong tidak ditemukan adanya ketua dan anggota kpps cibinong merangkap sebagai anggota center, pembagian doorprize kepada pemilih setiap tps yang berada wilayah kabupaten bogor adalah inisiatif dari anggota kpps itu sendiri dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilukada kabupaten bogor tahun yang dananya bersumber dari swadaya kpps sendiri yang tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa pemberian kambing kecamatan citeureup dilakukan oleh salah satu peserta pasangan calon agar masyarakat mau memilihnya sehingga merugikan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten bogor tahun lainnya. hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pihak terkait, bambang widodo tarekat camat citeureup), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian kambing kepada para pps adalah untuk pps yang berprestasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada kabupaten bogor tahun pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan batik para saksi pihak terkait setiap tps pada saat pemilihan merupakan kampanye pihak terkait yang kemudian mengajak masyarakat atau pemilih untuk memilih pihak terkait, karena batik yang digunakan para saksi pihak terkait pada saat pemilihan hanya sebuah identitas saksi pihak terkait yang tidak terdapat atribut pihak terkait dan hanya untuk membedakan dengan saksi pasangan calon lainnya:rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten bogor tahun yaitu: pada saat kotak suara untuk kecamatan tenjolaya dibuka, amplop hasil penghitungan suaranya ditemukan dalam keadaan tidak tersegel, adanya perbedaan perolehan suara kecamatan iseng sebanyak lebih dari suara, kecamatan gunung sindir, kecamatan kemang, dan kecamatan ciomas ada perbedaan suara yang menguntungkan pihak terkait, memohon membiarkan kepala desa citizen, kecamatan ciawi, memaksa warga untuk hadir pada pelaksanaan pemungutan suara tps dengan cara mengancam apabila tidak hadir maka tidak akan dilayani urusan yang berhubungan dengan desa citizenpada pokoknya mengemukakan bahwa:, dan tidak ada perbedaan perolehan suara serta diterima oleh semua saksi pasangan calon dan bawaslu, tidak ada perbedaan perolehan suara kecamatan iseng sebanyak suara. hal, dan tidak ada yang mengajukan keberatan, tidak ada perbedaan perolehan suara kecamatan gunung sindir, kemang dan ciomas yang menguntungkan pihak terkait: bukan kapasitas memohon untuk memberikan tanggapan yang terjadi desa citizemahmud fauzi, mohamad pribadi, suhendar, eko wardoyo, dan agung hari wibowo, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada perbedaan perolehan suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara (keterangannya termuat lengkap pada bagian duduk perkara), bahwa setelah mahkamah memeriksa dan menilasudah diselesaikan dengan baik oleh memohon tanpa ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan dari salah satu pasangan calon. mengenai adanya perbedaan perolehan suara beberapa kecamatan seperti yang didalilkan oleh pemohon sehingga menguntungkan pihak terkait, mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi, karena dari bukti bukti yang diajukan oleh memohon, beberapa kecamatan seperti yang didalilkan oleh pemohon tidak ada perbedaan perolehan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan. adapun kepala desa citizen, kecamatan ciawi, yang memaksa warga untuk hadir tps, dari bukti yang diajukan oleh pemohon, menurut mahkamah bukan merupakan ancaman kepada para calon pemilih yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon. namun hal tersebut hanyalah ancaman kepada warga agar datang tps untuk ikut berpartisipasi dalam pemilukada kabupaten kabupaten bogor tahun dengan cara ikut pemilihan tps tanpa menguntungkan salah satu pasangan calon,oktober oleh karena bukti tambahan tersebut diterima kepaniteraan mahkamah sudah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu tanggal oktober maka mahkamah tidak mempertimbangkan bukti tambahan pemohonanwar usman ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. saiful anwar tanggal september hari selasa adalah hari kedua setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara: tanggal september hari rabu adalah hari ketiga setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara:september jam wibduduk perkara, fakta dan alasan permohonan jenis jenis pelanggaran yang bersifat sistematis bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilukada bupati wakil bupati bogor telah dilaksanakan oleh memohon pada hari sabtu tanggal september sedangdiselenggarakan pada september bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan pemohon adalah keberatan pada: beritb tertanggal september keputusan kpudlam rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati bogor, memohon telah menetapkan perolehan suara masing masing calon sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan persentase asa ir. gunawan hasan dan muhamad aksi, s.pd.i alex sandi ridwan, s.ip, dan hengky tornado drs. rachmat yasin, dan hj. nurhayanti,sh,mm,m h.karyawan fathurachman,sh,mh dan ir. adrian,: bahwa pemungutan suara pada pemilukada kabupaten bogorbogor yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut drs. h.rachmat:: ii) basalis lesson, s.h.: iii) abdul rahman para, s.h., m.h., dan iv) dominus frans, s.h., yaitu advokat pada kantor advokat basalis lesson, s.h. rekan , yang beralamat jalan karang grand warna, kelurahan warna, distrik heran, kabupatentanggapan dari pemohon, memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon, dan menyatakan tidak ada perubahan suara tps eco nuri. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti t 30e dan bukti berupa lampiran model c1 kwk.kpu tps eco nuri tps dan model da2 kwk.kpu distrik karet, serta menghadirkan sekretaris ppd karet bernama alfonso awoitauw. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: mengenai dalil pembukaan kotak suara serta perintah alfonso awoitauw kepada agus jiwa agar mengubah hasil perolehan suara, mahkamah menilai keterangan saksi raymond merahan dan saksi beni kecuali tidak dibuktikan dengan adanya perubahan hasil perolehan suara distrik karet. bukti yang diajukan, tidak relevan untuk membuktikan dalil pemohon karena merupakan hasil survei persepsi publik jayapura yang dilakukan oleh indo barometer yang tidak menunjukkan secara riil perolehan suara dalam pemilukada kabupaten jayapura tahun sehingga tidak dapat dibandingkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon dinyatakan tidak terbukti. mengenai dalil bahwa tps dan tps kompleks kpr btn puspomad sentani kota, distrik sentani, para pensiunan tni dan keluarganya tidak terdaftar dalam dpt, keterangan saksi suto merupakan indikasi ketidakberesan penyusunan dpt. namun menurut mahkamah, permasalahan (ketidaksempurnaan) dpt tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab memohon karena penyusunan dpt terkait dengan kewenangan bidang administrasi kependudukan yang bukan merupakan kewenangan memohonamun demikian, jika benar terdapat ratusan, bahkan ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, seharusnya memohon segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisasi tidak terdaftarnya para pemilih dimaksud. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum. mengenai dalil bahwa tps same suma, formulir c1 kwk tidak dibagikan kepada saksi, mahkamah menilai dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang memadai. dengan demikian, menurut mahkamah dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran distrik yapi, yaitu: pada desember pukul wit, irwan sugiarto melihat kotak suara sekretariat ppd distrik yapi tanpa gembok dan segelnya tidak ada rusak. dalam ruangan sekretariat ppd distrik yapi tersebut banyak orang tidak dikenal keluar masuk dan bahkan duduk atas kotak suara yang tidak terkunci. pada kamis, desember saksi pemohon menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara distrik yapi karena tidak ada formulir model c1 kwk asli dan tidak ada lampiran model da.a kwk. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi irwan sugiarto. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon, terhadap dalil pemohon tersebut, karena tidak dibantah oleh saksi memohon maupun pihak terkait, mahkamah meyakini kebenarannya. kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel, serta tidak diberikannya formulir model c1 kwk dan lampiran model da.a kwk, membuka kemungkinan untuk disalahgunakan demi keuntungan salah satu pihak, atau setidaknya akan menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan kotak suara beserta isinya. tidak diadakannya kotak suara sebagaimana mestinya oleh memohon merupakan sebuah pelanggaran jika memang disengaja. begitu pula dengan tidak diberikannya formulir model c1 kwk dan lampiran model da.a kwk oleh memohon adalah pelanggaran administratif yang harus dikenai sanksi oleh memohon agar kesengajaan atau keteledoran demikian tidak terulang lagi masa datang. namun demikian, karena pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa tidak dikunci dan tidak segelnya kotak suara, serta tidak diberikannya formulir model c1 kwk dan lampiran model da.a kwk telah menimbulkan kerugian secara riil terkait perolehan suara pemohon dan masing masing pasangan calon, maka menurut mahkamah dalil pemohon dinyatakan tidak terbukti. i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada desember tps kampung sekoci, distrik ketuk, hanya tersedia surat suara, kurang dari jumlah dpt, sehingga banyak warga tidak dapat memilih. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi agustinus massa. terhadap dalil tersebut, dari keterangan saksi agustinus massa, yang tidak dibantah oleh memohon maupun pihak terkait, mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah dpt pemilih yang seharusnya jumlah surat suara (tanpa cadangan) adalah surat suara. jumlah surat suara yang dikirim tps kampung sekoci hanya surat suara. namun demikian, saksi agustinus massa juga menerangkan bahwa meskipun terdapat kekurangan surat suara, tetapi kekurangannya tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. selain itu, belum dapat diketahui bahwa yang tidak memilih tersebut akan memilih pasangan calon tertentu, termasuk pemohon. berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak terbukti. i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon, untuk keuntungan pasangan calon nomor urut menetapkan suara sah tps kampung hinekombe berjumlah suara, padahal pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya pemilih. terhadap dalil dimaksud, karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya serta tidak mengajukan bukti, menurut mahkamah dalil pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa: tps dan tps kampung hinekombe, distrik sentani, memohon tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih. akibatnya, dari pemilih dalam dpt tps hanya hadir pemilih. dari sejumlah pemilih dalam dpt tps hanya hadir pemilih. memohon juga tidak memberikan formulir model c1 kwk kepada saksi pemohon. tps kampung sentani kota, distrik sentani, memohon tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih dan pada saat rekapitulasi tidak memberikan formulir model c1 kwk kepada pemohon. dari pemilih dalam dpt, hanya hadir pemilih. pada desember distrik sentani, anggota pps tps kelurahan kampung sentani kota, memegang lembar surat undangan model c6 kwk), dan anggota pps tps kelurahan kampung hinekombe, memegang lembar surat undangan. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon. terhadap dalil dimaksud, karena pemohon tidak membuktikan baik dengan bukti tertulis maupun dengan saksi dan bukti bukti lainnya, menurut mahkamah dalil pemohon mengenai tidak diberikannya surat undangan oleh memohon kepada pemilih dinyatakan tidak terbukti, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada desember saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ppd sentani, ketua ppd sentani bernama mensen time tidak memberikan hasil rekapitulasi model da.a kwk) kepada saksi pasangan calon nomor urut bernama fuel daa, padahal fuel daa justru diminta menandatangani berita acara rekapitulasi terlebih dulu. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi fuel daa. memohon membantah dalil pemohon dan untuk membuktikan bantuannya mengajukan bukti serta ketua ppd sentani bernama clemens time yang pada pokoknya menerangkan saksi pasangan calon nomor urut tidak mengajukan keberatan pada saat pleno, namun tidak bersedia menandatangani berita acara. adapun saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut menandatangani berita acara. terhadap dalil pemohon dimaksud, mahkamah menemukan fakta bahwa rapat pleno rekapitulasi ppd sentani tidak dilaksanakan pada desember sebagaimana didalilkan pemohon, melainkan dilaksanakan pada desember (vide bukti keterangan saksi yue daa dibantah oleh ketua ppd sentani clemens time), dan terhadap bantahan tersebut pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi memang tidak diberikan kepada saksi pemohon. selain itu, meskipun seharusnya kewajiban memohon menyerahkan kepada saksi saksi pasangan calon formulir da kwk, akan tetapi karena tidak ada bukti yang menerangkan ketidakbenaran isi formulir da kwk ppd sentani, maka penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon ppd sentani sudah benarmartian wibowo1dalam pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan tps kelurahan hinekombe, distrik sentani, undangan dan kartu pemilih yang akan memilih pemohon tidak dibagikan. tps kelurahan sentani kota terdapat undangan dan kartu pemilih yang tidak dibagikan. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi kartu pemilih dan formulir model c6 kwk atas nama kemala sari, serta mengajukan saksi yulian daa dan teks honda. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon mengenai adanya ratusan kartu pemilih dan undangan yang tidak dibagikan. terhadap dalil tentang adanya ratusan kartu pemilih dan surat undangan pemilih yang akan memilih pemohon yang tidak dibagikan oleh memohon, mahkamah mencermati bukti pemohon dan menemukan bahwa meskipun terdapat ratusan kartu pemilih dan surat undangan, namun pemohon tidak membuktikan darimana asal kartu pemilih dan surat undangan dimaksud, dan pemohon tidak membuktikan pula apakah nama nama pemilih dalam kartu pemilih dan undangan tersebut tidak memilih karena tidak diberi kartu pemilih dan surat undangan, atau sebab lainnya. selain itu, kartu pemilih dan undangan dimaksud, serta saksi, tidak dapat membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam kartu pemilih dan surat undangan adalah pemilih yang akan memilih. menimbang bahwa pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh suara, namun perolehan suara pemohon dihilangkan tps, yaitu: distrik sentani timur: tps italia dapo, ii) tps nolokla, dan iii) tps asli kecil. kelurahan sentani kota, distrik sentani: tps sentani kota, ii) tps sentani kota, iii) tps sentani kota, iv) tps sentani kota, tps sentani kota, vi) tps sentani kota, vii) tps sentani kota, viii) tps sentani kota, ix) tps sentani kota, tps sentani kota xi) tps sentani kota, xii) tps sentani kota. kelurahan hinekombe, distrik sentani: tps hinekombe, ii) tps hinekombe, iii) tps hinekombe, iv) tps hinekombe, tps hinekombe, vi) tps hinekombe, vii) tps hinekombe, viii) tps hinekombe, ix) tps hinekombe, tps hinekombe. kelurahan dobonsolo, distrik sentani: tps dobonsolo dan ii) tps doton solo. kelurahan doyo baru, distrik yaitu: tps doyo baru, ii) tps doyo baru, ii) tps doyo baru, iv) tps doyo baru, tps doyo baru. distrik unum gray: tps nenek. kampung nawa mukti, distrik yapi: tps nawa mukti. kelurahan papua, distrik karet: tps ambruk pondok, ii) tps ambruk pondok, iii) tps kasuari transport iv) tps rajawali untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa tabel hasil penghitungan suara distrik sentani timur dan distrik sentani versi pemohon. pemohon juga mengajukan saksi yeol daa dan irwan sugiarto. memohon membantah dalil pemohon mengenai adanya penghilangan suara. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti 26c, bukti sampai dengan bukti t 27m, bukti sampai dengan bukti t 28e, bukti bukti t 29a, dan bukti sampai dengan bukti t 30d. terhadap dalil penghilangan suara yang diajukan oleh pemohon, mahkamah menilai dalil dimaksud tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup karena dari tps enam distrik yang didalilkan pemohon terjadi penghilangan suara, pemohon hanya membuktikan dengan data dari dua distrik. selain itu, pemohon juga tidak membuktikan validitas penghitungan perolehan suara dalam bukti yang diajukannya. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti. i3.5j menimbang bahwa pemohon mendalilkan sebelum pelaksanaan pemilukada, dprd kabupaten jayapura merekomendasikan kepada memohon agar:tahun pergantian antarwaktu paw) ketua kpu kabupaten jayapura: cc. audit(caretaker) bupati jayapura. tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh memohon. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa keputusan dprddan saksi fredrik kaway. terhadap dalil dan bukti yang diajukan pemohon, mahkamah menilai bahwa rekomendasi dprd kabupaten jayapura terkait kinerja kpu kabupaten jayapura, meskipun menunjukkan indikasi adanya ketidakprofesionalan memohon dalam menyelenggarakan pemilukada, namun rekomendasi dprd kabupaten jayapura tersebut bersifat politis yang masih harus dibuktikan oleh pemohon tentang kebenaran peristiwa peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya rekomendasi dprd kabupaten jayapura dimaksud. berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terdapat indikasi ketidakprofesionalan memohon, namun karena pemohon tidak mengajukan bukti lain yang dapat membuktikan dalilnya, mahkamah menyatakan dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3.6j menimbang bahwa pemohon mendalilkan ketua kpu kabupaten jayapura matius awoitouw mengundurkan diri dari jabatan ketua kpu kabupaten jayapura dan mencalonkan diri sebagai calon bupati, tetapi masih melakukan pelatihan anggota ppd, pps, dan petugas pemutakhiran data se kabupaten jayapura pada agustus pengunduran diri tersebut melanggar undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti serta mengajukan saksi yacob dam dan barnabas yanggroseray. saksi yacob dam (anggota ppd ketuk) pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya direkrut sebagai anggota ppd pada masa kepemimpinan matius awoitauw. saksi barnabas yanggroseray pada pokoknya menerangkan bahwa penggantian antarwaktu ketua kpu kabupaten jayapura dilaksanakan juni memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa pelatihan pps, ppd, serta petugas pemutakhiran data dilakukan oleh ketua kpu jayapura iak hikoyabi. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti pihak terkait membantah keterlibatan matius awoitauw dalam pelatihan penyelenggara pemilukada jayapura setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti pt berupa surat pengunduran diri matius awoitauw dan keputusan kpu kabupaten jayapura. setelah mencermati bukti yang diajukan pemohon, mahkamah menemukan adanya dua keputusan kpu provinsi papua nomor tahun yaitu keputusan kpubertanggal april (vide bukti dan keputusan kpu provinsi papua nomor tahun tentang pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota komisi pemilihan umum kabupaten jayapura, bertanggal juli (vide bukti dan bukti pt kedua surat keputusan dimaksud, menurut mahkamah, harus segera diluruskan agar tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak manapun. namun, terlepas dari adanya dua surat keputusan dimaksud, bukti berupa dokumen dan saksi yang diajukan pemohon, menurut mahkamah, tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa matius awoitauw setelah berhenti dari jabatannya sebagai ketua kpu kabupaten jayapura, masih terlibat dalam pembentukan ppd dan pps, serta terlibat pula dalam pemutakhiran data pemilih. berdasarkan pertimbangan demikian, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak terbukti. menimbang bahwa pemohon mendalilkan ketua kpu kabupaten jayapura bernama ishak hikoyabi mengubah tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kabupaten jayapura tahun untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti berupa berita acara nomor ba kpu kab.jpr vi berita acara nomor ba kpu kab.jpr vii dan keputusan kpu kabupaten jayapura nomor tahun terhadap dalil pengubahan tahapan, program, dan jadwal pemilukada oleh ketua kpu kabupaten jayapura, menurut mahkamah hal tersebut memang benar terjadi. namun demikian pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat adanya perubahan tahapan, program, dan jadwal tersebut. dengan demikian, mahkamah menilai dalil pemohon harus dinyatakan tidak terbukti. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan calon wakil bupati kabupaten jayapura dari pasangan calon nomor urut bernama robert djoenso karena adalah anggota kepolisian negara republik indonesia yang masih aktif. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan bukti berupa pernyataan keberatan saksi dan biodata (curriculum vitae) pasangan matius awoitauw dan robert djoenso karena. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa pengunduran diri robert joins daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk membuktikan bantuannya mbukti pt sampai dengan bukti pt setelah mencermati bukti yang diajukan masing masing pihak, mahkamah menilai bahwa akbp robert djoenso karena yang semula menjabat sebagai wakil direktur sahara polda papua, sebelum dimulainya tahapan pemilukada kabupaten jayapura, telah diberhentikan dengan hormat dari dinas polri atas permintaan sendiri sebagaimana dinyatakan dalam keputusan kepala kepolisian daerah papua nomor kep pa iv tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas polri, bertanggal april dan keputusan kepala kepolisian daerah papua nomor kep pa iv tentang pemberian pensiun mantan anggota polri, bertanggal april (vide bukti dan bukti pt dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran, berupa: rabu, desember pukul wit, kantor sekretariat ppd distrik karet, tujuh kotak suara terbuka segelnya dengan hanya ada sejumlah ketua kpps dari tps distrik karet bersama sekretaris ppd distrik karet alfonso awoitouw (adik matius awoitauw). kemudian alfonso awoitauw memerintahkan ketua kpps pondok nuri bernama agus jiwa agar mengubah jumlah suara yang terdapat pada formulir c1 kwk tps eco nuri: tps dan tps kompleks kpr btn puspomad sentani kota, distrik sentani, pensiunan tni dan istrinya tidak terdaftar dalam dpt, sementara yang memilih pada desember bukan warga setempat. ketua tps mantri time menyerahkan kepada suto kartu pemilih dan undangan yang tidak dibagi karena bukan warga setempat dan tidak diketahui alamatnya. tps same suma pada desember saksi pemohon tidak diberi formulir c1 kwk. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti dan saksi raymond merahan, beni kecuali, serta suto.sf2. tps kelurahan sentani kota (bukti terlampir). menurut memohon kpu kabupaten jayapura): menurut memohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun jarak bambu, s.h., m.h. dan drs. chris korea kokoro, mendapatkan suara sejumlah menurut memohon pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun elib one, sip. mm. dan najib muri mendapatkan suara sejumlah so). menurut memohon6). menurut memohon pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun matius awoitauw, s.e, dan drs. robert djoenso karena, s.h.mmenurut pemohon jarak bambu, s.h, m.m dan drs. chris korea kokoro, si) dan atau kuasa hukum pemohon: menurut pemohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun jarak bambu, s.h., m.m dan drs. chris korea kokoro, mendapatkan suara sejumlah yo). menurut pemohon,. mendapatkan suara sejumlah menurut pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun elib one, s.ip. dan najib mary4). menurut pemohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura tahun matius awoitauw, s.e., dan drs. robert djoenso karena, s.hpy4). bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh jumlah suara sah pertama dan kedua untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura, invasi pasangan calon nomor urut yang ditetapkan memohon adalah sejumlah , (empat belas ribu enam ratus empat puluh tiga), selisih pengurangan yang ditetapkan memohon (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) dengan perolehan suara pemohon sejumlah suara. dari suara sah pemilih suara yang ditetapkan memohon: bahwa selisih perolehan suara sebenarnya menurut pemohon dengan pasangan calon nomor urut adalah sejumlah , (lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) yang mana jumlah suara sebanyak itu telah dimanipulasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait beserta jajarannya yang menjadikan perolehan suara pemohon sejumlah suara tersebut dihilangkan oleh memohon. yang sebenarnya menurut pemohon suara sah yang memilih sejumlah suara, bahwa perolehan suara pemohon yang diperoleh dari tps, dihilangkan oleh memohon yaitu terdiri dari: distrik sentani timur tps yakni tps italia dapo, tps nolokla dan tps asli kecil. distrik sentani, kelurahan sentani kota tps yakni tps sentani kota, tps sentani kota. distrik sentani, kelurahan hinekombe sebanyak tps, yakni. dan distrik sentani kelurahan dobonsolo sebanyak tps, yakni tps dobonsolo dan tps doton solo. distrik yaitu, kelurahan doyo baru sebanyak tps, yakni tps doyo baru, tps doyo baru, tps doyo baru, tps doyo baru, tps doyo baru. distrik unum gray, kampung nenek sebanyak tps, yakni tps nenek. distrik yapi, kampung nawa mukti sebanyak tps, yakni tps nawa mukti. distrik karet, kelurahan papua sebanyak tps, yakni tps ambruk pondok, tps ambruk pondok, tps kasuari transport tps rajawali bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten jayapu,dan pasangan calon nomor urut yang oleh memohon ditetapkan sebagaibahwa proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapudan atau tindakan yang secara sengaja diperbuat serta dokumentasi berupa foto foto, yang dapat dilampirkan dalam alat alat buktpenyelenggara pemilufitas: bahwa ketidak tujuan, ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, tidak proporsional dan ketidak profesionaljayapura sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam pemilukada kabupaten jayapura tahun dan hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut atas nama matius awoitouw, s.e, dan robert djoenso karena, s.h. dan pasangan risharyudi triwibowo, s.e., m.m. sebaliknya pemohon telah dirugikan akibat ketidak tujuan, ketidakadilanbelum pelaksanaan pemilukada dan pleno rekapitulasi penghitungan suara digelar, dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten jayapura telah mengeluarkan daerahmemutuskan menetapkan pertama sebagai pihak penyelenggara yang berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten jayapura, komisi pemilihan umum kpu) kabupatendiatas, dewan merekomendasikan hal hal sebagai berikut: meminta kepada kpu kabupaten jayapura untuk melakukan verifikasifikasi ulang pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura periode tahun pergantian antar waktu paw) ketua kpu kabupaten jayapura: audit si, jujur, bersihguna dan berhasil guna, (bukti bahwa matius awoitouw, s.e., menyatakan sikap mengundurkan diri dari jabatan ketua kpu kabupaten jayapura, dikabulkan ketua kpu provinsi papua dengan surat keputusan nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua komisi pemilihan umum kabupaten jayapura masa bhakti serta melakukan pergantian antar waktu terhadap ketua kpu kabupaten jayapura masa bhakti (bukti bahwa kemudian anggota kpu kabupaten jayapura ishak hikoyabi, s.h. menggantikan posisi jabatan ketua kpu kabupaten jayapura dan melakukan perubahan tahapan kpu kabupaten jayapura sesuai keputusan kpu nomor tahun tanggal juli diperbaharui deng(bukti bahwa matius awoitouw, s.e., yang sudah mengundurkan diri dari jabatannya, melakukan pelatihan anggota ppd, pps dan petugas pemutakhiran data se kabupaten jayapura pada bulan agustus bahwa sikap matius awoitouw, s.e., maju calon bupati kabupaten jayapura menimbulkan reaksi keras dari masyarakat mempertanyakan independensi kpu kabupaten jayapura melalui media elektronik dan cetak yang ada jayapura provinsi papua: bahwa mengundurkan diri ketua kpu kabupaten jayapura matius awoitouw, s.e., bertentangan dengan huruf beserta penjelasannya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota, (bukti bahwa mengundurkan diri huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan,, (bukti bahwa tahun fraseahwa pasangan calon wakil bupati kabupaten jayapura nomor urut atas nama robert djoenso karena, s.h adalah anggota kepolisian negara republik indonesia aktif. sikap prajurit ini bertentangan dengan nomor tahun yaitubahwa penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia yang dimaksud dengan bersikap netralnomor tahun menyatakan,nomor tahun menyatakan yang dimaksud dengan jabatan luar kepolisian: (bukti bahwa saksi pemohon bersama sama dengan saksi calon bupati nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut telah menolak dengan tegas da: (bukti bahwa pemohon telah menyampaikan surat penolakan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten jayapura kepada panas kabupaten jayapura, sebagaimana surat tertanggal des, sesuai dengan pengaduan laporan bawaslu kabupaten jayapura, dengan adanya temuan pelanggaran pemilukada dan tidak adanya independensi kpu kabupaten jayapura dalam penyelenggaraan pemilukada, maka untuk penegakan hukum dan demokrasi yang sehat kabupaten jayapura, sehingga perlu tindakan hukum sanksi yang konkrit terhadap seluruh pelanggaranjayapura, (lenojayapura,kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif diseluruh wilayah kabupaten jayapuruntuk mengikuti pemilihan putaran kedua mencapai dan pasangan calon nomor urut mengikuti pemilihan putaran keduarhadapkepolisian negara republik indonesia yakni, pasangan calon bupati nomor urut atas nama matius awoitouw, s.e., si. adalah ketua kpu kabupaten jayapura periode dan dan calon wakil bupati nomor urut atas nama robert djoenso karena, s.h. adalah anggota kepolisian negara republik indonesia aktif. seharusnya pasangan calon tersebut tidak lolos pada saat verifikasi persyaratan calon.karenanya seluruh hasil perolehan suara yang diraihnya menjadi batal demi hukum. pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi distrik karet pada hari rabu tanggal desember pukul wit, raymond merahan sebagai tim pemohon pergi sekretariat ppd distrik karet, menemukan dan melihat langsung sebanyak (tujuh) kotak suara, segelnya dalam keadaan terbuka, sekretariat ppd distrik karet, hadir sejumlah ketua ketua kpps dari tps distrik karet bersama sekretaris ppd distrik karet alfonso awoitouw yang juga adik kandung matius awoitouw pasangan calon nomor urut tim pemohon yang melihat atas meja sekretaris ppd karet tersusun dan terletak sejumlah formulir c1 kwk, bahkan sekretaris ppd alfonso awoitouw tidak peduli dengan kehadiran tim pemohon, melainkan memerintahkan saudara agus jiwa ketua kpps pondok nuri untuk mengubah total jumlah suara yang terdapat pada formulir c1 kwk tps eco nuri. kejadian ini tidak dihadiri saksi saksi dari kandidat pasangan calon. pemohon berkeberatan dengan sikap memohon sekretaris ppd distrik karet alfonso awaoitouw, yang membuka segel dan gembok kotak kotak suara lebih duluan, sedangkan saksi saksi dari semua kandidat belum ada. kepada pemohon, alfonso awoitouw berdalil bahwa formulir c1 kwk mau dikoreksi diperiksa. selanjutnya pemohon bertanya kepada ketua ketua pps kenapa kunci gembok kotak suara itu tinggal (dua), yang satunya kemana? ketua ketua pps menjawab kami memegang (dua) buah kunci, sedangkan (satu) kunci masi dipegang oleh alfonso awoitouw sekretaris ppd distrik karet. kejadian ini sudah laporkan bawaslu. pada tanggal desember saksi pemohon nomor urut beni kecuali melihat seluruh kotak suara dalam kondisi segelnya terbuka, sehingga menanyakan kepada memohon sekretaris ppd distrik karet alfonso awoitouw menjelaskan ada perubahan undang undang, saksi menanyakan mana undang undangnya. namun kapolsek distrik karet menanggapi bahwa surat suara yang ada dalam kotak suara dihitung ulang, jangan sampai terjadi pembengkakan sehingga perlu perhitungan kembaldesemberseluruh surat suara saksi katakan kepada kapolsek bahwa pemilihan distrik karet gagal karena tidak ada transparansi dari ppd distrik karet fakta lain yang meyakinkan pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif, adalah tps dan tps kompleks kpr btn puspomad sentani kota, distrik sentani, memohon tidak melibatkan pensiunan tni dan istri istrinya masuk dalam daftar pemilih tetap dpt), sementara yang memilih pada tanggal desember bukan warga setempat, melainkan warga yang tinggal tempat lain datang membawa undangan dan memilih kemudian pergi. selain itu juga ketua tps mantri time menyerahkan sejumlah kartu dan undangan yang tidak dibagi kepada saksi suto, karena tidak diketahui alamat, sebab mereka bukan warga setempat. pada tanggal desember saksi pemohon tps same suma atas nama samsul barry diusir oleh kepala kampung dengan alasan kandidat saksi nomor urut tidak memiliki uang. kemudian selesai pemilihan sekitar jam wit pada saat perhitungan, lembaran c1 kwk tidak diberikan kepada saksi dengan alasan tidak ada dalam kotak suara. pada tanggal desember jam wit, saksi pemohon nomor urut atas nama meluas she melihat (delapan) kotak suara dalam kondisi terbuka sehingga saksi protes kepada sekretaris ppd distrik karet alfonso awoitouw adik kandung matius awoitouw pasangan calon bupati kabupaten jayapura nomor urut alfonso awoitouw menjawab kotak suara dibuka hanya untuk perekaman c1 kwk saja. pelanggaran distrik yapi pada tanggal desember jam wit, saksi pemohon atas nama irwan sugiarto saksi pasangan calon nomor urut datang sekretariat ppd distrik yapi, terkejut melihat kotak suara tidak terkunci atau tidak ada temboknya serta tidak tersegel atau rusak sehingga saksi pemohon mengambil gambar. dalam ruangan sekretariat ppd distrik yapi banyak orang tidak dikenal keluar masuk dan duduk diatas kotak suara yang tidak ada temboknya. dan pada hari kamis tanggal desember tempat balai kampung bumi sahaja distrik yapi saksi berkeberatan dengan perekaman perolehan suara distrik yapi, karena tidak adanya formulir c1 kwk yang asli ditingkat kpps dan tidak adanya lampiran model da.a kwk. ketua ppd distrik yapi menjawab kami dikasih seperti ini saja dari kpu. pelanggaran distrik ketuk pada selasa desember jam wit, saksi pemohon pasangan calon nomor urut atas nama agustinus massa bertugas tps kampung sekoci distrik ketuk, mempertanyakan surat suara yang ada surat suara, kurang dari jumlah dpt, sehingga warga masyarakat yang lain tidak ikut memilih. terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, pelaksanaan pemungutan suara kampung pad nomor urut dengan menetapkan suara sah pada tps kampung hinekombe. memohon juga tidak membagi kartu undangan kepada warga pemilih, dan bahkan tidak memberikan formulir kepada pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tps kampung sentani kota,kemudian tps kampung hinekombe distrik sentani, memohon tidak membagi kartu undangan kepada warga pemilih.pemohon yang mengirimkan saksi pasangan calon tps tersebut tidak diberi formulir c1 kwk oleh memohon. memohon juga tidak membagi kartu dan undangan untuk warga pemilih serta tidak memberikan formulir kepada pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tps kampung hinekombepelanggaran pelanggaran yang terjadi distrik sentani, sentani timur, yaitu, nurul gray, yapi dan karet, sebagaimana pemohon uraikan atas sangat beralasan, akan tetapiwakil bupati kabupaten jayapura (anak adat) yang sangat dikenal warga masyarakat, dan dari hasil survei indo barometer yang dipakai dpp partai golkar untuk mengukur popularitas kandidat calon bupati kabupaten jayapura pemohon memperoleh dan mendapat rekomendasi dari dpp partai golkar,yang ditetapkan memohon, maka cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon agar pemungutan suara kabupaten jayapura diulang diseluruh tps. pelanggaran yang terjadi distrik sentani baratdosa, distrik sentani barat model kwk) sebanyak lembar berada tangan anggota pps saksi pasangan calon nomor urut yosef done). pelanggaran yang terjadi distrik sentanisentani kotapak suto).hinekombekira iya dan ketua rt). pada tanggal desember dilaksanakan pleno rekapitulasi suara ppd distrik sentani, ketua ppd distrik sentani mensen time tidak memberikan hasil rekaman model da. a kwk) kepada saksi nomor urut fuel daa bahkan saksi meminta model kwk.kpu) kepada ketua ppd distrik namun mereka minta untuk tandatangan dulu hasil berita acara rekapitulasi. pada tanggal desember dipu kabupaten jayapura yang dilaksanakan hotel sentani indah. saksi nomor urut yulian daa menolak hasil rekapitulasi, karena bukti bukti dari tingkat distrik secara keseluruhan telah terbuka dan tidak tersegel:jayapurauntuk mengikuti pemilihan putaran kedua. pemohon dan pasangan calon nomor urut melalui saksi tingkat kabupaten yang bernama bastian warisan, saksi pasangan calon nomor urut bernama john norotouw dan saksi pasangan calon nomor urut bernama efendi tidak, namun panwaslukada kabupaten jayapurajayapurajayapurajayapurajayapura serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada kabupaten jayapura sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara pemilukada kabupaten jayapura. dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan pemilukada kabupaten jayapura. bahwa terjadinya pelanggaran pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan diatas sudah cukup menurut hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dari pasangan calon yang ditetapkan lolos putaran kedua karena tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun dan selanjutnya menetapkan perolehan suara pasangan calon menjadi sebagai berikut: nama ramarataaanoa sehingga pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada putaran kedua adalah: yohanes luar, s.h. dan risharyudi triwibowo, dengan suara sah sebanyak suara pemohon, dengan suara sah sebanyak suara, dengan terlebih dahuluselanjutnya memerintahkan memohon untuk memperbaruputusan mahkamah ini. atau, setidak tidaknya cukup beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar bagi mahkamah konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam nomor tahun dijayapura, serta dengan memperhatikan selisih hasil perolehan suara antara pemohon dengan pasangan yang maju putaran nomor urutdiseluruh tps kabupaten jayapurabahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana pemohon kemukakan diatasjayapura, baik secara dan atau beberapa distrik yang dianggap bermasalah yang mempengaruhi hasil akhir peri dan putusan mahkamah untuk pemilukada kabupaten merauke provinsi papua nomorjayapura tahunnetapkan perolehan suara yang benar adalah: nama sama ope mah menetapkan pasangan calon yang lolos putaran kedua adalah: yohanes luar, s.h. dan risharyudi triwibowo, dengan suara sah sebanyak: suara pemohon, dengan suara sah sebanyak: suara,enam) distrik, yaitu: distrik sentani, distrik sentani timur, distrik yaitu, distrik nurul gray, distrik yapi dan distrik karet,abupaten jayapuodel db.kpuayapura model db1, bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten jayapura perihal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten jayapura tahun bertanggal desember bukti fotokopi undangan rapat pleno terbuka kpu kabupaten jayapuramisi pemilihan umum kabupaten, bukti fotokopijayapura tahunmodel bc kwk.kpu), bukti fotokopi berita acara rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura tahun bukti fotokopi pengaduan atas pelanggaran penyelengaraan pemilukada pada tps tps saat pemilihan,. dengan demikian setelah undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum diundangkan pada tanggal oktober maka undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlakkhusus pemilukada kabupaten jayapura tahunberita acara nomor ba kpu kab.jpr v: keputusan komisi pemilihan umum kabupatennimodel kwk): bukti fotokopi kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang diserahkan warga pendukung calon bupati nomor urut tps papua distrik kaur suara, tps hinekombe distrik sentani suara, tps sentani kota distrik sentani suara dan tps dosa distrik sentani barat model kwk): bukti fotokopi surat pernyataan dari kampung distrik dan dari distrik sentani, menyatakan kpud kabupaten jayapura tidak melakukan pemutakhiran data dan perubahan dpt yang signifikan, serta banyak warga, namanya tidak berada dalam dpt pemilukada tahun bukti fotokopi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayapura, perihal pemberitahuan penundaan penyampaian visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura periode yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten jayapura, tanggal november bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum:: bukti fotokopi biodata calon bupati matius awoitauw dan calon wakil bupati robert djoenso, sh: bukti fotokopi laporan survei kabupaten jayapura lengkap juni bukti fotokopi dokumen rekam jejak perjalanan proses pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura nomor urut jarak web, sh. drs. chris korea kokoro, serah tempat pemungutan suara tps kampung sarai atas distrik among, agresi:, bukti fotokopi hasil perhitungan suara per tps yang bermasalah. versi pemohon nomor urut bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jayapura perihal lokasi tps pemilukada kabupaten jayapura. kepada pasangan calon kepala daerah kabupaten jayapura tahun selain itubarnabas yanggroseray sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut tahapan pemilukada jayapura dimulai mei ketua kpu kabupaten jayapura mengundurkan diri dari jabatan, tetapi sebelumnya masih membentuk ppd. pada juni dilakukan paw atas ketua kpu kabupaten jayapura. pada saat pengesahan dpt, pasangan calon atau partainya tidak pernah diundang. softcopy dpt baru diperoleh tim saksi pada dari kpu jayapura. pada awalnya terdapat kandidat yang mendaftar, kpu meloloskan kandidat dan telah ditetapkan jadwal kampanye, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena terdapat gugatan ptun. adanya gugatan ptun membuat jadwal diubah hingga kali perubahan. pada verifikasi kandidat hanya disampaikan persentase dukungan, sementara hasil verifikasi kelengkapan berkas para kandidat tidak pernah disampaikan kepada tim saksi dan tidak pernah diumumkan. persentase dukungan diumumkan melalui media massa setempat. sehari setelah pengumuman verifikasi, para calon diundang untuk mengundi nomor urut. saksi meminta agar kpu kabupaten jayapura memberi waktu bagi pengajuan upaya hukum bagi kandidat yang tidak lolos. usul tersebut ditolak oleh kpu kabupaten jayapura. surat pengunduran dari kepolisian oleh calon wakil pihak terkait tidak pernah ada. yulian daa saksi adalah saksi tingkat kpu kabupaten jayapura tanggal desember untuk pasangan calon nomor urut tidak ada kotak suara dari ppd pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten jayapura. putu artha menyatakan melalui surat kabar cenderawasih pos edisi desember bahwa pemilukada kabupaten jayapura akan memasuki putaran kedua. pernyataan putu artha muncul sebelum rekapitulasi tingkat kpu kabupaten jayapura dimulai. saksi mengajukan protes atas hal tersebut, serta karena tidak adanya kotak suara dari ppd, kepada kpu kabupaten jayapura. saksi mengisi formulir keberatan karena: ada tahapan pemilukada yang tidak sesuai, dan ii) beberapa ppd tidak menyerahkan rekapitulasi tingkat ppd. saksi tps tidak memperoleh formulir asli, melainkan hanya diberi fotokopi formulir atau hanya diberi formulir yang tulisannya tidak jelas. proses rekapitulasi tetap dilanjutkan oleh kpu kabupaten jayapura. pada rrekapirualsi kpu kabupaten jayapura, tim saksi tidak menandatangani tetapi mengisi formulir keberatan. saksi yang menandatangani kpu kabupaten jayapura hanya dua saksi yang lolos putaran kedua. jumlah ppd se jayapura adalah ppd. saksi pemohon ppd tidak diberi hasil rekapitulasi. perbedaan angka signifikan terjadi di, antara lain, ppd sentani timur, ppd sentani, dan ppd yaitu. pendukung pemohon menyerahkan undangan berjumlah undangan pada pemungutan suara ditolak oleh kpps. distrik sentani timur, pendukung pemohon yang tidak diijinkan memilih berjumlah pemilih. teks honda saksi adalah saksi tps kelurahan hinekombe, distrik sentani, untuk pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara desember ketua dan wakil ketua dpr puncak jaya ikut memilih tps hinekombe meskipun mereka berdua tidak terdaftar tps bersangkutan. wakil ketua dprd agus korona mencoblos dua kali. saksi mengajukan protes kepada petugas tps tetapi tidak ditanggapi. warga tps tidak ikut mencoblos karena tidak mendapat undangan, justru yang memilih tps adalah massa dari kabupaten lain, antara lain dari kabupaten keerom. mobilisasi massa dipimpin legi korona dari tim pasangan calon nomor urut menggunakan mobil adanya, nova, dan suzuki carry. saksi sudah melaporkan (via telepon) kepada panas, tetapi tidak ada tindakan. dpt jumlah memilih tetapi pemilih bukan warga setempat. pemenang tps hinekombe dimaksud adalah nomor urut dan nomor urut pasangan calon nomor urut hanya mendapat suara. pasangan selebihnya tidak mendapat suara. saksi tidak menandatangani ba. saksi yang menandatangani hanya saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut pencoblosan tps dilaksanakan pada desember karena kotak suara dibakar. pada pemungutan suara tanggal desember tersebut, saksi dan pendukung pemohon tidak boleh masuk tps dan dituduh oleh polisi sebagai provokator. raymond merahan saksi adalah saksi tingkat ppd karet untuk pasangan calon nomor urut pleno ppd karet dilaksanakan tanggal desember tanggal desember pukul pagi, saksi berada kantor sekretariat ppd karet untuk memantau dan mencari informasi. saksi melihat dalam ruangan terdapat kotak suara yang segelnya sudah terlepas, dan ruangan tidak ada saksi, namun ada sekretaris ppd alvin awoitauw (adik kandung pasangan calon nomor urut dan ada pula polisi yang berjaga pintu. ketua kpps agus jiwa dipanggil dalam ruangan untuk mengubah angka dalam formulir rekapitulasi. saksi bertanya kepada sekretaris distrik, yang kemudian sekretaris distrik mengatakan bahwa kotak suara dibuka untuk direkam dan akan dibawa kpu kabupaten jayapura. saksi keluar dan melaporkan kepada danramil serta meminta agar rekapitulasi dilaksanakan segera karena kotak suara sudah dibuka. pleno rekapitulasi akhirnya dilaksanakan tanggal desember pada desember saksi mengajukan protes kepada ppg karet mengenai pembukaan kotak suara sehari sebelumnya, tetapi ppd karet mengatakan akan diselesaikan mahkamah konstitusi . kemudian sekitar pukul wit, saksi melapor kepada panas distrik terkait permasalahan yang ditemukan saksi. panas menyatakan hanya akan melapor panas kabupaten, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. pemenang ppd karet adalah pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dpt distrik karet berjumlah pemilih, dan yang memilih sejumlah pemilih. iwan billy kokoro saksi adalah saksi tps kelurahan sentani kota, distrik sentani, untuk pasangan calon nomor urut undangan dibagi jam pagi bersamaan dengan hari pemungutan suara. dpt tps sejumlah yang memilih pemilih. sisa surat suara tidak dirobek atau ditandai content. pemenang adalah pasangan calon nomor urut saksi melihat plant diisi terakhir, kemudian hasilnya dipindahkan formulir c1. terdapat perbedaan isi antara dengan c1, namun setelah diprotes oleh para saksi tps, hasilnya diralat dan dikembalikan angka semula. saksi menandatangani hasil rekapitulasi. fredrik kaway saksi adalah ketua pansus pemilukada dprd kabupaten jayapura. pansus pemilukada dibentuk pada juni karena dprd melihat banyak gejolak masyarakat terkait pemilukada, dan hingga saat ini masa kerja belum berakhir. pansus menyebut masa kerja hingga pelantikan. pansus bertugas mengawasi pelaksanaan pemilukada secara umum. anggaran pemilukada kabupaten jayapura adalah rupiah hanya untuk satu putaran. pansus merekomendasikan: verifikasi ulang, ii) audit keuangan kpu jayapura, iii) penundaan pelaksanaan pemilukada: iv) kpu kabupaten jayapura di paw kan: usulan caretaker kpu kabupaten jayapura. pansus tidak pernah hearing dengan kpu kabupaten jayapura karena setiap diundang, kpu kabupaten jayapura tidak pernah hadir. laporan pansus sudah dibacakan paripurna dprd kabupaten jayapura, sebelum pemungutan suara. setelah pemungutan suara belum ada lagi rapat. setelah merekomendasikan penundaan pemilukada sampai pansus tidak lagi aktif bekerja. alasan rekomendasi penundaan pemilukada kabupaten jayapura adalah agar kpu mematuhi putusan ptun. yeol daa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppd sentani. rekapitulasi ppd sentani dilaksanakan pada sabtu, desember pukul sampai dengan wit. saksi hadir sejak rekapitulasi dimulai hingga usai. saksi, serta saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan karena terkait perolehan suara. terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut ketua kpu jayapura menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ppd. ketua kpu jayapura juga mengatakan agar saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mengikuti saja apa yang dilakukan oleh ppd. saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir da1 kwk. saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak hadir. saksi meminta formulir keberatan tetapi tidak diberi oleh ppd. saksi mengajukan keberatan atas kehilangan suara pemohon tps dan tps musa kecuali saksi pasangan nomor tps kampung papua, distrik karet. tps semua saksi pasangan calon hadir. ada sekitar delapan orang yang bukan warga setempat, dan tidak terdaftar dpt, tetapi menggunakan kartu dan undangan pemilih untuk mengikuti pemungutan suara. tps terdapat dpt ganda dan sekitar (delapan puluh) pendukung pasangan calon nomor urut yang ditolak ketua kpps. yacob dam anggota ppd distrik ketuk, agresi. ketua kpu jayapura matius awoitauw, yang sekarang merupakan pasangan calon nomor urut masih aktif bertindak sebagai ketua kpu jayapura dan melakukan pemutakhiran data serta melakukan rekrutmen ppd dan pps. saksi direkrut menjadi anggota ppd pada masa kepemimpinan matius awoitauw. sara irene yaboisembut saksi adalah saksi tps kampung yadav, distrik karet. pada desember pukul wit, anggota dewan dari partai buruh bernama kaharuddin (pendukung matius) memerintahkan warga kampung yadav untuk berkumpul dan kaharuddin membagikan beras per orang, seekor ayam potong per keluarga, kacang panjang, dan uang rp. per orang, dengan permintaan agar mencoblos pasangan calon nomor urut jumlah penduduk yadav yang dikumpulkan sama dengan pemilih dalam dpt yaitu sekitar orang. panas mengetahui pembagian tersebut, dan ikut mendapat bagian. pencoblosan tps dilakukan dalam rumah. setelah semua pemilih masuk rumah, kaharuddin membagikan uang rp. per orang, dan meminta agar mencoblos pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut tps memperoleh suara. pemohon hanya memperoleh suara. pasangan lain tidak memperoleh suara. dpt tps berjumlah pemilih: menggunakan hak suara pemilih. beni kecuali saksi adalah saksi ppd karet. saksi mewakili pasangan calon nomor urut pada rekapitulasi kpu jayapura desemberada desember pukul wit, saksi berada sekretariat ppd karet dan melihat semua kotak suara tidak tersegel. saksi menanyakan hal tersebut kepada sekretaris ppd karet alfonso awoitauw) dan dijawab bahwa rekapitulasi tidak terjadi ppd berdasar baru. pada pleno rekapitulasi desember kotak suara dari tps tidak tersegel. bawaslu tahu peristiwa tersebut tetapi tidak ada tanggapan. pasangan calon nomor urut memperoleh suara. pemenang adalah pasangan calon nomor urut meluas she saksi adalah saksi rekapitulasi ppd karet. saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut wilayah saksi hadir pada pleno kpu tangggal desember kotak suara tps dibuka tetapi tidak ada formulir c1 kwk. saksi protes kepada sekretaris ppd yang kemudian dijawab bahwa c1 kwk akan diusulkan belakangan. ternyata c1 kwk baru diantar ppd karet pada pukul wit. tps yang menang adalah pasangan calon nomor urut agustinus massa saksi adalah saksi tps kampung klaim, distrik kemlu. surat suara yang dikirim tps tertulis sesuai dpt, tetapi setelah dibuka hanya berisi surat suara. jumlah pemilih yang menggunakan suara adalah pemilih. saksi mengajukan protes kepada kpps tetapi jawaban tidak jelas. pemenang tps kampung klaim adalah pasangan calon nomor urut dengan suara. pasangan calon nomor urut memperoleh suara. irwan sugiarto saksi adalah saksi rekapitulasi ppd yapi. distrik yapi memiliki tps. dpt distrik yapi berjumlah yang memilih pemilih. peyangertapada desember kantor koperasi kakao kampung bumi sahaja, distrik yapi, terdapat kotak suara tidak tersegel. pada pleno rekapitulasi tanggal desember tidak ada lampiran model da kwk, kemudian yang dipergunakan adalah formulir fotokopi. saksi mengajukan protes kepada ketua ppd yapi dan dijawab bahwa hanya formulir tersebut yang diberikan oleh kpu jayapura. saksi pasangan calon nomor urut tidak bersedia tanda tangan. dalam da kwk terdapat coret coretan. hanya pps bumi sahaja sp2 yang hadir dalam rekapitulasi pada saat pleno, kotak surat sudah tak ada lagi. da1 kwk (plant) sudah ada angkanya sebelum pleno dimulai. suto wilayah saksi, pada pemilu legislatif tahun dpt tps berjumlah dpt tps berjumlah pada tahun dpt tps berjumlah suara dan dpt tps berjumlah suara. penambahan pemilih dalam kedua tps dimaksud berasal dari kota jayapura dan kabupaten keerom. saksi tidak memilih karena nama saksi dan warga kompleks justru tidak terdapat dalam dpt. pad, lvri, penari, dan warakawuri yang jumlahnya sekitar pemilih, hanya orang yang mendapat hak pilih. kompleks kpr btn puspomad tempat tinggal saksi, dari yang ada, hanya orang yang terdaftar dalam dpt. pada pleno kpu kabupaten jayapura, tidak ada dokumen apapun yang dibuka. melainkan hanya ada kertas kertas berisi rincian angka yang dibacakan. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal januari terhadap permohonan pemohon, yang diserahkan memohon dalam persidangan pada tanggal januari dengan uraian sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon kabur obscura libel) sebagaimana perbaikan pada tanggal januari ternyata dalil dalil permohonan dan petit saling bertentangan serta tidak menguraikan secara jelas atas tindakan tindakan yang lakukan memohon sehingga tidak dapat dikategorikan terstruktur, massif, dan sistematis sebagaimana dimaksud dalam permohonan nomor poin dalil dalil pemohon hanya asumsi pribadi pemohon yang mengklaim memperoleh suara ternyata dalam petit pemohon nomor pemohon meminta untuk lolos putaran kedua dengan suara sah sebanyak suara. jadi pemohon sendiri sudah mengakui bahwa perolehan suara hanya sebanyak suara. bahwa dalil demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan keberatannya mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, bahwa memohon me: bahwa ditolak permohonan nomor karena perhitungan pemohon yang mengklaim mendapatkan suara tidak didasarkan atas bukti bukti dan fakta dilapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. adalah aneh dan sangat fantastis jika pemohon meraih suara sebanyak kemudian dengan mudah dihilangkan oleh memohon. hal ini adalah sebuah fitnah yang paling keji dan justru merupakan pelanggaran sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan pemohon untuk kepentingannya. (bukti selanjutnya pemohon tidak dapat menjelaskan secara terinci, berapa perolehan suara pada masing masing tempat pemungutan suara tps) yang diduga hilangkan dan atau dialihkan oleh memohon pada tps yang tersebar distrik sentani timur, distrik sentani, distrik yaitu dan distrik karet kabupaten jayapura. disamping itu pada saat rekapitulasi tingkat tps, pps, dan ppd serta tingkat kpu tidak ada keberatan atau protes dari saksi pemohon yang mempersoalkan tps yang dimaksud oleh pemohon.tps sesuai data lapangan adalah sebagai berikut: sentani timur (bukti tps ayano suara) (bukti t 26a), tps nolokla suara) (bukti 26b) tps asli kecil suara) (bukti t 26c), sentani (bukti tps sentani kota suara) (bukti t 27a), tps sentani kota suara) (bukti t 27b), tps sentani kota suara) (bukti t 27c), tps sentani kota suara) (bukti t 27d), tps sentani kota suara) (bukti t 27e), tps sentani kota suara) (bukti t 27f), tps sentani kota suara) (bukti t 27g), tps sentani kota suara) (bukti t 27h), tps sentani kota suara) (bukti t 27i), tps sentani kota suara) (bukti 21j), tps sentani kota suara) (bukti t 27k), tps sentani kota suara) (bukti tps sentani kota suara) (bukti t 27m), distrik yaitu (bukti tps doyo baru suara) (bukti t 28a), tps doyo baru suara) (bukti t 28b), tps doyo baru suara) (bukti t 28c), tps doyo baru suara) (bukti t 28d), tps doyo baru suara) (bukti t 28e), distrik yapi (bukti tps nawa mukti suara) (bukti t 29a), distrik karet (bukti tps ambruk pondok suara) (bukti t 30a), tps ambruk pondok suara) (bukti t 30b), tps kasuari transport suara) (bukti 30c) tps rajawali suara) (bukti t 30d): bahwa ditolak permohonan karena pelaksanaan pemungutan suaraepada memohon menyangkut pelanggaran dimaksud, bahwa ditolak permohonan karena pelatihan ppd,pps dan petugas pemutakhiran data lakukan oleh ketua kpu iak hikoyabi bukan matius awoitouw. calon bupati urut bahwa ditolak permohonan karena pengunduran diri calon wakil bupati urut atas nama robert joins daerah, s.h. sebagai anggota polri aktif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukti bahwa ditolak permohonan karena tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi distrik karet. hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon sejak rekaman tingkat tps,pps serta ppd. bukti bahwa tidak benar terjadi perubahan jumlah suara yang terjadi pada tps echo nuri bukti t 30e) bahwa ditolak dalil pemohon tentang pelanggaran tps dan tps kpr btn puspomad sentani karena semua penduduk sudah recover dalam dpt bahwa semua undangan telah dibagikan kepada para pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap namun jika pemilih tidak hadir tps untuk menggunakan hak pilih alias golput bukan merupakan tanggung jawab memohon.y4). berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas maka memohon memohon mahkamah konstituserima jawaban mprovinsi papua model kwk.kpu tertanggal desember menyatakan sah dan berlaku secara hukum berita acara nomor iba kpu kab.jpr x11 tentangertanggal desember berita acara nomor ba kpu kab.jpr xii tentang penetapan (dua) pasangan calon yang mengikuti pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura untuk putaran kedua dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jayapurajayapura tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten jayapurjayapura tahun nomor ba kpu kab.jpr xihun dan telah ditetapkan oleh memohon berdasarkan suratdengan hasil sebagai berikut: dan drs. chris korea kokoro, dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m.empat) penyelenggara pemilukadajohan wall saksi adalah ketua ppd sentani timur. pleno rekap ppd sentani timur pada desember dihadiri saksi dari pasangan calon dan dihadiri bawaslu sentani timur. distrik sentani timur terdapat tps. jumlah dpt sentani timur adalah menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih peringkat perolehan suara. pada pleno rekapitulasi ppd sentani timur tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani berita acara serta memperoleh salinan berita acara dan rekapitulasi. pada saat pemungutan suara, anggota ppd dibagi untuk memantau tps. saksi memantau tps karena dipanggil untuk memberikan penjelasan tps tps. masalah yang paling sering adalah tidak terdaftarnya warga sebagai pemilih. pemungutan suara tetap berdasarkan dpt, sementara pemilih yang tidak terdaftar akan diakomodir pada pemilu berikutnya. pemungutan suara distrik sentani timur berjalan dengan baik. antara tanggal desember logistik didistribusikan dan telah dipastikan mendistribusikan dengan baik. ada dua tps yang pemilihnya mengajukan keberatan karena tidak terdaftar dalam dpt. titus fried tungkai saksi adalah ketua ppd yaitu. pleno ppd yaitu dilaksanakan desember mulai pukul wit hingga wit. pleno rekapitulasbawaslu ppd yaitu. saksi pasangan lain sudah diundang tetapi tidak hadir. beberapa saksi yang tidak hadir menyatakan tidak hadir dalam pleno karena honorarium saksi belum dibayar serta perolehan suara kecil. distrik yaitu terdiri dari tps. dpt distrik yaitu menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih (karena yang bersangkutan menjadi saksi tps lain). semua saksi yang hadir bersedia menandatangani hasil rekapitulasi dan diberi hasil rekapitulasi. saksi yang tidak hadir juga dikirimi hasil rekapitulasi. semua tps, pemungutan suara berjalan lancar. clemens time saksi adalah ketua ppd sentani. pleno ppd sentani dilaksanakan desember pukul wit hingga pukul wit. distrik sentani terdapat tps. saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sudah diundang tetapi tidak bersedia hadir. saksi yang hadir hanyapt distrik sentani menggunakan hak pilih pemilih, suara sah suara tidak sah sisa surat suara pada saat pleno tidak saksi yangmengajukan keberatan. semua kpps hadir pada saat pleno ppd dan bertugas membuka kotak suara tps masing masing. pemenang distrik sentani adalah pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara kecuali saksi pasangan calon nomor urut pemungutan suara tps diulang karena anggota kpps (selain ketua kps) tidak hadir tps pada saat pemungutan suara. akhirnya pemungutan suara tps diulang pada tanggal desember alfonso awoitouw saksi adalah sekretaris ppd karet. ketua ppd karet tidak dapat hadir karena sebagai pendeta harus melayani umat serui. pleno ppd karet dilaksanakan pada desember pukul wit hingga pukul wit. dari tujuh saksi pasangan calon, hanya satu orang yang memiliki syarat mandat saksi. ada saksi yang meminta pembukaan kotak suara untuk dihitung ulang, tetapi ppd tidak memenuhi permintaan tersebut. ppd karet membawahi tps. dpt distrik karet berjumlah menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah sisa surat suara mutasi pemilih sejumlah orang. saksi pasangan calon yang hadir dan bertandatangan hanya satu orang. panas hadir dan tidak memberikan rekomendasi apapun. pada hari pemungutan suara tidak terjadi masalah apapudalam persidangan tanggal januari (bukti pt bahwa sebagaimana keputusan pada pointntra kamapasnsancaon wax esa porn pen total 'cbooo)o|o )|mama dan rahabeam kalem dan drs. robert djoenso karena, s.h. franzalbert yoku amonomomu setan prayitno, s.e. bahwa pada tanggal desemberkedua pasangan calon tersebut masing masing: pasangan calon atas nama saudara matius awoitouw, s.e., sebagai calon kepala daerah dengan saudara robert djoenso karena, s.h. sebagai wakil kepala daerah dengan perolehan suara sah pasangan calon atas nama saudara yohanes elukan, s.h. sebagai calon kepala daerah dengan saudara risharyudi triwibowo, s.e., m.m. sebagai wakil kepala daerah dengan perolehan suara sah #x). bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilukada tingkat kabupaten jayapujayapui. bahwa mengingat permohonan yang diajukan oleh.nomor tahun sejak diberlakukannya nomor tahun maka nomor tahun dinyatakan tidak berlaku lagi. tentang perkara register nomor php.d bahwa pada intinya yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam perkara tersebut adalah: bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, tidak proposional dan ketidakprofesional yang dipraktikkan memohon dan menguntungkan pihak terkait merupakan dalil yang dibangun dari asumsi pemohon belaka sebab keunggulan suara dari pihak terkait merupakan murni suara pemilih yang diberikan pada pasangan calon nomor urut bukan sebagaimana dengan apa yang dituduhkan pemohon. bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan pengunduran diri matius awiotauw dari jabatan ketua kpu kabupaten jayapura dan masih melakukan pelatihan anggota kpu merupakan tuduhan pemohon yang tidak didasarkan pada bukti otentik, karena secara facto dan jure matius awoitauw tidak termasuk dalam fasilitator kpu kabupaten jayapura karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri, hal ini bisa dibuktikan dengan waktu pelaksanaan pelatihan anggota kpu dengan waktu pengajuan surat pengunduran diri matius awiotauw. (bukti pt bahwa pemohon tidak mengetahui alasan alasan yuridis yang menjadi pertimbangan matius awitauw mengundurkan diri yang telah terjawab dengan adanya surat keputusan kpu provinsi nomor tahun selain alasan subjektivitas juga sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota kpu. (bukti pt pt bahwa dalil polita tentang status robert djoenso sebagai anggota polri merupakan dalil dari landasan berpikir pemohon yang tidak didasarkan pada fakta, hal ini dapat pihak terkait buktikan dalam dokumen pengunduran diri, pernyataan pensiunan dini dan surat keputusan kapolda papua nomor kep pa iv tanggal april serta surat polda papua kepada kancah pt. sabri jayapura. (bukti pt pt pt pt bahwa dengan adanya bukti otentik dari robert djoenso sh, maka segala dalil yang terkait dengan status sebagai anggota polri telah terjawab secara jelas dan tegas. bahwa dalil yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilukada yang dituduhkan pada pasangan calon nomor urut secara yuridis telah dapat dibuktikan oleh memohon sesuai dengan berita acara rekapitulasi dari tingkat kpps, ppd, dan kpu kabupaten, yang secara tegas dan jelas menyebutkan angka angka perolehan suara dari pihak terkait, dengan demikian tuduhan secara tegas pihak terkait membantah dan menyatakan tidak didasarkan pada fakta peristiwa maupun fakta hukum. berdasarkan fakta fakta dan uraian dalil ptdaud saksi adalah ondoafi kampung nokia. saksi tidak pernah memaksa warga untuk memilih calon tertentu. pemungutan suara kampung nokia berjalan lancar dan semua pasangan calon memperoleh suara. esai hee anggota kpps tps kampung nokia. tidak pernah mencoblos lima surat suara sekaligus, dan tidak pernah juga mencoblos lima kali, melainkan hanya mencoblos sekali. nokia hanya ada satu tps. pemenang tps kampung nokia adalah pasangan calon nomor urut kaharuddin saksi adalah anggota dprd kabupaten jayapura. saksi menjadi ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut tidak pernah membagikan uang kepada kpps tps kampung yadav, melainkan hanya memberikan dana untuk saksi tps pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps kampung yadav. hendrik teis saksi adalah rohaniawan (pendeta) kampung huria, distrik karet, dan menjadi ketua tim sukses pasangan calon nomor urut untuk distrik unurumguay. saksi tinggal kampung huria. tidak ada pengalihan suara dan tidak pernah mengalihkan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut kepada pasangan calon nomor urut(vide bukti danertanggal november (vide bukti pemohon adalah peserta pemilukada kabupaten jayapuraditetapkan denganlasa, desember adapun hari sabtu, desember hari ahad, desember dan senin permohonan pemohon kabur (obscura libel), terhadap eksepsi memohonjayapuabupaten jayapura pada hari rabu, tanggal desember sebagaimana dituangkan dalamtertanggal desember sehingga hitungan (tiga) hari kerja adalah hari kamis, jumat, dan selasa tanggal dan desemberayapurapenetapan perolehan suara hasil pemilukada bupati kabupaten jayapura tahun oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten jayapura nomor tahun tentang penetapan pokok permohonan i3 menimbang bahwa mahkamah telah memutuskan dalam putusan nomor php.d ix dan putusan nomor php.d ix yang diputus beberapa saat sebelumnya, bahwa dalam pemilukada kabupaten jayapurajayapura, memerintahkan memohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemohon perkara nomor php.d ix dan perkara nomor php.d ix yang diusulkan oleh gabungan partai politikemohon guo ditunda sampai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan memohon sebagaimana diperintahkan mahkamah dalam putusan sela nomor php.d ix dan putusan sela nomor php.d ix bertanggal januarnjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan telah melaporkannya kepada mahkamah pelaksanaan putusan sela nomor php.d ix dan putusan selanomor php.d 1x bertanggal januar pasangan calon untuk mengikuti putaran kedua pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayapura tahuayapura tahun bahwa penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada. bahwa penetapnggal desember menyatakan perolehan suara saudara matius awoitouw, s.e., dan robert djonsoe area, s.h. dengan perolehan suara sejumlah dan saudara yohanes luar, s.h., m.m. dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m. dengan perolehan suara sejumlah seharusnya menempatkan pemohon diurutan pertama seperti terlihat pada tabel bawah ini. jumlah suara dalam jumlah suara persen ( ) pasangan calon menurut menurut menurut menurut memohon pemohon memohon pemohon jarak bambu, sh, mm, dan drs. chris korea kokoro, yohanes luar, sh. dan risharyudi triwibowo, se. mm. elib one, sip. mm. dan najib muri y46 dr. johannis merangsang dan rahabeam kalem matius awoitauw s.e, dan drs. robert defense karena, franzalbert yoku dan drs. difoto, moves kalem, sh., dan bustomi eka prayitno, tatarstan cose7 teams t00g bahw kabupaten jayapura periode bahwa menurut penghitungan pemohon, seharusnya perolehan suara pemohon pemilukada kabupaten jayapura adalah sejumlah dan seharusnya pemohon menempati perolehan suara peringkat ke (satu) dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten jayapura tahun bahwa selain itu memohon telah melakukan pelanggaran antara lain, daftar pemilih tetap dpt) sejumlah suara yang memilih sejumlah suara yang tidak memilih sejumlah suara x6). bahwa memohon telah melakukan pelanggaran pelanggaran antara lain, merubah tahapan pemilukada tidak transparansi, tidak diberikannya undangan bagi masyarakat yang mempunyai hak memilih, dan yang ironisnya masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilih tersebut merupakan kantong kantong suara dari pemohon yakni berada distrik sentani, distrik sentani timur, distrik yaitu, distrik karet dan distrik yapi serta distrik distrik lainnya. bahwa pemohon merasa dirugikan dengan tidak diberikannya undangan beserta kartu pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, dan pemohon juga merasa keberatan dengan tidak diberikannya hak memilih bagi masyarakat yang telah memiliki ktp, surat undangan, dan kartu pemilih terutama (lima) distrik antara lain distrik sentani, sentani timur, yaitu, karet dan yapi) dengan penjabaran antara lain: f1. tps kelurahan hinekombe. (bukti terlampir)sula tahun yang diajukan oleh: nama ir. resmi latar, lahir sarana, mei pekerjaan anggota dprd provinsi maluku utara, beralamat jalan daniel bohong kelurahan salerno, kecamatan kota ternate timur, nama drs. nurdin umasangad jl, lahir sarana, februari pensiunan, beralamat jati perumnas kota ternate. dalam hal ini memberi kuasa kepada khairul hamzah, s.h, m.h, ah. wakil kamal, s.h., m.h, fadli nasution, s.h.,m.h, mahfud, s.h., hasudungan sitompul, s.h., jain ilmi, s.h., m.h, semuanya adalah advokat yang bergabung dalam ayk law firm, yang berkantor gedung udayana holding lt. jalan mataraman55n5 n0n0n0nnn0nnn pemohon nama drs. usman drake, si, lahir sarana, februari pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat dusun melati face, sarana, kepulauan sula: nama drs. mortar umami, lahir sarana, januari pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat falah, sarana, kepulauan sula: dalam hal ini memberi kuasa kepada zainuddin paru, s.h, defri, s.h., afrizal, s.h., ismail nganggur, s.h., dan asri saputra, s.h., semuanya adalah advokat yang bergabung dalam zainuddin paru partner law office, yang berkantor menara selembar lt, jalan selembarpemohon ii: selanjutnya secara bersama sama disebut . para pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula, berkedudukan jalan pemancar tvri, desa father, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula, dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. elsa syarief, s.h.,m.h, dr. rufipes s.h,m.m, m.h, hujan marga, s.h. andi kurniawan, s.h., nita tjindarbumi, s.h., taufik hif, s.h, luthfi wirawan, s.h.,, semuanya adalah advokat yang bergabung dalam ela syarief law office , yang berkantor jalan latuharhari, s.h., nomor menteng,5n 0050nn0n00n00000n0nana nauru lan memohon, nama ahmad hid mus, calon bupati kepulauan sula tahun nama sapi bawah, s.h, calon wakil bupati kepulauan sula tahun pasangan calon nomor urut desa bajo (vide bukti lampiran tindakan membagi bagikan uang kepada masyarakat masing masing sebesar dengan total sebesar yang dilakukan oleh rahmania hasen pns camat sarana utara), junaidi fataruba sekretaris dpd golkar kabupaten kepulauan sula) selaku tim sukses pasangan calon nomor urut desa fuku kecamatan sarana utara yang ditemukan langsung oleh rudi dunia ketua panas kec. sarana utara), (vide bukti lampiran ketua panwaslukada kecamatan sarana utara akan dihadirkan sebagai saksi, tindakan pasangan calon nomor urut yang memaksa pns untuk memilih pasangan calon nomor urut dengan dikeluarkannya mutasi kepada orang pns (vide bukti lampiran pns yang terkena mutasi akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan: adanya keterlibatan pns pada saat kampanye pasangan calon nomor urut yaitu jena manila dan sehat magari kecamatan sarana (vide bukti lampiran foto asli akan dihadirkan panwaslukada dalam persidangan, penekanan dan intimidasi terhadap warga masyarakat seluruh desa dalam wilayah kabupaten kepulauan sula yang dilakukan oleh camat dan aparat desa, bukti vcd akan dihadirkan oleh panwaslukada kabupaten kepulauan sula dalam persidangan, tindakan membagi bagikan uang sebesar yang dilakukan oleh balik jamil pica golkar mongolia utara), ma'un ipa, sekcam mangold utara), sadah bawah pns kepala sekolah sman manggis utara), raja sasha pns guru sma selaku tim sukses pasangan calon nomor urut desa pastabulu kecamatan mangold utara, mana oleh daro drake ketua panas kecamatan mangold utara) berhasil ditemukan dan disita sebesar (vide bukti lampiran (bukti uang akan dihadirkan panwaslukada lam persidangan): hal jawaban atas permintaan penundaan pleno, tertanggal, juli yang ditujukan kepada ketua panwaslukada kabupaten kepulauan sula, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula tepi babi15epulauan sula tahun tertanggal mei bukti fotokopi fatwa mahkamah agung nomor ekmanii tertanggal september bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tentang penonaktifan sementara waktu anggota ppk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepulauan sula tatum tertanggal juli bukti fotokopi berita acara klarifikasi temuan lembar surat suara kecamatan mangold utara bukti fotokopi surat tugas dalan rangka pelaksanaan distribusi logistik kecamatan mangold utara, bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor ike p pbbpemilu bupati dan wakil bupati tahun tertanggal februarisula tahun pada hari selasa mei pukul wibjuta tahun pada hari selasa mel pukul wib bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula, nomor kpu kab tertanggal banana, mei hal penarikan dukungan ppp terhadap pencalonan ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadii, yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi maluku bukti fotokopkeputusan surat pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadji bukti keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tentang perubahan ketiga atas keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tertanggal juli keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tentang perubahan kedua atas keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tertanggal mei1l, desa bahu, kecamatan tal set bukti fotokopi berita acara untuk melakukan verifikasi tertanggal sarana, senin, nomor .s viii hal: pengantar, tertanggal juli bukti fotokopi berita acara dalam tulisan tangan tertanggal walau, juli bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan, pads kecamatan saranlaurdablhohanabisahayinalulipastabuodopisaniahanodaputript trans, kecamatan mangoldmatnya, face,apa, kecamatan sarana: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum daerah kabupaten kepulauan sula nomor kpu kab iii tertanggal juli hat pemberitahuan yang ditujukan kepada anggota panitia pemilihan kecamatan,terpilih bupati dan sakit bupati kabupaten kepulauan sula periode tertanggal saranabarat, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan supra pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kecamatan pada kecamatan mandoti utaraengbarat: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wald bupati tingkat kecamatan pada kecamatan taliabuledetimur selatan,kepulauan sula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten kepulauan sula tahun dengan nomor urut (dua), bahwa pada tanggal juli komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sulamenempatkan pihak terkait sebagai pemenang calon terpilih) pemilukada kabupaten kepulauan sula dengan perolehan suara sebanyak suara:lam register perkara nomor php.d viiifbb tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kepulauan sulalam register perkara nomor php.d viii dalam register perkara nomor php.d vii1nomornggal juli telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sulaepulauan sula sesuai suratepulauan sula periode tertanggal julepulauan sula. bahwa berdasarkan ketentuan atas d, maka untuk membela hak hak dan kepentingan pemohon pihak terkait" telah memenuhi sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan sula tahun sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor php.d verror objectyadanya intimidasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut terhadap tim sukses pemohon, sebagai berikut: desa gelar, dengan korban rudi, hasil hairanur, bosnia, kosasih clan pete yang mengakibatkan kerusakan rumah: desa bareng, dengan korban jadi dan istri artian ariyanto, tejadi pemukulan oleh oknum serif rajin, lamun, aladin menuai dan sofyan: desa kabung, dengan korban jon kau, language buton, cabang dan bugis: desa kilo, dengan korban lauren: desa kramat, dengan korban code. (vide bukti lampiran foto asli dan saksi korban akan dihadirkan panwaslukada da am persidangan, i. pembagian uang yang dilakukan oleh ahmad hid mus pasangan calon nomor urut berupa stiker yang disertai uang sebesar pada tanggal juni desa albula, saksi dan bukti uang stiker akan dihadirkan dalam persidangan: adanya gerakan "money politic' yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut untuk memilih pasangan calon nomor urut pada masa tenang dari tanggal juli sampai dengan juli sebagai berikut: desa albula kecamatan sarana utara, janji pembagian uang sebesar oleh juri dunia pns guru sd), desa mainan kecamatan sula barat, pembagian uang sebesar oleh oknum rahmania husein camat sarana utara), junaidi fataruba sekretaris dpd golkar kab. kep. sula), tamsil kanan pica golkar sarana utara), dan eurasia marsaoly pns), desa waikafia kecamatan mangold selatan, pembagian uang sebesar oleh oknum along mus bendahara dpd golkar maluku utara yang juga adik kandung calon nomor urut bahwa dengan mengacu padenyangkut objahwa objek sengketa yang diajukan pemohon berupa keberatan terhadap keputusan memohoepulauan sula tahun tertanggal juli adalah salah oleh karena keputusan memohon nomor kep pbb adalah bukankepulauan sula tahun bukan pulatingkat kabupaten kepulauan sula tahun model db kwk) tanggal juli bahwa yang benar, keputusan memohon nomor kep pbb adalah adalah tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kepulauan sula periode dan tertanggal juli bahwa yng benar, objek yang diajukan pembatalan oleh pemohon maupun pemohon adalah hanya yang menyangkut tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan dalam pemilukada kabupaten kepulauan sula, atas hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara memohon menerbitkan engan demikian, permohonan pemohon dan pemohon adalah error object atau salah objek. oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi majelis mahkamah konstitusi untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan menetapkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara.dan:iapkan perselisihan hasil perhitungan antara hasil penghitungan menurut memohon dengan hasil pengdalil angka adalah tidak benar, oleh karena tidak ada tindakan diskriminatif pihak terkait terhadap warga: bahwa dalil angka adalah tidak benar, good non, pembagian stiker adalah salah satu cara bagi pasangan calon peserta pemilukada untuk berkampanye dan mensosialisasikan pasangan calon kepada masyarakat, yang juga dilakukan oleh pemohon dan pemohon ii. tentang adanya pelanggaran kampanye sebagaimana dalil angka dan angka pihak terkait menolaknya dan seandainya terdapat pelanggaran tersebut, mekanisme penyelesaiannya bukan melalui mahkamah konstitusi, tetapi melalui mekanisme penegakan hukum terpadu gakkumdu) yang akan memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilukada: tentang adanya money politics, pihak terkait membantah dalil pemohon angka angka angka angka karena hal tersebut adalah bukan ranah kewenangan mahkamah konstitusi. @uod non, dalam hal terjadi pelanggaran politik uang, seyogyanya ditempuh melalui mekanisme penegakan hukum terpadu umgu) yang akan memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilukada: tentang tuduhan money politics tersebut, pihak terkait menduga disampaikan pemohon olah telah terjadi politik uang yang merusak demokrasi kabupaten kepulauan sula. faktanya, tidak ada pelanggaran yang dituduhkan pemohon yang dinyatakan sebagai massif, terstruktur, dan sistematis tersebut yang sampai diperiksa dan diadili peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap: tentang tuduhan mutasi kepada orang pns, pihak terkait menolaknya oleh karena hal tersebut tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pemilukada dan mudah menjadi kewajaran terjadinya mutasi, emosi dan promosi dalam dunia kepegawaian sebagai wujud adanya dinamika dalam pemerintahan daerah kabupaten kepulauan sula: tentang tuduhan adanya intimidasi terhadap warga masyarakat (angka dan angka permohonan), pihak terkait membantahnya oleh karena yang terjadi sebenarnya pelaksanaan pemilukada berjalan tertib dan damai tanpa tercipta suasana sebagaimana dituduhkan pemohon tentang pembayaran listrik gratis sebagaimana didalilkan pemohon angka dan angka pihak terkait menurunkannya, bahwa listrik gratis untuk masyarakat bawah dengan saya watt, hal tersebut adalah program pemda kabupaten kepulauan sula yang ditandatangani antara pemda dengan pln pada tahun bukan atas instruksi dan kehendak pihak terkait, selanjutnya dalil dalil pemohon tentang surat suara lembar (dalam angka permohonan), pencoblosan ganda angka permohonan) adanya surat suara yang telah diberi tanda angka permohonan), pembagian kotak para angka permohonan), pihak terkait menolaknya oleh karena sebagaimana saran dan jawaban memohon kepada panwaslukada nomor ku kab vi1s.d undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun juncto s.dpu nomor tahun dan mengenai tindakan yang dilakukan oleh julian angka permohonan), seandainya benar terjadi sudah tentu pihak yang merasa dirugikan melaporkan kepada panwaslukada sesuai mekanisme penegakan hukum terpadu: mengenai tuduhan terkait dpt dan undangan, pihak terkait menegaskan bahwren seandainya benar terjadi kesalahan atau permasalahan dalam dpt, memohon hanyalah pengguna akhir dari data pemilih yang disampaikan pemerintah daerah. mengenai alasan jumlah panitia pengawas pemilukada yang hanya tiga orang dan seterusnya sebagaimana didalilkan pemohon hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada bahwa pihak terkait menolak dalil dalil pemohon dalam pokok perkara dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil angka angka dan angka adalah benar. bahwa dalil angka adalah tidak benar, oleh karena hasil penghitungan sebagaimana dimuat dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitunganmodel db kwk tanggal juli dilaksanakan setelah memohon melakukan pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara pada tanggal juli bahwa dalil angka adalah tidak benar, oleh karena perolehan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun diperoleh dari proses yang tidak bertentangan dengan asas asas pemilu. kemenangan mutlak pihak terkait yang meraih suara) perolehan suara dibandingkan perolehan suara pemohon yang meraih ,3y9 suara) dan pemohon yang mencapai suara) adalah sangat tidak signifikan untuk dicari selisih hasil perhitungan suaranya, sehingga permohonan pemohon dalam pokok permohonan guo hanyalah alasan yang dicari cari dan irrelevant. bahwa pihak terkait menolak dalil angka dan angka oleh karena oleh angkut penegakan hukum atas masalah pemalsuan tanda tangan dukungan calon merupakan kewenangan panwaslukada dalam hal terjadi pelanggaran administratif, dan atau kewenangan gakkumdu, dalam hal ini pelanggaran pidana pemilukada, dan permasalahan yang didalilkan pemohon yang masih berstatus dugaan oleh karena baru memasuki tahapan, adalah tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan bagi penyelenggara pemilukada untuk mengambil keputusan akhir. bahwa goud non, permasalahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pihak terkait yang menjadi pemenang mutlak pemilukada kepulauan sula tahun karena pihak terkait tidak diusung oleh partai persatuan pembangunan dan partai demokrasi kebangsaan yang dipersoalkan pemohon ii, sehingga seandainyapun terdapat pelanggaran dalam dokumen dukungan, hal tersebut tidaklah mempengaruhi keputusan memohon yang telah menetapkan pihak terkait sebagai pasangan terpilih dalam pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun bahwa pihak terkait menolak dalil angka dengan alasan bahwa dalil dalil pemohon tersebut didasarkan pada surat panwaslukada kabupaten kepulauan sula nomor pw. s viiepulauan sula nomor pw. bukti adalah dokumen yang diduga palsu atau dipalsukan tanda tangan ketua panwslukada nya, sehingga seluruh isi surat dan tentang uraian berbagai pelanggaran dalam pemilukada adalah tidak benar. bahwa pembuatan dokumen yang dipalsukan juga dilakukan terhadap alat bukti berupa surat panwaslukada kabupaten kepulauan sula nomor pw. s vii tertanggal juli yang tidak pernah ditandatangani oleh ketua panwaslukada kabupaten kepulauan sula, sehingga isinya pun tidak benar: bahwa good non, tentang uang titipan sebesar rp. polsek mangold barat, bukan polres kepulauan sula sebagaimana didalilkan pemohon ii, adalah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilukada. uang tersebut semula milik haji khalid selaku pengusaha desa pastabulu yang telah disumbangkan masjid didaerah tersebut yang peristiwanya secara kebetulan terjadi pada saat masa sosialisasi para bakal calon: bahwa good non, mengenal tuduhan money politics terhadap pihak terkait dengan cara menjalin kerjasama antara pemda dengan pln untuk membayar tagihan listrik beberapa desa bagi pelanggan yang menggunakan daya dalil pemohon adalah keliru, oleh karena hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pihak terkait. bahwa pihak yang bekerjasama dengan pln adalah pemda kabupaten kepulauan sula yang sudah diprogramkan sejak desember sedangkan tuduhan pemohon yang menyatakan tidak pernah ada kerjasama antara pemda pln dengan mendasarkan surat keterangan petugas pln dari ranting sarana, bukan dari pln kabupaten, adalah keliru: bahwa mengenai ditemukannya lembar surat suara, color ganda oleh oknum pns, pelibatan pns dalam kampanye sebagaimana didalilkan pemohon (halaman pihak terkait sependapat dengan saran dan tanggapan memohon dalam suratnya nomor kpu kab viundang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir undang undang nomor tahun juncto s.d peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana diubah terakhir peraturan pemerintah nomor tahun serta peraturan kpu tahun dan bahwa dalil pemohon mengenai rekomendasi panwaslukada tentang pihak terkait telah banyak melakukan pelanggaran pemilu sebelum dan pencoblosan, adalah tidak benar oleh karena berdasarkan tanggapan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh memohon, ternyata penundaan pleno rekapitulasi tidak memiliki alasan yang kuat. bahwa berdasarkan alasan alasan penolakan yang pihak terkait sampaikan tanggapan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa pemohon permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terincipihak terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah perkenalkan kami memohon perkenan yang mulia majelis hakim konstitusi republik indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar: dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait:: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnyakepulauan sula nomor kep pbb.ertanggal juli bukti pt fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tertanggal juli bukti pt fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor kep pbb tentang perubahan ketiga atas keputusan nomor kep pbb tentang tahapan, program, dna jadwal pemilu bupati dan wakil bupati tahun bukti pt fotokopi berita acara tentang penetapan pasangan calon bupati dna wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun tertanggal juli bukti ptpt fotokopi surat keputusan kpu nomor kpu kab vii yang ditujukan kepada ketua panwaslukada kepulauan sula mengenai jawaban atas penundaan pleno, tertanggal juli samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana diuraikan atas, pihak terkait juga mengajukan (sebelas) saksi, yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus sebagai berikut: sadah bawah tidak benar ada diskriminasi terhadap siswa siswi sekolah, yang terjadi adalah pembagian rapat maupun ijazah dilakukan sebelum pemilukada dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemilukada, tidak benar saksi membagi bagikan uang sebanyak rp. (lima puluh lima juta rupiah) desa pastabulu, tidak benar pada tanggal juli saksi membagi bagikan uang dan stiker desa falabisahaya, tidak ada pembagian stiker dan pembagian uang kepada masyarakat, saksi memegang pernah menjadi ppk mangold utara tetapi hanya sebentar, sebelum pemilukada dan saksi sudah diberhentikan, edy udayana pada pertemuan tanggal juni saksi hanya memenuhi undangan ketua untuk hadir dalam pertemuan warga. dalam pertemuan tersebut hanya dibicarakan sosialisasi pemilukada dan tidak ada pengarahan untuk mendukung salah satu pasangan. zainal mus tidak ada kejadian intimidasi desa gala yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut saksi tidak pernah membagikan uang desa kawal, kecamatan taliabu barat, dan juga kepala desa membagikan uang kepada masayarakat sebesar desa walau kecamatan sarana, pembagian uang sebesar , oleh oknum idham umami dan abadi sasha selaku tim sukses calon nomor urut desa capalulu pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh syafi bawah, calon wakil bupati nomor urut dan menaati umanailo pns) pada tanggal juli desa ruricola kecamatan mangold tengah pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh syafi bawah, s.h. (calon wakil bupati nomor urut dan menaati umanailo pns) pada tanggal juli desa foi kecamatan sarana, pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan langsung oleh ahmad hid mus, (calon bupati nomor urut tanggal juni desa kou kecamatan mangold timur, pembagian kartu stiker dan uang, pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh drs. sadah bawah kepala sekolah sma mangold utara), raja sasha pns), samsudin masuk camat mangold utara), main ipa sekretaris kecamatan mangold utara) pada tanggal juli desa wanita kecamatan sulawesi barat pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh buhari buana pns) pada tanggal juli tim advance panitia deklarasi pasangan calon nomor urut tidak jadi dibentuk, jadi hanya sebatas rencana. dengan demikian tidak ada keterlibatan pns atau orang lain dalam tim yang tidak jadi dibentuk tersebut: saksi dalam kapasitasnya sebagai ketua dprd menerangkan bahwa tidak ada pencoblosan yang mewakili orang, tetapi yang benar adalah adanya permintaan masyarakat yang namanya tidak masuk dalam dpt agar dapat memilih sehingga tidak ada yang namanya mewakili warga, bahwa setelah dilakukan klarifikasi maka tidak benar adanya pemaksaan kepada wali murid oleh kepala sekolah sdn gelar untuk mencoblos nomor urut muhaimin syarif tidak ada intimidasi terhadap tim sukses pasangan nomor urut desa bareng dan desa kabung. kejadian yang terjadi desa bareng bukan merupakan intimidasi dan tidak terkait sama sekali dengan pemilukada: bahwa tidak ada pencoblosan yang mewakili orang desa taxon dan pemilih oleh kepala sekolah bahu kpps desa bahu kecamatan taliabu: along mus saksi menyatakan tidak membagikan uang rp. termasuk pada minggu tenang desa albula, sarana utara dan desa walau, sarana: bahwa tidak benar ada pembagian stiker dan uang rp. desa walinya sulawesi barat, desa sulawesi tengah, dan desa wai sulawesi selatan: bahwa camat sulawesi selatan bukanlah tim sukses pasangan calon nomor urut dan tidak pernah terdaftar kpu, bahwa pemasangan baliho dan bendera golkar dilakukan oleh simpatisan tanpa ada perintah dengan memanfaatkan lahan kediaman sekdes euphoria: idham umami saksi membenarkan keterangan along mus bahwa saksi tidak pernah menerima dan membagikan uang alam ghazali saksi menerangkan bahwa desa capalulu dan ruricola pada tanggal juli tidak ada pembagian uang dan striker kauman kerja sama pemda dengan pln pada tanggal desember adalah pengadaan mesin akibat seringnya listrik mati, bahwa tidak benar ada listrik gratis untuk warga: bahwa pemda tidak pernah mengeluarkan uang atas adanya tagihan listrik warga yang sudah dibayar, hasanuddin saksi menerangkan tidak ada intimidasi dalam pertemuan walimurid smpn kecamatan taliabu timur pada tanggal juli abdullah dunia dan hamka abdulkadir bahwa tidak ada pembagian uang rumah bupati desa dangdutsula, yang dituangkansula dengan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula yang dituangkan dalam kepulauan sulakeberatan dimaksud disebabkan pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh suara, pemohon sedang pihak terkait memperoleh suara, bahwa menurut para pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan satusedangkan permohonan keberatan terhadap keputusan memohon oleh para pemohon diajukan mahkamah pada tanggal pada tanggal dan tanggal juli berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk tanggal juli dan nomor pan.mk tanggal juli yang kemudian registrasi pada tanggal agustus dengan nomor php.d vii1 danj3.nggunaan simbol kopi pada baliho pasangan calon nomor urut:dariuang tersebut::desa beda kecamatan sulawesi tengah, pembagian kartu stiker dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh kepala desa pada tanggal juni desa kawal kecamatan taliabu barat,belu kecamatanwai gai kecamatan sulawesi selatan pembagian kartu stiker dan uangcalon nomor urut pada tanggal juni vide bukti lampiran saksi saksi akan dihadirkan dalam persidangan,nate, (vide bukti lampiran pemilik rekening dan penerima rekening gratis akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, oo.upaten kepulauan sula, atas perintah bupati incumbent selaku pasangan calon urut nomor urut (vide bukti lampiran adanya oknum pns kepala sman falabisahaya terlibat sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut yaitu drs. sadah bawah sebagai ketua ppk kecamatan mangold utara, akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan,: dalam pokok perk,, dalil dalil yang diajukan pemohon bukan merupakan kewenangan memohon karena hingga saat ini memohon belum pernah menerima pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslukada dan bukan termasuk kewenangan mahkamahdua saksi, bernama ridwan dahlan dan khalid djamil,, serta tidak benar telah membagi bagikan uang masyarakat tetapi saksi hanya memberikan sumbangan untuk pembangunan mesjiderror object permohonan pemohon bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara, dalam pokok perkara pihak terkait menolak seluruh dalil dalil para pemohon karena tidak ada tindakan intimidasi, diskriminasi, tidak ada pembagian uang maupun stiker yang dapat ditukar dengan uang, mutasi lingkungan pemerintah kabupaten adalah sesuatu yang wajar dan rutin(sebelas) saksi yang pada pokoknyaara pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: permohonan paraara.dan pihak terkait sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan para pemohojullaksanaan pemungutan suaraggunaan simbol kopi pada baliho pasangan calon nomor urut perlakuan diskriminatif,terjadi pelanggaran berupa penggunaan simbol kopi pada balihogatakan bahwa permasalahan baliho bukan merupakan kewenangan memohon. dalam ketentuan kampanye hal tersebut tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang undangan, menurut mahkamah, permasalahan hukum berupa pemasangan baliho adalah menyangkut pelaksanaan kampanye, apabila ada pelanggaran dalam tata cara kampanye, hal demikian sepenuhnya menjadi wewenang panwaslukada. permasalahan baliho, tidak relevan diajukan kepada mahkamah sebagai materi keberatan hasil pemilukada, karenanya dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, para pemohon mendalilkan terjadiuntuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan dua saksi yang relevan yang bernama kasim tawang tanah dan abdurrahman, yang pada pokoknya menerangkan anaknya yang bersekolah smu negeri mangold utara menjadi korban dari perlakuan diskriminatif kepala sekolah yaitu dengan tidak naik kelas karena dirinya tidak mendukung pasangan calon nomor urut setelah sebelumnya mendapat penjelasan dari wali kelas bahwa kalau anaknya ingin naik kelas maka harus temui kepala sekolah dan tusuk ahm. begitu pula yang terjadi negeri desa gelar, kecamatan taliabu, juga ada intimidasi bagi orang tua wali murid yang tidak mendukung atau memilih pasangan calon nomor urut tidak akan naik kelas dan akan dikenakan pungutan bp3 sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah), karena kenyataannya memang tidak semua orang tua wali murid mendukung pasangan calon nomor urut dan tidak mampu membayar pungutan bp3 maka beberapa murid terpaksa putus sekolah. sebaliknya memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan memohon dan lebih merupakan pelanggaran pidana pemilu. sementara pihak terkait menyatakan tidak ada tindakan diskriminasi pihak terkait kepada warga masyarakat. untuk mendukung bantuannya pihak terkait mengajukan seorang saksi bernama sadah bawah yang menyatakan dirinya tidak pernah mengintimidasi orang tua wali murid untuk mendukung pasangan calon nomor urut dengan tidak akan menaikkan kelas atau tidak memberikan ijazah bagi siswa yang orang tuanya tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwa dari perselisihan hukum tersebut atas, menurut mahkamah, memohon maupun pihak terkait tidak secara sungguh sungguh membantah dalil pemohon. bantahan memohon dan pihak terkait lebih banyak bersifat normatif dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan. saksi yang diajukan pihak terkait, cast kepala smu negeri mangold utara tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa yang bersangkutan tidak melakukan intimidasi kepada orang tua wali murid smu negeri mangold utara. rangkaian tindakan pelanggaran yang disampaikan saksi pemohon tidak dapat ditemukan adanya surat suara sebanyak lembar tangan masyarakat, yang dilakukan oleh drake oknum pns (staf kpud) kabupaten kepulauan sula, a at bukti disita oleh panwaslukada yang akan diungkapkan dalam persidangan: terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan lebih dari satu kali oleh taruk sample dan marina sample oknum pns desa walau dan desa sample vide bukti lampiran akan d&on gelar memaksa wall murid untuk mencoblos pasangan calon nomor urut kecamatan taliabu utara, gelar :dibantah secara meyakinkan oleh memohon dan pihak terkait sebaliknya mengukuhkan keyakinan mahkamah bahwa telah terjadi intimidasi dari aparat sekolah dengan melibatkan sektor pendidikan ranah politik praktis. namun demikian, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perlakuan diskriminatif tersebut dilakukan atas perencanaan yang berpuncak pada pihak terkait dan pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara meluas beberapa wilayah kecamatan kabupaten kepulauan sula. dengan demikian, dalil dalil pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan. para pemohon mendalilkan terjadi intimidasi kepada pemilih dan ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilukada, melalui pemutaran pns yang tidak mendukung pasangan calon nomor urutserta laporannya dan empat saksi yang relevan masing masing bernama adrian kakisina, hasan kabau, imran dunia, dan novo makasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai pns mengalami tekanan dan ancaman dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang notabene adalah bupati incumbent. saksi dimutasikan secara tidak wajar oleh bupati bersama dengan (dua puluh lima) pegawai yang lain dalam momen pemilukada karena saksi tidak mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut sebaliknya memohon membantah dalil para pemohon dengan menyatakan bahwa hal tersebutuntuk mendukung keterangannya memohon mengajukan saksi bernama ridwan dahlan, yang pada pokoknya menerangkan. dari dalil dalil dan bukti yang diajukan para pemohon, memohon dan pihak terkait, menurut mahkamah, tanpa bermaksud menilai kewenangan dari kepala daerah dalam pembinaan dan pengembangan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sula, namun jika dikaitkan dengan keterangan saksi pemohon dalam persidangan, mahkamah menilai ada intervensi birokrasi yang bersifat politis dalam pembinaan dan pengembangan pegawai lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sula. pemutaran pejabat dan pegawai meskipun oleh saksi pemohon cast wakil bupati kepulauan sula, adalah hal yang wajar dan rutin dilakukan justru menjadi tidak wajar ketika seorang pns dengan jabatan dan eselon tertentu dimutasikan menjadi staf pada sebuah kantor kecamatan (vide bukti beserta laporannya) tanpa alasan hukum yang jelas yang mendasarinya.ara pemohon mendalilkan adanya keterlibatan pejabat dan pegawai negeri sipil dalamlampiran dan empat saksi yang relevan adrian kakisina, hasan kabau, imran dunia, dan novo makasar. sebaliknya memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakan bahwasementara pihak terkait juga membantah dalil dalil pemohon guo dengan mengajukan saksi bernama ridwan dahlan, s.h., yang menyatakan tidak ada keterlibatan pns dalam kampanye pemilukada kabupaten kepulauan sulasulaif. dengan demikian, dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, pemohon mendalilkan adanya surat suara berada tangan masyarakat dan terjadinya pencoblosan atau penggunaan hak pilih lebih dari satu kali akan diberi penilaian dan pendapat hukum secara bersamaan. bahwa pemohon tidak menguraikan siapa yang menemukan surat suara, dan oleh sebab apa surat suara tersebut berada luar pihak yang berwenang. pemohon juga tidak menguraikan bentuk pelanggaran apa yang terjadi dengan keberadaan surat suara tersebut. pemohon juga tidak menjelaskan apakah surat yang didalilkan adalah dokumen sah atau dokumen yang serupa dengan itu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. begitu pula dengan dalil pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan lebih dari satu kali oleh taruk sample dan marina desa walu dan desa sample, tidak didukung dengan bukti yang cukup, dalil dalil guo tidak relevan untuk dipertimbangkan. pemohon mendalilkan terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen dukungan dari partai politik pengusung. oleh karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal yang diperlukan maka sudah sewajarnya mahkamah konstitusi mendiskualifikasi suaradua saksi masing masing bernama saleh sonoma dan ghazali saleh yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah korban pemalsuan tanda tangan. menurut mahkamah, persoalan persyaratan pendaftaran secara hukum telah selesai dengan ditetapkannya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan sula, sehingga mempersoalkan keabsahan pasangan calon setelah diketahuinya perolehan suara adalah tidak relevan. namun demikian, seandainya terjadi kesalahan dalam internal partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka hal demikian semata mata merupakan persoalan internal partai politik yang bersangkutan, sedangkan apabila ada unsur tindak pidana maka hal demikian menjadi wewenang lembaga lain cast kepolisian. para pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang (money politic) yang terjadi secara meluas wilayah kabupaten kepulauan sula. untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti dan (sembilan) saksi masing masing bernama asin umami, sugiarto, serahkan, saraf fatgehipon, junaidi umaternate, ibadah buana, sleman dunia, hamdan masai dan awal surau, yang pada pokoknya menyatakan pembagian uang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut melalui pemberian langsung, pembayaran rekening listrik gratis, pemberian bantuan kepada tempat ibadah yang diminta kembali setelah pemungutan suara karena perolehan suara tidak sesuai target, penukaran stiker dan lain lain. sebaliknya memohon membantah dalil dalil pemohon dengan mengatakan dalil dalil pemohon mengenai praktik politik uang (money politic) bukan kewenangan memohon dan tidak termasuk sengketa php kepala daerah, dan seharusnya hal tersebut dilaporkan kepolisian untuk dilimpahkan pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan sanksi terhadap pelanggaran guo adalah pembatalan sebagai pasangan calon oleh kpu setelah memenuhi ketentuan dan nomor tahun sementara pihak terkait menyatakan tuduhan praktik politik uang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, dan dalam hal terjadi pelanggaran praktik politik uang maka seyogyanya ditempuh melalui mekanisme penegakan hukum terpadu. untuk mendukung bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi bernama khalid jamil, sadah bawah, zainal mus, along mus, idham umami, akam ghazali, kauman, abdurrahman dunia, dan hamka abdulkadir, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pembagian uang seperti yang dituduhkan para pemohon, bantuan untuk masjid adalah murni dari uang pribadi dan tidak ada kaitan dengan pemilukada. pemda tidak pernah mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik gratis, program listrik gratis adalah tidak benar yang benar hal itu menjadi program dari pasangan calon nomor urut jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. bahwa berdasarkan bukti beserta laporannya yang diajukan pemohon dikaitkan dengan saksi saksi yang diajukan pemohon, memohon dan pihak terkait, mahkamah menilai keterangan memohon dan pihak terkait kurang meyakinkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon. memohon dan pihak terkait tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk mematahkan dalil dalil pemohon, sehingga mahkamah menilai telah ada cukup bukti adanya pelanggaran praktik politik uang dalam pemilukada kabupaten kepulauan sula. namun demikian, mahkamah berpendapat, meskipun terdapat cukup bukti adanya indikasi pelanggaran pidana pemilu yang menjadi ranah lembaga penegak hukum lain, tetapi yang terpenting bagi mahkamah adalah sejauhmana pemohon dapat membuktikan pelanggaran tersebutbahwa berdasarkan bukti yang diajukan memohon, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait mencapai suara, sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait mencapai suara. apabila perolehan suara pemohon dan pemohon digabungkan tetap tidak akan menyamai perolehan suara pihak terkait. bahwa seandainya pun benar terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan para pemohon, tetapi dengan mengingat selisih perolehan suara antara para pemohon dan pihak terkait sangat jauh maka dalil dalil dan bukti mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilukada menjadi tidak relevan untuk dipertimbaoleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor kep ppwpanggal julicukup beralasan hukum, paramaria farida indrawi, ahmad fadil semadi, hartono, mm.rtono akil mochtar panitera pengganti, ttd, mahfudsample (vide bukti lampiran akan didn gelar memaksa wali murid untuk mencoblos pasangan calon nomor urut kecamatan taliabu utara, gelar, (,panas yang sedikit dan kondisi anggaran yang terbatas dapat mengganggu aktifitas pengawasan berbagai wilayah yang menyebabkan telah terjadinyaberbagai tempat yang tidak bisa diawasi oleh panas pemilukada, akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan: adanya intimidasi yang dilakukan oleh drs. jamaluddin kepala sekolah smpn kec. taliabu timur selatan), drs. hasanuddin camat kec. taliabu timur selatan) dan junaidi sample kepala desa losing) dalam pertemuan dengan wall murid smpn kec. taliabu timur selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tanggal juli gedung pertemuan smpn taliabu timur selatan: akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan: aa. adanya intimidasi dari yamin sangadji, sip kadis kehutanan kab, kep. sula) dan mahfud, asisten pemkab sula) yang mengarahkan pns dan guru untuk mengikuti kampanye (piknik) yang dilakukan pasangan nomor urut pada tanggal juli desa wanita kecamatan sarana, akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, bb. adanya tindakan rafi buana sekretaris desa fata) yang mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal juli desa wanita kec. sarana, akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, cc. adanya tindakan lutfi umafagur pns sekretaris desa auponhia) yang melakukan pemasangan bendera golkar dan baliho pasangan calon nomor urut kediamannya tanggal mei akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan: dd. atas perintah lisan calon wakil bupati nomor urut syafi bawah, s.h. kepada yesno wangi pns) memasang baliho kediaman kepala sekolah smk tanggal mei akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, ee. keterlibatan guru guru dan smp dan siswa siswi pada pelantikan pemdes dan kegiatan sosialisasi pasangan calon nomor urut dan dihadiri oleh calon wakil bupati nomor urut syafi bawah, sh, desa kapoor kecamatan mangold selatan pada tanggal mei bukti dan akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, ff. farid umasangadji, sos camat mangold timur), mukhlis sample, s.h, sekcam mangold utara timur), dan rahmat hid silia, s.p. sekcam mangold tengah), terlibat dan tergabung dalam pasangan calon nomor urut dan pelantikan tim sukses calon nomor urut kecamatan, pada tanggal april kecamatan mangold tengah bukti dan saksi saksi akan dihadirkan dalam persidangan, gg. iqbal gamarullah, pns guru sman sarana), zaitun, pns), rival, pns), juri dunia, mpd pns), tergabung sebagai tim advance panitia deklarasi pasangan calon nomor urut pada tanggal april kecamatan sarana bukti dan saksi saksi akan dihadirkan dalam persidangan: hh. keterlibatan nurdin masuk kepala desa mangan) sebagai tim relawan calon nomor urut saksi saksi akan dihadirkan dalam persidangan, ii, muhaimin syarif, s.e. anggota dprd kabupaten kepulauan sula), rusli zainal, s.h. (pns) dan suwardi sangadji, pns) mewakili orang pemilih yang namanya tidak masuk dalam dpt untuk mencoblos pasangan calon nomor urut desa taxon kecamatan taliabu selatan pada tanggal juli akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan: jj marta changamel kepala sekolah sdn bahu ketua kpps) bertindak mewakili orang pemilih melakukan pencoblosan pasangan calon nomor urut dusun gol desa bahu kecamatan taliabu selatan pada tanggal juli akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, kk. ditemukan kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan ketua kpps serta nomor tps desa mangan kecamatan sarana pada tanggal juri akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, il. ditemukan kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan ketua kpps serta nomor tps desa fardu kecamatan sarana pada tanggal juli akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persidangan, mm. ditemukan kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan ketua kpps serta nomor tps yang sudah mencoblos kecamatan mangold tengah pada tanggal juli akan dibuktikan oleh panwaslukada dalam persitidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada kpu kabupaten kepulauan suara melakukan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten kepulauan sula, bahwa demikian juga oleh karena mahkamah sebagai pegawai, ahmad hid mus, dan sapi bawah,.omenyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sula nomor:mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama, ahmad hid mus, dan sapi bawah, sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan sula tersebut, atau setidak tidaknya, mohon memerintahkan kepada kpu kabupaten kepulauan sula melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten kepulauan sula tersebut: dalam hal ini memberi kuasa kepada rudy alfonso, s.h, samsul huda, s.h., heru widodo, s.h., hum, dobel amir, s.h., kn, daniel tanpa, s.h., mona bidi, s.h., semuanya adalah advokat pada alfonso partners law office, yang beralamat gedung palma one5" floor, suite h.r. jalan rasa said kav.n mendengar keterangan dari parakepulauan sulaara pemohon, memohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon, memohonsedangkan pemohon ii,pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan pasangan calon nomor urut atas nama, ahmad hid mus, s.e dan sapi bawah, s.h, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut,anggal mei bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula,anggalanggal juli bukti fotokopi model db kwk berita acaratanggal juli buku fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat komisi pemilihan umum kabupaten sula, tanggal juli buku fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupateuvii perihal penyampaian laporan php ditujukan kepada bawaslu: buku fotokopi berita acara pleno tentang perselisihan hasil pemilihan umum php) pemilukada kabupaten kepulauan sula nomor pw. tanggal juli buku fotokopi dokumentasi pelanggaran pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun panwaslukadatanda terimakepulauan sula propinsi maluku utara mahkamah konstitusi nomor pan. mk vii bukti fotokopi berita acara kesepakatan bersama antara ppk kecamatan mangold tengah, ppk kecamatan taliabu selatan, ppk kecamatan taliabu utara dengan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut disaksikan oleh anggota kpud kabupaten kepulauan sula dan anggota panwaslukada kabupaten kepulauan sula, bukti fotokopi surat keputusan nomor kep ahm sp center tentang komposisi pengurus relawan ahm sp center desa mangan, tanggal februari bukti fotokopi keputusan bupati kepulauan sula nomor kep tentang pengangkatan pejabat struktural eselon iii lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sulayang tersebut,,,pemohonpemohobahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula, berdasarkan surat keputusan memohon tanggal me(vide bukti bahwa pemohon adalah pasangan calotanggal meikepulauan sula tahun yang dilakukan oleh memohon, berdasaryang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan olehkepulauan sula sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sul , juli kamis, juli dan jumatvidevide bukti telah menetapkan pasangan calon pemilihan umum bupati dan wakil bupati kepulauan sula yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut: nomor rut yaitu pasangan calon drs. usman drake, si, dan drs. mortar umami, nomor urut yaitu pasangan calon ahmad hid mus, s.e., dan sapi bawah, s.h: nomor urut yaitu pasangan calon ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadikepulauan sulaula periode yang ditetapkan oleh memohon dengdimana hasil rekapitulasi suara oleh kpu kepulauan sula adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan persentase knistanisshasi sa eksis media tem dan drs. mortar umami dan s.e., dan sapi bawah, s.h nurdin umasangadji thankepulauan sula sebagaimana tercantum dalam model kwk tanggal juli vide bukti adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya: bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sulkepulauan sulrmasalahan yang ditimbulkan oleh memohon sudah terjadi sejak tahap awal proses pemilihan umum, yaitu ketika ditemukan adanya tindakan pemalsuan tandatangan pada dokumen dukungan partai persatuan pembangunan ppp) dan partai demokrasi kebangsaan dpk pdk) pada lembar persetujuan penjaringan atau pengusulan pasangan calon bupati wakil bupati kepulauan sula, bahwaoleh kpu kepulauan sula beserta partai partai pendukung pendukungnya berdasarkan pengumuman penetapantertanggal mei bukti po bahwa berdasarkan surat dewan pimpinan cabang dpc) ppp kepulauan sula kepada kpu kepulauan sula surat nomor in aa v perihal keberatan atas pemalsuan tandatangan bukti sekretaris dpc ppp kabupaten kepulauan sula, ir. lutfi sik, mewakili partai mengajukan complain kepada kpu kepulauan sula atas pendaftari, karena adanya pemalsuan tandatangan ketua dpc ppp, kabupaten kepulauan sula, hi. saleh buana, s.h., pada surat nomor dpc ppp ks tertanggal maret bukti yang dipergunakan untuk memenuhi syarat perolehan suara kursi minimum partai gabungan partai pendukung pencalon, bahwa terhadap pemalsuan tandatangan ketua dpc ppp kabupaten kepulauan sula, oleh dpc ppp kabupaten kepulauan sula telah diadukan dan dilaporkan kepada panas kepulauan sula melalui surat nomor in aa v bukti bahwa untuk membantah keadilan tantangannya, ketua dpc ppp kabupaten kepulauan sula sudah membuat surat pernyataan nomor in aa v untuk membantah keaslian tandatangan diatas surat nomor dpc ppp ks tertanggal maret yang dilampirkan fotokopi ktp yang bersangkutan sebagai bahan pembanding dan pengangkatannya sebagai ketua dpc ppp kabupaten kepulauan sula bukti surat pernyataan mana sudah dikirimkan kepada kpu pusat bukti bahwa menindaklanjuti surat nomor in aa v panas kabupaten kepulauan sula mengirimkan surat pemberitahuan nomor pw. s v kepada kpu kabupaten kepulauan sula untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut complain tersebut bukti bahwa keberatan serupa datang dari dewan pimpinan kabupaten partai demokrasi kebangsaan, dalam surat nomor dpk pdk kapsul v perihal penolakan terhadap keputusan kpu kab. kepulauan sula serta permohonan pembatalan keputusan kpu kab. kepulauan sula tertanggal mei bukti dan surat nomor dpp pdk malut v bukti bahwa tim pemenangan pusat drs. usman drake si. dan dies. mortar umami telah menyurati kpu pusat, kpu propinsi, kpu kabupaten dan panas kabupaten dengan surat nomor sek b tim us mo! v perihal keberatan terhadap hasil penetapan calon bupati wakil bupati kepulauan sula, dan untuk itu meminta agar kpu menganulir penetapan calon terhadap bakal pasangan calon ir.( bukti bahwa memohon jelas telah bertindak tidak adil, atau setidak tidaknya tidak cermat dan lalai terhadap laporan dan keberatan keberatan yang diajukan oleh dpc'ppp, dpk pdk dan tim pemenangan pusat drs. usman drake, si, dan drs. mortar umami perihal penetapan ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadji sebagai calon bupati kepulauan sula tahun terbukti dengan tidak dilakukannya tindakan hukum apapun untuk menindaklanjuti hal tersebut, bahwa dengan fakta pemalsuan tandatangan dpc ppp dan dpk pdk, maka secara otomatis ppp dan pdk haruslah dikeluarkan dari gabungan partai politik yang mendukung mengusung pasangan ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadji sebagai calon bupati kepulauan sula tahun sehingga hitung hitungan perolehan suara kursi partai gabungan partai sebagai syarat pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun pastilah tidak mencapai batas minimum yang dibutuhkan bukti sehingga sudah sewajarnya jika pasangan ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadji dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepulauan sula, namun yang terjadi memohon membiarkan dan tidak melakukan suatu tindakan apapun, sehingga patut dicurigai keterlibatan memohon dalam pelanggaran ini, bahwa karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimum yang diperlukan dan termasuk pelanggaran serius terkait proses pemilukada, patut kiranya mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula nomor urut ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadji mengingat ketidakmampuan memohon untuk bertindak tegas dan cermat sesuai dengan hukum: bahwa selain daripada pelanggaran diatas, dalam proses pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun juga terjadi pelanggaran pelanggaran lainnya yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, bahwa untuk itu panas kabupaten kepulauan sula telah menyampaikan surat nomor pw. s vi kepada bawaslu perihal penyampaian laporan phpadapun dari kasus kasus yang terjadi selama proses pemilukada kabupaten kepulauan sula yang dibawa kedalam persidangan php oleh panas adalah sebagai berikut: pembagian uang money politics) kepada warga masyarakat. yang salah satunya dilakukan kediaman bupati, desa dangdut sa i1 bukti bahwa telah dititipkan uang sejumlah rp. (dua puluh empat juta rupiah) polres kepulauan sula yang merupakan uang dari pembagian pembagian kepada masyarakat (money politic) bukti dan bukti dimana kabar ini disebarkan masyarakat bukti bukti sehingga hal ini merupakan pembohongan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh panitia pemungutan suara desa nahi kecamatan sulawesi barat diwarnai dengan kecurangan yang diindikasikan dengan adanya surat suara yang sudah dicoblos dan diberi tanda berupa nama pemilih, hal mana kejadian ini telah dilimpahkan polres kepulauan sula dengan surat nomor pw. s vi bukti juga surat suara yang ditemukan rumah bapak kasim yang ditutupi oleh salah satu anggota sekretariat kpu sejumlah lembar bukti dan ketidakabsahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih bukti bahwa juga ditemukan lembar surat suara yang telah dicoblos dan diberi nama pemilih desa nahi kecamatan sula besi barat bukti dan adanya pns yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, a.n. sdr. taruk sample dan marina sample bukti pelibatan pns untuk memberikan keuntungan bagi calon bupati nomor urut yang merupakan incumbent bukti sedangkan telah diingatkan oleh panas dalam surat bukti bahwa telah nyata dan terbukti pasangan calon nomor urut telah menggunakan tenaga pns sebagai team sukses yaitu edy udayana, spd dan saudara johnson anggota pps. keduanya mengarahkan agar masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati nomor urut saudara edy udayana adalah seorang pns yang notabene adalah bawahan dari pasangan calon bupati yaitu calon dari incumbent ahmad hid mus, se.sungguh sangat jelas ini melanggar nomor tahun bukti salah seorang guru yang bernama madjid tidore pada saat setelah rapat bersama orang(lima puluh ribu rupiah) dan rp. (seratus ribu rupiah)ukti bahwa hal yang cukup mengherankan adalah, anggota dprd kabupaten sula), rusli jannah, s.h., suwardi sangadji, bukti kejadian ini sudah diakui sendiri oleh pelaku dalam surat pernyataan yang dibuatnya bukti bahwa terhadap pelanggan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, panas kabupaten kepulauan sula melalui suratsebelum menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana dalam rekomendasi angka bukti dan bahwa dalam rekomendasinya angka panas menyebutkan dan mengakui secara jelas dan tegas bahwa pasangan nomor urut ahead hid mus, s.e, dan safe bawah, s.h., telah banyak melakukan pelanggaran pemilukada, baik sebelum dan saat pencoblosan tanggal juli (vide bukti bahwa sekalipun telah banyak dikemukakan maupun dilaporkan kepada memohon mengenai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh, namun hal tersebut tidak mengubah sikap memohon, dan masih saja membiarkan dan menolak untuk mengambil tindakan tegas terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran: bahwa dengan surat kpu kepulauan sula nomor kpu kab vii memohon menolak untuk menunda pleno penetapan hasil dan memilih untuk tidak mengambil sikap terhadap adanya pelanggaran pelanggaran yang jelas dan terang terjadivang diperoleh oleh pemenang yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut vmemohon sehingga pemilukada kabupaten kepulauan sulepulauan sulapatut kiranya mahkamah mendiskualifikasikanulauan sula tahun bahwa dengan didiskualifikasikannya pasangan calon nomor urut ahmad hid mus, s.e., dan sapi bawah, s.h., serta, maka hanya tinggal pemohon sajalah yang sah sebagai calon bupati dan wakil bupati pemilukada(vide bukti bahwa dengan demikian layak bagi pemohon ditetapkan mahkamahbahwa denganbanyaknya pelanggaran dalam proses yabersifat sistematis, terstruktur dan masif yang diduga dilakukan oleh memohon dan atau pasangan calon nomor urut dan dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten kepulauan sulmendiskualifikasi: menetapkan pemohonepulauabukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada oleh kpu kabupaten kepulauan sula tertanggal juli bukti fotokopi berita acara tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun oleh kpu kabupaten kepulauan sula tertanggal mei buktipengumuman kpu kabupaten kepulauan sula penetapan pasangan calon bupati kabupaten kepulauan sula tahun yang dinyatakan memenuhi syarat tertanggal mei bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang ppp kepulauan sula kepada kpu kepulauan sula nomor in aa v perihal keberatan atas pemalsuan tanda tangan, bukti fotokopi surat nomor dpc ppp ks tanggal maret bukti fotokopi surat nomor in aa tentang pengaduan dpc ppp kepada panwaslukada kabupaten kepulauan sula: bukti fotokopi surat pernyataan ketua dpc ppp kabupaten kepulauan sula nomor in aa tertanggal maret bukti fotokopi surat tanda terima kpu nomor in bukti fotokopi surat pemberitahuan panas kabupaten kepulauan sula nomor pw. s v kepada kpu kabupaten kepulauan sula, bukti fotokopi surat dpl pdk nomor dpk pdk kapsul v perihal penolakan terhadap keputusan kpu kabupaten kepulauan sula serta permohonan pembatalan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula tertanggal mei bukti fotokopi surat dpp pdk nomor dpp pdk malut v perihal klarifikasi dasar pengajuan calon bupati kepulauan sula: bukti fotokopi surat tim pemenangan pusat drs. usman drake, si, dan drs. mortar umami nomor sek b tim us mo v perihal keberatan terhadap hasil penetapan calon bupati wakil bupati kepulauan sula, bukti fotokopi berita acara nomor istimewa kuilsula pemilihan umum tahunsurat nomor pw. s vii panas kabupaten kepada polres kepulauan sula perihal penyerahan barang bukti saksi laporan pelanggaran pidana pembagian uang money politics) kepada warga masyarakat yang dilakukan kediaman bupati, desa dangdut: bukti fotokopi berita acara penitipan uang sejumlah rp. polres kepulauan sula, bukti fotokopi daftar nomor seri uang hasil money politics yang dititipkan, bukti fotokopi surat keterangan yamin bannon, agung bannon bambang kill dan nurani sample, tentang money politics yang dialami oleh saksi: bukti fotokopi surat keterangan pln dosa, bukti fotokopi selebaran berita tentang penandatanganan untuk pelaksanaan program listrik gratis, bukti fotokopi berita acara klarifikasi dari pln terkait kabar pemberian listrik gratis, bukti fotokopi surat panas nomor pw. s vii polres kepulauan sula perihal pelimpahan perkara polres kepulauan sula, bukti fotokopi berita acara klarifikasi mengenai surat suara yang ditemukan rumah bapak kasim yang dititik oleh salah satu anggota sekretariat kpu sejumlah lembar: bukti fotokopi surat ppk kepada panas nomor ppk kec. snn perihal pengantar berita acara yang menjelaskan temuan banyaknya ketidakabsahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih: bukti fotokopi berita acara penyerahan barang bukti mengenai ditemukannya lembar surat suara yang dicoblos dan diberi nama pemilih desa nahi kecamatan sula besi barat, bukti fotokopi surat panas nomor pw. s vii perihal pelimpahan perkara polres kepulauan sula mengenai adanya pns yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, a.n. sdr. taruk simple dan marina sample, bukti fotokopi bundel surat keputusan bupati dan pejabat dibawahnya mengenai penugasan sementara dan mutasi pns yang mengarah pada memberikan keuntungan bagi incumbent, bukti fotokopi surat panas: bukti fotokopi edy udayana yang berkampanye untuk memilih calon bupati incumbent, bukti fotokopi kajian laporan panas nomor ps. s vii mengenai seorang guru yang bernama madjid tidore pada saat setelah rapat bersama orang tiap anak: bukti fotokopi kajian laporan panas nomor pw. s vii1 mengenai anggota dprd kabupaten sula), rusli jannah, s.h., suwardi sangadji, pd, bukti fotokopi surat pernyataan muhaimin syarif, s.e. (anggota dprd kabupaten sula), rusli jannah, s.h., suwardi sangadji, pd., mengenai benar telah dilakukan pencoblosan oleh orang untuk orang: bukti fotokopi surat panasbukti fotokopi berita acara serah terima laporan pelanggaran pemilu kada kabupaten kepulauan sula surat panas nomor pw. perihal penundaan pelaksanaan pleno penetapan hasil, bukti fotokopi surat kpu kepulauan sula nomor kpu kab vi1 bukti kronologi pengurusan rekomendasi dpp ppen dengan imbalan uang sebesar rp. juta rupiah yang dibayarkan kepada saudara ikal hari oleh pejabat pns hamid idrus sebagai kepala dinas kabupaten kepulauan sula bahwa pembayaran atas kegiatan proyek kontraktor padahal untuk kepentingan calon bupati dan wakil bupati incumbent yaitu pasangan calon nomor urut ahmad hid mus dan sapi bawah: bukt: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor kep bpbukti fotokopi surat pencalonan yang dibuat dan ditandatangani oleh gabungan partai berjumlah partai politik yang mendukung calon pasangan nomor urut ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangaji, bukti fotokopi berita acararubahan terhadap keputusan kep pbsabarudin lethulur, terlahir bernama djenawati umanailo seorang pns yang menjadi team sukses pasangan calon nomor urut melakukhasanuddin sangat, terlahir bernama safir bawah dan team sukses melakukan pelanggaran money politictarian siliin mahdikiamat iphmat umasangaji, terlahir bernama jena umasangaji seorang pns yang menjadi team sukses pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun bukti fotokopi surat tanda terimepulauan sula tahun bukti fotokopi berita acara kesepakatan bersama dukungan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten pada intinya mengakui adanya pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukayang isinya mengandung keberatan keberatan saksi pasangan calon urut bukti fotokopi kwitansi untuk pembayaran panjar biaya rekomendasi calon bupati kepulauan sula yang diserahkan oleh hamid idrus kepala dinas kepada kasim maya sejumlah rp. (dua ratus juta) tertanggal maret bukti fotokopi kwitansi pelunasan biaya partai peduli rakyat nasional yang diserahkan oleh siti farida sebagai bendahara dinas dan diketahui oleh hamid idrus kepada ikal hari atas biaya rekomendasi permintaan tanda tangan ketua partai peduli rakyat nasional ppen):an rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pemilu bupati dan wakil bupati tahun bukti fotokopi berkas persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula dimana terdapat tanda tangan saudara ismail sample, sebagai sekretaris dpd partai demokrasi kebangsaan pdk) kabupaten kepulauan sula yang dipalsukan dan tandatangan saleh buana, ketua dpd partai persatuan pembangunan ppp) kabupaten kepulauan sula yang juga dipalsukan, bukti film mengenai penyerahan bukti money politic sumbangan masjid dan syafii bawah, polsek falabisahaya: bukti film mengenai janji pembayaran listrik gratis yang mana pihak pln tidak mengetahui tentang hal ini: bukti film mengenai adanya penekanan siswa disalah satu sekolah untuk memilih pasangan calon incumbent, bukti film mengenai surat suara nyasar: bukti film mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh warga falabisahaya yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilihan tetap, bukti foto foto mengenai penyerahan bukti money politik sumbangan masjid kantor panas kabupaten kepulauan sula, bukti foto dokumentasi kertas suara yang cacat dan berita acara yang diterima kantor kpu kabupaten kepulauan sula oleh ppk mangold: bukti foto mengenai pembagian kotak suara perempuan dan wanita, samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pemohon juga mengajukan (tigasaleh pamona saksi menerangkan mengenai pemalsuan tandatangan atas nama dirinya dalam pengunungan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ghazali saleh saksi yang menerangkan hal yang sama seperti saksi saleh pamona, iqbal mairie saksi menerangkan keterlibatan pns dan penggunaan uang negara untuk kepentingan tim sukses calon dari incumbent,kepulauan sula tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkan keputusan kpu'at, juliuli berdasarkan tanda terima nomor pan.mk vii bukti p ll), oleh karenanyterhadap pemohon dalam eksepsi eksepsi memohon:buktinomoromisi pemilihan umum yang dimulai sekitar pukul wib sampai selesai pada hari itu juga sekitar pukul wib pada hari yang sama bukti dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calonnomor dan saksi pasangan calon nomor ada catatan keberatan adalah menyangkut tahapan pemilukada yang bukan menjadi kewenangan memohon money politic, pemasangan baliho atribut, cc.panwaslukada kabupatenpanwaslukada kabupaten kepulauan sula, surat panwaslukada masih dalam penelitian panwaslupanwaslukada kabupatencperaturan pemerintah nomor tahun juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1i yaitu hanya pelanggaran money politicmana hal tersebut tidak diatur dalam tahun maupun putusan mahkamah konstitusi nomorampai dengan tahun tahun junto dan tahun serta fatwa nomor kma inomor tahun junctomorampai dengan nomoremilucmoney politicnomorpanwaslupanwaslukada saja adalah palsu (bandingkan tanda tangan ketua panwaslukada kabupaten kepulauan sula pada bukti dengan tanda tangan pada lampiran buktieep pbb:,dengan huruf nomor tahun termasuk dalam hal ini pemohon, fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh memohon, bahwa saksi saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomoran lain lainmenerapkan hukum, dan:nit atas nama ahmad hid mus, s.e., dan sapi bawah, s.upatenupatenmor kep pbb tanggal juli, bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d nupatennya merupkan keputusan pleno yang ditanda tangani oleh seluruh anggota panwaslukada kabupaten kepulauan sula, sedangkan surat tersebut tidak ditanda tangani oleh salah satu anggota panwaslukada,dalil tentang pelanggaran pelanggaran pemilukada poin baliho calon wakil bupati bukan kewenangan memohon, nomor urut menggunakan karena hingga saat ini memohon simbol korps pns belum lemalam ketentuan larangan kampanye tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, dan tahun tahun junto ketentuan dan nomor tahun nomor tahun pasangan calon nomor urut bukan kewenangan memohon, melakukan tindakan karena hingga saat ini memohon diskriminatif terhadap tim belum lemah menerima surat sukses pasangan nomor pelimpahan untuk diambil tindakan urut dan pasangan calon atau sanksi dari bawaslu kada nomor urut dengan tentang hal dimaksud, memerintahkan guru sd, sebagaimana diatur dalam smp, dan smu kab. tahun dugaan kepulauan sula menyerahkan kejadian dimaksud lebih pada rapor dan ijazah setelah perkara pidana, dan pencoblosan tahun tahun junto dan pp tahun oknum pns bernama edy bukan kewenangan memohon, udayana, dan oknum dan tidak termasuk sengketa pps bernama johnson desa php sebagaimana dimaksud bajo yang berkampanye dan (vide angka dan menjanjikan masyarakat huruf peraturan untuk memilih pasangan mahkamah konstitusi nomor calon nomor urutoknum edy udayana, selaku anggota pps telah dinonaktifkan tindakan pasangan calon bukan kewenangan memohon, nomor urut yang memaksa dan tidak termasuk sengketa pns untuk memilih calon php sebagaimana dimaksud nomor dengan dikeluarkan (vide sasa angka "asal pasa uru peraturan mutasi kepada orangdanya keterlibatan pns bukan kewenangan memohon, pada saat kampanye dan tidak termasuk sengketa pasangan calon nomor urut php sebagaimana dimaksud jena umanailo dan sehat (vide angka dan gagap kecamatan huruf peraturan saranpenekanan dan intimidasi bukan kewenangan memohon, dan terhadap warga masyarakat tidak termasuk sengketa php seluruh desa dalam wilayah sebagaimana dimaksud (vide kab. kep. sula yang angka dan dilakukan oleh camat dan huruf peraturan aparat desintimidasi yang bukan kewenangan memohon, dilakukan calon nomor urut dan tidak termasuk sengketa terhadap tim sukses php sebagaimana dimaksud pemohon, sebagai berikut: (vide angka desa gelar, dengan dan huruf peraturan korban rudi, hasil mahkamah konstitusi nomor hairanur, bosnia, kosasih tahun juncto dan oto yang undang undang nomor tahun aan desa bareng, dengan korban jadi dan kepri memohon belum pernah irfan ariyanto, terjadi menerima surat pelimpahan untuk pemukulan oleh oknum diambil tindakan atau sanksi dari serif rajin, muni, bawaslu kada tentang hal aladin menuai dan dimaksud, sebagaimana diatur sofyan, dalam tahun desa kabung, dengan korban jon kau, language buton, cabang dan bugis: dugaan kejadian dimaksud lebih desa kilo dengan pada perkara pidana, korban lauren. (saksi saksi tahun uu akan dihadirkan dalam tahun pembuktian persidangan adanya oknum kepala yang bersangkutan telah sekolah falabisahaya terlibat dinonaktifkan dari ketua sekaligus sebagai tim sukses anggota ppk (vide bukti pasangan calon nomor urut yaitu sadah bawah sebagai ketua ppk kecamatan mangold utara ditemukan adanya surat surat suara dimaksud dalam suara sebanyak lembar keadaan dalam keadaan baik. ara surat suara dimaksud adalah kelebihan surat suara yang berasal dilakukan oleh drake dari kec. mangold barat (dosa) saat ada pan yen kpud)terjadi pencoblosan ganda tidak ada surat bawaslu kada yang dilakukan berulang tentang hal dimaksud saat ulang oleh taruk sample kejadian hingga berakhirnya dan marina sample oknum masa rekapitulasi tingkat pns selaku tim pasangan kecamatan, calon nomor urut desa tahun walau dan desa sample tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form c3) ipaal tahun serta dan pkpu nomor tahun tindakan yang dilakukan oleh bukan kewenangan memohon, julian nip. dan tidak termasuk sengketa oknum kepala son gelar php sebagaimana dimaksud memaksa wali murid untuk (vide angka mencoblos pasangan calon dan huruf peraturan nomor urut kecamatan mahkamah konstitusi nomor taliabu utara, gelar,terdapat lembar surat tidak ada surat bawaslu kada suara yang telah diberi tanda tentang hal dimaksud saat (nama calon pemilih) oleh| kejadian hingga berakhirnya kpps desa nahiulir c3) tps dimaksud perkara dimaksud merupakan unsurterdapat pembagian kotak bukan merupakan pelanggaran suara karena dilakukan dalam satu yang dipisahkan (laki laki tps hanya berupa asumsi saja dan perempuan) untuk dan tidak ada pelimpahan dari mengetahui para pemilih panwaslukada kepada memohon dalam memilih pasangan atas permasalahan tersebut calon nomor urut dan nomor pemisahan dimaksud untuk urut yang terjadi desa mempermudah dalam pengisian gelar, basis pasangan calon berita acara dan catatan nomor urut penghitungan suara ditingkat tps pemilih yang terdapat dalam tidak ada surat bawaslu kada dpt pileg dan pilpres tidak tentang hal dimaksud hingga diakomodir dalam pemilukada penetapan rekapitulasi daftar kabupaten kepulauan sula: pemilih tetap tingkat kabupaten kpu kabupaten beserta perangkat ditingkat kecamatan hingga tps (ppp) telah memenuhi prosedur resmi dalam menetapkan data dan dpt pemilukada kabupaten kepulauan sula,kepulauan sula nomor kep pbb kpu kabupaten bersama keterwakilan tim kampanye telah melakukan validasi dpt (vide bukti dan bukti hampir pemilih tidak tidak ada surat panwaslukada menerima undangan untuk tentang hal dimaksud: pencoblosan yang undangan bukan alasan untuk terjadi seluruh desa dalam pemilih yang terdaftar tidak ikut wilayah kabupaten memilih, kepulauan sula, dimana tahun tahun terdapat orang pemilih tidak dapat tahun pp tahun mencoblos desa serta kupu nomor tahun falabisahaya kecamatan mangold utara sepanjang terdaftar selaku jiwa pilih yang bersangkutan dapat memberikan suara tps, meskipun tidak memiliki undangan. jumlah bawaslu kada yaitu, bukan kewenangan memohon, orang anggota, orang staf dan tidak termasuk sengketa secretariat, orang staf php sebagaimana dimaksud honorer ditambah orang (vide angka panwaslukada kecamatan dan huruf peraturan dan panwaslukada mahkamah konstitusi nomor lapangan, dengan jumlah tahun juncto aparat panwaslukada yang undang undang nomor sedikit ditambah jumlah tahun tentang mahkamah anggaran yang terbatas dapat konstitusi): karena hingga saat mengganggu aktifitas ini memohon belum pernah pengawasan diberbagai menerima surat pelimpahan wilayah, menyebabkan telah untuk diambil tindakan atau terjadinya pelanggaran yang sanksi dari bawaslu kada sistematis, terstruktur, dan tentang hal dimaksud, massif dalam pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pemilukada kabupaten tahun kepulauan sula tahun diberbagai tempat yang tidak bisa diawasi oleh bawaslu kada adanya intimidasi dari bukan kewenangan memohon, yamin sangadji, kadis dan tidak termasuk sengketa kehutanan kab. kep. sula) php sebagaimana dimaksud dan mahfud, asisten (vide angka pemkab sula) yang dan huruf peraturan mengarahkan pns dan guru mahkamah konstitusi nomor untuk mengikuti kampanye tahun juncto (piknik) yang dilakukan undang undang nomor pasangan nomor urut pada tahun tentang mahkamah tanggal juli desa konstitusi): karena hingga saat wai kec. sarana,tindakan rafi bukan kewenangan memohon, buana sekretaris desa dan tidak termasuk sengketa fata) yang mengikuti php sebagaimana dimaksud kampanye pasangan calon (vide angka nomor urut pada tanggal dan huruf peraturan juli desa wai ipa mahkamah konstitusi nomor kec. saranaadanya tindakan lutfi bukan kewenangan memohon, umafagur pns sekretaris dan tidak termasuk sengketa desa auponhia) yang| php sebagaimana dimaksud melakukan pemasangan (vide angka bendera golkar dan baliho| gan huruf peraturan pasangan calon nomor urut mahkamah konstitusi nomor kediamannya tanggal tahun juncto mei,.o.konstitusi nomor php.d vi nomor php.d vii1kepulauan sula telah terjadi pelanggaran yang bersifatatas perintah lisan calon bukan kewenangan memohon, wakil bupati nomor urut dan tidak termasuk sengketa sapi bawah, s.h kepada php sebagaimana dimaksud yesno wangi pns) (vide angka dan memasang baliho huruf peraturan kediaman kepala sekolah mahkamah konstitusi nomor smk tanggal meiketerlibatan guru guru bukan kewenangan memohon, dan smp dan siswa siswi dan tidak termasuk sengketa pada pelantikan pemdes dan php sebagaimana dimaksud kegiatan sosialisasi pasangan (vide angka calon nomor urut dan dan huruf peraturan dihadiri oleh calon wakil mahkamah konstitusi nomor bupati nomor urut sapi tahun juncto bawah, desa kapoor undang undang nomor tahun kec. mangold selatan pada tentang mahkamah tanggal meisoma ppg tahun tahun 2005j farid umasangadji, sos bukan kewenangan memohon, camat mangold timur) dan tidak termasuk sengketa mukhlis sample, php sebagaimana dimaksud sekcam mangold utara| (vide angka timur) dan rahmat hid| dan huruf peraturan silia, sekcam mangold| mahkamah konstitusi nomor tengah) terlibat dan| tahun juncto tergabung dalam pasangan undang undang nomor tahun calon nomor urut dan| tentang mahkamah pelantikan tim sukses calon| konstitusi): karena hingga saat nomor urut kecamatan ini memohon belum pernah pada tanggal april dil menerima surat pelimpahan kecamatan mangold tengah,iqbal gamarullah, bukan kewenangan memohon, pns guru sman sarana), dan tidak termasuk sengketa zaitun, pns) m.| php sebagaimana dimaksud rivai, pns) juri dunia, (vide angka mpd pns) tergabung| dan huruf peraturan sebagai tim advance panitia mahkamah konstitusi nomor deklarasi pasangan calon| tahun juncto nomor urut pada tanggal undang undang nomor april kec. saranamuhaimin syarif, anggota tidak ada pernyataan saksi pada dprd kab. kep. sula) rusli lembar keberatan tingkat tps yainahu, (pns) dan dimaksud (c3) tidak ada suwardi sangadji, pernyataan saksi pada lembar pns mewakili orang pemilih yang namanya keberatan tingkat ppk dimaksud tidak masuk dalam dpt untuk (das) tidak ada surat dari mencoblos pasangan calon bawaslu kada terkait perkara nomor urut desa taxon dimaksud hingga rekapitulasi kec. taliabu selatan pada tingkat kecamatan taliabu tanggal juli selatan (pandu)cto dan tahun serta dan pkpu nomor tahun vide bukti dan bukti marta changamel kepala tidak ada pernyataan saksi pada sekolah lembar keberatan tingkat tps son bahu ketua kpps) dimaksud (c3) tidak ada bertindak pernyataan saksi pada lembar mewakili orang pemilih keberatan tingkat ppk dimaksud melakukan pencoblosan (das) tidak ada surat dari pasangan calon nomor urut bawaslu kada terkait perkara dimaksud hingga rekapitulasi dusun gol desa bahu| tingkat kecamatan taliabu kec. taliabu selatan pada selatan (pandu) tanggal perkara dimaksud merupakan julito dan tahun pp serta dan pkpu nomor tahun vue bukti 18dan buktiips serta nomor ips desa| c3) mangan kec. sarana pada separuh dari lembar surat tanggal juli2010 suarasebagaimanatahun tahun tahun tahun serta pkpu nomor tahuntahun serta dan pkpu nomor tahun vide bukti danips desa fardu c3) kec. sarana pada tanggal separuh dari lembar surat juli2010 suara sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh ketua' kpps, dengan demikian surat suara tersebut dinyatakan syah karena telah memenuhi ketentuan tahun uu tahun tahun pp tahun serta pkpu nomor tahun perkara dimaksud merupakanvide bukti ditemukan kertas surat nomor tps tidak jelas suaranomor tps yang sudah (c3) mencoblos kec. mangold lebih dari lembar surat tengah pada tanggal juli suara sebagaimana juncto nomor tahun perkara tersebut juga memenuhi unsur unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tps dimaksud yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi tingkat ppk mangold tengahee. bahwa terhadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut: tentang money politic jawaban memohon nomor urut membagi | bukan kewenangan bagikan stiker disertai dengan memohon, dan tidak uang kepada termasuk sengketa php masyarakat hampir diseluruh sebagaimana dimaksud desa dalam wilayah (vide angka kab.kep.sula, dan huruf tindakan membagi bagikan peraturan mahkamah uang sebesar rp. , | konstitusi nomor tahun yang dilakukan oleh tamsil juncto kanan dan kuraisyia marsaoly selaku tim sukses pasangan undang undang nomor calon nomor urut desa akun tentang bajo: mahkamah konstitusi): dan tindakan membagi bagikan seharusnya hal tersebut uang sebesar rp. , | disimpan kepolisian dengan total sebesar rp. untuk selanjutnya yang dilakukan dilimpahkan pengadilan oleh rahmania hasen pns agar putusan yang camat sarana utara), junaidi bermuatan hukum tetap fataruba (sekretaris dpd sebagaimana diatur oleh golkar kabupaten kepulauan s d sula), selaku tiri sukses nomor alat tahun urut desa fuku kec. sarana utara, tahun junto dan tindakan membagi bagikan tahun serta uang sebesar rp. fatwa nomor yang dilakukan oleh balik ekmanii jamil punca golkar mangold bahwa utara) ma'un ipa sekcam bahwa khusus menyangkut mangold utara), sadah sanksi terhadap bawah pns kepala sekolah pelanggaran money politik sman mangold utara), raja pasangan calon atau tim sasha pns sman kampanye adalah mangold utara), selaku tim pembatalan sebagai sukses pasangan calon nomor pasangan calon oleh kpu kecamatan mango utara setelah memenuhi ara (saksi saksi akan dihadirkan penemuan saksi yang diatur dalam pembuktian dalam persidangan): dan ahun putusan maa aan poni mahkamah konstitusi dilakukan pasangan calon puu 1i hanya nomor urut sebagai berikut: pelanggaran money polisi desa albula, janji ketika masih sebagai calon pembagian uang sebesar peserta pilkada, rp. . 0leh juri sedangkan sudah terpilih, dunia oleh oknum pns berdasarkan putusan yang guru), bermuatan hukum tetap moda mainan, pembagian dinyatakan terbukti oleh oknum dea melakukan pelanggaran money politic rahmania husein, camat gak diatur dalam sarana utara, junaidi tah fataruba, tamsil kanan, akun maupun dan eurasia marsaoly: putusan mahkamah desa waikafia, konstitusi puu pembagian uang sebesar rp. oleh oknum bahwa berdasarkan along mus, ketentuan tersebut diatas, desa walau, pembagian maka khusus tentang uang sebesar kp. vuu. dugaan adanya money oleh oknum idham: umami politic oleh undang undang desa capalulu meriah diatur pembagian kartu stiker dan pelaksanaannya secara uang rp. . kepada khusus berdasarkan pemilih yang dilakukan oleh ketentuan s d sapi bawah, (calon wakil bupati nomor urut tahun tahun dan menaati umanailo junto pns) pada tanggal dan tahun dan idola kec. mangold serta satwa nomor tengah pembagian kartu man a00, angga stiker dan uang rp. september yang kepada pemilih yang kepada ketua kpu bukti dilakukan oleh sapi| sehingga bukanlah bawah, (calon wakil| termasuk obyek sengketa bupati nomor urut dan php yang menjadi menaati umanailo pns) kewenangan mahkamah pada tanggal juli2010: konstitusi r.i desa foi kec. sarana pembagian kartu stiker dan bang terhadap saki uang rp. kepada pemilih yang dilakukan sudah ada putusan yang langsung oleh ahmad berkekuatan hukum tetap, hid mus, (calon maka dengan sendirinya bupati nomor urut tangga mekanisme pelaksanaan juni2010, sanksi akan dilaksanakan desa kou kec. mangold sesuai petunjuk mahkamah timur pembagian art stiker dan uang rp. agung tersebut diatas. pembagian kartu stiker dan uang rp. . kepada pemilih yang dilakukan oleh drs. sadah bawah kepala sekolah sma mangold utara) raja sasha pns) samsudin masuk camat mangold utara) main ipa sekretaris kec. mangold utara) pada tanggal juli2010, desa wai ina kec. sulawesi barat pembagian kartu stiker dan uang rp. kepada pemilih yang dilakukan oleh buhari buana pns) pada tanggal juli2010, desa beda kec. sulawesi tengah pembagian kartu stiker dan uang rp. kepada pemilih yang dilakukan oleh kepala desa pada tanggal juni2010, desa kawal kec. taliabu barat pembagian stiker dan uang rp.belo kec.wai gai kec. sulawesi selatan pembagian kartu stiker dan uang rp.lon nomor urut pada tanggal juniate:. kep. sula, atas perintah bupati incumbent selaku pasangan calon nomor urut bahwa tuduhan pemohon bahwa sebagian besar tps ataupun kecamatan ada money politik dilakukan oleh memohon terkait terturut memohon. jadi jelas bahwa sangkaan adanya money politicaterhadap pemohon(bukti t.i,).kepulauan sula! rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon. selanjutnya, berdasarkans vii perihal penyampaian laporan php yang ditujukan kepada bawaslu ri, tertanggal juli bukti dan berdasarkabupaten kepulauan sula nomor pw. bukti yang pada pokoknyyenshitunsan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calonpu yang dimulai sekitar pukul wib sampai selesai pada hari itu juga sekitar pukul wib dihari yang sama bukti dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon (vide(satu dan saksi pasangan calon (tiga) ada catatan keberatan adalah menyangkut tahapan pemilukada yang bukan menjadi kewenangan memohon (bawaslu kada kab.bawaslu kada kab. kepulauan sula. surat bawaslu kada masih dalam penelitian bawaslu bawaslu kada kab.kiiuu tahun junto dan tahun serta fatwa nomor email, puu ii r.c ibawaslu bawaslu kada saja adalah palsu bandingkan tanda tangan ketua bawaslu kada kab. kepulauan sula pada bukti dengan tanda tangan pada lampiran bukti2010 tangga! juli2010:ike verklaaramemohon,llrut atas nama ahmad hid mus, dan sapi bawah, s.., kep pbb tanggal juli. bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d v.rus merupakan keputusan pleno yang ditanda tangani oleh seluruh anggota panwaslukada kab. kepulauan sula, sedangkan, dan massif, sebagai berikut: baliho calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut menggunakan simbol korps pegawai negeri sipil atau kopi (vide bukti lampiran foto asli akan dihadirkan oleh panwaslukada dalam persidangan): pasangan calon nomor urut (incumbent), telah melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap siswa yang orang tuanya menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut dan nomor urut yaitu memerintahkan guru sd, smp dan smu kabupaten kepulauan sula menyerahkan raport dan ijazah siswa setelah pencoblosan: (orang tua murid akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan), pasangan calon nomor urut membagi bagikan stiker disertai dengan uang kepada masyarakat hampir seluruh desa dalam wilayah kabupaten kepulauan sula (vide bukti lampiran (saksi saksi akan dihadirkan dalam persidangan): bahwa pada hari rabu tanggal juni rumah salah satu masyarakat desa bajo kecamatan sarana utara sdr. johnson selaku ketua pps desa bajo dan sdr. edy udayana yang berprofesi sebagai pns kepala sekolah smp) telah mengadakan pertemuan dengan masyarakat. hal mana sdr. edy udayana menyampaikan kepada masyarakat harus memilih kandidat ahm sp pasangan calon nomor urut supaya depan pemerintah memperhatikan desa bajo. berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terlahir, dalam proses klarifikasi terlahir telah mengakui perbuatan tersebut (vide bukti lampiran atas arahan dari limusin ahmad kepala dusun desa bajo kec. sarana utara) masyarakat datang kediaman bupati pasangan calon nomor urut dimana selesai arahan dari panitia, dilakukan pembagian uang masing masing sebesar yang dilakukan oleh tamsil kanan pica golkar sarana utara) dan kuraisyia marsaoly pns guru sma negeri sarana) selaku tim sukses surat tersebut hanya ditanda tangani oleh salah satu anggota panwaslukada saja dan ternyata palsu.perhitungan rekapitulasi saksi pasangan calon tidak penghitungan suara oleh keberatan terhadap perolehan suara memohon sebagaimana masing masing pasangan calon dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum kab, kep. sula nomor kep pbb tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kab. kep.. kep. sula sebagaimana tercantum dalam model db kwk tanggal juli adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya bahwa berdasarkan surat dewan saudara ir. lutfi sik tidak dalam pimpinan cabang dpc) ppp kapasitas selaku sekretaris partai, kepulauan sula kepada kpu namun salah satu unsur ketua pada kepulauan sula surat nomor dpc ppp kabupaten kepulauan sula in aa v perihal keberatan kpu kabupaten hanya atas pemalsuan tandatangan, melakukan penelitian sekretaris dpc ppp kab. kepulauan terhadap keberatan yang sula, ir. lutfi sik, mewakili partai diajukan oleh salah satu mengajukan complain kepada kpu unsure pimpinan ketua atau kepulauan sula atas pendaftaran sekretaris), sebagaimana pasangan calon bupati dan wakil diatur dalam ketentuan bupati kepulauan sula periode huruf (a) ir. resmi latar dan drs. tahun tahun nurdin umasangadji, karena adanya dan pemalsuan tandatangan ketua dpc dan ppp, kab. kepulauan sula, hi. tahun pp tahun2009 serta saleh buana, s.h, pada surat pkpu tahun nomor dpc ppp ks dugaan pemalsuan tanda tangan tertanggal maret yang bukan domain kpu kabupaten namun dipergunakan untuk memenuhi syarat bawaslu kada dan aparat penegak perolehan kursi minimum hukum karena bagian dan unsure partai gabungan partai pendukung pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pencalonan pasangan calon bupati tahun tahun dan wakil bupati kepulauan sula periode ir. resmi latar dan drs. nurdin umasangadiji, bahwa terhadap pemalsuan tidak disertai dengan tandatangan ketua dpc ppp kab. putusan pengadilan yang kepulauan sula, oleh dpc ppp kab. berkekuatan hukum dan kepulauan sula telah diadukan dan atau bap dari polres dilaporkan kepada panas kabupaten kepulauan sula panas kepulauan sula kepulauan sula melalui surat nomor melalui surat nomor: in aviv in aaa menyarankan kepada kpu kabupaten kepulauan sula untuk meneliti keabsahan rekomendasi yang dikeluarkan dpp ppp. langkah yang diambil oleh kpu kabupaten kepulauan sula video bahwa untuk membantah keaslian kpu kabupaten kepulauan tantangannya, ketua dpc ppp sula memiliki pertimbangan kab. kepulauan sula sudah terkait dengan bantahan membuat surat pernyataan nomor saudara ketua dpc ppp in aa untuk membantah bahwa dikhawatirkan keaslian tandatangan diatas surat bantahan dimaksud tidak nomor dpc ppp ks tertanggal maret yang sesuai dengan fakta fakta dilampirkan fotokopi ktp yang sebelumnya. artinya bisa bersangkutan sebagai bahan saja yang bersangkutan pembanding dan sebelumnya menandatangani dokumen pengangkatannya sebagai ketua surat pencalonan dan belakangan tidak dpc ppp kab. kepulauan sula, mengakuinya. makanya kpu surat pernyataan mana sudah kabupaten kepulauan sula dikirimkan kepada kpu pusat, tetap mengacu pada penyelesaian masalah pidana lewat putusan. pengadilan. dan secara adminstrasi dokumen surat pencalonan dinyatakan memenuhi syarat karena ada tanda tangan ketua dan sekretaris. bahwa menindaklanjuti surat panas kepulauan sula in aa panas kabupaten melalui surat nomor: kepulauan in aviv sula mengirimkan surat menyarankan kepada kpu pemberitahuan nomor kabupaten kepulauan sula pw. sa kepada kpu kab. untuk meneliti keabsahan kepulauan rekomendasi yang dikeluarkan sula untuk meneliti dan mengkaji dpp ppp. langkah yang lebih lanjut diambil oleh kpu kabupaten complain tersebut kepulauan salah: bahwa keberatan serupa datang dari bahwa surat dari dewan dewan pimpinan kabupaten partai pimpinan kabupaten partai demokrasi kebangsaan, dalam demokrasi kebangsaan surat nomor dpk tertanggal mei pdk kapsul v perihal sedangkan penetapan bakal penolakan terhadap keputusan pasangan calon yang kpu kab. kepulauan sula serta memenuhi syarat dilakukan permohonan pembatalan keputusan oleh kpu kabupaten kpu kab. kepulauan sula tertanggal kepulauan sula tanggal mei dan surat nomor mei bukti dpp pdk malut penetapan terlampir bahwa tim pemenangan pusat drs. dugaan pemalsuan tanda tangan usman drake, dan drs. mortar bukan domain kpu kabupaten namun umami telah menyurati kpu pusat, bawaslu kada dan aparat penegak kpu provinsi, kpu kabupaten dan hukum karena bagian dari unsure panas kabupaten dengan surat pidana, sebagaimana diatur dalam nomor sek b tim us mo v ketentuan perihal keberatan terhadap hasil tahun uu12tahun2008. penetapan pasangan calon bupati selanjutnya sampai dengan dan wakil bupati kepulauan sula, ditetapkannya pasangan calon terpilih dan untuk itu meminta agar kpu oleh kpu kabupaten kepulauan sula, menganulir penetapan calon tidak ada putusan pengadilan terkait terhadap bakal pasangan calon ir. dengan perkara dimaksud, bahwa memohon jelas telah dugaan pemalsuan tanda tangan bertindak tidak adil, atau setidak bukan domain kpu kabupaten namun tidaknya cermat dan !alai terhadap bawaslu kada dan aparat penegak laporan dan keberatan keberatan hukum karena bagian dari unsur yang diajukan oleh dpc ppp, dpk pidana, sebagaimana diatur dalam pdk dan tim pemenangan pusat ketentuan drs. usman drake, dan drs. tahun tahun mortar umami perihal penetapan ir. kpu kabupaten kepulauan sula resmi latar dan drs. nurdin menggelar rapat dengan pendapat umasangadji sebagai calon bupati dengan kpu pusat pada tanggal kepulauan sula tahun mei dan hasilnya kpu pusat terbukti dengan tidak dilakukannya mengarahkan terkait dengan persoalan tindakan hukum apapun untuk dimaksud untuk melupakan verifikasi menindaklanjuti hal tersebut, dpp ppp antara lain mengecek kebenaran pengurus yang menandatangani dokumen surat pencalonan. bukti terlampir. bahwa pelaksanaan pemungutan bukan kewenangan memohon, karena suara oleh panitia pemungutan suara hingga saat ini memohon belum desa nahi kec. sulawesi barat pernah menerima surat pelimpahan dinamai dengan kecurangan yang untuk diambil tindakan atau sanksi dari diindikasikan dengan adanya surat bawaslu kada tentang hal dimaksud, suara yang sudah dicoblos dan diberi sebagaimana diatur dalam tanda berupa nama pemilih, hal mana tahun kejadian ini telah dilimpahkan dugaan kejadian dimaksud lebih pada polres kepulauan sula dengan surat perkara pidana, s d nomor pw. sa ii juga surat tahun uu suara yang ditemukan rumah tahun junto dan bapak kasim yang ditutupi oleh salah tahun serta fatwa satu anggota sekretariat kpu nomor kma i1 sejumlah lembar, dan ketidak asahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih bahwa juga ditemukan lembar tidak ada surat bawaslu suara suara yang telah dicgblos dan kada tentang hal dimaksud diberi nama pemilih desa nahi saat kejadian hingga kec. sulawesi barat, dan adanya berakhirnya masa pns yang melakukan pencoblosan rekapitulasi tingkat lebih dan satu kali, a.n. sdr. taruk kecamatan, spamoje dan marina sampleesurat suara dimaksud dalam keadaan dalam keadaan baik surat suara dimaksud adalah kelebihan surat suara yang berasal dari kec. mangold barat (dosa) saatbahwa telah nyata dan terbukti tidak ada surat bawaslu pasangan calon nomor urut kada tentang hal dimaksud telah menggunakan tenaga pns saat kejadian hingga sebagai team sukses yaitu edy berakhirnya anak masa udayana, dan saudara rekapitulasi johnson anggota pps, keduanya tahun mengarahkan agar masyarakat untuk ai: tidak ditemukan pernyataan memilih calon bupati dan wakil saksi pada lembar keberatan bupati nomor urut saudara edy (form c3) ips dimaksud udayana adalah seorang pns perkara dimaksud yang notabene adalah bawahan dari merupakan unsur unsur pasangan calon bupati yaitu yang memenuhi pelaksanaan calon dari incumbent ahmad pemungutan suara ulang hid mus, sungguh sangat pada ips dimaksud, yang jelas ini melanggar tahun desainoknum edy udayana, selaku anggota pps telah dinonaktifkan dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, 117 tahun2004 12tahun bahwa hal yang cukup tidak ada pernyataan saksi pada mengherankan adalah adanya lembar keberatan tingkat ips dimaksud pencoblosan yang dilakukan oleh (c3) tidak ada pernyataan saksi pada orang mewakili orang lainnya, lembar keberatan tingkat ppk yang dilakukan oleh muhaimin syarif, dimaksud das) tidak ada surat dari se, anggota dprd kabupaten bawaslu kada terkait perkara sula). rusli jannah. s.h dimaksud hingga rekapitulasi tingkat epu akan ula), us jana uu, kecamatan taliabu selatan (pandu) suwardi sangadji, pd, kejadian perkara dimaksud merupakan unsure ini sudah diakui sendiri oleh pelaku unsure yang memenuhi pelaksanaan dalam surat pernyataan yang pemungutan suara ulang pada tps dibuatnya12tahun2008, junto dan tahun pp serta dan pkpu nomor tahun bahwa terhadap pelanggaran pleno rekapitulasi pelanggaran sebagaimana penghitungan suara tingkat disebutkan diatas, panas kab. kabupaten adalah bagian tak kepulauan sula melalui surat nomor terpisahkan dari tahapan pw. perihal penundaan pelaksanaan pemilu bupati pleno tanggal juli telah dan wakil bupati kepulauan mengusulkan agar kpud menunda sula, sehingga pelaksanaan pleno penetapan hasil, penundaannya mesti sebelum menyelesaikan seluruh berdasarkan pada ketentuan persoalan pelanggaran administrasi nomor pemilu, sebagaimana dalam tahun tentang perpu rekomendasi angka nomor tahun junto tahun kpu kabupaten telah menjawab dengan surat nomor kpu kab vii vide bukti,abupaten kepulauan sula tahun untuk itu perlu memohon terangan fakta hukum sebagai berikut: melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas ketiga pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan sulaabupaten kepulauan sula melalui jajaran kpu kabupaten kepulauan sula serta melalui media massa dan elektronik kabupaten kepulauan sulaabupaten kepulauan sula hingga jangka waktu (empat belas) hari: bahwa setelah memohon menetapkan (tiga) pasangan calon dan menetapkan nomor unit pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun dengan surat keputusan kep pbb tanggal mei tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula taun memohon juga mengumumkan kepada masyarakat pemilih kabupaten kepulauan sulatiga) pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada kabupaten kepulauan sulaabupaten kepulauan sulaabupaten kepulauan sula:hadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut: telah menyampaikan surat nomor memohon, karena hingga pw. s vii kepada bawaslu perihal saat ini memohon belum penyampaian laporan php dan berita acara pernah menerima surat pleno penyampaian laporan tentang pelimpahan untuk diambil perselisihan hasil pemilihan umum php) tindakan atau sanksi dari pemilu kada kabupaten kepulauan sula nomor bawaslu kada pw. adapun dari kasus kasus yang dugaan kejadian dimaksud lebih terjadi selama proses pemilukada kab. pada perkara pidana, s d kepulauan sula yang dibawa kedalam tahun persidangan php oleh panas adalah sebagai tahun junto berikut: dan tahun pembagian uang money politic) kepada serta fatwa nomor warga masyarakat, yang salah satunya kma ii dilakukan kediaman bupati, desa fardus vii bahwa telah dititipkan uang sejumlah rp. polres kepulauan sula yang merupakan uang dari pembagi bagian kepada masyarakat money politic), , dimana kabar ini disebarkan masyarakat,, sehingga hal ini merupakan pembohongan kepada masyarakat, salah seorang guru yang bernama madjid tidore pada saat setelah rapat bersama orangtua wali murid membagi bagikan uang kepada siswa'siswi smp negeri kec. taliabu timur selatan, sebesar rp.ahwa tuduhan pemohon bahwa sebagian besar tps ataupun kecamatan ada money politic dilakukan oleh memohon terkait ternyatmemohon terkait, jika hal tersebut diulang lagi, belum tentu pemohon menang lagi, sehingga dapat merugikan pemohon sendirifi, menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya terhadap pemohon dan pemohon iifotokopi surat dari tim pemenangan drs. usman drake, dan drs. mochtar umami, nomor tpp sumo vii hal: pembatalan mandat, yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula tertanggal juli bukti fotokopi surat dari komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor kpu kab. vii |
wahyudi djadi pekerjaan wiraswasta alamat jalan cempaka, komplek bumi saya indah nomor rt irw desa kelurahan serang, kecamatan serang, kota serang nama iif fariudin s.e pekerjaan anggota dprd kota serang alamat jalan komplek tegal padang rt rw desa dragon, kecamatan tatakan, kota sbertanggal september dan tanggal september memberi kuasa kepada astiruddin purba, s.h., bert horor harahap, s.h,. paulus sanjaya samosir, sos, s.h., ester novita, s.h., andre victor nainggolan, s.h., dr. arisan, s.h., m.h., rd. yudi anton rikmadani, s.h., m.h., aries surya, s.h., dan edi wirahadi, s.h., para advokat pada tim hukum dan advokasi pasangan calon walikota dan wakil walikota serang wahyudi djadi lif fariudin, (wali) yang beralamat jalan pramuka raya nomor mataramota serang, berkedudukan jalan k.h. abdul fatah hasan nomor kota serang, banten: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor kpu kota. tanggal oktober memberi kuasa kepada agus setiawan, s.h., mustafa achmad, s.h., muco, beralamat jalan trip tamansari ruko inti menanggung, kota stb. harus jaman, sc., s.e pekerjaan swasta nama sulih, s.h.,reynolds, s.h.,, e). tertib, kepentingan umum: g). keterbukaan: h). proporsionalitas, i). profesionalitas, j). akuntabilitas, k). efisiensi: dan i). efektifitas ,kemudian menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: dalil pemohon yang menyatakan lurah pialang berkeliling tps pada waktu istirahat, lurah tersebut mengambil surat suara lebih dari (sepuluh) lembar, kemudian mencoblos dan dimasukkan dalam kotak suara. saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan keras kepada kpps, tetapi tidak ditanggapi, berdasarkan formulir model c kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu serta klarifikasi memohon kepada kpps yang bersangkutan atas dalil pemohon tersebut, dapat diketahui tentang kebenaran dari dalil tersebut, berdasarkan klarifikasi memohon, diketahui bahwa kejadian sebenarnya adalah pada pukul wib, lurah pialang bernama tangani melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara tps lurah tangani melakukan monitoring bukan hanya tps saja, tetapi semua tps yang berada kelurahan pialang, kecamatan tatakan yang berjumlah tps. pada saat monitoring, lurah tersebut tidak masuk dalam tps, apalagi mengambil surat suara dan mencoblos surat suara tersebut sebagaimana yang diajukan pemohon. selama melakukan tugas monitoringnya, hanya berada sekitar tps luar batas: selain itu, peristiwa tersebut merupakan ranah kewenangan bawaslu kota serang, dan hingga saat ini bawaslu kota serang tidak pernah memberikan rekomendasi kepada memohon untuk menyikapi peristiwa tersebutada saat penghitungan suara, kpps enam kecamatan kota serang tidak melakukan pembetulan terhadap pencoblosan yang masih berada dalam kotak pasangan calon nomor urut dinyatakan tidak sah, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: dalil sebagaimana pemohon sampaikaseluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota serang:. sehingga permohonan menjadi absurd tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya mohon agar dalil tersebut dikesampingkan dan mohon agar majelis hakim mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dalil pemohon yang menyatakan memohon telah memperlakukan pemohon dengan tidak adil karena telah menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan surat pemberitahuan rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan desa, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kpuharus tunduk dan patuh pada ketentuan perundangan undangan yang berlaku, berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, dapat kami sampaikan bahwa setidak tidaknya kpu kota serang terikat pada ketentuan ketentuurat edaran komisi pemilihan umum nomor kpuivii tanggal juli perihal: keputusan kpukeputusan kpu kota serang nomor pts kpu kota tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun oleh pps, ppk, dan kpu kota serang serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan, tanggal juni buku panduan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara pps dan ppk: surat pemberitahuan pelaksanaan rekapitulasi tingkat desa kelurahan oleh pps dan ppk model d3 kwk.kpu dan model da3 kwk.kpu): kpu kota serang terikat pula olehyang telah ditetapkan oleh kpu kota serang: bahwa dalam setiap kesempatan sosialisasi tentang kegiatan kegiatan kpu kota serang dalam rangka pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun kpu kota serang menginformasikan perihal pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa kelurahan: tidak hanya itu, kpu kota serang menginformasikan tentang penyerahan surat mandat saksi yang dihembuskan kepada seluruh tim kampanye pasangan calon, pada tingkat pps telah pula disiapkan dan diberitahukan surat undangan pemberitahuan rekapitulasi model d3 kwk.kpu), dan ternyata memang tidak seluruh pps desa kelurahan yang melakukan rekapitulasi tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut seandainya tim kampanye nomor urut tidak mendapat pemberitahuan undangan maka hampir dipastikan tidak ada satupun saksi pasangan calon nomor urut yang hadir pada saat rekapitulasi desa kelurahan kota serang: bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum agar dalil dalil tersebut untuk dikesampingkan dan selanjutnya panel majelis mahkamah berkenan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. dalil pemohon yang menyatakan dalam rapat pleno tingkat ppk, pemohon mencurigai kecurangan yang dilakukan kpps semua tps. pemohon menyatakan keberatan pada tingkat kecamatan ppk) dan pada tingkat kpu kota serang dan pemohon meminta agar kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh tps. terhadap dalil pemohon tersebut, memohon tanggapi dan membantah sebagai berikut: sebelum membantah dalil pemohon, perlu kiranya memohon sampaikan hal hal substansial yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut: tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun dalam keputusan kpu kota serang nomor pts kpu kota! ! sebagaimana diubah dengan keputusan kpu kota serang nomor pts kota serang tentang tahapan, program, dan jadwal, bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps oleh kpps adalah tanggal september kpu kota serang menetapkan kelompok kerja pemungutan suara dan penghitungan suara dalam rangka persiapan teknis pelaksanaan kegiatan, berdasarkan keputusan ketua kpu kota serang nomor pts kpu kota serang tentang pembentukan kelompok kerja pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yang bertugas: sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara, berbagai persiapan teknis harus dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara pemilu tingkat bawah (ad hoc)berdasarhuruf yang berimplikasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun mulai dan seterusnya, maka pada pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota tahun memohon diwajibkan untuk menyusun tahapan dan program pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps, dasar hukum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun peraturan pemerintahsurat edaran kpu nomor kpu vii tanggal juli perihal. memohon melaksanakan bimbingan teknis bagi ppk pada tanggal juli bertempat sambaran resto kota serang yang dihadiri oleh ketua, anggota, dan sekretaris ppk. bimbingan teknis bagi ppk menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan latihan soal. adapun materi bimbingan teknis terdiri dari: tugas, wewenang, dan kewajiban ppk, pps,: pedoman rekapitulasi penghitungan suara pps dan ppk, latihan latihan soal pengisian formulir model c1 kwk.kpu. memohon melaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi pps yang dilaksanakan sambaran resto kota serang, dan dibagi menjadi (dua) gelombang: gelombang pada tanggal juli untuk ketua, anggota dan sekretaris pps serta ketua dan anggota ppk yang membidangi pemungutan dan penghitungan suara yang berasal dari kecamatan serang, kecamatan klasemen, dan kecamatan tatakan, dengan jumlah peserta, gelombang pada tanggal agustus untuk ketua, anggota, dan sekretaris pps serta ketua dan anggota yang membidangi pemungutan dan penghitungan suara yang berasal dari kecamatan curug, cocok jaya, dan walantaka, dengan jumlah peserta, materi bimbingan teknis bagi pps terdiri dari: tugas, wewenang, dan kewajiban pps, pedoman rekapitulasi penghitungan suara pps, latihan latihan soal pengisian formulir model c1 kwk.kpu. anggota ppk dan pps mendapat bahan materi bimbingan teknis dalam bentuk power poin, buku panduan, jenis jenis formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara tps oleh kpps, jenis jenis formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa kelurahan oleh pps, dan jenis jenis formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk dalam bentuk hard copy dan soft copy, bimbingan teknis dilaksanakan juga bagi ketua dan salah satu anggota kpps yang dilaksanakan masing masing kecamatan, dengan rincian sebagaimana berikut: kpps kecamatan klasemen, hari tanggal selasa agustus kpps kecamatan serang, hari tanggal rabu kamis agustus kpps kecamatan cocok jaya, hari tanggal jum'at agustus kpps kecamatan tatakan, hari tanggal sabtu agustus kpps kecamatan walantaka, hari tanggal minggu agustus samping kegiatan bimbingan teknis, kelompok kerja pemungutan dan penghitungan suara kpu kota serang melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara masing masing wilayah kerja ppk dengan tujuan: sebagai sosialisasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal september sosialisasi tata cara pemberian suara dengan benar mulai dari prosedur pendaftaran, duduk kursi antrian, pemanggilan pemilih, pengambilan (satu) lembar surat suara oleh pemilih, tata cara mencoblos surat suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara, hingga pemberian tanda tinta pada jari pemilih: cc. sosialisasi tentang pemberian tanda pada surat suara yang benar dan sah, yaitu dengan mencoblos satu kali pada kotak yang berisi pasangan calon, baik pada kolom nomor, nama, atau foto pasangan calon: sebagai latihan bagi petugas kpps dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari kpps pertama samapi dengan kpps ketujuh, sebagai latihan bagi petugas kpps dalam proses pengisian berita acara dan bermacam macam formulir yang digunakan dalam penghitungan suara tps, terutama formulir catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tps model c1 kwk.kpu), yang terdiri dari data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara, serta klasifikasi surat suara sah: menumbuhkan pemahaman persepsi yang sama antara petugas kpps dengan masyarakat, atau simpatisan tentang kriteria surat suara yang sah dan tidak sah, surat suara dengan color lebih dari satu kali, color tembus, dan sebagainya. pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara masing masing kecamatan, dengan jadwal sebagai berikut: kecamatan curug tanggal agustus kecamatan tatakan tanggal agustus kecamatan cocok jaya tanggal agustus kecamatan serang tanggal agustus kecamatan klasemen tanggal agustus kecamatan walantaka tanggal agustus hari tenang dilaksanakan dari tanggal september sampai dengan tanggal september masa tenang ini, kpu kota serang melakukan pengecekan terhadap seluruh proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu walikota dan wakil walikota serang tahun serta monitoring seluruh wilayah kecamatan mengenai persiapan pembentukan tps masing masing wilayah kerja yang sudah ditetapkan: berdasarkan tahapan, program dan jadwal pemilu walikota dan wakil walikota serang tahun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hari kamis, september rekapitulasi penghitungan suara pps tanggal september rekapitulasi penghitungan suara ppk tanggal september rekapitulasi penghitungan suara kpu kota serang tanggal september kpu kota serang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kota serang serta penetapan calon terpilih pada hari kamis, tanggal september berdasarkan kronologis pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun sebagaimana telah dipaparkan atas, sejatinya memohon telah melakukan upaya yang maksimal untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat tps, pps, ppk, sampai dengan tingkat kpu kota serang: selanjutnya memohon sampaikan tanggapan dan bantuan terhadap dalil sebagaimana pemohon sampaikan berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara: dalil pemohokepada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota serang termasuk kepada pemohon, sehingga permohonan menjadi absurd tidak jelas kabur, pada kenyataan, setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pps, hampir disetiap kelurahan pps, saksi mandat pemohon hadir dan menandatangani berita acara model kwk.kpu. lampiran model kwk.kpu, bahkan tidak menyatakan keberatan pada form keberatan model kwk.kpu yang telah disediakan, dan bahkan pula memang beberapa tps, pemohon berhasil meraih perolehan suara terbanyak, selain itu, memohon telah pula memberikan bintik kepada kpps pps ppk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun oleh karenanya, permintaan pemohon pada tingkat kecamatan ppk dan tingkat kpu kota serang tersebut menunjukkan suatu itikad tidak baik pemohon yang ditengarai bertujuan membangun suatu konstruksi opini publik bahwa memohon dan atau penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun oleh memohon adalah cacat hukum: memohon, kpu kota serang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mungkin memang sudah nasibnya selalu dipandang sebelah mata terutama oleh pihak pihak yang merasa tidak puas karena ketidakberhasilannya meraih perolehan suara terbanyak, sehingga berbagai bentuk kekecewaannya melampiaskan dengan berbagai cara kepada lembaga penyelenggara pemilu cast memohon selaku penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun namun sesungguhnya pemohon tidak dapat secara serta merta menjustifikasi memohon sebagai salah satu pihak yang menyebabkan ketidakberhasilan pemohon, memohon telah melakukan segenap daya upaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota yang berlandaskan asas judul dan uber, oleh karenanya memohon berpohon kepada mahkamah untuk menilai pula upaya upaya yang memohon lakukan untuk menjamin hak konstitusionalpun rincian dalil dalil permohonan keberatan pemohon adalah sebagai berikut: iv. pelanggaran terstruktur, sistematis, dan mawalikota dan wakil walikota serangwarga kota serang dalam rangka pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun mohon yang mulia majelis hakim mahkamah agar mengesampingkan dalil pemohon dan berkenan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: dalil pemohon yang menyatakan memohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada dpt yang telah di check list, ternyata tidak digunakan data dpt tps sehingga menimbulkan kerancuajukan perbaikan apakah namanya atau mungkin orang lain daerahnya masing masing sudah tercantum dalam dpt atau tidak, hal ini tidak terbatas pada setiap pasangan calon dan atau tim kemenangannya diberi hak yang sama,memohon telah memberikan softcopy dan hardcore salinan daftar pemilih tetap dpt) kepada masing masing pasangan calon: dengan demikian setiap pasangan calon dapat memperhatikan dan meneliti dpt yang digunakan dalam proses pemungutan suara secara leluasa, berkaitan dengan permohonan pemohon yang menyatakan dps yang telah dilakukan proses checklist, tetapi tidak dijadikan dasar pemutakhiran data dpt, terjadi kecamatan serang dan kecamatan klasemen, memohon jelaskan dengan tabel sebagai berikut: sewa mma terjadi penambahan jumlah pemilih ken (auratus enam puluh ben pasi terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak (seratus empat puluh enam) penjelasan: bahwa telah terjadi perubahan data dps terhadap dpt setelah proses coklat (pencocokan dan penelitian) dilakukan. terjadi penambahan terhadap dpt yang akan digunakan dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun perubahan yang terjadi sebagaimana terlihat pada tabel atas menunjukkan bahwa memohon telah melakukan upaya upaya untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga kota serang dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun tabel tersebut sekaligus membantah tuduhan pemohon yang tidak berdasar yang ditujukan kepada memohon, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada ada sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan mohon yang mulia panel majelis mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: dalil pemohon yang menyatakan memohon melakukan kerancuan dan ketidakpastian dpt yang mengakibatkan terjadinya pertokoan pemilih berbagai tps dengan menggunakan formulir yang bukan atas nama pemilih itu sendiri dan dilakukan berkali kali, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: memohon sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut haruslah diuji. sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, memohon telah mengerahkan segala daya dan upaya untukserang tahun secara umum dapat memohon gambarkan melalui tabel sebagai berikut: tabel jumlah dps pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun mama oat terdaftar berikutnya merupakan tabel dpt yang menunjukkan perubahan jumlah pemilih dari dps menjadi dpt pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun tabel jumlah dpt pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun terdaftar berdasarkan dua tabel tersebut, terlihat jelas perbedaan jumlah pemilih dps dan dpt. dalam kondisi budaya dan sosial kota serang yang bergerak dinamis, memohon mencoba untuk tetap konsisten mempertahankan hak konstitusional warga kota serang khususnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun tabel tabel tersebut menunjukkan terdapat selisih antara dps dengan dpt berupa peningkatan jumlah dpt sebagai berikut: (dpt dps) adalah pemilih secara keseluruhantidak banyak memang: memohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana diterangkan tabel berikut: tabel jadwal pemutakhiran data pemilih pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun besi aja rapatiwte nat rapat persiapan kpu pelaksanaan pemutakhiran data mei pemilih dengan ppk rapat persiapan kpu pengumuman daftar juni kota pemilih sementara uni serang dengan ppk rapat persiapan kpu pengumuman daftar juta kota pemain tetap dengan serang irapateksternal rapat pleno terbuka kpu penetapan dps juli2013 kota serang rapat pleno terbuka kpu penetapan dpt juli kota serang "ia inn min data pemilih pemberitahuan kepada maret s d kpu pemerintah daerah tentang maret kota penyampaian data serang pemilu dp4) penerimaan data penduduk kpu potensial pemilih pemilu maret kota (dp4) dari pemerintah serang daerah penyusunan data pemilih kpu serang bimbingan teknis april kpu pemutakhiran data pemilih kota untuk ppk serang bimbingan teknis kpu pemutakhiran data pemilih mei kota untuk pps serang bimbingan teknis kpu aman, untuk ppp serang penyerahan data pemilih april kpu perdana (soft copy) kepada kota pps melalui ppk serang utan pemilahan pemilih per tps april laporan hasil penetapan april pps jumlah tps dan pemilahan melalui pemilih perps ppk pemutakhiran data pemilih penyerahan data pemilih dalam bentuk hard copy kpu kota sebanyak (dua) rangkap mei serang kepada pps melalui ppk oleh pps dibantu ppp juni pengesahan dan juni pps pengumuman daftar pemilih juni sementara dea sementara juni aan sementara ppk juli rekapitulasi daftar pemilih juli sementara kpu kota serang juli penyerahan berita acara daftar pemilih sementara kpu (dps) dan dps name kota dalam bentuk soft copy serang kepada tim bakal pasangan kampanye, untuk cek kembali akurasi kebenarannya oleh tim kampanye pencatatan dan penetapan juni pps footer namun tambahan sgp babat tambahan makanan pot ppk tambahan ppk rekapitulasi daftar pemilih juli kpu tambahan kpu kota kota serang serang man tetap pengesahan dan juli pengumuman tdi pps pps penyampaian dps name, name, dpt name, berita acara penetapan jumlah tps, berita acara pengangkatan ppp, pengangkatan ppp, berita acara juli pps penetapan dps, dan melalui dpt, berita acara ppk rekapitulasi penetapan dps, dan dpt dalam bentuk soft copy (cd) dan hard copy kepada kpu kota serang oleh pps melalui ppk ppk rapat pleno rekapitulasi juli kpu dpt kpu kota serang kota serang penyusunan dan penetapan juli kpu rekapitulasi jumlah pemilih kota terdaftar dan tps terinci tiap serang kecamatan, kelurahan desa dalam wilayah kpu kota serang penyerahan salinan daftar juli pemilih tetap sept) dalam bentuk soft copy kepada tim kpu kampanye agustus kota penyerahan salinan daftar serang pemilih tetap sept) dalam bentuk hard copy kepada tim kampanye asia sunda menit ben kegiatan bsn pemilih pps monitoring penetapan daftar juni pemilih sementara pps (waktu tentatif sesuai jadwal pps masing masing pps) monitoring pengumuman juni pps daftar pemilih sementara pps monitoring penetapan daftar juni ppk pemilih sementara ppk monitoring penetapan daftar juli ppk pemilih tetap monitoring penetapan daftar ppk pemilih tetap ppk juli kemudian terhadap dalil dalil pemohon yang mencoba menunjukkan kesalahan memohon dengan membuat tabel tiap tiap kecamatan se kota serang sebagaimana dalam permohonan pemohon, secara sederhana dapat memohon jelaskan bahwa pemohon menggunakan data yang berasal dari dps dan atau dpt yang diketik ulang oleh pemohon sendiri (tidak menggunakan format dps maupun dpt yang telah memohon sampaikan kepada masing masing pasangan calon termasuk kepada pemohon). hal ini dapat dibuktikan dengan sampel sebagai berikut: tps curug manis (vide permohonan pemohon halaman dijelaskan sebagai berikut: benar dps masih tercampur dengan tps lain seperti tps dan satu pemilih dari desa pancalaksana, namun setelah dilakukan proses coklat, maka dpt sesuai dengan fakta lapangan daerah yang bersangkutan: naskah permohonan merupakan hasil ketik ulang pemohon sendiri, dapat dibuktikan sebagai berikut: pada tabel dalam permohonan, tps kelurahan curug manis, kecamatan curug, nomor urut pemilih nomor sampai dengan tidak tercatat tps curug manis, melainkan dpt tps desa pancalaksana, kecamatan curug, dps, nomor urut sampai dengan juga tercatat pada tps desa pancalaksana, kecamatan curug, bukan tps curug manis, kecamatan curug, selengkapnya memohon sampaikan bantahan terhadap dalil pemohon berkaitan dengan dpt melalui tabel bantahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan dpt, sebagai berikut: tabel bantahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan dpt nama nama pemilih pemilih dalam dalam bea alamat keterangan dalil dps pemohon dpt kecamatan serang desa sumur pucung tps rahmat rachman serang, ling.ciw bahwa pemohon mencoba ati wati waktu mengaburkan nama pemilih, lor, dalam dalil pemohon tertulis fatmawati, sedangkan berdasarkan fakta dalam dpt dan dps, nama tersebut tertulis rachmawati, nur'andini nur'aini serang, ling.ciw bahwa nama nur'andininur'ainida serang, ling.ciw bahwa nama ida rosita rosita rosita waktu dalam dalil pemohon lor: menyebutkan tercatat pada rw|rosita: bahwa dalam daftar pemilih tercatat tps nomor urut kemudian yang bersangkutan mengajukan pindah tps. berdasarkan pengajuan tersebut, petugas memindahkan nama yang bersangkutan tps nomor urut pada dps, kemudian ditetapkan dalam dpt nama ida rosita pada tps nomor urut dengan alamat ling.diwaktu lohmad achmad serang, ling.ciw bahwa nama ahmad taufik taufik taufikchmad taufik.murid m.murid serang, diwaktu bahwa nama m.murid lor: dalam dalil pemohon menyebutkan tercatat pada tps dengan alamat ling.diwaktu lorbdul abdul serang, diwaktu bahwa nama abdul rahman rahman lor: rabdul rahmanainan amanah pulang, ling.ciw bahwa nama mainanmanma mama lebak, diwaktu bahwa nama mamamuhammad serang, diwaktu bahwa nama m.murid lor: dalam dalil pemohon syarat syarat menyebutkan tercatat pada lancar lancarbahwa dalam penyelenggaraan pemilukada walikota dan wakil walikota serangsedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan dalam pemilukada dalam bentuk pembangunan fasilitas sosial yang dibingkai dengan kampanye terselubungwanda wanda serang, diwaktu nama muhammad alamiah alamiah lor: syahrotulanwar dalam dalil pemohon tercatat pada uhammad syahrotulanwalaeta ida laeta serang, diwaktu bahwa nama ida laeta lor: dalamlaetiftahul miftahul brebes, diwaktu bahwa nama roman roman lor: miftakhurroiftakhurrohfatimah fatimah serang, link.ci bahwa nama fatimahfatimjaeni mujaeni jakarta, ling.ciw bahwa nama mujaenihujan!riah mariah serang, diwaktu bahwa nama mariahribahwa pada tps desa kelurahan sumur pucung jumlah suara terbanyak diperoleh oleh pemohon, dengan jumlah suara (seratus dua puluh sembilan suara), dengan demikian pertokoan sebagaimana didalilkan oleh pemohon jelas tidak beralasan dan menyesatkan, dikarenakan selain nama nama pemilih telah sesuai dan tepat pada dpt maupun dps, jumlah suara pada tps senjatanya dimenangkan oleh pemohon sendiri: kecamatan cocok banjarsari tps8 sendi sendi serang, link.ci bahwa nama sendisendsetelah setelah serang, link.ci bahwa nama setelahhama setelah, pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt: muslihat mus serang, link.ci bahwa nama muslihat dalam lihatslihatrudi rudi kuningan, komp.pe bahwa pemohon mencoba permana per mda mengaburkan lokasi tps mana,se blok pemilih, dalam dalil pemohon tertulis rudi permana,se, dengan alamat komp.ero ero kuningan, komplek bahwa pemohon mencoba sahrowa show pemda mengaburkan lokasi tps rain ardi blok pemilih, dalam dalil pemohon tertulis ero sahrowardin, dengan alamat komplek : basuki basuki sukar kompi. bahwa nama basuki dalam rss dalil pemohon menyebutkan pemda tercatat pada tps dengan blok alamat kompi. rss pemda nomor blok nomorbasuksinar serang, komp bahwa pemohon mencoba musibah pemda mengaburkan nama pemilih, blok |alamat dan tps pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama sinar dengan alamat komp pemda blok nomor berada dalam tps desa banjarsari, sedangkan berdasarkan dpt dan dps, nama tersebut adalah iin musibah tercatat pada tps desa banjarsari dengan alamat komp pemda blok nomordedi dedi salatiga, taman bahwa pemohon mencoba surya surya krisan mengaburkan tps pemilih, wan wan blok dalam dalil pemohon tertulis nomor desa banjarsari tps sedangkan berdasarkan dpt |dan dps, nama tersebut tercatat pada tps desa banjarsari, dengan demikian terbukti pemohon mencoba memanipulasi dan atau membuat kabur data tps pemilih untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt: indri indri lebak, taman bahwa nama indri rahmat rahmat krisan fatmawati dalam dalil ati ati blok pemohon menyebutkan j6 tercatat pada tps dengan |alamat taman krisan blok j6indri fatmawatioc jakarta, komp.ta nama muhammad habibi habibi hamad man yudi dalam dalil pemohon yudi habibi krisan tercatat pada tps alamat yudi blok komp. taman krisan nomor blok nomorhammad habibi yudi: pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt, (kec. curug desa curug manistps2 sam sam serang, bahwa pemohon mencoba sudan sudan pagoda mengaburkan alamat pemilih, ngan,masinis rt. rw.pandangadmin admin serang, kp.masih bahwa nama admin dalam it, dalil pemohon menyebutkan tercatat pada tps dengan alamat kp.masinis,dminrman arman serang, kp.masih bahwa nama arman dalam it, dalil pemohon menyebutkan tercatat pada tps dengan alamat kp.masinisrmanah asma serang, kp.kera bahwa pemohon mencoba nah ikan mengaburkan tps pemilih, mesjid:kerasukan masjidterbukti pemohon mencoba memanipulasi dan atau membuat kabur tps pemilih untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt: mad mad serang, kp.kera pemohon mencoba salim salim ikan mengaburkan tps pemilih, mesjid: dalil pemohon tertulis kecamatan curug, kelurahan desa curug manis pada tps alamat kp. kerasukan masjid sedangkan berdasarkan dpt dan dps, nama tersebut tercatatpemohon mencoba memanipulasi data tps untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt, bahwa dalil dalil pemohon selanjutnya yang mencantumkan alamat kp. gantung dalam tps adalah sangat tidak sesuai, karena pada dpt dan dps pada desa kelurahan curug manis tidak terdapat alamat kp. gantung, |kecamatanwalantaka desapabuaran tps2 sari sari serang, kp.ciw bahwa pemohon mencobaram muhammad serang, kp.ciw bahwa nama arman dalam mad ni: dalil pemohon menyebutkan endang endang tercatat pada tps dengan alamat kp.dihuni: bahwa nama dengan alamat tersebut atas tercatat pada dpt dan dps tps kecamatan walantaka, kelurahan desa pabuaran dengan nama arman,: pemohon mencoba memanipulasi data pemilih nuri nuri tanjung kp.ciw bahwa pemohon mencoba karang,jannah jannah serang, jalanya bahwa nama jan'nah dalam dalil pemohon menyebutkan banten tercatat pada tps dengan km. alamat jalannya banten angkot km. anggota, bahwa nama dengan alamat tersebut atas tercatat pada dpt dan dps tps kecamatan klasemen, kelurahan desa klasemen dengan nama jan'nah, dengan demikian terbukti pemohon mencoba memanipulasi data pemilih fahri ahmad serang, kp. bahwa pemohon mencoba fahri levante mengaburkan alamat pemilih, ran:makna makna serang, kp.kena bahwa pemohon mencoba yah iyah teran: mengaburkan alamat pemilih,kecamatan tatakan desa kelurahan pialang tps8 ' | suci cici serang, kp. long bahwa pemohon mencoba susila susila jaha: mengaburkan nama dan wati wati alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama suci susilawaticici susilawatislim mus serang, kp.piala bahwa pemohon mencoba lihat mengaburkan nama pemilih, wetan: dalam dalil pemohon tertulis muslim, tps kp.pialang wetan, sedangkan berdasarkan dpt dan dps, nama tersebut tertulis muslihat, tps kp.pialang wetan, dengan demikiandede dede serang, kp.piala bahwa pemohon mencoba punk ng, mengaburkan nama dan kimia alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama dede punk kimiadedebaik nama maupun alamat pemilih, untuk mengesankan memohon sengaja mengacaukan dpt, bahwa memohon telah memberikan salinan dps dan dpt (berupa softcopy dan hardcore) kepada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun termasuk kepada pemohon selaku pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan dalil dalil dalam permohonan, pemohon telah memanipulasi dps dan atau dpt yang diberikan oleh memohon mencoba untuk mengaburkan nama, alamat maupun tps: berdasarkan pemaparan dan bukti tersebut, terlihat jelas bahwa pemohon yang ternyata secara sengaja memanipulasi fakta agar seolah olah memohon melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir, padahal sejatinya memohon telah menunjukkan upaya dan dedikasi yang setinggi tingginya untuk meningkatkan partisipasi warga kota serang dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun berdasarkan uraian fakta dan bukti yang disampaikan memohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil dalil pemohon sepenuhnya merupakan dalil dalil yang didasari asumsi belaka, dan celananya pemohon berusaha memprovokasi dan mengaburkan makna demokrasi yang sesungguhnya,bawah ini: ketidaknetralan pejabat pemerintah kota (pemkot) serang dan pegawai negeri sipil (pns) perusakan alat peraga kampanye praktik politik uang (money politic) ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kota serang ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan pemohon ketidaknetralan pejabat pemerintah kota pemkot) serang dan pegawai negeri sipil pns) bahwa adanya ketidaknetralan pns dan pejabat pemkot serang mulai dari walikota serang, kepala dinas, asda, camat, lurah dan atau sampai pada jajaran terendah telah melakukan perencanaan pemenangan, yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut incumbent tb. harus jaman, sc, s.e. dan sulih, s.h., si.):tb. harus jaman, sc, s.e. dan sulih, s.h., si.), dengan cara melakukan melakukan koordinasi dan pertemuan dengan para kepala dinas, asda, camat dan para kepala desa lurah se kota serang dengan, dengan pendanaan dan pembiayaan dari apbd kota serang, akan tetapi dalam kegiatan tersebut ternyata hanya oleh karenanya, memohon memohon kepada panel majelis hakim mahkamah untuk mengesampingkan dalil dalil pemohon tersebut dan selanjutnya memohon berpohon kepada majelis hakim mahkamah agar berkenan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,serang, kami memohon agar berkenan untuk menilai dedikasi dan upaya upaya kpu kota serang dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga negara khususnya kota serang demi mewujudkan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun sebagai pemilihan umum kepala daerah yang berlandaskan asas asas demokrasi, dan selanjutnya kami berpohon kepada majelis hakim mahkamah agar berkenanl# !,dan pembahasan strategi pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sempurna dimulai dengan kegiatan hotel grand wiz kuta bali pada tanggal maret pukul wita, hal mana tidak ada acara lain sebagaimana terlihat dalam rundown acara bali, selain hanya pembahasan perencanaan pemenangan walikota menjabat sekaligus pasangan calon nomor urut (bukti muatan dalam pertemuan tersebut membahas dan merumuskan beberapa hal sebagai berikut: diwajibkan untuk setiap pns yang bekerja pada pemerintahan kota serang yang jumlahnya orang untuk merekrut orang agar memilih walikota incumbent tb. harus jaman) pada pemilukada kota serang tanggal september secara matematis strategi ini akan mengumpulkan orang pemilih yang memilih tb. harus jaman (incumbent). melaksanakan pengajian disetiap kelurahan desa kota serang (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah peserta orang paling sedikit yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua ketua bpd dan lpm, yang mana sumber pendanaannya berasal apbd kota serang untuk kegiatan walikota yang salurkan melalui para camat camat kota serang. para lurah dan para kepala desa sekota serang diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak serta mengarahkan warganya agar memilih walikota incumbent tb. harus jaman) dalam pemilukada kota serang tanggal september dan sekaligus dalam setiap program yang berupa pembangunan baik pembangunan jalan maupun dalam pelayanan sosial publik lainnya harus disertai dengan kampanye untuk pemenangan walikota incumbent tb. harus jaman). diwajibkan untuk setiap kepala dinas membentuk tim pemenangan walikota incumbent tb. harus jaman) terutama kepala dinas pendidikan melalui unit pelaksana teknis upt) setiap kecamatan kota serang dengan target yang harus diraih dari tim pemenangan ini mencapai setiap tps nya.:ii bukti fotokopi surat nomor und vi tertanggal juni tentang penyampaian hasil verifikasi, memohon juga mengajukan sepuluhagus soprano saksi tinggal kampung pialang cilik rt. kelurahan pialang, kecamatan tatakan: saksi sebagai sekretariat pps pialang, saksi datang tps pukul langsung pulang: mengenai saksi mencoblos kali tps kelurahan pialang tidak benar, saksi hanya mencoblos satu kali, satu lembar surat suara, saksi kenal aji fathullah, jasmani saksi tinggal link, jiwaku lor rt rw kelurahan sumur pucung, kecamatan serang, ketua kpps tps kelurahan sumur pucung, buka tps pukul tidak ada masalah, saksi pasangan calon yang hadir nomor dan saat rekapitulasi juga tidak ada protes, diberikan, tanggal malam lurah, bahrain, memberi uang juta untuk biaya operasional tps (sewa tenda, kursi, sound system, makan, minum, dan rokok) dan tidak benar jika uang tersebut dibagikan kepada kpps: much seadelt saksi tinggal kampung pilihan nomor rt rw kelurahan pilihan, kecamatan walantaka: ketua pps pilihan: tps, dpt memilih (tidak ingat), menang nomorsaksi tinggal kampung pilihan rt rw kelurahan pilihan, kecamatan walantakaarena ada surat keterangan dari pps: edi suami saksi tinggal link. tegal jeruk rt rw. kelurahan banjarsari kecamatan cocok jaya: ketua kpps tps tps buka pukul saksi paslon hadir nomor urut dan nomor urut tidak ada masalah, saksi paslon nomor urut dan nomor urut diberikan c1erkait alun, tidak ada pencoblosan bawah umur, alun tidak sekolah namun umur setingkat anak smu kelas lili sumantri saksi tinggal komplek taman mutiara indah blok nomor rt rw. kelurahan kaligandu, kecamatan serang: ketua pps kaligandu, tps, dpt memilih suara sah tidak sah saksi mengundang saksi paslon melalui telpon, yang hadir hanya saksi nomor rekap tanggal september pukul membantah keterangan menko: tps jumlah awal dp setelah pemutakhiran dpt (termasuk tambahan), rita suara saksi tinggal link. menanggung rt rw. kelurahan kaligandu kecamatan serang, bpp tps data awal pemilih pemutakhiran dpt (meninggal dan pindah): zainal abidin saksi tinggal kampung gosok masjid rt rw. kelurahan sukajaya, kecamatan curug, anggota ppk curug, rekap tanggal september tps, dpt suara sah an: ketika rekap hanya hadir saksi paslon dan keberatan saksi dan mengenai pps yaitu (curug masin segel terlepas, yang tandatangan formulir hanya saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahru saksi tinggal kaligandu tegal rt rw. kelurahan kaligandu kecamatan serang, ketua kpps tps kaligandu, tps buka pukul saksi paslon yang hadir hanya saksi nomor urut ppl: tidak ada masalah, membantah keterangan yang mengatakan adanya surat suara meja yang dimasukkan dalam kotak suara ketika istirahat: dpt memilih suara sah cadangan rusak menang nomor urut ade irma rohani saksi tinggal sempu kelapa ended rt rw. kelurahan cipari, kecamatan serang, anggota pps kelurahan cipari: saksi memberikan keterangan mengatasnamakan ketua kpps tps i2.5j menimbang bahwa pihak terkaitkal con suara sulih, sh, dan lif fariudin, dan hartoatauo.walikota kota serang tahun mahkamah konstitusitekan dalam dalam video, (bukti dan (bukti .a) bahwa selain dari pada pertemuan perumusan pemenangan walikota (incumbent) hotel grand wiz sebagaimana dikemukakan atas, kemudian dilanjutkan pertemuan berikutnya rumah makan sari puring cilegon pada pertengahan bulan juni yang dihadiri oleh walikota paslon nomor urut . incumbent), asda dprd kabupaten serang, kepala kepala dinas, camat kota serang, lurah kepala desa sekota serang. pertemuan tersebutkhairul jaman), yakni merumuskan tentang: semua kepala kepala dinas membentuk tim pemenangan pada dinas dinas yang dipimpin masing masing camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mengkoordinasikan sampai pada tingkat dan untuk pemenangan walikota tb. khairul jaman calon incumbent) menang dengan target minimal pada pemilukada walikota dan wakil walikota serang tanggal september khusus untuk dinas pendidikan agar membentuk tim pemenangan walikota tb. khairul jaman calon incumbent) yang koordinator oleh kepala kepala sekolah agar semua pns, dan guru dapat bersatu padu memenangkan dengan target menang masing masing tps. dalam pertemuan itu juga walikota tb. khairul jaman calon incumbent) menjanjikan kepada camat sekota serang bahwa tidak ada mutasi jabatan camat dan atau lurah selama proses pemilukada walikota dan wakil walikota serang berjalan asalkan tetap setia dan mendukung walikota tb. khairul jaman calon incumbent). selain itu walikota tb. khairul jaman calon incumbent) juga menjanjikan kepada semua kepala desa yang sudah menjabat atas tahun masa jabatannya, bahwa jika terpilih kembali akan memperpanjang masa jabatan kepala desa sejalan dengan masa jabatan walikota serang nantiermohon keberatan bahwa dalil pemohon mengada ada terhadap berita acara dan tidak berdasar. faktanya rekapitulasi hasil pelaksanaan pemilihan umum walikota umum walikota dan wakil umum berjalan lancar dan aman. walikota tingkat kota oleh pemilih warga kota serang datang komisi pemilihan umum kota tps tps secara sukarela dan dalam serang nomor keadaan merdeka bebas sehingga ba ix bertanggal dapat menggunakan haknya pada hari september juncto pemungutan suara secara langsung, keputusan komisi pemilihan bebas dan rahasia. umum kota serang nomor dengan demikian keberatan pemohon pts kpu kota tidak beralasan dan harus ditolak tertanggal mahkamah,pemohon (lihat hal bahwa dalil pemohon yang s d hal poin menyatakan telah terjadinya permohonan pemohon) pelanggaran dan kecurangan yang secara umum mendalilkan dilakukan oleh pasangan calon nomor telah terjadi pelanggaran urut pada pemilukada kota serang secara sistematis, terstruktur tahun yang dapat dikategorikan dan masif dengan menguraikan sebagai terstruktur, sistematis, dan fakta fakta terjadinya masif sebagaimana terjadi dalam pelanggaran sebagaimana sengketa mahkamah konstitusi diuraikan bawah ini: dalam perkara nomor php.d ketidaknetralan pejabat viii tertanggal juni pemerintah kota (pemkot) adalah dalil yang bersifat prematur yang serang dan pegawai negeri mendahului proses pembuktian. pihak sipil, terkait justru memiliki bukti dan saksi perusakan alat peraga saksi bahwa pemohon lah yang kampanye, melakukan pelanggaran secara praktik politik uang, sistematis, terstruktur dan masif ketidak netral sebagaimana termuat dalam poin iii penyelenggara pemilihan pelanggaran yang dilakukan oleh umum kepala daerah kota pemohon yang tersebar (enam) serang, kecamatan seluruh kota serang ancaman dan intimidasi dengan cara melibatkan birokrasi, terhadap pemilih dan melukai politik uang, pengarahan simpatisan pemohon pemilih oleh saksi mandat pemohon, kampanye diluar jadwal, pengrusakan alat peraga kampanye milik pihak terkait dan intimidasi terhadap pendukung pihak terkait. ketidaknetralan pejabat pemerintah kota pemkot) serang dan pegawai negeri sipil pns) a1 bahwa adanya ketidaknetralan bahwa dalil pemohon tidak benar dan pns dan pejabat pemkot tidak beralasan. faktanya dalam rangka serang mulai dari walikota menjunjung tinggi netralitas pns serang, kepala dinas, asda, pemerintah kota serang, melalui camat, lurah dan atau sampai walikota kota serang telah pada jajaran terendah telah mengedarkan surat himbauan yang melakukan perencanaan memuat sanksi sesuai dengan pemenangan, yang dilakukan peraturan perundang undangan yang dengan cara memobilisasi berlaku bagi para pns yang terlibat birokrasi pemerintahan untuk dalam penyelenggaran pemilukada memenangkan pasangan kota serang, surat nomor calon nomor urut incumbent pet, tanggal juni tb. harus jaman, sc, s.e. tidak ada satupun pejabat atau pns dan sulih, s.h., si.), dalam jajaran birokrasi pemerintah kota serang yang digerakkan untuk kepentingan pihak terkait pemilihan umum walikota dan wakil walitelah terjadi bahwa dalil pemohon tidak beralasan pelanggaran yang bersifat dan mengada ada. faktanya pihak terstruktur, sistematis, dan terkait tidak pernah melibatkan jajaran masif yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah kota serang pasangan calon nomor urut kepala dinas, camat, lurah kepala tb. harus jaman. sc. se| desa dan pns) untuk kepentingan dan sulih, sh., si) pihak terkait sebagai salah satu dengan cara melakukan pasangan calon dalam pemilihan melakukan koordinasi dan umum walikota dan wakil walikota pertemuan dengan para serang tahun kepala dinas, asda, camat dengan demikian dalil pemohon tidak dan para kepala desa lurah beralasan hukum dan harus ditolak se kota serang dengan mahkamah, dengan pandangan dan pembiayaan dari apbd kota serang, akan tetap dalam kegiatan tersebut ternyata hanyabahwa dalil pemohon tidak benar dan pembatasan seng rbara fat. pemenangan pasangan calon instruksi, perencanaan pembahasan nomor urut (incumbent) strategi untuk memenangkan pihak sebagaimana dimaksud telah terkait, kegiatan hotel grand wiz dilaksanakan dengan kuta bali pada tanggal maret sempurna dimulai dengan adalah study banding pemerintah kota kegiatan hotel grand wiz serang beserta jajarannya dalam kuta bali pada tanggal maret rangka pembahasan pbb (pajak, bumi, pukul wita, hal| dan bangunan), dimana kegiatan mana tidak ada acara lain tersebut seijin dan sepengetahuan sebagaimana terlihat dalam daerah yang kunjungi yaitu rundown acara bali, selain pemerintahan kabupaten badung, yang hanya pembahasan mana pembahasan anggarannya sudah perencanaan pemenangan bahas dan setujui oleh dprd kota walikota menjabat sekaligus serang, termasuk disetujui oleh pasangan calon nomor urut pemohon dalam hal ini wakil walikota (bukti muatan dalam pasangan calon nomor urut yang pertemuan tersebut membahas menjabat sebagai wakil ketua dprd dan merumuskan beberapa hal kota serang, sebagaimana tertuang sebagai berikut dalam apbd, antara lain: pada tahun studi banding pemerintah kota serang dilaksanakan pada tanggal april kota pekanbaru, provinsi riau. dalam rangka study komparasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan: pada tahun studi banding pemerintah kota serang dilaksanakan pada tanggal maret sampai dengan maret kota makasar, provinsi sulawesi selatan dalam rangka studi komparasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan: kegiatan studi banding yang dilakukan pada maret sampai dengan maret kebetulan saja bertepatan akan dilangsungkannya pemilukada kota serang pada september sehingga oleh pemohon dikait kaitkan dengan pelaksanaan pemilukada kota serang, padahal pemohon selaku wakil ketua dprd kota serang sudah mengetahui jadwal kegiatan tersebut.pns bahwa dalil pemohon tidak benar dan yang berkerja pada tidak beralasan. faktanya pemohon pemerintahan kota serang yang tidak dapat menyebutkan siapa yang jumlahnya orang untuk mengarahkan pns yang dimaksud dan merekrut orang agar pns mana yang diarahkan. tidak ada memilih walikota incumbent arahan ataupun perintah dari pihak tb. harus jaman) pada terkait maupun tim sukses dari pihak pemilukada kota serang terkait agar setiap pns yang berkerja tanggal september pada pemerintahan kota serang yang secara matematis strategi ini jumlahnya orang untuk merekrut akan mengumpulkan orang agar memilih pihak terkait, orang pemilih yang memilih tb. sehingga secara matematis strategi harus jaman (incumbent): yang dimaksud untuk mengumpulkan orang pemilih yang memilih pihak terkait, adalah dalil yang sifatnya asumsi semata dari pemohon, tidak dapat buktikan kebenarannya. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak mahkamah: melaksanakan pengajian bahwa dalil pemohon tidak beralasan setiap kelurahan desa kota dan mengada ada. faktanya pemohon serang (tiga) kali dalam tidak dapat menunjukkan siapa, kapan seminggu dengan jumlah dan dimana diadakan pengajian yang peserta orang paling dilaksanakan kali sehari dalam sedikit yang berasal dari tokoh seminggu dengan jumlah peserta agama, tokoh masyarakat, orang dan hadiri oleh tokoh agama, tokoh pemuda, ketua ketua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bpd dan lpm yang mana ketua ketua bpd dan lpm, yang ada sumber pendanaannya berasal adalah kegiatan kemasyarakatan apbd kota serang untuk bidang keagamaan yang biaya oleh kegiatan walikota yang di| apbd ambil dari pos anggaran salurkan melalui para camat kegiatan kecamatan sebagaimana camat kota serang: tertuang dalam apbd tahun @uod non kalaupun itu benar pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa peserta pengajian tersebut mencoblos pihak terkait, serta mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dalampara lurah dan para kepala bahwa dalil pemohon tidak beralasan desa sekota serang diwajibkan dan mengada ada. faktanya tidak untuk melakukan sosialisasi pernah pihak terkait mewajibkan lurah dan mengajak serta dan kepala desa untuk mengarahkan warganya agar mensosialisasikan pihak terkait. @uod memilih walikota incumbent non kalaupun itu benar pemohon tidak tb. harus jaman) dalam dapat dapat menunjukkan lurah mana pemilukada kota serang, dan kepala desa mana yang telah tanggal september dan melakukan sosialisasi yang dimaksud sekaligus dalam setiap program pemohon, pemohon juga tidak dapat yang berupa pembangunan menunjukkan secara pasti masyarakat baik pembangunan jalan mana yang telah mencoblos pihak maupun dalam pelayanan terkait berdasarkan arahan lurah dan social publik lainnya harus kepala desa, disertai dengan kampanye justru, sebaliknya pihak terkait untuk pemenangan incumbent menemukan ada beberapa kepala tb. harus jaman): desa dan lurah yang menjadi tim sukses pemohon antara lain: lurah kaldron bajuri): lurah panggung jati supriyadi): lurah tatakan foton), yang nyata nyata para lurah tersebut hadir dan ikut serta dalam studi banding pemerintah kota serang kabupaten badung, provinsi banten,kepala bahwa dalil pemohon mengada ada dinas membentuk tim dan berlebihan, faktanya yang ikut pemenangan walikota dalam study banding bali hanya incumbent tb. harus jaman) lurah atau kepala desa, camat, satu terutama kepala dinas orang kabar pemerintahan, asisten pendidikan melalui unit walikota dan wakil walikota beserta pelaksana teknis upt) hanya satu orang kepala dinas yaitu setiap kecamatan kota kepala dinas tata kota atas nama sdr. serang dengan target harus ridwan. diraih dari tim pemenangan ini dengan demikian dalil pemohon tidak mencapai setiap beralasan hukum dan harus ditolak snya. mahkamahekam dalam dalam video, (bukti dan (bukti bahwa selain dari pada| bahwa dalil pemohon berlebihan, pertemuan perumusan faktanya memang ada pertemuan pada pemenangan walikota bulan juni tapi tidak benar (incumbent) hotel grand hadiri oleh anggota dprd dan kepala wiz sebagaimana kepala dinas, karena pertemuan dikemukakan atas, kemudian tersebut adalah sifatnya rapat evaluasi dilanjutkan pertemuan program kerja yang sudah dilaksanakan berikutnya rumah makan dan hanya hadiri oleh camat, lurah, sari kurang cilegon pada kepala desa dan pimpin oleh asisten pertengahan bulan juni pemerintahan kota serang atas nama yang dihadiri oleh walikota sdr. mahfud. dalam pertemuan paslon nomor incumbent), tersebut tidak dirumuskan strategi asda dprd kabupaten ataupun langkah langkah pemenangan serang, kepala kepala dinas, walikota, camat se kota serang, dengan demikian dalil pemohon tidak lurah kepala desa kota beralasan hukum dan harus ditolak serang. pertemuan tersebut mahkamah:harus jaman), yakni merumuskan tentang: semua kepala kepala dinas bahwa dalil pemohon mengada dan membentuk tim pemenangan tidak benar. faktanya pihak terkait pada dinas dinas yang tidak pernah memerintahkan kepala dipimpin masing masing, kepala dinas untuk membentuk tim pemenangan dinas masing masing. dalil pemohon juga tidak jelas dan kabur karena tidak secara tegas menyebutkan siapa saja yang terlibat serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pemilukada kota serang dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak mahkamah: camat, lurah, kepala desa, bahwa dalil pemohon tidak benar dan tokoh agama, tokoh mengada ada. faktanya pihak terkait masyarakat, tokoh pemuda, tidak pernah menargetkan perolehan mengkoordinasikan sampai suara sebanyak pada tingkat dan untuk justru sebaliknya pemohon pada pemenangan walikota tb. tanggal januari mengumpulkan khairul jaman calon kepala kepala desa dan plt lurah incumbent) menang dengan hotel median serang. dalam acara yang target minimal pada dihadiri oleh pemohon dan difasilitasi pemilukada walikota dan oleh lurah kaldron sdr. bajuri, lurah wakil walikota serang tanggal tatakan sdr. foton, lurah mesjid september priayi sdr. fatihudin, pemohon secara terang terangan meminta dukungan dan memberikan uang masing masing rp. kepada yang datang serta menyodorkan kwitansi kosong yang telah dibubuhi materai rp. dan surat pernyataan dukungan untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang datang, dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan harus ditolak, khusus untuk dinas pendidikan bahwa dalil pemohon tidak benar dan agar membentuk tim mengada ada. faktanya dalam pemenangan walikota tb. pertemuan restoran sari kurang tidak khairul jaman calon dihadiri oleh kepala kepala dinas incumbent) yang lingkungan pemerintah kota serang, koordinator oleh kepala termasuk dinas pendidikan dan kepala kepala sekolah agar semua kepala sekolah. pns, dan guru dapat bersatu dengan demikian dalil pemohon padu memenangkan dengan mengada ada dan harus target menang masing dikesampingkan mahkamah masing tps, dalam pertemuan itu juga bahwa dalil pemohon mengada ada walikota tb. harus jaman karena mutasi tidak dilakukan (calon incumbent) menjanjikan menjelang pemilukada kota serang kepada camat sekota serang adalah sesuai dengan surat bahwa tidak ada mutasi edaran menteri dalam negeri nomor jabatan camat dan atau lurah sj, tanggal desember selama proses pemilukada perihal: larangan mutasi atau walikota dan wakil walikota rotasi jabatan struktural dalam waktu serang berjalan asalkan tetap enam bulan sebelum pelaksanaan setia dan mendukung walikota pemilukada yang disosialisasikan oleh tb. khairul jaman calon pihak terkait sebagai walikota serang, incumbent), dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak mahkamah: selain itu walikota tb. khairul bahwa dalil pemohon tidak benar dan jaman calon incumbent) juga mengada ada. faktanya kepala desa menjanjikan kepada semua yang sudah menjabat atas tahun kepala desa yang sudah sesuai dengan perda kota serang menjabat atas tahun masa nomor tahun harus diangkat jabatannya, bahwa jika terpilih menjadi pejabat pelaksana tugas kembali akan memperpanjang plt) kepala kelurahan, masa jabatan kepala desa| dengan demikian dalil pemohon sejalan dengan masa jabatan mengada ada dan harus ditolak walikota serang nantinya, mahkamah, bahwa untuk menindak lanjuti bahwa dalil pemohon adalah mengada beberapa pertemuan hotel| ada dan tidak benar. faktanya grand wiz bali dan rumah pengajian dilakukan setiap bulan makan sari puring cilegon, malam jumat sejak pihak terkait belum selanjutnya pertemuan menjabat sebagai walikota serang, koordinasi pemenangan pengajian ini adalah meneruskan walikota tb. khairul jaman kebiasaan yang dilakukan oleh orang calon incumbent) yang tua pihak terkait: bingkai dengan motif pengajian pada pertemuan sebagaimana dirumah walikota tb. khairul dimaksud pemohon, asda tidak jaman calon incumbent) pernah memberikan sambutan apalagi sekitar pertengahan bulan juni meminta dukungan kepada semua yang setelah magrib sampai hadir, jam malah hari, yang adalah hal yang wajar apabila pihak hadir dalah semua kepala terkait walikota serang selaku tuan dinas, kabar kabar pemkot rumah memberikan kata sambutan dan serang, camat se kota serang, ucapan terima kasih kepada semua lurah kota serang pertemuan yang datang dalam acara pengajian itu dilaksanakan dan dihadiri tersebut: per setiap kecamatan, dengan dalam setiap acara pengajian walikota cara camat memerintahkan serang tidak pernah meminta lurah kepala desa masing bantuan dukungan sehubungan dengan kecamatannya untuk pemilukada kota serang menghadirkan, tokoh dengan demikian dalil pemohon tidak masyarakat, tokoh pemuda, beralasan dan harus ditolak mahkamahnomor urut bahwa dalil pemohon tidak benar dan (incumbent kota serang juga tidak berdasar hukum. faktanya memanfaatkan keuangan penggunaan apbd kota serang tahun daerah apbd) kota serang sudah ditetapkan pada untuk kepentingan desember dan sesuai dengan pemenangan pasangan calon tujuan pembangunan kota serang yang nomor urut (incumbent) pada tuangkan dalam perda nomor kegiatan kegiatan pemerintah tahun perda tentang anggaran kota serang yang diantaranya pendapatan dan belanja daerah tahun sebagai berikut: anggaran pemerintah kota serang. dimana dalam rapat pembahasan, calon wakil walikota kota serang nomor urut yaitu lif fariudin, dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua dprd kota serang, dan juga wakil ketua dprd kota serang dari salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) yaitu bambang jangka, keduanya menyetujui dan menandatangani persetujuan bersama walikota dan dprd kota serang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota serang tahun anggaran dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, kegiatan studi banding bali bahwa dalil pemohon adalah tidak atau kunjungan kerja dengan benar dan mengada ada. faktanya anggaran sedot dari apbd penggunaan anggaran kegiatan studi kota serang tahun pada banding bali sudah dianggarkan pos anggaran bantuan dalam apbd kota serang setiap keuangan kepada fosil tahunnya. penggunaan anggaran untuk untuk (satu) organisasi kegiatan tersebut sudah disetujui oleh karenanya semua fraksi dprd kota serang kegiatan untuk pemenangan termasuk fraksi dari partai pengusung pasangan calon nomor pemohon dan ditandatangani oleh incumbent bali pemohon wakil ketua dprd kota menggunakan anggaran serang sekaligus sebagai calon wakil bahwa untuk menindak lanjuti beberapa pertemuan hotel grand wiz bali dan rumah makan sari puring cilegon, selanjutnya pertemuan koordinasi pemenangan walikota tb. khairul jaman calon incumbent) yang bingkai dengan motif pengajian dirumah walikota tb. khairul jaman (calon incumbent) sekitar pertengahan bulan juni setelah magrib sampai jam malam hari. yang hadir adalah semua kepala dinas, kabar kabar pemkot serang, camat se kota serang, lurah kota serang. pertemuan itu dilaksanakan dan dihadiri per setiap kecamatan, dengan cara camat memerintahkan lurah kepala desa masing kecamatannya untuk menghadirkan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda(calon nomor urut (incumbent) juga memanfaatkan keuangan daerah apbd) kota serang untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) pada kegiatan kegiatan pemerintahan kota serang yang diantaranya sebagai berikut kegiatan studi banding bali atau kunjungan kerja dengan anggaran sedot dari apbd kota serang tahun pada pos anggaran bantuan keuangan kepada fosil untuk (satu) organisasi rp. karenanya kegiatan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1incumbent kembali menggunakan angkatan tersebut menurut hukum merupakan penyalahgunaan apbd kota serang. (bukti program pembangunan pemerintah kota serang dalam pembangunan jalan hotmix dan gorong gorong drainase dalam upaya kampanye terselubung pasangan calon nomor urut (incumbent) dalam pemenangan pemilukada walikota dan wakil walikota serang tanggal tersebut menurut hukum walikota serang tahun merupakan penyalahgunaan semua proses penggunaan anggaran apbd kota serang, sudah sesuai dengan prosedur penggunaan apbd. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan dan harus ditolak: program pembangunan bahwa dalil pemohon adalah tidak pemerintah kota serang dalam benar dan mengada ada. pembangunan jalan hotmix dan faktanya dana pembangunan jalan gorong gorong drainase dalam sebesar satu milyar rupiah upaya kampanye terselubung perkecambahan tidak pernah ada dalam pasangan calon nomor urut apbd kota serang tahun anggaran (incumbent) dalam pemenangan pemilukada dalil pemohon hanya didasarkan pada walikota dan wakil walikota asumsi yang tidak berbasis pada data serang tanggal september valid yang lantas dikaitkan dengan hasil yang dilaksanakan pemilukada kota serang tahun semua wilayah kecamatan, engan demikian dalil pemohon tidak dalam pembangunan jalan dan beralasan dan harus ditolak mahkamah, fasilitas publik tersebut didikelola oleh camat, yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor keluarga paslon nomor (incumbent): dana apbd kota serang untuk bahwa dalil pemohon adalah tidak setiap kecamatan senilai benar dan mengada ada oleh karena milyar rupiah yang digunakan pihak terkait tidak pernah untuk pembangunan memerintahkan jajaran pemerintahan infrastruktur, penyusunan spj, tingkat desa kelurahan maupun fee kepala desa dan untuk kecamatan untuk menggunakan biaya pemenangan paslon dari nilai anggaran sebagai fee untuk nomor urut (incumbent), |lurah atau kepala desa untuk khusus pemberian fee setiap kepentingan pemenangan paslon lurah kepala desa senilai nomor urut dari nilai anggaran yang faktanya tidak pernah ada pembagian diterima setiap kelurahan, fee kepada kepala desa lurah untuk pemberian fee kepada pemenangan incumbent sebesar lurah kepala desa tersebut dari nilai anggaran: diberikan dengan (dua) bahwa tidak ada penggunaan apbd tahap, yaitu tahap pertama kota seorang senilai satu milyar diberi sebagai kas bon sewaktu rupiah untuk pembangunan infrastruktur berangkat dalam studi banding untuk setiap kecamatan, bali yang mana merupakan dengan demikian dalil pemohon kegiatan pembahasan dan mengada ada dan harus perencanaan pemenangan dikesampingkan mahkamah, walikota paslon nomor urut (incumbent)tahun untuk penggunaan anggaran apbd kota serang setiap kecamatan senilai satu milyar rupiah sebagian digunakan untuk pemenangan nomor urut (incumbent) disiapkan oleh camat camat kota serangbahwa pada setiap upt bahwa dalil pemohon adalah tidak pendidikan semua benar dan mengada ada. faktanya kecamatan melaksanakan kepala upt pendidikan tatakan koordinasi dengan para guru bapak afifullah dalam acara halal guru pns maupun honorer, halal tidak pernah meminta bantuan tokoh agama, tokoh untuk memenangkan pihak terkait masyarakat, tokoh pemuda, dalam pemilukada serang diantaranya terjadi upt kehadiran walikota pada acara halal pendidikan kecamatan halal adalah dalam rangka menghadiri tatakan pada bulan agustus undangan upt pendidikan kecamatan setelah lebaran, dimana tatakan, kegiatan tersebut yang dikemas dengan demikian dalil pemohon tidak berupa kegiatan santunan beralasan dan harus ditolak mahkamah, anak yatim, halal halal yang dihadiri oleh walikota pasangan calon nomor urut incumbent), kepala upt pendidikan tatakan bapakcalon nomor urut incumbent . bahwa dinas pendidikan telah bahwa dalil pemohon tidak benar dan membentuk dan membuat mengada ada. faktanya pihak terkait skema kerja dan tidak pernah memerintahkan dinas penanggungjawab dalam pendidikan untuk membentuk dan pemenangan pasangan calon membuat skema kerja dan nomor urut incumbent) penanggung jawab dalam pemenangan dengan cara menginstruksikan pihak terkait. setiap kepala sekolah kota kalaupun ada goud non memang ada serang menjadi koordinator skema kerja tersebut dibuat oleh mad dan penanggungjawab yunus kepala upt kec. klasemen) pemenangan wilayah nya berdasarkan inisiatifnya sendiri. masing masing dengan target selanjutnya skema dimaksud disetiap tps. dimanipulasi oleh pemohon dengan menurunkan tanda tangan kepala dinas pendidikan. atas perbuatannya tersebut kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi peringatan oleh kepala dinas pendidikan. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak mahkamah: bahwa untuk memastikan pns bahwa dalil pemohon tidak benar dan dan jajaran birokrasi mengada ada. faktanya pihak terkait pemerintahan kota serang tidak pernah memerintahkan kepada berjalan sesuai perencanaan sekda kota serang untuk sebagaimana tersebut dalam mengeluarkan surat sebagaimana pemenangan pasangan calon dimaksud, terlebih pemohon tidak nomor urut (incumbent), menyebutkan dengan pasti kapan surat sekretaris daerah kota serang surat edaran nomor huk mengeluarkan surat edaran itu dikeluarkan dan ditujukan kepada nomor huk siapa: tentang pemilihan umum bahwa setelah diklarifikasi bagian walikota dan wakil walikota umum perbuatan sekretariat daerah serang tahun yang pada kota serang ternyata tidak pernah pokoknya menginstruksikan agar dikeluarkan surat edaran nomor seluruh lurah kepala desa huk tidak pernah kota serang wajib mendukung dikeluarkan oleh pemerintah kota tb. harus jaman sebagai serang, calon walikota serang untuk dengan demikian dalil pemohon memimpin kembali pada terbukti mengada ada dan harus ditolak pemilihan umum walikota dan mahkamah: wakil walikota tanggal september bahwa bukti ketidaknetralan bahwa dalil pemohon tidak beralasan dari birokrasi kota serang telah hukum dan mengada ada, tampak jelas merupakan faktanya pelaksanaan pemilukada sindikat perusak demokrasi kota serang tahun secara umum yang telah mencederai berjalan demokratis, lancar, aman, pemilihan umum kepala tertib dan terkendali. tidak pernah ada daerah yang langsung, ajakan dan seruan dari pasangan umum, bebas, rahasia, jujur, calon nomor urut (incumbent) dan adil. dengan adanya kepada jajaran pemerintah, dimulai dari ajakan dan seruan dari kepala kepala dinas, asda asda, pasangan calon nomor urut kabar kabar, beserta jajaran pns (incumbent) kepada jajaran pemerintah kota serang, camat pemerintah, dimulai dari camat, lurah kepala desa kota kepala kepala dinas, asda serang untuk mendukung pihak asda, kabar kabar, beserta terkait: jajaran pns pemerintah kota para pemilih datang tps tps serang, camat camat, memberikan hak pilihnya secara bebas lurah kepala desa kota merdeka dan bebas dari rasa takut serang untuk mendukung karena intimidasi dari pihak manapun. walikota yang pada saat itu terbukti bahwa tingkat partisipasi yang menjadi pasangan calon tinggi yaitu mencapai nomor urut pada pemilihan bukti lain bahwa tidak ada pelanggaran umum walikota dan walikota yang dapat dikategorikan bersifat serang tahun untuk terstruktur sistematis dan masif adalah memimpin kembali kota tidak ada keberatan yang signifikan serang, hal ini jelas tindakan diajukan dalam formulir c1. kwk kpu kecurangan dan pelanggaran tps tps seluruh kota serang: dilakukan secara sistematis, dengan demikian dalil pemohon tidak terstruktur dan masif karena beralasan hukum dan harus ditolak dilakukan dengan perencanaan mahkamah,, bahwa berdasarkan hal bahwa dalil pemohon tidak benar dan tersebut telah terbukti pula mengada ada dengan didasarkan pada ditemukan fakta fakta dalam asumsi. faktanya tidak pernah camat pemilukada kota serang, walantaka melakukan kampanye adanya keterlibatan pns dalam terselubung melalui yang kampanye untuk pemenangan diberitahukan oleh julirawan dan tidak pasangan nomor urut |ada rencana alokasi anggaran untuk incumbent) yaitu kelurahan membangun jalan hotmix yang pilihan komplek tpi rt. dianggarkan dalam apbd kota serang rw. yang dilakukan oleh tahun sebagaimana didalilkan camat walantaka yaitu dengan pemohon, yang ada adalah pada melakukan kampanye tanggal agustus berkah saputra terselubung melalui yang jaya raya selaku developer perum tpi diberitahukan oleh mengundang camat walantaka untuk julirawan (suami dari lurah hadir kantor pemasaran perum. tpi pilihan lurah ibu lutfi) bahwa yang beralamat blok nomor akan membangun jalan hotmix taman pilihan indah dalam rangka dengan anggaran yang penyerahan fasilitas sosial dan disiapkan dari apbd sebesar fasilitas umum oleh pihak berkah juta jika seandainya saputra jaya raya berdasarkan usulan komplek itu menang pasangan dari masyarakat setempat kepada calon nomor urut pemerintah untuk selanjutnya menjadi (incumbent), tanggung jawab pemerintah, yang oleh pemohon hal ini dikaitkan kaitkan dengan pelaksanaan pemilukada kota serang. pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara dalilnya tersebut dengan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam pemilukada kota serang dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan harus ditolak mahkamah, bahwa pada malam sebelum bahwa dalil pemohon tidak benar dan hari pencoblosan, camat curug mengada ada, pemohon tidak dapat anis subur salam, sh, menyebutkan secara pasti kapan si) dengan dibantu anggota terjadinya kejadian yang dimaksud. kua kecamatan curug foton) faktanya camat curug dan foton tidak dengan menggunakan mobil pernah memberikan uang kepada dinas toyota adanya nomor ketua gemuk dan tidak pernah polisi melakukan menggunakan kendaraan dinas. penggilingan dan pengarahan camat curug didampingi oleh anggota kampung kerasukan desa kua pada saat monitor terhadap curug manis dan kampung persiapan pelaksanaan pemilukada gemuk desa curug dengan kota serang tidak pernah melakukan mendatangi ketua gemuk penggilingan dan pengarahan. dan memberikan uang sebesar dengan demikian dalil pemohon tidak rp. terbukti dan harus ditolak mahkamah: bahwa pada saat kampanye bahwa dalil pemohon tidak benar dan kama dprd kata sang. |mengataata bakunya sewa pda lurah cocok jaya juga aktif tanggal agustus dprd kota terlibat dalam kampanye serang adalah acara penyampaian visi pemenangan pasangan calon misi dari pasangan calon walikota dan nomor urut (incumbent) wakil walikota serang dan tidak dengan mengajak dan pernah ada kampanye damai yang mengarahkan warga untuk dilakukan dprd kota serang yang memilih pasangan calon mana undangan dalam acara nomor urut (incumbent) pada penyampaian visi tersebut sangat pemilihan umum walikota dan terbatas, hanya dihadiri oleh anggota wakil walikota serang tahun dprd kota serang, semua pasangan calon, forum komunikasi pimpinan daerah skpd), skpd dan tokoh masyarakat kota serang. pada acara itu semua pasangan calon walikota dan wakil walikota serang diundang oleh dprd kota serang untuk dalam rangka sidang paripurna istimewa guna menyampaikan visi misi masing masing pasangan calon apabila kelak mereka terpilih sebagai walikota dan wakil walikota serang bahwa ada lurah cocok jaya yang dinyatakan aktif berkampanye adalah tidak benar sama sekali, fakta memang ada salah satu simpatisan pendukung dari pihak terkait yang juga merupakan caleg dari partai golkar atas nama sdr. sehari memang sebelumnya adalah lurah cocok jaya tapi sudah mengundurkan diri karenakan yang bersangkutan adalah caleg dari partai golkar kota serang. dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa telah terjadi pula bahwa dalil pemohon adalah mengada sabotase pembajakan saksi ada. faktanya semua saksi pemohon mandat pasangan calon menandatangani seluruh form c1kwk nomor pemohon) yang kpu seluruh tps se kecamatan dilakukan tim sukses kota serang: pasangan calon nomor urut dengan demikian dalil pemohon tidak (incumbent) berbagai tps beralasan hukum dan harus ditolak kota serang, diantaranya mahkamah, tps desa tinggal, kecamatan curug, tindakan tim sukses pasangan calon nomorpemohon) beri uang rp.221b1 bahwa pada masa kampanye bahwa dalil pemohon tidak jelas, pasangan calon nomor urut faktanya pihak terkait tidak pernah (incumbent) melancarkan melakukan pencabutan peraga operasi pencabutan dan kampanye. perusakan alat peraga tidak pernah ada operasi atas perintah kampanye pemohon dan dari pihak terkait untuk mencabut alat menebar intimidasi terhadap peraga kampanye: massa pendukung pemohon pelaku pencabutan dapat saja yang terjadi disemua dilakukan oleh pihak pemohon sendiri kecamatan se kota serang, dengan tujuan mendiskreditkan tim pemenangan pihak terkait, kerusakan terhadap alat peraga kampanye tidak dapat asumsikan dilakukan atas kehendak pihak terkait. alat peraga kampanye dipasang ditempat tempat umum sehingga setiap orang dapat saja melakukan pengrusakan dan alat peraga kampanye pihak terkait juga pernah dirusak, dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak mahkamah: bahwa perusakan alat peraga bahwa dalil pemohon tidak benar dan kampanye pasangan calon mengada ada. karena sesuai berita nomor urut pemohon) acara klarifikasi bawah sumpah oleh dilakukan dengan cara cara pemeriksaan panwaslukada kota yang seragam, profesional, dan serang diperoleh fakta bahwa terkoordinir disemua wilayah perusakan dilakukan oleh warga biasa kota serang yaitu pada| yang tidak terkait dengan tim pertanian malam hari sekitar pemenangan pihak terkait. jam atau menjelang bahwa memang betul ada alat peraga subuh disaat warga sedang salah satu kandidat yang diturunkan tertidur lelap sehingga dari halaman rumah seorang pns, pemohon telah namun kejadian tersebut adalah karena menginventarisir kehilangan permintaan dari pemilik rumah yang alat peraga berupa memang keberatan atas pemasangan baliho spanduk sebanyak alat peraga tersebut dan hal tersebut buah spanduk baliho, sudah proses panas dan dinyatakan tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa pemohon telah berhasil bahwa dalil pemohon tidak benar dan menangkap tangan pelaku mengada ada. faktanya tidak ada perusakan alat peraga pengrusakan alat peraga pasangan pasangan calon nomor urut urut beberapa wilayah. beberapa wilayah, berdasarkan hasil rekomendasi diantaranya wilayah sayapbulu, bawaslu kota serang hanya ada kelurahan serang, kecamatan laporan perusakan yang diproses serang dan wilayah gakumdu pada polres serang yang kecamatan klasemen: terjadi wilayah sayapbulu yang dilakukan oleh warga masyarakat atas inisiatif sendiri karena alat peraga tersebut dipasang rumah seorang pegawai negeri sipil dan tidak ada kaitannya dengan pihak terkait: dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa perusakan dan bahwa dalil pemohon tidak benar dan penghilangan alat peraga mengada ada. faktanya tidak ada kampanye pemohon tersebut pengrusakan alat peraga pasangan telah dilaporkan oleh saudara calon nomor urut beberapa syamsul rizal tim sukses) wilayah. berdasarkan hasil pemohon kepada panitia rekomendasi bawaslu kota serang pengawas pemilihan umum hanya ada laporan perusakan yang bawaslu), kepala daerah diproses gakumdu pada polres dan wakil kepala daerah kota serang yang terjadi wilayah serang yang kemudian sayapbulu yang dilakukan oleh warga melahirkan rekomendasi dari masyarakat atas inisiatif sendiri karena bawaslu bahwa perbuatan alat peraga tersebut dipasang rumah perusakan alat peraga seorang pegawai negeri sipil dan tidak pemohon tersebut terbukti telah ada kaitannya dengan pihak terkait, memenuhi unsur pidana bahwa tidak benar apabila laporan pemilukada sebagaimana yang saudara syamsul rizal endapan diatur dalam gakumdu polres serang. faktanya undang undang pemda dan perkara tersebut masih berproses untuk sekarang dalam proses ditindaklanjuti. penindakan gakumdu dengan demikian dalil pemohon tidak meskipun sampai saat ini berdasar dan harus ditolak mahkamah, terkesan perkaranya endapan oleh penyidik gakumdu pada polres kota serang. bahwa praktek politik uang bahwa dalil pemohon tidak beralasan (money politics) dalam dan hanya didasarkan pada asumsi pemilihan umum walikota dan faktanya, justru sebaliknya pihak wakil walikota serang tahun terkait memiliki banyak bukti terjadi secara sistematis pemohonlah yang melakukan dan meluas seluruh serangkaian kegiatan money politics kelurahan desa dan secara terstruktur dan sistematis baik kecamatan kota serang, yang dilakukan oleh tim sukses dan lurah lurah. faktanya tidak ada rekomendasi dari bawaslu kota serang berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk money politic pada pelaksanaanpolitik uang (money bahwa dalil pemohon tidak jelas dan politics) tersebut dilakukan oleh terbukti mengada ada. pemohon tidak pasangan calon nomor urut maupun menyebutkan secara pasti dengan pendukungnya, yakni mengenai siapa, dimana, kapan dan dengan cara membagi bagikan kepada siapa saja amplop yang sejumlah uang dalam amplop menurut asumsi pemohon berisi uang kepada pemilih agar pemilih dibagikan kepada warga masyarakat, memberikan suaranya kepada dengan demikian dalil pemohon tidak pasangan calon nomor urut berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa praktik politik uang yang bahwa dalil pemohon tidak jelas dan dilakukan oleh pasangan calon terbukti mengada ada. pemohon tidak nomor urut. juga dilakukan mampu menyebutkan secara pasti dengan cara membagikan mengenai siapa, dimana, kapan dan amplop berisi uang kepada kepada siapa saja amplop yang warga dengan tulisan yang menurut asumsi pemohon berisi uang tertulis amplop jangan lupa dibagikan kepada warga komplek cob!os" nomor haru jaman tpi rt. rw. sulih, hal ini terjadi salah bahwa kota serang tidak ada desa satunya terjadi komplek tpi cibinong, kampung ditiru terletak rt. rw. selain itu, desa pabuaran. faktanya ketua ketua kampung ditiru kampung ditiru adalah desa cibinong juga pendukung simpatisan pemohon. memberikan uang kepada dengan demikian dalil pemohon tidak warga untuk mencoblos berdasar dan harus ditolak mahkamah: pasangan calon nomor urut bahwa adanya pengaruh yang bahwa dalil pemohon tidak jelas dan cukup besar dalam tidak berdasar. pemohon tidak dapat mempengaruhi suara pemilih menguraikan secara jelas mengenai tersebut serta dilakukan'terjadi siapa pelaku pelanggaran, bagaimana seluruh kelurahan desa dan hal tersebut dilakukan, waktu kecamatan pelanggaran dan bagaimana kota serang, merupakan pelanggaran dimaksud dapat pelanggaran yang bersifat memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sistematis dan meluas yang sebagai suatu pelanggaran pemilukada sangat berpengaruh terhadap yang bersifat terstruktur, sistematis dan hasil suara dalam pemilukada, masif sehingga akibatnya dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pada pemilukada kota serang tahun dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa ketua sdr. amir tim bahwa dalil pemohon tidak jelas dan sukses pasangan nomor mengada ada. pemohon tidak secara mengajak dan menggiring tegas menyebutkan ketua mana sarinah dan kasih dan dimaksud pemohon serta pengaruhnya warga lainnya dengan terhadap perolehan suara tps mana, memberikan uang rp. dengan demikian dalil pemohon tidak pada malam hari pencoblosan jelas dan harus ditolak mahkamah: agar dari agar memilih nomor urut (bukti c6 bahwa tim sukses pasangan bahwa dalil pemohon tidak jelas dan calon nomor urut mengada ada. faktanya pihak terkait memberikan uang sebesar rp. tidak mengenal tim sukses (dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dan tidak kepada used. saudi yang mengenal used. saudi: merupakan anggota kpps dengan demikian dalil pemohon tidak taman warisan banjar sari jelas dan harus ditolak mahkamah: kelurahan cocok jaya agar memberikan kepada (dua puluh) orang untuk memilih pasangan calon nomor urut (bukti 24id ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah peng nana peniten tmn apa bagan bahwa untuk mengelabui bahwa dalil pemohon mengada ada warga kota serang mengenai dan asumsi, karena setiap hari pemungutan dan penyelenggaraan pemilihan kepala penghitungan suara tanggal daerah seluruh indonesia, september yang pemerintah daerah wajib mengeluarkan menguntungkan pihak surat edaran yang dimaksud. pasangan calon nomor urut justru sebaliknya apabila pemerintah incumbent) melalui surat daerah tidak mengeluarkan surat september yang dilaksanakan semua wilayah kecamatan, dalam pembangunan jalan dan fasilitas publik tersebut kelola oleh camat, yang dalam pelaksanaannya kerjakan oleh kontraktor keluarga paslon nomor urut (incumbent). dana apbd kota serang untuk setiap kecamatan senilai (satu) milyar rupiah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyusunan spj, fee kepala desa dan untuk biaya pemenangan pasangan calon nomor urut incumbent, khusus pemberian fee setiap lurah kepala desa senilai dari nilai anggaran yang diterima setiap kelurahan, pemberian fee kepada lurah kepala desa tersebut diberikan dengan (dua) tahap: yaitu tahap pertama diberi sebagai kas bon sewaktu berangkat dalam studi banding bali yang mana merupakan kegiatan pembahasan dan perencanaan pemenangan walikota pasangan calon nomor urut (incumbent),untuk penggunaan anggaran apbd kota serang setiap kecamatan senilai (satu) milyar sebagian digunakan untuk pemenangan nomor urut calon incumbent tb. khairul jaman sulih) siapkan oleh camat camat sekota serang,(bukti bahwa pada setiap upt pendidikan semua kecamatan melaksanakan koordinasi dengan para guru guru pns maupun honorer, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, diantaranya terjadi upt pendidikan kecamatan tatakan pada bulan agustus setelah lebaran, dimana kegiatan tersebut yang kemas berupa kegiatan santunan anak yatim, halal bil halal yang dihadiri oleh walikota pasangan calon nomor urut incumbent), kepala upt pendidikan pendidikan tatakan bpk.keputusan walikota serang edaran yang dimaksud, pemerintah nomor kep. huk daerah akan dianggap menghalangi tentang penetapan hari libur, hak konstitusi masyarakat untuk tertanggal juli dan memilih. surat keputusan gubernur dengan demikan dalil pemohon tidak banten nomor kep. jelas dan harus ditolak oleh mahkamahkarena menggunakan hak pilihnya, padahal surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur hanya berlaku dan mengikat kepada warga kota serang yang bekerja dikota serang saja, sedangkan warga kota serang yang bekerja luar kota serang tetap bekerja dan tidak tidak ada dispensasi libur. bahwa tindakan memohon yang bahwa dalil pemohon mengada ada. menyelenggarakan pemilihan bahkan dalil pemohon sudah umum walikota dan wakil dijawab sendiri dengan mengutip walikota serang pada hari pkpu nomor tahun kamis tanggal september yang dirubah dengan pkpu nomor yang merupakan hari tahun tentang pedoman tata kerja, sehingga tidak dapat cara pemungutan dan penghitungan mengakomodir warga kota suara pemilihan umum untuk kepala serang yang bekerja diluar kota daerah dan wakil kepala daerah serang merupakan tindakan tempat pemungutan suara, yang pelanggaran dan kecurangan menyebutkan bahwa pemungutan yang dilakukan secara suara dilakukan pada hari libur atau hari bersama sama dengan yang diliburkan walikota serang pasangan dengan demikian dalil pemohon harus calon nomor urut incumbent) ditolak mahkamah. sebagaimana yang ditegaskan dalam pkpu nomor tahun yang diruntuk kepala daerah dan wakil kepala daerah um dan kabupaten dan kota dipilih secara demokratis : bahwa memohon beserta bahwa memohon berpihak kepada jajarannya ppk, pps dan| pihak terkait adalah tuduhan yang kpps tidak menjalankan fungsi mengada ada, faktanya pelaksanaan dan jabatannya sesuai dengan pemilukada kota serang berjalan peraturan perundang undangan secara langsung, umum, bebas, yang berlaku sehingga rahasia, jujur dan adil dan pihak terkait pemilukada yang demokratis dalam pelaksanaan pemilukada telah berdasarkan ketentuan hukum mengikuti semua prosedur dan dan asas pemilihan umum yang ketentuan sebagai peserta pemilukada. langsung, umum, bebas, dalil pemohon bersifat asumsi semata rahasia, jujur dan adil tidak oleh karena pemohon tidak secara tercapai dan penyelenggara tegas menguraikan dengan cara apa pemilukada kota serang tidak dan dalam bentuk apa memohon netral dan berpihak pada bersikap tidak netral dan berpihak pasangan calon nomor urut kepada pihak terkait. sehingga merugikan perolehan dengan demikian dalil pemohon harus suara pemohon, dikesampingkan oleh mahkamah. bahwa dalil pemohon tidak benar dan bahwa memohon melakukan mengada ada, faktanya tps vii pembiaran bagi warga serang desa kelurahan tinggal kecamatan yang melakukan pencoblosan curug berjalan dengan lancar dan lebih dari (satu) kali bagi aman terbukti dan tidak ada keberatan pendukung tim pasangan tps tersebut. pemohon juga tidak calon nomor urut dapat menyebutkan secara pasti bahwa (incumbent) berbagai tps pemilih yang memilih lebih dari satu kali semua kecamatan se kota mencoblos pasangan yang mana. serang, diantaranya: bahwa saksi sukanya yang tuduh tps vii memilih dua kali adalah tidak benar desa kelurahan tinggal karena faktanya ada dua nama yang kecamatan curug kota serang sama dengan orang yang berbeda, banten, dimana sdr sampai terdaftar dalam dpt tps vii dan warga kampung singapadu tps viii kelurahan tinggal dengan demikian dalil pemohon harus kecamatan curug, mencoblos tolak oleh mahkamah. (tiga) kali dengan kartu panggilan orang yang tidak hadir: saksi sukanya memilih kali tps vii dan tps viii, tps viii kecamatan curug, bahwa dalil pemohon tidak benar dan anggota kpps pada hari mengada ada, faktanya pihak terkait pencoblosan mengintimidasi tidak pernah memerintahkan kpps pemilih pada pemilukada kota untuk mengintimidasi pemilih agar serang tahun yang memilih pihak terkait dan tidak ada diarahkan pada pasangan keberatan tps tersebut. calon nomor urut dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolak mahkamah, bahwa adanya bahwa dalil pemohon tidak berdasar intimidasi ancaman dan kepada karena didasarkan pada claim sepihak basis pemilih pemohon dan oleh pemohon mengenai adanya basis sabotase saksi mandat basis pemohon yang tersebar kota pemohon tps yang terjadi serang. hampir disemua tps pada dengan demikian dalil pemohon tidak (enam) kecamatan kota berdasar dan harus ditolak mahkamah: serang, bahwa saksi mandat pasangan bahwa dalil pemohon tidak jelas dan calon nomor urut pada mengada ada. pemohon tidak malam hari didatangi orang dari menyebutkan secara pasti mengenai tim pasangan calon nomor siapa orang orang yang dianggap urut meminta agar diam dan sebagai saksi mandat nomor urut hal poin dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait tidak protes pelaksanaan dan tim pasangan calon nomor urut pencoblosan tps kemudian dalam dalilnya. memberikan uang sebesar rp. faktanya pemohon tidak pernah (dua ratus lima puluh melakukan perbuatan perbuatan tercela ribu rupiah) dengan cara sebagaimana didalilkan pemohon bertahap pada malam hari dalam permohonannya. diberi rp. (seratus demikian dalil pemohon tidak terbukti lima puluh ribu rupiah) dan dan harus ditolak mahkamah,pelanggaran bahwa dalil pemohon sama sekali tidak pelanggaran tersebut jelas beralasan dan didasarkan pada asumsi sangat berbahaya bagi belaka. faktanya pelaksanaan demokrasi dengan adanya pemilukada kota serang tahun pengancaman dan intimidasi secara umum berjalan sangat kepada para pemilih dengan demokratis, lancar dan aman. melakukan teror yang membuat pada saat pelaksanaan pemungutan ketakutan bagi pemilih suara pemilih datang tps tps sehingga tidak dapat untuk menggunakan haknya secara menggunakan hak pilihnya bebas dan merdeka menentukan dengan bebas sesuai hati pilihannya dalam bilik suara yang telah nuraninya yang mengancam disediakan oleh memohon, tanpa ada prinsip pemilu yang bebas, tekanan dan paksaan ataupun rasa uber dan judul, ketakutan akan adanya intimidasi. demikian dalil pemohon harus ditolak mahkamah: pelanggaran yang dilakukan pemohon bahwa justru dalam pelaksanaan pemilukada serang tahun pemohon lah yang melakukan pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang tersebar (enam) kecamatan seluruh kota serang, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut: keterlibatan birokrasi bahwa pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut menggunakan birokrasi dalam hal ini kepala desa atau plt. lurah kota serang, upaya mobilisasi kepala desa atau plt. lurah yang dilakukan hotel median sekitar bulan februari yang dihadiri oleh kepala desa atau plt lurah. dalam pertemuan tersebut mereka yang hadir beri uang (down payment) sebesar rp. (lima juta rupiah) dan kepada setiap kepala desa atau plt lurah yang hadir disodorkan kwitansi kosong yang telah tubuh materai serta surat pernyataan atau perjanjian untuk mendukung wahyudi djadi untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan. dalam pertemuan itu kepala desa atau plt lurah ditugaskan untuk melakukan pemenangan wahyudi jadi dan penggembosan kegiatan dan aktivitas pemerintahan: bahwa kepala desa kaldron bapak bajuri, kepala desa panggung jati bapak supriyadi, kepala desa tatakan bapak foton dan kepala desa mesjid priyayi bapak fatiudin telah terlibat aktif dalam melakukan mobilisasi kepala desa atau plt lurah se kota serang, dengan menghubungi melalui telepon kepada kepala desa atau plt lurah untuk hadir dalam pertemuan hotel median, termasuk yang memberikan uang sebesar rp. dan menyodorkan kwitansi dan surat pernyataan atau perjanjian mendukung bapak wahyudi djadi, bahwa pada hari sabtu, tanggal delapan juni dariku tigabelas pada waktu acara pengajian isra' mi'raj masjid al atgiyyah kampung kaldron, kelurahan kaldron, acara dihadiri oleh lurah kaldron saudara bajuri dengan saudara wahyudi djadi paslon walikota serang nomor urut beserta rombongan, bahwa pada saat kata sambutan lurah kaldron bapak bajuri menyatakan mendukung saudara wahyudi djadi untuk mencalonkan diri menjadi walikota serang, saudara bajuri juga membuat pernyataan yang menyudutkan, mengejek jelekkan (black campaign) terhadap bapak tb. harus jaman sebagai walikota serang, pelanggaran ini disertai dengan bukti video: bahwa lurah kaldron yang bernama bajuri juga telah memasang baliho alat peraga berukuran besar rumah kediaman lurah bajuri, sebagai bentuk ketidaknetralan dan keterlibatan birokrasi dalam pemilukada kota serang yang dilakukan oleh lurah kaldron, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto: bahwa pada hari rabu, tanggal empat september dariku tigabelas pukul wib, kediaman lurah kaldron bapak bajuri) kampung kaldron, rt. rw. adanya kegiatan menyiapkan amplop amplop yang diisikan uang rp. yang dilakukan oleh bapak bajuri beserta keluarga dan timnya, selanjutnya amplop amplop yang telah diisikan uang tersebut dibawa oleh lurah bajuri untuk dibagi bagikan kepada masyarakat kampung kaldron serta membagikannya bersama saudara zainuddin, edi sandi (ketua rt. ketua tps dan saudara abbas tim sukses dan pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa pada hari rabu, tanggal empat september dua ribu tigabelas lurah kaldron bajuri) bersama saudara edi sugandi ketua rt. kaldron sekaligus ketua tps kaldron dan bersama saudara abbas selaku tersukses nomor yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota serang wahyudi djadi dan lif fariudin, datang kerumah warga rt. kaldron, dan juga kepada salah satunya rumah saudara ma'mun, dengan membawa banyak amplop ditangannya dan membagikan undangan pencoblosan dibagikan kepada saudara mulyadi dan maimunpukul. wib saudara edi sandi ketua rt. ketua kpps tps dan tim sukses atau pemenangyakni saudara abbas membagi bagikan undangan pencoblosan disertai pembagianlima september dariku tigabelas bertepatan dengan pemilihan umum kepala daerah kota serang, berlokasi tps kampung pekuncen, kelurahan kaldron, kecamatan walantaka, kota serang, bapak bajuri selaku kepala kelurahan kaldron, kecamatan walantaka telah membagi bagikan uang rp. kepada warga yang akan menggunakan hak pilihnya, dan bapak bajuri menghimbau kepada warga yang telah menerima uang tersebutrp.politik uang bahwa pada tanggal empat september dariku tigabelas saudara suwardi selaku caleg pdip kota serang tim sukses atau pemenangan nomor telah membagi bagikan uang sebesar rp. orang kepada warga yang ada lokasi tps desa pabuaran, kecamatan walantaka, dan menghimbau kepada warga yang telah menerima uang tersebut agarenam agustus dariku tiga belas sekira pukul wib, bapak jaelani dan bapak ismail yang merupakan tim sukses atau pemenangan pasangan calon wahyudi djadi dan lif fariudin), sedang memberi dua truk batu kepada warga kampung cianjur rukun tetangga rukun warga kelurahan lebak wangi, kecamatan walantaka masuk dalam wilayah tpsdua puluh agustus dariku tigabelas saudara halim yang merupakan tokoh masyarakat warung jauh rt. rw. kelurahan warung jauh, kecamatan klasemen, menerima truk pasir untuk mushola baitul musisi dari wahyudi jadi, saudara halim tim sukses atau pemenangan paslon walikota serang nomor urut mengajak warga kampung warung jauh untuk memilihlima september dariku tigabelas pukul. wib, saudara rival dan tim sukses atau pemenangan paslon walikota serang nomor urut wilayah tps kp. kasunanan, rt. rw. kelurahan kasunanan, kecamatan klasemen, membagikan amplop berisijumat, satu minggu sebelum pemilihan tanggal (ima september dariku tigabelas), maya (adik ajudan anggota dprd kota serang), sebagai tim sukses atau pemenangan pasangan calon nomor memberikan (dua) ekor kambing, dan (satu) truk pasir, kepada masyarakat kampung kilasan ii, rukun tetangga rukun warga kelurahan kilasan, agar mendukung dan mencoblos pasangan calonpukul wib (dua puluh dua waktu indonesia baratatau pemenangankepada warga sebesaradanya pemberian (tujuh) truk tanah urug dari haji ichsan melalui haji sanusi usi), tanah urug buat kuburan dengan maksud untuk meminta bantuan kepada warga agarpemberian tanah urug seminggu sebelum lebaran idul fitri: bahwa adanya pembagian uang kampung masjid agung banten, kelurahan banten, yang membagikan uang tersebut adalah pak ma'mun tim sukses atau pemenangan pasangan calon nomor urut kejadian pembagian uang tersebut pada hari rabu malam tanggal empat september dua ribu tigabelas sumber uang pak ma'mun berasal dari pak sanusi adiknya pak ihsan karena mengambil uangnya rumah sanusi yang beralamat komplek masjid agung banten rukun tetangga rukun warga kelurahan banten: bahwa pada hari kamis, satu minggu sebelum pencoblosan, adanya pemberian tiang listrik kampung sampang jabatan terumbu, yang memberikan haji romli tim sukses atau pemenangan nomor wahyudi djadi dan lif fariudin), agar warga dikampung sampang dan adanya pemberian pasir (satu) truk kampung sampang iv(empat), jabatan terumbu, yang memberikan romli atau tim sukses nomor urut sekitar seminggu sebelum pemilihan, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut wahyudi djadi dan lif fariudin), bahwa pada tanggal lima september dariku tigabelas pukul wib (satu waktu indonesia bagian barat), saudara berisi dan maksum anaknya bapak kampung konjen rukun tetangga rukun warga kecamatan klasemen membagikan uang sebesar rp.lima september dua ribu tiga belas pukul wib (satu waktu indonesia barat), tps saudara basri dan yumi membagikan uang sebesar rp. per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan nomor2lima september dua ribu tiga belas pukul wib (dua waktu indonesia bagian barat), tps dan kampung kasunanan rukun tetangga rukun warga kelurahan klasemen, saudara habibi dan tim sukses atau pemenangan nomor membagikan uang sebesar rp. per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan yaitusekitar pukul wib, bapak yakni selaku tim sukses sedang mengumpulkan dan membagi bagikan uang sebesar rp. per orang, kepada ibu ibu warga kampung sumuran, rt. rw. kelurahan kaligandu, kecamatan serang, dan menghimbau kepada warga tersebutrabu, tanggal empat september dariku tigabelas pukul wib, sampai waktu pencoblosan wilayah tps wilayah komplek bumi mukti indah, rt. rw. kelurahan serang, kecamatan serang, saudara pabrik yang merupakan tim sukses pasangan yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota serang wahyudi jadi dan lif fariudin, memberi uang , orang dalam amplop ysleman, tim suksestelah membagikan uang sebesar orharyono disuruh oleh yakni tim sukses, untuk membagikan uang kepada warga rt. rw. sumuran, kelurahan kaligandu, kecamatan serang sekitar per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut tersebut: bahwa pada tanggal empat september dariku tigabelas pukul wib (dua puluh duadarinomor y incumbent. bahwa selain dari pada itu tindak lanjut dan implikasi konkrit dari skenario pemenangan dari birokrasi pemerintah kota serang khususnya para seluruh pns se kota serang, dinas pendidikan telah pula membentuk dan membuat skema kerja dan penanggungjawab dalam pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) dengan cara menginstruksikan setiap kepala sekolah kota serang menjadi koordinator dan penanggungjawab pemenangan wilayahnya masing masing dengan target disetiap tps. (bukti bahwa untuk memastikan pns dan jajaran birokrasi pemerintahan kota berjalan sesuai perencanaan sebagaimana tersebut dalam pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent), sekretaris daerah kota serang mengeluarkan surat edaran nomor huk tentang pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yang pada pokoknya menginstruksikan agar seluruh lurah kepala desa se kota serang wajib mendukung tb. khairul jaman sebagai calon walikota serang untuk memimpin kembali pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota tanggal september (bukti bahwa bukti ketidaknetralan dari birokrasi kota serang telah tampak jelas merupakan sindikat perusak demokrasi yang telah mencederai pemilihan umum kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. dengan adanya ajakan dan seruan dari pasangan calon nomor urut walikota serang incumbent) kepada jajaran pemerintah, dimulai dari kepala kepala dinas, asda asda, kabar kabar beserta jajaran pns pemerintah kota serang, camat camat, lurah kepala desa se kota serang untuk mendukung walikota pada saat itu yang juga menjadi pasangan calon nomor urut pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun untuk memimpin kembali kota serang, hal ini jelas tindakan kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif karena dilakukan dengan perencanaan.per orang, disertai dengan ajakan untukempat september dariku tigabelas adanya pembagian uang sebesar dan . , kepada warga tps kampung kepanduan, rukun tetangga rukun warga kelurahan tatakan, pembagian uang tersebut terjadi pada pukul wib oleh bapak salim, sholihin, ujang sugandi, hilman, lukman, sakrahni, sulih tim pemenangan nomor urutuang tersebut dari bapak lurah ahmad foton lurah tatakan) tps tempat saksi nomor urutperbahwa pada bulan agustus dariku tigabelas( dan serta membagi bagikan kepada warga uang sebesar rp.rp. per.sekitar bulan agustus dariku tigabelasdan serta membagi bagikan kepada warga uang sebesar ,ngarahan pemilih tps oleh saksi mandat bahwa pada hari kamis, tanggal lima september dariku tigabelas pukul wib, tps rt. rw. kampung baru, kelurahan banten, kecamatan klasemen, saudara andi tha yang merupakan saksi mandatsaudara andi tha menggunakan identitas saksi setiap ada yang hendak memilih, mencoblos atau masuk bilik suara saudara andi tha menunjuk nunukan kalung identitas yang ada gambar pasangan calon nomor urut tersebut dengan maksud agar mengarahkan atau mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor tersebut: kampanye luar jadwal bahwa pada pada tanggal tiga puluh agustus dua ribu tiga belas pukul (sepuluh waktu indonesia barat), kampung kenari rukun tetangga rukun warga kelurahan kasunanan, kecamatan klasemen, terdapat aksi kampanye dan pembagian obat yang dalamnya terdapat stiker bergambar pasangan calon wahyudi djadi dan lif fariudin) disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota serang wahyudi djadi dan lif fariudin), acara tersebut dihadiri oleh bapak rizal azis anggota dprd hanura, padahal pada tangal agustus bukan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut perusakan surat suara bahwa pada pukul wib (tujuh waktu indonesia bagian barat), tps dilakukan penghitungan isi surat suara dalam kotak setelah hitung terdapat selisih satu surat suara atau kelebihan satu surat suara. selanjutnya oleh saksi mandat dari pasangan calon bernama hun tps kampung kalang sari, satu surat suara tersebut ambil oleh saksi mandat wahyudi djadi dan lif fariudin) tersebut sobek atau rusak kemudian buang selokan: pengrusakan baliho alat peraga kampanye bahwa pada tanggal kesembilanbelas agustus dariku tigabelas pukul. wib,bertempat lingkungan lebak tirta, rukun tetangga rukun warga kelurahan cocok jaya, kecamatan cocok jayarusak akibat dibakar oleh saudara adi yang merupakan, bahwa pada hari sabtu, tanggal tigapuluh satu agustus dariku tigabelas pukul. wib rt. rw. kelurahan banjar sari, kecamatan cocok jaya, disamping kantor pac pdipdirusak dan dirobohkan oleh: bahwa telah terjadi banyak perusakan baliho alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut yang telah dirusak diseluruh wilayah kecamatan cocok jaya, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto, intimidasi bahwa pada hari sabtu tanggal agustus sekitar pukul wib studio banten komplek kota serang baru ksb) kelurahan banjarsari kecamatan cocok jaya telah terjadi intimidasi terhadap simpatisan pendukung pasangan calon nomor yaitu pujiyanto bin muh yang dilakukan oleh orang tua (ayah) dari calon walikota nomor urut wahyudi djadi) yang bernama djadi yang merusak sendi demokrasi bahkan intimidasi yang dilakukan oleh djadi telah dilaporkan kepada kepolisian resor kota serang atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan tanda bukti lapor nomor lp vi11 spk: bahwa pada tanggal september sekitar pukul wib setelah laporan polres kota serang terhadap simpatisan pendukung pasangan calon nomor yaitu pujiyanto bin muh terjadi intimidasi lagi berupa pembacaan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap mobil simpatisan pasangan calon nomor urut oleh orang tidak dikenal dan kejadian tersebut telah dilaporkan pihak polres kota serang sesuai dengan tanda bukti lapor nomor lp b 1x spk: bahwa pada tanggal lima september dua ribu tigabelas pada saat pencoblosan kepala kelurahan kaldron bapak bajuri telah melakukan dan menggunakan surat suara orang lain untuk color kepadadan bapak bajuri tersebut telah mengetahui, melihat dan menyaksikan bahwa ada warga yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh bapak bajuri tersebut, dan kemudian mengancam sambil menunjukan unjuk muka warga yang mengetahuinya dan melontarkan kalimat awas kalau macem macem dan sampai melaporrmohonan pemohon error personafotokopi keputusan kpu nomor pts kpu kotapt fotokopifotokopifotokopi surat pemberitahuan walikota serang nomor pet, tertanggal juni fotokopi berita acara nomor huk persetujuan bersama walikota dan dprd kota serang, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota serang, tahun anggaran tertanggal november fotokopi peraturan daerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun tertanggal desember fotokopi surat sekda pemerintah kota serang, nomor pet, perihal studi banding yang ditujukan kepada bupati badung cg. sekda kabupaten badung, tertanggal maret fotokopi surat perintah tugas pemerintah kota serang nomor pet ! perihal nama nama yang ditugaskan ikut dalam studi banding kabupaten badung, maret fotokopi surat perintah perjalanan dinas pet, tanggal maret fotokopi daftar hadir para peserta studi banding fotokopi foto salah seorang peserta studi banding badung depan kantor pemerintah daerah kabupaten badung. fotokopi nota dinas dari bagian pemerintah setda kota serang yang ditujukan kepada sekretaris daerah kota serang tentang laporan hasil perjalanan dinas kabupaten badung. fotokopi materi kegiatan studi banding pemerintah kabupaten badung fotokopi satu bundel dokumen perjalanan dinas kota makassar provinsi sulawesi selatan tanggal maret fotokopi satu bundel dokumen perjalanan dinas pemerintah kota pekanbaru provinsi riau fotokopi nobulan rapat rm. sari kurang, cilegon fotokopi surat edaran menteri dalam negeri nomor sj, tanggal desember fotokopi perda kota serang nomor tahun fotokopi surat diknas nomor .a dispendkot perihal surat peringatan kepada sar. mad yunus, upt pendidikan kecamatan klasemen. fotokopi surat pemberitahuan tentang status laporan tertanggal september yang dikeluarkan oleh bawaslu kota serang fotokopi surat edaran nomorfotokopi surat undangan nomor app tentang undangan, tertanggal juni fotokopi undangan pt. berkah saputra jaya raya kepada camat walantaka, perihal undangan penyerahan fasis dan kasum perumahan tpi, pilihan, walantaka. fotokopi surat perintah nomor bkd yang dikeluarkan oleh bkd kota serang, tertanggal juni fotokopi barang bukti name tag saksi mandat atas nama andi tha. fotokopi foto kertas suara rusak fotokopi surat tanda bukti lapor nomor lp viii spk tertanggal september atas nama pujiyanto bin muh. fotokopi surat tanda bukti lapor nomor lp 1x spk tertanggal september atas nama pujiyanto bin muh. foto baliho rumah lurah kaldron yang bernama sdr. bajuri foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut kampung lebak tirta, kelurahan cocokcocok jaya, kecamatan cocok jaya foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut kelurahan cocok, kecamatan cocok jaya foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut kecamatan cocok jaya foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut kelurahan serang sempu)pabuarankahuripan,banjar agung, kecamatan cocok jaya foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut kelurahan banjar agung bumi mutiara serang), kecamatan cocok jaya foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut dan kemudian hilangtembang, kecamatan cocok jaya fotokopi affidavit nomor a n hasen bin dubai fotokopi affidavit nomor a n hasen bin dubai fotokopi affidavit nomor a n puri fotokopi affidavit nomor a n warnai fotokopi affidavit nomor a n bayu saifuddin fotokopi affidavit nomor a n atari fotokopi affidavit nomor a n erwin fotokopi affidavit nomor a n abbas basuki fotokopi affidavit nomor a n abdul aziz fotokopi affidavit nomor a n khairul fotokopi affidavit nomor a n mufasir fotokopi affidavit nomor a n herman fotokopi affidavit nomor a n khatib anna fotokopi affidavit nomor a n darmisih fotokopi affidavit nomor a n ardiansyah fotokopi affidavit nomor a n hanafi fotokopi affidavit nomor a n simpati fotokopi affidavit nomor a n mukhlis fotokopi affidavit nomor a n mukhlis bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti pula ditemukannya fakta fakta dalam pemilukada kota serang, adanya keterlibatan pns dalam kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) yaitu kelurahan pilihan komplek tpi rt. rw. yang dilakukan oleh camat walantaka yaitu dengan melakukan kampanye terselubung melalui yang diberitahukan oleh julirawan (suami dari lurah pilihan lurah ibu lutfi) bahwa akan membangun jalan hotmix dengan anggaran yang disiapkan dari apbd sebesar juta jika seandainya komplek itu menang pasangan calon nomor urut (incumbent): bahwa pada malam sebelum hari pencoblosan, camat curug anis subur salam, sh, si) dengan dibantu anggota kua kecamatan curug foton) dengan menggunakan mobil dinas toyota adanya nomor polisi melakukan penggilingan dan pengarahan kampung kerasukan desa curug manis dan kampung gemuk desa curug dengan mendatangi ketua gemuk dan memberikan uang sebesar rp. bahwa pada saat kampanye damai dprd kota serang, lurah cocok jaya juga aktif terlibat dalam kampanye pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) dengan mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon nomor urut (incumbent) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun (bukti pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps lurah pialang bpk. tangani, kecamatan tatakan, berkeliling keliling tps, dan selanjutnya dalam keadaan sepi lurah tersebut langsung datang tempat tps mengambil kumpulan kertas suara yang ada meja panitia kpps untuk mencoblos lalu dimasukkan kedalam kotak suara, saat itu saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut sempat protes, tetapi panitia kpps tidak menanggapi begitu juga panas tidak ada ditempat pemungutan suara. dan selanjutnya lurah tangani meminta kepada saksi dan mengatakan agar jangan bilang bilang kepada siapa siapa cuman (sepuluh) kertas suara kok. ,. (bukti camat kecamatan curug sdr. subur salam melakukan penggilingan dan pengarahan kampung berisikan desa curug manis dan kampung gemuk desa curug pada malam sebelum pencoblosan mendatangi ketua pt fotokopi affidavit nomor a n asep saifuddin fotokopi affidavit nomor a n jadi asasi fotokopi affidavit nomor a n ashari fotokopi affidavit nomor a n sayur fotokopi affidavit nomor a n muhammad fotokopi affidavit nomor a n zainuddin fotokopi affidavit nomor a n maman suratan fotokopi affidavit nomor a n sukarno fotokopi affidavit nomor a n rustandi fotokopi affidavit nomor a n julirawan fotokopi affidavit nomor a n budi hartono fotokopi affidavit nomor a n ridwan fotokopi affidavit nomor a n sarapan fotokopi affidavit nomor a n tb. santai fotokopi affidavit nomor a n anis subur salam fotokopi affidavit nomor a n patani fotokopi affidavit nomor a n bochari fotokopi affidavit nomor a n samin fotokopi affidavit nomor a n derajat asasi fotokopi affidavit nomor a n syuhada fotokopi affidavit nomor a n zaini fotokopi affidavit nomor a n santai basri fotokopi affidavit nomor a n erwin fotokopi affidavit nomor a n hasen bin dubajuni ryan fotokopi affidavit nomor a n mulyadi fotokopi affidavit nomor a n haerudin pt fotokopi affidavit nomor a n mulai fotokopi affidavit nomor a n jajang damanhuri pt fotokopi affidavit nomor a n naluriah fotokopi affidavit nomor a n bado calling fotokopi affidavit nomor a n lala ismalhadi softcopy video pernyataan lurah kaldron bernama bajuri.yafruddin, sos., saksi tinggal jalan bhayangkara nomor kelurahan cocok jaya, kecamatan serang, saksi sebagai camat serang: saksi membantah keterangan, keterangan saksi pemohon mahoni, lurah tatakan, kemudian bajuri dan supriyadi: saksi ikut dalam acara studi banding kabupaten badung bali tanggal sampai maret tetapi saksi tidak ikut dalam acara kantor kabupaten, saksi hanya jalan jalan, tetapi, saksi mengikuti acara studi banding setiap tahun, tahun makasar, tahun pekanbaru, dan tahun surabaya: yudi suryadi saksi tinggal lebak indah blok nomor kelurahan bondol, kecamatan serang, saksi sebagai kepala bagian umum sekda kota serang: pemda kota serang tidak pernah mengeluarkan surat dengan nomor huk yang ada nomor huk surat edaran, tentang penetapan hari libur, ade ikan anchor saksi tinggal komplek persada banten blok b4 rt rw kelurahan kebumen, kecamatan karnataka: saksi sebagai kasual pemerintahan umum, bagian pemerintahan sekda kota serang, saksi ikut dalam acara studi banding kabupaten badung bali tanggal sampai maret tetapi saksi ikut dalam acara kantor kabupaten,: tidak semua peserta ikut, hanya sebagian, dian hadi saksi tinggal umbul tengah rt rw umbul tengah, tatakan: saksi sebagai kepala desa umbul tengah: saksi mengikuti pertemuan sari kurang, cilegon, sekitar bulan juni acaranya koordinasi dan evaluasi bidang pemerintahan dan pbb juga, yang hadir unsur kepala desa, kepala kelurahan, para camat, asda dan pak walikota hadir, sebagai operatornya adalah pak asda yang memberikan pengarahan pak walikota, pokok pokok yang disampaikan, yang mulia, yaitu antaranya tentang kinerja kita, mengevaluasi, termasuk pbb. karena mengingat pbb ini akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah tahun untuk kota serang, tidak ada acara yang mengajak peserta untuk menyukseskan salah satu pasangan calon, hanya mohon doa resminya, siapa pun yang terpilih nanti, agar dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota serang, asep suryadi saksi tinggal kampung sawah rt rw kelurahan banten, kecamatan klasemen: saksi mengklarifikasi tentang apa yang diadukan oleh saksi pemohon, use syarifuddin, bahwa ibu vera sebagai istri daripada walikota serang yaitu, pak jaman, itu informasi yang saya terima katanya bagi bagi uang sebesar rp25. untuk mendukung pak jaman. saksi selalu diundang dengan kegiatan ibu pkk kota serang. kapasitas saksi adalah sebagai penceramah dan kadang datang lebih duluan dan pulang pun paling duluan. dan dalam sambutan ibu wali atau ibu vera, tidak pernah mengajak orang untuk memilih pak jaman kembali, cuma kalau yang bagi bagi uang beliau selalu memberikannya melalui door prize kepada jamaah, apabila ada yang dapat menjawab pertanyaan langsung diberi rp25. tentang pengajian rumah pak walikota. saksi selalu hadir setiap malam jumat, pengajian rumah pak wali ada dan tidak adanya pak jaman, pengajian tetap berjalan, zikir saja, tidak ada ceramahnya, khaerudin saksi tinggal link. tegal duren, kelurahan cocok jaya, kecamatan serang, keterangan saksi tentang pengajian rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya, sejak beliau menjadi walikota, kh. abd. karim saksi tinggal link. kubang apu, rt rw kelurahan bondol, kecamatan serang, keterangan saksi tentang pengajian rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya: jadi asasi saksi tinggal kampung cipanas, rt rw kelurahan sepang, kecamatan tatakan: saksi sebagai kepala desa sepang:: acara sana, cuma bertemu dengan pak mahoni dan juga ada pak supriyadi, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan pak wahyu, diberi uang rp. , : saksi tidak menggerakkan para dan rw: asep saifuddin saksi tinggal kampung maju rt rw kelurahan pager agung, kecamatan walantaka: saksi sebagai kepala desa pager agung, oleh lurah patih, saksi datang pada malam hari, sekitar banda magrib: disana bertemu dengan bapak mahoni dan pak supriyadi, wahyu juga ada kamar, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan pak wahyu, diberi uang rp. , : lala ismalhadi saksi tinggal kampung pengulas rt rw kelurahan kapten, kecamatan walantaka: saksi adalah guru honorer, famili bajuri, lurah kaldron, saksi menerangkan tentang pemasangan baliho rumah kediaman pak bajuri lurah kaldron, itu menempel terpampang rumah sendiri, calon dari nomor urut kediaman rumah pak bajuri hari rabu, tanggal september satu hari sebelum mencoblos, saksi melihat persiapan pembagian uang rp20. per amplop lumayan banyak amplopnya, alata ariana saksi tinggal kampung walantaka rt rw kelurahan walantaka, kecamatan walantaka: saksi pada bulan juli kedatangan pak wahyudi dampingi dengan bapak bajuri kepala desa kaldron dan bapak mahoni kepala desa tatakan, pak supriyadi yang dari panggungjati, ada satu lagi, saksi kurang kenal tujuan nya, silaturahmi dan minta dukungan untuk bapak wahyudi akan mencalonkan sebagai walikota serang: saksi menerima kartu asuransi dan beras kg, disertai janji (jika menang akan diberikan uang jt) dan intervensi dari timses pasangan calon nomor urut (saksi tidak tahu namanya): teman saksi diberi uang rp. dan lembar kalender, pujiyanto saksi tinggal griya serang asri blok nomor rt cocok jaya, cocok, saksi adalah simpatisan nomor urut saksi menyampaikan berkaitan dengan insiden yang terjadi atas diri saksi yakni insiden penganiayaan oleh djadi, orang tua bapak wahyu, peristiwa terjadi dalam studio banten pada saat lagi diadakannya debat kandidat calon walikota dan wakil walikota kota serang, saudara nasir simpatisan nomor urut meneriakkan nomor urut dan saya sendiri simpatisan nomor urut meneriakkan nomor urut ketika kita berteriak bersama dengan sorak ria menyebutkan nomor, saya dia saya dia tiba tiba dari belakang munculah saudara bapak djadi dengan melayangkan tangannya kepada saksi: tanggal september saksi melaporkan polres serang, didampingi oleh kuasa hukumpada tanggal oktogemuk dan memberikan uang sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) agar memilih nomor urut (bukti bahwa telah terjadi pula sabotase pembajakan saksi mandat pasangan calon nomor urut pemohon) yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut (incumbent) berbagai tps kota serang, diantaranya tps desa tinggal, kecamatan curug, tindakan tim sukses pasangan calon nomor uruturut pemohon) diberikan uangperusakan alat peraga kampanye bahwa pada masa kampanye tim pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) melancarkan operasi pencabutan dan perusakan alat peraga kampanye pemohon dan menebar intimidasi terhadap massa pendukung pemohon yang terjadi disemua kecamatan se kota serang, bahwa perusakan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut pemohon) dilakukan dengan cara cara yang seragam, profesional, dan terkoordinir disemua wilayah kota serang, yaitu pada pertengahan malam hari sekitar jam atau jam an menjelang subuh disaat warga sedang tertidur lelap, sehingga pemohon telah menginventarisir kehilangan alat peraga berupa baliho spanduk sebanyak an buah spanduk baliho. bahwa pemohon telah berhasil menangkap tangan pelaku perusakan alat peraga pasangan calon nomor urut beberapa wilayah, diantaranya wilayah sayabulu, kelurahan serang, kecamatan serang, dan wilayah kecamatan klasemen (bukti bahwa perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye pemohon tersebut telah dilaporkan oleh sdr. syamsul rizal tim sukses pemohon) kepada panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang yang kemudian telah melahirkan rekomendasi dari bawaslu bahwa perbuatan perusakan alat peraga pemohon tersebut terbukti telah memenuhi unsur pidana pemilukadaperiode tanggal tiga puluh, bulan juli, tahun dua ribu tiga belas,sera, september dan senin, september karena hari sabtu tanggal september dan ahad: dalam pokok permohonan i3 menimbang pemohon mendalilkan sebagaimana uraian perbaikan permohonan, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilukada secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni berupa menetapkan jadwal pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan, kecurangan yang bersifat masif dan sistematis: kecurangan dpt, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, pemilih yang sudah meninggal dunia:memengaruhi perolehan suara pemohon pada pemilu kepala daerah pemilukada) kota serang,serta para saksi yaknberalasan hukum karena tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan pemohon. kalaupun benar, good non,. memohon telah melaksanakan pemungutan suara.serang untuk mengawasi dan menilainya apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. jikalau ada rekomendasi dari bawaslu maka memohon wajib menindaklanjutinya. ternyatadalil dalil pemohon tersebut. terkait dengan dpt, secara keseluruhan memangmemang tidak banyak, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa memohon.agus soprano, jasmani, much. seadelt, majlis suami, edi suami, lili sumantri, rita suara, zainal abidin, bahru, dan ade irma rohanikota serawalikota dan wakil walikota serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan: kecurangan yang bersifat masif dan sistematis, kecurangsecara signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon pada pemilu kepala daerah pemilukada) kota serang. selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan, bahwa pelanggaran tersebut kalaueraatauerasecara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan serta mendapat dukungan secara langsung dari perangkat pemerintah daerah yang terjadi beberapa kecamatan serta desa yang antara laidan simpatisan pemohonp 9a, serta para saksbersifat prematur, tidak benar dan tidak beralasan. pihak terkait justru memiliki bukti dan saksi saksi bahwa pemohon lah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tersebar enam kecamatan seluruh kota serang dengan cara melibatkan birokrasi, melakukan politik uang, pengarahan pemilih oleh saksi mandat pemohon, kampanye luar jadwal, pengrusakan alat peraga kampanye milik pihak terkait dan intimidasi terhadap simpatisan pihak terkait. faktanya tidak ada instruksi, perencanaan pembahasan strategi untuk memenangkan pihak terkait, kegiatan studi banding pemerintah kota serang beserta jajarannya dalam rangka pembahasan pajak, bumi, dan bangunan pbb), dimana kegiatan tersebut seizin dan sepengetahuan daerah yang dikunjungi yaitu beberapa provinsi, kota dan kabupaten, yang pembahasan anggarannya sudah dibahas dan disetujui oleh dprd kota serang, termasuk disetujui oleh pemohon dalam hal ini wakil walikota pasangan nomor urut yang menjabat sebagai wakil ketua dprd kota serang, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). demikian pula dengan dalil dalil pemohon lainnya yang tidak jelas menunjukkan oleh siapa, kapan, dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, serta hubungannya dengan pemilukada kota serang tahun pujmenurut mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada pemilukada kota serang tahun secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait denganyang memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calonseandainyapun benar pelanggaratersebut terjadi, menurut mahkamah, hal tersebut sama sekali tidakterhadap dalil pemohon bahwa adanya intruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan pasangan calon nomor urut dengan kegiatan studi banding hotel grand wiz kuta bali pada tanggal maret yang melibatkan para lurah tidak terbukti secara meyakinkan bahwa kegiatan tersebut semata mata dipergunakan sebagai kegiatan untuk memenangkan pihak terkait. seandainyapun benar bahwa kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak terkait sebagaimana dalil pemohon, menurut mahkamah tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. lagipula acara kunjungan studi banding seperti itu adalah program tahunan pemerintah kota serang yang sudah sering dilaksanakan dan dihadiri pula oleh calon walikota serang dan pemohon selaku wakil walikota serang. demikian pula tidak cukup bukti yang menyatakan adanya keterlibatan camat dan pejabat kantor urusan agama untuk memenangkan pihak terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam pemda, dan sekarang dalam proses penindakan gakumdu meskipun sampai saat ini terkesan perkaranya endapan oleh penyidik gakumdu pada polres kota serang. (bukti (bukti praktik politik uang yang lakukan pasangan calon nomor urut 1incumbent bahwa praktek politik uang (money politics) dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun terjadi secara sistematis dan meluas seluruh kelurahan desa dan kecamatan kota serang, bahwa politik uang (money politics) tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan pendukungnya, yakni dengan cara membagi bagikan sejumlah uang didalam amplop kepada pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut. juga dilakukan dengan cara membagikan amplop berisi uang kepada warga dengan tulisan yang tertulis amplop jangan lupa color nomor haru jaman sulih, hal ini terjadi salah satunya komplek tpi rt. rw. selain itu, ketua kampung ditiru desa cibinong juga memberikan uang kepada warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urutkelurahan desa dan kecamatan kota sera(bukti bahwa ketua sdr. amir tim sukses pasangan calon nomor urut mengajak dan menggiring sarinah dan kasih dan warga lainnya dengan memberikan uang rp. pada malam hari pencoblosan agar dari agar memilih nomor urut (bukti bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan uang sebesar (dua juta rupiah) kepada used. saudi yang merupakan anggota kpps taman warisan banjar sari kelurahan dikocok jaya agar memberikan kepada (dua puluh) orang untuk memilih pasangan calon nomor urut (bukti ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kota serang memohon menetapkan jadwal pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada hari kerja bahwa berdasarkan surat(bukti memohon telah menetapkan pada hari kamis tanggal september sebagai hari pencoblosan, melalui ketetapan komisi pemilihan umum tersebut merupakan serangkaian tindakan terselubung yang menguntungkan pasangan calon nomor urut (incumbent) yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon, dengan dasar alasan sebagai berikut: bahwa memohon ic. kpu kota serang telah menetapkan jadwal pemungutan dan penghitungan suara pada hari kamis, tanggal september tim pemenangan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota serang nomor (dua) sdr. ujang (anggota dprd kota serang) sudah mempertanyakan sekaligus mengusulkan agar dalam tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dihari libur yaitu diantara hari sabtu atau minggu tanggal atau september dengan maksud agar warga kota serang, baik yang bekerja kota serang dan diluar kota serang dapat terakomodir hak konstitusional nya dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang bahwa memohon menanggapi pertanyaan dan usulan tim pemenangan paslon nomor urut tersebut atas dengan menyampaikan bahwa mengenai jadwal tahapan penyelenggaraan pemilukada kota serang adalah wewenang memohon ic. kpu kota serang setelah menghitung hitung waktu jika terjadi pemungutan suara putaran kedua tidak mempunyai waktu lagi mengingat akan berakhirnya masa jabatan walikota tanggal desember sementara disisi lain memohon telah menggunakan waktu terbuang sela sela antara jadwal kampanye dengan pemungutan suara masih dapat isi dengan jadwal pada tahapan lain, sebagaimana dalam lampirbahwa dengan memohon telah memaksakan untuk menetapkan tanggal september sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara, dengan jelas memohon telah pula dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak konstitusional warga pemilih yang sangat krusial dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang hal mana diketahui warga pemilih kota serang banyak yang bekerja luar kota serang terutama warga yang bekerja pada perusahaan swasta. (bukti oleh karenanya pemilukada kota serang telah melahirkan pemilu yang tidak demokratis dengan memegang teguh asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. bahwa untuk mengelabui warga kota serang mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal september yang menguntungkan pihak pasangan calon nomor urut (incumbent), melalui surat keputusan walikota serang nomor kep. huk tentang penetapan hari libur tertanggal juli (bukti dan surat(buktidalam menggunakan hak pilihnya, padahal surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur tersebut hanya berlaku dan mengikat kepada warga kota serang yang bekerja kota serang saja, sedangkan warga kota serang yang bekerja diluar kota serang tetap bekerja dan tidak ada dispensasi libur. (bukti bahwa tindakan memohon yang menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada hari kamis, tanggal september yang merupakan hari kerja, sehingga tidak dapat mengakomodir warga kota serang yang bekerja luar kota serang merupakan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara bersama sama dengan walikota serang pasangan calon nomor urut incumbent) sebagaimana yang ditegaskan dalam pkpu nomor tahun yang diselain tidak terakomodirnya hak konstitusional warga kota serang yang bekerja diluar kota serang dalam pemilukada kota serang, memohon tidak melakukan sosialisasi mengenai hari yang diliburkan berdasarkan surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur bagi warga pekerja swasta kota serang yang bekerja dalam kota serang dan terlebih pada khususnya kepada pemohon, pemohon baru dapat pemberitahuan atas surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur tentang hari libur bagi warga kota serang yang bekerja dalam kota serang (dua) hari sebelum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara (tanda terima ada pada memohon), sehingganya warga kota serang yang bekerja kota serang tidak mengetahui secara jelas adanya ketentuan libur atau dispensasi bagi warga yang sedang melaksanakan pemilukada walikota dan wakil walikota serang. perbuatan memohon tersebut jelas menggambarkan tidak dilakukannya tugas sosialisasi, hal mana telah jelas melanggar ketentuan huruf nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berbunyi . bahwa memohon beserta jajarannyaerang: bahwa memohon menghilangkan hak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan tidak memberikan undangan memilih formulir model (bukti dan memohon juga telah melakukan pembiaran bagi warga serang yang melakukan pencoblosan lebih dari (satu) kali bagi pendukung tim pasangan calon nomor urut (incumbent) berbagai tps semua kecamatan se kota serang, diantaranya: tps vii desa kelurahan tinggal kecamatan curug kota serang banten, dimana sdr samawi warga kampung singapadu kelurahan tinggal kecamatan curug, mencoblos (tiga) kali dengan kartu panggilan orang yang tidak hadir, (bukti saksi sukanya memilih kali tps vii dan tps viii: tps viii kecamatan curug, anggota kpps pada hari pencoblosan mengintimidasi pemilih pada pemilukada kota serang tahun yang diarahkan pada pendukung dan saksi mandat pasangan calon nomor urut sehingga saksi mandate pasangan calon nomor urut meninggalkan tps viii: tps vii desa tinggal kecamatan curug, memohon selaku penyelenggara pemilu melalui panitia kpps memasukkan surat suara kedalam tps pada waktu pemungutan suara, yaitu dengan cara warga yang bernama risma mau mencoblos tps vii, kertas suaranya rebut oleh panitia kpps siti janawati) dibawah kedalam bilik suara lalu dicoblos sendiri oleh panitia kpps pada nomor urut pemilih risma) akhirnya keberatan dengan melempar surat suara kepada panitia kpps, (bukti tps vii desa tinggal kecamatan curug, pemilih dalam dpt bernama andi tidak menggunakan hak pilihnya karena kebetulan tangerang, selanjutnya setelah orang tuanya andi melakukan pengecekan pada panitia kpps karena sebelumnya panitia memanggil manggil nama andi, ternyata dalam daftar hadir pemilih, andi telah menggunakan hak pilihnya: tps kelurahan cipari serang, petugas kpps melakukan pencoblosan surat suara salah satu warga yang disaksikan oleh warga yang bernama lik, anton, rahmah, sakit dan agus. (bukti tps viii kecamatan curug sdr. seri, ramani, heru, salib dan among melihat anggota kpps mengintimidasi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti tps kelurahan kaligandu kecamatan serang, sebelum penghitungan suara, panitia kpps memasukkan sendiri kertas surat suara yang terletak meja kedalam kotak suara, disaat saksi pasangan calon nomor urut tidak ada tps: tps kelurahan pialang kecamatan tatakan, lurah pialang berkeliling tps, pada waktu istirahat, lurah tersebut mengambil kertas suara lebih dari buah, kemudian mencoblos dan dimasukkan dalam kotak suara, saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan keras kepada panitia kpps akan tetapi tidak ditanggapi, bahwa kpps se kota serang tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon pada tingkat tps atau tidak melakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan penghitungan atas surat suara sah pasangan calon nomor urut yang dimasukkan kedalam surat suara tidak sah kecamatan se kota serang yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dimana pencoblosan yang masih didalam kotak pada surat suara yang mencoblos untuk pasangan calon nomor urut oleh kpps dinyatakan tidak sah, (buktipps, ppk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon menjadi tidak sah pula: bahwa memohon telah memperlakukan pemohon secara tidak adil karena telah menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan pemberitahuan secara wajar guna. bahwa dalam rapat pleno tingkat ppk, pemohon mencurigai ada kecurangan oleh panitia kpps disemua tps, dan rekapitulasi yang dilakukan ditingkat pps kelurahan desa, maka cukup beralasan pemohon meminta untuk dilaksanakan membuka kotak suara masing masing tps dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk semua kecamatan, dan dalam rapat pleno ppk tersebut telah terjadi ketegangan, akan tetapi hak pemohon tidak diberikan untuk melaksanakan penghitungan suara yang didalam kotak suara atas kejanggalan yang terjadi tingkat kpps dan pps, oleh karenanya pemohon telah menyatakan keberatan dengan mengisi form model model da kwk.kpu, disemua kecamatan kota serang, dan selanjutnya dalam rapat pleno penghitungan suara tingkat kpu kota, saksi mandat pemohon telah memprotes temuan kejanggalan dalam penghitungan, rekapitulasi dan kecurangan semua tps, pps, bahkan ditingkat ppk kepada kpu kota serang, oleh karenanya pemohon meminta untuk diselesaikan kekeliruan dalam penghitungan dan kekurangannya dengan melakukan hitungan kembali surat suara yang ada dalam kota suara, karena ditemukan surat suara sah pemohon yang color pada nomor (nomor pasangan pemohon) dalam kertas suara bergambar pemohon, oleh memohon dimasukkan dalam surat suara tidak sah. namun memohon terlihat ngotot untuk mengabaikan pendapat dan protes saksi mandat pemohon atas kesalahan tersebut, dan saksi mandat pemohon tetap keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kpu kota serang dengan mengisi pernyataan keberatan. (bukti (bukti (bukti ),(bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti ),(bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti (bukti memohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada dpt, dimana memohon tidak melakukan perubahan dpt hasil pemutakhiran data pemilih dps yang telah checklist, yang mana sebelumnya rt rw telah melakukan checklist tingkat pps dengan menghapus data pemilih yang udah meninggal, pindah alamat, nama ganda, dan memasukkan data pemilih tambahan bagi yang belum terdaftar dalam data pemilih, dan selanjutnya data dps hasil checklist tersebut telah diserahkan kpu kota serang melalui ppk untuk dimutakhirkan menjadi data dpt. ternyata pada kenyataannya memohon masih tetap menggunakan data dpt tps sesuai dengan data dps tanpa ada perubahan dan penyesuaian berdasarkan hasil checklist tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak pastikan pemilih. berikut ini data dps yang telah dilakukan proses checklist, akan tetapi masih tidak dijadikan dasar pemutakhiran data dpt antara lain sebagai berikut: terjadi kecamatan serang, petugas cellist selaku. (bukti (bukti (bukti terjadi kecamatan klasemen, petugas cellist (bukti (bukti (bukti bahwa dengan tindakan memohon ic. kpu kota serang melakukan kerancuan dan ketidakpastian dpt sehingga ditemukan formulir (undangan memilih) tidak dapat terdistribusi dengan maksimal karena data yang meninggal, sudah pindah, dan nama nama ganda masih tercantum dalam data dpt, hal tersebutlah sebagai dasar terjadinya pertokoan pemilih berbagai tps dengan menggunakan formulir (undangan memilih) yang bukan atas nama pemilih itu sendiri, pertokoan mana terjadi dilakukan pemilih dengan memilih berkali kali diberbagai tps dengan menggunakan form (undangan memilih) terjadi semua kecamatan kota serang sebagaimana berikut ini: kecamatan serang desa kelurahan sumur pucung tps (delapan) ino|nama alamat link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung ida rosita link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung ahmad taufik link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucungmainan link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung muhammad link diwaktu lor rt. kelurahan syahrotulanwar sumur pucung wanda alamiah link diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung ida laeta link diwaktu lor rt. kelurahansumur pucung sumur pucung sumur pucung sumur pucung sumur pucung (bukti desa kelurahan unsur tps (tujuh belas) ino |nama |alamat hasanah |( plus rustandi suryadi terjadi juntiyah prihandani sopan (law riyadi mut mainan paulus eja pipit |lmamudin erie a endang iman |( safarudin aprilia puti |( neti suami hot nana mulyana pata kusuma nurlndriadi |( sugandi supardi susanto bea naluri rahmatullah sri supriatna |( winengsih safrilena martha sana langi kam abdullah bosnia rizky kodrat |( supriyanto nurafitah |( ahmad kusuma absah nurbarri mahdi amarah hadiri ama supriatna |linda sari |( (iwan agus al hasanah dina nurdiawat sukma |( dirjen kencana ratnaganda anang lau hang kim |( the bum lim |( akan mulyadi risma sariawan marzuki sabrina mad noh marzuki dedi hayati dedi hayati |( |ilham ramadan erica sumiyati sunda sarta |( (will io) thaib usman|( lini siti rahmah |( ansor azhari ali sukai ramadi |( hadi |( nurani rumah |( aminah sampah |( dawn suwardi arifin elis suryani kasino iman edi sutomo |( suksesi |( sri wahyuni mama |( linda anggiani( wawan ridwan |( o union siti atmjjati |( oji saputra jumat hj. resah suksesi |( agus samsul |( musyayana |( tio marito tohirin nurussalam sarinah |( eri nokia sari |( zaenal mutasi |( suksesi |( sari rahmah mikron rohyaman agus prihatin masih kurniadi goals mun shah darah |( dia fransisca eden suhani obeng salah mati kurmesih |suara |( lho. (bukti desa kelurahan kaligandu tps (dua puluh) ino| nama alamat singoringgo run simatupang toga situmorang bumi serang baru blok e6 rt. nabiah surat ditinjau akbar melawan latif sinaga simatupang nainggolan warning. ditebang dini ke batsndsadssdabe hutapea kencana kuncoro, manggunsong soefrayadi bumi serang baru blok e4 .rt. jubaidah agus joko triton bumi serang baru blok e13 rt. ll. .| (bukti kecamatan curug desa kelurahan curug manis tps (dua) januari seni kp. masinis. rt. arman kp. masinis. rt. yunus samsudin |60o burhan kp. gantung rt. sutaria kp. gantung rt. kurniawan |roh kp. gantung rt. |agus arya kp. gantung rt. maulana suherman laga tele mamata sugiana (bukti kecamatan walantaka desa kelurahan pabuaran tps (dua) ino| nama alamat endang suhendar kp. dihuni. rt. sati kp. dihuni. rt. bin dahlan wijaya januari herman kasihan salin suwardi rahman bin bermani merpati kp. dihuni. rt. |m. saiful fikri kp. dihuni. rt. edi ridwan kp. dihuni. rt. entah kartun kp. dihuni. rt. planus |upah kp. dihuni. rt. md. com isnawati kp. dihuni. rt. kaset mandi kp. dihuni. rt. suntiawati kp. dihuni. rt. solani kp. dihuni. rt. rohani kp. dihuni. rt. car akan jenny jasmani burhanuddin he. (bukti kecamatan cocok desa kelurahan banjar sari tps (delapan) ino| nama alamat habibi yudi esia benda dla lea maia sahrowardin rt. (bukti desa kelurahan banjar sari tps (duapuluh empat) ino| nama alamat wibowo maroko derbi novia taman kristal bloc. .rt. wwebio taman kristal bloc. .rt. sari jamal harian raharjopu kota serangkustiandi aminah roti primadona sos sachipah ambar prasetyo fauzi hid harian dhaka nawawi laksono, nugraha wijaya uteliinda taman kristal bloc. k13 .rt. lestari siti trisha taman kristal banjar sari. rt. anwar mufakat taman kristal bloc. k6 .rt. san dan mahmudi im. harmoni taman kristal rt. abstain taman kesan rdoba mahmudi siswanto siswanto siswanto utomo sunarko taman kristal bloc. j7 .rt. winata fauzi siborg taman kristal. rt. delima taman kristal. rt. maa (bukti desa kelurahan banjar sari tps (delapan belas) nomor10 rt. rt. rt. rt. rt. rt. aan raat biarawan rt. bee rt. biarawan rt. rt. |epik ganda nigrum sri mardaani seni suhani umi kursus sulaeman sud hendra ashita teddy firdaus sri mulyani retalhakumiasn rosalia kurniadi gunawan, mien hermina halimah eko ajissetiawan suryani erwin janji saman, sh promo aid barrow cahaya alam bas singgih nomor2. rt. nomor2. rt. saptiansyah nomor12. rt. nomor12. rt. singgih rt. rt. rt. rt. rt. nomor2. rt. rt. rt. hidtulloh rt. nomor rt. istana nomor rt. fitnah komp. puri serang hujan bloc ken mes naa rt. nomor10. rt. aan jaa rt. rt. dani rt. rt. rt. rt. mba eta rt. drianurmini deo tea retak rt. ema nett rt. rt. rt. rt. rt. rt. rt. rt. rt. rt. candra. rt. rt. rt. rt. dewi saputra rt. rt. tema serai rt. rt. |. irt. gempa sena rt. syamsiah komp. rss pemda bloc. rt. rt. hermawan rt. rt. raden imam komp. rss pemda. bloc. e1 mutasi sayur rt. obat pena tari rt. rt. debu tea sara rt. daa "asi rt. rt. rt. farhan rt. rt. renggang ali harian |( sutayuga, hadiah sean averusyd pata iyanda pelat khatra mati i( pas kan reka nawawi maa gunawan nuri |( udin syamsudin mm7 (ms. lutfi ( o000000 emma yanti |( cahyadi fitria endang kama soeharto hermano farmasi devi apinya undang |( sama | indriastrina jaa tagawa atap hendak jaenudin isme naskah |( nani sri wahyuni tepi firdaus ajudan hasan yeni noprint dede endah |andriana karya wibowo badan man anwar bea wikiwati chandra wajah (bukti kecamatan klasemen desa kelurahan klasemen tps (lima belas) ino| nama alamat ana daan mua'wana maknawiyah jalan raya banten km. anggota rt. (bukti kecamatan tatakan desa kelurahan pialang tps (delapan) ino| nama alamat naluri kp. pialang watan rt. kelurahan pialang krisna hafitor kp. pialang watan rt. kelurahan pialang suci susilawati kp. pialang watan rt. kelurahan pialang trio kp. pialang watan rt. kelurahan pialang york. kp. pialang watan rt. kelurahan pialang sumiyati kp. pialang watan rt. kelurahan pialang eko pasti kp. pialang watan rt. kelurahan pialang adrian awal kp. pialang watan rt. kelurahan ramadan pialang endang kp. pialang watan rt. kelurahan kusmarini pialang much. abidin kp. pialang watan rt. kelurahan pialang asep ridwan kp. pialang watan rt. kelurahan pialang marsonah kp. pialang watan rt. kelurahan pialang jalan kp. pialang watan rt. kelurahan pialang api gusman kp. pialang watan rt. kelurahan pialang indra rizky kp. pialang watan rt. kelurahan purnama pialang andre kp. pialang watan rt. kelurahan fikiperdana pialang arif kurnia kp. pialang watan rt. kelurahanbuang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang pialang pialang pialang pialang pialang pialang lesmana pialang pialang eko prasetyo kp. pialang watan rt. kelurahan gag wetan ri kelurahan pialang pialang pialang pialang pialang pialang pialang pialang ramadan pialang kusmarini pialang pialang pialang pialang pialang pialang purnama pialang fikiperdana pialangkp. pialang watan rt. kelurahan pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang epi agustina kp. pialang watan rt. kelurahan pialang agus supriyadiistana surya kp. pialang watan rt. kelurahan lesmana pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang eko prasetyo kp. pialang watan rt. kelurahan pialang karimah kp. pialang watan rt. kelurahan pialang rutila wati kp. pialang watan rt. kelurahan pialang edi suryadi kp. pialang watan rt. kelurahan pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang aureus sudarto kp. pialang watan rt. kelurahan ngada pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang a'at komalasari kp. pialang watan rt. kelurahan pialang sahroji kp. pialang watan rt. kelurahan pialang well achmad kp. pialang watan rt. kelurahan wahidin pialang kp. pialang watan rt. kelurahan pialang penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kota serang tahun dengan demikian, keputusan kpu kota serangobject itis sengketa hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serangserang dengan nomor urut dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun(vide bukti bahwa peserta pemilukada kota serang berdasark(vide bukti adalah sebagai berikut: gea aan pialang pialang pialang pialang pialang pialang eka absabialabas pialang pialang ade irianto kp. pialang watan rt. kelurahan gag watan ri o08 kelurahan pajak pialang aan pialang pialang pialang pialang pialang pialang ben apabila pialang pialang pelaku pialang aan pialang ardiansyah pialang benyamin pialang pialang pialang pialang kurnia pialang ho. (bukti desa kelurahan kurangi tps (lima) ino| nama alamat dari amirudin kurancilndah rt04 sarah kurancilndah rt. salman dodi kp. gesek rt. gunawan maulid tri putra putra maesaropah kurangi rt. jaya kurangi rt. erina kurangi rt. rohani bin karni kurangi rt. mat saleh kurangi rt. . (bukti ancaman dan intimidasi bahwa adanya intimidasi ancaman dan kepada basis pemilih pemohon dan sabotase saksi mandat pemohon tps yang terjadi hampir disemua tps pada (enam) kecamatan kota serang: bahwa memohon menghilangkan hak pemohon untuk: bahwa saksi mandat pasangan calon nomor urut pada malam hari didatangi orang dari tim pasangan calon nomor urut meminta agar diam dan tidak protes pelaksanaan pencoblosan tps kemudian memberikan uang sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap pada malam hari diberi rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) danketua kpps sdr. milatudin tps kelurahan serang, kecamatan serang melakukan pengejaran terhadap sdr. jaelani hingga menggeledah rumahnya sambil membawa senjata tajam karenakan sdr. jaelani menyampaikan kepada panitia kpps akan melaporkan kepada tim sukses pasangan calon lain atas kecurangan yang dilakukan panitia kpps yang terlihat ganjil yaitu bahwa dalam daftar hadir warga yang menggunakan hak pilih berjumlah orang, sedangkan surat suara yang ada dalam kotak suara berjumlah suara, berarti ada selisih suara dalam kotak yang ganjil. bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut jelas sangat berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman dan intimidasi, uber dan judul, iverang dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serangserangwalikota dan wakil walikota serangwalikota dan wakil walikota serang tahun juga haruslah dibatalkan dan pasangan calon nomor urut haruslah didiskualifikasi, serta: iv.walikota selaku pasangan calon nomor urut incumbent yang melibatkan jajaran pemerintah kota serang dari tingkat pemerintah kota kepala kepala dinas, asda asda, camat, lurah kepala desa se kota serangserangserangiv.ota serang, tertanggal september juncto surat keputusan kpu kota serang nomor pts kpu.iv. bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah agarivserang. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenansepanjang perolehan suara pasangan calon nomor urut menyatakan tidak sah dan batalpada pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun menyatakan pasangan calon walikota dan wakil walikota serang atas nama wahyudi djadi dan iif fariudin, s.e. sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang periode atau,serang yang diikuti oleh seluruh pasangankecualutusan mahkamah ini sebagaimana mestinya, atau:ix. bukti fotokopiukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor pts kpkartu tanda penduduk ktp) calon walikota. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) calon wakil walikota. bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota serang tanggal juliukti fotokopi susunan acara rundown acara bali. bukti video rekaman pertemuan pemenangan pasangan calon nomor urut incumbent hotel grand wiz bali. bukti fotokopi transkrip rekaman video pertemuan pemenangan pasangan calon nomor urut incumbent hotel grand wiz bali. bukti fotokopi apbd kota serang tahun dan audisi untuk bantuan fosil. bukti rekaman pembicaraan camat penggunaan apbd kota serang milyar dari masing masing kecamatan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut incumbent. bukti fotokopi surat kepala dinas pendidikan kota serang dan daftar pemilih tetap dpt) se kecamatan kesemek pemilu walikota dan wakil walikota serang tahun bukti surat edaran nomor huk tentang pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yang ditandatangani walikota calon walikota nomor urut bukti foto lurah dipatok kampanye pemenangan untuk calon incumbent pasangan calon nomor urut bukti sms lurah pialang bpk. tangani, kecamatan tatakan, berkeliling keliling tps mencoblos tps lebih dari kertas surat suara kepada saksi mandat pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani akhmad sabrina, andri, suria, salman, sukma dan marta. bukti foto pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut bukti fotokopi tanda bukti terima berkas barang kepada panitia pengawas pemilu kota serang dari bpk. syamsul rizal berupa bukti perusakan balige pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum kota serang nomor ign panwaslukada kota serang ix tentang penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu. bukti fotokopi amplop berisi uang yang banyak ditemukan agar masyarakat mendukung pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani sarinah dan kasih. bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani ridanul. bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor pts #bukti fotokopi berita online kabar banten tanggal september dengan judul banyak pemilih bekerja diluar kota serang, potensi golput makin besar. bukti fotokopi keputusan walikota serang nomor kep. huk tentang penetapan hari libur pada pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun buktibukti fotokopi berita online kabar banten tanggal september dengan judul terkait imbauan perusahaan dan instansi, pemprov belum terima usulan. bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani dedi road dan ana sarana yusuf. bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani seri dan sidin. bukti surat pernyataan yang ditandatangani risma. bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani lik, anton, rahmah, sakit dan agus. bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani seri, ramani, heru, salib dan among. bukti foto berupa penghitungan formulir plawalantakacurugcurugnomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun nama pasangan nomor urut tb. harus jaman, sc., se., dan sulih, besa man ban emimeniaadanitan sentral aseserang nomor urutdbahwaumum walikota dan wakil walikota ditingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan tatakanlampiran model da1klasemen pada hari sabtu tanggal september bukti fotokopi formulir model da1iserang.. bukti fotokopi daftar pemilih sementara dps) pemilukada kota serang kecamatan serang. bukti fotokopi data pemilih hasil checklist pemilukada kota serang kecamatan serang. bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) kota serang kecamatan serang. bukti fotokopi daftar pemilih sementara dps) pemilukada kota serang kecamatan kesemek. bukti fotokopi data pemilih hasil checklist pemilukada kota serang kecamatan kesemek. bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) kota serangsumur pucungunsurkaliganducurug manis, kecamatan curug. bukti fotokopi data formulir yang digunakan untuk pertokoan pemilih tps kelurahan pabuaran, kecamatan walantakakesemek,pialang, kecamatan tatakan. bukti fotokopi data formulir yang digunakan untuk pertokoan pemilih tps kelurahan kurangi, kecamatan tatakan. selain itu, pemohon mengajukanmad foton saksi beralamat kampung tibasurak rt. kelurahan tatakan, kecamatan tatakan: saksi merupakan kepala desa tatakan, saksi menyampaikan tentang kegiatan kunjungan kerja bali, hotel grand whit, nusa dua bali, tanggal maret acara tersebut dihadiri oleh walikota serang, wakil walikota serang, asisten daerah camat, lurah, dan seluruh kepada desa se kota serang, kecuali bapak bajuri dan maman faturohman. saksi menyatakan bahwa acara tersebut merupakan studi banding yang menggunakan apbd yaitu anggaran tahunan yang diberikan untuk organisasi fosil dan audisi. saksi menceritakan bahwa pada kenyataannya acara tersebut hanya diisi dengan kunjungan tempat tempat wisata dan belanja saja, saksi menyatakan bahwa agenda acaranya adalah koordinasi mengenai pemilukada kota serang, pidato disampaikan oleh walikota serta wakil walikota serang dengan moderator asisten desa isi pidato antara lain seluruh perangkat dari mulai atas sampai bawah, ini diharapkan untuk mendukung, menyukseskan pemilukada tanggal september, diharapkan dapat memperoleh suara untuk incumbent permohonan anggaran untuk pemenangan incumbent tersebut sekitar rp. per desa, hal tersebut disampaikan oleh lurah serang. sebelum acara bali ada pertemuan antar kepala desa dan kepala kelurahan kecamatan tatakan dengan camat sekitar bulan juli, pak camat mengatakan atas perintah pimpinan, ada anggaran yang untuk dialokasikan untuk pembangunan bantuan setiap kecamatan rp1 miliar , karena ada desa sehingga kalkulasi anggaran sekitar rp. disampaikan pula oleh pak camat bahwasanya rp. ini, yaitu untuk anggaran pembangunan infrastruktur. namun kita tidak menerimanya. sebelum kita bali, diberikan dana rp. sebagai fee kepala desa itu, untuk pesangon bali. ada lagi pertemuan, kami diundang melalui sms karena suratnya tidak ada, pertemuan rumah makan sari kurang cilegon, seluruh kepala desa dan lurah juga diundang, dan disampaikan hal yang sama serta walikota menyampaikan tidak ada mutasi dan rotasi jabatan setingkat camat sampai dengan masa pemilukada kota serang adanya acara pengajian ulama dan umara, saya sampaikan saat itu, artinya tolong bantu warga masyarakat walikota serang ini dan doakan semoga sukses. ada pengajian yang dihadiri undangan yang diundang oleh masyarakat, saat itu bulan raja. sama, sebelum menjelang ramadhan kampung ciri, malam hari kegiatannya pertengahan bulan raja. yang hadir pada saat itu adalah ibu walikota, ibu satu dan juga dewan kota, kepala dinas sosial pak samurai dan pak tha kepala dinas dispora, warga yang hadir saat itu kurang lebih pada acara pengajian tersebut tha mewakili walikota menyampaikan seruan untuk mendukung harus jaman tanggal september, kemudian dilanjut pidato oleh kepala dinas sosial yang menyampaikan tentang akan adanya bantuan lansia jika mendukung harus jaman. bajuri saksi beralamat kampung kaldron rt. kelurahan kaldron, kecamatan walantaka: saksi merupakan kepala desa kaldron: saksi tidak ikut serta dalam kegiatan bali. saksi ikut dalam kegiatan pengajian pada bulan seakan rumah harus jaman yang dihadiri oleh semua pihak dan unsur pemerintahan kota. pada waktu itu walikota serang memberikan kata sambutan yang isinya meminta dukungan pada acara pemilukada tahun saksi merasa ditekan karena adanya ancaman jabatan yang ada mungkin tidak diperpanjang. adanya surat edaran nomor yang isinya ada empat poin, tapi yang poin kelima itu ada mengatakan bahwa untuk menegaskan agar mendukung kepemimpinan walikota serang untuk memimpin kota lima tahun yang akan datang. supriyadi nasi saksi beralamat kampung umbul kapuk rt. kelurahan panggungjati, kecamatan tatakan, saksi merupakan kepala desa panggungjati. saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahmad mahoni. saksi hanya mengikuti acara bali dan rumah makan sari kurang cilegon. pada acara rumah makan sari kurang cilegon dihadiri oleh orang kepala desa, sehingga sekitar kepala desa dan dihadiri pula oleh asda yaitu pak mahfud juga anggota dpr kabupaten, lurah dan camat se kota serang. disampaikan sambutan oleh asda yang intinya beliau mengajak kepala desa supaya mendukung pak walikota dan dapat memenangkan dengan nilai pada tanggal september hal yang sama diucapkan juga oleh pak walikota saat itu. tb. pramana saksi beralamat lingkungan saya bulu rt. kelurahan serang, kecamatan serang, saksi adalah mahasiswa universitas serang raya fakultas teknik informasi. saksi menjelaskan tentang adanya pengrusakan alat peraga milik pasangan calon nomor urut oleh orang, yaitu bapak ridwan, arifin, dan bapak berani pada tanggal agustus jam malam. hal tersebut sempat dilaporkan panas oleh bapak samsul, dan saksi dimintai keterangan tentang kejadian tersebut. use syafruddin saksi beralamat waru jaya nomor rt. kelurahan sumur pucung, kecamatan serang: saksi menerangkan tentang adanya kegiatan bagi bagi uang oleh isti walikota mushola al muhaimin untuk meminta dukungan, uang yang diberikan dalam amplop tersebut rp. ridhanul saksi beralamat link pulo jajar rt. kelurahan banjarsari, kecamatan cocok jaya: saksi adalah anggota kpps. saksi menjelaskan tentang adanya pembagian uang tps tempat saksi bertugas. peristiwa tersebut berlangsung sehari tepatnya malam sebelum pemungutan suara, pukul pada saat itu ada tim sukses nomor urut1 juga anggota tps (tujuh) orang, kemudian tim sukses memberikan uang rp. anggota tps mendapat rp. per orang, jadi total untuk anggota tps rp. dan sisanya dibagi bagikan kepada masyarakat, dengan syarat mencoblos nomor urut ahmad sabrina saksi beralamat kampung kritikan rt. kelurahan curug manis, kecamatan curug: saksi menjelaskan bahwa saat dia pulang kampung gemuk, dia melihat mobil yang ditumpangi oleh pak camat dengan mahoni kua kecamatan curug keluar dari rumah pak pada malam hari. pada tanggal saksi bertanya kepada pak ada apa pada malam itu, kemudian jawab oleh pak karena mau pemilu, itu minta, memohon untuk memenangkan bapak harus jaman, yaitu pasangan calon nomor urut . . pak tersebut juga mengatakan diberikan uang rp. namun uang itu dialihkan kepada menantunya bernama june, pak hanya mengambil rp. aji fathullah saksi beralamat kampung pialang cilik rt. kelurahan pialang, kecamatan tatakan: saksi menjelaskan tentang adanya kecurangan tps ketika saksi mencoblos pada jam ada anggota kpps bernama agus masuk ruang pencoblosan dan mencoblos surat suara pada jam seri saksi beralamat singapadu darat rt. kelurahan tinggal, kecamatan curug: saksi menjelaskan mengenai adanya kecurangan tempat dia mencoblos tps desa tinggal, ada satu orang mencoblos kali, bernama samawi, dedi rosyidi saksi beralamat diwaktu lor rt. kelurahan sumur pucung, kecamatan serang, saksi menjelaskan mengenai adanya orang yang memberikan amplop kepada ketua kpps drs. juri tps desa sumurpecung yang berjumlah rp. pada malam hari menjelang pemungutan suara sekitar jam dengan syarat untuk memenangkan nomor urut anton hadi saksi beralamat sempu kelapa ended rt. kelurahan cipari, kecamatan serang, saksi menjelaskan mengenai dirinya yang disuruh mencoblos dua kali oleh panitia penyelenggara dan setelah itu diberi uang rp. juanda saputra saksi beralamat kampung pilihan rt. kelurahan pilihan, kecamatan walantaka: saksi menjelaskan mengenai adanya pemilih dari luar kota serang. keponakan saksi bernama dedi kurniadi yang berdomisili dan memiliki hak memilih kabupaten serang juga memberikan suara pilwako kota serang tps tempat saksi tinggal: sandra hermanto saksi beralamat link pulojajar rt. kelurahan banjarsari, kecamatan cocok jaya: saksi menjelaskan bahwa pak pak saudi) tempat saksi tinggal membagikan amplop berisi masing masing rp. delapan rumah pada jam wib, dan menyuruh mencoblos nomor urut khairul bodi leksono saksi beralamat komplek griya gemilang sakti rt. kelurahan sumur pucung, kecamatan serang, saksi menjelaskan bahwa tempat tinggalnya mendapat bantuan pengaspalan sekitar dari tim sukses nomor urut pada tanggal september dan sekitar jam wib tanggal september sudah selesai pengerjaan pengaspalannya. koordinator pengaspalan adalah bapak udin ketua komplek griya gemilang sakti, kakak ipar bapak udin merupakan ketua dprd kota serang. september setelah penghitungan suara selesai, bapak udin datang tps dan setelah nomor urut unggul tps bapak using kemudian memberikan uang rp. kepada salah satu orang: muhamad ari saksi beralamat link pulojajar rt. kelurahan banjar agung, kecamatan cocok jaya: saksi menjelaskan adanya pengancaman untuk memilih nomor urut yang dialami pak yani dan pak kami oleh mualim yang merupakan mantan lurah. peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal september jam wib rumah pak yani: sunnah saksi beralamat kaligandu tegal rt. kelurahan kaligandu, kecamatan serang, saksi men, heroni saksi beralamat kampung cipayung rt. kelurahan pancur, kecamatan tatakan: saksi menjelaskan bahwa dirinya disuruh untuk mencoblos dua kali oleh istrinya, hal tersebut dilakukan sekitar jam setelah saksi melakukan pencoblosan pertama dan colokan kedua harus nomor urut sendi saksi merupakan saksi untuk nomor urut pada saat pencoblosan. saksi sempat melakukan protes karena ada beberapa peristiwa yang tidak sesuai aturan, antara lain: kelurahan sukajaya terdapat tps, didalam kotak suara seharusnya ada amplop namun amplop suara tersebut tidak tersegel: kelurahan sukadana terdapat tps, seharusnya didalam kotak suara hanya ada amplop tetapi pada kenyataannya ada amplop, kelurahan curugmanis ada tps, amplop amplopnya tidak tersegel dan kotak suara tidak terkunci: saksi pada saat itu meminta pada anggota ppk untuk menunda penghitungan suara tersebut. adanya perbedaan suara tps curugmanis, tinggal, sukajaya dan sukadana. saksi melihat adanya keterlibatan pns, salah satunya kehadiran camat curug dalam acara isra minaj kampung serdang, camat tersebut berpidato yang isinya meminta masyarakat untuk mendukung pasangan nomor urut menko wahana salerno putra saksi beralamat bumi serang baru blok rt. kelurahan kaligandu, kecamatan serang, bahwa data yang telah diperbaharui oleh memohon seperti data dps nomor yang telah dicoret diberi tanda silang oleh saksi, kemudian muncul kembali dpt nomor total data yang sudah dicoret kemudian muncul kembali totalnya ada feri irawan saksi beralamat tegal jeruk rt. kelurahan pancur, kecamatan tatakan, saksi menjelaskan bahwa dia dan keluarganya tidak mendapatkan undangan, namun saksi dapat melakukan pencoblosan dengan menggunakan ktp nya. pada saat melakukan pencoblosan, saksi melihat ada banya anak dibawah umur dengan kisaran umur smp ikut mencoblos, dede supriyadi saksi beralamat taman widya asri blok e4 rt. kelurahan serang, kecamatan serang, saksi sebagai sekretaris tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan pencoblosan hari kerja kepada kpu tidak ditanggapi, suriah saksi beralamat kampung kaldron rt. kelurahan kaldron, kecamatan walantaka: saksi adalah koordinator sekaligus saksi mandat pasangan calon nomor urut untuk kelurahan, tps saksi mandat nomor urut tidak boleh memasuki tps karena ada ancaman dari pendukung pasangan calon nomor urut jaelani saksi beralamat dikubur masjid rt. kelurahan serang, kecamatan serang: ba ix bberikut: nama pasangan jumlah prosentase des sulih, sh., amykil walikota serang pada pemilihan umum wakil wakil walikota serang tahusaksi memilih tps disana saksi menyampaikan keberatan karena melihat daftar hadir pemilih sebanyak pemilih tetapi surat suara yang dihitung sebanyak : nasir saksi beralamat jalan cepu gang mushola rt. kelurahan unsur, kecamatan serang, saksi adalah anggota tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat kota, bidang penggalangan massa: saksi mengikuti acara debat kandidat walikota studio banten tv, tidak benar ada peristiwa pemukulan terhadap aji dan sudah diproses polres: uun dinasti saksi beralamat komplek pemda blok e6 kelurahan banjarsari, kecamatan cocok jaya: saksi sebagai sekretaris pengajian masjid nurul amal: pada pertengahan bulan juni, hari minggu disaat pengajian, lurah banjar agung bernama sehari berkampanye untuk pasangan calon nomor urut jaman): saksi melihat pasangan calon nomor urut jaman pada hari pencoblosan membagikan uang kepada warga per mendapat rp. yang saksi lihat mendapat pembagian uang, menimbang bahwa memohon memberserangpermohonan pemohon tersebut memohonberdasarkan alasan pemohon yang menyatakan bahwa: menurut pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan: kecurangan yang bersifat masif dan sistematis, kecurangan dpt:serang kepada mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan pmk nomor pmk huruftidak mencantumkan permohonaangka tidak terpenuhi: bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam pmk nomor pmk huruf angka tidak terpenuhi oleh pemohon, kiranya yang mulia panel hakim konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima: tentang tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan yang secara nyata telah merubah polita dan petit permohonannya terdahulu (vide permohonan pemohon bertanggal september perbaikan permohonan pemohon tersebut disampaikan kepada kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober bersamaan dengan sidang pertama perkara register nomor php.d xi bahwa sehubungan dengan itu, memohon mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut dengan mengambil rujukan pada: pmk nomor pmk bab iii tentang tata cara pengajuan permohonpmk nomor pmk bab tentang registrasi perkara dan penjadwalan sidang,halaman penghitungan suara permohonan menetapkan basil pee tan penghitungan suara lengkap pemuatan oleh sidang pemeriksaan permohonan dilakukan oleh panel hakim dengan sekurang kurangnya (tiga) orang hakim halaman konstitusi dalam persidangan terbuka untuk umum panel hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan (termasuk surat kuasa), serta memberikan nasihat kepada pemohon dan tenggang waktu menyerahkan perbaikan jika permohonan telah jika pemohon tidak lengkap dan jelas, melengkapi dan atau persidangan akan memperbaiki permohonan lain lensa anda bahas dalam waktu yang dipersyaratkan, panel hakim akan memeriksa bahwa perbaikan permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dipersyaratkan oleh mahkamah konstitusi baikberdasarkan pemaparan tersebut, perbaikan permohonan pemohon yang telah mengubah struktur permohonan, materi permohonan, sampai dengan perubahan petit, yang diberi tanggal baru yaitu tanggal oktober merupakan pelanggaran terhadap kaidah pengajuan permohonan yang telah ditetapkan mahkamah konstitusi yaitu setidak tidaknya telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan pada mahkamah konstitusi: berdasarkan pemaparan tersebut maka memohon selaku pencari keadilan yang memiliki hak yang sama dalam hukum sebagaimana juga dengan pemohon, memohon memohon kepada mahkamah untuk mempertimbangkan dan menerima dan mengabulkan eksepsi memohon ini untuk selanjutnya berkenan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke gewijsde)n il. dalam pokok permohonan bahwa kpu kota serang menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun telah diselenggarakan oleh kpu kota serang dengan dedikasi setinggi tingginya serta memegang teguh asas asas pemerintahan yang baik dan juga berpedoman pada asas asas: mandiri: jujur, akuntabilitas, efisiensi,dan efektivitas. bahwa selain itu, kpu kota serang menyelenggarakan pemilihan umum pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahunsebagaimanyaitu sebagai berikut: penyusunan program dan juli s d dilaksanakan anggaran pemilu kepala oleh kpu kota desember daerah dan wakil kepala serang daerah penetapan keputusan kpu kota serang: non tahapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan, tata kerja kpu kota serang, ppk, pps dan kpps: pemantau dan tata cara pemantauan, sosialisasi disusun dan (penyampaian januari s d ditetapkan oleh informasi): februari kpu kota serang norma, standar, dengan prosedur, dan mempedomani kebutuhan serta peraturan kpu. peserta pemilu, doom tahapan: januari s d februari. pelantikan. pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain: tahapan, program, januari. sid februaripu kota serang, dan provinsi: penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani:dan kpu kota serang berdasarkan norma, standar, januari s d prosedur, dan papua februarota serang kanan penkota serang, ppk, pps, dan kpps, sosialisasi (informasi pendidikan pemilih). nniimsissaseon pembentukan pengangkatan dilaksanakan dan pelatihan ppk, pps, s d oleh kpu kota dan petugas pemutakhiran maret serang atau datapemilih. dome pps pemberitahuan dan sid april dilaksanakan pendaftaran pemantau. oleh kpu kota bin serang. menerima pemberitahuan dprd kota serang kepada kpu kota serang dilaksanakan mengenai berakhirnya april dprd kota masa jabatan kepala serang daerah dan wakil kepala . daerah. rapat koordinasi kpu dihadiri oleh kpu kota serang dengan maret kota serang pelaksana pemilihan umum sid april serta kepala daerah dan wakil ppk, pps kepala daerah tingkat ppk, pps. pemutakhiran data dan daftar pemilih pemberitahuan kepada pemerintah daerah dilaksanakan tentang penyampaian data sid oleh penduduk potensial maret kpu kota serang pemilih pemilu dp4) oleh . . kpu kota serang. nana. penerimaan dp4 dari dilaksanakan pemerintah daerah. sid april oleh kpu kota serang penyusunan data daftar pemilih berdasarkan dp4 oleh kpu kota serang yang dibuat sebanyak pps dan rt rw untuk disampaikan kepada pps melalui ppk, termasuk april s d dilaksanakan bimbingan teknis dan mei oleh kpu kota serang sosialisasi penyusunan data daftar pemilih oleh kpu kota serang kepada pps dan ppp yang dilakukan secara . berjenjang, deo pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh pps dengan mei s d oleh pps dibantu ppp juni dibantu oleh do. upper oo. pengesahan dan pengumuman daftar juni s d dilaksanakan pemilih juni oleh pps . sementara. |. lae aeuematmmamuam perbaikan daftar pemilih juni s d dilaksanakan sementara juni oleh pps pencatatan data pemilih juni s d dilaksanakan tambahan juli oleh pps penetapan daftar pemilih juni s d dilaksanakan tambahan. juli oleh pps pengumuman daftar yuli s d dilaksanakan pemilih tambahan. juli oleh pps pengesahan dan pengumuman daftar s d dilaksanakan pemilih juli oleh pps . o. yetapoleh pps. pooh penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan tambahan, dan daftar pemilih tetap sya dilaksanakan kepada kpu juli oleh pps kabupaten kota melalui ppk, dengan tembusan kepada kpu provinsi dan kpu oleh penyusunan dan penetapan rekapitulasi ramah pemilih terdaftar dilaksanakan dan tps terinci tia sid oleh ppk kecamatan dan juli dan kpu kota serang kelurahan desa dalam .ji wilayah kabupaten kota. pembuatan kartu pemilih s d . oleh kabupaten kota. juli penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk tps kepada kpps oleh pps dan kepada september pengawas pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon oleh penyampaian kartu pemilih oleh pps dengan pai dibantu oleh rt rw dan . kpps. jos pencalonan pengumuman dan atau dilaksanakan penyerahan dokumen oleh dukungan dalam kpu kota serang pencalonan kepala untuk parpol . daerah dan wakil kepala |.( gabungan parpolertanggal september adalah hari rabuingkat komisi pemilihan umum kota serang adalah hari rabu, tanggal september maka hitungan (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari kamis, tanggal september hari kedua, jumat, tanggal september dan hari ketiga adalah senin, september dikarenakan hari sabtu, september dan hari minggu, september adalah hari libur.serangkepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari seninerah. dan perseoranganatau kpu kabupaten kota selama masa pendaftaran dan atau penyerahan dukungan, masa dilaksanakan sid oleh pendaftaran dan atau mei calon penyerahan dukungan, kpu provinsi atau kpu perseorangan.ocalonperseorangan. dem cc. kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran s d dukungan dalam masa mei pendaftaran dan atau penyerahan dukungan kepada kpu kota untuk .calon perseorangan. nona ena anna nana anna pemberitahuan dan atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada mei pps oleh kpu kota, dan .calonperseorangan. |. verifikasi dokumen dukungan oleh pps untuk s d mei .calonperseorangan. ooh verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh mei s d ppk untuk calon juni perseorangan. . verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh kpu kota serang untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen juni rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan kepada bakalan. |. jl.ni s d dilaksanakan jumlahnya menjadi kurang juli oleh dari jumlah, dukungan kpu kota serang paling rendah akibat verifikasi pps dan ppk verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh dibantu . oleh dan ppk. j melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru. parpol gabparpol) melengkapi dan atau juli s d memperbaiki surat juli pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), dilaksanakan vide sa) oleh pasangan huruf sampai dengan calon huruf jis nomor12 melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon juli s d (perseorangan), yaitu juli uli srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon . perseorangan. noomonosno . penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus juli s d pemberitahuan hasil juli parpol) dilaksanakan penelitian, kecuali terhadap pasangan calon juli s d oleh juli kpu kota serang perseorangan yang tidak persero dapat memenuhi paling angan) rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak . diadakan penelitianulang. io.juli dokter pemeriksa khusus kepada kpu kota . o. setang. mama pengumuman pasangan dilaksanakan calon yang memenuhi juli oleh persyaratan. kpu kota serang penetapan, penentuan dilaksanakan nomor urut, dan oleh pengumuman pasangan juli kpu kota serang calon. pengadaan dan mengacu pada pendistribusian norma, standar, perlengkapan pemungutan prosedur dan dan penghitungan suara kebutuhan yang berdasarkan norma, standar, ditetapkan oleh prosedur, dan kebutuhan kpu. yang ditetapkan oleh kpu, dengan kegiatan: mmm . penyusunan dan dilaksanakan penetapan jenis barang oleh dan jasa serta jadwal juni s d kpu kota serang pendistribusian surat suara juli dan dan alat kelengkapan pemerintah pemungutan dan daerah kota . penghitungan suara, serang proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, juni s d dilaksanakan serta alat dan kelengkapan juli ota serang administrasi pemungutan .dan penghitungan suara, pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat juni s d suara, serta alat dan . juli kelengkapan administrasi pemungutan dan . penghitungan suara, inn penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan agustus administrasi pemungutan dan penghitungan suara. kampanye pertemuan peserta pemilu sid dikoordinasikan kepala daerah dan wakil agustus kpu kota serang kepala daerah tentang . pelaksanaan kampanye: kampanye, agustus dilaksanakan s d oleh tim september kampanye pembersihan atribut dan| sid alat peraga kampanye: september masa tenang, s d diberlakukan september oleh kpu kota serang pemungutan suara dan penghitungan suara persiapan pengecekan persiapan agustus dilaksanakan pemungutan suara oleh tan kecamatan: kpu kota serang pembentukan kpps sid dilaksanakan dan bimbingan teknis agustus oleh pps . seria sosialisasi. |. penyampaian salinan sid dilaksanakan daftar pemilih tetap september oleh untuk tps, pengawas kpu kota serang pemilu lapangan, dan . saksipasangancalon. pengumuman dan sid dilaksanakan pemberitahuan tempat, september oleh kpps hari, dan waktu pemungutan suara . tps. pen pen penyiapan tps sid dilaksanakan september oleh kpps |. pelaksanaan pemungutan suara september dilaksanakan dan penghitungan oleh kpps suara tps oleh kpps, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh pps, ppk, kpu kota serang . meliput: penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil september dilaksanakan penghitungan oleh kpps suara tps . o kepada pps. anna. pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang september dilaksanakan masih dikunci dan pra oleh kpps disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada . ps. oo o) o| penyusunan dan penyampaian berita acara dan september dilaksanakan rekapitulasi hasil oleh pps penghitungan . suara tingkat| kelurahan desa oleh pps kepada ppk kabupaten kota. penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil s d penghitungan september suara tingkat kecamatan oleh ppk kepada kpu . kota serang. penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kota serang serta s d dilaksanakan penetapan september oleh pasangan calon kpu kota serang terpilih untuk pemilu walikota dan wakil walikota oleh . kpu kota serang. pelantikan dan desember dilaksanakan pengucapan oleh pejabat sumpah janji. yang berwenang penyampaian perselisihan dilaksanakan hasil pemilu kepala daerah oleh pasangan dan wakil kepala daerah oleh s d calon kepala pasangan calon pemohon) september daerah dan dengan kpu kabupaten kota wakil memohon) kepada kepala daerah mahkamah konstitusi. doom penyelesaian perselisihan dilaksanakan hasil pemilu kepala daerah september oleh dan wakil kepala daerah oleh s d kpu kota serang mahkamah konstitusi. oktober menyampaikan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. nian tidak ada gugatan php kepala daerah dan wakil laporan kepala daerah ditandatangani mahkamah konstitusi, hasil september oleh ketua kpu pemilu kepala daerah dan kota serang wakil kepala daerah . disampaikan kepada dprd provinsi, dprd kota serang, walikota serang dan menteri dalam negeri untuk pemilu walikota dan wakil . walikota. terdapat gugatan php kepala daerah dan wakil kepala daerah oktober tanpa putusan mahkamah konstitusi, hasil sela pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah . disampaikan kepada: daoe. kola serang terdapat gugatan php kepala daerah dan wakil kepala daerah mahkamah konstitusi, hasil oktober terdapat putusan sela pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah . disampaikan kepada: doom|. kota serang laporan kpu kota serang oktober kpu kota serang kepada kpu provinsi, dprd apa kpu provinsi kota serang, pemerintah bila tidak dan gubernur, daerah kota serang dihampiri ada dprd kota dengan dokumen penetapan gugatan serang, dan hasil tahapan pemilu walikota mk) pemerintah dan wakil walikota. oktober daerah kota serang. (apabila ada gugatan tanpa putusan sela) oktober (apabila ada gugatan terdapat putusan sela) memelihara arsip dan bekerja sama dokumen pemilu walikota dan dengan anri wakil walikota. serta dengan mengelola barang inventaris. ketentuan hardcore oktobers d keputusan kpu kpps sesuai dengan oktober kota serang. tingkatannya pemantauan, evaluasi dan sid dilaksanakan pelaporan serta oktober oleh pengawasan hasil kpu kota serang pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. pertanggungjawaban oke kanakan anggaran pemilu kepala s d oleh daerah dan wakil kepala november kpu kota serang daerah. bahwa kpu kota seranglah menetapksebagai berikut: nama pasangan calon urut h.tb harus jaman, sc, dan sulih, sh, wahyudi djadi dan iif fariudin, fadli dan purwa rubin, agus irawan hasbullah dan harto tb. della suhendar dan agus wahyu wardhana bahwa selanjutnya kpu kota serang melaksanakan pemungutan suara sebagaimanaseptember bahwa berdasarkan pemungutan suara tersebut, kpu kota serang melaksanatingkat kota serang pada tanggal september maka diketahui perolehan suara masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahunyaitu sebagai berikut: urut calon suara case h.tb harus jaman, sc, kaa pee kelas bca wahyudi djadi laman aan rubin, aam senja jan hasbullah dan harto aon meja jan dan agus wahyu wardhana bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota serang oleh kpu kota serang tersebut, diketahuiyang mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yaitu sebanyak (seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas) suara sah atau sebesar (lima puluh enam koma delapan belas persen) suara sah, bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut pulalah kpu kota serang menetapkansebagai pasangan calon terpilih sebagaimanabahwa berdasarkan uraian tersebut atas, telah cukup membuktikan bahwa kpu kota serang, selanjutnya, perkenalkan kami untuk menyampaikan jawaban dan atau bantahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon yang ditujukan kepada kami selaku penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yaitu sebagai berikut: bahwa pada hakikatnya kami menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon dan mohon kiranya segala hal yang telah kami sampaikan dalam bagian dalam eksepsi dianggap dibaca kembali sebagai satu kesatuan yang utuh mutasi mutans dengan bagian dalam pokok permohonan dalam jawaban memohon ini: tentang ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah kota serang dalil pemohon yang menyatakan memohon menetapkan jadwal pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada hari kerja (, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: dalil pemohon tersebut sangat nyata merupakan asumsi belaka. mengapa tidak selain tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan pemohon, bahkan pemohon menyatakan secara tegas kerugian bagi pemohon tersebut dengan menggunakan alibi hak konstitusional warga kota serang yang bekerja luar kota serang : sungguhpun good non, selain itu, bagaimana dapat pemohon mengklaim warga kota serang yang bekerja luar kota serang itu akan memberikan suara kepada pemohon sedangkan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun dilaksanakan secara serentak seluruh kota serang dengan berasaskan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sungguh apa yang disampaikan pemohon tersebut menunjukkan suatu sikap yang tidak mencerminkan demokrasi sesungguhnya sebagaimana ditinggikan pemohon dalam permohonannya, perlu pemohon pahami kiranya, tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk mengubah tahapan dalam suatu pemilukada cast pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun karena antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. selain itu, tahapan yang telah disusun sedemikian rupa tersebut harus pula mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegiatan baik dari sisi waktu maupun anggaran yang dibutuhkan dalam suatu tahapan. oleh karena itu, seyogianya pemohon tidak sekantong kosong menuduh memohon sedemikian dahsyatnya: selanjutnya, adapun yang menjadi dasar penentuan hari kamis, tanggal september sebagai hari pemungutan suara adalahota serangguo, ivmenyebutkan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan ,keputusan gubernur provinsijuncto surat sekretariat daerah pemerintah provinsi banten nomor pem perihal: penyampaianmemohon tidak semena mena dalam menentukan hari pemungutan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun namun memohon juga memperhatikan beberapa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari beberapa daerah yang telah melaksanakan pemilihan umum cast menetapkan hari pemungutan suara bukan pada hari libur. adapun daerah daerah yang menjadi acuan memohon adalah seperti: pemilihan umum gubernur provinsi kalimantan timur, selasa, september pemungutan suara ulang sumatera selatan, rabu, september pemilihan umum gubernur provinsi jawa timur, kamis agustus pemilihan umum gubernur provinsi bali, rabu mei pemilihan umum gubernur provinsi dki jakarta putaran kamis, september pemilihan umum gubernur provinsi dki jakarta putaran rabu, juli pemilihan umum walikota dan wakil walikota sungaipenuh, jambi, kamis, oktober pemilihan umum bupati dan wakil bupati simalungun, kamis, agustus i.' pemilihan umum walikota dan wakil walikota palu, rabu, agustus pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli selatan, rabu, mei kemudian, hal terpenting yang dilakukan oleh memohon dalam rangkatahun adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan bagi seluruh elemen dan lapisan warga kota serang agar dapat secara aktif meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun semenjak diberlakukannyitu melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, melalui media media sosialisasi baik cetak maupun elektronik (audio visual radio dan televisi): dengan demikian sejatinya memohon telah melakukan upaya upaya yang maksimal sejak diberlakukng tujuannya tidak lain hanyalah melindungi hak konstitusional warga kota serang, oleh karenanya, dalil pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan oleh mahkamah: berdasarkan pemaparan tersebut, memohon berpohon kepada mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon tersebut dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: dalil pemohon yang menyatakan memohon beserta jajarannya ppk, pps dan kpps) tidak netral dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: bahwa komisi pemilihan umumdalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terikat pada: undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu: peraturan bersama kpu, bawaslu, dan dkpp tentang kode etik penyelenggara pemilu nomor tahun nomor tahun dan nomor tahunmilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan kpu nomor tahun fakta integritas anggota kpu kota serang dan sekretariat kpu kota serang. kpu kota serang adalah penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang yang berwenang membentuk ppk dan pps serta memerintahkan pps untuk membentuk kpps. kpu kota serang sejak melantik anggota ppk dan pps selalu mengingatkan agar pelaksana pemilu semua tingkatan dapat menjaga netralitasnya dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan, selain itu, kpu kota serang beserta jajarannya telah membangun pakta integritas yang merupakan pernyataan janji kepada diri sendiri dan rakyat indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemilu, baik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pemilu legislatif tahun yang diucapkan dihadapan para saksi terdiri dari musica kota serang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh agama, dengan mendasarkan pada keseluruhan hal tersebut, kpu kota serang telah mencurahkan segala dedikasi dan upaya terbaiknya agar dapat mewujudkan pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dalam nuansa demokrasi dalam arti yang hakiki demi menjaga dan menjamin hak konstitusional warga kota serang khususnya untuk mendapatkan pemimpin bagi kota serang sesuai dengan pilihan rakyatnya, bahwa berdasarkan hal tersebut dalil pemohon adalah dalil dalil yang secara nyata mendiskreditkan kpu kota serang selaku penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang padahal kpu kota serang telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada pemohon dan juga pasangan calon lainnya untuk dapat berpartisipasi dan bersaing secara sehat dalam koridor peraturan perundang undangan yang berlaku,memohon melakukan pembiaran bagi warga serang yang melakukan pencoblosan lebih dari (satu) kalibeserta jajarannya ppk, pps dan kpps) tidak netral dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut (satu) kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut pemilih yang datang tps untuk memberikan hak suaranya wajib menunjukkan surat panggilan memilih (form model c6 kwk.kpu) dan atau kartu pemilih. setelah memberikan hak suaranya bilik suara, pemilih tersebut harus menandai salah satu jarinya dengan tinta khusus. petugas kpps keempat harus memeriksa jari jari tangan pemilih ketika menyerahkan surat panggilan meja dekat pintu masuk, apabila sudah ada tanda tinta salah satu jari pemilih tersebut, petugas harus menolaknya (vide pkpu tahun sebagaimana telah diubah dengan pkpu tahun tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps): bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada kpps yang bersangkutan, diketahui bahwa: sdr. samawi warga rw kp. singapadu kelurahan tinggal, kecamatan curug, tercatat pada tps vii (tujuh) kelurahan tinggal, kecamatan curug, berdasarkanempat pemungutan suara model kwk.kpu), tertanggal september pada tps vii (tujuh) kelurahan tinggal, kecamatan curug, tidak terjadi peristiwa sebagaimana didalilkan pemohon. hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa saksi mandat pemohon tps vii bernama sidin membubuhkan tanda tangannya pada berita acara tersebut dan juga menandatangani catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tempat pemungutan suara lampiran model kwk.kpu), namun tidak menyatakan keberatan pada form keberatan model kwk.kpu): berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan sdr. sukanya mencoblos tps vii dan tps viii, diketahui bahwa sdr. sukanya menggunakan hak pilihnya (mencoblos) satu kali yaitu hanya tps vii, dan setelah mencoblos sdr. sukanya menandai ibu jarinya dengan tanda tinta, peristiwa tersebut, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi terang peristiwa sebenarnya. dan karenanya dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan cenderung tendensius. mohon panel majelis hakim mahkamah berkenan mengesampingkan dalil pemohon tersebut: bahwa berdasarkan uraian tersebut pulalah kami berpohon kepada majelis hakim mahkamah agar, dalil pemohon yang menyatakan anggota kpps tps viii kecamatan curug mengintimidasi pemilih yang diarahkan pada pasangan calon nomor (satu), kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: kecamatan curug terdiri dari (sepuluh) kelurahan dengan jumlah tps yang bervariasi, yaitu: kelurahan curug sebanyak (enam) tps, kelurahan tinggal sebanyak (sepuluh) tps: kelurahan kemanisan sebanyak (duabelas) tps: kelurahan cite sebanyak (delapan) tps, kelurahan cipaku sebanyak (duabelas) tps, kelurahan pancalaksana sebanyak (sepuluh) tps: kelurahan sukadana sebanyak (enam) tps: kelurahan sukalaksana sebanyak (sepuluh) tps, kelurahan curug manis sebanyak (sembilan) tps, kelurahan sukajaya sebanyak (enam) tps: ketidakmampuan pemohon dalam memaparkan menjelaskan lokasi tempat peristiwa menjadikan permohonan pemohon tidak jelas dan menimbulkan kesulitan bagi memohon untuk mengklarifikasi dalil pemohon tersebut: oleh karenanya, mohon dalil tersebut dikesampingkan oleh yang mulia panel majelis mahkamah dan beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau jika menurut pemohon ternyata yang dimaksud adalah tps viii kelurahan tinggal, kecamatan curug, maka peristiwa sebagaimana didalilkan pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. hal ini keberatan model kwk.kpu, dalil pemohon yang menyatakan petugas kpps siti janawati) merebut surat suara milik pemilih risma) dan melakukan pencoblosan terhadap surat suara, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: pemohon telah keliru dalam memaparkan tempat kejadian (locus). siti janawati adalah anggota kpps pada tps viii yang notabene jarak tempuh tps viii cukup jauh dari tps vii: kejadian yang sebenarnya adalah siti janawati membantu pemilih bernama risma untuk melipat surat suara. pada saat itu risma keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara yang mencoblos dalam keadaan terbuka (tidak terlipat), dan dibentuklah oleh anggota kpps siti janawati untuk melipat surat suara itu sebelum memasukkannya dalam kotak suara: bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kesan yang sangat kuat bahwa pemohon hanya mencari cari kesalahan memohon hanya untuk kepentingan subjektif pemohon sendiri, dan oleh karenanyaemilih bernama andi tidak datang tps vii desa tinggal, namun dalam daftar hadir pemilih, nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam dpt yang disahkan oleh pps. pada hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih datang tps dengan membawa surat panggilan model c6 kwk.kpu dan kartu pemilih. pemilih yang tidak terdapat dalam dp dps dpt dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan ktp kk. seluruh tps yang ada wilayah kerja kpu kota serang, petugas kpps tidak menyediakan daftar hadir pemilih dan bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan ditandai pada dpt yang bersangkutecek apakah namanya sudah tercantum dalam dpt atau tidak:berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, memohon menjelaskan bahwa kelurahan tinggal, kecamatan curug terdapat (dua) orang berbeda namun sama sama bernama andi, yaitu tercatat pada tps iii nomor urut dan tps viii nomor urut sedangkan locus yang didalilkan pemohon adalah tps vii (tujuh) kelurahan tinggal, kecamatan curug yang berdasarkan dpt tps vii, tidak tercatat orang bernama andi, pada tps vii kelurahan tinggal, kecamatan curug ini tidak menggunakan daftar hadir pemilih, namun jumlah pemilih yang hadir dapat diketahui dari jumlah formulir model c6 kwk.kpu yang diterima oleh kpps dari pemilih dan dari salinan dpt yang ditandai (check list) oleh petugas untuk setiap kehadiran pemilih tps, sedangkan yang tidak hadir tetap seperti semula, pada salinan dpt tps viii kelurahan tinggal, kecamatan curug, nama andi dengan nomor urut tidak ditandai dicoret yang artinya nama andi tersebut tidak hadir tps dan artinya pula andi tidak memberikan suaranya atau menyalurkan hak pilihnya bagi pasangan calon manapun, dengan demikian dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada ada dan tendensius sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan selanjutnya sudi kiranya panel majelis hakim mahkamah untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dalil pemohon yang menyatakan tps kelurahan cipari serang, petugas kpps melakukan pencoblosan surat suara salah satu warga, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: pemohon tidak menerangkan kpps atas nama siapa yang mencoblos sebagaimana dalil pemohon tersebut, namun walaupun demikian, memohon mencoba melakukan klarifikasi kepada petugas tps kelurahan cipari, kecamatan serang: berdasarkan klarifikasi kepada petugas tps kpps kelurahan cipari, kecamatan serang diketahui bahwa kejadian yang sebenarnya adalah petugas kpps menerima pengaduan informasi karena rahim baru melahirkan dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencoblos tps namun berdasarkan informasi yang diterima kpps, rahim pemilih yang memiliki hak pilih, tercatat dpt dan memilik kwk.kpu) ingin menyalurkan hak pilihnya, (dua) anggota kpps baris) datang rumah rahim membawa surat suara yang masih kosong setelah diijinkan oleh (tiga) orang saksi mandat pasangan calon tps kelurahan cipari, kecamatan serang: hal ini memohon akui memang melanggar perpu tapi hal tersebut terjadi karena kebutuhan hukum lapangan para pemangku kewenangan lapangan membuat kesepakatan untuk menjamin terselenggaranya hak pemilih berdasarkan uud bahwa berdasarkan uraian tersebut,tps viii kecamatan curug, anggota kpps mengintimidasi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut: peristiwa tersebut tidak benar dan tidak terjadi. dapat memohon sebelum penghitungan suara, panitia kpps tps kelurahan kaligandu, kecamatan serang memasukkan sendiri surat suara yang terletak meja dalam kotak suara, saat saksi pasangan calon nomor urut tidak ada tps, berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu) dari tps kelurahan kaligandu, kecamatan serang dan klarifikasi kepada kpps yang bersangkutan diketahui bahwa saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir sejak pembukaan pemungutan suara sampai dengan berakhirnya proses penghitungan suara, sehingga dalil permohonan pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkani1.artai hati nurani rakyat hanura) bahwa partai hanura sejak semula memang mengusulkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jayapura, dan sampai saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sebagai pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal januari partai hanura tetap mengusulkan pemohonhanya diusulkan oleh satu partai politik, yaitu partai hanuradengan demikian, bakal pasangan calon fredrik soko, sos., sos., dan ir. achmad, m.mt., tidak memenuhi syarat dukungan partai politik gabungan partai politik sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, i3.serta memeriksa bukti bukti tertulis dari pemohon dan memohon, mahkamah berpendapat, tidak terdapat hal hal dan keadaan baru serta bukti bukti yang meyakinkan, bahwa pemohon memenuhi syarat dukungan partai politik #gabungan partai politik sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah kabupaten jayapura tahun i3.adanya pengusulan oleh partai politik , terlepas dari pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik , panas tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sah atau tidak sahnya dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap bakal pasangan calon sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon: laporan panas kabupaten jayapura halaman halaman halaman halaman dan halaman yang menyatakan pasangan calon tertentu sah adalah tidak sesuai dengeriksa bukti bukti tambahan dari pemohon dan myang kamarnya sebagai berikut:: nama partai nama pasangan ket. tega tomo sae pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan partai politik minimal partai golongan jarak bambu, karya s.e, m.m., dan memenuhi drs. chris korea persyaratan kokoro, si. dana dan partai merdeka partai kasih demokrasi tidak indonesia marten hee, memenuhi partai s.s., dan franklin persyaratan demokrasi ordo semena pers pembaharuan toh partai bang nai matius awoitauw, s.e., si., dan memenuhi kerakyatan robert indonesia robe joins persyaratan partai damai partai buruh partai amanat partai bintang partai gerakan partai perhimpunan indonesia baru partai republika dan drs. difoto, partai nasional m.m persyaratan indonesia naa marhanenisme partai serikat kanan partai pengusaha dan pekerja indonesia partai barisan pan partai penegak demokrasi indonesia ann ann yoo partai hati fredrik soko, nurani rakyat sos., si, dan wak memenuhi m.mt. pers loo dna partai keadilan dam partai kebangkitan yohanes luar, bangsa s.h., dan partai risharyudi memenuhi persatuan triwibowo, s.e., persyaratan daerah m.m. partai persatuan pembangunan partai demokrat panai deal pan koe pamen ko) partai peduli moves kalem, dengan rakyat nasional s.h., dan mengacu pada bustomi eka putusan ptun prayitno, s.e. jayapura g.tun ptun.jpr man calon perseorangan elib one, memenuhi jumlah s.ip, m.m., dan dukungan memenuhi najib mary pers dr. johannis memenuhi jumlah merangsang dukungan memenuhi dan rehabeam persyaratan kalemnaang partai amanat nasional |. partai bintang reformasi partai gerakan indonesia raya gg partai perjuangan indonesia baru partai republika nusantara gg partai nasional indonesia franzalbert joke dan drs. difoto, m.m., marhanenisme partai serikat indonesia partai pengusaha dan pekerja indonesia partai barisan nasional gg partai penegak demokrasi indonesia partai keadilan sejahtera |. partai kebangkitan bangsa . partai persatuan daerah yohanes luar, s.h., dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m. partai persatuan pembangunan partai indonesia sejahtera moves kalem, s.h., dan bustomi eka prayitno, s.e. io. partai peduli rakyat nasional i3 4juntuk membuktikan keterangannya, pemohon mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti i3.5jmengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai perintah putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal januari dan tanggapan pemohon. selanjutnya mahkamah dalam persidangan tanggal maret juga telah mengesahkan bukti tambahan dari pemohon yang diberi tanda bukti sampai dengan buktiinomor php.d ix tanggal januariterhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktualpis)dukungsedangkan pemohon diusulkan oleh dpc pis kabupaten jayapura yang diketuai oleh paulus korona dan adrian minim selaku sekretaris yang kepengurusannya telah digantidimana paulus korona sebagai ketua dpc digantikan oleh robert segera, dan posisi paulus korona adalah sebagai dewan pertimbangan: partai peduli rakyat nasional ppen) bahwa sesuai putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun.jpr, tanggal oktober yang dalam pertimbangan hukumnya halaman menyatakan, .bahwa telah terjadi pergantian kepengurusan dewan pimpinan pusat partai peduli rakyat nasional ppen) yang isinya antara lain mengangkat plt. ketua umum atas nama made rahman marassabesy, sh. sebagai pengganti amelia yani yang telah mengundurkan diri sejak juni . : bahwa memohonmenetapkanppen: bahwa fakta tersebut tidak pernah diungkap oleh pemohon baik dalam permohonan maupun tanggapan pemohon pascaputusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal januari pemohon maupun panas kabupaten jayapura hanya mendasarkan pada data dari kesbangpol dan lintas kabupaten jayapura yang menyatakan bahwa pengurus dpp yang sah adalah yang diketuai oleh amelia yani dan drs. aladin sitorus, mm., mba., dan ketua dpd kabupaten jayapura adalah prince menu, se., serta robert soko selaku sekretaris, tanpa memperhatikan putusan ptun jayapura guo: bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, memohon tetapyang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengurus dpp ppen yang dipimpin oleh amelia yani sudah digantikan oleh made rahman marassabesy, s.h., selaku plt. ketua umum, karena amelia yani sudah mengundurkan diri sejak tanggal juni dan pengurus dpd ppen kabupaten jayapura yang mengusulkan pasangan calon moves kalem, s.h., dan bustomi eka prayitno, s.e., adalah william yoku, plt. ketua, dan yuni imelda donner, sekretaris, partai persatuan daerah ppd) bahwa dpp ppd mengusulkan pasangan calon yohanes luar, s.h., dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m., berdasarkan surat keputusan nomor sk b. dpp ppd ix tanggal september yang ditandatangani oleh ketua umum, dr. oesman sapta, dan sekretaris jenderal, ratna ester tobing, s.h., m.m: bahwa berdasarkan verifikasi faktual sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal januari maupun pascaputusan mahkamah guo dpp ppd mengusulkan pasangan calon yohanes luar, s.h., dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m., (vide berita acara verifikasi faktual, tanggal september dan berita acara nomor tentang verifikasi faktual, tanggal februari bahwa sesuai fakta yang terungkap persidangan yaitu keterangan saksi ratna ester tobing, s.h., m.m., sekretaris jenderal dpp ppd menerangkan, pasangan calon yohanes luar, s.h., dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m., adalah pasangan yang diusulkan oleh partai persatuan daerahdan usulan yang diterima oleh dpp partai persatuan daerah adalah pasangan calon yohanes luar, s.h., dan risharyudi triwibowo, s.e., m.m.,. sementara usulan dpc terhadap pemohon, tidak pernah diterima oleh dpp partai persatuan daerahsuciazhi, s.e. pekerjaan wiraswasta alamat lingkungan perundangan lor, rt. rw.o2, kelurahan kandang, kecamatan cocok jaya, kota serang, banten nama agus tulisan, s.e., m.m. pekerjaan wiraswasta alamat taman puri indah blok nomor rt. rw.0o7, kelurahan serang, kecamatan serang, kota serang, bantedalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada abdul fakhridz, s.h., m.h., unto, s.h., m.h., novita rahim, s.h., m.h., hei budaya, s.h., dan arief hid, s.h., para advokat yang berkantor fariz ronggo associates law firm, yang beralamat menara kadin indonesia jalan rasa said blok kav. kuningan, jakarta, dan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada korea tambunan, s.h., syahrul arubusman, s.h., bilder situmorang, s.h., meet nuri, s.h., henry gani purba, s.h., dan ingin tambunan, s.h., m.h., para advokat yang bergabung pada kantor hukum korea tambunan partners beralamat kantor jalan cikini raya nomor mentengserang, berkedudukan jalan kh. abdul fatah hasan nomor kota serang, banten, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kota. tanggal oktober memberi kuasa kepada agus setiawan, s.h., mustafa achmad, s.h., moyang beralamat kantor jalan trip tamansari ruko inti menanggung kota serangtb. harus jaman, sc., s.e. pekerjaan swasta nama sulih, s.h., sipenalty, s.h., tengah (empat) dengan nomor urut pada april (vide surat kpu tanggal juli surat nomor kpu kota vi1 perihal: jawaban konsultasi tim kampanye pasangan sultan), hal ini telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut: bahwa tentang surat dukungan dan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhak melakukan pendaftaran dukungan) adalah pimpinan partai politik setempat sesuai dengan tingkatannya yakni pimpinan partai pis kota serang sesuai surat pendaftaran . pemohon selaku bakal calon, oleh karenanya alasan memohon yang menyatakan sdr. budiyanto darmastono, s.e., si.tanggal april tidak berdasar hukum karenanya bertentangan dengan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana juncto juncto pkpu nomor tahun menyatakanbahwa status sdr. budiyanto darmastono, s.e., si.,april secara hukum belum definitif berpindah dari partai pis kepada partai hanura mengingat status sdr. budiyanto darmastono, s.e., si., selaku ketua umum dpp partai pis sampai pada saat pendaftaran tanggal juni pemohon sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota kota serang, karena posisi ketua umum yang mencalonkan diri dari partai hanura sampai dengan juni terbukti masih calon sementara dan belum terdaftar sebagai daftar calon tetap dct), dan tidak otomatis dapat dianggap berhenti sebagai ketum partai pis karena mengenai pengunduran diri (berhenti) harus terlebih dahulu melalui mekanisme ad art partai pis. bahwa memohon dalam menetapkan berita acara nomor baikietidak independen, mandiri, profesional, dan diskriminatif dalam menjalankan jabatannya sebagai penyelenggara pemilukada kota serang, sehingga menghilangkan hak konstitusional (konstitusional right) dan hak undang undang (legal right) pemohon sebagai bakal pasangan calon, bahkan mengintervensi hak partai politik partai pis untuk mendukung pasangan calon, yang seharusnya tentang hak dukungan atau mengusung kandidat adalah hak partai politik secara otonom dan absolut, sebagaimana tersebut dalam butir juncto butiyebutkan: butir partai politik berhak:utir partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada (1a) dan dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan ad art. bahwa oleh karena belum ada penggantian sdr. budiyanto darmastono, s.e., si., dalam jabatanya sebagai ketua umum partai pis, sebagaimana mekanisme internal yang atur ad art partai indonesia sejahtera pis), maka kedudukan sdr. budiyanto darmastono, s.e., si., tetap sebagai ketua umum para pis, sebagaimana terbukti dalam keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.mh ah. tahun tertanggal september. sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka ketua umum budiyanto darmastono, s.e., si., masih sah sebagai pengurus dan berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis), dan karenanya tidak memiliki hubungan hukum terhadap pendaftaran surat dukungan partai pis terhadap pemohon sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota serang, karena sesuai dengan mekanisme dan prosedur tentang surat dukungan pendaftaran pemohon selaku bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota kota serang dari partai pis kewenangannya sesuai tingkatannya berada pada dewan pimpinan partai indonesia sejahtera pis) kota serang. sehingga surat dukungan terhadap pemohon selaku bakal pasangan calon tidak bertentangan dengan putusan nomor puu xi mahkamah konstitusterhadap uud bahwa memohon tidak berhak untuk menilai cacat hukum atau tidak cacat hukumnya suatu tindakan ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis) yang telah memberikan dukungan kepada pemohon,dan wakil walikota serang provinsi banten dalam pemilu kepala daerah periode apalagi hal itu dijadikan sebagai alasan yang mendasar oleh memohon untuk menggugurkan pemohon sebagai pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota dalam pemilu kepala daerah kota serang tahun bahwa pada tanggal juli memohon telah melakukan verifikasi untuk menanyakan tentang kebenaran dukungan dari dpp partai indonesia sejahtera pis) dan bertemu langsung dengan sekjen bapak jaya butar butar, sh, hal mana verifikasi hanya seputar masalah kebenaran surat dukungan dan sekjen membenarkan secara langsung surat dukungan guo, sesuai berita acara verifikasi tertanggal juni yang ditandatangani oleh sekjen pis jaya butar butar dan petugas verifikasi kpu kota serang drs. ade suparman dan edi mulyadi. akan tetapikpu kota serang dengan alasankarena dpc pis kota serang yang diterbitkan oleh ketua umum budiyanto darmastono, s.e., si., dan sekjen jaya butar butar, s.h., dinyatakan cacat hukum disebabkan ketua umum telah berpindah partai politik sejak tanggal april alasan tersebut sangat mengada ngada untuk mencari cara agar pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu kepala daerah kota serang karena apa yang diklarifikasi oleh memohon saat melakukan verifikasi dpp partai indonesia sejahtera pis) sebagai partai pendukung pemohon, berbeda dengan yang menjadi alasan memohonbahwa memohon mempergunakan ketentuan dan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang partai politikketentuan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang partai politik tidak mengatur bahwa seorang pengurus partai politik yang berpindah keanggotaan partai politik lain, maka yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai anggota partai politik yang lama, akan tetapi pemberhentiannya harus melalui mekanisme partai politik dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi termasuk partai politik berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi dan juga sebagai dasar atau sumber hukum bagi organisasi tersebut. dengan demikian seorang pengurus yang telah pindah partai politik tetap dianggap sah sebagai pengurus sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus tetap dianggap sah sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan secara resmi melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut. kemudian dalam penugasannyaberdasarkan ketentuan dalam huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun sebagaimana terakhir diubah dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, memohon memperoleh wewenang secara atribusi dalam penetapan pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota serang provinsi banten. jika memohon melakukan tindakan hukum melebihi batas kewenangannya (ultra vires), dengan menetapkan pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota serang provinsi banten atas nama pemohon tidak memenuhi syarat melaluidengan alasan bahwa pengurus yang menandatangani rekomendasi partai politik partai indonesia sejahtera pis) sebagai pengusul telah pindah partai politik lain tanpa memperhatikan bahwa pengurus tersebut belum diberhentikan secara resmi melalui mekanisme partai politik partai indonesia sejahtera pis) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut, bukan tanpa mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai indonesia sejahtera pis), kpu kota serang telah memberhentikan budiyanto darmastono, s.e., si., dan sekjen jaya butar butar, s.h., selaku ketua dan sekretaris partai indonesia sejahtera pis). bahwa dpp partai indonesia sejahtera pis) yang diketuai oleh ketua umum budiyanto darmastono, s.e., si., pasca tanggal april tidak hanya menandatangani surat keputusan atau surat rekomendasi dukungan kepada pemohon saja yang ikut sebagai pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota serang tahun akan tetapi bapak budiyanto darmastono, s.e., si., juga tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis) yang juga menandatangani surat keputusan atau surat rekomendasi dukungan kepada pasangan yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh kpu kabupaten kota, seperti halnya pemilukada kabupaten garut provinsi jawa barat dan kabupaten tapanuli utara provinsi sumatera utara. beberapa kabupaten kota lain, kpu tidak pernah mempermasalahkan posisi bapak budiyanto darmastono, s.e., si., sebagai ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis) walaupun sejak tanggal april telah mendaftarkan diri sebagai caleg melalui partai hanura. ini membuktikan bahwa memohon telah keliru dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan objek sengketa dengan menggugurkan pemohon sebagaiahwa berdasarkan fakta fakta hukum atas telah nyata nyata memohon telah menghilangkan hak konstitusional pemohon. oleh karena itu mohon majelis hakim mahkamah konstitusi agar menyatakanadalah tidak sah dan batal demi hukum, dan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilukada walikota dan wakil walikota kota serang tahun bahwa berdasarkan pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota serangrubahdan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa pemohon memohon kepada bapak ketua mahkamah konstitusi agar menyatakan batal ataudan memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemilukada ulangerta tidak mengikat secara hukum keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor ba viiseptemberpada pemilihan walikota dan wakil walikota kota serang,kota serang pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota serang, penyampaian visi misi pasangan calon walikota dan wakil walikota. deklarasi kampanye damai, pelaksanaan kampanye, debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikottp atas nama suciazhi, s.e.: bukti fotokopi ktp atas nama agus tulisan, s.e., m.m. bukti fotokopi berita acara nomor ba ixsuratsakitertanggal september bukti fotokopi surat keputusan kpuahli pemohon, mendengar keterangan saksi saksi pemohon dan memohonwalikota dan wakil walikota serang tahun tertanggal september bukti fotokopi model b1 kwk.kpu partai politik tentang surat pernyataan kesepakatan bersamakeputusan dewan pimpinan partai politik partai pengusung calon walikota dan wakil walikota kota serang periode suci azhj, s.e., dan haji agus tulisan, s.e., m.m., bukti fotokopi tanda terima penyerahan dokumen persyaratan pemilu walikota dan wakil walikota: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai indonesia sejahtera pis), bukti fotokopi surat menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktorat jenderal administrasi hukum umum nomor ahu. .ah. tertanggal september bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, nomor m.hh. .ah. tahun tanggal septempartai pendukung dan pengunungan calon walikota dan wakil walikota kota serang suci azhj, s.e., dan agus tulisan, s.e., m.m., periode bukti fotokopi surat dewan pimpinan pusat partai indonesia sejahtera nomor p dpp pis tertanggal juni bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota serang nomor a kpu kota v11 tertanggal juli perihal pemberitahuan hasil verifikasi administratif, bukti fotokopi berita acara klarifikasi, tertanggal juni bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota serang nomor und vii tanggal juli tentang undangan rapat: bukti fotokopi jadwal pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota serang tahun tertanggal juli2013,model kwk panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kelapa daerah kota serang penerimaan laporan nomor pl panwaslukada kota serang viii dan tanda terima surat, tertanggal agustus bukti fotokopi tanda terima komisi pemilihan umum kota serang, tertanggal juni dan tanggal juni bukti fotokopi tim hukum dan advokasi bakal calon walikota dan wakil walikota wahyudi djadi l fariudin, s.e., wali, nomor adv wali e vi1 perihal somasi, tertanggal juli bukti fotokopi surat tim kampanye suciazhi, s.e. dan arus tulisan, s.e.,m.m., nomor sultan x vii1 bukti fotokopi surat tim kampanye suci azhj, s.e., dan agus tulisan, s.e., m.m. nomor sultan x vii1 perihal permohonan pendapat hukum status ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis), tertanggal agustus bukti fotokopi permohonan banding terhadap putusan perkara nomor ptun srg, tanggal september bukti fotokopi berita abaikan sultan, surat suara dicetak, pada hari kamis agustus wib, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor pts kpu kota yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kota serang dan ditetapkan serang tertanggal april bukti fotokopi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun bukti fotokopi tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun putaran ii): bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota serang nomor ba vbukti fotokopi keputusan kputim kampanye suciazhi, s.e.,dan agus tulisan, s.e., mm, nomor sultan x vii tanggal agustusjuni bukti fotokopi surat pengumuman komisi pemilihan kabupaten garut nomor kpu kab vi1 tertanggal juli bukti fotokopi berita sentana online, judul: kpu takut tetapkan tujuh bakal calon bupati, tertua komisi pemilihan umum provinsi lampung nomor kpu prov vi1meditetapkan jakarta, tanggal april bukti fotokopi surat depuis provinsi banten, tanggal juni bukti fotokopi surat keputusan nomor sk dpw ppen v tentang penetapan susunan personal pengurus dewan pimpinan daerah partai peduli rakyat nasional kota serang provinsi banten, tanggal meota serang provinsi banten, periode tanggal juli sya'ban bukti fotokopi surat keputusan dpw partai persatuan nahdlatul ulama ummah indonesia nomor kep dpw partai nui xi1 tentang pengesahan susunan pengurus dewan pimpinan cabang partai nui kota serang provinsi banten, tanggal desember bukti fotokopi surat nomor pem. dpp pakar pangan btn x tanggal oktober bukti fotokopi surat keputusan dpp partai karya perjuangan dpp pakar pangan), banten nomor skep dpp pekarangan x tentang perubahan pengurus dewan pimpinan kota partai karya perjuangan dpk pakar pangan) kota serang periode tahun tanggal oktober bukti fotokopi surat keputusan dpp partai karya peduli bangsa nomor skep dpp pkb iv tentang pengesahan pengurus dewan pimpinan daerah dan dewan pertimbangan partai karya peduli bangsa kota serang masa bakti tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dpd partai karya peduli bangsa nomor skep dpd pkb btn iv tentang susunan pengurus dewan pimpinan daerah partai karya peduli bangsa kota serang masa bakti tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dpp partai serikat indonesia nomor p4 dpp c vota serang masa bakti: tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kedaulatan nomor a4sk dpp.pk dpc kota serang iv tentang susunan pengurus harian dewan pimpinan cabang partai kedaulatan kota serang, provinsi banten, tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dpp partai pemuda indonesia nomor sk. a dpp.ppi ota serang, provinsi banten masa bakti tanggal april bukti p 60o fotokopi surat keputusan dpp partai kebangkitan nasional ulama nomor sk dpp 1xserang, provinsi banten masa khidmat tanggal september bukti fotokopi surat keputusan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor kep pkn pdp vserang, tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan dpn partai demokrasi kebangsaan nomor pdk sk pp sj al iv tentang susunan organisasi dan anggota dewan pengurus kota partai demokrasi kebangsaan kota serang, provinsi banten masa bakti tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dpp partai pelopor nomor i sk dpp w. pp vserang, provinsi banten, tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan dpp partai barisan nasional nomor rev. skep dpp p.ota serang, provinsi banten masa bakti tanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan dpd partai buruh provinsi banten nomor s kep dpd partai buruh btn iv tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai buruh kota serang, tanggal juni bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kesatuan demokrasi indonesia nomor011. dpp padi tus tentang pengesahan susunan dan personalia pengurus dewan pimpinan cabang partai kesatuan demokrasi indonesia kota serang, provinsi banten periode tanggal juni bukti fotokopi kliping koran radar banten, tanggal september bukti fotokopi surat pengumuman komisi pemilihan umum kota serang nomor kpu kota tertanggal mei bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum tentangik bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kota ditetapkan serang, tanggal juli bukti fotokopi model kwk.kpu tentang, bukti fotokopi lampiran model kwk.kpu tentang: tertanggal septemberlambang logo lama partai kasih demokrasi indonesia padi).: bukti fotokopi lambang logo baru partai kasih demokrasi indonesia padi), dan motto partai bersatu membangun indonesia,, bukti fotokopi surat nomor sultan x vii tanggal juli perihal klarifikasi, berdasarkan tanda terima dari komisi pemilihan umum kota serang serta tanda terima dari kpu kota serang, bukti fotokopi surat tim kampanye suciazhi, s.e., dan agus tulisan, s.e., mm, nomor sultan x vii tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua kpu kota serang, perihal somasi, beserta tanda terima komisi pemilihan umum kota serang, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota serang, nomor kpu kota vii tertanggal serang, agustus bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota serang, nomor kpu kota vii perihal jawaban konsultasi tim kampanye pasangan sultan, tertanggal serang, juli bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan nasional partai merdeka nomor kep 185dpn pm v tentang penetapan struktur dan komposisi pengurus dewan pimpinan daerah partai merdeka kota serang provinsi banten periode bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan wilayah partai damai sejahtera provinsi banten nomor spw pds btn vi tentang pengangkatan pengurus dewan pimpinan cabang partai damai sejahtera kota serang provinsi banten: bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai penegak demokrasi indonesia nomor sk dpcserang masa bhakti sampai dengan muscat yang akan datang: bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan wilayah partai patriot provinsi banten nomor sk dpw tentang susunan dan komposisi pengurus dewan pimpinan cabang partai patriot kota serang:: bukti fotokopimodel bc kwk.kpu, tanggal juli selain itu, pemohon juga mengajukan limota serang nomor pts kpu saksi pemohon sugeng widiharso saksi tinggal kampung pabuaran desa kelurahan cembung, kecamatan cikeusik, kabupaten serang, ketua timses pemohon, didukung partai, pbb, pis, patriot, pku, pkb, penuh, total dukungan suara, syarat minimum suara: pis dinyatakan cacat hukum (pis suara) karena ketua umum budiyanto darmastono) tercantum sebagai dcs partai hanura, dapil jawa timur, dpc tidak ada masalah karena berkas pemohon lengkap: pemohon mengajukan gugatan ptun dan sudah diputus oleh putusan ptun banten dengan putusan menolak gugatan pemohon dan menolak eksepsi kpu kota serang. selanjutnya terhadap putusan tersebut, pemohon mengajukan banding: edwin reynolds saksi tinggal taman mutiara blok nomor rt rw. desa kelurahan kaligandu, kecamatan serang, kota serang, liaison officer penghubung kpu: membenarkan keterangan sugeng: tanggal juli pemberitahuan hasil verifikasi menyangkut persyaratan partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, tembusan kepada kpu provinsi dan bawaslu kota serang, tanggal juli tim masih diundang untuk menghadiri dan menandatangani hasil rapat pleno dpt, tanggal juli tim masih diundang oleh bawaslu untuk menghadiri rapat stakeholder pemilukada kota serang, pada saat penetapan pasangan calon tidak lolos: firmansyah saksi tinggal jalan kh. jauhari karbon buah gede nomor rt rw. kelurahan desa serang, kecamatan serang, kota serang: liaison officer timses pemohon, membenarkan keterangan sugeng dan zainal, pemohon sudah mengikuti tes kesehatan (medical check up) namun belum dinyatakan lolos, zainal muttagien saksi tinggal kompleks perumahan depag blok nomor waru kota serang, membenarkan keterangan sugeng, edwin, dan firmansyah: tanggal juli adalah acara pemberian dari kpu kota serang yang menyatakan bahwa sultan tidak lolos karena pis dinyatakan cacat hukum dan keputusan ini luar dugaan saksi padahal tanggal pemohon sudah memenuhi syarat: saksi tidak tahu pleno kpu karena tidak sesuai jadwal: saksi konfirmasi kpu bukan atas undangan kpu melainkan karena saksi mengetahui lebih dulu dari media: ir. lutfi yani saksi tinggal taman puri indah nomor ciracas, kota serang: ketua dpd pis provinsi banten sejak ditunjuk langsung oleh dpp: sekretaris dpd pis bernama ade: mendukung pasangan sultan, benar bahwa budiyanto terdaftar kcs partai hanura, saksi tidak dimintai klarifikasi dari kpu mengenai pencalonan pemohon, tiba tiba datang putusan tidak lolos, pengusulan dari dpc karina isa yani) yang kemudian meminta persetujuan dari saksi selanjutnya saksi minta persetujuan dpp (ditandatangani oleh budiyanto darmasono sebagai ketua umum), dari pusat bulan juni: selain saksi, pemohon juga mengajukan satu orang ahli yang bernama mohammad darul falak, s.h., m.a., sc. yang didengar keahliannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: permohonan tersebut menurut ahli adalah mengenai terulangnya hak demokratik untuk menjadi peserta pemilu walikota dan wakil walikota serang tahun oleh tindakan dalam hal ini keputusan kpu kota serang sebagai penyelenggara pemilu tersebut. berdasarkan undang undang dasar jis, dan undang undang dasar serta undang undang nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan putusan mahkamah konstitusi maka mahkamahmaupun undang undang tentang pemerintahan daerah. ahli akan menganalisis keterlanggaran prinsip prinsip pemilu dan pemilukada tersebut oleh kpu kota serang, sebagai berikut: berdasarkan surat nomor dan seterusnya, tanggal juli kpu kota serang menyatakan pemohon suciazhi dan agus tulisan sebagai pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota pada pemilu kota serang tahun yang masih harus melengkapi persyaratan pencalonan. kelengkapan harus dipenuhi para bakal calon pada tanggal sampai dengan juli pemohon melengkapi persyaratan pada tanggal juli seharusnya, antara tanggal sampai dengan juli kpu kota serang meneliti ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan dimaksud. pada tanggal dan juli kpu kota serang isolasi pasangan wahyudi djadi lif fariudin atau dikenal sebagai pasangan wali tentang dukungan partai indonesia sejahtera kepada pemohon. masalahnya adalah yang pertama, dpp pis menerbitkan ganda dpc pis, yaitu dpc pis pendukung pasangan wali dalam nomor tanggal juni dan dpc pis pendukung pasangan pemohon melalui dpp pis nomor tanggal yang sama, juni masalah yang kedua adalah kedua dpc pis itu ditandatangani oleh ketua umum pis, budiyanto darmastono, dan sekjen pis, jaya butar butar, yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pengurus pis mengingat bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal pis sudah menjadi caleg partai lain untuk pemilu ahli tidak memperoleh informasi, apakah kpu kota serang melakukan penelitian ulang secara faktual dengan mengkonfirmasi pemohon termasuk meminta pemohon memperbaiki persyaratan administrasi dimaksud. hal ini penting karena pis sebagai subjek hukum parpol memperoleh suara pada pemilu sehingga perolehan suara itu dapat digunakan untuk menambah suara dukungan parpol nonparlemen bagi pencalonan pemohon. soal partai memiliki kemampuan untuk berbuat menurut hukum dengan pengurusnya yang tidak tepat harus dibedakan, meskipun keduanya adalah terkait. padahal ini menyangkut persyaratan administrasi yang persyaratan itu mestinya tidak untuk menghalangi hak hak konstitusional, hak demokratik untuk menjadi pasangan calon. kalau persyaratan itu oleh yang bersangkutan tidak dipenuhi, itu soal lain. berarti yang bersangkutan memang tidak hendak menggunakan haknya, dalam hal ini hak konstitusional, hak demokratik menjadi calon. oleh karenanya nanti mungkin dalam persidangan ini dapat diperjelas, dibuka apa yang sesungguhnya terjadi. tapi yang jelas kemudian, nama pemohon tidak dicantumkan dalam kpu kota serang nomor dan seterusnya, maupun juga dalam berita acara nomor dan seterusnya, keduanya tanggal juli. sehingga dengan demikian, pemohon memang lalu menjadi bukan peserta pemilu walikota dan wakil walikota serang tahun ahli menyadari bahwa kpu kota serang berwenang menetapkan kepesertaan pasangan bakal calon pada pemilu kota serang tahun apabila pemohon memang belum memenuhi persyaratan administrasi dukungan partai. namun ternyata, kpu kota serang tidak memberitahukan sesuai peraturan perundang undangan dan atau kepatutan agar pemohon dapat memperbaikinya. oleh karena itu, mahkamah dapat memulihkan hak konstitusional pemohon dengan memeriksa kebenaran faktual tentang dpc pis kota serang yang sah dan memberikan dukungan kepada pemohon untuk menjadi peserta pemilu kota serang tahun bahwa terkait dengan (1b) undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa pada saat seseorang pendiri atau pengurus partai sudah berpindah partai lain maka semua tindakan hukum sejak dia menyatakan kepindahannya itu dan dinyatakan sah, dalam posisi ini adalah dalam cast nya adalah bahwa dia sudah menjadi dcs maka semua tindakannya berdasarkan undang undang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau sudah harus dikesampingkan. andai kata fakta itu diterima, tidak berarti bahwa partai pis tidak ada orang. kalau ahli dianggap tidak sah mewakili fakultas hukum ugm, kan ada orang lain bisa mewakili. ahli tidak tahu karena fakta itu tidak ahli lihat. jadi, dengan kata lain, harap dibedakan seseorang dipandang tidak sah mewakili lembaga dengan bahwa lembaga itu sendiri adalah subjek hukum yang dapat diwakili oleh orang tepat. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal oktober pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: pertama, eksepsi yang berkaitan dengan syarat syarat formal permohonan permohonan kedua, pokok perkara yaitu mengenai tanggapan jawaban memohon atas alasan alasan permohonan pemohon, sebelum sampai pada pokok pokok jawaban, memohon menyampaikan terlebih dahulu intisari jawaban memohon yang memohon beri subjudul: resume jawaban yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan jawaban memohon, sebagai berikut: resume jawaban pada intinya pemohon meminta mahkamah untuk memberikan legal standing kepada pemohon bukan karena ada peraturan yang mengatur namun karena yurisprudensi: memohon dapat memahami hal tersebut sebagaimana fungsi mahkamah sebagai sumber hukum dan menjalankan kewajiban berdasarkananalogi ini memohon pasarkan pula pada ketentuan asas legalitas dalam kuhp yang diawasi oleh asas legalitas dari adenium legendaris von feuerbach yang berbunyi: null delicatus nulla pena sine praevia lege penari atau dengan kata lain tidak ada hukuman, kalau tak ada undang undang, tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan undang undang. selain itu, sistem hukum yang berlaku indonesia bukan merujuk pada sistem hukum anglo saxon yang menganut aliran free rechtslehre yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (judge made law). sistem hukum indonesia menganut aliran rechtsvinding yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. hal ini selaras dengan ketentuan algemeen berlingen van wetgeving voor indonesie ab ) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang undang. namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara: itulah mengapa yurisprudensi mendapat ruang sebagai pengisi kekosongan hukum yang lahir karena kebutuhan hukum itu sendiri dimana pada suatu keadaan, hakim dihadapkan kepada sesuatu keadaan dimana hakim harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, sementara undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili suatu perkara karena merasa tidak ada hukum yang mengaturnya, senada dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman adalah juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili, dan pendapat hukum dari s.j. fockema andrea dalam rechtsgeleerd handwoordenboek, yurisprudensi dapat berarti ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan, serta pendapat hukum dari prof. subjektif memberikan pengertian yurisprudensi sebagai: putusan putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan mahkamah agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi" kaidah kaidah hukum yurisprudensi ahmad kamil dan fauzan, hal. ahmad kamil dan fauzan (hal. lebih lanjut menguraikan bahwa badan pembinaan hukum nasional bpn) telah mengeluarkan syarat syarat suatu putusan dapat dianggap sebagai yurisprudensi, antara lain: putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang undangannya, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap: telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan: putusan tersebut dibenarkan oleh mahkamah agung. hakim indonesia tidak terikat untuk melaksanakan yurisprudensi. yurisprudensi hanya dianggap sebagai pedoman atau arahan untuk memutus suatu perkara. apabila terdapat pertentangan antara hukum yang ada dengan yurisprudensi, yang berlaku adalah hukum: sebatas analisis memohon berdasarkan uraian hukum atas maka yurisprudensi memohon makna, bahwa yurisprudensi bukan sebagai dasar hukum, yurisprudensi lahir dari prinsip kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan yang diterapkan untuk suatu peristiwa hukum yang sama, proses hukum yang sama, dan akibat hukum yang sama: pendapat bebas memohon tersebut memohon pasarkan pada sebuah pendapat hukum yang menguraikan sebagai berikut: yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum tata pemerintahan faktual, dalam kaitannya dengan tata pemerintahan, yurisprudensi memiliki fungsi, yaitu: sumber hukum yang tepat dalam dunia peradilan sebagai standar yang sama dalam kasus yang sama dan belum tegas pengaturannya dalam undang undang: menciptakan rasa kepastian hukum masyarakat dengan adanya standar yang sama, mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya yaitu rasa keadilan masyarakat mewujudkan kesamaan hukum dan sebagai standar perundang undangan terhadap kasus yang sama mencegah terjadinya perbedaan (disparitas) putusan hakim pada kasus yang sama, kutipan: ketua mahkamah konstitusi mk) moh. mahfud merasa risau dan mempertanyakan apakah yurisprudensi masih layak dijadikan sebagai sumber hukum indonesia. pertanyaan itu muncul karena mahfud melihat masih banyak putusan hakim yang bertentangan dengan akal sehat. mahfud mempertanyakan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum saat tampil sebagai pembicara kunci sekaligus membuka konperensi dan dialog nasional negara hukum, memperingati satu dasawarsa amandemen uud jakarta, selasa ), . dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah untuk melihat berwenang tidaknya mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memohon uraikan dari isi petit permohonan pemohon yang bunyinyabatal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum penetapmenyatakan batal dan tidak sah1 penyampaian visi dan misi pasangan calon walikota dan wakil walikota, deklarasi kampanye damai: pelaksanaan kampanye: debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota. bahwa merujuk pada petit permohonan pemohon atas,sebagaimana perubahan permohonan pemohon tertanggal oktober (vide petit: perubahan permohonan pemohon angka dan angka menurut memohon, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) walikota dan wakil walikota serang tahuhuruf jugawalikota dan wakil walikotabakal calon pasangan walikota dan wakil walikota kota serang tahun yang secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan calon walikota dan wakil walikota kota serang tahun bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d viii tanggal november nomor php.d viii tanggal desember nomor php.d ix tanggal september bahwa selain ituipemilihan umum"ahkamah selaku pengawal konstitusi wajib memperhatitersebut, bahwa dalam permohonan pemohon memohonkan agar mahkamah(vide: petit perubahan permohonan pemohon angka dan angka dengan adanya permohonrsebut, mengandung konsekuensi hukum bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi tentang perselisihan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang tahun karena keputusan kpu kota serang tersebutserang tahun melainkan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga petit angka pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara: bahwa berdasarkan juarai atas beralasan kiranya memohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa pemohon menyatakan dengan tegas sebagaimana perkara nomor php.d xi keduanya(vide: perubahan permohonan pemohon, halngka berbunyi: pemohon adalah pasangan calon pemilukada : bahwa angka huruf juga menegasberdasarkan permohonan pemohon dalam perkara ini, yaitu sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota serang pada pemilu kepala daerah kota serang tahun memohon tidak menemukan kedudukan hukum pemohon dapat dikualifikasikan sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota serang pada pemilu kepala daerah kota serang tahun sebagaimana ditegaskan dalam angka dan angka huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun atas:uraian lebih lanjut sebagai dasar bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini dakedudukan hukum pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikamohon adalah bakal pasangan calon wali kota dan wakil walikota serang tahun yang tidak lolos pada pemilukada kota serang tahun pemohon salah tafsir terhadap kalimat mahkamah konstitusi adalah pengawal konstitusi, hal ini bisa dibuktikan dari logika pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi mahkamah konstitusi sebagai dasar dirinya memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara ini: putusan nomor menimbang bahwa berdasarkan php.d pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah viii yang amar menemukan fakta hukum sebagai berikut: lengkapnya berbunyi bahwa memohon sebagai penyelenggara sebagai berikut:ll tidak termasuk sebagai pasangan calon,:merujuk pada amar putusan mahkamah tersebut,bagtelah diuji secara berjenjang pada lembaga yang berwenang yaitu pada pengadilan tata usaha negara serang sebagaimana dalam putusan perkara nomor g ptun srg tertanggal september dan putusan dkpp dalam putusan nomor dkpp.pke ii tertanggal agustus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: putusan hukum tersebut jelas membuktikan bahwa yurisprudensi mahkamah konstitusi tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh pemohon karena berbeda kasus posisi, berbeda proses, berbeda pertimbangan yuridis dan berbeda putusan tentunya, putusan nomor menimbang bahwa terhadap pemohon php.d ix memohon dan pihak terkait mengajukan yangpertimbanganya eksepsi yang pada pokoknya menyatakan berbunyi sebagai bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan berikut:1945: pertimbangan mahkamahpermohonan pemohon kabur dan tidak jelas obscura) bahwa dalam permohonan pemohon sebagaimana register perkara nomor php.d xi yaitu mengenai:dan (vide: petit perubahan permohonan pemohon angka dan angka akan tetapi pemohon tidak menguraikan dengan jelas hasil penghitungan suara dimana pemohon dirugikan oleh memohon dan menguraikan hasil penghitungan suara yang benar atau tandingan pembanding versi pemohon,pmk nomorypetitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon: bahwa pmk nomor pmk huruf (a)ermohonan pemohon baik tentang objek, uraian dalil pemohon maupun dalam petit permintaan amar putusannya, nyata nyata pemohon tidak dapat menguraikan, bahkan mencantumkan petit pemoho berkaitan dengan hasil rekapitulasi pemilihan walikota dan wakil walikota serang tahun bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan pemohon, karena itu memohon, mahkamah konstitusi telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon bakal pasangan calon untuk mengajukan permohonan guo. bahwa permohonan pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalserang adal, septembernin, tanggal september ilbahwa angka dalil pemohon hanya merupakan pengulangan dalil tentang keberatanyang pada bagaian objek permohonan pemohon sudah pemohon tegaskan, akan tetapi dalam pokok permohonan ini, pemohon tidak mampu menguraikan korelasi antara surat keputusan kpu tersebut dengan kerugian pemohon: karenanya angka pokok permohonan pemohon harus dikesampingkan, bahwa dalil angka (dua) sampai dengan angka (empat) merupakan pengakuan terhadap status pemohon bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh memohon dan mohon dijadikan penegasan pemohon terhadap perkara guo, bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual berkas persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh memohon berdasarkantertanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: pasangan calon walikota dan wakil walikota suci azhj, dan agus tulisan, se.mm., usung oleh partai gabungan partai politik, dengan jumlah dukungan suara sah sebanyak (tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan) yaitu: partai peduli rakyat nasional ppen) partai bulan bintang pbb) partai persatuan nahdlatul ulamurdikarenakan surat keputusan dpc pis kota serang yang terbitkan oleh dpp partai indonesia sejahtera tandatangani tanggal juni oleh ketua umum budiyanto darmastono, se. dan sekretaris jendral jaya butar butar, dinyatakan cacat hukum sebabkan ketua umum telah berpindah partai politik sejak tanggal april partai hanura, bahwa (1b) undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik perubahan atas undang undang nomor tahun yang menentukan, bahwa pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lai, bahwa merujuk atas sangatlah jelas surat keputusan dpc partai indonesia sejahtera pis) kota serang yang terbitkan oleh dpp partai indonesia sejahtera dan tandatangani oleh ketua umum budiyanto darmastono, se. dan sekretaris jendral jaya butar butar, tertanggal juni dinyatakan cacat hukum karena ketua umum partai partai indonesia sejahtera tersebut telah berpindah partai politik sejak tanggal april partai hanura, sehingga dpc pis dimaksud bertentangan dengan (1b) dan undang undang nomor tahun tentang partai politik, perubahan atas undang undang nomor tahun jawaban memohon terhadap pokok permohonan pemohon angka sampai dengan angka sebagaimana perubahan permohonan pemohon tertanggal oktober bahwa pemohon adalah bakal pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota serang atas nama sucizahi, dan agus tulisan, se., yang maju dalam pemilu kepala daerah kota serang periode s d yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota serang dan dapat memohon jelaskan kronologinya sebagai berikut: bahwa pengumuman penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota serang tahun dimulai tanggal junbahwa penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon dimulai juni juli bahwa melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon atau mengajukan calon baru dimulai tanggal juli bahwulai juli bahwa dengan dikeluarkannya dua) surat keputusan dewan pimpinan pusat partai indonesia sejahtera pis). nomor sk dpp pis tanggal juni dibawah pimpinan cabang partai atas nama acid muchtar, nomor sk dpp pis tanggal juni dibawah pimpinan cabang partai atas nama karina dilayani, tentang kepengurusan partai indonesia sejahtera pis) yang dua duanya mengusung bakal pasangan calon yang berbeda, kpu kota serang mengklarifikasi keabsahan kepengurusan serta dukungan partai indonesia sejahtera pis) tersebut jln. tebet timur iii nomor tebet, jakarta selatan pada tanggal juni dengan hasil pernyataan surat keputusan nomor sk dpp pis tanggal juni dibawah pimpinan cabang partai atas nama karina dilayani adalah sah menurut pengurus partai indonesia sejahtera pis): bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kpu kota serang mengirimkan surat kepada bakal calon walikota dan wakil walikota wahyudi djadi lif fariudin, (wali) dengan nomor a kpu kota vii tanggal juli perihal: pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dan konfirmasi: bahwa pada tanggal juli kpu kota serangnomor per adv wali e vii tanggal juli yang pada pokoknya menolak serta keberatan dengan adanya penerbitan surat keputusan dari dpp pis nomor sk dpp pis yang memberikan dukungan kepada bakal calon walikota dan wakil walikota wahyudi djadi lif fariudin, (wali) dan surat keputusan nomor sk dpp pis yang juga memberikan dukungan kepada pasangan calon suciazhi, se. h. agus tulisan, se., mm. (sultan), yang mana kedua duanya surat keputusan dpp partai indonesia sejahtera pis)artai indonesia sejahtera pis): bahwa pada tanggal juli kota serang mendapat somasi nomor adv wali e vi1 tertanggal julmenolak dan keberatan dengan penerbitan surat keputusan dari dpp pis nomor sk dpp pis yang memberikan dukungan kepada pasangan calon wali) dan surat keputusan nomor sk dpp pis yang juga memberikan dukungan kepada pasangan calon sultan), yang mana kedua duanya surat keputusan dpp pisissdr. budiyanto darmastono, se., telah pindah kepada partai hanura dan terdaftar sebagai calon anggota dpr r.i. dari partai hanura untuk dapil jawa tengah nomor urut yang penetapan dcs nya pada tanggal mei bahwa pasca adanya surat somasi dari wahyudi djadi lif fariudin, (wali) yang pada pokoknya meminta pembatalan dukungan ganda pada dua pasangan calon walikota dan wakil walikota kota serang tahun yang keluarkan partai indonesia sejahtera pis), kemudian kpu kota serang mendapati fakta fakta bahwa sdr. budiyanto darmastono, se., selaku ketua umum dpp partai indonesia sejahtera pis) telah terdaftar dalam daftar calon sementara anggota dpr r.i. dari partai hanura untuk dapil jawa tengah dengan nomor urut pada tanggal april fakta tersebut memohon peroleh setelah membuka website: bahwa berdasarkan hasil verifikasi memohon, dukungan dpp partai indonesia sejahtera yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral adalah tidak sah, karena budiyanto darmastono, se. sejak tanggal april telah menjadi anggota partai hanura sedangkan dukungan kepada bakal pasangan calon atas nama sucizahi, dan agus tulisan, se.,mm. berdasarkan dpp pis nomor sk dpp pis tertanggal juni bahwa tidak lolosnya bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota serang atas nama sucizahi, dan agus tulisan, se., dikarenakan dpc pis kota serang diterbitkan oleh ketua umum budiyanto darmastono, se. yang sejak tanggal april telah menjadi anggota partai politik hanura dan mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr r.i.) untuk daerah pemilihan jawa tengah (empat) dengan nomor urut bahwa langkah kpu kota serang yang tidak meloloskan bakal pasangan calon atas nama sucizahi, dan agus tulisan, se.mm berdasarkan berita acara kpu kota serang nomor bangadalah berlandaskan hukum. selain itu memohon juga dalam mengambil keputusan dimaksud terus berkonsultasi aktif kepada kpu provinsi banten dan kpu ri:nyatakan pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain . cast, budiyanto darmastono, se.m. sebagai ketua umum dpp pis (pengurus: vide: (1b) undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun yang nyata nyata dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain:, menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar dan art. bahwa dengan demikian kedudukan budiyanto darmastono, se.m. sebagai ketua umum dpp pis sekaligus anggota partai hanura sejak tanggal april untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr adalah bertentangan dengan (1b) dan peraturan guo. bahwa berdasarkan dalam permohonannya pemohon mengatakan pemberhentian anggota partai harus didasarkan mekanisme internal partai, dalam hal ini partai indonesia sejahtera pis). pemohon mengatakan, meskipun ketua umum budiyanto darmastono telah menjadi anggota partai hanura, namun berdasarkan mekanisme internal pis, yang bersangkutan masih merupakan anggota dan ketua umum pis. bahwa kpu sebagai lembaga negara telah menetapkan budiyanto damstono sebagai anggota dan masuk dalam daftar calon sementara dcs) dpr partai hanura, sehingga mekanisme internal partai yang mengatur hal tersebut tidak lagi diperlukan, karena keberadaan budiyanto darmastono sebagai anggota dan calon legislatif dari partai hanura mengakibatkan dengan sendirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas sebagai ketua umum partai indonesia sejahtera, dan oleh karenanya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan partai indonesia sejahtera. bahwa tersebut juga secara jelas diterangkan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tata usaha serang perkara nomor ptun srg tertanggal september vide: putusan pengadilan tata usaha serang perkara nomor ptun srg, dalam pertimbangan hukum: menimbang, bahwa berdasarkandan keterangan saksi bernama budiyanto darmastono, s.e., selaku ketua umum dpp pis serta keterangan sekretaris jenderalnya, jaya butar butar, s.h., diperoleh fakta hukum persidangan bahwa budiyanto darmastono, s.e., si. terbukti telah menjadi calon anggota partai hati nurani rakyat, dengan demikian segala tindakan hukum budiyanto darmastono, s.e., si. selaku ketua umum dpp partai indonesia sejahtera harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak menjadi anggota partai hanura, yakni pada april karena telah melanggarmenimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukungan budiyanto darmastono s.e,. si. selaku ketua umum dpp pis kepada pasangan para penggugat tertanggal juni menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi: 555nnnnnnnnnnnnnn vide: pertimbangan putusan mahkamah konstitusi putusan nomor php.d ix bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan ketua umum budiyanto darmastono, se.m. masih sah sebagai ketua umum dpp partai indonesia sejahtera dengan berdasarkan kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu x. bahw:1 adalah menyangkut anggota dpr atau dprd yang partai politiknya sebagaimana pemohon dialihkan, sehingga apabila terdapat status keanggotaan ganda dalam partai politik maka rujukannya adalahcara tegas dinyatakan bahwa pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain , olehkarenanya adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum segala tindakan hukum budiyanto darmastono, se.m. yang telah berstatus sebagai anggota partai hanura dan terlah menjadi calon legislatif dari partai hanura, memberikan dukungan dengan mengatasnamakan partai indonesia sejahtera untuk bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota serang atas nama sucizahi, dan agus tulisan, se.,mm. permohonan berdasarkan seluruh uraian atas, mohon kepadjunctopresentase calon walikota dan wakil jumlah akhir h.tb. harus jaman, sc., dan sulih, sh.,m. wahyudi djadi dan lif fariudin fadli dan purwa rubin, agus irawan hasbullah dan tb. della suhendar dan agus wahyu wardhana bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon walikota dan walikota serang tahun yang telah mengikuti seleksi penerimaan calon walikota dan wakil walikota kota serang tahunikie:,bahwa sebagai pemohon sebagai bakal pasangan calon dari partai politik telah mendapatkan dukungan dari (delapan belas) partai politik yang lain, yakni: partai peduli rakyat nasional ppen) partai bulan bintang pbb) partai persatuan nahdlatul ummah indonesiharuda tanggal julimemohon berdasarkan berita acara kpu kota serang nomor bamelakukan pelanggaran administrasi dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ada pada saat pleno penetapan verifikasi administrasi dan faktual, karena penetapan pleno penetapan bakal calon walikota dan wakil walikota kota serang menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota kota serbukti fotokopi surat nomor und vi tertanggal juni tentang penyampaian hasil verifikasi:agus soprano alamat kampung pialang cilik, kelurahan pialang, kecamatan tatakan, kota serang, sekretariat pps pialang, saksi mengikuti rekap pps (saksi tidak ingat tanggalnya): bahwa pemungutan suara tanggal saksi datang tps pukul langsung pulang, mengenai tuduhan pencoblosan kali tps kelurahan pialang tidak benar. saksi hanya mencoblos satu kali dan satu lembar surat suara, saksi kenal dan melihat aji fathullah sewaktu tps: jasmani alamat diwaktu lor, kelurahan sumurpecung, ketua kpps tps kelurahan sumur pucung, buka tps pukul pada saat pemungutan suara tidak ada masalah, saksi pasangan calon yang hadir nomor urut nomor urut dan nomor urut saat rekapitulasi juga tidak ada protes, diberikan kepada saksi: tanggal malam lurah baharuddin alba, memberi uang sebanyak juta untuk biaya operasional tps (sewa tenda, kursi, tempat, sound system, makan, minum, dan rokok) dan tidak benar jika uang tersebut dibagikan kepada masyarakat: petugas kpps ada orang, kpps dan lintas, much. seadelt alamat kampung pilihan, kelurahan pilihan, kecamatan walantaka, kota serang: ketua pps pilihan: pilihan terdiri dari tps, dpt memilih (tidak ingat), menang nomor urutalamat kampung pilihan kelurahan pilihan, kecamatan walantaka, kota serangepada dedi kurniadi dan istrinya karena ada surat keterangan dari pps bahwa mereka diperkenankan memilih tps edi suami alamat tegal jeruk kelurahan banjarsari, kecamatan cocok jaya: ketua kpps tps tps buka pukul tidak ada masalah selama proses pemungutan suara, saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut dan keduanya diberikan c1: sampai penghitungan suara tidak ada masalahidak ada pencoblosan oleh anak bawah umur, alun (putra keempat dari lima bersaudara pasangan rohani dan hadiah) tidak sekolah namun umur setingkat anak smu kelas bahwa alun tidak ada dalam dpt dan tidak mencoblos: lili sumantri alamat kompleks taman mutiara indah, blok g8, nomor rw kelurahan kaligandu, kecamatan serang, kota serang: ketua pps kelurahan kaligandu: kelurahan kaligandu terdiri dari tps, dpt memilih suara sah dan suara tidak sah untuk rekapitulasi saksi mengundang saksi pasangan calon melalui telepon pada pukul karena rekapitulasi tidak dapat ditunda yaitu tanggal september saat itu yang baru hadir hanya saksi pasangan calon nomor urut saksi masih menunggu sampai ba'da isya namun saksi pasangan calon yang lain belum juga hadir, kemudian saksi berkomunikasi dengan kpu dan atas kesepakatan dengan polisi dan panas, rekap dilaksanakan pada malam itu juga yaitu pukul membantah keterangan menko yang merupakan petugas pemutakhiran data pemilih tps saksi sudah mengerjakan pencocokan dan penelitian data dari menko: tps jumlah awal dp setelah pemutakhiran dpt (termasuk tambahan) dan cocok dengan usulan saksi setelah pemutakhiran: rita suara alamat menanggung, rw kelurahan kaligandu, kota serang, petugas bpp tps kelurahan kaligandu, tps data awal pemilih pemutakhiran dpt (meninggal dan pindah), dpt pas dengan hasil usulan saksi: zainal abidin alamat kelurahan sukajaya, kecamatan curug, kota serang, anggota ppk curug: jumlah ppk orang, rekap tanggal september tps, dpt suara sah an: ketika rekap hanya hadir saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut keberatan lisan oleh saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut mengenai keberatan pada pps yaitu curugmanis, sukadana, dan tinggal, curugmanis, segel berita acara terlepas tapi kotak suara tersegel rapi, permasalahan tersebut telah diselesaikan, perolehan suara tidak ada masalah: yang tanda tangan formulir hanya saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahru alamat lingkungan kaligandu tegal, kelurahan kaligandu, kecamatan serang, kota serang, ketua kpps tps kaligandu, tps buka pukul hadir saksi pasangan calon nomor urut dan ppl: tidak ada masalah: membantah keterangan yang mengatakan adanya anggota kpps tps memasukkan kertas suara yang ada meja kotak suara pada waktu istirahat dan saksi pasangan calon yang hadir sedang keluar ruangan, saksi selama pemungutan suara selalu berada tps, dpt memilih suara sah cadangan rusak menang nomor1 ade irma rohani alamat kampung sempu kelapa ended rw anggota pps kelurahan cipari, saksi memberikan keterangan mengatasnamakan ketua kpps tps menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulisperolehan h.tb. harus jaman, sc, se. dan sulih, sh, wahyudi djadi dan lif fariudin, fadli dan purwa rubin, agus irawan hasbullah dan tb. della suhendarwk.kpu) beserta laporannya, memerintahkan kepada memohon untuk melakukan ulang dan menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum walikota dan wakil walikota serangerangbahwa pemohon tidak pernah terdaftar dan atau ditetapkan sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota kota serang periode seusai keputusan kpu kota serangbahwa pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara guna membatalkimana putusan dimaksud tidak mencantumkan nama pemohon sebagai peserta pemilukada kota serang. pengadilan tata usaha negara serang nomor ptun srg tanggal september telah menolak gugatan pemohon, sehingga keputusan memohon nomor pts kpu kota tanggal juli secara hukum tetap sah dan berlaku. bahwa dengan tidak adanya keputusan pengadilan tata usaha negara yang kamarnya membatalkan surat keputusannama pemohon sebagai pasangan telah bertentangan dengan hasil verifikasi administratif sebagaimana surat kpu kota serang tanggal juli nomor a kpu kota vii yang ditujukan kepada tim sukses pemohon bakal calon walikota dan wakil wakil walikota serang periode perihal: pemberitahuan hasil verifikasi administrasi yang dalam lampiran surat tersebut telah menetapkan dan menyatakan bahwa pemohon sebagai bakal pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat ms) dukungan partai indonesia sejahtera pis), dan penetapan memohon memenuhi syarat ms) dukungan ini juga berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh memohon kepada dpp partai, dan telah pula diumumkan kepada masyarakat melalui media harian . terbit tanggal juni halaman dan jakarta, pada pernyataan ketua kpu kota serang arif iqbal menegaskan bahwa dukungan partai indonesia sejahtera pis) sah milik pasangan bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota serang suciazhi agus tulisan sultan). hal itu menanggapi kedatangan tim hukum dan advokasi pasangan bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota serang wahyudi djadi lif fariudin wali) jumat . , bahwa hasil verifikasi administratif sebagaimana surat kpu kota serang tanggal juli nomor a kpu kota vi1 dilakukan oleh kpu serang melalui tata cara penelitian bakal pasangan calon telah secara eksplisit diatur dalam bab yang antaranyanyebutcalon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang undangan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota serang tahun bahwa kedudukan hukum pemohon dalam perkara guo, tidak sama atau jauh berbeda dengan perkaraupudimana salah satu pemohon dalam perkara perkara php atas menjadikan putusan pengadilan tata usaha negara yang memenangkannya sebagai dasar kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) mahkamah konstitusi: bahwa dengan demikian secara hukum,oleh karena itu, terlebih dahulu memohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan in, bahwa keseluruhan dalil pemohon dalam pokok permohonan mengenai tidak lolosnya pemohon sebagai peserta pemilukada kota serang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai, sepenuhnya ditujukan kepada memohon, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan suara pihak terkait. oleh karena tuduhan dimaksud merupakan domain memohon, untuk itu pihak terkait menyerahkan jawaban atas pokok permohonan kepada memohonmohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standinganggal september junctoanggal sebelas bulan septemberdalam eksepsi kewenangan mahkamah menimbang bahwa memohon mengajukan eksepsi terkait kewenangan mahkamah yang pada pokoknya permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah. terhadap eksepsi memohon guo, menurut mahkamah. oleh karenanya, eksepsi memohon bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: kedudukan hukum legal standing) pemohon i3 6j)akan mempertimbangkan apakah pemohon yang merupakan bakal pasangan calon memiliki kedudukan hukum (legal standing)ota serang tahunwalikota dan wakil walikota serang tahun sebagai berikut: bahwa permasalahan hukum pemohon adalah tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik yang seharusnya dipenuhi oleh calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilukada kota serang tahun yaitu paling sedikit suara sah. pemohon mendalilkan bahwa pemohon diusulkan oleh gabungan partai politik, yaitu partai politik dengan jumlah dukungan sebanyak suara, namun dikarenakan dukungan partai indonesia sejahtera pis) oleh memohon dinyatakan cacat hukum maka jumlah dukungan kepada pemohon berkurang sebanyak sehingga dukungan suara pemohon sisa suara. dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik atau gabungan partai politik. bahwa terkait permasalahan tersebut,, mahkamah mendapatkan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah bakal pasangan calon dalam pemilukada kota serang tahun yang diusulkan oleh gabungan partai politik sebanyak (delapan belas) partai politik yaitu partai indonesia sejahtera pis), partai peduli rakyat nasional ppen), partai bulan bintang pbb), partai persatuan nahdlatul ummah indonesia penuh), partai karya peduli bangsa pkb), partai serikat indonesia psi), partai kedaulatan, partai pemuda indonesia ppi), partai kebangkitan nasional ulama pku), partai demokrasi pembaharuan pdp), partai demokrasi kebangsaan pdk), partai pelopor, partai barisan nasional barnes), partai karya perjuangan pakar pangan), partai kesatuan demokrasi indonesia padi), partai buruh, partai merdeka, dan partai patriot dengan total dukungan suara sebanyak suara (vide buktsampai dengan juni pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pemohon kepada memohon pada tanggal juni (vide bukti terhadap dokumen tersebut, memohon telah melakukan verifikasi administratif pada tanggal juni sampai dengan juli dan telah menyampaikan hasil verifikasi administratif tersebut kepada pemohon (vide bukti bahwa jadwal untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon atau mengajukan calon baru dimulai pada tanggal juli sampai dengan juli dan pemohon telah melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen administratif dimaksud kepada memohon pada tanggal juli (bukti bahwa setelah diteliti ternyata terdapat dualisme dukungan ganda pis yaitu kepada pasangan wahyudi djadi lif fariudin wali) dan pemohon. terhadap hal tersebut pada tanggal juni memohon melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi sekretariat dpp pis untuk mengecek keabsahan surat dukungan dari pis kepada pemohon surat keputusan dpp pis nomor sk dpp pis tanggal juni (vide bukti p 15j1. bahwa dpp pis membenarkan surat dukungan guo sesuai dengan berita acara klarifikasi tanggal juni (vide bukti berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, memohon mengirimkan surat kepada tim wali dengan nomor a kpu kota vi1 tanggal juli tanggal juli memohonse, dengan surat nomor pesurat tersebut tertanggal juni dan ditandatangani oleh ketua umum budiyanto darmastono dan sekretaris jenderal jaya butarbutar, tanggal juli memohon mendapat somasi kembali dari tim hukum dan advokasi bakal calon walikota dan wakil walikota wahyudi djadi lif fariudin, nomosehingga pemohon berdasarkan surat memohon tersebut atas sudah melalui mekanisme dan memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan tersebut atas: bahwa dengan demikian pleno kpu kota serang sebagaimana berita acara nomor baimerugikan hak konstitusional konstitusional right) pemohon sebagai bakal pasangan calon, sehingga penetapan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota kota serang sebagaimana berita acara tersebut atas patut dinyatakan cacat hukum (batal demi hukum) karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam melakukan penelitian administrasi dan faktual sebagaimana ketentuan yang berlaku, bahwa selaineputusan kpu serang dalam objek sengketa dalam perkara guo berdasarkan adanya surat somasi yang disampaikan oleh pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota atas nama wahyudi djadi dan lif farludin, s.e. selanjutnya disebut kandidat wali, yang menyatakan partai pis kota serang tidak memenuhi syarat untuk mendukung bakal pasangan calon dhi. pemohon, mengingat sdr. budiyanto darmastono, s.e., si., selaku ketua umum dpp partai pis telah terdaftar dalam calon sementara dcs) anggota dpr dari partai hanura untuk dapil jawa surat tersebut tertanggal juni dan ditandatangani oleh ketua umum budiyanto darmastonobudiyanto darmastono telah pindah partai hanura dan terdaftar sebagai calon anggota dpr dari partai hanura untuk dapil jawa tengah nomor urut yang penetapan dcs nya pada tanggal mei atas kedua somasi tersebut, memohon membuka laman dan menemukan fakta bahwa benar budiyanto darmastono telah terdaftar dalam daftar calon sementara anggota dpr dari partai hanura untuk dapil jawa tengah dengan nomor urut hal tersebut juga bersesuaian dengan kesaksian budiyanto darmastono dalam persidangan ptun serang (vide bukti halaman pada tanggal juli memohon melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan nama bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam(vide bukti yang kemudian ditegaskan kembali dalam keputusan memohon nomor pts kpu kota tanggal juli (vide bukti sebagai reaksi atas surat keputusan memohon guo, pemohon mengajukan gugatan ptun serang dengan perkara nomor ptun srg dan diputus pada tanggal september (bukti dengan amar: mengadili dalam penundaan menolak permohonan penundaan para penggugat atas pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh tergugat yaitu keputusan komisi pemilihan umumii. dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya: iii. dalam pokok sengketjumlah rp. empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah): bahwa terhadap putusan ptun serang tersebut, pemohon mengajukan upaya hukum banding berdasarkan akta pernyataan banding perkara nomor ptun srg, tanggal september (vide bukti dan hingga saat ini terhadap perkara guo belum ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap: i3. menimbangmenyatakan, pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain . selanjutnya dan parpoludiyanto darmastono selaku ketua umum pis telah menandatangani dpd pis kota serang pada tanggal juni dan tanggal juni padahal sejak tanggal april yang bersangkutan telah masuk dalam daftar calon sementara dcs) dpr partai hanura untuk dapil jawa tengah dengan nomor urut sehingga menurut mahkamah sejak tanggal april budiyanto darmastono tidak memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan pis termasuk memberikan persetujuan pengajuan dukungan pis kepada pemohon ataupun kepada pasangan calon lainnya. i3.9j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukumkota serang menghalang halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon suciazhi, s.e. dan agus tulisan, s.e., m.m. pemohon) dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota serang tahun dengan demikian, menurut mahkamahi3isa uf' juntuk kedua kalinya(covid sebagai bencana nasional;.{; meningkatkan dayms lebih berhati hati dalam beraktivitas tempat dan fasilitas umum;mam hum dan humgem.memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid dan menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan scan barcode aplikasi peduli lindungi.ru daerah diwajibkan melakukaniwanagnes sri sukartiningsih pembina tingkat nip. |
jdih.salatiga.go.id surusan perizinan usaha pertanian dilingkupi sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura,peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.iddan sub urusan perizinan usaha pertanian dilingkupi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinereternakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi petern) obat hewanobat hewan ditingkat pengecpenyediaan dan peredaran benih bibit ternak, dan hijauan pakan terhadap penyediaan, penggunaan, dan peredaran bibit benih ternak, pakan ternaknyusun rencana dan melaksanakan kegiatan inseminasi buatan, pemeriksaan kepentingan, dan asistensi re, dan registrasi ternak bantuan pemerintahuluhan, pengawasan, dan pengembangan usaha peternakan, permodalan dan pemberdayaan sumber daya manusiseksidilingkupiperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id,oo.peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id,rosedurbagian keenamprasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya dilingkupi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan, serta perikanan. bidang pengembangan sumber daya manusiabidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas bidang: pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikananembangan sumber daya manusia dan perikaerta bidang kelautan dan perikanan sub urusan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id perikanan budidaya dilingkupi sumber daya pertanian dan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sumber daya manusia pertanian danikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanyambinaan sumber daya manusia pertanian danmodelrtanian, bidang kelautan dan perikanan,pp. menyusun peta sebaran populasi dan kawasan yang akan ditetapkan dan dikembangkan sebagai sentra produksieknis dalam mewujudkan kualitas lingkungan budiseksidilingkupi perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi, serta teknologi panen dan pasca panen pada usaha dan fasilitas peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id penangkaran benih, pembenihan,, dan pengembangan usaha budidaya perikanan, permodalan dan pemberdayaan sumber daya manusipermohonan izin rekomendasi usaha produksi benih bibit ikanil.oo. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada petanipp.peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id,angan, yang membawahi: seksi ketersediaan dan distribusi pangan, dan seksi konsumsi, penganekaragaman, dan keamanan pangan. bidang tanaman pangan dan hortikultura, yang membawahi: seksi produksiyang membawahi: seksi peternakan, dan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. bidang pengembangan sumber daya manusia dan perikanan, yang membawahi: seksi sumber daya manusia pertanian dan perikanan:dan seksi perikanmaka:dternakan bidang pengembangan pangan tanaman pangan dan dan kesehatan hewan sumber daya manusia dan hortikultura perikanan seksi seksi seksi ketersediaan dan distribusi produksi tanaman pangan dea kan sumber daya manusia pertanian dan pangan dan hortikultura seksi seksi kesehatan hewan dan seksi seksi kesehatan masyarakat perikanan konsumsi, penganekaragaman dan sarana dan prasarana tanaman veteriner keamanan pangan pangan dan hortikulturaangan, bidang pertanian,cc. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporanganraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, dan sub urusan keamanan pangan dilingkupi ketersediaan dan distribusi pangan, serta konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan. bidangdilingkupi ketersediaan dan distribusi pangan. dalam:seksi konsumsi, penganekaragaman,berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, dan sub urusan keamanan pangan dilingkupi konsumsi, penganekaragaman, dan keamanan pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi konsumsi, penganekaragaman, dan keamananroduksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sarana dan prasarana tanaman pangnaman pangan dan hortikulturngendalian dan penanggulangan bencana pertanian dilingkupi produksi tanaman pangan dan hortikultura. dalam,, dan pengembangan produksi dan usaha tani bidangp.seksiperaturan wali kota salatiga nomor tahunujian kendaraan bermototerminalrhubungan, komunikasi dan informatikatempat pemberhentian terakhir kendaran dan tempat untuk menurunkan serta menaikan orang atau barangrhubungan, komunikasi dan informatika. utd sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari utd pengelolaan parkir, utd pengujian kendaraan bermotor, utd pengelolaan terminal. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas bagian kesatu kedudukan utd pengelolaan parkiujian kendaraan bermotoelolaan terminalelolaansuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. utd pengujian kendaraan bermotorpkb sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.terminalngelolaan parkirujian kendaraan bermotorpkbterminalngelolaan parkielolaan terminalparki .,.,wi. i.un,. ,pn1" .,a<! mall undone ll till'lun20041tn! m'lll'elnennlalwl ph<lh~l . till h h~ undang undang it., tentang pe<ot. on pememtlh """"'""'! undone t.lnq len ynl ~t.lnq t.lnq ll 2004ten ynl .,.,o.e, .,meja,d! undone union,~dw<., .,.jul<ln color" oni o'> pe< t. . ph<., tentang ~,._"" on pe<w,klanlbl<ya! dwf., plt be<upo._., .,~ telah,dipefiua s ~~ . (,.lb lon~tah. . ont>e, ol<h>"; bblhwll~ pelwonun"" .ip.i.luulapo'fluditeupkan~ pe<aturan .,tentang~~ all! kabupaten . tahun anti an200 """"i . i.\i mall . s.t.,,.,1999lint.onl'fallen\uu11 kabupaten~, kabupaten tff o,~tt., . don ~., tandu' . timi. jl.e<beton lepra repoblllo._ t., ,t le<obatan j<lepra ~ii< .ia jll)ll ~., t<'l., ,,__dengan.dani undang t.,,.,2000tl.e<beton 11titolo,op.,blok_t_2000_l1,t. ., lembaran lepra~lk '" i.ndan una"f 1l to""" ste<lt"" ipo all.mi0on e.r . ;l.e<beton hero~lk tahun19' u.t. . le<beton her lt,op.,bl lille nii .,._. t.lnq i indon . l( lembaran her1 re,,publik to""" tambahan ~an her ~lk lndoneslotlotl'lor) j); po;tahggijiic.l,t,wm.\ a bigg,iaaiipc!io,l,pamanda nl( i.pada j,i jelang jelang lt t., kajol< ., "<1an lletrtbull . . fleur, ,., . .,., rep,,obl.__ ws,~ .,,. undone l judoka kl.,l ooo(t. an hep<aflepul,llk .ia !:.: :' ~ . ., ~., hep< ~ undone undone z1t., '17tentang,:ll<,a,._ hol< mt <lan bantu" im(i. .an1qa<a~ .t . . t_,,.,i. ., . fleur,llk : noel); judoka judoka ut.,1999tt<1tq~ iltp"a <1an .s. i~. jempol tt.e<roar., htp" ~ r., n. t . ~il< full: i judoka judoka 17l j~ .'* pr ji. a,, netra~ll<london1a tahun200l t r.anu.ni., . aflepul,l11< .,.1a zl6 jnd mt judoka l tal> zix tentang:f'<ortlendallar., netra(i. m"" praflepul,llklolcloneola tal> jn21 xm s,t. .i. .,.,,11epu1, <lolcloneola jsj; judoka u .dan tahun 1ent . . ., . llfpubt .,., n, . . .e<roar.,.,. lff,util< "); judoka judoka l tt1.,100ot . ~<1an t_. ~ netra~a,, f'l<ol.,,lli)ut,t._ .lal., zim " ,l ' ""~"' ~lland onna moon; judoka judoka tall zix tentu sllltn' ,._,,___1i. an,., rf9till ln<donna . zim ,t .hani. ao,., fleur,illlndonesll . z1); .u'lanl l.london )z tahun20041. . .,,ti. .,step,11te!>o*il<_. tahun2 doo iz!i.t. .,i. . aflepul,llklnllonnll )>et,o,plmanilleloll difntanu .dan i judoka t tahun2005t . perl,., .,,~! undone u .dan tal> jn2005 t.unhcr. . judoka judoka . \ent .,,meja,djl judoka u .dan(l.jembatan*prl~ ii< london nla t., $,t r.a,,i.mt,a,.,.,, fto,p jb(l~ ~ u.i judoka judoka ) . 2004tent1n1 penmbanpn _.,,v,ta,a pemain ul, mt<lan dwr.,, u'mbo,r http,a~il< .iar., m. r . . . . f'eroturon toh wt1m2001to<'ltlntp< mtllnlan dan pada.,1tas pe<ly "" pran p.,,,.1nt.,.no ah (i.,,,t,;,ran~ epub(lk1. tahun\ it, t i.,,,t,;,ran"<'pr1 epub(lkl"" """ia h.f'peraturan tah 6st1 ml001 t.v> jp )lk o ahli.e'mblrantiejara roi:,ut,lkl.,.,,.ialah ml001 11a. tamu>a1>a< lembar.,trafo r<,publik"" """ia 11l&): 1s.f'teratur1n .ih <,t.i,i,r,2q01to<'lland!etrlbu,j o alle<nb an mor1 repot, "' l"" """ia t., ro.,. >a< i.,,,,i,,,,.,., >1para epub(lk l"" """ia f'peraturan pen,e,lurah l mll o<'ltantlle<kutukan pentol<ole<dan(eun jan'imp.,.<l.ln""" " hewan pe<wak~1nilai<yat o.ahi le<nb an>lara epub( < . tahun xm ,t l<rnl>or., moro rof,ut, ,.,.,,.ia._44161oel>aialrnonate4ah<liubahde<,f:an f'peraturan'fme<intan l7 ml005tilt"nt~ ai. f'era1urang'em ultah l timor<tentu" lle<kldukanl'otoko! dan~""""'""" ~ ~an hrwokllor> raicyot oh lembaran >lqo11 epub(lk l ia m200'l . l>a< le<nb menara ~tk ia l of; f'peraturan" contoh ll tol> jn2005\ <'l\a"ll' o<'lte >ikan ~ekor,pr, badan layananumum(i.,,,t,;,ranlqaro roi:,ut,t>k lndonniahhunl oo'l " to.,.l>a<ller an moro roi:,ut,llklodone>ll s02j: &.f'peraturan" entah ll tarian oos1en1ona stand1or .o.kun\ar,sj \ohonile<nbo,ron mora republlklndor>osl.l ml005 tamu>change<nb1oran'*"'ra epub( ii< london!sia ]); .f'peraturan""""""tah ~ oo'lto<'l!afl'1n jaman o alle<nb.>ran>lor1 republioklndon!sia tol> jn2005 u6, tambahan le<nbo,ran '*"'ra roi:,ut,ilk noon.sia 1571f; f'eroturanl'em ultah oo'l t.v> jalan f' lml>asian( le<barang<lara epub(kondor>usia t., tamu>ahan umbara moro epub(tk l"" """ia pe<atur m" 1nta1, tahun200'lten1ans si> 1n1norma,t~ 1h(le<nb.>ran>lara re!>,,blok london!sial.,.,.,l005 tla,h.,.hal<rekor1n mora ro,publlklndont sia s761; .f'peraturan ln uh tahun200'l<ffltant h;bal, le<bar., mora rof,ut,ill ia t;w;loo'l 1l9, tambahan.e<nbaranrlepra~ll<london!sla. sn); j.f'peraturan. mental, m200'lto<'lt""i penal!&an ~an ah(\.e<ngaran,.a~lklndonr>ial"""" ~":;t j,t le<ngaran . epub(lk_.,.ia :~~=~~~~~ )~~""' ~~ . :::==: . c.~ l<at.;klan d.tatmnawi.ix,. .,. ~an ~anak,ucl ,saya, ::an.,:: ~m:.":.~~ . mop>a~l< . loss r . . . ~ . .,.,, pe!apo,an . . )a l~anl'trp"a < .i,.t . ls, tamu,al>on~an . <,tl(. z6. l'e< ., ~ llhhun2006t.,,q ~ l)ooofah; pe<at. on dm<"ah kabu paten o jo,mbt l t"""" . polo:.~ ah; ll. pe<at. an dm<"ah kat:,o;pot.,_o jo<nll l t.,look tentang._ . . )ad hal . zca, pe< an o.,ah ka,bo,spot.,_., jo<nll_ll""""lll . . . ;.o., . . jo. surat .,,t., pii0 ., ,tr'i ul' pintu jual _. rancanptt pe<atur.,o.,ah katiupot., . r. .~ ,.,.,,~.,.,, )a om<aht., antar.,l ooi _jadi . l<.o' om<alt. )s.u.;honda, dengn ,eai;,,,,,; ""!'w'dell<!\,ej<, tiol' r:p. .<l, .ll1, <1rnpnrirlclo<>.,.,.i c.s<.rpluildtft,it . ew,~ r;p.('m.w. .j'9s.'isi rel se(i sell ,~ . .:;: ::t~:~nrn: (s) seri sell.,_.,<1rnpnreoli> sl po< n11oy ,,. jurnal .,,i11.1n.uo.oodenpnm< >n.t,op1bt<ilir.: .,.,on ~ . r;p. ol6. s,'ii rel.i se(i slllleblhl(lv"" .:i: '",&ll~w~.&~ selfish_.,.,.,. p<'nl<' . . ""'"'"" r;p. ,00denpnrirlclo<> .,j ~onllffldoy., ;:: ::::::: ~ ~ . r;p. (l) seri>lli. .,p,.,,dengn nli.i t,.,. .,e.,iflosll~o. sej. fl:p. ,00dendam cl>nwt>of, . t,.,.for<t<coll~ fi:p. iui.iui.i ul, , ,(ku . .:i: '' ~!. w. ji. uri>lopo,'o,, ,all~ "ff" n,eo o~almanadlmaks<id.,.,,p . .w,p1""'11wt: sel""'onna,""<lrp ,eai,.i . ,. r;p ,.~ ,l11<1npn ~l>tellu.lt: ._.o,,p,,r,:1opotoowtew,~r;p. .l6u4l. b.rh!;.; 51u z'?1s,m1 se(l, iii ii r;p. 1t. !.s10. ,l!j joo!i$1h .,., <lrp ,. below ,. .,,s6,)q2.' ).74l, <1npn_.,.,.i_ " """"'""_i> . fl:p.56t.& .lll.67l,' _,_ loo!i sell laku . su .ir.:f!'i:m:: ,,_, . . _,_ won ~ _.,. .w.a,,. d mak>u<i dalam . i.,,u1,t """anna< 20oe.w.a,,1w.ll<ut h<~ w l>ln pf(aksa,_ p8d .,, . di.iu.;! pad., pos.i1\font""' ool.amllmpson neutron0. mln.te<d01""' limas ' !>osl . . ffflusi ._ . minor\ . .,, . orang>hi: u,mp1r., .l: rn::i.>t,,por.,fff<osl fame<>.ikut ~ .,, . i. ~. jo ~; = ~~.:n .:. ~ o.lh,orang<osl. pl' vlm0.," 111tan: :ll;eli,opl wwl . "' al, . ~ ~ .,lunak = : <eropa~ u,mpr111 i.~ mllrpiutq i.np;r dal ~"'3dol(lewat.ai) al,; . dal '"'""" . ,por ~~.,.,.0naked p., luu! ow,ur\anc,on100ll.,.info' sll>lll,> ar11carroll.attr iik~ poo poo~., 11p. tl. .toj.m. rp. . .l, l.l1 :~;~] ::: ~:~:=::~i~ ll;p. :0l. >t. :p. o.oo 11p.u10. zoj. >t. . .,._ .,_, . ,.,~pe.)1_t_ look~ b. jabon ._. . . __.,_ ""'' ,.,. 11p.z11.m1io.oo.__ botol'' ,.,. __, ,.,_ itp.<u.!ol6 .,.m . . u1.!:.! u'z uluran o ohlnimul.albe<lbl<.upodatannold .>do"1i<on. ,l,profil.o1> "" """' wlh< jinko.memeras'ltahklln""' ,anda"1on ~turun daerah wll~an danny,,dalam~an o ah upo! muaro jam1i.w,p1<anperoturon~la<l.otr l~taf> po,n)llt>aranpertannunt)owobonpe,lai<.sun""8d~olrlnclan ~lhl.on sundari~abal~ak>an nn"" ;::';':;;i'="""'"""'""'" ,.,.,.maks,.,dalam . ayat o.t.,,poranklne< ja ,rcantumdalaml.ompvonvperawranda<rohani b.kht15arloji,.nl<euanpnl>don"' j>amtlkda<rohl~ "" "ohteorcantumdalamt.,,,noicon perah " nda<, !1n1 !left.or replika., pen.,imbalan don ?ef' iu' oon,tl;simo; =: . ~' ::.:r':. y'i'l,. ~.: =:kemballdalorntallona.,., lloltardaoacldaopn<l.otr l;dan ::: ir,j.,.,,dao'r ldanobhp.,._ar,. ~on~q> catatannya1tawonkeua" mnplronl. lvn;ror, mnpjror, l,emperor, t.,,m,,j,.,iv !t!!!.l!!la!!. ~ \k<,pado yth.kok bupati till'l< $ur,paper,.,n(<tb.lilla;>font ylh.a.pu. plmplnon rock1b.p1 len kerincldl sun11!penuh an.l bupati kill sici s.kr.tari, . ah slalom d n row,dur auntonsl ob t p.,.11eol1 keun1 " oh,oh(ppo);don sheldon pro>edr~ ii\ keu nt n dolok~:~ n dls1mp1l,.n untuk p<'6om1nl din s1u.,.d,n pro~ur m1pr,nkh; stem d n powder p""'bu1t1ns<ir1t penyu daun .a; sl<t m d n prosedur pen11 ju1n surel permlntun hmb y ron pf; si>t.,.d n pro,e<iur penerbit1n suto perintah.,ba.yor sl' m); stem din prosedur penerbitan sur,t perang h pencil c1n (s oi; si.t.,.don p,prosedur pel1k hnllelon uan11 pefledi11n cup); sistem,,.,, row,dut ptmbliatan s,;r t per1n111un1 j .,. t,.,n (spj) pen1elu1n; is. systemd1n pf<>~ur lembu1ton s,;r1t pen1nun1 j w ba.n (spip.,.tel\latin pmb ntu; |
Subsets and Splits